OPINI
Rocky Gerung dan Perlawanan kepada Oligarki
Oleh Radhar Tribaskoro KEMARIN, Rabu 15 September 2021, saya dan beberapa kawan, diantaranya Said Didu, Prof. Hafid Abbas, Bachtiar Chamsyah, Jumhur, Adhie Massardi, Syahganda, Ahmad Yani, Ubeidilah Badrun, Gde Siriana dan sejumlah wartawan, mampir ke rumah RG. Rumah itu berdiri di atas lahan yang tidak terlalu luas, sekitar 800 m2 tetapi sangat rimbun. Tanah rumahnya itu adalah tanah kritis yang sangat curam, kemiringannya mencapai 60-70%. Sewaktu dibeli, tanah itu kosong. Kemiringannya mengancam longsor setiap saat. Rocky menanami tanah itu dengan pinus dan puluhan jenis tanaman lain. Sekarang sekitar 1.500 tanaman sentosa tegak di sana. Ada aneka anggrek yang indah, suplir, palem, pisang dan aneka buah-buahan. Di pagi hari Rocky senang melihat segerombolan monyet, entah darimana, menyantap pisang yang digantungnya di teritis rumahnya. Rocky membangun rumahnya di sela-sela pepohonan. Rumah utama kecil, mungkin berukuran 36m2 cukup untuk sebuah kamar, ruang tengah yang digabung dengan dapur. Rocky meletakkan komputernya di meja dapur yang sudah penuh oleh gelas kopi, teh, multi-stop kontak, peralatan makan-minum dll. Tidak ada TV di rumah itu. Rocky juga membangun 3 pergola yang sangat sederhana. Hanya terdiri dari kayu dan bambu, beratap rumbia, berukuran 2x2m. Di sanalah ia mengajak tamu-tamunya mengobrol. Salah satu pergola disiapkannya untuk mushola. Ia menyediakan sajadah, sarung dan mukena bagi yang membutuhkan. Buku-bukunya sangat banyak, hampir semua berbahasa asing. Ia meletakkan buku-buku itu di semua sudut rumah dan pergola. Tidak ada sudut yang tidak dihiasnya dengan buku. FILOSOFI HAK TANAH Rocky membeli tanah yang ditempatinya itu pada tahun 1994 dari seorang petani penggarap. Ia seorang yang teliti, ia telah menyelidiki genealogi tanah itu. Sejauh penelusurannya tanah itu dimiliki oleh seorang Belanda pada tahun 1930an. Ketika orang Belanda itu pulang ke negaranya ia telah membagibagi tanah itu kepada petani dan keturunannya. Masing-masing memiliki garapan. Hak garap adalah hak yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Lepas dari sisik-melik hukum pertanahan, saya senang dan setuju dengan uraian Rocky tentang filsafat tanah dan kehidupan. Menurut Rocky, hal yang paling penting dan asasi tentang tanah adalah penguasaan fisik. Pertama-tama tanah adalah anugerah Tuhan. Tuhan menyerahkannya kepada manusia untuk dimanfaatkan. Orang yang memanfaatkan dengan mengambil air, kayu, atau sekadar meletakkan kaki di sungai, telah memberi kehidupan. Tanpa disadari ada telur ikan di kaki, dan setelah beberapa lama sungai tetiba dipenuhi oleh ikan. Ternyata di bekas kayu tebang, muncul jamur, cacing dan berbagai organisme, kehidupan meluap dari aktivitas manusia kepada tanah. Pada kesempatan pertama tanah adalah milik penggarapnya, anugerah Tuhan. HAK MEMBERONTAK Kalau tiba-tiba ada raja mengklaim tanah, itu adalah klaim yang sewenang-wenang (arbitrary). Itu politik yang harus dimainkan karena kekuasaan bekerja seperti itu. Namun seorang raja yang paling kejam sekalipun mengerti, ia tidak boleh mengusir orang begitu saja dari tanahnya. Ia mengusir administratur tetapi tidak menyingkirkan petani penggarap. Paling jauh ia hanya akan meminta pajak dari penggarap. Ketika raja kalah oleh penjajah, kita tidak bisa menerima klaim bahwa semua tanah di Nusantara dimiliki oleh Ratu Wilhelmina. Ratu itu tidak pernah menginjakkan tanah di Nusantara, kok mengaku-aku pemilik. Maka kalau mau dirunut moral dasar pemberontakan kepada penjajahan adalah klaim hak milik yang tidak berdasar itu. Situasi yang dihadapi Rocky tidak berbeda dengan apa yang dihadapi Diponegoro dua ratus tahun lalu. Diponegoro tidak bisa menerima klaim bahwa semua tanah adalah milik ratu belanda, sehingga mereka bisa membuat jalan semaunya di tanah yang telah ia garap. Betul, penolakan itu adalah sebuah pemberontakan dalam arti perlawanan terhadap klaim kepemilikan penjajah. Pemberontakan itu dibenarkan oleh prinsip keadilan. Orang entah darimana berdasar kepada kekuasaan siapapun tidak bisa menyingkirkan hak dari seorang penggarap. Karena itu adalah perbuatan tidak adil. Hak itu bukan untuk Rocky Gerung saja. Petani dan masyarakat adat yang telah menghuni gunung, merawat hutang, menjelajah sungai dan danau, tidak boleh disingkirkan dari habitat mereka, hanya gara-gara negara telah mengeluarkan HGU atau HGB atas tanah dan habitatnya. Jutaan rakyat telah tersingkir karena perlakuan tidak adil pengusaha real estate, perkebunan dan pertambangan yang didukung oleh pemerintah. Catatan untuk Sentul City, mereka telah melakukan semua kejahatan agraria di atas sebelumnya. Rakyat diusir dengan mempergunakan preman. Pada tahun 2014 pemilik Sentul City terbukti menyuap bupati sehingga menerima vonis 5 tahun penjara. HGB yang dibilang mencakup tanah milik Rocky Gerung dibikin tahun 2013, pantas diduga terkait dengan suap itu. Rocky sendiri bilang, ia berjuang bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk 6.000 orang yang disingkirkan oleh Sentul City. Rocky dan kawan-kawannya memberontak kepada Sentul City, kepada hukum yang tidak adil. Hukum yang. sama sekali mengabaikan hak manusia atas anugerah Allah yang digarapnya, yang telah hidup dan menghidupi dirinya. Semoga Allah SWT memberkati."
