DIMAS HUDA
Penunjukan Politisi sebagai Dirut ASDP, Namarin Kritik Erick Thohir
Jakarta, FNN | Kabar mengejutkan datang dari industri maritim nasional. Pada Selasa, 19 November 2024 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merombak susunan komisaris dan direksi. Politisi PPP, Achmad Baidowi ditunjuk sebagai Komisaris Utama. Namun yang menuai polemik, Erick menunjuk politisi PKB Heru Widodo menjadi Direktur Utama ASDP menggantikan Ira Puspadewi. Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi melontarkan kritik tajam kepada Kementerian BUMN atas penunjukkan Dirut ASDP tersebut. “Di Kementerian BUMN ada yang namanya talent pool, yang berisi kebanyakan anak muda, yang dipersiapkan untuk memimpin BUMN. Tapi dengan dipilihnya politisi atau mantan politisi menunjukkan Erick tidak tertib dan lebih mendahulukan politik dibanding sistem,” kata Siswanto, Kamis, 21 November 2024. Menurut dia, penunjukkan Heru Widodo seperti keputusan sporadis yang tidak dipikirkan secara matang. Siswanto melihat, latar belakang Heru yang merupakan mantan Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB sama sekali tidak berkaitan dengan dunia maritim. “Ya kalau untuk komisaris oke lah, tapi kalau untuk dirut saya kira ini bukan sosok the right man in the right place. Ini suatu bentuk kebobrokan sistem di awal pemerintahan baru,” tegasnya. Kendati demikian, pengamat maritim yang dikenal kritis ini mengapresiasi penunjukkan Yossianis Marciano sebagai wakil direktur utama dan Rio Theodore Natalianto Lasse sebagai direktur operasi dan transformasi. “Jadi dua orang ini (Yossianis dan Rio) pernah berkiprah di Pelindo, tentunya sangat mengerti dengan bidang di ASDP,” pungkasnya. ASDP memiliki fungsi utama dalam menyediakan akses transportasi publik antar pulau, menyatukan pulau-pulau besar, dan menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan. ASDP menjalankan armada ferry sebanyak lebih dari 226 unit kapal yang melayani 307 lintasan dan 36 pelabuhan di seluruh Indonesia. (DH)
Anies Dongkrak Elektabilitas Pramono-Rano
Jakarta, FNN | Tok! Abah Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, 2017-2022, mendukung Pasangan Pramono-Rano pada Pilgub DKI Jakarta, 27 November 2024. Sebelumnya jaringan Relawan Anies The President Center Pimpinan HM Jusuf Rizal sudah berlabuh ke Paslon Pramono.Rano Nomor Urut 3 Kepastian dukungan itu dapat terbaca saat Anies Baswedan menerima kunjungan Pramono-Rano ke kediamannya yang tentu saja dikemas dalam kunjungan politik makan lontong dan ngopi dalam suasana Pilkada Gubernur DKI Jakarta, Periode 2024-2029. “Buat masyarakat politik, kunjungan Pramono-Rano sudah dapat dibaca jika Abah Anies Baswedan memberikan dukungan bagi Paslon Pramono-Rano dalam Pilkada DKI Jakarta, 27 November 2024,” tegas HM.Jusuf Rizal Ketua Konsorsiun Jaringan Rekawan Anies The President Center di Jakarta Ketum Ormas Madas Nusantara (Organisasi Ke-Maduraan) itu, menjawab pertanyaan wartawan mengatakan sikap Anies yang menerima Pramono-Rano di penghujung kampanye terakhir akan mampu mengubah peta politik maupun elektabilitas Pramono-Rano. Dikatakan, selama ini sikap Abah Anies Baswedan sangat ditunggu-tunggu, mengingat sebagian pendukungnya akan mengambil sikap Golput (Tidak menggunakan hak pilih) atau Coblos semua (suara hangus). Ini buntut kekecewaan relawan setelah Anies dinilai di PHP Partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang kemudian tidak mengusung Anies, malah PKS dukung Ridwan Kamil-Suswono yang tidak paham kota Jakarta maju Pilgub DKI Jakarta. “Saya dapat merasakan kekecewaan para relawan. Mereka berjuang tanpa pamrih hingga mampu mandongkrak suara PKS di Jakarta. Tetapi sikap PKS yang menutup mata dan cuek atas aspirasi rakyat itu, membuat para relawan meninggalkan PKS. PKS dinilai seperti Kacang Lupa Kulitnya,” tegas Jusuf Rizal Jadi dengan bertemunya Anies dengan Pramono-Rano, tidak ada lagi keraguan jaringan relawan Anies untuk mendukung Pramono-Rano di Pilkada DKI Jakarta. Bagi kami, ini menunjukkan agar para relawan Anies, wajib memenangkan Pramono-Rano menjadi Gubernur DKI Jakarta, satu putaran. Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu juga, turut menyerukan kepada jaringan pendukung Anies di Jakarta, khususnya The Power Of Emak-Emak pilih dan coblos Paslon Nomor 3, Pramono-Rano Karno untuk Jakarta Menyala.
Kebocoran Anggaran, IDR: Kementerian Jadi Sapi Perah Parpol
Jakarta, FNN | Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, menengarai kebocoran anggaran pembangunan nasional yang belakangan kian menggila akibat kementerian telah menjadi sapi perah partai politik. \"Menteri-menteri yang diangkat presiden orang-orang partai politik sebagai balas budi. Akibatnya, kementerian menjadi sapi perah bagi parpol,\" ujar Fathorrahman Fadli, kepada FNN, Sabtu (16/11). Beberapa laporan memperkirakan tingkat kebocoran anggaran berkisar antara 20-40%, tergantung sektor dan daerah. Maknanya jika total anggaran untuk tahun 2024 adalah Rp3.325 triliun maka sekitar Rp600 sampai Rp1.330 triliun bocor alias dikorupsi. \"Namun, angka ini sulit dipastikan secara mutlak karena bergantung pada studi dan laporan investigasi tertentu,\" ujar Fathorrahman Fadli. Menurutnya, kebocoran anggaran bukanlah barang baru. Ini terjadi selama Indonesia merdeka. Hanya saja, selama reformasi bergulir, kebocoran anggaran semakin meningkat karena kementerian kerap kali menjadi sapi perah oknum partai politik. \"Kebocoran anggaran itu selama Orde Baru juga terjadi, namun sejak reformasi kebocoran tersebut makin menggila, sehingga inefisiensi pembangunan akibat korupsi ikut memperburuk kualitas kita sebagai bangsa,\" kata Fathorrahman Fadli. Pada penghujung tahun 1993, Prof Soemitro Djojohadikusumo yang meninggal dunia pada 2001 pernah menghitung bahwa dana pembangunan negeri ini telah mengalami kebocoran hingga 30%. Angka itu diperoleh ayahanda Prabowo Subianto itu dari incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang pada waktu itu sebesar 5, sementara ICOR rata-rata negara ASEAN sekitar 3,5. Selisih ICOR Indonesia dan rata-rata negara ASEAN yaitu 1,5 dibagi 5 kemudian dikalikan 100% hasilnya 30%. Menurut Fathorrahman Fadli, kebocoran anggaran bisa ditekan dengan meningkatkan sinergitas kerja antar kementerian dengan menghilangkan ego-sektoral yang selama ini menyebabkan kebocoran dan in-efisiensi pembangunan. Ia berharap, sebagai Presiden yang kini memimpin Kabinet Merah Putih, Prabowo harus secara serius mencegah katup-katup korupsi dalam kabinetnya. Prabowo, lanjut Fathorrahman Fadli, harus melihat kembali apa yang dikritik ayahandanya sebagai wujud kepeduliannya pada besarnya potensi kerugian akibat korupsi, inefisiensi, dan penyelewengan dana dalam pelaksanaan pembangunan di era tersebut. Reformasi Kebocoran Meningkat Fathorrahman Fadli juga menyoroti tentang paradoks reformasi yang semakin menjauhkan idealisme reformasi dengan fakta objektif pembangunan. Reformasi itu ingin berantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kata Fathorrahman, namun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sering menyebutkan bahwa kebocoran anggaran terjadi di berbagai tingkat, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, yang sering kali melibatkan mark-up harga atau proyek fiktif. Ia menjelaskan, di samping KPK, laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan berbagai kasus penyimpangan anggaran di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terus berlangsung, meski dalam skala yang lebih terdesentralisasi dibanding era Orde Baru. Menurutnya, meski transparansi dan pengawasan meningkat di era Reformasi, korupsi dan kebocoran anggaran tetap menjadi tantangan besar yang membutuhkan komitmen lebih kuat dari semua pihak. (DH)
Relawan Anies Dukung Pramono-Rano di Pilkada DKI Jakarta
JAKARTA, FNN | Jaringan Relawan Anies Baswedan menjatuhkan pilihan ke pasangan nomor 3, Pramono-Rano pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 27 November 2024. Pernyataan dukungan jaringan relawan Anies Baswedan itu disampaikan oleh Ketua Relawan Anies Baswedan Konsorsium Rumah Relawan Nusantara (KREN), The President Center, HM. Jusuf Rizal kepada media di Jakarta, Selasa (12/11). “Saya sudah komunikasikan ke Jaringan Relawan Anies di Jakarta agar yang sevisi memberi dukungan suara ke Pasangan Nomor 3 Pramono-Rano. Kami memutuskan memberi suara daripada Golput dan bila suara itu digunakan pihak-pihak yang mau curang, kita ikut berdosa,” ujar Ketum Madas Nusantara itu. Menurutnya, jaringan pendukung Anies memang kecewa berat saat PKS (Partai Keadilan Sejahtera) tidak mengusung Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, 2024-2029. Malah masuk KIM yang diisi kelompok status quo. Atas kekecewaan itu, jaringan pendukung Anies mau memilih golput atau coblos semua. Setelah mempertimbangkan dari sisi manfaat dan mudaratnya, tegas Jusuf Rizal, memilih menggunakan suara serta pilihan jatuh kepada pasangan Pramono-Rano, nomor urut 3. “Saya juga mengajak para relawan pendukung Anies untuk memilih Pramono-Rano. Pertarungan untuk memajukan Anies nanti tahun 2029. Sekarang fokus menghukum partai yang PHP Anies. Tunjukkan kekuatan suara jaringan pendukung Anies,” tegas Jusuf Rizal Sosok Jusuf Rizal tidak asing di dunia politik dan Relawan. Pada Pilpres 2004-2009, Jusuf Rizal Direktur Blora Center berada di ring satu SBY-JK bersama Sudi Silalahi. Pilpres 2009-2014 mendukung SBY-Boediono. Jadi koordinator relawan Prabowo-Hatta, pada Pilpres 2014-2019. Kemudian Pilpres 2019-2024 mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Di Pilkada DKI 2007, penggagas Relawan Orange dukung Adang Daradjatun maju Gubernur DKI Jakarta. Berhasil meraih suara 47% melawan Fauzi Bowo yang didukung 21 partai. Tahun 2017 menyumbang suara dari sektor pekerja ke Anies-Uno pada Pilgub DKI Jakarta. “Kali ini saya mendukung Pramono-Rano. Jadi jaringan suara pendukung Anies saya giring pilih Pramono-Rano yang merakyat dan peduli. Yang lain itu saya nilai cuma janji-janji manis. Semoga Pramono-Rano amanah untuk Jakarta yang lebih baik,” tegas Jusuf Rizal. (DH)
Prabowo Mesti Bersihkan Lingkungannya Dulu sebelum Memberantas Korupsi
JAKARTA, FNN | Presiden Prabowo Subianto hendaknya membersihkan lingkungannya terlebih dahulu sebelum memberantas korupsi secara luas. \"Bersihkan dulu orang-orang kabinet yang terindikasi korupsi,\" ujar Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli. Di sisi lain, dia menyambut baik keteguhan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Namun ia mengingatkan, keinginan memberantas korupsi tersebut tidak dapat dilakukan jika tanpa dukungan seluruh masyarakat. Di berpendapat, pemberantasan korupsi harus menjadi keinginan seluruh anak bangsa. \"Membasmi korupsi tidak cukup hanya berhenti pada keinginan Presiden Prabowo, namun harus menjadi agenda seluruh anggora kabinet merah putih, dan seluruh kelompok kritis dalam masyarakat. Jika hanya pada presiden, tanpa dukungan rakyat, usaha tersebut akan mengalami benturan dari para koruptor, \" tegas Fathorrahman Fadli. Menurut peneliti dan penulis memoar tokoh politik nasional itu, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas Kabinet Merah Putih agar tekad Prabowo dalam mensejahterakan rakyat dapat terwujud. \"Musuh utama bangsa Indonesia ini adalah korupsi yang sudah menjadi darah daging, bahkan sudah menjadi sumsum dalam tulang, jadi harus ada langkah yang revolusioner melawan korupsi,\" kata Fathorrahman Fadli yang juga pegiat Institut Peradaban tersebut. Fathorrahman menegaskan, jika korupsi saat ini mendapatkan momentum yang tepat untuk diberantas secara serius. Ada beberapa faktor pendukung yang membuatnya. Pertama, tekad presiden Prabowo. Tekad ini harus dipelihara selama periode kepemimpinan Prabowo hingga 2029 nanti. Prabowo dapat meningkatkan kinerja KPK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan dalam memberantas korupsi. Kedua, korupsi telah menyengsarakan seluruh rakyat dan meningkatkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka negara akan mengalami banyak kerugian yang berkibat fatal. Ketiga, di sekitar Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih, masih ditemukan sejumlah anggota kabinet yang masih bercokol. Sebagai presiden, Prabowo harus mampu melakukan Pemecatan atas orang dimaksud. \"Jangan sampai terlambat dalam bertindak agar yang masih waras tidak terpengaruh,\" tegas pria yang akrab dipanggil Mr. Ong ini. (DH)
Money Politik: Madas Nusantara Bentuk Satgas Pemantau Senyap
Jakarta, FNN | Menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, 27 November 2024, Ormas Madas Nusantara membentuk “Satgas Pemantau Senyap” untuk mengantisipasi adanya Money Politik (Politik Uang) yang dilakukan Tim Paslon ke warga-warga. “Brigade Komando (Brikom) Madas Nusantara mengendus akan adanya operasi serangan fajar oleh salah satu Paslon yang khawatir suaranya kecil. Tentu rumor itu kami sikapi dengan membentuk Satgas Pengawas Senyap (Tertutup),” tegas Ketua Umum Madas Nusantara, HM. Jusuf Rizal,SH kepada media di sekretariat Madas Nusantara, Tebet, Jaksel didampingi Ketua Harian, HA. Fauzi dan Sekjen H.Fauzi Satgas Pengawas Senyap itu bergerak dibawah tanpa bentuk. Tidak diketahui masyarakat. Itu seperti operasi senyap dengan memanfaatkan jaringan Madas Nusantara di tingkat bawah. Mulai dari pedagang, penjual ikan dan daging, jual barang rosokan, pedagang sate, dll. Mereka akan menjadi mata dan telinga dibawah bagi demokrasi agar pelaksnaan Pilkada berjalan tanpa money politik. “Berdasarkan pengalaman kami sebagai pemantau Pemilu, titik rawan money politik itu, biasanya H minus satu. Bisa berupa uang (Amplop), Paket sembako, Pulsa elektronik ataupun dikemas dalam bentuk bantuan sosial,dll. Bisa juga main dengan IT dalam proses perhitungan suara,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu. Selain melalui Satgas Pemantau Senyap Madas Nusantara, Jusuf Rizal juga mengatakan akan melibatkan wartawan guna menyoroti praktek money politik dilapangan. Dengan demikian gerak dari pihak-pihak yang melakukan kecurangan akan lebih terbatas. Dikatakan, jika ditemukan praktek money politik, Satgas Pengawas Senyap yang dikomandoi Brikom Madas Nusantara langsung eksekusi membawa ke Sentra Gakumdu (Interkoneksi Lembaga Dalam Penanganan Tindak Pemilu). Tim Satgas itu orang-orang yang berani, yang dibekali aspek hukum maupun fisik. “Kita ingin Pemilihan Gubernur DKI Jakarta berlangsung Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan Jurdil (Jukur dan Adil). Jangan ada intervensi atau cawe-cawe yang membuat kualitas demokrasi tercuderai. Apalagi ada survei-survei bayaran, kita akan gruduk,” tegas Jusuf Rizal aktivis penggiat anti korupsi, Ketum Indonesian Journalist Watch (IJW) itu Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, tanggal 27 November 2024. Hari hasil survei Litbang Kompas, Pasangan nomor Urut 3, Pramono-Rano elektabilitasnya mencapai 38,3 % disusul Ridwan Kanil-Suswono 34, 6% dan Dharma-Kun 3,3%. Masih ada 23% yang belum menentukan sikap. Beda tipis itu menurut Madas Nusantara berpotensi besar adanya serangan fajar atau money politic
Madas Nusantara Luncurkan Gerakan Anti Golput
Jakarta, FNN | Ormas Madas Nusantara meluncurkan Gerakan Anti Golput (GAG) agar semua masyarakat menggunakan hak pilih di Pilkada DKI Jakarta, 27 November 2024. Madas (Madura Cerdas) Nusantara merupakan organisasi etnis ke-Maduraan yang dipimpin Ketua Umum, HM. Jusuf Rizal, aktivis penggiat anti korupsi. Jusuf Rizal juga tercatat banyak memimpin organisasi, termasuk serikat pekerja, pencipta lagu dan media Didampingi Ketua Harian Madas Nusantara, H.Achmad Fauzi, Sekjen, H.Fauzi, Panglima Brikom Madas Nusantara, Andi W, serta Ketua DPW Madas Nusantara DKI Jakarta, Rohimin Jaffar kepada media disebutkan, Gerakan Anti Golput (GAG) merupakan himbauan agar demokrasi pada Pilkada DKI Jakarta berkualitas melalui partisipasi pemilik suara yang maksimal. “Kami menghimbau agar warga Jakarta yang sudah memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya. Jangan tidak mencoblos (Golput) atau coblos semua (Hangus) yang membuat kualitas demokrasi rendah. Ayo bersama kita bangun Jakarta,” tegas Jusuf Rizal pria berdarah Madura-Batak itu. Dikatakan dalam Pilkada DKI Jakarta warga Jakarta tidak mungkin memperoleh Pemimpin Sempurna, sebab kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun ada tiga kandidat Pasangan yang dapat dipilih yaitu Ridwan Kamil-Suswono, Dharma-akun dan nomor tiga, Pramono-Rano Karno. “Kalau ditanya Warga Madura di Jakarta memilih pasangan mana? Pilihan warga Madura kepada Pramono-Rano untuk memimpin DKI Jakarta, 2024-2029. Menurut kami saat ini, Pramono-Rano paling ideal. Merakyat dan peduli,” tambah Ketua Harian dan Sekjen Madas Nusantara, HA.Fauzi dan H.Fauzi Adapun latar belakang peluncuran Gerakan Anti Golput (GAG) di Pilkada DKI Jakarta karena munculnya ajakan dari kelompok masyarakat yang tidak bertanggungjawab dengan menggaungkan ajakan Golput atau Coblos Semua Kertas Suara. Ini seperti ajakan boikot Pilkada DKI Jakarta “Jadi Madas Nusantara menghimbau agar warga Jakarta gunakan suara secara cerdas. Apapun pilihannya. Seperti juga Madas Nusantara yang mendukung Pramono-Rano,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu. Sebelumnya Madas Nusantara yang juga punya Pengurus Unit Kerja (PUK) sektor informal FSPTSI-KSPSI itu sudah mendeklarasikan jika warga Madura di Jakarta Full Support memilih Pramono-Rano untuk memimpin DKI Jakarta, 2024-2029. Pramono-Rano, Yes. Golput No.
Eks Ketum PWI Hendri Ch. Bangun Mangkir Panggilan Polda, IJW: Tangkap!
JAKARTA, FNN - Eks Ketum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Hendri Ch.Bangun atau HCB, mangkir lagi atas panggilan Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan atas pengaduan dugaan penggelapan dana sponsorship dana UKW (Uji Kompetensi Wartawan) Rp1,7 miliar. Ini adalah panggilan kedua sehingga membuat Indonesian Journalist Watch (IJW) mendesak Penyidik Polda Metro, menangkap dan menanggil paksa yang bersangkutan. Pemanggilan tersebut dilakukan atas laporan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Helmi Burman, terkait dugaan penggelapan dana Rp1,7 miliar oleh Hendry Ch.Bangun. Dugaan penggelapan itu, selain dilaporkan ke Polda Metro Jaya, juga dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) tetapi tindak lanjutnya tidak jelas hingga kini. \"Jika HCB selalu mangkir sampai tiga kali, hendaknya Penyidik Polda Metro, memanggil paksa dan menangkap. Karena selain melecehkan hukum, institusi Kepolisian, juga membuat malu korps wartawan yang semestinya patuh pada hukum,\" tegas Ketua Umum IJW, HM.Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta, hari ini. Menurutnya, alasan sedang melaksanakan kegiatan UKW di PWI Jaya, merupakan alasan yang dibuat-buat. Karena Dewan Pers telah melarang PWI tidak boleh lagi melaksanakan UKW. \"Jangan karena disebut-sebut HCB di back up oknum kepolisian lantas merasa tidak bisa disentuh hukum. IJW akan terus mengawasi,\" tegas Jusuf Rizal Presiden LSM LIRA itu. Dari pihak penyidik Kamneg Ditreskrimun Polda Metro Jaya menyampaikan informasi, kasus pelaporan atas dugaan penggelapan dana UKW merupakan tahap penyelidikan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi sudah ada 8 orang staf PWI Pusat telah dimintai keterangan, termasuk ek Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah yang didampingi kuasa hukumnya, HMU.Kurniadi. Sedangkan terlapor HCB tidak hadir atau mangkir Menurut Jusuf Rizal, tanpa mendahului kewenangan penyidik, semestinya kasus ini sudah memenuhi unsur penggelapan dana atau menguasai dana tanpa hak. Sejumlah alat bukti sudah ada, antara lain rekaman, mengeluarkan dana dengan kwitansi tanda terima bohong, menyebut adanya dana cashback ke Forum Humas BUMN, pengembalian sejumlah dana, dll. Belum lagi hasil audit yang bisa saja sudah direkayasa. Dikatakan HCB dan tiga orang pengurus lain yang terlibat, Sayid Iskandarsyah (Ex Sekjen), M,Ihsan (Ex Wabendum) dan Ex Direktur, Syarif Hidayatullah dapat dijerat Pasal 372 dan 374 KUHP tentang penggelapan dan penyalahgunaan jabatan. \"Itu semua termasuk pelanggaran hukum maupun etika yang membuat Dewan Kehormatan PWI memecatnya. Kita lihat bagaimana kinerja penyidik Polda Metro. Apakah profesional atau masuk angin,\" tegas Jusuf Rizal Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu.
