AGAMA
Kenapa PBNU/NU Dianggap Pro Rezim atau NU Plat Merah?
Oleh Gus Aam Wahib Wahab - Ketua Umum Khitthah Ulama Nahdilyin (KUN) PASCA seabad usia Nahdlatul Ulama (NU), umat tampaknya terus mengamati dinamika politik keormasan yang meliputi Organisasi Islam tertua kedua setelah Muhammadiyah, yang didirikan oleh Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari dan KH Wahab Chasbullah Salah satunya, bagaimana NU memainkan politik keormasan, berperan aktif menyampaikan koreksi dan sejumlah nasihat agama pada sejumlah isu-isu penting, sebagai manivestasi dari aktivitas dakwah amar ma\'ruf nahi mungkar. Sebagaimana kita ketahui bersama, sampai saat ini kami nyaris belum pernah mendengar satu pernyataanpun resmi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait sejumlah persoalan mendasar dalam kehidupan beragama, berbangsa& bernegara, yang saat ini sudah melenceng atau menyimpang jauh. Sebut saja di antaranya terkait isu isu sebagai berikut: 1 Perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tiga periode, 2 Perpanjangan masa jabatan Presiden sampai waktu tertentu, 3 Muncul dan masifnya pergerakan kebangkitan komunis PKI, 3 Hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah, 4 Kriminalisasi terhadap ulama, 5 Serbuan TKA asing dan aseng, 7 Soal Omnibus Law Cipta Kerja 8 Hingga soal proyek Ibukota Nusantara (IKN). PBNU atau NU terlihat absen dalam sejumlah isu penting yang berkaitan dengan hajat dan kemaslahatan umat. Bahkan, cenderung menjadi \'Bamper\' penguasa, karena sejumlah statement pengurus justru melegitimasi masalah yang ada. Mungkin saja, absennya PBNU/NUdalam beberapa isu tersebut menjadi dasar yang menyebabkan munculnya persepsi umat terhadap PBNU atau NU saat ini dianggap atau di cap sebagai NU Pro Rezim atau NU Plat Merah. Hal ini pulalah yang menyebabkan PBNU/NU saat ini kehilangan kepercayaan dari sebagian masyarakat warga Nahdliyin sendiri, bahkan juga sebagian besar umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam konteks interaksi global, saat ini dunia international utamanya Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa & Asia lainnya, sudah mulai melirik ormas islam lainnya, selain NU yang lebih kritis dan tajam dalam menyikapi berbagai permasalahan kehidupan beragama, berbangsa & bernegara. Melihat siuasi dan kondisi NU tersebut, Kami para cucu pendiri NU, para Kyai, Habaib, Gus dan masyayikh tentu merasa sangat prihatin, susah, sedih, kecewa dan bahkan sebagiannya merasa sakit hati. Citra NU yang jatuh ini, jelas menyelisihi semangat didirikannya NU Hadratus Syaikh KH Hasyim Asya\'ri dan KH Wahab Chasbullah. Berangkat dari rasa prihatin yang mendalam, kami para cucu pendiri NU yang didukung penuh oleh Para Kyai, Habaib, Gus dan masyayikh berinisiatif melakukan upaya perbaikan NU. Maka lahirlah Komite Khitthah Nahdlatul Ulama 1926 disingkat KKNU 1926, yang sekarang berganti nama menjadi Khitthah Ulama Nahdliyin disingkat KUN. Salah satu tujuan utama lahir dan didirikannya KUN adalah sebagai suatu ormas Islam/Komunitas yang mempunyai keinginan kuat untuk mengembalikan NU ke Khitthah dan jatidirinya, kembali ke relnya. Mengembalikan peran, fungsi dan kontribusi PBNU/NU dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara. Di antaranya mengembalikan peran penting dan strategis yang harus diemban NU sebagai berikut: Pertama, PBNU/NU harus menjaga dan membentengi paham dan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Kedua, PBNU/NU menjadi mitra/Partner pemerintah yang menjalankan fungsi pengontrol, penasehat dan penyeimbang. Ketiga, PBNU/NU mengambil peran sebagai payungnya NKRI, Keempat, PBNU/ NU mengambil peran sebagai Jangkar NKRI. Selain KUN ada NU Garis Lurus dan NU Kultural yang mempunyai pemikiran, pandangan, pendapat yang sama dan sepaham dengan KUN tentang peran, fungsi dan kontribusi PBNU atau NU terhadap kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Khitthah Ulama Nahdiyin KUN berkomitmen untuk bekerjasama dan kerja bareng dengan NU garis lurus, . NU kultural, ormas Islam lainnya, umat Islam, para tokoh agama, tokoh nasional, tokoh akademisi, TNI, serta pengusaha dansegenap masyarakat dan bangsa Indonesia, demi terciptanya persatuan, kesatuan rakyat dan bangsa Indonesia. Komitmen ini disampaikan dengan tujuan utama semata-mata hanya untuk memperbaiki keadaan Indonesia, menyelamatkan NU, menyelamatkan eakyat dan Bangsa Indonesia dari keterpurukan, menyelamatkan anak cucu kita generasi bangsa kita. Semoga kita semua dalam menjalankan tugas membela kebenaran dan menegakkan keadilan, amar ma\'ruf nahi mungkar, sesuai cita cita atau tujuan utama para pendiri NU. Selalu dalam bimbingan, lindungan dan Ridho Allah SWT. Aamiin. Lampung.1 Maret \'2023
Islam Itu tidak Kanan, tidak pula Kiri
