OPINI
Aneh, HRS Ada Perjanjian dengan BIN?
by Mohamad Toha Surabaya FNN – Kamis (12/11). Menjelang kepulangan Imam Besar Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia, sempat “berurusan” dengan Dewan Keamanan Nasional Arab Saudi (SNSC) (bahasa Arab مجلس الأمن الوطني). SNSC bertanggung jawab mengkoordinasikan Keamanan Nasional, Intelijen, dan strategi Kebijakan Luar Negeri. Didirikan pada 2005 oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. HRS sempat menceritakan detik-detik dirinya diperiksa oleh badan intelijen Kerajaan Arab Saudi itu. HRS Mengaku sempat menunjukkan dokumen perjanjiannya dengan Badan Intelijen Negara (BIN) kepada pihak Saudi. HRS awalnya menceritakan laporan yang diterima oleh SNSC. Berdasarkan laporan yang diterima badan intelijen Saudi itu, HRS sedang dikejar-kejar oleh BIN. Terakhir SNSC bilang “katanya anda ini dikejar-kejar badan intelijen dari negara anda”. Saya bilang, “nggak, saya nggak punya persoalan dengan badan intelijen Indonesia',” ungkap HRS di kanal YouTube Front TV, Selasa (10/11/2020). Kata otoritas Saudi, tapi ini ada laporannya. Anda bisa buktikan kalau anda tidak punya permasalahan dengan Badan Intelijen Indonesia”?. HRS menjawab punya”. Kepada SNSC, HRS mengaku, bisa membuktikan bahwa dia tidak sedang dalam pengejaran BIN. Baru kemudian ia menunjukkan dokumen perjanjiannya dengan BIN. Apa buktinya? tanya SNSC. Saya punya dokumen perjanjian antara saya dengan Badan Intelijen Indonesia. Saya terjemahkan ke bahasa Arab,” ucap HRS. Menurutnya, SNSC kaget saat dia menunjukkan dokumen perjanjian dimaksud. Singkat cerita, kata HRS, Badan Intelijen Saudi akhirnya meminta maaf. “Resmi di situ, dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat. Saya pikir nggak ada perlunya saya buka, kecuali darurat, saya tunjukkan, mereka kaget. “Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara. Anda tak punya masalah kok dilaporkan macam-macam”. Nah ini yang jadi persoalan,” tutur HRS. Sebelumnya, Imam Besar HRS mengungkapkan upayanya pulang dari Arab Saudi ke Indonesia. Awalnya dituduh buron dari Indonesia, dan kabur ke Arab Saudi. Tuduhan itu sampai ke telinga pemerintah Arab Saudi berdasarkan laporan yang masuk. “Ada persoalan hukum yang saya hadapi, saya katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa kalau saya ini orang politik, yang selalu bikin keributan dimana-mana. Nanti bahaya untuk keamanan Saudi”. “Ini laporan-laporan semacam ini saya tidak mau menuduh si A, atau si B, atau si C. Tetapi, ini ada, ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, tidak akan dihiraukan pemerintah Saudi. Ini laporan tingkat negara. Bukan tingkat RT, tingkat RW,” katanya. Bantah Dubes Agus Seperti sebelumnya diberitakan, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menyebut ada aib yang dilakukannya selama tinggal di Saudi. Tetapi, Agus tak mengungkap aib itu. Agus hanya mengatakan, aib HRS itu tercantum dalam layar kedua sistem komputer imigrasi Arab Saudi. “Di layar kedua ini ada 2 kolom yang sensitif dan berkategori aib sehingga kami tidak elok untuk membukanya ke publik,” katanya (CNNIndonesia.com, Jumat, 6/11/2020). Aktivis Serikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI) Wilayah Makkah, Syamsul Lombok, mempertanyakan yang dimaksud Dubes Agus melalui surat terbukanya. HRS dideportasi atau repatriasi? Pak Dubes Agus termasuk lah seorang die hard pemerintah yang rajin komen soal HRS. Banyak narasi yang kembangkan seputar HRS di tanah suci Makkah. Diantaranya adalah HRS Over Stay dan saat ini dideportasi,” tulisnya. Menurut Syamsul, bagi WNI yang tinggal di wilayah Kerajaan Saudi Arabia (KSA), istilah over stay dan deportasi ini sudah tak asing lagi. Kebetulan, ia selama hampir dua tahun mukim di Makkah, kerap berurusan dengan beberapa WNI over stay dan dideportasi dari Saudi. “Setahu saya, sejak pandemi Covid-19, pemerintah Saudi menutup sementara program deportasi para ekspatriat hingga hari ini sampai kemudian kondisi kembali normal,” ungkap Syamsul. Untuk saat ini, pemerintah Saudi hanya mengeluarkan kebijakan repatriasi bagi ekspatriat, termasuk WNI. Beda dengan deportasi. Repatriasi merupakan program pemerintah untuk memfasilitasi ekspatriat kembali ke negaranya masing-masing. Ekspatriat yang mengikuti repatriasi biasanya memiliki dokumen yang lengkap. Baik paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen primer lainnya. Sedangkan untuk ekspatriat yang dideportasi, biasanya didominasi oleh eksptriat yang non-dokumen. Tidak dipungkiri, jika ada sebagian yang memiliki dokumen lengkap, tetapi telah melakukan pelanggaran hukum di wilayah Saudi. Bagi ekspatriat yang dideportasi, maka seluruh biaya yang timbul selama proses pemulangannya ke negara asalnya ditanggung oleh pemerintah Saudi. Sedangkan yang mengikuti program repatriasi, biayanya akan ditanggung secara mandiri oleh pribadi bersangkutan dan pihak pengguna jasa yang selama ini menggunakan jasa mereka. Bisa oleh syarikah (perusahaan) ataupun perseorangan. “Setahu saya, dalam kapasitas sebagai pengurus SPMI wilayah Makkah, sejak Februari 2020, pemerintah Saudi telah memoratorium program tarhil (deportasi) seiring ditutupnya akses penerbangan internasional dari dan menuju Saudi,” ungkap Syamsul. “Banyak sekali WNI over stay non dokumen yang mengeluh ke saya, gagal pulang ke Indonesia, gegara program deportasi pemerintah Saudi yang tidak kunjung dibuka hingga hari ini. Bahkan, ada banyak diantara WNI over stay non dokumen yang ditampung KJRI Jeddah karena terlunta-lunta di jalanan. Sepekan lalu, Syamsul dihubungi Kepala Atase Ketenagakerjaan KJRI Jeddah. “Beliau meminta saya mencari keberadaan seorang oknum Pekerja Migran Indonesia yang diduga menelantarkan istrinya. Sang istri dalam kondisi hamil dan hendak melahirkan, tetapi tidak punya dokumen lengkap dan berencana mengikuti program tarhil (deportasi)”. Berhubung program tarhil belum dibuka oleh otoritas setempat, jadilah TKW tersebut terlunta-lunta di taman Kota Jeddah. Meskipun yang bersangkutan kini diamankan di penampungan KJRI Jeddah. Ada juga WNI di Makkah yang sudah tidak punya pekerjaan sejak kebijakan lockdown Saudi. Dia juga tak punya dokumen resmi,” ujar Syamsul. Sebelumnya, dia bekerja sebagai guide (muthawwif). Berhubung pandemi corona, semuanya terhenti. Bersama beberapa rekannya mencoba menyerahkan diri ke pihak berwajib Saudi, agar bisa dideportasi. Tetepi, nyatanya dia ditolak dan disuruh kembali ke tempat tinggalnya. Karena menurut keterangan otoritas, tarhil belum dibuka kembali. “Saya