Partai Tempat Tommy Soeharto Bernaung Dukung Prabowo Tekan Kemiskinan dan Lawan Korupsi
Jakarta, FNN — Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) besutan HM. Jusuf Rizal mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk menekan kemiskinan dan melawan Korupsi di bumi Indonesia. “Sebagaimana janji politik Prabowo agar jangan ada lagi kemiskinan dan korupsi di bumi Indonesia, Partai Parsindo yang berbasiskan Loyalis Bapak HM.Soeharto akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat,” tegas Ketua Umum Partai Parsindo, HM.Jusuf Rizal kepada media di Jakarta. Partai Parsindo pada Pemilu 2024, gagal menjadi peserta Pemilu setelah gagal di PTUN. Putra mahkota Cendana Tommy Soeharto ikut bergabung di Partai Parsindo setelah di Partai Berkarya, Tommy didepak Muchdi PR sebagai Ketum Partai Berkarya. Menurut Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak itu, pada Pemilu 2024, Partai Parsindo merasa diperlukankan diskriminan oleh Ketua KPU, Hasyim Asyari, sehingga gagal menjadi peserta Pemilu. Namun Partai Parsindo tidak menyerah. Kini mempersiapkan untuk konsolidasi menuju Pemilu 2029. “Kami memahami kondisi politik saat itu, dimana hal-hal yang berbau loyalis Presiden RI ke-2, Bapak HM. Soeharto kurang diterima, sehingga ada penjegalan yang menyulitkan Partai Parsindo berkembang,” tegas Jusuf Rizal tetap semangat melakukan konsolidasi Partai Parsindo. Dengan dilantiknya Prabowo-Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden, 2024-2029, Partai Parsindo akan ikut mengawal dan mendukung berbagai program pemerintah yang pro rakyat. Berperan aktif membangun Indonesia, Menjaga Negeri. Guna mengawasi kemiskinan dan korupsi di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Parsindo juga akan membentuk Satgas Pengawasan Dana Desa (PDD) di setiap Desa, karena kebocoran penggunaan dana desa secara signifikan dapat menimbulkan kemiskinan di Desa. “Partai Parsindo mengucapkan selamat kepada Prabowo yang telah dilantik jadi Presiden RI ke-8. Kita dukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu. (DH)
Menyoal Zaken Kabinet dengan Wibawa Presiden Demisioner
Oleh: Dr. Ahmad Yani, SH.MH., Ketua Umum Partai Masyumi KITA sudah mendengar istilah zaken kabinet yang diungkapkan oleh para politisi belakangan ini. Kabinet zaken (bahasa belanda: zakenkabinet) adalah suatu kabinet dalam pemerintahan yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Istilah zaken kabinet sangat relevan dalam sistem presidensial. Namun dalam sistem parlementer, istilah ini cenderung bermasalah, karena istilah kabinet zaken tidak dikenal dalam sistem parlementer. Sebab, kabinet dalam sistem parlementer adalah anak kandung parlemen. Sementara parlemen diisi oleh partai politik, kepala pemerintahan (perdana menteri) haruslah orang dari partai pemenang pemilu. Susunan kabinetnya juga menggambarkan representasi partai politik di parlemen. Sementara dalam sistem presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan kekuasaan itu, presiden memiliki hak prerogatif membentuk kabinet. Kalau dalam sistem parlemen kabinet dibentuk berdasarkan komposisi partai politik parlemen, maka dalam sistem presidensial, presiden dapat membentuk kabinet diluar parlemen atau diluar partai politik. Kabinet yang dibentuk tidak berdasarkan perwakilan partai politik dengan mempertimbangkan keahlian, atau rekomendasi partai politik berdasarkan keahlian, itulah yang disebut kabinet zaken. apakah kabinet itu extra parlemen atau intra parlemen, sepenuhnya hak prerogatif presiden. Mungkinkah membentuk kabinet zaken dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Dalam sistem presidensial, presiden memegang kekuasaan eksekutif (single chief executive). Sebagai kepala eksekutif, presiden diberi kewenangan penuh untuk membentuk kabinet. Tapi dalam realitas politik Indonesia, dengan multi-partai seperti sekarang ini, tidak mungkin membentuk kabinet tanpa kompromi dengan partai politik. Kabinet kompromi ini telah memberikan ruang bagi partai untuk ikut mengusung calon-calon menteri dari partainya dengan syarat berkoalisi dengan presiden. Realitas ini memaksa presiden harus membentuk kabinet berdasarkan komposisi partai politik di Parlemen. Apabila presiden berhasil mengumpulkan sebagian besar partai politik dengan imbalan posisi menteri, maka kebijakan presiden tidak akan dihalangi oleh parlemen. Sebaliknya, presiden yang memiliki komposisi koalisi partai politik di parlemen lebih kecil dari oposisi, maka presiden akan kesulitan menghadapi parlemen dalam menyukseskan agenda politiknya yang tercantum dalam visi-misinya. Kabinet Prabowo untuk Siapa? Membentuk kabinet, tanpa mengikutsertakan partai politik parlemen, menjadi masalah serius bagi presiden. Kecuali partai politik menolak untuk masuk kabinet. Kompromi politik inilah yang \"memaksa\" presiden untuk mengakomodasi seluruh anggota partai politik agar masuk dalam pemerintahan. Apakah itu salah? Secara konstitusional tidak ada pelanggaran untuk menunjuk menteri dari orang-orang partai. Namun secara profesional, penunjukan menteri harus memperhatikan keahlian dalam mengelola bidang pemerintahan yang ditugaskan. Semenjak reformasi, pembentukan kabinet tidak terlepas dari kompromi politik antara presiden dan partai. Itu sudah menjadi kebiasaan politik, pemenang merangkul partai pengusung dan pendukungnya dalam kabinet. Namun ada yang berbeda dari pembentukan kabinet Prabowo Subianto. Pembentukan kabinet ini, selain besar, juga mengajak semua partai politik untuk bergabung. Tidak mengherankan, semua partai Kecuali Partai Nasdem yang menyatakan tidak bergabung dalam kabinet prabowo. Baik partai yang mengusung dan mendukungnya dalam pilpres 2024, juga partai yang menjadi rival politiknya diberi kesempatan masuk kabinet. Dapat dikatakan, kabinet prabowo adalah “kabinet guyub”. Dimana semua partai politik diberi kesempatan untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Sangat harmonis ditinjau dari sisi integrasi politik. Apakah langkah prabowo merangkul semua partai dengan membentuk kabinet yang banyak itu efektif dalam menjalankan pemerintahan yang dipimpinnya? Melihat orang-orang yang ditunjuk menjadi menteri, sebagian besar adalah mereka yang berasal dari partai politik, maka istilah kabinet zaken tidak relevan digunakan. Kabinet zaken harus didominasi oleh para ahli-ahli dibidangnya, bukan berdasarkan komposisi partai politik di parlemen. Namun menariknya, kabinet prabowo ini sangat kental dengan wajah keberlanjutan. Kabinet ini, lebih didominasi oleh \"bayang-bayang Jokowi\". Tidak berlebihan kalau kita mengatakan, kabinet ini masih dikendalikan oleh penguasa lama. Jokowi memang memiliki ambisi politik yang cukup besar untuk mengendalikan pemerintahan Prabowo. Lewat anaknya Gibran, Jokowi dapat memaksa Prabowo untuk mengakomodasi kepentingan politiknya di Kabinet. Ini sesuatu yang disayangkan. Sebab presiden tidak lagi sepenuhnya memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri yang akan membantunya, melainkan mengakomodasi kepentingan politik dari pendahulunya. Kabinet ini bisa menjadi \"kabinet yang dikendalikan\". Melihat banyaknya simpatisan dan loyalis Jokowi di kabinet, apalagi sebagian besar menduduki jabatan menteri dan setengahnya lagi di Wakil Menteri, maka sangat mungkin bagi Presiden Prabowo sulit mengendalikan penuh kabinet di psmerintahannya. Prabowo harus belajar dari pengalaman Jokowi sendiri. Jokowi pernah mengangkat beberapa orang menjadi menterinya. Namun karena para menteri itu lebih akrab dengan wakil presiden Jusuf Kalla, maka diganti hanya beberapa bulan menjabat. Cara jokowi ini adalah cara melumpuhkan kaki tangan Wakil Prssiden di kabinet. Sehingga secara tidak langsung presiden membuat wakil presiden tidak memiliki loyalis apapun dan akhirnya lumpuh di pemerintahan. Cara ini memang memungkinkan bagi presiden, karena secara konstitusional presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti siapa saja yang dianggapnya tidak loyal atau tidak kompeten. Penyusunan Kabinet Prabowo Kalau kita lihat penyusunan kabinet prabowo yang dilakukan beberapa hari lalu, sangat bagus. Mereka ditampilkan dihadapan publik dengan dipanggil satu persatu. Pemanggilan terhadap para calon menteri ini, memperlihatkan keterbukaan prabowo dalam menyeleksi calon-calon menteri. Ada pesan penting yang ingin disampaikan prabowo, selain memberi sinyal kepada rakyat untuk memberi masukan, juga memberi sinyal kepada penegak hukum untuk melakukan profiling terhadap calon-calon pembantunya. Tetapi yang terbaca secara politik, Prabowo ingin memberitahu kepada Jokowi, inilah orang-orang yang dia panggil untuk menjadi menteri. Jadi seterbuka itu prabowo dihadapan publik. Sesuatu yang membanggakan. Tetapi pemanggilan terbuka itu juga membuktikan loyalitas prabowo pada Jokowi. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Nama-nama calon menteri dan wakil menteri yang didominasi politisi dan relawan serta orang-orang \"pro Jokowi\" memberikan kesan, Jokowi masih mengendalikan Prabowo dan pemerintahannya kedepan. Agenda Prabowo untuk membangun indonesia justru akan mengalami hambatan dengan misi keberlanjutan Jokowi. Sebab setahu saya, visi dan misi prabowo sangat berbeda dengan agenda keberlanjutan jokowi. Sehingga pembentukan kabinet ini harusnya untuk keperluan menyukseskan visi misi prabowo, bukan menyukseskan agenda Jokowi. Sepertinya, Prabowo didikte untuk menerima kenyataan dan politik balas budi itu. Namun yang disayangkan, itu akan menggagalkan agenda prabowo yang idealis untuk membangun indonesia kedepan. Kalau kita analisi lebih jauh, orang-orang PDIP yang sedianya akan masuk kabinet, pun tidak jadi dikirim. Menjelang pelantikan masih ada dua kursi kabinet yang disediakan untuk PDIP. Namun kemungkinan, Jokowi menolak PDIP masuk kabinet. Meskipun demikian, orang-orang Jokowi, loyalisnya masih bertahan dan memegang posisi strategis. Seperti Kapolri, TNI dan Jaksa Agung. Posisi-posisi penting ini membuat pemerintahan Prabowo dikendalikan penuh. Apakah ini yang kita kehendaki? Tentu saja tidak! Cawe-cawe politik harus dihentikan, dan beri kesempatan kepada presiden terpilih untuk membentuk dan merumuskan sendiri kabinetnya. Kalau kabinet itu atas wibawa Jokowi, maka kabinet itu adalah \"kabinet haram jadah\" sebab kabinet bukan otoritas presiden yang akan demisioner, melainkan otoritas presiden yang berkuasa. Sejarah Isitlah \"Kabinet Haram Jadah\" ini pernah terjadi pada tahun 1957. Ketika Presiden Soekarno dengan memaksakan dirinya untuk membentuk Kabinet diluar parlemen yang disebut “Zaken Kabinet Darurat Ekstra Parlementer”, yaitu presiden Republik Indonesia menunjuk warga Negara Indonesia, Dr. Ir. Soekarno sebagai formatur. Sesuatu tindakan yang mengherankan ditinjau dari segi tatanegara Indonesia. Presiden tidak membentuk Kabinet Presidentiil, karena ia mengangkat Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana Menteri. Itulah sebabnya Masyumi melalui Mawardi Noor, anggota parlemen pada waktu itu menyatakan, bahwa Kabinet itu adalah “Kabinet Haram jadah”. Karena Kabinet katanya adalah anak kandung parlemen, tapi Kabinet ini kata Mawardi dibentuk diluar parlemen. Sampai akhir hanyatnya Masyumi tetap konsisten menyatakan bahwa kabinet zaken yang dibentuk diluar parlemen adalah kabinet haram jadah. Itulah sekilas tentang kabinet zaken dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem Parelementer Kabinet dibentuk oleh Formatur Kabinet, presiden tidak berhak ikut campur dalam pembentukan kabinet. Sementara dalam sistem presidensial, presiden yang berkuasa memegang kekuasaan penuh untuk membentuk kabinet, presiden demosioner tidak boleh ikut camput dalam pembentukan kabinet. Kalau itu terjadi maka sekali lagi dapat disebut “kabinet haram jadah”. Terlepas dari semua itu, prerogatif Prabowo lah yang menetukan kabinet, apakah itu atas wibawa Jokowi atau tidak itu tergantung dari Prabowo dengan siapa beliau Menyusun kabinet. Tanpa mengurangi apresiasi, Prabowo telah membuktikan dirinya terbuka untuk menyeleksi calon Menteri. Disamping itu, pembentukan kabinet ini seperti rekonsiliasi politik yang harmonis dan menjadi bagian penting untuk semua kelompok dan golongan Bersama-sama membangun Indonesia kedepan. (*)
Surat Terbuka ke Presiden dari KTKI Korban PHK
JAKARTA, FNN | Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka diminta untuk dapat membantu menyelesaikan kasus pilu di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang mengalami perundungan (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sistematis dari Kementerian Kesehatan. Anggota KTKI professional tenaga kesehatan (nakes) dan nonnakes dari berbagai daerah baik unsur ASN, swasta maupun profesional telah di PHK secara sepihak oleh Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin. \"Selama ini Menkes mencari korban perundungan dokter dan nakes di Perguruan Tinggi dan RSUD, namun saat ini perundungan diperluas di KTKI sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) yang seharusnya independen justru mendapat perlakuan semena-mena dari tindakan kebijakan dari Menkes,\" kata Acep Effendi salah satu korban PHK dari KTKI kepada pers di Jakata, Sabtu siang. Berikut penuturan Acep Effendi selengkapnya: Saya PNS Dinkes IV/C dari NTT yang memperoleh rekomendasi atasan untuk pensiun dini. Dengan surat persetujuan Gubernur NTT, Bapak Viktor Laiskodat ke BKN untuk pensiun dini tahun 2022, karena pertimbangan Kepres KTKI dengan lima tahun, bersamaan dengan batas akhir pensiun. Saya memilih untuk menjadi Anggota KTKI karena LNS adalah Pejabat Negara. Tentunya kebanggaan sebagai putra daerah NTT yang terpilih dari ratusan entomolog se-Indonesia. Karena kewajiban harus berdomisili di Jakarta, Saya sudah menyekolahkan Kepres untuk mengambil cicilan rumah di bank pemerintah untuk jangka waktu sesuai Kepres. Siapa yang akan membayar cicilan rumah saya nantinya, jika saya di PHK tanpa ada kejelasan? *** Hal yang sama terjadi pada Akhsin Munawar, yang melakukan pensiun dini dan telah menyekolahkan Kepres untuk cicilan rumah, akibat kebijakan Dirjen Nakes dimana seluruh Anggota KTKI harus berdomisili di Jakarta. Padahal sebelumnya, Akhsin mendapat berbagai fasilitas sebagai Ketua Prodi Sanitasi Lingkungan di Propinsi Jambi. Mereka berharap, Prabowo Subianto dan Gibran dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Posisi KTKI sebagai LNS Independen KTKI menyampaikan harapannya agar ke depan, Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 menjaga marwah Lembaga Non Struktural. Muqouwis yang telah berhenti sementara dari PNS Dinas Kesehatan Lampung karena menjadi Anggota KTI, Perwakilan Tenaga Sanitasi Lingkungan menjelaskan: “Membangun LNS yang independent sama saja membangun citra menjadi negara demokrasi. Keinginan menguasai LNS itulah membungkam demokrasi.” Anggota KTKI lainnya, Rachma Fitriati yang juga Dosen di FIA UI mengingatkan, “Seharusnya Menkes memposisikan Konsil sebagai partner yang saling bersinergi dengan KTKI untuk menjaga mutu dan perlindungan hukum bagi Nakes dengan posisi sejajar. Bukan malah melakukan PHK massal dengan berlindung di bawah PMK 12/2024, yang sebagian pasalnya diduga mal-administrasi karena bertentangan dengan UU No.17/2023 dan PP 28/2024. Chandi Lobing, Anggota KTKI yang berasal dari Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini menyampaikan“Korporasi saja masih memiliki mitigasi untuk PHK massal, kenapa justru sebagai pejabat negara, Kemenkes malah secara sembrono melakukan PHK massal secara sepihak, mendadak dan tidak ada mitigasi sama sekali!” Rahmaniwati dari Perwakilan Unsur Profesi Teknisi Gigi Konsil Keteknisian Medis menambahkan: \"Ketika kami bertanya tentang masa berlaku Kepres 31/M/2022 selama lima tahun, pejabat Plt.Ses KTKI dengan arogannya menegaskan :Ini sudah resiko jabatan.” Dimana letak keadilannya bagi Anggota KTKI. Padahal kami semua memilih untuk menjadi Anggota KTKI karena Kepres Nomor 31/M tahun 2022 berlangsung selama lima tahun. \"Sebagai LNS yang diangkat dengan Keputusan Presiden, seharusnya Menkes menjaga marwah KTKI. Bukan malah membuang Anggota KTKI layaknya sampah, karena dianggap yang sudah tidak berguna?\" tegas Her Basuki Anggota KTKI yang sebelumnya Direktur Akademi Keperawatan Surakarta. \"Di mana nurani Menkes sebagai pejabat negara? Tahukah Menkes bahwa Anggota KTKI, selama kurun waktu 2 tahun telah menorehkan kinerjanya yang sangat tinggi, dengan melakukan validasi terhadap penerbitan STR sebanyak 1.572.936 buah\". Atas kebaikan itu ada beberapa anggota saat ini sebagai tukang Ojeg guna memenuhi kebutuhan setiap harinya. Seperti Anggota KTKI, Tri Moedji, yang sebelumnya adalah Kepala Instalasi Rekam Medis di salah satu RSUD, terpaksa banting stir menjadi driver ojek online. Sebagai seorang tulang punggung keluarga karena single parent dan menanggung kakaknya yang menderita stroke complikasi hipertensi, Moeji sudah tidak ada pilihan. Pekerjaan apapun dilakoninya, karena pada usianya yang sudah tidak lagi muda, sangatlah tidak mudah mencari pekerjaan mendadak dalam waktu dekat. (DH)
Sidang Kasus HCB Masuk Sesi Perdamaian di PN Jakarta Pusat
Jakarta, FNN | Sidang kasus perdata terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Hendri CH Bangun, Iqbal Irsjad dan Irmanto memasuki sesi kedua yakni melakukan perdamaian. \"Kita sepakat Selasa besok melakukan meja perundingan karenanya masing-masing principal hadir dalam meja itu meskipun kedua belah pihak mempunyai kusa hukumnya,\" kata salah satu kuasa hukum Dr. Yusuf Ms, SH MH, Yasin Arsjad, SH, usai keluar sidang dari PN Jakarta Pusat Selasa. Kasus itu muncul saat kelompok Hendri CH Bangun mengeluarkan Surat dengan Nomor 253 PLP/PP-PWI/2024 Pembekuan Pengurus PWI Daerah Khusus Jakarta termasuk membekukan Dewan Kehormatan Propinsi (DKP) Jakarta. \"Klien kami itu dipilih oleh Musyawarah daerah secara langsung, bebas dan rahasia oleh peserta Musda, namun belum pernah ada panggilan dan pemberiatahuan apaun dari PWI Pusat, tiba-tiba ada surat pembekuan. Inilah pangkal dari masalah ini,\" kata Yasin Arsjad, SH menegaskan. Yasin yang didampingi Eka Nuryawan, SH menambahkan, pihaknya cukup menghargai kehadiran sidang kali ini, yakni dua prinsipal telah hadir dan satu orang diwakili oleh kuasa hukumnya. Sementara Eka Nuryawan, SH menambahkan, sidang yang dimulai sekitar pukul 13. 00 WIB dan hakim ketua H. Faisal, SH MH memutuskan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian. \"Sesi ini wajib dilalui, karena itu besok semua prinsipal wajib hadir untuk melakukan musyawarah dengan di dampingi dari masing-masing penasehat hukumnya,\" katanya. Perkara Perdata di PN Pusat dengan nomor 591/Pdt.G./2024/PN. JKt.Ps itu, minggu depan memasuki agenda perdamaian dan kami sebagai kuasa hukumnya sudah mendaftar dan mengisi formulir di LT dua gedung PN Jakarta Pusat. \"Mudah-mudahan ada kompromi yang baik karena semuanya tampaknya keluarga besar dari anggota PWI,\" kata Eka Nuryawan yang tergabung dalam Tim hukum Madahani itu. Tim pengacara penggugat terdiri dari beberapa nama di antaranya Dr. Ahmad Yani, Dr. Herman Kadir, Eka Nuryawan, Yushernita, SH, Yasin Arsjad, SH dan Muhamad Romadona, SH.****
Ridwan Kamil dan Suswono Silaturahmi ke Muhammadiyah Jakarta
Jakarta, FNN | Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, bersilaturahmi ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta pada Senin sore, 7 Oktober 2024. Kunjungan ini diinisiasi oleh tokoh muda Muhammadiyah yang Ketua Relawan Cahaya Jakarta, Fadhli Arsil. Dalam kunjungan tersebut, Ridwan Kamil dan Suswono diterima oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Dr. Akhmad H. Abubakar, SE, MM dan jajarannya serta Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah DKI Jakarta Dra. Hj. Elo Albugis, M.Ag. Mereka berdiskusi mengenai berbagai isu strategis di Ibukota, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. \"Silaturahmi ini merupakan bentuk penghormatan kami kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta sebagai salah satu organisasi masyarakat yang berpengaruh di Jakarta,\" ujar Ridwan Kamil. \"Kami ingin mendengar masukan dan saran dari Muhammadiyah untuk membangun Jakarta yang lebih baik.\" Suswono menambahkan, \"Muhammadiyah memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan berilmu. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Muhammadiyah dalam berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.\" Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Dr. Akhmad H. Abubakar, SE, MM, menyambut baik kunjungan Ridwan Kamil dan Suswono. \"Kami sangat mengapresiasi inisiatif Fadhli Arsil untuk mempertemukan kami dengan para calon pemimpin Jakarta,\" katanya. \"Semoga silaturahmi ini dapat menjadi awal yang baik untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan.\" Hadir dalam acara ini, Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Lc, M.A yang merupakan juga legislator dari Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan ini berjalan dengan baik dan penuh kehangatan serta diharapkan dapat mempererat tali silaturahim antara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan organisasi masyarakat, khususnya Muhammadiyah. (DH)
Ide Bekto Kembalikan Citra Polisi, Okky Madasari: Potong Satu Generasi
Jakarta | FNN-Irjen Pol (Purn) Drs Bekto Suprapto, M.Si menyampaikan ide perbaikan citra polisi di tengah masyarakat. Ia mengilustrasikan tindakan tegas Presiden Georgia Mikheil Saakahvili. Pada tahun 2005 Saakahvili memecat polisi yang korup. Jumlahnya sampai 50 persen dari jumlah polisi negeri itu. Setelah itu Presiden Mikheil menaikkan gaji polisi hingga 1.500 persen agar polisi tidak korupsi. \"Ini dapat menjadi salah satu rujukan bagaimana bertindak tegas atas pelanggaran tersebut,\" ujarnya dalam Dialog Peradaban bertema \"Polisi dan Peradaban\" di Jakarta, Rabu 2 Oktober 2024. \"Hanya saja untuk Indonesia mungkin 10 persen saja sudah menjadi pelajaran,\" lanjut Bekto Suprapto. Selain Bekto Suprapto, dialog ini juga menghadirkan Dr Dipo Alam, Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH MH, Irjen Pol Prof Dr Chrisnanda Dwilaksana, M. Si, Fahmi Wibawa, MBA, Okky Madasari, Ph.D, dan Jaya Suprana. Okky Madasari menanggapi ide Bekto mengatakan itu sama saja dengan potong satu generasi. \"Saya setuju, itu ide bagus,\" ujar Okky menjawab FNN. Teknisnya adalah dengan melakukan pensiun dini serta memberhentikan polisi-polisi yang kotor. \"Selanjutnya dilakukan rekrutmen pada generasi baru yang lebih bersih,\" ujarnya. Bekto Suprapto melanjutkan para polisi yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hendaknya ditindak tegas sesuai aturan yang sudah ada secara transparan. \"Melibatkan masyarakat, pengawas fungsional, dan pengawas eksternal, baik pelanggaran aturan disiplin, kode etik profesi kepolisian, maupun pelanggaran pidana,\" lanjutnya. Cara lainnya adalah berupaya dengan sungguh-sungguh meningkatkan profesionalisme, bekerja secara transparan, mampu memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi, bertindak tegas kepada para pelaku korupsi termasuk kepada anggotanya, bekerja dengan memanfaatkan data dan perkembangan teknologi, melaksanakan dengan sungguh-sungguh merit system dalam pembinaan karier anggota, memperbanyak latihan, memperbaiki sistem magang terutama kepada para penyidik dan penyelidik, menghilangkan sifat hedonisme, dan mau bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan untuk menuju polisi professional, mandiri, dan beradab. Menurut Bekto, masalah korupsi polisi ini sebenarnya sangat bergantung pada ketegasan seorang Presiden dan Kapolri yang sepatutnya berani melindungi anggota polisi yang bertindak profesional, independen, dan mandiri, serta adanya jaminan bebas intervensi oleh pihak manapun. Cermin yang Retak Polisi di mata masyarakat ibarat cermin yang retak. Bekto Suprapto mengatakan kasus Ferdi Sambo, Teddy Minahasa, penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Tragedi Kanjuruhan, banyaknya kasus rekayasa tilang, dan berita-berita tentang kejahatan dilakukan oleh oknum anggota polisi sangat mempengaruhi persepsi masyarakat, bahwa polisi kadang bertindak di atas hukum, ada yang suka memanipulasi perkara, dan sebagainya. Apalagi dengan dikabulkannya gugatan praperadilan oleh Pengadilan Negeri Bandung bahwa penetapan tersangka dan penyidikan terhadap Pegi Setiawan oleh penyidik Polda Jawa Barat dinyatakan tidak sah -ditambah adanya perintah untuk segera membebaskan tersangka dari tahanan -menambah persepsi masyarakat terhadap polisi semakin buruk. \"Menjaga netralitas Lembaga Polri dalam politik, termasuk dalam hal menjaga jarak dengan kegiatan politik maupun partai politik, mutlak diperlukan untuk merawat kepercayaan masyarakat,\" ujarnya. Undang-undang mengatur dengan jelas bahwa anggota polisi harus bersikap netral dalam kehidupan politik. Lalu, apakah semua polisi seperti dipersepsikan masyarakat tersebut di atas? \"Tentu saja tidak,\" kata Bekto. Sebenarnya, kata Bekto Suprapto lagi, jauh lebih banyak polisi baik dan penolong dalam pelaksanaan tugasnya, terutama yang bertugas di daerah, seperti polisi Polsek atau Polres di wilayah pedalaman. \"Namun kebaikan polisi tersebut tidak atau kurang terpublikasi dibandingkan dengan pemberitaan tentang polisi kotor, polisi brutal, polisi korup, dan polisi hedonis,\" katanya. Kondisi yang demikian ini menjadi tantangan tersendiri bagi Lembaga Polri untuk segera membenahinya. Menurutnya, perubahan paradigma Polri penting untuk dipikirkan bersama oleh para petinggi Polri, bagaimana mau dan berani mengubah paradigma: Dari polisi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan sangat besar, dari kebiasaan mencari kesalahan orang, menjadi polisi sebagai pelayan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Lembaga Polri perlu mendesain ulang reformasi kultural yang mandeg, melalui perubahan kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan penekanan pada masalah etika profesi dan hak asasi manusia. Bekerjasama dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat, memanfaatkan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat, mencegah dan memberantas dengan keras adanya penjahat berseragam dalam tubuh Polri, dan lebih mengutamakan pendekatan pencegahan kejahatan daripada penegakan hukum. \"Tidak semua masalah hukum harus diselesaikan melalui penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana,\" katanya. Polisi memiliki kewenangan diskresi dan dapat menyelesaikan masalah hukum yang bersifat ringan bersama tokoh masyarakat, memanfaatkan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat. Untuk memperkuat fungsi, peran, dan tugas polisi sesuai dengan kewenangannya, lembaga polisi sebenarnya dapat menjadi penggerak sebagai agen perubahan.
