NASIONAL
Corona Mengkonfirmasi Jokowi Gagal Sebagai Leader
Tampak bahwa lambannya penanganan corona ini adalah persoalan kepemimpinan. Pemimpin harus punya leadership yang kuat. Juga harus mampu membaca arah masalah akan ke mana? Seperti apa nantinya? Dari persoalan meluasnya wabah Covis -19 ini, terkonfirmasi bahwa Jokowi gagal untuk tampil sebagai seorang leader yang baik untuk bangsa dan rakyatnya sebagaimana yang diperintahkan oleh konstitusi. By Gde Siriana Yusuf Jakarta FNN – Sabtu (28/03). Awal Februari 2020, ketika wabah virus Corona belum berstatus pandemi, tetapi sudah mulai menyebar ke banyak negara, persiapan apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi? Alih-alih menyiapkan langkah-langkah penting untuk menahan virus Corona, Jokowi malah sibuk dengan mengebut pembahasan Omnibus Law dan proyek Ibukota baru. Ketika negara-negara lain mulai melakukan pembatasan masuk-keluar negara terhadap warga negara asing, Jokowi justru antusias memberikan insentif pariwisata. Ketika dunia internasional melakukan pendekatan-pendekatan ilmiah untuk prediksi kekuatan wabah di berbagai negara, para pendukung can orang-orang inner circle Jokowi malah membuat pernyataan nyeleneh yang tidak ilmiah. Seharusnya Jokowi mengajak rakyat, dan mengkoordinasikan daerah-daerah untuk bersiap diri hadapi datangnya wabah Corona. Sayangnya PP yang mengatur teknis pelaksanaan UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan belum juga disiapkan Jokowi. Padahal undang-undang tersebut sudah dua tahun lalu. Sebenarnya Jokowi bisa siapkan BUMN farmasi/kesehatan untuk uji test-kit dan produksi massal masker. Begitu juga dengan hand sanitizer dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk dokter dan perawat. Seharusnya jauh-jauh sudah disiapkan hari agar rakyat tidak terbebani dengan harganya yang sekarang meroket saat ini. Juga tidak perlu impor. Seperti yang dilakukan India, yang sudah produksi tes kit dalam negeri. Kekurangan APD ini saat menjadi beban bagi mereka yang merawat pasien positif Covis-19. Minimnya APD ini begitu memberatkan. Sekarang terbukti, mengakibatkan banyak dokter dan perawat meninggal setelah tertular dari pasien yang positif Civis-19. Kesimpulannya, sejak awal kabar tentang wabah Corona Jokowi menganggap enteng. Meski Jokowi dan pemerintahnya sudah dingatkan banyak oleh pihak. Buktinya, Jokowi kini sangat jelas kegagapannya menghadapi kasus yang terus bertambah dari hari-ke hari. Sekarang, suka dan tidak suka Jokowi sudah terjebak dalam dilema ntara lockdown atau tidak. Semakin terlambat dalam mengambil keputusan, yang sehat bisa semakin banyak yang sakit. Dan yang sakit juga semakin banyak yang meningeal dunia. Tampak bahwa lambannya penangan corona ini adalah persoalan kepemimpinan. Pemimpin harus punya leadership yang kuat. Juga harus mampu membaca arah masalah akan ke mana? Seperti apa nantinya? Dari persoalan meluasnya wabah Covis -19 ini, terkonfirmasi bahwa Jokowi gagal untuk tampil sebagai seorang leader yang baik untuk bangsa dan rakyatnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh konstitusi. Kini rakyat harus berjuang masing-masing dalam melawan Corona. Rakyat banyak yang kehilangan pendapatan harian. Namun negara tidak yang mengasih uang ketika hilang pendapatan harian hilang. Karena mereka tidak lagi bisa berjualan atau narik ojek online harian. Tapi rakyat tetap harus kuat jika tidak mau negeri ini rusak parah. Jika pemimpin lalai, maka rakyatlah yang akan selamatkan negara. Sekarang kita tidak bisa apa-apa lagi. Rakyat harus jaga diri masing-masing ,dan banyak-banyak berdoa. Jangan terlalu berharap kepada negara. Kalau bisa bantulah orang yang masih perlu makan. Siapkan diri lahir bathin untuk situasi terburuk. Saya menyarankan agar ingatlah selalu 5T dan 2S, yaitu tinggal di rumah, tubuh selalu sehat, tangan sering dicuci, tes gejala corona, telusur pernah kontak. Ayo, stop penyebaran Corona untuk selamatkan hidup kita. Penulis adalah Managing Dierctor Indonesioa Future Studies (INFUS)
Kebijakan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19
By Andi Rahmat Jakarta FNN – Jum’at (27/03). Untuk mempertahankan perekonomian nasional, agar tidak jatuh dalam resesi berkepanjangan, kita memang perlu melakukan kebijakan counter cyclical yang kuat. Kuat dalam artian tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung, karena memang yang dihadapi adalah peristiwa perekonomian yang luar biasa. Luar biasa disebabkan asal-muasal persoalannya bukan bersumber dari suatu krisis ekonomi. Tetapi bersumber dari peristiwa pandemic virus corona, Covid-19. Secara tiba-tiba, roda perekonomian terhenti, didalam maupun di luar negeri. Perekonomian secara tiba-tiba mengalami crash landing, dan mesti masuk kedalam ruang ICCU. Sampai- sampai kongres Amerika Serikat meloloskan paket ekonomi senilai US $ 2,2 trilliun. Terbesar pasca perang Dunia ke-2 hanya dalam waktu dua minggu. Demikian juga dengan Bank Sentralnya. The Federal Reserve, mengeluarkan kebijakan di luar pakem kebanksentralan melalui kebijakan Asset Purchase Program yang non limit, dan juga menyasar sektor riil. Saya pribadi mendengar ada pembicaraan di kalangan pengambil kebijakan yang mendiskusikan besaran paket kebijakan yang rentang nilainya berkisar Rp 200-400 Trilliun. Sejauh ini, Bank Indonesia sudah mengeluarkan tidak kurang Rp 300 trilliun dari cadangan devisa untuk mengatasi gejolak ekonomi. Seingat saya, sejak tahun 2004, ini adalah intervensi terbesar otoritas moneter yang dilakukan dalam satu kurun waktu yang sangat singkat. Yang dilakukan oleh BI itu adalah kebijakan jumbo untuk ukuran Indonesia. Apalagi jika betul-betul nantinya pemerintah dan DPR juga bersepakat mengeluarkan paket kebijakan yang nilainya setara dengan pengeluaran BI, yaitu Rp 300 Trilliun. Dengan mengasumsikan bahwa BI akan menggunakan secara optimal kekuatannya, maka dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melihat suatu aksi kebijakan ekonomi bernilai Rp 500-600 trilliun. Jumlah yang sangat besar. Mari kita pikirkan soal ini dengan tenang dan kepala dingin. Dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Misalnya, untuk apa kebijakan itu? Kepada siapa saja kebijakan itu ditujukan? Dan sampai kapan lamanya? Pertanyaan pertama berhubungan dengan argumentasi yang mendasari kebijakan tersebut. Pertanyaan kedua menyoal “ keberpihakan kebijakan “. Dan pertanyaan ketiga enduransi kebijakan. Karena kebijakan yang akan diambil itu merupakan kebijakan defisit, dan karenanya akan berhubungan dengan hutang baru. Ini sudah tentu akan mengundang polemik. Maka argumen dasarnya haruslah solid dan transparan. Diketahui oleh publik. Solidnya argumentasi itu, terletak pada keyakinan bahwa, itulah cara terbaik dan satu-satunya jalan yang mesti diambil. Tujuannya untuk mencegah pemburukan ekonomi yang dalam. Suatu keadaan perekonomian yang sulit dan akan lebih mahal untuk recovery. Jadi, argumentasi ini haruslah merupakan jawaban untuk menghentikan pendarahan lebih lanjut perekonomian nasional. Selian itu, memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi perekonomian untuk kembali dapat berfungsi secepat mungkin. Tidak boleh ada argumentasi lain. Dengan demikian, besaran anggaran yang diperlukan juga merupakan cerminan dari keyakinan argumentatif tersebut. Atau dengan kata lain, besaran biaya yang dikeluarkan haruslah sebanding atau lebih besar dari resiko yang akan dihadapi. Kepada siapa kebijakan itu ditujukan. Dalam hal ini, otoritas mesti jernih betul dalam soal keberpihakan. Tentu saja publik sangat tidak menghendaki kebijakan yang berbau krisis 1998. Yang menjadi korban utama dalam krisis ini adalah perekonomian sektor riil. Lebih terangnya adalah perekonomian rakyat sehari-hari. Dalam kategorisasi sektor, yang terpukul keras itu adalah sektor UMKM. Memang ada pukulan kuat juga pada sektor pariwisata, perhotelan, transportasi dan sektor makanan, khususnya restoran dan warung-warung rakyat. Tetapi jangan dilupakan bahwa sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat kebanyakan menderita sangat berat. Ke titik-titik inilah seharusnya yang menjadi titik berat keberpihakan kebijakn ekonomi. Saya malahan beranggapan, inilah saat yang tepat untuk mereposisi struktur perekonomian nasional. Mendorong keseimbangan baru, dimana peran perekonomian UMKM menjadi lebih kuat. Sektor-sektor produktif ekonomi rakyat kebanyakan itu yang harus diperkuat habis-habisan. Now or Never. Dalam bahasa yang lebih terang. Tidak usah khawatir dengan korporasi besar. They have plenty of money and plenty of chances. Infrastruktur penguasaan aset-aset mereka solid dan sanggup merestrukturisasi dirinya dengan banyak pilihan strategik. Yang tidak kalah pentingnya adalah soal enduransi kebijakan. Sistem fiskal kita bersifat tahunan. Karena itu, menjadi kritikal untuk juga menyertakan perspektif daya ungkit kebijakan ekonomi yang akan diambil nantinya. Kebijakan ekonomi berskala besar yang akan diambil untuk mengatasi ketiba-tibaan krisis yang dihadapi, menyebabkan kebijakan itu dituntut untuk sekaligus juga merupakan exit strategy bagi langkah-langkah pemulihan lanjutan di tahun fiskal berikutnya. Memfokuskan diri pada strategi “bantalan” ( cushion ) akan berdampak pada kemungkinan biaya mahal yang tidak efektif. Kuncinya, kebijakan bauran yang meliputi penanganan jangka pendek terhadap shock perekonomian, khususnya ekonomi rumah tangga dan UMKM. Dengan alokasi maksimum untuk menangani sumber persoalannya, yaitu pandemi Covid-19. Pada saat yang sama, menyiapkan landasan kebijakan untuk tahun fiskal berikutnya, yang mencerminkan upaya untuk memulihkan fungsi-fungsi perekonomian. Dalam hal ini, pelebaran defisit dilakukan secara bijak dengan tidak menumpuknya hanya di tahun ini. Namun juga disebar ketahun depan. Ringkasnya, kapasitas pembiayaan defisit tidak dihabiskan dalam tahun fiskal ini saja tapi juga dipersiapkan untuk tahun berikutnya. Dengan begitu, struktur hutang tetap dalam batas yang bisa dikendalikan. Enduransi ini diperlukan di tengah ketidak pastian ekonomi global. Pemulihan ekonomi global sangat bergantung pada kemampuan adaptif manusia dan para pengambil kebijakan, dalam mengatasi pandemi corona ini. Sifat mobilitas dan interaksi manusia, yang menjadi dasar bagi perekonomian global adalah korban utama dari pandemi Covid-19. Tentunya, Selain nyawa manusia. Semoga Allah SWT menolong bangsa dan negara kita keluar dari situasi krisis ini. Wallahu ‘alam bissawab. Penulis adalah Pelaku Usaha, Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
Sikap dan Himbauan Guru Besar FKUI Kepada Jokowi
