ALL CATEGORY
“Calling Visa” Indonesia untuk Israel, Apa Motif Pemerintah?
by Mochamad Toha Surabaya FNN - Sabtu (28/11). Pesan Bung Karno: “Selama Israel menjajah Palestina, Indonesia tidak akan pernah membuka jalinan persabatan bilateral dengan Israel”. Seharusnya pejabat Pemerintah mencamkan peringatan Presiden RI pertama Ir. Soekarno itu. Tapi, rupanya peringatan Bung Karno itu diabaikan begitu saja. Buktinya, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah membuka pelayanan visa elektronik (e-Visa) bagi warga Israel dan 7 negara lainnya dengan subjek calling visa atau layanan visa khusus negara dengan tingkat kerawanan tertentu. Pelayanan telah dibuka mulai Senin (23/11/2020) setelah sempat dihentikan selama pandemi Covid-19. Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang menjelaskan bahwa uji coba pembukaan pelayanan telah dilakukan pada Jumat (20/11/2020) lalu. Selanjutnya para penjamin orang asing dari negara subjek calling visa bisa mengajukan permohonan melalui website www.visa-online.imigrasi.go.id. “Uji coba pelayanan telah kami lakukan sebelumnya dan Senin (23/11) nanti akan kami buka pelayanan e-Visa bagi subjek calling visa untuk tujuan penyatuan keluarga, bisnis, investasi, dan bekerja,” jelas Arvin melalui keterangan tertulis, Selasa (24/11/2020). Seperti dilansir CNNIndonesia.com, Arvin menambahkan, untuk tenaga kerja asing (TKA) bisa mengunggah dokumen permohonan melalui website tka-online.kemnaker.go.id milik Kementerian Tenaga Kerja. Ia menjelaskan, alasan pelayanan calling visa dibuka kembali karena banyak tenaga ahli dan investor yang berasal dari negara-negara calling visa. Selain itu juga untuk mengakomodasi hak-hak kemanusiaan para pasangan kawin campur. Arvin menjabarkan delapan negara calling visa tersebut yakni: 1. Afghanistan; 2. Guinea; 3. Israel; 4. Korea Utara; 5. Kamerun; 6. Liberia; 7. Nigeria; 8. Somalia. Alasan dibukanya kembali pelayanan calling visa ialah karena banyaknya tenaga ahli dan investor yang berasal dari negara-negara calling visa. Layanan khusus ini juga untuk mengakomodasi hak-hak kemanusiaan para pasangan kawin campur. “Negara calling visa adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan aspek keimigrasian,” ujar Arvin. Arvin mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan permohonan e-Visa bagi warga negara subjek calling visa melibatkan tim penilai yang terdiri dari Kemenkumham, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). “Tim ini akan mengadakan rapat koordinasi untuk menilai apakah seseorang layak atau tidak untuk diberikan visa,” pungkas Arvin. Menilik situasi, waktu, serta alasan dibukanya layanan calling visa ini tentu menarik. Sampai saat ini, praktis Indonesia masih menutup perbatasannya dari kunjungan warga negara asing (WNA). Hal itu sesuai dengan Permenhukham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI, yang kemudian diganti dengan Permenhukham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, yang esensinya hampir sama dengan Permenhukham 11/2020. Visa kunjungan dan visa tinggal terbatas yang berlaku saat ini adalah untuk sekali perjalanan yang diberikan dalam rangka: melakukan pekerjaan darurat dan mendesak, melakukan pembicaraan bisnis, melakukan pembelian barang; Uji coba keahlian bagi calon TKA, tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan, dan tergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia. Ada juga visa tinggal terbatas tidak dalam bekerja, meliputi: melakukan penanaman modal asing, penyatuan keluarga dan wisatawan lanjut usia mancanegara. Selain itu, antara Juli sampai Oktober 2020, Indonesia menyepakati Pengaturan Koridor Perjalanan atau Travel Corridor Arrangement (TCA) dengan 4 negara, yaitu Korea Selatan, Tiongkok, Uni Emirat Arab dan Singapura. Bandar Udara Soekarno-Hatta menjadi salah satu pintu masuk warga dari empat negara tersebut. TCA bertujuan memfasilitasi kemudahan perjalanan khusus bisnis, ekonomi, diplomatik dan dinas. Jadi, kalau payung besar penutupan perbatasan negara untuk perlindungan dari Covid-19 masih diberlakukan, mengapa justru Ditjen Imigrasi secara khusus membuka layanan calling visa untuk delapan negara itu? Alasan tenaga ahli, investor, kawin campur jelas kurang cocok dikenakan ke delapan negara, mengingat kondisi ekonomi dan politik yang sama atau di bawah Indonesia. Kecuali Israel! Konstitusi kita jelas menyebutkan bahwa Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa. Atas dasar itulah kita tidak membuka hubungan dengan Israel. Jadi, yang dilakukan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini sudah melanggar UUD negara kita. UUD 1945: Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa! Atas dasar itulah kita tidak membuka hubungan dengan Israel. Karena Israel adalah Zionis Penjajah. Dan, yang dijajah adalah Palestina, negara yang bersama negara-negara Liga Arab lainnya mengakui kemerdekaan Negara Indonesia saat masih belum diakui PBB. Rakyat Palestina menyumbangkan kekayaannya untuk membantu biaya perjuangan meraih Kemerdekaan Indonesia yang harus melakukan diplomasi dan propaganda ke banyak negara. Jadi, sekali lagi, yang dilakukan Menko Luhut ini sudah melanggar UUD negara kita. Pemberian calling visa untuk Israel diketahui juga tak lama setelah kunjungan Menko Luhut ke Amerika Serikat. Di sana, Menko Luhut yang didampingi Dubes RI untuk AS Muhammad Lutfi, bertemu dengan Presiden Donald J. Trump. Pergerakan Israel yang ingin normalisasi hubungan dengan negara berpenduduk Islam ini makin kencang. Senin (23/11/2020), media Israel, Haaretz melaporkan, PM Israel Benjamin Netanyahu diam-diam terbang ke Arab Saudi dan bertemu dengan Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dan Menteri Luar Negeri AS Michael “Mike” Pompeo. Sadar atau tidak disadari Pemerintah