ALL CATEGORY
Kejar Aktor Pelanggaran Ham Berat di KM 50 Tol Japek
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menuai kecaman. Karena Komnas HAM dianggap tidak mampu untuk menuntaskan tugas penyelidikan dengan baik, berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan anggota Polda Metro Jaya terhadap 6 anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di kilometer 50 to Jakarta Cikampek (Japek). Terlalu banyak pertanyaan yang menyertai pengumuman hasil penyelidikan Komnas HAM. Misalnya, benarkah terjadi tembak-menembak? Dimana sebenarnya dua orang anggota Laskar FPI tewas itu ditembak? Siapa penembak dua dan empat anggota Laskar FPI itu? Benarkah dua anggota Laskar FPI telah ditembah oleh anggota Polda Metro Jaya seperti yang diakui oleh Kapolda Metero Jaya? Bagaimana menjelaskan dugaan adanya bekas luka siksaan pada tubuh korban? Lalu siapa saja penumpang-penumpang yang ada di dalam dua mobil Avanza sebagai pembuntut misterius, yang bukan dari polisi Polda Metro Jaya? Sebab dua mobil Avanza tersebut membuntuti rombongan keluarga Habib Rizieq Shuhab sejaka dari Santul. Apakah penumpang-penumpang di kedua mobil tersebut yang terlibat baku tembak, sehingga mengakibatkan dua anggota Laskar FPI meninggal? Lalu siapa "sang komendan" yang ada di dalam mobil Landcruiser itu? Mobil Landcruiser itu milik siapa? Berapa plat nomor polisinya. Jabatannya sebagai apa? Dalam rangka apa orang yang berada di dalam mobil Landruiser itu berada di lokasi rest area kilometer 50 tol Japek. Apakah komendan yang ada di dalam mobil Landruiser itu ikut juga memberikan perintah atau arahan kepada dua mobil Avanza dan mobil-mobil dari Polda Metro Jaya? Masih banyak lagi pertanyaan lain yang mengganjal. Nyaris pekerjaan penyelidikan Komnas HAM sia-sia karena gagal menemukan fakta-fakta penting. Hasil kerja Komnas HAM sangat normatif, tak ambil risiko, dan ujung-ujungnya pro kepada Polisi. Bahkan semakin ke sini justru terkesan Komnas HAM terkesan berubah menjadi juru bicara Kepolisian. Lebih menyebalkan setelah secara kontroversial melapor ke Presiden. Tua-tuan Komnas HAM yang hebat-hebat, Presiden Indonesia itu bukan atasannya Komnas HAM. Lalu Komnas HAM juga bekerja bukan bekerja atas dasar perintah dari Presiden, sehingga hasilnya harus dilaporkan kepada Presiden. Tetapi atas perintah dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM, perlindungan atas nila keadilan dan harkat serta martabat kemanusiaan Salah satu lembaga yang wajib untuk dilaporkan hasil kerja penyelidikan Komnas HAM adalah Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk di dalam negeri, laporan disampaikan Komisi III DPR dan Mahkamah Agung. Bukan melaporkan hasil penyelidikan kepada Presiden. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tanggal 18 Januari 2021 telah menyatakan bahwa pekerjaan Komnas HAM tidak tuntas. Untuk itu diminta untuk Komnas HAM mendalami kembali, sehingga ditemukan aktor intelektual dari kejahatan "unlawful killing" tersebut. Kualifikasinya bukan semata pelanggaran HAM. Tetapi pelanggaran HAM berat. Presiden hendaknya mendukung pendalaman atau investigasi guna menyeret aktor intelektual hingga ke proses peradilan. Diduga kuat peristiwa pelanggaran HAM berat "Km 50 tol Japek" bukan insiden yang kebetulan semata. Karena berawal dari pengintaian dan pembuntutan yang intens terhadap HRS dan FPI. Suatu cara kerja yang tidak lazim. Bahkan berindikasi melanggar aturan hukum positif yang berlaku. Keberadaan mobil Landcruiser yang datang mengomandani"pembunuhan atau pembantaian, patut untuk ditelusuri lebih lanjut. Begitu juga dengan keberadaan surat perintah atau surat tugas dari institusi yang menugaskan penumpang yang berada di dalam mobil Landruiser tersebut. Orangnya berasal dari institusi mana. Berada di KM 50 tol Japek atas perntah siapa pimpinannya? Bisa saja aktor intelektual perbuatan aparat brutal ini adalah Kapolda Metro Jaya, bisa pula Kapolri. Bukan tidak mustahil juga Presiden Republik Indonesia. Karenanya perlu ada kejelasan dari Komnas HAM. Meski pihak Kepolisian telah membantah adanya keterlibatan atasan. Akan tetapi indikasi yang ada menuntut untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut. PP Muhammadiyah mendesak Komnas HAM agar dapat ditemukan aktor intelektual dari kejahatan ini. Ditemukan dan lebih lanjut diproses hukum aktor intelektual pelanggaran HAM berat "Km 50 tol Japek" ini sangat penting untuk sekurangnya tiga hal. Pertama, agar tidak terbiasa mengorbankan bawahan untuk melepas tanggungjawab atasan dan kepentingan politik yang lebih luas. Kedua, menjadi terobosan atas banyaknya kasus pelanggaran HAM yang menggantung dan terus menjadi tagihan dari perilaku rezim sekarang dan rezim yang sebelum-sebelumnya. Ketiga, dapat menghindari keterlibatan lembaga penyelidikan dan peradilan HAM internasional. Dari pantauan publik dan juga laporan "sederhana" Komnas HAM, maka peristiwa pelanggaran HAM berat "Km 50 tol Japek" diduga kuat menjadi peristiwa berdisain matang dan panjang yang melibatkan satu atau lebih aktor intelektual. Karenanya desakan PP Muhammadiyah bukan saja rasional dan obyektif, tetapi juga merupakan jalan strategis bangsa untuk menghargai dan memuliakan Hak Asasi Manusia. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Anies Dikerjain, Kabel Listrik Bakal Diputus Lagi
by Tony Rosyid Jakarta FNN - Banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) salah siapa? Salah Hujan! Kalau banjir di Jakarta? Itu salah Anies. Begitulah bunyi sebuah meme yang beredar di medsos. Entah siapa yang buat, setidaknya itu ekspresi rakyat untuk mengingatkan logika yang seringkali terbalik. Ada pihak yang kerjanya menyalahkan Anies. Di otak mereka, tidak ada yang bener sedikitpun dengan Anies. Semua keliru dan salah. Mereka menganggap semua penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu hasil kerja gubernur sebelumnya. Tetapi, semua masalah yang terjadi di DKI itu salahnya Anies. Tentu, logika ini tidak fair. Ada penghargaan, yang tentu saja ikut andil di dalamnya gubernur-gubernur sebelumnya. Ini tidak dapat disangkal. Harus ujur untuk mengakui itu. Tetapi, tak semua penghargaan dan kemajuan di Jakarta itu hasil investasi dari pemimpin terdahulu. Janganlah lebay juga! Ganjaran Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tiga penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Top Digital Award 2020, Gubernur Terpopuler, penghargaan sebagai Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sukses. Pembangunan fasilitas untuk kenyamanan pejalan kaki dan pengguna sepeda, panorama kawasan Soedirman-Thamrin itu kerja Anies. Ada jua penghargaan untuk transparansi dan keterbukaan publik. Pernghargaan Jakarta Internasional Studion (JIS), pembangunan Museum