Jakarta, 26 Maret 2020 Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo Di tempat Himbauan Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Bagi Pemerintah Indonesia Terkait Penanganan Infeksi COVID-19 Situasi COVID-19 di Indonesia. Per- tanggal 24 Maret 2020, terdapat 790 kasus positif infeksi COVID-19 di Indonesia dengan proporsi terbanyak ditemukan di ibukota negara kita, Jakarta (463 kasus). Angka kematian/mortalitas di Indonesia sendiri saat ini mencapai 58 kasus, dengan jumlah pasien yang sembuh adalah 30. Dengan demikian, Indonesia berada pada ranking-5 kasus dengan case fatality rate (CFR) tertinggi ke-5 di dunia.1 Berkaca dari negara-negara lain, dengan adanya perkembangan uji diagnostik, maka jumlah kasus positif di Indonesia akan terus bertambah secara eksponensial. Mengatasi pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia, maka seluruh pemerintah, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga terkait, tenaga kesehatan di seluruh lapisan fasilitas kesehatan, beserta masyarakat harus dapat bekerja sama, secara terintegrasi dan multi-disiplin dalam memerangi virus COVID-19 ini. Indonesia bisa mengambil pelajaran dari negara Korea Selatan yang membuat kebijakan agar semua orang yang pernah terpapar atau kontak dengan pasien positif COVID-19 untuk diperiksa dengan cara mendirikan drive-hru tempat pengecekan COVID-19 secara massal, sehingga semua orang dapat di-swab dan hasilnya akan diberitahu 2-3 hari kedepan. Hasilnya secara transparan akan diberi tahu kepada pasien dan juga data tersebut diambil oleh negara. Lebih lanjut, apabila pasien tersebut positif, maka distrik/ daerah tersebut akan diberi notifikasi oleh negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi COVID-19. Secara nasional, pemerintah Korea Selatan melarang semua aktivitas dengan jumlah massa yang banyak, perkumpulan-perkumpulan, menggalakan work from home, menggunakan alat telekomunikasi dan internet secara maskimal, memberi edukasi etika bersin, etika batuk, serta cuci tangan sesering mungkin. Di Korea Selatan pun terjadi lonjakan jumlah masyarakat terinfeksi COVID-19, namun jumlah kematian tidak seperti negara-negara lain (0.69%). Di Korea Selatan, apabila pasien tersebut stabil dan tidak ada keluhan, maka mereka menjalankan self-isolation dan social distancing pada diri mereka sendiri, termasuk menjauhi keluarga mereka yang tidak terinfeksi COVID-19. Apabila mereka memiliki gejala berat, mereka dapat dirawat di Rumah Sakit besar khusus infeksi COVID-19, sehingga tidak dicampur dengan pasien non-infeksi COVID-19. Ada pula rumah sakit lokal dimana mereka dapat merawat pasien infeksi COVID-19 dengan gejala ringan. Selain pembatasan perjalanan ke dalam dan luar negeri, produksi masker di Korea Selatan pun ditingkatkan, sehingga baik tenaga kesehatan maupun masyarakat tidak kekurangan alat pelindung diri (APD), tentunya dengan harga normal. Ketersediaan alat-alat di rumah sakit juga memiliki peran penting, terutama pada pasien infeksi COVID-19 berat.2-3 Pada umumnya, herd immunity bisa tercapai bila populasi terinfeksi sekitar 70%. Artinya 270 juta x 70% = sekitar 189 juta orang. Kalau rerata CFR di dunia adalah 3%, maka harus ada sekitar 5-6 juta jiwa. Sementara saat ini CFR Indonesia adalah 8-10% ditambah lagi dengan Indonesia adalah negara yang luas dan banyak kepulauan, tentu akan sulit pemantauan dan prediksinya. Skenario ini adalah apabila populasi terinfeksi sekitar 70%, bagaimana kalau 90% populasi terinfeksi dengan CFR 8%? Berapa juta orang akan jatuh sakit dan meninggal karena infeksi ini? Kalau pakai asumsi di atas, dan kita pakai CFR dunia sebagai CFR Indonesia, maka dengan jumlah kematian sekarang 55, artinya jumlah kasus sebenarnya (55x100)/4,3=1279 kasus. Sehingga, kemungkinan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini adalah sekitar 1300 KASUS. Fasilitas kesehatan kita tidak siap dan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani jumlah pasien COVID-19. Dengan episentrium infeksi saat ini di Jabodetabek dan Surabaya saja fasilitas kesehatan kita masih memiliki kesulitan untuk mendapatkan APD. Selain itu, ketersediaan alat bantu pernapasan hanya terbatas di beberapa RS saja, menghasilkan CFR yang tinggi. Sulit dibayangkan apabila daerah Papua dengan fasilitas kesehatan yang minim terinfeksi COVID-19. Saat ini, studi menyatakan hanya tersedia 2 bed ICU (Intensive Care Unit) setiap 100.000 populasi di Indonesia.4 Hal ini merupakan proporsi terendah di Asia. Bayangkan apabila infeksi ini meluas di Indonesia! Bukan hanya masyarakat yang akan menjadi korban, tetapi tenaga kesehatan garis depan pun satu per satu akan berguguran. Sungguh tragis. Apakah lockdown dapat Menjadi salah satu alternatif bagi Indonesia? Melihat dari negara-negara lain, partial atau local lockdown mungkin dapat menjadi pilihan bagi Indonesia. Apa itu local lockdown? Local lockdown merupakan sebuah langkah menutup sebuah wilayah/ provinsi yang sudah terjangkit infeksi COVID-19, dengan demikian diharapkan dapat memutuskan rangkai penularan infeksi baik di dalam maupun diluar wilayah. Local lockdown disarankan dilakukan selama minimal 14 hari. Local lockdown pun akan memudahkan negara untuk menghitung kebutuhan sumber daya untuk penanganan di RS (SDM, APD, fasilitas RS). Pelaksanaan lockdown dan aturan pembatasan aktivitas sosial yang ketat di Provinsi Hubei, Cina telah terbukti efektif menurunkan kasus sebesar 37% lebih rendah dibandingkan kota lain yang tidak menerapkan sistem ini. Sebelum pemberlakuan lockdown, para peneliti memperkirakan SARS-CoV2 akan menginfeksi 40% populasi Cina atau sekitar 50 juta penduduk, atau 1 pasien terinfeksi akan menularkan virus ke 2 orang atau lebih. Namun pada minggu pertama lockdown, angka ini turun menjadi 1.05. Hingga pada tanggal 16 Maret 2020, WHO mencatat 81.000 kasus di Cina. Simulasi model oleh Lai Shengjie dan Andrew Tatem dari University of Southampton, UK menunjukkan, jika sistem deteksi dini dan isolasi ini diberlakukan 1 minggu lebih awal, dapat mencegah 67% kasus, dan jika diimplentasikan 3 minggu lebih awal, dapat memotong 95% dari jumlah total yang terinfeksi. Studi Wells et al menunjukkan pada 3,5 minggu pertama penutupan wilayah dapat mengurangi 81,3% kasus infeksi ekspor. Penurunan ini sangat berguna untuk daerah yang masih belum atau minimal terjangkit untuk melakukan koordinasi sistem kesehatan.5,6,7 Opsi lockdown lokal/ parsial perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia, melihat upaya social distancing belum konsisten diterapkan di masyarakat, masih terjadi kepadatan di beberapa transportasi publik, sebagian tempat wisata tetap dikunjungi, sebagian perkantoran, tempat makan, taman terbuka, dan pusat perbelanjaan tetap beraktivitas. Situasi ini dapat menjadi lebih buruk dan tidak terhindarkan dengan adanya arus mudik pada bulan Ramadhan. Melandaikan kurva dan memperlambat proses penularan Covid-19 merupakan hal yang paling krusial karena sistem kesehatan kita saat ini belum mampu menerima beban kasus infeksi Covid-19 yang masif.8 Namun, perlu diperhatikan bagaimana dengan pekerja yang mendapatkan upah dengan kerja harian. Negara perlu menjamin hajat hidup minimal warga miskin selama minimal 2 minggu karena kegiatan perekonomian akan lumpuh total! Mari kita hitung apabila Jakarta melakukan local lockdown dengan total penduduk 9,6 juta: Makan 3x sehari dengan asumsi: o Makan pagi: Rp 5.000,00 o Makan siang: Rp 10.000,00 o Makan malam: Rp 10.000,00 ▪ Total untuk makan adalah Rp 25.000,00 (untuk membeli beras, tahu, telor, per orang) o Untuk 1 hari, di Jakarta: 9,6 juta x Rp 25.000,00 = Rp 240.000.000.000,00 o Untuk 14 hari di Jakarta: Rp 3.360.000.000.000,00 = 3.3 Trilyun Kebutuhan listik/orang/hari kira-kira Rp 4.543,00 o Untuk 1 hari, di Jakarta: 9,6 juta x Rp 4.543,00 = Rp 43.000.000.000,00 o Untuk 14 hari di Jakarta: Rp 610.000.000.000,00 = 610 Milyar Kebutuhan air/orang/hari kira-kira Rp 735,00 o Untuk 1 hari, di Jakarta: 9,6 juta x Rp 735,00 = Rp 7.000.000.000,00 o Untuk 14 hari di Jakarta: Rp 98.000.000.000,00 = 98 Milyar Total Dana 14 hari di Jakarta: Rp 4 Trilyun Total Penerimaan Pajak Indonesia Per-November 2019: Rp 1.312,4 Trilyun Dengan penghitungan demikian, maka rasanya mungkin apabila melakukan local lockdown demi mencegah penularan COVID-19 lebih lanjut. Pengembalian sebagian uang pajak dari rakyat untuk rakyat dengan adanya kejadian pandemi seperti ini merupakan tindakan yang wajar. Semoga hal ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan sedikit keringanan biaya hidup dasar 14 hari bagi masyarakat Indonesia. Penyediaan alat pelindung diri (APD) yang cukup untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama RS pemerintah. Ketersediaan APD yang cukup sangat penting dalam kondisi pandemi COVID-19 untuk para tenaga medis. Bila APD tidak tersedia cukup ditakutkan akan berdampak buruk bagi tenaga kesahatan maupun pelayanan kesehatan yang diberikan di Indonesia. Seperti dilansir dari KOMPAS, 24 Maret 2020, presiden RI menyatakan bahwa pemerintah pusat memang telah mendistribusikan 105.000 APD melalui pemerintah daerah (pemda).9 Namun, perlu diingat bahwa suplai dan kebutuhan APD selama pandemi COVID-19 adalah hal yang dinamis. Penanganan kasus kekurangan APD oleh pemerintah RI dapat mencontoh tindakan negara lain. Kelangkaan APD di Inggris membuat tenaga kesehatan, termasuk dokter di negara tersebut mengancam untuk tidak melanjutkan tugas mulianya.10 Kekurangan suplai APD di Inggris langsung direspon oleh National Health Service United Kingdom (NHS UK). Pihaknya menyediakan nomor telepon hotline yang aktif 24 jam sehari untuk pelaporan langkanya APD. Pelaporan dapat dilayangkan juga melalui email.11 Dalam surat pernyataannya, NHS UK menyediakan layanan antar dan dukungan penyediaan APD 24 jam sehari selama 7 hari seminggu. Hal ini dilakukan NHS UK untuk memastikan staf medis dalam kondisi aman. Dalam satu hari, NHS UK mengirimkan 2,6 juta masker medis dan 10.000 hand sanitizer ke fasilitas pelayanan kesehatan di London saja. Penyediaan APD tersebut juga dilakukan untuk praktik klinik mandiri, dokter gigi, apotek, panti asuhan, dan panti jompo.11 Indonesia dapat belajar dari kejadian yang ada di negara lain. Hal ini penting demi tersedianya APD yang cukup untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama RS pemerintah. RS swasta perlu juga diberikan akses untuk membeli APD dengan harga yang pantas. Aturan yang sangat tegas untuk diam di rumah. Isolasi mandiri dengan cara diam di rumah sudah dibahas di berbagai studi. Dengan tingkat kepatuhan tinggi (> 70%) berdasarkan 16 penelitian, karantina di