HUKUM
Satgas Pamtas Bantu Warga Padamkan Kebakaran Dua Warung di Sambas
Pontianak, FNN - Personel Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti di Pos Pamtas Temajuk, Jumat sekitar pukul 00.45 WIB membantu memadamkan kebakaran dua unit warung makan milik warga di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalbar. "Kebakaran dua unit warung makan itu sontak mengagetkan warga Camar Wulan dan tidak mau tinggal diam personel kami yang berada di wilayah itu langsung memberi pertolongan dengan ikut memadamkan api dan melakukan evakuasi," kata Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonif Mekanis 643/Wns, Letkol (Inf) Hendro Wicaksono, dalam rilis tertulisnya yang diterima di Pontianak, Jumat. Dia mengatakan dua unit warung yang ludes terbakar itu milik Rasadi dan Basriah warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut dan identifikasi sementara penyebab terjadi kebakarannya diduga akibat korsleting arus listrik. Atas kejadian itu, Dansatgas juga menyampaikan ucapan turut bersimpati atas musibah kebakaran tersebut. "Satgas pamtas Yonif Mekanis Mekanis 643/Wns akan selalu responsif mengerahkan personel untuk memberikan bantuan pasca terjadinya kebakaran dan siap membantu mendirikan ulang warung milik masyarakat tersebut," katanya. Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk meringankan masyarakat perbatasan yang terkena musibah, Satgas Pamtas akan selalu hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat."Hal itu merupakan wujud kecintaan kami terhadap masyarakat, mengabdi tulus ikhlas kepada bumi pertiwi," ujarnya. Sementara itu, Danpos Temajuk Letda (Inf) Bayu menambahkan, kerugian yang dialami korban kebakaran, yaitu dua unit warung terbakar diperkirakan mencapai sekitar Rp200 juta. "Sesuai arahan Dansatgas, kami di Pos Temajuk siap membantu masyarakat yang terkena musibah kebakaran dari mulai evakuasi sampai dengan pendirian kembali warung tersebut," ujarnya. Rasadi pemilik warung mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas Pamtas yang bergerak cepat membantu memadamkan api dan proses evakuasi barang-barang miliknya. "Terima kasih bapak-bapak TNI yang telah membantu kami masyarakat yang mengalami musibah," katanya. (sws)
Kemenkumham Sulsel Buka Konsultasi Layanan Perdata
Makassar, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan membuka konsultasi layanan perdata yang difasilitasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto membuka langsung kegiatan tersebut yang digelar secara virtual, di Makassar, Kamis, mengatakan, layanan konsultasi perdata itu adalah bagian dari tugas dan fungsi Kemenkumham dalam memberikan pelayanan hukum. "Kami menjaring aspirasi penerima layanan perdata di wilayah Sulsel terutama para notaris," katanya. Kakanwil Harun mengapresiasi kinerja Direktorat Teknologi Informasi AHU dalam peningkatan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Sulsel. Menurutnya, ada sembilan tugas dan fungsi AHU pada kantor wilayah yang akan didiskusikan, yakni layanan legalisasi, yayasan, perkumpulan, layanan kurator, wasiat/harta peninggalan, penerjemah tersumpah, layanan fidusia, dan badan hukum. Beberapa narasumber diantaranya, Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU Sri Yuliani yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sulsel. Sri Yuliani didampingi oleh Kasubdit Badan Hukum Direktorat Perdata Laila Yunara. Peserta kegiatan berasal dari pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulsel, anggota Majelis Pengawas wilayah notaris (MPWN) Sulsel, anggota Majelis Kehormatan Wilayah Notaris (MKNW) Sulsel, penyuluh hukum, dan jajaran bidang pelayanan hukum. Sri Yuliani mengawali diskusi terkait isu strategis pendirian Perseroan Perorangan dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Ia menjelaskan, bahwa kedua bentuk badan usaha ini tidak memerlukan akta notaris, cukup dengan pernyataan pemohon. Akan tetapi nantinya ketika usaha tersebut berkembang dan pendirinya lebih dari satu orang atau jumlah modal meningkat lebih dari Rp5 miliar akan tetap butuh peran notaris, mengubah dari bentuk perorangan dan menjadi persekutuan modal. Perseroan perorangan merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM yang ingin menjalankan usaha secara mandiri namun tetap berbadan hukum. Sedangkan Bumdes secara teknis diverifikasi oleh Kemendes dan Kemenkumham yang akan menerbitkan status badan hukumnya. Terkait Aplikasi AHU, Sri menjamin Pelayanan Terpadu AHU Online, telah memperoleh penghargaan dari Kemenpan RB kategori Unit Penyelenggara Pelayanan Peraih Kategori A. Sistem Informasi pada Ditjen AHU saat ini dalam upaya integrasi dengan sejumlah sistem data pada kementerian dan lembaga negara terkait. Seperti LKPP, Kementerian Desa, dan Kementerian Koperasi. Salah seorang penanggap, notaris Ria Trisnomurti menyambut baik kebijakan tersebut sebagai dukungan pada sektor UMKM. Senada dengan penanggap yang lain ia mengusulkan agar Kemenkumham gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait kebijakan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kasubdit Badan Hukum Laila Yunara berharap Penyuluh Hukum sebagai perpanjangan Ditjen AHU di wilayah dapat sebagai narasumber bagi masyarakat terkait kebijakan layanan perdata. Kepala Divisi Yankum, Anggoro Dasananto yang memandu acara menyampaikan kesiapan untuk menjadi narasumber di Sulsel terkait sosialisasi layanan perseroan perorangan dan Bumdes. (sws)
Menkumham: Jangan Lihat Anak Berhadapan Hukum Sebagai Penjahat kecil
Jakarta, FNN - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Laoly meminta masyarakat agar jangan melihat anak yang sedang berhadapan dengan hukum sebagai penjahat kecil. "Masyarakat harus meninggalkan stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum," kata Menkumham Yasonna Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan konstitusi Indonesia dengan jernih menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. "Begitupun dengan anak yang berhadapan dengan hukum," kata Yasonna. Meskipun mereka harus masuk dalam sistem peradilan pidana anak dan menjalani masa pidana serta pembinaan, bukan berarti hak atas pembinaan, pendidikan hingga pelayanan kesehatan terabaikan. Kegiatan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan untuk mempercepat proses kembalinya anak ke tengah keluarga dan lingkungan masyarakat. Tujuan itu akan lebih mudah tercapai bila semua pihak berkomitmen meninggalkan atau melepaskan stigma buruk. "Mereka jangan lagi dilihat sebagai penjahat kecil, melainkan calon-calon penerus bangsa yang tetap harus dilindungi haknya," ujar menteri yang juga kader PDI-P tersebut. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2021 sebanyak 1.020 anak binaan mendapat remisi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dari jumlah tersebut sebanyak 1.001 anak mendapat remisi anak nasional I atau pengurangan sebagian masa hukuman dan 19 lainnya mendapat remisi II atau langsung bebas. Upaya menjaga kepentingan terbaik anak-anak yang berhadapan dengan hukum bisa hadir dalam berbagai bentuk termasuk melalui remisi anak. Pemberian remisi bukan sekadar amanat undang-undang, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah. "Ini juga untuk mengedepankan kepentingan anak dan mempercepat reintegrasi anak ke tengah-tengah masyarakat," ucap dia. Harapan dari pemberian remisi ialah agar anak bisa semakin cepat berkumpul kembali dengan keluarga dan masyarakat dalam rangka menata kembali masa depannya menjadi lebih baik lagi. Yasonna juga mengingatkan jajarannya yang bertugas melakukan pembinaan anak yang sedang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), senantiasa mengedepankan kepentingan terbaik anak. "Jalankan peran dan fungsi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak dan memastikan semua hak anak terpenuhi," kata dia. Hidup anak yang berhadapan dengan hukum tidak berhenti sampai di LPKA, perjalanan mereka masih panjang dan adalah tugas negara membimbing serta memberikan bekal untuk bisa menempuh jalan panjang tersebut. Menurut dia, masa depan bangsa terletak di tangan dan pundak anak-anak. Oleh karena itu, melindungi kepentingan anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, sama artinya dengan melindungi masa depan bangsa. (sws)
KPK Panggil Enam Saksi Kasus Barang Darurat COVID-19 Bandung Barat
