OPINI
Amarah Risma: Akibat Lemah Koordinasi dengan Pemprov!
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Amarah Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang videonya viral di berbagai media, Jum’at, 29 Mei 2010, itu seharusnya tak perlu ditampakkan di muka umum. Dia bisa saja cari tempat lain, aman dari sorotan dan rekaman kamera wartawan. Sebab, kemarahan terkait bantuan 2 unit mobil Polymerase Chain Reaction (PCR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang, konon, diserobot Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim itu bisa disalah-artikan warga. Terutama warga Surabaya yang die hard pada Risma. Apalagi, tudingan Risma itu ditujukan kepada GTPP Covid-19 Jatim yang berada di bawah kendali Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Hal ini juga bisa memancing reaksi Khofifah. Risma berbicara dengan nada keras. Risma mengamuk karena dua mobil PCR bantuan dari BNPB untuk Surabaya justru diserobot Gugus Tugas (Gugas) Covid-19 Jatim dan dialihkan ke daerah lain. Dalam video berdurasi 52 detik itu, Risma tampak sedang duduk menelpon seseorang dari dalam sebuah tenda, Jumat 29 Mei 2020. Mengenakan rompi hitam dan kaos merah dan berjilbab merah, Risma duduk dan dikelilingi beberapa anak buahnya. Melansir Vivanews.co.id, Jumat (29 Mei 2020 | 16:47 WIB), Risma terlihat betul-betul marah dengan pengalihan dua mobil BNPB untuk warga Surabaya yang dialihkan ke daerah lain itu. Tidak jelas dengan siapa ia berbicara di telepon genggam. Mengetahui bahwa 2 mobil PCR permintaannya diserobot Gugas Covid-19 Jatim, Risma pun melaporkan langsung pada Kepala BNPB Doni Monardo, pihak yang dimintai bantuan secara langsung oleh Risma. “Dapat sms, dapat WA-nya pak Joni, Kohar. Kalau itu untuk Surabaya. Opo opoan (Apa-apaan) gitu lo pak, kalau mau boikot jangan gitu pak caranya,” ungkap Risma dengan nada emosional dalam percakapan di telepon genggam itu. “Saya akan ngomong ini ke semua orang. Pak, saya ndak terima lo pak. Betul saya ndak terima pak. Saya dibilang ndak bisa kerja. Siapa yang ndak bisa kerja sekarang,” kata Risma berang. Yang sangat menarik perhatian tentunya saat Risma juga dengan lantang menyebut dua nama petinggi PDIP yang kini menjabat di pemerintahan, pusat yakni Puan Maharani (Ketua DPR-RI) dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet). “Kalau mau ngawur nyerobot gitu. Siapa yang ndak bisa kerja. Boleh dicek ke Pak Pramono Anung. Boleh ditanya ke Mbak Puan,” tegas Risma. Kepada wartawan, Risma membeberkan bukti chatting dirinya dengan Kepala BNPB Doni Monardo soal permintaan bantuan mobil PCR secara khusus untuk warga Surabaya. “Teman-teman lihat sendiri kan, ini bukti permohonan saya dengan pak Doni, jadi ini saya sendiri yang memohon kepada beliau. Kasihan pasien-pasien yang sudah menunggu,” kata Risma. Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Febria Rachmanita atau Fenny menjelaskan, sebetulnya pada Kamis kemarin, 28 Mei 2020, Surabaya sudah akan dibantu mobil laboratorium itu. Awalnya disebut akan langsung dipergunakan untuk pasien yang menjalani karantina di Asrama Haji Surabaya di Sukolilo dan Dupak Masigit yang di situ ada warga Krembangan Selatan. “Jadi, bantuan dari BNPB itu dua unit mobil laboratorium dan sudah kami tentukan titik-titiknya selama mobil itu berada lima hari di Kota Surabaya. Masing-masing titik itu kami siapkan 200 orang untuk dilakukan tes swab,” ungkapnya. Menurut Fenny, mereka itu yang belum dites swab dan waktunya swab ulang, “supaya cepat selesai penanganannya,” katanya kepada wartawan. Siapa yang bilang kalau 2 mobil dari BNPB itu yang mengajukan Pemkot Surabaya? Konon, mobil PCR itu realisasi pada, Rabu, 27 Mei 2020 atas pengajuan Pemprov Jatim pada Senin, 11 Mei 2020. Pemprov Jatim memang sedang memutar kerja dua unit Mobil mesin PCR dari Pemerintah Pusat melalui BNPB ke sejumlah daerah. Satu unit mobil mesin PCR bernopol B 7190 TDB dari BNPB, itu diserahterimakan BNPB pada Gugus Kuratif Covid-19 ke Pemprov Jatim di halaman Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Pemprov Jatim, Jl. Indrapura No. 17 Surabaya, Rabu (27/5/2020) siang. Sedangkan, satu unit mobil mesin PCR lainnya diterima Kamis (28/5/2020). Usai diserah- terimakan, dua unit Mobil Mesin PCR tersebut langsung dioperasionalkan di Asrama Haji Surabaya serta RSUD Sidoarjo. Dan mobil mesin PCR juga akan difungsikan sebagai mobile laboratorium untuk daerah-daerah yang membutuhkan di Jatim. Surabaya dan Sidoarjo mendapat layanan pertama. Kemudian, kedua mobil itu akan melayani masyarakat Lamongan dan Tulungagung. Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasihnya kepada BNPB yang terus mendukung Jatim untuk melakukan percepatan-percepatan dalam penanganan Covid-19. “Alhamdulilah, kami kembali mendapat bantuan dari BNPB, berupa dua unit mobil mesin PCR. Bantuan ini penting, karena saat ini kebutuhan mesin PCR test untuk swab memang yang paling dibutuhkan karena validitasnya paling tinggi,” ujar Khofifah, seperti dilansir Duta.co, Kamis (29/5/2020). Menurut politisi PAN Mila Machmudah Djamhari, kemarahan Risma itu justru menunjukkan arogansi dia yang tidak tunduk pada birokrasi. Sah-sah saja bila dia berkomunikasi langsung dengan BNPB atau pun Presiden. “Tetapi untuk koordinasi tetap ada aturannya. Sudah seharusnya Risma berkoordinasi dengan Gubernur terkait kebutuhan penanganan kasus Covid-19 di Surabaya. Bila Risma langsung koordinasi dengan Pusat mana Provinsi mengetahui rencana kerja Surabaya,” tegasnya. Kota dan Kabupaten lain selalu berkoordinasi sehingga Provinsi mengetahui kebutuhan dan rencana kerja mereka. “Salah besar bila Risma menuduh Provinsi memboikot kerja Risma karena Surabaya tidak berkoordinasi dengan Provinsi,” tegas Mila. “Risma tidak berhenti playing victim. Arogansi dia, ketidakpatuhan dia berkoordinasi dengan Pemprov sudah menyebabkan berkembang pesat penularan covid-19 di Surabaya,” lanjutnya. Mila mencontohkan, Malang Raya dengan kasus awal yang kurang lebih sama dengan Surabaya, ternyata berhasil mengendalikan perkembangan kasus Covid-19. “Bahwa benar kasus di Surabaya cukup tinggi karena banyak dilakukan test. Tapi yang perlu diingat, salah satu penyebab dilakukan ribuan test di Kota Surabaya karena kegagalan Risma mengendalikan kasus di PT HM Sampoerna yang dirahasiakannya,” ungkap Mila. Menurut Mila, salah besar melihat 2 emak itu sebagai sebuah persaingan. Ini hanya masalah ada yang tidak mau diatur. Khofifah sudah menjadi Menteri ketika Risma masih kepala Seksi di Pemkot Surabaya. Khofifah memiliki massa lebih besar dari Risma. Khofifah menjabat Ketua Umum Muslimat se-Indonesia. Khofifah pun bukan hanya memiliki back up politik yang cukup kuat tetapi juga back up ulama. “Secara kapasitas dan kredibilitas Khofifah juga tidak diragukan. Kemampuan komunikasi dan pengendalian emosi sudah sangat jelas Khofifah juaranya,” ungkap Mila. Menurutnya, Risma sepertinya memang bakal sering ribut gara-gara mispersepsi. Ternyata, mobil PCR dari Badan Intelijen Negara (BIN) itu bukan diberikan pada Pemkot Surabaya, teapi BIN yang menyelenggarakan kegiata tes Covid-19. “Jadi kelar giat mobil akan dibawa kembali oleh BIN. Rencananya BIN akan melakukan tes Covid-19 massal selama 4 hari di Surabaya,” ungkap Mila. Giat BIN ini bukan hanya rapid test saja, tapi juga PCR dengan menggunakan peralatan dari Korea Selatan yang paling lama 2,5 jam hasilnya sudah diketahui. Jadi, yang test tidak perlu harus menunggu di hotel 3 hari. Sehari juga kelar. Pelibatan BIN dalam penanganan Covid-19 ini dinilai Mila bagus. Jadi yang terkonfirmasi positif akan dilakukan contact tracing pada yang bersangkutan. Perselisihan antara Risma dengan Khofifah ini tidak akan melahirkan pemenang. Yang terjadi justru bakal melahirkan tumpukan pasien Covid-19 di Surabaya. Risma dan Khofifah jangan larut berselisih. Karena itulah yang diharapkan para petualang politik. Mereka sukses mengadu-domba kedua Srikandi Jatim tersebut. Penulis Wartawan Senior
Diskusi Tentang Memecat Presiden Itu Bukan Makar
By M. Rizal Fadillah Jakarta FNN – Ahad (31/05). Agenda seminar atau diskusi online bertema "Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" yang diselenggarakan mahasiswa UGM menjadi gonjang-ganjing. Reaksi mulai dari pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut makar hingga teror yang terjadi pada Panitia maupun Narasumber Prof. DR. Ni'matul Huda, SH M. Hum dari Universitas Islam Indonesia (UII). Kutukan, kecaman dan marah terhadap teror tersebut datang dari mana-mana. Pernyataan sikap Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN), Asosiasi FilsafatHukum Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, dan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia telah menyatakan "Mengutuk Keras Tindakan Teror Terhadap Insan Akademik & Penyelenggaraan Diskusi Di Jogyakarta". Kajian akademik soal pemecatan Presiden bukan hal yang tabu. Apalagi terlarang termasuk di masa pandemik. Sepanjang aturan Konstitusi mengatur persoalan pemecatan Presiden, maka kajian tersebut menjadi sah sah saja. Karena hal itu merupakan bagian dari "enlightenment" dalam dunia akademik. Jangankan di lingkungan akademik, di masyarakat pun hal yang wajar. Adanya diskursus soal pemecatan Presiden bukan barang haram. Toh itu adalah bagian dari sistem ketatanegaraan kita. Sejarahpun pernah mencatat soal terjadinya pemecatan terhadap Presiden. Yang tidak boleh adalah menghentikan memberhentikan Presiden dengan paksa oleh kelompok masyarakat. Jika disalurkan melalui DPR misalnya, lalu DPR membuat keputusan tentang pemecatan Presiden. Setelah diuji di Mahkamah Konstitusi, maka desakan agar Presiden dipecat itu sah sah saja. Konstitusi kita melindungi rakyat untuk berbicara tentang soal itu. Pasal 7A UUD 1945 dengan tegas mengatur baik syarat maupun prosedur pemecatan Presiden. Karenanya sangat konstitusional. Mereka yang melakukan simplifikasi dengan menggunkan bahasa makar, apalagi melakukan terror, jelas nyata-nyata merupakan perilaku menyimpang. Prilaku itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Aparat penegak hukum harus mengejar dan menangkap pelaku teror tersebut. Mereka harus diproses secara hukum untuk pertanggungjawabkan perbuatan terornya. Apalagi mencatut nama-nama ormas Islam segala. Pelaku kriminal bergaya adu domba PKI harus dihukum berat. Sungguh sangat wajar pembelaan masyarakat akademik atas terjadinya teror dan kebodohan ilmiah ini. Jangankan sekedar diskusi, pemecatan sebenarnya Presiden juga adalah sah. Sepanjang dilakukan oleh DPR diproses MK dan ditetapkan MPR. Jadi tidak ada yang harus dimasalahkan atau dikasuskan. Bila memang Presiden nyata-nyata melakukan penghianatan kepada ideologi negara. Juga melakukan kejahatan berat, serta perbuatan tercela, UUD 1945, maka Presiden bisa untuk dipecat. Gerakan moral kampus memang ditunggu publik. Rakyat butuh "guidance" dalam menghadapi iklim politik yang dirasakan semakin membahayakan stabilitas nergara. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, rong-rongan terhadap ideologi negara, hingga penunggangan pandemi Covid 19 tidak boleh dibiarkan. Selain itu, ada masalah lain. Masuk TKA China, naiknya iuran BPJS sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak turunnya harga jual BBM di tengah kesulitan rakyat akibat pandemi Covid 19. Mereka para pemanfaat dan penikmat kekuasan mesti diingatkan dan diluruskan. Rakyat tidak boleh sampai dipinggirkan dan ditindas, apalagi diperbudak. Gerakan kemerdekaan di masa penjajahan dulu dimotori oleh kaum intelektual. Perubahan sosial dan politik diawali oleh keresahan lapisan strategis ini. Kini pernyataan soal makar atau tindakan teror ke lingkungan akademik harus dilawan dan diprotes keras. Kampus memiliki kebebasan akademik yang dilindungi oleh Undang Undang dan Konstitusi. Sepanjang sesuai dengan koridor aturan hukum ketatanegaraan, maka diskusi terbuka mapun tertutup tentang memecat Presiden itu bukanlah makar. Sangat sangat dan sangat konstitusional ! Penulis adalah Alumnus Fak. Hukum UNPAD Jurusan Hukum Tata Negara.