rumah efektif dalam memperlambat penyebaran penyakit. Terdapat beberapa laporan kasus penyebaran virus SARS-CoV-2 dari individu asimtomatik (tanpa gejala) maupun presimtomatik (dengan gejala yang belum muncul).12 Banyak individu di Indonesia yang kemungkinan besar sudah terpapar kasus positif COVID-19 di tempat umum maupun di rumah. Dengan karantina 50% individu terpapar saja, dapat berdampak pada penurunan jumlah kasus selama epidemic peak sebanyak 25%, serta penundaan epidemic peak tersebut sekitar 1 minggu.13 Namun, lebih dari 500 akademisi di dunia menyatakan bahwa pembatasan sosial (social distancing) tidak cukup untuk mengontrol penyebaran infeksi SARS-CoV-2, sehingga yang dibutuhkan ialah tindakan pembatasan yang lebih lanjut.13 Aturan tegas perlu diberlakukan untuk membuat rakyat tetap diam di rumah selama periode pembatasan sosial ini. Denda spesifik diberikan untuk setiap individu maupun perusahaan yang melanggar. Kerjasama dan koordinasi Pemerintah seluruh elemen masyarakat (seperti TNI, POLRI, pemimpin daerah, pemuka agama, tokoh adat) sangat dibutuhkan sehingga menjadi gerakan sosial. Pelajaran akibat keterlambatan dan ketidakdisiplinan dalam penerapan social distancing dari negara Italia dan Iran, menyebabkan jumlah kesakitan dan kematian yang meningkat drastis dalam hitungan hari. Di Australia, individu didenda AU$ 1.000 dan perusahaan juga didenda AU$ 5.000 jika melanggar peraturan isolasi mandiri yang dikeluarkan pihak negara bagian New South Wales. Pelanggar peraturan juga dapat diberikan sanksi penjara maksimal 6 bulan. Untuk menegakkan peraturan tersebut, 70.000 polisi dikerahkan untuk patroli dan pemeriksaan acak di beberapa lokasi di masyarakat. Dalam kegiatan patrolinya, pihak berwenang juga dilengkapi dengan masker dan alat pelindung diri (APD).14 Saat ini kementerian kesehatan RI (Kemenkes RI) telah mengeluarkan protokol isolasi mandiri yang berpotensi menjadi acuan peraturan yang tegas. Jika diterapkan di Indonesia sesegera mungkin, hal ini dapat membuat efek jera terhadap pelanggar peraturan dan juga menurunkan jumlah kasus saat epidemic peak COVID-19 di Indonesia. Rencana mitigasi dan rencana strategis penanganan pasien suspek dan terkonfirmasi COVID-19 di fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit di Indonesia. Jumlah kasus COVID-19 yang diperkirakan semakin meningkat secara eksponensial di berbagai daerah di Indonesia, dengan perkiraan 30% kasus masih belum terdiagnosis (underdiagnosed) di tengah masyarakat dan sekitar 8% kasus berat yang membutuhkan perawatan intensif, akan menjadi beban masif rumah sakit baik rujukan maupun non rujukan. Daya tampung, fasilitas, dan sumber daya rumah sakit di Indonesia saat ini tidak sanggup menerima ledakan kasus ini. Rumah sakit memiliki keterbatasan obat –obatan , APD, ruang isolasi, ruang perawatan intensif, dan mesin ventilator tidak memadai, Saat ini, studi menyatakan hanya tersedia 2 bed ICU (Intensive Care Unit) setiap 100.000 populasi di Indonesia. Sumber daya tenaga kesehatan dan tenaga penunjang sangat terbatas, ditambah lagi dengan tingginya jumlah tenaga medis yang terinfeksi bahkan meninggal akibat virus korona ini. Data di Jakarta sendiri menunjukkan sekitar 42 orang (11,8%) dari 355 positif Covid-19 adalah tenaga kesehatan. Hal ini menjadi ironis karena tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan infeksi Covid-19. Solusi untuk masalah ini adalah rencana strategis mitigasi pasien suspek dan positif corona dengan membagi perawatan pasien menjadi sebagai berikut : - Pasien ODP dilakukan perawatan di rumah dengan pemantauan ketat dari Puskesmas domisili tempat tinggal melalui sistem telekomunikasi tidak langsung telpon, whatsapp, video call maupun pengawasan secara langsung dengan protokol yang ketat dan terstruktur, di bawah koordinasi/ pengawasan Dinas Kesehatan setempat, pemeriksaan diagnostik dan pengobatan dilakukan melalui kunjungan rumah oleh tim lapangan - Pasien PDP ringan hingga sedang dilakukan perawatan di RS darurat COVID-19 seperti Wisma Atlit atau RS darurat lain yang ditunjuk Pemerintah. - Pasien PDP berat yang memerlukan perawatan intensif atau pengawasan ketat dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19 yang sudah ditunjuk dan dilengkapi dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai Usulan rencana penguatan sistem pelayanan kesehatan : - Selain memperkuat RS rujukan Pemerintah, perlu diperhatikan pula kesiapan dan ketersediaan sarana dan fasilitas serta SDM di RS swasta karena pasien juga sudah mulai berdatangan ke rumah sakit-rumah sakit swasta. Kebutuhan akan tenaga yang kompeten dan sarana fasilitas serta APD perlu dilengkapi - Sistem penyangga (perimeter) untuk mendukung tenaga medis covid-19 juga perlu diperhatikan seperti petugas ambulans, pemulasaraan jenazah dan pemakaman, petugas telpon, call center, pengelola website dan networking, petugas IT, listrik dan air sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor. - Perlu diadakan asuransi khusus untuk tenaga kesehatan dan penunjangnya, misalnya dari BPJS Tenaga Kerja sebagai jaminan risiko adanya penyakit akibat kerja. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan jaringan RS di Indonesia untuk membangun sistem networking hospital dan ICU network khusus Covid-19 yang bisa diakses secara online dan saluran hotline 24 jam supaya tenaga kesehatan dapat melakukan alokasi atau rujukan pasien dapat berjalan dengan lancar dan beban rumah sakit dapat merata. Koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan agar pelaksanaan di lapangan menjadi lebih terarah dan terlaksana dengan baik Dalam pengambilan keputusan seyogyanya berbasis bukti (Evidence based) dan melibatkan para pakar di bidangnya, termasuk ahli komunikasi masyarakat Sumber Referensi: CEBM. Global Covid-19 Case Fatality Rates. 2020 [cited 2020 Mar 25]. Available from: https://www.cebm.net/global-Covid-19-case-fatality-rates/ Commitment, transparency pay off as South Korea limits COVID-19 spread. 2020 [cited 2020 Mar 25]. Available from: https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/commitment-transparency-pay-off-as-south-korea-limits-Covid-19-spread/ South Korea, a model in the fight against Covid-19 thanks to its people. 2020 [cited 2020 Mar 25]. Available from: http://www.asianews.it/news-en/South-Korea,-a-model-in-the-fight-against-Covid-19-thanks-to-its-people-49605.html. Reuters. Indonesia's health system on the brink as coronavirus surge looms. 2020 [cited 2020 Mar 25]. Available from: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-indonesia-response-idUSKBN21C0J6 Cyarsnoski D. What China’s coronavirus response can teach the rest of the world.Scientifi Reports Nature Research. 17 March 2020. Available at : https://www.nature.com/articles/d41586-020-00741-x#ref-CR2 6.Wells C, Sah P, Moghadas SM, Pandey A, Shoukat A, et al. Impact of international travel and border control measures on the global spread of the novel 2019 coronavirus outbreak.PNAS.2020. Available at : https://www.pnas.org/content/early/2020/03/12/2002616117 Tian H, iu Y, Li Y, Wu CH, Chen B, Kraemer M, Li B, et al. The impact of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in china.Medrxiv. 2020.Available at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.20019844v2?versioned=true Parmet WE, Sinha MS. Perspective : Covid-19-the law and limits of quarantine. N Engl J Med.2020. KOMPAS. Jokowi Minta Pemda Segera Distribusikan APD ke Rumah Sakit [Internet]; Jakarta, ID: KOMPAS; 2020 [updated 2020 Mar 24; cited 2020 Mar 25]. Available from: https://nasional.kompas.com/read/2020/03/24/18235971/jokowi-minta-pemda-segera-distribusikan-apd-ke-rumah-sakit. The Guardian. Doctors threaten to quit NHS over shortage of protective kit | World news | The Guardian [Internet]; United Kingdom: The Guardian; 2020 [updated 2020 Mar 24; cited 2020 Mar 25]. Available from: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/doctors-threaten-to-quit-over-protective-equipment-shortage. National Health Service UK. Guidance on supply and use of Personal Protective Equipment (PPE). United Kingdom: National Health Service UK; 2020 Yuen KS, Ye ZW, Fung SY, Chan CP, Jin DY. SARS-CoV-2 and COVID-19: The most important research questions. Cell Biosci. 2020; 10: 40. doi: 10.1186/s13578-020-00404-4 Mahtani KR, Heneghan C, Aronson JK. What is the evidence for social distancing during global pandemics? A rapid summary of current knowledge. Oxford COVID-19 Evidence Service[serial on the internet]. 2020 [cited 2020 Mar 25]; [about 9 p.]. Available from: https://www.cebm.net/what-is-the-evidence-for-social-distancing-during-global-pandemics-a-rapid-summary-of-current-knowledge/. Thomas S, Nguyen K. Coronavirus social distancing breaches could lead to fines and jail time, NSW Police announces [Internet]; Australia: ABC News; 2020 [updated 2020 Mar 25; cited 2020 Mar 25]. Available from: https://www.abc.net.au/news/2020-03-25/nsw-police-will-fine-breaches-for-coronavirus-social-distancing/12089732. Hormat kami, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Republik Indonesia, Prof. DR.dr Siti Setiati, SpPD, K-Ger, MEpid, FINASIM Tembusan : Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Jangan Ada Kematian Massal di Negeri +62 Ini