Ada Pisang, Monyet, dan Eskavator di Sentul
Oleh: Gde Siriana Yusuf *) SETIAP dua hari sekali, Rocky Gerung (RG) menyiapkan dua tandan pisang yang digantung di beranda rumahnya, satu tandan di beranda rumah utama, satunya lagi di beranda gazebo yang letaknya di bawah rumah utama. Sekilas ini bagian dari style penyajian si empu rumah, agar pisang setandan yang digantung di antara ribuan pohon pinus dan anggrek dapat mengundang selera tamu atau kawan-kawan RG untuk mencicipinya. Saya jadi teringat sajian pisang setandan di meja saat kondangan (pernikahan) ala Betawi. Konon, pisang melambangkan pernikahan akan mendatangkan banyak rejeki dan anak, seperti banyaknya pisang setandan. Karena sejak kecil saya hidup di lingkungan Betawi, maka pemandangan ini sering saya saksikan. Memang pemandangan itu terlihat 'kampungan' di kota Jakarta, namun saya selalu senang menyaksikannya. Makan pisang bisa di mana saja dan menjadi hal biasa. Tetapi ketika dimakan bersama kawan-kawan semeja tentu sensasinya berbeda, apalagi ketika terdengar suara seruput kopi hitam panas di bibir piring kecil 'lepek'. Obrolan pun seperti mendapatkan bahan bakar, yang menghidupkan terus budaya kekerabatan yang sudah berusia tua. Pisang setandan di rumah RG punya nilai lebih dari sekadar budaya kekerabatan lokal. Dia bukan saja untuk dimakan orang, tetapi RG sengaja menyiapkannya untuk monyet-monyet hutan yang mampir ke rumahnya. Dalam tiga tahun terakhir monyet liar memang sudah meresahkan warga sekitar Bogor karena kerap kali masuk ke pemukiman penduduk bahkan menyerbu pasar tradisional. Monyet-monyet yang kelaparan akibat habitatnya telah dirusak oleh pembangunan kawasan perumahan. Setiap malam atau pagi monyet-monyet ini mampir ke rumah RG untuk menikmati pisang gratis. Apa yang dilakukan RG sejak tinggal menetap di kawasan Sentul, tepatnya Bojong Koneng, bukanlah seperti layaknya orang Jakarta memiliki vila-vila mewah di kawasan Puncak. Rumahnya lebih tepat disebut gubuk panggung. Ini dikarenakan kemiringan tanahnya yang tidak cocok untuk dijadikan rumah beton. Dengan bentuk rumah panggung, maka air buangan atau air hujan dapat terserap tanah 100 persen karena tidak tertutup beton. Sehingga tidak merusak keseimbangan neraca air yang dapat menyebabkan longsor dan banjir. Selama lebih dari 10 tahun hidup di situ RG menanam ribuan pohon pinus yang kini tingginya sudah menantang langit. Juga tanaman hias seperti Anggrek, Hanjuang, Nona Makan Sirih, pohon buah-buahan dan lain-lain. RG mengkreasikan hutannya sendiri, di mana dia merasa menemukan kehidupan sejatinya. Dia bukan hanya melakukan konservasi alam, melainkan preservasi lingkungan, yaitu upaya untuk mempertahankan kondisi saat ini dari suatu wilayah, unit biologis atau ekosistem agar tidak dirusak oleh aktifitas manusia. Hari ini sulit menemukan orang kota yang masih serius memikirkan kelestarian lingkungan seperti RG. Sama sulitnya menemukan pemandangan pisang setandan dalam kondangan betawi di Jakarta. Kehidupan metropolitan yang materialistik membawa nilai-nilai baru, seperti keindahan dan kemegahan kota, efisiensi, serta mengutamakan profit yang pelan-pelan menggerus nilai-nilai lama. Kehidupan tidak lagi dipandu oleh moral dan kebaikan tapi bagaimana manusia harus selalu tunduk pada aturan kekuasaan yang mengutamakan keuntungan material. Monyet-monyet yang sering mampir di gubuk panggung RG pun harus tunduk pada kekuasaan, manakala eskavator yang hari ini sedang bekerja di depan mata RG mengancam ketersediaan makanannya, pisang setandan. Eskavator, dalam makna positif dan negatif, cara bekerjanya adalah menggaruk bumi. Menggaruk bumi adalah lambang kesombongan modal dan kekuasaan. Seperti halnya senjata mematikan, eskavator yang dikendalikan oleh moral maka dia akan bekerja untuk kebaikan manusia seperti digunakan dalam normalisasi atau regularisasi sungai. Tetapi ketika dikendalikan oleh nafsu keuntungan bisnis semata maka dia akan digunakan untuk merobohkan pohon-pohon hutan, merusak ekosistem dan menyingkirkan kehidupan sebagian manusia lainnya. Seharusnya, apa yang telah dirintis RG dengan melakukan preservasi lingkungan di rumahnya di Sentul dapat menjadi inspirasi bagi Pemerintah Daerah setempat atau para pengembang untuk ikut melestarikan lingkungan. Sudah terlalu lama negeri ini berhadapan dengan pengembang besar yang hanya mengeruk keutungan besar dari perusakan lingkungan dan konflik pertanahan yang seringkali terjadi pada setiap pembangunan kawasan perumahan. Selama ini negeri ini diam, tapi tidak untuk kali ini. *) Pengamat politik.
Keteladanan dari Sang Presiden
Oleh Fauzul Iman *) PRESIDEN sebagai pimpinan tertinggi di dalam suatu negara merupakan referensi strategis bagi rakyat atau umat di negara tersebut. Setiap pimpinan apa lagi presiden selalu didambakan rakyatnya untuk menunjukkan perilaku dan keteladanan yang baik demi kemaslahatan kolektif. Ekspektasi rakyat cukup beralasan karena presiden dipilih melalui pemilu yang sah dengan tahapan yang cukup panjang dan dengan menghabiskan energi dan anggaran negara yang cukup tinggi. Di Indonesia rakyat bersyukur telah memiliki Presiden Joko Widodo yang terpilih dua kali periode. Periode pertama berpasangan dengan Wakil Presiden M. Yusuf Kala dan periode kedua berpasangan dengan Wakil Presiden Makruf Amin. Satu kali periode pemilu tercatat tidak ada persoalan serius dari rakyat atau dari partai kontestan yang mengadukan ke pengadilan sehingga pemilu dibatalkan dan dilakukan pemilu ulang. Kegaduhan memang terdengar dari kontestan pemilu pada periode ke dua pendukung pasangan Prabowo - Sandi yang tidak puas dan menuduh lembaga KPU berkonspirasi dengan pihak pemenang melakukan kecurangan pemilu melalui pembobolan suara di jaringan IT . Tuduhan lain ditujukan kepada aparat yang kerap melakukan tekanan dan ancaman kepada petugas saksi di KPPS. Menurut pihak pengadu, akibat tekanan dan ancaman aparat menyebabkan para petugas saksi di KPPS terancam jiwanya sehingga sebanyak kurang lebih lima ratusan yang meninggal dunia. Bahkan pihak Prabowo meminta petugas yang wafat agar segera divisum untuk mencari kejelasan penyebabnya. Namun semua tuduhan itu tidak terbukti setelah diproses melalui persidangan MK dan pemilu pun dinyatakan sah. Pasangan Joko Widodo -Maruf Amin pun dinyatakan sebagai pemenang dan dilantik di depan MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan keadaan aman. Sebagai presiden yang terpilih dua kali periode, Presiden Jokowi menjadi kebanggaan dan idola rakyat. Tidak sedikit yang memberikan apresiasi dan menjadikan referensi sebagai Presiden yang patut diteladani karena sikap kebersahajaan dan kesederhanaanya. Presiden Jokowi juga terkenal sosok yang dekat dengan masyarakat biasa. Setiap kali kunjungan dan blusukan di kampung dan desa desa tidak segan-segan berkomunikasi dengan rakyat dan tidak ragu melakukan cipika cipiki dengan mereka. Penulis sendiri merasakan sikap kebersahajaan Presiden Jokowi saat tiga kali