NASIONAL
Fenomena Program Pikiran, "Jangan Biarkan Ketakutan Kuasai Diri Kita"
By Komjen Pol. Drs. Dharma Pongrekun MM. MH. Jakarta FNN – Rabu 25/03). Salam damai sejahtera untuk kita semua. Sebagai anak bangsa, saya merasa terbebani dengan situasi yang melanda bangsa kita saat ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Saya yakin jika lebih banyak yang memahami, maka kita sepakat bahwa tidak seharusnya kita menjadi bagian yang turut memuluskan program “mereka” terhadap bangsa yang kita cintai ini. Yang sedang terjadi adalah penularan “Bad Vibration Tsunami “ melalui “pikiran”. Kita dibuat kewalahan dan merasa tidak berdaya. “Bad Vibration Tsunami” disebarkan berulang-ulang dan terus menerus melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang melekat pada diri kita masing-masing. Perangkat terkonolgi itu dipaparkan secara masif dalam bentuk visual. Manajemen isu digunakan hampir di semua media massa, baik cetak dan elektronik. Termasuk juga media sosial. Semuanya hanya berfokus pada “satu kata”, yang akhirnya dengan pasrah kita terima. Seolah-olah persoalan hidup hanyalah yang satu itu, yaitu "satu kata". Sebenarnya pikiran kita sedang diprogram secara berulang-ulang melalui alam bawah sadar (subsconscius mind program). Mengapa? Agar secara otomatis 95% dari kehidupan kita akan menjadi kenyataan. Apa yang kita lihat, dan kita dengar akan dimainkan berulang-ulang setelah lebih dulu direkam. Alam bawah sadar kita persis seperti “kaset” yang merekam sebuah pengalaman, dan akan memutarnya kembali. Memainkannya berulang-ulang. Demikian pula dengan fenomena yang sedang terjadi saat ini. Pakar Fisika Quantum Dr. Bruce Lipton dan Dr. Bob Proctor mengajak kita memahami rahasia alam semesta. Bahwa sesungguhnya tubuh manusia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh atom. Manusia diciptakan Tuhan dengan kelengkapan fungsi-fungsi. Sebagai transmitter, receiver, amplifier, dan repeater dalam tubuhnya. Kita akan selalu terhubung dengan medan energi. Kita sendiri adalah medan energi yang memancarkan vibrasi kemana pun kita pergi. Tubuh manusia dikendalikan oleh dua unsur utama. Pertama, otak yang menyumbang 5%. Kedua, sel yang menyumbang 95%. Karena persepsi adalah pengendali sel biologi, maka kita harus membangun "Belief System" dalam hidup, agar berdaya untuk "mendisiplinkan" persepsi kita. Sekali lagi, sel kita dikuasai oleh persepsi yang diprogram oleh alam bawah sadar kita masing-masing. Persepsi yang terbangun akan menentukan kuat lemahnya tubuh kita. Jika vibrasi positif merangsang sel memproduksi hormon positif (endorfin, oksitosin, dopamin dan interferon) yang membuat imun tubuh kita bekerja baik. Memberikan kekebalan terhadap segala penyakit atau masalah apapun, maka vibrasi negatif melakukan kebalikannya. Vibrasi negatif yang sering terjadi, dan dibiarkan berulang-ulang akan menjadikan posisinya semakin kuat. Vibrasi negatif yang semakin kuat akan sangat mempengaruhi hidup kita. Pada akhirnya, akan menguasai kita sepenuhnya. Unsur vibrasi negatif yang paling jamak menguasai manusia, lalu yang membunuhnya adalah “ketakutan”. Secara alami, sel-sel tubuh kita akan menyerap apapun vibrasi yang ada. Bergetarnya vibrasi negatif pada pikiran kita akan merangsang sel segera memproduksi hormon beracun (cortisol) yang akan menghancurkan imun tubuh. Seseorang yang sering merasa takut, sebenarnya secara otomatis mengaktifkan persepsi vibrasi negatif dari dalam dirinya sendiri. Itu bisa terjadi secara rutin, tanpa ia sadari. Parahnya lagi, vibrasi itu pula yang akan terpancarkan ke lingkungan sekitarnya. Jelas ini akan sangat berdampak juga pada sekeliling. Juga berdampak secara negatif. Jangan biarkan vibrasi ketakutan menguasai hidup kita. Kenali diri. Dimana kita saat ini, dan akan kemana setelah ini? Segala realita, termasuk persepsi, adalah urusan pribadi. Tidak boleh ada intervensi pihak lain. Haters will always hate, do self control. Mari kita pancarkan vibrasi kehidupan. Vibrasi yang memberi harmoni. Vibrasi yang menghidupkan sang hidup itu sendiri, dan menjadikannya indah di bawah kendali Tuhan Yang Maha Kuasa. Indonesia bangsa pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Maka inilah saat yang “tepat” untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Situasi inilah yang sejatinya menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk jauh "lebih serius" memuji dan menyembah Tuhan”. Perkatakan “Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau yang sanggup melakukan segala kemustahilan. Yang jahat itu pikiran. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau berdaulat sepenuhnya”. God Bless Indonesia Forever.
Jika Jawa Babakbelur, Sumatera Perlu Lockdown
By Dr. Syahganda Nainggolan Jakarta FNN – Rabu (25/03). Media online hari ini sudah memberitakan Lukas Enembe, Gubernur Papua akan melakukan lockdown di wilayah Provinsi Papua. Bravo Papua. Langkah itu dilakukan untuk menutup pintu masuk orang-orang tidak masuk ke Papua. Dari berita yang dapat dilihat, keputusan Enembe ini sudah disetujui Panglima Militer di sana. Namun, keputusan pastinya akan diumumkan Rabu depan. Karena Enembe harus bernegosiasi dengan Jokowi. Melakukan lockdown sudah ditentang Jokowi sejak awal. Pikiran tidak melakukan lockdown mempunyai dua dasar. Pertama, lockdown akan menghancurkan perekonomian. Kedua, lockdown tidak lebih baik dari "herd immunity and social distancing". Namun, dalam geograpi Indonesia yang luas dan beragam, seharusnya karakteristik daerah dapat diteliti lebih spesifik, sehingga masing-masing daerah dapat mengukur kepentingannya sendiri. Tanpa melakukan lockdown, namun sebaliknya berharap pada kesadaran masyarakat melakukan "social distancing", sampai sejauh ini harapan itu tidak menjadi nyata. Masyarakat masih berkeliaran tanpa "social distancing". Kontrol terhadap penderita kurang, dan terakhir "front liner" dokter dan perawat serta pekerja medis lainnya mulai kewalahan. Kepadatan penduduk Pulau Jawa dengan rata-rata 13.000 jiwa per kilometer persegi. Rata-rata sekitar 15.000 jiwa di bagian baratnya (Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten) membuat salah satu faktor “social distancing” sulit terjadi. Ditambah lagi rendahnya kesadaran masyarakat, dan elit-elit nasional sebagai contohnya, masih terkesan menyepelekan situasi ini. Akhirnya, apa yang dikhawatirkan pada berbagai prediksi, seperti the economist intelligence unit (unit media the Economist) lebih dari 50% masyarakat dunia akan terpapar virus corona ini. Apalagi, di Indonesia yang padat, tidak disiplin, dan kurang punya kemampuan dalam mengelola manajemen kesehatan publik. Kemungkinan untuk terkontaminasi jauh lebih besar. Langkah Enembe perlu diapresiasi. Karena langkah untuk mengisolasi Papua adalah menjaga Papua untuk tetap mengontrol arah zero infection. Papua harus bisa bebas Corona virus. Sekarang atau dalam waktu dekat. Jika Papua bebas Corona, maka itu akan menjadi asset berharga bangsa kita ke depan paska pandemik Corona virus. Bagaimana Dengan Sumatera? Sumatera dengan penduduk 58 juta jiwa dan kepadatan penduduk di bawah 100 jiwa per kilometer persegi merupakan pulau harapan utama setelah Jawa. Sumatera bakal mengalami kelumpuhan nantinya. Pulau Sumatera mempunyai universitas-universitas yang cukup baik untuk menjadi tulang punggung pengembangan sumberdaya manusia kita paska pandemik. Dalam posisi pandemik di Jawa, jika Sumatera bisa diselamatkan, maka daerah Indonesia untuk bangkit bisa dimulai dari sana. Pandemik di Jawa cepat atau lambat akan menjadikan masyarakat di Jawa menjadi gelisah, stress tinggi, cemas, saling curiga. Bahkan bisa mengarah kepada saling membantai. Kemungkinan yang terakhir ini bisa terjadi jika ekonomi memburuk. Kepemimpinan nasional lemah. Daya beli hilang, serta barang kebutuhan pokok sehari-hari hilang dari pasar. Cara menyelamatkan Pulau Sumatera adalah seperti pikiran Lukas