Rasulullah, dan banyak lagi yang tidak terhubung sama sekali dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi, kalau bilang Anies tidak bekerja, ini bertentangan dengan banyak fakta adanya berbagai kemajuan dan penghargaan untuk Pemprov DKI Jakarta. Ruang persepsi publik kita memang sering dirusak oleh mereka yang dibayar untuk tugas itu. Orang menyebut mereka "buzzer rupiah". Operasi mereka berhasil memprovokasi kelompok-kelompok fanatik yang memang suka dengan hoak, yang diolah dengan narasi-narasi pejoratif semacam itu. Akibatnya, ruang publik kita menjadi tidak rasional. Merusak kecerdasan. Ini semua menyebabkan interaksi dan diskusi publik yang semakin tidak sehat. Kemenangan Anies di Pilgub DKI 2017 yang disusul dengan penyegelan "project raksasa ribuar triliun" bernama "reklamasi" memposisikan Anies sebagai tokoh yang seksi. Lebih seksi lagi ketika Anies punya kans cukup besar untuk maju di Pilpres 2024. Kenyataan ini membuat mereka panik, karena tidak punya lawan tanding yang sepadan di 2024 nanti. Dalam posisi ini, Anies dianggap ancaman, sekaligus harapan. Ancaman, karena tidak mudah untuk berkompromi dengan proyek-proyek ilegal. Proyek yang dianggap membahayakan eksistensi dan masa depan bangsa. Reklamasi dan Alexis adalah dua dari sekian banyak contoh bisnis yang melanggar aturan dan merugikan masan depan bangsa. Disisi lain, Anies dianggap harapan. Ditengah bangsa yang sedang terbelah, maraknya pelanggaran hukum, arogansi oligarki, demokrasi yang hampir mati, ekonomi yang mengalami resesi, Anies memiliki kapasitas yang dianggap mampu menghadapi situasi seperti itu. Anies punya latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan kebijakan publik. Basik ekonomi akan sangat membantu mengatasi pertumbuhan ekonomi yang minus, dan problem resesi. Basik kebijakan publik memberi modal Anies untuk memahami dan merumuskan setiap persoalan bangsa. Track record Anies yang selalu mengedepankan pola persuasi. Selalu merangkul bukan memukul. Komitmen Anies soal hukum dan pemberantasan korupsi dengan berdirinya lembaga semacam KPK di DKI. Kematangan Anies terlihat dalam merespon setiap kritik, bahkan lawan politik. Ketegasan Anies dalam menghadapi mafia kapitalistik, dan kemampuannya membuat terobosan-terobosan program yang tak biasa. Itubisa dinilai secara obyektif oleh publik sebagai harapan buat Indonesia. Ini tidak berlebihan, karena ada data dan fakta yang bisa dibaca publik setiap saat. Sebagai harapan, Anies mendapatkan banyak dukungan dari publik. Hal ini bisa dilihat dari antusiasme publik ketika membicarakan Anies di media sosial. Sayang, jika satu dari 20 tokoh yang dianggap oleh Majalah FORESIGHT Jepang mampu memberi arah perubahan dunia ini tidak diberi ruang untuk membangun Indonesia ke depan. Namun, sejumlah pihak yang menganggap Anies sebagai ancaman masa depan politik dan bisnis, mereka secara konsisten dan sistematis terus melakukan berbagai hal untuk menjegal Anies. Tidak semua publik tahu upaya-upaya yang dilakukan mereka untuk menjegal Anies. Sebagian terpublis, tapi sebagian dilakukan di belakang kamera. Operasi yang kasar diliput media, operasi khusus lebih halus. Terakhir, tapi mungkin bukan yang paling akhir, sejumlah kabel pompa air di Jakarta dipotong. Ada juga yang dicuri. Oleh siapa? Pasti jawabnya adalah "orang tak dikenal". Padahal ini bukan aksi pengrusakan dan pencurian biasa, tapi sabotase! Setiap Januari-pebruari, Jakarta berhadapan dengan curah hujan yang lebat. Pompa air menjadi andalan untuk memperpendek durasi banjir. Jika dirusak aliran listriknya, ini akan menyebabkan pompa nggak jalan dan banjir nggak terkendali. Disinilah Anies, lagi-lagi, akan disalahkan dan menjadi bulan-bulanan media. Tujuan mereka satu “Anies dipersepsi gagal memimpin Jakarta”. Dengan begitu, nggak layak nyapres. Banjir seringkali dijadikan indikator yang paling berpengaruh. Isunya paling seksi. Khusus Jakarta. Tidak hanya di Kalsel, tidak juga di daerah lain. Bagimana jika segala upaya penjegalan gagal, dan Anies tetap melaju ke pilpres 2024? Ingat, mafia kapitalis dan elit politik adalah orang-orang yang rasional dan sangat pragmatis. Jika Anies tak juga bisa dijegal, tetap melaju ke pilpres 2024, maka mereka akan merubah strategi, yaitu kompromi. Demi menjaga posisi politik dan keamanan bisnis mereka. Mereka cukup piawai dan berpengalaman untuk melakukan penyesuaian-penyusaian. Layaknya sutradara, sekaligus pemain drama. Begitulah panggung politik, ada intrik, kalau gagal, ya kompromi. Rakyat berharap, apapun judul dan sekenario drama yang sedang dan akan ditawarkan, Anies harus tetap konsisten memperjuangan kepentingan bangsa dan negara dalam artikulasi yang sesungguhnya. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
PDIP Baru Tahu Enaknya Menjadi Penindas
RATA-RATA, orang-orang PDIP hanya berkomentar normatif tentang pembunuhan 6 anggota FPI dan tentang pembubaran FPI. Tidak ada kritik terhadap pemerintah maupun Polri. Kritik manis saja pun tidak ada, apalagi kritik pedas. Anggota DPR dari PDIP, I Wayan Sudiarta, malah memuji tindakan polisi. Dia mengatakan, langkah melindungi diri oleh Polisi dengan menembak 6 pemuda FPI, sudah benar. Meskipun dia meminta agar pembunuhan itu diusut lebih dalam, tapi Sudiarta cenderung senang dengan tindakan Polisi menembak mati anggota FPI tsb. Kolega Sudiarta, yaitu Arteria Dahlan, juga ikut setuju ‘tindakan tegas’ terhadap FPI dan Habib Rizieq Syihab (HRS). Arteria mengatakan, ada kesan HRS tidak patuh hukum. Pada 11/12/2020, Arteria mengatakan HRS pantas menjadi tersangka pidana kerumunan Covid. Namun, pada 11/01/2029 politisi PDIP ini menyatakan ikut berduka terhadap kematian 6 anggota FPI. Hanya Tuhan yang tahu apakah itu benar dukacita atau ‘duka citra’. Setelah itu, politisi PDIP lainnya yang juga ketua Komisi III DPR, Herman Herry, menyatakan dukungan terhadap tindakan pemerintah membubarkan FPI. Kemudian, puncak sikap PDIP keluar dari mulut Ketum Megawati Soekarnoputri. Bu Mega menyerahkan sepenuhnya masalah FPI kepada pemerintah. Dari komentar Bu Mega ini dan dari berbagai komentar para politisi PDIP di atas, bisa disimpulkan bahwa Partai Banteng tidak begitu peduli ada atau tidak pelanggaran HAM berat maupun ringan terhadap anggota FPI. Mau ditembak atau dibunuh dengan sadis, PDIP tak ambil pusing. Ada atau tidak kriminalisasi terhadap para ulama, biarkan saja. Bukan urusan. Mengapa PDIP bersikap seperti itu? Ringkas saja jawabannya. Karena mereka tampaknya ikut menikmati penindasan yang dilakukan oleh para penguasa sekarang ini. Khususnya sejak “petugas partai” mereka mengemudikan pemerintahan. Mereka senang bisa menjadi bagian dari penindasan itu. Persis sama seperti pengalaman Golkar yang sangat menikmati penindasan yang dilakukan