OPINI
Pertumbuhan Negeri Khayal dan Ilusi Deflator
Coba hitung berapa pertumbuhannya kalau deflator hanya 50 persen atau 25 persen? Semakin rendah angka inflasi terserap dalam deflator, maka pertumbuhan (ilusi) semakin tinggi. Dalam hal deflator hanya 25 persen, maka pertumbuhan (ilusi) melonjak menjadi 60 persen. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KAWAN di negeri Khayal bertanya, bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Yang bersangkutan terlihat bingung, karena menganggap fakta dan angka tidak sesuai. Diskusi kemudian berkembang menarik dan disampaikan contoh perhitungan sebagai berikut. Tahun lalu, negeri Khayal memproduksi produk A sebanyak 1.000 unit, diekspor dengan harga US100 per unit, sehingga total ekspor negeri Khayal menjadi USD100.000. Tahun ini, harga produk A naik menjadi USD200 per unit, produksi dan ekspor negeri Khayal tetap 1.000 unit, tetapi total nilai ekspornya melonjak menjadi USD200.000. Berapa pertumbuhan riil ekspor negeri Khayal? Berdasarkan data di atas, ekspor nilai nominal (harga berlaku) negeri Khayal pada tahun lalu dan tahun ini masing-masing USD100.000 dan USD200.000, artinya pertumbuhan nilai nominal ekspor adalah 100%, sesuai kenaikan harga dari USD100 menjadi USD200 per unit: inflasi. Tetapi, berapa pertumbuhan sebenarnya, yaitu pertumbuhan riil, atau pertumbuhan harga konstan? Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil adalah pertumbuhan jumlah barang (produksi) dan ekspor: atau kuantitas. Dalam hal negeri Khayal, pertumbuhannya 0 persen, karena produksi dan ekspor tahun lalu dan tahun ini sama besar, 1.000 unit, artinya tidak ada pertumbuhan. Perhitungan matematisnya sebagai berikut. Pertama, nilai nominal (tahun ini) disetarakan (dikonversi) menjadi nilai riil (tahun lalu): ekspor nilai nominal tahun ini dibagi kenaikan harga (deflator). Yang menjadi pertanyaan, berapa angka deflator ini? Artinya, berapa angka inflasi yang efektif terserap di dalam perhitungan menjadi deflator, untuk konversi nilai nominal menjadi nilai riil? Inflasi, kenaikan harga di negeri Khayal di atas 100 persen, harga naik dari USD100 menjadi USD200 per unit. Kalau angka inflasi ini seluruhnya terserap dalam perhitungan faktor konversi nilai nominal menjadi nilai riil, atau deflator, maka diperoleh perhitungan pertumbuhan riil seperti di atas, yaitu 0 persen. Tetapi apa yang terjadi kalau hanya sebagian dari kenaikan harga yang terserap di dalam perhitungan deflator, misalnya hanya 60 persen (bukan 100 persen)? Dalam hal ini, pertumbuhan riil (seolah-olah) sangat tinggi, melonjak menjadi 25 persen, karena nilai nominal ekspor tahun ini yang sebesar USD200.000 dianggap setara dengan USD125.000 tahun lalu: USD200.000 / (1+60%) = USD125.000. Sehingga seolah-olah tercipta pertumbuhan 25 persen, dari USD100.000 menjadi USD125.000. Coba hitung berapa pertumbuhannya kalau deflator hanya 50 persen atau 25 persen? Semakin rendah angka inflasi terserap dalam deflator, maka pertumbuhan (ilusi) semakin tinggi. Dalam hal deflator hanya 25 persen, maka pertumbuhan (ilusi) melonjak menjadi 60 persen. Negeri Khayal senang, dapat membodohi rakyatnya dengan prestasi ilusi gemilang. Rakyat negeri Khayal bingung. Produksi tetap kok dibilang pertumbuhan tinggi: 25 persen atau bahkan 60 persen? Siapa yang bodoh? (*)
Menyelamatkan Indonesia Masuk ke Mulut Nekolim China
Demi mendapatkan kesejahteraan sendiri. Perilaku elit ini sudah jamak di negeri ini. Dengan sistem politik demokrasi pasar bebas, maka semuanya dilakukan dengan jual beli dan untung rugi. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila BERBONDONG-bondongnya TKA China saat pandemi Covid-19 berlangsung menjadi pertanyaan besar bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia yang waras, apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan negara bangsa ini. Dikabarkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyetujui proyek OBOR yang diinisiasi oleh China itu. Diperkirakan pada tahap awal proyek raksasa OBOR China sudah ditandatangani pada April 2019 lalu. Proyek ini bagi China untuk mempermudah koneksi dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim. Sebelumnya dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI), China sudah menawarkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama. Dilanjutkan proyek di Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali. Proyek OBOR China diyakini banyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. Dari 28 kerja sama antara Indonesia dengan China dalam kerangka tersebut, nilainya mencapai US$91 miliar atau lebih dari Rp 1.288 triliun. OBOR dianggap menjadi visi geoekonomis China paling ambisius dengan melibatkan 65 negara, dan melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati US $4Milyar, termasuk $900 juta yang telah diumumkan China. China telah menyiapkan diri untuk menguasai jalur darat dan maritim bagi kepentingan ekonominya. Ada 5 tujuan yang ingin diraih China dalam Inisiasi OBOR, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan ikatan masyarakat (people to people bond) Bung Karno, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, pernah memperingatkan bahaya bentuk penjajahan model baru. Yaitu apa yang beliau sebut dengan neo kolonialisme dan imperialisme (nekolim). Penjajahan tidak lagi dalam bentuk koloni (menguasai wilayah bangsa lain), tapi dalam bentuk penguasaaan ekonomi dan ideologi. Makanya Bung Karno dulu mencanangkan gerakan BERDIKARI (berdiri di atas kaki sendiri). Penjajahan nekolim ini sifatnya laten, nyaris tidak tampak secara fisik. Mengejawantah dalam bentuk berbagai ketergantungan negara berkembang – terutama yang kaya sumber daya alam – terhadap negara maju. Modus operandinya pun sangat sistematis dan, seakan-akan, sangat logis. Sehingga tanpa disadari sebuah negara berkembang tersebut semakin terkungkung ketergantungan terhadap negara maju, alih-alih mampu mandiri. Demokrasi liberal yang dipraktikan di Indonesia tak lebih dari usaha-usaha asing untuk pecah-belah terhadap bangsa Indonesia. Para elit politik bukan lagi penyambung lidah rakyat Indonesia. Seperti Bung Karno yang sangat memahami dan mengerti amanat penderitaan rakyat Justru elit politik di negeri ini menjadi penyambung lidah para Nekolim untuk menguasai negeri ini. Maka tidak ada kamus pada otak elite politik untuk memandirikan bangsa nya. Apalagi berdikari. Justru mereka menjadi agen asing untuk mempermulus NEKOLIM CHINA. Menguasai negeri ini melalui proyek proyek OBOR. Untuk memperlancar itu semua rakyat diadu-domba dengan melempar isu radikal, khilafah, pecah-belah. Yang satu Islam radikal, yang satu Islam Nusantara. Semua ini bagian desain untuk kepentingan Nekolim. Dengan demikian rakyat yang sebahagian umat Islam tidak bersatu dan melakukan protes. Sebetulnya sejarah panjang pernah dialami oleh rakyat Indonesia. Pecah-belah yang dulu dilakukan oleh politik penjajah Belanda. Sekarang yang melakukan justru bangsa sendiri. Elit-elit politik. Demi mendapatkan kesejahteraan sendiri. Perilaku elit ini sudah jamak di negeri ini. Dengan sistem politik demokrasi pasar bebas, maka semuanya dilakukan dengan jual beli dan untung rugi. Maka untuk menyelamatkan anak cucu kita, perlu kita melakukan Gerakan anti Nekolim China. Rakyat harus membangun kesadaran menyelamatkan negara bangsa untuk kembali ke UUD 1945 asli. “Diam kita ditindas. Maka bergeraklah menyelamatkan bangsa ini”! (*)
Kotak Pandora Bahasa