Indonesia, yang jelas dampak dari normalisasi tersebut, membuat Israel semakin ganas menghancurkan pemukiman warga Palestina dan membangun pemukiman Yahudi. “Apalagi PM Israel Benjamin Netanyahu pernah mengatakan tidak akan menghentikan upaya mengambil alih tanah-tanah Palestina,” ujar aktivis Muslim Von Edison Alouisci di Ramallah 26 November 2020. Menurutnya, Pemerintah Indonesia jelas langkah keliru, mestinya Israel diisolasi supaya jera, bukannya diberi kemudahan. Pengamat bidang militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan. Indonesia harus berani membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini merupakan upaya untuk memudahkan Indonesia melakukan diplomasi dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. “Sudah saatnya Indonesia bertindak konkret agar bisa lebih memahami Israel dengan membuka hubungan diplomatik sehingga ada diskusi lebih lanjut,” ujar Connie, Sabtu (26/9/2020). “Pernyataan Connie ini menurut saya adalah analisa keliru,” tegas Edison Alouisci. Mestinya cara Indonesia membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina adalah dengan cara diplomasi, bukan membuka hubungan kepada Israel. Senjata Indonesia untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel adalah dengan memberi tekanan diplomatik, bukan membuat kerjasama dengan Israel yang terbiasa dengan taktik zionis menekan negara Muslim. “Bagi saya Pemerintah Indonesia justru membuka jalan bagi israel untuk menjalankan misi penghancuran negara Islam, termasuk Indonesia secara terstruktur dan itu akan merugikan Indonesia dan tidak akan berpengaruh bagi kedamaian di Palestina,” lanjutnya. Bagi kita dan relawan Indonesia yang tentu lebih banyak mengetahui perilaku tindakan Israel terhadap Palestina, maka rencana Indonesia melakukan normalisasi dengann Israel, jelas akan melukai rakyat palestine yg telah banyak menelan korban dan kehilangan wilayah. “Yang jelas langkah pemerintah Jokowi (Presiden Jowo Widodo) adalah langkah mundur dan memalukan umat Islam dunia yang berpihak pada Palestina,” tegas Edison Alouisci. “Mas Toha, apakah kita tidak melihat kemungkinan untuk lebih mudah membela hak-hak bangsa Palestina jika kita membuka hubungan diplomatik/berkomunikasi dengan negara Israel?” begitu tanya Bambang Sulistomo, Putra Bung Tomo. Saya mencoba menjawab pertanyaan Mas Bambang tersebut. Sama halnya dengan Rasulullah Muhammad SAW, bangsa Indonesia sudah jelas-jelas menentang dan bahkan mengharamkan adanya penjajahan di muka bumi ini oleh bangsa apa pun. Di dalam sejarahnya, mulai 1948, jelas-jelas zionisme berupaya menduduki tanah Palestina yang baru saja merdeka. Sekarang ini kita justru konsistensi bangsa Indonesia sedang diuji: tetap setia dengan sikap menentang segala jenis penjajahan di muka bumi (sebagaimana disebutkan dan menjadi amanat Pembukaan UUD 1945) atau menyingkirkan amanat para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan konstitusi kita? Dan, yang perlu dicatat lagi: Indonesia juga menganut politik luar negeri yang berasas bebas-aktif. Bebas artinya memihak/tidak memihak blok atau persekutuan negara-negara tertentu. Aktif itu artinya berperan aktif di dalam menjaga perdamaian dunia sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Jadi, karena Israel dianggap sebagai penjajah Palestina, secara otomatis Israel dianggap pula mengganggu perdamaian dunia. Dan, ini jelas-jelas bertentangan dengan sikap politik luar negeri Indonesia tersebut. Penulis wartawan senior FNN.co.id
Bocor, Rencana Invasi Militer RI ke Petamburan
by Asyari Usman Medan FNN - Sabtu (28/11). Di tengah ketegangan politik antara RI dan Petamburan beberapa hari lalu, para ahli strategi perang di Jakarta rupa-rupanya telah menyiapkan rencana komprehensif untuk mengepung wilayah Habib Rizieq Syihab (HRS) itu. Rencana besar ini bocor ke sejumlah wartawan internasional. Rencana invasi militer itu tertera di dalam dokumen yang berjudul “Liberating Petamburan” (Membebaskan Petamburan). Namun, pihak RI mengeluarkan bantahan. Mereka mengatakan dokumen tentang serangan militer terhadap Petamburan itu seratus persen hoax. Meskipun dokumen itu dikatakan hoax, tetapi rencana untuk melumpuhkan basis FPI itu sangat menarik untuk dicermati. Strategi yang sangat canggih dan berbiaya mahal. Menurut dokumen yang bocor itu, Petamburan akan digempur dari laut, darat dan udara. Untuk serangan laut, pihak RI akan membuat semacam “waterways” (sungai besar) yang mengeliling wilayah Petamburan. Kali Ciliwung yang berada di sebelah timur Petamburan akan diperlebar menjadi 600 meter. Kedalamannya akan dikeruk menjadi 150 meter. Sungai lebar ini akan dibuat mengeliling Petamburan. Pelebaran Kali Ciliwung sampai 600 meter dengan kedalaman 150 meter itu diperlukan agar kapal perang RI bisa masuk mendekati wilayah Petamburan. Puluhan kapal perang jenis ‘destroyer’ dan ‘frigate’ disiapkan untuk gempuran laut. Dikerahkan juga sejumlah kapal selam dan kapal penyapu ranjau. Untuk serangan udara, RI berencana membangun dua ‘air strip’ (landasan pacu) baru di Tangerang Barat dan Bekasi Timur. RI akan mengerahkan 60 pesawat tempur jet dari berbagai jenis. Ada F16 dan Sukhoi. Sedangkan sejumlah helikopter Apache yang bisa tinggal landas dan mendarat vertikal akan dikerahkan khusus untuk mencopot baliho HRS. Disebutkan, serangan udara akan berlangsung tanpa batas waktu. Selain itu, negara sahabat dari Utara akan meminjamkan 40 jet jarak jauh yang ‘fully loaded’ dengan rudal udara ke darat. Kalau belum memadai, RI akan meminta bantuan negara sahabat dari Utara untuk meminjamkan kapal induk yang membawa 40 jet tempur. Kapal induk akan masuk ke Petamburan melalui “waterways” yang mengelilingi wilayah kecamatan itu. Untuk serangan darat, RI akan mengerahkan sekitar 70 tank, puluhan artileri, dan berbagai kendaraan lapis baja. Puluhan ribu tentara dari berbagai kesatuan akan dikerahkan. Inilah poin-poin penting yang tertera di dokumen rahasia tentang rencana penyerbuan Petamburan. Alhamdulillah, ketegangan politik antara RI dan Petamburan telah mereda. Serangan militer besar-besaran tak jadi dilancarkan. Tensi ketegangan politik menurun setelah Panglima Operasi RI membuka komunikasi dengan Petamburan.[] Penulis wartawan senior FNN.co.id