pertemuan di istana. Setiap kali bertemu , beliau selalu menyapa lebih dahulu dengan menanyakan , "apa kabar Pak Rektor". Mungkin ini sikap kebersahajaannya yang tidak pernah melupakan seseorang yang pernah di kenalnya beberapa saat lalu. Senyatanya terdapat pesan-pesan penting yang merupakan komitmen Presiden Jokowi saat disampaikan dalam pertemuan di istana. Beliau seingat penulis menyatakan banyak hal dalam pertemuan itu tapi di sini cukup tiga poin yang menurut penulis sangat penting disampaikan. Pertama, Presiden jokowi sangat tinggi komitmen dan tekadnya untuk selalu berpihak mensejahterakan rakyat Indonesia. Beliau sangat tegas menyatakan bahwa dirinya bukan orang partai krena tidak pernah aktif di partai. Dengan kata lain beliau berjuang menjadi presiden seutuhnya demi membangun bangsa Indonesia berkualitas dan memiliki daya saing tinggi agar makin maju dan sejahtera. Kedua, bidang ekonomi dan pendidikan. Presiden Jokowi menginginkan bidang ini bergerak maju sejajar. Indonesia hrus berdiri tegak membangun ekonomi jangan sampai kebutuhan pokok seperti beras atau kebutuhan lain seperti garam mengandalkan impor. Untuk bidang pendidikan Presiden Jokowi mendorong adanya perubahan kurikulum atau Prodi di Perguruan Tinggi yang dinamis sesuai dengan perkembangan teknologi yang makin maju dalam rangka pembentukan akhlak , keterampilan dan mengisi lapangan pekerjaan. Ketiga, di bidang hukum Presiden Jokowi berkomitmen menindak tegas pelaku KKN / korupsi demi tegaknya keadilan hukum dan stabilitas perekonomian nasional dan keuangan negara. Penulis dan para tokoh yang hadir dalam pertemuan itu berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi bersikap tulus menyatakan komitmennya dan pasti lahir dari lubuk hatinya yang paling dalam. Apa lagi di situasi tersebut perhelatan pesta politik baru saja selesai. Sebelumnya mengalami ketegangan dan penuh konflik telah diakhiri dengan kepiawaian Presiden Jokowi sendiri berhasil merangkul Prabowo sebagai lawan politiknya untuk bergabung bersama mengisi kabinet pemerintahan. Sebuah kondisi atau iklim baru yang diyakini akan membawa negara menjadi lebih kondusif , kokoh, berintegritas dan berkeadilan membawa kemajuan di segala bidang pembangunan. Salah satu komitmen bidang pendidikan yang telah penulis rasakan dari Presiden Jokowi adalah membantu percepatan perubahan dari IAIN ke Universitas Islam Negeri Banten. Sungguh yang sangat membanggakan kami beliau sendiri berkenan hadir untuk menyampaikan orasi ilmiah pada acra Dies Natalis UIN Banten yang ke 57. Waktu terus berjalan dan komitmen tegas Presiden Jokowi yang sudah mempublik itu ternyata mulai mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan. Presiden Jokowi dipandang telah melakukan dan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan pernyataan dan komitmennya sendiri. Antara lain jokowi telah mengizinkan anak dan menantu berkompetisi untuk meraih posisi walikota. Meskipun kompetisi ini tidak dilarang oleh undang undang, posisinya sebagai Presiden, Jokowi dinilai tidak etis mengizinkan anak dan menantu berkompetisi di posisi itu karena bagaimanapun akan turut mempengaruhi suara kemenangan signifikan. Hal ini sangat rentan melanggar janji dan komitmen Presiden Jokowi sendiri di dalam upaya memberantas KKN dan menegakkan keteladanan di level kepemimpinan lainnya. Kritikan makin merebak setelah Indonesia digoncang bencana pandemi. Pemerintah yang sejatinya membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat dinilai elitis karena nyaris semua rancangan undang-undang dibahas tidak melibatkan publik secara terbuka. Sejak rancangan HIP, minerba, Omnibus Law cipta kerja, pembengkakan utang , pendirian kota baru, penegakan hukum tebang pilih , tenaga kerja asing , pengangkatan pimpinan partai sebagai pembina pada lembaga yang seharusnya netral/steril dari intervensi politik dan terakhir upaya pelemahan KPK dengan bernasib digusurnya 70 pegawai KPK. Kebijakan elitis itu ditengarai oleh banyak pengamt akibat dari koalisi pemerintah dengan partai-partai pemenang yang terlalu kuat di satu sisi dan pihak kepentingan oligarki di sisi lain. Inilah yang kemudian menjadi penyebab makin tajamnya dugaan kritis publik kepada pemerintah yang ingin mengembalikan sistem pemerintahan gaya orde baru demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Indikasinya pemerintah mulai bertindak represif dengan menangkap para oposisi yang melakukan kritik keras pada pemerintah. Pemerintah bisa saja membantah semua kritikan ini yang jelas kritikan itu makin mengarah pada gorengan berita hoax atau provokasi kemana-mana di hampir semua jaringan medsos. Kemana- mana dalam bahasa Elisabeth Noella Neumann dalam bukunya The Spiral of Silence Public Opinion - Our Social Skin ( 1993) adalah ubikuitas bahasa latinnya ubique yang artinya di mana-mana. Suatu bentuk upaya menebar opini untuk merusak kohesi sosial ( retrograsi). Caranya memprovokasi dengan membanjiri berita lewat opini, berita, perbincangan terutama televisi partisan dan media sosial. Terlepas semua yang disebut di muka merupakan kriitik objektif atau berita hoax dan provokatif. Pemerintah bisa saja membantah dengan fakta- fakta dan argumen yang kuat. Namun kritikan dari publik yang belum bisa dibendung hingga munculnya mural pada Presiden Jokowi dan pemberian gelar The King of Lip Service dari BEM UI, Pemerintah tentunya tidak boleh sekedar membantah atau berteriak dengan suara permisif belaka dengan mempersilahkan publik mengkritik asal dengan sopan dan lain-lain. Tidak juga dengan tindakan represif yang berakibat makin menggumpalnya rasa luka psikologi publik. Tindakan yang yang paling elegan, menurut penulis, yang sudah lama mengenal dan mengagumi kebersahajaan dan komitmen Presiden Jokowi yaitu menyarankan kepada beliau perlunya membangun keteladanan baru. Caranya dengan menunjukkan sikap jiwa besar seraya berkontemplasi melakukan evaluasi dan membangun kepercayaan publik makin tinggi tanpa dengan pencitraan melainkan dengan dinamika baru untuk tetap membenahi dan melanjutkan kepemimpinan sampai tahun 2024. Penulis yakin isu-isu terkini yang terkait dengan keinginan sebagian publik yang mendorong untuk mencalonkan Jokowi menjadi Presiden periode ke tiga, dengan cara amandemen UUD 1945 tidak akan diterima karena Presiden Jokowi telah berkomitmen menegakkan cita-cita reformasi dan ingin menumbuhkan demokrasi di tangan rakyat sipil. Inilah keteladanan yang perlu dipetik dari sang Presiden. Semoga ! *) Guru Besar dan Rektor UIN Banten (2017-2021)
Ah Dudung Memang Parah