Saya tambahkan di sini, doeloe sebutan hari pertama dalam pekan itu menggunakan istilah Ahad. Sekarang, istilah Ahad itu telah diganti dengan Minggu. Ini sengaja diubah secara terstruktur, massif, dan sistematis. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta TIADA hari tanpa diskusi. Tiada wacana tanpa pro-kontra. Bahasa adalah alat bunyi/tutur manusia untuk menyampaikan gagasan, perasaan, keinginan, dan sebagainya kepada pihak lain. Ada bahasa verbal, dan ada bahasa nonverbal, yakni bahasa isyarat, baik menggunakan organ tubuh, gambar, simbol, maupun benda-benda lain, sesuai dengan situasi, kondisi, dan sarana/media komunikasinya. Bahasa itu berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu, baik langsung maupun tidak langsung. Setiap bentuk komunikasi, baik menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal, berpeluang ditangkap berbeda dari apa yang dimaksud oleh penyampai pesan, bahkan disalahpahami, karena pengaruh situasi dan kondisi yang meliputi, termasuk status hubungan penyampai pesan dan penerimanya. Ketika musuh bebuyutan Amerika telah terpecah menjadi negara-negara baru, jadilah Amerika polisi tunggal dunia. Maka perlu ditemukan musuh baru sebagai sasaran perang. Samuel Huntington mengintroduksi clash civilization, perseteruan peradaban, dengan memperhadapkan Barat vis a vis Islam. Dibangunlah narasi-narasi untuk menakut-nakuti warga dunia, bahwa kebangkitan Islam akan membawa bencana, karena akan membawa kehidupan kembali ke jaman pra-kemajuan Barat. Sebagai piranti untuk mendukung wacana tersebut diciptakanlah isu-isu baru berupa ancaman terorisme, radikalisme, dan ekstremisme yang hampir semua dialamatkan kepada umat Islam, di mana pun mereka berada. Hal itu menyemaikan benih-benih Islamophobia di mana-mana. Ada ungkapan klasik, maling teriak maling, sebagai langkah penyelamatan. Pihak-pihak yang phobia terhadap Islam dan pesan-peran konstruktif revolusionernya pun menuduh orang Islam mengada-ada, padahal phobia Islam itu memang ada, bahkan dari kalang Islam sendiri, karena faktor kepentingan tertentu. Kemudian, dibangunlah wacana moderasi beragama yang sebagian pengamat menengarainya sebagai proyek penjinakan dan demilitansi agama, khususnya Islam. Habis pro-kontra wacana terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan moderasi beragama, serta Islamophobia, terbitlah wacana dan pro-kontra Rumah Sehat. Beberapa hari yang lalu beredar telah kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengubah nama rumah-rumah sakit seluruh wilayah Jakarta menjadi Rumah Sehat. Para buzzer segera bermunculan menolaknya dengan seribu satu alasan. Tidak kurang anggota Dewan Perwakilan Rakyat pun ikut bicara untuk menolaknya. Ketua DPRD Kritik \'Rumah Sehat\' Anies: Setop Bikin Kebijakan Ngawur. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik kebijakan Anies Baswedan yang mengubah istilah atau jenama \'Rumah Sakit Umum Daerah\' (RSUD) menjadi \'Rumah Sehat untuk Jakarta\'. Menurut Prasetyo, pengubahan nama itu tidak penting bagi masyarakat. Semestinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat terobosan program pembangunan atau pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Yang terasa langsung gitu kesuksesannya di tengah masyarakat. Bukan cuma ganti-ganti nama, kemarin nama jalan, sekarang rumah sakit. Setop deh bikin kebijakan ngawur,” kata Pras dalam keterangan tertulis, Kamis (4/8). Politikus PDIP itu menilai, Jakarta masih memiliki segudang masalah yang perlu segera dibereskan. Misalnya, angka kemiskinan yang terus naik, permasalahan kampung kumuh di tengah kota yang belum terselesaikan. “Mereka perlu sentuhan pemerintah, butuh solusi dengan program program yang baik, bukan ganti-ganti nama begitu,” ujar dia. Pras pun mengaku heran dengan istilah \'rumah sehat\' yang digunakan Anies Baswedan untuk menggantikan nama rumah sakit. Menurutnya, sudah sejak lama semua orang mengetahui rumah sakit adalah tempat untuk mengobati penyakit. Apalagi, penamaan rumah sakit sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. “Jadi memang aturannya jelas namanya rumah sakit. Dari dulu kalau kita sakit ke mana sih larinya, ya ke rumah sakit. Memang namanya rumah sakit ya untuk mengobati penyakit. Logikanya kan begitu. Kalau sudah sehat ya kerja, beraktivitas kembali,” katanya. Diberitakan, Anies mengubah jenama \'Rumah Sakit Umum Daerah\' (RSUD) menjadi \'Rumah Sehat untuk Jakarta\'. Perubahan ini hanya berlaku bagi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jakarta. Anies mengatakan penjenamaan dilakukan karena selama ini \'rumah sakit\' memiliki orientasi pada kuratif dan rehabilitatif. Dia mengatakan penjenamaan \'rumah sakit\' menjadi \'rumah sehat\' juga agar peran fasilitas kesehatan itu ditambah dengan aspek promotif dan preventif. Dengan hal ini, Dia berharap agar masyarakat datang ke RS bukan sekadar untuk berobat, tapi juga untuk lebih sehat. Menurut Anies, warga bisa datang ke \'rumah sehat\' untuk melakukan medical check up, persoalan gizi, hingga konsultasi kesehatan. Di grup-grup WA pun segera muncul celoteh tentang asal-usul istilah rumah sakit di Indonesia, yang konon konsepnya berasal dari kata hospital dalam bahasa Inggris yang dapat dimaknai sebagai rumah penyembuhan atau rumah perawatan menuju sehat. Tapi, mengapa istilah rumah sehat jadi heboh dan bikin orang tepuk jidat? Nama “Rumah Kesehatan” semakin banyak digunakan: untuk meningkatkan kesehatan, dan tentu saja juga pengobatan dan perawatan bagi orang sakit. Bahasa Inggris malah tidak kenal istilah “Sick House”, tetapi (Health Care) hospital: pelayanan kesehatan. Banyak tempat pelayanan kesehatan di Belanda menggunakan nama Gezondheidshuis: Rumah Kesehatan, dan Gezondheidscentrum: Pusat Kesehatan, untuk memberi pelayanan kesehatan bagi orang sakit, dan orang yang mau mencegah menjadi sakit. Salah seorang teman di grup WA pun berseloroh, \"Sick House itu lebih cocok untuk Ganti Nama Gedung DPRD dan DPR RI.\" Jilan Mardhani mengunggah tulisan di laman FB bertajuk Rumah Sehat berikut. Mengubah istilah \'rumah sakit\' menjadi \'rumah sehat\' itu bukanlah hal baru. Tahun 2013-2015 ketika menangani klien yang bergerak di jasa kesehatan, gagasan itu kerap jadi pembicaraan ahli medis. Mereka adalah para pemegang saham institusi yang sedang saya tangani waktu itu. Dalam banyak kesempatan lain pun ia kerap mendengar celetukan serupa. Terutama ketika ngalor-ngidul membandingkan pelayanan kesehatan dengan negara tetangga dekat kita, seperti Singapore, Malaysia, dan juga Thailand yang belakangan ikut dielu-elukan sebagian masyarakat kita yang ingin sembuh dari penyakit mereka. Terjemahan \'hospital\' ke dalam bahasa Indonesia menjadi \'rumah sakit\' memang agak sembrono. Boleh dibilang ngawur. Mestinya ahli bahasa di negeri ini sudah lama menengarai. Lalu mengusulkan padanan \'hospital\' yang sesuai. Sebab, kata yang konon berasal dari bahasa Latin itu (hospes/hospit) bermakna sebagai \'tamu\'. Sejarahnya kemudian menunjukkan penggunaan kata itu sebagai upaya yang dilakukan untuk merawat ksatria-ksatria Inggris yang terluka sehingga sembuh dan sehat kembali. Dalam bahasa Inggris sendiri, kata \'host\' di antaranya dimaknai sebagai seseorang atau kelompok yang memberikan pelayanan atau menghibur tamu yang berkunjung. Jadi, \'hospital\' semestinya diartikan sebagai suatu sarana yang memberi pelayanan kepada pasien sakit agar pulih dan sehat kembali sehingga dapat melakukan aktivitas seperti sediakala. Zaman terus berkembang bersama pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Kini banyak yang mendatangi sarana pelayanan kesehatan yang disebut \'rumah sakit\' itu, sekedar untuk menjaga dan memelihara jiwa dan raganya tetap sehat, dan terhindar dari berbagai penyakit (preventif). Beberapa sarana juga kerap digunakan untuk memberi penyuluhan atau menyebar luaskan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang hal-hal yang perlu mereka maklumi. Agar dapat mencegah penyakit, mendeteksi dini gangguan kesehatan, hingga memelihara kesehatan dan kebugaran tubuhnya (promotif). Ongkos yang harus ditanggung ketika seseorang sudah tertular penyakit atau mengalami degradasi kesehatan, memang selalu lebih mahal dibanding mencegahnya. Kesadaran dan upaya melakukan tindakan preventif itu, secara statistik, berkait erat dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Menyempurnakan sebutan \'rumah sakit\' menjadi \'rumah sehat\', dari sisi komunikasi, adalah langkah cerdas dan perlu. Sayangnya, gagasan \'rumah sehat\' dilontarkan ketika suasana politik sedang memanas menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang. Oleh Anies Baswedan pula. Gubernur Jakarta yang popularitasnya memang sedang bergerak lincah di tengah pesaing yang kedodoran dan sibuk menghujat. Dalam konteks usul penggantian istilah \'rumah sakit\' menjadi \'rumah sehat\' kali ini, reaksi berlebihan yang dilontarkan lawan politiknya yang terusik – dengan segala hormat – lebih terlihat \'panik dalam kedunguan\'. Tak semua langkah Anies Baswedan sekadar populis dan bermakna kontra produktif. Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah keberpihakannya pada politik identitas saat pilkada 2017 lalu. Dalam beberapa hal lain, dia sudah membuktikan sebaliknya. Mungkin tulisan ini pun ada yang menghujat. Terbuka atau tertutup. Saya hanya ingin menyarankan: gunakanlah akal sehat. \"Move on, ah!\" Demikian unggahan Jilal Mardhani di laman FB-nya, 4 Agustus 2022. Prof. Azyumardi Azra menambahkan, \'Hospital\', \'hospitality\'=\'rumah keramahan\' atau \'rumah perawatan\'. Saya pun menimpali, hospital sama dengan rumah sakit adalah salah kaprah. Saya tambahkan di sini, doeloe sebutan hari pertama dalam pekan itu menggunakan istilah Ahad. Sekarang, istilah Ahad itu telah diganti dengan Minggu. Ini sengaja diubah secara terstruktur, massif, dan sistematis. Andaikata Anies mendeklarasikan bahwa dalam kalender/penanggalan 2023 di Wilayah Jakarta, hari Minggu kembali ke hari Ahad, apa kata dunia? (*)
Ancaman Itu Nyata!
“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Oleh: Imam Shamsi Ali, NYChhc Chaplain/Presiden Nusantara Foundation SE BAGAI minoritas yang hidup di tengah-tengah mayoritas non Muslim, apalagi dengan Islamophobia yang masih meninggi, pasti banyak tantangan bahkan ancaman yang dihadapi. Ketakutan, kebencian, bahkan kekerasan sekalipun dapat terjadi kepada Komunitas ini. Tapi dari sekian tantangan bahkan ancaman itu adalah tantangan membesarkan anak. Hal ini bahkan menjadi ancaman nyata bagi kehidupan dan masa depan Komunitas Muslim di Amerika dan di Barat secara umum. Tantangan untuk memastikan jika anak dan generasi masa depan dapat bertahan hidup. Hidup yang dimaksud tentunya bukan dalam pemahaman orang secara umum. Karena secara umum orang memahami hidup dalam defenisi dan kalkulasi material. Sesungguhnya hidup pada aspek ini di Amerika masih merupakan “land of opportunities”. Bahkan Amerika dikenal dengan “a land of dream” (bumi impian). Secara ekonomi dengan segala tantangan saat ini Amerika masih sangat solid. Hampir 1/4 kekayaan dunia masih dalam genggaman Amerika. Secara politik juga dengan perubahan global Amerika masih banyak mewarnai kekuatan politik dunia. Apalagi secara militer sesungguhnya Amerika masih sangat kuat. Belum lagi kenyataan bahwa banyak Universitas-Universitas terbaik dunia masih ada di Amerika. Ancaman hidup yang saya maksud adalah ancaman terhadap kehidupan sejati manusia. Hidup lahir batin. Hidup raganya, subur hatinya. Yang terekspresikan dalam nyanyian Indonesia Raya: “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”. Dalam wawasan keislaman Umat, tentu dengan iman dan Islamlah manusia akan hidup secara paripurna. Ancaman Itu Nyata Tantangan dan ancaman generasi itu nyata. Tapi pada umumnya warga Muslim dan khususnya Muslim Indonesia menyikapinya secara enteng. Bahkan seringkali tidak terusik dengan kenyataan pahit ini. Kadang menyadari ketika telah terjadi kasus buruk yang tidak perlu saya rincikan di sini. Tapi sebagai contoh saja, hari Sabtu lalu saya diminta oleh satu keluarga yang secara duniawi cukup sukses. Suami isteri ini adalah Dokter Gigi yang berhasil. Tinggal di sebuah rumah mewah di sebuah perumahan elit di Long Island New York. Informasi yang saya dapatkan adalah calon menantunya (calon suami putrinya) ingin masuk Islam. Saya tentu bahagia. Karena memang kebahagiaan terbesar sebagai seorang Muslim hidup di Amerika adalah di saat dapat menuntun seorang hamba Allah menemukan hidayahNya. Bahkan rasanya lebih membahagiakan ketimbang dunia dan segala isinya. Ternyata ketika sampai walau disambut dengan segala keramahan dan penghormatan, saya menemukan calon suami putrì Muslimah itu adalah seorang atheist. Walau dulunya belajar di sekolah Minggu (Sunday School) Katolik tapi dalam perkembangannya agama dinilai sampah. Saya berusaha dengan segala kemampuan yang ada dan mencoba sangat bijak untuk meyakinkan tentang Islam. Bahkan tidak jarang terjadi gelak tawa karena berusaha menyampaikan Islam dengan cara yang ringan tanpa mengintimidasi. Satu contoh misalnya tentang haramnya babi. Menurutnya, aturan ini kadaluarsa karena hal yang ditakuti dari babi sejak lama telah dieliminir. Hal yang dimaksud adalah adanya cacing ganas di daging babi itu telah dihilangkan dengan kemajuan ilmu di bidang kesehatan. Dialog singkat pun terulang persis yang pernah terjadi antara saya dan seorang remaja masjid di kota New York. Saya memberikan ilustrasi tentang lampu lalu lintas (traffic light). Kenapa seseorang harus berhenti di saat lampu lalu lintas merah? Jawabannya karena menghindari tabrakan. Tapi kalau yakin jalan sepi, tak ada polisi lalu lintas, bahkan juga tidak ada kamera yang merekam, apakah melanggar lampu merah itu boleh? Sambil bercanda sang calon menantu itu menjawab: “I think I will just pass the light” (melabrak lampu merah). Karena menurutnya lagi tidak ada yang dibahayakan. Saya kemudian merespon dalam bentuk pertanyaan: tapi dengan melakukan itu apakah anda dikategorikan warga yang baik di mata hukum dan otoritas?”. Dia dan semua yang hadir siang itu ketawa. Dan saya pun mengatakan: “orang Islam tidak makan babi, bukan sekedar karena ada penyakit. Tapi juga karena taat aturan dan menghormati Otoritas (Allah)”. Singkatnya sang calon itu sebenarnya mulai mengangguk-ngangguk setuju. Tapi yang jadi masalah adalah justeru putrì Muslimah itu yang nampaknya tidak melihat urgensi agama dalam kehidupan. Hal itu nampak ketika menyela, walau dengan hormat dan sopan: “but why is it so important to follow all these regulations” (Kenapa penting mengikuti semua aturan-aturan ini?). Menurutnya lagi, semua aturan agama hanya jadi beban bahkan kendala bagi kemajuan hidup manusia. Makanya tidak ada negara-negara mayoritas Muslim kecuali mengalami keterbelakangan secara sains dan teknologi, tegasnya. Mendengar itu saya hampir marah dan merespon secara keras. Tapi saya tidak ingin justeru mereka semakin jauh dan melarikan diri dari agama ini. Maka saya pun berusaha menjelaskan dua hal. Satu, tentang posisi aturan-aturan dalam Islam. Bahwa aturan itu bukan beban, apalagi halangan untuk maju. Justru aturan itu memberikan jalan untuk maju tapi secara terhormat dan bermoral. Dua, bahwa dunia Islam mengalami keterbelakangan, bukan karena aturan Islam. Keterbelakangan dunia Islam justru karena mayoritasnya