OPINI
Pak Luhut, Apakah Anda Menjadi Kaya Raya Tanpa Noda?
By Asyari Usman LUHUT Binsar Panjaitan (LBP) melayangkan somasi kepada Pengacara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti (Direktur Koordinator Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras). Luhut merasa terhina dan terfitnah oleh video wawancara Haris di kanal Youtube-nya. Isi wawancara itu mengurai dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Papua. Kontras, Walhi, dan sejumlah lembaga nirlaba lainnya melakukan riset cepat. Tobacom Del Mandiri (TDM) menurut temuan riset itu, ikut dalam pengelolaan tambang di Blok Wabu. TDM adalah anak perusahaan Toba Sejahtera Group (TSG). Luhut adalah salah satu pemegang saham TSG. Mungkin sekali ada kelemahan dalam video Haris. Kita tidak tahu pasti. Tapi, riset bersama oleh sejumlah lembaga nirlaba itu tentu tidak main-main. Mereka pastilah sudah siap dengan segala risiko, termasuk kalau digugat oleh Luhut. Akan tetapi, mengingat sejarah Luhut dalam bisnis pertambangan dan juga bisnis-bisnis lain, apakah dia perlu mempersoalkan temuan riset yang dibeberkan di kanal Haris itu? Apakah Luhut itu seorang pebisnis yang bersih dari segala aspek? Somasi ini terasa berlebihan. Seolah Luhut itu seorang pengusaha dan penguasa yang suci, bersih, tanpa kesalahan? Apa iya? Jujur saja Pak Luhut, apakah Anda menjadi kaya raya seperti sekarang ini tanpa noda, tanpa ada yang dilanggar? Anda yakin praktik bisnis Anda di masa lalu benar-benar lurus? Tidak ada “abuse of power” (penyelewengan)? Tidak ada preferensi karena posisi Anda atau karena siapa Anda? Masa iya temuan riset yang menyebutkan Anda ikut dalam bisnis tambang di Blok Wabu sampai membuat Anda berang, Pak Luhut? Dan kemudian mengintimidasi agar Haris dan Fatia meminta maaf. Janganlah mentang-mentang Anda bisa mengerahkan siapa saja untuk bertindak, lantas Anda melayangkan somasi kepada Haris. Kemudian Anda mencoba memaksa dia dan Fatia tunduk meminta maaf. Haris Azhar dan Fatia Maulida pasti bukan orang sembarangan yang bisa diancam-ancam. Mereka punya reputasi. Mereka tak pernah berbisnis yang merugikan negara. Tak pernah ikut dalam kegiatan pertambangan; dan tidak pula memiliki kekuasaan. Mereka tak pernah menjadi makelar tanah. Tak punya rekening gendut. Mereka pastilah tak punya rekening di luar negeri yang isinya sampai miliran dollar. Mereka tidak sekaliber pejabat tinggi Indonesia yang disebut-sebut memiliki simpanan 1.5 miliar dollar di Singapura.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Mural Insurrection
By Rizal Fadillah DALAM rangka memerdekakan negara dari kaum imperialis penting adanya perlawanan bahkan pemberontakan. Sejarawan Ahmad Mansyur Surya Negara dalam buku karyanya "Api Sejarah" telah menggambarkan dahsyat dan gigihnya pemberontakan kaum ulama dan santri (santri insurrection). Pemberontakan mana membangun semangat juang elemen lain untuk bersama melawan kezaliman kaum imperialis. Setelah merdeka, selalu saja ada penguasa yang berperilaku sama dengan kaum imperialis itu. Sok kuasa, gemar mengadu domba, mengkooptasi koalisi, abai pada aspirasi rakyat, serta cenderung menindas. Perlawanan pun muncul di tengah kezaliman tersebut dalam berbagai bentuk mulai dari sikap kritis para aktivis, petisi tokoh, aksi unjuk rasa mahasiswa, hingga santri dan ulama yang menggelorakan jihad. Puisi, graffiti dan mural termasuk yang menjadi media untuk perlawanan bahkan mungkin pemberontakan (insurrection). Rezim Jokowi mengarah pada perilaku imperialis. Oligarkhi politik, ekonomi dan etnik dibangun masif. Profil sederhana menjadi desepsi dari kebrutalan untuk membunuh demokrasi dan hak asasi. Sikap kritis aktivis