OPINI
Komisi XI DPR Buang Sampah Calon Anggota BPK ke MA
by Luqman Ibrahim Soemay Jakarta FNN – Komis XI DPR berkelit soal seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang nenggantikan Barullah Akbar yang pensiun Oktober 2021 nanti. Kini giliran tumpukan sampah yang bau amis, yang dibuat dan diproduksi oleh Komisi XI DPR, dibuang ke Mahkamah Agung. Publik diarahkan untuk mengalihkan semua kesalahan yang telah dibuat Komisi XI ke Mahkamah Agung. Dua calon anggota BPK, yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana dan Hary Zacharias Seoratin jelas-jelas tidak memenuhi syarat administratif sebagai calon anggota BPK. Namun dalam tahan selekasi administratif, diloloskan oleh Komisi XI DPR. Setelah skandal ini diungkap Majalah FORUM Keadilan, Komisi XI panik. Lalu minta perlindungan ke Mahkamah Agung. Aliran lumpur dan sampahnya dialirkan ke Mahkamah Agung. Sebelumnya Komisi XI DPR melalui surat nomor 061/MS.V/KOM.XI/VI/2021 menyurati Ketua DPR, perihal Panyampaikan Daftar Nama Calon Anggota BPK RI, bahwa berdasarkan hasil pedaftaran dan seleksi administrasi calon anggota BPK RI, dalam rapat internal tanggal 24 Juni 2021, Komisi XI DPR telah memutuskan 16 nama calon anggota BPK yang memenuhi persyaratan administrasi. Berkaitan dengan keputusan yang dibuat Komisi XI tanggal 24 Juni 2021 itu, pimpinan DPR diminta untuk menyapaikannya kepada Dewan Pertimbangan Daerah (DPD untuk mendapatkan pertimbangan selama satu bulan. Terhitung sejak surat Pimpinan DPR diterima pimpinan DPD. Walampun dalam kenyataannya, pertimbangan DPD tidak selalu didengar oleh DPR. Nantinya pertimbangan DPD tidakp berpengaruh terhadap keputusan Komisi XI DPR. Dua diantara 16 orang calon anggota BPK yang diloloskan itu, ada yang aneh, yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana dan Hary Zacharias Soeratin. Mereka bedua pejabat eselon dua dan tiga di Kementerian Keuangan. Baik Nyoman Adhi Suryadnyana maupun Hary Zacharias Soeratin boleh cukup dua tahun atau 24 bulan meninggalkan jebatan sebatan pejabat publik pengelola keuangan negara atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hary Zacharias Soeratin sejak 13 Juli 2020 lalu diangkat Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jendral Perbendaharaan Keuangan. Sementara Nyoan Adhi Suryadnyana baru 18 bulan meninggalkan jabatan sebagai Kepala Kantor Pengasawan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado, menjadi Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan sejak 20 Desember 2019 lalu. Dengan demikian, baik Hary Zacharias Seoratin maupun dan Nyoman Adhi Suryadnyana belum cukup 24 bulan meninggalkan jabatan mereka sebagai pejabat publik pengelola keuangan negara atau KPA. Maka secara admisntratif jelas-jelas bertentangan dengan syarat imperativ untuk menjadi calon anggota BPK. Namun masih diloloskan oleh Komisi XI DPR yang memang dungu, dongo, keleng-kaleng, odong-odong dan beleng-beleng. Padahal pasal 13 huruf (j) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK telah memberikan batas yang jelas dan tegas. Tidak ada yang abu-abu, sehingga tidak perlu minta fatwa lagi ke Mahkamah Agung. Misalnya, sang calon harus telah meinggalkan jabatan sebagai pejabat publik pengelola keuangan negara atau KPA minilam dua tahun atau 24 bulan. Melalui surat nomor 075/MS/KOM.XI/VIII/2021 tertanggal 02 Agustus 2021 kepada Ketua DPR yang ditandatangani Ketua Komisi XI DPR, Dito Ganinduto, perihal Pemintaan Petimbangan Mahkamah Agung terkait Calon BPK RI, khususnya untuk Nyoman Adhi Suryadnyana dan Hari Zacharias Soeratin, Komisi XI meminta piminan DPR menyurati Mahkamah Agung untuk mendapatkan pendapat, pandangan atau fatwa Mahkamah Agung mengenai permasalahan tersebut. Mestinya sejak di selekasi administratif, nama Nyoman Adhi Suryadnyana dan Hary Zacharias Soeratin sudah gugur atau tidak diloloskan. Namun Nyoman masih lolos karena dodorong habis-habisan oleh Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah yang menjadi anggota Komisi XI DPR. Akhirnya Nyoman lolos. Kalau hanya Nyoman saja yang lolos, maka terkesan Nyoman terlalu menonjol. Untuk itu, diloloskan lagi Hary Zacharis Soeratin. Jadinya, ada dua calan anggota BPK yang tidak memenuhi syarat administratif, namun sangaja diloloskan oleh Komisi XI DPR. Sekarang, giliran barang busuk yang berbau amis itu dilemparkan ke Mahkamah Agung. Kalau sampai diloskan dengan fatwa Mahkamah Agung, maka nanti Mahkamah Agung yang terkena image tentang barang busuk dan berbau amis tersebut. Berdasarkan informasi dan sumber yang didapat Majalah FORUM Keadilan dan FNN dari kalangan Komisi XI DPR, Said Abdullah berkepentingan meloloskan Nyoman, agar kelak bisa mengendalikan anggaran dari APBN. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan audit akhir dari BPK. Sebab hanya audit dari BPK yang menentukan pelaksanaan anggaran APBN itu mengandung korupsi atau tidak. Nyoman bukan saja didorong Said Abdullah. Menurut sumber Majalah FORUM dan FNN, Nyoman juga didukung atasannya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebab hasil audit dan opini BPK belakangan mengenai penggunaan dana Covid Rp. 1.035 triliun dan potensi pemerintah tidak mampu membayar utang, membuat Sri Mulyani kini tidak nyaman. Untuk meloloskan Nyoman, anggaran yang digelontorkan untuk DPR tidak kecil. Dana sekitar Rp. 75 miliar disediakan untuk hajatan ini. Diperkirakan setiap anggota Komisi XI DPR didekati dengan uang antara Rp. 1,5 miliar sampai Rp. 1,7 miliar. Sementara untuk Ketua Poksi atau yang biasa disebut Kapoksi Rp. 2,5 sampai Rp. 4 miliar. Sedangkan untuk Ketua Fraksi, berkisar antara Rp 5 miliar sampai Rp. 10 miliar. Ketika ditanya asal-muasal uanganya, sumber FORUM dan FNN tak bersedia menyebut. Dilanjutkan sang sumber, bisa saja, baik itu Nyoman, Said Abdullah maupun Sri Mulyani tidak tahu-menahu dengan uang saweran kepada Komisi XI, Kapoksi dan pimpinan Fraksi DPR untuk meloloskan Nyoman itu. Namun kita lihat saja di ujung seperti apa? Apakah Nyoman lolos atau tidak? Yang pasti, soal meloloskan pejabat melalui fit and proper test di Komisi XI dengan sejumlah uang untuk anggota DPR, bukanlah hayalan.com semata. Meskipun dulu itu namanya Komisi IX, namun kasus Travel Cheque Miranda Gultom untuk menjadi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia menjerumuskan sejumlah anggota Komisi IX DPR, Miranda Gultom dan Nunun Nurbaetie, isteri Adang Daradjatun ke penjara. Masa iya sih, Komisi XI DPR mau mengulangi kesalahan yang sama lagi? Seperti kasus Travel Chaque Miranda Gultom dulu itu? Tupai saja tidak akan mau jatuh di lubang yang sama kedua kalinya. Harusnya Komisi XI hindari stigma sebagai DPR dungu, dongo, odong-odong, kaleng-kaleng dan beleng-beleng, dengan tidak melanjutkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Hary Zacharias ke proses fit and proper test. Bikin lagi saja keputusan Komisi XI yang baru. Hanya ada 14 nama calon anggota BPK. Tanpa ada nama Nyoman Adhi Suryadnyana dan Hary Zacharias Soeratin yang ikut fit and proper test. Sebab pasti bakal dibatalkan juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena cacat prosedur sejak awal. Penulis adalah Wartawan FNN.co.id