Teringat sebuah tulisan dari keluarga Deny, seorang pejabat eselon satu yang meninggal karena covid-19: "Please don't get sick, they do not know how to handle us. This is scary”. "Mohon jangan sakit. Mereka (tenaga medis) tidak tahu bagaimana menangani kita”. Ini sangat mengerikan. By Tony Rosyid Jakarta FNN – Jum’at (27/03). Pagi ini, yang positif Covid-19 di Indonesia di angka 893 orang. Yang meninggal sudah 78 orang. Dan yang sembuh 35 orang. Dari data ini, tiga hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, trend angkanya terus naik secara signifikan. Kedua, angka kematian di atas 8 persen. Ketiga, jumlah yang mati lebih besar dari yang sembuh. Dua kali lipat lebih. Bandingkan dengan kasus covid-19 di tingkat global. Ada 528.960 kasus. Yang meninggal 23.963 orang. Sekitar 4 persen. Dan yang sembuh sebanyak 123.366 orang. Lima kali lipat dari angka kematian. Apakah Indonesia harus lockdown? Rasa-rasanya tak mungkin. Meski banyak pihak telah mendesak. Namun lockdown itu kewenangan Pemerintah Pusat. Presiden berulangkali menegaskan: “tak akan ada lockdown”. Bahkan keputusan ini diucapkan di hadapan para kepala daerah. Jadi, clear. Presiden tegas bahwa tak akan ada lockdown. Kendati ada perangkat undang-undangnya, yaitu UU No. 6 Tahun 2018 tentang karantina. Lockdown nampaknya bukan pilihan. Masalahnya bukan karena tak tersedianya aturan, tapi lebih karena petimbangan faktor ekonomi. Pemerintah gak siap. Lalu? Presiden sedang buka donasi. Menteri Keuangan lagi menyiapkan rekening. Berharap rakyat mau nyumbang. Terutama orang-orang kaya yang sedang lari ke Singapore. Gak apa-apa di Singapore, yang penting duitnya tetap di Indonesia, dan syukur-syukur mau donasi. Semoga orang-orang melarat nantinya ikut kebagian dan merasakan uang hasil donasi itu. Untuk sementara, pemerintah menghimbau rakyat stay at home. Diam di rumah. Apakah himbauan ini efektif? Untuk mereka yang punya tabungan cukup, diam di rumah bukan masalah. Tetapi bagi kaum miskin? Ini sangat serius. Mati di jalanan karena terinfeksi covid-19 lebih terhormat karena nyari nafkah buat keluarga, daripada mati kelaparan di rumah. Lihat berbagai video soal keberanian orang-orang miskin itu yang viral di medsos. Sama sekali gak nampak rasa takut dalam diri mereka. Orang miskin gak takut mati. Yang takut mati itu orang kaya. Kira-kira seperti itulah ungkapan mereka. Walaupun sesungguhnya mereka takut mati juga. Hanya saja, kelaparan yang membuat mereka abai terhadap rasa takut itu. Bagi mereka, yang setiap harinya makan dari penghasilan harian, imbauan stay di rumah nggak akan efektif. Baru efektif kalau pemerintah hadir dan memberi makan untuk mereka. DKI sudah siapkan 1,1 juta per keluarga. Pusat berapa? Nah, disinilah letak persoalannya. Kalau pemerintah pusat punya kemampuan ngasih makan rakyat, beberapa pekan lalu mungkin sudah diputuskan lockdown. Bangun kereta cepat Jakarta-Bandung, jalan tol, bandara dan pelabuhan mampu kok, mosok ngasih makan rakyat nggak mampu? Bangun ibukota baru aja ada anggarannya, mosok untuk subsidi rakyat nggak ada anggarannya? Tentu, pemerintah punya kalkulasi sendiri. Soal rakyat nggak paham, itu persoalan yang nomor 13. Jika instruksi stay at home dari Pemerintah Pusat tak efektif untuk rakyat miskin, bagaimana nasib mereka ke depan terkait penyebaran covid-19 yang semakin mengganas? Teori "organisme biologis" atau "Herd Imunity" berlaku disini. Bagi yang imunnya kuat, mereka akan bertahan hidup. Bagi yang lemah imunnya? Anda akan memberi nasehat: bawa ke rumah sakit. Emang rumah sakit terima? Emang rumah sakit masih muat ruang isolasinya? Sabar! Wisma Atlet sedang disulap jadi ruang isolasi. Teringat sebuah tulisan dari keluarga Deny, seorang pejabat eselon satu yang meninggal karena covid-19: "Please don't get sick, they do not know how to handle us. This is scary”. "Mohon jangan sakit. Mereka (tenaga medis) tidak tahu bagaimana menangani kita”. Ini sangat mengerikan. Kalimat ini ditulis atas keprihatinan keluarga atas penanganan rumah sakit terhadap almarhum Deny. Lempar sana lempar sini dengan masa tunggu cukup lama. Hingga akhirnya, pek... Deny pun meninggal. Kenapa ini terjadi? Karena keterbatasan tenaga, alat dan ruang. Ini pejabat loh. Kebayang jika kuli panggul yang sakit. Pek... Mati di emperan toko, seperti yang terjadi di Petogogan. Semoga rakyat Indonesia, terutama kaum miskin, punya daya tahan tubuh yang lebih kuat, sehingga tak ada kematian massal di negeri +62 ini. Karena pada akhirnya, nyawa anda itu urusan anda sendiri. Bukan urusan Pemerintah Pusat. Bukan pula urusan para anggota DPR yang saat pemilu tahun lalu berhasil membujuk anda untuk memilih mereka. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Jangan Panik Hadapi Corona. Ayo Berjemur Jam 10 Pagi
By Tony Hasyim Jakarta FNN – Kamis (26/03). Serangan global virus mematikan yang dimulai dari Wuhan Cina, membuat seluruh populasi dunia panik. Belum pernah dalam sejarah dunia terjadi kepanikan massal yang melibatkan hampir seluruh manusia dan diupdate terus-menerus oleh seluruh media seperti sekarang ini. Yang gelisah, setiap hari korban tewas terus berjatuhan di segala penjuru bumi. Tetapi World Health Organization (WHO) sampai saat ini belum bisa memastikan obat apa yang paling mujarab untuk menetralisir virus pembunuh tersebut. Kepanikan ini, ditambah lagi dengan bantahan-bantahan antara para ahli dan pengamat di media sosial maupun media mainstream. Saling membantah itu terkait tips-tips yang ditawarkan ahli dan pengamat tentang kiat pencegahan dan penyembuhan dari serangan virus ini. Sejauh ini pemerintah Indonesia juga belum bisa memastikan obat apa yang ampuh bagi para penderita. Padahal mereka sewaktu-waktu, atau kapan saja bisa tertular oleh virus ini. Sementara, beberapa tenaga medis di berbagai rumah sakit yang menangani pasien terpapar virus ini sudah berguguran. Mereka yang masih sehat bahkan sudah memberi warning agar masyarakat jangan ke luar rumah. Seorang dokter memberi pesan viral agar warga melakukan apa saja untuk melindungi diri dari virus ini. Situsasi sudah tidak terkendali. Pemerintah, ahli medis dan rakyat nampaknya sudah blank. Nah ditengah kepanikan tersebut, situs berita online Detikom pada Rabu 25 Maret 2020, pukul 07:36 WIB menurunkan artikel berjudul “Viral Jam 10 Disebut Waktu Terbaik Untuk Berjemur, Ini Faktanya” Artikel ini bersumber dari sebuah pesan viral yang menyebut bahwa waktu terbaik untuk berjemur adalah pada jam 10.00-11.00 pagi. Dengan berjemur 15-30 menit di waktu tersebut, tubuh mendapat asupan vitamin D paling optimal. "Pada jam tersebut tubuh kita paling aktif membuat D3 dari matahari. Dengan hanya berjemur sekitar 15- 30 menit, tubuh kita sudah dapat membuat sekitar 10.000-20.000 IU vit D3, gratis," demikian kutipan pesan tersebut. Masih menurut Detikom, anjuran ini didukung oleh dr Tan Shot Yen, seorang ahli gizi komunitas. Dalam sebuah wawancara, ia menegaskan jam 10 pagi adalah waktu terbaik untuk berjemur. "Yang kita butuhkan sebetulnya adalah ultraviolet B. Ultraviolet B ini gelombangnya lebih pendek. Itu sebabnya, kita harus tunggu sedikit mataharinya naik. Jadi, untungnya kita di khatulistiwa, jam 10 sudah ada. Itu adalah alasan kita jemurnya jam 10.00," kata dr Tan. Namun perlu diingat, sinar matahari juga mengandung sinar ultraviolet A. Menurut dr Tan, sinar ultraviolet inilah yang harus dihindari karena bisa memicu kanker dan kulit keriput. "Jadi jangan jemur sampai gosong. Bagi orang yang kulit putih, 15 menit aja cukup dan yang gelap 20 menit cukup," jelasnya. Profesor Geriatri dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof dr Siti Setiati, SpPD, KGER, MEpid, dalam penelitiannya juga menyebut sinar matahari memberikan manfaat paling optimal pada siang hari. "Iya, di atas jam 9. Hasil penelitian saya tahun 2003. Mungkin perlu diteliti lagi karena sudah lama," kata Prof Siti saat dikonfirmasi Detikom. Sedangkan untuk menangkal paparan sinar ultraviolet A yang 'jahat' bagi kulit, aesthetiv consultant dari Ekle's Clinic, dr Eklendro Senduk D, AAAM, MKes, mengatakan berjemur di waktu-waktu tersebut sebaiknya tidak lebih dari 15. "Selain itu juga tetap disarankan untuk memakai sunblock sebelum berjemur," katanya kepada Detikom. Anjuran untuk berjemur memang sudah banyak disampaikan beberapa dokter terkait pandemi virus mematikan sekarang ini. Paparan sinar matahari disebut mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi memang tidak ada yang menyebut harus jam 10 pagi. Kebanyakan malah melarang orang berjemur di atas jam 10 pagi karena bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, penulis sendiri sudah menerima pesan berantai seperti yang dimaksud Detikom melalui aplikasi Whatsapp pada Senin 23 Maret 2020, pukul 21.58 WIB. Pesan tersebut isinya sebagai berikut : Salam damai sejahtera .... Selamat malam semuanya.... Saya ingin bagikan tips agar Imun Tubuh tetap terjaga, adalah dengan berjemur punggung selama 10 menit pada jam 10 tiap hari. Untuk menjaga Kekebalan tubuh. Karena Ultraviolet D2 itu keluar ya pada jam 10.00 pagi. Jadi, biar kolesterol kita bisa dirubah menjadi vitamin D3 ( utk kekebalan tubuh) dan utk kekuatan tulang juga. Dan jangan lupa bawa air mineral dan diminum setiap 15 menit, jangan biarkan tenggorokan kita kering. Tentunya supaya terjaga hati kita tidak dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan. Inilah kuncinya agar kita kebal terhadap segala Virus!!! “DP” Kemudian disusul lagi sebuah meme viral melalui Whatsaap yang materinya sama, tetapi di bawahnya dibubuhi nama Komjen Pol Drs. Dharma Pongrekun MM. MH., yang sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dari situ, penulis memastikan inisial “DP” yang menulis viral himbauan berjemur pada jam 10 pagi itu, tak lain adalah adalah Dharma Pongrekun. Setelah dikonfirmasi langsung via telepon kepada yang bersangkutan, ternyata benar memang dia yang membikin himbauan dalam format teks WA . Himbauan itu lalu dikirim kepada beberapa temannya. Dengan maksud agar mereka tidak terlalu fokus kepada hal yang mencekam saat ini. Setiap orang harus berinisiatif membangun imunitas tubuh sendiri agar bermamfaat dalam melakukan aktivitas ke depan. “Saya sebenarnyanya sangat paham tentang segala situasi ini. Makanya saya menggerakan teman-teman saya agar jangan terkukung oleh situasi yang mencekam saat ini,” katanya. Menurut DP, sebelumnya ia bersama kawannya seorang dokter ahli kinesiologi (ilmu gerakan fisik) sudah melakukan pengujian kepada beberapa orang di sekitarnya pada pagi hari Senin 23 Maret 2020. Dari hasil pengujian secara kinesiology, Dharma menemukan ada dua orang ajudannya yang tubuhnya lemah. Selanjutnya mereka semua diminta berjemur bersama Dharma selama 10-20 menit. Ternyata setelah dijemur dan dilakukan pengujian lagi secara kinesiologi, imunitas tubuh kedua ajudannya tersebut menguat kembali dan dokter tadi menyatakan yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Menurut Dharma tubuh yang lemah adalah pintu masuk segala macam virus dan penyakit ke dalam tubuh manusia. Ini disebabkan terganggunya sirkulasi meridien (saluran-saluran energi) di dalam tubuh manusia. Tetapi setelah tubuh dijemur matahari pada pukul 10 pagi, saluran-saluran meridien tersebut akan pulih seperti sediakala. “Imunitas tubuh kita langsung bangkit setelah berjemur persis jam 10 pagi selama 10-20- menit saja,” katanya. Sebab itulah, sore harinya dia langsung ketak-ketik di tombol handphone-nya tentang tips membangkitkan imunitas tubuh untuk menangkal segala macam virus. Setelah diketik, DP kirimkan kebeberapa kawan-kawannya, yang kemudian memforward ke kawan-kawannya lagi, sehingga menjadi viral bahkan ada yang membuat dalam format meme. Menurut Dharma, matahari adalah anugrah dari Tuhan yang harus kita nikmati setiap hari dengan penuh rasa bersyukur. Matahari bukan sekedar diciptakan Tuhan untuk menerangi bumi seperti yang dipahami kebanyakan orang selama ini. ‘’Ini obat gratis yang difasilitasi Tuhan untuk menjaga kesehatan manusia. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, berjemur segera besok pagi,” kata Dharma kepada penulis. Apa boleh buat. Dari pada menunggu pengumuman resmi pemerintah tentang obat paten anti virus yang sedang mewabah sekarang ini, yang entah kapan ditemukan. Namun setelah mendapat tips tersebut, keesokan paginya penulis langsung berjemur matahari persis jam 10 pagi. Memang terbukti badan kita langsung enak dan segar. Dari pemantauan penulis, sejak kemarin memang sudah banyak netizer yang pamer di medsos sedang berjemur mulai jam 10 pagi. Jadi, tidak perlu diperdebatkan lagi tentang bagaimana cara mengobati dan mencegah penularan virus mematikan ini. Yang harus segera kita lakukan adalah membangkitkan kekebalan tubuh kita masing-masing dari segala serangan virus penyakit dengan berjemur matahari pada jam 10 pagi. Dalam situasi mencekam seperti sekarang ini, kita memang harus melakukan segala ikhtiar untuk menyembuhkan dan melindungi diri kita dari serangan segala virus. Tapi ingatlah, Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan matahari untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Semoga kita selamat dari serangan virus jahannam ini. Penulis addalah Wartawan Senior