By M Rizal Fadillah *) IRONI di negara yang mayoritas muslim tetapi semakin banyak Jenderal yang Islamophobia. Nyinyir pada Islam dan umatnya. Menginterpretasi semau-maunya, mewaspadai bahkan menyerang agama. Perilaku petinggi ini secara tidak disadari semakin menjauhkan Pemerintah dari umat Islam. Petinggi itu antara lain Letjen TNI Dudung Abdurrahman yang setelah mengomando penurunan baliho HRS, lalu bersama Komjen Fadil Imran memfitnah enam anggota Laskar FPI dengan skenario mentersangkakan keenamnya, kini setelah menjadi Pangkostrad ia berbicara soal fanatisme dan semua agama benar menurut Tuhan. Akibatnya reaksipun muncul. Diminta agar Pangkostrad tidak keluar dari jalur tupoksi profesi utamanya. Lahan kemiliteran masih luas, jangan merambah ke ruang agama yang ia tidak menguasainya Pengalaman semasa Pangdam Jaya yang "menghabisi" tokoh agama HRS jangan dibawa abadi atau berlanjut. Pengurus MUI ada yang menyentil konten bahwa "semua agama benar menurut Tuhan" adalah tidak berdalil karenanya salah besar. Masing-masing penganut agama dipastikan meyakini kebenaran agamanya. Netizen bertanya jika memang keyakinan Dudung bahwa semua agama benar menurut Tuhan, maka Dudung agamanya apa ? Baiknya pindah-pindah saja agar lebih dinamis. Nampaknya belum tentu mau juga. Artinya ada keyakinan bahwa agama yang ia anut itu yang paling benar. Demikian juga jika beragama tanpa ada fanatisme, maka itu akan menjadi ciri dari keimanan yang lemah. Bahkan mungkin rusak. Fanatisme destruktif itu terlarang akan tetapi fanatisme dalam arti memahami dan meyakini secara mendalam mengenai agama itu harus. Fanatisme tidak selalu berimpitan dengan ekstrimisme dan intoleransi tetapi dapat bernilai konstruktif. Ulama berjuang mati-matian untuk mengusir penjajah berdasarkan fanatisme keagamaan. Sebaliknya pengambangan keyakinan atau Pengambangan nilai keagamaan tidak bagus dalam pandangan agama apapun. Plotisma adalah sekularistik berbasis materialistik. Doktrin bahwa semua agama benar adalah implementasi dari paradigma plotisma tersebut. Keyakinan keagamaan yang tipis bahkan mungkin habis. Terbayang saat Letjen Dudung sedang berperan sebagai Kepala Satpol PP yang mengomando penurunan baliho. Terbayang pula Bapak Pangkostrad ini sedang menunjukkan samurai dan "alat bukti" lainnya di depan media sambil memojokkan enam anggota laskar yang dibantai oleh aparat dan difitnah keji oleh petinggi aparat. Salah satu alat bukti yang telah ditemukan oleh Komnas HAM adalah mobil "komando" misterius Land Cruiser Hitam di Km 50. Sebagai komandan tertinggi di Kodam Jaya saat itu bersama Fadil Imran Kapolda Jaya, Letjen Dudung harus menjelaskan mengenai detail keberadaan mobil tersebut baik penumpang maupun tujuan dari Land Cruiser hitam tersebut berada di Km 50. Jika semua agama benar di depan Tuhan sebagai keyakinannya, maka tentu juga Letjen Dudung faham bahwa semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Baik rakyat jelata maupun aparat negara. Jika tidak faham tentu rakyat kebanyakan akan berujar "Ah Dudung, memang parah". *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Digerogoti Oligarki dan Otoritarianisme Korup, Demokrasi Tak Terbendung
Catatan Hari Demokrasi Internasional 15 September 2021 Oleh Abdurrahman Syebubakar SOAL demokrasi, sebuah adagium yang hingga kini masih relevan, “Democracy is an evil we cannot do without”. Terjemahan kontekstualnya kira kira, demokrasi adalah sistem yang buruk diantara sistem-sistem lain yang lebih buruk. Demokrasi bukanlah sistem sempurna dan final, yang sejak kemunculannya di Yunani kuno ribuan tahun silam, mengalami pasang surut. Robert Dhal (1989) mencatat, dalam sejarah perkembangannya, berbagai bentuk demokrasi muncul dan tenggelam. Kritik dan pandangan negatif terhadap demokrasi sudah ada sejak kelahirannya. Plato dalam “the Republic” mencela demokrasi sebagai “theatherocracy” - ajang permainan dan sandiwara politik kekuasaan para elit politk. Sang filsuf khawatir rakyat lebih banyak digerakkan oleh emosi dan kepentingan jangka pendek daripada rasio dan kepentingan jangka panjang, yang berakibat pada berkuasanya politikus karbitan - pemain sandiwara. “Democracy never lasts long”. Demokrasi tumbuh, lelah dan akhirnya bunuh diri. Demikian ungkap John Adams. Nada minor tentang demokrasi banyak terdengar dari para cendekiawan terkemuka di era presiden ke 2 Amerika Serikat ini (periode 1800- an), dan generasi intelektual berikutnya. Lebih jauh, para kritikus kontemporer mendakwa demokrasi bertanggung jawab atas lesunya pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan global selama beberapa dekade terakhir. Milton Friedman, peraih hadiah nobel bidang ekonomi 1971 asal AS, misalnya, menyebut demokrasi sebagai mekanisme politik yang tidak efisien karena kecenderungan irrasionalitas para pemilih. Pandangan serupa juga dipegang Bryan Caplan, ekonom terkemuka, rekan senegara Friedman. Sebaliknya, diyakini bahwa negara membutuhkan rezim otoriter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya, membantu mengurangi penderitaan rakyat miskin dan meningkatkan kesejahteraan publik. Keyakinan ini banyak dipengaruhi hipotesis Lee, dikaitkan dengan Lee Kuan Yew, pendiri dan mantan Presiden Singapura. Terlepas dari semua "cerita horor" tentang demokrasi, laju demokratisasi di seluruh dunia mengalami percepatan. Saat ini, lebih dari separuh populasi dunia hidup di bawah naungan demokrasi dengan pelbagai bentuk dan tingkat kedalaman. Berbagai studi, sejak tahun 1970-an, mengungkap bahwa demokrasi, secara meyakinkan, tampil jauh lebih baik daripada non-demokrasi di sejumlah indikator sosial-ekonomi seperti standar dan usia harapan hidup, angka kematian bayi, gizi buruk dan lain lain. Saat demokrasi mengalami akselerasi dan pendalaman, Jeffrey Sachs (2005) mencatat terjadinya pengurangan kemiskinan ekstrim baik secara absolut maupun secara proporsional terhadap penduduk dunia antara tahun 1980 dan 2000. Bahkan di tengah defisit kepercayaan terhadap demokrasi yang dibajak oligarki dan tekanan feodalisme, sistem politik ini unggul telak dalam berbagai hal dibandingkan negara-negara non-demokrasi. Sebut saja beberapa diantaranya, Norwegia, Denmark, Swedia, Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, dan Costa Rica, berada di peringkat tinggi dan sangat tinggi dalam indeks pembangunan manusia, tingkat kebahagian, indeks persepsi korupsi, dan rangking kota paling layak huni (Syebubakar, 2020). Terkecuali Singapore, sepuluh kota paling aman di dunia juga berada negara-negara demokrasi (EIU, 2021). Ikhwal penanganan Covid-19, kendati di awal pandemi terkesan kewalahan, negara-negara demokrasi menunjukkan tingkat ketahanan yang jauh lebih baik daripada kelompok negara non-demokrasi. Hal ini terungkap dalam The Covid Resilience Ranking (Peringkat Ketahanan Covid) yang dirilis Bloomberg pada 28 Juli 2021. Dengan keterbukaan data dan informasi serta kesiapan infrastruktur dan tenaga kesehatan, di bawah kepemimpinan demokratis dan kredibel, sejumlah negara demokrasi dapat menyintas gelombang serangan Covid secara terukur. Sistem perlindungan sosial yang solid dan luas, membuat mereka mampu menahan tergerusnya ketahanan sosial dan ekonomi rakyat. Di sisi lain, beberapa negara seperti Singapura, China, Rusia, dan Arab Saudi di bawah cengkeraman rezim otoriter tampil cukup baik dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Namun, tidak ada jaminan jika prestasi segelintir negara ini akan berkelanjutan. Dan yang pasti, negara-negara otokratis ini mengabaikan kebebasan politik, aspek maha penting dan asasi dari kemanusiaan. Bagaimana dengan demokrasi di Indonesia? Setelah mengalami gelombang pasang surut sejak awal kemerdekaan, lonceng kematian demokrasi berdentang sangat kencang, terutama sejak presiden Jokowi naik tahta pada 2014. Negara yang pernah dijuluki “role model” demokrasi di dunia Islam ini, seketika mengalami titik balik, menjadi “malevolent authoritarianism.” Otoritarianisme jahat, yang ditandai dengan watak represif dan korup sekaligus, di bawah kendali oligarki dan tekanan feodalisme. Pada saat yang sama, terjadi kemerosotan multidimensi, mulai dari lesunya pertumbuhan ekonomi, meluasnya korupsi, stagnasi pembangunan manusia, kemiskinan dan ketimpangan yang makin dalam, anjloknya tingkat kebahagian, hingga penegakan hukum diskriminatif dan ketegangan sosial (Syebubakar 2021). Dalam rangking ketahanan Covid dari Bloomberg, Indonesia bertengger di peringkat paling bawah (terburuk) diantara 53 negara. Bahkan, menuju jebakan pandemi, ungkap Pandu Riono, Pakar Epidemiologi dari UI. Sementara, Epidemilog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, memprediksi Indonesia akan menjadi negara terakhir yang keluar dari krisis Covid-19. Dus, secara simptomatis, sakratulmaut demokrasi berhubungan kuat dengan kerusakan di berbagai bidang. Fenomena ini sejalan dengan hipotesis Amartya Sen bahwa ketidakbebasan yang satu mempengaruhi ketidakbebasan yang lain. Dengan kata lain, anti-demokrasi, dalam wujud otoritarianisme korup, bertanggungjawab atas segala sengkarut yang mendera bangsa Indonesia saat ini. Sebaliknya, dakwaan terhadap demokrasi sebagai penyebab krisis multi-dimensi berjarak cukup jauh dari realitas historis sistem politik, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Tidak hanya gagal dalam menelusuri kondisi obyektif demokrasi versus non-demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, suara minor tentang demokrasi memahami sistem politik ini sebatas “ritus prosedural”, yang identik dengan pemilu lima tahunan. Padahal, pemilu hanyalah serpihan kecil dari narasi besar demokrasi, yang atributnya bukan saja soal kekuasaan mayoritas. Partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebhinekaan, kebebasan multidimensi, kedaulatan rakyat, arus informasi bebas, persamaan di depan hukum, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, seluruhnya merupakan “bahan baku” demokrasi. Esensi demokrasi juga bukan monopoli Barat, kendati “proyek” demokrasi dalam wujud formal kelembagaan memang berasal dari sana, yang uji coba perdananya dilaksanakan di Atena, kemudian direvitalisasi sejak abad 19. Demikian pula, tegaknya demokrasi tidak ditentukan oleh sekularisme, proyek ideologi Barat yang tertutup dan telah “gagal,” yang meniscayakan pemisahan agama dari kehidupan politik kenegaraan. Faktanya, nyaris tak satupun bangsa barat yang bangunan kenegaraan dan kehidupan masyarakatnya terlepas dari nilai dan tradisi Yudeo-Kristianitas. Namun, seperti ditulis Reza Aslan dalam bukunya yang tersohor “No god but God” (2011), kesiapan untuk menerima keberagamanlah yang menjadi fondasi demokrasi. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman - suku, agama, ras dan antar golongan -merupakan kekayaan yang telah “berhasil” dikelola dengan segala dinamikanya. Dus, demokrasi, terutama dimensi substantifnya, bukanlah gagasan dan sistem “asing” bagi bangsa Indonesia. Terlebih Pancasila dan UUD 45 sarat dengan kandungan nilai-nilai demokrasi substantif, seperti keadilan, kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Bung Hatta bahwa setidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita cita demokrasi dalam denyut kehidupan bangsa Indonesia, yaitu faham dan tradisi kolektivisme yang berlaku di desa, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi serta persaudaraan antar manusia, dan faham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan Bangsa Indonesia. Dalam tulisannya berjudul “Demokrasi Kita” (1960), Bung Hatta bernubuat demokrasi yang berurat berakar di dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia tidak dapat dilenyapkan untuk selama lamanya. Demokrasi mungkin tersingkir sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi ia akan muncul kembali dengan tegap dan penuh keinsyafan. *) Ketua Dewan Pengurus IDe
Santri Menutup Telinga, dan Janji Pemimpin Tanpa Bukti
Oleh Ady Amar *) SETIAP peristiwa bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Manusia yang memahami satu hal yang dilihatnya, akan bisa memahami apa yang dilihatnya itu. Sedang manusia yang tidak memahami pastilah tidak akan mampu melihat peristiwa yang dilihatnya itu dengan baik. Mestinya ketidaktahuannya pada satu hal, itu tidak menyebabkan ia justru mengolok-olok apa yang tidak diketahuinya. Fenomena jahil memang muncul belakangan ini, bahwa menegakkan yang baik dalam beragama itu disikapi kelompok yang tidak memahami apa yang dilihatnya dengan olok-olok, menertawakan bahkan dengan nada menghina. Harusnya ketidaktahuannya itu tidaklah perlu diungkap, jika saja masih punya sikap toleran terhadap perbedaan pada pemahaman. Video singkat para santri hafiz al-Qur'an sejak Senin (13 September) viral, dengan diberi narasi, tampaknya oleh sang Ustadz, yang menginformasikan bahwa para santri itu sedang menunggu giliran untuk divaksin. Mendengar alunan musik di tempat itu, para santri serempak menutup telinganya agar musik tak didengarnya. Mendengar musik bagi para penghafal kalamuLlah itu akan mengurangi kekuatan menghafalnya dan bahkan akan menghilangkan beberapa ingatan akan hafalannya. Maka yang memahami hal itu justru respek melihatnya. Sedang yang tidak paham, mestinya bertanya mengapa mesti sampai menutup telinga segala. Muncul yang juga viral kemarin, Selasa (14 September) postingan Diaz Hendropriyono, yang mengolok-olok para hafiz itu, dan lalu jadi bahan candaan seolah mereka yang menutup telinga saat mendengar alunan musik adalah makhluk aneh di alam modern, tentu menurut versinya. Nada ejekan pada para santri Hafiz itu disampaikan Diaz, putra Jenderal (Purn) Hendropriyono: Kasian, dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. There's nothing wrong to have a bit of fun! Lalu ditimpali Mastercorbuzier (Deddy Corbuzier), seorang mualaf, juga tidak kalah nyinyirnya, Mungkin mereka lagi pakai airpod... Terganggu.. Ya kaaaan. Dan lalu ditimpali Diaz, @mastercorbuzier Pinteeerrrr. Meski muslim, mereka tidak mengerti ajaran agamanya dengan baik, dan anehnya sikapnya itu mengecilkan muslim lainnya yang dianggapnya melakukan hal yang menurutnya tidak seharusnya. Semua dinilai pada apa yang diyakininya, dan yang dianggapnya benar. Padahal mereka tidak tahu makna di balik menutup kedua telinganya. Banyak yang mengaku paling pancasilais, tapi perilakunya sedikit pun tidak