Membaca Pikiran Sukarno tentang Komunisme
Oleh Joko Sumpeno, Pemerhati Sejarah dan Hukum Presiden Sukarno dalam bukunya berjudul \"Di bawah Bendera Revolusi\" berkata sebagai berikut: \"... maka, walaupun sosialisme atau komunisme itu diperangi sehaibat-haibatnja atau ditindas sekeras-kerasnja, walaupun pengikut-pengikutnja dibui, dibuang, digantung, didrel atau dibagaimanakan djuga: walaupun oleh penindasan jang keras dan pemerangan jang haibat ia kadang-kadang seolah-olah bisa binasa dan tersapu sama sekali, maka tiada henti-hentinjalah ia muntjul lagi dan muntjul lagi dinegeri jang kapitalistis, tiada henti-hentinjalah ia membikin gemparnja kaum jang dimusuhinja, menjatakan diri didalam riwajat dunia, sebagai ditahun 1848, ditahun 1871, ditahun 1905 dan ditahun 1917, — tiada henti-hentinja ia memperingatkan djurus riwajat jang menulis tambonja negeri-negeri Perantjis, Djerman, Inggeris, Rusia, Amerika, dan lain-lain negeri kapitalistis didalam abad kesembilanbelas dan abad kedua puluh, bahwa riwajat dunia-kapitalistis, tak dapatlah tertulis djikalau riwajat itu tidak dihubungkan dengan riwajatnja dan pengaruhnja pergerakan sosialisme atau komunisme tahadi. Selama kapitalisme sendiri belum lenjap, selama sumber-asalnja sosialisme atau komunisme sendiri masih mengalir, selama aturan jang memeras tenaga dan kehidupan kaum buruh itu belum berhenti, maka ...\" Begitulah Bung Karno meyakini paham komunisme adalah sebagai kenyataan pilar perlawanan terhadap penjajahan kolonialis Belanda di tanah Hindia Belanda pada dua dekade abad XX. Namun ketika Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang didahului dengan Sidang-sidang BPUPKI sejak 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945 dilanjutkan oleh PPKI 10-19 Agustus 1945, jelas tak ada peran PKI. Mantan Ketua PKI 1926, Tan Malaka yang telah berubah menjadi pemimpin nasionalis yang sekaligus komunis, melalui gerilya politik oleh kaki tangannya seperti Sukarni, Chairul Saleh , Wikana dan beberapa pemuda Menteng 31 Jakarta menolak hasil kerja BPUPKI dan PPKI, disebabkan itu merupakan proses dan hasil dari kaum fasis dan pengikutnya. Maka dari itu, datanglah Muso sejak Agustus 1948 dengan bersatunya kaum komunis Indonesia memberontak dan mendeklarasikan Negara Soviet di Madiun. Pasca kericuhan politik sepanjang 1950-1959, maka Bung Karno melahirkan konsep Nasakom atas obsesinya Persatuan Nasional dengan memberikan ruang bergerak bagi kekuatan kiri, khususnya bagi PKI . Bung Karno selalu mendorong agar PKI diterima oleh kaum Nasionalis dan Agama ke dalam Kabinet. Namun partai-partai Islam (Masyumi, NU dan PSII ....Perti diam saja) menolaknya, juga PNI terpaksa enggan menerima PKI. Bagi kekuatan Islam politik, PKI hanya berpura-pura menerima Pancasila.
Eks Ketum PWI Pusat Hendri Bangun Dilarang Berkantor di Gedung Dewan Pers
Jakarta, FNN | Dewan Pers melalui Surat Keputusan (SK) Dewan Pers Nomor: 1103/DP/K/IX/2024 secara resmi melarang eks Ketua Umum PWI Pusat, Hendry C Bangun, beserta jajarannya menggunakan kantor PWI yang berada di Gedung Dewan Pers mulai 1 Oktober 2024. Surat Dewan Pers ini merupakan pengakuan terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PWI Pusat di Jakarta yang telah memilih pengurus baru dengan Ketua Umum, Zulmansyah Sekedang. \"Era kepemimpinan Hendri Ch. Bangun telah tamat,” tegas Jusuf Rizal, Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan. Wartawan Media Online Indonesia) dan Indonesian Journalist Watch (IJW) di Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. Menurutnya, dengan dikeluarkannya SK Dewan Pers ini, Hendry C Bangun dan kelompoknya secara resmi kehilangan hak untuk menggunakan fasilitas dan sumber daya PWI. Hal ini tentunya menjadi pukulan telak bagi Hendry Ch Bangun yang sebelumnya ngotot mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum PWI. Secara internal di organisasi PWI, keputusan Dewan Pers itu juga diapresiasi. Zumansyah Sekedang, Ketum PWI hasil KLB serta Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat, İlham Bintang mendukung langkah tegas Dewan Pers dalam menyikapi “mbalelonya” Hendri Ch. Bangun. PWMOI, IJW dan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) juga mengapresiasi sikap tegas Dewan Pers itu. “Sikap tegas ini sejak lama kami imbau kepada Dewan Pers agar menyikapi kisruh di tubuh PWI Pusat yang berkepanjangan. Karena sikap tidak sportif Hendri Ch. Bangun telah mencoreng citra dan wibawa organisasi PWI dan Jurnalis ,” tegas Jusuf Rizal. Lebih jauh, Jusuf Rizal menyebutkan dengan terbitnya diharapkan akan dapat menyelesaikan konflik di tubuh PWI Pusat. Sebagaimana diketahui publik, kasus Hendri Ch.Bangun ini bergulir saat Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo melansir ke publik atas dugaan penyalahgunaan bantuan dana Forum Humas BUMN untuk Pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) senilai Rp1,7 Miliar dari total Rp6 milyar. Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA membangkar kasus tersebut melalui media Anggota PWMOI dan MOI, sehingga viral dan memberi stimulus bagi Anggota PWI Pusat dan Daerah mengkonsolidasikan diri. Hendri Ch. Bangun yang terus ngotot merasa tidak bersalah sehingga melawan Dewan Kehormatan PWI Pusat. LSM LIRA turut melaporkan kasus dugaan penggelapan Dana yang dikuasai Hendri Ch. Bangun tanpa hak tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. Dewan Kehormatan kemudian memecat Hendri Ch. Bangun sebagai Ketum PWI Pusat. Kartu keanggotaan PWI-nya dicabut PWI DKI Jakarta hingga kemudian dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang menghasilkan Ketua Umum PWI Pusat, Periode 2023-2028, Zulmasyah Sekedang. Sejumlah Pengurus PWI daerah juga mendatangi Kantor Dewan Pers. Mereka turut memberi apreasiasi atas sikap tegas Dewan Pers. Mereka yang hadir berasal dari PWI Riau, PWI Bangka Belitung, PWI Banten, PWI Jabar dan PWI DKI Jakarta. “PWMOI dan IJW berharap kisruh di tubuh PWI Pusat segera tuntas. Dan peristiwa memalukan yang dilakukan Hendri Ch. Bangun Cs tidak terjadi lagi di masa mendatangi,” tegas Jusuf Rizal yang juga penggiat anti korupsi itu.
Institut Peradaban Mendorong Polisi Lebih Beradab
Jakarta, FNN | Polisi sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di negeri ini perlu digugat dan bersedia dikoreksi untuk menjadi lebih beradab. Demikian garis besar dari Dialog Peradaban bertajuk “Polisi dan Peradaban” dengan menghadirkan IrjenPol (P) Bekto Suprapto, mantan anggota Kompolnas sebagai pembicara. Acara ini diselenggarakan oleh Institute Peradaban, lembaga kajian isu-isu stretagis yang didirikan antara lain oleh Prof. Jimly Ashiddiqy dan Prof. Salim Said. Ketua Pelaksana Dialog Polisi dan Peradaban Dr. Zaki Mubarak dalam siaran persnya Rabu 1 Oktober 2024 mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu menggugah kesadaran publik akan pentingnya penegakan hukum yang berkeadaban. \"Wajah penegakan hukum kita masih centang perenang, oleh karena itu dibutuhkan masukan dan ide-ide yang konstruktif dari orang yang berpengalaman di bidang penegakan hukum, \" jelas Zaki Mubarak. Zaki, P.hD dari Universitas Saint Penang, Malaysia, menegaskan pentingnya budaya dialog yang lebih beradab dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa, termasuk soal penegakan hukum. \"Kita harus memberi contoh yang lebih beradab dalam memberi masukan, mengkritik, dan memperbaiki keadaan,\" pinta Zaki Mubarak. Menurut Direktur Eksekutif Institut Peradaban Mohamad Cholid, kegiatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab para pegiat isu-isu peradaban di Indonesia yang merasa terusik dengan praktik politik akhir-akhir yang dinilai mereka kurang beradab. \"Saya dan rekan-rekan serta para senior yang diskusi rutin di Institut Peradaban merasa resah dengan kondisi bangsa kita akhir-akhir ini. Kami merasa negara kita tidak sedang baik-baik saja,” katanya. Kegiatan tersebut, lanjut Cholid yang juga mantan jurnalis itu, dilakukan untuk menggugah seluruh warga bangsa agar ikut terlibat memikirkan dan mencari jalan terbaik bagi kepentingan bersama dalam ikatan NKRI. \"Penegakan hukum harus kita perbaiki segera, jika hukum tegak akan berdampak positif secara luas ke sektor dan bidang yang lain,\" jelas Cholid. Untuk itulah, Institut Peradaban tempat para cerdik pandai berdiakusi mengenai masalah-masalah strategis bangsa, bertekad untuk mendiskusikan secara terbuka masalah tersebut pada 2 Oktober 2024 di aula seminar Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta. \"Melalui kegiatan dialog tersebut, kita kembali menjadi warga bangsa yang lebih beradab,\" ujar Zaki.
DN Aidit, Ada Apa dengan Jawa Tengah dan Reinkarnasi PKI ke Depan
Oleh : Joko Sumpeno, Pemerhati Sejarah dan Hukum Dipa Nusantara Aidit adalah sebuah nama pengesahan di sebuah Kantor Notaris Batavia dari nama Achmad Aidit menjadi Dipa Nusantara Aidit bin Abdullah Aidit. Ketika ia berusia 17 tahun. Achmad Aidit alias DN Aidit lahir pada 30 Juli 1923, hari Senin Pahing di Tanjungpandan Belitung. Kelak dikenal sebagai Ketua CC PKI/ Menko - Wakil Ketua MPRS, penerima Bintang Mahaputera R. Ipada Agustus 1965. Sobron Aidit, adik Aidit menyapanya Bang Mamat. Pada 23 November 1965 dini hari ,Selasa Legi di Boyolali , tokoh PKI yang amat dekat dengan Bung Karno pada kurun 1960-1965 ini, menemui ajalnya di hadapan eksekusi regu tentara dari Brigade IV ( Tiga Batalyon F, G dan H ) di bawah Komandan Letkol Yasir Hadibroto di Boyolali Jawa Tengah. Entah secara kebetulan atau tidak, jelas pada 23 November 2019 , Sabtu Pahing, sekitar 55 tahun kemudian ini berlangsunglah Pertemuan Bedah Buku: PKI, Dalang dan Pelaku G30S/ PKI karya sejarahwan Prof. Dr Aminudin Kasdi, di Jakarta. Revolusi yang ia terus dengungkan di panggung sejarah R.I terutama.pada kurun 1960-1965, nampaknya memakan Aidit sendiri di akhir pelariannya di Jawa Tengah, khususnya di segitiga Jogja- Solo- Semarang, lebih khusus lagi di Solo- Klaten - Boyolali, sekitar hampir dua bulan diburu tentara ( 2 Oktober sampai dengan 22 November 1965 ). Ada apa kaitan pelarian dan atau persembunyian Aidit dengan nasib PKI dan pilihannya ke Jawa Tengah ? Tentu bisa ditelisik dari sepakterjang Aidit dengan PKI dan Jawa Tengah sebagai \"daerah basis\" kaum merah, khususnya lahir dan besarnya PKI di kawasan ini. Aktivis Ketika usia Aidit menginjak dewasa, di Batavia kemudian Jakarta, Aidit dikenal sebagai pemuda aktivis yang dengan sadar memilih jalur kiri. Sempat menjadi murid Mohammad Hatta. Aidit hanya menyelesaikan di Sekolah Dagang di Jakarta. Aktif di Barisan Pelopor, juga di Angkatan Pemuda Indonesia ( API ). Pada masa Revolusi Agustus, Aidit beserta teman-teman kiri - sosialis dan komunis - memilih bergerak di bawah tanah yang kemudian muncul pasca Proklamasi sebagai relawan pemuda pengawal Bung Karno, khususnya ketika berlangsung Rapat Akbar September 1945 di Lapangan Ikada Jakarta, sebagai ungkapan tekad: Merdeka atau Mati. Sejalan dengan kepindahan ibukota R.I sejak awal Januari 1946, maka PKI pun juga memindahkan pusat aktivitasnya ke Jogja dan sekitarnya. Nampaknya, PKI lebih semarak dan bergairah di kawasan ini, khususnya di Surakarta. Pada Kongres PKI ke empat di Solo Juli1946, Aidit mulai masuk jajaran CC ( Central Committee ) PKI atau Pengurus Pusat, sekaligus Ketua Fraksi Komunis dalam keanggotaanya di KNIP ( Komite Nasional Indonesia Pusat, semacam MPR/ DPR, lengkap dengan Badan Pekerja KNIP = DPR ). Sebelumnya, Aidit dianggap berjasa kepada PKI ber kaitan cuci-tangannya partai dalam Peristiwa Tiga Daerah ( Brebes, Tegal dan Pemalang ) yang berlangsung 3 bulan ( Oktober-November dan Desember 1945/) sebagai kesembronaan aktivis PKI antara lain Widarta dan Ali Archam cs menangani Revolusi Sosial yang gagal. Sedangkan Revolusi Sosial di Surakarta dianggap berhasil dengan penghapusan Daerah Istimewa Surakarta, sejak Juli 1946. Pada aktivitasnya di Solo inilah, DN Aidit menemukan jodohnya dengan menikahi Sutanti binti Mudigdo yang dokter dan anggota KNIP juga. Yang menikahkan adalah ideolog Komunis- Islam bernama Achmad Dasuki, alumni Sekolah Islam ( Mamba\'ul Ulum Surakarta Acmad Dasuki adalah ideolognya Islam yang miring ke komunis, pernah dibuang ke Digul bersama KH Misbach, sebelum menjadi aktivis SI merah Surakarta, KH Misbach adalah orang Muhanmadiyah seangkatan dengan Fahrudin murid KHAchmad Dahlan. Sedangkan Mudigdo adalah mantan Kepala Polisi di Semarang, asal Tuban, pernah aktif di Partindo / searah juang dengan PKI pula, mengajar di MULO Muhammadiyah Solo, dan terlibat Peristiwa Madiun yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Pada Agustus 1948, terbentuklah fusi kekuatan politik kaum kiri ( PKI, Partai Buruh - Setiajid, Partai Sosialis Amir Syatifudin, dll ) kedalam front bersama : FDR - Front Demokrasi Rakyat yang diketuai Musso, tokoh senior komunis I ndonesia yang lama bermukim di Moskow; seangkatan Semaun, Darsono dan Alimin. Di FDR ini, Aidit sebagai Sekretaris Dewan Eksekutif. FDR tak berumur panjang, menyusul kemudian meletus Peristiwa Madiun 18 September 1948 yang diawali pemogokan buruh kapas dan goni pada Mei sampai Juli di Delanggu, kekacauan antar lasykar (/Pesindo/ PKI dan Hizbullah/ Masyumi; antar kesatuan tentara Divisi Pasopati yang kiri melawan Siliwangi tentara reguler yang hijrah ke daerah Republik ( Jogja - Soloa - Kedu sampai Kediri akibat perjanjian Renville Juli 1946. Kegagalan PKI di FDR membawa tewasnya Musso, Amir Syarifudin (mantan Perdana Menteri/ Menhan di Kabinet yang dilimpinnya ), Setiajid dll. Selepas kegagalan PKI pada 1948, para aktivisnya yang sebagian tewas - bahkan Tan Malaka dan Menteri Soepeno yang tak terlibat Peristiwa Madiun, menemui ajal di hadapan sekelompok tentara, masing-masing di Tulungagung dan Nganjuk Jawa Timur - kekuatan kiri kocar kacir. Para aktivis tua dan muda yang tak terbunuh melarikan diri/ bersembunyi. Bersembunyi Pada 7 Januari 1951 Aidit muncul dari persembunyiannya antara Matraman Raya - Kramat Raya- Gondangdia, namun di koran Sinpo dan sempat dirumorkan, seolah-olah Aidit dan MH Lukman melarikan diri ke RRT. Itu kreasi Syam, agen ganda sejak dengan kelompoknya di Patuk Jogja. Rupanya, hoax pun sudah ada sejak dulu. Pada saat itulah, Aidit disebut sebagai Sekretaris Jenderal CC PKI dengan beberapa deputy yang mereka sebut Pendowo Limo ( DN Aidit, MH Lukman, Nyoto, Sakirman dan Sudisman ). Sakirman kakak kandung Jenderal S. Parman ( terbunuh pada 30 September 1965 ) pada awal 1950an menjadi Ketua Fraksi PKI di DPR. Pada tahun 1953 berakhirlah karir tokoh tua komunis Alimin dan Tan Ling Jie, digantikan Pendowo Limo di atas. Mulailah PKI agresif kembali, dengan puncak pencapaian pada Pemilu 1955 berhasil menjadi salah satu Empat Besar kekuatan politik di Indonesi: PNI 22,1 %, Masyumi 20,9 %, NU 18,4 %/dan PKI 16,3 %. Bagi PKI , hasil pemilu 1955 itu semakin menebalkan kepercayaan diri sebagai kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Peristiwa Madiun, aksi-aksi pemogokan 1950-1951, seakan tidak mempengaruhi penampilan PKI sebagai partai yang rusuh dan pernah memberontak R.I. Bahkan Aidit malah berorasi dalam pembelaaan PKI atas keterlibatan apada Peristiwa Madiun 18 September 1948 sebagai reaksi atas pernyataan Mr Syamsudin dari Masyumi yang membandingkan kekecauan di berbagai daerah dengan petualangan PKI itu. Mr Syamsudin adalah mabatan Walikota Sukabumi, kini namanya diabadikan di RS Samsudin Sukabumi. Hasil suara untuk PKI, sebagian besar berasal dari penduduk di Pulau Jawa ( 89 % ), sisanya disumbang oleh Sumatera ( 8,6 % ) dan sisanya lagi dari pulau lain. Meskipun PKI memperoleh suara lebih kecil ketimbang Masyumi, NU dan PNI di Jakarta Raya dan Jawa Barat, namjn PKI boleh bangga di Jawa Tengah, PKI nomor dua setelah PNI dengan prosentase 25,8 %. Suara PKI di Jawa Tengah meningkat lagi pada pemilu DPRD Provinsi dan Kab/ Kotapraja bulan September 1957, sehingga PKI Jawa Tengah menggeser PNI. PKI menjadi partai nomor 1, dengan prosentase suara 34 %, PNI menjadi nomor 2, disusul NU dan terakhir Masyumi. Bahkan di Jawa Timur, meskipun NU tetap nomor satu namun jarak prosentasenya menipis. Semula NU 34,1% dan PKI 23,3 %...pada 1957 itu, jaraknya tinggal 3 %, dengan PNI hanya nomor 3 disusul Masyumi nomor 4. Nampaklah, bahwa Jawa Tengah merupakan daerah basis \" PKI khususnya dan Merah pada umunya. Suara PKI Jawa Tengah menyumbang 38,1 % suara nasionalnya PKI. Ditujuh kabupaten yakni Klaten (/prosentase terbesar dengan hampir 55 % sejumlah 204.128 suara bagi PKI dari semua suara yang masuk sejumlah 387.640 ), Cilacap, Boyolali, Grobogan dan Sukoharjo, PKI menang mutlak dengan suara lebih dari 50 %. Di beberapa kabupaten dan kota lainnya di Jateng, suara PKI juga mengesankan dan sebagai juara 1 yakni di Kabupaten -kabupaten Semarang, Kota Semarang, Temanggung, Blora, Gunung Kidul, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. Dengan demikian, PKI dan Aidit pasti tahu bahwa Jawa Tengah adalah harapan besar di atas kenyataan yang menggembirakannya. Kelak terbukti pada 1965, ketika Jakarta gagal memimpin kudeta, Jawa Tengah terutama di Segitiga Solo- Klaten dan Boyolali, Aidit melarikan diri dan bergerak di kawasan tersebut. Bahkan setelah terbunuhnya Aidit pada 23 November 1965 dinihari lalu di Boyolali itu, pengurus CC PKI lainnya ( Rewang Cs ) memilih Blitar Selatan Jawa Timur sebagai kelanjutan gerpolisasi PKI. Blitar adalah peraih suara PKI terbesar di Jawa Timur - seperti halnya Klaten di Jawa Tengah - dengan 179.810 suara dari jumlah p suara semua yang masuk 386.355 suara. Bersiasat Pada 30 September 1965, malam Jum\'at Legi itu, PKI berharap merebut kemenangan revolusi di balik kewibawaan dan kekuasaan Soekarno yang merapuh. Kendati Aidit cs plus Subandrio cs bersiasat dengan manipulasi politiknya menuduh keberadaan Dewan Jenderal dan semata sebagai masalah intern Angkatan Darat, tetapi gagal sudah. Bahkan Aidit harus menyudahi kehidupannya melalalui pengejaran oleh tentara ( RPKAD dan Brigade IV Kodam Diponegoro ) dan tertangkap hampir tengah malam di rumah seorang buruh kereta api bernama Kasim, di Kampung Sambeng, Kelurahan Banjarsari - Kota Solo atas kerja intelijen Sriharto orangnya Jenderal Nasution yang disusupkan lama di Solo kemudian menjadi salah satu ajudan Aidit di Solo. Kemudian pada 23 November/dini hari,Selasa Wage 1965, Aidit tewas diujung letusan senjata api regu penembak dari Brigade Yasir Hadibroto di Boyolali. Sementara Soekarno ingin mengambil tindakan penyelamatan PKI sebagai partai yang revolusioner melalui penafian G30S/ PKI dan mengantikannya sebagai Gestok ( Gerakan Satu Oktober berdalih pada teknis perwaktuan, 30 September dinihari dianggapkan sebagai 1 Oktober ) ; disusul pembentukan Barisan Soekarno dan hampir perang antar Angkatan ( RPKAD dan Angkatan Darat pada umumnya versus AURI dan KKO serta AKRI Jatim ) serta tak tertahankannya aksi pemuda dan mahasiswa KAMI/ KAPPI di Jakarta, Bandung, Solo dan Jogja yang merupakan himpunan gerakan kaum muda Muslim plus angkatan muda Katholik dan Kristen serta Nasionalis kanan di bawah Osa Maliki dan Usep Rabuwiharjo berhadapan dengan massa PKI plus Nasionalis kiri Ali Sastroamijoyo dan Surahman ( ASU ), namun nasib sejarahnya kian meluncur ke jurang kehancuran. Berbulan- bulan kemudian, sejak Oktober 1965 sampai dengan 1968 dengan dualisme kekuasaan antara Istana dan Markas Kostrad ( Soeharto dan AH Nasution ) yang memuncakkan suhu politik dan menjatuhkan kursi kepresidenan Soekarno, maka akibatnya kian jelas bahwa PKI kalah di hadapan tentara dan rakyat yang tak mau dengan PKI. Muhammadiyah dan NU bersatu melawan PKI yang kian limbung di hadapan sejarah. Bahu membahu dengan teman-teman dari Partai Katholik dan Parkindo , menggumpalah kekuatan melawan PKI di bawah kepemimpinan Angkatan Darat blok Kostrad : Jenderal Soeharto dan Jenderal A.H Nasution. Aidit dalam usia yang sebenarnya merupakan awal kehidupan manusia yang sesungguhnya ( 42 tahun ) dan berhasil membawa PKI pada kurun 1955-1965 sebagai kekuatan politik yang disegani dan selangkah lagi masuk Istana, ternyata tragis di akhir kehidupannya. Kantor CC PKI di Jalan Kramat Raya nomor 57 dan paling megah dibanding Kantor Masyumi, NU, PNI dan Parkindo di kawasan Kramat Raya. Bahkan, PKI juga telah menyiapkan lahan ( kini dipakai Kemparpostel R. I dan Indosat ). Mendekati lokasi Istana Negara. Lubang Hitam Hampir saja juga menenggelamkan R.I ke lubang hitam. Akibat tragedi G30S/ PKI itu hingga kini masih meninggalkan jejak dendam yang setiap waktu bisa memicu keretakan sebagai bangsa dalam menegara. Diantara media sosial yang mengecam PKI dengan Aidit sebagai gembong pemberontakan, kini merembes pula pembelaan yang justru menempatkan PKI sebagai korban perang dingin, dikambinghitamkan oleh Angkatan Darat yang sejak 1950 -an akhir menakutkan Bung Karno sendiri. Berkelit dan berkelindan pula pembelaan terhadap Bung Karno seakan bersih dari noda sejarah kelam itu. Itu hak para pembelanya, namun didepannya juga harus diakui bahwa para korban kekiri-kirian politik Soekarno yang ditopang progresif revolusionernya PKI sejak 1960-1965 pun punya hak sejarah menuduh PKI dan kekuatan militer tertentu yang pejah-gesang nderek Bung Karno dengan segala manifestasnya terhadap kekuatan Islam. Hebat...juga PKI dan pendukungnya mengaku Pancasila yang sila pertamanya Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Bukankah mereka anti agama, sebutlah anti Islam dalam doktrin dan getol memusuhi kekuatan pelajar Islam ( PII dan HMI ). Menyerangnlatihan kader PII di Kanigoro Kediri, minta pembubaran HMI. Hal itu kini terulang kebencian terhadap Islam dibalik tuduhan politik identitas, Kadrunisasi dan kebijakan yang ingin mengubur politik dan eksistensi Islam di tanah air. Sinyal itu telah jelas ditunjukkan sebagaimana PKI pada era pasca Pemilu 1955 sampai gagal meledakkan revolusi kaum tani dengan sokongan Mao dan PKC. Kawan, ideologi tak pernah pernah akan mati. Terjadi revitalisasi, pribumisasi, inkarnasi di atas basis kontradiksi yang menjadi alat utamanya. Bukankah pada Revolusi Agustus yang PKI bersembunyi kemudian bangkit lagi sejak 1946 dan berkuasa melalui kekuatan kiri yang sehaluan. PKI memang tak pernah berkuasa. Selalu ditentang oleh kekuatan politik Islam dan nasionalis kanan meski main mata dengan nasionalis kiri. Kehebatan PKI adalah kekuatan infiltrasi dan parasitologi yang hampir merebut kekuasaan dengan bertopengkan pada konflik internal Angkatan Darat. Memakan korban sejak 1960-1965, tapi mengaku sebagai korban. Padahal itulah konsekuensinya atas revolusi yang mereka kobarkan sendiri. Mao bersedih Di hari-hari setelah kematian Aidit, Mao yang menjadi tutor bagi PKI Indonesia yang lebih memilih RRC ketimbang Uni Sovyet sebagai pelindungnya, Mao bersedih dan berharap juga, suatu saat PKI hidup dan semerbak lagi kelak di kemudian hari, sebagaimana diungkapkan Mao dalam pusinya yang dipersembahkan kepada Aidit di bawah ini. BELASUNGKAWA UNTUK AIDIT ( dalam irama Pu Saun Zi ) Di jendela dingin berdiri reranting jarangberaneka bunga di depan semarak riangapa hendak dikata kehembitaan tiada bertahan lamadimusim semi malah jatuh berguguran Kesedihan tiada terhinggamengapa gerangan diri diri mencari kerisauanBunga telah berguguran, di musim semi nanti pasti mekar kembali simpan harum wanginya hingga di tahun mendatang Nah, Anda bisa berintrepetasi : Apa dan bagaimana potensi Jawa Tengah sebagai kantong tebal bagi suara yang merah dan kiri itu....? *
