POLITIK
Seriuskah Ketua MPR Pimpin Pemberontakan Lawan Cukong Parpol?
By Asyari Usman Jakarta, FNN - Acara itu sederhana saja. Hanya peresmian sebuah lembaga kajian sosial-politik. Nama lembaga itu Nagara Institute. Di Senayan, Jakarta. Direkturnya, Akbar Faisal –mantan anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Acara berlansgung pada 17 Februari 2020. Meski hanya peresmian lembaga kajian, tapi acara ini menjadi sangat penting. Sama pentingnya dengan hari proklamasi kemderdekaan 17 Agustus 1945. Mengapa sampai demikian penting? Karena di acara inilah, secara blak-blakan, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendeklarasikan bahwa parpol-parpol di Indonesia ini dikuasai dan didikte oleh para pemilik modal alias cukong. Para pemodal, kata Bamsoet, mendatangi Munas atau muktamar parpol yang beragenda pemilihan ketua umum (ketum). Di situlah para cukong membawa duit. Mendekati para politisi yang berpotensi menjadi ketum. Ketua MPR bahkan mengatakan, harga yang dibayar “tidak mahal”. Paling-paling satu T. Seribu miliar. Yang dideklarasikan oleh Bamsoet bukan hal baru. Tetapi menjadi signifikan karena disampaikan oleh politisi senior dengan embel-embel Ketua MPR. Salah satu kalimat kunci yang dikatakan Pak Bamsoet adalah bahwa manuver beli parpol itu merupakan kejadian sebenarnya. “Ini pengalaman,” kata Ketua MPR. Bukan asumsi. Setelah parpol-parpol dibeli, mulailah berlaku “terms and conditions” (ketentuan dan syarat) atau T&C. Intinya, parpol-parpol berada di bawah kendali cukong. Termasuk kebijakan parpol; akan dibuat sesuai kepentingan cukong. Juga mereka tentukan siapa-siapa personel yang didudukkan di DPR, sampai ke siapa calon presiden dan presiden terpilihnya berikut para menteri, calon gubernur, hingga calon bupati dan walikota. Deklarasi Bamsoet ini tidak main-main. Implikasinya terhadap beliau, sangat besar dan cukup serius. Pertama, pembeberan itu akan dimaknai sebagai “pemberontakan” Bamsoet terhadap praktik busuk di kalangan parpol-parpol. Disebut “pemberontakan” karena yang dilakukan Bamsoet adalah aksi melawan struktur politik uang yang telah menjadi tradisi kuat pasca-Reformasi. Yang telah berakar dalam (deep-rooted). Bamsoet hanya bisa sebatas memberontak. Tidak bisa memerangi tradisi beli kekuasaan yang telah diterima luas di lingkaran politik Indonesia, di semua level. Mirip seperti seorang remaja yang memberotak terhadap tradisi kuat di lingkungan rumah orangtuanya. Kekuatan si remaja tak seimbang dengan kekuatan seisi rumah yang telah mapan. Jarang pemberontakan remaja bisa menang. Begitulah gambaran posisi Bamsoet di tengah tradisi parpol yang bercukong. Berat dia menang. Namun demikian, pemberontakan politik Bamsoet akan merebut simpati dan dukungan luas rakyat yang sudah sangat geram dengan percukongan parpol. Rakyat akan menyambutnya sebagai jihad melawan kemungkaran politik yang akan menghancurkan bangsa ini. Yang menjadi masalah, apakah beliau serius melancarkan pemberontakan itu? Jangan-jangan hanya sekadar menciptakan sensasi saja. Cuma basa-basi sambil mengalihkan perhatian publik. Kalau dibaca suasana umum yang ada saat ini, kemungkinan besar Pak Bamsoet sungguh-sungguh ingin memberontak terhadap praktik tercela jual-beli kakuasaan itu. Bamsoet kelihatanya murni gelisah melihat kenyataan yang sangat membahayakan masa depan negara. Kedua, kalau memang serius membuka medan tempur, maka Bamsoet pasti sudah berhitung tentang siapa-siapa lawan dan kawannya. Soal siapa lawan, sudah sangat jelas. Direktur Nagara Institute Faisal Akbar mengklaim bahwa dia sudah mengidentifikasi sekitar 50 pemilik duit besar yang menempatkan kaki di semua parpol. Dan dalam tulisan yang berjudul “Parpol: Di Bawah Lindungan Para Taipan”, edisi 19 Februari 2020, pengamat politik Hersubeno Arief memperkirakan para cukong parpol-parpol itu hampir pasti adalah mereka yang masuk dalam daftar 100 orang terkaya di Indonesia yang memiliki bisnis besar nan menggurita. Daftar majalah “Forbes” ini bukan rahasia. Hersubeno menjelaskan 10 orang yang punya kekayaan antara 40 triliun hingga 500 triliun plus. Mereka ini adalah cukong lokal. Bamsoet mengisyaratkan pula bahwa para pemodal itu bisa juga datang dari luar. Yaitu, cukong asing. Ketua MPR tidak mengatakan siapa-siapa cukong asing itu. Tetapi, Hersubeno langsung menyebut Tiongkok (China) karena merekalah yang paling berkepentingan di Indonesia akhir-akhir ini. Jadi, lawan-lawan Pak Bamsoet –kalau beliau serius mau berontak— tidak tanggung-tanggung. Kasarnya, para cukong itu bisa mengakses dan menggunakan siapa saja untuk melakukan apa saja. Termasuk untuk tujuan “memadamkan pemberontakan”. Bamsoet harus siap menerima semua konsekuensi. Sedangkan soal kawan, Bamsoet bisa kumpulkan 100 juta tanda tangan pendukung. Ketiga, para senior Golkar tidak mungkin tak tertampar oleh deklarasi Bamsoet tentang percukongan parpol. Sebab, Ketua MPR menyebutkan semua parpol, termasuk Golkar, menjadi incaran para pemilik uang. Dan, kalimat “Ini pengalaman” seperti dikatakan Bamsoet boleh jadi dia maksudkan pengalaman di Golkar sendiri. Artinya, pantas diduga bahwa beli kekuasaan oleh cukong mungkin pernah berlangsung di Partai Beringin. Karena itu, pemberontakan Bamsoet melawan praktik beli ketua umum parpol, kelihatannya hanya menunggu reaksi dari para cukong dan pimpinan partai. Ada kemungkinan para cukong akan melakukan “aim, lock and fire” (bidik, kunci dan tembak) terhadap Bamsoet. Pak Ketua akan dikejar dan dikerjai. Ada pula kemungkinan para cukong mundur dan membiarkan proses demokrasi Indonesia berjalan apa adanya. Tipis kemungkinan ini. Sama seperti “melepaskan punai di tangan tanpa alasan”. Para cukong pastilah mengambil opsi agresif. Andaikata ada mahkamah cukong untuk memilih cara bereaksi terhadap pemberontakan Bamsoet, hampir pasti sidang hanya berlangsung tiga menit dan putusannya adalah “bersihkan hambatan itu”.[] 20 Februari 2020 Penulis wartawan senior.
Amien Rais Berakhir di Kendari?
Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Kendali Amien Rais atas Partai Amanat Nasional (PAN) berakhir di Kendari? Setidaknya signal politik itulah yang ditangkap publik setelah terpilihnya kembali Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Kongres PAN V di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mulfachri Harahap jagoan yang disiapkan Amien Rais berhasil dikalahkan Zulhas. Padahal Mulfachri dipasangkan dengan Hanafi Rais, anak Amien Rais dalam satu paket ketum-sekjen. Sementara Dradjad Wibowo figur yang dikenal sangat dekat dan loyalis Amien tidak mendapatkan suara yang signifikan. Kekalahan Mulfachri-Hanafi merupakan simbol runtuhnya dominasi Amien, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran arah politik PAN. Peran Amien selama 21 tahun PAN berdiri, kira-kira sama seperti seorang Ayatullah di Iran. Tidak menduduki jabatan formal secara struktural, tetapi semuanya titahnya dipatuhi oleh seluruh kader PAN. Jabatan Amien terakhir di PAN adalah Ketua Dewan Kehormatan. Bukan Jabatan eksekutif. Sami’na waatokna. Kami dengar dan kami laksanakan. Tak Ada tawar menawar. Biru kata Amien, maka biru pula kata kader PAN. Siapapun yang diinginkan menjadi ketua umum pasti jadi. Sebaliknya siapapun yang tak dikehendakinya, pasti tidak jadi. Hal itu bisa dilihat dari tiga kali Kongres PAN. Dia menunjuk Soetrisno Bachir (SB) sebagai penggantinya pada Kongres II. Padahal saat itu SB bukan kader PAN. Begitu juga ketika pada berlangsung Kongres III, Amien menginginkan Hatta Radjasa menjadi ketum menggantikan SB. Maka jadilah Hatta sebagai Ketum. Peristiwa serupa kembali terjadi pada Kongres IV, Hatta yang ingin kembali memimpin PAN berhasil dihadang Amien. Zulkifli Hasan besan Amien akhirnya terpilih sebagai ketum. Dibalik sikapnya yang terkesan otoriter, sesungguhnya ada pesan dan nilai penting yang ingin dijaga Amien. Dia tak ingin ada seorang ketum yang menjabat sampai dua kali. Sikap itu juga dia berlakukan kepada dirinya sendiri yang hanya satu periode menjabat sebagai ketum. Barangkali sebagai tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Reformasi, Amien ingin konsisten dengan sikapnya. Dia sangat kritis terhadap rezim Soeharto yang terpilih berkali-kali dan seakan ingin berkuasa selama hidup. Aturan yang sama juga ingin dia berlakukan terhadap Zulhas sang besan tanpa pandang bulu. Tapi kali ini Amien gagal. *Pergeseran sikap politik PAN* Kembali terpilihnya Zulhas sebagai Ketum PAN hampir dipastikan akan mengubah posisioning PAN terhadap pemerintah. Lepas apakah Amien akan tetap diakomodir —misalnya kembali menjadi Ketua Dewan Kehormatan atau tidak— namun kali ini langkah Zulhas akan lebih leluasa membawa gerbong PAN merapat ke istana. Dia sudah mendapat legitimasi yang kuat. Kemenangannya di Kongres Kendari menunjukkan telah terjadi pergeseran basis dukungan di PAN. Amien tak lagi digdaya! Selain di akar rumput, dia juga mendapat dukungan dari figur seperti Hatta Radjasa yang ditunjuknya menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) dan Soetrisno Bachir. Jangan lupa yang paling penting dan utama, Zulhas mendapat restu dan dukungan dari istana. Signal itu secara gamblang disampaikan oleh Zulhas ketika dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jokowi, tak lama setelah penghitungan suara. Dukungan dari Jokowi ini tidak terlalu mengejutkan. Sejak sebelum penetapan capres-cawapres pada Pilpres 2019, Zulhas cenderung lebih mendukung Jokowi. Namun sikap Amien yang tegas dan keras, membuatnya tidak berkutik. Tidak ada pilihan lain dia ikut mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Dukungan setengah hati. Karena dibelakang panggung komunikasinya dengan Jokowi tetap berjalan secara intens. Sementara di depan panggung komunikasinya dibungkus dalam balutan posisi resminya sebagai Ketua MPR. Jadi tak aneh bila dia bertandang ke istana bertemu Jokowi. Tarik menarik posisi PAN antara kubu Zulhas dan Amien masih terus berlanjut pasca pilpres. PAN tetap mengambil posisi sebagai “oposisi” bahkan ketika Prabowo bergabung ke dalam kabinet Jokowi, lebih karena sikap Amien. Baginya tak ada kompromi dengan pemerintahan Jokowi. Secara politis momentum kembali terpilihnya Zulhas di Kongres Kendari terasa sangat pas, karena sebelumya seorang staf di Kantor Staf Presiden (KSP) mengisyaratkan kemungkinan adanya reshufle kabinet. Tak perlu kaget bila kemudian Jokowi menarik satu dua orang menteri dari PAN ke kabinet. Apakah Amien akan mengulang kembali tragedi Gus Dur di PKB. Partai yang dibangun dan dibesarkan diambil-alih oleh orang dekatnya? Gus Dur sampai meninggal dunia tak berhasil mengambil alih kembali PKB. Partai yang dibangun dan dibesarkan itu direbut kendalinya oleh sang kemenakan Muhaimin Iskandar. Kini giliran Zulhas berhasil merebut kendali PAN dari Amien Rais, besan dan mentor politik yang membesarkannya. Politik tak kenal saudara. Hanya kepentingan yang utama. Penulis adalah Wartawan Senior.
Moral Politik Zulkifli Hasan
By Luqman Ibrahim Soemay Jakarta, FNN – Allaah SWT berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 13 “fabi ayyi alaa irobbikumaa tukazzibaan”. Artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Surat Ibrahim ayat 7 Allaah juga berfirman “lain syakartum laaziidannakum walain kafartum inna adzaa bii lasyadiidun”. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allaah SWT akan menambah nikmat-Nya kepadamu. Namun jika kamu ingkar kepada nikmat-Ku, maka ingatlah bahwa azabku amat berat. Kedua ayat ini, hanya bagian kecil dari banyaknya perintah Al-Qur’an tentang dua hal mendasar. Pertama, Allaah SWT menyuruh manusia untuk bersyukur dan bersykur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allaah SWT berikan. Kedua, Allaah SWT mengingatkan manusia tentang bahaya yang akan dihadapi bila kufur dan ingkar kepada nikmat dan karunia Allaah SWT. Satu diantara anak bangsa dan hamba Allaah yang paling lengkap diberikan nikmat dan karunia Allaah SWT itu adalah Zulkifli Hasan. Biasa disebut dengan Zulhas. Dia satu diantara jutaan kader Partai amanat Nasional (PAN) yang dipercaya menjadi Ketua Umum periode 2014-2019. Sejak kelahirannya 21 tahun silam, tapatnya 23 Agustus 1998, PAN baru mempunyai empat Ketua Umum. Muhammad Amin Rais adalah pendiri sekaligus Ketua Umum PAN yang pertama. Selanjutnya Sutrisno Bachir yang menjadi Ketua Umum PAN yang kedua. Setelah itu, Hatta Rajasa menjabat Ketua Umum PAN yang ketiga. Sekarang Zulkifli Hasan yang menjadi Ketua Umum PAN ke empat. Rencananya hari ini Selasa 11 Februari 2020, Kongres PAN kelima dimulai di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kongres ini untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan periode PAN 2014-2019 di bawah komando Zulkifli Hasan. Agenda lainnya adalah memilih Ketua Umum PAN periode berikutnya. Karier Politik Zulhas Zulkifli Hasan pertama kali menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Daerah Pemilihan Lampung. Dia memulai karier di PAN sebagai Ketua Departemen Logistik DPP PAN periode 2000-2005. Jabatan inilah yang kemudian mengantarkan Zulhas menjadi Wakil Ketua Fraksi PAN DPR. Setelah Soetrisno Bachir terpilih sebagai Ketua Umum PAN periode 2005-2010, Zulhas dipercaya menduduki jabatan Sekretaris Jendral. Selain sebagai Sekretaris Jendral DPP PAN, pada periode yang sama, Zulhas juga merangkap Ketua Fraksi PAN di DPR. Setelah SBY kembali terpilih sebagai Presiden periode kedua 2009-2014, Zulhas dipercaya SBY menjadi Menteri Kehutanan menggantikan MS Ka’ban. Tahun 2014 Zulhas terpilih sebagai Ketua MPR ke-15. Ketika itu paket yang mengusung Zulhas sebagai Ketua MPR, dengan Wakil Ketua Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Ahmad Muzani berhasil mengalahkan paket lawan yang mengusung Oesman Sapta Odang Ketua MPR. Singkat cerita, mungkin Zulhas adalah satu-satunya kader PAN dengan jabatan paling lengkap di partai. Dimulai dengan menjadi anggota DPR. Selanjutanya menjadi Wakil Ketua Fraksi dan Ketua Fraksi PAN DPR. Setelah itu menjadi orang kedua di PAN dengan jabatan Sekretaris Jendral, yang ikut mengatarkan Zulhas ke posisi puncak sebagai Ketua Umum PAN ke-4, periode 2014-2019. Jabatan Zulhas sebagai pejabat negara adalah Menteri Kehutanan perode 2009-2014 dan Ketua MPR 2014-2019. Jabatan yang sangat lengkap dan sempurna. Berbagai posisi penting ini, telah menempatkan Zulhas sebagai kader langka di PAN. Maka, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Tradisi Satu Periode Sejak kalahirannya 23 Agustus 1998, PAN telah mempunyai empat ketua Umum, yaitu Amin Rais, Sutrisno Bachir, Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan. Semua menjabat Ketua Umum PAN hanya dijabat satu periode. Tidak ada yang sempat menjabat dua periode. Pada Kongres ke-4 tahun 2014, memang Hatta Rajasa mencoba untuk kembali maju sebagai Ketua Umum, namun dalam pemilihan, langkah