Oleh : Ahmad Daryoko - Koordinator INVEST Beberapa waktu yang lalu di sebuah stasiun televisi swasta ada sebuah diskusi yang membahas Islam , yang di tengarai saat ini ada Islam Kanan dan ada Islam Kiri. Saat itu secara eksplisit NU (Nahdhatul Ulama) dikatakan sebagai Islam Kiri. Pertanyaannya adalah, apa \"reason\" nya sehingga ada dikotomi antara Islam Kanan dan Kiri dan bahkan NU dikatakan sebagai Islam Kiri? Penulis, yang saat meletusnya G 30 S/PKI 1965 masih kelas 5 SD, tinggal di lereng barat G. Merbabu (Kabupaten Magelang), daerah itu adalah basis NU. Saat itu hampir setiap malam di atas pukul 24.00 WIB kakak-kakak Ansor dan Banser selalu teriak ...\"siap\"...\"siap\"...karena ditengarai dari arah kota (Magelang) ada Pemuda Rakyat yang akan menyerang. Dan yang masih dibawah umur rata-rata justru ketakutan dan berlindung di bawah tempat tidur. Paginya baru ada cerita kalau semalam terjadi bentrokan antara Ansor/Banser dan PR/BTI/Gerwani di luar kampung. Dan situasi baru agak tenang setelah masuknya pasukan RPKAD di daerah itu. Artinya kalau NU dikatakan sebagai Islam Kiri mestinya saat itu dekat dengan gerombolan PKI atau minimal dekat Islam \"abangan\" ! Tapi saat itu , dari kelompok sipil, kok malah NU menjadi musuh utama PKI setelah militer AD? Dan saat itu Subhan ZE (Ketua GP Ansor) justru menjadi Komandan Satuan Ganyang PKI ? Dari kejadian di atas untuk kalangan Islam memang harus hati-hati bersikap. Jangan-jangan sedang ada \"manuver\" intelijen yang mau pecah belah umat. Kalau kita ikuti kajian dari text book dan bermacam group diskusi, Ideologi Mainstream yang berkembang di Indonesia itu ada 3, yaitu Ideologi Islam, Kapitalis dan Komunis. Meskipun dengan TAP MPRS No XXV/1966 sebenarnya Komunis sudah tamat, tapi sebagai sebuah Ideologi sampai kapanpun pasti ada potensi untuk hidup lagi! I. IDEOLOGI ISLAM Sebagai sebuah Ideologi, sisi Aqidah/Theologi Islam itu jelas yaitu tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rosul Nya ! Sedang dalam Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi, Islam membedakan komoditas untuk kepentingan umat/rakyat atau komoditas kepemilikan publik atau \"Public goods\" yang harus dikelola oleh Khalifah/Pemerintah/Negara, dan komoditas yang boleh dimiliki secara privat dan boleh di komersialkan atau \"Commercial goods\". Yang semuanya (yang berisi ajaran tentang Aqidah, Syariah, Muamalah) sudah tercantum dalam Al Qur\'an, Hadhist, dan Ijma\' Ulama. II. IDEOLOGI KAPITALIS/LIBERAL. Dalam Ideologi ini, masalah Ketuhanan bisa satu tapi bisa juga lebih dari satu ,(cenderung lebih bebas). Dalam hal Pengelolaan Ekonomi menganut jurus Liberal, yaitu tidak membedakan antara \"Public goods\" dan \"Commercial goods\". Semua komoditas dianggap \"Commercial goods\" dengan pengertian semua bisa dimiliki secara private sesuai kemampuan, dan semuanya boleh di komersialkan ! Intinya siapa kuat dia dapat ! Tidak ada kepemilikan publik yang secara khusus memerlukan pengaturan dari Pemerintah, agar kepentingan rakyat kecil tidak terabaikan ! Pemerintah hanya berperan mengatur secara administratif saja ! Atau bahkan orang yang berfikiran Liberal menganggap Undang Undang itu tidak perlu ada ! Semua bisa dilakukan secara \"adu kekuatan\" saja ! III. IDEOLOGI KOMUNIS Komunis ini inherent dengan \"Atheis\" yang tidak mengenal Tuhan atau tegasnya seperti \"mind set\" Tan Malaka yang mengandalkan Materialis - Logika . Sehingga Agama dianggap sebagai candu kehidupan. Pengelolaan ekonomi, semuanya di komando oleh Negara melalui BUMN ! Dengan semangat \"sama rata sama rasa\" Kesimpulannya adalah bahwa Islam memiliki Ideologi sendiri. Tidak ada Islam Kanan yang ber orientasi ke Kapitalis atau Islam Kiri yang berorientasi ke Komunis. (*)
Megawati dan Jala Sutra Pancasila
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih JALA Sutra memang memiliki tingkat kesulitan tertentu untuk mempelajarinya, apalagi tidak pernah belajar filsafat Pancasila. Ilmu ini merupakan kearifan lokal yang digali dari panca mandala tentang perhitungan metafisika kosmologi untuk menguraikan Pancasila melalui pendekatan kesemestaan. Prof (HC) Megawati sebagai Ketua Dewan pengarah BPIP dipastikan lebih memahami Pancasila dalam kajian Jala Sutra. Jala Sutra menekankan aspek kesadaran transendental yang terdapat pada manusia. Kesadaran transendental inilah yang kemudiaan memancarkan cahaya pada ruang – ruang sehingga bangsa indonesia berpotensi \"memayu hayuning bawana\" Kesadaran transendental tersebut merupakan buah hasil \"keyakinan atas kepercayaan pada Tuhan YME.,\" yang akan membawa bangsa indonesia mencapai pencerahan tertinggi manusia dalam hidup seimbang dan sempurna. Kemudian terjadi pemaknaannya akan bergerak dari satu ruang ke ruang lainnya, dalam bentuk simbol : Api (agni) yang menggambarkan kemanusiaan dengan titik angin (marut) yang menggambarkan \"keadilan.