Malam Jahanam September-November 1965
Melihat G30S tentu tidak semata dari tayangan film dan serpihan medsos, pun tak tak terbatas pada 1965 serta dua tahun berikutnya sebagai epilog. Catatan Joko Sumpeno, Pemerhati Masalah Sejarah dan Hukum MALAM jahanam yang menegangkan jagad politik 60 tahun yang lalu itu sampai kini masih berselimutkan awan sejarah. Ditandai sebagai Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) menurut versi Dewan Revolusi pimpinan Letkol Untung Samsuri yang melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat. Juga melakukan pendudukan Kantor Postel dan RRI Jakarta. Siaran langsung mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi pada pagi hari, kemudian menyusul pukul 1.00 pada 1 Oktober 1965 diumumkan bahwa Presiden Sukarno dalam keadaan sehat dan aman dalam perlindungan Gerakan 30 September sebagaimana sebutan itu mereka umumkan sendiri. Sedangkan Bung Karno dan pengikutnya bersikukuh menyebutkan itu sebagai Gerakan 1 Oktober 1965 (Gestok), dengan alasan bahwa penculikan dan pembunuhan itu terjadi pada lintasan waktu dinihari 1 Oktober. Bahkan kini berkembang, bahwa G30S tidak harus diikuti tulisan garis miring PKI. Padahal 1 Oktober siang sampai petang, bergeraklah pasukan RPKAD (kini Kopassus) atas perintah dari Panglima Kostrad Mayjen Soeharto merebut instalasi Telkom dan RRI Jakarta yang semula mereka duduki dan kuasai. Kader Muhammadiyah Ketika itu, tentu saya tak tahu apa yang sesungguhnya terjadi tentang peristiwa Gerakan 30 September 1965. Karena memang saya masih kelas IV SD. Saya lahir pada 1 Mei 1956 di Klaten dan masuk SD pada usia 6 tahun. Gara-gara peristiwa yang istimewa inilah, masa kelas IV SD itu diperpanjang 6 bulan. Kemudian pada 1973, pada saat saya di SMA Muhammadiyah 1 Klaten, masa belajar diperpanjang lagi 6 bulan, karena ejaan bahasa Indonesia disempurnakan. Saya tidak tahu apa itu Lubang Buaya, Dewan Revolusi, Dewan Jenderal dan seterusnya. Namun saya tahu nama-nama Bung Karno, Aidit pemimpin PKI, Ali Sastroamijoyo itu Ketua PNI...dan suka menggambar semacam grafiti di tembok gudang minyak kelapa milik pedagang Cina. Gudang itu disebut orang Agentin. Orangtua kami yang Kepala SD dan ibu juga guru SD, berlangganan koran Kedaulatan Rakyat edisi Jogja dan kami punya Radio yang menggunakan batu battery sebanyak 30 buah disusun dalam kotak di bawah kedudukan Radio bermerk Ralin. Juga berlangganan Majalah berbahasa Jawa Panyebar Semangat edisi Surabaya. Saya suka membacanya dan mendengarkan siaran Radio, baik acara siaran berita maupun hiburan khususnya pagelaran Wayang Kulit atau Musik. Sejak kelas IV hingga lulus SD pada 1968, dengan rata-rata nilai 9 (berhitung 10, Bahasa Indonesia 8 dan Pengetahuan Umum 9) itu berkat dipaksa rajin membaca dan suka mendengarkan siaran RRI. SD kami adalah juara umum hasil ujian Negara SD se Kawedanan Delanggu - Kabupaten Klaten yang terdiri dari empat Kecamatan Ceper, Juwiring, Wonosari dan Delanggu. Upacara dan Latihan Baris Berbaris Pada tahun 1965, sepanjang mulai Mei, Juli menyusul Agustus sebelum meletusnya pembunuhan para jenderal di Jakarta dan dua perwira menengah di Jogjakarta, di Kawedanan Delanggu dan lainnya kawasan Jogja - Solo, seingatku selalu meriah dengan pawai dan pertunjukan hiburan. Dari ketoprak, pemutaran film di lapangan dan terutama pagelaran wayang kulit. Di lapangan bola di kawedanan Delanggu yang bernama Lapangan Merdeka, sering dilakukan upacara dan latihan baris berbaris oleh para pemuda yang dilatih tentara. Juga peringatan hari kemerdekaan yang dihadiri banyak orang. Hadirlah berbagai barisan dari macam-macam ormas (organisasi massa petani, buruh, guru seperti Sarbupri- Sobsi/PKI, Gasbindo dari pekerja Islam, KBM- Kesatuan Buruh Marhaen/PNI, BTI sayap PKI, PETANI sayap PNI, GP Ansor/NU, Pemuda Muhammadiyah, PII, Gerakan Pemuda Marhaen/GPM dan orsospol seperti PKI, PNI, NU , Parkindo, Partai Katholik serta Muhammadiyah). Dari PKI tampil tarian Pentol Tembem, reog yang disaingi serupa oleh massa PNI. Sedangkan dari NU dan GP Ansor menampilkan Orkes Gambus, Muhammadiyah beratraksi dengan drumband dan musik Angklung dari Nasyiatul Asyiah. Saya masih ingat bintang NA adalah Mbak Aryati yang cantik dan ramah dan suka menyanyikan lagu Bandung Selatan dalam irama angklung. Banyak hiburan dan warung dengan makanan ala desa. Uang Rp10 sampai Rp100 masih berharga untuk beli es campur, soto, gulali, bakmi jowo dan kue. Rasanya menyenangkan, meskipun di sana sini suka terjadi perkelahian antarpara pendukung partai yang berbeda. Di Delanggu sering Pemuda Rakyat berkelahi lawan Pemuda Marhaen. Bahkan ada yang meninggal, ketika peringatan kelahiran PNI Juli 1927-1965 dan kelahiran PKI pada dua bulan sebelumnya, yakni 23 Mei 1920-1965. Bulan-bulan Agustus sampai Oktober 1965, terjadi kemarau panjang dan hama tikus merajalela. Panen gagal dan harga beras naik yang kemudian terjadi kekurangan pangan. Banyak pengungsi dari Gunung Kidul membanjiri Delanggu yang dikenal sebagai salah satu gudang beras di Jateng Tidak Bisa Bahasa Jawa Tibalah suatu sore di akhir bulan Oktober 1965, toko minyak tanah dan bensin di Delanggu kehabisan stok. Padahal lampu penerangan tiap rumah masih pakai teplok atau petromak, juga untuk memasak makanan/minuman. Juga bisik-bisik dari depot minyak dan bensin campur Nasakom milik Pak Subani di pinggir jalan raya Solo - Jogja yang melintas di Delanggu, bahwa besok akan datang tentara baret merah: Itu tentara Nekolim yang tidak bisa bahasa Jawa....akan tiba di Delanggu. Begitu tiba di rumah dengan hampa tanpa membawa sebotol belanjaan minyak tanah, bisik-bisik tadi saya sampaikan kepada ibu dan ayah. Ayah hanya diam....dan malamnya sampai beberapa malam-malam berikutnya ayah tidak pulang. Kemudian saya baru tahu, kalau ayah yang Ketua Ranting Muhammadiyah Desa Delanggu, suka berkumpul di Kantor Cabang Muhammadiyah Delanggu. Hari berikutnya pada akhir Oktober 1965, benar juga tentara baret merah yang dibaju lorengnya bertuliskan RPKAD. Menaiki truk Toyota bercat hijau lumut....turun di di pinggir jalan raya Delanggu. Jalan waktu itu dihalangi pohon yang ditumbangkan dan kabel telepon bergelantungan putus merintangi jalan raya antara Kartasura sampai dengan Klaten. Saya dan teman-teman yang suka berjamaah sholat Maghrib di Langgar Mbah Ahmad Sukemi, pagi itu mendekati tentara baret merah dan ingin mencoba bertanya dalam bahasa Indonesia terbata-bata. Karena terpengaruh beberapa orangtua pengikut PKI yang mengatakan bahwa tentara tersebut disangkakan sebagai tentara Nekolim dan tak bisa berbahasa Jawa, maka saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia. Eh...nggak tahunya, tentara itu justru bertanya dalam bahasa Jawa: Le.. ngendi omahe Daryanto (Nak di mana rumahnya Daryanto). Saya jadi berani menjawab: Tonanggan pak, sambil menunjuk ke Utara. Nama sebuah dusun sebelah dari dusun saya yang bernama Dongkolan pada Desa yang sama: Delanggu. Kemudian beberapa orangtua menghampiri dan membimbing ke arah rumah Daryanto yang dikenal sebagai Ketua Pemuda Rakyat Delanggu. Kemudian...saya tahu dari ayahku, bahwa nama-nama Daryanto, Kunto, juga Pak Lurah Tarno serta Pak Sekretaris Desa Pak Yunanto, dibawa tentara pengganti RPKAD yakni Yon 411 yang dipimpin Pak Letkol Yasir Hadibroto. Dikabarkan tak pulang selamanya. Tiap malam kami mendengar letusan senjata api dari kejauhan. Setiap sore akhir Oktober sampai November 1965, saya dan teman-teman main ke lapangan Merdeka Delanggu. Melihat pasukan RPKAD berlatih melempar pisau komando. Kemudian kami diajak naik truk RPKAD berkeliling ke desa-desa sambil bernyanyi. Satu peleton (30 orang) RPKAD ditempatkan di Rumah Bola Pabrik Karung Delanggu. Kabarnya 2 batalyon diterjunkan di Jawa Tengah dengan pimpinan langsung komandan resimen RPKAD: Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. Ditambah batalyon RPKAD yang berpangkalan di Kartasura, dekat Surakarta. Pada awal November pasukan RPKAD melatih baris berbaris puluhan pemuda dari GPM/PNI, Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor dan dari pemuda gereja Katholik. Dilanjutkan latihan perang-perangan di beberapa lokasi. Entah kenapa beberapa anak seusiaku, termasuk aku mengikuti latihan mereka dari belakang. Kami didiamkan, malah kadang disuruh membeli es batu, es lilin dan rokok cap Menara..Kadang latihannya di lereng sungai dan dipinggiran desa. Beberapa kali saya mengikuti dari belakang (Jw:Ngintili...). Pada suatu kali, ketika kami para murid SD kelas IV bersama murid SMP dan SLTA berjajaran di pinggir jalan raya Solo Jogja yang melintasi Delanggu. Kami diminta oleh pak/ibu guru menunggu kedatangan defile tentara, katanya dari Magelang- Jogja menuju Solo. Melintaslah iringan sekian mobil, panser, berpuluh truk bermuatan tentara bersenjata AK, stengun, di depan jajaran barisan kami. Berteriak Hidup Bung Karno, Hidup Bung Karno....eh kami ditegur Bu guru Mujilah : Mboten pareng, ayo teriak Hidup ABRI, Hidup ABRI. Dan kami mengganti teriakan sesuai anjuran Bu Guru Mujilah dan para guru lainnya. Hidup ABRI pun berlantunan....dan ternyata ketika SMP saya baru tahu kalau Bu Mujilah adalah Ketua Aisyiah Delanggu, teman sesama Guru SD ayah ku yang menjadi Pengurus/Sekretaris Muhammadiyah Cabang Delanggu. Lalu ....beberapa bulan di tahun berikutnya yakni 12 Maret 1966 ketika saya naik ke kelas V SD, PKI dibubarkan dan keramaian jalanan pun berkurang berganti dengan KAMI dan KAPPI bentrok dengan kalangan pendukung Bung Karno di Solo, Jogja, Bandung dan Jakarta. Oknum KKO berkelahi dengan personil RPKAD ....dan terdengar di radio pada 17 Agustus 1966 Bung Karno menyampaikan pidato JASMERAH sebagai pidato terakhir. Tak Akan Pernah Selesai Jasmerah adalah pidato terakhir Bung Karno yang sebelumnya menggelora pidatonya berjudul: Manipol/Usdek, Resopim, Gesuri, Tavip, Berdikari di Gelora Senayan yang kini bernama Gelora Bung Karno. Sejarah belum dan tak akan pernah selesai, begitu pun sejarah G30S dengan sebutan PKI atau tidak atau sebutan Gestok sekalipun. Melihat G30S tentu tidak semata dari tayangan film dan serpihan medsos, pun tak tak terbatas pada 1965 serta dua tahun berikutnya sebagai epilog. Baca dan pahami juga kejayaan PKI mulai 1960, 1961, 1962, 1963 dan 1964 sebagai prolog PKI di ketiak Bung Karno yang tersanjung dan tanpa lawan. Karena lawan politiknya telah didiamkan dan diisolasi di tahanan militer dari Madiun sampai Jakarta.*** *Jsp, kini 69 tahun kurang 5 bulan.
FHUI, Selamat Dies Natalis 100 Tahun: Pendidikan Hukum di Indonesia
Oleh: Joko Sumpeno, Pemerhati masalah Hukum dan Sejarah SELAMAT Merajut Kembali Kenangan dalam rangka Dies Natalis 100 tahun Pendidikan Hukum di Indonesia ( 28 Oktober 1924-2024 ). Diawali Sekolah Hukum ( Recht School ) pada Juli 1909 yang kemudian ditutup pada 2028, berdirilah Sekolah Tinggi Hukum ( Recht Hoge School ) 4 tahun sebelum Recht School ( RS ) itu ditutup. Menghasilkan 189 lulusan yang lulusannya antara lain Mr. ( Meester in de Rechten - Sarjana Hukum ) Besar Martokusumo ( advokat pertama pribumi sejak zaman kolonial Hindia Belanda, pun pernah menjadi Residen di Karesidenan Pekalongan semasa Pemerintahan Bala Tentara Jepang 1942-1945 ). Juga R.Suprapto, pernah menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili Kutil tokoh lokal dalam Revolusi Sosial di Tiga Daerah ( Tegal, Brebes dan Pemalang ), kemudian menjadi Jaksa Agung R.I terlama ( 195-1959 ), serta mengundurkan diri dan tak mau serah terima jabatan di depan Presiden Soekarno. R.Suprapto tidak bergelar Mr. hanya lulus RS karena tidak melanjutkan ke RHS ataupun Universitas Leiden. Kemudian menjadi Jaksa Agung yang fenomenal dan dijadikan Bapak Kejaksaan R I yang patungnya dipajang di depang Gedung Kejagung R.I Lulusan RS, kemudian RHS adalah Moh Yamin pernah menjadi Menteri Kehakiman dan Ketua Dewan Perancang Nssional- kini Bappenas ; Amir Syarifudin mantan Perdana Menteri 1947.. Sedangkan Ketua Mahkamah Agung R.I pertama ( Mr. Kusmah Atmaja ), juga Prof Dr Mr Soepomo pernah Menteri Kehakiman R.I pertama..adalah lulusan Universitas Leiden setelah tamat R.S. Empat tahun RHS berjalan sejak 1924, kemudian RS ditutup pada 1928.... yang pada 28 Oktober 1928 itu Sumpah Pemuda dicetuskan dengan tokohnya mahasiswa Mr Moh Yamin yang sekolah lanjutannya diselesaikan di AMS Surakarta setelah meninggalkan Landbouw School ( Sekolah Pertanian dan Kehewanan di Bogor, cikal bakal Fakultas Pertanian dan Kehewanan Universitas Indonesia kemudian pada 1958 memisahkan diri menjadi Institut Pertanian Bogor. Nama Indonesia pada Universitas Indonesia kini itu berawal dari nama himpunan menghimpun Sekolah Tinggi Teknik Bandung ( Technische Hoge School ), Sekolah Tinggi Ekonomi di Makassar, Sekolah Tinggi Farmasi Surabaya, dan Sekolah Tinggi Hukum serta Kedokteran di Batavia atau sejak 1942 menjadi Jakarta. Awalnya bernama U van I diprakarsai oleh Pemerintah Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia ( NICA - Pemerintahan Sipil Hindia Belanda ).Sejumlah dosen dan gurubesar yang pro republik hijrah ke Jogja, mendirikan Balai Perguruan Tinggi R.I di Jogja pada Desember 1949 ,antara lain Prof Mr.Djoko Soetono .Sebagian lagi tetap di Jakarta mendirikan Universitas Nasional yang diprakarsai Prof Sutan Takdir Alisyahbana dan Adam Bachtiar ( ayahanda Prof Harsya W Bachtiar ). Bahkan Prof Djoko Soetono menjadi Dekan bukan saja FH, karena Fakultasnya dirangkap menjadi Fakultas Hukum, Ekonomi dan Sosial Politik yang kampusnya berada di Surakarta. Hanya beberapa bulan FHESP berkampus di Surakarta, karena rumornya Sunan Pakubuwono XII tidak begitu berkenan terkait dengan hengkangnya status Istimewa pada Surakarta itu. Dua bulan kemudian, pasca kesepakatan KMB 27 Desember 1949, yakni Februari 1950 lahirlah UI tanpa \'van\' di tengah dua huruf U dan I itu. Dan, Dekan FHESP dijabat oleh Prof Mr . Djoko Soetono. Sejak 1950-1959 iklim politik parlementer yang liberal, memanggil keprihstinan kaum militer yang sejalan dengan kehendak Bung Karno untuk memberikan ruang politik kepada tentara, maka lahirlah jalan tengah konsep Prof Mr.Djoko Soetono - pendiri Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian - yang menjadi narasumber intelektualnya tentara menghadapi situasi politik desa itu. Kemudian konsep itu bergulir dan bermetamorhosa menjadi Dwifungsi yang dirasa represif dan ditinggalkan sejak reformasi 1998 menguncangnya. Sumbangan Fakultas Hukum UI kepada tumbuh-kembangnya hukum dan politik di Indonesia tak bisa dipisahkan dari langgam realitas politik Indonesia. Hampir saja impian tiga periode rezim Jokowi 3 terpenuhi, dan dimanakah prof hukum UI berdiri. Anda bisa lihat kembali pada sepanjang 2023, siapa yang siap menjadi \"tukang\" sekaligus teoritikusnya. Dan, ingat lah siapa saja profesor FHUi yang lantang berani mengingatkannya. Itulah FHUI kita..!! Jsp, pernah menjadi wartawan Forum Keadilan 1989-1991. Kini masih suka menulis apa saja.
Post Power Syndrome Sungguh Menyakitkan
Oleh Miftah H. Yusufpati Jurnalis Senior INI kisah Pak Karyo, sebut saja namanya begitu. Dia adalah pejabat tinggi. Lebih tinggi dari wakil gubernur. Kala masih menjabat, wajahnya selalu berseri, penuh dengan semangat dan vitalitas. Ia sangat dihormati anak buah dan koleganya. Saban hari ia selalu bertabur pujian, sanjungan dari tetanga dan masyarakat sekitar . Setiap pagi, sopir mengantar ia berdinas ke kantor dengan dua pengawal yang selalu menjaganya. Pak Karyo selalu tampil gagah dengan seragam kebesarannya. Ia sungguh menikmati status kepejabatannya. Anak istrinya pun terlihat berpenampilan “wah”. Kenyamanan, kehormatan, pujian, diterima olehnya dengan senang hati dan mungkin dia merasa ini abadi. Pak Karyo kini sudah pensiun. Tapi Pak Karyo belum siap kehilangan jabatannya. Saban pagi ia masih mengenakan pakaian kebesarannya, dan meminta sang sopir mengantar berdinas ke kantornya. Awalnya, sang sopir bingung, hanya saja, lama-lama terbiasa. Pagi-pagi ia mengantar Pak Karyo ke kantor gubernuran, lalu berputar-putar, pulang. Pak Karyo masih menggaji dua orang pengawal dan seorang sopir. Tugas mereka sama persis laiknya ketika Pak Kayo masih menjabat. Pada saat menghadiri undangan dari LSM atau organisasi massa, dua pengawal itu dibawa serta. Tugasnya, membuka pintu mobil, memberi hormat saat akan turun dari mobil maupun saat akan naik ke mobil. Secara materi, Pak Karyo berkecukupan dan di atas rata-rata rakyat negeri ini. Tapi bila dilihat dari hakikat kekayaan, ia masih miskin. Ia masih berharap pemberian dari negara. Ia belum bisa lepas dari tunjangan dan fasilitas yang rutin diterimanya. Lebih dari itu ia masih butuh puja-puji dari tetangga dan anak-buahnya. Kadang susah, kadang senang. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang memimpin, kali lain dipimpin. Hari ini menjabat, besok kehilangan jabatan. Bagitulah hidup. Tapi Pak Karyo tak siap jatuh, ketika tengah menikmati kejayaan itu. Apa yang dialami Pak Karyo dalam dunia psikologi dikenal dengan post power syndrom . Ada tiga aspek kehidupan kita yang mesti terpenuhi, yaitu aspek fisik, aspek rohani dan aspek akal. Untuk benar-benar kaya, ketiga aspek tersebut harus terpenuhi. Dan sebaliknya, agar ketiganya terpenuhi, seseorang harus kaya. Namun dalam kasus Pak Karyo, fisiknya sudah pasti kaya. Begitu pula akal, intelejensinya tentu bagus, karena dia jadi pejabat. Hanya saja, rohani, jiwanya masih miskin. Hidupnya menjadi pincang karena melupakan aspek rohani. Boleh jadi ia termasuk orang yang rajin beribadah, cuma tidak benar-benar memenuhi kebutuhan rohaninya. Soalnya, rohani atau mental atau keyakinannya menolak untuk tak menjabat lagi. Presiden Jokowi dan para menterinya sebentar lagi akan meninggalkan kursinya. Tengoklah mereka, adakah di antaranya mengalami nasib seperti Pak Karyo? Post power syndrome sungguh menyakitkan
40 Pengusaha UKM Indonesia Ikut Partisipasi Pameran House of Handicraft Indonesia di Tokyo
Tokyo | FNN - Sebuah terobosan baru para pengusaha UKM Indonesia mampu memamerkan produknya Jepang yang selama ini sulit untuk ditembus. Pameran program House of Handicraft Indonesia di Tokyo Jepang (HHT) telah meningkatkan semangat juang para UKM Indonesia meningkatkan kualitas dan produksi Handicraft Indonesia untuk pasar Internasional lewat Tokyo. “Saya jadi semangat berbisnis saat ini untuk pasar internasional setelah ikut serta ke dalam HHT tersebut,” papar Maria Caecillia Nurcahya, Direktur Canela Home Decorative / Furniture and Home decor khusus kepada pers Rabu (25/9/2024), seraya menambahkan, keuntungan yang di peroleh para peserta lumayan, karena transaksi yang diperoleh ada yang lebih dari Rp50 juta. Menurut Maria, yang jadi salah satu peserta HHT dari 40 UKM yang ada, upaya HHT untuk memasyarakatkan UKM Indonesia lewat jalur based di Tokyo Jepang sangatlah penting dan berarti sekali. Selama ini Tokyo atau Jepang mempunyai standar produk yang setara dengan kawasan Eropa Barat, sehingga para pejuang UKM Indonesia tidak mudah. Lewat kerjasama dengan NGO dan pemerintah semua dapat dilalui degan lancar. “Bagi kami merupakan satu kepercayaan tinggi melalui Jepang, kita bisa lebih mulus lagi berbisnis ke berbagai penjuru dunia,” tekannya. Tidak ada rasanya masyarakat di dunia di mana pun berada yang tidak mengenal Jepang saat ini. “Bagi kita semua pun bukan hanya dapat menjadikan Jepang sebagai based pemasaran internasional tetapi juga bisa mengangkat nama Indonesia lewat Jepang berkat Made in Indonesia yang diperdagangkan di Jepang dan semakin meluas pemasarannya di Jepang.” Rasanya kalau diteliti, tambahnya lagi, tidak ada yang negatif apa pun dengan memasarkan produk Indonesia lewat Jepang. “Oleh karena itu saya yakin sepenuhnya dan baru-baru ini menjadi anggota HHT karena percaya melalui saluran showcase inilah kita semua para UKM Indonesia bisa lebih maju dari saat ini dengan kaki kita sendiri. Bahkan tentu saja nama brand usaha kita akan semakin berkibar lebih luas lagi di berbagai penjuru dunia nantinya,” harapnya lebih lanjut. Penyelenggara HHT sebuah perusahaan Jepang, Office Promosi Ltd., tersebut juga berharap para UKM Indonesia dapat lebih sukses lagi dalam upayanya memasarkan produk Made Indonesia di Jepang nantinya. “Kita memang rencanakan dengan baik dan teliti serta menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan bisnis yang ada di Jepang sehingga produk Indonesia dapat diterima di masyarakat Jepang,” ungkap Richard Susilo, CEO Office Promosi Ltd., Tokyo Japan, Rabu. HHT merupakan kantor bersama para UKM Indonesia di Tokyo Jepang yang mendapatkan dukungan penuh dari pihak KBRI Tokyo dan semakin banyak diminati oleh para UKM Indonesia saat ini guna bergabung bersama di HHT. Dengan menyewa di HHT para UKM Indonesia dapat memperoleh alamat dan nomor telepon Jepang sehingga dapat dicantumkan ke dalam kartu namanya sebagai Kantor Perwakilan perusahaan atau UKM Indonesia itu di Tokyo. Apabila memiliki kantor cabang di Tokyo, akan semakin mudah mendapatkan kepercayaan bagi transaksi bisnis dalam negeri di Jepang. Di kantor HHT tersebut juga dapat melakukan transaksi dagang, lokakarya, seminar, penataran peningkatan kualitas UKM Indonesia dan berbagai hal layaknya sebuah kantor sehingga kualitas UKM Indonesia dapat meningkat dengan terukur di masa mendatang guna lebih mudah mencapai pemasaran dunia, kata Richard.