dikendalikan, aksi unjuk rasa dibungkam, kriminalisasi ulama dijalankan. Pandemi dijadikan alasan. Penegakkan hukum menjadi alat dari kekuasaan. Fenomena perlawanan kontemporer adalah mural. Mural berasal dari bahasa latin "murus" artinya dinding. "Menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok, atau media luas lainnya yang bersifat permanen". Sejarah mural sudah ada 31.500 tahun yang lalu sejak ada lukisan gua di Lascaux Paris selatan. Menggunakan cat dari buah. Mural Pablo Picasso "Guernica" sangat terkenal dibuat saat perang sipil di Spanyol tahun 1936-1938 sebelum Perang Dunia pertama. Mural sejak awal menjadi bentuk ungkapan untuk mengkritisi masalah sosial. Pejabat yang paranoid sering menghapus mural. Membungkam protes walau konten itu sebenarnya hanya sekedar sindiran. Para seniman mengekspresikan jiwa seninya melalui lukisan di dinding. Rezim represif memburu dan mencoba membungkam atau menghukumnya. Pemerintahan Jokowi menghadapi insureksi mural saat ini. Yang ramai adakah wajah Jokowi yang tertutup mata bertuliskan "404 : Not Found". Di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Tangerang, Solo, Bogor hingga Banjarmasin mural merebak. Berbagai isi kritik tertulis seperti "Tuhan aku lapar", "Dipaksa sehat di negara yang sakit", "Wabah sesungguhnya adalah kelaparan", "Masyarakat minus nurani", "Yang bisa dipercaya dari TV hanya adzan", atau "Jangan takut tuan-tuan, ini cuma street art". Mural adalah seni yang butuh kecerdasan dan keberanian karena bermakna kuat sebagai kritik atau koreksi. Seseorang yang berbaju putih dengan kepala di lubang seperti burung unta bertuliskan "11.000 Trillion : Not Found" tentu mudah difahami maknanya. Demikian juga dengan "Selamat datang di Indonesia--NKRI harga nego". Kini banyak mural dihapus dan pembuatnya diburu. Tetapi adakah pelanggaran pidana ? Tentu tidak. Hanya mungkin sebatas pelanggaran Perda kebersihan dan keindahan. Itupun masih bisa diperdebatkan. Mural insurrection menjadi strategis bagi penyadaran perilaku kekuasaan yang selalu merasa benar dan anti kritik. Penguasa yang lupa bahwa rakyat jika terus diinjak akan bisa menggigit. Diawali oleh gerakan moral. Mural insurrection. Mural adalah manifestasi mual yang bisa membuat "murus" dan muang angin atau muang air kecil dan besar. Mural adalah perlawanan ketika elemen lain tak berdaya. DPR yang mati suri dan Partai Politik yang bermasturbasi. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Dihadang Dari Seluruh Penjuru, Mampukah Anies Tetap Melaju?
Oleh Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) DINAMIKA terkait Gubernur DKI Anies Baswedan ini menarik. Sejak kalahkan Ahok di pilgub DKI 2017, segalanya menjadi dinamis. Pendukung Anies dituduh bermain politik identitas. Tuduhan ini terutama datang dari pendukung Ahok. Kalau kita belajar teori solidaritas sosial, maka tak ada masalah dengan politik identitas. Sesuatu yang alami, tidak dapat dihindari, dan akan terus ada di sepanjang sejarah. PKB dengan NU-nya, PAN dengan Muhammadiyahnya, PBB dengan Masyuminya, semua menggunakan politik identitas. Apalagi kalau pilkada, putera daerah non-putra daerah jadi isu yang sangat kuat. Yang menjadi masalah bukan politik identitas. Selama calon pemimpin itu punya integritas, punya kapasitas, mampu bekerja baik dan membuat kota itu maju, tak perlu dipersoalkan identitasnya. Yang disoal mesti personalnya. Meski tak kentara politik identitasnya, tapi kalau personalnya bermasalah: tak punya integritas dan kapasitas, apalagi korup, ini yang jadi masalah buat rakyat dan bangsa. Ini yang akan merusak negara dan sejarah Indonesia. Ini yang harus dipersoalkan. Tapi kenapa isu pilkada DKI yang terus