para penguasa Orde Baru, dulu. Waktu itu, Golkar menjadi pendukung setia sekaligus stempel penguasa. Dan yang ditindas pada masa itu termasuklah PDIP sendiri. Hari ini, PDIP adalah pendukung setia penguasa. Sekaligus pendukung terkuat. Seharusnya Bu Megawati dan PDIP menentang kesewenangan. Mereka memiliki kuasa besar untuk mencegah itu. Dan mereka sudah merasakan sakitnya di bawah penindasan. Sangat antagonistik. Sudah mengalami dan paham betul penderitaan di bawah kekuasaan otoriter Orba, tapi PDIP seperti lupa semuanya. Bahasa tubuh Bu Mega dan PDIP menunjukkan mereka tidak berkeberatan dengan cara sewenang-wenang yang dipraktikkan penguasa hari ini. Sulit dipahami mengapa blok politik terkuat menjadi begitu. Wallahu a’lam. Bisa jadi sekarang ini orang-orang PDIP baru tahu betapa enaknya menjadi penindas. Seperti kenikmatan Golkar menindas rakyat di era Orba. Mereka bisa melakukan apa saja. Bisa mengatur semua yang diinginkan. Apa indikasi lain yang menunjukkan PDIP menikmati kekuasaan sewenang-wenang? Sangat mudah melihatnya. Indikasi itu adalah kekompakan Partai Banteng dengan Golkar. Kedua blok politik ini terlihat akrab dan saling memahami. PDIP sudah merasa seperti Beringin di masa lalu. Sedangkan Golkar tampaknya memahami bahwa saat ini wajar saja PDIP mendapatkan kesempatan menindas. Sekarang mereka berkoalisi. Golkar membiarkan saja apa yang dilakukan oleh PDIP. Mereka seakan saling lirik. Yang satu mengatakan, “Sekarang giliran kami ya, Mas.” Sementara yang satu lagi menjawab, “Silakan, Mbak. Tidak masalah.” PDIP tak pernah lagi melihat Golkar sebagai musuh yang pernah menjadi mesin politik yang mendukung penindasan Orba. Banteng sudah berdamai dengan Beringin. Seakan sudah ada “memorandum of understanding” (MoU) antara mereka. Yaitu, pakta saling pengertian yang menjadi dasar agar Golkar memahami giliran PDIP yang menjadi mesin pendukung penindasan yang dilakukan penguasa. Sekarang, ke mana-mana bergandengan tangan dengan Golkar. Sama-sama mendukung tindakan sewenang-wenang pemerintah Jokowi. PDIP kelihatannya terinspirasi oleh riwayat Golkar sebagai partai penindas. Dengan mendukung penguasa otoriter, PDIP bisa mendapatkan akses ke sumber-sumber yang mereka perlukan. Jadi, itulah ‘berkah’ memberikan dukungan penuh kepada penguasa yang mempraktikkan penindasan. Itulah dulu yang diperankan Golkar. Sekarang PDIP sedang menikmati itu.[]
Orkestra Jokowi Makin Sumbang dan Getir
by Jarot Espe Surabaya, FNN - JIKA seni merupakan ekspresi manusia menyikapi hidup, pada bagian mana Presiden Jokowi bertindak solutif lewat gerakan baton atau tongkat dirijen? Selama dua periode, Jokowi memimpin orkestra di panggung besar. Negara di khatulistiwa. Baton berwarna putih bergerak naik turun di tangan sang konduktor. Jokowi menulis sendiri partiturnya, dan para menteri tinggal membaca dan memainkan alat musik yang dipegang. Jokowi adalah konduktor di panggung politik. Sangat berbeda dengan konduktor sekaliber Ludwig Van Beethoven. Masa hidup Beethoven, tahun 1770 hingga 1827, sarat dengan penciptaan karya klasik. Dalam kondisi pendengaran kian berkurang, ia menyelesaikan simphony 5 yang mempengaruhi musik klasik abad modern. Simphony 5 bukan menggambarkan kondisi saat itu, melainkan luapan perasaan Beethoven. Dari gelap, terbitlah terang. Umat Muslim lebih mengenal dalam firman Allah, di balik kesulitan, ada kemudahan. Beethoven memang terlahir sebagai seniman, komposer kelas wahid yang menomor satukan harmonisasi suara. Begitu banyak musisi serta alat musik yang dihadirkan, justru menimbulkan musik yang enak di telinga. Ia membuktikan bahwa musik instrumental tak bisa lagi dianggap kelas dua. Adapun Jokowi merupakan politikus, meski tidak memiliki partai sendiri. Justru inilah kelebihan Jokowi yang mampu merangkul sekaligus menaklukkan lawan politiknya dalam satu keranjang. Jokowi terampil memanfaatkan potensi potensi di muka bumi, dipadukan dengan keberanian dalam mengumbar janji. Baginya lain urusan, jika di kemudian hari, tidak terealisasi. Orkestra Jokowi tidak perlu harmonisasi. Bahkan, bagi sebagian orang terasa menyayat. Tapi musik harus terus dilanjutkan, tidak mungkin berhenti di tengah jalan, ataupun dihentikan oleh mereka yang berada di luar panggung. Sejak awal, konduktor telah memastikan, show must go on. Adakalanya, penonton yang bersesakan di dunia maya, memberi applaus, saat Jokowi menghadirkan bintang tamu bersuara tenor diajak tampil di panggung. Sempat terdengar suara fals, tapi sejurus kemudian tertutup oleh permainan solo seorang personelnya. Pentas orkestra ditutup sementara, dan berganti ke lembaran partitur berikutnya. Dan pada bagian inilah, Jokowi pentas di panggung kehidupan yang sesungguhnya. Suara sumbang sudah terdengar beberapa saat setelah kalimantan selatan terendam banjir. Kemana Jokowi menggerakkan tongkat dirijen? Ia menginstruksikan pengiriman perahu boat. Sang konduktor tampaknya terbiasa memainkan tempo ceria. Ia lupa audiens yang dihadapi kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Cibiran pun menggema menyesaki sudut sudut panggung. Orkestra berbalut pilu juga terdengar di mamuju Sulawesi Barat. Massa menjarah bantuan korban gempa bumi yang tersimpan di rumah dinas wakil bupati mamuju. Dalam video yang viral di media sosial, terdengar teriakan agar pemerintah segera mengirimkan bantuan dan aparat keamanan. Penjarahan bantuan pangan semasa pandemi, apalagi di lokasi bencana, merupakan potret buram simponi kehidupan. Apakah ini indikasi tumpulnya kepekaan sosial masyarakat Indonesia yang dulu termasyur hidup gotong royong? Telunjuk kesalahan diarahkan pada kelambanan dalam pendistribusian bantuan. Aksi memprihatinkan di lokasi bencana hanyalah puncak gunung es persoalan besar yang dihadapi sang konduktor. Kasus korupsi bansos oleh kader PDI Perjuangan, tidak hanya melibatkan mantan menteri sosial Juliari batubara. Rekan separtainya, yang menjabat Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus, ternyata salah satu rekanan penyedia bansos yang mendapat kuota 'jumbo' dengan jumlah 1,23 juta paket sembako. Korupsi adalah kejahatan sistematis. Terencana. Merusak tatanan kehidupan masyarakat. Disharmonisasi. Rakyat miskin tambah sengsara karena jatah bantuan diembat politisi partai politik pimpinan megawati soekarnoputri. Dan rakyat wajib menuntut ganti rugi karena disuguhi pentas menjijikkan harkat manusia. Dalam batas ini, tongkat dirijen di tangan Jokowi terasa melompat lompat tidak terkendali. Betapa tidak, ada pemain musiknya yang mengeluarkan suara minor. Saya pun bergegas membatalkan keinginan bermimpi agar Jokowi mengikuti jejak Beerthoven, yang masuk dalam daftar 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Penulis adalah Pemerhati Seni dan Budaya.