\" Air bergerak menuju titik tanah yang menggambarkan \"persatuan\" manusia. Angin dengan air (yamuna) yang menggambarkan \"kedaulatan rakyat\". Dari tanah kembali pada titik api untuk melahirkan makna \"keadilan dan kesejahteraan\". Inilah yang dinamakan Pancasila. Ilmu Jala Sutra adalah upaya memahami Pancasila sebagai, kesadaran transendental, keyakinan hidup bangsa indonesia yang terbangun dari jalinan erat manusia dengan alam, menggambarkan satu kesatuan bulat dan utuh dari pemahaman metafisis. Pemahaman metafisis itulah membuat Jala Sutra menjadi sebuah cakrawala yang keluar dari dunia realitas dengan mengubah pola induktif menjadi deduktif melalui jalan abstraksi total, serta membangun ilusi primer bukan ilusi sekunder, tentang masa depan indonesia. Melalui Ilusi primer inilah, Jala Sutra mengungkapkan proses kelahiran bangsa indonesia sebagai olah kreasi dan kearifan manusia Indonesia yang bukan hanya didasari naluri tetapi harus dalan bingkai bimbingan ilahi. Perjalanan bangsa indonesia dilukiskan oleh simbol – simbol dalam Jala Sutra. Simbol merah pada titik api yang bertemu dengan warna putih dititik angin melahirkan energi yang membuat \"semangat, kesadaran dan kecerdasan dalam diri manusia untuk membaca tanda –tanda alam di sekitarnya.\" Tujuan hidup Bangsa Indonesia merupakan bentuk kesadaran dari olah akal budi manusia yang disinari cahaya ilahi. Tujuannnya membangun dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya \"terbentuk keseimbangan dan keutuhan lahir dan bathin sesuai hukum alam yang ditetapkan Tuhan YME atau terbentuknya harkat dan martabat hidup yang seutuhnya lahir dan bathin\" Diistilahkan dengan makna nusa yang berasal dari kata manusa memiliki pengertian adanya persamaan antara manusia dengan alam, negara memiliki tugas mulia untuk melindungi manusia dan wilayah indonesia. Capaiannya adanya kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Kondisi ini akan membuat harkat dan martabat bangsa indonesia naik derajat ke jajaran khusus sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, menjadi cermin keilahian yang memantulkan cahaya-Nya. Cermin tersebut adalah hatinya bangsa indonesia yang seutuhnya hidup bersama dengan damai dalam kemakmuran untuk bersama. Sampai di sini Jala Sutra harus dipahami dengan benar oleh semua pejabat di BPIP. Selanjutnya agar mudah dipahami ucapan Prof (HC) Megawati tentang ibu ibu datang ke pengajian bernada negatif dan menyesalkan bukan hanya tidak elok tetapi seolah olah menafikan pentingnya belajar agama. Bawa pengajian dalam bahasa Arab artinya belajar atau hadir untuk belajar ilmu agama bersama seorang alim atau orang yang berilmu merupakan ihtiar untuk membentuk manusia seutuhnya lahir dan bathin dan upaya agar selamat di dunia dan di akhirat. Dalan narasi ucapan Ibu Megawati memang mengulang-ulang dan sebelumnya sudah minta maaf . \"Sebaiknya ke depan lebih hati hati dan jangan diulangi. Karena sesungguhnya ucapan Ibu Megawati telah melanggar ajaran Jala Sutra Pancasila\". ****
Anis Matta: Isra Mi'raj adalah Mukjizat Rasulullah yang Hidup Sampai Saat Ini
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, ada tiga mukjizat dari peristiwa Isra Mi\'raj Nabi Muhammad SAW yang bisa diambil sebagai pelajaran untuk umat Islam. Adalah upaya penyerahan diri kepada sang pencipta alam semesta saat terjadi peristiwa benturan yang keras di dalam kehidupannya yang membuatnya sangat lemah. Sebab, hanya pertolongan Allah SWT yang bisa menolong dan menguatkan dirinya. Hal itu disampaikan Anis Matta saat menjadi khatib Jumat membahas tema Isra Miraj di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar, Jumat (24/2/2023). Khutbah Jumat di Masjid Al-Markaz ini menjadi agenda pertama ketua umum partai dengan nomor urut 7 peserta Pemilu 2024 tersebut dalam rangka melakukan konsolidasi dengan kader di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar). Menurut Anis Matta, Rasulullah SAW menghadapi situasi yang berat saat menyebarkan Islam pada tahun ketujuh, sehingga beliau merasa lemah dan tidak mampu lagi. \"Pada tahun ketujuh, istri beliau Siti Khadijah dan pamannya Abu Tholib wafat. Dan di saat bersamaan dalam berdakwa, Rasulullah SAW mendapatkan penolakan keras dari kaum Thaif, sampai dilempari batu. Situasi ini membuat Rasullah SAW merasa lemah, dan menganggap dirinya mustad\'afin,\" jelasnya. Rasulullah SAW kemudian berdoa, dan doa tersebut diterima Allah SWT, sehingga terjadilah peristiwa Isra Miraj. \"Dalam diri Rasulullah terjadi benturan yang keras, terjadi kesedihan yang luar bisa dan puncak kelemahannya sebagai manusia. Beliau merasa lemah dan tidak berdaya, kemudian Allah memberikan mukjizat melalui Isra Miraj,\" paparnya. Alumni Pondok Pesantren Darul Aman, Gombara Makassar ini menilai ada tiga mukjizat dashyat dari peristiwa Isra Miraj ini. Mukjizat tersebut, hanya diberikan kepada Rasulullah dan tidak diberikan ke nabi-nabi lain. Mukjizat Isra Miraj tersebut, berawal penguatan terhadap diri Rasulullah, dimana dada