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan
By Tony Rosyid Jakarta FNN – Ahad (31/05). Ekonomi dunia collaps. Termasuk Indonesia. Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi kondisi ini juga dirasakan oleh semua daerah. Pajak sebagai andalan pendapatan, turun sangat drastis. Wisata, restoran, tambang, properti, dan hampir semua bisnis ambruk. Otomatis, nggak ada pembayaran pajak. Anggaran negara jebol. Begitu juga anggaran daerah. Covid-19 memporakporandakan semuanya. Tak terkecuali DKI. APBD yang semalu Rp. 87,9 triliun, tekor menjadi hanya tingga Rp. 47,2 triliun. Gara-gara corona. Minimnya pemasukan, berakibat Gubernur DKI tagih Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kementerian Keuangan. Sudah seharusnya begitu. Namanya juga hutang, mesti ditagih. Apalagi, DKI lagi butuh. Untuk KJP. Untuk bansos. Untuk atasi covid-19. Untuk selamatkan nyawa dan dampak ekonomi warga DKI. Menteri keuangan berkelit. Sejumlah menteri ikutan jadi tim penyerang. Nama BPK diseret-seret. Tak terima dilibatkan dalam DBH DKI, BPK berteriak. Ape urusannya sama gue? Kira-kira seperti itu kalau pinjam bahasa gaul betawi. Akhirnya, dibayar separo. Penagihan sukses. Sisanya? Nanti dicicil. Maklum, negara dalam keadaan susah. Harus saling memahami. Mau nyicil aja muter kesana kemari. Gerutu warga DKI. Hus, sabar. Nggak usah dilanjutin komennya. Sudah susah bayar utang, nggak usah dikasih komen macem-macem. Kasihan. Jangan tambah beban orang yang lagi sulit. Do’ain aja. Ini aja sudah lumayan. Mau nyicil. Ada i'tikat baik. Niat bayar hutang. Anies lega, meski harus terima bullyan dulu sebelum dibayar. Selama itu dilakukan demi rakyat, bullyan serasa lezat. Saatnya kencangkan sabuk anggaran. Pangkas pengeluaran yang tidak terlalu mendesak. Sortir sana-sini, prioritaskan kegiatan yang urgent. Tentu, kebutuhan untuk rakyat harus paling utama. Ini prinsip yang selama ini jadi pegangan gubernur DKI. Mengatasi covid-19, baik untuk anggaran kesehatan, maupun untuk tangani dampak ekonominya, butuh dana cukup besar. Yang jadi persoalan sesungguhnya bukan berapa besar kebutuhannya. Tapi persoalannya justru pada minimnya pemasukan. Pajak jauh merosot. Di DKI, pendapatan pajak yang semula Rp.50,17 triliun, turun jadi Rp. 22,5 triliun. Tinggal 45 persen saja. Sebab, dunia usaha sekarat. Tapi, lagi-lagi, demi selamatkan nyawa rakyat, demi ketahanan ekonomi rakyat, tak ada alasan untuk tidak melindungi rakyat. Baik ketahanan pangannya, terutama nyawanya. Meski anggaran terbatas, tak ada pegawai honorer DKI yang di-PHK. Sebanyak 120.000 pegawai PJLP dipertahankan. Ini tanggung jawab pemprov DKI untuk tetap membuka lapangan kerja. Dana bansos yang semula 188 M, dinaikkan jadi 5 T. Dengan penduduk paling sedikit di pulau Jawa, dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten, tapi anggaran DKI paling besar. Belum ditambah operasi Baznas DKI yang membantu program bantuan sosial dengan anggaran ratusan miliar. Hingga satu waktu, sampailah Anies pada satu titik dilematis. Ada dana Rp. 2 tiliun. Ini mau dialokasikan untuk bansos bagi 1,2 juta warga prasejahtera, atau untuk "Tunjangan Kinerja Daerah" (TKD) pegawai DKI. Sangat dilematis. Pegawai tentu ingin TKD-nya dibayar penuh. Kalau kepotong, bini bisa ngamuk. Terutama bini simpanan. Emang ada? Kalau ada, lu juga nggak bakal tahu. Namanya juga simpanan. Anak-anak rentan protes, karena uang jajannya berkurang. Rencana beli ini-itu bisa batal. Potong "TKD" pegawai, berpotensi melahirkan kekecewaan. Semangat kerja bisa kendor. Tapi, mosok sih mau korbankan warga DKI dengan memotong anggaran bansos untuk 1,2 juta warga prasejahtera? Bagaimana menurut para pegawai? Kalau bisa, "TKD" jangan dipotong. Kalau dipotong, ya jangan banyak-banyak. Artinya, pegawai merekomendasikan potong juga jatah untuk bansos. Bagi-bagilah... katanya. Hadapi rekomendasi ini, Anies tersenyum. Lalu dengan lirih gubernur DKI ini bicara: "diantara kedua pihak yaitu pegawai dan 1,2 juta warga prasejahtera, mana yang lebih membutuhkan? Pegawai? Atau 1,2 juta warga prasejahtera itu?" Para pegawai, terutama elit strukturalnya, terdiam. "ini soal moral", lanjut Anies. Suara lirih Anies rupanya menyentuh hati anak buahnya. Akhirnya, pegawai pun sepakat untuk diberikan hanya 50 persen TKD-nya. Dan 1,2 juta warga prasejahtera DKI terima bansos. "Utuh" . Tidak ada pemotongan. Ini hanya soal kepekaan, social morality dan seni bagaimana memimpin. Menghargai dan tetap mengedepankan dialog. Meski dengan anak buah. Dan rakyat, terutama penerima bansos, harus memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai Pemprov DKI. Mereka rela dipotong 50 persen TKD-nya untuk bansos. Ternyata, bukan hanya dokter dan tenaga medis yang layak disebut pahlawan di masa pandemi covid-19 saat ini. Tapi, gelar pahlawan pantas juga disematkan kepada para pegawai Pemprov DKI. Kalian TOP. Pakai huruf kapital semua. Meski dipotong 50 persen, TKD pegawai DKI masih tergolong besar. Kira-kira, sama besarnya dengan take homepay pegawai kementerian yang tidak dipotong. Emang nggak dipotong? Jangan nyindir ah. Tidak hanya soal bagaimana mengamankan bansos. Anies juga keluarkan Pergub No 47 terkait kebijakan PSBB. Mewajibkan kepada siapapun yang keluar masuk DKI untuk mengurus SIKM. Diantaranya rapid test. Untuk apa? Memastikan bahwa warga DKI yang selama ini "stay at home" tidak tertular oleh hilir mudik para pemudik. Anies tak ingin khianati warga DKI yang 60 persen mengkarantina diri di rumah. Tak ingin khianati warga yang nahan diri untuk tidak shalat jumatan, dan mengosongkan tempat ibadah untuk sementara waktu. Tidak mau khianati pedagang Tanah Abang, Tamrin City, dan pemilik mall yang tutup. Karena itu, siapapun tanpa kecuali, masuk Jakarta harus ada SIKM. Lalu lalang di Jakarta harus pakai masker. Kalau gak? Denda 250 ribu. Kurang tegas? Untuk tegas, nggak perlu gebrak meja atau caci maki bro. Lebay! Sayang mulut! Anies juga hadapi berbagai tekanan yang memintanya untuk buka mall, tempat wisata dan sarana bisnis lainnya. Tolak! Sebab, data para ahli menyimpulkan bahwa wabah belum berakhir. Bahaya! Nyawa warga DKI itu yang utama. Meski ekonomi tetap penting. Nah, untuk hadapi situasi dilematis, bahkan genting, perlu seorang pemimpin yang tidak saja bijak dan lurus, tapi berani pasang badan demi rakyatnya. Anies telah menunjukkan itu. Hasil survei, 80, 70 persen warga DKI puas dengan kinerja Anies. Beruntunglah warga DKI. Dan kebetulan, saya bukan warga DKI. Apa urusannya? Hehe Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Proses Seleksi Cacat Hukum, Menghasilkan Dirut TVRI Otak Mesum
By Tjahja Gunawan Jakarta FNN – Ahad (31/05). Begitu Iman Brotoseno diumumkan sebagai Direktur Utama Pengganti Antar Waktu TVRI periode 2020-2022, seketika itu pula jejak digital mantan kontributor Majalah Playboy ini dibongkar netizen. Sehingga hastag #BoikotTVRI menjadi trending topic di linimasa Twitter. Beberapa pengguna akun Twitter mempersoalkan kicauan Iman Brotoseno melalui akun tweeternya @imanbr, soal topik 'bokep' yang ditulis beberapa tahun silam. Pada saat ditetapkan sebagai Dirut TVRI tanggal 27 Mei 2020, Iman Brotoseno langsung merespons warganet yang mempersoalkan rekam jejak digitalnya. Iman mengaku tak pernah menutupi identitasnya. Iman juga mengakui rekam jejaknya di majalah dewasa Playboy Indonesia. Dia juga mengakui beberapa cuitan bernada pornografi yang diperdebatkan pengguna Twitter. Tidak hanya itu, tahun 2012, Iman Brotoseno melalui blogspotnya juga pernah menulis artikel yang menyudutkan Umat Islam dengan menyebut "Islam Sontoloyo". Tulisan beliau bisa dicek di tautan ini: http://blog.imanbrotoseno.com/lagi-islam-sontoloyo/. Hilmi Firdausi, salah satu netizen, melalui akun tweeternya @Hilmi28 menulis: Bangsa ini sedang krisis akhlak. Kita butuh pejabat-pejabat publik yang menjadi teladan untuk rakyat. Tidak adakah orang lain yang lebih pantas? Di bawah Helmi Yajya, TVRI naik daun. Jangan sampai sekarang malah ditinggal pemirsa. Apalagi sedang ramai Tahar #BoikotTVRI. Mohon para wakil rakyat bersuara. Dari sisi moral dan akhlak, perilaku Dirut TVRI yang baru ini memang bermasalah. TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), sangat berbahaya jika diurus oleh orang yang mempunyai cacat moral karena dikhawatirkan akan mempengaruhi konten dan program-program TVRI. Apalagi TVRI dan Kemendikbud belum lama ini telah menjalin kerjasama program "Belajar dari Rumah". Kerjasama ini dilakukan untuk membantu siswa yang memiliki keterbatasan akses internet karena soal ekonomi atau letak geografis. "Program Belajar dari Rumah merupakan bentuk upaya Kemendikbud membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan masyarakat di masa darurat Covid-19," ujar Mendikbud Nadiem Makarim, pada telekonferensi Peluncuran Program Belajar dari Rumah di Jakarta, Kamis 9 April 2020. Pernyataaan tersebut, saya kutip dari Kompascom. Kekhawatiran acara TVRI akan mempengaruhi anak-anak sekolah juga diungkapkan seorang ibu rumah tangga yang juga founder dan CEO Halal Corner, Ny Aisha Maharani. Melalui akun Facebooknya dia menulis: "Kadang ada tugas sekolah anak-anak nonton TVRI bagian pendidikan. Tapi kalau dirutnya yang baru begitu, khawatir juga". Harus dibatalkan Ternyata Dirut TVRI yang baru ini bukan hanya bermasalah secara moral, tetapi juga bermasalah secara legal. Proses seleksi Dirut TVRI ini cacat hukum. Berdasarkan pengamatan di berbagai pemberitaan media, saya harus katakan bahwa proses seleksi Dirut PAW TVRI cacat hukum. Oleh karena itu penetapan dan pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut PAW TVRI periode 2020-2022, harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan. Mengapa