dan ambisi dua priode Hatta Rajasa dipatahkan oleh Zulhas. Sedangkan Amin Rais dan Sutrisno Bachir, setelah selesai menjabat, memberikan kesempatan kepada kader lain untuk menjadi Ketua Umum PAN. Sikap dan langkah politik Amin Rais dan Sutrisno Bachir adalah keputusan politik yang pantas untuk diteladani dan dibanggakan oleh kaden-kader PAN pada umumnya. Jarang, bahkan mungkin juga menjadi barang langka untuk menemukan kembali pimpinan partai politik yang punya keasadaran tingkat dewa seperti Amin Rais dan Sutrino Bachir. Padahal peluang Amin Rais terpilih kembali untuk periode sangat terbuka lebar. Tahun 2005 itu, hampir-hampir dapat dipastikan belum ada kader PAN bisa menandingi popularitas dan kehebatan Amin Rais. Namun begitulah Amin Rais. Jabatan bukan segala-galanya. Dengan kebesaran jiwannya, Amin Rais mewariskan monumen paling mahal dan berharga kepada kader PAN bahwa merebut Ketua Umum PAN itu penting. Namun yang lebih penting lagi tidak berupaya mempertahankan jabatan Ketua Umum lebih dari satu periode. Sikap Amin Rais ini mahal dan berkelas. Beginilah karakter politisi yang tau diri. Tau mewariskan mahkota dalam berpolitik. Karena sebagai partai politik yang lahir sebagai anak kandung reformasi, sikap Amis Rais itu sebagai antitesa kepada kekuasaan Orde Baru yang berupaya dengan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan lebih dari 32 tahun. Menjadi sangat aneh bin ajaib, bila tiba-tiba Zulhas yang menjadi kader paling sempurna dan paripurna di PAN itu berusaha untuk kembali menjabat Ketua Umum PAN dua periode. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan wahai? Apakah semua jabatan di partai dan pemerintahan tersebut belum cukup untuk disyukuri Zulhas? Lalu, moral politik seperti apa yang menjadi kebanggaan anda, yang hendak diwariskan kepada anak-anak muda bangsa ini, terutama kader-kader PAN? Apakah Zulhas ingin mensejajarkan PAN dengan sejumlah partai politik pecahan Golkar? Dimana Ketua Umum partai-partai itu, terkesan ingin mempertahankan posisi Ketua Umum sampai ajal menjemput mereka. Rasanya kurang pantas mensejajarkan PAN, PKB dan PKS sebagai anak kandung reformasi dengan sejumlah partai politik pecahan Golkar tersebut. Zulhas, kabarnya Amin Amin sebagai guru politik anda, besan anda, bapak kandung dari menantu anda Ahmad Mumtaz Rais, dan bapak mertua dari anak kandung anda Futri Zulya Savitri telah telah menasehati anda agar tidak lagi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PAN periode 2020-2025. Nasehat dan teladan Amin rais itu, tidak hanya pantas dihargai oleh anda Zulhas sebagai kader PAN, tetapi harus dipraktekan oleh anak-anak bangsa yang lahir dari produk reformasi. Begitulah cara pemimpin mewariskan keteladanan dalam berpolitik. Bukan yang penting menjabat. Toh, presntasi anda sebagai Ketua Umum PAN juga biasa-biasa saja. Malah di bawah standar. Kalau tidak mau dibilang jeblok. Faktanya, PAN yang pada pemilu 2014 meraih 49 kursi DPR, namun pada pemilu 2019 lalu terjun bebas. Tinggal hanya 44 kursi saja. Dan yang lebih menyakitkan lagi, 8 kursi DPR periode 2014-2019 dari Dapil Provinsi Jawa Tengah hilang dari senayan tanpa bekas. Dapil Provinsi Jawa Tengah tidak meninggalkan setengah kursipun. Ini benar-benar tragis Zulhas dan menyakitkan. “Fabi ayyi alaa irobbikumaa tukazzibaan”. Semoga saja bermanfaat. Toh, belom terlambat untuk bersikap demi tradisi politik yang bermartabat Zulhas. Penulis adalah Wartawan Yunior.
Zulhas Sudahlah, Tidak Ada Prestasi Yang Dibanggakan!
Atas dasar moral seperti apa kepemimpinan yang gagal masih mau memberanikan diri kembali maju sebagai ketua Umum PAN? Jabatan menteri sudah didapat. Posisi sebagai Ketua MPR dan Ketua Umum Partai seolah tak cukup untuk Zulkifli Hasan. Padahal pada setiap jabatan yang diemban, tidak terlihat prestasi yang membanggakan. By Enggal Pamukti Jakarta, FNN - Membaca pergerakan perpolitikan Indonesia, tidak bisa juga dilepaskan dari peran Partai Amanat Nasional (PAN), yang lahir pada masa reformasi. PAN selalu eksis pada setiap Pemilu yg berlangsung. Tidak pernah menjadi pemenang tetapi tidak pernah juga turun drastis. Baru pada Pemilu 2019 lalu, dimana saudara Zulkifli Hasan menjadi Ketua Umum, PAN terjun bebas. Terjadi penurunan prosentase perolehan suara PAN dari 7,59% pada Pemilu 2014, menjadi hanya 6,84% pada tahun 2019. Perolehan suara ini bukanlah preseden yang baik bagi sejarah pileg yang diikuti oleh PAN sebagai partai dilahirkan dari produk reformasi. Targisnya lagi, ketika suara perolahan PAN tersebut dikonversi menjadi kursi DPR, PAN kehilangan 5 kursi atau 10% lebih. Pada Pemilu 2014 sebelumnya , PAN mendapatkan 49 kursi. Sekarang PAN hanya mendapatkan 44 kursi DPR RI. Dengan perolehan seperti ini, PAN turun peringkat dari ranking 6 di tahun 2014, jatuh ke peringkat 8 pada tahun 2019. Tragis sekali. Yang paling tragis terjadi di seluruh Dapil Jawa Tengah. Dari sebelumnya PAN mendapatkan 8 kursi iDPR RI di Provinsi Jawa Tengah, pada Pemilu 2019 kermarin, PAN tak berhasil mengirimkan satu kursi pun Senayan. Dari seluruh perhitungan perolehan suara yang ditambahkan dari pemilih baru pada tahun 2019, PAN dinilai gagal medapatkan dukungan suara kaum milanial. Seorang elit Partai Matahari menilai kegagalan PAN mempertahankan atau menambah suara sebagai akibat PAN terlalu konsentrasi pada Pilpres. Kebetulan harus melawan petahana, dan mengalami kekalahan. Alasan ini tidak bisa diterima, jika melihat partai-partai pendukung Prabowo Subianto yang melawan Joko Widodo justru mengalami kenaikan suara seperti Gerindra dan PKS. Sebuah analisa menarik di meja Warung Kopi yang menyatakan bahwa kegagalan PAN akibat dari persoalan leadership yang lemah pada era kepemimpinan perode 2015-2020. Kelemahan inilah yang harus ditanggapi secara serius. Kawan yang memang salah seorang pendiri PAN tersebut menganggap sikap plin-plan partai menjadi penyebab kekalahan PAN pada Pileg 2019. Partai yang pada Pemilu tahun 2014 menjadi oposisi pemerintahan, lalu tiba-tiba terbeli, masuk koalisi pemerintahan Joko Widodo. Namun di akhir tahun 2018 menyatakan bercerai hanya untuk kembali melawan Joko Widodo di Pilpres 2019. Sikap plin-plan, culas, dan tidak loyal adalah kesan dari kronologi perpindahan dukungan yang terlalu frontal tersebut. Akibat inkonsistensi sikap PAN seperti itulah, baik di media sosial maupun pergerakan darat PAN tidak mendapatkan banyak dukungan. Kebijakan pengurus partai yang tampak tida berintegritas seperti itu tentu berpengaruh pada psikologi pemilih yang terbelah secara ekstrim pada pemilu tahun 2019 kemarin. Pemilih menyukai Partai yang tegas dan istiqomah dalam bersikap. Kalau boleh disimpulkan, kepemimpinan yang lemah dan kurang mampu membaca arah dan pilihan politik dari konstituen menjadi titik sentral terlemah Ketua Umum Zulkikfli Hasan. Akumulasi kelemahan ini merupakan satu kesatuan dalam mendefinisikan kegagalan PAN periode 2015-2019. Lalu atas dasar moral seperti apa kepemimpinan yang gagal masih mau memberanikan diri kembali maju sebagai ketua Umum PAN? Jabatan menteri sudah didapat. Posisi sebagai Ketua MPR dan Ketua Umum Partai seolah tak cukup untuk Zulkifli Hasan. Padahal pada setiap jabatan yang diemban, tidak terlihat prestasi yang membanggakan. Yang tersisa sekarang hanya residu kekuasaan.. Residu itulah berupa pemanggilan-pemanggilan dari penegak hukum yang sedang mencoba menggali kaitan pidana pada kekuasaan dia di masa lalu. Untuk itu, PAN haris terbebas dari beban-beban psikoligis yang kemungkinan terkait masalah pidana. Cermat menilai, cerdas memutuskan dan tepat memilih pimpinan. Itu yang harus dilakukan kader-kader dan pengurus PAN dalam memilih Pengurus Pusat agar PAN kembali bersinar seperti Matahari. Kalau saja tidak, maka PAN akan tenggelam di ufuk timur tempat Kongres berlangsung. Selamat berkongres kepada seluruh Kader Pan yang pada hari ini mulai berdatangan di Kota Kendari. Semoga menghasilkan pemimpin baru yang amanah. Penulis adalah Peneliti di Don Adam Sharing Academy
Niretika, Janji Jokowi dan Keluhan Sri Mulyani