Ketika Barshim Memukul Wajah Dunia Yang Penuh Egoisme
Catatan kisah Barshim-Tamberi Final lompat tinggi Olimpiade Tokyo 2021 Oleh M. Nigara RASANYA kita ingin terus dan terus mengulang kehebatan Mutaz Essa Barshim atlet lompat tinggi Qatar dan Gianmarco Tamberi, Italia. Keduanya suka atau tidak, langsung atau tidak, telah menampar wajah siapa pun yang selalu mendahulukan kepentingan diri sendiri. Memukul mereka yang mengedepankan ego. Kisahnya tak perlu saya ulang, ya keduanya sama-sama mampu melompati mistar 2,37 meter. Tapi pada titik tertentu, atlet Italia, Tamberi mengalami cedera. Barshim tinggal sendiri. Ia bisa melakukan apa saja. Hebatnya, atlet Qatar itu justru meminta pejabat yang berwenang untuk berdiskusi. Pertanyaannya sederhana. "Mungkinkah kami bisa memperoleh medali emas bersama?" Barshim tidak mengatakan, lawannya sudah cedera, maka dia berhak atas medali emas apa pun yang terjadi pada kesempatan terakhirnya. Sang pejabat yang berwenang pun tak ragu menjawab: "Bisa!" Maka terjadilah adegan indah, sang atlet Italia melompat memeluknya. Mereka bergembira bersama. Dan gemparlah dunia. Nama Barshim dan Tamberi serta merta melonjak ke puncak pujian dunia. Andai saja Barshim egois, maka Tamberi hanya akan memperoleh perak, dan dunia juga tidak akan mengecam Barshim, karena olimpiade adalah tempat pertarungan. Lazimnya pertarungan pasti ada yang kalah atau menang. Tapi tidak bagi atlet yang di dalam jiwanya bersemayam falsafah: Peacefull (Kedamaian), Friendship (Persahabatan), Exellence (Keunggulan), dan Respect (Menghargai). Itulah yang diperlihatkan oleh tiga pihak Barshim, Tamberi, dan pejabat yang bertugas. Bukan yang pertama Meski tidak sama persis, tapi karena keempat unsur di atas, beberapa peristiwa juga pernah terjadi. Sekali lagi napas olahraga yang murni adalah persahabatan. Jadi, jika hanya untuk menang atlet, ofisial, atau siapapun mau menggunakan hal-hal kotor, saya kira kita patut 'menghukum' mereka. Arip Nurhidayat, atlet _longboard_ Indonesia di Sea Games, Filiphina 2019. Bertarung di ronde ketiga melawan Roger Casugay, atlet tuan rumah. Dalam satu hempasan ombak di pantai Monaliza Point, San zjuan, La Union, Arif terhempas. Tali di kakinya terlepas, ia tenggelam dalam gulungan ombak. Roger, melihat adegan itu. Ia melompat, menerjang gelombang untuk menolong sang lawan. Lho, kok? Bukankah itu kesempatan bagi roger untuk menang? "Tidak, Arip adalah sahabat. Nyawanya jauh lebih berharga dari sekedar kemenangan untuk saya," katanya. Sikapnya ini membuahkan rasa bangga sang Presiden Rodrigo Duterte. "Saya bangga kepadamu!" tukas Duterte singkat. Buahnya Roger diberikan penghargaan sebagai Atlet Fair Play, Seag 2019. Dalam Kejuaraan Atletik Dunia 2018 di Doha, Qatar. Di nomor 5000 meter putra, adegan yang mirip juga terjadi. Drama menyelamatkan lawan ketimbang meraih kemenangan. Adalah Braima Suncar Dabo, pelari asal Guinea-Bissau di final 5000 meter melepas kesempatannya untuk menang dan memilih membantu Johnathan Busby dari Aruba. Sekali lagi, sang atlet mengatakan kemenangan tak seberharga ketimbang menolong orang. Pelari dari Aruba itu oleng dan mengalami kesulitan. Dabo menghentikan larinya, ia hampiri sang pesaing, ia rangkul dan ia papah hingga mereka berdua mencapai garis finis sebagai pelari terakhir. Nomor itu dimenangkan olrh pelari asal Ethiopia, Selemon Barega. Tapi Dabo memenangkan hati puluhan juta pemerhati atletik dunia. Sikapnya terus jadi pembicaraan yang baik bagi banyak orang. Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini, ketiganya sepertinya, maaf, dikirim oleh Allah untuk kita semua. Roger dan Dabo jauh sebelum pandemi, sementara Barshim dan Tamberi di saat pandemi covid-19 masih menggila. Sepertinya kita semua ditegur. Kita semua harus mau menurunkan ego masing-masing untuk menghadapi pandemi ini. Mereka mempertontonkan kejujuran, kemuliaan, persahabatan, dan kebersamaan jauh lebih indah ketimbang mengedepankan ego sendiri-sendiri yang ujungnya merugikan orang yang lebih banyak... Tak ada yang bisa diselesaikan dengan baik tanpa campur tangan orang lain. Saatnya kita benar-benar bergandengan tangan. Tanpa itu, maka siapa pun kita, sebesar apa pun kita, pasti hancur. Semoga bermanfaat.... Penulis adalah Wartawan Olahraga Senior dan Mantan Wa-Sekjen PWI
Buruk Muka Cermin Dibelah, Beda Akidi dengan Mukidi
Oleh Ahmad Khozinudin (Sastrawan Politik) AMSYONG, dikibuli dan dipermalukan di depan publik itu menyakitkan. Apalagi, dilakukan terhadap pejabat yang sebelumnya ikut melambungkan perannya sebagai pihak yang turut serta berhak atas penghormatan. Itulah, kisah hoax Rp 2 trliun Akidi Tio. Semua yang sebelumnya merasa terlibat, terhitung ikut menyampaikan kabar kedermawanan Akidi, kini kena getahnya. Bahkan, bukan hanya pejabat, Dahlan Iskan pun ikut merasa 'diberaki' mukanya karena begitu gegap gempita ikut melambungkan sosok Akidi Tio. Akhirnya, Heriyanti, anak bungsu Akidi Tio dijemput langsung Direkrur Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro ke Mapolda Sumsel Senin (2/8/2019). Info terbaru Heriyanti ditetapkan tersangka kasus uang hibah Rp 2 Triliun yang tidak benar. Penjemputan ini penting untuk melindungi muka pejabat yang jelas-jelas ditipu dengan iming-iming bantuan Rp. 2 Triliun. Meskipun ada kesalahan pejabat, kenapa langsung percaya, kenapa tidak melakukan verifikasi data dan fakta, kenapa tidak pegang tuh duit baru bicara, kenapa ikut sibuk bikin seremonial penerimaan, dan seterusnya. Ga ada urusan, yang penting proses dulu. Buruk Muka Cermin Dibelah. Pejabat, itu logikanya pokoknya. Malu urusan nanti, sekarang cari kambing hitam dulu. Padahal, kalau mau fair, semua yang terlibat membuat dan/atau menyebarkan hoax duit 2 Triliun Akidi Tio dapat dijerat pasal 14 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Bahkan, pembuat hoax dapat dituntut 10 tahun penjara. Kita semua tentu mengapresiasi sikap tegas pejabat kepolisian yang menjemput paksa anak Akidi. Kasus Akidi ini benar-benar telah menerbitkan keonaran se NKRI. Seluruh pejabat di cipoa. Tapi bagaimana dengan Mukidi? Akidi hanya hoax Rp. 2 Triliun, sementara Mukidi sebar hoax Rp. 11.000 Triliun. Bahkan, bukan cuma 11.000 triliun, Mukidi juga sebar hoax soal mobil SMK, hoax buy back Indosat, hoax tidak akan import, hoax Bisa Kalajengking, hoax tidak akan utang, dst. Rasanya, jika cermin itu mau dipecah jangan hanya putri Akidi yang dijemput paksa. Mukidi juga harus dijemput paksa, diperlakukan seperti anak Akidi. Kalau sudah begini, mau pecahkan cermin berapapun rasanya nasi sudah menjadi bubur. Wibawa yang sudah tercela, tidak akan mungkin kembali memiliki kehormatan karena tindakan jemput jemputan. Negeriku oh negeriku. Jangankan dengan asing, di negeri sendiri saja mudah dipecundangi. Bagaimana mungkin akan mampu berdikari di antara bangsa bangsa di dunia ? Akidi dan Mukidi sama-sama penebar hoax. Tapi setidaknya, Akidi punya jasa untuk menunjukkan betapa buruknya mental dan intelektual pejabat di negeri ini. Adapun Mukidi ? Muke Lo Jauh ...... [].