ini bisa terjadi ? Bagaimana sih sebenarnya duduk perkaranya ? Pertama, proses seleksi yang dilakukan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Proses seleksi Dirut PAW TVRI telah menabrak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak hanya itu, Dewas TVRI juga dinilai telah melanggar etika komunikasi dengan DPR RI selaku mitra kerjanya. Bahkan, tanggal 13 Mei 2020 lalu, Komisi I DPR-RI sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi pemberhentian terhadap Ketua Dewas TVRI Arief Hidayat Thamrin sambil mengevaluasi kinerja anggota dewas TVRI lainnya. Sebelum ada surat rekomendasi pencopotan Ketua Dewas TVRI dari Komisi I DPR, rupanya Ketua Dewas sudah memberhentikan tiga Direktur TVRI. Yakni Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra, Direktur Keuangan TVRI Isnan Rahmanto dan Direktur Umum Tumpak Pasaribu. Seperti diberitakan portal berita Kontan, Charles Honoris, anggota Komisi I DPR dari F-PDI Perjuangan, mengatakan dengan diterbitkannya pemecatan definitif terhadap tiga direksi TVRI non-aktif, maka Dewas kembali melanggar kesimpulan rapat dengan Komisi I DPR. Dalam hal ini, kata Charles Honoris, Dewas TVRI telah melanggar UU temtang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan melecehkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal senada disampaikan Ketua Komite Penyelemat TVRI, Agil Samal. "Sikap (Dewas TVRI) ini dapat diartikan telah melecehkan lembaga legislasi yang selama ini menaungi dan memilih dewan pengawas," kata Agil dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/5). Kontroversi seleksi Dirut PAW TVRI ini mengundang rasa penasaran saya untuk mencari tahu lebih jauh kepada bekas rekan kerja saya di Harian Kompas, yakni Buyung Wijaya Kusuma atau biasa dipanggil Boy, yang kini menjadi Pemimpin Redaksi Tawaf TV. Dia lolos sampai delapan besar. "Sebenarnya proses seleksi calon Dirut TVRI tidak melibatkan DPR," kata Boy. Proses seleksi di delapan besar, juga melibatkan Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Universitas Indonesia di Jl. Salemba No 5, Kenari, Jakarta Pusat. LPT UI ini yang menyelenggarakan assessment test terhadap para calon Dirut TVRI. Untuk menangani TVRI, lanjut Boy, harus dilakukan oleh orang-orang yang pernah bekerja di televisi. "Bagaimana mungkin bisa memilih orang (Dirut TVRI) tapi dia tidak pernah bekerja di tv," katanya seraya menambahkan proses seleksi tiga besar calon Dirut TVRI langsung dilakukan oleh Dewas TVRI. Tomy Mundur Sementara itu bekas rekan kerja saya sekaligus mantan Pemred Harian Kompas, Suryopratomo yang biasa dipanggil Tomy, mengundurkan diri dari pencalonan seleksi Dirut TVRI karena diterpa isu politik. Hal itu terkait dengan posisinya sekarang sebagai Direktur Utama Metro TV. Begitu lolos 16 besar, Tommy mengundurkan diri karena takut menganggu kinerja TVRI dengan isu yang beredar di masyarakat terkait dengan jabatannya saat ini sebagai pemimpin di saluran TV besutan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. "Maka saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pemilihan calon Direktur Utama LPP TVRI pengganti antar waktu periode 2020-2022," ujar Tommy dalam suratnya sebagaimana dikutip Kompascom. Namun tidak berapa lama kemudian, Tomy justru diajukan oleh Presiden Jokowi sebagai calon Dubes RI untuk Singapura. Kalau nanti DPR menyetujui, tentu saja posisi Dubes lebih tinggi dari Dirut TVRI. Menurut saya, posisi Dirut TVRI maupun jabatan sebagai Dubes merupakan jabatan politis. Hanya saja, proses seleksi dan pengangkatan Iman Brotoseno sebagai Dirut PAW TVRI mengandung banyak kontroversi dan memiliki cacat moral maupun yuridis. Menurut Boy, proses seleksi Dirut PAW TVRI sempat dihentikan Komisi 1 DPR. "Setelah Tomy mengundurkan diri, katanya akan ada pendaftaran baru, tapi ternyata tidak pernah ada," ujar Boy. Yang menjadi pertanyaan kemudian, Dewas TVRI terkesan seperti kumpulan dari orang-orang yang "kebal hukum" sehingga aturan yang ada bisa dilabrak. Sementara hubungan kemitraan dengan Komisi I DPR juga tidak diindahkan Dewas TVRI. Apakah ada becking "orang kuat" dibalik lembaga Dewas TVRI ini ? Mari kita telusuri sosok Ketua Dewas TVRI yang bernama Arief Hidayat Thamrin yang sebelumnya telah memecat Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI. Berdasarkan informasi yang didapat dari profil LinkedIn pribadinya, Arief telah menjadi Ketua Dewas TVRI sejak Juli 2017 hingga sekarang ini. Jauh sebelum berkarier di TVRI, pria lulusan UI itu meniti karier sebagai General Manager (GM) Marketing di Metro TV selama 13 tahun, tepatnya pada Juli 2001 hingga Juni 2013. Arief juga pernah menjadi Business Development Director di Berita Satu Media Holdings selama dua tahun, Juli 2013-Januari 2015. Lalu, masih di posisi jabatan yang sama, ia berkarier di iNewsTV selama dua tahun, Februari 2015 hingga Mei 2017 dan terakhir berlabuh di TVRI. Pertikaian Helmy Yahya dengan Arief Hidayat ini sebelumnya telah mendapat perhatian dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G. Plate. Sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi tanggal 9 Desember 2019, Menkominfo Johny Plate mengatakan, permasalahan antara Helmy denga Arief Hidayat sudah berlangsung lama. Namun, waktu itu Plate menolak untuk menyebutkan secara rinci. Namun di luar itu, suatu waktu Arief Hidayat Thamrin juga pernah mengunggah foto dirinya sedang membawa maf berlogo TVRI bersama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di IG pribadinya, arief.thamrin. Kemudian sahabat saya, Muhammad Ali Syawie yang pernah bekerja bersama Arief Hidayat di Berita Satu, berkomentar setengah berseloroh: "Wah, Mas @arief.thamrin TVRI sekarang dibawah Menteri Segala Urusan yah ?". Ah, sungguh komentar dan pertanyaan yang nakal nih. Tapi apakah karena itu lalu Dewas TVRI menjadi "kebal hukum" dan bisa memecat Dirut TVRI Helmy Yahya seenaknya? Kemudian menyelenggarakan proses seleksi Dirut PAW TVRI yang penuh kontroversi ? Wallohualam Bhisawab. Penulis adalah Wartawan Senior
Presiden Bikin "New Normal", Rakyat Malah Rindu "Old Normal"
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Contoh "tidak sehat" ditunjukkan Presiden Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi saat datang ke Pusat Perbelanjaan Summarecon Mall Bekasi, Selasa (26 Mei 2020 | 16:17 WIB). Entah lupa atau tidak, Presiden Jokowi memasang masker tidak pada tempatnya. Masker terletak di bawah dagunya tanpa menutup mulut dan hidungnya. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan beberapa pendampingnya, memasang masker pada tempatnya. Memakai masker ala Presiden Jokowi inikah New Normal tersebut? Padahal, dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi selalu menginstruksikan supaya semua orang yang keluar rumah wajib pakai masker, seperti dikutip Kompas.com, Senin (6 April 2020). Ironis bukan? Sebuah contoh yang tidak boleh ditiru rakyat! Yang dikhawatirkan jika foto pakai masker ala Presiden Jokowi ini disimpan di HP rakyat. Dan bisa dijadikan “foto sakti” jika ada pelanggar PSBB yang tak pakai masker di jalanan. Rakyat tinggal bilang, “Pak Presiden saja pake maskernya seperti ini!” Memangnya Kapolri Jenderal Idham Azis bisa seperti anggota Polri yang bertugas di Check Point? Begitu pula Mendagri Tito Karnavian berani “pukul-tendang” seperti perlakuan Satpol PP pada Habib Umar bin Abdullah bin Sholeh Assegaf di Check Point Pintu Tol Satelit Surabaya? Tentu tak bisa, bukan? Terus rakyat harus lapor pada siapa? Ketua MPR Bambang Soesatyo, yang harus tegur Presiden Jokowi? Kalau dijawab, “La sampean sendiri kemarin saat konser juga melanggar Social Distancing dengan foto bersama artis gimana?” Tampaknya Presiden Jokowi ingin segera menuju “Tatanan Kenormalan Baru” meski masih dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketika pandemik Virus Corona/Covid-19 yang belum berakhir di sebagian wilayah Jawa Barat itu. Itulah fakta sosial yang kasat mata dan tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Rencana pemerintahan Presiden Jokowi untuk menerapkan protokol New Normal pada masa pandemik Covid-19 ini diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Aktivis Haris Rusly Moti menyebut, Jokowi saat ini memiliki masalah besar: Kepercayaan rakyat untuk kepemimpinannya tak lagi utuh. “Masalah yang dihadapi Presiden Jokowi ini adalah tak adanya Trust and Believe,” ujar Moti di akun Twitternya, Selasa (26/5/2020). Melansir PojokSatu.id, Selasa (26 Mei 2020 | 16:17 WIB) Moti mengingatkan, tidak sedikit rakyat yang mengabaikan imbauan pemerintah. Bahkan, pemerintah kali ini dipandang gagal menghadapi situasi darurat Covid-19. Lebih parahnya lagi, seiring akan diterapkannya protokol New Normal, belakangan muncul gerakan I Miss Old Normal atau merindukan normal yang lama. “Orang-orang udeh kagak percaya lagi sama omongan Presidennya,” kata dia. “(Rakyat) tak yakin Joko Widodo bisa pimpin situasi darurat. Presiden suruh new normal, kenyataannya rakyat malah bikin old normal,” pungkasnya. Saat kedatangan Presiden Jokowi ke Summarecon Mall Bekasi itu, warga rela mengantri agar bisa masuk ke dalam mal. Kedatangan Presiden Jokowi ini untuk meninjau ekonomi Kota Bekasi usai PSBB dilakukan dalam tiga tahap. Di dalam mal, warga hanya bisa melihat beberapa tenant yang dibuka. Diantaranya, toko farmasi, makanan dan furniture. Meski begitu, pihak pengelola tetap mengedepankan protap kesehatan bagi pengunjung yang datang. Di pintu lobby warga di cek suhu tubuh, dan diminta memakai masker serta menjaga jarak. Menurut President Director PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto P. Adhi, Presiden hanya meninjau persiapan new normal, bukan