beliau ketika itu dibeda dan dicuci dengan air zamzam. Kemudian menjadi imam sholat para nabi di Mekkah. Lalu, naik ke langit bertemu Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. \"Mukjizat pertama adalah Rasulullah SAW diberikan banyak kemudahan setelah Isra Miraj seperti mendirikan negara Madinah, membebaskan Mekkah dan jazirah Arab, \" jelasnya. Mukjizat kedua, nama Rasulullah SAW selalu disebut dalam setiap doa bersama Allah SWT, sehingga menegaskan Rasulullah SAW adalah pemimpin para nabi. Mukjizat ketiga adalah para pengikut Islam terus bertambah, meskipun Rasulullah SAW telah wafat ribuan tahun lalu, karena Islam merupakan agama langit dan ada perintah langsung dari langit ke-7 untuk melaksanakan sholat. \"Jadi itulah tiga mukjizat saat terjadinya peristiwa Isra Miraj yang bisa pelajaran bersama kita semua, ketika mengalami ketidakberdayaan,\" pungkasnya. (Ida)
PJMI Perkuat Literasi Umat, BWA Bagikan Dua Juta Al Quran
Jakarta, FNN - Badan Wakaf Al Quran (BWA) telah membagikan sekitar dua juta kitab suci kepada masyarakat Terluar, Terpencil dan Terisolasi (3T). Selain itu juga telah membangun sumur untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah yang kesulitan air. Hal tersebut disampaikan CEO BWA Heru Binawan pada dialog publik yang diselenggaraka oleh Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jumat 17/2. Diskusi bertema: Peran Jurnalis Muslim di Era komunikasi Digital untuk Memperkuat Literasi Umat, diselenggarakan dalam rangka pengukuhan pengurus PJMI Periode 2022-2025. Selain Heru, tampil sebagai pembicara Ketua Presidium MER-C dr. Sarbini Abdul Murad, Ketua Umum PRIMA DMI Ahmad Arafat Aminullah, ST dan Corporate Secretary Dompet Dhuafa Taufan Yusuf Nugroho. “Awalnya BWA hanya berkonsentrasi kepada penyediaan Al Quran untuk umat Islam di pedesaan. Karena kami melihat mereka susah mendapatkannya. Banyak masjid atau musholla yang tidak mempunyai Al Quran. Kalau toh ada, Al Qurannya sudah lusuh dan robek-robek,” tutur Heru. Namun dalam perjalannnya, lanjut Heru, BWA juga terpanggil menyediakan air bersih untuk masyarakat. “Kalau kita di kota besar ini (Jakarta-red) ketersediaan air bersih sudah memadai. Tinggal buka kran air mengalir. Tetapi bagi masyarakat di pedesaan kondisnya berbeda. Sangat susah mendapatkan air di musim kemarau. Atau airnya ada tapi tidak layak untuk diminum,” tambahnya. Proyek penyediaan air bersih pertama yang digarap BWA berlokasi di Pontang, Banten. Untuk menyediakan air bersih tersebut pihaknya menggali sumur sedalam lebih dari 100 meter. Meningkatkan SDM Sementara itu Ketua Umum PJMI yang baru dikukuhkan H. Ismail Lutan mengatakan, apa yang dilakukan BWA merupakan panggilan syiar yang nyata. Kiprahnya patut didukung demi kemajuan umat. “Pada dasarnya PJMI dan BWA mempunyai ghiroh yang sama yakni untuk mencerdaskan umat. PJMI bergerak di bidang literasi. Dengan informasi-informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan. Sementara BWA dalam aksi nyata,” tutur Ismail Lutan Di sisi lain Ismail Lutan mengatakan, saat ini PJMI tengah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak. Di antaranya Universitas Paramadina untuk peningkatan SDM jurnalis PJMI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Dewan Masjid Indonesia (DMI). \"PJMI juga memiliki agenda melakukan pemberdayaan bagi kalangan jurnalis untuk meningkatkan kemampuan jurnalistiknya guna mendukung kinerja yang selama ini menjadi tugasnya sehari-hari,\" kata pemimpin Redaksi Parahyangan Post itu. Ismail juga menyebut nantinya ada program sejuta mesjid, sejuta jurnalis. Diharapkan kelak para jurnalis muslim betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik dan profesional. \"Setelah pengukuhan, dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan kegiatan pelatihan jurnalistik masjid di tiga daerah. Di samping itu, membentuk PJMI Muda sebagai wadah bagi gerenasi muda untuk mengembangkan diri dalam dunia kepenulisan serta sebagai upaya regenerasi dalam wadah organisasi,\" jelasnya. Tak hanya itu, PJMI juga akan memberi lokakarya untuk jurnalis lingkungan, mendidik YouTuber, dan memberdayakan UMKM. Di bulan Ramadhan, PJMI juga akan mengadakan Ramadan Dialogue Series, suatu forum diskusi khusus dengan narausmber duta besar negara sahabat dan digelar di kedutaan di Jakarta, pada waktu menjelang berbuka puasa. (sws)
Peran PJMI Sangat Strategis Sampaikan Pesan Perdamaian