ingin tanya kepada pak Dubes Agus, apakah benar program Deportasi sudah dibuka pemerintah Saudi”? “Kalau sudah dibuka, ada ribuan WNI kita yang over stay non dokumen yang siap mengikuti program tersebut. Saya siap membantu pemerintah mendata nama-nama WNI over stay yang ingin mengikuti program tarhil,” ungkap Syamsul. Seperti yang pernah dilakukan untuk mendata WNI saat penyaluran bantuan Covid-19 oleh KJRI Jeddah”. Siapa tahu, saudara kita ini bisa mengakhiri ketidak beruntungannya di negeri orang. Bisa berkumpul kembali dengan keluarganya di rumah. “Jangan-jangan Pak Dubes belum bisa membedakan antara repatriasi dengan deportasi? Mungkin juga Pak Dubes Tahu. Pasti tahulah. Namun pura-pira tidak tahu, dan akhirnya menyesatkan opini publik,” sindir Syamsul. Syamsul pernah beberapa kali bertemu HRS di kediaman beliau di Makkah. Bertemu juga dalam sebuah acara di rumah WNI di Tan'im. Bahkan, saya juga pernah ikut pertemuan dengan mantan Dubes RI untuk Saudi, Habib Salim Segaf dengan HRS beserta para pejabat KJRI dan Saudi di salah satu Vila mewah di pinggiran kota Makkah. Untuk pertemuan terakhir ini, HRS dapat pengawalan resmi dari pemerintah Saudi. Ada juga perwakilan dari KJRI Jeddah. Ada mantan Dubes RI di Saudi. “Yang mengejutkan saya, setelah lama pertemuan itu berlalu, salah seorang rekan pejabat KJRI Jeddah memberitahu saya, jika tuan rumah yang menyambut HRS dan Pak mantan Dubes itu adalah mantan Kepala Intelijen Saudi,” ungkap Syamsul. Jika HRS ini termasuk ekspatriat yang melanggar hukum di wilayahnya, apakah mungkin pejabat sekelas mantan Kepala Intelijen Saudi membiarkan HRS begitu dengan leluasa? Apa mungkin HRS bisa beberapa kali mengadakan pertemuan bersama WNI di Makkah-Madinah dengan aman dan lancar? Padahal, sistem administrasi kependudukan dan keimigrasian Saudi ini termasuk yang paling ketat di dunia. Semuanya terkontrol dan terintegrasi dengan baik. “Saya tidak tahu, apa masalah antara Pak Dubes dengan HRS. Yang ingin saya katakan, jika memang HRS dideportasi, maka mohon sampaikan salam dari ribuan WNI di Saudi kepada yang mulia Raja Salman, mereka juga ingin dideportasi oleh pemerintah Saudi.” Pertanyaannya kemudian, siapa sebenarnya yang “bermain” fitnah selama HRS ada di Makkah? Apalagi, ternyata Habieb Rizieq punya perjanjian dengan BIN! Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
Karni Ilyas Mundur Saja, Buat Memoar Tentang ILC
by Asyari Usman Jakarta FNN - Rabu (11/11). Setidaknya sudah empat kali acara ILC dibatalkan dengan dugaan kuat ada intervensi kekuasaan. Yang pertama, ILC 10/1/2017 dengan judul Makar. Kedua, ILC 24/1/2017 dengan tema Membidik Rzq. Dan yang ketiga, ILC 28/8/2018 dengan tema Persekusi di Negeri Demokrasi (persekusi #2019GantiPresiden). Yang terbaru adalah pembatalan ILC malam tadi (10/11/2020) yang seharusnya mendiskusikan kepulangan Beliau. Pihak penyelanggara mengatakan pembatalan-pembatalan itu dilakukan karena alasan teknis. Ada juga alasan kesehatan pemandu acara, yakni Datuk Karni Ilyas. Tapi, agak sulit mempercayai alasan pembatalan itu. Kok bisa secara kebetulan saja terjadi kendala teknis tiap Selasa malam. Atau, gangguan kesehatan Karni Ilyas bertepatan pada hari Selasa malam juga. Bagaimana cara meyakini alasan pembatalan itu, Bang Karni? Bang Karni kemudian menghadap ke kamera sambil mengucapkan kutipan dari para penulis, pakar atau filosof. “Pemirsa, ‘Kendala teknis adalah gangguan yang tidak bisa dipahami dengan jalan pikiran konvensional’, itu kata Asyari Usman –wartawan senior. Kita rehat sejenak.” Begitu kata Bang Karni menjawab pertanyaan di atas. Jadi, kita harus menggunakan jalan pikiran non-konvensional. Harus berpikir ‘out of the box’ alias OOTB. (Pasti Anda semua masih ingat, berpikir OOTB adalah kesukaan Presiden Jokowi). Karena itu, silakan Anda menerka dengan prinsip berpikir OOTB tentang sebab pembatalan yang sebenarnya. Kalau misalnya Anda tiba-tiba mengatakan bahwa “teknis” itu adalah kepanjangan dari “tekanan istana”, pasti ini dianggap berpikir kreatif ala OOTB tadi itu. Sekarang, giliran saya yang menghadap kamera. “Pemirsa, kita sarankan agar Bang Karni mundur saja. Serahkan ILC kepada orang yang lebih nekad menghadapi kendala Teknis.” Ada baiknya juga Bang Karni mundur dari ILC. Kemudian, beliau fokus menulis memoir sebagai wartawan. Termasuk di dalamnya memoar sebagai pemandu ILC. Di sini, Bang KI bisa menjelaskan dengan bebas dan detail apa alasan sesungguhnya pembatalan diskusi ILC selama ini. Supaya tidak terpendam dan menyebabkan tekanan darah naik. Ingat, tensi darah tinggi Bang Karni dijadikan alasan pembatalan ILC 28/8/2018. “Bang Karni, kami mendiskusikan, Anda yang memutuskan mau tulis memoar atau tidak. Semoga ILC bisa lepas dari kendala Tekni reguler yang selalu datang Selasa malam.”[] (Penulis wartawan senior FNN.co.id)
Setelah Reformasi, Ada Tiga Revolusi
by M Rizal Fadillah Jakarta FNN – Rabu (11/11). Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, terhitung ada tiga tema revolusi telah muncul dan dicoba untuk disosialisasikan. Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu dibarengi dengan gelindingan istilah Revolusi Mental. Revolusi yang diarahkan pada perubahan sikap atau perilaku menuju mental disiplin, kerja keras, dan gotong royong. Revolusi mentan ini lalu dituangkan dalam Inpres Nomor 12 tahun 2016, yang dikenal dengan lima gerakan nasional, yaitu melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu. Sayangnya, Revolusi Mental bung-bunga semata. Sebab dalam kesejarahan, Revolusi Mental sangat dekat dengan pemahaman konsepsi sosialis komunis. Dikenalkan dan dipopulerkan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Tujuannya untuk mencuci otak kaum buruh dan petani agar menentang kekaisaran. Pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) Diva Nusantara Aidit mengganti nama diri "Ahmad" dalam rangka Revolusi Mental. Menurutnya, Revolusi Mental belum berhasil jika masyarakat belum dijauhkan dari agama. Ketika Revolusi Mental Jokowi dinilai gagal, maka M Amin Rais muncul dengan gagasan baru. Amien rais mengusung terma Revolusi Moral. Jika mental menyangkut dengan sikap jiwa, maka moral lebih menitik beratkan pada nilai, apakah baik dan buruk? Buku yang dibuatnya berjudul "Hijrah Selamat Tinggal Revolusi Mental, selamat Datang Revolusi Moral" berisi kumpulan tulisan. Konsepsi Revolusi Moral Amien Rais sampai sekarang belum terjabarkan seperti apa. Hanya menarik ke landasan keimanan dan kritik atas kondisi sosial politik kini yang dianggap nir-moral. Pandangan