dipersoalkan? Publik membaca ada kekuatan besar, terutama kekuatan politik dan ekonomi, yang tidak menghendaki Anies. Kenapa Anies ditolak? Secara politik, Anies punya kans besar untuk menjadi presiden. Bahkan kans ini terbaca sejak Anies jadi Mendikbud. Secara ekonomi, Anies sulit berkompromi jika itu melanggar aturan dan merugikan negara. Pembatalan pulau reklamasi menjadi salah satu buktinya. Nyata, jelas dan terang benderang. Tak ada kompromi jika itu melanggar aturan dan merugikan negara. Publik harus paham dan obyektif soal ini. Nampaknya, ini bukan kebijakan untuk keren-kerenan. Tapi ini kebijakan yang sungguh berisiko. Karena yang dihadapi adalah kekuatan ekonomi besar. Dua kekuatan, yaitu politik dan ekonomi ini yang nampaknya terus berupaya mengganggu Anies. Maka, semua ruang yang mendukung Anies ke kursi presiden dijegal, ditutup dan dihalangi. Semua hal yang berpotensi membuat popularitas, akseptabilitas (respek publik) dan elektabilitas Anies naik, akan diganggu. Pembahasan revisi UU Pemilu yang sudah masuk ke prolegnas DPR, mendadak ditarik. Dengan revisi UU Pemilu, 2022 dan 2023 akan ada pilkada. Surveinya, elektabilitas Anies 60-65 persen jika pilgub DKI digelar tahun 2022. Akhirnya, rencana revisi UU Pemilu dibatalkan. Tidak sampai disitu. Formula E sebagai even internasional yang akan digelar oleh Anies di 2022 juga berupaya dibatalkan dengan interpelasi. Tidak main-main, ada 33 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI yang mengajukan hak interpelasi. Macam-macam argumennya. Intinya, mau jegal Anies. Kenapa diinterpelasi, karena even ini dianggap akan semakin mempopulerkan nama Anies. Tidak saja di tingkat nasional, tapi juga di mata dunia internasional. Jika ini terealisir, akan ikut memuluskan jalan Anies ke istana. Namun, 7 fraksi di DPR menolak interpelasi tersebut. Tetap mendukung terlaksananya Formula E di 2022. Kalau even ini terlaksana, maka komitmen fee yang sudah terbayar tidak hilang, dan peluang investasi di Indonesia, dan di Jakarta khususnya, akan terbuka. Dengan begitu, ini bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi yang sedang loyo karena pandemi. Tampaknya manuver interpelasi gagal lagi. Tidak sampai di situ, Jakarta Internasional Stadium (JIS), lapangan sepakbola bertaraf internasional ini pun juga digugat. Demi hemat anggaran di masa pandemi, JIS diprotes dan diminta untuk dihentikan. Stadion yang lebih megah dari stadion Real Madrid ini dianggap akan menjadi pembangunan monumental Anies. Ada yang khawatir stadion ini akan semakin melambungkan nama Gubernur DKI Jakarta ini. Setelah pilkada diundur ke 2024, Formula E diinterpelasi dan JIS digugat, entah apalagi yang akan dipersoalkan di DKI. Publik memprediksi, gangguan kepada Anies tidak akan berhenti sampai disini. Kabarnya, sudah ada gerilya ke parpol-parpol untuk menghalangi dukungan ke Anies maju di pilpres 2024. Nasibmu Nis... Nis... Tapi kalau Tuhan menghendaki Anies jadi presiden, ya takdirnya akan tetap jadi presiden. Tugas Anies yang tinggal setahun lagi di Jakarta ini adalah menuntaskan janji-janjinya dan menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai. Tetap harus jaga integritas, karena rakyat butuh pemimpin yang berintegritas selain berkapasitas. Soal presiden, serahkan kepada rakyat, karena rakyat tidak akan buta untuk melihat mana yang terbaik buat bangsa ini. Tugas para pemimpin, khususnya pemimpin daerah adalah menunjukkan kinerja dan prestasi terbaik, bukan sibuk main medsos dan bikin pencitraan di media. Ke depan, rakyat butuh pemimpin yang jujur dan apa adanya. Bukan pemimpin yang banyak polesan. Jakarta, 28 Agustus 2021
Penangkapan Waloni untuk Menyamakan Skor?