Enembe di Papua. Sumatera harus menolak kunjungan manusia luar Sumatera ke sana. Dengan tidak adanya kunjungan, maka upaya "herd immunity dan social distancing" dapat dilakukan. Kenapa? Karena penduduk Sumatera masih mempunyai ruang untuk mencari tempat-tempat memencilkan diri. Caranya dengan berkebun atau melaut. Social distancing atau menjaga jarak dan udara panas akan membuat virus corona tidak mampu menginfeksi banyak orang. Secara ekonomi, penduduk Sumatera masih bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Sektor ini bukan "labor intensive" yang mengumpulkan banyak orang di dalam pabrik. Pertanian dan perkebunan tetap bisa berjalan, dimana pekerja tani berada di ruang terbuka. Lockdown Sampai Kapan? Lockdown di Sumatera dibutuhkan jika kurva pandemik menunjukkan jumlah immunitas orang-orang di Jawa, termasuk orang perantauan, dan khususnya kelompok "traveller" menjadi kelompok dominan. Itu bisa tahun depan atau dua tahun ke depan. Situasinya sesuai dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat di Pulau Jawa mengendalikan pandemik. Selain itu, pentingnya memelihara pulau-pulau agar tetap sehat, dan siap berproduksi paksa pandemik. Ini penting untuk kepentingan bangsa kita ke depan. Tentu juga karena kita mengetahui kelemahan pada tata kelola sektor kesehatan kita. Selama ini perbandingan jumlah dokter dan perawat di Jawa dan luar jawa sangat timpang. Kenyataan ini sangat memprihantinkan. Kalau wabah Covid-19 tidak dapat dikendalikan total, maka rumah sakit di Sumatera juga akan kewalahan nantinya. Penutup Tulisan ini adalah untuk menyambut baik pikiran Lukas Enembe yang ingin menyelamatkan Papua dengan Lockdown. Sebagai kepala daerah, respon Lukas perlu diapresiasi. Meskipun pada akhirnya pikiran Lukas bisa bertentangan dengan Jokowi. Namun semuanya tergantung kepentingan rakyat di Papua sana dalam jangka pendek, dan rakyat Indonesia dalam jangka panjang. IDI (Ikatan Kedokteran Indonesia) sudah terang-terangan meminta kepada pemerintah melakukan Lockdown. Karena mereka lebih mengerti dan paham tentang situasi sektor kesehatan negara kita saat ini. Namun, jika Jokowi tidak ingin Lockdown, maka Jokowi harus mempertimbangkan Lockdown di beberapa Pulau. Termasuk pulau Sumatera. Jika Corona virus ini menyebabkan kemungkinan hancurnya Jawa paska pandemik, dan lalu berupaya rekonsiliasi jiwa jiwa yang luka, maka butuh daerah luar Jawa yang siap untuk membangun kembali negeri ini. Setidaknya Papua dan Sumatera harus diselamatkan dari pandemik. Situasi sekarang terus memburuk. Amerika sudah mencadangkan dana dua triliun dollar untuk perang lawan virus Corona ini. Cina sudah mengepung dan mengisolasi Wuhan beberapa saat lalu ketika pandemik. Malaysia dan Singapura sudah Lockdown. Semua paham bahwa ada disruption besar, ada discontinuity of History. Ada kehancuran peradaban dunia saat ini. Apapun itu, Indonesia harus tetap berkibar dengan strategi jitu sejak sekarang. Bagaimana nasib pulau pulau lainnya? tentu perlu dikaji terus. Setidaknya pikiran Lukas Enembe yang mau menyelamatkan Pulau Papua perlu diapresiasi sebagai pikiran yang brilian, maju dan berkelas. Lukas berpikir satu-dua langkah di depan. Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle
Bagaimana Kalau Jokowi Minggir Saja Dulu Untuk Sementara?
By Asyari Usman Jakarta, FNN - Selasa (24/03). Pada saat ini, Indonesia sangat memerlukan ‘leadership’ –kepemimpinan. Seharusnya, itu ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dialah yang semestinya berada di ‘frontline’ (garis depan). Untuk memimpin negara pada saat-saat yang kritis seperti sekarang ini. Tetapi, Presiden Jokowi tampak kewalahan. Indonesia bagaikan tak punya presiden. Terkesan bahwa Jokowi tak mampu menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Ada pandemi virus Corona. Ada ancaman kehancuran ekonomi yang disebabkan pandemi itu sendiri, dan juga disebabkan situasi ekonomi global yang sudah ada sebelum Corona muncul. Ada pula krisis utang. Krisis korupsi yang semakin tak terkendali. Dan krisis finansial dialami banyak BUMN. Mereka BUMN itu diambang kebangkrutan. Jokowi bagaikan tak tahu mau melakukan apa. Padahal, di tangan dialah terletak semua kekuasaan besar dalam pengelolaan negara. Sekarang, Indonesia mirip seperti negara yang sedang vakum pemerintahan. Supaya situasi tidak semakin runyam, bagaimana kalau Pak Jokowi diberi kesempatan untuk beristirahat dari jabatan presiden. Minggir saja dulu untuk sementara waktu. Katakanlah 4 bulan, 6 bulan atau setahun. Hanya untuk masa-masa krisis ini saja. Setelah semua kembali normal, Jokowi balik lagi menjadi presiden. Semoga Pak Jokowi legowo. Langkah ini perlu cepat diambil. Sebab, secara klinis, kita akan menghadapi masa-masa sangat genting. Mutlak harus ada seseorang di depan, dengan kemampuan memimpin negara yang sedang diancam berbagai krisis. UUD 45 memang tidak mengenal pergantian sementara. Tetapi, demi mencegah agar negara tidak terjerumus ke dalam krisis besar, terutama amukan virus Corona yang bisa saja lebih dahsyat dari pengalaman Italia atau China, kelihatannya pergantian sementara merupakan jalan keluar terbaik untuk bangsa kita saat ini. Untuk itu, para wakil rakyat di DPR, MPR, DPD plus semua gubernur dan tokoh-tokoh bangsa sebaiknya bersidang darurat untuk membahas kemungkinan ke arah itu. Tidak usah terlalu kaku dengan mekanisme konstitusional. Ini semata-mata tindakan darurat. Langkah darurat ini diambil supaya rakyat tidak terlalu menderita akibat krisis multi-dimensional yang tampaknya akan segera muncul. Dibagaimanakan pun, rakyat pastilah akan mengalami penderitaan. Tetapi, penderitaan itu akan semakin berat kalau manajemen negara ini dipegang oleh orang yang tidak punya kapabilitas dan kapasitas. Jadi, ini bukan kudeta atau pelengseran paksa. Bukan juga tindakan makar. Cuma, ibarat kapal besar, kita lakukan ganti nakhoda sebentar saja. Nanti Jokowi akan dipulihkan lagi sebagai presiden. Setelah kriris mereda. Anggap saja berhalangan sementara. Kalau berhalangan tetap, sudah ada aturannya di UUD. Tentang siapa yang layak sebagai pengganti sementara, tentu bisa dipilih oleh para wakil rakyat yang disebutkan di atas. Mau dipilih Anies Baswedan, boleh juga dicoba. Beliau telah menunjukkan kepemimpinan di DKI. Dia punya gagasan yang ‘brilliant’. Dia mampu berpikir. Dan sejauh ini, jalan pikirannya selalu bagus. Kalau Pak Jokowi tak suka Anies, bisa dicoba Arief Budiman --ketua KPU. Beliau ini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa bagus. Dia bisa menang dalam situasi krisis. Arief telah menunjukkan kehebatannya ketika terjadi krisis salah input penghitungan suara pilpres. Lihat saja, angka final KPU disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Arief menang telak. Jadi, kalau Arief duduk sebagai presiden sementara, dia bisa cepat membatasi penyebaran Corona. Arief sangat paham bagaimana cara meng-input data Corona agar rakyat tenang. Yasonna Laoly juga layak. Dia berhasil melewati krisis gawat gara-gara Harun Masiku. Sekarang, Yasonna selamat dan Harun juga aman. Artinya, Yasonna sudah teruji menghadapi krisis. Kalau mau orang yang bisa semuanya, ada Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Dia mungkin bisa meredakan amuk Corona. LBP bisa mendatangkan puluhan ribu orang China dari Wuhan untuk menjinakkan virus ganas itu. Soalnya, Corona sudah akrab dengan orang Wuhan. Lagi pula, selama ini segala bentuk krisis tak berani menghampiri Pak Luhut. Orang lain boleh krisis, tapi tidak untuk beliau ini. Yang paling top, pilih saja Ahok sebagai pengganti sementara Jokowi. Virus Corona pasti takut melihat dia. Sekali dibentak dan dimaki-maki Ahok, kabur semua itu Virus Corona. Mungkin sebagian anda heran, mengapa saya seperti bercanda-satire dalam empat alinea (paragraf) terakhir. Penjelasan saya: memangnya bisa presiden diistirahatkan sementara waktu? Penulis adalah Wartawan Senior.