menampakkan itu. Ukuran kebenaran itu yang ada di pikirannya, selainnya dianggap aneh, lucu yang patut ditertawakan. Dan para santri penghafal al-Qur'an, yang tengah membentengi diri dengan menutup telinga dari lantunan musik, itu pun jadi bahan candaan. Lagak memaksa orang lain yang beda dengannya dengan candaan dan bahkan hinaan, itu pastilah bukan sikap pancasilais. Justru itu sebaliknya, mereka tidak menghargai hak privacy warga lainnya yang punya pilihan tanpa merugikan pihak lain. Memangnya para santri hafiz Qur'an, saat menutup telinganya apa merugikan pihak lain, ya... Para santri itu tidak satu pun yang protes, dengan meminta agar musik dimatikan. Mereka hanya melakukan dengan menutup telinganya rapat-rapat dengan kedua tangannya. Viral Ramai-ramai Menutup Telinga Hari ini, Rabu (15 September), bermunculan video singkat semacam "perlawanan" atas sikap pelecehan terhadap para santri hafiz al-Qur'an. Setidaknya tiga video sejenis, yang sama-sama berpose menutup telinganya. Video pertama, seorang anak muda duduk di tepi kolam, sambil kedua tangannya menutup telinganya. Suara yang muncul pada video itu adalah suara Joko Widodo (Jokowi), tampaknya itu saat debat Capres 2019, dimana ia mengatakan, bahwa di kantongnya ada Rp 11 ribu trilyun... dan seterusnya. Dan memang itu tidak terbukti, dan jadi olok-olokan sepanjang sejarah. Jejak digital mustahil bisa dihapus. Lelaki remaja tadi menutup telinganya rapat-rapat agar suara pidato yang diperdengarkan itu tak didengarnya. Muncul pula lelaki remaja berpuluh jumlahnya duduk rapi di pelataran sebuah lapangan, lagi-lagi dengan kedua tangannya menutup kedua telinganya rapat-rapat dengan wajah mereka menunduk. Seperti video remaja duduk di tepi kolam, mereka menutup kedua telinganya dari suara Jokowi dengan Rp 11 ribu trilyunnya. Itulah simbol perlawanan publik atas janji-janji kosong seorang pemimpin. Dan itu diilhami para santri cilik hafiz al-Qur'an. Dan yang terakhir siang ini, muncul protes yang sama dari lelaki publik figur, dengan menutup kedua telinganya, itu dari rumahnya di kawasan Sentul, Bojong Koneng. Kawasan termasuk rumah yang ditinggalinya akan dirobohkan oleh pengembang PT Sentul City. Lelaki yang menutup telinganya itu siapa lagi jika bukan Bung Rocky Gerung. Ia menutup telinganya rapat-rapat dari suara Jokowi yang muncul dengan janji Rp 11 ribu trilyunnya. Bung Rocky Gerung meski sedang menantikan rumah yang ditinggalinya akan dirobohkan, ia tetap bisa melawan meski dengan candaan. Ia disomasi agar 7 × 24 jam mengosongkan rumahnya. Tidak merasa gelisah, tampak biasa-biasa saja. Mestinya ini masalah perdata, yang patut dibawa ke pengadilan. Tapi tampaknya PT Sentul City, mendapat backing dari kekuatan besar, itu jika dilihat dari komentar orang istana, Ali Mochtar Ngabalin, yang meminta PT Sentul City untuk gas pol secepatnya merobohkan rumah kediaman filsuf kritis itu. Jika demikian, ini lebih pada masalah politik ketimbang legalitas hak atas tanah. Bung Rocky Gerung masih bisa senda gurau dengan menutup telinganya, ia tidak ingin ketinggalan protes pada mereka yang nyinyir pada santri penghafal al-Qur'an, tapi juga mengirim isyarat, bahwa teror ingin merobohkan rumahnya itu tidak akan menyurutkan sikapnya untuk tetap kritis. Tuhan memberi jalan lewat cara-Nya, dan kali ini nyinyir pada para santri, itu bisa jadi media untuk memperolok janji pemimpin yang tak ditepati. Langkah Diaz memperolok para santri itu dibalas dengan kreativitas memperolok Presiden Jokowi. Diaz Hendropriyono dan kelompoknya yang mestinya patut disalahkan dengan balasan munculnya bermacam video menutup telinga, yang bisa diartikan, tanda tak sudi mendengar janji pemimpin tanpa bukti alias bohong itu. (*) *) Kolumnis
Rocky Gerung Meraung, Penguasa Limbung
Oleh: Yusuf Blegur Rocky Gerung dalam persoalan dengan PT Sentul City Tbk. Secara substansi menghadapi cara-cara yang bukan saja jauh dari akal sehat. Penuh kebencian, dendam dan kedzoliman kekuasaan yang tidak mampu menunjukkan sedikitpun sifat-sifat kepemimpinan yang humanis, adil dan beradab. Menggunakan aparat keamanan, sesama anak bangsa hingga korporasi dan pengusaha kakap. Selain faktor ekonomi tentunya, mereka terkadang ditempatkan untuk terus menciptakan dan memelihara konflik. Membuktikan hanya itu yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan setiap persoalan bangsa. Kritik yang harusnya dilihat sebagai upaya memperbaiki dan membangun pemerintahan yang bersih dan sehat. Dimata pemerintah selalu dilihat sebagai upaya mengganggu kepentingan dan menghancurkan kelanggengan kekuasaan. Sebagai seorang filsuf, tidak banyak yang mau keluar dari kedalaman ruang-ruang kontemplasi batin, psikologis dan pemikiran semata. Pengecualian salah satunya ada pada Rocky Gerung yang kuat dalam wilayah konseptual dan praksis. Tidak sekedar menguasai ilmu filsafat dan pendidikan, ia juga kritis dan konsen melakukan advokasi sosial. Selain mengambil sikap dan pemikirian yang oposisional terhadap rezim Jokowi. Rocky Gerung kerapkali menelanjangi distorsi pemerintahan, perilaku sakit dan menyimpang para pejabat. Seiring waktu Rocky Gerung berlimpah simpati dan empati dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Dilain sisi ia termasuk salah satu sosok yang paling dibenci oleh rezim Jokowi dan pasukan buzzernya di republik ini. Saking tidak bisa diatur dan ditaklukan oleh kekuasan seperti Imam Besar Habib Rizieq Syihab. Rocky Gerung kini mulai dijahili, target mulai ditetapkan dan dibidik oleh 'senjata' penguasa. Baik Habib Rizieq Syihab maupun Rocky Gerung, keduanya kini telah menjadi 'Enemy Of The State'. Tokoh-tokoh yang menjadi simbol perlawanan rakyat dan tentunya, menjadi korban represi dan kedzoliman penguasa seperti yang lainnya. Kasus kepemilikan dan penguasaan tanah bangunan antara Rocky Gerung dengan PT. Sentul City Tbk. Seperti menjadi triger bagi Rocky Gerung yang sering mengusik Jokowi dan pengekor kekuasaannya. Begitu juga bagi pemerintah, karena sudah dianggap mengusik, memprovokasi dan mengancam kepentingan kekuasaan. Maka perlu melakukan "shock therapy" untuk dosen UI yang narasinya sarat pencerahan. Penulis dalam hal ini tidak akan mengangkat persoalan teknis seputar masalah Rocky Gerung dan PT. Sentul City Tbk. Apalagi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah bangunan, PT Sentul City Tbk. juga berhadapan dengan banyak warga sekitarnya. Hampir 6000 warga dari ratusan KK berhadapan dengan PT. Sentul City Tbk. terkait persoalan yang sama. Sebagai contoh empiris soal kasus tanah. Penulis pernah melakukan pendampingan dan advokasi upaya penggusuran oleh sebuah hotel ternama pada seorang warga yang telah menggarap tanah fasum-fasos milik Kementerian PUPR untuk usaha produktif yang secara turun-temurun digeluti oleh keluarganya dibilangan Kota Bekasi. Pengusaha itu mengincar lahan bukan miliknya yang ada didepan lahan yang akan dibangun hotel. Secara sewenang-wenang dan represif, Hotel besar itu mencoba