By Asyari Usman SELANG dua hari Muhammad Kece ditangkap, Bareskrim Polri menahan mantan pendeta Yahya Waloni dengan tuduhan yang sama. Pasal-pasal yang dikenakan pun sama. Mereka didakwa menista agama. Kece dituduh menghina Islam, Quran dan Nabi SAW. Waloni disangkakan menista Injil, atau menista agama Kristen. Waloni juga disebut melakukan perbuatan SARA. Kece ditangkap pada 24/8/2021 di Bali sedangkan Waloni ditahan pada 26/8/2021 di Cibubur. Penangkapan Waloni sangat menarik untuk disimak. Mengingat waktunya begitu dekat dengan penahanan Kece. Tak salah kalau Anda menyangka penangkapan Waloni merupakan tindakan “levelling the score” alias “menyamakan skor”. Apa maksud menyamakan skor? Saya yakin Anda semua paham. Di Indonesia ini, sejak Jokowi berkuasa, umat Islam tidak boleh merasa lebih dari yang lain. Bahkan, kebalikannya, umat Islam dipoiokkan, ditindas, diminoritaskan perasaannya. Ini terbukti dari maraknya penghinaan terhadap Islam yang dibiarkan saja oleh penguasa. Para pelaku tidak dikejar. Proses hukum terhadap para penista, kalau pun ada laporan dengan bukti-bukti kuat, cenderung dibertele-telakan. Akhirnya menguap begitu saja. Sebaliknya, jika para ustad dan ulama yang dituduh melakukan pelanggaran, para penegak hukum cepat sekali. Dalam hitungan jam sudah dimulai proses hukumnya. Langsung ditahan dan dijadikan tersangka. Kasus-kasusnya diprioritaskan. Kece ditangkap setelah semua pimpinan umat Islam mendesak. Dan setelah netizen di seluruh pelosok negeri mengisyaratkn bahwa hukum jalanan akan menjadi alternatif jika si penista tidak ditangkap. Akhirnya Kece ditangkap. Tetapi, skor 1-0 ini sepertinya tidak boleh dibiarkan. Orang lain melihat penangkapan Kece sebagai tindakan “penguasa yang tunduk pada umat Islam”. Ini tidak boleh terjadi. Harus ada “balancing act” (tindakan penyeimbang). Skor harus disamakan. Paling tidak! Kalau bisa, skor harus selalu 1-2 atau 1-3. Rupanya, ada jalan untuk menyamakan skor itu. Waloni orangnya. Kebetulan sekali mantan pendeta kelas berat ini rajin menyampaikan ceramah keras. Banyak ceramah keras Waloni yang bertema menggugat Injil. Berkali-kali dia menyebut Injil palsu dan dia mengaku bisa membuktikannya. Isi ceramah tentang Injil ini konon dilaporkan ke Bareskrim Polri. Polisi bertindak cepat. Waloni ditahan dua hari setelah Kece ditangkap. Skor menjadi sama: 1-1.[] (Penulis wartawan senior)
Dasar Otak Udang
Oleh Sugengwaras Namanya udang, otaknya jadi satu dengan kotorannya. Berbeda dengan ada udang di balik batu, di siini udangnya tersamar oleh batu, artinya udang menjadi tujuan utama yang disembunyikan di belakang batu. Dengan kata lain sehebat-hebatnya udang yang disamar/dilindungi batu, punya habitat yang menjijikkan, karena dikodratkan otaknya yang hebat itu berdekatan dengan kotorannya. Begitu juga dengan manusia, yang kadang aneh cara berpikir dan berpandang. Misalnya LBP, yang dengan semangat dan bangganya mengabarkan, mengobarkan, dan mengibarkan tentang akan didirikan pabrik Vaksin oleh Cina di Indonesia yang direncanakan April 2022 sudah berproduksi. Seakan tidak disadari bahwa di balik kehebatan LBP di mata Jokowi, ternyata tidak mempunyai rasa bangga dan rasa bahagia terhadap bangsa sendiri. Bela Cina Abaikan Pribumi Bagaimana tidak, seharusnya sebagai menteri dengan predikat menteri segala urusan itu harus diimbangi dengan jiwa dan pikiran seorang negarawan. Artinya seharusnya LBP berpikir, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Konkritnya, dia seharusnya malu, berkoar-koar kepada orang banyak, merasa puas dan bangga terhadap bangsa asing, Cina yang akan bisa berkarya dan berproduksi dengan menggunakan tanah/bumi pertiwi padahal ada anak pribumi yang mampu seperti itu, ambil contoh dr Terawan dan dr Siti Fadilah. Saya yakin jika kedua anak bangsa ini dimanfaatkan dan diberdayakan, tidak akan kalah dengan andalan LBP, Cina yang dibangga banggakan itu. Dari sini dapat diduga, apa dan bagaimana sesungguhnya yang terpikir dan terbayang di otak LBP, meskipun saya yakin otaknya bukan otak udang. Semoga Allah Subhanallahu Wataala, Tuhan Yang Mahakuasa, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada LBP yang banyak dipuja banggakan Presiden Joko Widodo. Namun demikian, kita layak berterima kasih kepada LBP, karena suka tidak suka, apa komentar LBP merupakan hak pribadinya. Di sisi lain, ada hikmahnya untuk kita, agar kita mau tidak mau, enak tidak enak, tetap mengedepankan, memanfaatkan dan memberdayakan saudara sendiri, teman sendiri, bangsa sendiri dalam berdoa, berucap maupun bertindak terkait masa depan yang lebih baik. *) Purnawirawan TNI AD.