JAKARTA, FNN - Ketua Umum PP Perhimpunan Remaja Masjid (PRIMA) Dewan Masjid Indonesia (DMI), menyampaikan selamat atas dilantik dan dikukuhkannya pengurus Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) periode 2022 – 2025. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PP PRIMA DMI, Ahmad Arafat Aminullah, S.T., saat menjadi pembicara pada acara pengukuhan pengurus PJMI periode 2022 – 2025, di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Jumat (17/02/2023). “Selaku Ketua Umum PP PRIMA DMI”, kami ucapkan selamat, sukses, dan semoga berkah untuk para pengurus Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia yang baru saja dilantik dan dikukuhkan,”jelasnya. Lebih lanjut, Ahmad Arafat menekankan bahwa hadirnya jurnalis muslim yang produktif, untuk peradaban Islam di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum PP PRIMA DMI menyampaikan bahwa kondisi saat ini teknologi informasi, media social begitu pesatnya. Tidak bisa di pungkiri bahwa media social membuat informasi menjadi lebih riuh dan bising, membuat kita jadi ketagihan smartphone. Dimana semua orang menyebutnya sebagai era post truth. Yang dibutuhkan bukan mencari informasi yang perlu, tapi informasi mana yang baik dan benar. Melihat, berbicara dan mengaplikasikanya serta impact atau dampaknya bagaimana. Dalam konteks media, menurut Ahmad Arafat, ada tiga hal yang menjadi kerangka, dalam mencari kebenaran. Mana informasi yang benar dan mana informasi yang mengabaikan data dan fakta. PJMI, lanjut Ketum PP PRIA DMI, haru bisa memilih dan memilah terkait dalam menyampaikan informasi tersebut, mampu menerapkan sebagai jurnalisme yang menjunjung tinggi ahlak. Jurnalisme Islam harus bisa menyampaikan informasi yang benar, mengangangkat isu-isu Islam Minoritas serta melakukan aksi untuk keperpihakannya kepada Islam minoritas tersebut. Peran PJMI sangat strategis untuk menyampaikan pesan perdamaian dan persatuan bagi ummat Islam, kita butuh sosok dan figur-figur yang amanah, yang mampu menyampaikan pesan itu dengan kebenaran. Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum PP PRIMA DMI juga menyampaikan terkait penderitaan muslim minoritas di Uighur. Menurutnya, Umat muslim Indonesia harus memandang ini sebagai panggilan bagaimna persaudaraan, toleransi dan solidaritas juga dapat kita tunjukan dalam masalah Muslim Uighur ini. “Kita harus merasa memiliki tanggung jawab, konstribusi, dan peranan yang nyata terhadap permasalah ini. Jika tidak ada yang membela saudara-saudara muslim yang masih tertindas di sana, lalu siapa lagi. Ini juga pengejawantahan sabda Rasulullah, bahwa seorang Muslim harus peduli dengan Muslim yang lain,”jelasnya. Dengan penuh semangat Ketua Umum PP Prima DMI menyampaikan bahwa, dukungan untuk minoritas Uighur yang menerima diskriminasi tidak berhenti pada berdo’a dan mengirimkan bantuan kemanusiaan saja. Kita berjuang untuk Uighur sebagaimana mendukung hak-hak saudara saudara kita seperti penduduk Palestina, Kashmir, dan pengungsi Rohingya. “Indonesia adalah negara besar yang bermartabat dan toleran. Saatnya kita meminjamkan suara dan ulurkan tangan untuk Minoritas Muslim Uighur,”pungkas Ketua Umum PP PRIMA DMI, Ahmad Arafat Aminullah. (sws)
Biaya Ibadah Haji Berpotensi Tetap Gelap Gulita
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR dan pemerintah akhirnya sepakat perihal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) atau biaya yang dibayar langsung oleh calon jemaah haji rata-rata sebesar Rp49,8 juta (Rp49.812.700,26) per orang. Angka itu setara dengan 55,3% dari total rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) per orang tahun 2023 untuk jemaah haji reguler yang mencapai Rp90.050.637. Sementara, 44,7 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp40.237.937 juta Apakah kerja Panja Komisi VIII sudah kerja maksimal atau asal asalan Ketika mereka hanya membahas di ruang kerjanya tanpa chek kebenaran faktual dari angka anggaran yang berpotensi bermuatan adanya *mark up dan mel (pungutan liar). Ribut soal Mark up dan mel biaya gelang jamaah haji hanya kebetulan. Itu hanya salah satu item yang kecil dalam ajuan anggaran usulan efisiensi dari Kemenag sebesar Rp. 5.541.992.500. Harga Rp. 5000 / gelang menjadi Rp. 30.000, sudah cukup rumit dan diketahui karena kebetulan gelang tersebut buatan Jepara dan salah satu anggota Komisi VIII H. Abdul Wahid dari Jepara, sehingga diketahui dengan persis mark up dan pungutan liar yang terjadi. Panja Komisi VIII bisa tetap gelap untuk memahami anggaran efisiensi yang mereka terima sebagai kertas kerjanya: 1. Biaya tumpah tindih dan pembayaran ganda antara Tupoksi PHU dengan beban APBN dengan komponen BPIH beban nilai manfaat Rp. 135.685.615.266 terdiri: - Biaya pelayanan umum di Arab Saudi* sebesar : Rp. 10.084.762.101. - Biaya penyelenggaraan ibadah haji dalan negeri : Rp. 23.343.999.289. - Pelayanan umum di dalam negeri : Rp. 202.256.853.876 2. \"Pengadaan gelang jemaah haji Rp. 5.541.992.500. \"Marka up sebagian telah bisa di bongkar\" 3. \"Komponen biaya yang tidak nyata dan tidak pasti peruntukan Rp. 85.235.222.000 terdiri dari :\" Akomodasi Rp. 65.235.222.200 - Akomodasi dasi Mekah - dan akomodasi Madinah masing masing 1%. - Pelayanan umum di dalam negeri, berupa cadangan anggaran penyelenggaraan ibadah haji Rp.20.000.000.000. 