Jhon Buchan, sejarawan dan novelis Skotlandia mengemuka yang menurutnya revolusi moral lebih penting dari alat persenjataan militer. Gagasan Revolusi Moral redup bersamaan dengan ramainya konflik di PAN yang disepuhi oleh M Amin Rais sendiri. Figur Habib Rizieq Shihab (HRS) menjadi pembicaraan selama keberadaannya di Saudi Arabia, maupun Rencana kepulangan ke Indonesia. Saat kepastian tentang kepulangan HRS dan keluarganya ke tanah air, giliran gagasan tentang “Revolusi Akhlak” yang digaungkan. Pada pidato pertama di kediaman HRS Petamburan, gagasan “Revolusi Akhlak” diserukan kepada masyarakat dan umat. Sejak reformasi sampai sekarang, Indonesia sudah mempunya tiga gagasan revolusi, yaitu “Revolusi Mental Jokowi, Revolusi Moral Amien Rais dan Revolusi Akhlak HRS” Revolusi Akhlak perlu penjabaran kontekstual untuk menjadi pedoman perjuangan, terutama umat Islam dan pendukung setia HRS. Revolusi Akhlak yang dimaksud oleh Habib Rizieq Shihab tentu lebih kental nuansa keagamaannya. Rujukan utama adalah Sabda Nabi "innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq" (HR Bukhori). Entah apakah Revolusi Akhlak yang digaungkan HRS, ini akan membahana atau terhenti tergantung pada kekuatan figur yang menggemakannya. Disamping tentu saja perlu ada kejelasan konsepsi kontekstual dimaksud yang mudah dicerna dan diterima umat atau rakyat Indonesia. Ini penting, agar penjabarannya lebih mudah di lapangan. Yang pasti, Al Qur'an telah mengingatkan bahwa risalah nubuwah dalam melakukan perubahan adalah untuk menegakkan dan mendhohirkan agama yang benar (dienul haq) atas berbagai faham, isme, atau filosofi kehidupan lainnya (alad dieni kullihi). Meskipun demikian, untuk itu diperkirakan berbagai tantangan dan hambatan pasti akan menghambat. (QS At Taubah 33). Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
HRS Antara Pluralisme Dan Radikalisme
by Andi W. Syahputra Jakarta FNN – Rabu (11/11). Dini hari hingga pagi kemarin suasana Bandara Soekarno Hatta terasa berbeda. Ribuan massa dari berbagai daerah tumpah ruah sejak lewat tengah malam hingga pagi hari membanjiri Terminal Tiga Kedatangan. Peristiwa langka pagi itu bukan peristiwa biasa. Tetapi peristiwa politik, penjemputan Habib Rezieq Shihab (HRS) selepas diasingkan 3,5 tahun di Mekah, Arab Saudi. Tidak mengherankan bila Prof. Jimly Asshiddiqie menyebut peristiwa pagi tersebut sebagai peristiwa fenomenal. Bukan saja peristiwanya. Namun HRS boleh dibilang sangat fenomenal. Dia seorang yang menjadi penggerak revolusi dakwah yang melampaui zamannya. Gerakan dakwahnya telah menimbulkan kekecewaan bagi penguasa. Terutama terhadap sikap dakwahnya yang selama ini dinilai radikal. Namun belakang ini kesan itu tak sepenuhnya luntur. Oleh sebab itu, pemerintah justru banyak berharap kepulangannya kembali ke Tanah Air justru dibarengi dengan tawaran gagasan segar yang berbeda dengan warna dakwah sebelumnya. Sebaliknya, pemerintah juga jangan begitu memaksakan agar HRS meninggalkan konsistensi dakwahnya. Terutama upaya dirinya memadukan perjuangan hak politik umat Islam dalam kehidupan syari’ah. Upaya itu dengan semangat nasionalisme NKRI dalam bingkai “Indonesia Bersyari’ah”. Kehadiran Front Pembela Islam (FPI) secara faktual telah meniupkan roh perjuangan politik ekstra parlementer bagi umat Islam Indonesia. Kemunculannya disambut gegap gempita di kalangan masyarakat menengah-bawah. Di luar aksi-aksi kemanusiaan pada berbagai bencana alam dan dakwah yang konsisten dilakukan, telah merubah wajah dan tampilan FPI di masyarakat. Aksi monumental seperti 411 dan 212 sebagai reaksi umat atas penolakan terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, boleh dibilang sebagai tur propaganda anti pemerintah yang dikomandoi oleh HRS. Demostrasi itu tercacat sebagai aksi massa terbesar dalam sejarah Indonesia. Inilah kulminasi pergerakan massa umat Islam dalam jumlah besar-besaran yang kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh Islam lainnya untuk mengorganisir massa seperti Persaudaraan Alumni 212 dan GNPF-Ulama Tak bisa dimungkiri bahwa HRS meletakkan pondasi penting bagi gerakan umat Islam. FPI maupun organisasi turunannya dinilai jauh lebih radikal daripada ormas-ormas Islam lainnya. Tak cuma menyerukan syari’ah dimasukkan dalam sistem hukum formal dalam kedaulatan NKRI. HRS juga mengusung reformasi politik nasional yang lebih beradab dan berkeadilan. Khutbah-khutbah dakwah yang selama ini disampaikan cukup keras, dinilai oleh sebagian golongan memicu permusuhan diantara sesama anak bangsa. Setiap khotbah dakwahnya mengundang curiga pemerintah. Tak pelak, HRS dicap sebagai agitator berbahaya. Dia menjadi figur fenomenal yang mampu menggetarkan kekuasaan pemerintahan siapapun. Jadi, tadaklah mengherankan bila pemerintah menganggap pandangan politik HRS yang disampaikan lewat organisasi dakwahnya FPI cukup berbahaya bagi penguasa siapapun. Karena itu, apabila beragam upaya kriminalisasi lewat operasi kriminal dicoba untuk dilakukan hanya sekadar menolak kehadiran HRS bersama FPI dengan dalih mengancam keamanan dan ketertiban umum. Dari serangkaian wawancara singkat penulis dengan beberapa warga masyarakat yang secara acak. Ternyata bagi masyarakat menengah-bawah, justru kehadiran HRS dinilai punya pengaruh besar bagi perubahan kehidupan sosial lingkungan daerah tersebut. Safari dakwah HRS hingga pelosok kampong di seantero negeri dari Sabang hingga Merauke, ternyata telah menyadarkan dan membangkitkan kembali rasa ke-Islaman kaum muda setempat dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Adanya dukungan massa kelompok marjinal dari berbagai daerah yang kemudian berinteraksi dengan sejumlah ulama-ulama maupun pengusaha-pedagang lokal telah menjadikan basis bagi gerakan HRS selanjutnya. Keberadaan HRS dianggap menjadi pendobrak utama terhadap tata kelola negara yang mengabaikan rasa keadialan. Bahkan cenderung zolim kepada rakyatnya sendiri, karena pemerintah lebih mengutamakan kepentingan oligarki, korporasi dan konglomerasi. Syariah Kekuatan Pluralisme Terlepas dari pola gerakan dakwah yang diusung HRS selama ini. Sepanjang masih dalam batas-batas koridor konstitusional dan hukum yang berlaku, pemerintah mesti menjamin terlaksananya kebebasan berorganisasi dan berpendapat yang dijamin secara konstitusional. Sebaliknya, HRS mesti memahami dan memastikan dakwah yang disampaikannya tidak merusak keragaman etnik, agama dan budaya yang menjadi modal besar bagi tegaknya pondasi NKRI ini. Dakwah dalam rangka mewujudkan “Indonesia Bersyari’ah” yang