Hadapi Covid Melalui Terapi Woukouf dari Papua
by Tjahya Gunawan BEKASI, FNN - Masa pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda kapan berakhir mendorong masyarakat berupaya meningkatkan imunitas. Salah satu cara yang diyakini dapat meningkatkan imunitas adalah dengan terapi woukouf. Terapi ini diperkenalkan oleh Uztaz Fadlan Rabbani Garamatan, pendakwah asal Papua. Menurut pria yang dijuluki “Ustaz Sabun Mandi” ini, terapi woukouf sudah dikenal di tanah Papua sejak abad 12. “Terapi ini, terapi raja-raja Papua abad 12. Sampai sekarang masih dilakukan,” kata Fadlan, di Pesantren Nuu Waar Al Fatih Kaaffah Nusantara (AFKN), Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/1/2021). Secara makna, jelas Fadlan, woukouf berarti memanaskan tubuh dengan uap panas yang diramu dengan rebusan 75 macam rempah yang didatangkan dari Papua. Penguapan dilakukan di bilik-bilik bambu yang sudah disiapkan beberapa kursi. Praktik terapi woukouf dilakukan di Pesantren Nuu Waar AFKN setiap Sabtu dan Ahad pagi. Jika peserta membludak, akan ditambah dengan hari Selasa dan Rabu. Fadlan mengaku, masyarakat sangat antusias untuk mengikuti terapi woukouf. Seperti yang terjadi pada Selasa (19/1/2021) pagi. Meski awan mendung melingkupi wilayah Bekasi, namun tak menyurutkan langkah masyarakat untuk terapi woukouf. Sekitar 30 orang terlihat duduk dan antri di sebuah aula Pesantren Nuu Waar AFKN. Mereka berasal dari berbagai profesi, antara lain pekerja media, purnawirawan TNI, ustaz, dan tokoh masyarakat. Salah satu yang ikut acara terapi ini adalah Letjen (Purn) TNI Agus Sutomo, mantan Inspektur Jenderal ((Irjen) Kementerian Pertahanan dan Komandan Sesko TNI. Dia datang bersama putranya. Pada tahapan pertama, peserta secara bergilir diterapi pukul tubuh dengan kayu. Bagian tubuh yang dipukul adalah punggung, paha, dan betis. Tahapan terapi ini untuk merangsang lancarnya peredaran darah. Selesai tahapan ini, peserta diberi minum ramuan kayu ular asli Fakfak dan qusthul hindi. Ramuan ini pahit di lidah. Kemudian, peserta menuju bilik-bilik bambu. Sebelum masuk ke bilik yang berkapasitas sekira 15 orang, Fadlan memberikan pengarahan kepada peserta. Pengarahan selesai, peserta masuk ke bilik. Peserta duduk mengelilingi panci besar yang berisi rebusan 75 rempah asal Papua. Bacaan Alquran, takbir, serta shalawat mengiringi proses penguapan. Para peserta diminta membuka mata dan menghirup dalam-dalam kepulan asap ramuan. Proses penguapan di dalam bilik berlangsung selama 33 menit. “Lama nya terapi 33 menit, dari sebelumnya 17 menit. Diperpanjang agar ramuan masuk ke tubuh secara maksimal,” jelas Fadlan. Ades Satria Sugestian, warga Depok, Jawa Barat merasakan manfaat dari terapi woukouf. Meski baru pertama kali, Ades berencana akan mengikuti terapi ini secara rutin. “Insya Allah mau rutin. Otot dan saraf yang tegang, Alhamdulillah jadi rileks. Keringat juga deras banget bercucuran. Bisa membakar lemak dan kolesterol juga,” kata Ades seusai menjalani terapi. Fadlan mengatakan, selain meningkatkan imunitas, terapi woukouf berkhasiat untuk mengobati darah tinggi, kolesterol, stroke. “Bahkan ada beberapa peserta yang positif Covid ikuti terapi ini. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh dari Covid,” terang pendakwah yang dikenal sebagai ustaz yang mensosialisasikan kepada masyarakat Papua mandi menggunakan sabun. Adapun soal tarif terapi, Fadlan tak mematok. Namun, jika masyarakat membayar, dialihkan untuk pembangunan masjid dan sarana Pesantren Nuu Waar AFKN. “Kalau kita memasang tarif, kasihan saudara-saudara kita. Bayar hanya dengan shalawat kita terima, dengan syahadat kita terima. Ini bagian bakti pesantren AFKN untuk masyarakat,” ujar Fadlan. Sampai berita ini ditulis, tercatat sudah 7000 orang yang mengikuti terapi woukouf. Bagi masyarakat yang ingin terapi, maka harus mendaftar dua pekan sebelumnya. “Siapa pun boleh datang. Mau Islam, mau bukan Islam, silahkan. Kita melayani semua orang. Daftar dua pekan sebelumnya, karena kita siapkan rempah-rempah,” jelas Fadlan. ** Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
Uji Klinis Sinovac Bandung, 25 Positif Covid-19, Masih Yakin Sinovac Aman?
by Mochamad Toha Surabaya FNN - Faktanya China belum berhasil atasi Virus Corona alias Covid-19 hingga kini! Fakta: sekarang ini China kembali mengumumkan “kondisi darurat” untuk lebih dari 37 juta penduduknya guna memadamkan infeksi kasus Covid-19 pada Rabu (13/1/2021). “Negeri Panda” kembali bergerak tegas untuk menahan infeksi di negaranya. Sebagian besar wilayah China telah mengendalikan virus corona sejak kemunculannya di Wuhan pada akhir 2019. Namun, sekarang ini China kembali dilanda infeksi Covid-19. Tapi, dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah kasus infeksi kembali muncul. Kondisi itu mendorong penguncian lokal diberlakukan, pembatasan perjalanan langsung, dan pengujian luas terhadap puluhan juta orang. Melansir Kompas.com, Rabu (13/01/2021, 16:17 WIB), lebih dari 20 juta sekarang berada di bawah semacam isolasi di wilayah utara negara itu. Pemerintah timur laut Kota Heilongjiang memberlakukan “keadaan darurat” di kota berpenduduk 37,5 juta orang itu. Penduduk diminta tak meninggalkan provinsi itu, kecuali benar-benar diperlukan, dan untuk membatalkan konferensi dan pertemuan. Itu sebagai tanggapan atas temuan 28 kasus Covid-19 pada Rabu (12/1/2021), termasuk 12 kasus yang tidak menunjukkan gejala. Tiga infeksi ditemukan di ibu kota Provinsi Harbin, yang menjadi tuan rumah festival patung es terkenal yang biasanya menarik banyak wisatawan. Selama beberapa hari ke depan, suhu di salah satu kota terdingin China itu bisa turun hingga minus 30 derajat Celcius. Sementara itu, Kota Suihua ditutup pada Senin (11/1/2021), setelah melaporkan satu kasus yang dikonfirmasi dan 45 kasus tanpa gejala. Kota yang bisa ditempuh dengan perjalanan singkat mobil ke utara China itu adalah rumah bagi lebih dari 5,2 juta orang. Beberapa kota kecil lain di dekat Suihua ditutup atau menerapkan pembatasan perjalanan, kata pihak berwenang Rabu (13/1/2021). Ratusan juta orang diperkirakan akan berpindah ke seluruh negeri pada masa itu. Ada kekhawatiran bahwa perjalanan tahunan yang sangat dinanti-nantikan, akan terhambat jika kluster baru terus berlanjut. Padahal, periode tersebut seringkali merupakan satu-satunya kesempatan bagi pekerja migran untuk melihat keluarga mereka. Komisi Kesehatan Nasional China melaporkan 115 kasus Covid-19 baru pada Rabu (13/1/2021). Sebanyak 90 kasus lainnya ada di sebuah klaster di Provinsi Hebei, yang mengelilingi ibu kota Beijing. Pihak berwenang pekan lalu meluncurkan uji coba massal dan menutup jalur transportasi, sekolah, dan toko di Kota Shijiazhuang, Hebei. Kota ini diyakini menjadi pusat wabah terbaru. Wilayah tetangganya, Kota Xingtai, rumah bagi tujuh juta orang, juga telah dikunci sejak Jumat lalu. Apa yang terjadi di China sekarang ini menunjukkan, hingga kini China belum juga berhasil menghentikan pandemi Covid-19. China hanya bisa mengendalikannya dengan “mengunci” wilayah dan secara medis dengan obat-obatan yang ada. Nyaris tak terdengar sama sekali “sukses” Vaksin Sinovac berhasil mengatasi Covid-19 di China. Apa mungkin karena terlanjur diekspor ke Indonesia dan negara lainnya? Wallahu Akbar. Lha, China saja tidak pake Sinovac, mengapa kita pake? Lebih ironis lagi, untuk Uji Coba fase-3 Sinovac dilakukan di negara lain seperti Indonesia, Turki, dan Brazil. Mengapa bukan di China? Padahal, bibit yang ditanam di vaksin Sinovac itu virus Covid-19 “asli” China inaktif karena telah “dimatikan”. Sinovac China melaporkan temuan beragam dalam uji coba vaksin Covid-19. Sebagaimana diberitakan media lokal, Rabu (18 November 2020 pukul 16.09 GMT + 