Peluncuran Biografi Darul Siska Berlangsung Meriah
Jakarta, FNN | Peluncuran buku biografi tokoh senior Partai Golkar Darul Siska berlangsung meriah dan penuh hikmat. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Veranda, yang berlokasi di bilangan Pakubuwono, Kaboyoran tersebut dihadiri oleh ratusan tokoh nasional yang terdiri atas pejabat tinggi negara, politisi dari berbagai partai politik, tokoh aktivis, tokoh KAHMI, dan para anggota legislatif. Nampak hadir dalam peluncuran buku biografi berjudul \"Kepedihan Berbuah Senayan\" itu antara lain, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Anggota DPD RI, Jimly Assyiddiqie, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, tokoh senior Partai Golkar, Yorries Raweyai, Yahya Zaini, mantan Dubes Ceko Aulia Rachman, Dubes Hamzah M.Tayeb, dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Pada kesempatan itu, Darul Siska menjelaskan alasan mengapa ia menerbitkan biografi dirinya. Menurut Darul, biografi itu adalah memoar perjalanan seseorang yang di dalamnya berisi pengalaman dan lika liku hidup seseorang. Ia merasa perlu menuliskannya, supaya dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda agar tetap optimis dalam menjalani hidup ini. \"Kita sebaiknya tidak perlu berkecil hati karena terlahir dari orang kurang mampu, namun jika kita punya cita-cita yang teguh dan dijalaninya dengan tekun, serta selalu mengharap ridha Allah, maka cita-cita kita akan berhasil,\" jelasnya. Darul mencontohkan dirinya dapat berhasil meraih mimpinya menjadi anggota DPR RI selama 4 periode. Darul sudah menjadi seorang piatu sejak umur 4 tahun. Ia menjalani hidup yang penuh keprihatinan karena pada saat yang bersamaan, ditinggal ayahnya mengungsi ke pegunungan seiring meledaknya peristiwa PRRI. \"Ayah saya seorang guru agama, jadi menjadi incaran karena dimilai akan berpotensi dapat mempengaruhi masyarakat. Jadi beliau bersama teman seperjuangannya mengungsi di hutan hingga keadaan pulih kembali,\"jelasnya. \"Jadi kami terpaksa dirawat oleh seorang nenek hingga menginjak remaja,\" tutur Darul Siska penuh haru. Darul Siska adalah seorang politisi senior yang berpengalaman lebih 40 tahun sebagai kader (Partai) Golkar dan empat kali menjadi anggota DPR RI mewakili Sumatera Barat. Ia duduk sebagai anggota Parlemen sejak masa Orde Baru, masa Reformasi dan transisi Indonesia dalam proses demokratisasi yang sangat dinamis hingga periode 2019-2024. Pengalamannya mengikuti 9 kali pemilu (1987 sampai 2024) adalah sebuah dokumentasi berharga dari seorang pelaku sekaligus saksi sejarah politik dan pemilu di Tanah Air. Darul Siska dilahirkan di Nagari Talawi, Sawahlunto, 23 Februari 1954, sebagai anak keenam dari 10 bersaudara dari seorang ayah dan tiga orang . Sebagai anak piatu dari keluarga sangat sederhana, ia diasuh oleh nenek dan kakak perempuannya dalam kepahitan hidup masyarakat kampungnya yang mengalami dua pergolakan politik secara beruntun, yaitu Peristiwa PRRI (1958-1961) dan Peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Dalam usia 13 tahun, Darul memutuskan merantau ke Jakarta mengikuti kakak perempuannya. Sebagaimana lazimnya perantau Minang yang sukses, kehidupan ibu kota membangkitkan potensi kecerdasan anak kampung yang sebelumnya boleh dikatakan tidak mempunyai apa yang disebut cita-cita. Bakatnya sebagai seorang aktivis tumbah sejak ia kuliah di Universitas Jayabaya. Sempat menjadi Careteker Ketua Dewan Mahasiswa, ia juga aktif di Resimen Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan kemudian menjadi pengurus DPP KNPI. Menjadi Kader Golkar sejak 1983, ia menjalani proses pendadaran sebagai politisi secara konsisten dengan prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas yang teruji tanpa cela. Empat kali terpilih menjadi anggota DPR-RI, Darus Siska adalah salah satu dari politisi paling senior yang konsisten dalam pilihan politiknya, meskipun pernah ditawari berbagai posisi tinggi oleh partai politik lain. Dan yang menarik, di tengah iklim politik Indonesia yang semakin transaksional, jula-beli suara, Darul Siska konsisten dengan sikap politiknya: menolak politik uang (money politic). “Di tengah pragmatisme politik, masih banyak juga kita temukan politisi yang teguh dalam memegang nilai-nilai luhur budaya bangsa. Salah satunya saya temukan pada diri Darul Siska,” komentar politisi senior Aulia Rachman dalam testimoninya. “Darul Siska memiliki kompetensi, intelektualitas dan komunikasi yang baik, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas pada Partai Golkar disertai perilaku berintegritas dan tidak tercela. Darul juga konsisten dalam berpartai, tidak pernah berpindah partai dan tetap konsisten di Partai Golkar,” sebut Akbar Tandjung, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam kata pengantarnya. (Ong)
Darul Siska: Di Bawah Naungan Beringin Berbuah Senayan
Jakarta, FNN | Tokoh senior Partai Golkar, Darul Siska meluncurkan buku biografinya yang berjudul \"Kepedihan yang Berbuah Senayan\" pada Sabtu, 7 September 2024 di suatu hotel di kawasan Pakubuwono, Kebayoran, Jakarta Selatan. Buku tersebut berkisah soal perjalanan dan lika-liku kehidupan Darul Siska dari seorang anak piatu yang ditinggal ibunya ketika berusia masih sangat belia, empat tahun hingga sukses menjadi anggota parlemen di senayan selama empat periode. Biografi Darul Siska sangat menarik karena ia terlibat dalam banyak peristiwa penting dalam dinamika politik nasional. Mulai dinamika politik partai Golkar, kejatuhan presiden Gus Dur sebagai presiden, reformasi politik 1998, tampilnya Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Partai Golkar, hingga gugatan pembubaran partai Golkar. Dalam tubuh Partai Golkar, sosok Darul Siska dikenal sebagai seorang konseptor yang tangguh, pekerja politik yang tekun, dan banyak.melahirkan konsep-konsep kaderisasi partai Golkar yang dipakai hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah kriteria penilaian seorang kader agar secara organisasi, partai Golkar taat pada prinsip merit system organisasi. Darul Siska termasuk politisi yang pandai dan cekatan dalam membaca dinamika politik. \"Bang Darul, merupakan salah stau politisi yang sangat matang, tenang, dan mampu membawa diri secara tepat dan proporsional dalam pergaulan politik,\" jelas Fathorrahman Fadli, salah seorang penulis buku biografi tersebut. Fathorrahman Fadli menambahkan, sebagai politisi, Darul Siska sangat layak diteladani oleh generasi muda terutama yang ingin bergiat membangun bangsanya lewat panggung politik. \"Beliau tergolong politisi yang sangat unik, sebagai politisi dia nyaris tidak memiliki musuh, semua faksi dalam partai Golkar wellcome padanya,\" jelas penulis yang juga Direktur Eksekutif lembaga riset IDR tersebut. Ketika ditanya, apa resep Darul Siska dapat eksis puluhan tahun di Partai Golkar? Menurut Hasril Chaniago, salah seorang penulis buku ini-- karena Darul Siska menghindari konflik politik yang tidak produktif. \"Bang Darul memiliki idealisme tersendiri dalam berpolitik, ia lebih mencintai sistem dan nilai-nilai yang menjadi ruh organisasi dan tidak terjebak dalam konflik antar kubu,\" jelas Hasril. Hasril menambahkan, Bang Darul sebagai anggota parlemen telah berbuat banyak dalam membangun Daerah Pemilihannya yakni Sumatera Barat 1. \"Bang Darul sangat dicintai oleh masyarakat di Dapilnya, sebab disamping rajin mengunjungi masyarakat disana, beliau juga banyak mendorong terobosan-terobosan pembangunan melalui skema APBN untuk dapilnya,\" jelas Hasril. Hasril mengajak pembaca untuk menelusuri berbagai rintisan perjuangan pembangunan baik yang di inisiasi ataupun didorong Darul Siska sebagaimana dijelaskan melalui buku biografinya itu. Darul Siska yang terlahir di Sawahlunto adalah orang kedua di kampung itu yang berhasil menjadi tokoh nasional yang duduk di parlemen Indonesia setelah Mr. Muhammmad Yamin, salah seorang pendiri bangsa dan pemikir Pancasila. Fathorrahman Fadli menambahkan, salah satu kunci kesuksesan Darul Siska dalam politik karena beliau tidak suka terlibat dalam gosip politik. \"Bang Darul, tidak suka menjelek-jelekkan orang, apalagi teman separtainya, ia fokus pada tugasnya sebagai wakil.rakyat,\" jelasnya. (Cak Ong)
Partai Loyalis Pak Harto “Parsindo” Ajak Anies Gabung Menuju 2029
Jakarta, FNN — Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) akan mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta, periode 2017-2022, Anies Baswedan, bergabung sebagai kendaraan politik 2029. Partai Loyalis Soeharto tersebut mengaku memiliki visi yang sama dengan Anies sebagai oartai anti-korupsi. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Parsindo, HM. Jusuf Rizal, SH menjawab pertanyaan media di Jakarta terkait sosok Anies Baswedan yang diganjal dalam kontestasi politik. Menurut Jusuf Rizal, Anies Harus memiliki partai politik sendiri sehingga bisa kuat. “Jika Anies Baswedan berkenan, Partai Parsindo akan memberikan peluang agar beliau memiliki partai politik. Kebetulan Partai Parsindo memiliki visi yang sama yaitu partai anti korupsi,” tegas Jusuf Rizal, yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu. Menurut Ketum Ormas Madas Nusantara (Organisasi Kemaduraan) ini sosok Anies Baswedan bukan asing bagi Partai Parsindo. Saat Pilgub tahun 2017, Partai Parsindo ikut menyumbang suara sedikitnya 300-500 ribu suara dari kelompok buruh, dll. Mengingat bangsa ini memang membutuhkan pemimpin yang berpikir revolusioner dan visioner, Partai Parsindo menilai Anies Baswedan merupakan pemimpin masa depan bagi bangsa Indonesia. Anies menurut Partai Parsindo telah memiliki kematangan paripurna. Sebagaimana diketahui Partai Parsindo merupakan besutan Jusuf Rizal. Partai Parsindo berbasis Loyalis Bapak HM.Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia. Jusuf Rizal juga menjadi Ketua Paguyuban Loyalis Bapak HM. Soeharto. Partai Parsindo telah memiliki struktur jaringan di berbagai propinsi, maupun Kabupaten Kota hingga tingkat desa. Pada Pemilu 2019, Partai Parsindo merasa dikerjain oleh KPU Pusat. Kemudian memggungat ke Bawaslu. Namun saat melakukan gugatan berikutnya ditolak, hingga menggugat ke PTUN. Partai Parsindo merasa dirugikan oleh KPU, karena adanya Abuse Of Power. Ini terbukti dengan kasus Hasnaini, Perempuan Emas. Semestinya banyak partai datanya yang tidak lebih baik dari Partai Parsindo, tapi diloloskan, tegas Jusuf Rizal. Karena itu Partai Parsindo akan mempersiapkan diri melakukan berbagai konsolidasi menuju Pemilu 2029. Partai Parsindo yakin akan dapat menjadi partai alternatif bagi rakyat di tengah banyaknya partai yang pragmatis. Partai Parsindo, Kerakyatan, Nasionalis dan Religius.
Ideologi Belum Mati: Kebangsaan Bukan Hanya Milik PDIP
Oleh: Joko Sumpeno ---Pemerhati masalah sejarah dan politik MENCERMATI pikiran, ucapan dan langkah politik Megawati menunjukkan bahwa ideologi dalam kadar tertentu masih hidup dengan ditunjukkan langkah PDIP menghadapi Pemilukada serentak ini, khususnya bagi DKJ. Ini menunjukkan PDIP memang bertumpu pada ideologi kebangsaan yang dianutnya, tanpa mengabaikan bahwa kebangsaan itu bukan semata milik PDIP. Penegasan ideologis ini, akan menghadapi partai-partai Islam khususnya PKS yang serentak juga akan menghimpun kekuatan ideologis yang sedikit banyak jauh - bahkan berbau kebencian - terhadap Islam politik yang direpresentasikan oleh PKS. Dengan demikian, pembahasan historis perpolitikan di Indonesia yang penuh konflik namun juga sekaligus sering bertemu kembali dalam konsensus ke Indonesian antara kekuatan Kebangsaan Abangan ( + kristiani ) dan Kebangsaan Islami, masih menemukan relevansinya. Sejarah selalu tumbuh dan berkembang dengan dialektinya, begitupun garis historis relasi kekuatan Kebangsaan dan Keislaman. Perjalanan politik negeri ini sejak pra kemerdekaan, melewati proklamasi kemerdekaan dengan Revolusinya 1945-1950 kemudian kelahiran NKRI pada 17Agustus 1950 melewati penggalan era parlementer diikuti naiknya kekuatan komunis yang digandeng Soekarno, melukiskan betapa silih bergantinya hubungan kekuatan politik Islam dan Nasionalisme pasang naik dan surut, silih berganti memegang kendali negara dan pemerintahan. Satu hal yang pernah tak bisa dikompromikan adalah bila Nasionalisme yang dipimpin oleh PNI masih membuka pintu bagi PKI maka Masyumi -baik ketika NU masih bergabung maupun sejak 1952 NU sebagai politik Islam tersendiri (dan PSII, PERTI ) tak sejengkalpun bersedia bekerjasama dengan PKI dalam Kabinet Memang realitasnya, PKI tak pernah ikut berkuasa....dan hanya menjadi Menteri tanpa Kementerian ( Aidit Mengko, Nyoto menteri negara , sejak 1964-1966). Perbincangan yang hanya mendudukkan pragmatisme politik sebatas transaksional, nampaknya menghadapi ketegasan PDIP sebagai inkarnasi PNI dan Soekarnoisme. Tentu kekuatan politik kebangsaan yang dijiwai Islam tak akan tinggal diam. Hari-hari kedepan politik Indonesia, agaknya masih dipayungi warna-warni ideologis. Ideologi belum mati, saudaraku ! Jsp, akhir Agustus 2024
Konflik Ormas di Krawang, Madas Nusantara Ajak Dialog Karang Taruna
Krawang, FNN — Ormas Madas Nusantara mengirim surat ke Ketua Karang Taruna Kabupaten Krawang, Jawa Barat, Asef Saefullah, terkait konflik ormas di Krawang karena dikhawatirkan dapat memicu konflik horisontal yang merusak persatuan dan kesatuan antarsuku, serta mengangggu stabilitas keamanan. Pengiriman surat resmi Ormas Madas Nusantara itu dibenarkan oleh Ketua Umum Madas Nusantara, HM.Jusuf Rizal, SH saat dikonfirmasi wartawan dari Krawang ke Jakarta. Surat Ormas Madas Nusantara itu beredar di kalangan ormas, tokoh Madura dan Karang Taruna di Kabupaten Krawang, Jawa Barat. Dalam surat, tertanggal 1 Agustus 2024, Ormas Madas Nusantara mengajak Karang Taruna Kabupaten Krawang untuk bertemu, bersilaturrahmi, berkoordinasi serta berdialog guna mencari solusi yang solutif agar adanya gesekan psikologis antar ormas tidak menimbulkan konflik horisontal. “Sebagai ormas orang Madura, Ormas Madas Nusantara merasa prihatin atas kejadian di Krawang yang menimbulkan gesekan psikologis. Ini perlu diredam dan dicari solusi secara musyawarah,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat). Menurutnya ada beberapa alasan kenapa ormas Madas Nusantara dalam konteks ini ikut ambil bagian. Pertama, selain karena empati juga, adanya permohonan masyarakat agar tokoh-tokoh Madura yang di pusat ikut menyelesaikan konflik yang terjadi. Kedua, pengalaman kasus Sampit, Kalteng yang meluas karena kasus sepele (arogansi oknum) yang merugikan masyarakat, termasuk warga Madura. Ormas Madas Nusantara tidak ingin itu terjadi, karena ulah oknum, warga Madura di Krawang yang tidak tahu apa-apa terkena imbasnya. Ketiga, Ormas Madura Nusantara mengajak seluruh ormas yang ada serta Karang Taruna jangan mudah diprovokasi sehingga ada gesekan psikologis yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal yang merugikan masyarakat luas. Ormas didirikan untuk amar ma’ruf nahi munkar, bukan untuk membela kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Keempat, ormas Madas Nusantara mendesak kepada aparat penegak hukum, baik Kapolda Jawa Barat, Kapolres Krawang maupun aparat lainnya bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar hukum serta menimbulkan gangguan stabilitas keamanan. “Indonesia itu negara hukum. Tidak bisa menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Itu akan menjadi preseden buruk, apalagi saat ini sudah menjelang Pilkada. Selaku Mitra TNI Polri, Ormas Madas Nusantara mendukung terciptanya stabilitas keamanan,” tambah Jusuf Rizal. Kelima, Ormas Madas Nusantara menghimbau kepada masyarakat Madura di manapun berpijak agar menjaga etika, moral dan patuh pada hukum agar nanti hidup damai bermasyarakat dengan masyarakat lainnya. Diharapkan juga para tokoh dan sesepuh Madura dapat memberikan arahan. Dari pantauan wartawan di lapangan pertemuan Ormas Madas Nusantara dengan Karang Taruna sedang diatur waktunya. Apakah nanti melebar mengajak ormas-ormas se Kabupaten Krawang bertemu, belum ada penjelasan teknisnya.(Dh)
Kasus Pembunuhan Wartawan Rico, IJW: Panglima TNI Agus Subiyanto Terburu-buru
Medan, FNN | Indonesian Journalist Watch (IJW) menyesalkan pernyaataan Panglima TNI, Agus Subiyanto, yang terburu-buru memberikan klarifikasi tidak ada keterlibatan oknum TNI dalam kasus pembakaran rumah Wartawan Rico Sempurna. Padahal Polisi sedang melakukan penyelidikan. Rico bersama isteri, anak dan cucunya, tewas dalam peristiwa pada 27 Juni 2024 di Karo, Sumatera Utara itu. \"Terlalu dini dan terburu-buru,\" sesal Ketua Umum IJW, HM Jusuf Rizal, SH kepada media di Medan, Sumatera Utara. \"Semestinya sebagai Panglima TNI, Agus Subiyanto tidak memberikan pernyataan seperti itu.\" Sebagaimana dilansir media dalam pernyataan Panglima TNI, Agus Subiyanto di Gedung DPR RI, 10 Juli 2024 menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan prajuritnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna sehingga menewaskan yang bersangkutan bersama tiga anggota keluarganya. Agus mengatakan mempercayakan perkara itu kepada Polri untuk diusut secara tuntas. Kata Agus, \"Enggak ada, enggak ada,” membantah keterlibatan prajuritnya menjawab pertanyaan wartawan. Pernyataan itulah, lanjut Jusuf Rizal, yang patut disesalkan, karena belum menguasai fakta di lapangan, Agus sudah terburu-buru mengambil kesimpulan. Sementara IJW berdasarkan investigasi jaringan meyakini keterlibatan oknum TNI dan Kepolisian di Karo dalam kasus tersebut. \"IJW minta kepada Polda Sumut tidak terpengaruh adanya pernyataan Panglima TNI, Agus Sudibyo. Polda Sumut jangan kendor,\" tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu. Menurut Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dengan ditetapkannya tiga tersangka yaitu R, Y dan BG dalam kasus pembakaran wartawan Rico, Polda Sumut tidak akan sulit untuk menyeret aktor utama dalam kasus tersebut yang diduga melibatkan oknum TNI maupun Polisi di Karo. Laporan keluarga Rico Sempurna ke Pusat Polisi Militer (Puspomad) TNI AD di Gambir, Jakarta terkait dugaan keterlibatan oknum Koptu HB Batalion Infantri Simbisa 125 Kabanjahe bisa menambah amunisi penyidik Polda Sumut guna membongkar latar belakang pembakaran dan pembunuhan. IJW tetap berkeyakinan ada keterlibatan oknum aparat, baik TNI dan Polri dalam kasus ini, baik langsung atau tidak. Pembakaran itu terkait Judi Togel, Narkoba dan penebangan kayu illegal. Itu ada upeti (setoran) mingguan yang turut mengalir keberbagai pihak. Jumlahnya bisa mencapai Rp.70-100 juta per minggu. “Itu sudah mafia. Gangster di Kabupaten Karo. Yang terlibat menerima jatah diduga tidak hanya oknum TNI, Polisi, Ormas dan bahkan juga oknum jurnalis ikut kecipratan,” demikian Jusuf Rizal.