4. \"Kegiatan baru tahun 2023, padahal kegiatan penyelenggaraan ibadah haji tidak ada perubahan yang signifikan Rp. 33.564.563.385, terdiri dari:\" - Konsumsi ( biaya kelengkapan konsumsi di Mekah ) Rp.12.333.452.400 - Transportasi ( penerapan fast track ) Rp. 12.333.452.400 - Perlindungan ( pengadaan grafis identitas jemaah haji maintenance gelang jamaah haji) Rp 650.042.085 - Dokumen perjalanan ( distribusi koper dan perlengkapannya ) Rp. 2.355.082.000 - Pembinaan jemaah haji ( buku modul moderasi, manasik, modul fiqih dsn pengiriman) Rp. 5.892.534.000 Total 1- 4 Rp. 260.027.393.151..dari total biaya indirect cost - NM Rp. 5.985.387.189.369. Dikatakan ada potensi efisiensi 4.34%. Angka diatas tertulis sebagai efisiensi, dan apakah itu angka sudah benar, jelas memerlukan penelusur ke objek secara cermat dan profesional. Apakah Panja Komisi VIII memiliki kemampuan tersebut? Kadang terasa menyesakkan hati anggaran diatas adalah bersentuhan dengan ibadah haji dan saat bersamaan masih tega adanya mark up dan mel ( pungutan liar ) dari setiap item anggaran untuk masing proyek yang dianggarkan. Naiknya anggaran ibadah haji tidak lepas dari mental penyelenggara dan oknum dari kementerian agama yang bermental mencari keuntungan. Bahkan bukan mustahil dari carut marut uang ibadah haji yang Selama ini tidak jelas rimba penggunaan peruntukannya konon dipakai untuk proyek lain bersama dengan adanya pandemi Covid. Panja Komisi VIII harus kerja keras sebelum masuk pembahasan pada tahap berikutnya. Kalau hanya dibahas dari ruangan kerja, tanpa pengecekan langsung ke masing yang menjadi objek proyeknya - penetapan biaya ibadah haji berpotensi akan tetap gelap gulita.****
Prima DMI DKI Jakarta Gelar Beasiswa Pelatihan Stafsus DKM Masjid
Jakarta, FNN Beasiswa Santri Takmir Masjid merupakan kegiatan pendidikan kader untuk menjadi staf khusus takmir masjid profesional dengan berbasis pesantren. Kegiatan ini dipelopori oleh Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta (PRIMA DMI DKI JAKARTA). Berlangsung dari 18 Januari 2023 sampai 12 Februari 2023 bertempat di Masjid Raya Al Insan Patal Senayan. Pada acara pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh beberapa tokoh diantaranya yaitu Drs. H. Gunas Mandianto, M.Si (Kepala Biro Dikmental Provinsi DKI Jakarta), Drs. KH. Ma\'mun Al Ayubi (Ketua DMI DKI Jakarta), Dr. Akhmad H. Abubakar, M.M (Kepala BAZNAS Baziz Provinsi DKI Jakarta), , Drg. Arif Rosyid Hasan, M.KM (Founder Manajemen Talenta Masjid ), Ustadz Drs H. Ahmad Yani (LPPD Khairu Ummah), Ustadz Ari Kuncoro, S.Kom, MM (Ketua BKM Masjid Al Insan Patal Senayan) serta Ahmad Farhan (Ketua Prima DMI DKI Jakarta). Ahmad Farhan menjelaskan kegiatan ini dilandaskan dengan 3 aspek yaitu aspek kemasjidan, aspek kesantrian dan aspek keterampilan. Dengan tujuan bisa mencetak staf khusus takmir masjid yang mempunyai wawasan kemasjidan yang profesional, berakhlak dengan akhlak-akhlak santri dan memiliki ketrampilan sesuai bidangnya masing-masing. Beasiswa Santri Takmir Masjid ini diikuti oleh 156 pendaftar dari seluruh Indonesia dan hanya 20 orang yang terpilih untuk mengikuti kegiatan beasiswa ini. 20 Santri terpilih yang berusia antara 18 - 32 tahun ini berasal dari Sulawesi Tenggara, NTB, Aceh, Madura, Sulawesi Selatan, serta Jabodetabek. Adapun kegiatan ini diisi oleh para pemateri profesional dibidangnya dengan dibagi beberapa sesi serta diperkaya dengan sharing, diskusi dan bedah buku. Sesi Kemasjidan diisi oleh KH Ma\'mun Al Ayyubi (Ketua DMI DKI Jakarta), Drs. H. Ahmad Yani (Penulis 58 Judul buku, Ketua LPPD Khairu Ummah, Ketua Departemen Dakwah PP DMI dan Komisi Dakwah MUI), Ahmad Farhan (Ketua Prima DMI DKI Jakarta) serta Ahmad Arafat Aminullah, S.T (Ketua PP Prima DMI) Sesi Enterpreneur diisi oleh M. Atras Mafazi (Ketua ISYEF), Ahmad Reza Kurnia Rahman (Owner Roti Kopi), Egi Harliandi (Owner Qahwa Betawi), Varhan Abdul Aziz, S.Kom, M.Si (Owner Winner Organizer), serta Ustadz H. Hafid Kesuma W, S.E (Founder Yayasan Nuju Berkah & Owner Rentalalat.com). Sesi Keterampilan & Multimedia diisi oleh Tim Yayasan Jago Tanpa Kuliah, Mohammad Faiz Hazami (Founder Faiztudio), Mochamad Lutfi (Founder Multi Level Masjid), Keto Panggulu (Tim Akustik DMI) Serta Komandan Yudiman (BAZNAS Bazis Tanggap Bencana DKI Jakarta) Sesi Keuangan Masjid diisi oleh Ir. Rahadi Mulyanto (Sekertaris DMI Jakarta Selatan) dan Absar Jannatin, S.Ak (Ketua Bidang Keuangan & Ekonomi Masjid Al Ikhlas Jatipadang). Youth Muslim Session diisi oleh M. Arif Rosyid Hasan (Founder Manajemen Talenta Masjid dan Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia). Selain Materi di kelas, Santri juga melakukan beberapa kali Studi Banding di Surau Duta Munzalan, Masjid Al Ikhlas Jatipadang, Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Al Amanah, Masjid Jakarta Islamic Center (JIC) dan Masjid Al Hidayah Cengkareng Timur. Adapun kegiatan peserta sehari-hari yaitu mulai dari Qiyamullail, Tadarus Al-Qur\'an, Sholat Berjamaah, Kultum, Puasa Sunnah Senin Kamis, Bersih-bersih, Memasak, Rihlah serta Olah Raga seperti Futsal, Panahan, Tenis Meja & Renang. Setelah mengikuti kegiatan ini para santri diwisuda serta diamanatkan untuk magang beberapa bulan di masjid-masjid yang sudah ditentukan oleh penyelenggara untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan. Beasiswa Santri Takmir Masjid (STM) ini juga akan mengadakan kembali Angkatan ke-2 yang InsyaAllah akan diselenggarakan pada bulan Ramadhan 1444 H. (sof)