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Mereka dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM) dan kawan-kawan. "Kamis, bertempat di Kantor Pemkab Bandung Barat, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi-saksi untuk tersangka AUM dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Enam saksi, yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Riki Riadi, karyawan honorer Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat Ajeng Dahlia, Kabag Pengadaan Barang Jasa Pemkab Bandung Barat Anni Roslianti. Selanjutnya, Direktur Utama PT Jagat Dirgantara Asep Cahyadinata, Swasta/ Direktur CV Satria Jakatamilung Asep Saepudin, dan Kasi Pemeliharaan Jalan dan Pembatan PUPR Kabupaten Bandung Barat Chandra Kusuma Wijaya. Selain pemeriksaan saksi, KPK pada Kamis ini juga memanggil tersangka kasus tersebut, yakni M Totoh Gunawan (MTG) selaku pemilik PT Jagat Dirgantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL). Pemeriksaan digelar di Gedung KPK, Jakarta. Selain Aa Umbara dan M Totoh, KPK juga telah menetapkan Andri Wibawa (AW) dari pihak swasta/anak Aa Umbara sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara disebut pada Maret 2020 karena adanya pandemi COVID-19, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan "refocusing" anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT). Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS). Sedangkan M Totoh dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB). Dari kegiatan pengadaan tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar yang sumbernya disisihkan oleh M Totoh dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar Aa Umbara untuk dibagikan pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Sementara M Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar. Selain itu, Aa Umbara juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK. (mth)
Pandemi Corona Mengakibatkan Masyarakat Rentan Menyalahgunakan Narkotika
Jakarta, (FNN) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Petrus Reinhard Golose mengingatkan jajarannya agar mengantisipasi sedini mungkin dampak sosial dari pandemi Covid-19, yakni kemiskinan dan kesehatan yang berpotensi membuat masyarakat rentan menyalahgunakan narkotika. "Kita harus antisipasi khususnya di kalangan generasi muda. Kita juga harus bisa menghadapi tantangan pemasaran narkotika melalui dark web," kata Reinhard Golose seusai melantik sepuluh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan BNN pusat maupun daerah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021. Ia mengingatkan, dalam situasi pandemi Covid-19 BNN harus tetap bekerja optimal sesuai tugas yang diamanahkan negara, yakni penanggulangan narkotika di tanah air. Oleh karena itu, penting bagi setiap personel di BNN untuk meningkatkan kemampuan diri terutama dalam hal penguasaan teknologi dan informasi. Penekanan itu dilatarbelakangi adanya data peningkatan penggunaan ganja sebanyak 42 persen dari 77 negara di dunia berdasarkan hasil survey of health professionals. Pada kesempatan itu, ia kembali mengingatkan pentingnya mengobarkan semangat perang melawan narkoba guna mewujudkan Indonesia bersinar dan bebas dari narkotika. Sepuluh pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik oleh Kepala BNN, yakni Kenedy sebagai Direktur Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI, Robinson D.P. Siregar sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau, Toga Habinsaran Panjaitan sebagai Kepala BNNP Sumatera Utara. Selanjutnya, Kepala BNNP Bengkulu ditempati oleh Supratman, Jafriedi sebagai Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, Edi Swasono sebagai Kepala BNNP Lampung, Roy Hardi Siahaan Kepala BNNP Kalimantan Tengah, Tjatur Abrianto sebagai Kepala BNNP Papua. Kemudian, Wisnu Handoko dilantik sebagai Kepala BNNP Maluku Utara dan Edhy Moestofa menempati jabatan Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Utama BNN RI. Kepala BNN berharap sepuluh pejabat yang dilantik tersebut dapat segera menyesuaikan dan memiliki semangat untuk menumbuhkan motivasi dalam membuat terobosan baru yang positif. (MD).