Kasus Pembakaran Wartawan Rico, IJW: Diduga Ada Keterlibatan Aparat
Hasil investigasi jaringan Indonesian Journalist Watch (IJW) di Kabupaten, Karo, Sumatera Utara, diduga ada keterlibatan oknum aparat dalam kasus pembakaran Wartawan Rico Sempurna Pasaribu (47) bersama Isteri, Anak dan Cucu di daerah tersebut . Berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Investigasi IJW di Kabupaten Karo, saat ini memang marak pelanggaran hukum, antara lain Peredaran Narkoba, Judi Togel, Joker Karo (Judi Leng) dan Ikan-Ikan. Kemudian Penebangan kayu hutan lindung deleng Sibuaten dekat Hutan Siosar Wilayah Tanah Karo. Disebutkan IJW menduga pembakaran rumah Wartawan Rico terkait dengan pemberitaan tentang Narkoba, Judi Togel dan Penebangan Kayu illegal itu. Karena sebelum pembakaran rumahnya yang ikut menewaskan tiga orang keluarganya, Rico disebut sempat memperoleh ancaman lewat telpon sebanyak empat kali. “IJW menduga ada keterlibatan oknum aparat, baik TNI dan Polri. Para oknum tersebut disebut membekingi praktik judi, narkoba dan penebangan kayu illegal. Itu ada upeti (setoran) mingguan yang turut mengalir ke berbagai pihak antara Rp70-100 juta per minggu. Ini sudah mafia. Gangster,” tegas Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal,SH kepada FNN, Jumat. Karena itu, hasil investigasi IJW akan disampaikan ke Presiden, Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kapolda Sumut, Pangdam Bukit Barisan, Kompolnas dan Komnas Hak Asasi Manusia guna dapat ditindaklanjuti untuk penyelidikan lebih lanjut guna diproses hukum sesuai pelanggaran hukumnya. “Kasus pembunuhan wartawan Rico dengan membakar rumahnya, merupakan yang paling sadis. Sebelumnya, ada juga wartawan yang kritis, tapi paling dihajar hingga babak belur. Dan aparat Kepolisian setempat tidak banyak bertindak,” tambah Jusuf Rizal. IJW juga meragukan kasus ini tidak akan tuntas jika hanya ditangani di Polres Karo. Kasus ini harus ditarik dan ditangani oleh Polda Sumut mengingat diduga melibatkan oknum TNI dan Polisi setempat. Karena tidak mungkin sapu yang kotor membersihkan yang kotor. “IJW bersama insan pers lain akan terus mengawal kasus ini. Siapapun pelakunya harus dihukum mati. Tindakan pembakaran itu diadab, sadis dan tidak berperikemanusiaan. Semestinya jika tulisan dianggap tidak benar ada hak jawab. Bukan membunuh wartawan,” tegas Jusuf Rizal Ketua LBH LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu
IJW Minta Polda Sumut Ambil Alih Kasus Pembakaran Wartawan Rico di Karo
Jakarta, FNN — Setelah melakukan investigasi Indonesian Journalist Watch (IJW) membuat pernyataan keras, jika pelaku pembakaran satu keluarga wartawan Rico Sempurna Pasaribu (47) bersama Isteri, Anak dan Cucu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara harus dihukum mati. “Ini tragedi yang memilukan bagi insan pres di Indonesia. Jika selama ini ada wartawan dibunuh, di kriminalisasi dan dianiaya karena resiko sebagai jurnalis, kita prihatin. Tapi turut melibatkan keluarga, ini sadis dan tidak bermoral,” tegas Ketua Umum IJW, HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta. Menurut IJW, siapapun pelaku dan yang terlibat dalam kasus pembakaran wartawan Rico bersama keluarganya, sesuai ketentuan hukum harus dihukum mati. İni faktor kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang direncanakan. Lebih jauh menurut Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu, kedatangan Kapolda bertemu anak almarhum Rico diharapkan bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi mampu dan berani mengungkapkan dalang pembakaran satu keluarga Rico, siapapun itu. “IJW dan seluruh insan pers di Indonesia akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Dugaan keterlibatan oknum aparat TNI dan Polri, terkait Judi Togel, Narkoba dan Illegal Loging sebagaimana investigasi IJW harus di bongkar,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat). Ketika ditanya awak media kemungkinan kasusnya dipetieskan? Jusuf Rizal mengatakan, kasus ini memang harus ditarik ke Polda Sumut. Sebab jika hanya ditingkat Polres Karo, Sumut, Ia tidak yakin kasusnya tuntas. Sapu yang kotor tidak mungkin membersihkan barang yang kotor, katanya.
American Dream: Pelecut Wacana Optimisme?
The American Dream in the 21st Century, edited by Sandra L Hanson and John Kenneth White. Philadelphia: Temple University Press, 2011. E-Book 2011. American Dream telah lama menjadi tema dominan dalam budaya AS, yang memiliki signifikansi abadi, tetapi ini adalah masa-masa sulit bagi para pemimpi. Para editor dan kontributor The American Dream in the 21st Century menelisik ulang “American Dream” secara historis, sosial, dan ekonomi dan mempertimbangkan persinggungannya dengan politik, agama, ras, gender, dan generasi. Tagline itu awalnya ditemukan di buku Jim Cullen, The American Dream: A Short History of an Idea that Shaped a Nation,Oxford University Press, Incorporated, 2004. Beberapa Pandangan Volume ini disajikan secara singkat dan mudah dibaca, itu memberikan optimisme atas keyakinan yang dimiliki sebagian besar orang Amerika dalam kemungkinan mencapai American Dream dan penilaian yang realistis terhadap retakan dalam mimpi. Pemilihan Presiden terakhir menawarkan harapan, tetapi para ahli di sini memperingatkan tentang perlunya program dan kebijakan yang lebih baik yang dapat mewujudkan impian itu bagi lebih banyak orang Amerika. “Keanekaragaman kontribusi—dari sejarawan, ilmuwan politik, sosiolog, dan lembaga survei—membedakan The American Dream in the 21st Century dari banyak buku lain tentang topik ini. Fokus multidisiplin sangat berguna, karena bab-bab memberikan interpretasi budaya orang Amerika, sikap terhadap American Dream melalui lensa ras, jenis kelamin, agama, dan etika,” tulis Arne L. Kalleberg, Profesor Sosiologi Kenan, University of North Carolina di Chapel Hill “The American Dream in the 21st Century adalah pandangan menarik tentang transformasi yang dialami American Dream dan bagaimana mereka berevolusi—dari pribadi vs. publik, menjadi materi vs. spiritual. Para editor dengan bijak menyadari bahwa mimpi itu telah berubah, bukan menghilang atau mati. Buku ini layak dibaca bagi siapa pun yang tertarik dengan pandangan mendetail tentang bagaimana perubahan ini cocok dengan sejarah Impian Amerika dan pandangan ke masa depan yang potensial,\" tulis Maria Alejandra Quijada, Asisten Profesor, Loyola Marymount University College of Business “Kumpulan esai ini membahas pertanyaan tentang bagaimana American Dream membantu mempertahankan masyarakat yang stabil hingga abad ke-21, terlepas dari kenyataan bahwa impian itu (dan selalu) tidak dapat diakses oleh sebagian besar populasi, mungkin mayoritas.. .. Para penulis menunjukkan bagaimana mimpi itu membangun rasa patriotik bahwa AS itu unik dan superior, dan siapa pun yang menyarankan sebaliknya berisiko diisolasi. Seorang politisi yang mempertanyakan mimpi itu mungkin melakukan bunuh diri dalam karier. Kesimpulan: Buku ini direkomendasikan. Pembangkit Etos American Dream adalah etos nasional Amerika Serikat, seperangkat cita-cita termasuk demokrasi perwakilan, hak, kebebasan, dan kesetaraan, di mana kebebasan ditafsirkan sebagai peluang untuk kemakmuran dan kesuksesan individu, serta mobilitas sosial ke atas untuk diri sendiri dan anak-anak mereka, dicapai melalui kerja keras dalam masyarakat kapitalis dengan sedikit hambatan. Istilah “American Dream” diciptakan oleh James Truslow Adams pada tahun 1931, mengatakan bahwa “hidup harus lebih baik dan lebih kaya dan lebih penuh untuk semua orang, dengan kesempatan untuk masing-masing sesuai dengan kemampuan atau prestasi, terlepas dari kelas sosial atau keadaan lahir.” Pendukung American Dream sering mengklaim bahwa prinsipnya berasal dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama dengan hak untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan.” Pembukaan Konstitusi AS digunakan dengan cara yang sama. Dinyatakan bahwa tujuan Konstitusi adalah untuk, sebagian, “mengamankan berkat kemerdekaan bagi diri kita sendiri dan keturunan kita.” Sepanjang sejarah Amerika, ada kritik terhadap etos nasionalnya. Beberapa kritikus menunjukkan bahwa fokus Amerika pada individualisme dan kapital menghasilkan materialisme, konsumerisme, dan kurangnya solidaritas pekerja. Pada 2015, hanya 10,5 persen pekerja Amerika yang menjadi anggota serikat pekerja. Impian Amerika juga telah dikritik sebagai produk keistimewaan Amerika, karena tidak mengakui kesulitan yang dihadapi banyak orang Amerika, yaitu sehubungan dengan warisan perbudakan Amerika dan genosida penduduk asli Amerika, serta contoh kekerasan diskriminatif lainnya. Keyakinan pada American Dream seringkali berbanding terbalik dengan tingkat kekecewaan nasional. Bukti menunjukkan bahwa mobilitas ekonomi ke atas telah menurun dan ketimpangan pendapatan telah meningkat di Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2020, sebuah jajak pendapat menemukan hanya 54 persen orang dewasa AS yang menganggap American Dream dapat mereka capai, 28 persen percaya bahwa American Dream tidak dapat mereka capai secara pribadi, sementara 9 persen menolak sepenuhnya gagasan American Dream. Sementara, generasi yang lebih muda juga cenderung kurang percaya pada American Dream daripada rekan-rekan mereka yang lebih tua. Apakah American Dream masih menarik, actual, dan relevan dibahas oleh para sarjana modern amerika, dengan kondisi milenial hari ini? Itu bisa dilihat menjelang dan setelah Pemilihan Presiden Amerika, November ini, tanding ulang, Joe Biden vs. Donald Trump. Hartford, 2 Juli 2024. M. Saleh Mude
Muhammadiyah, Deklarasi Pendidikan dan Pelatihan HAM PBB
Oleh Prof Dr Hafid Abbas, Ketua Komnas HAM RI ke-8 Sungguh satu peristiwa bersejarah Muhammadiyah dan PBB sejak satu dekade terakhir. Keduanya mencanangkan satu program pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua warga negara. Muhammadiyah, melalui Majelis Hukum dan HAM yang telah dibentuknya pada 2023-2027, berfokus pada: HAM jaringan kelembagaan; pendidikan hukum , HAM dan demokrasi; Non-litigasi, perundang-undangan dan sosialisasi hukum; dan kebijakan advokasi hukum, HAM dan etika profesi hukum (Keputusan No:146/KEP/I.O/D/2023). Bahkan melalui majelis ini, Muhammadiyah telah menginisiasi penyelenggaraan Sekolah HAM. Demikian pula PBB. Pada 19 Desember 2011, telah mengadopsi Deklarasi Pendidikan dan Pelatihan HAM (United Nations Declaration on Human Rights Education and Training) melalui resolusi Sidang Umum PBB 66/137. Sebagai refleksi atas pelaksanaan deklarasi tersebut, pada peringatan Satu Dekade Deklarasi Pendidikan dan Pelatihan HAM, Dewan HAM PBB pada 29 Desember 2021, melalui resolusi 42/7 menyelenggarakan diskusi panel tingkat tinggi yang berfokus pada: United Nations Declaration on Human Rights Education and Training: good practices, challenges and the way forward. Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB pada resolusi itu menyatakan bahwa pendidikan HAM membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang membantu mereka mengidentifikasi, mengklaim dan membela HAM. Konferensi ini mempromosikan pemikiran kritis dan menawarkan solusi berdasarkan nilai-nilai HAM terhadap tantangan global, termasuk diskriminasi dan ujaran kebencian, kemiskinan, konflik, kekerasan, segala jenis kesenjangan dan tiga krisis global yaitu: perubahan iklim, polusi dan pengrusakan lingkungan hidup (para 6). Pada resolusi yang sama, Asisten Direktur Jenderal UNESCO menekankan bahwa pendidikan tidak hanya sekadar mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja. Pemerintah harus memberdayakan mereka dengan keterampilan, nilai-nilai dan sikap untuk menghormati HAM, meningkatkan kesejahteraan dan membentuk masyarakat yang lebih adil. Ia menggarisbawahi pula kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa pendidikan HAM berfungsi sebagai alat untuk membangun masyarakat dan perekonomian yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis (para 9). Kerisauan Muhammadiyah dan PBB terhadap urgensi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan HAM bagi semua warga negara bukan tanpa alasan. Pertama, meluasnya isu Islamofobia . Kepeloporan AS menjadi pionir memerangi Islamafobia kelihatannya didasari atas kegagalannya menginvasi Afghanistan selama dua dekade dengan kerugian dan pengorbanan yang tidak ternilai. Pada 30 Agustus 2021, secara resmi AS mengakhiri invasinya di Afghanistan . Kegagalan dan pengorbanan yang sama juga dialami di Irak . Di sisi lain, dengan melihat ekspansi dan dominasi pengaruh ekonomi, sosial dan politik Cina sejak 1990-an di Afrika dan di berbagai negara di Asia, pengaruh AS di kawasan Indo-Pasifik terlihat meredup. Dengan dinamika itu, AS telihat hendak membangun koalisi baru dengan dunia Islam. Sungguh suatu kenyataan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, pada 14 Desember 2021, atas kepeloporan Ilhan Omar, Anggota DPR AS dari kubu Partai Demokrat telah berhasil menggolkan Undang-undang (UU) Anti-Islamofobia (Combating International Islamophobia Act). Keberhasilan Omar adalah karena dukungan penuh dari semua jajaran Partai Demokrat, termasuk Presiden Joe Biden. Dengan UU Anti-Islamafobia, Kementerian Luar Negeri AS telah mengangkat Special Envoy (Duta Besar Khusus) untuk memantau dan memerangi segala bentuk Islamafobia yang terjadi di seluruh dunia. UU ini mengamanatkan Kementerian Luar Negeri AS menyiapkan laporan setiap tahun ke Kongres mengenai rapor HAM dan kebebasan beragama di setiap negara dengan mengungkapkan data dan informasi tentang: perlakuan kejam secara fisik dan penghinaan terhadap umat Islam; kasus-kasus propaganda oleh media baik dari pemerintah atau bukan yang bertujuan untuk membenarkan dan mengobarkan kebencian atau penghasutan tindak kekerasan terhadap umat Islam; dan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah di setiap negara untuk mengatasi segala kasus seperti itu. Kepeloporan AS untuk memerangi Islamafobia, telah mendapat dukungan luas dari negara-negara besar, termasuk Kanada, dan sejumlah negara UE. Perdana Menteri Kanada , Justin Trudeau, bahkan telah menyampaikan kebijakannya untuk segera mengangkat Duta Besar Khusus untuk memerangi Islamafobia. Trudeau menegaskan bahwa persoalan Islamofobia adalah fakta sehari-hari yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia (TRTWorld, 30/01/2022). Jika AS sudah memiliki UU Anti-Islamaphobia dan telah mengangkat Special Envoy (Duta Besar Khusus) untuk memantau dan memerangi segala bentuk Islamafobia yang terjadi di seluruh dunia, dan di seluruh pelosok negerinya, Indonesia tentu dapat pula melakukan hal yang sama. Jika saja umat Islam terkesan masih dicurigai dengan segala macam tuduhan radikal, ekstrim, teroris, dan segala macam bentuk penghinaan lainnya, Indonesia dapat menjadi musuh bersama dari seluruh umat manusia. Kedua, isu ketidakadilan yang semakin massif. Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menyayangkan pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait dengan 198 pesantren terafiliasi terorisme. Pernyataan JK tersebut kemudian mendapatkan respons permintaan maaf dari Kepala BNPT, Boy Rafli Amar saat bersilaturrahmi ke Kantor Pusat MUI (FNN, 07/02/2022). Bahkan JK di kesempatan lain kembali menegaskan: “dari pengalaman kita berbangsa selama 77 tahun, kita memahami bahwa setidak-tidaknya ada 15 konflik besar melanda negeri ini yang menyebabkan munculnya korban ribuan orang. Dari 15 konflik itu, 11 karena ketidakadilan, yakni ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi\" (Tempo, 15/01/2022). Sebagai contoh yang memperkuat pandangan JK, pembakaran Kantor Bupati Bima NTB oleh warga pada 26 Januari 2012 sesungguhnya berpangkal dari kebijakan Bupati Ferry Zulkarnaen yang dinilai tidak adil telah memberikan izin Pertambangan Emas di tiga kecamatan kepada PT Sumber Mineral Nusantara. Juga kasus serupa yang ditangani oleh Komnas HAM pada 2016 atas penggusuran warga di dua kecamatan di Bima oleh PT Sanggaragro karena telah mendapat izin penguasaan lahan seluas 5000 hektar. Warga yang tergusur harus hidup terlunta-lunta, berkemah di depan Kantor Bupati berbulan-bulan. Jika warga melakukan tindakan radikal, sama sekali tidak ada kaitannya dengan paham ekstrim, tetapi hilangnya keadilan. Jika saja negara hadir memberi keadilan, kesejahteraan dan rasa aman, negeri ini tentu akan terbebas dari segala konflik, radikalisme dan ekstrimisme. Ketiga, kegagalan demorasi. Sejak 1998, melalui Reformasi, Indonesia telah memilih jalan demokrasi. Namun dalam dua dekade terakhir, institusi-institusi demokrasi Indonesia terlihat telah mengalami pelapukan. Lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD dan DPRD) telah dilanda berbagai persoalan hukum, politik dan sosial yang telah menyebabkan meredupnya kepercayaan masyarakat kepada institusi ini. Data KPK menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga Juli 2023, DPR dan DPRD telah terjerat di sebanyak 344 kasus korupsi. Oleh KPK, jumlah ini dinilai ketiga tertinggi, sebagai institusi paling korup di tanah air, berada di bawah kasus korupsi yang bersumber dari korporasi (399 kasus) dan pejabat eselon I-IV di berbagai kementerian dan lembaga negara sebanyak 349 kasus (Kompas, 18/07/2023). Selanjutnya Kontras mengungkap pula bahwa selama periode 2014-2019, terdapat 242 anggota legislatif yang memiliki catatan buruk dan diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaram hukum dan HAM. Dari jumlah itu, anggota DPR yang memiliki catatan terburuk terbanyak berasal dari Fraksi PDIP yakni 57 orang, Fraksi Partai Golkar 44 orang, Fraksi Partai Demokrat 37 orang, Fraksi Partai Gerindra 24 orang, Fraksi PPP 20 orang, Fraksi PKS 18 orang, Fraksi PAN 16 orang, Fraksi PKB 11 orang dan Fraksi Partai Nasdem 9 orang (Hukumonline, 14/10/2014). Potret suram seperti ini terlihat semakin masif dipraktikkan di semua lini pemerintahan, mulai di tingkat kelurahan hingga di pusat seperti yang telah direkam dalam film dokumenter Dirty Vote (2024). Akibatnya, tidak mengherankan jika terlihat sederetan rapor merah dalam pelaksanaan ketatapemerintahan yang baik (good governance) di tanah air. Pada 2014, Indonesia sebenarnya sudah tercatat sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dengan indeks demokrasinya (world democracy index) yang cukup baik. Ketika itu, Indonesia berada di peringkat ke-49 di antara 167 negara di dunia dengan skor total 6,95, memiliki skor 7,35 pada aspek kebebasan sipil. Namun, setelah satu dekade, pada 2023, capaian-capaian itu menurun tajam ke skor total 6,53, sehingga peringkatnya turun ke urutan 56, dengan skor pada aspek kebebasan sipil 5,29, berada sejajar dengan Sierra Leone (5,29) dan sejumlah negara terbelakang lainnya yang berbentuk kerajaan atau otoriarian. Memburuknya parameter-parameter demokrasi yang ditandai dengan pelemahan KPK, dan pergeseran peran aparat menjadi alat politik penguasa, Gus Mus (KH Mustofa Bisri) menggambarkan suasananya: “Ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan. Ada republik rasa kerajaan” (JPNN 01/11/2023). Terakhir, semoga dengan inisiasi Muhammadiyah yang menyelenggrakan persekolahan HAM dan prakarsa PBB yang terus menerus menggelorakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi semua warga negara (human rights education for all) untuk memerangi ketidakadilan, memerangi penyalahgunaan kekuasaan yang telah menyuburkan kembali praktik KKN dan perang melawan Islamafobia, dapat segera membebaskan Indonesia yang kini terancam pecah.
IJW Turut Investigasi Pembakaran Wartawan Rico Sempurna dan Keluarganya
Jakarta, FNN | Indonesian Journalist Watch (IJW) akan turut melakukan investigasi atas dugaan pembunuhan wartawan media Tribrata News TV, Rico Sempurna Pasaribu (47). bersama 3 keluarganya. \"Kami berduka dan prihatin atas meninggalnya Wartawan Rico Sempurna Pasaribu. IJW akan ikut investigasi bantu Polisi mengusut kasus ini,\" ujar Ketua Umum IJW, HM Jusuf Rizal kepada FNN, Senin malam (1/7). Rico Sempurna Pasaribu (47) bersama 3 keluarganya (istri, anak dan cucu) tewas dalam rumahnya yang diduga dibakar pihak yang tidak suka atas pemberitaannya. Jusuf Rizal mengatakan peristiwa ini sebagai tamparan dan penghinaan atas profesi wartawan (jurnalis). \"Ini sekaligus berita dukacita mendalam bagi dunia jurnalis. Untuk itu, bagi siapapun pelakunya, IJW minta dihukum setimpal. Jurnalis tidak boleh takut menyampaikan kebenaran,” tegasnya. Rico Sempurna dikenal sebagai wartawan yang gigih memberitakan perjudian, narkoba dan penebangan kayu liar di Wilayah Tanah Karo yang belakangan ini marak. Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) mengatakan dewasa ini makin banyak jurnalis yang dibunuh dan dikriminalisasi akibat pemberitaan. Namun pelaku masih jarang dituntaskan oleh Kepolisian. “Ini merupakan tantangan bagi pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus-kasus yang menewaskan jurnalis. Apalagi kasus ini menyangkut perjudian, narkoba dan illegal loging yang memang menjadi agenda Kepolisian,” ujarnya. Jusuf Rizal mengatakan IJW akan turun ke Kabupaten Karo berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian, jaringan, termasuk DPD LSM LIRA Kabupaten Karo, PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), dll guna melakukan investigasi membantu pihak Kepolisian dalam mengusut kasus pembakaran rumah wartawan Rico. “Tantangan menjadi jurnalis ke depan makin berat karena tidak hanya menghadapi aturan Dewan Pers yang dinilai diskriminatif, tapi juga upaya kriminalisasi, kekerasan maupun pembunuhan. Untuk itu, jurnalis harus lebih hati-hati dan waspada,” tegas Jusuf Rizal kemudian. Indonesian Journalist Watch (IJW) merupakan organisasi yang didirikan berdasarkan Pasal 17 UU Pers 40 Tahun 1999, guna mengawasi, mengkritisi dan memberikan masukan kepada Dewan Pers maupun industri pers.
Gerakkan Mesin Organisasi Sambut Pilkada, LIRA Indonesia akan Gelar Rapimnas
Jakarta: FNN | LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional sekaligus memperingati ulang tahunnya ke-19 pada tanggal 25-27 Juni 2024 di Hotel Sun City, Sidoardjo, Jawa Timur. Dua acara ini digelar sebagai upaya menggerakkan mesin organisasi menjelang Pilkada pada 27 November 2024, Rapimnas mengambil Tema \"Membangun Indonesia, Menjaga Negeri Melalui Penguatan Anti- Korupsi, serta Mendukung Komitmen dan Janji Politik Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Periode 2024-2029\" sebagaimana dikemukakan Prabowo di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Ketua Pantia Pelaksana, Asraf, menyebutkan kegiatan Rapimnas akan diisi dengan seminar dan pelatihan anti-korupsi bagi civil society organization (CSO) dan Jurnalis (Media). Sekaligus konsolidasi menjelang Pilkada Provinsi dan Kabupaten Kota. “Kita tau di era revolusi industri saat ini, peran LSM dan Jurnalis sangat strategis. Untuk itu LSM LIRA mengambil topik seminar dan pelatihan dalam mendorong pemberantasan korupsi untuk perubahan dan Indonesia maju,” ujar Asrap yang juga Gubernur LSM LIRA Jawa Timur. Sedangkan Sekretaris Panitia yang juga Bupati LSM LIRA Probolinggo, Samsudin, menambahkan pihaknya akan menghadirkan sejumlah narasumber, baik nasional maupun lokal. “Kami mengundang narasumber dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Penggiat Anti Korupsi, Akademisi,” ujarnya. Sedangkan untuk pelaksanaan Rapimnas akan membahas konsolidasi organisasi, kaderisasi, program kerja dan penguatan organisasi LSM LIRA melalui pengembangan Lembaga Sayap Organisasi (LSO) hingga ke desa-desa, seperti Satu Desa, Satu Wartawan dan LBH LSM LIRA.