berkeadilan diyakini tak akan mampu merusak tatanan keberagaman yang selama ini telah dibangun secara inklusif. Syariah itu memberikan perlindungan dan pengamanan kepada mereka yang tidak bersayarah. Sehingga semua warga negara punya hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengutip pemikiran Nurcholish Majid, kemajemukan bangsa Indonesia merupakan dekrit Allah dan desain-Nya. Indonesia tidak bisa dipaksakan sebagai bangsa monolitis, lantaran tak ada masyarakat yang tunggal. Monolitik sama dan sebangun dalam segala aspek khidupan berbangsa dan bernegara. Dimana masing-masing memiliki kesetaraan dalam mengaktualisasikan hak-hak politik kebangsaannya. Pertanyaan yang patut diajukan adalah, apakah HRS anti keberagaman? Menelisik serangkaian pesan-pesan dakwah yang disampaikannya, terutama memahami pemikirannya yang tertuang dalam Tesis Masternya yang berjudul 'Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia” ternyata dia mengakui bahwa keberagaman itu pula yang menjadi cikal bakal lahirnya NKRI. Namun menurutnya, sebagai dasar Negara Pancasila, tidak pernah melarang penerapan syariat Islam di Indonesia sepanjang diperjuangkan melalui koridor konstitusional. HRS menegaskan, suatu hal keliru jika ada yang menyebut NKRI berdasarkan Pancasila tidak boleh memberlakukan hukum Islam. Pancasila tidak melarang pemberlakuan penerapan syariat Islam. Pancasila membuka pintu selebar-lebarnya untuk pemberlakuan hukum agama di Indonesia. Selama itu dilakukan secara konstitusional. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memperjuangkan nilai-nilai syari'ah dalam perjuangan organisasinya. Menurutnya, pola dakwa FPI adalah duplikasi daripada gerakan NU dan Muhammadiyah, yang selalu berupaya memasukkan nilai-nilai Islam dalam perundang-undangan dan hukum formal secara konstitusional. Pada bagian lain tesisnya, tegaknya syariat Islam di Indonesia dapat terbagi empat klasifikasi. Pertama hukum yang berkaitan perorangan, seperti salat, puasa, zakat, haji, kurban. Itu sudah berlaku dan sudah berjalan di Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Kedua, berkaitan dengan rumah tangga, seperti hukum perkawinan, perceraian, hak kewajiban suami-istri, hak asuh anak, hingga hukum waris. Hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga bukan larangan untuk diperjuangkan dan diberlakukan dalam rumah tangga muslim. Bahkan oleh negara sendiri hal demikian selama ini diizinkan, dilegalkan, dan bahkan disediakan perangkat hukumnya seperti Pengadilan Agama, ada kompilasi hukum Islam yang secara legal formal keberadaannya diakui negara. Ketiga, soal hukum Islam yang berkenaan dengan sosial-kemasyarakatan, termasuk pendidikan dan ekonomi. Tidak ada satu item dan klausul dalam perundang-undangan Indonesia yang melarang pemberlakuan hukum secara Islam dalam bidang itu. Bahkan saat ini ada perbankan syariah, asuransi syariah, Pegadaian syariah. Kemudian pendidikan ada madrasah, pesantren. Semua legal diakui Negara. Keempat, soal hukum Islam berkenaan dengan otoritas negara. HRS membahas kaitan hukum pidana Islam disinergikan dengan kompilasi kitab hukum pidana. Umpama pencuri, (hukumannya) dipotong tangan. Pemabuk dicambuk dan sebagainya. Hukum-hukum ini tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, ini harus negara yang menjalankannya. Empat klasifikasi tegaknya syari’ah Islam versi HRS itu yang diklaim sebagai aspirasi politik sebagian umat Islam yang diperjuangkan FPI. Ini sudah tentu mesti diperjuangkan lewat politik konstitusional. Namun bukan berarti tuntutan semacam itu lantas dimaknai sebagai gerakan politik yang hendak menghidupkan kembali prinsip-prinsip hukum Islam dalam hukum positif Negara. Terlepas setuju tidaknya, aspirasi yang ada ini mesti diakomodir sebagai dinamika keberagaman yang hidup di tengah masyarakat. Pemerintah tidak boleh menutup rapat kenyataan aspirasi semacam ini. Pengalaman konflik horizontal justru bersumber dari perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan penguasa terhadap kelompok tertentu. Kesetaraan politik merupakan beragaman mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa yang menjadi kunci kokohnya NKRI. Dalam berbagai kesempatan, komitmen untuk setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945 kerapkali ditonjolkan dalam aksi-aksi FPI. Dimana lagu kebangsaan Indonesia Raya dilantunkan beriringan dengan shalawat Nabi. Bagaimanapun, HRS dan FPI mesti menyadari bahwa keberagaman merupakan syarat mutlak untuk menciptakan Indonesia yang kokoh dan berwibawa. Nilai ke-Islaman sangat menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi yang mesti dicontohkan dalam kehidupan berbangsa. Penutup Kepulangan HRS ke Tanah Air yang ditandai dengan peristiwa fenomenal dan langka, sejatinya mesti dimaknai penguasa bukan sebagai sosok yang kembali membuat keonaran politik. Hidup 3,5 tahun dalam pengasingan di Arab Saudi sebagai upaya memutus rantai akses politik umat, bukan solusi pamungkas Seperti terlihat dalam prosesi penyambutan di Bandara Soetta kemarin. Justru kehadiran HRS sangat dinantikan umatnya. FPI seolah-olah merupakan manifestasi dari karakter dakwah HRS. HRS adalah ulama progresif yang mencoba memadukan warna politik dalam dakwahnya. Sehingga membuat gerakan politik dakwah tanpa teori atau terkesan gamblang dan lebih bersifat praktis. Oleh karenanya, tak cuma klaim semata penguasa, mayoritas warga pun mengakui dakwah HRS lebih radikal dibandingkan ulama-ulama lainnya. Ini karena jiwa HRS yang penuh perlawanan. Semangat perlawanan ini terutama ditanamkan kepada anggota dan simpatisan FPI yang kian massif jumlahnya. Namun bagi HRS, FPI lebih merupakan alat perjuangan propaganda politik bukan ideologi politik. Dia memang sangat piawai dalam soal propaganda politik, terutama lewat orasi-orasi dakwahnya dan pengorganisasian demonstrasi massal. Inisiatif HRS ini telah menjadi panutan bagi banyak aktivis Islam Islam lainnya untuk melakukan hal serupa. Baik itu dalam materi dakwah maupun cara berdemonstrasi yang berkaitan dengan isu-isu politik kebangsaan dan keumatan. Lantas, dengan sosok yang multi dimensi seperti itu apakah pantas dia diasingkan dan dianggap tokoh yang berbahaya? Rasanya tidak pantas. Negeri ini butuh tokoh kharismatik yang mampu berlaku sebagai penyambung lidah kelompok yang termarjinalkan secara kekuasaan. Dia menjadi kekuatan check and balances bagi penguasa yang otoriter dan represip. Wallahu’alam bi sawab. Penulis adalah Pratisi Hukum.
Massa Pendukung HRS, Kekuatan atau Hanya Kerumunan?