Waloni Tidak Sama dengan Kece
By M Rizal Fadillah MENEMPATKAN pandangan keagamaan yang berbeda antara satu agama dengan agama lainnya adalah hal yang wajar. Konsekuensi dari pluralisme yang dihargai. Kasus Yahya Waloni dan Muhammad Kece berbeda dalam konteks penghinaan atau penistaan agama. Kece menista sedangkan Waloni tidak. Kece berkoar dengan menafsirkan seenaknya tanpa dasar dan basis keagamaan yang cukup tentang Nabi Muhammad yang disebut pengikut Jin atau bersalam muslim mengganti Allah dengan Yesus. Ini sama sekali tidak berhubungan dengan pemahaman Kristiani. Itu adalah hawa nafsu Kece sendiri. Berbeda dengan Waloni yang menyatakan bahwa Bible palsu maka hal ini menjadi keyakinan umat Islam pada umumnya. Jika sebagai orang Kristen Kece menyatakan bahwa Qur'an tidak benar bahkan palsu maka itupun adalah haknya. Ia tidak meyakini Qur'an. Tapi jika ia menyatakan Qur'an itu adalah igauan Nabi Muhammad misalnya, maka itu penistaan. Karena ia telah menafsirkan dimana keyakinan Kristiani juga tidak menggambarkan demikian. Yahya Waloni menyebut bahwa Bible itu palsu tentu berdasarkan pemahaman ilmu teologi yang dikuasainya. Ia akan mampu mempertanggungjawabkan dengan dasar keyakinan dan keilmuannya. Jika ada argumen bantahan maka pandangan Yahya itu bisa dibawa ke ruang diskusi teologis. Demikian juga jika ada orang lain yang merasa berpengetahuan bahwa Al Qur'an itu palsu misalnya, itupun dapat diperdebatkan pula. Kece nampaknya bukan orang yang berpengetahuan dalam soal agama baik Islam maupun Kristen. Ungkapannya lebih pada sentimen keagamaan dan mencari sensasi bahkan komersial karena berujung pada donasi. Bukan eksplanasi dari substansi sebuah religi. Kini keduanya diproses secara hukum. Untuk Kece ujarannya mengandung kebencian dan yang bukan menggambarkan pandangan Kristiani, karenanya tidak mudah untuk mendapat dukungan terbuka dari umat Kristen. Justru kecaman besar dari umat Islam yang didapat. Sebaliknya Waloni yang diposisikan penyeimbang atau balas dendam tentu akan mendapat support dan perhatian dari umat Islam. Membawa perdebatan tentang orisinalitas Bible ke ruang hukum justru dapat mengguncangkan. Waloni akan menempatkan sebagai bagian dari elemen pembela Islam. Ruang sidang menjadi arena pembuktian. Berbeda dengan si Kece yang dinilai ngelantur ujarannya karena sangat tidak berbasis dalil atau kajian. Umat tinggal mengikuti saja buka-bukaan soal agama di forum hukum yang tentu berdampak SARA dan menjadi perhatian nasional, bahkan Internasional. isu menariknya adalah "Bible itu palsu". Semestinya "balas dendam" dan perdebatan keagamaan yang dibawa ke ruang Pengadilan seperti ini tidaklah perlu jika Pemerintah cinta damai dan menjaga kerukunan. Bisa saja kasus Waloni menjadi magnet baru dari sentimen keumatan dan keagamaan. Membangun fanatisme dan membuka celah friksi. Yahya Waloni tidak sama dengan Kece sang pemaki umat dan penista agama. Kece lebih dekat dan sama dengan Abu Janda ! *) Pemerhati politik dan Kebangsaan
Mereka Memikirkan Rakyat?
By Asyari Usman JOKOWI memikirkan rakyat? Megawati risau dengan nasib rakyat kecil? Puan susah melihat orang susah? Bambang Soesatyo murung melihat penderitaan rakyat? Surya Paloh tertegun mendengar orang makin susah cari makan? Ataukah Luhut, Airlangga, Mahfud MD berlinang mendengar ketidakadilan dan kesewenangan di mana-mana? Zulkifli Hasan menangis melihat orang-orang yang tidur di dalam karton? Muhaimin Iskandar terhenyak melihat semakin banyak orang yang hanya makan sekali sehari? Dan semua mereka ini cemas memikirkan masa depan bangsa yang kini memikul utang besar? Cemas melihat isi perut Indonesia dikuras habis oleh perusahaan-perusahaan raksasa yang “sangat akrab”dengan mereka? Anda sebaiknya basuh muka dulu. Sarapan dulu. Duduk tenang sebentar dengan kopi secangkir! Sempatkan membaca artikel, tulisan, laporan LSM tambang, LAM lingkungan, LSM kemanusiaan, LSM ekonomi-bisnis, dll. Renungkan kondisi Indonesia saat ini. Amati kelakuan dan mulut para pejabat negara ini, baik yang sudah disebutkan di atas maupun yang namanya tidak tertulis di sini. Simpulkan sendiri pikiran dan tindakan mereka. Untuk siapa mereka berkuasa? Apa yang telah mereka lakukan untuk rakyat?[] (Penulis wartawan senior)
Hakim Harus Baca Buku Putih