kembali membuka Summarecon Mall Bekasi. Tidak hanya di Kota Bekasi. Di Kota Surabaya, Sidoarjo, maupun Gresik yang mulai masuk PSBB ke-3 pun rakyat yang ingin belanja di mal-mal juga banyak. Tidak semua mematuhi protokol kesehatan yang diatur Pemerintah. Bahkan, sudah ada yang menentang pemberlakukan PSBB ke-3 ini di Surabaya. Seperti yang dilakukan oleh Paguyuban Arek Surabaya (PAS). Pada Rabu (27/5/2020) mereka mendatangi DPRD Surabaya untuk melakukan aksi penolakan PSBB ke-3. Puluhan warga Surabaya yang tergabung dalam PAS menolak diterapkannya PSBB ke-3di Surabaya. “PSBB terbukti gagal meredam penyebaran Covid-19. PSBB ke-1 hingga ke-3 mematikan sandang pangan warga Surabaya,” kata Advokat M. Sholeh. Menurut Sholeh, aksi orasi ini merupakan bentuk tekanan agar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa segera mencabut pemberlakuan PSBB ke-3 ini. “Aksi ini merupakan uneg-uneg warga terdampak atas penerapan PSBB sejak awal,” katanya saat orasi. ‘ “Kami berharap anggota dewan segera mendukung pencabutan PSBB tersebut. Kami minta pemerintah segera diberlakukan new normal sesuai anjuran Presiden, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan,” terangnya. Sementara itu perwakilan pedagang Sentra Wisata Kuliner Jalan Arif Rahman Hakim-Andi Setiawan mengatakan, bahwa selama penerapan PSBB sangat berdampak bagi pedagang Surabaya. “Selama PSBB kami merasakan sangat sepi sekali dan sengsara. Bahkan, selama berdagang di sana tidak pernah dapat pembeli. Apalagi pemerintah saat ini justru memperpanjang lagi pelaksanaan PSBB,” ungkapnya. “Jika PSBB ini tetap diteruskan kami bisa mati bukan karena virus, tapi mati kelaparan. Kami minta tolong kepada dewan selaku wakil rakyat agar PSBB ini dihentikan sekarang,” lanjut Andi Setiawan. Ironisnya, menurut Andi Setiawan, sejak penerapan PSBB, “pedagang belum ada sama sekali bantuan sosial, baik dari kampung maupun dari dinas Koperasi juga tidak dapat,” tegasnya di hadapan awak media. Menanggapi keluhan warga kota Surabaya ini, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat Surabaya melalui alat kelengkapan di Komisi-komisi DPRD Surabaya. “DPRD Surabaya selama ini tidak berdiam diri. Kami terus melakukan rapat-rapat secara virtual dengan pihak terkait bersama Pemkot Surabaya untuk mencari jalan tengah atas problem yang timbul di masyarakat pada penerapan PSBB tersebut,” jelasnya. Ketua DPC PDIP yang akrab dipanggil Cak Awi itu menjelaskan, prinsip PSBB itu ditempuh Pemkot Surabaya untuk menjaga dan menyelamatkan warga Surabaya. Penerapan PSBB ini supaya bisa memutus sebaran virus corona pada warga Surabaya. Perlu diketahui, sebanyak 65 persen pasien Covid-19 di wilayah Jatim berasal dari Surabaya,. Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Menurut Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, Joni Wahyuhadi kenyataan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Surabaya, katanya, bisa menjadi seperti Kota Wuhan di China. “Ini tidak main-main, kalau kita tidak hati-hati maka Surabaya bisa jadi Wuhan,” kata Joni di Surabaya, Rabu (27/5/2020). Saat ini Rate of Transmission (tingkat penularan) Covid-19 di Surabaya masih 1,6. “Rate of transmission Covid-19 di Surabaya masih 1,6. Artinya ketika ada 10 orang (positif Covid-19) dalam satu Minggu jadi 16 orang,” lanjut Joni, seperti dilansir Republika.co.id, Kamis (28 May 2020 09:13 WIB). Sedangkan untuk menurunkan Case Fatality Rate (CFR) atau tingkat kematian, pihaknya juga melakukan clinical research mulai penggunaan Avigan, Terapi Plasma Convalescent, ataupun Aspirin. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun telah pula memerintahkan kepadanya untuk menggunakan obat tertentu seperti pemakaian aspirin. “Semuanya kita coba dengan kaidah kesehatan tertentu,” kata Joni. Presiden Jokowi pun telah memberi perhatian khusus terkait melonjaknya kasus Corona di Jatim. Presiden ingin agar melakukan pelacakan dan pemeriksaan terhadap ODP dan PDP. Jokowi juga meminta agar persiapan rumah sakit rujukan dan darurat ditingkatkan. Jokowi mengaku belum akan menerapkan new normal di daerah dengan tingkat penyebaran tinggi. Bahaya Avigan Kabarnya, dua ahli forensik dari China telah melakukan otopsi terhadap penderita covid, dan diberikan obat kimia (Avigan) yang seperti dibeli pemerintah itu. Hasilnya, terjadi kerusakan organ-organ tubuhnya yang mengerikan. Melansir Liputan6.com, Jum’at (20 Mar 2020, 20:48 WIB) Presiden Jokowi memesan jutaan obat yang disebut bisa menyembuhkan pasien virus Corona. Obat itu adalah Avigan, yang memiliki nama lain Favipiravir. Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan memutuskan untuk tidak menggunakan Avigan sebagai pengobatan virus Corona jenis baru karena keraguan atas kemanjuran dan efek samping potensialnya. Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korsel mengatakan, telah memutuskan untuk tidak mengimpor Avigan setelah tim ahli penyakit menular di sini memutuskan tidak ada cukup data klinis untuk membuktikan kemanjuran obat tersebut. Mengutip kantor berita Yonhap, Jumat (20/3/2020), Avigan disetujui sebagai obat cadangan untuk influenza reemergent di Jepang pada 2014. Tapi itu belum digunakan untuk mengobati flu biasa karena beberapa penelitian pada hewan menunjukkan potensi kerusakan janin. “Avigan tidak hanya menunjukkan kemanjuran selama studi uji tetapi juga tidak ada data uji klinis yang dilakukan pada pasien,” kata ahli penyakit menular Oh Myoung-don. Obat ini juga menunjukkan efek samping serius: kematian janin dalam penelitian pada hewan. Maka, perlu dipertanyakan lagi, mengapa untuk menurunkan Case Fatality Rate (CFR) atau tingkat kematian di Surabaya, pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim melakukan clinical research mulai penggunaan Avigan? Apakah “sengaja” digunakan untuk menaikkan tingkat kematian di Surabaya sehingga seperti yang terjadi di Wuhan? Penulis Wartawan Senior.
Menatap Masa Depan Bangsa "Era New Normal"
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan Jakarta, FNN - Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz telah menandatangani perdamaian pada 20 April lalu untuk membagi kekuasaan. Permusuhan mereka selama belasan tahun sirna. Sebagai Yahudi, mereka mungkin adalah orang yang paling keras kepala di dunia ini. Namun, Coronavirus membuat mereka mengerti bahwa persatuan bangsa Yahudi di atas segalanya. Itu di belahan dunia Timur Tengah. Di kawasan Asia Selatan/Asia Pusat, Ashraf Gani, Presiden Afghanistan, melepas 900 tahanan Taliban. Ini bagian dari pelepasan 100.000 tahanan Taliban. Musuh berbuyutan puluhan tahun. Bahkan Taliban suatu waktu dalam sejarah adalah tempat bermukimnya Al Qaeda, organisasi yang ditudih teroris terbesar di dunia.Permusuhan rezim non Taliban vs Taliban segera berkahir. Itu hikmah Coronavirus. Di balik hikmah Coronavirus, peran Amerika dalam "setting" latar pada politik mereka cukup kuat. Di mana ada Amerika berpengaruh, kelihatannya tema perdamaian dalam masa pandemik ini terjadi. Sebalinya, di negara-negara yang besar pengaruh RRC China di dalamnya, pergolakan dan permusuhan tetap berlangsung. Masa pandemik Coronavirus tidak membuat refleksi adanya kepentingan bersama yang lebih besar. Ketegangan sosial politik di Malaysia dan Indonesia, sebagaimana kita fahami cenderung terpengaruhi RRC selama ini, tetap panas dan tak kunjung mengakhiri ketegagan sosialnya. Apalagi di Hongkong, Taiwan, Tibet, di mana China dominan, kekerasan dan kerusuhan terus berlangsung. Ketegangan sosial di Indonesia selama ini berlangsung sejak Jokowi "running for President", lebih tepat lagi saat maju menjadi gubernur Jakarta. Pembelahan sosial terjadi antara kaum sekuler vs. Islami. Kaum sekuler mencoba mendegradasi kenyamanan konsep mayoritas-minoritas yang selama ini berlangsung. Di mana, mayoritas dianggap melindungi dan minoritas menghormati. Pendegradasian dilakukan dengan konsep baru "Multi-Minoritas", di mana, menurutnya, bangsa ini sebenarnya merupakan fenomena persatuan minoritas, jika kita bedah lebih dalam. Konsep Indonesia asli ataupun pribumi hanyalah imaginasi pendiri bangsa, sebab menurut mereka, pada dasarnya semua orang Indonesia adalah pendatang dari China Selatan. Sehingga, eksistensi pasal 6 UUD45 asli, bahwa Presiden wajib orang Indonesia asli, tidak diperlukan lagi. Orang setengah Indonesia maupun orang seluruhnya bukan pribumi, seperti Ahok, misalnya, berhak untuk jadi Presiden. Tentu saja reaksi datang dari ummat Islam. Singkat cerita, ummat Islam yang selama ini nyaman dengan pola lama merasa terganggu. Terutama ketika Ahok menggantikan Jokowi sebagai Gubernur Jakarta, beberapa simbol2 keislaman daan tradisinya mengalami marginalisasi. Dan reaksi ini bermuara pada gerakan perlawanan ummat Islam, yang dikenal sebagai gerakan 212, dengan Habib Rizieq sebagai simbol perlawanannya. Pertarungan Segitiga Ketika pertama sekali kasus Covid-19 mendapat perhatian besar masyarakat, Jokowi dan rezimnya berusaha mengangkat isu kepulangan eks ISIS dan keluarganya sebagai isu tandingan. "Apakah anda setuju jika pemerintah mengizinkan anak-anak ISIS pulang ke Indonesia? ", demikian berbagai media mainstream. Pengembangan isu teroris ini agak ganjil, sebab masa pandemik di seluruh dunia isu terorisme menjadi sirna. Berbagai gerakan "social distancing", "physical Distancing" dan "#StayHome" membuat transportasi dan mobilitas manusia terhenti, termasuk teroris dan kriminal, khususnya di masa awal pandemik. Selain itu, di Jakarta, Rezim Jokowi memperlihatkan kebijakan yang selalu berseberangan dengan Anies Baswedan. Sebagaimana kita ketahui, Jakarta adalah epicenter coronavirus di Indonesia. Anies berusaha bekerja keras