Tidak Mau “Lock Down”, Presiden Bisa Terapkan Probiotik Siklus
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Kamis (26/03). Presiden Joko Widodo berkali-kali menegaskan, Pemerintah tak akan melakukan Lock Down terkait penyebaran Virus Corona atau Covid-19 yang semakin massif. Pemerintah hanya bisa menerapkan Social Distancing (penjara sosial). Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah menegaskan penerapan social distancing agar dapat dijalankan dengan maksimal. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah alternatif jika pemerintah tak ingin menerapkan lockdown. “Pertama, ini masalah serius jadi harus bekerja cepat sekali enggak boleh sebaliknya,” kata Ketua Satgas Covid-19 IDI Profesor Zubairi Djoerban di Jakarta, seperti dilansir Hajinews.id, Senin (23/3/2020). Dia juga menyarankan untuk menerjemahkan sosial distancing ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti publik. Misalnya batalkan piknik, batalkan rapat, batalkan arisan, dan jangan ada pertemuan-pertemuan apa pun dengan tetap tinggal di rumah. Dia mengatakan, penerimaan informasi masyarakat juga harus terus diperbarui karena kerja sama dengan mereka amat diperlukan. Dia meminta pemerintah dan mengimbau media untuk tidak hanya melontarkan informasi terkait corona, tapi ubah perilaku publik. “Perilaku ini penting karena kalau mereka ini tidak mengikuti anjuran pemerintah, maka bisa gagal,” katanya. Dia meminta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak ngawur dan terbukti secara ilmiah untuk kemudian disebarluaskan. Dia juga mengimbau agar pemerintah melakukan tes seluas dan sebanyak mungkin secara cuma-cuma dan mengisolasi warga yang terinfeksi. Menurutnya, jika hal itu dilakukan dengan tegas maka sebenarnya sama dengan membatasi akses masyarakat. Namun, dia mengatakan, pengetatan pergerakan itu menjadi istilah lain dari lock down. “Sebetulnya kan itu sama saja, tapi itu istilah lain saja, lock down kecil’ lah. Jadi kalau lockdown bagus, tapi kalau tidak lockdown asal isunya sama aja ya enggak apa-apalah,” katanya. Data terbaru dan penanganannya, per Kamis 26 Maret 2020, ada 893 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Itu disampaikan Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers yang disiarkan BNPB di YouTube, pada Kamis, 26 Maret 2020. Yuri mengatakan total ada 78 orang positif corona yang meninggal dunia yang tersebar di 11 provinsi. Hingga hari ini, tercatat kasus positif corona bertambah menjadi 893. “Total kasus positif 893, ini angka kumulasi,” ujar Yuri. Data ini dihimpun hingga pukul 12.00 WIB hari ini. Dengan jumlah kasus itu, berarti ada penambahan 105 kasus positif corona dari data sebelumnya. Sebanyak 78 pasien corona meninggal, 35 pasien sembuh. Mengapa Presiden Jokowi tak akan lock down dan cukup social distancing? Konsekuensi lock down itu, sesuai pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Berikut petikannya: Pasal 55: (1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. (2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. Bisa jadi, Pemerintah Pusat tidak siap dengan konsekuensi lock down itu. Maka, Pemerintah Pusat maupun Daerah hanya menerapkan social distancing saja. Atau bisa juga disebut semi lock down. Kalau Presiden Jokowi tidak mau lock down, Pemerintah bisa menerapkan proses Probiotik Siklus. Sehingga, masyarakat masih bisa beraktivitas secara normal. Dengan Probiotik ini, masyarakat yang terinveksi corona bisa berobat mandiri. Tidak perlu bantuan medis. Tidak perlu ke rumah sakit. Sehingga, Pemerintah tak perlu juga repot-repot menyediakan makanan makhluk hidup sesuai pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut. Paramedis hanya memantau perkembangan pengobatannya saja. Mengapa Probiotik? Probiotik berasal dari etimologi Latin dan Yunani, yakni “pro” (preposisi bahasa Latin) yang berarti “untuk” dan kata sifat dari bahasa Yunani βιωτικός (biōtikos) yang berarti “hidup atau cocok untuk hidup”. Kata yang terakhir itu berasal dari kata benda bahasa Yunani βίος (bios), yang berarti “hidup”. Jadi Probiotik bermakna sesuatu yang pro, yang mendukung, yang cocok, bermanfaat untuk kehidupan. Secara istilah, menurut WHO/FAO, Probiotik merupakan organisme hidup yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, mampu memberikan efek yang menguntungkan kesehatan host (inang)nya. Probiotik yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria: 1. Memberikan efek menguntungkan pada host; 2. Tidak patogenik (bersifat menimbulkan penyakit) dan tidak toksik (bersifat racun); 3. Mengandung sejumlah besar sel hidup; 4. Mampu bertahan dan melakukan kegiatan metabolisme dalam usus; 5. Tetap hidup selama dalam penyimpanan dan waktu digunakan; 6. Mempunyai sifat sensori yang baik; 7. Diisolasi dari host. Probiotik akan berkompetisi dengan bakteri patogen pada tempat menempelnya bakteri di mukosa usus dan memodulasi sistem imun. Terdapat beberapa spesies yang telah diteliti dan digunakan sebagai probiotik di pasaran. Yakni LactobacillusA cidophilus, Lactobacillus Casei, Lactobacillus Gg, Bifidobacterium Bifidum, Bifidobacterium Longum, Streptococcus Thermophilus, Enterococcus Faecium, dan Saccharomyces Boulardi. Yang umum digunakan adalah kelompok Lactobacillus dan Bifidobacteria. Efek kesehatan yang menguntungkan dari probiotik adalah: 1. Memperbaiki keluhan malabsorsi laktosa; 2. Meningkatkan ketahanan alami terhadap infeksi di usus; 3. Supresi kanker; 4. Mengurangi kadar kolesterol darah; 5. Memperbaiki pencernaan; 6. Stimulasi imunitas gastrointestinal (hal yang berhubungan dengan pencernaan, terutama lambung dan usus) Manfaat Probiotik di antaranya: 1. Anti alergi; 2. Anti inflamasi/peradangan; 3. Anti kanker; 4. Anti konstipasi/sembelit; 5. Anti diabetes; 6. Anti obesitas/kegemukan; 7. Anti infeksi dalam dan luar tubuh; 8. Detoksifikasi/membuang racun; 9. Memperbaiki pencernaan; 10. Memperbaiki pencernaan gizi; 11. Melancarkan aliran darah; 12. Memaksimalkan fungsi obat; 13. Memperbaiki fungsi organ dalam (misal: ginjal, hati, jantung, limfa); 14. Mengatasi problem darah (hipertensi, anemia, leukemia); 15. Mengontrol kadar kolesterol darah; 16. Meningkatkan imunitas tubuh dan manfaat-manfaat lainnya yang masih terus diteliti para ilmuwan. Mengingat sifat probiotik yang bisa mengkoloni virus yang merugikan, sehingga aman bagi yang memakai probiotik, maka pemakaian probiotik untuk melawan corona sangat ditunggu. Karena, corona akan dikoloni dan dikeluarkan dari tubuh pasien secara alami. Dengan teknologi probiotik dimaksudkan untuk mengembalikan alur kehidupan sesuai pada fitrahnya. Tidak membuat rekayasa yang mengarah kepada menentang ketentuan yang Maha Kuasa. Merusak alam dengan dalil/argumentasi untuk pembangunan dan kemaslahatan. Menurut Ustadz Ali Athwa, salah seorang tim penyusun buku Probiotik Bakteri, manusia itu kalau sudah menuhankan akalnya, Tuhan dinomorsekiankan. “Bahkan dianggap tidak ada,” ungkapnya. Itulah sebabnya orang-orang yang berada di puncak pengetahuan rekayasa (termasuk ahli bakteri mesti atheis alias tidak bertuhan). Bahwa alam dengan susunan, dan kandungannya, sudah didesain sedemikian rupa sempurna untuk ummat manusia. Dalam probiotik itu terkandung bakteri siklus/lengkap. Ada miliaran bakteri di dalam produk probiotik dengan pola kerja yang sangat indah. Ada bakteri positif 60%, bakteri negatif 30%, dan bakteri netral\oportunis sebanyak 10%. Di sana juga terdapat bakteri thermophilic (tahan suhu tinggi) dan an thermophilic, bakteri aerobik dan an aerob, tahan asam dan tidak tahan asam dll. Mereka berpasang-pasangan. Layaknya manusia dan makhluk/ciptaan Allah yang lain. Lantas, apa hubungannya dengan Corona? Corona itu juga bakteri. Dalam ilmu probiotik ini tidak dibedakan antara: bakteri jamur maupun virus, karena mereka bakteri juga pada tempat dan kondisi yang berbeda. “Semuanya masing-masing ada perannya di alam ini. Semuanya itu ada manfaatnya, sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Ketika tangan manusia telah membuat sesuatu untuk ambisi dan keserakahannya, maka muncullah 'malapetaka' seperti yang kita sedang rasakan saat ini. Bencana Corona! Bagaimana kerja probiotik terhadap corona? Menurut Ustadz Ali Athwa, dalam 1 detik per 1 ekor bakteri probiotik yang disemprotkan ke udara, mereka akan beranak pinak setidaknya 6.000 ekor. Berapa ratus juta sekali semprot ke udara, anak-anak bakteri probiotik ini akan berkembang memenuhi ruang, kamar rumah, lingkungan, gedung-gedung dan seterusnya, alam di sekitar kita. “Termasuk yang akan membentengi tubuh kita secara aktif mengelola sistem imunitas tubuh kita. Insya’ Allah virus/bakteri corona yang liar dan keluar dari tabiatnya akan bertemu di sana dan akan diajak kembali ke habitat fitrahnya,” lanjutnya. Dengan Probiotik ini, masyarakat yang terinveksi corona bisa berobat mandiri. Tidak perlu bantuan medis. Tetapi tetap perlu konsultasi. Kalau berat,juga tetap harus opname. Tetapi dengan probiotik ini, harapan kesembuhannya menjadi lebih besar dan lebih cepat. Dengan probiotik ini, juga tidak menafikan peran obat kimia. Jadi jangan sok anti medis, anti rumah sakit, dan serterusnya. Masih belum yakin dengan manfaat Probiotik? Silakan bertanya kepada 100 dokter, apoteker, perawat dan ibu bidan, yang sudah tergabung dalam 6 group Probiotik Siklus! Penulis adalah Wartawan Senior.