By Dr. Ahmad Yani, SH. MH. Jakarta, FNN- Keluhan rakyat tentang janji yang tidak ditepati rezim Jokowi kini sudah dirasakan orang dekat sendiri. Keluhan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dihadapkan forum internasional. Acara yang diadakan sebuah organisasi raksasa dunia, International Monery Fund (IMF). Sri Mulyani, menjadi Menteri Keuangan dua priode. Satu kali di eranya Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kedua di zaman Jokowi sekarang. Pengalamannya menjadi bendahara negara tentu tak diragukan. Namun keluhannya juga tentu saja tidak bisa disepelekan. Sri Mulyani mengeluh tentang janji Jokowi yang menumpuk. Perutnya mules karena harus memutar otak untuk mencari cara supaya janji tersebut terlaksana. Misalnya, saat kampanye Pemilihan Presiden 2019 Jokowi berjanji akan menggaji penggangguran dengan biaya tinggi. Gaji untuk penggangguran itu mencapai 8 juta orang. Tentu saja mencengangkan. Orang waras seperti Sri Mulyani menanyakan bagaimana janji itu bisa terlaksana kepada Jokowi. Jokowi kata Sri, hanya menjawab “nanti dipikirkan, sekarang yang penting kampanye dulu”. Dari kalimat Jokowi yang dikutip dari Sri Mulyani tersebut, dapat diduga dari awal, kalau Jokowi tidak serius dengan janjinya. Jokowi tidak peduli apakah janji itu mampu dilakukan atau tidak. Yang pasti Jokowi mengetahui bahwa belum mengerti dan tidak mengetahui apa yang dijanjikannya itu. Akhirnya semua janji itu kini menumpuk dalam ingatan publik. Saking banyaknya janji Jokowi itu, kepala rakyat tidak mampu menampungnya dalam ingatan. TetapI jejak digital Jokowi yang dicatat oleh media tidak bisa terhapus. Janji itu sungguh banyak, namun realisasi masih mengawang-awang. Janji Tidak Ditepati Apa yang terjadi sepanjang satu periode kepemimpinan Jokowi (2014-2019), dan dilanjutkan dengan periode kedua (2019-2024). Kita hanya diberi janji-janji. Rakyat Indonesia sudah kenyang dengan janji-janji itu, hingga sampai memuntahkannya. Salah satu muntahan yang paling mewakili rakyat adalah kata-kata Sri Mulyani yang kita bahas di awal tulisan ini. Kita patut sedih karena hanya janji yang bisa kita nikmati dari periode pertama, sembari kita melihat kondisi negara yang semakin korup. Sedih melihat ekonomi yang terpuruk. Sedih melihat hukum yang dipermainkan. Sedih melihat kehidupan rakyat yang hanya dikasih makan janji. Ada rentetan ketidakmampuan yang memperlihatkan bahwa banyak problem yang terjadi dalam kepemimpinan Jokowi. Ada banyak janji yang diingkari. Ada banyak janji di publik yang terus terang diucapkan demi elektabilitas kampanye semata. Setelah menduduki kekuasaan untuk periode kedua, janji-janji 2014 itu kini benar-benar menjadi utopia belaka. Dulu tahun 2014 Jokowi berjanji, bahwa Pengangkatan Jaksa Agung tidak akan mengambil orang dari Partai Politik. Janji itu dingkari dimuka, pasca dilantik 2014. Selanjutnya tahun 2014 juga, Jokowi menjanjikan bahwa para menteri tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Partai. Juga diingkari. Rencana yang paling disambut meriah publik untuk membentuk kabinet ramping dan professional. Justru Jokowi membentuk kabinet dengan porsi yang gabuk. Bahkan sarat dengan politik balas budi serta bagi-bagi kekuasaan. Kabinet ramping, dan pemangkasan birokrasi hanya menjadi apologi semata. Pasca dilantik 2019, birokrasi justru semakin luas. Semua kementrian dibentuk wakil menterinya. Birokrasi kementrian semakin panjang dan besar. Pembentukan badan atau lembaga yang terus dilakukan. Saya menduga Ini adalah politik balas budi dengan cara yang paling “norak”. Kita juga patut bertanya, bagaimana dengan korban gempa yang dijanjikan dahulu. Misalnya, korban bencana alam seperti di Palu dan NTB? Ingatkah kita ketika gempa dan tsunami melanda beberapa daerah di Indonesia? Jokowi turun ke tempat bencana dengan menjanjikan pembangunan rumah bagi korban. Seperti korban gempa di NTB. Membangun rumah korban bencana belum selesai. Namun dalam kampanye 2019, muncul lagi janji untuk membangun rumah bagi milenial dan tukang cukur. Apakah rumah millenial dan tukang cukur sudah terbangun sekarang? Dari tahun 2014, janji Jokowi sudah menyebar dalam ratusan rupa. Dari mobil ESEMKA hingga ekonomi meroket. Buy back Indosat, hingga janji swasembada pangan. Esemka kini katanya sudah diproduksi, tetapi kita belum kenal pasti itu mobil dari mana dan mesinnya berasal dari mana? Swasembada pangan yang begitu heroik dibicarakan Jokowi setelah 2019, hanya menjadi janji saja. Ada ratusan juta ton beras impor membusuk akibat nafsu import yang tinggi. Beras busuk itu dibuang. Sementara kehidupan rakyat dan petani yang sedang getir menghadapi kelesuan ekonomi. Janji sepuluhg juta lapangan kerja yang dibicarakan lima tahun lalu sudah diisi oleh semua tenaga kerja Asing. Kalau dihitung semua dengan yang illegal, melebihi sepuluh juta itu orang. Begitu teganya hingga anak negeri mengemis cari kerja. Tetapi negara memberikan karpet merah kepada pekerja Asing. Semua demi investasi, meskipun negara harus digadaikan. Persoalan penggangguran yang dikeluhkan Sri Mulyani adalah janji kampanye 2019. Janji untuk menggaji pengangguran itu ternyata hanyalah sebuah jualan kampanye, dan basa basi saja. Tidak ada plan yang dibuat untuk menepati janji itu. Hanya ucapan pemanis kampanye saja. Sehingga ini masuk “karang-karang perkataan bohong” sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Mungkin kalau dicatat semua janji Jokowi, maka tidak cukup risalah pendek ini untuk menjelaskan tumpukan janji-janjinya, sehingga Sri Mulyani pun merasa mules perutnya. Hukuman Untuk Pembohong Indonesia perlu belajar pada Amerika Serikat tentang pemimpin yang berbohong. Rabu 19 Desember 1999, DPR Amerika Serikat atau The House of Representatives meminta Presiden Bill Clinton melepas jabatannya, karena skandal seksnya dengan Monica Lewinsky, yang kemudian dikenal dengan “Skandal Lewinsky”. Clinton dimakzulkan karena dianggap berbohong dalam kasus perselingkuhan itu. Apa yang dilakukan Clinton adalah hal yang sangat pribadi. Tetapi karena ia pemimpin, maka berbohong dengan hal sepele itupun diminta untuk dipertanggungjawabkan oleh Parlemen Amerika. Berbeda dengan Bill Clinton, Jokowi tidak hanya berjanji, tetapi juga tidak menepati janji itu. Kasarnya ini pembohongan publik. Janji yang diucapkan Jokowi adalah menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Janji itu tidak ditepati. Hasilnya membuat kehidupan berbangsa dan bernegara bermasalah. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 378 KUHP yang menyatakan "barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun." Pasal 378 KUHP itu dikaitkan dengan janji-janji Jokowi selama menjadi presiden sebagaimana yang diurai di atas, tentu patut diduga memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Apalagi kalau kita mengutip kata-kata Sri Mulyani yang menanyakan kesiapan Jokowi akan janji kampanyenya. Jawaban Jokowi yang secara enteng mengatakan “kampanye dulu, nanti dipikirkan”. Lebih celaka lagi, janji itu adalah janji yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Mengikat secara moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dalam pasal impeachment, hal tersebut termasuk dalam pelanggaran Berat. Pasal 7A UUD 1945 mengatur “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, bila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun bila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Perbuatan tercela menyangkut hal yang bersifat norma, moral dan etika fungsional terbuka. Perkembangan terbaru teori etik telah masuk pada etik fungsional terbuka, dimana pejabat publik harus mempertanggungjawabkan secara etik sebagai yang dijelaskan oleh TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam point bab II angka 2 jelas mensyaratkan “pemerintahan yang terbuka, bertanggungjawab, jujur, melayani dan lain-lain. Siap mundur apabila dirinya telah melanggar kaidah atau sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara” Dari rumusan TAP MPR itu, jelas bahwa tidak jujur, melanggar sistem nilai dan tidak mampu memenuhi amanah adalah merupakan perbuatan yang melanggar norma, kaidah dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena sifat dan karakter seperti itu tidak mencirikan sifat dan karakter Pancasilais yang menjadi fundamen utama berbangsa dan bernegara. melihat antara janji dan realitas yang sesungguhnya sangat tidak sinkron. Banyak yang dijanjikan oleh Jokowi sebagaimana yang dituliskan ini yang tidak ada dalam realitas. Sehingga menjadi janji palsu yang jelas melanggar ketentuan norma dan kaidah berbangsa dan bernegara. Penulis adalah Praktisi Hukum dan Dosen Hukum, Sospol Univ. Muhammadiyah Jakarta
Muncul Kandidat Independen, Pilwalkot Medan Bakal Seru