sesuai standar WHO dan ahli epidemiologi. Namun, sebagai mana diberitakan dalam media Australia, Sidney Morning Herald, rencana Anies untuk menerapkan transparansi soal covid-19 ini terhalangi sikap rezim Jokowi yang ingin terus menutupi adanya virus ditahap awal, setidaknya bulan Januari-Februari. Standar umum internasional yang diinginkan Anies adalah segera memakai masker, memperbanyak lab-lab pemeriksaan Covid-19, meliburkan sekolah, menutup mal, menghentikan/membatasi transportasi massal, mengerahkan seluruh tentara dan polisi untuk mendisiplikan warga, ditahap awal, dll. Pertarungan keinginan Anies ini berakhir dengan kompromi PSBB, yakni menyatakan Covid-19 sebagai Bencana Nasional Sektor Kesehatan, di mana tanggung jawab utama dibebankan kepada kepala daerah, sedangkan ijin dilakukan Menteri Kesehatan. Beban yang dimaksud adalah kemampuan anggaran daerah memberi bansos sebagai faktor penting persetujuan PSBB. Sedangkan rezim Jokowi ditahap awal tetap menganggap ini bukan persoalan besar. Rakyat tidak perlu pake masker. Tidak perlu "panic buying", bahkan Jokowi pada tanggal 12 Februri 2020, menelepon dan menawarkan bantuan kepada Xi Jinping untuk Indonesia ikut memerangi coronavirus di China. Penyepeleaan ini, dalam istilah Jusuf Kalla, kehilangan "Golden Time". Pertentangan di tingkat narasi dan kebijakan serta implementasi yang terjadi antara rezim Jokowi vs Anies, yang mana Anies dianggap representasi kaum Islam, membuat gerakan pertentangan diakar rumput, khususnya di media sosial, mempertahankan situasi keterbelahan bangsa yang sudah berlangsung lebih 5 tahun belakangan ini. Ditambah lagi seperti kasus kriminalisasi yang diarahkan pada pengkritik rezim Jokowi, seperti yang dialami M. Said Sidu dalam kebijakan immigran China ditengah pandmeik serta pengiriman Habib Bahar Bin Smith ke penjara Nusakambangan karena orasi politiknya yang anti kekuasaan, dan berbagai kasus anti demokrasi rezim Jokowi yang terus berlanjut. Alhasil pertarungan di Indonesia saat ini berlangsung dalam skema pertarungan segitiga, yakni Rezim Jokowi - Kaum Oposisi - Covid-19. Jadi satu pihak merasa harus memusuhi dua pihak lainnya. Era New Normal Jokowi kemarin sudah mencanangkan akan membuka ratusan mal pada bulan Juni. Secara simbolik Jokowi mendatangi Mal Sumarecon di Bekasi. Secara bersamaan Jokowi memerintahkan 340.000 tentara dan polisi melakukan disiplin warga ke depan, ketika aktifitas perekonomian dimulai lagi. Kebijakan Jokowi ini dilakukan dengan sebelumnya Jokowi mengumumkan bahwa kita harus berdamai dengan covid-19. Namun, Jokowi belum melakukan evaluasi tentang keberhasilan PSBB. Hal ini dibuktikan dengan sikap Anies Baswedan dan Walikota Bekasi yang tidak menyetujui langkah Jokowi akan membuka mal diwilayah kekuasaan mereka. Sebagai perbandingan, Gubernur New York dalam rangka memasuki New Normal, membentuk sebuah dewan ahli yang disebut "The New York Forward Reopening Advisory Board" yang berisi para pengusaha, para ahli, dan tokoh2 masyarakat. Selain itu dia, dibidang pendidikan, juga membuat "New York’s Reimagine Education Advisory Council", yang berisikan tokoh2 pendidikan, orang tua dan para ahli. Jadi kolaborasi negara dengan "civil society" menjadi kunci kapan New Normal ditentukan dan bagaimana menjalaninya. New Normal di negara2 lain umumnya dianggap sebagai masa kehidupan baru setelah "flaten the curve" atau kurva kasus baru sudah menurun. Di Wuhan China, di Lombardi Italia, di Prancis, di Malaysia, di Singapura dlsb, pengendalian disiplin masyarakat melalui tentara dan polisi dalam skala nasional berhasil menekan laju penyebaran virus tersebut. Disamping kesiapan mereka melakukan pembenahan manajemen rumah sakit, keterbukaan informasi penyebaran pandemik dan kesiapan dana untuk kesehatan dan pangan. Istilah New Normal tanpa "flaten the Curve" mungkin hanya ada di Indonesia, sebagaimana kita ketahui penyebaran virus bahkan sudah menjadikan Surabaya dan Jawa Timur sebagai epicenter baru, menggantikan Jakarta. Dengan demikian maka coronavirus sebagai bencana nasional akan tetap hidup sepanjang penemuan vaccine covid-19 ini tidak ada. Sedikitnya berbagai ahli pesimis produksi massal vaccine itu terjadi hingga akhir tahun 2021. Tantangan Ekonomi Dampak ekonomi coronavirus ini telah kita rasakan bersama. Klaim negara besar selama ini, yang coba menawarkan RRC bantuan penanganan covid-19, sirna. Realitasnya adalah ketidakmampuan negara bertanggung jawab meredakan beban ekonomi masyarakat ditengah pandemi. Sejak diumumkannya kasus Covid-19 pertama, pada 2 Maret, terlihat kapasitas pemerintah hingga saat ini, dua bulanan, tidak berdaya lagi. Di New York, Gubernur Cuomo jujur mengatakan bahwa State of New York sudah kehabisan uang. Sudah tidak berdaya dan membutuhkan bantuan donasi atau sumbangan masyarakat. Padahal APBD New York 177 milyar dollar lebih besar dari APBN se Indonesia. Hancurnya sebuah negara adalah keniscayaan. Semua negara-negara di dunia runtuh. Mal mal, misalkan, tidak mampu bayar cicilan kredit dan bunganya ke bank, sebab penyewa mal tidak punya kas lagi karena tidak ada yang belanja. Bank-bank kesulitan uang untuk membayar tarikan nasabah karena peminjam uang bank mulai pada menunggak. Alhasil Bank Indonesia mengurangi 50% Giro Wajib Minimum Bank-Bank agar bank bisa hidup. Namun sampai kapan Bank Central, Bank-bank, Mal-mal, pabrik-pabrik, dlsb tidak bangkrut? Bank-bank dan korporasi yang mengalami kesulitan likuiditas maupun kehancuran bisnis secara keseluruhan tidak mungkin membayar pajak. Sehingga penerimaan pajak negara akan berkurang drastis dalam porsentase dominan. Dalam berbagai krisis sebelumnya, sebuah proyeksi "cashflow" negara dapat dilakukan, karena krisis yang terjadi bersifat regional dan sektor keuangan/moneter. Sedangkan krisis ditengah wabah, membuat selalu situasi ketidak pastian, sehingga proyeksi sulit dilakukan. Sementara beban negara untuk belanja anggaran tentara, polisi dan pegawainya tetap besar. Begitu juga anggaran sektor kesehatan dan pangan. Wabah ini sendiri memukul semua negara, khususnya negara kaya, sehingga mengharapkan bantuan pembiayaan dari negara kaya sulit dilakukan. Bagaimana bantuan lembaga multilateral seperti IMF? Selain 160 negara berharap meminjam pada IMF, 10 negara kontributor utama IMF saat ini mengalami resesi dan membutuhkan uang juga. Sehingga, sulit sekali mengobral surat hutang negara ke lembaga keuangan dunia. Negara- negara kaya seperti Amerika bisa mencetak uang dollar dengan beban inflasi ditanggung seluruh dunia. Karena hampir seluruh negara menggunakan dollar sebagai uang kedua selain mata uang sendiri. Negara2 kaya lainnya mempunyai tabungan. Belanda dan Kuwait, misalnya, mempunyai "Sovereign Wealth Fund" dari hasil menabung selama bertahun2. Sehingga, mereka punya cash bertahun2 ke depan sampai masalah pandemi selesai. Nasib Negara Indonesia ke depan berhadapan bukan dengan teroris atau oposisi, namun bagaimana negara mampu berhemat. Jika anggaran negara dan birokrasinya bisa di sesuaikan dengan pemasukan pajak yang sangat kecil, maka negara masih akan bertahan. Tantangan kesejahteraan masyarakat tentu sudah di luar kemampuan negara. Masyarakat harus mampu menemukan sendiri jalan kehidupan ekonominya. Dalam sebuah ilustrasi yang rumit, masyarakat di Mesopotamia, Iraq/Syiria, karena situasi perang, berusaha membangun solodaritas ekonomi sesama manusia. Mereka mendirikan "People's Economy" (lihat: mesopotamia.coop) yakni koperasi. Jalan koperasi ini saling mendorong dan melindungi masyarakat untuk mampu berusaha ekonomi. Tantangan Kaum Oposisi Rezim Jokowi meyakini bahwa isu terkait anak-anak eks ISIS, isu Habib Rizieq Sihab, isu Habib Smith, isu Said Didu, isu Rizal Ramli, isu Rocky Gerung, isu Din Syamsudin dan berbagai nama oposisi serta gerakannya adalah pinggiran. Hal ini juga terjadi dengan kekuasaan daerah, seperti Jakarta, yang dijalankan pemimpim umat. Kita sudah menjelaskan diawal, bahwa sekeras keras kepalanya Jahudi, Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz melakukan perdamaian. Presiden Afghanistan dan Taliban juga melakukan perdamaian. Dengan strategi itu mereka menentukan musuh besarnya adalah Coronavirus. Jokowi dan rezimnya tentu berkuasa atas struktur negara. Namun, dalam teori sosial, sebuah negara diambang krisis, kunci bertahannya hanyalah pada partisipasi dan kolaborasi. Social Capital bisa jadi lebih penting dari kapital itu sendiri. Kembali pada sisi kaum oposisi, seperti Habib Rizieq, Din Syamsudin, Rizal Ramli, Said Didu, Iwan Sumule, Haris Rusli Moti, Dr. Ahmad Yani dan seterusnya, kunci sukses adalah mengkonsolidasikan solidaritas keummatan yang ada. Tentu saja pekerjaan ini bukan pekerjaan gampang, namun sekali saja terjadi "trust" dan "partisipasi" membangun kekuatan ekonomi dan ketahanan pangan bagi kaum oposisi bisa dilakukan dengan baik. Perlu tiga kunci sukses dalam menjalankan itu. Pertama adalah membangun organisasi. Organisasi ini maksudnya adalah centrum of Trust. Centrum of Trust adalah organisasi dalam pengertian wadah perjuangan, pikiran/konsep "New Life" yang ditawarkan dan sistem interaksi sosial ke depan. Sistem interaksi sosial masa pandemik harus diatur dalam standar ketat. Kedua, adalah pembiayaan. Pada masa lalu saya menawarkan istilah "Habieb Rizieq Trust Fund", sebuah pusat penggalangan dana dari anggota. Ketiga adalah kaum professional. Jika People's Economy of Mesopotamia bisa sukses, seharusnya gerakan oposisi kedepan bisa sukses menolong rakyat yang saat ini sedang kelaparan dan kemiskinan. Penutup Peradaban yang runtuh, negara yang runtuh dan kemiskinan rakyat akan menjadi fenomena ke depan di era covid-19 ini. Era New normal