Catat Ya! Presiden Jokowi Tegaskan "Tidak Akan Lockdown"
Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Selasa (24/03). Sikap Presiden Jokowi soal penanganan penyebaran virus corona sudah jelas. Tolong catat! Pemerintah pusat tidak akan melakukan lockdown. Tidak akan pembatasan total terhadap pergerakan manusia dan barang seperti dilakukan negara-negara lain. Sikap tegas Jokowi disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo. "Sekali lagi saya tegaskan, Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Jokowi yang juga telah memberikan instruksi kepada Kepala Gugus Tugas, tidak akan ada lockdown," kata Doni lewat video yang beredar sejak Sabtu (21/3) lalu. Ketika menyampaian sikap tegas Jokowi itu wajah Doni terlihat letih. Bisa dipahami dengan penyebaran virus yang sangat mengkhawatirkan. Dengan kebijakan yang juga membingungkan. Doni mengalami keletihan, baik secara fisik maupun psikis. Coba perhatikan kalimat yang disampaikan Doni. “Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi.” Kalimat itu menyiratkan bahwa kebijakan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Jokowi. Sebagai Kepala Gugus Tugas, Doni hanya sebagai pelaksana. Jika terjadi apa-apa, Doni tidak bisa dipersalahkan. Doni hanya prajurit yang menjalankan perintah komandan. Tanggung jawab sepenuhnya di tangan komandan! Isu untuk melakukan lockdown atau tidak, menjadi perdebatan sengit di masyarakat. Kalangan masyarakat sipil, bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang semula tampaknya coba menahan diri, akhirnya juga mendesak pemerintah melakukan lockdown. Setidaknya untuk Jakarta yang menjadi episentrum bencana. Sikap pemerintah sejak semula sudah terlihat memilih opsi tidak lockdown. Dalam kalkulasi mereka ongkos ekonomi, sosial, dan politiknya jauh lebih mahal. Kekhawatiran itu setidaknya bisa kita baca dari wacana yang dikembangkan oleh buzzer- buzzer yang selama ini dimanfaatkan oleh pemerintah. Mereka menuding kubu oposisi sengaja mendorong-dorong lockdown. Itu jebakan Betmen untuk pemerintah. Ada agenda tersembunyi menumbangkan pemerintah dengan menumpang momentum bencana virus corona. Sikap itu juga tercermin dari cuitan jubir istana Fadjroel Rahman. "Para pecundang politik mencoba mengail keuntungan di tengah kesulitan masyarakat melawan Covid-19," kata Fadjroel dalam akun twitternya, @fadjroeL. "Kita catat perilaku mereka, selain melawan Covid-19, kita bersama melawan para pecundang politik. Insya Allah kita menjadi pemenang! Ber-sama2 dalam #GotongRoyongKemanusiaan ~ FR," lanjut Fadjroel. Skenario yang dibayangkan pemerintah bila lockdown, maka UMKM babak belur. Sektor informal hancur, muncul public distrust. Bisa terjadi gejolak sosial, dan pada ujungnya pemerintahan dijatuhkan. Peluang Tatuh Lebih Besar Mereka barangkali lupa. Tanpa lockdown, peluang pemerintah jatuh malah jauh lebih besar. Tanpa lockdown, atau apapun namanya berupa pembatasan yang ketat, sektor ekonomi juga sudah hancur-hancuran. Melihat penanganan pemerintah yang sangat lambat dan cenderung menganggap enteng, sudah terjadi public distrust yang sangat luas. Bukan hanya dari kalangan domestik, tetapi juga dari komunitas internasional. Rupiah terjun bebas. IHSG (Index Harga Saham Gabungan) runtuh. Dana-dana investor luar negeri terbang semakin menjauh. Masyarakat yang punya duit kabur ke Singapura. Banyak juga yang memilih negara-negara yang relatif aman, seperti Rusia. Sebagian masyarakat sudah mengambil inisiatif mengurung diri di rumah. Kegiatan ekonomi, di luar kebutuhan rumah tangga sudah mandek. Tinggal para pekerja harian yang terpaksa nekad, mempertaruhkan nyawa. Jangan kaget kalau kita masih melihat banyak yang berdesak-desakan di kereta komuter, kendaraan umum dan lain-lain. Mereka tidak makan bila tidak bekerja. Keluarga mati kelaparan. Andai saja. Sekali lagi andai saja, pemerintah berani menjamin kehidupan mereka yang isolasi diri di rumah. Mereka akan dengan senang hati untuk berdiam diri di rumah. Mereka pasti senag bercengkerama dengan keluarga, tanpa memikirkan hari ini akan makan apa? Pemerintah Pusat bisa meniru langkah Pemprov DKI. Disiapkan tunjangan untuk 1,1 juta orang pekerja informal, agar kelangsungan hidup mereka terjamin. Syaratnya, pemerintah berani dan mau menunda proyek-proyek mercusuar. Termasuk rencana membangun ibukota baru. Pangkas anggaran-anggaran lain, alihkan untuk menjamin kehidupan rakyat. Langkah tersebut jelas akan membebani angaran pemerintah. Tetapi signal yang ditangkap publik akan sangat positif. Membangun kepercayaan publik yang sangat besar. Pejabat pemerintah juga harus menunjukkan, mereka bersedia hidup prihatin. Menderita bersama rakyat. Rakyat akan bersama dan mendukung pemerintah. Sebab mereka selalu hadir ketika dibutuhkan. Tanpa lockdown, pembatasan yang ketat, risiko penularan akan meningkat dengan sangat cepat. Sudah dipastikan fasilitas rumah sakit dan tenaga medis kita akan kewalahan. Virus akan kian merajela. Korban terus berjatuhan. Di media sosial beredar gambar dan pesan, banyak rumah sakit terpaksa memanfaatkan kantong sampah plastik untuk Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis. Termasuk rumah sakit yang menjadi rujukan nasional. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Harga nyawa mereka sama dengan sampah? Gambar dan pesan itu benar belum terkonfirmasi. Humas RSCM memang tidak membantah, tetapi menolak menjawab. Yang sudah pasti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengkonfirmasi banyaknya tenaga medis yang tertular virus dan meninggal dunia karena kekurangan APD. Setiap hari kita membaca pesan dan berita meninggalnya petugas medis. Beberapa di antaranya dokter spesialis dan guru besar. Betapa menyedihkan. Hati kita seperti disayat sembilu. Air mata mengalir deras tak bisa dibendung. Bangsa ini kehilangan putra-putri terbaiknya. Berjuang di medan tempur terdepan, namun tidak dilengkapi dengan APD yang layak untuk mereka. Agak susah kita menghindari menggunakan kosa kota mereka “mati konyol” karena kelalaian pemerintah. Kita hanya bisa mendoakan mereka mati syahid, mendapat imbalan surga yang indah. Sampai kapan hal ini dibiarkan terus berlanjut. Apakah rakyat masih boleh berharap dengan kebijakan pemerintah seperti itu. Mengutip pernyataan Ketua Satgas Penangan Covis-19 IDI Prof dr Zoebairi Djoerban “Kalau tidak mau lockdown, pemerintah jangan bikin kebijakan yang ngawur.” End Penulis adalah Wartawan Senior.
Hadapi Covid-19, Kuncinya Butuh Kebijakan Yang Tepat dan Tegas
By Raihan Ariatama Jakarta FNN – Senin (23/03). Hari demi hari hari rupiah kian melemah. Tercatat rupiah melemah mencapai titik terendah sejak reformasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, besar kemungkinan rupiah akan mencapai titik terlemah sepanjang sejarah. Di level Asia, rupiah sempat menunjukkan keperkasaannya, akan tetapi hari ini rupiah menjadi mata uang terlemah di Asia. Kondisi melemahnya nilai tukar rupiah disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya lockdown di beberapa negara, yang berakibat terhadap pembatasan perdagangan barang dan jasa antar negara. Kedua, kepanikan investor akibat meningkatnya jumlah korban meninggal akibat serangan Covid-19. Kepanikan investor tersebut, disinyalir muncul disebabkan kurang cakapnya pemerintah dalam menghadapai situasi pandemik Covid-19. Total korban yang terjangkit Covid-19 adalah 579 orang. Dari jumlah itu, 49 orang meninggal dunia dan 30 orang sudah sembuh. Faktor selanjutnya adalah, terjadi penguatan terhadap dollar Amerika. Dalam kondisi terjadi guncangan ekonomi global, dollar menjadi tempat pelarian investasi. Sebab dianggap investor, paling rendah resikonya (safe haven). Secara cepat The FED mengeluarkan kebijakan moneter menurunkan tingkat suku bunga agar menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Pada sisi lain, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan suntikan dana kepada seluruh rumah tangga di Amerika. Tujuannya, untuk mengurangi tekanan keuangan dalam menghadapi situasi pandemik Covid-19. Tentu saja hal tersebut menunjukkkan keseriusan pemerintah Amerika dalam menangani situasi pandemic Covid-19. Kenyataan ini dapat mempengaruhi pandangan publik dan meningkatkan kepercayaan investor. Dengan menguatnya dollar Amerika ini mengakibatkan rupiah semakin tertekan. Hari ini rupiah terjun bebas. Rupiah sekarang sudah diperdagangkan dengan Rp 16.550 per dollar (detikfinance 23/03/2020), Muncul pertanyaan sederhana, apakah yang akan terjadi jika terjadi pelemahan rupiah secara terus-menerus? Pertama, yang perlu dipahami bersama adalah dari total impor non-migas Indonesia. Sebab barang modal memiliki porsi yang relatif signifikan. Melemahnya Rupiah akan berimplikasi pada volume barang modal impor. Melemahnya rupiah juga meningkatkan defisit neraca perdagangan, dikarenakan Indonesia membayar lebih mahal untuk transaksi berikutnya. Kedua, pada awal tahun 2020 ini, telah terjadi peningkatan yang signifikan pada impor barang konsumsi. Ini sebagai akibat dari tingginya permintaan domestik. Resikonya, pelemahan rupiah akan memberikan dampak yang sama berupa perlambatan ekonomi secara gradual. Kebijakan Bank Indonesia membeli SBN sebesar Rp 195 triliun. Tujuannya, untuk menjaga stabilitas rupiah. Sebelumnya Bank Indonesia juga telah melakukan upaya mendorong stabilitas index harga saham (IHSG). Namun dua kebijakan Bank Indonesia ini tidaklah cukup membuahkan hasil. Sebab preferensi pasar yang justru membuat rupiah kian melemah. Kebijakan moneter menurunkan suku bunga juga bisa menjadi pilihan jangka panjang oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan ini dapat menambah uang beredar di masyarakat dan meningkatkan daya beli. Namun, kebijakan ini sebaiknya memperhatikan kinerja perdagangan negara yang positif atau surplus. Bulan februari 2020, Indonesia mengalami surplus perdagangan, sehingga current account menjadi balance. Namun dalam kondisi negara yang sedang menghadapi pandemik Covid-19, apakah current account akan tetap balance? Itulah persoalannya. Beberapa pihak memprediksi bahwa pada bulan Maret dan April ini Indonesia akan mengalami defisit perdagangan, sehingga current account menjadi tidak seimbang. Jika current account, tidak seimbang, maka kebijakan untuk menurunkan suku bunga perlu dikaji ulang. Pilihan kebijakan moneter yang bisa diterapkan dalam waktu jangka pendek adalah, meningkatkan tingkat suku bunga. Kebijakan ini memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah, meningkatkan potensi capital inflow yang akan menguatkan nilai rupiah. Namun dampak negatif dari kebijakan meningkatkan suku bunga adalah, tinggnya biaya kredit investasi dan kredit modal kerja (cost of debt) akan mengganggu produktifitas domestik. Untuk itu timing dari kebijakan tentang suku bunga sangat penting. Dapat saja dilakukan secara paralel saat pemerintah akhirnya memutuskan lockdown. Kebijakan moneter saja tidaklah cukup untuk menangani persoalan ini. Dibutuhkan kebijakan lain yang tepat dan tegas, agar publik memiliki pandangan yang positif . Investor juga diharapkan kembali memiliki kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia. Diperlukan kebijakan fiskal sebagai prioritas yang dapat menjaga kinerja perekonomian. Alokasi fiskal sebaiknya lebih terfokus pada kesehatan. Penanganan pandemi Covid-19 dan bantuan langsung tunai maupun non-tunai, termasuk pangan kepada masyarakat menengah ke bawah. Dengan cara seperti ini, berarti pemerintah sedang menjaga keberlangsungan sumberdaya manusia yang merupakan faktor kunci dalam stabilitas ekonomi negara. Penanganan Covid-19 secara serius dan meyakinkan adalah hal utama untuk merebut perhatian publik dan investor. Kebijakan social distancing telah dilakukan, namun belum maksimal. Dibutuhkan kebijakan yang lebih serius seperti lockdown daerah-daerah yang parah terserang covid-19. Perlu juga dilakukan intensifikasi pengecekan massal, karena kedua hal tersebut bukan pilihan di tengah krisis yang terjadi saat ini. Indonesia harus segera pulih, agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Perekonomian nasional juga bursa saham kembali stabil. Mudah-mudahan. Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik Institute for Democracy and Welfarism (IDW)
Tidak Lockdown, Negara Tak Punya Uang Biayai Makan-Minum Rakyat?