Armando D'Akidi Tio
By M Rizal Fadillah KELUARGA Akidi Tio membuat heboh jagat bangsa yang sedang prihatin menghadapi pandemi covid 19 karena secara pribadi keluarga ini menyumbangkan 2 trilyun rupiah untuk mengatasi pandemi di Sumatera Selatan. Altruisme yang dipuji banyak pihak sebagai teladan. Ade Armando dosen UI yang sangat berprestasi dan membuat bangga UI dan dunia akademik "sejagat" ikut memuji keluarga Akidi Tio. "2 trilyun rupiah lho, bukan 2 milyar uang semua gak pake pasir" ujarnya. Sambil menegaskan bahwa Akidi Tio adalah pengusaha Tionghoa. Tidak lengkap jika puja-puji Ade ini tidak ditambah dengan nyinyir kepada umat Islam sebagaimana kebiasaannya. Ia menyebut "ini satu lagi tambahan contoh untuk menantang kelompok-kelompok muslim pribumi yang selalu menjelekkan Tionghoa. Saya mau bilang ini sumbangan pengusaha Tionghoa, mana sumbanganmu ?". Hebat dan mantap sekali si Ade ini bekoar. Akan tetapi tak lama setelahnya terungkap bahwa sumbangan 2 trilyun itu hanya prank saja. Anak Akidi Tio ditangkap dan harus berurusan dengan aparat Kepolisian. Nah kini jelaslah bagi Ade Armando bahwa pengusaha Tionghoa itu tukang tipu dan jika Ade tidak meralat omongannya maka di samping ia tertipu, juga sadar atau tidak ia menjadi bagian dari penipuan itu. Banyak uang negara ini telah dicuri oleh para pengusaha Tionghoa, De ! Coba cek data korupsi di negerimu siapa koruptor kakap perampok uang rakyat itu? Para pengusaha Tionghoa ! Ratusan trilyun duit semua, gak pake pasir. Baru nyumbang 2 trilyun sudah dipuja-puji pake nyinyir kepada muslim segala. Ternyata Ade Armando "cerdas" sekali dalam membuktikan bahwa ternyata 2 trilyun itu pasir semua gak pake duit. Ade ini selalu nyinyir kepada umat Islam, orang jadi bertanya Ade Armando ini agamanya apa, muslim bukan ? Baru-baru ini ia mencuit provokatif soal agama pemain bulu tangkis Anthoni Ginting pasca kekalahan di Olimpiade "Eh Ginting itu Islam atau Kristen ? Ya Kristen laah..ooh" Apa kaitan agama dengan menang atau kalah dalam bulu tangkis? Aneh benaknya selalu diisi dengan pikiran buruk soal agama. Moga bukan pasir dan duit isi otaknya. Kini Ade kena batunya, menikmati prank pengusaha Tionghoa. Semestinya ia malu dan meminta maaf. Tetapi jika rasa malu itu telah hilang dari pribadinya, maka semua nilai-nilai baik dalam beragama dan bernegara bisa dengan enteng diabaikan. Besok mungkin cuitan-cuitan nyinyir Ade akan kita jumpai lagi. Bravo Ade Armando D'Mukidi eh D'Akidi Tio. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Hijrah Bukan Lari, tapi Konsolidasi
By M Rizal Fadillah SEBENTAR lagi bulan Muharam sebagai tanda pergantian tahun dalam kalender Islam. Dasar penetapan tahun baru adalah hijrah Nabi, bukan kelahiran atau wafatnya. Hijrah adalah pilihan tepat karena dimensinya adalah perjuangan. Titik balik kegemilangan sejarah Islam di masa awal pergerakan keumatan. Banyak yang keliru dengan menyatakan bahwa hijrah adalah lari dari medan da'wah di Makkah. Anggapan ini hanya semata melihat pada kondisi ketidakberdayaan. Ternyata tidak, Rosulullah memerintahkan hijrah dengan didahului adanya Bai'atul Aqabah yakni kesiapan warga Madinah (Yastrib) yang bersumpah untuk menerima dan berjuang bersama. Hijrah adalah konsolidasi kekuatan. Lima hal yang menandai konsolidasi, yaitu : Pertama, berjuang dengan strategi. Sejak mendahulukan umat bergelombang untuk berangkat ke Madinah, siasat "deception" mengganti posisi diri oleh Ali bin Abi Thalib, bergerak ke selatan Gua Tsur mengecoh dugaan ke utara, hingga berjalan "zig-zag" di jalur menuju Madinah adalah contoh bahwa hijrah itu berstrategi. Kedua, membangun kekuatan atas dasar persaudaraan (fraternite, ukhuwah). Sejak di Jabal Tsur persaudaraan dengan Abu Bakar Shiddiq, lalu membangun "persaudaraan dua-dua" (akhowain fillah), hingga persaudaraan kolektif Muhajirin dengan Anshor adalah upaya untuk membangun kekuatan "ukhuwwah qiwwamul quwwah" (persaudaraan adalah tonggak kekuatan). Ketiga, membangun markas besar pengelolaan perjuangan yakni Masjid. Masjid Nabawi bukan hanya sebagai tempat ibadah terapi juga markas pengelolaan kemasyarakatan dan kenegaraan. Nabi menerima tamu kenegaraan dan mengomando pasukan dari Masjid. Masjid adalah pusat peribadahan dan kebudayaan. Keempat, hijrah mengokohkan kepemimpinan kenabian, mempersatukan seluruh elemen strategis, membangun komitmen konstitusional "Piagam Madinah", serta merencanakan "revolusi tanpa darah" Futuh Makkah. Membersihkan Makkah dari kekotoran dan kezaliman. Kelima, hijrah itu konsolidasi untuk mengobarkan semangat jihad menegakkan agama dalam membangun peradaban berbasis iman. Paket tak terpisahkan dalam memenangkan dan mensukseskan misi keagamaan adalah beriman, berhijrah, dan berjihad (QS Al Anfal 74). Jadi, hijrah bukan lari melainkan konsolidasi sebab lari dari medan juang itu terlarang dan termasuk salah satu dari dosa besar di samping syirik, dukun sihir, membunuh, makan riba, makan harta yatim, dan menuduh zina. Nabi dan para sahabat melakukan konsolidasi di Madinah untuk mengembangkan da'wah agar lebih efektif dan kualitatif. Tahun baru Islam yang dimulai beberapa hari ke depan bulan Muharam adalah momentum umat Islam untuk melakukan konsolidasi. Bersatu dan mengokohkan persaudaraan, menata kepemimpinan dan memperkuat strategi pemenangan. Hijrah adalah jalan untuk melawan kezaliman, menegakkan keadilan dan membersihkan kemunafikan. *) Pemerhati Politik dan Keagamaan
“Obat Cacing” Itu Obat Keras, Bukan Bansos!