Duka Yang Mendalam di Koalisi Tetangga
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Jum’at (27/11). Tetangga pada umumnya adalah lingkungan paling dekat untuk berbagi cerita. Bercengkerama, bersenda gurau, hingga bertengkar. Ada suka dan duka dalam bermitra dengan tetangga. Mengisi ruang bangsa dan negara. Istri Nasrudin Hoja kesal pada suaminya sang sufi. Sambil menggerutu meminta Nasrudin agar keluar rumah untuk mencari nafkah. Kemiskinan membuatnya menderita. Keluarlah Hoja bersujud dan berdo'a keras berharap Allah memberi uang kepadanya. Tetangganya melihat dan mendengar Nasrudin yzng berdoa dengan suara keras, segera berfikir untuk segera mempermainkannya. Tetangganya melemparkan seratus keping perak ke atas kepalanya. Nasrudin mengumpulkan uang perak itu dan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Tetangganya terkaget-kaget, karena uangnya dibawa Nasrudin. Lalu terjadi pertengkaran antara Nasrudin dengan tetangganya. Nasrudin beralasan uang itu pemberian Allah yang dijatuhkan melalui kepalanya. Sementara tetangganya ngotot bahwa itu adalah uang miliknya. Tetangganya mengusulkan kepada Nasrudin agar masalah ini dibawa ke depan Hakim. Akan tetapi Nasrudin menyatakan tidak punya sorban, pakaian, dan kuda yang bagus untuk pergi ke kota menghadap Hakim. Lalu tetangganya putuskan untuk meminjamkan semua keperluan itu kepada Nasrudin. Demi perjuangan hak dan keadilan. Di depan Hakim, tetangganya mengadukan masalah yang dipersengketakan. Hakim bertanya tentang argumen Nasrudin Hoja atas gugatan tetangganya. Nasrudin menjawab bahwa tetangganya itu gila. Sikapnya selalu menyatakan segala adalah miliknya. Ketika tetangga Nasrudin berteriak "pak Hakim, memang benar uang perak dan sorban, kuda, serta pakaian yang dikenakan Nasrudin adalah milik saya", maka Hakim segera memutuskan. "Saya sudah mengerti". Nasrudin tersenyum. Menang. Hukuman Untuk Pengkhianat Begitulah jika memiliki tetangga koalisi yang gemar bermain-main. Sementara mitra koalisinya adalah politisi cerdik tapi licik, maka kelak panggung pertunjukan kekuasaan hanya menghasilkan kejengkelan dan senyum senyum membatin yang dalam. Bagai peran orang gila di panggung sandiwara. Panggung orang gila yang memimpin negara. Namun lebih dari itu, semua yang terjadi hari pada koalisi tetangga adalah hasil dari buah yang ditanam sendiri. Siapa yang meniup angin akan menuai badai. Setiap prilaku pengkhiatan, akan dilabalas dengan pekhiatan yang lebih keras lagi. Tragisnya, pengkhianatan yang lebih keras itu kemungkinan bisa saja dilakukan oleh koalisi yang bari dibentuk. Apalagi koalisi yang baru terbentuk tersebut, bukan didasarkan pada dasar dan cara pandang terhadap permasalahan sosial kemasyarakan yang sama. Bukan pada mengatasi tata kelola kekuasaan yang kacau-balau, amburadul dan amatiran. Namun koalisi yang dibangun hanya didasarkan pada kalkulasi kepentingan jangka pendek. Perhitungan untung-rugi, mengganti dan kembalinya biaya-biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan. Kalkulasi yang betujuan untuk mendapatkan pembagian kue kekuasaan semata dan angka semata. Meskipun untuk mendapatkan itu, harus dilakukan dengan mengkhianati teman seperjuangan yang telah berkorban segala-galanya. Rakyat yang terlanjur berkoran jiwa, darah, harta, keringat dan waktu. Sayangnya, yang didapat adalah kehinanaan semata. Duka yang mendalam. Duku dan luka yang mendalam, sehingga susah untuk bisa melangkah kembali bergabung dengan para pendukung setia dulu. Kini publik (kawan dan lawan) sedang menyaksikan dukanya yang mendalam pada koalisi tetangga. Koalisi yang menjanjikan akan datangnya pelimpahan kekuasaan yang besar pada tahun-tahun mendatang, atau priode berikutnya. Walaupun koalisi tersebut, belum sempat membuahkan hasil pendahuluan sesuai harapan, tetapi duka dan luka itu sudah datang menghampiri. Begitulah cara alam menghukum sebuah pengkhinatan. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk yang lain. Amin Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Gara-gara Benur, Prabowo & Gerindra Babak Belur
by Tony Rosyid Jakarta FNN – Jum’at (27/11). Dua menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin berasal dari Partai Gerindra. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Nasib malang menimpa kader Partai Gerindra. Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bandara Soekarno Hatta, Rabu dini hari 25 Nopember 2020, setelah lawatannya ke Amerika. Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait kasus ekspor benur lopster. Penyidik senior KPK Novel Baswedan yang memimpin penangkapan tersebut. Apakah ini Operasi Tangkap Tangan (OTT)? Masih tanda tanya. Disebut OTT kalau sedang, akan atau baru saja melakukan tindak pidana koruptif. Mungkinkah Edhy Prabowo cs sedang melakukan tindak pidana korupsi di dalam pesawat atau di bandara? Atau melakukan tindak pidana korupsi di Amerika? Atau saat transit di Jepang? Namun karena masuk wilayah yuridiksi negara lain sehingga untuk penangkapannya harus menunggu sampai di Indonesia dulu? Kalau dugaan terjadinya tindak korupsi tidak di wilayah Amerika. Bukan pula di dalam pesawat atau bandara, apakah masih bisa disebut OTT? Kalau tidak memenuhi unsur OTT, kenapa nggak dikirimkan saja surat pemanggilan lebih dahulu? Pemanggilan sebagai saksi. Setelah dikonfirmasi ini dan itu, meyakinkan ada unsur pidananya, baru dinaikkan jadi tersangka. Kenapa harus langsung ditangkap? Seolah kalau Edhy tidak ditangkap ia akan lari. Dia pejabat tinggi negara lho. Nggak mungkin lari bro. Nah soal salah atau benar proses OTT tersebut, nanti akan dibuktikan di sidang praperadilan. Inipun kalau Edhy mau mengajukan gugatan ke praperadilan. Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Begitu pepatah yang bilang. Gerindra nyeberang ke istana, lalu para pendukung berbondong-bondong meninggalkannya. Ditinggalkan atau meninggalkan? Itu bergantung anda di posisi mana? Pendukung Gerindra atau pihak yang kecewa terhadap Prabowo. Oleh sejumlah mantan pendukung, “Prabowo dianggap berkhianat dan pengkhianat kelas berat. Tak tahu berterima kasih. Nyawa, darah, harta dan keringat yang dikorbankan oleh para pendukung saat Pilpres 2019, seolah nggak dihargainya. Goodby! Hubungan Prabowo cq Gerindra putus dengan sejumlah pihak yang tadinya mendukung. Naifnya lagi, sesampainya Gerindra di istana, kader terbaik Gerindra dan anak didik terbaik Prabowo ditangkap KPK. Yaitu Edhy Prabowo. Tokoh papan atas yang dikirim Gerindra untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Kader terhuebat. Kualat kepada PKS? Dalam nalar politik, tak ada ruang untuk analisis mistis. Istilah karna hanya ada di dalam diskusi agama. Nasib sial. Mungkin kalimat ini lebih mewakili. Tertangkapnya Edhy Prabowo tentu punya risiko politik. Pertama, partai Gerindra jatuh di mata publik. Elektabilitas Gerindra terancam turun. Bahkan bisa terjun bebas. Kondisi ini mungkin bisa berpengaruh terhadap kader-kader Gerindra yang sedang menjadi calon kepala daerah. "Ah, nggak mau nyoblos calon dari partai korupsi". Narasi ini bisa dimainkan oleh rival-rivalnya di pilkada Desember 2020 nanti. Setiap tokoh partai tertangkap KPK. Ada konsekuensi hilangnya sebagian pendukung. Hal ini pernah dialami oleh sejumlah partai diantaranya Demokrat dan PPP. Ketua umum ditangkap, elektabilitas langsung ngedrop. Khususnya PPP di Pileg 2019 kemarin. Megap-megap! Kedua, jika Gerindra tidak cepat dan piawai untuk recovery, ini bisa mengancam rencana Prabowo yang akan maju di Pilpres 2024. Santernya isu Prabowo-Puan Maharani yang digadang-gadang di Pilpres 2024 mendatang bisa berantakan. Bagi Gerindra sendiri, ini tidak masalah. Karena, majunya Prabowo di Pilpres akan menaikkan suara untuk para calon anggota DPR dan DPRD. Soal kalah-menang, itu nomor 12. Bukan soal yang utama. Menang syukur, nggak menang, juga masih untung. Bagitu umumnya para kader dan caleg Gerindra berpikir. Beda dengan PDIP, kalau susah dijual, untuk apa ikut mengusung Prabowo? Adakah ada partai lain yang masih mau mengusung Prabowo? Tanya saja ke PKS dan PAN. Lalu, bagaimana hubungan Gerindra dengan istana? Adakah keterlibatan istana dalam penangkapan Edhy Prabowo? Secara hukum, presiden tak boleh intervensi. Faktanya begitu? Walaupun sulit anda membuktikannya. Kecuali anda nekat dan siap dipenjara. Dari aspek politik, muncul banyak spekulasi. Apakah langkah KPK ini semata-mata iklan? Sejak UU KPK No 19 Tahun 2019 diamandemen DPR, KPK nyaris kehilangan kepercayaan publik. Apalagi baru-baru ini, ketua KPK Firli Bahuri membuat pernyataan salah dan blunder ketika mengomentari buku berjudul "How Democracies Die" yang sudah dibaca sejak tahun 2002. Padahal bukunya baru terbit 2018. Maka, penangkapan seorang menteri akan menjadi iklan besar-besaran untuk mengembalikan geliat KPK. Ada juga yang bertanya, apakah penangkapan ini berkaitan dengan rencana resuffle kabinet? Atau apakah ini bagian dari upaya menjegal Prabowo nyapres? Publik tahu, Prabowo punya banyak pesaing, khususnya dari kalangan militer. Atau apakah ini dampak dari persaingan antar partai? Karena kabar yang juga santer, sebelum Edhy Prabowo ditangkap, ada pengurus partai lain yang lebih dahulu ditangkap. Hanya saja sepi dari berita. Kalau ini dibuka, partai itu juga akan babak belur. Soal kebenaran kabar ini masih perlu ditelusuri. Munculnya kecurigaan publik ini wajar, karena publik menganggap bahwa penangkapan pejabat kakap itu biasanya ada unsur politisnya. Apalagi ini sekelas menteri. Publik sering menyaksikan ada adu kuat pihak-pihak tertentu ketika KPK mau menetapkan seseorang jadi tersangka. Lihat saja kasus e-KTP, PAW Harun Masiku, kasus Indosat, dan lain-lain. Semuanya seperti mandek. Kemandekan ini seolah mengkonfirmasi adanya unsur politik yang membuat publik curiga dan selalu mengaitkan dengan politik. Namun yang pasti, kasus ekspor benur lopster ini membuat Gerindra Babak belur. Sebab, kasus ini terjadi saat Prabowo sedang banjir hujatan dari para mantan pendukungnya. Makin berat saja Gerindra dan Prabowo. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
"Kampanye Hitam” Gender Untungkan Cabup Banyuwangi Ipuk
by Mochamad Toha Surabaya FNN - Jumat (27/11). Spanduk bernada black campaign atau kampanye hitam yang mengarah ke paslon nomor urut 2 Ipuk Fiestiandani dan Sugirah, Cabup-Cawabup dalam Pilkada Banyuwangi 2020, mulai bertebaran di berbagai sudut Kabupaten Banyuwangi. Seperti dilansir Detik.com, Senin (09 Nov 2020 14:50 WIB), di antaranya di Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Glagah. Dalam spanduk itu tidak tercantum pembuat ataupun pemasangnya. Sejak Senin (9/11/2020) pagi, sudah terpasang di tempat ini (Jalan Ahmad Yani). Tidak tahu yang masang siapa di sini,” ujar Rohmad warga sekitar kepada detikcom. Spanduk ini diduga menjatuhkan paslon Ipuk Fiestiandani-Sugirah. Salah satu spanduk bertuliskan “Wong wedok iku nggone nang sumur, dapur dan kasur, gak dadi Bupati” (Perempuan itu tempatnya di sumur, dapur dan kasur. Tidak jadi Bupati). Spanduk berlatar warna merah putih itu ditemukan di beberapa titik di Banyuwangi. Hal yang sama diungkapkan Subekti, warga Jalan Kepiting, Kecamatan Banyuwangi yang juga menemukan adanya spanduk bertuliskan yang sama. Spanduk itu terpasang di pinggir jalan. “Warga tidak tahu siapa yang memasang. Kemarin belum ada. Mungkin dipasang pada malam hari,” tambahnya. Komisioner Panwaslu Kecamatan Banyuwangi Riko membenarkan adanya temuan spanduk yang diduga black campaign ini. Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan polisi dan Bawaslu terkait dengan adanya spanduk tersebut. “Sementara ada dua kita temukan. Langkah kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Bawaslu,” ujarnya. Hal yang sama diungkapkan Slamet Kurniawan, Panwaslu Kecamatan Glagah. Menurut Slamet di wilayahnya juga ditemukan 2 spanduk yang diduga black campaign. Di Glagah ditemukan ajakan untuk tidak memilih paslon perempuan. “Ada dua juga ditemukan di wilayah Glagah,” ujar Slamet. Sementara, pihaknya masih melakukan pemantauan lagi. Apakah ada lagi spanduk yang sama. Di Banyuwangi saat ini sedang berlangsung masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2020. Dua calon bupati dan wakil bupati bersaing saat ini. Paslon nomer urut 1 Yusuf Widyatmoko dan KH Muhammad Riza Aziziy dan paslon nomer urut 2 Ipuk Fiestiandani dan Sugirah. Ipuk, istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Sedangkan Yusuf, Wakil Bupati Banyuwangi. Spanduk yang diduga black campaign di Banyuwangi itu diprotes kaum perempuan di Banyuwangi. Mereka meminta penyelenggara Pilkada dan aparat kepolisian mengusut tuntas kasus diskriminasi terhadap kesetaraan gender tersebut. Anggota DPRD Banyuwangi Ficky Septalinda mengatakan, tidak ada aturan larangan perempuan ikut berperan serta dalam urusan panggung politik. Dalam pencalonan legislatif, diamanatkan 30 persen kuota perempuan wajib terpenuhi. Mengutip Detik.com, Senin (09 Nov 2020 19:40 WIB), begitu pula dalam pesta demokrasi Pilkada juga tak ada aturan pelarangan perempuan mendaftar dan ikut tampil di pesta pilkada. “Pilkada itu tidak adu tenaga atau otot, tapi adu visi misi untuk membangun Banyuwangi. Tidak zamannya untuk kampanye hitam dengan mengorbankan derajat perempuan,” ungkap Ficky kepada Detik.com, Senin (9/11/2020). Ficky menilai spanduk yang berisikan black campaign ini sengaja dibuat oleh oknum-oknum yang ingin merusak Pilkada Banyuwangi 2020. Sebab, hal ini membuat keresahan masyarakat, khususnya kaum perempuan di Banyuwangi. Perlu dicatat, saat ini sudah banyak kepala daerah perempuan yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin Kabupaten, Kota ataupun Provinsi. Tak hanya itu, jabatan menteri ataupun pimpinan di pusat pun juga sama. “Tentu ini kemunduran politik bagi oknum-oknum yang sengaja menghalalkan segala cara untuk menang. Sudah banyak pejabat perempuan. Ini membuktikan jika negara menjamin hak politik perempuan, baik maju dalam pilkada ataupun kegiatan politik lainnya,” ujarnya. Hal serupa diungkapkan oleh Direktur Rumah baca Ainina, Emi Hidayati, yang mengutuk keras aksi pemasangan spanduk yang tak menghormati kesetaraan gender di kontestasi politik tersebut. “Hari ini perdebatan tentang gender sudah tidak mendasar. Ketimpangan gender akibat dari cap-cap sosial yang mengorbankan salah satu jenis kelamin itulah sebenarnya awal dari kemiskinan dan awal dari penghancuran hak-hak asasi manusia,” ujar Emi kepada wartawan. Emi mengungkapkan, siapapun warga negara yang mampu mengelola pemerintahan demi kepentingan masyarakat secara luas, layak untuk mengikuti kontestasi tanpa terkecuali. “Berbeda dengan konteks “imam berjamaah” seperti shalat yang sudah ditegaskan. Clear agama memandang warga negara itu adalah laki-laki dan perempuan, pengelola kepentingan kepentingan publik itu juga diperbolehkan dilakukan perempuan,” tegas Emi. Menurut Emi, isu kehawatiran ketidakmampuan seorang perempuan dalam mengelola pemerintahan kerap kali muncul pada wilayah-wilayah politik yang tidak dewasa. “Banyak kaum wanita yang menjadi pengusaha, guru, dokter, buruh pabrik, sopir bus, sopir truk, pilot, anggota DPR, kepala dinas, dan mereka bekerja dalam kesalehannya dan mereka mampu,” tegas Emi. Maraknya spanduk kampanye hitam di Banyuwangi itu direspon perwakilan mahasiswa, ormas Pemuda Pancasila dan LSM, Senin (23/11/2020). Mereka mendatangi Bawaslu dan meminta Bawaslu menindak tegas temuan serta laporan tentang kampanye hitam ini. “Pilkada harus menjadi momentum yang berbahagia. Jangan gunakan cara-cara buruk (itu) dengan menyebarkan kampanye hitam,” ujar Naufal Witartono, Presiden Mahasiswa Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unair Banyuwangi. Ketua MPC Pemuda Pancasila, Zamroni menambahkan, praktik kampanye hitam dapat merusak marwah demokrasi dan merugikan masyarakat. “Kami mendesak Bawaslu Banyuwangi tetap bekerja profesional, tetap netral dan berani menindak tegas segala bentuk praktik kampanye hitam,” ungkap Zamroni. Menurut Ketua LSM Solidaritas Masyarakat Transparansi (Somasi) Suparmin, praktik kampanye hitam dalam Pilkada Banyuwangi sudah sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, jika dibiarkan bisa berpotensi menimbulkan perpecahan hingga konflik di masyarakat. “Kampanye hitam bisa mengganggu kondusivitas masyarakat serta stabilitas keamanan, maka harus kita lawan,” ujar Ketua LSM yang tergabung dalam Sekber LSM Macan Putih itu. Sebelumnya, para tokoh agama di Banyuwangi menyerukan agar kampanye hitam yang mulai bermunculan menjelang Pilkada Banyuwangi 2020 tersebut, segera dihentikan. Ketua MUI Banyuwangj, KH Moh Yamin mengatakan, pilkada adalah pesta demokrasi rakyat. Untuk itu harus dilaksanakan dengan gembira, dengan cara-cara yang baik, tidak menjelek-jelekkan orang lain dan tidak menimbulkan perpecahan. “Hentikanlah kampanye hitam. Gunakanlah cara yang baik, sopan, santun, untuk menjaga kerukunan ketenangan, kerukunan dan kedamaian Banyuwangi,” tegas Kiai Yamin. Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Kabupaten Banyuwangi Pendeta Anang Sugeng juga menyerukan hal serupa untuk menyudahi kampanye hitam yang akan merusak persaudaraan masyarakat Banyuwangi. “Seluruh pendukung pasangan calon 01 dan 02, tetap dalam keadaan seduluran saja. Tak usah membuat kampanye hitam yang saling menjelekkan. Apa sih manfaatnya kampanye hitam itu. Segera hentikan kampanye hitam seperti itu,” ungkap Pendeta Anang. Para tokoh agama Hindu mengajak masyarakat, khususnya umat Hindu di Banyuwangi untuk tidak mudah terprovokasi berbagai bentuk kampanye hitam dalam Pilkada Banyuwangi 2020. “Jangan mudah terprovokasi dengan segala bentuk kampanye hitam. Mari kedepankan kampanye yang santun,” ujar Loso Hadi, pemangku umat Hindu, Desa Siliragung, Selasa (17/11/2020). Menurut Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi Andang Subaharianto, kampanye hitam selama Pilkada Banyuwangi dari pihak yang cenderung mendiskreditkan perempuan, disebut sudah tidak efektif untuk kepentingan politik. “Kampanye hitam kalau dipakai untuk berjualan sebenarnya tidak laku dan tidak strategis. Munculnya kampanye hitam itu bisa jadi karena ketidakpercayaan diri dalam berkompetisi sehat,” kata Andang, Senin (16/11/2020). Andang mencontohkan, spanduk-spanduk yang mendiskriminasi dan mendiskreditkan perempuan bisa disebut sebagai kampanye hitam, dan tidak efektif. “Karena banyak perempuan yang bisa menjadi pemimpin. Ada Tri Rismaharini, Walikota Surabaya. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang baru datang ke Banyuwangi juga seorang perempuan,” kata Andang. Perempuan lainnya di Jawa Timur yang menjadi pemimpin, sebut saja Walikota Batu Dewanti Rumpoko; Walikota Mojokerto Ika Puspitasari; Bupati Jember Faida, dan banyak pemimpin perempuan lainnya. Dalam pilkada, memang sudah seharusnya tidak memakai kampanye hitam. Apalagi, masyarakat Banyuwangi itu sudah bisa melihat secara jernih dan rasional. Sudah bukan waktunya lagi menggunakan kampanye hitam. “Terpenting masyarakat Banyuwangi telah berpikir secara jernih dan obyektif, sehingga kampanye hitam tidak laku untuk dijual,” tegas Andang. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
Begini Cara Licik Pemerintah “Seludupkan” Orang Israel ke Indonesia
by Asyari Usman Medan FNN - Jumat (27/11). Ada berita tentang kelicikan para penguasa yang pro-Zionis Israel. Yaitu, langkah pemerintah untuk ‘menyeludupkan’ orang Israel dengan mengeluarkan kebijakan keimigrasian yang sangat aneh. Kebijakan keimigrasian yang aneh itu adalah menempatkan Israel sekelas dengan Korea Utara, Liberia, Nigeria, Somalia, Kamerun, Afghanistan, dan Guinea sebagai negara-negara yang boleh masuk ke Indonesia dengan ‘calling visa’ (visa yang disponsori oleh orang atau lembaga di negara tuan rumah). Artinya, orang Indonesia atau lembaga badan usaha di negara ini bisa memberikan rekomendasi visa untuk warganegara dari delapan negara yang disebut di atas. Kebijakan ini sudah ada sebelum wabah Covid-19. Tetapi, tiba-tiba saja Ditjen Imigrasi Kemenkumham, membuka kembali layanan ‘calling visa’ itu sejak 20 November 2020. Yang mengherankan ialah, kenapa Israel disamakan dengan tujuh negara lain yang oleh banyak negara dunia dianggap sebagai sumber masalah jika warga mereka diberi visa. Juru bicara Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang, mengatakan alasan pembukaan kembali ‘calling visa’ ialah karena banyaknya tenaga ahli dan investor yang berasal dari negara-negara tersebut. Selain itu, juga untuk mengakomodasi hak-hak kemanusiaan para pasangan kawin campur. Mengapa Israel masuk ke dalam kelompok ‘calling visa’? Mungkinkah dengan alasan kawin campur? Tampaknya tak mungkin. Atau alasan kemanusiaan seperti warga Afghanistan, Somalia, Nigeria, dll, yang memang dilanda konflik ideologi? Juga tak mungkin. Apa iya serius pemerintah mau menampung pengungsi dari tujuh negara selain Israel itu? Kecil kemungkinannya. Apa iya banyak investor dan tenaga ahli dari tujuh negara selain Israel itu? Semakin tak masuk akal. Jadi, apa kira-kira kesimpulan tentang ‘calling visa’ untuk orang Israel? Yang paling masuk akal ialah kategori investasi atau tenaga kerja ahli. Dan sangat mudah terbaca bahwa sesungguhnya tujuan utama ‘calling visa’ untuk delapan negara itu adalah memudahkan orang Israel masuk ke Indonesia. Baik yang membawa duit investasi maupun keahlian. Ketujuh negara dengan kategori konflik ideologi tadi hanya sebagai ‘penghias’ kebijakan khusus untuk Israel itu. Agar terlihat kebijakan ‘calling visa’ ini bukan untuk orang Israel saja. Padahal, tujuan utamanya adalah untuk memudahkan orang Israel masuk ke sini. Hanya untuk orang Israel saja. Tidak mungkin untuk orang Kamerun, Somalia, Liberia, Guinea, Afghanistan, apalagi Korea Utara. Kalau pun ada permohonan untuk orang dari tujuh negara selain Israel, lagi-lagi itu sebagai tindakan kosmetik saja. Paling-paling satu-dua yang akan diberi ‘calling visa’ itu. Sekadar ada bukti saja. So, beginilah cara licik pemerintah “menyeludupkan” orang Israel yang siap membawa uang ke negara ini. Sangat wajar diduga bahwa kebijakan yang memudahkan investor pro-Zionis ini sudah dirancang dengan rapi oleh para pejabat tingkat tinggi. Satu hal lagi yang pantas dicatat ialah bahwa pembukaan kembali ‘calling visa’ untuk Israel dan tujuh negara lainnya itu dilakukan di tengah hiruk-pikuk kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) dan heboh soal kerumunan. Dan bersamaan pula dengan tindakan Pangdam Jaya mencopot baliho HRS. Di negara-negara Eropa, cara ini terkenal dengan istilah “burying bad news” (mengubur berita buruk) ketika publik sibuk dengan isu-isu lain. Penulis adalah wartawan senior FNN.co.id
Pertarungan Politik Dalaman Istana Dimulai?