By Asyari Usman Jakarta, FNN - Medan memang bukan Jakarta. Tetapi, dari aspek politik, setelah Jakarta jelas Medan di urutan kedua. Medan menjadi barometer kecerdasan umat Islam. Tetapi, bisa pula menjadi ‘argometer’ bagi kelompok-kelompok oportunis. Kalau Anda naik taksi non-online, tentu ‘argometer’ akan Anda tengok dulu sebelum mengeluarkan dompet. Setelah itu, barulah Anda buat transaksi dengan Pak Supir. Di pilkada mana pun juga di Indonesia ini, selalu ada tawaran ‘jasa dukungan’ yang memakai ‘argometer’. Tak terkecuali di Medan. Baik itu pilkada yang akan tayang bulan September-Oktober 2020 maupun pilkada-pilkada masa lalu. Umat sudah sangat muak dengan praktik tercela dalam pilkada Medan. Umat menjadi apatis. Sampai-sampai jumlah ‘turnout’ (yang datang ke TPS) di dua pilkada yang lalu (tingkat provinsi dan kota) turun ke level yang sangat rendah. Hanya 26% umat yang sudi mencoblos. Fakta ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan legitimasi kepala daerah. Sekarang, umat tak sabar dengan transaksi ‘jasa dukungan’. Umat ingin agar para rentenir dukungan politik itu segera dilenyapkan. Hanya dengan cara ini kepercayaan umat terhadap sistem politik bisa dipulihkan. Itulah sebabnya, koalisi keumatan Medan akan memajukan calon independen. Sebagai alternatif untuk cara-cara kotor yang merajalela selama ini. Itulah yang sedang diusahakan oleh para aktivis dan pimpinan berbagai ormas di Medan. Berbagai sumber koalisi keumatan Medan menyebutkan, mereka akan mengajukan dua tokoh umat yang memiliki integritas, kapabilitas, dan kapasitas yang lebih dari keperluan untuk mengubah Medan menjadi kota yang bermartabat dan berkeadilan. Dua tokoh umat yang terkerucut dari sekian banyak nama-nama “heavy weight” adalah Ustad H Azwir Ibnu Aziz dan Ustad Latif Khan. Tidak ada yang meragukan integritas Ustad Azwir. Dan tidak ada pula menyangsikan kapabilitas Ustad Latif Khan. Uztad Azwir adalah sosok yang ‘humble’ tetapi tegas dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Ustad Latif Khan sangat memahami hiruk-pikuk perpolitikan. Beliau mampu menjelaskan dengan runtun dan detail mengenai apa-apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki suasana ekonomi-sosial-politik kota Medan. Sekarang ini, kita semua menyaksikan kasak-kusuk berbagai kelompok yang hanya mengedepankan syahwat kekuasaan. Mereka sangat bernafsu untuk berkuasa di Medan Umat bisa mengamati orang-orang yang ingin masuk dengan misi pribadi. Bukan misi rakyat. Ini tidak boleh dibiarkan. Para relawan koalisi keumatan telah bekerja keras untuk menyukseskan pencalonan Ustad Azwir dan Ustad Latif Khan. Sejauh ini, reaksi umat terhadap kehadiran mereka sebagai kandidat independen sangat positif. Kedua tokoh ini akan mampu membangkitkan semangat perjuangan untuk menyelamatkan kota Medan. Tantangan yang dihadapi pastilah berat. Tetapi, dengan tekad keras dan ketawakkalan kepada Allah SWT, tidaklah berlebihan kalau pasangan ini nantinya akan merebut simpati umat. Para pengamat politik di sini berpendapat, kehadiran kandidat independen pasti akan menjadi alternatif yang mampu mendorong umat untuk datang ke bilik-bilik suara. Karena itu, kemunculan Ustad Azwir Ibnu Aziz yang berpasangan dengan Ustad Latif Khan akan membuat pemilihan wali kota Medan menjadi seru.[] 5 Februari 2020 (Penulis adalah waratwan senior)
Sri Mulyani dan Janji Asal Janji Jokowi
By Dr. Syahganda Nainggolan Jakarta, FNN - Berita mengejutkan hari-hari ini adalah Sri Mulyani menyatakan janji kampanye Jokowi tentang pemberian uang pengangguran. Janji yang didengungkan Jokowi tempo hari adalah janji omong kosong. Apakah janji omong kosong itu? Janji omong kosong adalah janji yang dibuat Jokowi hanya untuk kepentingan kampanye alias memberi harapan palsu pada rakyat. Memberikan harapan palsu, yang kata anak melinial disebut “PHP”. Karena kemungkinan untuk merealisasikan janji-janji itu jauh dari kenyataan. Jauh dari kenyataan karena Jokowi menyadari bahwa tidak ada kemampuan untuk merealisasikan, khususnya pendanaan, bagi perealisasian janji itu. Lalu apa itu janji palsu? Janji palsu adalah janji yang tidak direalisasikan Jokowi. Jika sebuah janji direalisasikan, tapi tidak berhasil, maka itu bukan janji palsu. Namun, jika sejak awal janji itu sekedar pencipta harapan bagi rakyat, tanpa mungkin merealisasikannya, maka janji itu sejak awal sudah palsu. Lalu apakah janji Jokowi tentang pra kerja itu janji palsu? Janji Jokowi pemberian kartu pra kerja adalah satu dari tiga kartu yang dijanjikan Jokowi ketika kampanye. Selain kartu pra kerja adalah KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dan Kartu Sembako Murah. Kartu Pra Kerja ditafsirkan berubah-berubah sejak janji itu dikeluarkan Jokowi kala kampanye itu. Penafsiran awal kartu itu ditujukan kepada dua juta pencari kerja. Dalam kartu itu akan diberikan uang pengangguran. Tafsir itu berkembang kemudian dengan pernyataan Jokowi bahwa paska pilpres yang dia maksud adalah kartu itu akan diberikan pada dua juta pengangguran atau pencari kerja. Untuk mereka termasuk pra kerja diberikan vokasi atau training hingga mereka bisa mendapat kerja. Penafsiran berkembang lagi bahwa kartu itu akan mempunyai peran selain untuk training juga peserta atau pemilik kartu akan dafat insentif setelah training. Lalu ada penafsiran lain dating dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), kartu itu akan menyasar ke pengantin yang baru, menikah tapi belum memiliki kerja. Berputar putarnya penafsiran kartu pra kerja itu, tentu terkait dengan informasi yang dibocorkan Sri Mulyani bahwa janji Jokowi tentang kartu pra kerja tidak direncanakan sejak awal. Dari sinilah awal mula pembicaraan hari-hari ini tentang janji bohong kartu pra kerja. Dalam situasi ekonomi negara yang sulit, dan kegelisahan pembayar pajak atas kehati-hatian penggunaan uang negara, kunci kepercayaan rakyat pada kepemimpinan nasional adalah penyusunan program secara hati-hati. Uang Rp 10 Triliun yang direncanakan untuk Kartu Pra Kerja, akan jadi bumerang, jika uang itu miskelola atau bahkan kalau tidak tepat sasaran. Tanpa perencanaan yang kuat, yang berbasis pada pencapaian Jokowi pada priode sebelumnya, maka pemerintah kesulitan menentukan siapa jumlah dua juta orang yang disasar kartu pra kerja. Karena jumlah pengangguran kaum muda sekitar 61% dari total pengangguran terbuka. Tahun 2019 lalu, sekitar tujuh juta jiwa pengangguran. Artinya, sasaran dua juta dari sekitar empat juta jiwa. Apakah nantinya pemberian kartu memakai metode "lotre"? Dalam situasi rakyat yang semakin susah saat ini, apalagi program pemangkasan subsidi mulai dijalankan rejim Jokowi, dipastikan pengangguran dan kemiskinan baru akan semakin besar. Pada Januari, 2019, Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro mengatakan ada 53 juta jiwa masyarakat rentan miskin. Sayangnya, pada Januari 2020, World Bank mengatakan ada 115 juta jiwa penduduk Indonesia yang rentan terhadap miskin. Dengan demikian rencana kartu pra kerja menjadi taruhan besar Jokowi saat ini. Jokowi harus bekerja keras untuk benar-benar bisa merealisasikan janjinya. Janji Jokowi terkait kartu pra kerja tentu belum dapat dikatakan janji palsu. Namun, janji-janji Jokowi 2014, terlalu banyak yang tidak terealisasi. Antara lain, janji pertumbuhan 7%, janji Land Reform, janji kabinet dan jaksa agung profesional, janji tidak rangkap jabatan, janji berantas korupsi, janji penuntasan kasus HAM, janji rupiah meroket, janji mengusut pelanggaran HAM masa lalu, dan masih banyak lagi. Kita anggap saja sementara ini janji Jokowi tentang pra kartu kerja masih omong kosong. Kita perlu menanti apakah janji itu palsu atau tidak. Untuk itu, kita tunggu sebaiknya kita tunggu saja. Mudah-mudahan bisa terealisasi sebelum berakhir 20124. Bocoran Sri Mulyani Bocoran Sri Mulyani tentang janji omong kosong Jokowi disampaikan di forum World Bank. Tentu saja kita tidak bisa menyepelekan pembocoran ini diantara orang-orang asing. Misbakhum, anggota DPR RI, misalnya, marah dengan pernyataan Sri Mulyani ini. Menurutnya hal itu tidak pantas dibocorkan orang terdekat Jokowi yang anggota kabinet. Namun, bagi kita pembocoran informasi ini penting untuk melihat berapa banyak sebenarnya janji-janji Jokowi yang mirip kartu pra kerja? Jokowi tidak boleh menjadi pemimpin, yang dalam sindiran SBY beberapa waktu lalu, "jangan jadi pemimpin kumaha engke, tetapi engke kumaha". Artinya, pemimpin itu jangan asal membuat janji. Untuk itu mungkin Misbakhum dan kalangan DPR RI perlu masuk pada substansi yang diperlukan rakyat. Rakyat butuh apa-apa saja yang merupakan janji-janji Jokowi yang dianggap Sri Mulyani membuat dia sampai sakit perut. Penutup Beberapa hari lalu, melalui kejujurannya atau pembocoran sengaja tentang janji pilpres Jokowi , Sri Mulyani memberitahu forum diskusi World Bank dan rakyat Indonesia bahwa program dan janji-janji Jokowi dalam kampanye banyak yang omong-kosong. Omong kosong maksudnya janji itu disampaikan tanpa mempunyai perhitungan dan kelayakan dari seorang presiden sebuah republik. Janji itu hanya untuk sekedar meraup suara. Antara lain program kartu pra kerja itu. Hal ini tentu menjadi bencana besar bagi sebuah negara. Sebab, seorang pemimpin negara harus diukur dari "satu kata dengan perbuatan". Kita mengetahui, uang negara Republik Indonesia, sangat tergantung Sri Mulyani, menteri keuangan dan bendahara negara. Sebagai petahana atau inkumben, tentu semua janji Jokowi harus terukur berbasis kemampuan terukur dari pembiayaan. Untuk melihat berapa banyak janji asal janji atau janji omong kosong Jokowi selama kampanye pilpres lalu, kita berharap keterbukaan lebih jauh dari Sri Mulyani. Atau DPR-RI memanggil Sri Mulyani. Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle
Sinyal Jokowi ke Sandi, Misi Politik Pecah-belah?