By Rizal Fadillah TELAH siap Kejaksaan untuk mengajukan dua Tersangka, yang sedunia merasa aneh, hingga kini masih dirahasiakan namanya. Publik hanya menduga bahwa kedua Tersangka adalah Fikri Ramdhani dan Yusmin. Dengan alasan masih aktif dan dijamin tidak akan melarikan diri maka keduanya tidak ditahan. Delik tuduhannya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP) yang dilakukan secara bersama-sama ( Pasal 55 KUHP). Mengingat terdakwa adalah Polisi aktif yang sama-sama penegak hukum dengan Jaksa Penuntut Umum, maka dirasakan tidak mudah untuk memeriksa secara obyektif meski di ruang Pengadilan. Publik mengkhawatirkan baik Jaksa maupun Pengacara nantinya akan berada pada pos yang sama. JPU sulit untuk "all out" mengorek keterangan melainkan berpedoman pada skenario yang telah disepakati bersama antara Kejaksaan dan Kepolisian. Majelis Hakim menjadi harapan dan penentu. Akan tetapi mengingat hal ini merupakan kasus politik bukan hukum 'an sich' maka tidak mustahil kekuasaan akan melakukan intervensi. Karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus pembunuhan "crime against humanity" ini harus kuat dan mandiri. Menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan Keuangan Yang Maha Kuasa atau tekanan politik penguasa. Publik menyangsikan bahwa Fikri dan Yusmin adalah pelaku utama atau hanya mereka berdua yang melakukan. Ada pihak yang sesungguhnya lebih bertanggungjawab atas pembunuhan ini. Pengadilan diharapkan bukan selesai dengan menghukum keduanya, tetapi dari keduanya membongkar pelaku dan aktor intelektual kejahatan kemanusiaan tersebut. Bongkar siapa komandan yang berada di mobil Land Cruiser hitam, bagaimana voice note antara petugas lapangan dengan atasan, siapa saja penumpang yang bukan aparat Kepolisian di mobil Avanza silver B 1278 KJD dan Avanza hitam B 1739 PWQ yang diduga membunuh dua orang anggota Laskar. Lalu "di mana" dan "siapa saja" yang menyiksa dan akhirnya membunuh keenam anggota laskar tersebut? Atas perintah siapa semua kejahatan itu dilakukan? Majelis Hakim diharapkan seksama dalam menguak kasus. Menjadi awal dari pembuktian benar atau tidak dugaan atau kecurigaan publik. Hakim harus jujur dan benar-benar bekerja dengan keyakinan hati nurani. Tidak mudah terbeli. Ini adalah kasus berat yang dapat memuliakan atau menghinakan. Para Hakim di samping membaca Kitab Hukum juga membaca Kitab Suci Agama-nya. Lalu baca juga hasil temuan dan analisa Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) yang dituangkan dalam Buku Putih "Pelanggaran HAM Berat" Pembunuhan Pengawal HRS. Bacaan ini sangat penting karena ada fakta hukum yang berguna bagi telaahan Majelis Hakim. Buku Putih di atas mencoba membeberkan peristiwa sebenarnya dari kasus besar pelanggaran HAM berat yang justru dikecilkan dan dibuat seperti drama novel picisan. Nyawa manusia yang disampahkan. Mereka ingin menutupi kebiadaban dengan cara cara biadab. Majelis Hakim diharapkan menjadi manusia yang berjubah kemuliaan. Menjunjung tinggi harkat dan derajat kemanusiaan. Bukan menjadi bagian dari kebiadaban. Pelaku dan penyuruh pembunuhan enam laskar pengawal HRS harus menerima hukuman yang berat. Semua yang terlibat baik petugas lapangan, atasan, maupun pengambil keputusan politik harus merasakan derita penjara. Buku Putih menjadi bacaan wajib Majelis Hakim. Harapannya para Hakim itu memiliki hati dan pikiran yang putih. Agar nanti di hari pengadilan akherat dapat berwajah putih karena telah berlaku adil. Bukan berwajah hitam yang akan diseret-seret dengan hina dan mengerikan. Siksa yang dikhususkan bagi orang-orang yang telah berlaku zalim, apakah itu Penguasa ataupun Hakim. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Mural Wiji Thukul
Oleh Ady Amar Wiji Thukul hilang entah ke mana. Atau lebih tepat, Wiji Thukul dihilangkan entah oleh siapa. Rezim jahat saat itu mengambilnya, dan ia tak pernah kembali menemui istri dan buah hatinya di gubuk kecilnya di Solo. Politik kekerasan, itu demokrasi yang tersumpal. Menyumpal demokrasi bahkan yang ada di pikiran. Maka, kritik umpatan sajaknya pada rezim, itu bisa jadi yang menyebabkan ia tak mampu lagi bersajak ria. Ia seolah ditelan bumi, atau hancur remuk raga jadi serbuk halus tertiup angin. Tidak ada yang tahu dengan cara apa Wiji Thukul disudahi hidupnya, dan oleh siapa. Misteri itu tidak terungkap, meski rezim berganti. Tapi nasib hilangnya Wiji Thukul itu tidak terkuak sedikitpun. Bahkan tidak ada yang mencoba ingin menguak mengungkapnya. Saat kanak-kanak, saat itu ia duduk di SMP, ia kaget ternyata