Pak Presiden, Sampai Kapan Jakarta Tak Dilockdown?
By Dr. Margarito Kamis Jakarta FNN – Rabu 25/03). Betul sekali, Presiden telah memiliki sikap soal lockdown. Sikap Presiden itu telah disampaikan ke Pak Jendral Doni Monardo, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus Corona. Pak Doni juga telah mengumumkannya. Jelas sudah. Tak ada lockdown dari Presiden. Pertimbangan sosial budaya, nampak mendominasi sikap Pak Presiden. Pertimbangan sosial budaya tersebut, menurut UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, hanya salah satu pertimbangan. Bukan satu-satunya. UU ini mempertalikan pertimbangan sosial budaya dalam satu nafas dengan pertimbangan lainnya. Pasal 11 ayat (1) mengatur Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh “Pemerintah Pusat” (tanda petik dari saya) secara cepat, dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumberdaya, dan teknik operasional dengan mempertimbangan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi sosial, dan budaya. Mungkin saja Pak Presiden tidak tega melihat tetangga atau sanak famili tak bisa saling jumpa pada acara tertentu. Watak guyub yang menjadi ciri bangsa Pancasila ini, mungkin akan terganggu bila lockdown. Tetapi masuk akalkah nalar itu ditengah keadaan sebahaya sekarang ini? Itu soal lain. Sudahlah jangan dipikirkan dulu. Presiden, memang satu-satunya pejabat di negara ini yang memegang kewenangan menyatakan lockdown. Pejabat lain, siapapun dia, tidak punya kewenangan itu. Apalagi pemerintah daerah. Lebih tidak bisa lagi mereka. Ini masalahnya. Sayangnya, rakyat itu adanya di daerah, yang dipimping langsung oleh Kepala Daerah. Rakyat di daerah-daerah itu kini terus terkena virus corona ini. Di daerah jumlah orang yang diawasi, orang yang benar-benar terinfeksi, dan yang mati terus bertambah dari hari ke hari. Mereka yang terinfeksi dan mati, memang belum sampai ribuan. Yang terinfeksi baru 686 orang. Yang mati baru 55 orang (Republika.co.id, 25/3/2020). Jakarta sebagai episentrum penyebaran virus ini telah terdapat 307 kasus. Sebanyak 29 orang telah meninggal dunia. Jawa Barat 59 kasus, dengan 9 orang meninggal dunia. Banten 47 kasus, dengan 3 orang meningal. Jawa Timur 41 kasus, dengan 1 orang meninggal dunia (Tirto, 24/3/2020). Jumlah yang mati karena Corona, memang belum sebanyak petugas PPS yang mati dalam pemilu kemarin. Apa pemerintah menuggu ribuan orang mati dulu baru kesampingkan pertimbangan sosial budaya untuk lockdown? Simpan dulu soal itu. Presiden punya nalar juga. Mungkin Presiden kesampingkan lockdown. Termasuk untuk Jakarta agar demokrasi bisa terus hidup di tengah corona. Mungkin ini cara Presiden hormati hak setiap orang. Mungkin ini juga cara Presiden menumbuhkan tanggung jawab individu rakyat negeri ini. Untuk itu, ya terimalah semua kebijakan ini sebagai konsekuensi presidensial. Bagaimana nalar Presiden itu? Anehkah? Jangan fokus disitu. Biarkan saja nalar Presiden itu bekerja secara alamiah. Sekali lagi, begitulah sistem presidensial bekerja. Yang harus rakyat lakukan adalah tidak ikut memperparah keadaan kesehatan masyarakat saat ini. Keadaan kesehatan masyarakat nyata-nyata, faktual di negeri ini benar-benar sangat membahayakan. Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur betul-betul tak bisa disepelekan, apapun alasannya. Itu sebabnya Presiden harus punya sikap jelas dan tegas. Orang harus dipaksa secara official oleh negara. Dipaksa dengan keras untuk terus berada di rumah. Tidak ada orang di dunia ini yang mau berada di rumah saja sepanjang hari. Sepanjang hari dalam seminggu, apalagi dalam sebulan. Tetapi keadaan menuntut adanya kenyataan itu. Lalu mau apa? Hak asasi? Nanti dulu. Itu urusan nomor sekian. Lambat dan tidak fokus sejak dari awal, mengakibatkan Italia, Perancis dan Iran babak belur. Australia, Yordania, dan Amerika lain. Negara yang disebut terakhir sangat responsif. Mereka disiplinkan rakyatnya dengan cara yang keras. Yordania berlakukan jam malam. Amerika malah kerahkan National Guard. Sengawur-ngawurnya orang kita, terlihat cukup disiplin. Mereka nyata-nyata sami’na wata’na pada imbauan pemerintah dan pemerintah daerah serta dokter. Imbauan tangguhkan sementara Sholat Jumat, tunda acara keagamaan lain, Nyepi tak dirayakan, dan Isra Mi’raj juga. Semuanya dipatuhi ko. Masih juga dibilang tak disiplin? Ini hidup bernegara, hidup dengan aturan. Suku terasing yang hidup dihutan-hutan saja punya aturan. Apalagi bernegara. Dalam bernegara, pemerintah memikul kewajiban dan tanggung jawab urusi rakyat. Mengapa begitu? Supaya orang-orang yang yang kepala batu, yang cuek-bebek, yang serius, yang memiliki sensitifitas sosial tinggi, yang berkecukupan dan yang pas-pasan bisa hidup berdampingan secara bermartabat. Itu satu di antara beberapa alasan negara ini diciptakan. Itu alasan pemerintah dijadikan satu-satunya organ mengurus rakyat. Hakikat mengurus rakyat itu menyejahterakan, menghadirkan rasa lega, rasa aman dalam semua aspek. Bukan membiarkan rakyat tercekam ketakutan tidak makan, terjangkit firus apa tidak, bagaimana menghadapi virus dan sejenisnya. Rakyat tak punya hak dan kewajiban menyelenggaran tindakan pemerintah. Kalau rakyat lakukan itu, maka dipastikan ada masalah besar dalam negara itu. Mengapa? Berlaku hukum rimba. Yang besar, yang berkecukupan, yang kuat akan menelan dan menindas yang lemah, yang pas-pasan. Sesinting apapun orang, tidak ada yang mau cara itu terjadi. Bagus, walau terlambat, setelah orang terinfeksi bergelimpangan, dan mati, kini pemerintah bergerak. Entah cepat atau gagap, pemerintah beli obat. Juga beli Alat Perlindungan Diri (APD). Sebagian telah disistribusikan ke daerah. Masker, entah apa jenisnya, juga bakal disediakan dalam jumlah jutaan. Mudah-mudahan cukup, dan cepat sampai ke semua daerah, sehingga bapak-bapak dan Ibu-ibu dokter, serta bapak-bapak dan ibu-ibu petugas kesehatan, termasuk bapak dan ibu-ibu cleaning service tidak menjadi sasaran terjangan virus yang tak kenal ampun ini. Mereka semua yang difrontline. Harus dipastikan tak terlilit kecemasan akibat kekurangan APBD. Harus begitu. Keluhan dari Kepala Dinas Kesehatan Lampung bahwa mereka cuma dapat 20 APD (Republika, co.id. 24/2020), semoga tidak bisa terjadi lagipada daerah lain. Semoga, amin dan amin. Sebab jumlah 20 APD mau dipakai untuk berapa hari? Memangnya APD itu dipakai sepanjang hari, berminggu-minggu? Wajar kalau Pak Jendral Doni heran masih ada RS yang belum terima APD. Padahal APD sudah didistribusikan, (JPNN, 24/3/2020). Ini soal memang, dan harus dapat diatasi secepat mungkin. Bagaimana Pemda bersikap dan bertindak lebih jauh? Pakai saja anggaran daerah yang tersedia di APBD, khususnya anggaran di Pos Tak Terduga. Pakai saja itu. Kalau tak cukup, segera bicara dengan DPRD lalu ambil keputusan. Pembicaraan dengan DPRD harus dituangkan ke dalam satu berita acara. Taati arahan dari Mendagri. Beli dan siapkan semua yang perlu untuk mengurusi rakyat. Lakukanlah itu wahai para Pemda. Lakukanlah tindakan disinfeksi, dekontaminasi secara klinis. Bagi yang belum lakukan rapid test. Segera lakukan secepatnya. Yang belum lakukan infektan. Juga segera lakukan. Lakukan sesuai prosedur yang tersedia. Jangan tunggu arahan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat lagi banyak urusan. Masalahnya beli dimana? Apa pemerintah Pusat bisa bantu beli? Apakah barang-barang itu, entah apa namanya, baju dan celana, kacamata atau apalah namanya itu, diproduksi di dalam negeri? Kalau tidak, bagaimana protokol kerjasama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk masalah ini? Entahlah. Sejauh ini tak ada berita itu di media. Pemerintah Pusat lagi urus realisasi relaksasi kredit-kredit miliyaran, ratuan juta, sampai yang kecil-kecil. Mereka sedang pastikan realisasi relaksasi kredit Ojol. Mereka juga sedang atur skemma menambah uang untuk kelompok orang miskin. Alakadarnya. Bagaiman skema transfe dan sampai ke tangan orang miskin? Itu soal lain. Itu perkara rumit tersendiri. Jangan tanya itu dulu. Kurs rupiah terhadap dollar Amerika, dalam kenyataannya semakin hari semakin melemah. Ini masalah juga. Mengapa begitu? Saya tidak tahu. Tetapi urusan-urusan itu, jelas tak bisa disepelekan. Untuk sejumlah alasan historis, penurunan nilai tukar selalu memaatikan kalau pemerintah-pemerintah yang tak punya kapsitas. Yang tidak bisa Pemda lakukan adalah Lockdown. Ini kewenangan Presiden. Tidak didelegasikan. Jangan ngaco, jangan ngawur. Rencana Gubernur Enembe utk lockdown Papua itu sangat Bagus. Tetapi apa pertimbangan teknis kesehatannya? Maaf Pak Gubernur Enembe, anda tak punya kewenangan itu. Ini kewenangan mutlak Pak Presiden. Sudahlah lupakan dulu soal-soal itu. Sekarang mari pikirkan sampai kapan Jakarta tak lockdown? Toh lockdown tidak harus dilakukan di seluruh Indonesia. Lockdown juga tak harus sewilayah provinsi, kabupaten atau kota. Secara hukum lockdown bisa dilakukan secara parsial. Bisa seprovinsi, sekota, dan sekabupaten. Bahkan bisa satu kecamatan saja atau satu kelurahan atau beberapa kampung saja. Apa Jakarta yang menjadi episentrum virus laknat ini masih bisa dianggap tak membahayakan kesehatan masyarakat? Tak memenhi persyaratan teknis menurut UU Nomor 6 Tahun 2018 untuk Lockdown? Apa iya? Jangan entengkan situasi ini. Jangan salah hitung dan timbang. Jangan telat mikir, apalagi takabbur dan sombong. Apa pemerintah punya peta sebaran, dan derajat bahayanya? Tidak cukupkah kenyataan sejauh ini dipertimbangkan untuk mengakhiri kebijakan sekarang. Menggantikannya dengan Lockdown Jakarta saja dulu? Kepastian keamanan kesehatan masyarakat macam apa yang hendak dikirimkan Pemerintah Pusat? Bukan Pemda ke masyarakat Jakarta, semuanya, ditengah corona yang terus mengganas ini? Anies telah habis-habisan sejauh ini. Anies tidak punya kuasa untuk lockdown. Ini kewenangan Presiden. Akhirnya sembari berada ditengah ketidakpastian ini, mari tetap tinggal dirumah. Jangan keluyuran, jangan bandel, jangan keras kepala, jangan pakai otak alakadarnya. Ini virus bukan main berbahaya. Bayangkan saja, perlakuan terhadap jenazah akibat terjangkit virus ini beda. Masa Allaah. Subhanallah. Mengerikan sekali. Disiplin, disiplin, disiplin dan disiplin tinggal dirumah dan jaga jarak fisik antar sesama. Ikhtiar tanpa reserve. Rajin cuci tangan, sampai pemerintah dapat beri kepastian tentang cara jitu menangani corona laknat ini. Penulis adalah Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate
Murahnya Nyawa di Negeri +62 Ini
By Tony Rosyid Jakarta FNN- Rabu (25/03). Tahun lalu, 700 lebih petugas pemilu mati. Belum sempat hilang dai ingatan kita, sejumlah pendemo juga mati. Dan kini, 56 orang mati. Kali ini karena covid-19. Day to day angkanya terus naik. Bukan satu, tapi bisa sampai puluhan per hati. Kepada siapa rakyat berharap pertolongan? Kepada Tuhan, kata para agamawan. Itu pasti! Itu juga pasrah namanya. Apakah kalau sudah pasrah persoalan jadi selesai? Tidak juga. Karena tak ada yang tahu pasti bagaimana mekanisme takdir itu berjalan. Yang pasti, justru jumlah positif Covid-19 terus bertambah. Kemarin (24/3) ada 686 yang positif. Dan akan terus bertambah setiap harinya. Begitu juga dengan yang mati. Mungkin diantara mereka ada yang anda kenal. Banyak pihak mempertanyakan akurasi angka positif Covid-19 di Indonesia. Minimnya peralatan dan lambatnya penanganan membuat asumsi bahwa jumlah orang yang terinfeksi jauh lebih besar dari data yang diumumkan. Kecurigaan ini muncul dari jumlah kematian di atas delapan persen. Padahal, rate-mortality global hanya sekitar empat persen. Kalau saja kematian akibat covid-19 di Indonesia dibuat rata-rata empat persen, maka berarti jumlah orang yang positif Covid-19 sudah di atas 20.000 orang. Mereka tak terdeteksi, karena mungkin tak ada gejala yang nampak. Hanya 15% saja yang terdeteksi. Sisanya 85% lagi berkeliaran dan melakukan kontak sosial di luar sana. Sebagian besar rakyat sekarang panik. Itu pasti. Dalam situasi seperti ini, mereka penuh harap kepada pemerintah. Sebab di tangan pemerintah ada kebijakan dan fasilitas yang bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Harapan seperti ini wajar dan wajar. Anda yang pilih orang-orang itu untuk menduduki posisi di pemerintahan. Anda juga telah menititipan pajak anda kepada mereka. Tugas mereka melayani anda? Termasuk membantu anda selamat dari covid-19? Pemerintah sudah bergerak. Tapi sayang, sangat lambat dan sangat lambat. Terengah-engah. Gagap, dan kelihatan sangat nggak siap. Diantara faktornya, karena pemerintah mengawali dengan asumsi dan sikap yang salah. Menganggap covid-19 nggak akan masuk ke Indonesia. Covid-19 nggak bisa masuk karena nggak ada ijinnya. Covid-19 sirna oleh doa qunut. Nasi kucing dan empon-empon membuat orang Indonesia kebal dari Covid-19. Enjoy aja, dan lain-lain. Ini sikap nggak ilmiah dan terlalu gegabah. Gak pantas keluar dari otak para pejabat publik. Sekarang kena batunya. Sebagai akibatnya, jumlah korban dan kematian makin kencang angkanya. Jauh meninggalkan langkah pemerintahan kita. Pek.. Pek.. Pek... Pek... Pek... Korban berjatuhan. Dan pemerintah terlihat masih sibuk ngardusin APD (Alat Pelindung Diri) di tengah kematian puluhan anak bangsa ini. Katanya impor, kok ada yang tertulis di kardus Made In Indonesia? Yang ini jangan disoal lagi! Diem aje luh! Yang penting barangnya sudah ada. Itu bagian dari langkah serius. Mesti kita support dan apresiasi. Saatnya bangsa ini kompak menghadapi ujian bersama. Rakyat berharap-harap cemas. Ingin pemerintah pusat melakukan langkah-langkah yang lebih cepat lagi. Lebih tepat lagi dan lebih terukur. Apa itu misalnya? Pertama, ijinkan daerah, khususnya epicentrum covid-19 melakukan lockdown lokal. Lebih baik terlambat, dari pada tidak sama sekali. Ini situasi darurat! Jakarta misalnya, jumlah positif Covid-19 yang terparah. Angka yang meninggal terus naik signifikan. Gubernur minta warga DKI diam di rumah. Konsekuensi ekonominya, Gubernur siapkan bantuan Rp 1,1 juta untuk warga miskin Jakarta. Nganggur di rumah, digaji. Pemerintah Pusat mesti ikut bantu. Dana dari mana? Ambil dari anggaran kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya. Pakai dulu dana yang akan digunakan untuk promosikan Ahok di Ibu Kota Baru. Bila perlu, para taipan paksa untuk bantu. Tiru Tommy Winata (TW) yang sudah memberi contoh bantuan. Yang lain, jangan malah lari ke Singapore. Kalau langkah ini dilakukan, masyarakat akan stay di rumah. Nggak keluyuran ke mana-mana. Tugas aparat keamanan adalah menertibkan warga yang masih jalan-jalan keluar rumah, dan beraktifitas di tempat keramaian. Kecuali untuk keperluan-keperluan urgent sesuai kriteria yang ada di peraturan. Hentikan transportasi publik. Stop KRL, MRT, LRT dan tutup Stasiun Busway. Jika lockdown lokal di Jakarta diputuskan, dan Pemerintah Pusat ikut menyiapkan bantuan logistik, maka program social distancing berjalan. Yang keluyuran keluar, tangkap. Tidak lagi imbauan, tetapi tegakkan aturan dengan tegas. Kedua, lakukan test massal kepada mereka yang dinyatakan ODP dan PDP. Semuanya, tanpa terkecuali. Pastikan mereka positif atau negatif. Jangan biarkan mereka berkeliaran dan melakukan interaksi dengan orang lain tanpa kejelasan status. Australia telah melakukan test massal sebanyak 80 ribu orang. Korea Selatan melakukannya terhadap 250 ribu orang. Jakarta? Atas bantuan alat test dari Yayasan Buddha Tzu Chi akan melakukan test massal sebanyak 100 ribu orang. Sebanyak 250 orang sudah dimulai di Jakarta Selatan. Daerah lain? Mestinya pemerintah pusat menyiapkan alat test, tenaga medis dan biaya yang cukup untuk melakukan test massal ini. Karena tidak semua daerah berkemampuan seperti Jakarta. Ketiga, siapkan ruang isolasi yang cukup, beserta tenaga medis yang memiliki kelengkapan peralatan sesuai standar kesehatan. Sehingga, tak ada satupun calon pasien yang ditolak di rumah sakit dan meninggal di jalanan. Pastikan mereka terlayani dengan cepat dan tepat. Isolasi ODP dan PDP. Jauhkan mereka dari interaksi dengan orang lain. Langkah-langkah ini menjadi pilihan yang tidak bisa dikesampingkan. Harus diambil secepatnya. Nggak ada kata terlambat. Jika tidak, kedepan kita akan semakin sering menyaksikan orang-orang jatuh di jalan, pek...pek... pek... langsung mati. Disitulah kita baru sadar, betapa gelombang badai Covid-19 telah membuat nyawa di negeri +62 ini begitu murah. Itu kemungkinan terjadi setelah banyak kolega kita mati karena lambatnya penanganan dari negara. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Fenomena Program Pikiran, "Jangan Biarkan Ketakutan Kuasai Diri Kita"
By Komjen Pol. Drs. Dharma Pongrekun MM. MH. Jakarta FNN – Rabu 25/03). Salam damai sejahtera untuk kita semua. Sebagai anak bangsa, saya merasa terbebani dengan situasi yang melanda bangsa kita saat ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Saya yakin jika lebih banyak yang memahami, maka kita sepakat bahwa tidak seharusnya kita menjadi bagian yang turut memuluskan program “mereka” terhadap bangsa yang kita cintai ini. Yang sedang terjadi adalah penularan “Bad Vibration Tsunami “ melalui “pikiran”. Kita dibuat kewalahan dan merasa tidak berdaya. “Bad Vibration Tsunami” disebarkan berulang-ulang dan terus menerus melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang melekat pada diri kita masing-masing. Perangkat terkonolgi itu dipaparkan secara masif dalam bentuk visual. Manajemen isu digunakan hampir di semua media massa, baik cetak dan elektronik. Termasuk juga media sosial. Semuanya hanya berfokus pada “satu kata”, yang akhirnya dengan pasrah kita terima. Seolah-olah persoalan hidup hanyalah yang satu itu, yaitu "satu kata". Sebenarnya pikiran kita sedang diprogram secara berulang-ulang melalui alam bawah sadar (subsconscius mind program). Mengapa? Agar secara otomatis 95% dari kehidupan kita akan menjadi kenyataan. Apa yang kita lihat, dan kita dengar akan dimainkan berulang-ulang setelah lebih dulu direkam. Alam bawah sadar kita persis seperti “kaset” yang merekam sebuah pengalaman, dan akan memutarnya kembali. Memainkannya berulang-ulang. Demikian pula dengan fenomena yang sedang terjadi saat ini. Pakar Fisika Quantum Dr. Bruce Lipton dan Dr. Bob Proctor mengajak kita memahami rahasia alam semesta. Bahwa sesungguhnya tubuh manusia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh atom. Manusia diciptakan Tuhan dengan kelengkapan fungsi-fungsi. Sebagai transmitter, receiver, amplifier, dan