Oleh : Mochamad Toha Ternyata yang mempromosikan penggunaan obat Ivermectin tidak hanya Menteri BUMN Erick Thohir saja. Ketum HKTI yang juga Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga turut “promo salah” obat cacing seperti Erick Thohir. Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, menyatakan, Ivermectin tak boleh didistribusikan langsung ke masyarakat. Obat ivermection itu adalah obat keras anti-parasit, belum ada bukti yang saintifik valid dapat membantu untuk atasi orang dengan Covid-19. “Hentikan promosi dan testimoni. Jangan mengobati sendiri,” tegasnya. Menurut Pandu, Ivermectin itu obat keras, bukan Bansos. Tak boleh didistribusikan langsung ke masyarakat. Perlu dilakukan sanksi pada Ketum HKTI dan PT Harsen Laboratories atas tindakan yang tak sesuai dengan regulasi obat di Indonesia. PT Harsen perlu disidak karena mendorong obat Ivermectin menjadi mudah didapat untuk terapi Covid-19, tidak sesuai ijin edar dan tidak patuh aturan sebagai obat keras. Bila BPOM RI melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai tupoksinya dan tak terkait dengan upaya penanganan pandemi. Pandu mengingatkan, Obat Keras tidak boleh dijual bebas. Perilaku Perusahaan Farmasi yang tak mematuhi aturan regulasi harus ditindak tegas, tanpa kecuali. Kita lihat obat keras mudah dibeli di semua toko obat. “Dalam situasi darurat, harus dilakukan pemeriksaan dan tindakan. Tegas dan jelas,” ujar Pandu. Ivermectin itu hanya boleh dipakai dalam uji klinik. Jangan dipromosikan, jangan diresepkan, jangan konsumsi obat yang belum terbukti bermanfaat dan aman. Jangan selebriti promosikan pengobatan sendiri dan klaim obat tersebut bermanfaat. Mari kita edukasi masyarakat. Tidak semua negara sampai harus membiayai riset uji klinik calon obat Covid-19 dengan biaya uang rakyat. Seharusnya produsen obat yang membiayai riset tersebut. Pandu menyebut, perlakuan khusus kepada Ivermectin memang luar biasa. Salah satu kejutan di era pandemi dan lonjakan kasus. Ada apa ya? Apalagi, ternyata BPOM terbitkan PPUK, persetujuan uji klinik Ivermectin berdasarkan protokol versi 0.1. Protokol masih bermutasi, kini ingin menguji pada semua kasus Covid-19 yang ringan, sedang, dan berat. “Upacara PPUK yang dihadiri oleh Erick Thohir dan digaungkan oleh semua BUMN, ya iklan obat. Anjuran WHO jelas dan tegas dalam tata-laksana terapi Covid-19. Regulator patut dipertanyakan bila mengizinkan penyimpangan. Seperti Ivermectin, obat anti-parasit, yang hanya diijinkan untuk uji-klinis. Mau diperluas aksesnya oleh BPOM untuk saving lives? Produsen obat akan senang. Anomali Protokol Uji Klinik ivermectin versi 2.0, ingin menguji orang dengan Covid-19 berspektrum ringan sampai berat. Artinya, agar bisa dipakai pada semua orang. Padahal tidak ada justifikasi ilmiah dibutuhkan obat tersebut. “Jelas tujuan komersialisasinya, bukan menyelamatkan kehidupan!” tegas Pandu. Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan pihaknya melakukan penindakan pada pabrik pembuat Ivecmertin PT Hansen karena adanya sejumlah pelanggaran yang ditemukan pihaknya. Menurut Penny, apa yang dilakukan BPOM tersebut untuk menegakkan aturan dalam melaksanakan tugas melindungi masyarakat. Pihaknya sudah melakukan pembinaan dan pengawasan pada pembuatan ivecmertin PT Garsen. “Tahap pembinaan, perbaikan hingga pemanggilan namun masih belum ada niat baik PT Harsen memperbaiki kekurangannya sehingga ada langkah tindak lanjut sanksi-sanksi yang diberikan,” kata Penny dalam jumpa pers Jumat, 2 Juni 2021. Ia mengungkap, sejumlah pelanggaran PT Harsen, yaitu mulai dari bahan baku Ivecmertin melewati jalur tak resmi, kemasan siap edar tidak sesuai aturan, penetapan kadaluarsa sesuai badan POM dicantumkan 18 bulan setelah tanggal produksi, tapi PT Harsen mencantumkan 2 tahun setelah produksi. Selain itu, distribusinya tidak melewati jalur resmi termasuk promosi obat keras tidak bisa langsung dilakukan kepada publik, tapi harus di tenaga kesehatan hanya ke dokter. “Harusnya mereka memahami regulasi yang ada,” ujar Penny. Direktur Marketing PT Harsen Laboratories, Riyo Kristian Utomo menyebut pemblokiran BPOM telah menggangu produksi. PT Hansen Laboratories mengklaim obat cacing produksi mereka dapat menyembuhkan pasien Covid-19. “BPOM harus berhenti mengintimidasi, kami menyediakan senjata Ivermectin melawan Covid. Jangan ada upaya sengaja agar kita kalah. Kita harus menang melawan Covid. Jangan ada yang menghalangi,” tegas putra politisi PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati ini. Tampaknya pernyataan Riyo Kristian Utomo itulah yang membuat keder Penny, sehingga akhirnya membuat BPOM menerbitkan PPUK, persetujuan uji klinik ivermectin berdasarkan protokol versi 0.1. Upacara PPUK yang dihadiri oleh Menteri Erick Thohir. Anjuran WHO yang sudah jelas dan tegas dalam tata-laksana terapi Covid-19 tak digubris. Di sinilah BPOM sebagai regulator patut dipertanyakan bila mengizinkan penyimpangan. Belakangan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap dugaan keterkaitan anggota parpol, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi Covid-19. Polemik Ivermectin menunjukkan krisis saat pandemi ini dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan. Peneliti ICW Egi Primayogha mengungkapkan, polemik Ivermectin dimulai sejak Oktober 2020 ketika dokter dari Departemen Penelitian dan Pengembangan PT Harsen Laboratories, Herman Sunaryo, menyebut Ivermectin bisa digunakan untuk pengobatan Covid-19. “Polemik lalu berlanjut pada awal Juni 2021, saat PT Harsen Laboratories, mengumumkan telah memproduksi Ivermectin, obat yang diklaim sebagai alternatif terapi Covid-19,” lanjut Egi dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021). Selang beberapa waktu kemudian, Menteri BUMN mengirimkan surat ke BPOM dengan nomor S-330/MBU/05/2021 yang berisi pengajuan permohonan penerbitan Emergency Use Authorization untuk Ivermectin. Setelah mendapat peringatan dari BPOM, Erick Thohir menyatakan akan memproduksi Ivermectin sebanyak 4,5 juta dosis yang akan diedarkan oleh PT Indofarma. Egi juga menyampaikan, distribusi Ivermectin menambah daftar panjang obat-obat yang ditawarkan oleh pemerintah meskipun belum dilakukan uji klinis yang tepat. Selama 18 bulan pandemi, pemerintah telah mengedarkan obat seperti Chloroquine, Avigan, wacana Vaksin Nusantara, hingga Ivermectin. Menurutnya, terdapat