tidak ikut aturan-aturan Islam. “What country do you think genuinely follow Islam?” tanya saya. Antara Usaha dan Hidayah Pada akhirnya Saya hanya berusaha menyakinkan, ternyata bukan hanya calon menantu pria itu. Tapi juga putrinya yang justru tidak yakin pentingnya agama dalam kehidupan. Akankah berbasil? Hasil dan hidayah itu ada di tangan Allah, Pencipta langit dan bumi, Pengendali jiwa hamba-hambaNya. Justru yang ingin saya sampaikan adalah betapa tantangan membesarkan anak sesuai harapan iman dan Islam itu sangat berat. Dan betapa ancaman itu ada di hadapan mata Komunitas Muslim di Amerika. Tentu semua harus mengambil tanggung jawab itu. Tanggung jawab anak, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab umara dan Ulama. Dan tentunya tanggung jawab kolektif Komunitas itu sendiri. Yang aneh kadang adalah orang tua yang tidak sadar akan tanggung jawab berat ini. Padahal keselamatan orang tua juga akan banyak ditentukan oleh bagaimana mereka telah menjalankan tanggung jawab itu secara sungguh-sungguh. “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Pada ayat ini ada dua penekanan: 1) anak benar secara Islam adalah perintah. Dan semua perintah dalam Al-Quran bermakna kewajiban. 2) keselamatan orang tua terikat (mu’allaqah) dengan tanggung jawab menyelamatkan keluarga. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dari marabahaya yang besar, dunia akhirat. Dan semoga kita semua dijaga di atas jalan kebenaran, jalan yang lurus. Jalan para nabi, para siddiq, syuhada, dan hamba-hambaNya yang saleh. Aamiin! Manhattan City, 4 Agustus 2022. (*)
Guru Bisnis
Oleh: Heppy Trenggono, Presiden Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) NAMANYA Arsanto Adi Nugroho, aktivis Muhammadiyah, Guru Bisnis di IIBF. Kisah ini diceritakan oleh pengusaha Pontianak yang untuk pertama kalinya menyelenggarakan workshop bisnis selama 3 hari penuh yang diikuti oleh para pengusaha di wilayah Kalimantan Barat. Dia terheran-heran, sebab, Arsanto, sang pembicara utama, membiayai sendiri perjalanannya dari tempat tinggalnya di Solo hingga ke Pontianak. Biaya tiket pesawat dan hotel tidak bersedia diganti oleh panitia, bahkan tidak bersedia dibayar untuk jerih payahnya mengisi workshop selama 3 hari. Ada yang lebih mengagetkan, ketika panitia saat mengadakan jamuan makan selesai workshop bersama seluruh panitia tiba-tiba seseorang telah membayar semua tagihan itu, ternyata yang membayar lagi-lagi adalah sang pembicara itu! Bagi orang yang mengenal dunia pelatihan bisnis, ini tentu sesuatu yang tidak lazim. Karena, biasanya Guru Bisnis, Business Coach, Motivator atau apapun namanya, kalau diundang permintaannya berstandar tinggi dengan bayaran yang tinggi pula. Arsanto, adalah pengusaha yang memiliki beberapa bisnis. Selama ini dalam perjalanannya Arsanto pernah jatuh bangun, ditipu rekan kerjanya, bahkan hampir terseret dalam masalah hutang yang berkepanjangan. Pada tahun 2014, Arsanto terjerat masalah dengan client besarnya, sebuah perusahaan multinasional asal Inggris. Usut punya usut, ternyata GM dari Perusahaan client-nya ini tidak bisa mempertanggung jawabkan selisih barang di Perusahaannya yang nilainya puluhan milyar. Sebelumnya, GM ini sudah berniat menimpakan kesalahan hilangnya barang tersebut di Perusahaan milik Arsanto. Ini dilakukan dengan cara membuat transaksi-transaksi palsu dan bersekongkol dengan Direksi Perusahaan milik Arsanto, dengan imbalan Direksi akan diberikan proyek di kemudian hari atas nama perusahaan baru yang akan dimiliki oleh sang Direksi. Jika ini bisa dilakukan tentunya Perusahaan Arsanto akan dibangkrutkan, dengan menyisakan utang puluhan miliar yang tidak pernah dia lakukan. Di tengah kebingungannya Arsanto bertemu dengan IIBF, yang sejak saat itu mendampinginya dalam berhadapan dengan perusahaan multinasional berskala ratusan triliun itu. IIBF mengambil langkah langkah terukur, membuka komunikasi dengan para petinggi perusahaan itu. IIBF memberikan peringatan bahwa bukan tidak mungkin persoalan ini akan kita bawa melalui jalur diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris, mengingat IIBF dalam persoalan ini mewakili pengusaha Indonesia secara umum. Mencuatnya kasus ini di jajaran Direksi di London ternyata menggelinding menjadi krisis management di Perusahaan itu, beberapa GM dan Manager diperiksa dan diberhentikan, bukan hanya di Indonesia tetapi di Asia Pasifik, ditengarai management tingkat menengah banyak melakukan praktik yang merugikan para Supplier mereka. Berbagai upaya lobi dan pendekatan dilakukan kepada Arsanto, dan akhir dari kasus ini Perusahaan Arsanto direhabilitasi, dihapus semua hutangnya, dan bahkan akhirnya mendapat cash miliaran. Bagi Arsanto menjadi Guru Bisnis bukanlah sebuah profesi, tetapi sebuah pengabdian. Orang seperti Arsanto memahami bagaimana keadaan seorang pengusaha yang sedang menghadapi masalah berat, bagaimana seorang pengusaha bisa kehilangan kepercayaan dirinya ketika berhadapan dengan masalah yang menjerat. Kehilangan kepercayaan diri adalah tantangan terbesar seorang pengusaha. Ketika pengusaha kehilangan kepercayaan diri, dia bisa kehilangan banyak hal. Di seluruh dunia, profesi Business Coach sangat dibutuhkan untuk membantu para pengusaha dalam membangun bisnis, meningkatkan kapasitasnya, dan dalam menghadapi tantangan yang sedang dihadapi. Di sisi lain, area ini juga diwarnai dengan munculnya fenomena BAD Coach, sebuah istilah yang sangat populer di Amerika. Keron Rose, menyatakan ada 7 cara mengenali Bad Coach, salah satunya adalah “Apakah dia melakukan apa yang dia sampaikan?” Pada umumnya Bad Coach ini tidak memiliki cukup pengalaman bisnis, atau biasanya dia telah meninggalkan bisnisnya dan memilih cukup menjadi pelatih bisnis. Guru Bisnis yang buruk atau Bad Coach ini bahkan seringkali tidak segan minta saham kosong kepada muridnya. Dengan tampil meyakinkan, maka pengusaha dimana rasa percaya diri dalam titik yang sangat rendah, bisa menyerahkan sahamnya kepada sang Guru dengan harapan bisa segera keluar dari masalahnya. Banyak pengusaha menyesal tapi tidak bisa mundur, saham sudah terlanjur lepas. Saya sering menyarankan, kalau ada Guru Bisnis hebat yang minta saham kosong, minta agar Guru anda duduk di kursi Direksi. Benar-benar ikut ngurus bisnisnya. Seperti kebanyakan start up, mereka biasa merekrut Co-Founder dengan jabatan Direksi dengan bonus diberi saham besarnya bervariasi antara 2% s.d 10%. Tetapi saham ini ada vesting schedul-nya, ada syarat-syaratnya. Salah satu syarat biasanya harus mencapai KPI atau target tertentu, misalnya dalam setahun mencapai penjualan sekian milyar, atau mendapatkan investor sebesar sekian milyar, atau mencapai profit sebesar sekian. Nah kalau tidak tercapai maka saham harus dikembalikan, dia cuma dapat gaji saja. Dengan cara ini maka pengusaha bisa terhindar dari kerugian di kemudian hari karena sahamnya sudah terlanjur diberikan kepada orang lain. Business Coach di IIBF disebut V-Coach, “V” dalam V-Coach itu artinya Voluntary, sukarela, tidak meminta bayaran. Itulah mengapa orang seperti Arsanto membiayai dirinya sendiri ketika mengajar. Ada ratusan orang seperti Arsanto di IIBF. Mereka mengajar bisnis bukan karena merasa paling pinter, mereka tidak meminta bayaran bukan karena merasa paling kaya, mereka mengajar bukan karena itu, mereka mengajar karena mereka peduli! Semoga, semakin banyak orang yang peduli terhadap nasib bangsanya sendiri, dan semoga bangsa Indonesia segera bangkit menjadi bangsa yang berjaya, sebagaimana bangsa bangsa maju di dunia. (*)
Kasus ACT: Menyasar Kekuatan Ekonomi-Politik Umat Islam?