by Rizal Fadillah Bandung FNN – Kamis (26/11). Tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo, kader asal Partai Gerindra cukup mengejutkan masyarakat. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali cukup mengagetkan publik. Apalagi sudah lama KPK terbilang sepi dari OTT terhadap pejabat negara. OTT KPK kali seakan melengkapi tekanan gerakan politik moral Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan revolusi akhlak yang digagas oleh Habib Rizieq Shihab (HRS). Apalagi persoalan bangsa yang semakin berat, terutama persoalan ekonomi akibat efek covid 19, kini muncul masalah baru muncul. Publik terhentak mendapat kabat Menteri Edhy Prabowo terkena OTT KPK. Kalimat ruwet-ruwet Jokowi semakin menggema, baik ke seantero negara maupun ruang-ruang di sekitar pagar istana negara. Terjepit oleh kepentingan para pencari keuntungan dari "all the president's men". Termasuk cara kerja Menteri yang terlihat mulai berantakan. Menteri yang kehilangan visi dan koordinasi. Menteri yang berfikir untuk mengkapitalisasi keuntungan jangka pendek. Eddy Prabowo adalah orang penting dan tangan kanan Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra yang menjadi Menteri Pertahanan. Penangkapannya cukup aneh dan mengagetkan. Apakah OTT KPK ini menjadi bagian dari skenario Presiden Jokowi atau bukan? Pertanyaan yang sangat wajar mengingat sejak direvisi UU tentang KPK, lembaga ini tidak lagi bisa mandiri. KPK tidak lagi bisa lepas dari peranan Dewan Pengawas, yang tak lain adalah "orang-orangnya" Presiden. Mereka diseleksi, dipilih dan diangkat oleh Presiden. Suka-suka presiden saja. Jika OTT kali bukan karena maunya Presiden, maka artinya ada musuh dalam selimut yang sukses menerobos pagar istana. Kementrian di bawah Eddy Prabowo menjadi sarang bisnis Gerindra. Sebagaimana Menteri dari parpol lain juga membawa misi kepentingan partainya, khususnya dalam menghimpun dana. OTT Menteri Edhy Prabowo bernilai politis untuk mematikan semua jalinan bisnis ikutannya. Ini akan menjadi tekanan dan ancaman bagi Prabowo Subianto yang sudah berupaya menjadi "anak manis" Jokowi. Prabowo sekarang menjadi orang yang paling dipercaya oleh Jokowi. Prabowo dan Jokowi selalu tampil berduaan untuk memperlihatkan kepada publik tentang kedekatan mereka berdua tersebut. Bahkan Prabowo juga sudah bernai ngomong ke kalangan terbatas bahwa Jokowi sangat mempercayai dirinya sekarang. Banyak kewenangan dan kebejikan strategis yang dipercayakan kepada Prabowo. Misalnya, Prabowo ditunjuk sebagai Panglima ketahanan panga nasional. Namun apakah sekarang ada keretakan Prabowo dengan Jokowi? Apakah keretakan itu juga mungkin dengan Megawati yang membawa Prabowo kepada Jokowi?. Tapi bukan mustahil pula ada keretakan antara Jokowi dengan Megawati yang jengkel melihat Jokowi tak kunjung mereshuffle kabinet. Megawati tidak puas atas peran yang dinilainya terlalu kecil. Sementara Jusuf Kalla (JK) bersama dengan Golkar sudah mulai bermain babak baru. JK kembali menyatu bersama HRS dan Anies Baswedan, Gubernur DKI. Golkar sekarang mendukung pencabutan RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2021. Sementara Nasdem telah lebih dulu "hengkang" dari Jokowi dengan mengelus-ngelus Anies sebagai Capres Nasdem 2024 nanti. Sesuatu yang sebenarnya sangat tabu untuk kepentingan Jokowi ke depan. Ketika Polisi babak belur disorot sebagai alat kekuasaan, TNI begitu bagus di depan rakyat. Teori perimbangan sebagaimana dimainkan Orde Lama dahulu menghendaki TNI yang tidak terlalu kuat. Pelemahan TNI menjadi keniscayaan. TNI harus dibuat babak belur pula di depan rakyat. Kasus ancaman Panglima TNI Hadi Tjahjanto bersama komandan pasukan Komando Utama (Kotama), penurunan baliho HRS atas peringtah Pangdam Jaya, dan karangan bunga di Makodam Joya adalah momen untuk meruntuhkan wibawa TNI di mata rakyat. Kini Eddy Prabowo, istri dan petinggi KKP telah tertangkap. Telah resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka. Entah apa peran Ali Ngabalin yang ikut dan sepesawat dengan Menteri Edhy Prabowo dari Amerika. Tetapi kemudian dilepas KPK. Mata-matakah Ali Ngabalin? Ada agenda apa pula Menteri Edhy Prabowo dan rombongan di Amerika? Menjadi sensitif dalam pertarungan global dengan kepentingan China di Indonesia. Peristiwa ini menyimpan misteri pertarungan politik di lingkaran istana. Bakalan ada episode lanjutan yang bakal jauh lebih menarik. Mungkinkah itu pembersihan atau penggulingan kekuasaan dari dalam? Semua serba mungkin saja. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Hati-hatilah, Doa Bayi Lobster Itu Didengar Juga
by Asyari Usman Medan FNN - Kamis (26/11). Ekspor benih lobster adalah kejahatan yang dikutuk di langit dan di bumi. Inilah bentuk kekejaman yang tak pernah dipikirkan oleh manusia, khususnya para penguasa negeri. Inilah egoisme penguasa yang sangat ceroboh. Bayi-bayi lobster itu ditangkap, dikurung, kemudian dikirim ke negeri jauh. Terpisah untuk selama-lamanya dari ayah-ibu mereka. Ekspor yang bertujuan hanya untuk memuaskan keserakahan pemegang kekuasaan. Sungguh Anda sangat tega. Anda bergembira-ria mengantungi duit hasil penjualan bayi-bayi lobster itu. Kemudian, duit hasil kekejaman itu Anda bawa jalan-jalan ke luar negeri. Anda belikan barang-barang mewah. Anda tidak memikirkan bayi-bayi lobster itu menangis sepanjang perjalanan. Anda paksa mereka pindah ke lingkungan yang asing. Kalian tidak pikirkan betapa pedihnya perasaan mereka ketika kalian renggut dari keluarga mereka. Tidak kalian pikirkan bahwa bayi-bayi lobster itu mengalami ‘bullying’ di tempat yang baru. Mungkin juga mereka sampai korban nyawa akibat tindak kekerasan di lingkungan asing. Belum lagi mereka kehilangan