Polisi Tangkap Pembunuh Wanita yang Jasadnya Dibuang di Pantai Sibuasi
Medan, FNN - Pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku pembunuh Riahati Luahambowo (26) yang jenazahnya ditemukan di tepi Pantai Sibuasi, Kecamatan Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Kasatreskrim Polres Nias Selatan AKP Iskandar Ginting, Minggu mengatakan identitas pelaku berinisial AG berusia sekitar 25 tahun. Pelaku merupakan warga Kecamatan Tanah Masa, Nias Selatan. Pelaku ditangkap saat berada di atas kapal penyeberangan KM Simeulue dalam perjalanan dari Pelabuhan Tello menuju Teluk Dalam. "Pelaku sudah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut," ungkap-nya. Ia menyebut bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengungkap motif pembunuhan tersebut. "Motif masih kita dalami," ujarnya. Jenazah Riahati Luahambowo pertama kali ditemukan oleh warga setempat di tepi Pantai Sibuasi pada Sabtu (17/7). Saat ditemukan, kondisi jenazah dalam keadaan berlumuran darah dan pada bagian wajah korban penuh luka diduga akibat hantaman batu. (mth)
Polda Jabar Imbau Masyarakat tak Unjuk Rasa Saat PPKM Darurat
Bandung, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi unjuk rasa di saat masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan PPKM Darurat merupakan strategi pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 yang kini kian mengkhawatirkan di Tanah Air. "PPKM itu dipersiapkan sama pemerintah untuk menyelesaikan situasi pandemi ini," kata Erdi di Bandung, Jawa Barat, Sabtu. Menurut Erdi keputusan penerapan PPKM Darurat juga telah dipertimbangkan secara matang sesuai dengan kultur masyarakat di Indonesia. "Strategi terkait memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini, itu kan sudah dengan pertimbangan matang sesuai dengan kultur dan keadaan masyarakat Indonesia," katanya. Adapun saat ini pemerintah menyatakan masa PPKM Darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Untuk itu, masyarakat diminta untuk menahan diri agar tidak meningkatkan mobilitas guna memutus rantai COVID-19. Di Bandung sendiri beredar poster di media sosial terkait rencana unjuk rasa terkait PPKM Darurat yang akan dilakukan pada 21-23 Juli 2021. Namun Erdi mengaku belum menerima rincian titik mana saja yang akan diadakan aksi unjuk rasa. Ia pun masih mengecek antisipasi yang akan disiapkan kepolisian. "Nanti saya cek dulu untuk renpamnya (rencana pengamanan)," kata Erdi. (sws)
TNI-PolriSalurkan 2.500 Ton Beras dan 70.000 Paket Sembako
Jakarta, FNN - TNI-Polri menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berupa 2.500 ton beras dan 70 ribu paket sembako sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam kunjungan kerja di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu, menyebutkan, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) PPKM Darurat kepada masyarakat yang terdampak di seluruh Indonesia. "Bansos yang akan disebar sebanyak 2.500 ton beras dan 70.000 paket sembako," kata Sigit dikutip dari keterangan tertulis Divisi Humas Polri. Sigit memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk segera melakukan penyaluran bansos ke titik-titik masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, ia juga meminta agar anggota meminimalisir masalah dalam penyaluran bansos di lapangan. "Jadi saya tidak ingin ada informasi di lapangan yang sampaikan di satu wilayah masih terdapat masalah dengan bansos," kata Sigit. Sigit didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, melepas personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang mendistribusikan paket sembako dan beras kepada masyarakat di Jawa Timur. "Oleh karena itu hari ini menindaklanjuti