Dalam konteks wilayah yang lebih luas, sebuah lembaga yang mendedikasikan dirinya untuk tujuan mulia itu tetap diperlukan. Lembaga filantropi adalah praktif kedermawanan dalam tradisi Islam. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD – MPR RI SEJAK diberitakan oleh Majalah TEMPO beberapa saat lalu, sepak terjang ACT dalam kemanusiaan berganti menjadi kisah pilu penyelewengan dana umat. Babak terbaru, Polri menahan 4 petinggi ACT, yakni Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin, Ketua Dewan Pembina Yayasan ACT Novariadi Imam Akbari, Anggota Dewan Pembina Yayasan ACT Heryana Hermai, dan Ketua Yayasan ACT Ibnu Khajar. Perjalanan kasus ACT begitu cepat. Hanya perlu empat hari sejak Liputan Investigasi Majalah Tempo pada 2 Juli 2022 terbit, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) atau crowfunding Yayasan ACT. Respon gesit pemerintah menimbulkan tanda tanya bagi sebagian pihak. Maklum, urat nadi Yayasan ACT adalah sumbangan donatur. Memutus urat nadi itu sama halnya membunuh seluruh aktivitas yayasan. Padahal, belum ada putusan hukum tetap dan mengikat terhadap kasus ini. Penyelidikannya saja, bahkan, baru dimulai. Pada hari yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan 60 rekening ACT di 33 bank yang selama ini bermitra. Padahal, sebagaimana diberitakan, penyelidikan baru saja berlangsung sehari sebelumnya, 5 Juli 2022. Tiga hari penyelidikan berlangsung, Ahyudin dan Ibnu Khajar diperiksa untuk pertama kalinya. Tiga hari setelahnya, Polri meningkatkan penanganan kasus ini ke tahap penyidikan, hingga menghasilkan 4 tersangka yang kemudian ditahan pada Jumat, 29 Juli 2022, Kita mengapresiasi langkah cepat Polri. Namun, kita tentu berharap kecepatan penanganan perkara juga terjadi pada kasus-kasus yang ditangani oleh Polri lainnya. Sebutlah perkara polisi tembak polisi yang awalnya tak seorang pun ditetapkan menjadi tersangka, meski pelaku penembakan, Bharada E, telah mengakui perbuatannya. Barulah kemarin, ia ditetapkan sebagai tersangka. Menyasar Kekuatan Politik Islam? Aliran uang Yayasan ACT menjadi salah satu fokus penyidikan Polri. Namun temuan-temuan yang dirasa janggal acapkali menjadi bola liar yang akhirnya menelurkan spekulasi baru di kalangan masyarakat. Terlebih di media sosial, yang memungkinkan netizen beropini dengan ganas. Respon para buzzer lebih beringas lagi. Mereka terkesan menjadikan temuan itu sebagai jalan menyasar kekuatan politik umat Islam melalui kasus ACT. Ini dimungkinkan karena jejaring ACT tersebut kebanyakan berhubungan dengan organisasi, tokoh, atau simpul-simpul massa Islam yang notabene merupakan kekuatan politik umat Islam. Apakah ada grand desain? Mungkinkah ada yang menggerakkan? Kita tidak tahu. Yang jelas, para buzzer begitu dini, cekatan, dan tanpa beban langsung mengaitkan temuan-temuan baru dalam perkara ACT dengan tokoh-tokoh Islam yang berpotensi menjadi simpul perjuangan, termasuk perjuangan politik. Tengok saja, misalnya, pasca-bareskrim Polri mengumumkan dugaan aliran dana ACT ke Koperasi 212, pendengung dengan sigap menyolek Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Ustadz Abdullah Gymnastiar atau Aa’ gym. Kita tahu, HRS bukan hanya ulama tetapi juga sosok yang dipandang berpengaruh dalam dinamika politik nasional. Sebelumnya, nama Anies Baswedan telah lebih dulu diseret. Meski telah dipenjara, namun HRS masih memiliki pengaruh dalam dinamika politik nasional. Peran HRS dalam Pilkada DKI 2017 lalu tentu masih lekat diingatan kita. Tak heran, begitu keluar dari penjara, HRS tetap menjadi magnet. Ia didekati tidak hanya oleh elit partai oposisi, tetapi juga tokoh dari koalisi pemerintah, sebagaimana pengakuan pengacara HRS Aziz Yanuar dalam populis.id. Bagaimana dengan Aa Gym? Selama ini beliau tidak terlibat politik praktis. Sebagai ustadz, Aa Gym begitu pandai menjaga jarak dengan riuh politik. Namun, pilihan politik Aa Gym tentu punya pengaruh kepada masyarakat luas, terlebih di musim pencoblosan nasional. Begitu pula dengan ulama dan tokoh Islam lainnya. Lalu, Anies Baswedan? Kalau ini sih tidak perlu dijawab. Sosok ini akan selalu dikaitkan dengan apapun juga yang berpotensi merusak nama baiknya. Maklum, nama Anies sangat diperhitungkan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Tentu ia menjadi ancaman bagi lawan politiknya. Memang, sulit menduga bakal kemana lagi temuan-temuan penyidik Polri dalam kasus ACT. Namun jauh lebih sulit menduga siapa-siapa saja tokoh Islam yang akan tersandera opini para buzzer itu. Petuah yang paling bijak, jangan sekadar melihat apa yang dikatakan, tetapi lihat juga siapa yang mengatakan, lalu cernalah motif perkataannya. Tetap Percaya Tak hanya tokoh Islam yang menjadi sasaran. Eksistensi lembaga-lembaga filantropi Islam lainnya pun ikut terancam. Padahal, lembaga nirlaba ini menjadi salah satu jalan mengukuhkan kekuatan ekonomi Islam. Yang bisa dilakukan kini adalah membangun kepercayaan masyarakat, khususnya kepercayaan umat Islam. Kasus yang menimpa ACT jangan sampai menciderai kepercayaan itu, sehingga lembaga filantropi lainnya termakan imbas. Bahkan terhadap Yayasan ACT-pun, kita masih perlu berbaik sangka mengingat belum ada keputusan hukum mengikat sebagai pijakan tuduhan brutal. Zakat, infaq, dan sedekah adalah salah satu cara Islam dalam membangun kepedulian dan kekuatan ekonominya. Bagi mereka yang mampu, diharapkan aktif membantu tetangga atau kerabat yang sedang kesulitan. Dalam konteks wilayah yang lebih luas, sebuah lembaga yang mendedikasikan dirinya untuk tujuan mulia itu tetap diperlukan. Lembaga filantropi adalah praktif kedermawanan dalam tradisi Islam. Zakat, infaq dan sedekah bukan semata-mata distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan tujuan duniawi lainnya, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan akhirat selanjutnya. Keyakinan inilah yang membedakan motif kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Jangan karena kasus ACT, lalu rusak kepercayaan kita kepada lembaga filantropi lainnya. Kekuatan ekonomi islam salah satunya berangkat dari saling percaya dan saling peduli. Begitu pun kekuatan politiknya. (*)
Semakin Dekat Skenario KM 50