lantunan sholawat dan azan menjelang waktu-waktu sholat di negeri asal mereka. Wahai para penguasa yang rakus! Hentikanlah penganiayaan terhadap bayi-bayi lobster itu. Hentikanlah kezaliman kalian terhadap makhluk yang bening rupa dan bening hati itu. Sama seperti kalian, lobster juga tersayat ketika bayi-bayi mereka kalian ambil paksa. Biarkanlah mereka bermain, bercanda-ria, bersuka-cita bersama keluarga mereka. Tunggulah mereka dewasa dan paham tentang peranan mereka dalam mata-rantai kehidupan ini. Sampai mereka mengerti tentang posisi mereka dalam “food-chain” (rantai makanan) yang selalu diceramahkan oleh manusia. Kalian menyangka bahwa makhluk Allah yang tak berdaya itu bisa diperlakukan semena-mena. Kalian pikir bayi-bayi mungil itu tidak bertasbih kepada Yang Maha Pencipta. Kalian keliru total. Berhentilah kawan! Bayi-bayi lobster itu selalu “online” ke Sang Khaliq yang menjadikan semesta alam ini. Doa bayi-bayi lobster yang kalian zalimi itu didengar juga oleh-Nya. Hati-hatilah kawan.[] (Penulis wartawan senior FNN.co.id)
Taruhan, 99.99% Prabowo Subianto Tidak Akan Mundur Karena OTT Edhy
by Asyari Usman Medan FNN - Rabu (25/11). Ada yang berspekulasi bahwa Prabowo Subianto (PS) akan mengundurkan diri dari kabinet Jokowi gara-gara penangkapan Edhy Prabowo –menteri Kelautan dan Perikanan. Mungkinkah itu terjadi? Tidak akan. Boleh taruhan, 99.99% Prabowo tidak akan mundur. Hanya 0.01% kemungkinan dia meninggalkan Jokowi. Mengapa? Karena beberapa hal yang berkaitan dengan ambisi mantan Danjen Kopassus itu. Pertama, PS sudah terlanjur yakin bahwa dia akan didukung oleh Jokowi dan Megawati sebagai capres di Pilpres 2024. Artinya, kehilangan Edhy Prabowo jauh lebih kecil timbangannya dibandingkan harapan besar untuk menjadi presiden. Konon pula, harapan itu sangat solid. Harapan yang sangat logis. Walaupun banyak orang meragukannya. Harapan logis itu maksudnya adalah bahwa PS merasa tidak akan ada calon yang bakal mendapatkan dukungan besar di Pilpres 2024 itu. Kecuali dia. PS yakin ‘karomah’ Jokowi dan kekuatan politik Bu Mega akan dikerahkan untuk mencapai angan-angan lama beliau itu. Kedua, PS tidak akan mundur karena beliau masih belum lagi memulai misi ‘perbaikan dari dalam’ yang mendorong dia ikut kabinet Jokowi, hari itu. Bagi Prabowo, misi ini sangat sakral. Belum lagi mengayunkan satu-dua langkah untuk misi suci itu, tidak mungkinlah mengundurkan diri hanya gara-gara OTT Edhy. Ketiga, PS tidak akan mundur karena dia sudah terlanjur membuang basis dukungannya. Dukungan akar rumput sudah nyaris tidak ada lagi. Hanya tersisa para loyalis “pokok-e” saja. Dalam bahasa netizen haluan keras, PS mengkhianati puluhan jutaan pendukung yang telah mempertaruhkan segalanya. Mereka ini memisahkan diri dari begitu dia masuk ke kabinet Jokowi. Artinya, pengunduran diri dari kabinet Jokowi akan mengakhiri semua kemungkinan karir politik Prabowo. Dia tidak akan bisa kembali seperti masa-masa perlawanan pra-Pilpres 2019. Puluhan juta pendukung yang telah dikecewakan itu, tidak mungkin kembali berkumpul dengan PS. Singkatnya, Prabowo tak punya pilihan lain. Dia harus tetap bertahan di bawah kendali Jokowi. Dia harus rela mendengar pernyataan Jokowi terkait OTT Edhy Prabowo bahwa dia (Jokowi) akan menghormati proses hukum di KPK. Dengan kata lain, jangan harapkan mantra Jokowi untuk melepaskan jerat yang kini melilit kaki Edhy –the Golden Boy. [] Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
Mungkinkah Pemerintah Jokowi Guncang Akibat OTT Edhy Prabowo?
by Asyari Usman Medan FNN - Rabu (25/11). Sebesar apa dampak yang mungkin muncul akibat penangkapan Edhy Prabowo --menteri Kelautan dan Perikanan? Jawaban atas pertanyaan ini bisa beragam. Tergantung sikap Prabowo Subianto (PS) sebagai pimpinan Gerindra yang menjadi wadah politik Edhy. Edhy Prabowo (EP) terkana operasi tangkap tangan (OTT) yang dipimpin oleh penyelidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. EP baru saja mendarat di bandara Soekarno-Hatta dari Hawaii (AS) pada pukul 23.40, Selasa (24/11/2020). Konsekuensi penangkapan ini bisa biasa-biasa saja. Tetapi, bisa juga mengguncang pemerintahan Presiden Jokowi. Yang jelas, penangkapan EP pastilah membuat Prabowo merasa tidak enak ‘tingkat tinggi’. Prabowo juga kehilangan besar. EP adalah ‘the most trusted person’ (orang yang paling dipercaya) oleh PS di lingkungan Partai Gerindra. Paling dipercaya itu dalam arti PS yakin EP tidak mungkin melakukan hal-hal yang konyol seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. OTT kemarin malam itu terkiat dengan dugaan korupsi ekspor bibit lobster ke sejumlah negara, terutama ke Vietnam. Banyak pihak yang menentang ekspor itu karena merugikan nelayan kecil. Mantan menteri kelautan, Susi Pudjiastuti, termasuk yang tidak setuju. Bersama EP, KPK juga menggelandang Iis Rosita Dewi, anggota Komisi V DPRRI. Iis Rosita adalah istri EP. Beberapa orang lainnya juga dibawa dengan mobil KPK. Mungkinkah pemerintah Jokowi akan mengalami terpaan keras akibat penangkapan menteri kubu PS itu? Bisa saja itu terjadi kalau Prabowo Subianto mengundurkan diri. Koalisi Jokowi bisa guncang jika PS keluar. Sebab, pengunduran diri Prabowo akan menciptakan mush baru pada saat Jokowi sangat memerlukan banyak teman. Jadi, kalau Prabowo bereaksi temperamental seperti biasanya, sangat mungkin akan terjadi kekacauan. Apalagi kalau beliau sampai gebrak-gebrak meja di Kemenhan. Pasti bakal ramai. Jokowi bisa guncang besar dan sempoyongan. Walaupun belum tentu tersungkur. Tapi, kalau Prabowo tetap dengan sikap “siap Ndan” di kabinet, maka dipastikan tidak akan ada riak. Jokowi tetap aman-aman saja. Penuli adalah Waratwan Senior FNN.co.id
POPULER