Menyoal Selisih Lebih Dana Haji
Oleh Djony Edward - Wartawan Senior FNN BEBERAPA waktu lalu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan rencana kenaikan Biaya Penyelenggaraan Biaya Haji (BIPIH) pada 2023 menjadi Rp98,8 juta. Menag menawarkan skema pembayaran dengan komposisi 70% ditanggung jamaah haji sebesar Rp69,2 juta, sedangkan 30% sisanya dibayarkan dari hasil nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. Dengan usulan ini, tentu saja besaran BPIH yang ditanggung jemaah sebesar Rp69,2 juta ini melonjak nyaris dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp39,8 juta. Tentu saja rencana itu menimbulkan pro dan kontra. Karena di waktu yang semakin mepet jamaah haji harus menambah pelunasan BIPIH sebesar Rp44 juta, dari seharusnya Rp15 juta. Kebijakan ini bisa blunder, karena mayoritas jamaah haji tunggu adalah petani, nelayan, pedagang kecil yang menabung untuk biaya tersebut. Bahkan ada yang harus menjual sapi, kerbau, sawah, dan rumah bertahun-tahun untuk bisa berangkat haji. Tentu saja kalau diminta mendadak akan banyak korban jamaah haji yang batal berangkat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Profesor Keuangan Universitas Padjadjaran Dian Masyita, disebutkan biaya haji 2023 cukup Rp40 juta. Yakni dengan menurunkan komposisi biaya haji 40% oleh ditanggung jamaah dan 60% atau Rp56 juta ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan demikian jamaah tinggal menambah BIPIH Rp3 juta setiap tahunnya. Dengan perhitungan tersebut, jika dimulai di tahun 2023 biaya pelunasan sebesar Rp15 juta, kemudian naik menjadi Rp18 juta di 2024, kemudian menjadi Rp22 juta di 2025 dan seterusnya maka selama 10 tahun setoran pelunasan biaya keberangkatan haji dapat bernilai Rp44 juta pada tahun 2034. Usulan ini cukup moderat, namun apapun, Menag Yaqut dikabarkan pada Selasa (14/2) akan mengumumkan keputusan BIPH yang dibebankan kepada jamaah. Kita tunggu saja. Selish Lebih Dana BPKH Lepas dari berapa BIPIH yang akan diputuskan Menag, dengan segala pro dan kontranya, ada sesuatu yang patut dipertanyakan. Terutama menyangkut dana kelolaan BPKH yang sampai Desember 2022 disebutkan mencapai Rp166 triliun. Jika jumlah jamaah haji tunggu tercatat sebanyak 5,3 juta jamaah dengan uang setoran awal sebesar Rp25 juta, maka total dana setoran awal hanya Rp132,5 triliun. Lantas kalau sampai akhir Desember 2022 dana kelolaan BPKH mencapai Rp166 triliun, ada selisih lebih dana setoran awal itu tercatat Rp33,5 triliun (Rp166 triliun-Rp132,5 triliun). Dari mana dana selisih lebih tersebut? Disebut dana apakah itu? Sejauh ini tidak ada penjelasan yang transparan dari BPKH maupun Kemenag. Apakah dana itu tak bertuan? DPR, pengamat, akademisi pun sejauh ini sama sekali tidak pernah menyinggung selisih lebih dana BPKH tersebut. Apakah dana tersebut berasal dari jamaah haji yang berhalangan berangkat atau meninggal saat tiba waktunya berangkat haji dan tidak diketahui ahli warisnya? Konon kabarnya jumlahnya ribuan, kalau terjadi tiap tahun tentu akumulasi selisih lebih dana itu juga besar. Tapi sebesar-besarnya jumlah dana jamaah yang berhalangan tersebut tidak sampai Rp33,5 triliun, mengapa BPKH tidak transparan dalam mengungkap atau menyosialisasikan dana tersebut? Dana itu harus dijelaskan setransparan mungkin, dana apakah namanya? Darimana kah sumbernya? Dan untuk apakah peruntukkannya? Andaikan dana itu digunakan untuk mensubsidi dana jamaah haji sangat besar dan cukup, artinya BIPIH tidak perlu naik. Hal lain yang belum transparan diungkap BPKH adalah dana di virtual account yang diperuntukkan buat jamaah lewat rekening pribadi, setiap tahunnya lebih dari Rp2 triliun. Faktnya dana itu tetap dipegang oleh BPKH, dikemanakan dana itu? Diputar dalam bentuk apa? Dan berapa hasilnya? Juga tidak ada penjelasan yang rinci dan transparan dari BPKH. Dengan berpikir husnudzon, tentu dana itu terkelola dengan baik oleh BPKH. Namun penjelasannya tidak pernah ada, narasinya seperti apa, transparansinya tidak muncul. Belum lagi jika dana BPKH Rp166 triliun ditanamkan dalam sukuk (obligasi syariah) dengan return 5% sampai 6% saja, maka akan diperoleh dana return sebesar Rp8,3 triliun hingga Rp9,96 triliun. Jumlah ini lebih besar dari beban biaya pemberangkatan haji sesuai kuota yakni sebanyak 221.000 jamaah, jika