By Dr. Margarito Kamis Jakarta FNN – Senin (23/03). Innalillahi Wainnailaihi Roajiun. Saya sampaikan ke orang-orang, siapapun mereka, yang meninggal dunia, mati sebagai akibat terjangkit virus corona yang mematikan itu. Saya juga sampaikan belasungkawa, dan ucapan Innalillahi Wainnailaihi Roajiun ke Bapak-bapak Dokter yang meninggal dunia, setelah habis-habisan di tengah keterbatasan peralatan teknis, mengurus orang-orang yang terkena Corona laknat ini. Mari, dari rumah. Kita do’akan selalu ibu-ibu dokter, bapak-bapak dokter serta ibu dan bapak-bapak perawat, paramedis senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wata’ala. Kita doa’kan mereka. Sebab tereka terdepan menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita. Mereka pasti tak minta dihormati. Mereka pasti tak minta dido’ain. Tetapi marilah kita do’ain mereka. Hormati mereka. Jangan sombong, jangan takabbur. Ini virus tak jelas bentuknya. Tetapi daya serangnya mematikan. Datangnya tak diundang, dan perginya hanya setelah diurusi dokter, atau ikhtiar diri sendiri. Jangan aneh-aneh, karena telah jelas belum tersedia obat andal melawan virus mematikan ini. Mari patuh terhadap imbauan demi imbauan, terutama dari dokter, pemerintah dan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Apalagi imbauan ini telah menyandang sifat sebagai perintah official. Polisi sudah patroli di dijalan-jalan, dimana-mana. Jadi jangan bertingkah. Sampai dengan tanggal 22/3/2020 saja orang yang terjangkit virus berbahaya ini telah berjumlah 514 orang. Jumlah yang mati juga bertambah 10 orang. Total yang meninggal dunai sudah diangka 48 orang. Sangat Mengerikan. Di DKI, orang yang terjangkit bertambah jadi 40 orang. Jawa Barat 4 orang. Jawa Timur 5 orang. Kalimantan 1 orang. Maluku 1 orang. Papua 2 orang (Republika.co.id 22/3/2020). Ikhtiar, ikhitiar dan ikhtiar. Prioritaskan itu. Ikhtiar itu sama dengan ikut membantu mencegah penyebaran virus berbahaya ini. Ingat, tidak semua orang sama kemampuan keuangannya. Ada banyak yang pas-pasan. Uang juga susah saat ini. Lalu terkena corona? Subhanallah, saya tak bisa membayangkan derita mereka. Kata para dokter yang bicara menurut ilmu mereka, rajin-rajinlah cuci tangan. Jaga jarak antar sesama. Patuhilah nasihat ini. Jangan membangkan, jangan sombong, jangan takabur. Menteri perhubungan saja kena. Anak Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga kena. Walikota Bogor juga kena. Jadi? Jangan sombong, jangan takabur, jangan bertingkah. Pemerintah telah beli obat, entah apa namanya, sehebat apa, dan entah darimana. Jutaan butir. Pemerintah juga sudah bereskan Wisma Atlit berkamar banyak di Kemayoran. Wisma ini akan dipakai mengurus orang-orang terjangkit virus ini. Jangan tanya bagaimana kondisinya. Jangan tanya berapa banyak dokter dan tenaga kesehatan yang disiapkan disana. Memadai apa tidak, peralatan untuk dokter tercukupi apa tidak? Jauhkan pikiran dari godaan menanyakan bagaimana cara sampai di sana, di Wisma itu? Bagaimana prosedur mendapatkan pertolongan pertama? Pokoknya soal-soal itu jangan dipikirkan. Tinggal saja dirumah. Jangan kemana-mana. Bagaimana bisa makan? Nah itu dia soalnya. Soal ini saya tak mampu mikir, apalagi punya jalan keluar. Ini masalah berat. Betul-betul berat. Ini Indonesia. Bukan Malaysia, Bukan Ferancis, bukan Australia, bukan Italia. Mereka itu, negara-negara yang tak punya Pancasila, tetapi lakukan lockdown. Kita? Jangan mikir itu. Itu urusan Presiden. Kata Pak Jendral Doni, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona, dirinya telah diinstruksikan Presiden untuk tak ada lockdown (republika.co.id 21/3/2020). Lho ko Presiden sampaikan instruksi itu Pak Doni? Aneh. Ini janggal, tak masuk akal. Inilah soalnya. Ada apa Pak Presiden? Terus terang, terasa berat mengatakan Presiden telah menyepelekan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Tapi tak tersedia kata lain untuk itu. Bikin UU bersama-sama dengan DPR, ko begini jadinya. UU Nomor 6 Tahun 2018 kan jelas, lockdown “Pembatasan Sosial Berskala Besar” hanya bisa dilakukan oleh Presiden. Kewenangan ini tidak bisa didelegasi. Tetapi ko kasih instruksi ke Pak Jendral Doni tak ada Lockdown? Memangnya Pak Doni mau lockdown? Tak mungkin. Apa Pak Presiden curiga sama Pak Jendral Doni? Apa Pak Presiden tak mengenal Pak Jendral Doni? Yang sangat santun dan terlihat sangat tawaddu itu? Pak Presiden harus diberitahu bahwa Lockdown bisa dilakukan hanya oleh Presiden sendiri. Itu pun dilakukan setelah lebih dahulu Presiden deklarasi “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Darurat Kesehatan itu, bukan tanggap darurat menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Lockdown itu juga bukan darurat sipil, bukan darurat militer, bukan darurat perang menurut UU Darurat Nomor 23 Tahun 1959. Beda Pak Presiden. Dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, militer tak bisa apa-apa. Kewenangan pemerintahan sepenuhnya berada ditangan Presiden. Militer, dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat malah tak dilibatkan menurut UU ini. Panglima, KASAD, KASAL, KASAU, semuanya tak punya wewenang dalam kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Apa yang dipikirkan Pak Presiden? Apa negara ini benar-benar tak punya cukup uang? Apa uang yang ada memang diplot hanya untuk infrastruktur dan pembangunan Ibukota negara yang baru saja? Apa uang yang ada hanya untuk interfensi pasar modal dan rupiah? Apa kalau uang negara yang tersedia saat ini dipakai membeli makan dan minum rakyat, akan mengakibatkan negara ini bangkrut? Lockdown memang memiliki efek catastropicaly kemana-mana. Sangat explosive. Ekonomi bisa lumpuh, setidaknya sangat parah. Memang ini harus ditimbang betul. Tetapi terasa tak masuk akal bila penyelamatan kesehatan dan nyawa orang, harus diletakan pada level kedua setelah pertimbangan eksistensi ekonomi. Subhanallah. Presiden tak boleh tiba saat, tiba akal. Tak boleh parsial Pak Presiden. Sudah lockdown, tapi tak mau bilang lockdown. Imbauan tak boleh keluar rumah, patroli di jalan-jalan, bubarkan orang di jalan-jalan, pembatasan jam operasi trans jakarta, pembatasan masuknya orang asing. Itu semua merupakan tindakan karantina. Itulah karantina “Pembatasan Sosial Berskala Besar”. Nama populernya itu Lockdown Pak Presiden. Karantina itu telah memakan TKA asal China yang berjumlah 43 orang, setelah sebelumnya 49 TKA illegal asal Cihna di Kendari terbongkar dan dikarantina. Mereka yang 43 itu tak lolos tes kesehatan di Bandara Soeta. Ini namanya karantina di pintu masuk Pak Presiden. Pembatasan di perbatasan wilayah darat juga sama. Ini juga karantina di pintu masuk. Kerangkanya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Ya lagi-lagi namanya Lockdown Pak Presiden. Praktis lockdown itu sebenarnya telah terjadi secara parsial, diam-diam, dan tanpa didahului deklarasi Presiden tentang “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.” Jadi? Untuk apa beri instruksi tidak ada lockdown Pak Presiden? Aneh memang. Tapi, ya beginilah negeri kita ini. Memang harus diakui, dengan karantina tanpa didahului “Deklarasi Kedaruratan Kesehatah Masyarakat” Lockdown, maka pemerintah tak harus tangung mengurus makan dan minum masyarakat. Beda dengan karantina yang didahului “Deklarasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Dalam soal ini, pemerintah harus tanggungjawab atas makan dan minum rakyat. Ini negeri kita, baik ataupun buruk. Ini bukanlah Malaysia. Setelah Lockdown, Malaysia urus kehidupan rakyatnya. Bahkan mereka menyewa pesawat memulangkan rakyatnya yang ada di Iran dan India. Francis dan Utalia juga sama. Pemerintah mereka keluarkan uang untuk hidupi rakyatnya sehari-hari. Tentu