potensi rentseeking dari produksi dan distribusi Ivermectin. Praktik itu diduga dilakukan oleh sejumlah pihak untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan krisis kesehatan. “ICW ikut menemukan indikasi keterlibatan anggota partai politik dan pejabat publik dalam distribusi Ivermectin,” ungkap Egi. Berdasarkan penelusuran ICW, Ivermectin akan diproduksi oleh PT Harsen Laboratories, perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, dengan merek Ivermax 12. Diduga, perusahaan tersebut dimiliki oleh pasangan suami-istri Haryoseno dan Runi Adianti. “Kedua nama itu tercatat dalam dokumen Panama Papers dan diketahui terafiliasi dengan perusahaan cangkang bernama Unix Capital Ltd yang berbasis di British Virgin Island,” lanjut Egi. Sebelum pandemi Covid-19, PT Harsen pernah menjalin hubungan kerjasama dengan PT Indofarma dalam pendistribusian obat. Berdasarkan laporan konsolidasian, PT Indofarma pada 2020, tercatat punya utang ke PT Harsen sebesar Rp 8.579.991.938 per 30 Juni 2020. “Jumlah ini meningkat dari 31 Maret 2019 yang berjumlah Rp 3.238.035.238,” beber Egi. Salah satu nama yang terafiliasi dengan PT Harsen adalah Sofia Koswara. Sofia adalah Wakil Presiden PT Harsen dan mantan CEO dari B-Channel. Ia juga menjabat sebagai Chairwoman Front Line Covid-19 Critical Care (FLCCC) di Indonesia. Adapun warga Indonesia lainnya yang berada di FLCCC adalah Budhi Antariksa, bagian dari Tim Dokter Presiden, serta dokter paru-paru di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan pengajar plumnologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. “Budhi juga merupakan ketua tim uji klinis Ivermectin di Indonesia,” ungkap Egi. Keterlibatan pejabat publik diindikasikan melalui kedekatan antara Sofia Koswara dan Haryoseno dengan Moeldoko, Kepala Staf Presiden sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Sejak 2019, PT Noorpay Nusantara Perkasa, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Sofia Koswara menjalin hubungan kerjasama dengan HKTI terkait program pelatihan petani di Thailand. Pada awal Juni lalu, Ivermectin didistribusikan ke Kabupaten Kudus melalui HKTI. Selain itu, anak Moeldoko yang bernama Joanina Rachman, merupakan pemegang saham mayoritas di PT Noorpay Nusantara Perkasa. Selain Sofia, Egi menyebut anggota direksi lain di PT Harsen adalah Riyo Kristian Utomo yang menjabat sebagai Direktur Pemasaran. Riyo adalah anggota PDIP dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya di DPC PDIP Tangerang Selatan. Menurut Egi, Riyo adalah anak kandung anggota fraksi PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati. Ribka adalah anggota Komisi Energi, Riset dan Teknologi. Sebelumnya Ribka adalah anggota Komisi Kesehatan, namun dipindah akibat menyatakan menolak vaksin Covid-19 dalam sidang rapat kerja Komisi Kesehatan. Ia menjabat sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP. Pada April 2020, ditemukan video amatir yang menunjukkan Baguna tengah membagi-bagi sembako dan masker yang disediakan oleh PT Harsen dan diterima Ribka selaku Ketua Baguna PDIP. Penulis adalah Wartawan FNN.co.id
Nawa Cita dan Penghancuran PLN
Oleh Ahmad Daryoko (Koordinator INVEST) DARI siaran pers SP PLN-PP IP- SP PJB , Selasa 27 Juli 2021 lewat zoom, dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan "menghabisi" instalasi PLN pembangkitan Jawa -Bali dari sisa 10% yang masih ada sejak 2020. Ini sesuai hasil Seminar pada 22 Juli PP IP dan SP PJB). Sehingga di masa yang akan datang, paling lama tahun depan, PLN hanya menguasai transmisi dan distribusi alias "jaga tower" listrik. Sejak saat itu kawasan Jawa-Bali sudah secara total dikuasai Huadian, GE, Shenhua serta BUMN non-PLN yang otomatis akan berlangsung kompetisi penuh kelistrikan atau apa yang disebut sebagai MBMS (Multi Buyer and Multi Seller) System. Atau mengikuti kemauan pihak penyandang dana seperti WB,ADB, IMF (group IFIs) dan Bank of China dalam konsep yg dinamakan "The Power Sector Restructuring Program" (PSRP). Dengan demikian hilanglah kedaulatan kelistrikan NKRI. Perlu dijelaskan bahwa di kawasan Jawa-Bali yang rata-rata perhari butuh daya 30.000 MW, PLN masih sharing sekitar 3000 MW (atau sekitar 10%) perhari yang berasal dari PLTA dan PLTGU. Sedang sekitar 17.000 MW pembangkit PLN lainnya "mangkrak" karena instruksi Menteri BUMN (Tempo 14 Des 2019, Jawa Pos 16 Mei 2020). Kebijakan lanjut agar PLN tidak memiliki pembangkit di Jawa-Bali maka rencananya, pertama geothermal akan diserahkan ke Pertamina. Kedua, PLTU-PLTU akan dibikin BUMN terpisah dan dilakukan IPO dengan strategic sales. Perlu juga diperhatikan bahwa pertama PLTA akan diserahkan ke perusahaan BUMN Jasa Tirta (PJT) seperti Jatiluhur dan lainnya. Kedua, PLTGU (Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap) akan di relokasi ke luar Jawa-Bali sebagai persiapan "unbundling horisontal" Jawa Bali - Luar Jawa Bali sesuai konsep PSRP. Ketiga, PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) di Cinere akan dijadikan lembaga independen yang berfungsi sebagai pengatur sistem dan pengatur pasar kelistrikan. Keempat, akan dibentuk Badan Pengawas Pasar Ketenagalistrikan (BAPETAL). Poin ketiga dan keempat merupakan bagian dari konsep PSRP. Dengan demikian tidak ada lagi pembangkit PLN di Jawa-Bali. PLN selanjutnya hanya sebagai "penjaga tower" dan P2B juga lepas dari PLN menjadi Lembaga Independen. Sehingga Jawa-Bali sudah sepenuhnya "unbundling vertikal". Semua ini melawan putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tgl 15 Desember 2004 dan putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 tgl 14 Desember 2016 ! Dengan fakta-fakta ini maka bisa disimpulkan bahwa Nawa Cita hanya berhenti sebagai "jargon kosong" alias "bullshit". Ini terjadi karena ideologi ethatisme (yang ada di Pancasila dan UUD 1945) sebagai implementasi kehadiran negara di tengah rakyat "diplintir" menjadi "bancakan PLN" di tengah rakyat yang disponsori Jusuf Kalla, Luhut Pandjaitan, Erick Tohir, dan Dahlan Iskan. Ideologi "Ethatisme" sebagai ruh Pancasila dan UUD 1945, berubah menjadi ideologi liberal dengan jargon "siapa kuat dia yang menang " Rakyat cukup nonton, "mlongo" dan harap-harap cemas menunggu kenaikan listrik berlipat. Bagi yang tidak kuat bayar listrik silahkan siap-siap pakai lilin, teplok, oncor, upet dan sejenisnya. Karena negara hanya tinggal nama tanpa makna.