by Tony Rosyid Jakarta FNN – Rabu (11/11). Puluhan, ratusan, atau mungkin jutaan massa yang menjemput Habib Rizieq Pulang (HRS) kembali ke tanah air dari Makkah, Arab Saudi. Ini sangat fenomenal. Belum pernah ada ulama, tokoh atau pejabat Indonesia yang disambut lautan massa sebanyak itu. Apa penyebabnya? Pertama, dari sisi Habib Rizieq. Publik melihat Habib Rizieq ini terdzalimi. Gara-gara demo 411 dan 212 dan tumbangkan Ahok, tokoh yang dipanggil HRS ini dihadiahi banyak kasus. Ada 17 kasus. Bahkan dibunuh karakternya dengan chat mesum. Belakangan, kasus chat mesum di-SP3. Dimanapun, termasuk di Indonesia, masyarakat akan iba ketika melihat orang-orang yang terdzalimi. Siapapun mereka. Dan Habib Rizieq dipersepsi oleh masyarakat sebagai tokoh yang terdzalimi. Banyak kasus yang membuat persepsi ini makin menguat. Informasi bahwa beberapa jam menjelang pulang, ada pihak yang mencoba menggagalkan HRS pulang, justru semakin menguatkan persepsi kedzaliman itu. Langkah yang terbilang konyol ini justru membuat masyarakat semakin simpati kepada Habib Rizieq. Sekaligus memperjelas kerja Badan Intelijen Negara (BIN) yang amburadul, picisan dan amatiran. Kedua, HRS tetap konsisten dengan perjuangannya. HRS tetap istiqamah untuk melawan rezim yang dianggapnya banyak melakukan kedzaliman dan otoritarisme. Dari sinilah HRS teriak tentang revolusi. Belakangan, menjadi “Revolsi Akhlak”. Ini strategi agar tidak dipersiapkan secara hukum, atau memang ada pergeseran konseptual? Biarlah HRS yang menjawab. Ketiga, HRS dianggap tokoh yang paling berani untuk menyuarakan aspirasi masyarakat luas. Betapa pemerintah ini dianggap banyak mengecewakan rakyat. Mulai dari produk aturan, kebijakan, hingga penegakan hukum dan hancurnya ekonomi. Survei Litbang Kompas, lebih dari separo, tepatnya 52,5% rakyat tak lagi puas dengan kinerja pemerintah Jokowi. Mereka yang kecewa kepada Pemerintah Jokowi kini kambali menemukan HRS. Tokoh yang serlama ini dianggap mampu menyuarakan kekecewaan mereka dengan lugas dan tegas. Tidak saja berharap, mereka menganggap bahwa HRS bisa menjadi lokomotif perubahan. Apakah Habib Rizieq menyadari akan potensi ini, dan mau mengoptimalkannya? Potensi itu akan bisa dipotret pada situasi politik beberapa pekan kedepan. Pertanyaan, ini akan menjadi titik awal untuk melihat massa pendukung HRS, apakah hanya akan menjadi militansi kerumunan, atau bisa menjadi sebuah kekuatan. Semua akan sangat bergantung pada isu, konsolidasi dan gerakan sosial yang dilakukan HRS ke depan. Road show tabligh akbar HRS, jika isu dan narasinya datar, kemudian tidak ada langkah untuk melakukan konsolidasi dan membuat rencana gerakan sosial, maka apa yang dilakukan HRS tak ubahnya dengan ceramah Ustaz Abdussomad, Ustaz Das'ad dan para penceramah lainnya. Dan ini tidak akan membuat "perubahan drastis" sebagaimana yang diimaksudkan oleh revolusi akhlak HRS. Gagasan “Revolusi Akhlak” yang digaungkan HRS, memimpikan perubahan drastis itu mesti ada langkah dan strategi yang terukur. Dan hampir bisa dipastikan “Revolusi Akhlak” ini tidak akan bisa diwujudkan hanya dengan road show ceramah ala para muballigh. Sebab, perubahan mendasar itu paling efektif jika terjadi di struktur politik. Di dalam struktur politik ada kekuasaan yang mampu memaksa rakyat dan bangsa ini untuk berubah. Sementara ceramah, itu sifatnya himbauan yang tidak mengikat. Suka-suka umat, mau pakai atau tidak. Mau dimasukkan hati, atau dikeluarkan lewat telinga. Namanya juga pengajian. Jadi, massa pendukung HRS hanya akan jadi kerumunan jika tidak dikelola dengan langkah konsolidasi dan strategi yang mampu memengaruhi struktur kekuasaan untuk melakukan perubahan yang mendasar. Sampai disini, jelas bedanya mana revolusi akhlak, mana majlis ta'lim. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
HRS Simbol Perlawanan
by Yons Achmad Depok FNN - Rabu (11/11). Kenapa Habib Rizieq Shihab (HRS) begitu dirindukan kedatangannya ketika kembali ke tanah air? Saya kira bukan karena semata beliau ulama, tapi lebih dari itu. Beliau adalah simbol perlawanan terhadap rezim. Mengutip istilah Megawati, “Amburadul”. Ya, memang istilah itu digunakannya untuk menyebut era kepemimpinan Anies Baswedan. Pendapat yang “Super ngawur” tak terkira dengan fakta segudang prestasi yang diraih DKI Jakarta. Tapi, kalau boleh jujur, rezim Jokowi inilah yang sebenarnya “Ambudarul” dilihat dari sisi apapun. Politik gaduh, ekonomi jeblok, penegakan HAM jauh dari harapan, kesejahteraan masyarakat tanpa peningkatan bahkan diprediksi akan lebih memburuk kalau UU Cipta Kerja “Omnibus Law” diberlakukan. Sementara, kebebasan pers sekadar mimpi, penangkapan aktivis terus terjadi. Kalau boleh menilai secara obyektif, kurang “Amburadul” apa rezim Jokowi ini? Setelah periode pertama pemerintahan Jokowi berakhir, memang muncul Prabowo sebagai penantang terberat Jokowi. Munculnya Prabowo banyak didukung kalangan Islam, termasuk “Umat” 212 pimpinan Sang Imam Besar HRS itu. Munculnya Prabowo sebenarnya bukan harapan luar biasa. Banyak orang dulu memilih Prabowo bukan semata-mata karena kapasitas pribadi Prabowo. Tapi lebih karena banyak orang tak mau Jokowi terpilih lagi. Dalam suasana kebatilan itulah banyak orang tutup mata atas segala kasus, kontroversi dan keburukan yang melekat dalam diri Prabowo. Intinya banyak orang ingin Jokowi jangan sampai terpilih lagi. Hanya saja, fakta bicara lain. Jokowi menang dan kembali menjadi presiden sampai 2024 nanti. Sementara, Prabowo yang digadang-gadang itu ternyata punya jalan lain. Rela menjadi bawahan Jokowi sebagai menteri pertahanan. Banyak orang menyayangkan, bahkan menyebut apa yang dilakukan Prabowo itu sebuah pengkhianatan. Kini, umat seolah rindu pimpinan. Sebenarnya, di level formal, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi oposisi di parlemen. Sayangnya, kehadiran PKS rupanya belum mewakili harapan umat di luar partai. Dalam tubuh PKS sendiri, walaupun secara internal kondisinya begitu solid, tapi sepertinya belum muncul tokoh yang bisa merangkul kelompok-kelompok Islam lain, termasuk komunitas 212. Maka, tak heran ketika kemudian muncul partai-partai baru yang dipelopori aktivis-aktivis Islam, seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah dengan Partai Gelora, Amien Rais dengan Partai Ummat, begitu juga kembali muncul Partai Masyumi yang dimotori MS Kaban yang konon kabarnya partai itu didirikan lantaran kecewa PKS tak merangkulnya. Maka, tak heran kehadiran HRS begitu dielu-elukan. Kenapa? Sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Jokowi. HRS begitu keras melakukan kritik terhadap sepak terjang dan kebijakan Jokowi. HRS bukan sosok ulama yang cari aman dengan sekadar melakukan amar ma’ruf (mengajak kebaikan), tapi, tokoh ini satu-satunya ulama yang berani, punya nyali, tidak takut pada apapun dalam upaya mencegah kebatilan (nahi munkar). Setidaknya, hal ini yang bisa menjadi penjelasan kenapa kehadiran HRS begitu dirindukan, begitu dielu-elukan. Hanya saja, akankah kemudian HRS tetap garang atau malah jadi lembek sekembalinya ke tanah air? Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Terlepas dari itu, sepertinya para aktivis Islam arus bawah harus belajar dari sejarah. Sudah sering umat ini dikhianati oleh elit-elit politik maupun ulama yang kemudian setelah masuk kekuasaan, pandangan, pikiran, perkataan dan perbuatannya jauh dari yang diharapkan. Maka, melakukan pengawalan terus menerus perlu dilakukan. Sampai menemukan sosok pemimpin yang selaras kata perbuatan serta mampu memberikan angin segar pada kemajuan dan kesejahteraan. Tak hanya bagi umat Islam, tapi bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. [] Penulis adalah kolumnis tinggal di Depok.