mencaplok lahan garapan yang sama sekali bukan haknya. Bahkan pengusaha yang hotelnya ada di beberapa kota itu, melakukan kapitalisasi upaya penggusuran dengan melibatkan preman, satpol PP, dan aparat keamanan lainnya dengan dalih penataan lingkungan dan taman kota. Dari salah satu pendampingan dan advokasi penulis pada kasus itu. Serta banyak lagi pengalaman penulis pada kasus yang sama terkait penggusuran, perampasan, dan penggelapan tanah yang umumnya dilakukan oleh mafia tanah berkedok pengusaha. Penulis menyadari dan sampai pada satu konklusi, bahwasanya sering terjadi, rakyat kehilangan hak dan kedaulatan atas tanah dan bangunan miliknya. Banyak faktor yang memicunya. Antara lain keawaman masyarakat, faktor ekonomi, lemahnya perlindungan birokrasi dan regulasi terhadap kepemilikan aset baik tanah maupun rumah milik warga maupun pemerintah. Namun dari beberapa sebab, faktor dominan yang menyebabkan kehilangan hak tanah bangunan masyarakat itu adalah permainan mafia tanah di Indonesia. Mereka cenderung bersekongkol dan atau atas nama perusahaan, memanfaatkan preman dan korupnya oknum institusi pemerintahan. Sehingga masalah yang menimpa Rocky Gerung ini menjadi menarik, penting dan strategis bagi upaya pemenuhan hak dan kedaulatan rakyat atas tanah dan bangunannya secara umum. Harus kita akui dalam soal itu pemerintah tak tinggal diam. Program Proyek Nasional (Prona), yang di era Jokowi berganti menjadi Program Tanah Sistematika Langsung (PTSL). Merupakan upaya mereduksi eksistensi mafia tanah, penertiban sertifikasi dan upaya pemasukan kas negara via pajak tanah bangunan. Namun sejauh ini masih jauh dari maksimal. Selain lebih banyak dimanfaatkan oleh borjuasi korporasi besar untuk meluaskan aset dan usahanya seperti perkebunan dan tambang di daerah. Program PTSL hanya membesarkan pengusaha kelas kakap yang membayar murah sertifikat hamparan tanah luasnya. Pemerintah justru melegalisasi aset tanah pengusaha berbasis konglomerasi. Hanya tanah-tanah kecil dan sedikit yang sertifikatnya menyentuh masyarakat kecil. Mirisnya program PTSL yang dibranding pemerintah dengan pembagian sertifikat gratis itu. Faktanya, masyarakat di beberapa daerah tetap menerima program sertifikat tanah itu berbayar, terlepas ada oknum birokrasi yang bermain. Mendesak Revolusi Agraria Kembali ke soal Rocky Gerung dan PT. Sentul City Tbk. yang didalamnya duduk pejabat pemerintahan atau mantan aparat birokrasi. Setidaknya duduk di komisaris atau direksi. Hal yang sama yang bisa ditemui bukan saja pada BUMN namun juga ada banyak korporasi swasta bonafid yang kapitalistik dan berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Dalam hal ini ada Basaria Panjaitan sosok perempuan mantan petinggi KPK dan Polri menjabat komisaris di PT. Sentul Tbk. Masalah Rocky Gerung bukan sekedar masalah tanah bangunan miliknya. Lebih dari itu, ia menjadi persoalan politik dan keadilan hukum baik bagi pribadi dan rakyat pada umumnya. Konflik Rocky Gerung dan PT. Sentul City merupakan polarisasi dari sikap rezim Jokowi yang anti kritik. Kekuasaan gagal menyalurkan ekspresi dan kontemplasi yang sehat dari dinamika demokrasi. Publik kebangetan sering melihat pembungkaman suara dan aspirasi yang dilakukan rezim. Bahkan Jokowi yang manis kata-katanya dan lembut bersahaja sikapnya. Tak mampu menyembunyikan tindakan politik yang dinilai khalayak kotor dan keji dari pemerintahannya. Sebagai pemimpin yang dianggap berpihak pada rakyat kecil, Jokowi malah terus membiarkan sindikasi birokrasi, politisi dan pengusaha hitam, membersihkan dan melenyapkan tuntas, hak dan suara rakyat. Pada akhirnya, publik hanya bisa melihat bahwasanya Masalah Rocky Gerung dengan PT. Sentul City merupakan bagian dari tradisi keangkuhan dan penindasan para pemilik modal yang bersekongkol dengan penguasa. Rakyat hanya bisa diam dan parah menerima, meski dengan perlawanan yang terhenti. Bagi rakyat hanya ada luka dalam dada. Amarah yang tersekat dan tangis yang tersembunyi. Untuk Rocky Gerung, tetaplah menjadi manusia yang manusiawi. Tetap bersuara tanpa atap, tetap kritis tanpa dinding pelindung. Berdiri tegak di atas tanah tanpa bangunan. Mengadu dan berdoa menembus langit berdialog dengan Tuhan. Sang pemilik sejati tanah, bumi dan langit dunia. Saatnya menanam benih-benih revolusi agraria. Menunggu menuai Kedaulatan rakyat atas tanah. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Human Luhur Berdikari.
BIN Menyusup Ke Taliban, Hacker China Menyusup Ke BIN
By Asyari Usman MENDENGAR berita server Badan Intelijen Negara (BIN) diretas oleh “hacker” China dari Mustang Panda Group, langsung teringat cerita tentang BIN menyusup ke Taliban. Apa iya bisa diretas? Bukankah BIN yang sebetulnya sangat lihai “meretas” sampai ke Taliban dan berbagai kelompok perlawanan di negara-negara lain? Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto awal bulan ini (1/9/2021) mengatakan bahwa penyusupan ke Taliban itu berhasil mencegah perang Afghanistan meluas ke Indonesia. Tentu saja ini merupakan kerja dan kinerja BIN yang sangat luar biasa. Sebab, tidak mudah menyusupi Taliban. Dinas-dinas rahasia negara besar tidak ada yang bisa bertahan di lingkungan Taliban. Rusia, hengkang. Amerika Serikat (AS), angkat kaki. Inggris dan Prancis, tak pernah bisa. Hanya BIN yang mampu melancarkan misi berat menginfiltrasi (“meretas”) Taliban. Pantas mendapatkan apresisasi. Sayangnya, legenda penyusupan ke Taliban itu sekarang ternoda akibat pembobolan server BIN oleh “hacker” China. Kok bisa? Bagaimana mungkin BIN yang terkenal piawai menyusup ke banyak kelompok perlawanan, diretas oleh hacker China? Sangat tak masuk akal. Dan, barangkali, karena tak masuk akal itulah kemudian Pak Wawan membantah server BIN diretas. Kelihatannya beliau tak ikhlas kalau disebut ada hacker China yang menyusup ke BIN. “Hingga saat ini, server BIN masih dalam kondisi aman terkendali dan tidak terjadi ‘hack’ sebagaimana isu yang beredar bahwa server BIN diretas hacker asal China,” ujar Wawan seperti ditulis oleh sejumlah media online. Deputi VII ini ingin meyakinkan publik bahwa infrastruktur digital BIN sangat tangguh. Jadi, kalau tempo hari Anda mendengar berita tentang server Departemen Pertahanan AS, Departemen Luar Negeri AS, Departemen Keuangan AS, Departemen Perdagangan AS, dll, diretas oleh para hacker asing, berarti ketahanan siber di Amerika sangat lemah. Kalah kuat dengan server BIN yang tetap aman terkendali seperti kata Pak Wawan Purwanto. Bantahan Pak Wawan tentang hacker China membobol server BIN, patut dipercayai sebagai upaya normatif untuk menjaga gengsi. Namun, yang dipahami publik hari ini adalah “BIN menyusup ke Taliban, hacker China Menyusup ke BIN”.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Dalam Kasus Sentul City VS Rocky Gerung: Mafia Tanah dan Hukum Akan Bermain