7), Sinovac Biotech, salah satu pelopor vaksin Covid-19 China. Sinovac menerbitkan temuan beragam dari 2 uji klinis pertamanya pada Selasa (17/11/2020). Perusahaan menyebut, vaksin itu menghasilkan tingkat antibodi pelindung yang lebih rendah dalam aliran darah dibandingkan dengan yang muncul pada pasien Corona yang sudah pulih. Sebagai perbandingannya, Moderna dan Pfizer, yang memiliki vaksin eksperimental terpisah, telah melaporkan tingkat antibodi yang setara atau lebih tinggi daripada yang diproduksi pada pasien virus Corona yang pulih. Hasil awal ini menempatkan Sinovac tertinggal untuk membuktikan vaksinnya efektif dalam uji coba Fase 3 yang sedang berlangsung. “Itu adalah kekhawatiran,” kata Thomas Campbell, dekan penelitian klinis di University of Colorado, tentang rendahnya tingkat antibodi dalam uji coba Fase 2 Sinovac. “Ini adalah poin penting di sini, dalam hal membandingkan vaksin ini dengan, vaksin Moderna dan Pfizer.” Saat dunia menunggu vaksin Covid-19, beberapa di China mendapatkan dosis dini. Indonesia baru-baru ini membuat spekulasi pada vaksin Sinovac ketika para pejabatnya bergulat dengan wabah virus Covid-19 yang parah. Dalam wawancara dengan Reuters pada Jumat (13/11/2020) saat itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah meminta izin darurat dari BPOM untuk meluncurkan vaksin pada akhir 2020. Dalam studinya yang diterbitkan Selasa, di jurnal Peer-review the Lancet, Sinovac menulis, meskipun tingkat antibodi lebih rendah, ia yakin vaksinnya akan terbukti efektif. Untuk jenis Covid-19 lainnya, tingkat antibodi yang lebih rendah masih memberikan kekebalan, katanya. Apakah ini masalahnya, padahal kala itu sedang diuji dalam uji coba Fase 3 Sinovac yang sedang berlangsung di Indonesia, Brasil, dan Turki. Setelah melaporkan tingkat antibodi yang kuat dalam uji coba Fase 2, Moderna dan Pfizer dalam beberapa hari terakhir mengumumkan tingkat kemanjuran Fase 3 pendahuluan di atas 90 persen, sebuah hasil yang disambut dengan antusiasme dari dunia medis. (Untuk vaksin virus Corona eksperimental mereka, Moderna yang bermitra dengan National Institutes of Health dan Pfizer bermitra dengan perusahaan bioteknologi Jerman, BioNTech.) Seorang juru bicara Sinovac mengatakan bahwa perusahaan tidak dapat segera merilis tingkat kemanjuran Tahap 3 pendahuluannya sendiri, karena tidak cukup kasus virus korona yang muncul dalam populasi penelitiannya. “Untuk hasil analisis awal Tahap 3, kami perlu mengakumulasi sejumlah kasus untuk analis data melakukan analisis mereka," kata juru bicara Sinovac dalam sebuah pernyataan kepada The Washington Post. “Kami belum memiliki data ini, jadi kami belum bisa membalas.” Campbell mengatakan Moderna dan Pfizer dapat memberikan hasil Tahap 3 awal, sebagian, karena meningkatnya wabah virus Corona di Amerika Serikat, yang mengakibatkan cukup banyak kasus di antara mereka yang terdaftar dalam studi mereka untuk analisis statistik. Sementara Sinovac telah mengumumkan beberapa hasil dari uji coba Fase 1 dan Fase 2 selama musim panas, menyebut mereka sukses, studi peer-review minggu ini adalah yang pertama kali memberikan data dan detail. Uji coba Fase 1 Sinovac dimulai pada April dengan 144 peserta, dan uji coba Fase 2 dimulai pada Mei dengan 600 orang. Peserta berusia antara 18 sampai 59 tahun dan direkrut dari satu kabupaten di provinsi Jiangsu selatan China. Dalam uji coba Fase 1 Sinovac, 23 dari 96 orang penerima vaksin melaporkan efek samping, yang menurut Sinovac sebagian besar ringan, seperti nyeri di tempat suntikan. Satu orang mengalami reaksi gatal-gatal yang parah dan sembuh dalam tiga hari dengan pengobatan. Dalam uji coba Fase 2, peserta dengan cepat memproduksi antibodi sebagai respon terhadap injeksi vaksin, tetapi tingkat antibodi tetap di bawah pengukuran pada pasien yang pulih. Bagaimana dengan uji klinis di Indonesia? Meski uji klinis Fase 3 belum selesai, ironinya BPOM sudah mengizinkan penggunaan darurat, Emergency Use of Authorization (EUA). Sebanyak 25 relawan uji klinis kandidat vaksin dari Sinovac terkonfirmasi positif Covid-19, terdiri dari 18 orang penerima obat kosong (plasebo) dan 7 orang lainnya telah mendapatkan dua kali vaksinasi Covid-19. Sebelumnya, ada 1.620 relawan yang mengikuti uji klinis Fase 3 di Kota Bandung. Berbeda dengan negara lainnya yang mengambil relawan dari kalangan tertentu, relawan uji klinis Fase 3 di Bandung itu berasal dari kalangan terbuka. BPOM pun telah mengumumkan pekan lalu tingkat efikasi atau kemanjuran dari vaksin ini membentuk antibodi di kisaran 65%. Angka tersebut masih berada di atas batas aman yang ditetapkan WHO yakni 50%. Ternyata yang terinfeksi Covid-19 versi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran sangat berbeda dengan versi IDI dan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyebut adanya 101 orang yang terinfeksi Covid-19. Menurut Arie Karimah, Pharma-Excellent alumni ITB, membuat perbandingan uji klinis vaksin, Pfizer, dan Moderna: Volunteer yang masih terinfeksi meskipun telah mendapat vaksinasi: Sinovac: 26 dari 800 orang (3,25%); Pfizer: 8 dari 21.500 orang (0,04%); Moderna: 11 dari 15.000 orang (0,07%). Volunteer dari kelompok plasebo yang terinfeksi: Sinovac: 75 dari 800 orang (9,4%); Pfizer: 162 dari 21.500 orang (0,75%); Moderna: 185 dari 15.000 orang (1,08%). Prediksi Jumlah Terinfeksi: Jika ada 1.000.000 orang divaksinasi, maka kemungkinan yang Masih Bisa terinfeksi ringan: Sinovac: 32.500 orang (Bukan 325.000 orang); Pfizer: 372 orang; Moderna: 733 orang. Apakah dengan fakta masih adanya relawan yang terinfeksi Covid-19 itu bisa disebut gagal? Apalagi, China sendiri ternyata mengimpor vaksin produk luar! Masih percaya Sinovac? Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
Sembunyikan Positif Covid, Menko Airlangga Melakukan Penipuan Besar
by Asyari Usman Medan, FNN - Entah dengan alasan apa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak mengumumkan dirinya positif Covid-19, tahun lalu. Kondisi positif ini baru ketahuan ketika Airlangga ikut menjadi donor plasma konvalesen pada 18 Januari 2021. Pendonoran ini otomatis menginformasikan bahwa Airlangga pernah positif Corona. Hari berikutnya, 19 Januari 2021, barulah keluar penjelasan jurubicara Kemenko Perekonomian Alia Karenina yang mengakui bahwa bosnya positif Covid-19 tahun lalu. Airlangga ikut dalam acara online Pencanangan Gerakan Nasional Pendonor Plasa Konvalesen yang diselenggarakan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy. Banyak pertanyaan, dugaan dan penilaian valid yang akan muncul dari penyembunyian kasus positif Menko Airlangga. Sebab, dia adalah pejabat publik dengan posisi tertinggi di bawah presiden. Dari Airlangga dan semua kolega kabinetnya selalu dituntut integritas, kejujuran, dan transparansi. Dia adalah salah seorang teladan bangsa. Mengapa Arilangga harus menyembunyikan positif Covid-19 itu? Ini sangat berbahaya bagi Presiden Jokowi dan juga para pejabat di lingkungan Airlangga. Dan juga berbahaya bagi orang-orang yang berjumpa dengan Pak Menko. Tapi, bisa juga tidak berbahaya kalau Airlangga melakukan isolasi mandiri tanpa diketahui publik. Cuma, bisa saja sudah ada “kluster Airlangga” akibat penyembunyian itu. Bisa jadi juga ada orang atau orang-orang Istana yang terinfeksi. Dan dugaan-dugaan lainnya. Airlangga beruntung bisa sembuh. Apa yang terjadi kalau kondisi positif Pak Menko waktu itu berkembang menuju fatalitas? Bukankah penyembunyian itu menjadi masalah besar? Pihak Istana menegaskan mereka tidak tahu sama sekali kasus positif Airlangga. Heru Budi Haryono, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), tampak agak kesal. Dia mengatakan, seharunya Kemenko Perekonomian menjelaskan kondisi positif yang dialami