By Mochamad Toha Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mendukung Sandiaga Salahuddin Uno untuk maju Pilpres 2024 nanti? Jika menyimak sambutannya dalam acara pelantikan pengurus HIPMI periode 2019-2022, Presiden Jokowi telah memberikan sinyalnya untuk Sandi. Di acara yang sama hadir pula Sandi yang juga mantan Ketum dan Senior HIPMI itu. Melihat kehadiran Sandi, Presiden Jokowi yang pernah bersaing saat Pilpres 2019 lalu menyampaikan pesan, “Hati-hati 2024!” Sontak hadirin bertepuk tangan. Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan, “Tadi kan disampaikan Ketua Dewan Pembina, kalau 2024 nanti kemungkinan yang hadir di sini adalah kandidat yang kemungkinan besar akan menggantikan saya. Dan saya meyakini itu,” ujarnya. Presiden Jokowi memang tidak menyebut nama Sandi, tapi dengan kalimat, “bisa saja yang berdiri tadi.” Maksudnya yang berdiri tadi tak lain adalah Sandi. Sinyal yang disampaikan Presiden Jokowi bisa diterjemahkan secara positif atau negatif. Presiden Jokowi pasti sudah punya pertimbangan ketika menyampaikan sinyal dukungannya kepada Sandi itu. Secara positif, tampaknya Jokowi akan lebih nyaman jika yang meneruskan estafet pemerintahannya nanti adalah Sandi, bukan yang lainnya. Termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan yang digadang-gadang para pendukungnya belakangan ini. Apalagi, Sandi sendiri itu seorang politisi, elit partai, dan pernah terjun dalam kontestasi Pilpres 2019 lalu bersama Prabowo Subianto. Sinyal Presiden Jokowi ke Sandi ini mengirim pesan kuat bahwa memang hubungan Presiden Jokowi dengan Gubernur Anies bagaikan api dalam sekam. Panas, sulit untuk dipersatukan. Ini terlihat saat Jakarta dilanda banjir, 1 Januari 2020, lalu. Di satu sisi Gubernur Anies dalam menangani banjir yang melanda Jakarta lalu itu, kerapkali merespon langsung Pemerintah Pusat dan Presiden Jokowi secara langsung. Gubernur Anies head to head langsung dengan Presiden Jokowi dan Pemerintah Pusat. Secara fatsoen politik, yang dilakukan Gubernur Anies itu kelihatannya memang tidak elok. Kesannya ia sedang melakukan perlawanan. Apalagi, Presiden Jokowi tak mengundangnya saat Rapat membahas penanganan Banjir Jakarta. Ini menjadi sinyal kepada Gubernur Anies bahwa Presiden Jokowi sudah “tidak butuh” Anies lagi. Jelas, apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini bisa dinilai sebagai upaya “pecah-belah” kekuatan politik Anies – Sandi yang pernah bersama kelola Ibukota ini. Perlu dicatat, keduanya pernah pula mengalahkan kekuatan politik lainnya saat Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu yang disokong kekuatan parpol besar, seperti Agus Harimurty Yudhoyono (Partai Demokrat) dan Basuki Tjahaja Purnama (PDIP). Bila Anies-Sandi pecah, tentu saja ada kekuatan politik lainnya yang diuntungkan. Yakni: Demokrat yang sudah menyiapkan AHY atau Andika Perkasa yang kini digadang-gadang oleh “oligarki jenderal” yang selama ini telah menyokong Jokowi. Ada pula, PDIP yang tampaknya juga sedang menyiapkan Puan Maharani yang kini duduk sebagai Ketua DPR RI untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. PDIP dan Puan sekarang tinggal mencari pasangannya saja sebagai Cawapres untuk Puan. Sebagai parpol pemenang Pemilu 2019, tentunya PDIP tidak akan mau jika ditempatkan di posisi Cawapres 2024 nanti. PDIP pasti minta jatah Capres! Siapakah yang mau digandeng Puan (PDIP) untuk posisi cawapres? Masih sulit menjawabnya! Sebab, apa yang dirasakan rakyat selama Jokowi yang disokong PDIP menjabat Presiden, banyak kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Berbagai kasus korupsi menyeruak dan semakin menggila yang juga melibatkan kader parpol pendukung. Kalaupun PDIP bisa mengajukan capres sendiri meski tanpa dukungan parpol lainnya, toh PDIP tetap butuh cawapres dari parpol lainnya. Persoalannya, apakah parpol tersebut mau ikut mendukung. Dan, siapa figur yang pas untuk Puan tersebut. Rasanya tidak mungkin kalau Ahok yang juga PDIP satu paket bersama Puan. PDIP masih tetap butuh parpol pendukung lainnya dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Kabarnya, Ahok justru akan dipasangkan dengan AHY atau Andika Perkasa. Konon, Ahok disokong China. Inilah yang membuat “oligarki jenderal” dengan mudah bisa menarik dukungan dari parpol di luar PDIP dan Gerindra. Apalagi, belakangan ini hubungan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tampak akrab. Jika Anies Baswedan benar-benar “ditinggalkan” Sandi (dan Gerindra), maka peluang Anies ikut kontestasi Pilpres 2024 sedikit “tertutup”, meski mantan Rektor Universitas Paramadina ini sangat berpotensi memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Itu jika Anies – Sandi kembali berpasangan pada Pilpres 2024. Mereka berpeluang menang seperti saat Pilkada 2017 yang mengantarkannya menjadi Gubenur – Wakil Gubenur DKI Jakarta. Meski didukung Gerindra dan PKS, mereka bisa menang. Namun, bila dilihat hingga saat ini Gerindra-PKS belum juga sepakat soal wagub pengganti Sandi, maka itu pertanda ada masalah antara Gubernur Anies dengan partai pengusungnya. Pasti kedua parpol itu tidak sreg lagi dengan Gubernur Anies. Sehingga, sekarang ini terkesan, Gubernur Anies terlihat asyik sendiri dibantu dengan timnya untuk meningkatkan popularitas tanpa membawa parpol pengusungnya, Gerindra-PKS dalam berbagai kegiatan. Sepertinya, kedua parpol ini mulai meninggalkannya. Di sisi lain, bisa jadi Gubernur Anies juga kecewa melihat kedua parpol pengusungnya yang sengaja membuatnya “sendirian” dalam mengurus Ibukota. Mengurus Jakarta tanpa bantuan Wagub, meski ada kepala dinas dan TGUP yang membantunya. Meski pilpres masih empat tahun lagi, tapi sebetulnya sudah di depan mata. Kini, apa yang dilakukan Gubernur Anies dan para pendukungnya pun, tak bisa dilepaskan dari kontestasi Pilpres 2024. Tapi, persoalannya, Anies tak punya parpol. Mungkin mereka lupa bahwa peran parpol sangat menentukan, maju atau tidaknya seseorang. Gubernur Anies bisa saja nyapres, bisa juga sebaliknya. Semua tergantung keputusan parpol. Di sini kita bisa baca maksud pernyataan Presiden Jokowi itu. Bagaimanapun juga Sandi memiliki partai, dan elit partai besar. Sementara Gubernur Anies tidak punya partai. Di sinilah kelemahan Anies! Konsekuensinya, dia hanya bisa menunggu lamaran dari berbagai parpol, seperti yang dilakukan NasDem. Manuver yang ditempuh Ketum NasDem Surya Paloh tempo hari itu justru bisa membuat parpol lainnya yang berniat ingin mendukung Anies juga berpikir ulang. Karena, bisa saja, mereka bakal dianggap “mengekor” NasDem. Itulah politik! Akankah Sandi akhirnya juga meninggalkan Anies, sehingga keduanya “berpisah”? Dalam politik itu semuanya bisa terjadi. Meski keduanya memiliki hubungan yang erat, termasuk kedua ibunda masing-masing bersabat sejak usia muda. Jika hal itu terjadi, maka sinyal Presiden Jokowi ke Sandi tersebut sejatinya memang untuk memecah kekuatan di belakang Anies – Sandi selama ini. Karena, kalau keduanya kembali berpasangan, berpotensi menang kontestasi Pilpres 2024. Anies – Sandi yang menjadi representasi dari kekuatan politik Islam dan Nasionalis tersebut merupakan ancaman