Kemenangan Joe Biden & Komunitas Muslim Amerika
by Shamsi Ali Saya tidak tahu harus memulai dari mana? Terlalu banyak yang perlu saya sampaikan, sekaligus saya respon. Banyak pertanyaan sekaligus keraguan atas dukungan Komunitas Muslim terhadap Joe Biden-Kamala Harris dalam pilpres Amerika kali ini. Barangkali saya mulai dengan mengatakan dalam menentukan pilihan politik, bukan hanya satu dua aspek yang menjadi dasar. Bukan hanya aspek kebijakan luar negeri misalnya. Tetapi juga bukan sekedar aspek domestic policy (kebijakan dalam negeri). Joe Biden dan Kamala Harris bagian dari pelaku politik Amerika. Yang pasti dalam perpolitikan Amerika, kebijakan negara tak ditentukan peròrangan. Bukan Presiden. Apalagi hanya ketua partai. Amerika, negara dengan sistem kenegaraan yang solid. Yang menentukan wajah negara dan bangsa adalah sistem. Karenanya supaya dipahami oleh semua pihak bahwa kebijakan pemerintahan antara yang satu dan yang lain tidak akan banyak berubah secara mendasar (fundamental) kecuali jika memang terjadi perubahan sistem secara mendasar. Lalu dimana kepentingan atau manfaat dalam dukungan politik atau seorang calon dalam pilihan politik? Saya pernah menyampaikan bahwa dalam menentukan pilihan politik di Amerika, ada dua kemungkinan metode yang terpakai. Pertama, metode “al-afdholiyah” (yang terbaik atau yang lebih baik). Kedua, metode “aqallu ad-dhiraraen” (lebih sedikit mudhoratnya). Inilah yang kami pakai dalam menilai dan menentukan pilihan antara dua kandidat presiden Amerika, Joe Biden dan Donald Trump. Bahwa dengan segala kesamaan, keduanya tentunya kapitalis, punya ambisi untuk kepentingan Amerika di dunia global. Tentu ada sisi-sisi yang membedakan keduanya. Berikut saya sampaikan beberapa perbedaan di antara keduanya. Sekaligus menepis beberapa pandangan tentang Biden dalam hal kebijakan Timur Tengah dan Global secara umum. Kebijakan Dalam Negeri Jauh sebelum menjadi Presiden Amerika, Donald Trump memang dikenal dengan sikapnya yang anti “Non White”. Belakangan yang paling nampak adalah anti imigran, khususnya Islam. Artinya tanpa ragu kita katakan bahwa Trump memang orang yang rasis. Karakter Trump yang rasis dan white radical (radikal putih) ini kemudian menjadi karakter politiknya. Bahkan menjadi motto kampanyenya di kemudian hari. “Making America great again” dimaknai sebagai menjadikan Amerika negara kaum putih lagi. Kemenangan Donald Trump kemudian terbukti salah satunya bertujuan untuk balas dendam kepada Barack Obama yang memang dibencinya. Maka hampir semua kebijakan Barack Obama berusaha untuk dihapuskan. Dari Obama Care yang bersejarah, hingga kepada pembatalan pemboikotan Iran, termasuk membatalkan hubungan diplomatik dengan Kuba yang telah dibuka oleh Obama. Kedekatan Barack Obama dengan Komunitas Muslim juga menjadi target Trump. Kita kenal bahwa di zaman Barack Obama beberapa posisi tinggi di pemerintahannya juga diduduki oleh orang Islam. Ada posisi President Special. Envoy to the Muslim Community, ada Dubes Muslim (Hafiz Quran) ke OKI, bahkan salah seorang Wakil Menlu Amerika ketika itu adalah wanita Muslimah keturunan India. Semua posisi itu ditiadakan di zaman Trump. Acara buka puasa di White House ditiadakan. Setelah diributkan baru diadakan lagi. Itupun hanya untuk Dubes-Dubes negara Islam. Sementara pada zaman Barack Obama acara ini diperuntukkan terutama untuk tokoh-tokoh Muslim Amerika.Puncak kebencian Trump itu diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang disebut “Muslims Ban” di tahun 2017 lalu. Dimana Trump melakukan uji coba melarang orang Islam masuk Amerika. Saya menyebutnya uji coba karena lawyer pribadi Trump, Rudy Giuliani, pernah mengatakan bahwa Presiden sedang mencari pembenaran hukum untuk melarang orang Islam masuk Amerika. Mungkin hal terburuk yang ditimbulkan oleh Presiden Trump adalah terbentuknya lingkungan (suasana) dimana kaum putih radikal yang dikenal dengan White Supremacy atau White Nationalist semakin menjadi-jadi. Akibatnya, kekerasan kepada non white, termasuk Muslim, Hispanic, Kulit Hitam, bahkan Yahudi yang dianggap non white semakin menjadi-jadi. Semua itu dan banyak lainnya menjadi dasar utama Kenapa warga Muslim Amerika memilih Joe Biden. Tentu harapannya ada perubahan mendasar dari karakter kepemimpinan Amerika dan kebijakannya. Sehingga akan tumbuh situasi yang lebih kondusif bagi semua untuk berkempetisi secara sehat dalam upaya meraih apa yang disebut di Amerika dengan “American Dreams” (mimpi-mimpi Amerika). Joe Biden telah mendekati Komunitas Muslim. Bahkan berjanji menghapus Muslims Ban (pelarangan Umat Islam) masuk Amerika. Juga berjanji mengikutkan warga Muslim dalam pemerintahannya. Tentu yang terpenting dari semua itu adalah bahwa karakter pribadi Joe Biden dan Kamala Harris akan lebih kondusif bagi semua warga untuk hidup aman, tanpa friksi dan kebencian seperti di zaman Trump. Kebijakan Luar Negeri Banyak yang kemudian menuduh bahwa Joe Biden boleh jadi akan kembali berambisi perang di Timur Tengah. Mereka lupa justeru perang Timur Tengah dimulai Presiden Bush Senior dari Republican di Irak atas permintaan Saudi dan Kuwait. Perang itu tidak berlanjut di zaman Clinton yang Demokrat. Kita diingatkan justeru Clinton melakukan pembelaan kepada warga Muslim di Bosnia dan Kosovo ketika itu. Lalu perang kembali bergejolak di zaman Presiden GW Bush Junior yang juga Republican di Irak hingga tumbangnya Saddam Husaen. Di zamannyalah Irak porak poranda, bahkan mengakibatkan resesi ekonomi Amerika dan dunia. Poin yang ingin saya sampaikan adalah tuduhan jika Demokrat dan Biden senang perang, tidak selamanya benar. Justeru Republican dalam sejarahnya yang selalu berpihak kepada kapitalis (kaum kaya) yang selalu melakukan peperangan untuk kepentingan kapitalisme. Terkhusus dalam masalah Israel-Palestina, ternyata Trumplah yang dengan muka kebal mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel. Juga memindahkan Kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Jerusalem. Walaupun kenyataannya bertentangan dengan berbagai resolusi PBB. Bagaimana Bengan China? Dalam tatanana global, saat ini memang Amerika dan China sedang bersaing. Karenanya tekan menekan akan terus terjadi ke depan, siapapun Presidennya. Sejujurnya Trump punya kelemahan menghadapi China. Kelemahan itu karena dia sendiri punya utang pribadi yang cukup besar kepada China. Menurut informasi Trump berutang sekitar U$. 400 juta ke China. Saya justeru menilai jika Biden/Demokrat akan lebih tegas ke China ke depan. Kita ketahui bahwa Demokrat sangat peduli dengan isu-isu HAM. Hal ini akan menjadi modal bagi warga Muslim Amerika untuk menekan pemerintahan Biden untuk membela hak-hak warga Uighur di China. Secara umum dengan terpilihnya Biden hubungan internasional Amerika akan kembali rasional dan normal. Selama ini Amerika jadi aneh dan nampak tidak rasional dalam hubungan internasionalnya. Amerika dengan mudah menarik diri dari banyak kerjasama global, termasuk keluar dari Paris Climate Change Treaty dan WHO justeru di saat diperlukan kerjasama global mengahdapi pandemi Covid 19. Isu Moralitas Banyak yang kemudian menuduh bahwa dengan Joe Biden-Kamala Harris menjadi Pemimpin Amerika isu-isu immoralitas semakin menguat. Kita kenal bahwa Demokrat memang menganut paham liberalisme. Artinya, memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk eksis dan berkembang. Termasuk apa yang kita anggap bertentangan dengan nilai-nilai kita. Tapi hal ini ternyata dalam realitanya tidak merubah realita di lapangan. Justeru saya yakin cara terfektif untuk melakukan perubahan cara pandang dan karakter masyarakat justeru melalui proses pendidikan dan pembudayan yang baik. Bahasa agama melalui kerja-kerja dakwah. Ini didasarkan pada kenyataan, baik di saat Republikan maupun Demokrat berkuasa ternyata berbagai penyelewengan moralitas tetap sama. Ideologi tidak banyak berarti dalam melakukan perubahan cara Pandang dan mentalitas. Disinilah kelebihan Demokrat. Karena dengan kebebasan (saya istilahkan ruang) yang sama untuk semua akan terjadi. Ada kompetisi dalam menampilkan nilai dari masing-masing kelompok manusia. Saya yakin di sinilah Islam akan mampu tampil sebagai nilai terbaik dari semua yang ada. “Li yudzhirahu alad diini killih” akan kita buktikan dengan persaingan nilai tersebut. Akhirnya kita hanya bisa berusaha. Tugas kami yang berat ke depan adalah mengawal pemerintahan Joe Biden untuk tetap sejalan dengan kepentingan dan kebaikan untuk semua. Bukan untuk sekelompok orang saja. Penulis adalah Imam Jamaica Muslim Center & Presiden Nusantara Foundation.