Arilangga. Tetapi, di lingkungan Istana sendiri ada gelagat yang memunculkan tanda tanya juga. Salah satu pertanyaan itu adalah: apakah selain Budi Karya Sumadi (menteri perhubungan), tidak ada pejabat penting lain yang positif Covid? Apakah tidak ada masalah di unit-unit pelaksana tugas di lingkungan Istana seperti KSP, Sekab, Setneg, Paspampres, Rumah Tangga Kepresidenan, dlsb? Pertanyaan puncaknya: apakah Presiden Jokowi sendiri ok-ok saja selama ini? Begitu juga dengan keluarga Presiden, apakah tidak pernah ada masalah dengan Covid? Publik wajar mendapatkan jawaban dan penjelasan yang transparan untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Sikap Airlangga merahasiakan positif Covid-nya memicu kesangsian besar publik tentang kondisi yang sesungguhnya di lingkungan Istana. Tidak berlebihan kalau tim dokter kepresidenan mengeluarkan penjelasan apa adanya agar ‘trust’ publik terjaga. Kembali ke kasus Airlangga, yang lebih berbahaya lagi adalah pelanggaran etika kejujuran dan keterbukaan. Airlangga tidak seharusnya menyembunyikan peristiwa penting ini. Dengan tindakan penyembunyian penyakit yang sedang mengancam Indonesia saat ini, Pak Menko sengaja mengelabui rakyat. Ini adalah penipuan besar. Kasus ini memunculkan dugaan yang valid tentang mentalitas Airlangga dan juga para kolega kabinet. Patut diduga Airlangga telah melakukan banyak penipuan lain dalam implementasi kewenangan dia sebagai Menko Perekonomian. Penyembunyian positif Covid itu bisa disebut bentuk korupsi juga. Dan tak salah kalau korupsi penyembunyian Covid ini adalah cermin dari potensi-potensi korupsi lainnya. Dalam perspektif ini, Airlangga tidak lagi memiliki pijakan moral untuk terus duduk sebagai menteri.[] Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
Negara Tidak Boleh Kalah Hadapi Bencana
KEMARIN, Presiden Jokowi gagal berkunjung ke Majene salah satu episentrum gempa bumi di Sulawesi Barat. Alasannya, karena jalan menuju ke lokasi terputus akibat longsor. Seorang kepala negara gagal mengunjungi korban bencana alam jelas sangat memalukan. Apalagi kalau alasannya cuma karena kendala transportasi. Padahal, mempunyai helikopter kepresidenan? Kalau helikopter tersebut ditinggal di Jakarta bukankah presiden bisa meminjam helikopter dari Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, Makassar? Kenyataan ini membuat kita menjadi miris mengingat belakangan ini sering terdengar slogan “Negara Tidak Boleh Kalah” yang digembar-gemborkan oleh beberapa pejabat dan ormas tertentu. Slogan tersebut adalah bahasa politik yang merujuk pada sebuah ideologi tertentu untuk yang menyudutkan sebuah kelompok tertentu dalam masyarakat yang berujung pada pembubaran Front Penyelamat Islam (FPI) baru-baru ini. Baru-baru ini kita saksikan “negara” begitu gagah dan percaya diri membubarkan FPI, menangkap pemimpinnya Habieb Rizieq Shihab, bahkan membekukan semua rekening bank yang terkait dengan FPI. Akan tetapi, sekarang kita melihat presiden gagal menuju ke lokasi bencana hanya karena kendala transportasi. Artinya, negara saat ini begitu lemah ketika menghadapi bencana alam. Padahal ribuan korban gempa menunggu kedatangan presiden agar mendapat perhatian sungguh-sungguh. Negara kita sekarang ini memang terlihat kuat kalau menghadapi hantu. Iya namanya juga hantu, sesuatu yang tak terlihat tetapi menakutkan. Akan tetapi, anehnya begitu menghadapi realitas, tiba-tiba negara menjadi lemah. Lihat saja bencana alam di awal tahun ini begitu beruntun, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa, angin puting beliung hingga gunung meletus. Kita saksikan betapa rakyat harus berjuang sendiri menghadapi alam yang ganas. Banyak yang marah-marah kepada pemerintah karena terlambat mendatangkan bantuan logistik, kesehatan dan segala pertolongan pertama yang dibutuhkan para korban. Bencana alam adalah takdir yang dihadapi Indonesia dari tahun ke tahun. Harusnya kita sudah siap menghadapi setiap kali bencana datang. Dunia internasional sudah lama menetapkan Indonesia sebagai negara paling rawan bencana. Segala perhatian dan bantuan keuangan internasional sudah banyak mengalir ke negeri ini. Kendala transportasi harusnya bukan menjadi alasan lagi bagi negara agar segera memberikan bantuan dan harapan hidup bagi rakyat yang tertimpa musibah. Uang hibah dari dunia internasional selama ini ke mana saja larinya? Itu yang jadi pertanyaan rakyat sekarang. Tahun lalu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus menyewa helikopter Chinook dari Amerika Serikat untuk mengatasi kebakaran hutan dan penanggulangan Covid-19. Artinya, BNPB dari dulu butuh alat angkut berat lintas udara untuk memaksimalkan tugas mereka sebagai leading sector di bidang bencana alam. Akan terapi, badan yang kini dipimpin Doni Monardo itu cuma bisa menyewa. Kalau masa sewa habis ya harus dikembalikan. Nah ketika bencana alam terjadi beruntun di bulan Januari ini, helikopter itu tidak nongol di pusat bencana besar seperti banjir besar di Kalsel dan gempa hebat di Sulbar ini. Helikopter angkut raksasa sekelas Chinook adalah urgensi bagi Indonesia. Sudah banyak stake holder atau pemangku kepentingan kebencanaan yang memimpikan Indonesia memiliki helikopter serba guna ini. Namun, sampai sekarang tidak kesampaian. Konon karena harga dan biaya perawatannya mahal. Ada yang bilang lebih baik menyewa saja. Masalahnya, kalau menyewa, perlu waktu untuk mendatangkannya dari luar negeri. Sementara bencana dan korban perlu pertolongan secepat mungkin. Sekarang bandingkan urgensinya dengan proyek LRT dan bandara internasional yang digeber habis-habisnya beberapa tahun terkahir. Faktanya LRT Palembang dan Bandara Soekarno- Hatta tidak diminati masyarakat. Bandara Internasional Kertajati dan Silangit sepi total. Semua proyek ini merugi dan mungkin pinjamannya sulit dibayar. Padahal, proyek tersebut tidak mendesak dibangun. Tidak ada juga masyarakat setempat yang mendesak kepada pemerintah agar membangun proyek itu. Tarulah misalnya BNPB tidak punya anggaran untuk membeli dan merawat pesawat ini. Namun, anggarannya bisa dialokasikan untuk alat angkut di bawah penguasaan TNI atau Polri. Dalam keadaan perang, pesawat tersebut terbukti efektif sebagai alat angkut maupun artileri udara. Dalam keadaan damai pesawat ini sangat handal digunakan untuk operasi kemanusiaan. Tidak usah jauh-jauh, Singapura pernah mengirim armada heli Chinook-nya saat membantu bencana tsunami di Aceh, 26 Desember 2004. Helikopter inilah yang mengirim logistik dan mengevakuasi korban dari wiayah-wilayah yang tak terjangkau alat transportasi lain. Heli ini harganya mahal. Namun sangat efektif dan tangguh. Bisa mengangkut 50 personil, 12 ton barang, jarak jelajahnya pun luar biasa, bisa sampai 700 km lebih. Singapura yang luasnya cuma 700 km persegi saja punya pesawat ini. Mereka membelinya tentu bukan sekedar untuk menjaga wilayahnya yang secuil itu. Pembeliannya, jelas karena punya misi kemanusiaan, TNI-AD sejak tahun 2018 sudah berniat membeli helikopter ini. Tapi sampai sekarang tidak jelas kelanjutannya. Untuk tahun anggaran 2021, TNI dan Polri masing-masing mendapat pagu anggaran sebesar Rp 140 triliun dan Rp 120 triliun yang menempatkan mereka sebagai tiga besar penerima APBN selain PUPR. Tapi tidak terlihat rencana kongkrit mereka untuk menganggarkan pembelian alat transportasi serba guna ini untuk alat angkut personil maupun misi kemanusian. Negara tidak boleh kalah. Kita butuh TNI dan Polri yang memiliki daya gentar terhadap musuh negara. Namun, kita jadi sedih sekarang karena melihat TNI dan Polri begitu sigap mencopoti baliho FPI, tapi tak berdaya ketika harus segera memberi pertolongan kepada rakyat yang tertimpa bencana. **
Amerika, From The New World Order to The New Covid World Order