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH 26 hari ditunda penetapan tersangka, akhirnya Bharada E ditetapkan juga. Tanpa proses berbelit-belitpun sejak tanggal 8 Juli 2022 Bharada E semestinya sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka. Ia yang katanya menembak. Penyelidikan mencari \"tersangka\" lain selain dirinya gagal. Upaya disainer untuk mengolah menjadikan Brigadir J sebagai tersangka pelecehan dan pengancaman nampaknya tidak berhasil. Begitu juga sebagai penembak lebih dulu. Seperti kasus Km 50 awal yang semula didisain untuk menjadikan tersangka 6 anggota laskar FPI yang mengancam dan menembak sehingga terjadi tembak menembak. Akhirnya tersangka itu adalah Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella yang ternyata \"dimanja\" tidak ditahan. Dan berujung pada dilepas dari segala tuntutan hukum. Bebas dengan alasan \"membela diri\". Case closed. Bharada E yang dikawal perwira dan \"dimanja\" akan tetap dibawa ke Pengadilan dan Pengadilan dibuat serius untuk memproses. Hanya jika mengikuti permainan dasainer, maka Bharada E kemudian akan dilepas dari segala tuntutan hukum karena terpaksa membunuh dalam rangka \"membela diri\" lalu iapun keluar menghirup udara bebas. Kalau ini terjadi kasus selesai dan Km 50 terulang. Banyak figur jahat tertolong. Sumpah serapah publik termasuk keluarga korban akan menjadi \"anjing menggongggong\" dan kasus tetap berlalu. Bagaimana dengan bukti bekas penganiayaan ? Sama dengan kasus Km 50 yang juga terjadi penganiayaan. JPU saat itu menuntut di samping pembunuhan (Pasal 338 KUHP) juga penganiayaan (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Tuntutan JPU yang sudah \"murah meriah\" 6 tahun itu berbalas Putusan Hakim \"dilepaskan dari segala tuntutan hukum\" (ontslag van rechtsvervolging). Baik Duren 3 maupun Km 50 memiliki target untuk melindungi orang orang tertentu atau rembetan yang lebih jauh. Pasal 55 KUHP tentang penyertaan ternyata tumpul untuk petinggi dan tajam bagi rendahan. Aktor intelektual tetap tersembunyi dan disembunyikan. Banyak misteri tidak terkuak pada kasus Km 50 termasuk penumpang penting di mobil-mobil tertentu. Akankah kasus Duren 3 ini akan sama persis dengan Km 50 ? Inilah yang dikhawatirkan. Bila ini terjadi maka fungsi dari Divisi Propam Polri dapat dibaca masyarakat bukan untuk memberi saksi atas anggota Polri yang nakal tetapi sebaliknya untuk memberi perlindungan kepada anggota Polri yang melakukan kejahatan. Betapa berbahaya jika hal ini memang terjadi. Jika kasus besar Duren 3 diselesaikan dengan sederhana demi melindungi pejabat tertentu, maka hal itu sama saja dengan melawan kepada instruksi Presiden yang katanya dikawal oleh Menkopolhukam. Perintah dibuka dan benar diabaikan. Artinya jika Presiden diam saja dan kelak hanya mengangguk-anggukan kepala maka ini berarti telah membuat Presiden menjadi terlibat. Kasus Duren 3 di kediaman Kadiv Propam non aktif Irjen Ferdy Sambo adalah kasus kriminal berspektrum luas. Dapat berimbas pada aspek lain termasuk politik. Km 50 yang terulang kembali. Pertanyaannya adakah keduanya memiliki disainer yang sama? Bandung, 4 Agustus 2021
Tari Telanjang Badut Politik
Oleh: Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Kekuasaan di republik ini semakin vulgar tak senonoh. Perilakunya mengumbar nafsu birahi yang tak mengenal waktu dan tempat. Membuka aurat dan kehormatan jabatan di hadapan rakyat. Para pemangku kepentingan publik, tak lebih baik bahkan dari pelacur pinggir jalan. Korupsi, pembunuhan dan penistaan agama menjadi tontonan terbuka setiap mata. Kemiskinan ahlak dan ketiadaan adab, menyelimuti kebanyakan petinggi negara. Merendahkan kemanusiaan sembari menjunjung tinggi sifat kebinatangan. Memangsa yang lemah hingga ke akar-akarnya, angkuh memamerkan taring yang berlumuran darah. Bagai panggung konser kebiadaban, aparatur negara beraksi berkostum kemunafikan. Menampilkan pentas dramatik dan horor, aksi gerombolan birokrasi dipenuhi teror dan tragedi. Untuk menghindari skenario fiksi, sutradara dan aktor bekerjasama menampilkan adegan panas penuh syahwat libido. Habitat korporasi, politisi dan birokrasi tak ubahnya seperti konsorsium pengelola rumah bordil. Melenggang-lenggok dan sesekali meliuk-liuk tanpa busana memuaskan ereksi politik. Pertunjukkan elitis yang erotis menjadi dominan, seolah-olah mampu menutupi karakter psikopat pemerannya. Penuh komedi tapi keji, begitulah rakyat menikmati sajian tari telanjang para badut politik. Munjul-Cibubur - 4 Agustus 2022.
Paus Fransiskus, Prabowo Subianto dan Orang Miskin Terpinggirkan
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain tidak akan bisa memperbaiki Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi negara gagal. Oleh: Natalius Pigai, Staf Khusus Menakertrans 1999-2004, Aktivis Kemanusiaan “KEPADA Kota dan Dunia (Urbi et Orbi): Jangan berdansa di atas penderitaan orang-orang miskin dan terpinggirkan, Paus Fransiskus, 25 Desember 2018”. “Saya memang berasal dari elit bangsa ini, keturunan elit, tetapi saya adalah satu diantara elit bangsa ini yang memiliki hati untuk rakyat, bisa berbagi kepada rakyat”. Prabowo 2019. Paus Fransiskus menggegerkan Pemimpin Dunia ketika baru naik takta sebagai Pemimpin Gereja Katolik di Vatikan menegaskan pentingnya intervensi negara menyelamatkan kemiskinan dan kebodohan di seluruh dunia. Beberapa orang masih saja membela teori menetes ke bawah. Mereka lugu dan tidak waspada. Seperti perintah ‘kita tidak boleh membunuh’. Sekarang kita harus mengatakan kita tidak boleh menjalankan kebijakan ekonomi yang eksklusif dan tidak adil. Paus juga mengembalikan nilai iman (fidelis), harapan (expectation) dan kasih (caritate) sebagaimana diucapkan kepada kota dan dunia (urbi et orbi) Balisika Santo Petrus pada Kotbah Natal 25 Desember 2018, jangan berdansa di atas penderitaan orang-orang miskin dan terpinggirkan. Peran gereja sejatinya demi kepentingan umum (bonum commune), memihak kepada yang lemah (option for the poor) dan berbagi (subsidiaritas) dan solidaritas tanpa batas (solidarities) dan bahkan menjadi artikulator kaum pencari keadilan (voice of voiceless). Dua tahun kemudian pernyataan Paus Fransiskus tersebut disambut oleh Direktur IMF Christine Lagarde pada tanggal 25 Juni 2015, bahwa sistem menetes ke bawah meningkatkan kesejahteraan pendapatan. Menciptakan ketidakadilan di hampir setiap negara. Ketika yang kaya semakin kaya. Kekayaannya tidak menetes ke ke bawah. Demkian pula Hillary Clinton tanggal 7 Juli 2015 bahwa kita (bangsa Amerika) tidak bisa lagi menjalankan kebijakan ekonomi yang gagal. Sudah waktunya teori menetes ke bawah dikubur dalam-dalam. Pendapat Paus Fransiskus, kontra dengan Pemerintah Joko Widodo (2014-2022) yang membawa Indonesia berpotensi sebagai Negara Gagal. Itulah sebabnya Prabowo Subianto membaca buku yang berjudul Negara Gagal. Membaca buku berjudul Why Nations Fail (Kenapa Negara Gagal) yang ditulis oleh Daren Acemoglu dan James A Robinson yang cukup mengejutkan jika dianalisis terkait tesis Pemerintahan Jokowi dalam membangun negara dan bangsa kurun waktu 2014-2022. Para ahli ekonomi pembangunan yang berada di lingkaran pemerintahan Jokowi kurang berpikir out of the box tentang arah pembangunan. Pemerintah seharusnya membaca dan merumuskan ulang terkait dengan rancang bangun pembangunan nasional yang berorientasi pada 2 problem utama: pengentasan kemiskinan (prosperity) dan distribusi keadilan (justice). Para Punggawa Kuasa bangsa ini berhipotesa bahwa negara gagal karena adanya kesenjangan (gap) infrastruktur yang dimiliki antara negara kaya dan miskin. Ternyata salah! Meskipun investasi begitu banyak, negara dengan berambisi untuk metamorfosis aksesibilitas dan moda transportasi darat, laut dan udara, namun tetap saja tidak akan menjadikan Indonesia menjadi negara maju bahkan negara bisa terancam gagal karena ketidakmampuan sumber daya teknologi, tenaga dan dana, akhirnya tersandera dalam perangkap utang. Sebagai contoh di Amerika Serikat dan Meksiko, Korea Utara dan Korea Selatan, Jerman Timur dan Barat. Sebelum reunifikasi tetap saja memiliki kesenjangan sebagai negara kaya dan negara miskin meskipun mempunyai infrastruktur yang hampir sama hebat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain tidak akan bisa memperbaiki Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi negara gagal. Dalam buku Negara Gagal, secara jelas menyatakan bahwa suatu negara gagal karena sumber daya ekonomi yang ekstraktif hanya dikuasai oleh segelintir orang (oligarki), sementara sumber politik dan kekuasaan menopang kelompok kecil oligarki tersebut. Prabowo Subianto adalah seorang nasionalis dan patriot, telah lama berjuang agar Indonesia menjadi bangsa yang tidak hanya mandiri tetapi berdaulat. Bangsa yang tidak gampang jatuh dalam penetrasi kapital dan hegemoni dunia ekonomi kapitalisme. Prabowo tidak mau jika Negara menjadi komprador kapitalisme karena Kapitalisme mengajarkan setiap orang bertarung dan bertahan dalam ketidakberdayaan (survivel)dan orang miskin akan terancam, bangsa bumi putra tergerus dalam jurang kemiskinan. Negara mesti sebagai pelopor dan perintis untuk intervensi menyelamatkan rakyat bahkan Prabowo juga menginginkan adanya subjek pembangunan dilakukan melalui kemitraan abadi antara negara dan rakyat. Tidak hanya public private partnership (PPP) tetapi public state partnership (PSP). Prabowo adalah antitesa Joko Widodo yang konon katanya Jokowinomic yang justru sumber daya ekonomi terpusat pada oligarki ekonomi, sumber daya ekonomi tergadai pada investasi asing, bahkan swasta sebagai aktor pembangunan nasional. Dalam buku Paradoks Indonesia, Prabowo Subianto secara jelas dan tegas menginginkan pemerintah bertindak sebagai pelopor, bahkan proaktif untuk kemakmuran rakyat, pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, pembangunan sarana dan prasarana dan peningkatan sumber daya manusia melalui kompetensi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan mental dan moral (atittute). Cara pandang Prabowo Subianto yang mau menghadirkan pembangunan di tengah-tengah orang miskin, terpinggirkan dan di pedesaan ingin merubah pembangunan nasional yang selama ini berpusat di kota-kota sebagai pusat pelayanan (services centre) juga kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan (growth centre). Memang Prabowo mau mengobati bulir-bulir yang mendalam karena tingginya disparitas pembangunan, sosial dan ekonomi, disparitas antara Timur dan Barat Indonesia, disparitas antara desa dan kota. Prabowo menyadari bahwa di masa lalu, orang desa adalah korban dari para ekonom yang mendapat julukan Mafia Barkley yang merancang bangun negara dengan sistem kapitalis menciptakan kelompok oligarki taipan-taipan Hoakiau, juga berpaham liberal memberangus cara pandang bumiputera yang berpedoman pada nilai-nilai lokal (local values). Akibatnya, kaum bumiputera tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing dalam dunia bisnis, juga tidak mampu memasuki dunia kerja yang membutuhkan standar kompetensi dan sertifikasi. Kemampuan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills) juga perilaku dunia kerja (attitute) masih jauh lebih rendah dari negara-negara lain. Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia dan komitmen terhadap orang miskin yang disampaikan dalam debat ke-2 Pilpres tanggal 17 Februari 2019 mau membangun Indonesia dari basis kehidupan masyarakat desa, sebuah antitesa dari konsep efek tetesan ke bawah (trikle down effect) yang primadona di negara-negara selatan-selatan di dunia ketiga di 70-an sampai medio 90-an. Konsep pembangunan yang digandrungi para dosen ekonomi pembangunan di universitas ternama di dunia ketiga, termasuk Universitas Gajah Mada (UGM) Yogya dan Universitas Indonesia (UI). Kecuali Profesor Doktor Mubyarto pencetus Inpres Desa Tertinggal (Iki Duit Tangkarko, dalam bahasa Jawa) adalah penentang konsep kapitalisme borjuasi dan liberalisme. Sayangnya, Mubyarto, pejuang ekonomi Pancasila itu berjuang sendirian dan dikucilkan bahkan tidak pernah diberi peran strategis di negeri ini. Lebih dari 50 tahun, sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa diabaikan, jurusan ilmu pemerintahan desa, jurusan sosiatri pembangunan desa dipandang sebelah mata. Sebenarnya Prabowo Subianto mau membangkitkan kembali praktik dengan strategi membangun Indonesia dari pinggiran yang sudah lama ditengelamkan termasuk oleh Joko Widodo. Di negara Tanzania baik di Sanzibar maupun di Tanggayika, Prof Julius Nyerere menerapkan konsep sosialisme utama yang menghidupkan semangat kebangsaan dengan menggairahkan agrobisnis di pedesaan. Demikian pula penerapan konsep Felda di Malaysia, dimana roda pertumbuhan ekonomi dihidupkan oleh industri perkebunan dengan mobilisasi sumber daya manusia di wilayah-wilayah Felda. Demikian pula konsep Semaul Undong di Korea yang membangun kota dari pinggiran. Di paruh kedua 70-an dan awal 80-an negeri ini juga pernah belajar dari Tanzania, khususnya konsep transmigrasi dan pembangunan desa. Jejak kaki Julius Nyerere 1981, terukir di SMA Negeri di Baturaja, Sumatera Selatan. Oleh karena itu, membangun Indonesia dari desa sudah pernah dipraktikan dan hasilnya kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri melalui swasembada pangan. Pertanyaannya adalah apa program nyata dan hal baru dari konsepsi Nawacita yaang membangun Indonesia dari pinggiran? Bangsa Indonesia tertipu karena minimnya gagasan dan implementasi dalam pemerintahan Jokowi 2014-2022. Sebelum mempertanyakan program nyata, kita mesti bertanya, lagi intensi dasar munculnya butir membangun Indonesia dari pinggiran, sebab konsep membangun Indonesia dari pinggiran telah ada sebelum pemerintahan Jokowi bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Program kolonisasi penduduk Grobogan dan Purwodadi ke Kedong Tataan, Kalianda, Lampung Selatan, melalui politik etis Belanda atas perjuangan Dowes Dekker atau Suwardi Suryaninggrat, dkk 1912, yang kisahnya dilukiskan dengan baik oleh peneliti Perancis, Patric Levang berjudul Tanah Sabrang. Setelah Indonesia merdeka 1945, program kolonisasi diubah sebutannya menjadi transmigrasi, ciri khas bangsa Indonesia, bahkan program asli Indonesia karena istilah transmigrasi tidak ditemukan dalam kamus bahasa asing termasuk dalam ensiklopedia terlengkap dunia; Britanica maupun juga Americana. Lalu apa yang baru dalam program Prabowo yang akan datang? Tentu saja yang baru adalah langkah nyata, menuliskan butir cita-citanya lazim makin menua dilaksanakan di negeri ini. Jaman Joko Widodo, mendengar dan membangun rakyat memang mengharu-birukan perasaan bagi orang-orang pinggiran dan yang terpinggirkan. Namun memasuki 8 tahun masa pemerintahan Jokowi berbagai persoalan korupsi terkait infrastruktur pedesaan, korupsi dana desa oleh pelaksana di desa, kabupaten dan juga Kementerian Desa makin meyakinkan kita bahwa Nawacita hanya adagium simbolik, cita-cita tidak substansial bahkan utopia perubahan. Prabowo sudah paham bahwa penduduk pedesaan adalah orang-orang yang lahir, tumbuh dan berkembang di daerah terpencil, terisolasi, jauh dari hiruk- pikuk modernisasi Indonesia, bahkan desa diasosiasikan sebagai ujung dari pembangunan. Kemiskinan dan kebodohan yang menumpuk di perdesaan seringkali dikapitalisasi para penguasa dan politisi untuk kepentingan, setelah berkuasa ditinggalkan begitu saja. Pemerintah memiliki sumber daya yang cukup, baik anggaran, personel dan fasilitas hanya butuh pemimpin empati, tulus, konsisten membangun desa. Anggaran desa saat ini cukup besar, bahkan paling besar dalam sejarah Republik Indonesia. Selain anggaran pembangunan desa di Kementerian Desa sebesar Rp 170 triliun, juga terdapat di berbagai satker seperti; PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri. Kita harus memiliki kemauan untuk merubah (unwilling to change), kita harus mau melakukan revolusi dalam berfikir (revolusio normain), dan juga mau menjadi orang gila dalam membangun di negeri ini. (*)