Kedubes RI Gelar Acara Budaya yang Meriah di Museum Seni Riga, Latvia
Jakarta, FNN | Nuansa budaya Indonesia mewarnai Museum Seni Riga Bourse (Art Museum Riga Bourse) di Riga, ibukota Latvia, pada Ahad 26 Mei 2024 lalu. Maklum saja, pada hari itu KBRI Stockholm menggelar acara Bincang Budaya (Cultural Talk) dan Pelatihan Tari Tradisional Indonesia (Indonesian Traditional Dance Workshop) di museum yang menyimpan koleksi benda warisan budaya Indonesia yang terbesar di Kawasan Baltik tersebut. Acara dimulai dengan Indonesian Cultural Talk, mengajak para pengunjung museum untuk mengeksplorasi koleksi Indonesia di Museum Seni Riga Bourse secara mendalam. Museum seni tersebut memiliki 76 benda budaya Indonesia yang juga merupakan jumlah terbesar di antara benda-benda budaya negara-negara Asia Tenggara lainnya yang ada di museum ini. Koleksi benda budaya Indonesia terdiri dari berbagai kain tradisional Indonesia, termasuk berbagai jenis Songket, Ulos, dan Batik di mana setiap kain memiliki makna budaya yang unik dan desain yang rumit, mencerminkan kekayaan tradisi tekstil di Indonesia. Selain itu, museum ini juga menampilkan koleksi budaya lainnya seperti wayang kulit, keris, barbagai patung dan ukiran dari Kalimantan dan Papua, patung Garuda Kencana, hingga lukisan terkenal seniman Indonesia Raden Saleh yang berjudul “Berburu Singa”. Acara ini menarik perhatian baik warga Latvia yang tinggal di wilayah Riga dan sekitarnya terutama mereka yang berkecimpung di bidang seni dan budaya. Salah satu peserta bernama Sarah, mengungkapkan kekagumannya terhadap kegiatan bincang budaya tersebut. \"Saya berpikir bahwa Indonesia adalah negara eksotis dengan kekayaan budaya yang melimpah, yang tercermin dari varian tekstil yang memiliki berbagai macam motif yang bermakna. Saya membawa dua putra saya yang sangat menyukai seni, dan mereka sangat menikmati pembicaraan budaya tersebut. Saya belum pernah mengunjungi Indonesia, tetapi setelah acara ini, saya ingin pergi ke sana bersama keluarga saya,\" ujarnya. Setelah Bincang Budaya, acara dilanjutkan dengan serangkaian workshop/pelatihan tari tradisional yang dipandu oleh penari profesional dari Asosiasi Pantcha Indra, Ni Kadek Yulia Puspasari dan Wahyu Rumiyati. Lokakarya ini memberikan peserta pengalaman langsung mengenai bentuk tari Indonesia, memungkinkan mereka untuk merasakan ritme dan gerakan dinamis yang menjadi ciri khas tari Indonesia. Sesi pertama berfokus pada Tari Pendet dari Bali, tarian penyambutan yang secara tradisional dilakukan untuk menyambut tamu pada upacara dan festival. Dikenal dengan gerakannya yang anggun dan ekspresif, Tari Pendet memikat para peserta dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya Bali. Sesi kedua memperkenalkan Tari Yapong dari Jakarta, yang dikenal dengan gerakannya yang lincah dan energik. Tarian ini, yang sering dipertunjukkan selama perayaan, mencerminkan semangat dan keragaman ibu kota Indonesia. Kedua sesi tersebut diikuti dengan antusias, dengan sekitar 35 orang di setiap sesi, termasuk warga Latvia lokal dan warga Indonesia yang tinggal di Latvia. Nina, seorang pemandu wisata dan penari yang ikut serta dalam kedua sesi tersebut, memberikan komentar tentang pengalamannya. \"Tarian-tarian tersebut sangat mengesankan. Saya bahkan mendapatkan kesempatan untuk mencoba kostum Tari Pendet, dan saya menyukai warna-warnanya yang cerah, yang memancarkan aura positif,\" katanya. Acara budaya ini bertujuan untuk mempromosikan budaya Indonesia dan menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang warisan seni Indonesia di kalangan masyarakat Latvia. Dengan menawarkan kombinasi yang menarik antara pembicaraan edukatif dan pelatihan tari interaktif, Kedutaan Besar Indonesia berhasil menyoroti keindahan dan keragaman tradisi Indonesia. KBRI Stockholm memiliki wilayah kerja di Swedia dan Latvia. Promosi budaya di Latvia bertujuan tidak hanya memperkenalkan seni budaya Indonesia dan memperat people-to-people contact namun juga untuk mendorong kunjungan wisata warga Latvia ke Indonesia yang tahun lalu hampir mencapai angka 6000 wisatawan Latvia ke Indonesia. Demikian ditekankan Kamapradipta Isnomo, Duta Besar RI di Stockholm. Acara-acara seperti ini memainkan peran penting dalam diplomasi budaya, memperkuat ikatan antar negara melalui apresiasi dan pemahaman bersama tentang warisan budaya masing-masing. Keberhasilan acara ini di Riga menjadi bukti daya tarik abadi budaya Indonesia dan kemampuannya untuk memikat penonton di seluruh dunia, tambah Dubes yang akrab dipanggil Kama tersebut. Latvia merupakan salah satu negara yang terletak di Kawasan Baltik dengan jumlah penduduk 1.9 juta orang. Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Latvia pada tahun 1993.
Kasus Penyegelan Kapal MT Tutuk Bermuatan 5.500 Ton Fuel Oil, Ombudsman: KLHK Lakukan Maladministrasi
Jakarta, FNN | Ombudsman menilai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) bersalah telah melakukan maladministrasi karena melakukan penundaan pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan atas penyegelan Kapal MT Tutuk. Kapal tersebut milik perusahaan pelayaran PT Jaticatur Niaga Trans, bermuatan 5.500 ton Fuel Oil untuk tujuan China. Akibat tindakan KLHK itu perusahaan mengalami kerugian baik materil maupun moril. Kesimpulan tersebut diberikan Ombudsman setelah melalui proses panjang. Ombudsman menangani perkara ini setelah mendapat pengaduan dari LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) akan kasus tersebut. Menurut Ombudsman, hasil Praperadilan Pertama, bulan 27 April 2022 yang dimenangkan PT Jaticatur Niaga Trans, Gakkum KLHK tidak segera melakukan eksekusi penyerahan muatan Fuel Oil. Semestinya dalam 7 hari keputusan pengadilan harus dijalankan. Tapi, pembukaan segel dan penyerahan barang dilakukan setelah tiga bulan atau bulan 6 Juni 2022. Kemudian Gakkum KLHK, setelah membuka segel dan menyerahkan muatan, kembali menyegel kapal MT Tutuk beserta muatan 5.500 ton Fuel Oil. Pada saat yang sama Gakkum KLHK menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Pendidikan) I atas dugaan pelanggaran UU Lingkungan Hidup memasukkan Limbah B3 ke Wilayah Indonesia. Lalu menetapkan Wiko salah satu Direktur PT Jaticatur Niaga Trans sebagai tersangka. Namun, setelah berkas Kapal MT Tutuk masuk ke kejaksaan, Gakkum KLHK tidak dapat memenuhi permintaan Kejaksaan untuk melengkapi barang bukti yang diminta hingga berakhir batas waktu yang ditetapkan kejaksaan. Gakkum KLHK kembali mencari-cari kesalahan Kapal MT Tutuk. Kemudian menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Pendidikan) II dan menetapkan Perusahaan PT.Jaticatur Niaga Trans (Agus Riyanto, Dirut -- Red) sebagai tersangka. Tetapi, lagi-lagi Gakkum KLHK tidak dapat membuktikan jika muatan Fuel Oil Kapal MT Tutuk adalah limbah B3. Karena hasil analisa laboratorium oleh PT Sucofindo muatan Fuel Oil MT Tutuk bukan merupakan Limbah B3, tapi minyak bakar. “LSM LIRA baru dapat pengaduan 27 November 2023 dari PT Jaticatur. Setelah kami pelajari serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang disebut menghambat, baik di instansi Kemenkopolhukam, Kajati Kepri, Polda Kepri, BP Batam, dan lainnya, kami justru menemukan adanya Abuse Of Power oleh oknum Gakkum KLHK,” ujar Presiden LSM LIRA, HM Jusuf Rizal SH. Jusuf Rizal yang juga Ketua LBH LSM LIRA itu menyatakan selama hampir dua tahun kasus ini digantung, tidak selesai, sehingga PT Jaticatur Niaga Trans mengalami kerugian USD10.000 per hari. Ini semua karena ulah oknum Gakkum KLHK, yang diduga ada unsur mens rea terhadap perusahaan anggota Hiplindo (Himpunan Pengusaha Lira Indonesia) itu. Itulah yang mendasari LSM LIRA mengadukan ke Ombudsman Setelah melakukan serangkaian investigasi serta komunikasi dengan instansi terkait, sumber masalah memang ada di Gakkum KLHK. Maka pada bulan Februari 2024, Wiko melakukan Praperadilan dan tanggal 20 Pebruari 2024, gugatan dimenangkan Wiko dan PT Jaticatur Niaga Trans. Gakkum KLHK harus membuka segel, mengembalikan dan menyerahkan 5.500 ton Fuel Oil yang disegel ke PT Jaticatur Niaga Trans. “Penyelidikan Ombudsman terhadap Laporan LSM LIRA tentang Abuse Of Power atau maladministrasi Gakkum KLHK, telah ditutup. Namun dari hasil laporan Ombudsman disebutkan jika Gakkum KLHK telah terbukti melakukan maladministrasi berupa penundaan eksekusi pada keputusan praperadilan pertama,” tambah Jusuf Rizal Ombudsman mengatakan kasus laporan LSM LIRA ditutup, mengingat pada hasil praperadilan kedua, Gakkum KLHK telah melaksanakan keputusan Praperadilan. Namun pada eksekusi praperadilan pertama telah melakukan penundaan eksekusi melebihi tujuh hari yang ditetapkan pengadilan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam kontek tugas Ombudsman memang selesai. Tetapi menurut LSM LIRA hasil kesimpulan Ombudsman bahwa Gakkum KLHK bersalah melakukan maladministrasi, telah menunjukkan adanya pelanggaran penyalahgunaan wewenang atau Abuse Of Power yang menimbulkan kerugian pada perusahaan. Tidak hanya kehilangan opportinity, kepercayaan mitra bisnis serta kerugian menurunnya kualitas Fuel Oil serta kerugian operasional selama hampir dua tahun “Untuk itu, baik sebagai pemegang Kuasa Khusus Dirut PT Jaticatur Niaga Trans, Agus Riyanto maupun atas nama LSM LIRA kami akan lakukan langkah hukum, baik Pidana maupun Perdata terhadap Siti Nurbaya, Menteri KLHK, Dirjen Gakkum, Rasio, Direktur Gakkum, Yazid, serta tiga orang penyidik yaitu Sunardi, Antonius dan Neneng,” tambah Jusuf Rizal.
Jusuf Rizal Gagas Pembentukan Pengawas Dewan Pers
Jakarta, FNN | Sejumlah jurnalis dan tokoh masyarakat, dipelopori HM Jusuf Rizal, membentuk lembaga yang bakal menjadi pengawas Dewan Pers. Lembaga baru ini menyandang nama Indonesian Journalist Watch atau IJW. Dasar pembentukan lembaga ini adalah amanat UU Pers 40 Tahun 1999, Pasal 17 sebagai lembaga pengawasan pers di Indonesia. \"Dewan Pers saat ini sangat perkasa, menjadi satu-satunya lembaga yang mengatur masa depan pers di Indonesia tanpa kontrol,\" ujar Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) tersebut, dalam siaran persnya hari ini. Menurut Jusuf Rizal, dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Bab VII Pasal 17 telah diatur peran serta masyarakat untuk turut serta dan dapat melakukan kegiatan guna mengembangkan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. “IJW hadir mengisi kekosongan karena minimnya lembaga pengawasan pers. Sementara pers saat ini akibat revolusi industri, tumbuh seperti jamur di musim hujan. Sedang Dewan Pers stagnan jadi organisasi stempel atas nama menjalankan UU,” tegas Jusuf Rizal yang saat ini juga menjabat sebagai Ketum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI). Menurut penilaian Jusuf Rizal, Dewan Pers saat ini terkooptasi hanya mengurus organisasi wartawan yang menjadi anggotanya. Sementara dalam UU Pers Pasal 15 Ayat 4 telah diatur secara rinci fungus-fungsi Dewan Pers. Seharusnya Dewan Pers hadir untuk semua, tanpa ada pengkotak-kotakan. Dewan Pers sudah seperti menara gading dengan banyak masalah namun minim pembelaan terhadap pers. Dikatakan peran serta masyarakat dalam pengawasan secara rinci itu, diatur pada Pasal 17 dapat berupa : a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. “Untuk itu, IJW akan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan etika, moral, hukum maupun perundang-undangan. Misalnya, kami turut mengkritisi Dewan Pers dalam kasus Sambo, di mana diduga ada upaya membungkam pers bicara fakta,” tegasnya. Saat ini, kata Jusuf, banyak terjadi diskriminasi kepada pers dan wartawan. Dewan Pers hanya fokus pada media-media besar yang dibesarkan zaman Orde Baru. Pers kecil, khususnya, media online yang tumbuh ribuan keleleran, terpinggirkan dan bahkan cenderung mau dibunuh lewat kebijakan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dan Sertifikasi perusahaan media. Media dan wartawan yang belum memenuhi syarat tergabung di Dewan Pers sudah seperti penjahat. Dilarang meliput di instansi pemerintah. Dilarang menerima kue iklan. Itu karena Dewan Pers berlindung atas nama Pasal 15 ayat 4 poin. \"Dewan Pers sudah seperti kartel dengan kroninya. Padahal belum tentu wartawan yang belum UKW dan medianya tidak terverifikasi di Dewan Pers, kualitasnya lebih bagus dari wartawan yang sudah UKW dengan etika dan moral yang baik ” tegasnya. Sementara, ketika anggotanya, organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), tersandung masalah dugaan korupsi dan penggelapan uang Rp2,9 milyar dari dana bantuan Kementerian BUMN hanya diam seribu bahasa. Padahal ini menyangkut etika, moral dan hukum. Dewan Pers hanya membela kelompok kepentingan, tidak berdiri dan hadir untuk seluruh insan pers. “IJW akan terus mengkritisi kebijakan Dewan Pers, Pers maupun wartawan dalam industri pers. Karena tanpa ada pengawasan, misalnya masalah bantuan-bantuan pemerintah dan perusahaan ke organisasi pers di Pusat dan Daerah, diduga tidak dikelola secara transparan dan akuntable. Rawan dikorupsi hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,\" tegas Jusuf Rizal.
Aprindo Obok-Obok Warung Madura, FMMP Melawan: Bentuk Satgas Pengawas Ritel
Jakarta FNN | Organisasi Forum Masyarakat Madura Perantauan (FMMP) kembali bereaksi, saat Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) mulai mengobok-obok dan mencari-cari kesalahan Warung Madura. FMMP melawan akan bentuk Satgas Pengawas Ritel Reaksi keras itu disampaikan Ketua Umum FMMP, HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta merespon statemen Ketua Umum Aprindo, Roy Mandey yang disampaikan kepada media dimuat di Harian Kompas terkait keberadaan penjualan produk-produk di Warung Kelontong Madura. Sebagaimana diberitakan media Roy Mandey meminta kepada pemerintah yang intinya memperketat penjualan produk-produk rentan api, seperti Elpiji, bensin eceran dan miras (Minuman Keras) di Warung Madura. Katanya Warung Madura tidak memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dll. “Aprindo jangan mencari gara-gara. Sebaiknya urus anggotanya sendiri pengusaha ritel modern, jangan mengurusi warung kecil kelontong, apalagi secara khusus menyebut Warung Madura, menjual barang yang dilarang dan melanggar aturan” tegas Jusuf Rizal, tokoh Madura asal Pemekasan memberi tanggapan. Menurut pria aktivis penggiat anti korupsi yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, apa motif Aprindo mengobok-obok dan mencari-cari kesalahan Warung Madura. Karena yang berjualan Elpiji dan Bensin eceran bukan hanya Warung Madura. Apalagi juga menyebut jual miras segala. Ia sependapat dengan Roy Mandey, bahwa setiap masyarakat yang berusaha harus patuh pada aturan. Tapi jangan mencari gara-gara dan menyudutkan Warung Madura, seolah-olah Warung Madura telah melakukan pelanggaran hukum dalam berusaha. Gagal larang Warung Madura buka 24 jam, kini pake modus baru. Jusuf Rizal meminta Roy Mandey jangan hanya bicara menuduh Warung Madura jual miras. Tapi harus menunjukkan di daerah mana Warung Kelontong Madura yang jual miras itu. Sebagai Ketum Aprindo, jangan sampai sebar berita bohong yang merugikan masyarakat Madura yang memiliki usaha kelontong. “Jika ada pelanggaran hukum dalam berusaha, itu otoritas pemerintah, bukan domain Aprindo. Sebaiknya Roy Mandey urus pengusaha ritelnya, jangan urus warung kelontong yang merupakan UKM (Usaha Kecil dan Menengah),” papar Jusuf Rizal berang. Guna merespon sikap Aprindo, FMMP juga akan membentuk Satgas Pengawasan Ritel yang melanggar aturan, baik perizinan, pendirian lokasi maupun jam operasional yang diduga banyak melanggar Permendag Nomor 23 Tahun 2021. Nanti disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi perhatian dan diberi sanksi. Sebelumnya, Warung Madura oleh Sekretaris Kemenkop UKM, Arif Rahman Hakim melarang Warung Kelontong Madura buka 24 jam. Diduga Sekretaris Kemenkop UKM adalah kroni Aprindo. Kemudian FMMP bereaksi agar Kemenkop UKM jangan jadi jongos Kapitalis. Akhirnya Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki menyebut tidak ada yang dilanggar Warung Madura buka 24 jam. Kini Aprindo pake modus baru, urusi produk yang dijual di Warung Madura. (Dh)
Tegas! Ganjar - Mahfud Putuskan Beroposisi
Jakarta | FNN - Akhirnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memutuskan untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Paslon nomor urut 03 itu menjelaskan alasan di balik keputusannya tersebut. Sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar menyatakan akan terus berjuang lewat partai politik. Apalagi, lanjutnya, kegiatan PDIP menumpuk dalam waktu dekat seperti rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar akhir Mei ini. \"Jadwalnya malah makin padat gitu ya. Jadi kita akan terus berjalan sesuai dengan komitmen kita, kita mesti mencintai negara ini dengan cara yang benar dan kegiatannya akan banyak sekali, di manapun,\" katanya di Jakarta, Senin (7/5/2024). Dia memilih akan melakukan kontrol dari luar pemerintahan. Meskipun demikian, Ganjar mengaku menghormati pemerintahan Prabowo - Gibran. \"Saya declare [deklarasi], pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini,\" jelas Ganjar dalam acara halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024). Sementara itu, Mahfud menyatakan akan melakukan perjuangan lewat gerakan politik. Eks Menko Polhukam mencontohkan, akan mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil pejuang demokrasi dan kembali mengajar di kampus. Menurutnya, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika. Dia mencontohkan Undang-undang kimi dibentuk selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktik hukum harus diluruskan. \"Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja, karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat,\" jelas Mahfud usai acara halalbihalal. (ant)
Pemilu 2024, Perang Penentu Masa Depan Indonesia
Oleh: Syaiful Bahri Rurai | Anggota DPR RI Periode 2014-2019 PEMILU kali ini, terlihat menguatnya pertarungan gerakan di bawah permukaan, bukan sekadar pada WA Group dan medsos, namun operasi daratlah yang menentukan akhir kemenangan dari sebuah perang. Walaupun perang via medsos, hanyalah operasi udara di dunia maya semata, yang bisa saja mempengaruhi persepsi publik. Namun operasi darat, adalah pasukan infanteri di lapangan yang menentukan akhir sebuah pertempuran dan perang, makanya infanteri adalah queen of the battle. Tentu saja pasukan darat tersebut harus pula mendapat bantuan tembakan dari pasukan artileri medan, dan juga kavaleri, agar tidak banyak jatuh korban yang berjatuhan. Dengan turun tangannya sang raja ke medan laga, itu berarti indikasi kuat bahwa kontestasi pemilu 2024 semakin kencang dan kompetitif. Intinya seluruh operasi dalam sebuah perang, tetap saja bertumpu pada operasi intelijen sebagai tulang punggungnya. Makanya Hadist Nabi menyebut \"Al-harbu khid\'ah\" karena politik, adalah perang tanpa darah, dan perang adalah politik dengan darah, kata Mao Tze Tung, juga Carl von Clauzewits. Mao Tse Tung menyebut kemenangan perang bertumpu pada operasi gerilya, dengan strategi desa mengepung kota. Strategi mana telah berhasil melumpuhkan pihak Kuo Min Tang dibawah pimpinan Chiang Kai Sek pada 1948. Mao pun akhirnya berhasil menguasai China daratan sepenuhnya. Kuo Min Tang pun akhirnya memilih mundur ke Taiwan. Gerilya pun terbagi dua, ada total gerilya, dan ada hit and run. Dalam sejarah Indonesia, sesaat setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, kita pun tak luput dari intervensi asing. Indonesia pernah diserbu sekian Divisi Pasukan Inggris, dengan melibatkan detasemen Gurkha yang terkenal tangguh di segala medan tersebut. Inggris sebagai pemenang Perang Dunia II, memiliki alutsista lengkap, darat, laut dan udara, namun mereka kalah di Surabaya, karena ada spirit pada rakyat yang melawan secara kolektif dan solid berjibaku, walau hanya dengan bermodalkan *Resolusi Jihad* Para Kyai (KH Hasyim Ashari dan KH Chasbullah Wahab), yang ikut membentuk lasykar² perlawanan seperti Hizbullah dll untuk bangkit melawan sampai titik darah penghabisan. Tercatat dua orang Brigadir Jenderal Inggris tewas, di Morokrembangan dan Jembatan Merah, Surabaya, ditangan milisi sipil yang justeru tidak terlatih dengan baik secara militer tersebut. Mereka dengan gagah berani menghadang militer Inggris, walau hanya dipimpin seorang anak muda Bung Tomo, dengan modal retorika yang menggema: *Allahu Akbar* dan *Merdeka atau Mati* lewat siaran Radio Pemberontak. Hingga 3 orang tukang becak jalan Tunjungan Surabaya, dengan gagah berani menaiki puncak menara Hotel Yamato (eks Hotel Oranye, sekarang: Hotel Majapahit), untuk merobek bendera Belanda menjadi Merah Putih, walau tewas ditembus peluru Belanda. Lalu pada tahun 1947 dan 1948, Indonesia secara resmi diserbu Militer Belanda pada Agresi I dan II, dengan mengerahkan 200,000 pasukan militernya. Belanda secara sepihak membatalkan Perjanjian Renville yang ditanda tangani diatas kapal perang AS USS Renville tersebut. Namun perlawanan gerilya \"hit and run\" dari Panglima Besar Sudirman, yang sementara sakit paru² berat, beserta rakyat, berhasil melumpuhkan militer Belanda. Bahkan panglima pasukan KNIL, Jenderal Simon Hendrik Spoor pun tewas tertembak oleh pasukan gerilya pimpinan Kapten Maraden Panggabean di Sumatera Timur (Sumut sekarang), walau versi Belanda menyebutnya tewas diracun oleh operasi telik sandi gerilya Indonesia, karena saking malunya Belanda untuk mengakui sang jenderalnya tewas ditangan pasukan TNI..Nakh, sekarang pemilu juga adalah tak lepas dari campur tangan kepentingan asing dan aseng. Karena posisi geostrategis, dan SDA Indonesia yang sangat kaya dan melimpah, begitu menjanjikan baginsiapapun yang menguasainya...Nusantara memang telah lama di incar, bahkan sejak era Kediri dibawah Raden Wijaya dan Kertanegara, telah di invasi oleh Pasukan Kubilai Khan sebanyak dua kali, namun 30,000 Prajurit Mongol yang sangat kesohor dan ditakuti tersebut, justeru kucar-kacir di tanah Jawadwipa pada 1293. Bahkan Komandannya Meng Khi, dipotong hidungnya oleh pendekar-pendekar pribumi yang tak rela tunduk kepada asing dan aseng. Prinsip lama Sun Tze seakan berlaku abadi: \"kenalilah musuhmu, maka engkau akan memenangkan 1000 pertempuran.\" Indonesia kali ini butuh pemimpin baru, yang benar-benar memahami akan perubahan geopolitik, baik regional maupun global dewasa ini. Karena dunia sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Disekeliling kita, ada eskalasi di Laut China Selatan (LCS) dengan kencangnya klaim China melalui Ten Dash Lines nya, di selatan kita telah ada Pakta AUKUS antara Australia, AS dan Inggris, yang mengantisipasi kehadiran China di Pasifik Selatan, dan di Pasifik ada juga Aliansi QUAD. Ini seakan memutar memori kita kembali pada era Cold War. Namun kali ini *Cold War Going Hot* nampaknya. Dan Pemilu 2024 ini, adalah penentuan seperti apa nantinya wajah dan eksistensi Indonesia dimasa depan. Mengutip Gandhi: *the future depends on what we do today.*_
Prof Jimly Inginkan Indonesia Punya Lembaga Pengadilan Kode Etik Nasional