Penyambutan HRS Yang Bersejarah
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Selasa (10/11). Soal macet di sepanjang jalan yang menuju ke Bandara Soekarno Hatta, itu sudah pasti. Yang lebih pasti lagi adalah ratusan ribu, bahkan mungkin juga jutaan massa yang berjalan kaki kurang lebih 7 kilometer dari kemacetan total menuju Terminal Tiga di Bandara Soekarno Hatta. Tercatat sebanyak tiga kali, masa penjemput dihadang oleh pihak Kepolisian selama di Bandara Soekano Hatta. Prasangka baiknya adalah bagian dari pengaturan massa. Sedangkan praksa buruknya, Wallahu a'lam. Faktanya selalu saja terjadi negoisasi dengan apara kepolisian di lapangan. Rasa-rasanya belum ada catatan penyambutan kedatangan seorang tokoh di Bandara Soekarno Hatta yang sebesar kedatangan Habib Rizieq Shihab ini. Kejadian ini memperlihatkan bahwa figur Habib Rizieq Shihab memang sangat fenomenal. Sangat dicintai oleh rakyat dan umat Islam. Selasa tiga tahun lebih hidup dalam keterasingan di Mekkah, Arab Saudi. Semua itu sebagai akibat dari tekanan politik dan hukum terhadap Habib Riizieq Shihab di dalam negeri. Bagi rezim Jokowi, Habib Rizieq Shihab adalah "lawan politik" yang kesannya harus dihabisi. Pembunuhan karakter terus-menerus dilakukan terhadap Habib Rizieq Shihab, baik ketika masih di dalam negeri, maupun ketika sudah berada dalam pengasingan di Mekkah, Arab Saudi. Pembunuhan karakter itu dilakukan penguasa sejak awal melalui kasus chat porno di WA. Setelah itu, berlanjut dengan pelecehan terhadap ideologi Pancasilan dan lainnya. Semua itu berakibat Habib Rizieq Shihab harus pergi ke Arab Saudi. Menurut Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, Habib Rizieq Shihab adalah korban fitnah dan kezaliman. Prebowo ketika itu menyatakan sangat prihatin dengan fitnah dan kezaliman yang dilakukan terhadap Habib Rizieq Shihab. Anehnya, fitnah dan kezaliman dilakukan terus-menerus. Seperti tidak mau berhenti. Apalagi menjelang setiap ada informasi tentang rencana kepulangan Habib Rizieq dan keluarga ke tanah ait. Fitnah dan kezaliman itu, baik yang dilakukan oleh Dita Besar Agus Maftuh, maupun Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Belum lama ini ketika akan kembali dari "pengasingan", Menkopolhukam membombardir Habib Rizieq Shihab dengan ungkapan status deportasi dari pemerintah Arab Saudi yang mengarah pada pembunuhan karakter tersebut. Dengan perlawanan dari pendukung Habib Rizieq Shihab membuat pemerintah berubah sikap. Para pendukung mengancam berupa tuntutan secara hukum terhadap siapapun pihak yang menyatakan bahwa Habib Rizieq Shihab over stay atau dalam status deportasi. Ancaman ini kemudian membuat Menkopolhukam Mahfud MD kemudian "melunak". Bahkan meminta agar aparat keamanan di lapangan agar tidak melakukan tindakan represif terhadap massa yang datang ke Terminal Tiga Bandara Soekarono Hatta untuk menyambut kedatangan Habib Rizieq Shihab. Kini Habib Rizieq Shihab sudah kembali ke tanah air dengan rekor penyambutan terbesar yang sangat bersejarah. Tteapi ini bukan sekedar rekor-rekoran, melainkan soal dimensi perjuangan. Harapan umat terhadap kepemimpinan tokoh yang konsisten dan berani sangatlah besar. Nurani tak bisa dibohongi bahwa umat Islam sedang merasa terpinggirkan di rezim Jokowi ini. Revolusi Akhlak dicanangkan oleh Habib Rizieq Shihab untuk perubahan arah kiblat sosial dan politik bangsa ke depan. Akankah pencangan ini terus bergaung setelah sebelumnya ada gaungan revolusi moral dari Amien Rais untuk menggantikan revolusi mental Jokowi ? Pidato Habib Rizieq Shihab di Petamburan setibanya dari penyambutan yang spektakuler di Terminal Tiga Bandara Soekarno Hatta adalah Revolusi Akhlak. Mampukah Habib dan umat Islam serta elemen bangsa lainnya menunaikan amanah ini? Melakukan perubahan akhlak bangsa yang dinilai telah sangat kacau-balau dan amburadul sekarang? Sejarah lagi yang akan menjawab. Namun penyambutan bersejarah 10 November 2020 dapat menjadi awalan dari spirit perubahan itu. Reuni 212 pada tanggal dua Desember 2020 yang akan datang adalah langkah berikutnya. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
HRS Pulang, Apakah Masih Garang?