versi Indonesia yang penuh resiko, menciptakan kepastian ke depan tidak ada sehingga meramalkan sukses sebuah rezim sulit dilakukan. Rezim Jokowi yang mengambil posisi tetap bermusuhan dengan kelompok-kelompok oposisi, telah menjadikan adanya segitiga pertarungan dalam situasi sekarang ini, yakni rezim Jokowi vs. Oposisi vs. Coronavirus. Jokowi yang menguasai negara selain harus menghegemoni oposisi, mengalami pelemahan negara akibat dampak ekonomi buruk pandemik telah merontokkan sistem perekonomian. Mengharap bantuan asing juga sulit, sebab mereka juga kesulitan keuangan. Mengobral surat hutang juga sulit karena hutang kita telah terlalu besar. Kelompok-kelompok oposisi yang mempunyai tanggung jawab sosial melindungi masyarakat yang dinaunginya, sudah selayaknya bekerja cepat mengkonsolidasikan solidaritas. Solidaritas itu menyangkut perlindungan rakyat dari kemiskinan dan kelaparan. Gerakan koperasi, sebagaimana dicontohkan "people's economy of Mesopotamia" berhasil menaungi rakyat di daerah Tigris Iraq tersebut. Pemimpin2 kita yang sudah terbiasan dalam setting solidaritas tentunya mampu melakukan hal yang sama dengan membangun organisasi (centrum of Trust). Pertarungan segitiga yang juga dihadapi kaum oposisi, selain menghadapi rezim Jokowi sekaligus Covid-19, harus dimaknai dua hal, pertama rezim Jokowi juga semakin lemah karena dampak coronavirus dan kedua, situasi saat ini justru kelompok2 non kapitalis yang lebih adaptasi dalam menyelamtakan rakyatnya. Penulis adalah Direktur Sabang Merauke Circle
Mayat Akibat Corona Tidak Diotopsi, Dan Tata Negara Yang Berlumpur
By Dr. Margarito Kamis, SH.M.Hum Ketika suatu kerajaan, hasil pajaknya menjadi berkurang karena hal-hal sebagaimana telah kami kemukakan, yaitu kemewahan, banyaknya tradisi, belanja-belanja, penghasilan tidak mencukupi dengan berbagai kebutuhan belanja dan perlu adanya tambahan harta dan pajak, maka kadangkala ditetapkanlah berbagai macam pajak atas transaksi-transaksi jual beli dan pasar-pasar rakyat sebagaimana kami kemukakan pada pasal sebelumnya. (Ibnu Khaldun 1332-1406). Jakarta FNN – Sabtu (30/05). Dunia belum benar-benar aman, bebas dari gempuran Corona. Jerman, China, Perancis, Spanyol memang telah melonggarkan pengetatan sosial. Tetapi dunia masih saja belum benar-benar keluar dari gempuran mahluk ini. Risikonya sejauh ini terlihat masih mengerikan. Indonesia juga belum aman. Namun perlahan-lahan terlihat Indonesia sedang bergerak memasuki pelonggaran pembatasan sosial secara substansial. Kebijakan ini sama sekali tidak berbicara Indonesia telah benar-benar berada di jalur aman. Pertempuran melelahkan ini terlihat masih akan terus menemani Indonesia. Menurut keterangan Pak Ahmad Yurianto, sampai hari ini (Jum’at, 29/5/2020) orang yang positif terjangkit corona sebanyak 678 orang. Total yang terjangkit berjumlah 25.216 orang. Pasien sembuh bertambah sebanyak 252 orang, sehingga total yang sembuh sebanyak 6.492. Yang meninggal 24 orang, sehingga total yang meninggal dunia sebanyak 1.520. Kesembrautan Terencana Semua negara sejauh ini terlihat sama dalam beberapa aspek. Pasien yang dirawat, anehnya diberi nomor. Mereka yang “maaf, sekali lagi maaf, meninggal dunia, tak bisa dilihat keluarga. Maaf almarhum atau almarhumah, diurusi dirumah sakit, dan dibawa langsung ke pemakaman. Keluarga tak bisa, untuk mengatakan. Juga tak diizinkan melihat, apalagi menyentuhnya. Begitukah seharusnya secara klinis? Para dokter dan para ahli virus, harus diakui adalah orang-orang paling kompeten bicara soal ini. Suka atau tidak, mahluk ini bukan mahluk tata negara. Juga bukan mahluk politik. Orang-orang politik dan tata negara jelas harus tutup mulut pada aspek ini. Serpihan-serpihan klinikal corona ini menggambarkan “ada pasien yang memiliki riwayat sakit lain, bawaan. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, bila pasien, entah nomor berapa itu, berakhir dengan meninggal dunia, apakah pasien itu dinyatakan meninggal karena corona? atau karena penyakit bawaannya? Tak ada penjelasan otoritatif dan kongklusif sejauh ini. Tetapi satu hal pasein sembuh juga meningkat dari waktu ke waktu. Virus mematikan, tetapi masih ada yang sembuh? Aneh? Apa obatnya? Bagaimana cara menangani mereka? Tidak mungkinkah cara dan obat yang digunakan menyembuhkan mereka diekspos? Adakah yang melarang? Untuk apa, bila ada? Ditengah kesembrawutan itu China dan Amerika sedang memacu usaha menemukan vaksin antivirusnya. Pak Mohamad Toha, jurnalis senior FNN, dalam satu artikelnya menyajikan fakta satu dokter China melalukan otopsi pasien yang telah meninggal. Dia menemukan kenyataan klinis yang sama dengan temuan seorang dokter Indonesia (Lihat FNN, 21/5/2020). Pada artikel terakhir, Pak Toha juga menyajikan fakta penuh tanda tanya yang sedang menggunung di Amerika. Bill Gate, yang mengusahakan antivirusnya, dihentikan Trumph. Disisi lain Trump, entah secara official atau privat juga berada di track ini. Trump mengembangkan antivirusnya, (FNN, 28/5/2020). Pertarungan bisniskah? Bill Gate kalah loby? Trumph bekerja untuk Amerika atau dirinya? Dimana World Healt Organization (WHO) dalam trackt ini? Tidak jelas. Padahal WHO yang mendeklarasikan virus ini pandemic. Dalam kerangka itu, WHO memandu dunia tentang apa yang harus dilakukan menghadapi virus ini. Perkara bertali-temali ini, harus diakui sangat menantang dan eksplosif. Sejauh ini Amerika Serikat, dengan Trumph yang sangat independen untuk semua urusan pemerintahannya. Trump bahkan menantang, menghentikan donasinya ke WHO. Disisi lain Trumph lugas menempatkan China sebagai asal virus ini. Menariknya, Central Inteleligent Agency (CIA) justru memberikan pernyataan bernada koreksi atas Trump. Tampilan member kredit besar kepada China? Itu soal lain, yang rumit. Tetapi China menunjukan mereka bukan China tahun 1913. Mereka telah sangat lain dalam banyak hal. Mereka terlihat telah berada, hampir selangkah di depan Amerika. Dalam kasus tuduhan Trumph soal corona, China membuang keengganannya, untuk tak mengirimkan pesan menantang kepada Amerika. China jelas mulai merealisasikan ucapan Mao di hadapan konvensi konstitusional China di Beijing 1949. Kata Mao kala itu, seperti ditulis Ben Chu, Jurnalis Harian Independen London, bangsa China selalu jadi bangsa yang hebat, berani dan giat. Sekarang, bangsa kita, kata Mao tidak akan lagi jadi bangsa yang dijadikan bahan ejekan dan hinaan. Kita telah bangkit. Tahun 1996 sekelompok ilmuan China yang menyusun buku “China Can Say No”, dan pada tahun 2008 kelompok ilmuan yang sama menyusun buku “Unhappy China”. Para ilmuan ini terang mendorong China mengklaim posisinya di panggung dunia. Kata mereka, dengan kekuatan nasional China yang berkembang pada tingkat yang belum pernah terjadi, China harus berhenti menghina dirinya sendiri. China tulis para ilmuan ini harus menyadari fakta bahwa ia sekarang mempunyai kekuatan memimpin dunia. Dalam upaya menantang upaya asing, mereka menambahkan “Anda bisa memulai peperangan, bila anda memiliki keberanian”. Jika tidak “tutup mulut anda.” (Lihat Ben Chu, 2013). Diluar efek klinis, tumpukan kenyataan menunjukan pemerintahan-pemerintahan nasional terjerembab dalam kenyataan memilukan. Industri-industri besar dan kecil, terkapar. Orang-orang, untuk sebagian besar tersandra, terpenjara di rumah. Pekerjaan untuk menghidupkan diri dan keluarga lepas. Ummat beragama, apapun agama itu, terasingkan dari rumah ibadahnya. Masjid-Masjid dan rumah ibadah agama lain pun dilarang dikunjungi ummatnya. Dahsyat betul efek non klinisnya. Apa sesudahnya? Modus Ciptakan Keuntungan Dramanya luar biasa. Detik demi detik dunia tenggelam dalam kenyataan orang mati tiba-tiba atau beberap hari setelah di Rumah Sakit. Panik, panic dan panik. Teriakan Lockdown dan social distancing pun menggema dimana-mana. Pemerintah dunia merespon dengan cara yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi apapun itu, gema lockdown dan social distancing akhirnya bekerja, terlepas dari efektifitasnya. Hal barukah fenomena ini? Tidak, sama sekali tidak. Ini fenomena tipikal setiap kali terjadi krisis. Cukup cerdas, atas nama transparansi dan informasi publik, detik demi detik dunia dicekoki derita corona. Panik terus berlangsaung dengan gelombang yang tak berubah. WHO terus muncul digaris depan memberikan informasi ke dunia, penuh semangat, entah transparansi atau melambungkan kepanikan, yang hebat. Ini mirip, dalam level yang bisa dikenali, tampilan IMF dan World Bank dalam krisis keuangan. Nampaknya WHO, seperti juga IMF dan World Bank, tertakdir secara licin menjadi bos besar pemerintah-pemerintah berdaulat di dunia ini. WHO, IMF dan World Bank jadinya seperti pemerintah satu dunia, one world goverment. Negara-negara berdaulat di dunia, suka atau tidak. Sebagai rakyat dari pemerintah satu dunia itu. Dunia dirancang untuk pada saatnya harus tunduk pada WHO. Pada saat lain harus tunduk pada IMF dan World Bank. Corona menempatkan WHO sebagai leader penanganan. Itu serkarang. Suka atau tidak diujung jalan ini, dunia ditunggu dan akan menyembah pada IMF dan World Bank. Tidakkah negara-negara didunia segera setelah ini berurusan dengan utang dan utang? Tidakkah negara-negara di dunia saat ini telah terlilit pelambatan ekonomi kronis. Kas negara-negara itu sedang keropos abis? Pembaca FNN yang budiman, luangkanlah sedikit waktu untuk melintasi masa lalu. Masa-masa krisis yang pernah terjadi. Disepanjang lintasan itu, ditemukan satu kenyataan. Inti dan muara krisis adalah ekonomi. Krisis muncul sebagai cara hitam, licik, tamak dan culas untuk mengubah secara radikal tata kelola ekonomi dan tata negara. Tidak lain dari itu. Perang Dunia Pertama