saja ala kadarnya. Amerika, negeri yang dituduh China dan Iran sebagai sumber virus ini malah lebih maju lagi. Negeri imperial ini punya politik bipartisan. Demokrat dan republik punya idiologi berbeda dalam memandang negara dan pemerintah. Haluan idiologis itu diimplementasi dengan sangat jelas dalam kehidupan nasional mereka di semua lini, termasuk di Kongres. Sangat terbelah mereka. Tetapi mereka hebat dalam urusan menolong rakyatnya. Dalam soal ini, mereka jelas dalam semua aspeknya. Mereka bersatu, bahu-membahu menolong rakyat. Dalam urusan corona mematikan ini, Demokrat yang maju memprakarsai pembentukan UU yang akan dijadikan dasar pemerintah memberi insentif kepada rakyat. Terutama para pekerja. Bill yang diprakarsai Demokrat itu namanya “The Families First Coronavirus Responses Bill”. Kongres setuju. Bill ini diterima dengan komposisi suara 363 berbanding 40. Trumph? Teken. Jadilah The Families First Coronavirus Responses Act (Vox.com, 14/3/2020). Top mereka. Sudahlah, Amerika memang bukan tandingan kita dalam mengurus rakyatnya. Kita baru dilebel Amerika sebagai negara kaya. Tetapi itu cuma akal-akal mereka saja. Hebat, sejauh ini tak terdengar rakyat Indonesia meminta insentif pemerintah. Orang-orang miskin, dan pekerja serabutan di tengah musim tak boleh keluar rumah, di tengah corona ini pun patuh saja. Sami’na wata’na kepada pemerintah. Semoga tak Lockdown itu semata-mata karena negara ini kekurangan uang. Lockdown bakal menyulitkan pemerintah, bakal membuat ekonomi berantakan. Semoga itu saja pertimbangannya. Tidak lebih dari itu. Bukan karena Presiden berpikir rakyat masih bisa makan. Semoga Presdie tidak takabur. Subhanallah, terlalu berat bila sampai takabur. Mari saling menjaga, membantu dengan cara tidak kemana-mana. Berada di rumah saja, dan rajin cuci tangan. Jangan minta hand sanitazer, masker, infektan, chlorokuin, avigan dan lainnya. Jangan minta insentif pemerintah. Pemerinah lagi susah. Mari tawakkallah kepada Allah semata. Ikhlaskan semua ini pada-Nya. InsyaAllah rahmat-Nya selalu menyertai kita semua. Semoga. Penulis adalah Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate
Wahai Para Taipan dan Konglomerat di Manakah Kau Berada?
Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Presiden Jokowi sudah memutuskan tidak akan melakukan lockdown. Bagi yang paham, keputusan itu tidak mengagetkan. Sudah bisa diduga. Urusannya tidak jauh-jauh dari soal keterbatasan anggaran, namun punya ambisi gede di proyek mercusuar. Pemerintah tidak akan mampu menanggung beban dan konsekuensi anggaran bila harus melakukan lockdown? Sebenarnya tidak juga begitu. Hanya konskuensinya sangat besar. Di tengah ambisi rezim Jokowi yang gila-gilaan menggenjot proyek infrastruktur. Termasuk membangun ibukota baru. Kalau harus dialihkan ke biaya sosial dan ekonomi sebagai dampak mengatasi penyebaran corona, semuanya bisa berantakan dong. Bagaimana komitmen dengan para cukong? Bagaimana komitmen dengan negara donor? Terus warisan apa pula yang akan ditinggalkan oleh Jokowi? Infrastruktur tidak. Ibukota baru tidak. Ekonomi juga tidak. Kohesi bangsa berantakan. Semua itu harus dilupakan. Nah inilah yang jadi dilema besar. Tak perlu heran bila pemerintah tampak ragu, bingung, gagap dan walhasil membuat keputusan yang hanya bikin geleng-geleng kepala publik. Tapi marilah kita lupakan semua itu. Tak ada gunanya kita teriak-teriak: lockdown…lockdown. Teriak dan ngedumel korban terus bertambah. Fasilitas kesehatan sudah overloaded. Tenaga medis kewalahan. Sudah banyak dokter dan tenaga medis yang gugur karena alat pelindung diri (APD) tak memadai. Semuanya percuma. Kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah memang beda kok. Jadi untuk apa harus dipaksakan? Masak masih tidak paham juga? Lebih baik energi yang ada kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Kalau pemerintah tidak juga melakukan lockdown, ambil inisiatif sendiri. Tak usah bepergian. Jaga jarak. Hindari kerumanan dan kegiatan berupa pengumpulan massa. Semua aktivitas cukup dilakukan di dalam rumah. Kalau semua melakukan langkah itu, kan sama juga dengan lockdown. Bila pemerintah tak mampu menyediakan anggaran untuk para pekerja formal yang terpaksa harus tetap bekerja, agar tetap makan, kita juga bisa mengambil inisiatif sendiri. Tidak usah besar-besar. Coba perhatikan lingkungan di sekitar. Siapa saja saudara, tetangga, para kaum fakir miskin yang kemungkinan bakal tidak makan. Kita bisa patungan. Kumpulkan kan duit, bahan pangan, minuman. Bagikan kepada mereka. Yang punya uang lebih, silakan borong sembako. Bukan untuk ditimbun. Bagikan kepada warga yang membutuhkan. Kalau ini menjadi gerakan nasional, Insya Allah tidak akan ada yang mati kelaparan. Lebih advance lagi bila kita juga bisa mengumpulkan dana untuk membantu para tenaga medis membeli alat pelindung diri (APD). Harganya sangat mahal. Hanya boleh sekali pakai. Jangan lupa juga perhatikan keluarga para pahlawan medis. Mereka ditinggalkan berhari-hari. Berjuang di medan tempur terdepan, mempertaruhkan nyawa. Tidak pulang ke rumah demi menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita yang sakit. Demi nama baik bangsa di mata dunia. Sudah enam orang dokter yang gugur. Mereka adalah keluarga para pahlawan pejuang! Jangan sampai terlantar. Malu kita sebagai bangsa yang besar! Peran Para Pengusaha Kita patut juga mengapresiasi dan meneladani sejumlah pengusaha yang mengambil inisiatif menyumbangkan dananya. Pemilik kosmetik Wardah Nurhayati Subakat menyumbang sebesar Rp 40 miliar untuk peralatan medis di beberapa RS. Pengusaha Sandiaga Uno melalui program OK OCE menyediakan dana untuk keluarga yang para kepala keluarga positif corona. Pengusaha yang tergabung di KADIN bekerjasama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi mengumpulkan dana untuk membeli alat test cepat corona. Targetnya dana yang terkumpul Rp 500 miliar. Pengusaha Tommy Winata melalui Yayasan Artha Graha Peduli membangun tiga rumah sakit lapangan yang lengkap di komplek SCBD Jakarta. Tapi mana aksi taipan dan konglomerat lain? Terutama yang namanya bertengger dalam 100 orang terkaya di Indonesia? Data yang dilansir oleh Political Economy and Policy Studies (PEPS) menyebutkan, harta empat orang terkaya Indonesia setara dengan lebih dari 100 juta orang miskin di Indonesia. Artinya apa? Kalau 100 orang ini kompak menyisihkan sebagian kecil saja hartanya. Sekali lagi hanya sebagian kecil saja, maka kita tidak perlu khawatir ada yang mati kelaparan karena tidak bekerja selama beberapa bulan. Ironisnya seperti yang disampaikan oleh Dirut PT Garuda Irfan Setia Putra, kita malah menghadapi sebuah anomali. Tiba-tiba penerbangan Garuda ke Singapura full. Mereka bahkan menambah frekuensi penerbangan karena tingginya permintaan. Banyak yang berbondong-bondong mengungsi ke negeri jiran itu. Padahal Singapura memberlakukan aturan ketat. Semua pengunjung harus menjalani karantina selama 14 hari. Mereka juga harus bisa menunjukkan bukti tempat tinggal tetap di Singapura. Dengan syarat ketat semacam itu, kita menjadi tahu kelompok mana yang mampu melakukannya. Mereka adalah orang-orang kaya, super kaya. Orang-orangnya ya itu-itu juga. Kelompok yang sering disebut sebagai the crazy rich. Kelompok yang kayanya gak ketulungan. Kita bisa gila membayangkannya. Buat mereka masa bodoh apa yang terjadi di Indonesia. Yang penting mereka sudah selamat sendiri. Nanti ketika Indonesia sudah aman, baru pulang. Kembali mengeruk kekayaan. Bukankah dalam situasi ekonomi yang kacau balau justru disitulah peluang besar buat mereka? Wahai para taipan dan konglomerat. Kemanakah dan dimanakah kau berada? End Penulis wartawan senior.