dikalikan Rp40 juta, maka didapat Rp8,84 triliun. Masih masuk jumlahnya. Apalagi sepanjang tahun 2020-2021 jamaah tidak diberangkatkan, sebagian diberangkatkan pada 2022. Artinya dana imbal hasil investasi BPKH menumpuk, konon kabarnya sampai Rp27 triliun. Kalau pada 2022 dipakai Rp6 triliun, masih ada sisa Rp21 triliun. Andaikan BPKH mau mensubsidi jamaah haji Rp60 juta per orang, maka perlu tambahan dana Rp13,26 triliun. Dana tersebut masih sisa Rp7,74 triliun. Artinya BIPIH tidak perlu naik karena dana BPKH dan hasil dari perputaran dana investasi BPKH masih sisa banyak. Melihat realitas tersebut di atas, tidak perlu ada penambahan BIPIH. Apalagi alasannya takut dana BPKH tergerus gegara mensubsidi jamaah haji. Atau memang pengurus BPKH sekarang ini over prudent sehingga perlu mencadangkan BIPIH secara berlebihan. Tidak elok sepertinya. Belum lagi jika Kemenag sebagai penyelenggara haji mau melakukan efisiensi transportasi, akomodasi dan katering, maka akan diperoleh cadangan lebih banyak lagi. Tinggal kebijakan politik ini mau diarahkan kemana. Motif berhaji dan mengurus haji itu sejatinya adalah untuk ibadah, tapi dalam perjalanannya dirasuki unsur politik, bisnis dan sosial budaya. Sehingga biaya haji menjadi tidak masuk akal, karena ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara politik, secara bisnis maupun secara sosial budaya. Mari kita luruskan niat berhaji, luruskan niat penyelenggara haji. Agar jamaah haji bisa memperoleh predikat haji mabrur. Allah kariim!
Polemik Kenaikan BPIH, ICMI Usulkan Durasi Ibadah Haji 20-30 Hari Saja
Jakarta, FNN - Di tengah polemik kenaikan biaya haji, Arif Satria, Ketua Umum ICMI mengusulkan untuk memangkas lama tinggal di Arab Saudi. \"Berkurangnya durasi Ibadah Haji hanya 20-30 hari saja akan memangkas biaya secara significant yang harus dibayarkan\" jelasnya. Ia mencontohkan pelaksanaan haji plus yang bisa diraih dengan durasi 12 hingga 15 hari, yang hanya mengambil kegiatan inti dan pokoknya. Ia menambahkan bahwa yang harus dikedepankan dalam konteks kenaikan ini pun perlu diikuti dengan penguatan tata kelola yang baik, dalam hal transparansi dan akuntabilitas. ”Soal kenaikan ini, Jika memang hal teknis mengalami kenaikan misal akomodasi, transportasi kita akan maklum. Memang beban subsidi yang cukup berat ini perlu dipertimbangkan. Saya yakin jika publik diberikan data faktual, pasti diterima.” ujarnya. Tentang kenaikan BPIH (Biaya Penyelelenggaraan Ibadah Haji), Arif setuju untuk meniadakan subsidi untuk keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena ini pemerintah harus berusaha keras untuk renegosiasi kepada pihak-pihak terkait agar biaya haji makin efisien. Diketahui, berdasarkan paparan usulan biaya haji 1444 H yang disampaikan Kementerian Agama (Kemenag) beberapa waktu lalu, salah satu poin yang tinggi adalah biaya penerbangan. Disebutkan perhitungan aspek ini mencapai Rp 33 juta untuk tiap jamaah. Arif Satria menilai angka ini relatif sangat mahal jika dibandingkan dengan penerbangan ekonomi biasa. Namun, ia tidak menyangkal jika ada logika atau perhitungan yang berbeda dengan penggunaan penerbangan biasa. \"Penerbangan biasa, orang ke Jeddah paling sekitar Rp 10-15 juta. Rp 33 juta ini mahal, karena berangkat penuh pulang kosong. Harga penerbangan ini tinggi untuk mengcover biaya pulang yang kosong tadi,\" lanjutnya. Meski demikian, ia tetap mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan pihak maskapai.Selanjutnya, menurutnya pemerintah harus membuat perhitungan dengan pertimbangan riil dan kalkulasi yang moderat, mengingat komponen harga yang ditetapkan juga sudah menghitung keuntungan. Dalam hal ini, Arif Satria juga mengusulkan Indonesia bisa melakukan investasi akomodasi di Arab Saudi . Sebab biaya haji setiap tahun sifatnya rutin dan tren haji setiap tahun di Indonesia terus meningkat. \"Aspirasi kita, bagaimana investasi akomodasi menjadi penting dan keniscayaan, karena ini berlangsung setiap tahunnya, sifatnya rutin. Tren orang berangkat haji ini semakin lama semakin meningkat,\" jelasnya dalam kegiatan Forum Diskusi BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan yang digelar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Ia menyebut proses penyelenggaraan ibadah haji di Saudi ini berkaitan dengan politik ekonomi. Tidak bisa dipungkiri, kegiatan satu tahun sekali ini merupakan bisnis besar. \"Bila memungkinkan ada negosiasi ke pemilik Hotel-hotel besar di Arab Saudi, termasuk Makkah dan Madinah. Hotel-hotel tersebut sebagian besar milik negara Barat yang selama ini merupakan mitra ekonomi Indonesia,\" tuturnya. \"Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memotong pengurangan biaya haji. Salah satunya juga airport, yang saat ini bertumpu di Jeddah dan Madinah. Ini kalau bisa buka alternatif di tempat lain, Thaif misalnya, bisa dilakukan simulasinya,\" ujarnya. (sof)