repeater dalam tubuhnya. Kita akan selalu terhubung dengan medan energi. Kita sendiri adalah medan energi yang memancarkan vibrasi kemana pun kita pergi. Tubuh manusia dikendalikan oleh dua unsur utama. Pertama, otak yang menyumbang 5%. Kedua, sel yang menyumbang 95%. Karena persepsi adalah pengendali sel biologi, maka kita harus membangun "Belief System" dalam hidup, agar berdaya untuk "mendisiplinkan" persepsi kita. Sekali lagi, sel kita dikuasai oleh persepsi yang diprogram oleh alam bawah sadar kita masing-masing. Persepsi yang terbangun akan menentukan kuat lemahnya tubuh kita. Jika vibrasi positif merangsang sel memproduksi hormon positif (endorfin, oksitosin, dopamin dan interferon) yang membuat imun tubuh kita bekerja baik. Memberikan kekebalan terhadap segala penyakit atau masalah apapun, maka vibrasi negatif melakukan kebalikannya. Vibrasi negatif yang sering terjadi, dan dibiarkan berulang-ulang akan menjadikan posisinya semakin kuat. Vibrasi negatif yang semakin kuat akan sangat mempengaruhi hidup kita. Pada akhirnya, akan menguasai kita sepenuhnya. Unsur vibrasi negatif yang paling jamak menguasai manusia, lalu yang membunuhnya adalah “ketakutan”. Secara alami, sel-sel tubuh kita akan menyerap apapun vibrasi yang ada. Bergetarnya vibrasi negatif pada pikiran kita akan merangsang sel segera memproduksi hormon beracun (cortisol) yang akan menghancurkan imun tubuh. Seseorang yang sering merasa takut, sebenarnya secara otomatis mengaktifkan persepsi vibrasi negatif dari dalam dirinya sendiri. Itu bisa terjadi secara rutin, tanpa ia sadari. Parahnya lagi, vibrasi itu pula yang akan terpancarkan ke lingkungan sekitarnya. Jelas ini akan sangat berdampak juga pada sekeliling. Juga berdampak secara negatif. Jangan biarkan vibrasi ketakutan menguasai hidup kita. Kenali diri. Dimana kita saat ini, dan akan kemana setelah ini? Segala realita, termasuk persepsi, adalah urusan pribadi. Tidak boleh ada intervensi pihak lain. Haters will always hate, do self control. Mari kita pancarkan vibrasi kehidupan. Vibrasi yang memberi harmoni. Vibrasi yang menghidupkan sang hidup itu sendiri, dan menjadikannya indah di bawah kendali Tuhan Yang Maha Kuasa. Indonesia bangsa pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Maka inilah saat yang “tepat” untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Situasi inilah yang sejatinya menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk jauh "lebih serius" memuji dan menyembah Tuhan”. Perkatakan “Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau yang sanggup melakukan segala kemustahilan. Yang jahat itu pikiran. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau berdaulat sepenuhnya”. God Bless Indonesia Forever.
Jika Jawa Babakbelur, Sumatera Perlu Lockdown
By Dr. Syahganda Nainggolan Jakarta FNN – Rabu (25/03). Media online hari ini sudah memberitakan Lukas Enembe, Gubernur Papua akan melakukan lockdown di wilayah Provinsi Papua. Bravo Papua. Langkah itu dilakukan untuk menutup pintu masuk orang-orang tidak masuk ke Papua. Dari berita yang dapat dilihat, keputusan Enembe ini sudah disetujui Panglima Militer di sana. Namun, keputusan pastinya akan diumumkan Rabu depan. Karena Enembe harus bernegosiasi dengan Jokowi. Melakukan lockdown sudah ditentang Jokowi sejak awal. Pikiran tidak melakukan lockdown mempunyai dua dasar. Pertama, lockdown akan menghancurkan perekonomian. Kedua, lockdown tidak lebih baik dari "herd immunity and social distancing". Namun, dalam geograpi Indonesia yang luas dan beragam, seharusnya karakteristik daerah dapat diteliti lebih spesifik, sehingga masing-masing daerah dapat mengukur kepentingannya sendiri. Tanpa melakukan lockdown, namun sebaliknya berharap pada kesadaran masyarakat melakukan "social distancing", sampai sejauh ini harapan itu tidak menjadi nyata. Masyarakat masih berkeliaran tanpa "social distancing". Kontrol terhadap penderita kurang, dan terakhir "front liner" dokter dan perawat serta pekerja medis lainnya mulai kewalahan. Kepadatan penduduk Pulau Jawa dengan rata-rata 13.000 jiwa per kilometer persegi. Rata-rata sekitar 15.000 jiwa di bagian baratnya (Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten) membuat salah satu faktor “social distancing” sulit terjadi. Ditambah lagi rendahnya kesadaran masyarakat, dan elit-elit nasional sebagai contohnya, masih terkesan menyepelekan situasi ini. Akhirnya, apa yang dikhawatirkan pada berbagai prediksi, seperti the economist intelligence unit (unit media the Economist) lebih dari 50% masyarakat dunia akan terpapar virus corona ini. Apalagi, di Indonesia yang padat, tidak disiplin, dan kurang punya kemampuan dalam mengelola manajemen kesehatan publik. Kemungkinan untuk terkontaminasi jauh lebih besar. Langkah Enembe perlu diapresiasi. Karena langkah untuk mengisolasi Papua adalah menjaga Papua untuk tetap mengontrol arah zero infection. Papua harus bisa bebas Corona virus. Sekarang atau dalam waktu dekat. Jika Papua bebas Corona, maka itu akan menjadi asset berharga bangsa kita ke depan paska pandemik Corona virus. Bagaimana Dengan Sumatera? Sumatera dengan penduduk 58 juta jiwa dan kepadatan penduduk di bawah 100 jiwa per kilometer persegi merupakan pulau harapan utama setelah Jawa. Sumatera bakal mengalami kelumpuhan nantinya. Pulau Sumatera mempunyai universitas-universitas yang cukup baik untuk menjadi tulang punggung pengembangan sumberdaya manusia kita paska pandemik. Dalam posisi pandemik di Jawa, jika Sumatera bisa diselamatkan, maka daerah Indonesia untuk bangkit bisa dimulai dari sana. Pandemik di Jawa cepat atau lambat akan menjadikan masyarakat di Jawa menjadi gelisah, stress tinggi, cemas, saling curiga. Bahkan bisa mengarah kepada saling membantai. Kemungkinan yang terakhir ini bisa terjadi jika ekonomi memburuk. Kepemimpinan nasional lemah. Daya beli hilang, serta barang kebutuhan pokok sehari-hari hilang dari pasar. Cara menyelamatkan Pulau Sumatera adalah seperti pikiran Lukas Enembe di Papua. Sumatera harus menolak kunjungan manusia luar Sumatera ke sana. Dengan tidak adanya kunjungan, maka upaya "herd immunity dan social distancing" dapat dilakukan. Kenapa? Karena penduduk Sumatera masih mempunyai ruang untuk mencari tempat-tempat memencilkan diri. Caranya dengan berkebun atau melaut. Social distancing atau menjaga jarak dan udara panas akan membuat virus corona tidak mampu menginfeksi banyak orang. Secara ekonomi, penduduk Sumatera masih bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Sektor ini bukan "labor intensive" yang mengumpulkan banyak orang di dalam pabrik. Pertanian dan perkebunan tetap bisa berjalan, dimana pekerja tani berada di ruang terbuka. Lockdown Sampai Kapan? Lockdown di Sumatera dibutuhkan jika kurva pandemik menunjukkan jumlah immunitas orang-orang di Jawa, termasuk orang perantauan, dan khususnya kelompok "traveller" menjadi kelompok dominan. Itu bisa tahun depan atau dua tahun ke depan. Situasinya sesuai dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat di Pulau Jawa mengendalikan pandemik. Selain itu, pentingnya memelihara pulau-pulau agar tetap sehat, dan siap berproduksi paksa pandemik. Ini penting untuk kepentingan bangsa kita ke depan. Tentu juga karena kita mengetahui kelemahan pada tata kelola sektor kesehatan kita. Selama ini perbandingan jumlah dokter dan perawat di Jawa dan luar jawa sangat timpang. Kenyataan ini sangat memprihantinkan. Kalau wabah Covid-19 tidak dapat dikendalikan total, maka rumah sakit di Sumatera juga akan kewalahan nantinya. Penutup Tulisan ini adalah untuk menyambut baik pikiran Lukas Enembe yang ingin menyelamatkan Papua dengan Lockdown. Sebagai kepala daerah, respon Lukas perlu diapresiasi. Meskipun pada akhirnya pikiran Lukas bisa bertentangan dengan Jokowi. Namun semuanya tergantung kepentingan rakyat di Papua sana dalam jangka pendek, dan rakyat Indonesia dalam jangka panjang. IDI (Ikatan Kedokteran Indonesia) sudah terang-terangan meminta kepada pemerintah melakukan Lockdown. Karena mereka lebih mengerti dan paham tentang situasi sektor kesehatan negara kita saat ini. Namun, jika Jokowi tidak ingin Lockdown, maka Jokowi harus mempertimbangkan Lockdown di beberapa Pulau. Termasuk pulau Sumatera. Jika Corona virus ini menyebabkan kemungkinan hancurnya Jawa paska pandemik, dan lalu berupaya rekonsiliasi jiwa jiwa yang luka, maka butuh daerah luar Jawa yang siap untuk membangun kembali negeri ini. Setidaknya Papua dan Sumatera harus diselamatkan dari pandemik. Situasi sekarang terus memburuk. Amerika sudah mencadangkan dana dua triliun dollar untuk perang lawan virus Corona ini. Cina sudah mengepung dan mengisolasi Wuhan beberapa saat lalu ketika pandemik. Malaysia dan Singapura sudah Lockdown. Semua paham bahwa ada disruption besar, ada discontinuity of History. Ada kehancuran peradaban dunia saat ini. Apapun itu, Indonesia harus tetap berkibar dengan strategi jitu sejak sekarang. Bagaimana nasib pulau pulau lainnya? tentu perlu dikaji terus. Setidaknya pikiran Lukas Enembe yang mau menyelamatkan Pulau Papua perlu diapresiasi sebagai pikiran yang brilian, maju dan berkelas. Lukas berpikir satu-dua langkah di depan. Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle
POPULER