tahun 1914, dan krisis ekonomi hebat tahun 1929 misalnya, jelas dan terang semua sebab serta hasil akhirnya. Krisis adalah satu-satunya cara paling andal industrialis, korporat merealisasikan ide-ide ekonominya. Penyebab dan modusnya saja yang berbeda. Tetapi hasil akhirnya tetap saja sama. Keuntungan ekonomi yang berlipat-lipat. Tidak lebih. Krisis besar selalu begitu. Mengancurkan tatanan yang sudah ada, terutama ekonomi. Kerusakan ini, tentu harus dipulihkan. Karena bobot dan skala kerusakannya, pemerintah harus bekerja secara tidak biasa. Pemerintah harus luar biasa dan progresif. Progresif dalam konteks ini, tidak pernah lain dari maksud dan esensinya, selain bekerja melampaui batas demarkasi dan konstitusi yang sudah baku. Ketentuan konstitusi, kalau tak dikesampingkan, harus diberi tafsir, bobot yang baru. Bekerja melampaui demarkasi konstitusi inilah yang ditolak oleh Herbert Hovert, Presiden Amerika yang pada pemerintahannya krisis ekonomi hebat tahun 1929 berawal. Menurut Anthony Sutton dalam buku FDR and The Wall Street, dan Hitler and Wall Street juga Ralph Epperson dalam “Invisible Hand” menemukan kenyataan, krisis ekonomi hebat itu terencana dan direncanakan. Du Pond dan Rockeffeler Group bekerja untuk Franklin Delano Rosevelt (FDR) memimpin Amwerika. Hovert harus tersingkir. Itu sebabnya Sutton terang-terangan menunjuk industrialis Wall Street berada dibalik krisis itu. Dan segera setelah FDR menjadi Presiden bergemalah cara kerja progresifnya. Konsep yang menurut Herbert Hovert bersifat fasis itu. Progresif, untuk sebagian merupakan terminologi tipuan. Kreasi menutupi isi otoritarian di dalamnya. Konsep ini melahirkan konsekuensi pemerintah mengendalikan semua aspek kehidupan rakyat. Depresi dan kegagalan pasar yang unregulated, mengakibatkan pemerintah harus melakukan intervensi. Presiden memegang control utama penyelenggaraan pemerintahan (Lihat Brian D. Feinstein, Congres in the Administrative State, Dalam Coase-Sandor Institute Law and Economic, 2017). Praktis krisis ekonomi hebat tahun 1933 meruntuhkan tesis klasik Adam Smith tentang laissez-faire. Ini disebabkan recovery ekonomi membutuhkan tindakan kordinatif dan planning pemerintah (lihat Cass R, Sustein, dalam Constitutionalism After The New Deal, dalam Harvard Law Review Vol.101, 1987). Demokrasi dalam kasus ini, sama sekali bukan tentang pemerintah partisipatif. Sekali lagi bukan itu. Mengapa? Kordinasi dan planing tak selalu sama dengan mengadaptasikan kehendak rakyat. Planing dan kordinasi tetap saja berwatak administrative, untuk tak mengatakan teknokratik. Toh presiden dapat langsung merealisasikan kebijakannya melalui Executive Order. Tiga Executive Order, didentifikasi Ralph Epperson digunakan FDR mewujudkan kebijakannya. Pertama, rakyat harus menjual emasnya sesegera mungkin ke Bank. Setelah rakyat melakukannya, lalu FDR mengeluarkan Executive Order lagi. Kali ini FDR menurunkan nilai dollar. Apa akibatnya? Uang yang telah ada ditangan yang menjual emas berkurang nilainya. Mereka rugi. Tapi tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, keluar lagi Executive Order ketiga, yang isinya meliburkan bank. Ini dikenal dengan Bank Holiday. Begitu Bank dibuka, emas yang di bank telah melayang Bank of England. Selalu selangkah lebih di depan mendahului ilmuan tata negara konvensional. Perencana new deal telah menyediakan lebel baru untuk pemerintah jenis itu. Apa namanya? Brian D. Feinstein dalam Congress in the Administrative State, dimuat pada Coase-Sandor Institute for Law and Economic, 2007, menyebut administrative state, bukan authoritarian state. Hebat. Apa tipikal organiknya? Selain presiden berada di orbitnya, dibentuk badan yang didisebut executive agency, sebagai executive branch. War Industries Board, misalnya (catatan dibentuk pada masa Woodrow Wilson dan dipimpin oleh Bernard Baruch). Pada masa krisis, badan ini disuport habis oleh corporate executive. Pada masa FDR dibentuk, beberapa diantaranya Federal Emergency Administration of Public Workers, National Labour Relation Board, Labor Advisory Board dan Consumer’s Advisory Board. Tampilan tata negara macam inikah yang akan muncul setelah Corona, terutama di Indonesi? Tidak. Tetapi siapa di dunia ini yang akan keluar sebagai pemenang ekonomi dalam krisis ini? Pembaca FNN yang hebat, silahkan baca disertasi Anggela Lanette Smith. Judulnya Economic Revolution From Withim: Herbert Hovert, FDR and The Emergency of National Industrial Recovery Act. Disertasi ini dipertahankan di hadapan sidang senat Wayne State University tahun 2015. Cukup jelas Enggela menunjukan dalam nada yang datar, korporasi besar keluar sebagai kelompok yang berkibar. Baik pada saat itu maupun setelah krisis terjadi. Lupakan dulu otopsi. Perlu tidaknya dilakukan otopsi terhadap mayat-mayat yang dikubur dengan menggunakan standar protokol corona vorsi WHO. Namun pertimbangkanlah siapa itu korporasi berskala dunia yang akan berkibar dengan vaksin anti corona. Korporasi mana di Indonesdia yang akan bergembira menikmati kebijakan pemulihan dampak ekonomi virus ini? Satu hal, yang pasti negara-negara kecil, yang ekonominya keropos, termasuk Indonesia akan mempertahankan reputasinya sebagai tukang utang paling gemilang. Dan rentenir Internasional terus berkibar sebagai rentenir yang selalu untung. Suka atau tidak, itu nyata terjadi. Penulis adalah Pengajara Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternater
Perlawanan Politik Ruslan Buton
By Asyari Usman Jakarta, FNN.co.id - Sekarang ini, sedang viral ‘perlawanan politik’ yang dilakukan oleh Ruslan Buton. Dia adalah seorang tentara yang diberhentikan dari TNI AD. Kesalahannya, menurut Mahkamah Militer Ambon, terlibat pembunuhan. Selain dipecat, Ruslan juga dihukum penjara 22 bulan. Dia bebas pada akhir 2019. Kalau mahkamah militer memvonis Ruslan sebagai pembunuh, tidak begitu halnya di mata warga Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Warga menganggap Ruslan sebagai ‘pahlawan’. Menurut berbagai tulisan online, termasuk BeritaFajarTimur-Com edisi 10 Juni 2018, Ruslan berhasil ‘menghentikan’ kesewenangan seorang penjahat. Namanya LG. Yang dikatakan punya kelompok sadis. Inilah ‘background’ singkat Ruslan Buton. Mantan kapten AD yang berpostur tegap itu, saat ini menunjukkan bahwa dia ingin menyelamatkan Indonesia. Tak tanggung-tanggung. Dia menulis surat terbuka yang divideokan. Video itu kemudian viral sejak 18 Mei 2020. Di dalam orasi video itu, Ruslan meminta agar Presiden Jokowi mengundurkan diri. Dikutip dari CNNIndonesia, Ruslan berkata, "Namun bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, ras dan agama." Gara-gara surat ini, Ruslan berurusan dengan kepolisian. Kemarin, 28 Mei 2020, dia dibawa polisi. Penangkapan ini sangat ‘high profile’. Sampai-sampai Densus 88 ikut turun. Ada sejumlah pamen polisi dan militer yang mendatangi rumahnya di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, bisakah dipercaya bahwa Ruslan sedang melakukan ‘perlawanan politik’? Mungkinkah ada ‘X-factors’ dalam drama ini? Bagi saya pribadi, saya bersangka baik saja. Saya yakin Ruslan adalah bagian dari banyak orang, bisa jutaan atau puluhan juta, yang sedang resah melihat cara negara dan pemerintahan dikelola. Kalau jutaan orang lainnya memilih diam membisu dalam ketidakberdayaan, Ruslan tampil beda. Dia langsung ‘menghadap’ Jokowi. Bisa dipahami. Di dalam dirinya pastilah masih mengalir berliter-liter darah yang tak mengenal takut. Karena itu, saya tidak skeptis tentang motif Ruslan. Saya tak percaya ada ‘faktor-faktor X’ yang memantik perlawanan politik warga Kecamatan Lede ini. Menurut hemat saya, Ruslan memang murni merasa tak nyaman dengan situasi akhir-akhir ini. Mungkin dia telah melakukan observasi yang serius dan panjang terhadap hiruk-pikuk politik Indonesia. Sangat mungkin pula, Ruslan telah mengumpulkan banyak catatan buruk tentang penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, tentang keanehan-keanehan yang terkait dengan investasi China. Tentang tenaga kerja China yang masuk ke negara ini dengan legal maupun tidak legal. Tentang utang yang menumpuk. Tentang jebakan utang China. Dan tentang pengaruh China yang semakin besar di Indonesia. Boleh jadi Ruslan mengikuti berita, laporan, komentar, dlsb, mengenai makin banyaknya impor produk makanan, pertanian, dan manufaktur yang datang dari China. Sehingga, seperti dikatakan banyak orang, Ruslan pun berkesimpulan bahwa apa saja yang diperlukan Indonesia didatangkan dari China. Sehingga pula, kedaulatan negara ini bagaikan berpindah ke genggaman China. Bisa jadi juga Ruslan banyak mengamati diskusi dan diskursus tentang komunisme dan gejala kebangkitan PKI di negeri ini. Tentang sisa-sisa PKI yang semakin percaya diri, dll. Tentang pemameran lambang atau simbol PKI dan komunisme yang semakin sering terjadi. Di berbagai pelosok negeri. Mungkin pula Ruslan ikut mengamati ketimpangan dalam penegakan hukum dan keadilan. Boleh jadi mantan tentara ini sependapat dengan banyak orang bahwa hukum hanya dibuat untuk mengikat rakyat jelata. Tidak untuk elit politik dan elit ekonomi-bisnis. Tidak untuk para pengusaha dan konglomerat rakus yang mengeruk kekayaan Indonesia tanpa syarat, tanpa batas. Barangkali, semua ini membisikkan kekhawatiran ke telinga Ruslan. Yang kemudian, mungkin, menggiring pikirannya untuk menyimpulkan bahwa kedaulatan rakyat atas NKRI ini sedang terancam. Wallahu a’lam. Lantas, apakah Ruslan Buton sendirian? Tampaknya tidak. Sekarang ini sudah bermunculan tagar-tagar yang bertajuk dukungan untuk Pak Kapten.[] 29 Mei 2020(Penulis Wartawan Senior)
Adu Cepat China dan AS Bikin Vaksin Covid, Bisakah Indonesia Mandiri?