Oleh Tjahja Gunawan KASUS sengketa tanah antara PT Sentul City Tbk dengan Rocky Gerung ibarat fenomena gunung es. Di tempat lain, sudah banyak terjadi sengketa antara pengembang dengan rakyat biasa. Dalam setiap kasus tersebut, rakyat selalu dikalahkan pihak korporasi karena perusahaan mampu menyelesaikan setiap sengketa tanah dengan kekuatan uang yang dimilikimya. Dalam menyelesaikan setiap kasus sengketa lahan, sejumlah perusahaan pengembang besar, bahkan bisa "membeli" oknum pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian menyogok oknum aparat di kepolisian, kejaksaan hingga oknum pejabat di pemda dan pejabat desa. "Kerja mereka sudah sistematis. Pembagian 'kue' nya sudah dipersiapkan dengan rapih hingga kasusnya tuntas. Sehingga kalau ada pejabat yang berusaha idealis menegakan aturan di bidang pertanahan kerap dianggap sebagai ganjalan yang harus disingkirkan," kata seorang pejabat senior di BPN Pusat dalam perbincangan dengan penulis akhir pekan lalu. Menurut pejabat tersebut, kasus yang dialami Rocky Gerung dengan PT Sentul City juga banyak terjadi di tempat lain yang melibatkan rakyat biasa. Namun jarang terekspose media dan rakyat yang bersengketa dengan pengembang besar itu selalu dikalahkan. Lalu pejabat senior BPN ini memberi contoh kasus gurunya yang berperkara dengan pengembang besar yang membangun kawasan perumahan menengah atas di daerah perbatasan Jakarta dengan Kota Tangerang Selatan. Ujung sengketa tersebut, guru tersebut kalah dan harus rela kehilangan tanahnya seluas 6.000 M2. Jika oknum pejabat dan aparat yang terkait dengan masalah pertanahan sudah bisa dikuasai, pengembang besar seperti Sentul City bisa melakukan langkah apapun untuk menguasai lahan yang dikehendakinya termasuk menggusur lahan yang telah dikuasai penduduk di daerah Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun demikian, meskipun saat ini alat berat becho sudah nongkrong tidak jauh dari kediaman Rocky Gerung, tapi pihak Sentul City belum berani menggusur rumah milik tokoh oposisi ini. Padahal, dalam surat somasi kedua yang dilayangkan awal Agustus 2021, pihak Sentul City telah memberi batas waktu 7X24 jam kepada Rocky Gerung untuk mengosongkan dan membongkar sendiri rumahmya. "Kami sudah memberi jawaban atas surat somasi yang dilayangkan PT Sentul City, " kata Haris Azhar, pengacara Rocky Gerung dalam dialog yang ditayangkan Channel YouTube Refly Harun. Walaupun surat tanah yang dimiliki Rocky Gerung baru berupa akte jual beli dengan penduduk penggarap, Haris Azhar menegaskan tidak berarti dasar hukumnya lemah. Rocky Gerung sudah melalukan transaksi jual beli secara sah dan menguasai secara fisik tanahnya seluas 800 M² sejak tahun 2009. Tidak hanya itu, Rocky Gerung juga telah menjaga keseimbangan lingkungan di lahan yang dikuasainya itu. Dia sengaja menanam berbagai jenis pohon dari semula tingginya 20 senti sekarang sudah 20 meter. Rocky juga telah membangun rumahnya dengan tetap menjaga kontur tanah. Walaupun misalnya nanti kasus sengketa tanah di Sentul City ini dibawa ke pengadilan, tidak menjamin warga yang telah lama tinggal dan menggarap lahan di sana bisa memenangkan perkara tersebut. Sebab mafia tanah dan mafia hukum, dipastikan akan ikut bermain dan berkolusi dengan Sentul City sebagai pemilik modal. Yang bersengketa dengan Sentul City, ternyata tidak hanya Rocky Gerung. Tapi juga ada sebanyak 90 keluarga atau 6.000 orang lainnya. Penduduk di Desa Bojong Koneng tersebut diancam digusur Sentul City. Jika tanah yang sekarang ditempati Rocky Gerung dan penduduk lainnya digusur semuanya, akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum pertanahan di negeri ini. Bukan mustahil pula kasus ini bisa memantik terjadinya revolusi sosial di Indonesia. Kita lihat saja nanti. *** Penilis wartawan senior FNN.
Istiqlal Destinasi Wisata Baru
By M Rizal Fadillah MASJID itu tempat sujud, beribadah khusyu untuk menikmati dzikrullah. Suasana yang diciptakan harus menunjang kekhusyuan shalat dan dzikrullah tersebut. Masjid besar atau kecil berorientasi pada fungsi utama sebagai tempat ibadah. Kegiatan lain yang dilakukan tidak boleh keluar dari makna ibadah tersebut. Masjid Istiqlal yang berada di ibukota negara dan menjadi masjid terbesar kebanggaan umat Islam tidak terkecuali. Asesori lingkungan harus mendukung kekhusyuan bukan semata bagus atau artistik. Perbaikan perbaikan merupakan hal yang wajar. Demi memaksimalkan fungsi peribadahan tersebut. Ada hal menarik kini pada Masjid Istiqlal ini yaitu pertama dibuat lorong yang menyambungkan jalan ke Gereja Katedral. Disebut lorong silaturahmi. Kedua, lampu interior unik menyerupai hall pertemuan atau diskotik. Konon pencahayaan dengan sistem aplikasi. Canggih dan dapat diunggulkan. Dipasangi 300 titik lampu utama dan 3300 titik lampu ambiens. Lampu menggunakan LED red green blue amber white (RGBAW). Ribuan lampu diberikan IP address yang masing masing mengendalikan 20 lampu. Settingan diatur melalui aplikasi Pharos dari smartphone yang dipegang oleh pengelola Masjid. Keunikan tidak boleh membuat siapapun termasuk jama'ah datang ke Masjid untuk berwisata. Bukan menikmati ibadah di Rumah Allah. Hanya heritage atau monumen nasional yang kebetulan berfungsi sebagai tempat ibadah. Apalagi hanya mengagumi kedap kedip lampu warna warni. Apa kurang besar dan megahnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ? Akan tetapi orang datang ke sana untuk beribadah merebut jaminan Allah, bahwa beribadah di Masjid Nabawi seribu kali nilainya dibanding Masjid selainnya. Demikian juga dengan Masjid Al Haram yang diganjar pahala seratus ribu kali. Artinya, jama'ah datang untuk mendapat pahala besar dari Allah. Bukan berwisata dan sekedar untuk mengagumi kemegahan ekterior dan interior Masjid. Lorong silaturahmi tidak memiliki guna signifikan terkait fungsi Masjid (maupun Gereja) karenanya sebenarnya tidak dibutuhkan. Begitu juga dengan sistem pencahayaan Masjid yang seperti hall pertemuan atau ruang diskotik. Keduanya hanya akan membawa Masjid Istiqlal sebagai destinasi wisata. Bukan tempat ibadah utama. Ada benarnya bahwa Masjid bukan semata pusat ibadah tetapi juga pusat kebudayaan, akan tetapi kebudayaan disini tidak harus dengan memaksakan diri untuk beradaptasi pada nilai kemodernan hingga perlu kelap-kelip lampu. Kembalikan pada fungsi pemakmuran Masjid sebagaimana aturan Al Qur'an yaitu untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, shalat dan berzakat, serta berani dalam menegakkan kebenaran ilahi, hanya takut kepada Allah. Bukan moderasi atau Wasathiyah dalam makna plintat-plintut khas Munafiqun. Bila Masjid Istiqlal dimaksudkan untuk semata kemegahan atau kebanggaan dunia, maka esok mungkin ada pihak yang akan memfatwakan haram untuk sholat di Masjid Istiqlal. Meski tentu fatwa ini tidak berpengaruh besar, akan tetapi adanya hal demikian telah membuat cacat keberadaan Masjid yang direnovasi dengan biaya mahal tersebut. Semoga Masjid Istiqlal itu adalah tempat untuk beribadah bukan untuk berwisata sekalian berjalan-jalan ke Gereja. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.