perintah Presiden kami dari Polri, menurunkan bansos sebesar kurang lebih 2.500 ton beras dan 70.000 paket sembako. Ini merupakan bagian dari program Bapak Presiden untuk menurunkan bansos di seluruh wilayah yang terdampak," kata mantan Kapolda Banten itu. Selama periode 3-16 Juli 2021 Polda Jawa Timur telah menyalurkan 232 ton beras dari 1.298 ton stok beras yang dimiliki. Sigit pun menekankan, bantuan sosial tersebut harus segera terdistribusi secepatnya. Apabila nantinya stok sudah habis, aparat diminta untuk segera melapor dan berkoordinasi agar mendapatkan kiriman untuk penambahan stok. Percepatan pendistribusian bansos itu, kata Sigit, merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM Darurat. Karena kebijakan itu bertujuan untuk menyelamatkan warga yang terdampak akibat pandemi SARS-COV-2. "Tolong diguyur habiskan stok kalau kurang ajukan lagi nanti akan segera dikirim. Dan Ibu Mensos akan kirimkan ini merupakan bagian upaya pemerintah untuk atasi atau kurangi beban masyarakat yang terdampak," ucap Sigit. Sebagai informasi, Polri telah menyalurkan batuan sosial sebanyak 394.347 paket sembako, 30 ribu ton beras, 790.437 alat kesehatan dan mendirikan 13.119 dapur umum selama periode 2020. Hingga 2 Juli 2021, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 alkes/APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum. Sedangkan, periode ketiga sampai dengan 16 Juli 2021, Polri telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di 34 wilayah Polda sebanyak 250.797 paket sembako dan 1.418.805 kg atau 1.418 ton beras. Sementara itu, stok beras yang dimiliki Mabes Polri untuk distribusi bantuan sosial di skala nasional sebanyak 50.751,3 ton. Lalu, Polri juga sudah menyiapkan bantuan tambahan yang siap dikirim berupa 150.000 paket sembako di masa PPKM Darurat. (sws)
Kapolri Blusukan Malam-Malam Bagikan Sembako untuk Warga di Solo
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo blusukan malam-malam membagikan paket sembako kepada pedagang dan warga di Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/7) malam, guna mempercepat penyaluran bantuan sosial pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dari pemerintah. Selain membagikan paket sembako dan masker, Kapolri juga terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID-19, mengingatkan pentingnya disiplin protokol kesehatan dan mematuhi aturan PPKM darurat. Dalam blusukannya, Kapolri menyapa pedagang angkringan Kota Solo yang masih berjualan malam hari, menanyakan tanggapannya soal PPKM Darurat apakah berdampak pada omzet pedagang. "Bagaimana jualannya Pak? Berdampak tidak PPKM darurat ini?" tanya Kapolri kepada salah seorang pedagang angkringan, dikutip dari keterangan pers Divisi Humas Polri, Sabtu. Kapolri pun meminta para pedagang untuk bersabar dan tetap mematuhi protokol kesehatan serta menaati kebijakan PPKM darurat agar angka COVID-19 menurun. "Mudah-mudahan kasus COVID-19 bisa menurun biar keadaan normal lagi. Akan tetapi, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, dan patuhi kebijakan PPKM," kata Sigit. Sigit berharap bantuan dari pemerintah ini dapat meringankan beban warga agar bisa melewati pandemi COVID-19. "Ini ada sedikit bantuan dari pemerintah. Kalau memang kurang nanti bilang saja sama polisi di sini, ya," ujar Sigit kepada pedagang. Pedagang dan warga sekitar yang menerima bantuan mengucapkan terima kasih. Salah satu penerima berharap pandemi COVID-19 segera berlalu dan dapat bekerja serta beraktivitas seperti biasa. "Adanya pembatasan ini, alhamdulillah, dapat bantuan dari Bapak Kapolri, terima kasih Pak atas bantuannya. Ini sangat membantu. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu," kata Agus Haryanto salah satu warga. Menurut Agus, dampak yang dirasakannya dengan PPKM darurat adalah pekerjaannya menurun. Selama berkeliling, Kapolri ditemani Asops Irjen Pol Imam Sugianto, Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi, Kadiv Propam Irjen Pol. Ferdy Sambo, dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Argo Yuwono. Sementara itu, sembako yang disiapkan untuk dibagikan kepada warga sebanyak 1.000 paket. Menurut rencana, pada hari Sabtu ini Kapolri dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akan meninjau lokasi vaksinasi COVID-19 di Solo dan Boyolali. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan TNI dan Polri untuk membantu membagikan bantuan beras dan paket obat kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. (sws)
Pangdam Kasuari Minta Jajarannya jeli dan Teliti
Manokwari, FNN - Kodam XVIII/Kasuari terus melaksanakan langkah-langkah serius dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Papua Barat. Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han) selaku Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) bersama jajarannya di Manokwari, Jumat (16/7), melakukan evaluasi penanganan COVID-19 melalui rapat virtual dari ruang rapat Sopsdam XVIII/Kasuari. Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa meminta jajarannya untuk jeli, teliti, dan bisa mengurai benang merah penyebaran COVID-19, mulai dari jumlah kasus, langkah penanganan, hingga permasalahan titik isolasi mandiri masyarakat. Pangdam berharap grafik merah COVID-19 di Papua Barat agar kembali menjadi hijau. "Kita jangan lengah, saya minta masing-masing jajaran dan bagian untuk menyampaikan sedikit gambaran langkah-langkah apa yang sudah dilaksanakan di daerah masing-masing sesuai dengan medan tempur, kegiatan vaksin, dan sinergi TNI/Polri dengan pemda seperti apa gambarannya," kata Pangdam. Selanjutnya, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Indra Heri, S.E. dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Kota Sorong selalu menjadi daerah merah karena wilayah sekitarnya, seperti Tambrauw, Maybrat, Sorsel, dan Raja Ampat merujuk pasien ke kota Sorong karena fasilitas kesehatan di wilayahnya tidak mencukupi dan kurang. "Solusi yang kami sampaikan kepada Pemerintah adalah melaksanakan penyekatan pada akses masuk bertempat di Tugu Pawbili, jalan poros Sorong-Makbon, bandara Deo Sorong, dan pelabuhan,” ujarnya. Sementara itu, Danrem 182/JO Kolonel Inf. Yudha Medy Dharma Zafrul, S.I.P. mengatakan bahwa tidak ada lagi penerbangan di Bandara Kaimana dan Fakfak di wilayahnya sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). "Jadi, sudah sangat terbantu sekali untuk menekan angka COVID-19 karena terhentinya penerbangan dan jalur laut," katanya. Adapun tindakan internal setelah pihaknya mendapatkan perintah operasi, antara lain melakukan swab seluruh jajaran dan melaksanakan protokol kesehatan. Sementara itu, langkah dari Kodim 1801/Manokwari, yakni membentuk posko PPKM yang dibagi menjadi enam tim tersebar di pelabuhan, bandara, tempat ibadah, perkantoran, tempat wisata, hiburan, penyekatan, restoran, angkringan, dan pasar. Dalam rapat virtual itu, Pangdam berharap jajaran beserta keluarganya terhindar dari kondisi sakit agar dapat melaksanakan tugas untuk mengurus anggota ataupun masyarakat di wilayahnya. "Segera laksanakan program Serbuan Vaksin, baik anggota sendiri maupun masyarakat, berikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan vaksin, atur bagaimana penyekatan-penyekatan yang ada di wilayah masing-masing intinya dengan memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat dengan cara humanis," kata Pangdam menegaskan. (sws)
POPULER