Menguji Ketangguhan Pemimpin di Era Pandemi
Oleh Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) PANDEMI Itu nyata. Mengenai hal ini, sudahlah gak usah berdebat. Soal ada oknum pejabat yang bancaan (korupsi) bansos, rebutan bisnis vaksin, dan sejumlah orang yang "aji mumpung" menjadikan pandemi sebagai lahan "cuan" itu soal lain. Itu urusan negara yang harus menertibkan. Aksi para oknum ini tidak akan merubah data dan fakta covid yang telah membunuh 50 ribu lebih penduduk Indonesia. Tingginya angka penyebaran telah membuat pemerintah kewalahan. Sejumlah upaya telah dilakukan, dari PSBB hingga relaksasi, dari PPKM Darurat hingga PPKM ber-level. Hasilnya belum maksimal. Fakta ini menuntut evaluasi semua pihak, terutama stakeholders. Dalam hal ini adalah pemerintah. Pandemi yang telah menelan nyawa dan memporakporandakan ekonomi negara akan menjadi ujian bagi seorang pemimpin. Baik presiden maupun kepala daerah. Saat pandemi, setiap pemimpin akan dihadapkan pada dilema, antara nyawa rakyat dengan ekonomi. Di sini akan dilihat apakah pemimpin itu bisa mengambil keputusan yang tepat dan akurat di tengah dilema yang sedang dihadapi. Ketangguhan seorang pemimpin dalam menghadapi covid ini akan dilihat dari pertama, kemampuannya memahami persoalan covid ini. Pemimpin dituntut untuk memiliki pandangan yang akurat, sehingga mampu melakukan antisipasi. Ibarat musuh, virus harus benar-benar dikenali. Tentang tabiatnya, penyebarannya dan bagaimana cara virus itu menyerang mangsanya. Sebab, jika salah mengenalinya, keputusan menjadi tidak tepat, dan nyawa rakyat jadi bulan-bulanan. Seorang pemimpin itu pemegang tongkat perintah. Otoritas ada di tangannya. Di sini, Pemimpin ambil tanggung jawab. Jika salah membuat keputusan, negara dan rakyat jadi taruhan. Dan keputusan hanya akan tepat jika pemimpin berhasil mengidentifikasi persoalan secara akurat. Kedua, lihat bagaimana seorang pemimpin membuat keputusan. Mengalahkan covid, atau dihancurkan oleh covid. Dari sini kita akan mengukur data secara obyektif. Hebatnya seorang pemimpin bukan dilihat dari lihainya berkampanye, tapi diukur dari kemampuannya membuat perubahan dan menyelesaikan masalah. Ketika pandemi menjadi persoalan serius seperti saat ini, maka lebih mudah untuk mengukur kapasitas dan kompetensi seorang pemimpin. Ketiga, konsistensi kebijakan. Jika pemahaman berubah-berubah, dan kebijakan sering sekali gonta ganti, ini menunjukkan dilema belum bisa diatasi. Jika ini terjadi, kecil kemungkinan setiap keputusan yang diambil akan efektif. Ketangguhan seorang pemimpin justru terukur ketika ia mampu keluar dari situasi dilematis. Dan ini butuh konsistensi. Boomberg merilis daftar ketahanan Covid-19, dari yang terbaik sampai yang terburuk di dunia. Yang terbaik itu Norwegia, Swiss, lalu disusul Selandia Baru. Yang terburuk? Indonesia. Ini tamparan buat kita bersama. Beberapa pekan ini, ada rata-rata 1.300 kematian setiap hari. Sementara vaksinasi baru 11,9 persen. Apakah ini karena faktor anggaran untuk Covid-19 yang minim yaitu 5,41 persen dari PDB? Bukankah anggaran covid di 2021 sudah ditambah? Dari 699,43 T menjadi 477,75 T. Meski anggaran covid sudah ditambah, tapi pandemi belum nampak turun secara signifikan. Indonesia diprediksi akan menjadi negara terakhir yang keluar dari pandemi. Mungkin mengecualikan Jakarta. Vaksinasi di Jakarta sudah lebih dari target. Harusnya Agustus mencapai angka 7,5 juta. Angka itu sudah dicapai di bulan Juli. Jumlah terinveksi di Jakarta sudah sangat melandai. Dari 113 ribu menjadi 19 ribu. Hanya butuh waktu dua pekan. DKI Jakarta memang terlihat paling konsen sejak informasi covid menyebar ke sejumlah negara. Sebelum covid masuk ke Indonesia, Jakarta sudah membuat tim kajian dan penanganan virus. Ini langkah antisipatif yang saat itu sangat diperlukan. Bahkan di awal covid masuk Indonesia, Jakarta mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk lockdown. Hanya saja, saat itu banyak pihak yang belum menganggap covid ini masalah serius, sehingga usulan DKI ditolak. Sudah hampir 1,5 tahun, covid menyebar di Indonesia dan memakan banyak korban nyawa. Nasi sudah jadi bubur. Covid telah merajalela menemukan mangsanya. Satu persatu rakyat mati. Sejumlah tokoh dan agamawan mati. Lebih dari 400 dokter dan nakes mati. Covid tak juga berhenti memburu mangsanya. Ini menjadi tantangan dan ujian tersendiri, khususnya bagi setiap pemimpin untuk menunjukkan ketangguhannya di hadapan rakyat. Faktor kenapa Indonesia dianggap paling buruk dalam penanganan covid, ini bukan semata-semata karena soal anggaran. Penyebab utamanya ada dua. Pertama, karena tidak menjadikan data sebagai referensi dan pijakan serius dalam mengambil keputusan. Sehingga, sering telat mengantisipasi. Kedua, Indonesia tidak kunjung keluar dari dilema. Berada di antara nyawa dan ekonomi. Akhir-akhir ini, politik ikut menambah unsur dilema itu. Peralihan PPKM Darurat ke PPKM Level, lebih karena faktor politik. Saat PPKM Darurat, gejolak sosial terjadi di berbagai wilayah. Penyebab utamanya karena rakyat lapar. Diubahlah PPKM Darurat ke PPKM Level. Padahal, penyebaran covid masih sangat tinggi. Disinilah tampak pemerintah merubah kebijakan PPKM demi ketahanan politik. Saatnya keluar dari jebakan dilema. Gimana caranya? Prioritaskan kesehatan. Utamakan keselamatan nyawa rakyat. Ambil risiko ekonomi untuk sementara waktu. Tentu melalui perhitungan yang matang. "Uang bisa dicari, tapi nyawa tak bisa dibeli". Rakyat secara umum tidak keberatan PSBB atau PPKM. Mau apa aja istilahnya, rakyat setuju. Tapi, mereka harus tetap hidup. Satu-satunya jalan, kasih makan. 300 ribu sebulan, gak bakal cukup. Rakyat pasti berontak. Akibatnya, PSBB dan PPKM tidak optimal. Negara gak boleh pelit kalau itu untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Toh, kalau nyawa selamat, ekonomi juga akan aman. Semua ini bergantung pada pemimpinnya.
Cina Gerah, Istana Gelisah
By M Rizal Fadillah LATIHAN Bersama "Garuda Shield"' adalah latihan rutin tahunan antara US Army dengan TNI AD bahkan tahun ini adalah Latihan Bersama ke lima belas. Adanya ketegangan Laut China Selatan sebagai wujud perlawanan negara kawasan atas klaim kepemilikan China membuat Latihan Bersama ini menjadi istimewa. Meski secara resmi bisa dibantah akan tetapi realitas politik berbicara sendiri bahwa Latihan Bersama yang melibatkan 2.282 personil AS ini adalah tekanan kepada negara China dan sahabatnya. Indonesia sendiri yang sedang berakrab-akrab dengan RRC akan terdampak oleh agresivitas Amerika Serikat. Sederhananya China gerah Istana gelisah. GERAH Pada saat Menlu AS Mike Pompeo datang ke Indonesia Oktober 2020 lalu, Duta Besar China untuk Indonesia Ciao Qian "ngamuk" mengecam kedatangan Pompeo dengan menyatakan "Pompeo melakukan serangan dan provokasi hubungan Tiongkok-Indonesia serta telah mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan. Tiongkok menentang keras hal ini". Lebih lanjut Qian menegaskan "AS adalah provokator 'Perang Dingin Baru' yang meningkatkan 'revolusi berwarna' di berbagai belahan dunia. AS juga secara brutal mengintervensi urusan negara lain, bahkan tidak segan menggunakan perang dan mendatangkan malapetaka dunia". Demikian gerahnya China atas kedatangan Menlu AS. Kini bukan lagi seorang Menlu yang datang, tetapi dua ribu lebih pasukan Angkatan Darat Amerika yang datang untuk latihan perang bersama AS-Indonesia. Terbesar dalam sejarah dan berlokasi di tiga pulau yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ditambah dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin yang berkeliling ke negara Filipina, Vietnam, dan Thailand serta armada laut Inggris, Jepang, dan Australia yang telah bergerak di Laut Cina Selatan, maka semua itu membuat China semakin gerah lagi. GELISAH Istana diduga kuat gelisah atas Latihan Bersama "Garuda Shield" 2021 ini. Lho bukankah perhatian AS yang besar hingga mengirim pasukan terbesar dalam sejarah ini membanggakan TNI AD dan Pemerintah Indonesia ? Iya untuk TNI AD tidak untuk Pemerintah. Masalahnya adalah Istana Jokowi sudah "diduduki" oleh China dengan persahabatan yang luar biasa erat. Bahkan Luhut Panjaitan "sang penentu" telah diangkat China sebagai Koordinator China-Indonesia. Ketum PDIP juga secara khusus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Komunis China (PKC). Garuda Shield sangat mengganggu kenyamanan Istana. Jokowi akan kena damprat China atas ketidakmampuan mengendalikan Angkatan Darat. Indonesia dianggap bermain dua kaki. Walaupun sebenarnya Jokowi memang tidak punya kaki. Tidak berwibawa dan tidak mendapat dukungan rakyat secara signifikan. Oligarkhi nya diisi oleh orang yang hanya gemar memburu rente dan penjilat murahan. Pengaju proposal untuk proyek berkelas receh. Istana gelisah karena dihimpit multi masalah. Dikejar-kejar bayar hutang tiap kuartal, ekonomi macet total, penanganan pandemi yang serba salah, pelanggaran HAM yang terus menuntut penuntasan, perlawanan kekuatan umat Islam yang merasa terzalimi, serta kini kekuatan global yang tidak memihak pada Jokowi dan oligarkhinya. China dipastikan akan mengecam dan mengancam karena merasa terkhianati. Terbayang marahnya China kepada janji dan jaminan sukses kerjasama. Investasi sudah besar, hutang sudah banyak, agenda OBOR menjanjikan, apalagi pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan yang dapat menjadi proyek besar China. Praktis "kerjasama super erat" untuk membangun blok atau poros menjadi berantakan. Kehadiran Amerika Serikat yang diterima dan menguat tentu akan sangat mengganggu dan bisa saja mengacaukan. China tersakiti. China akan mempersulit dan mungkin dengan bengis menagih. Investor kabur atau ditarik kembali. Sembilan naga disuruh menyemburkan api dari mulutnya untuk memperkeruh ekonomi. Ujungnya kepercayaan kepada Jokowi rontok karena merasa dikibuli. Jokowi hilang kekuatan, sempoyongan, dan jatuh. Di tengah maraknya seruan agar Jokowi mengundurkan diri, memang mempertimbangkan adalah langkah bijaksana. Meskipun masih akan meninggalkan masalah yang berat akan tetapi mundur adalah lebih baik daripada maju tak gentar menabrak etika, norma dan realita. Istana bertumpuk dosa. Selamat berlatih "Garuda Shield-2021". Biarlah jika China gerah atau Istana gelisah. Yang penting Garuda harus terlindungi dan dapat tetap tegak berdiri, lalu terbang bebas merdeka di udara dengan mengepakkan sayapnya. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Menata Ulang Indonesia
Oleh Dr Masri Sitanggang SULIT untuk mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Indonesia, dari segi mana pun dalam Ipoleksosbudhankam, sedang digerogoti penyakit yang mendorong negeri ini pada situasi sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan saja imaginasi Peter W Singer, di novel Ghost Fleet (2015), tidak terjadi. Khalayan Singer yang sempat menjadi trending topic di awal-awal 2018 itu, semoga tetap sebuah khayalan : Indonesia tidak akan bubar di tahun 2030, bahkan tidak untuk selamanya. Tapi memang, bila berkaca pada Pembukaan UUD 1945, keadaan sekarang ini sebagai pepatah “jauh panggang dari api”. Atau, ibarat sebuah tulisan dengan judul bombastis tapi isinya kosong : tidak ada apa-apanya. Seperti “koran Kuning” pada masa sebelum era digital. Kita pun malu menenteng koran itu, karena ia menggambarkan kelas sosial rendahan. Kelas masyarakat pemimpi yang rindu untuk menikmati hiburan pelepas penat setelah kerja seharian. Bayangkan, Pembukaan UUD 1945 menggambarkan satu bangsa yang gagah dengan tekad kuat membangun bangsanya untuk berdiri tegak, tampil di tengah gelanggang dunia untuk memainkan peran menghapus penjajahan di atas dunia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tetapi kenyataannya, sudah 76 tahun merdeka, jangankan tampil di pentas dunia, tegak berdiri di kaki sendiri pun sempoyongan. Para penyusun Pembukaan UUD 1945 tidaklah salah. Semangat perlawanalan –sebagai akibat sakitnya sekian lama menjadi bangsa terjajah dan kemenangan dalam perjuangan, memberi keyakinan kuat bahwa mereka bisa. Bangsa ini harus bangkit, kuat dan dapat berdiri dengan kepala tegak di hadapan bangsa-bangsa lain. Sampai di situ tugas mereka, menghantar bangsa memasuki gerbang kemerdekaan, harus diakui berhasil gemilang. Lalu, dari mana datangnya musibah ini? Tentu dari pelanjut, pewaris negeri, terutama mereka yang diberi amanah mengelola. Para pengelola kurang menghayati arti perjuangan kemerdekaan dan cita-cita Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 oleh the founding fathers. Malah, perlahan, mereka menjelma menjadi penguasa yang merasa mewarisi segalanya tentang negeri ini : tanahnya, airnya dan apa saja yang ada di dalam isi perut buminya. Bahkan juga menguasai rakyat yang mendiami negeri ini. Mereka bermetamorfosa menjadi penjajah baru, atau mewakili negeri penjajah baru, untuk (membantu) mengeksploitasi sumber daya alam dan menindas anak negeri. Bukan sebagai nahkoda yang membawa kapal dan penumpangnya menuju labuhan hati sesuai navigasi Pembukaan UUD 1945. Mungkin ungkapan di atas terlalu menyakitkan gendang telinga. Tapi, memang sulit mencari frasa yang enak didengar –tetapi juga tidak menjadi obat penenang tidur, untuk menggambarkan situasi Indonesia saat ini. Barangkali saja lebih baik kita mengambil ilustrasi dari cerita kanak-kanak tentang kepemimpinan kodok serta semut dan bagaimana kemudian nasib negari masing-masing yang dipimpinnya. Diceritakan, ada sekumpulan kodok yang hidup di sebuah kolam terpencil. Rajanya adalah kodok yang badannya paling besar, paling gembrot. Semua kodok, apalagi yang kurus kerempeng (meski dapat melompat jauh dan tinggi ke atas pohon), tunduk pada si Gembrot yang kerjanya cuma menghabisi makanan. Si Gembrot pun puas dengan potensi dirinya yang besar dan dapat mengembang lebih besar lagi. Dengan ini, dia yakin takkan ada yang bisa menggantikannya. Satu Ketika si Gembrot, yang tahu dunia ini hanya selebar kolam itu, mendengar dari anak-anaknya yang baru saja melakukan perjalanan ke luar “negeri” kolam. Di ceritakan, anak-anak itu bertemu seekor kerbau yang tubuhnya sangat besar. Si Gembrot lalu mengembangkan tubuhnya seraya bertanya : “Apakah dia sebesar ini ?” “Tidak ayah”, lebih besar lagi”, jawab anak-anaknya “Sebesar ini ?”, tanya si Gembrot setelah memperbesar lagi tubuhnya. “Tidak ayah, lebih besar lagi”, jawab mereka lagi. “Sebesar ini?”, tanya si Gembrot lagi setelah berupaya lebih membesarkan tubuhnya dengan menyerap udara lebih banyak lagi. “Lebih besar lagi, ayah”, jawab anak-anaknya lebih keras. Begitulah terus. Kodok-kodok yang kerempeng dan yang kurus kurang gizi (karena hanya makan dari apa yang disisakan si Gembrot), yang berkerumun menyaksikan itu, mulai khawatir. Mata si Gembrot sudah nampak melotot seperti hendak keluar menahan tekanan udara di perutnya. Garis-garis pada perutnya pun sudah membayang. Lalu seekor kodok kerempeng menasehati: “Sudahlah Tuan Gembrot, tak perlu melakukan itu. Setiap makhluk punya ukurannya sendiri-sendiri dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan kau