by Sayuti Asyathri Jakarta FNN – Tulisan ini sebagai catatan untuk Amerika menjelang pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Rabu 20 Januari 2021. Amerika sendiri di dalam dirinya adalah sebuah bangsa yang terbelah. An inherently divided nation. Demokrasi dengan sistem cheks and balances adalah sebuah sistem yang didisain untuk mengelola enerji yang terbelah tersebut untuk memperkuat Amerika dalam pencapaian cita cita kebangsaannya. Salah satu alasan utama mengapa kalangan konservatif tetap mempertahankan kebijakan, dimana rakyat, dengan syarat tertentu, dibolehkan memiliki senjata. Kebijakan tersebut dianggap sebagai salah satu cara bagi mereka untuk tetap mempertahankan diri dari ancaman “negara”. Kebijakan yang juga untuk menyelamatkan cita-cita Amerika yang bersatu dalam perserikatan. Apabila negara terlempar keluar dari poros keseimbangan dalam mekanisme cheks and balances bisa berakibat patal. Sebab tidak semua negara dengan demokrasi cheks and balances sebagaimana yang diterapkan Amerika menggunakan cara seperti itu. Tetapi sejarah perang sipil Amerika yang menyimpan enerji pembelahan dan pertentangan mendasar itu telah meyakinkan Amerika selama ini untuk menerapkan kebijakan cheks and balances. Meskipun hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika yang yang baru lalu juga bisa menjadi ukuran meningkatnya penentangan atas kebijakan dalam soal itu. Sementara kebijakan cheks and balances dan sejumlah kebijakan lain semacam itu, sangat khas Amerika. Terutama karena posisinya sebagai pusat perhatian dan pergesekan paling intensif dengan semua bagian dunia lain. Amerika menerapkan banyak kebijakan yang unik dan tidak mudah. Bahkan tidak bisa ditiru oleh negara lain. Kini, Amerika terancam keluar dari keseimbangan cheks and balances yang membanggakan selama ini. Semua akibat hasil Pilpres yang telah memenangkan Joe Biden sebagai presiden. Menjelang pelantikan Biden, banyak senjata-senjata yang habis terbeli. Sebagian toko malah menambah jumlah stafnya untuk melayani pembeli senjata. Suasana dan nuansa instabilitas sangat mewarnai kehidupan masyarakat Amerika sekarang ini. Belum pernah Amerika mengalami sebuah situasi demokratis yang seperti ini. Siatuasi sekarang menempatkan Amerika seperti keadaan di negara negara berkembang yang bergolak dan tidak stabil. Negara-negara berkembang yang sering mengundang Amerika dan Barat selama ini untuk dijadikan sebagai sasaran khotbah tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Situasi yang terjadi sekarang ini adalah sebuah ujian dan sekaligus gugatan telak atas jalan sejarah sebuah negara. Amerika yang dalam perkembangannya telah menggabungkan dirinya dalam enerji imperialisme yang mengganas dan pengkhotbah yang tidak otentik tentang hak asasi manusia dan demokrasi di berbagai belahan dunia. Namun sejarah menunjukkan bahwa Amerika menjadi negara kuat atau terkuat di dunia hanya kalau berhasil mempertahankan keutuhannya dan menyelamatkan demokrasinya. Karena posisinya yang selama ini mendefinisikan potret dunia dalam perang dan ketidakadilan. Rumus sederhananya apabila Amerika berubah menjadi lebih baik, maka dunia juga akan memetik hasilnya. Hanya saja, ada kekuatan lain yang kini mendefiniskan kekuatan Amerika dan dunia, yaitu covid-19. Dunia akan melihat bagaimana kekuatan Amerika bangkit mengatasi tantangan tersebut. Mengingat bahwa pukulan covid-19 yang perkasa atas Amerika akan jauh lebih parah. Karena pukulan itu berkelindan dengan selain prestasi Amerika, juga dosa-dosa kemanusiaannya yang bagi sebagian besar belahan dunia sulit untuk dimaafkan. Bagi dunia, siapapun yang terpilih sebagai presiden Amerika, itu adalah refleksi perjalanan dialektisnya sebagai sebuah negara yang tidak pernah selesai mendefiniskan dirinya. Seperti kata Samuel P Huntington, masalah sejatinya adalah karena Amerika tidak miliki sebuah akar budaya yang otentik. Padahal "culture matter", katanya. Situasi yang dialami Amerika itu adalah pilihan dari bait puisi Walt Whipman tentang cita-cita menjadi sebuah bejana pelebur, dari sebuah melting pot. Dengan asumsi seperti itu, maka terpilihnya Joe Biden mestinya juga dilihat sebagai hasil refleksi dialektis itu. Bila itu yang terjadi maka Amerika akan dihela Biden menurut sebuah logika tatanan baru, yakni dari The New World Order menuju The New Covid World Order. Pusat tatanan baru itu, Amerika dan dunia diyakinkan dan dideterminasi, bukan oleh pilihan spiritualitas atau materialisme. Tetapi oleh keduanya sebagai suatu kesatuan yang mengalami asyik masuk dialektis eksistensial. Covid ada di pusat rekleksi dialektis itu, menginterupsi kehidupan manusia dan menarik manusia ke istana eksistensialnya yaitu kerendahtian, ketulusan dan kepedulian. Sebab manusia tidak pernah berhenti bertengkar di arus gelombang kemanusiaan dan keadilan meskipun dari situ keluar yakut dan marjan. Disana hampir tidak pernah ada kedamaian. Pilihan arus spirituslisme dan materialisme itu juga selalu dalam keasyikan eksistensial, sehingga tidak pernah berpisah. Seakan-akan karena cinta dan kepedulian. Karena denyut cinta dan kepedulian abadi itulah kita selalu ada, dan berbagi cerita tentang hari depan manusia yang kita cintai. Manusia-manusia besar dalam kehidupan dunia adalah pasak-pasak kemanusian dan cahaya keadilan. Boleh jadi ungkapan itu adalah sebuah tafsir metafora dari kalimat kitab suci. Kita sedang memasuki dengan pasti sebuah masa depan yang, suka atau tidak, didefinisikan oleh The New Covid World Order. Sebuah dunia dengan tatanan baru yang menantang kehadiran manusia manusia yang berkualifikasi pasak itu untuk menentukan dan menyelamatkan masa depan dunia kita bersama. Penulis adalah Alumni of Advanced Course of National Defense Institute, Indonesia, KSA X, 2000.
DPR Harusnya Tolak Listyo Sigit Sebagai Kapolri
by Luqman Ibrahim Soemay Lhokseumawe FNN - Listyo Sigit Prabowo, Kabareksrim berpangkat Komisaris Jendral (Komjen) Polisi, telah resmi dicalonkan oleh Presiden menjadi Kapolri. Sigit dinilai Presiden sebagai orang tepat menggantikan Jendral Idham Aziz, yang segera pensiun. Sigit hebat. Karena Sigit dikenal luas pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi itu, mengalahkan tiga Komjen senior lainnya. Tiga nama itu adalah Komjen Pol. Gatot Edy Pramono (Letting 1988A) , Komjen Pol. Boy Rafly Amar (Letting 1988A) dan Komjen Pol. Agus Andrianto (Letting 1989) harus menerima kenyataan terlempar dari meja Presiden sebagai calon Kapolri. Mereka tidak lebih unggul dari Sigit. Karena itu Sigit memang Top. Sigit, mungkin tidak akrab dengan Jokowi kala bertugas Solo. Tetapi itu tidak mengubah hal apapun bahwa Sigit dan Jokowi, telah saling kenal sejak di Solo. Entah takdir atau begitulah roda politik bekerja. Sigit dan Jokowi jumpa lagi dalam status yang berbeda. Jokowi menjadi Presiden dan Sigit jadi ajudannya. Kini, Sigit dicalonkan menjadi Kapolri oleh Jokowi. Sangat istimewa, surat Presiden tentang pencalonan dirinya, yang ditujukan ke DPR diantar sendiri oleh Pratikno, Menteri Sekertaris Negara. Ini istimewa. Tetapi jangan bilang kenyataan itu sebagai refleksi aktual tebalnya politik perkoncoan antara Sigit dengan Jokowi. Pernyataan itu akan sangat mudah disanggah oleh Menteri Sekretaris Negara. Dia bisa bilang itu adalah tata karma baru yang sedang dikembangkan Presiden dalam menjaga relasi manis dengan DPR. Ini tata krama baru hubungan non legal antara Presiden dengan DPR. Jadi seharusnya dihormati, bukan dikritik. Lagi pula cara itu sama sekali tidak melanggar hukum. Sigit, pria berpembawaan tenang dan tidak banyak cakap ini, entah sedang riang gembira dengan pencalonannya atau tidak. Tetapi Sigit, entah apa pertimbangannya, dalam mengkonsolidasi jalannya