by Tony Rosyid Jakarta FNN – Selasa (10/11). Habib Rizieq Shihab (HRS). Sudah pulang ke Indonesia. Hari ini tiba di Jakarta. Kepulangan HRS tepat pada hari pahlawan, tanggal 10 Nopember. Tentu saja bukan suatu kebetulan. tetapi ada kesengajaan. Juga bukan kebetulan jika Habib Rizieq pulang saat eskalasi politik di Indonesia sedang naik. Demo berjilid-jilid atas UU Cipta Kerja belum ada tanda-tanda berhenti. Kekecewaan massa, baik buruh, mahasiswa, pelajar dan ormas semakin membesar ketika presiden menandatangani UU Cipta Kerja tersebut. Apalagi, naskah UU yang ditandatangani Presiden itu dianggap cacat formil dan materiil. Kepulangan tokoh yang dipanggil dengan nama HRS ini seolah menjadi energi segar bagi kelompok oposisi. Energi untuk semakin aktif dan masif memprotes aturan dan kebijakan pemerintah yang dianggap ugal-ugalan. Berpihak kepada para pemodal, abai terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat. HRS punya modal sosial yang cukup besar. Secara personal, mungkin dia satu-satunya tokoh di Indonesia yang mampu menggerakkan jutaan massa. Ini bisa dilihat dari jumlah massa yang menjemputnya hari ini di bandara Soekarno Hatta Cengkarang. Bisa dimaklumi jika istana kemudian panik. Sekali HRS teriak, istana bisa terancam rontok. Wajar saja jika istana khawatir. Sadar atas potensi ini, istana mulai melunak. Sambutan Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfudz MD kemarin malam berubah total. Sebelumnya, Mahfudz cenderung menyerang HRS dengan kata-kata yang menydutkan. Menuduh HRS bermasalah di Arab Saudi, lalu dideportasi. HRS bukan orang suci. Tidak sampai disitu, Mahfudz juga mengancam jika pendukung HRS berbuat anarkis akan disikat. Namun ketika istana tahu bahwa pendukung HRS begitu besar, istana merubah dengan cepat dan drastis. Istana merubah strategi dan cara berkomunikasi ke publik. Lebih soft, persuasif dan tidak lagi sembrono dan nenyerang. Tak ada pilihan lain. HRS itu pulang ingin melakukan "revolusi moral", kata pihak istana. Kalimat ini terus saja diulang-ulang oleh istana. Pengulangan dan penonjolan kata "revolusi moral" seperti disengaja agar kepulangan HRS menjadi kehilangan heroismenya. Supaya dianggap biasa-biasa saja. Kata "revolusi moral" yang terus digaung-gaungkan oleh istana dibaca publik seolah ingin memengaruhi opini. Bahwa HRS tidak akan melakukan revolusi politik. Hanya revolusi moral semata. Kerana HRS adalah tokoh agama ada tokoh moral. Revolusi moral seperti sejalan dengan maunya istana. Apakah revolusi moral yang diperjuangkan HRS lepas begitu saja? Sama sekali tidak bakalan terkait sama sekali dengan situasi politik bangsa saat ini? Kalau begitu, apa artinya ketegangan HRS dengan istana yang berlangsung selama bertahun-tahun? Sandiwarakah itu? Nah, yang menarik dari kepulangan HRS adalah, apakah sikap lunak istana akan untuk menghentikan teriakan HRS yang selama ini terus menerus meminta agar Jokowi mundur? Dalam konteks ini, apakah sudah ada kompromi atau deal-deal tertentu antara HRS dengan istana? Jika ada dealnya, maka apa isi dealnya? Atau sebaliknya, kepulangan HRS justru untuk menuntaskan tuntutan itu agar Jokowi sebaiknya mundur dengan terhormat? Daripada dimundurkan nantinya. Isu ini nampaknya yang paling seksi dan menarik untuk didengar publik. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bakalan menjadi hal yang paling penting dan substansial dari semua analisis tentang kepulangan HRS. Tanpa menyentuh soal ini, semua analisis menjadi semu dan hambar. Namun semunya kita tunggu dari HRS saja. Publik tentu saja menunggu. Apa narasi HRS pasca kepulangannya? Melunak, atau masih tetap garang? Lunak dan garangnya sikap HRS akan sangat memengaruhi tidak saja eskalasi politik. Tetapi boleh jadi juga akan menentukan struktur politik nasional ke depan. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Prabowo Mau Jemput Habib Rizieq di Bandara?
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – (09/11). Ketika Habib Rizieq Shihab (HRS) serius akan kembali ke tanah air pada tanggal 10 November 2020, para penyambut tengah bersiap-siap untuk menjemput ke Bandara. Isu hambatan dari Pemerintah mengemuka sebagaimana ucapan Menkopolhukam Mahfud MD dan Duta Besar RI untuk Saudi Arabia Agus Maftuh. "Character assasination" menohok pada HRS. Sayangnya, publik khususnya pendukung tentu tak bakal terpengaruh. Program penyambutan berjalan terus. Jama'ah berbis-bis yang akan berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta untuk mengawal pulang ke Petamburan tempat kediaman HRS. Begitu juga dengan rencana konvoy kendaraan bermotor. Bahkan banyak yang bertekad menyatakan menyiapkan jiwa raga untuk melindungi HRS dari kemungkinan berbagai gangguan. Segala bentuk gangguan terhadap HRS, bakalan dihadapai dengan segala resiko. Soal sambut menyambut kedatangan atau kepulangan HRS, jadi teringat kemabli pada Prabowo Subianto saat menjadi Calon Presiden (Capres) 2019 lalu. Ketika berkunjung ke Pesantren Mamba'ul Ulum Pamekasan Madura, ia berjanji jika menang dalam Pilpres 2019, maka sehari setelah kemenangan itu, akan berangkat menjemput pulang HRS dengan pesawat pribadi dari Arab Saudi. "Beliau HRS itu difitnah dan dizalimi", seru Prabowo ketika itu. Janji ini sesuai dengan apa yang pernah diungkapkan pada Ijtima Ulama II di Jakarta. Namun apakah Prabowo masih ingat dengan janjinya itu setelah menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) Jokowi? Tanyakan saja ke Prabowo. Semoga saja Prabowo masih ingat. Namun mungkin juga sudah lupa setelah jadi menteri. Tentu kita bukan berharap Prabowo merealisasikan janjinya, karena toh Pilpres itu "dimenangkan" oleh Jokowi. Namun kini HRS sudah bisa pulang sendiri. Direncanakan tanggal 10 November tiba di bandara Soekarno Hatta. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh Prabowo yang kini menjadi Menteri Pertahanan, dan menjadi bagian dari Pemerintah itu? Apakah terus menyatu dengan rezim yang terus "memfitnah dan menzalimi" tokoh sekelas HRS? Atau ada upaya sebatas kemampuan? Hanya Prabowo yang paling tau urusan fitnah-memfitnah dan zalim-menzalimi tersebut. Namun bisa juga Prabowo sudah lupa, karena faktor umur. Terlalu jauh mungkin jika menganalisa bahwa pertemuan Menhan Prabowo dengan Menhan AS di Pentagon ada pembicaraan terkait dengan HRS. Atau tindak lanjut berupa kedatangan Perdana Menteri Jepang Suga dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Pompeo, serta Dubes baru AS untuk Indonesia juga membahas hal-hal strategis termasuk kembalinya HRS ke Indonesia. Yang dekat saja, adakah kontribusi "pengamanan politik" Prabowo sebagai pejabat Pemerintah untuk melancarkan dan melindungi kembalinya HRS hingga ke rumahnya ? Jika Prabowo masih "concern" dengan janjinya dan tetap berkeyakinan bahwa HRS "difitnah dan dizalimi", maka semestinya ada langkah heroik di "Hari Pahlawan" yang bisa dilakukannya. HRS sendiri telah menyatakan bahwa kepulangannya ke tanah air tidak atas dasar bantuan siapa-siapa. Apakah itu bantuan dari pemerintah Indonesia atau negara lain. Hal ini dikemukakan tentu untuk antisipasi akan situasi sebaliknya, yaitu lancar dan mulusnya kepulangan HRS tersebut. Klaim-klaim sering bermunculan. Langkah heroik Prabowo adalah kehadiran di Bandara Soekarno Hatta untuk bersama umat menyambut kedatangan HRS. Sayangnya, hati kecil dan hati besar publik untuk bertanya, mungkinkah itu dilakukan Prabowo? Nampaknya probabilitas untuk itu sangat rendah. Mengingat gonjang-ganjing reshuffle kabinet semakin menghangat. Apalagi Prabowo kini sedang "bermanja-manja" dalam kabinet Jokowi. Bahkan ada sinyalemen bahwa Prabowo telah dipersiapkan menggantikan KH. Ma’ruf Amin di tengah jalan. Dalam konteks global, Pilpres Amerika Serikat ada olok olok yang lucu bahwa untuk meredam "ngamuk" Donald Trump, segera tawarkan pada Trump untuk menjadi Menteri Pertahanan Presiden Joe Biden. Ini terjadi karena Indonesia bisa menjadi rujukan. Prabowo adalah model yang baik dan pas. Maklum saja, namanya juga olok-olok. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
POPULER