Stop, Jangan Jadi Agen Covid-19
Masker susah dan harganya selangit. Itu ujian bagi bangsa ini. Di saat-saat sulit selalu saja ada "iblis kapitalis datang beraksi". Bukannya nyumbang, malah cari keuntungan. Berharap pemerintah menertibkan. Lebih baik membagikan saja dengan gratis. Tidak sekedar janji. Duit dari mana? Pajak dari rakyat sudah dibayarkan pak! By Tony Rosyid Jakarta FNN – Minggu (22/03). Hanya 15 persen yang positif Covid-19 ketahuan gejalanya. Mungkin bisa batuk, sesak nafas dan demam. Ini gejala umum, kata orang medis. Sisanya sekitar 85 persen lagi, nggak ada tanda-tandanya. Jika angka positif Covid-19 day to day naik drastis, karena mereka memang tak dikenali gejalanya. Tahu-tahu sudah parah. Dua-tiga hari, pek dan mati. Terutama terhadap mereka yang daya tahan tubuhnya (imunnya) lemah. Usia 0-40 tahun, umumnya relatif kuat daya tahan tubuhnya. Meski tak menjamin. Di atas usia 40 tahun, rentan. Kenapa petinju disarankan pensiun usia 40 tahun, karena fisik sudah mulai melemah. Di atas usia 50, 60, 70 tahun, jauh lebih rentan. Ini bicara kondisi secara umum. Artinya, di atas usia 40 tahun mesti lebih waspada. Jaga stamina, hidup sehat dan lebih disiplin lagi. Usia 0-40 tahun? Tak menjamin fisik anda semuda usia anda. Apalagi jika anda perokok, suka begadang, jarang olah raga, asupan makanan tak bergizi, kerja lelah atau stres, maka akan rentan juga. Yang sehat? Jangan jadi agen virus. Anda kuat, dan daya tahan tubuh anda bagus, tapi anda membawa virus kemana-mana. Anda menularkan virus ke banyak orang. Diantara mereka mati gara-gara tertular dari anda. Dosakah? Pasti! Apapun agama anda, itu dosa sosial. Itu dosa kemanusiaan. Karena anda sengaja berkeliaran di luar, berinteraksi dengan banyak orang, bersalaman dan nongkrong yang tak perlu. Jika kita cinta bangsa ini, jangan menjadi agen virus. Caranya? Stay di rumah. Diem di rumah. Kecuali ada urusan dan kebutuhan super urgent. Itupun mesti dilakukan dengan cara-cara sehat. Apa cara yang sehat? Jangan bersentuhan dengan orang lain, meski salaman. Jaga jarak 1,5 meter. Upayakan pakai masker. Ini baru betul-betul "Pancasilais dan pro NKRI". Masker susah dan harganya selangit. Itu ujian bagi bangsa ini. Di saat-saat sulit selalu saja ada "iblis kapitalis datang beraksi". Bukannya nyumbang, malah cari keuntungan. Berharap pemerintah menertibkan. Lebih baik membagikan dengan gratis. Tidak sekedar janji. Duit dari mana? Pajak rakyat sudah dibayarkan pak! Cara murah dan paling aman memang stay di rumah. Keluar rumah hanya untuk keperluan yang sangat penting. Tapi, bagaimana dengan para pedagang kecil, uangnya hanya untuk hidup satu-dua hari? Dilematis! Memang, betul-betul dilematis. Pilih nyawa atau makan? Gak makan, mati juga. Disini pemerintah harus hadir. Sinergi pemerintah pusat dan daerah. Atasi mereka. Dari mana anggarannya? Dari pagu kegiatan lain. Batalkan, atau setidaknya kurangi anggaran-anggaran untuk kegiatan lain. Perjalanan dinas, studi banding, pembelian kebutuhan yang bisa ditunda tahun depan, hentikan pembangunan infrastruktur, dan seterusnya. Alokasikan dana-dana itu untuk tangani para pasien covid-19 dan dampak ekonominya. Termasuk untuk para perdagang asongan itu. Gak melanggar aturan? Ubah aturannya. Jangan rakyat mati karena kakunya aturan. Aturan dibuat untuk selamatkan dan sejahterakan rakyat. Bukan untuk bunuh rakyat! Kalau anggaran sudah disiapin, paksa rakyat stay di rumah. Bukan himbauan lagi. Instruksikan! Pemerintah buat aturan dan mekanismenya. Detail, lengkap, jelas dan pastikan tersosialisasikan ke rakyat. Dan yang terpenting, dijalankan! Sabtu kemarin ( 21/3) enam orang mati. Entah besok dan besoknya lagi. Tak banyak waktu bagi pemerintah untuk "istiharah" politik. Itu nanti. Lebih baik lakukan ikhtiar kesehatan dan ekonomi. Selamatkan dulu rakyat dengan merumahkan mereka untuk sementara waktu, sehingga tidak menjadi agen penyebaran dan korban covid-19 Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Corona Buka Mata Kita Kalau “Negara Miskin,Taipannya Kaya Raya”
By Dr. Syahganda Nainggolan Jakarta FNN – Minggu (22/03). Jika kita googling "anggaran coronavirus", google memberitahu catatan mulut menteri keuangan beberapa hari terkahir soal anggaran coronavirus ke depan. Terkahir disebutkan sebesar Rp 62 triliun. Sebelumnya Rp 50 triliun, sebelumnya lagi Rp 27 triliun, sebelumnya lagi Rp 8,5 triliun dan sebelumnya lagi antara Rp 5-10 triliun. Roy Salam, dari Budget Center menutup hasil searching itu dengan mengatakan bahwa anggaran "Bencana Non Alam" sebagaimana akan ditetapkan oleh rezim Jokowi untuk kasus coronavirus tidak ada dalam klausul UU APBN 2020. Harus diubah undang-undangnya dulu. Nah, artinya rencana Sri Mulyani itu masih angan-angan saja. Angka-angka rencana anggaran yang terus meningkat. Namun tetap sebagai rencana berjalan seiring dengan meroketnya coronavirus di udara republik ini. Korban terus berjatuhan, frontliner alias jajaran medis rumah sakit mulai kewalahan. Juru bicara pemerintah si Fadjroel Rahman, eh bukan. Maksudnya juru bicara pemerintah untuk urusan Covid-19, Achmad Yurianto, hari demi hari muncul berwibawa di televise. Dia mengumumkan angka-angka kematian yang terus meninggi. Negara Republik Indonesia yang kata mulut-mulut elit kuasa sudah masuk negara besar jajaran G-20. Sudah dinyatakan oleh pemerintah Amerika sebagai negara maju. Juga sudah dinyatakan oleh PBB sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia sudah diprediksi menjadi negara terkaya keempat di dunia tahun 2050. Yang melakukan memprediksi tersebut adalah Pricewaterhouse Copeers. Akibatnya, Jokowi dan LBP memperkirakan rupiah meroket ke Rp 10.000 per dollar. Sekarang ketahuan belangnya, kalau Indonesia hanyalah negara miskin yang tak berdaya ketika diserang virus corona. Negara tetangga Malaysia tidak sedang menghitung rencana-rencana. Mereka sudah menetapkan anggaran perang coronavirus ini sebesar Rp 76 triliun atau setara dengan U$ 4,8 milyar. Angka ini untuk penduduk Malaysia sebanyak 32 juta jiwa. Tidak lebih banyak dari penduduk Jawa Barat. Mesir sudah menetapkan anggaran di atas Rp 100 triliun. Belanda menetapkan anggaran 65 milyar Euro yang setara dengan U$ 70 milyar dollar. Berapa nilai rupiahnya? Silahkan hitung saja sendiri. Negara Miskin, Taipannya Kaya Setelah ketahuan sebagai negara miskin, kita mengetahui yang kaya di Indonesia adalah taipan-taipan. Berbagai media telah memberitakan kebaikan-kebaikan taipan itu berjasa dalam mengatasi wabah ini. Sinar Mas Group, Adaro Energi, Artha Graha, Djarum, Agung Sedayu, Indofood, Puradelta, dan Triputra. Secara terpisah Charoen Poekpand Indonesia memberi batuan via Yarsi, Wardah Group ke beberapa rumah sakit, Sandi Uno ke Ok Oc. Yayasan Buddha Tzu Chi ke Nahdatul Ulama dan lain-lain. Bahkan berita-berita dan medsos di republik ini banyak mengunduh terima kasih Jack Ma, pengusaha RRC, sudah kirim bantuan ke mana-mana. Namun, dibalik kebaikan taipan-taipan tersebut, akhirnya kita mengetahui bahwa selama 75 tahun Indonesia merdeka, fungsi negara untuk melindungi segenap tumpah darah kita, telah diambil alih swasta. Sedangkan negara masih berdebat soal realokasi anggaran. Jika seorang menteri Republik Indonesia yang membawahi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), membanggakan terima kasih pada swasta-swasta, maka negara telah kehilangan kebanggaan. Sejarah negara di Indonesia terkesan hampir berakhir. Fakta negara miskin sudah tidak usah dipungkiri lagi. Jangan ada lagi dusta diantara kita. Jangan ada puja sana puji sana, sukses sana sukses sini, berhasil sana berhasil sini. Kita juga tidak sedang menihilkan arti kebaikan orang orang kaya dalam situasi seperti ini. Semua kita anggap dan masukan saja dalam kerangka mereka punya maksud baik. Tanpa melupakan urusan perampokan Jiwasraya dan lain-lain. Lalu Bagaimana ke depan? Pembicaraan kita fokus tetap pada pertanyaan, kenapa 75 tahun Indonesia merdeka, negaranya masih miskin? Sedangkan taipan-taipannya