Perang Terbuka AS dengan China Masih Jauh
AS memiliki percaya diri, karena hasil survei PEW Research Center, 70% warga AS menganggap Rusia sebagai musuh. Sementara 89% warga AS menganggap, China sebagai musuh. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) Nancy Pelosi mendarat di Taiwan pada Selasa (2/8/2022) malam waktu setempat atau sekitar pukul 21.50 WIB. Kedatangan Pelosi disambut oleh delegasi kecil dan disaksikan wartawan yang berada di Bandara Internasional Songshan, Taipei. Seorang pejabat Taiwan mengatakan kepada CNN bahwa Pelosi diperkirakan akan menginap di Taipei semalam. Kehadirannya menandai dukungan AS yang signifikan untuk Taiwan meskipun ada ancaman pembalasan dari China atas kunjungan tersebut. Nancy Pelosi terbang ke Taiwan menggunakan pesawat Angkatan Udara AS dengan nomor penerbangan SPAR19. Sesaat setelah kabar tibanya Nancy Pelosi di Taipei, dalam laman resmi Ketua DPR AS merilis pernyataan yang mengonfirmasi kunjungan kekongresan ke Taiwan. Rilis tersebut menyatakan bahwa kunjungan ini “menghormati komitmen teguh AS untuk mendukung demokrasi Taiwan yang penuh semangat”. Nancy Pelosi mengatakan: “Diskusi kami dengan jajaran pimpinan Taiwan akan berfokus pada penegasan kembali dukungan kami bagi mitra dan mempromosikan kepentingan bersama kami, termasuk memajukan suatu kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.” Dalam waktu berdekatan dengan kedatangan Pelosi, armada jet tempur China dilaporkan melintasi Selat Taiwan. Armada jet tempur yang diterjunkan itu diketahui berjenis Sukhoi Su-35. Hingga berita ini diturunkan, belum ada perkembangan yang diketahui dari misi jet tempur tersebut. Kehadiran Pelosi semakin membuat China murka. Konon, China bisa tembak rudal ke selat Taiwan beberapa hari ke depan. Negeri Tirai Bambu di bawah pemerintahan Xi Jinping marah besar dengan kedatangan salah satu politikus senior AS itu. Sebelumnya, China beberapa kali melontarkan ancaman ke Taiwan dan AS jika Pelosi benar-benar berkunjung ke wilayah itu. Presiden Xi Jinping bahkan secara terbuka sempat menyampaikan peringatan ke Presiden AS Joe Biden karena murka soal rencana lawatan Pelosi: “AS jangan coba-coba main api jika tak ingin terbakar.” Gertakan Xi tersebut tidak membuat AS mengubah pendirian mereka untuk terus menyokong Taiwan. “Terkait Taiwan, Presiden Biden menekankan bahwa kebijakan Amerika Serikat tak berubah,” demikian bunyi pernyataan resmi pemerintah AS dikutip CNN. Mereka kemudian berujar, “AS dengan keras menolak upaya unilateral untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan kestabilan selat Taiwan.” Sementara AS melalui Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, China tak perlu membuat kunjungan Pelosi menjadi krisis yang dapat merusak stabilitas dan keamanan di kawasan. “Ketua DPR punya hak mengunjungi Taiwan. Tak ada alasan bagi Beijing mengubah kunjungan potensial sesuai kebijakan lama AS ini menjadi semacam krisis,” kata Kirby kepada wartawan dikutip AFP. Konsekuensi kunjungan Nancy Pelosi, AS dikabarkan mengerahkan empat kapal perang termasuk satu kapal induk USS Ronald Reagan terkait kabar lawatan Pelosi ke Taiwan. Selasa malam, 2 Agustus 2022, kapal induk USS Ronald Reagan (CVN-76), telah kembali ke Laut China Selatan dan Kapal serbu amfibi USS Tripoli (LHA-7) telah berada di dekat Okinawa serta kapal serbu amfibi USS Amerika (CV-66) telah berada di Sasebo, Jepang. Deklarator KAMI Nasional Anton Permana mengatakan, di wilayah Pasifik, Kapal Induk USS Abraham Lincoln (CVN-72), Landing Helicopter Dock USS Essex dan 36 kapal perang lainnya serta tiga kapal selam berada di Hawaii, mengambil bagian dalam Latihan Lingkar Pasifik (RIMPAC) yang akan berakhir pada Kamis, 4 Agustus 2022, besok. Pelacakan penerbangan menunjukkan, dua HC-130J Combat King II Angkatan Udara Amerika Serikat, telah tiba di Okinawa (Jepang) dari Anchorage. Mereka didampingi oleh beberapa KC-135 Stratotankers, pesawat pengisian untuk bahan bakar udara. Formasi pesawat yang mengawal itu sangat full team siaga tempur. Jarang ada formasi ini digabungkan sekaligus. Pesawat VVIP dikawal F22 Raptor, F35, F18 Super Hornet, dan F15 SE sekaligus. Kalau F18 Super Hornet, Growler, dan F35 A/B, itu memang pesawat tempur khusus digunakan dari kapal induk. Menariknya F22 Raptor dan F15 E itu bukan varian dari kapal induk. Artinya, dua pesawat ini di terbangkan dari pangkalan utama AS di Asia Pasifik. Bisa dari Okinawa, Korea Selatan, atau Guam. Belum lagi kelas Kapal induk yang dikerahkan juga Nikitz Class USS Ronald Reagen. Kapal induk nuklir yang membawa 100-an pesawat. Bersamaan dengan kedatangan Nancy Pelosi ke Taiwan, juga ketika 14 negara sedang berkumpul dalam Latgab Super Garuda Shield-16 di Batu Raja… Latgab Super Garuda Shield-16 ini kalau dilihat dari peralatan alutsista yang disertakan, strategi dan simulasi boleh dikatakan sudah mengarah pada formasi tempur WW3 Regional Indo-Pasific, yang secara tak sadar sebenarnya China sudah terkepung dari berbagai penjuru kecuali dari utara. Sebelah timur China berhadap-hadapan dengan angkatan perang Korea Selatan-Jepang-Taiwan yang di-support Kanada dari Pasific. Dari tenggara: AUKUS plus FPDA (Australia-Inggris-Malaysia- Singapore-Brunei), dan juga ada Indonesia-Vietnam (di atas kertas). Dari arah selatan ada India, dan arah timur, ada NATO. Sedangkn benteng geografis dan kultural China seperti Korea Utara, Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, boleh dikatakan kurang signifikan. Paling hanya Korea Utara yang punya gigi, itupun tak jelas pula. Belum tentu loyal penuh pada China. Pakistan yang baru dibangun poros aliansinya, sedang bergejolak politik dalam negeri semenjak perdana menterinya yang pro China dijatuhkan. Indonesia Sang Garuda Emas yang dimanja China, juga ambigu dalam hal politik dan pertahanan. AS memiliki percaya diri, karena hasil survei PEW Research Center, 70% warga AS menganggap Rusia sebagai musuh. Sementara 89% warga AS menganggap, China sebagai musuh. Maka AS tidak memilih medan perang terbarunya di Ukraina, melainkan di pesisir daratan China. Bisa terjadi perang beneran selama sentimen anti China di AS semakin tinggi. Tetapi Wakil Menteri Luar Negeri China Xie Feng menegaskan, Indo-Pasifik seharusnya tidak boleh menjadi medan perang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Kemungkinan terjadinya perang terbuka masih sangat kecil. Strategi AS terlihat ketika AS selalu memprovokasi China agar mulai invansi Taiwan. Agar jadi pintu masuk bagi AS dan sekutunya lancarkan jurus sanksi, embargo, dan pelemahan daya ekonomi dan ketahanan nasional China. Biar jadi pemicu pemberontakan dari dalam dan penetrasi pengepungan dari luar. (*)
POPULER