bagi kekuatan politik “oligarki jenderal” maupun PDIP yang selama ini berada di belakang dan menyokong Presiden Jokowi. Kalau Anies – Sandi pecah, maka akan mudah mengalahkan Sandi (tanpa Anies) tanpa ada kendala yang berarti. AHY atau Andika Perkasa yang disokong “oligarki jenderal” maupun Puan akan muncul sebagai salah satu pemenang Pilpres 2024. Itulah realitas politik terkait kontestasi Pilpres 2024. Peta politik tersebut bisa saja berubah bila ternyata Prabowo Subianto masih ingin maju lagi pada Pilpres 2024. Sementara, Anies masih menunggu tambahan kendaraan, selain NasDem. Manuver NasDem ini sebenarnya serupa saat Surya Paloh melakukan hal yang sama jelang Pilkada Jabar 2017 ketika deklarasi pencalonan Ridwan Kamil untuk maju Pilkada Jabar. Padahal, saat itu Ridwan masih menjabat Walikota Bandung. Tampaknya, NasDem ingin mengulang sukses di Jabar yang berhasil mengantarkan Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jabar pada Pilkada Serentak 2017 lalu. Tentu, manuver semacam ini tak mudah diterapkan untuk Pilpres 2024 nanti. Siapapun yang menggandeng Ahok, peluang untuk meraih kemenangan akan semakin jauh, kecuali bermain “uang”. Umat Islam pun akan trauma dengan gaya kepemimpinan Ahok saat memimpin Jakarta. Begitu pula Puan. Siapapun yang digandeng Puan, umat Islam juga masih trauma dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi sebagai “petugas partai” PDIP. Rakyat masih trauma dengan segala kebijakannya yang banyak merugikan rakyat. Rakyat Indonesia kini sedang merindukan pimpinan yang bisa mengayomi dengan kebijakan yang tidak menyengsarakan rakyat. Itulah yang sedang dicari! Seriuskah ucapan Jokowi? Melansir Kompas.com, Peneliti dan pengamat politik dari CSIS Arya Fernandes menilai, isyarat Presiden Jokowi kepada Sandi sebagai kandidat kuat presiden 2024 itu hanya untuk menyenangkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu. “Menurut saya itu, kode-kode itu mungkin untuk menyenangkan Pak Sandi saja. Karena kan posisinya ketika itu (acara) HIPMI, dia (Sandiaga) kan mantan Ketua HIPMI,” ujar Arya ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Minggu (19/1/2020). Penulis adalah Wartawan Senior
PDIP Bisa Tergiring Menjadi Pabrik Korupsi
By Asyari Usman Jakarta, FNN - Dulu, Golkar berkuasa begitu kuat dan lama. Partai ini kemudian menjadi mesin korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ini bisa terjadi karena Golkar ada di semua lini kekuasaan. Merekalah yang mengatur semuanya. Selanjutnya, banyak orang Golkar yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Golkar kemudian ambruk. Dilaknat oleh rakyat sebagai partai korup. Dihujat sebagai partai yang dihuni oleh para politisi busuk, rakus, dan licik. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) nyaris membubarkan Golkar. Tapi, itu tak terjadi. Kemudian, Golkar ‘come back’ dan menjadi pemain besar lagi. Sekarang, ada indikasi PDIP akan menempuh rute yang sama seperti yang dijalani Golkar. Partai Banteng kini dililit korupsi. Banyak kadernya yang tersangkut berbagai kasus. Sebetulnya tidak mengherankan. Sebab, PDIP sedang memegang kekuasaan yang sangat besar. Bahkan mungkin lebih besar dari kekuasaan Presiden Jokowi sendiri. Presiden yang disebut oleh Ketum Megawati sebagai “petugas partai”. PDIP menjadi sangat kuat meskipun tidak seperti Golkar tempohari. Kekuasaan politik Banteng yang cukup besar itu membawa kita kembali lagi ke teori kekuasaan absolut yang digambarkan oleh John Emerich Edward Dalberg Acton yang kemudian dikenal dengan Lord Acton (1833-1902). Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut pasti sangat korup. Sebagai partai yang berkuasa, PDIP berurusan dengan banyak hal. Ini yang membuat pintu-pintu korupsi menunggu di depan mereka. Saat ini, banyak gembok korupsi yang sangat menggoda bagi orang-orang PDIP. Bedanya dengan zaman Golkar, hari ini sebagian gembok korupsi itu dipegang juga oleh parpol-parpol lain. Tidak dimonopoli oleh PDIP saja. Kekuasaan PDIP itu tidak hanya besar. Tapi juga luas. Tangan PDIP ada di Eksekutif dan Yudikatif. Apalagi di Legislatif (DPR). Mulai dari penentuan isi kabinet Jokowi sampai pada urusan “calon jadi” untuk jabatan gubernur, bupati, atau walikota. Secara informal, orang-orang PDIP juga ikut mengurus siapa-siapa saja yang akan mengelola puluhan BUMN papan atas. Mengurusi direksi dan komisaris. Boleh jadi sampai level manajer juga. Bahkan, para politisi PDIP bisa menjadi perantara bagi VIP yang ingin bertemu dengan Presiden. Di forum DPR, PDIP juga berperan menggiring persetujuan atau ketuk palu untuk segala macam hal. Itulah hebatnya partai besar yang berkuasa. Dan itu pula keistimewaanya. Pemandangan seperti ini sudah lumrah. Orang-orang PDIP, dalam berbagai kapasitas, pastilah banyak bersentuhan dengan proyek-proyek pemerintah. Baik di pusat, maupun di daerah. Jadi, banyak sekali urusan negara ini yang digenggam PDIP. Banyak pula yang tergantung pada keinginan para petinggi partai. Artinya, boleh jadi ada ribuan ‘deal’ yang harus ditentukan oleh orang-orang kuat partai. Nah, ‘deal’ yang demikian banyak itu akan membuka jalan korupsi. Perlu diingat juga, ‘deal-deal’ itu biasanya dicapai melalui otoritas para pemegang kekuasaan di jajaran eksekutif dan yudikatif. Boleh dikatakan hampir semua memerlukan tangan penguasa. PDIP, sebagai stake-holder terbesar kekuasaan politik (legislatif), sangat berpengaruh atas para penguasa yang memegang otoritas eksekutif dan yudikatif itu. Kekuasaan politik PDIP bisa menentukan cara berbagai lembaga atau instansi negara mengambil keputusan. Terutama lembaga atau instansi yang krusial dari aspek Polhukam dan Ekuin. Lebih khusus lagi lembaga seperti Polri, BIN, KPU, Bawaslu, MK, MA, OJK, BI, PPATK, dlsb. Keinginan orang-orang PDIP kerap menjadi referensi para pejabat pemerintah. Sangat mungkin, banyak urusan yang harus diselesaikan dengan “cara khusus”. Melalui jalan pintas. Yang berarti di luar prosedur. Berbagai macam urusan. Sebagai contoh, termasuklah urusan yang sedang viral hari-hari ini. Yaitu, penggantian antar waktu (PAW) seorang anggota DPRRI dari PDIP. Nazaruddin Kiemas, anggota DPRRI terpilih 2019-2024 dari dapil Sumsel 1, meninggal dunia. Pada 31 Agustus 2019, KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai PAW karena dialah yang berhak sesuai perolehan suara. Tetapi, PDIP ingin agar Harun Masiku sebagai PAW. Di sinilah peluang korupsi terbuka. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WS), mengisyaratkan bahwa dia bisa membantu agar Harun menggantikan Riezky. Dengan imbalan 900 juta. Akhirnya, WS kena OTT KPK. Diberitakan luas bahwa ‘uang operasional’ itu, diduga kuat, berasal dari pejabat tinggi PDIP, Hasto Kristiyanto. Tapi, Sekjen PDIP ini membantah terlibat sogok-menyogok WS. Jadi, sebagai partai besar yang berkuasa, PDIP sangat rentan terhadap godaan korupsi. Sama seperti Golkar dulu. Kerentanan itu muncul karena ada keperluan pribadi atau keperluan partai. Dan keperluan itu selalu tak mengenal batas. Ini yang menyebabkan PDIP bisa tergiring menjadi pabrik korupsi seperti yang dialami Golkar.[] 20 Januari 2020 Penulis wartawan senior.