sajak bisa buat ciut penguasa. Saat itu ia mulai menulis sajak pendek. Sajak nakal kelewatan. Sajak itu ia beri judul "Kemerdekaan", dibacakannya saat Hari Kemerdekaan RI. Itu di tahun 1982. Begini bunyinya: Kemerdekaan adalah nasi. Dimakan jadi tai Keesokan harinya panitia Hari Kemerdekaaan RI di kampungnya, dan sekalian Wiji Thukul dipanggil dan diinterogasi Babinsa di Kelurahan. Sajak Wiji Thukul memang sajak pemberontakan. Ia tampak menjadi orang kiri, yang dipaksa oleh keadaan. Menjadi kiri buat orang semacam Wiji Thukul seperti jadi keharusan. Kemiskinan yang tanpa pendampingan Tuhan, bisa menjadi kiri sebenarnya. Ia anak seorang penarik becak. Cuma bisa Sekolah Menengah Atas Karawitan dan Tari, tidak tamat karena biaya. Ia mengalah pada adik-adiknya. Dan lalu ia jadi calo tiket bioskop. Kondisi itu, bisa jadi, menyebabkan pilihan sajaknya penuh pergolakan, dan itu menyakitkan rezim yang tengah menikmati hidup serba nikmat. Sajak-sajaknya dianggap membahayakan keberlangsungan kenikmatan atas nama pembangunan, atau apapun namanya. Saat ini, kutipan sajak "pemberontakan" Wiji Thukul muncul sebagai mural pada dinding-dinding di kota Solo juga Yogyakarta. Kutipan sajak yang dipilih tentu yang tidak tajam bak sembilu, agar tidak dihapus Satpol PP atas nama keindahan kota. Wiji Thukul seolah dihidupkan kembali sebagai simbol perlawanan atas kesewenang-wenangan. Rezim boleh berganti, tapi tabiat rezim yang bisa jadi sama tiraninya, memunculkan perlawanan. Maka, sajak-sajak Wiji Thukul -- bahkan juga kutipan sajak WS Rendra dan Chairil Anwar pun hadir sebagai mural-- amat relevan, seolah menjadi kawan kesuntukan melawan kekuasaan jahil dan lalim. Apa yang Perlu Ditakutkan Wiji Thukul hanyalah orang kecil, menjadi aktivis pilihannya. Di sela-sela aktivitasnya, ia menulis sajak, meski bukan terbilang penulis sajak papan atas, tapi pada sajak karyanya nuansa getir, kesulitan hidup, marah, perlawanan... dan seterusnya, itu punya nilai tersendiri. Masuk kategori sajak pamflet, mungkin itu tepat jika melihat sajak-sajak karyanya. Sekeras apapun sajak dibuat, tidak pernah dalam sejarah mampu menumbangkan rezim berkuasa. Namun sajak mampu sebagai monster menakutkan bagi rezim tiran. Itu ibarat bangunan kokoh yang mustahil bisa dirobohkan, tapi mampu membuat penghuninya ketakutan. Hari-hari ini nukilan sajak-sajak Wiji Thukul, WS Rendra, dan bahkan Chairil Anwar menghiasi tembok-tembok dihadirkan sebagai seni mural. Sajak-sajak yang melintasi periode waktu panjang, itu dimunculkan seolah mengiringi suasana zaman yang tidak jauh berbeda dengan saat sajak itu dicipta. Sajak-sajak itu mengajarkan, seolah tidak ada yang berubah dari pergantian rezim. Sepertinya bangsa ini tidak beranjak lebih baik, tetap terpuruk dan terpuruk... Rezim boleh berganti, tapi tabiat (menuju) tiran terus ditampakkan.... Maka kehadiran sajak-sajak di tembok-tembok mana saja, itu tiada henti terus seolah berteriak mengingatkan bangsa yang bergerak menjauhi bandul sejahtera. Maka, sajak-sajak itu akan terus hadir, meski harus menanggung diserupakan musuh yang mesti dibabat habis. Maka menghapus mural dalam bentuk cuplikan sajak-sajak itu jadi pilihan. Namun menghapus pesan pada mural yang bertumbuh di mana-mana, itu mustahil bisa dihentikan. Satu dihapus, maka sepuluh akan bertumbuh. Dan tentu kualitas pesan yang disampaikan akan makin kuat dan menohok. Mural-mural itu mustahil bisa merobohkan tembok yang dihiasi dengan sajak-sajak dan gambar kritik sosial. Lalu apa yang mesti ditakutkan? Biarkan saja kehadirannya, jangan diganggu. Karena dengan itulah ia dapat mengekspresikan kesuntukan hidup. Wiji Thukul sudah pergi entah ke mana, bisa jadi ia dihilangkan untuk tak kembali... Begitu pula WS Rendra, dan apalagi Chairil Anwar... mereka semua sudah pergi dengan alasannya masing-masing. Namun legacy yang ditinggalkan, sajak-sajak kritik sosialnya tetap abadi dinikmati. Tanggal 27 Juli 1998, Wiji Thukul dinyatakan hilang, bersama 12 orang lainnya. Hilang dan dihilangkan tentu punya makna beda. Tapi dalam konteks Wiji Thukul, mungkin lebih netral dikatakan, pergi entah ke mana tak kembali. Dan 23 tahun kemudian, Wiji Thukul muncul kembali, tidak sosoknya. Tapi kutipan sajaknya di tembok-tembok, menjadi mural lambang perlawanan. Meski yang muncul baru kutipan sajak terbilang sejuk, belum sampai yang mengguncang... (*) *) Kolumnis
KPK = Kapan Pemberantasan Korupsi?