paksakan dirimu.” Nasehat si Kerempeng diamini oleh kodok-kodok lain. “Ya, menghirup dan menahan udara di laur batas kemampuan kita akan berbahaya, “ sambung si Cungkring pula. Tapi nasehat-nasehat itu dirasakan si Gembrot sebagai penghinaan dan ancaman terhadap kekuasaannya. Dia pikir, kalau mereka percaya ada makhluk lain yang lebih besar, maka dia tidak akan menjadi penguasa lagi di kolam itu. Karena itu, dengan nada sangat marah dan berat menahan tekanan udara, ia masih paksakan lagi menambah udara ke perutnya. Sampai akhirnya : dooaar…! Perut si Gembrot meledak menyemburkan isinya. Tidak diceritakan apakah negara kodok itu kemudian bubar menyusul si Gembrot meledak. Atau malah lebih damai karena, mungkin, digantikan si Krempeng atau si Cungkring yang bijak. Pak Suparjo, guru SD-ku dulu, yang menuturkan cerita ini, cuma bilang : “Begitulah kalau pemimpin sombong, tidak pernah melihat dunia luar dan tidak pula mau mendengar nasehat; itulah makna ungkapan ‘bagai katak di bawah tempurung’”, katanya. Kalau Bahasa sekarang : tidak punya wawasan luas, atau, kurang rekreasi. Tapi yang pasti, rakyat kodok di kolam itu lega karena tidak ada lagi yang memonopoli makanan. Berbeda dengan kepemimpinan semut. Pak Suparjo, guru SD-ku dulu itu (semoga pahala ilmu yang diajarkan kepadaku terus mengalir kepada Almarhum), menceritakan bahwa raja semut mampu membagi tugas kepada rakyatnya sesuai keahlian masing-masing (istilah zaman now: right man on the right place. Raja semut membangun suasana kekeluargaan di antara rakyatnya, sehingga meski tugas mereka berbeda-beda tetapi terjalin kerjasama yang sangat harmonis. Tidak pernah ada kegaduhan sesama rakyat, meski pun penampilan fisik dan status sosial mereka berlainan. Semut hanya akan berkelahi dengan semut lain yang datang dari kerajaan lain. Meraka tidak membiarkan orang asing masuk ke wilayahnya. “Jadi, nasionalisme semut sangat luar biasa”, tegas pak Parjo –begitu kami akrab memanggilnya. (Guru SD-ku ini, selain suka berkisah tentang binatang, juga mengajar sejarah. Beliau senantiasa menanamkan semangat nasionalisme “bangga jadi Indonesia”. Pesan beliau, kita harus tetap pegang teguh semangat Sumpah Pemuda.) Satu kerajaan semut tidak pernah menggantungkan makanannya kepada kerajaan semut lain (Bahasa manusia, “gak mengandalkan import”). Mereka membangun lumbung makanan di sarang kerajaan masing-masing dengan usaha sendiri, dengan kekuatan modal dan tenaga rakyat sendiri. Dengan begitu, di musim paceklik (mungkin seperti musim ekonomi pandemi sekarang), mereka tidak kekurangan pangan. “Jadi, semut benar-benar berdaulat secara politik, wilayah, ekonomi dan pangan”, tutur Pak Parjo. Satu ketika, raja semut mendapat berita bahwa segerombolan gajah akan masuk wilayahnya untuk melahap tanaman di sekitarnya. Tentu ini mengancam sarang-sarang semut. Maka, raja semut segera mengumpulkan rakyatnya. Dia memerintahkan untuk menyongsong gerombolan gajah itu di jalan mana gajah akan datang. “Jangan sampai gerombolan gajah mencapai wilayah kita”, tegas sang raja. “Bagaimana kita bisa melawan gajah yang tubuhnya begitu besar dan kulitnya begitu tebal ?” Seekor semut, yang ternyata mewakili suara kebanyakan semut lainnya, bertanya lantang pada sang raja. “Kita memang ditakdirkan bertubuh mungil. Tetapi bukan berarti kita tidak punya kelebihan dan kemampuan. Apa yang selama ini kita lakukan dalam membangun kerajaan, adalah menunjukkan kelebihan dan kemampuan kita yang harus terus kita lakukan dalam situasi apa pun.” Kata sang raja dengan keras. Para semut faham apa yang dimaksud rajanya, yakni : kerja ulet tanpa pamrih, kerja sama harmonis antar warga kerajaan dan semangat nasionalisme membela kerajaan. “Gajah memang ditakdirkan bertubuh besar dan berkulit tebal. Tetapi bukan berarti gajah tidak punya kekurangan dan kelemahan.” Suara raja terdengar lantang. “Kelemahan gajah adalah lobang telinganya besar, belalainya panjang dengan liang yang besar pula, matanya lebar dan lembut serta jangan lupa liang duburnya pun besar. Fokuslah menyerang titik-titik lemah itu, masuklah ke dalamnya. Jadikanlah tubuh mungil kalian menjadi kekuatan sekaligus kelebihan kalian. Tak perlu menggigit kulit tebalnya.” Sang raja memberi arahan tegas. Setelah itu semut pun menyongsong gerombolan gajah. Pendek cerita, terjadilah pertempuran dan gajah pun kalah telak. Kerajaan semut aman. Begitulah arti kepemimpinan bagi kehidupan negara dan rakyat. Entahlah, pola mana yang sedang berlaku di negeri jamrud khatulistiwa ini. Yang jelas, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Apakah Indonesia akan mengalami nasib seperti negara kodok ? Wallahu a’lam. Tapi, bila kepemimpinan negeri ini hanya mengandalkan dukungan potensi fisik alamiah, seperti si Gembrot, kejadian itu bukan sesuatu yang mustahil. Potensi fisik alamiah si Gembrot adalah tubuh yang besar bisa mengembang. Dalam kehidupan nyata bernegara, potensi fisik alamiahnya adalah sumber daya alam dan kekayaan negara. Bukan potensi pribadi. Belum terdapat tanda-tanda adanya pemimpin negara mengorbankan milik (pribadi)nya demi mengurus negara dan rakyatnya kecuali Khulafaur Rasyadin dan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. jadi, yang dipertaruhkan penguasa (model si Gembrot) adalah sumber daya alam dan kekayaan negara. Jika yang di masukkan oleh si kodok ke tubuhnya adalah udara –untuk mengembang, di dunia nyata adalah investasi berupa hutang. Sebagaimana udara yang dihirup si Gembrot, hutang tidak boleh melampaui pendapatan negara; dan harus dibayar tepat pada waktunya. Kalau tidak, maka kekayaan negeri ini bisa tergadai semua dan berujung pada “doaarrr…!, meledak. Bedanya dengan si Gembrot, yang hancur adalah negara : bangkrut, perang saudara, pecah atau kembali terjajah. Penguasanya bisa tidak tergores sedikit pun karena menyelamatkan diri ke negeri tuan ! Agar republik ini tidak sampai “dooaar” meledak, perlu segera ditata ulang. Tentulah banyak agenda yang harus dilakukan. Tetapi yang pasti, yang jadi perioritas, adalah menyingkirkan pola kepemimpinan kodok dan menggantikannya dengan pola kepemimpinan semut –bila mengambil ilustrasi dunia hewan. Tanpa adanya pergantian pola kepemimpinan, kisah negeri ini akan tetap diwarnai kepedihan. Bila ingin mengambil pelajaran dari dunia nyata, maka contoh yang tepat adalah kepemimpinan Nabi Ibrahim as dan Ismail as. Mereka adalah orang-orang sholeh, yang seluruh aktivitasnya ditujukan untuk mengabdi kepada Allah. Bukan untuk memenuhi ambisi nafsu syahwatnya. Terbukti, dengan karakter seperti itu, mereka mampu membangun lembah tandus yang awalnya tidak ada kehidupan menjadi sebuah negeri terhebat di dunia (lebih lanjut simak MENGAPA HANYA ORANG SHOLEH YANG LAYAK PIMPIN NEGARA di https://www.youtube.com/watch?v=8EjOmOUnC0Y ). Ada jaminan keamanan, makmur dengan segala sandang pangannya, 24 jam tidak pernah sepi, orang-orang di seluruh dunia pun rindu untuk mengunjunginya. Itulah Mekkah yang diberkahi Allah. Jadi negeri ini haus dikelola orang-orang shaleh. Tidak boleh dikelola orang berwatak pendusta atau pembuat berita bohong. Jangan pula dikelola para pembajak –baik pembajak ide atau gagasan, karya seni atau karya ilmiah, atau pembajak kerja dan rencana orang lain. Pembajak itu pada hakekatnya adalah perampok : mengambil paksa karya orang lain demi syahwatnya. Hanya orang sholehlah yang dapat menghantarkan Indonesia ke cita-citanya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Wallahu a’lam bisshawab. Penulis adalah Wakil Ketua Umum PDRI
POPULER