Upaya Jegal Anies Nyapres, Rival Mulai Bergeliat
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Telah beredar video berdurasi sekitar 1 menit usai “Demo Anti Anies” yang gagal di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/1/2020). Dalam video itu, salah seorang pendemo mengaku dibayar Rp 40.000 untuk mendemo Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pengakuan masa bayaran Rp 40 ribu viral di media sosial menjelang demo berakhir. Salah satunya, video berdurasi 1 menit lebih yang dibagikan akun@francmohede. “Pembodohan generasi muda. Bocah2 asli Jakarta dipengaruhi 40 ribu utk ikutan demo @aniesbaswedan. Aktor2 penggerak demo bukan ingin perbaikan, mereka pemecah belah bangsa.” “Itu Jabar, Banten dan Jateng korban banjirnya lebih banyak, Gubernurnya kayak ga punya dosa,” tulis pemilik akun twitter menyertai videonya, seperti dikutip Indopolitika.com, Rabu (15/1/2020). Dalam video tersebut, ada beberapa remaja yang dikumpulkan diduga diamankan massa pro Anies di salah satu lokasi. Mereka terdiri dari remaja pria dan wanita. Mereka lantas ditanya oleh beberapa orang dengan logat Betawi kental. “Ente dibayar ye? Dibayar berape?” tanya salah seorang jawara ke pendemo. Pendemo pun menjawab,”empat puluh”. “Berapa? Empat puluh ribu? Ente dibayar empat puluh ribu buat ngedemo Anies?” tanya jawara itu lagi. “Iya bang,” jawab si pendemo yang tidak diketahui namanya itu. Jawara juga menanyakan tempat tinggal si pendemo. “Ente tinggal dimane?” tanya dia. “Di Pulo Gundul,” jawabnya. “Oh Pulo Gundul, Johar Baru? Eh, ane nongkrong di Johar, ente dimanenye kok gak pernah liat,” tanya jawara lagi. Pendemo pun terdiam. Akhirnya para jawara dan warga Betawi yang menggelar Aksi Bela Anies itu mengamankan para pendemo bayaran, yang sebagian besar berusia remaja, menjauh dari area digelarnya demo. Itulah sekelumit cerita dan fakta di lapangan terkait demo “Anti Anies” yang dimotori oleh politisi PDIP Dewi Tanjung dan aktivis medsos Permadi Arya alias Abu Janda pada Selasa (14/1/2020). Mereka ini tak lain adalah para pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi rival saat Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Setidaknya, indikasi itu disampaikan Ketua DPD Gerindra Jakarta M. Taufik. Menurutnya, demo kontra Anies diinisiasi orang-orang yang belum menerima kemenangan Anies dalam Pilkada 2017. Taufik menyebut inisiator demo kontra Anies adalah pendukung Komut PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang dulu menjadi rival Anies. “Itu demo orang yang belum move on saja, Abu Janda, Dewi Tanjung. Abu Janda kan orang nggak move on karena Ahoknya kalah. Orang yang nggak ngerti nasib, kalau itu (Anies jadi gubernur) itu nasib,” kata Taufik. “Kalah ya kalah aja, ngapain berlarut-larut. Emang bisa apa dia Abu Janda ngurus Jakarta?” lanjut Taufik, seperti dilansir Detik.com, Selasa (14/1/2020). Selasa (14/1), dua kelompok massa pro dan kontra – Anies Baswedan melakukan unjuk rasa di sekitar Balai Kota kemudian Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Aksi kelompok kontra Anies diikuti oleh sejumlah korban banjir. Mereka menuntut Anies mundur. Politikus PDIP Dewi Tanjung dan aktivis Permadi Arya (Abu Janda) ikut dalam aksi tersebut. Sementara, demo dari kelompok lainnya akan diikuti anggota DPD dari DKI Jakarta, Fahira Idris, bersama ormas Bang Japar. Mereka menyiapkan 'Aksi Jaga dan Kawal Anies'. Kepemimpinan Anies Baswedan dinilai lebih baik dibandingkan dua era sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama maupun Joko Widodo. Pada 2012, pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 6,53 persen dan setahun setelahnya turun menjadi 6,07 persen. Secara statistik, pada 2014 turun lagi 5,91 persen. Semasa Ahok turun terus hingga 2016 itu 5,87 persen. Soal angka kemiskinan pada era Jokowi memimpin Jakarta, persisnya 2012, itu justru naik dari 3,69 persen menjadi 4,09 persen 2014. Pertumbuhan ekonomi naik tapi kemiskinan naik. Apa artinya? Kesenjangan sosial di DKI meningkat tajam. Sebaliknya, pada era Anies, angka kemiskinan di Jakarta pada Maret 2018 turun menjadi 3,57persen. Pada September 2018, kembali turun 3,55 persen. Penanganan Banjir Jakarta. Dalam penanganan banjir Jakarta, berikut tabel perbandingan kondisi banjir Jakarta dari tahun ke tahun. Tahun 2020: Curah hujan tertinggi dalam 24 tahun terakhir, mencapai 377, namun luas area yang tergenang rendah 156, jumlah pengungsi 31.232 (paling rendah dibanding 2015, 2013, 2007, 2002), dan waktu surut sangat cepat 4 hari. Juga tidak ada area strategis yang tergenang (seperti Bundaran HI atau Istana Negara). Jadi, jika mau kritisi soal banjir Jakarta, sebaiknya tagih saja mantan Gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan lebih mudah tangani banjir jika ia jadi Presiden. Jegal Anies Demo Anti Anies yang menuntut Anies Baswedan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta itu jelas bernuansa politik untuk men-down grade kinerja Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta itu. Arahnya jelas: menjegal Anies nyapres pada 2024! Sehingga, dengan moment “Banjir Jakarta”, 1 Januari 2020 lalu itu dimanfaatkan untuk down grade Anies bahwa dia tidak bisa bekerja. Adanya bukti, pendemo yang dibayar Rp 40 ribu itu menjawab bahwa ada “bandar” yang gelontorin duit untuk aksi itu. Siapa dia yang bandarin mereka ini, tentu hanya mereka korlap yang tahu. Jika jeli, pasti kita bisa menyibak tirai bandar itu. Tapi, dalam tulisan ini saya tak akan menduga-duga siapa saja yang membayar mereka yang “Demo Anti Anies” tersebut. Bahwa pada 2024 nanti akan ada gelaran Pilpres 2024. Salah seorang tokoh yang digadang-gadang untuk maju Pilpres 2024 diantaranya Anies Baswedan. Rival yang bakal dihadapinya tidak jauh dari saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Siapa mereka? Kabar yang beredar diantaranya adalah Agus Harimurty Yudhoyono (AHY), Andika Perkasa (KSAD), dan Ahok. Mereka ini disokong oleh “oligarki jenderal” yang selama ini sebenarnya berada di belakang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kabarnya, AHY atau AP akan dipasangkan dengan Ahok sebagai Capres-Cawapres 2024. Rencana Geng “oligarki militer” ini sudah tercium yang mendorong Ahok (Zhang Wan Xie) sebagai cawapres AHY atau AP yang maju capres pada 2024 nanti. Rencana ini pasti terwujud jika presiden Amerika Serikat terpilih pada 4 November 2020 itu berasal dari Partai Demokrat. Sehingga duet Duet AHY atau AP - Zhang Wan Xie 2024 akan unstoppable, tidak bisa dicegah! Makanya, moment OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang diapresiasi rakyat terhadap KPK itu bisa mengubah konstelasi politik. Besar harapan rakyat melalui kasus suap Wahyu ini, dugaan manipulasi pada Penetapan Hasil Pemilu/Pilpres 2019 bisa diusut tuntas. Pengembangan kasus suap KPU oleh KPK dipastikan akan dapat mengubah total konstelasi politik nasional dan mengantar kelompok mayoritas Islam-nasionalis menjadi the ruling party menggantikan rezim “oligarki jenderal”. Dugaan korupsi yang telah merugikan negara Rp 8 triliun pada penyerahan aset Pemda DKI Jakarta kepada BUMD PT Jaktour (inbreng lahan tanah 794.830 m2 dan gedung/apartemen pada 2014-2015) semakin sulit dituntaskan. Terindikasi ada penghalangan penuntasan kasus dari BPK. Upaya publik mengakses LHP BPK No. 13A tahun 2015 yang memuat temuan pemeriksaan BPK atas inbreng lahan aset DKI itu dihambat melalui penyembunyian LHP dan pemalsuan LHP oleh BPK Jakarta. Pencegahan proses hukum atas Ahok terduga koruptor RSSW, Cengkareng, Taman BMW, Inbreng Jaktour dan lain-lain, total kerugian negara lebih dari Rp 176 triliun oleh “oligarki militer” terkait erat dengan rencana memanfaatkan dukungan China pada Pilpres 2024. Bagi Anies sendiri, yang harus dicermati: Pilpres 2024 bareng dengan Pilkada Serentak 2024. Masa jabatan Anies sampai 2022. Yang 2 tahun Pj atau Plt yang diatur oleh Kemendagri. Jadi kalau mau nyapres/nyagub Anies harus istirahat dulu 2 tahun. Siapkah Anies dan pendukungnya rehat selama 2 tahun sebelum nyapres 2024? Sementara, calon rivalnya dengan dana tak terbatas sudah running duluan. Penulis adalah wartawan senior
POPULER