yang kaya raya? Kekayaannya menyebar di dimana-mana. Menyebar sampai ke luar negeri. Kekayaannya tujuh turunan tidak habis-habis. Negara yang didesain oleh "founding fathers", Sukarno dan kawan-kawan, bukanlah negara yang miskin. Sedangkan para taipannya yang kaya raya. Negara yang didesain sejak mengusir penjajah kulit putih adalah untuk membuat semua orang-orang sawo matang alias pribumi menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menjadi kaya di negerinya ini. Untuk itu langkah pertama Sukarno dan kawan-kawan selama 25 tahun pertama Indonesia merdeka, yaitu mengambil alih semua kekayaan yang dimiliki Belanda. Semuan kebon, hutan, tambang, ladang minyak, rel kereta api, airport, Java Bank, dijadikan m ilik Indonesia. Langkah kedua Sukarno dan kawan-kawan adalah membangun ekonomi sosialistik. Yakni membangun kekayaan kolektif bagi semua, oleh semua. Artinya kekayaan yang diciptakan bukan untuk segelintir orang. Juga bukan untuk dimiliki serta dikerjakan segelintir orang. Kini, setelah sekian lama kita merdeka, ternyata negara kita tidak menunjukkan arah sebagaimana founding fathers itu merencanakan. Ketimpangan kepemilikan asset, khususnya dalam situasi krisis, memperlihatkan rakyat tidak berdaya. Rakyat mirip pengemis di mata orang-orang kaya. Situasi ini adalah kekonyolan yang harus di ubah. Sebuah bangsa dan sebuah negara adalah eksistensi di atas semua institusi yang ada. Negara harus dijadikan ultimate goal penyerahan kedaulatan individual ke dalam kedaulatan kelompok besar, atau bangsa, atau negara. Jika penyerahan kedaulatan itu bisa dikalahkan oleh sub kedaulatan, seperti taipan-taipan ini, maka ke depan semua harus dirombak ulang. Penutup Wabah Coronavirus telah membuka mata kita sebagai negara yang tidak berdaya. Sesungguhnya sudah tidak berdaya untuk memenuhi janji membangun rumah-rumah hancur gempa di Lombok. Gelontorkan uang untuk selamatkan nyawa manusia terlambat sekali, dibandingkan berbagai negara lain di dunia. Untuk negara sedang seperti Malaysia dan Mesir saja, susah bisa ditandingi. Apalagi negara kaya seperti Belanda dan Amerika. Akhirnya, negara mengundang swasta untuk mengatasi situasi buruk yang ada. Kita tak perlu berprasangka negatif atas kebaikan swasta-swasta ini. Namun kita tidak boleh membiarkan negara di bawah kendali swasta. Sebab, swasta itu pasti hukum kebaikannya adalah prinsip ekonomis "dengan modal sekecil- kecilnya, untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya". Alasan lainnya, bahkan mungkin yang utama, negara adalah ultimate goal dari penyerahan kedaulatan individual. Tidak ada gunanya negara jika kedaulatan individu sudah diambilnya. Sayangnya, negaranya tak berdaya untuk menyelamatkan kedaulatan indidual tersebut. Ke depan, jika wabah coronavirus berhasil mereda, kita harus mendorong negara dan bangsa kita dikembalikan oada cita-cita pendiri bangsa (founding fathers) kita. Negara adalah satu satunya tempat perlindungan segenap tumpah darah kita. Pesan ini dimuat dalam konstitusi. Sebuah jalan sosialistik. Atau bisa juga mengambil arah sesuai jalan Habib Rizieq Sihab, Negara Bersyariah. Yang jelas negara harus ubber alles, di atas taipan-taipan swasta. Bukan di bawahnya. Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle
Komisi III DPR Harus Bongkar Mafia TKA China, Bukan Salahkan Polisi
By Kisman Latumakulita Jakarta FNN – Sabtu (21/030). Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang mengepung Indonesia hari-hari ini mengawali penyebarannya dari Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei, Republik Rakyat China (RRC). Entah karena itu atau bukan, tetapi Donald Trump, Presiden Amerika Serikat menyebut “Virus China”. Terang saja China protes. Trumph dianggap tidak memahami pengorbanan rakyatnya, berjuang menyelamatkan ummat manusia. Trumph malah dianggap rasis. Dan Trump? Ya seperti biasanya, tak peduli dengan omongan orang lain. Trump mungkin saja jengekel, karena virus itu mengganggu ketenangan hidup rakyatnya. Sama dengan Amerika, negerinya Trumph itu, di Indonesia, negeri yang dipimpin Jokowi setelah memenangkan pemilu mematikan sekitar tujuh ratusan Petugas Pemungutan Suara (PPS) juga sedang oleh dikepung virus mematikan ini. Sama dengan China, rakyat Indonesia juga terlihat panic. Setidaknya was-was menghadapi virus ganas ini. China boleh bernapas lega. Karena kecenderungan fatal yang dibawa virus ini terlihat mulai terkendali. Kota Wuhan perlahan-lahan terlihat hidup kembali. Tetapi Indonesia? Semakin Gawat. Kecenderungan wilayah penyebarannya meluas. Dari ke hari dalam seminggu jumlah kasus orang terinfeksi terus meninggkat. Yang mati juga terlihat sama, meningkat. Yang sembuh ada juga. Celakanya, di tengah mengganasnya serangan yang virus mematikan ini, eh pekerja-pekerja asal China malah datang. Setelah transit di Thailand, mereka masuk ke Indonesia. Masuknya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari Jakarta, mereka yang berjumlah 49 orang tersebut terbang ke Kendari, Sulawesi Tenggara melalui Bandara Haluoleo. Terang saja dan normal saja, kalau orang-orang Kendari, bahkan siapapun yang ada di Bandara malam itu terpana, terperanga, heran atau apapun namanya. Ko, bisa-bisanya mereka dating, di tengah virus mematikan yang berawal dari negerinya. Virus tersebut sekarang lagi mengepung negeri ini. Mereka lenggang kangkung datang untuk bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) yang berlokasi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. PT VDNI adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang industri pengalohan atau pemurnian biji nikel (smelter). Perusahaan milik China ini sudah beroperasi sejak 5-6 tahun yang lalu. Terdorong oleh rasa itu atau bukan, normal saja kalau orang mengambil foto. Tentu saja ambil fotonya diam-diam atas pekerja illegal asal China itu. Logis saja orang menganggap aneh atau apapun namnya dengan kedatangan mereka. Bagaimana tidak aneh, negerinya sendiri belum benar-benar beres dari virus. Sementara negeri kita sedang terkepung oleh virus yang memeatikan ini, eh mereka malah datang. Logis bila orang tak habis piker dengan kenyataan ini. Foto diri tibanya 49 TKA China di Bandara Haluoleo lalu viral. Difoto dan diviralkan oleh Hariono yang ketika itu berada di bandara Haluoleo. Hebohlah jagad media sosial. Sial bagi Harjono. Malam itu juga Harjono ditangkap oleh Polisi Militer (PM) Lanud Bandara Haluoleo. Selanjutnya, Harjono diserahkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk dimintain keterangan lebih lanjut. Kabarnya, ada orang meminta kepada Kapolda agar Harjono ditahan. Namun menurut sejumlah sumber, Kapolda tidak mau mengiayakan permintaan tersebut. Sebagai Polisi beneran, maksudnya polisi yang profesional, Kapolda jelas tak bisa menahannya. Enak aja main minta orang ditahan. Tahan itu kalau peristiwanya benar-benar ada. Melakukan perbuatan melawan hukum yang memiliki sifat kejahatan, cukup alat bukti, ada saksi-saksinya, dan orang yang menjadi calon tersangka itu waras, tidak sinting, tidak gila. Tidak bisa asal tahan begitu saja. Kalau semua syarat-syarat itu terpenuhi baru bisa ditahan. Itu hanya bisa dilakukan setela diperiksa secara professional. Ini malah datang-datang minta ditahan. Enak aja. Ini bukan negara bandit. Ini negara hukum, malah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Ini negara punya KUHAP. Nah di KUHAP itulah yang mengatur syarat-syarat untuk bisa menahan seseorang. PT VDNI Tampung TKA Ilegal Eh tindakan pemeriksaan itu, juga viral di media sosial. Lalu seperti terskenario, ramai-ramai orang salahkan Kapolda Sulewesi Tenggara. Ada yang minta agar Kapolda harus dicopot lah, beginilah, begitulah. Macam-macam. Ganas betul nadanya. Terus-terusan begitu dalam beberapa hari. Kewarasan orang terlihat melayang, dan hilang seketika. Tak lagi mampu berpikir cermat. Komisi III DPR malah lebih galak lagi. Rencananya mau minta penjelasan ke Kapolri, kelak setelah reses. Keras betul nadanya. Modalnya ya hanya Polda