Oleh Sugengwaras Wacana perekrutan Tim Testimoni dengan mencoba mantan pidana korupsi sebagai penyuluh anti korupsi tentu saja banyak mengundang pro kontra. BARANGKALIi gagasan ini muncul dari fenomena Ahok sang penista agama, mantan napi bisa menjadi petinggi BUMN, puluhan orang mantan ahli menangani korupsi justru dipecat melalui tes wawasan kebangsaan, bahkan tidak boleh lagi masuk anggota KPK, para tahanan politik ulama dan pengkritis pemerintah diborgol tapi bagi yang lain seperti Mohamad Kece si penoda agama masih bisa semangat bergelora tanpa diborgol, atau beberapa tahanan pidana korupsi masih bisa cengengas- cengenges dan lenggang kangkung, dengan sanksi hukum yang spektakuler. Juga mungkin penggagas berinspirasi dari pemikiran bahwa mantan pidana bisa jadi orang baik, sadar dan bertaubat karena pengalaman jiwa raganya selama ditahan yang bergelut dengan sedih, malu, menderita, bahagia, bangga dan berani. Dalam politik tidak ada yang tetap dan pasti, kecuali perubahan karena kepentingan itu sendiri. Dalam hukum yang mengandung sifat mengikat untuk mengikuti aturan dan sifat memaksa untuk menjalani resiko bagi yang melanggar, tidak ada yang murni karena adil belum tentu benar, sebaliknya benar juga belum tentu dirasa adil. Maka dengan semakin seringnya fenomena fenomena aneh yang mengandung kejutan dan kontroversial ini perlu dipekai dan dipedulii namun juga tetap waspada terhadap kemungkinan latar belakang, motif, maksud dan tujuanya, agar masyarakat tidak terpengaruh negatif, hanyut dan larut mengikuti arus penyesatan, pengalihan isu, pengelabuhan dan penjebakan. Artinya banyak kemungkinannya hal hal yang kontroversial itu dijadikan moment perubahan berpikir yang bisa jadi sensitif mengiringi situasi dan kondisi NKRI ini. Cermati fenomena pasang surutnya pandemi Covid -19, cemas harap rakyat atas kebijakan PPKM, wacana bergeser mundurnya pelaksanaan pilkada, pilpres, bertahannya ambang batas 20 %, jabatan presiden 3 periode serta diserentakkannya pilkada dan pilpres Di sisi lain, penggabungan, pengelompokan dan penampilan para tokoh dan fans justru bermunculan di tengah belum jelasnya berakhirnya pandemi, kebohongan rezim, kaburnya penanganan koruptor kakap, abainya hutang negara yang sangat membebani generasi penerus serta terabaikannya TKA dibalik digembar-gemborkannya kembali pemindahan Ibu Kota Negara Baru di Kaltim serta diam diamnya penyusunan BPIP / HIP yang siap menerkam Pancasila yang selama ini kita pedomani Hanya sosok pemimpin yang amanah, jujur, berani, Arief dan bijak serta berwawasan luas yang bisa menyikapi fenomena ini, Semoga dengan bekal persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebhinekaan ini, NKRI segera lolos, bangun dan bangkit kembali tuk menjadi negara yang maju, adil, makmur, sejahtera dan Jaya....Aamiin......!!! *) Purnawirawan TNI AD
POPULER