menuju Tri Barata (TB) 1, atau mengirimkan pesan kepada masyaraat bahwa dirinya menghormati para senior, mendatangi sejumlah mantan Kapolri. Sigit pas untuk jabatan Kapolri? Suara-suara di luar sana, terlihat sama tone-nya. Dia pas, Dia punya kompetensi untuk jabatan itu. Macam-macam bukti disodorkan. Diam-diam Sigit mengecek kelangkaan persedian barang kebutuhan rakyat, yang disinyalir langka. Terakhir diam-diam Sigit mengecek fenomena kelangkaan kadelai. Sewaktu jadi Kapolda di Banten, Sigit pergi ke Pesantren-Pesantren. Alhasil,Sigit Dia digambarkan sebagai sosok yang memiliki hubungan bagus dengan pesantren-pesantren di Banten. Logiskah soal-soal itu dipertimbangkan? Tidak juga. Pengecekan kelangkaan persediaan bahan pangan itu pekerjaan teknis, yang hanya memerlukan penyebaran intel-intel. Tidak perlu sampai Kabareksrim. Sekali lagi itu tidak perlu. Kecuali membentuk citra, harus jujur dikatakan tidak ada urgensinya Kabareskrim turun mengecek harga-harga di pasar.. Soal relasinya dengan pesantren-pesantren, apa perlu dipertimbangkan? Tidak juga. Betul sejarah pembantaian ummat Islam terheboh dalam masa pemerintahan Pak Harto terjadi ketika Penglima ABRI berada di tangan Jendral Beny Moerdani. Sistem kala itu memungkinkan Pangab mengendalikan bedil sekaligus hukum. Pada kepemimpinan Beny Moerdani inilah ummat Islam terteror secara sistimatis. Puncaknya terjadi pembantaian terhadap Ummat Islam di Tanjung Priok tahun 1984. Tetapi kenyataan itu, dimana Benny Moerdani yang merangkap sebagai Pangkopkamtib tersebut tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk menolak Sigit sebagai Kapolri. Tidak begitu. Kerana bukan itu soalnya. Namun harus diakui bahwa Sigit punya masalah nyata, yang tidak bisa disederhanakan. Juga tidak bisa dibiarkan. Akan sangat membahayakan bangsa dan negara ini ke depan. Apa masalah nyata Sigit itu? Bareskrim yang dikomandaninya, itulah yang menyelidiki peristiwa penembakan anggota Polda Metro Jaya terhadap enam warga negara, laskar Anggota Front Pembela Islam (FPI) di Kilometer 50 tol Jakarta-Cikampek (Japek). Bahkan penyelidikannya itu telah sampai level rekonstruksi peristiwa. Bareskrim yang dikomandani Sigit inilah yang memanggil dan memeriksa Edy Mulyadi, wartawan senior dari Portal Berita FNN.co.id. yang ditugaskan oleh redaksi FNN.co.id untuk menginvestigasi pembunuhan yang terjadi di kilometer 50 tol Japek itu. Pemeriksaan penyidik bareksirim terhadap Edy Mulyadi dilakukan tanpa melalui persidangan etik atas konten berita di Dewa Pres. Padahal Dewan Pers adalah institusi yang ditugaskan negara untuk mengadili pelanggaran atas kode etik jurnalistik dan pers sebelum diperiksa oleh penyelidik kepolisian. Edy Mulyadi malah dipanggil dan diperiksa Bareskrim begitu saja. Apa Sigit tidak tahu bahwa bahwa orang yang dapat dijadikan saksi dalam satu perkara itu adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri peristiwa tersebut? Masa Kabareskrim tidak tahu prinsip hukum yang sangat sesederhana seperti itu? Kabareskrim tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, atau memang arogan? Bareskrim juga yang melakukan penangkapan terhadap Jumhur Hidayat, Dr. Sahganda Nainggolan dan Anton Permana. Apakah Kabareskrim tidak tahu protokol penangkapan? Apakah penangkapan ini diperintahkan langsung oleh Jendral Idham Aziz, Kapolri, sehingga Kabareskrim tidak berdaya menolaknya? Jumhur, Sahganda dan Anton diborgol tangannya. Bandingkan dengan empat laskar anggota FPI yang dimuat petugas Polisi di mobil tanpa diborgol tangan atau kakinya. Padahal menurut versi Kapolda Menro Jaya Fadil Imran, telah didahului dengan tembak-menembak. Apa begitu hukum yang berlaku di Bareksrim yang dipimpin oleh Sigit? Komjem yang sudah dicalonkan oleh Jokowi jadi Kapori ini? Sejauh ini Sigit diam soal temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) atas pembunuhan yang menjijikan terhadap empat orang anggota Laskar FPI. Padahal Komnas HAM sudah menyebut peristiwa itu “unlawfull killing”. Orang tahu temuan ini diumumkan Komnas HAM jauh setelah Bareskrim melakukan rekonstruksi atas peristiwa itu. Orang atau publik tahu itu. Kalau saja Komnas tidak mengumumkan temuannya, tentu Bareskrim yang Sigit pimpin akan bekerja sesuai dengan reskonstruksi yang telah dilakukan itu. Bekerja berdasarkan rekonstruksi jelas maknanya. Enam orang FPI itu mati secara sah, alias menurut hukum. Mengapa? Sesuai dengan pernyataan resmi Irjen Pol. Fadil Imran, Kapolda Metro, mereka melawan petugas. Kecuali tidak diumumkan, dan itu kami ragukan, sampai sejauh ini, Bareskirm yang dipimpin Sgit, sang calon Kapolri ini, tidak berbuat apapun. Tidak terlihat tanda-tanda Bareskrim yang dipimpim Sigit sedang berkerja menyidik peristiwa pembunuhan yang unlawful tersebut. Apa Sigit, calon Kapolri ini, tidak tahu bagaimana Dr. Ahmad Yani, SH.MH. mau ditangkap Bareskrim, atau apapun namanya itu? Apa Sigit tidak tahu pemanggilan terhadap Dr. Ahmad Yani, SH.MH harus dilakukan dengan mengerahkan para penyidik atau petugas malam-malam ke kantornya di Jalan Matraman? Mengantar surat panggilan ko banyak orang? Apa begitu hukumnya Pak Sigit? Apakah kewenangan Sigit sebagai Kabareskrim begitu terbatas? Sehingga tidak ada satu tindakan yang nyata-nyata terlihat oleh publik dalam merespon penanganan orang-orang yang dituduh melaklukan pembakaran di halte Busway Sarinah Thamrin pada demo UU Cupta Kerja? Dari video yang beredar di masyarakat, para pelaku pembakaran halte Buway Sarinah Thamrin itu berjalan penuh percaya diri? Tidakkah pada peristiwa itu, Najwa Shihab, Jurnalis yang menggawangi acara Mata Najwa mengedarkan video yang memperlihjatkan adanya orang lain di luar mereka yang telah ditangkap itu? Apakah mereka yang terekam di gambar yang diedarkan Najwa Shihab itu telah diselidiki? Apakah yang telah Kabareskrim Sigit lakukan terkait pembakaran halte Busway itu? Kalau soal-soal yang seelementer itu saja tidak mampu direalisasikan oleh Sigit dalam pekerjaan teknis, apa yang bisa bangsa ini harapkan dari Sigit sebagai Kapolri? Untuk bisa mendekorasikan republik tercinta ini dengan keadilan hukum? Apa Sigit mengerti dan faham kalau Republik Indonesia ini telah mengharamkan ketidakadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hukum? Kalau nyawa anak-anak FPI diambil dengan cara paling jijik, tak beradab, bar-bar itu, jorok, primitif berhasil mejungkir-balikkan “Polisi Proter” yangsangat dibanggakan Prof. Dr. Tito Karnvan Ph.D tersebut, tidak mampu untuk menggetarkan nurani Sigit, lalu apa maknanya? Apakah tidak wajar orang berhipotesa bahwa nyawa-nyawa akan melayang lagi dalam yang belom dapat diduga? Nyawa-nyawa anak bangsa akan diambil dengan cara-cara yang menjjijikan, jorok, primitif, tidak beradab, dan bar-bar oleh petugas petugas polisi, dimasa Sigit menjadi Kapolri akan semakin sering terjadi? Atas dasar itu, kami mohon Maaf, dan dengan segala hormat kami yang tinggi kepada pribadi Komjen Pol. Sigit, kami harus yatakan Sigit tidak memiliki kaulifikasi dan kompetensi teknis bidang hukum. Entah kalau Dia memiliki kompetensi politik dalam menggerakan hukum. Atas dasar itu pula, Sigit harus dinilai tidak memiliki kompetensi untuk jadi Kapolri. DPR harus berbesar hati menolak Sigit menjadi kapolri. Sebaiknya DPR segera bersurat kepada Presiden meminta agar Presiden mengirimkan lagi nama lain untuk di fit and proper test. DPR sebaiknya tidak ngeyel terhadap soal-soal elementer di atas. Soal-soal itulah yang, dalam penilaian kami, sangat berkontribusi besar menghasilkan keadaan politik, yang kian hari kian mengkhawatirkan bangsa ini. Diskriminasi hukum yang kian menjulang saat ini, suka atau tidak, tidak bisa disepelekan. Semoga bermanfaat. Penulis adalah Wartawan FNN.co.id
POPULER