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Hasil otopsi pasien korban Virus Corona atau Covid-19 di China maupun Italia menunjukkan bahwa yang diserang itu adalah paru-paru. Sehingga, pada akhirnya pasien mengalami sesak nafas dan tidak bisa bernafas sama sekali. Beijing Institute of Biotechnology dan CanSino Biological akhir bulan lalu mempublikasikan soal vaksin corona yang dikembangkan. Dalam uji klinis tahap awal vaksin ini telah berhasil memicu antibodi penawar pada puluhan pasien. Hasil penelitian ini pun dipublikasikan di jurnal kesehatan The Lancet pada Jumat pekan lalu. Vaksin itu bernama Ad5-nCoV. Vaksin ini diujikan ke 108 orang dengan usia 18-60 tahun dengan dosis rendah, sedang, dan tinggi. Masing-masing kelompok terdiri dari 36 orang. Kandidat uji coba vaksin diinduksi dengan antibodi yang mengikat pada sebagian besar pasien corona yang telah terjangkit 28 hari. Dalam uji coba vaksin ini, pada hari ke-28, pasien yang mendapat dosis vaksin rendah dan menengah menunjukkan, pada pasein adanya antibodi penawar dibandingkan dengan pasien dalam kelompok dosis tinggi. Menurut para ahli, konsentrasi antibodi penawar ini penting untuk mendapatkan perlindungan dari virus. Para peneliti juga menganjurkan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dan uji coba dengan lebih banyak relawan sebelum vaksin dihadirkan buat publik. “Hasil ini merupakan tonggak penting,” ungkap Wei Chen, profesor di Institut Bioteknologi Beijing dan pemimpin penelitian kepada para media, seperti dikutip dari CNBC International, Senin (25/5/2020). “Namun harus ditafsirkan dengan hati-hati. Tantangan dalam pengembangan vaksin Covid-19 belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemampuan untuk memicu respons kekebalan ini tidak selalu menunjukkan bahwa vaksin tersebut akan melindungi manusia dari Covid-19.” Informasi saja, menurut World Health Organization (WHO) ada 9 vaksin yang diujikan ke manusia. Vaksin Ad5-nCoV merupakan yang paling maju karena sudah masuk uji klinis fase 2 dari tiga tahun. Fase 2 sudah dilaksanakan pada April 2020. Sayangnya hasil penelitian fase 1 tidak dipublikasikan di jurnal kesehatan. Ketika memasuki fase 2, CanSino hanya menyatakan pihaknya bergerak ke uji klinis fase 2 berdasarkan “data keselamatan awal” dari fase 1, yang melibatkan 500 orang. Bagaimana dengan Amerika Serikat? Berita yang dilansir CNN Indonesia, Senin (18/05/2020 10:07) berjudul “Program Tes Covid-19 Bill Gates Dihentikan Pemerintah AS” ini menarik untuk dikaji. Badan Pengawas Obat dan Makanan (The US Food and Drug Administration/FDA) Amerika Serikat memerintahkan program pengujian virus corona (Covid-19) di Seattle yang didanai pendiri Microsoft Bill Gates di Seattle dihentikan hingga batas waktu yang ditentukan. FDA mengatakan bahwa program pengujian yang menawarkan kit pengujian secara mandiri di rumah itu boleh dilanjutkan jika sudah mendapat persetujuan tambahan. Program bernama SCAN atau Seattle Coronavirus Assessment Network itu telah diuji pada 300 orang sebelum diperintahkan berhenti. SCAN diklaim tidak bermaksud menggantikan pengujian negara yang sudah tersebar luas, melainkan untuk mendeteksi lebih jelas tentang bagaimana Covid-19 itu menular melalui komunitas yang berada pada risiko terbesar dan apakah tindakan jarak fisik efektif bekerja. Melansir Business Insider, situs web SCAN mengunggah informasi terbaru yang mengatakan bahwa FDA memerlukan Emergency Use Authorization (EUA) untuk tes virus corona yang dilakukan secara mandiri. FDA mengatakan, programnya tersebut harus dikenai pedoman pengujian diagnostik karena mengembalikan hasil kepada pasien. Dalam informasi itu dikatakan FDA belum menemukan masalah keamanan dan keakuratan tes SCAN. Meski demikian seorang juru bicara FDA mengatakan bahwa masalah penghentian program tampaknya terkait kategorisasi dan penggunaan tes SCAN. Tes itu dikategorikan sebagai tes pengawasan yang hanya digunakan peneliti dan tak bisa diberikan kepada pasien atau dokter untuk tujuan diagnostik. SCAN diluncurkan pada awal Maret dengan pendanaan dari Gates Foundation. Program itu merupakan kolaborasi antara Seattle dan King County Public Health Department dengan sejumlah universitas dan rumah sakit. Lewat blog pribadinya, Gates menjelaskan program pengujian SCAN merupakan kelanjutan dari program penelitian flu yang pernah ditemukan pada tahun 2018, yakni Seattle Flu Study. Program itu sebelumnya melacak penyebaran flu selama musim 2018 dan mendeteksi kasus virus corona pertama di Amerika Serikat pada Februari 2020. WHO mengatakan, pengujian luas diperlukan untuk menghentikan pandemi. Namun, data menunjukkan AS masih tertinggal dari negara lain dalam pengujian per kapita. Melansir The Hill, Gates mengatakan program SCAN bisa menjadi alat yang efektif dalam memandu respons kesehatan masyarakat. “Tidak hanya akan membantu meningkatkan pemahaman kita tentang wabah di Seattle, itu juga akan memberikan informasi berharga tentang virus untuk komunitas lain di seluruh dunia,” tulis Gates dalam postingan blognya. Di sisi lain, kekhawatiran juga tengah terjadi akibat efektifitas tes antibodi virus corona, yang semula diklaim bisa mengukur seseorang sebelumnya memiliki Covid-19. SCAN sendiri diketahui tidak menguji antibodi. Bersamaan dengan penghentian program SCAN Gates itu, Presiden Donald Trump menunjuk seorang ilmuwan muslim sebagai kepala program Vaksin Corona, Moncef Mohamed Slaoui, seorang ahli imunologi yang lahir dan besar di Maroko. “Kepala peneliti Operation Warp Speed adalah Dr Moncef Slaoui, seorang ahli imunologi yang diakui dunia dan telah membantu pembuatan 14 vaksin baru. Banyak vaksin (kami), selama 10 tahun dia mengabdi di sektor swasta,” kata Trump dikutip dari DAWN. Presiden Trump juga mengatakan Dr Moncef Slaoui adalah salah satu sosok yang sangat dihormati di dunia. Terutama dalam bidang produksi dan pembuatan atau formulasi vaksin untuk berbagai penyakit. Operation Warp Speed adalah nama program yang digagas Trump, untuk mempercepat penemuan vaksin corona dan penyebarannya ke seluruh Amerika. Dr Moncef Slaoui nantinya dibantu General Gustave F Perna. “Saya baru melihat data terbaru dari uji coba klinis vaksin virus corona. Data ini membuat saya yakin kita mampu membuat dan mengirim ratusan juta dosis vaksin pada akhir 2020,” kata Dr Moncef Slaoui yang lahir pada 1959 di Agadir, Maroko. Dikutip dari Morocco News World, Dr Moncef Slaoui sempat menjadi kepala departemen vaksin di GlaxoSmithKline dan berkarir selama 30 tahun di salah satu perusahaan obat besar dunia tersebut. Beberapa vaksin yang dihasilkan Dr Moncef Slaoui adalah Rotarix, Synflorix, dan Cervarix. Rotarix untuk mencegah gangguan pencernaan (gastroentritis) pada bayi, Synflorix untuk penyakit pneumococcal, dan Cervarix untuk mengatasi kanker serviks. Tampaknya di balik perintah penghentian pengujian SCAN Gates itu ada persaingan bisnis “pribadi” antara Gates dan Trump yang sudah menyiapkan Dr Moncef Slaoui untuk menjadi Kepala Operation Warp Speed yang digagas Trump itu. Tidak salah kalau kemudian Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari blak-blakan soal flu burung, virus corona, dan Bill Gates. Menurut Siti Fadilah, saat itu dia membuktikan virus flu burung tidak menular. “Saya membuktikan virus flu burung tidak menular. Saya protes ke PBB setelah itu stop vaksin. Saya stop flu burung tidak pakai vaksin tapi pakai politik,” katanya. Pada saat itu vaksinnya dijual ke Indonesia. Kalau dijual ke Indonesia mahal dan kita harus ngutang. Siti Fadilah juga mengungkapkan keanehan pada Bill Gates. Ia mengungkapkan keanehan pada Bill Gates yang mempersiapkan vaksin. “Ada sesuatu yang aneh, saya ikutin Bill Gates ini di forum ekonomi internasional awal tahun,” ujarnya. Menurut Siti Fadilah, di situ Gates menggebu-gebu bahwa nanti akan ada pandemi. Anehnya dia juga mempersiapkan vaksin. Kenapa ada pandemi selalu ada vaksin. Kenapa pandeminya tidak vaksindiselesaikan? “Dia kan bukan dokter, mengapa dia begitu fasih menganalisa akan terjadi pandemi?” tanya Siti Fadilah. Menganalisa dunia akan butuh vaksin sekian miliar. “Untuk saya, itu sesuatu yang tidak masuk di akal saya. Ada apa sih, dia kan pebisnis, ahli komputer, mungkin dia ahli virus, tapi virus komputer, tapi virus manusia berbeda,” imbuh Siti Fadilah ini. Soal virus corona, Siti Fadilah mengatakan, setiap pandemi dan munculnya vaksin itu bisa ditebak ada “udang di balik batu”. Kalau orang tidak siap sebelum pandemi, orang pasti bingung. “Ini ada sekelompok yang malah siap vaksinnya (virus corona) gitu,” tuturnya. “Ibu mencurigai ini buatan dia (Bill Gates)?” ketika ditanya Deddy Cobuzier. “Saya tidak mencurigai tapi semua orang bisa berpikir sendiri. Kalau semua orang dia support, at least harus menghormati yang support,” ucap Siti Fadilah. Menurut Siti Fadilah, Indonesia sekarang ini dalam menghadapi virus corona, harus mandiri membuat vaksin. Ia menyebut, orang Indonesia bisa membuat vaksin. Ibu Benar, Indonesia punya ahlinya yang berhasil atasi beragam virus ciptaan “orang jahat”. Uji klinis pada pasien-pasien Covid-19 membuktikan, formula Probiotik Siklus telah berhasil menyembuhkan mereka. Penulis Wartawan Senior.
Corona Menjadi Istri Pak Mahfud
By M. Rizal Fadillah Jakarta FNN – Jum’at (29/05). Banyak pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang aneh-aneh. Mulai dari soal Indonesia tak ada corona. Korban kecelakaan yang lebih banyak daripada korban corona. Mudik dan jamaah tarawih yang bisa dipidana. Tidak cukup hanya itu pernyataan aneh. Menko Mahfud MD juga bicara tentang Masjid yang ditutup. Alasan Mahfud, karena jama'ah masjid banyak korban seperti di Iran, hingga pidato sambutan di UNS soal meme kiriman Luhut yang bercanda membandingkan corona virus sama dengan seorang istri. "corona is like your wife, is easily you try to control it then you realize that you can't, then you learn to live whith it". Begitu bunyi meme yang dikutip Mahfud. Tentu saja netizen banyak yang marah atas joke berlebihan tersebut. Menyamakan corona virus dengan seorang istri yang tidak mudah ditaklukan. Sikap dan perbuatan ini dinilai sebagai penistaan terhadap status seorang istri. Pertama, menghadapi wabah corona yang merupakan "desease" apapun upayanya adalah mengatasi. Baik itu mencegah maupun menyembuhlan. "Wife" tentu saja bukan "desease" yang dianggap bisa bersahabat. Faktanya corona bisa membunuh. Kedua, keliru berat jika niat untuk menikah adalah dalam rangka menaklukan istri. Sehingga konsep bangunan awal adalah peperangan untuk mengalahkan. Saat tak mampu menaklukan, maka jadinya berdamai "learn to live with it". Itu keterpaksaan. Ketiga, terlalu jauh membanding-bandingkan pernikahan dengan penyakit. Itu terlalu mengada-ada. Terkesan kehabisan bahan untuk bicara ke masyarakat. Masa sepanjang hidup harus sesak nafas, dan panas badan tinggi. Suami-istri itu seharusnya bersimbiose mutualistic. Bermakna dan berdaya guna. Sedangkan wabah corona justru bersimbiosis parasitis. Merusak tubuh. Joke Menteri "intelek" seperti Mahfud dan Luhut menjadi gambaran, betapa tidak seriusnya mereka sebagai petinggi negara mengatasi wabah corona. Nyawa yang telah menjadi korban, baik masyarakat maupun tenaga medis ternyata dimain-mainkan sebagai joke oleh menteri. Seolah-olah kematian mereka itu sesuatu yang tidak berharga. Apalagi meme lucu-lucuan tersebut dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan "new normal". Yang mau dimodelkan untuk berdamai dengan "desease". Di tengah grafik pandemi virus corona yang belum begitu menggembirakan. Kepentingan rakyat menjadi yang dinomorduakan. Sementara kepentingan para pengusaha yang didahulukan. New normal jadinya adalah new marital menuju new mortal. Herd immunity yang berisiko tinggi. Kebijakan pola penjudi dan coba coba. Masyarakat yang dijadikan sebagai "kelinci percobaan" untuk menciptakan klaster-klaster baru penularan. Rakyat semestinya menyatakan "terserah" saja jika Pak Mahfud dan Pak Luhut mau memperistri virus corona. Kita hanya bisa mengucapkan "selamat menempuh hidup baru". Semoga bahagia selalu. New abnormal life. Kita mah semua tidak mau punya istri atau berumah tangga dengan virus corona. Secantik apapun corona itu. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
POPULER