periksa seseorang yang memviralkan foto kedatangan TKA asal China. Cuma hanya itu. Payah betul DPR kita ini. Belakangan setelah heboh pemeriksaan itu, barulah diketahui mereka adalah TKA illegal asal China. Negeri yang miliki Wuhan sebagai Ibu Kota Hubei RRC. Tempat asal-muasalnya virus mematikan ini bermula. Mestinya Komisi III memiliki kepekaan politik kelas tinggi. Mestinya Komisi III bergegas membuka kotak Pandora tentang hal-ihwal pekerja asal China di PT VDNI. Mestinya Komisi III menghidupkan memori tentang adanya sekitar 5.000–10.000 TKA China di Sulawesi Tenggara, yang selama ini menggunakan fasilitas Visa Kunjungan untuk bekerja di PT VDNI. Praktek penggunaan fasilitas Visa Kunjungan untuk bekerja di VDNI sudah berlangsung lama sekali. Sudah bertahun-tahun sejak PT VDNI berdiri di Kabupaten Konawe. Kabarnya, praktek ini diback up sepenuhnya anggota menteri di Kabinet Jokowi sekarang. Namanya Menteri ASU (Atasi Semua Urusan). Seharusnya, praktek busuk dan illegal, yang sudah berlangsung dan bertahun-tahun ini yang dibuka oleh Komisi III DPR. Praktek ini sepintas terlihat banyak tenaga kerja asing di Indonesia. Namun tidak ada pemasukan kepada negara dari TKA China yang menggunakan Visa Kunjungan tersebut. Kalau TKA China itu masuk resmi sebagai pekerja, maka mereka wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 100 dollar per orang setiap bulan. Praktek kotor inila yang wajib untuk dibuka dan dibongkar oleh Komisi III DPR. Bukan malah main langsung-langsung minta penjelasan ke Kapolri. Ah, payah juga ni Komisi III. Bukan Negeri Bandit & Cukong Apa yang salah dari pemeriksaan Harjono di Polda Sultra itu? Apakah peristiwa mengambil foto itu tidak ada? Apakah Harjono sampaikan informasi yang sifatnya mengarang bebas dotcom atau menyebarkan informasih hoax? Apa mengambil foto itu adalah rekayasa Polisi semata? Apa pengambilan foto dan menyebarkannya itu tidak pernah ada? Apakah Polisi yang menangkap Harjono situkang foto itu? Kalau pengambilan foto yang akhirnya viral itu tidak ada, maka bagaimana bisa mengetahui peristiwa kedatangan TKA Ilegal China itu bisa muncul di media sosial? Bagaimana memastikan semuanya itu? Dengan cara apa? Kalau tidak memeriksa, lalu pakai cara apa untuk mengetahuinya? Gebuk buk-buk? Begitu yang harus dilakukan oleh Polda? Enak aja, main salah-salahin Polda Sultra. Dengan atau tanpa klarifikasi Polda lebih dahulu ke Kepala Bandara Halueleo. Polda juga mengecek PT VDNI sebagai pengguna 49 TKA asal China. Pihak PT VDNI maupun Bandara Haluoleo memberikan jawaban yang seragam kepada Polda Sultra bahwa, “benar mereka akan bekerja di PT VDNI. Mereka bukan tenaga kerja baru di PT VDNI, tetapi yang baru selesai melakukan pernjangan Visa di Jakarta”. Kepala Imigrasi Imigrasi Sultra ketika dikonfirmasi Polda hari itu sedang tidak berada di Tempat. Jawabannya Kepala Imigrasi sedang berada di Jakarta. Informasih yang akurat dan sahih mengenai 49 asal-usul TKA asal China hanya datang dari Otoritas Bandara Haluoleo dan PT VDNI. Sampai disini, Polda Sultra berhak untuk memeriksa siapapun. Syaratnya, harus ada sebuah peristiwa, yang diduga sebagai peristiwa pidana. Ada orangnya yang diduga sebagai pelaku peristiwa tersebut. Sampai di situ titik. Begitulah cara hukum berbicara dan bekerja. Persoalan Imigrasi punya data yang berbeda, itu persoalan lain. Itu persoalan otoritas Imigrasi, baik yang di Jakarta maupun Wilayah Sulawesi Tenggara. Bukan lagi persoalan Polisi. Polisi baru bisa masuk ke persoalan itu bila diminta oleh otoritas imigrasi. Sebaliknya, bila ada peristiwa, yang diduga Polisi sebagai peristiwa pidana, maka dengan atau tanpa laporan masyarakat atau siapapun, Polisi berhak mengambi tindakan hukum, memeriksa. Jadi? Mari hidupkan kewarasan kita. Untuk apa? Supaya negeri ini perlahan-lahan berkembang jadi negeri beradab dalam urusan hukum. Negeri ini tidak menjadi negeri gossip hukum. Juga agar negeri ini tidak jadi negeri bandit-banditan. Tidak menjadi negeri cukong-cukongan hukum. Hukum itu memerlukan otak dan hati. Hukum memanggil kedua hal itu pada setiap detik kehidupan ini. Hukum itu tidak bisa ditegakan pakai emosi. Pakai sentiment ini dan itu. Politik yang diminta hukum adalah politik yang dapat ditakar nalarnya. Punya argumen, punya parameter objektif. Politik jenis itulah yang menjadi fondasi terbentuknya kehidupan hukum dan politik yang sehat. Politik yang menghasilkan masyarakat yang Baldatun Tayyibatun Warobbun Gafur. Begitu titah alamiah hukum. Sindikat TKA Ilegal China Komisi III saya sarankan buka mata. Buka hati dan hidupkan kepekaan politik mengenal soal TKA China ini, termasuk cara penanganan Corona ini. Komisi III harus tahu lebih jelas peristiwa ditolaknya TKA asal China yang kembali masuk ke Indonesia pada tanggal 19 Maret lalu. Ini adalah peristiwa kedua setelah peristiwa pertama. Saya sebut peristiwa 49 TKA heboh itu. Mengapa saya minta itu? Karena ada tiga hal. Pertama, pada peristiwa kedua, yaitu peristiwa tanggal 19 Maret, Otoritas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menolak masuk 43 TKA Asal China. Apa penyebabnya? Dilansir oleh RMol, 19/3/2020, mereka tidak lolos tes kesehatan dari otoritas kesehatan Bandara Soeta. Kedua, apa dasar tes kesehatan itu? Menurut Gidam seperti dilansir RMol pada tanggal yang sama, dasar tindakan itu adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona. Peraturan ditetapkan dan ditandangani pada tanggal 22 Februari 2020 lalu. Gidam juga menjelaskan, berdasarkan sertifikat kesehatan Bandara Soeta, mereka tolak 43 TKA asal China. Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi otoritas kesehatan Bandara. Gidam menegaskan lebih jauh berdasarkan Visa yang dimiliki mereka menggunakan jenis Visa B.211, yaitu dalam rangka uji coba calon tenaga kerja asing di Indonesia. Ditambahkan juga, 43 TKA warga negara China itu datang ke Indonesia, lagi-lagi melalui atau transit di Thailand. Mereka diduga akan bekerja di PT VDNI di Konawe, Sulawesi Tenggara. Tuan-tuan Komisi III yang hebat-hebat harus tahu, bahwa Permenkumham No. 7 diatas menggantikan Peraturan Menteri Hukumham No. 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Tiongkok. Ketiga, apakah peraturan ini tidak berlaku untuk 49 TKA Ilegal asal China, yang berdasarkan pemeriksaan Tim Pemeriksa Kemenaker, yang dinyatakan oleh Dita Indahsari, Staf Khusus Menaker, illegal itu? Apakah 49 orang itu beres kesehatannya? Apa mereka bebas dari virus Corona mematikan itu? Apa mereka punya sertifikat kesehatan dari otoritas kesehatan Bandara Soeta? Tuan-tuan hebat di Komisi III DPR. Tuan-tuan harus gunakan kemuliaan politik yang tuan-tuan punyai untuk lebih cermat. Tuan-tuan perlu lebih cerdas lagi dari kecerdasan yang tuan-tuan sudah punyai untuk mengenali fenomena TKA asal China ini? Tidakkah tuan-tuian dapat mengetrti bahwa dalam waktu yang berjarak dekat, telah datang 92 orang TKA asal China? Apa tuan-tuan punya data akurat tentang jumlah TKA Asal China di Kendari? Apa tuan-tuan juga punya data akrat TKA asal China yang ada di Morowali, Sulawesi Tengah? Apa tuan-tuan juga punya data TKA asal China di Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara? Apa tuan-tuan juga punya data TKA asal China di Pulau Obi, Halmahera Seltan, Maluku Utara? Ah, tuan-tuan jangan sok jagoan pada soal pemeriksaan Polda terhadap Harjono, anak yang sudah menjadi Pahlawan itu? Tuan harus lebih jauh mengenal Permenkumham di atas. Corona menyarang, membabi buta, dan ganas. Orang-orang Indonesia lalu disuruh tinggal di rumah, tetapi Menteri Hukumham membikin kebijakan itu. Apa tuan-tuan tak punya kepekaan? Sudahlah tuan-tuan, waraslah. Tindakan Polda Sultra itu, tidak bisa dengan alas an apapun, atau sengaco apapun, mau diaggap salah, dan tidak masuk akal. Karena itu, tuan-tuan minta penjelasn ke Pak Kapolri. Susdahlah, mari kita gunakan akal waras, agar bangsa ini tetap menjadi yang waras di tengah Corona yang ganas dan mematikan ini. Penulis adalah Wartawan Senior
POPULER