Jakarta, FNN | Guru Besar Jimly Asshiddiqie MH menginginkan agar Indonesia ke depan mempunyai Lembaga Pengadilan Kode Etik berskala Nasional. Keperluannya, memberi kesempatan mereka yang terkena sanksi etik untuk dapat melakukan kasasi ke lembaga etik tersebut. “Saya mengharapkan, siapa pun yang akan menjadi Presiden pada 2024-2029, sebaiknya membuat lembaga Mahkamah Etik berskala nasonal guna melindungi orang-orang yang terkena etik ada lembaga tinggi yang dapat menyelesaikan,” kata Prof Dr Jimly Asshiddiqie MH dalam Kajian Konstitusi yang digelar Jimly School of Law and Government kerjasama dengan Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Siber Muhammadiyah (USM), via zoom di Jakarta, Jumat sore (12/1/2024). Lembaga etik nasional itu, sebut Jimly keadaannya termasuk mendesak untuk diciptakan. “Karena, banyak orang apakah dari profesi hakim, pengacara dan dokter setelah mendapatkan sanksi etik mereka tidak bisa beroperasi lagi? Ini ada rasa kuarang adil,” tegasnya. Jimly mencontohkan, sosok mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Dr. dr Terawan Agus Putranto dua tahun silam menjadi perbincangan luas, setelah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian Terawan secara permanen dari keanggotaan IDI. Rekomendasi pemecatan Terawan diputuskan melalui Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, dan kurang dari satu bulan DPP IDI melaksanakan putusan itu. Apakah yang terjadi, Dr. Terawan tidak mendapatkan keadilan karena tidak ada majelis banding atau kasasi, sementara organisasi IDI hanya satu-satunya. Selain itu, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) juga memberikan sanksi lewat Dewan Kehormatan Pusat (DKP); Peradi menjatuhkan hukuman skorsing terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea. Pengacara ini dihukum skorsing karena melanggar kode etik. Hotman, masih untung karena keluar Peradi masih ada organisasi lain yang juga diakui oleh Peradilan sehingga mereka yang kena sanksi etik dari organisasi Peradi masih dapat pindah ke organisasi sejenis lainnya. “Ini yang menjadi keprihainan bahwa orang yang mendapat sanksi etik namun tidak ada jalan lain unuk mencari kedailan,” katanya. Kajian Konstitusi JSLG kerjasama dengan Prodi Ilmu Hukum USM memfokuskan materi dikusi pada kajian buku karya Jimly berjudul: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethich & Constitutional Law an Constitutional Ethics. Semenara itu Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum USM Dinda Riskanita, SH., MH., dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kerjasama dengan JSLG dalam kajian peradilan etik. Materi ini penting bukan hanya bagi mahasiswa, masyarakat juga amat penting saat adanya gradasi tentang pemaknaan etik. “Apalagi, kajian ini memang sangat diperlukan untuk menyertarakan antara penegakan hukum dengan penegakan etika hukum untuk upaya penegakan keadilan,” sebutnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada nara sumber kajian yaitu Guru Besar FH Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof Dr Aidul Fitriciada Azhari, SH., MH. Dinda berharap, kajian konstitusi yang menyoal etika dalam penegakan keadian hukum dapat menjadi dorongan untuk memberi kesempatan kepada mereka yang terkena sanksi etik untuk melakukan kasasi ke lembaga atau pengadilan etik. DH
"Keselamatan Rakyat di Ujung Tanduk"
Oleh: Komjen Pol Drs. Dharma Pongrekun MM, MH. Mantan Waka BSSN 2019-2021, Pengamat Geo Politik Global Panggilan kepada para patriot pembela bangsa untuk bertindak cepat dan segera dalam upaya menjaga dan melindungi keselamatan rakyat dari strategi terselubung Elit Global untuk menguasai negara kita secara Terstruktur, Sistematis dan Massive melalui \"WHO PANDEMIC TREATY\" (Perjanjian Pandemi Organisasi Kesehatan Dunia) yang bertujuan mengakhiri kedaulatan negara serta merampas kemerdekaan bangsa tanpa menggunakan kekuatan militer, hanya dengan memainkan \"health issue\" (isu kesehatan). Mengapa demikian? Karena pada bulan Mei 2024 mendatang negara anggota UN ( PBB ) yang juga tergabung sebagai anggota WHO akan melakukan voting terakhir terkait penetapan Perjanjian Internasional tentang pencegahan, kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi. Dimana proses voting terakhirnya akan dilaksanakan secara TERTUTUP dan tidak akan dibahas ataupun diberitakan secara luas di media massa, di parlemen nasional negara2 anggota WHO dan di universitas2 ataupun di masyarakat. Apakah WHO PANDEMI TREATY itu ? Adalah suatu Perjanjian Pandemi dari WHO yang merupakan amandemen dari Peraturan Kesehatan Internasional yang jika disahkan akan memberikan kewenangan penuh kepada WHO untuk mengatur semua kebijakan dan tindakan kesehatan pada suatu negara. WHO Pandemic Treaty akan memberikan otoritas yang mengikat secara hukum kepada WHO atas seluruh pemerintahan; untuk menyatakan pandemi; untuk mengunci negara; membatasi pergerakan masyarakat; untuk memantau dan mengubah perilaku masyarakat; menimbulkan keruntuhan ekonomi, hutang dan kelaparan pada masyarakat; melarang obat-obatan tradisional (obat tradisional menjadi illegal); melarang akses terhadap metode pertanian mandiri dan regeneratif – misalnya, mengeringkan sawah karena dianggap berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya penyakit dan vektor; untuk mengalokasikan uang publik untuk penelitian Gain of Function; penelitian Vaksin Farmasi; pabrik nyamuk. Perjanjian Internasional ini juga akan memberikan hak eksklusif kepada WHO untuk menetapkan obat apa saja yang boleh dan harus dipasarkan serta akan mewajibkan pemerintah membeli pasokan Vaksin dan APD. Kemudian WHO juga akan mendapatkan hak eksklusif untuk menetapkan mandat dan hukuman bagi negara mana pun, atau individu laki-laki atau perempuan yang bertindak secara otonomi apa pun baik kebebasan untuk hidup selaras dengan Alam, praktik kesehatan, agama, budaya, kebijaksanaan, kebugaran, dan rutinitas kesejahteraan seseorang dapat diambil berdasarkan apa yang mereka lakukan (atas dasar apa pun, kapan pun WHO mengidentifikasi risiko kesehatan atau manfaat kesehatan dan memutuskan untuk menerapkannya). Bahkan keadilan dan infrastruktur yang selama ini diandalkan oleh negara-negara akan dibongkar, terlepas dari apakah infrastruktur tersebut lebih cocok dan berhasil dalam meningkatkan kesehatan bangsa. Inilah saatnya kita harus mempertanyakan kepada pemerintah, apakah kita sebagai rakyat menginginkan dan mengizinkan lembaga kesehatan dunia tersebut mengambil alih kendali kedaulatan kesehatan bangsa kita atau tidak ? Terkait perjanjian internasional ttg pandemi di atas bila sudah ditetapkan, maka secara otomatis WHO akan berdaulat penuh terhadap semua masalah kesehatan dunia Internasional / Global dan akan menentukan secara sepihak isu-isu kesehatan apapun di suatu negara. Pahamilah bahwa semua ini merupakan proses penyatuan Sistem Dunia oleh Elit Global dalam Satu Pemerintahan Dunia (One World Goverment), Satu Mata Uang Dunia (One World Currency) dan Satu Agama Dunia (One World Relegion). Rencana pelaksanaan agenda Elit Global tersebut di atas kelihatannya akan mengalami percepatan, krn itu marilah kita meminta kepada pemerintah kita agar pada voting terakhir yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024 mendatang, negara kita dalam hal ini permerintah kita berani menyatakan sikap tidak menyetujui untuk menyerahkan kedaulatan kesehatan rakyatnya kepada WHO demi menjaga dan melindungi keamanan rakyatnya. Biarlah negara kita tetap bisa mengatur masalah kesehatan rakyatnya secara mandiri tanpa intervensi siapapun dengan memanfaatkan pengobatan tradisional sebagai warisan leluhur kita, bahkan juga kita berharap pemerintah berani menyatakan keluar dari WHO untuk selamanya. Jadi sebagai patriot pembela bangsa, maka kita semua wajib mengingatkan pemerintah, baik yang sekarang maupun para calon pemimpin kita di masa depan, apakah WHO PANDEMI TREATY ini dibungkus sebagai upaya melindungi dunia dari pandemi atau sebenarnya strategi terselubung asing untuk diam-diam mengakhiri kedaulatan dan kemerdekaan negara kita tanpa perang, hanya dengan isu kesehatan? Jangan sampai di tahun 2024 ini, tiba-tiba tanpa masyarakat sadari, negeri kita sudah kehilangan kedaulatan kita untuk selama-lamanya. Dengan alasan mengatasi wabah pandemi atau KLB ( Kejadian Luar Biasa ), tiba-tiba WHO bisa menjadi tuan di negeri kita. Pandemic Treaty akan memberikan otoritas yang mengikat secara hukum kepada WHO atas pemerintahan yang membuat kita tak bisa lagi menolak saat WHO menyatakan pandemi, mengunci negara (lock down), membatasi pergerakan masyarakat tidak peduli akibatnya menimbulkan keruntuhan ekonomi, hutang dan kelaparan pada masyarakat seperti isu pandemi yang lalu. Apalagi dengan telah disahkannya UU Kesehatan yang baru yakni UU No. 17 tahun 2023 yang isinya menguatkan hal di atas, sehingga menimbulkan banyak keresahan di masyarakat, bahkan akan menjadi alat sempurna bagi WHO untuk menjadi tuan di negeri kita dengan dalih KLB ataupun Wabah begitu Pandemi treaty ini resmi dijalankan. Bila ini terjadi, WHO pandemi treaty dengan UU Kesehatan yang baru tahun 2023 justru semakin akan memuluskan WHO sebagai kaki tangan Elit Global untuk menguasai negeri kita dengan biaya super murah, karena tanpa perang, cukup hanya dengan isu kesehatan. Seperti kata pepatah, maju kena mundurpun kena. Kita sudah menyaksikan bagaimana pandemi yang lalu telah menguntungkan asing dari semua segi dan rakyat menderita. Pandemi lalu kita dipaksa berhutang pada asingz sehingga asing bisa untung besar dari bunganya. Asing juga untung dari obat-obatan, alat PCR, Vaksin dan kebutuhan lainnya yang kita beli dari asing. Pandemi Covid 19 yang lalu sudahlah berlalu, tetapi dampaknya masih berlangsung dan sangat terasabagi ekonomi rakyat. Kita semua juga sekarang sudah menyaksikan bagaimana saat ini akhirnya rakyat kita yang wajib membayar semua biaya pandemi lalu (untuk membeli vaksin, PCR dll) dengan kenaikan pajak yang semakin tinggi dan kenaikan harga energy dan lain-lainnya. Kita berharap agar pemerintah saat ini dan di masa depan bisa membayar beban hutang luar negeri yang sekarang sudah menembus angka yang luar biasa yang tidak pernah terjadi selama negeri ini berdiri. Pilihan kita saat ini akan menentukan masa depan keselamatan kita sendiri. Melalui informasi yang tersaji ini dan demi memperjuangkan keselamatan rakyat, marilah kita bersama-sama mencari solusi yang memberdayakan individu, menghormati hak asasi, dan mendorong kebebasan dalam membuat keputusan kesehatan. Kebebasan dan kesehatan ada di tangan kita, karena hingga Mei 2024, negara-negara berdaulat masih memiliki pilihan untuk menarik diri dari inklusi dan persetujuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kita pun wajib mengusahkan agar Pemerintah berkomitmen untuk tidak menandatangani Perjanjian Internasional apa pun mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan pandemi yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kecuali perjanjian ini telah disetujui melalui referendum publik. Masyarakat harus dibekali secara benar tentang apa dan bagaimana dampak dari perjanjian pandemi apa pun yang dapat berdampak pada mereka, dan rakyat diberikan hak untuk memberikan suaranya mengenai apakah negeri kita harus menandatangani perjanjian tersebut, sebelum Pemerintah menandatangani perjanjian ini demi memperjuangkan \" Keselamatan Rakyat Sebagai Hukum Tertinggi \". Ingatlah kembali petuah bijak ” Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya” Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi cermin besar dari pada masa yang akan datang. Jangan sampai kita kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa \"copy paste\" bangsa asing. Kita berhutang pada para pahlawan kita yang sudah memberikan kita hadiah terindah yakni Kemerdekaan negeri kita. Jangan sampai kita khianati dan akhirnya kehilangan semuanya! Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya Kita harus berjuang selagi kita masih ada kesempatan! Merdeka atau mati !!!
Tim Hukum Nasional AMIN Kaji Food Estate dan Alutsista Bekas
Jakarta | FNN - Proyek Strategis Nasional (PSN) penting dan perlu didukung. Sayangnya, proyek ini dicurigai adanya penyalahgunaan kebijakan, penuh aroma korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan diduga ada duit dari proyek ini yang mengalir ke partai politik. “Itu yang perlu kita lawan. Soalnya ini uang rakyat. Jangan sampai jadi bancakan,” ujar Dr Theo Yusuf dalam diskusi bertajuk “Apa Kabar Food Estate & Alutsista Bekas” di Jakarta pada Rabu, 10 Januari 2024. Diskusi ini digelar Tim Hukum Nasional AMIN menghadirkan pembicara Dr Theo Yusuf (eks wartawan Antara) dan Kusfiardi (bidang Jaringan dan Komunikasi Tim Hukum AMIN). Menurut Theo Yusuf, perlunya mendukung program pangan karena masalah ini memang menjadi masalah Indonesia. Dia mencontohkan Vietnam, negeri yang lebih kecil namun sukses membangun sektor pangan. “Vietnam sudah mengekspor pangan, termasuk ke Indonesia,” ujarnya. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit proyek lumbung pangan nasional atau food estate dalam debat ketiga Pemilu 2024 pada Minggu (7/1/2024). Proyek ini salah satunya digarap oleh Kementerian Pertahanan. Anies menyebut proyek yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi itu sebagai proyek gagal. \"Lebih 340 ribu hektare tanah di RI ditambah food estate singkong yang mangkrak dinilai gagal,\" kata Anies dalam Debat Ketiga Pemilu 2024, yang diselenggarakan Minggu, (7/1/2024). Program food estate menguntungkan kroni-kroni saja. Selain itu, proyek ini telah merusak lingkungan dan tidak menghasilkan. \"Ini harus diubah kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius,\" tutur Anies. Bukan hanya Anies yang bilang begitu. Theo Yusuf mengatakan banyak pihak menyebut proyek ini gagal bahkan merusak hutan dan merugikan keuangan negara. Itu sebabnya, Theo juga mendorong pengusutan atas anggaran jumbo proyek tersebut. Theo juga mempertanyakan mengapa proyek pangan ini diserahkan kepada Kemenhan, bukan kepada kementerian di bidang ekonomi. “Inilah yang mengundang kecurigaan adanya penyalahgunaan kebijakan,” ujarnya. Proyek Strategis Food estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pada awalnya, pemerintah mematok target membangun food estate seluas 168 ribu hektar di Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau; serta 10 ribu hektar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Hingga 2023, proyek ini telah dijalankan di beberapa wilayah antara lain Kalimantan Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Gresik, Garut dan Temanggung. Setelah pembangunan di dua provinsi selesai, Presiden Jokowi berencana untuk memperluas pembangunan food estate hingga ke Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Jenis komoditas yang akan dikembangkan di food estate bukan hanya singkong. Proyek ini memproduksi beberapa komoditas seperti padi, jeruk, bawang merah, dan kelapa. Pemerintah juga akan melakukan budidaya hewan seperti ikan dan itik. Masalah mengenai food estate sebenarnya sudah pernah mengemuka jauh sebelum debat capres 2024 dihelat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring Evaluasi Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Food Estate Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan III 2021 pada Kementerian Pertanian serta Instansi terkait Lainnya. BPK menemukan permasalahan yang signifikan dalam proyek ini. Sejumlah masalah yang ditemukan adalah perencanaan kegiatan food estate dianggap belum berdasarkan data dan informasi yang valid dan belum sesuai dengan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan survei, investigasi dan desain, ekstensifikasi dan intensifikasi pada food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang dilaksanakan dengan swakelola belum sesuai ketentuan. BPK juga menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program food estate Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan III 2021 dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan dalam semua hal yang material. Tak berhenti di sini. Pengembangan kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah yang merupakan kerjasama antara Kemhan, Kementerian PUPR,Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN dinilai gagal. Pada Juli 2020, Jokowi menunjuk Menhan Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan Food Estate. Akan tetapi, program ini dilaporkan gagal. Greenpeace merilis laporan berjudul “Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim”. Laporan tersebut menyoroti bagaimana salah satu PSN pemerintah ini telah mengeksploitasi hutan dan lahan gambut yang sangat luas sehingga mengancam wilayah adat dan keanekaragaman hayati penting di Indonesia. Di seluruh wilayah yang direncanakan untuk food estate, diperkirakan sekitar 3 juta hektare hutan berpotensi hilang jika proyek ini dilanjutkan. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengalokasikan Rp108,8 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2024. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan. \"Dana ini diprioritaskan untuk: peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani,\" ungkap Jokowi saat penyampaian keterangan pemerintah atas UU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Dimas Huda
Pencipta Lagu Yuke NS Gugat Bos MNC Group Hary Tanoe Rp5 Milyar
Jakarta-FNN, Pencipta Lagu \"Tinggalah Kusendiri\", Yuke NS menggugat Bos MNC Group (MNC TV dan RCTI TV) Hary Tanoesoedibjo Rp5 milyar karena menggandakan atau mentransmisikan lagu ciptaannya ke YouTube tanpa izin/lisensi. Hary Tanoe dijerat UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 113 Ayat 4. \"Ya, saya mengggugat konglomerat itu setelah tahunan hak-hak saya dilanggar,\" ujar Yuke kepada pers di Jakarta kemarin. Lagu \"Tinggalah Kusendiri\" dipopulerkan penyanyi Nike Ardila telah dipakai dalam berbagai program musik di MNC Group (MNC TV dan RCTI). Tetapi, menurut Yuke, ini tidak dimasalahkan karena sudah membayar Performing Right ke LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sesuai ketentuan. “Nah yang kami masalahkan ketika hasil program TV MNC Group (MNC TV dan RCTI) ditayangkan ke YouTube, tanpa izin lisensi. Ini termasuk Mechanical Right yang perlu izin dari pencipta lagu. Tanpa izin sudah termasuk pelanggaran UU Hak Cipta,” tegas Yuke NS yang juga pengurus BCI (Bela Cipta Indonesia) itu. Menurut Yuke NS, sebelumnya sudah berkali-kali dan bertahun-tahun selaku pencipta lagu \"Tinggalah Kusendiri\", dia meminta keadilan ke Manajemen MNC Group (MNC TV dan RCTI) dengan melampirkan bukti-bukti otentik. Namun tidak direspon secara baik. Bahkan pencipta lagu terkesan dilecehkan dan MNC Group (MNC TV dan RCTI) selalu buang badan ke Publisher dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Kini, ia dibantu LBH LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dalam membela kepentingan dan hak para pencipta lagu secara cuma-cuma (Pro Bono). \"Jadi kami memiliki kepercayaan diri untuk menuntut hak, sekalipun menghadapi konglomerat sekelas Hari Tanoe,” ujarnya. Dikatakan awalnya banyak para pencipta yang putus asa atas hak-haknya dizalimi oleh industri televisi, seperti MNC Group. Tapi karena bukti-bukti pelanggaran UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sudah jelas, maka Yuke NS berani menggugat ganti rugi pembajakan atas hak cipta MNC Group sebesar Rp5 miliar, baik karena pelanggaran pidana maupun perdata. “Jika memang tidak ada itikad baik, kita akan menempuh jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Saatnya para pencipta lagu memperjuangkan haknya. Selama ini pencipta lagu telah jadi sapi perah dan eksploitasi, namun hak-haknya dilanggar,” tegas Yuke Lebih jauh disampaikan, jika pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti otentik atas pelanggaran UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 114 Ayat 4 dengan sanksi Pidana 10 Tahun dan denda Rp. 4 Milyar. “Misalnya, tidak mencantumkan nama Pencipta Lagu, tapi kemudian diedit pihak MNC TV (MNC TV dan RCTI). Kemudian link tayangan di Channel YouTube, yang sebelumnya dapat dilihat publik, kini digembok tidak bisa diakses publik. Cuma semua data sudah direkam dan dicopy,” tegas Yuke NS yang bernama asli Nugraha Surya Sumantri itu. DH
Tak Jalankan Perintah Pengadilan, LIRA akan Polisikan Dirjen Penegakan Hukum KLHK
Batam, FNN- LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dan PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) akan memproses hukum Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan 9 orang jajaran di Kantor Pos Gakkum, Batam, Kepri karena tidak menjalankan perintah pengadilan. “Kami akan polisikan mereka atas dasar abuse off power yang merugikan pengusaha pelayaran puluhan miliar,” ujar Direktur LBH LSM LIRA sekaligus Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal, SH kepada media di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Mereka yang menjadi korban adalah pengusaha pelayaran anggota Hiplindo (Himpunan Pengusaha Lira Indonesia). Secara kronologis, Jusuf Rizal menjelaskan, kasus ini bermula ketika PT Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans bekerjasama dengan pihak perusahaan dari Malaysia melakukan ekspor Fuel Oil dari Malaysia, transit melalui Pelabuhan Kepulauan Riau untuk kemudian diekspor ke China sebagaimana ketentuan yang berlaku. Fuel oil itu transit kapal (floting di laut/ship to ship) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Pelabuhan Batu Ampar) untuk kemudian dipindahkan ke kapal lainnya (ship to ship) sesuai aturan yang berlaku guna dibawa ke tujuan China. Perusahaan PT Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans telah memenuhi seluruh persyaratan dalam kegiatan usaha angkut tersebut, mulai izin Bea dan Cukai, Depertement Perhubungan serta kemudian diperkuat dari hasil uji loboratorium bahwa Fuel Oil tersebut bukan Limbah B3. Namun di tengah kegiatan pemindahan Fuel Oil di Kapal Floting (ship to ship) yang telah berjalan serta diketahui dan diawasi petugas Bea Cukai, Pelabuhan dan Departemen Perhubungan, tiba-tiba kapal MT Tutuk didatangi sejumlah oknum dari Gakkum KLHK Batam, Propinsi Kepri, bernama Sunardi, Penyidik PNS KLHK didampingi 3-4 orang staff menggunakan Kapal Patroli KPLP. Kemudian mengambil sampel Fuel Oil dan melakukan penyegelan Kapal MT Tutuk tanpa dasar, serta tanpa ada perintah, melakukan penyegelan (Pengadilan). Tidak terima adanya penyegelan yang dianggap tidak sesuai prosedur, atas dasar bahwa Fuel Oil menurut Sunardi cs adalah limbah B3, maka PT Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans melakukan pra pradilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Penegakan Hukum Pidana. Pra Peradilan kemudian dimenangkan oleh PT Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans dengan keputusan tanggal 27 April 2022 antara lain menyatakan tidak sah tindakan tersebut. Pengadilan lalu memerintahkan KLHK mengembalikan muatan Kapal ke keadaan semula. Selanjutnya juga memerintahkan KLHK untuk membuka kembali pita kuning penyitaan yang dipasang oleh mereka pada tank valve manifold. Akan tetapi pihak Gakkum KLHK Batam bukannya melaksanakan Keputusan Pengadilan Batam, malah Pejabat Pengawas KLHK, Neneng Kurniasih kembali ke kapal MT Tutuk dengan alasan mengambil sampel Fuel Oil. Dengan menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 106 memasukkan Limbah B3 ke Wilayah Indonesia menjadikan Direktur Perusahaan PT Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans, Wiko, menjadi tersangka. Pada tanggal 20 November 2023, Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Lingkungan Hidup selaku Penyidik PNS, Antonius Sardjanto memanggil Wiko (Anak Budianto) guna menghadap sejumlah penyidik PNS di Kantor Pos Gakkum Kepulauan Riau, Jl. Ir. Sutami No. 1 Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau untuk diminta keterangan sebagai tersangka. Sejumlah penyidik PNS tersebut antara lain Neneng Kurniasih, Sunardi, Chepi Supiyana, Probo Mulyarto Nawa, Budi Kurnayadi, dan Haryadi. Jusuf Rizal mengatakan para penyidik PSN tersebut menganggap fuel oil adalah limbah B3, tanpa dasar dengan hanya melihat karena berwarna hitam. Padahal sudah ada keterangan hasil laboratorium dari PT Sucofindo maupun laboratorium independen lain yang menyebutkan berdasarakan hasil laboratoriun, jika fuel oil tersebut bukan B3. “Dari aspek inilah diduga adanya unsur penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2009,” ujar Jusuf Rizal. DH
Perang Dian Piesesha Setelah Gagal Jadi Tentara
DIAN PIESHESA, jelas sudah banyak berubah. Tapi jangan salah. Penyanyi yang ngetop pada tahun 80-an hingga 90-an ini, masih memiliki suara emas. Buktinya, di usia yang sudah tak bisa dibilang muda lagi, pemilik nama asli Diah Daniar ini, masih kebagian manggung. Pada 27 Januari 2024, misalnya, Dian Piesesha mengadakan konser bertajuk “Bunga- Bunga Rindu Intimate Concert\". Konser ini digelar di Ballroom The Acacia Hotel & Resort, Jalan Kramat Raya No 73, Jakarta Pusat. Dia adalah pemilik suara sendu dengan ciri khas pop tersendiri. Boleh jadi inilah yang menjadikannya digemari banyak orang. Karya-karyanya terus mengalir, mulai dari album pop, album daerah, keroncong hingga religi. “Kita ini dalam kondisi perang,” sergah nenek kelahiran Bandung, 9 Maret 1960, ini ketika ditanya aktivitasnya di Granat alias Gerakan Nasional Anti Narkotika. “Jika negara lain perang dengan senjata beneran kita memerangi narkoba,” imbuhnya serius. Nah, di situlah antara lain perubahan Dian Piesesha: ibu dengan dua orang anak dan nenek dengan dua orang cucu itu. Soal perang, Dian Piesesha tidak sedang mengada-ada. Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkap ada 49 jaringan narkotika internasional dan nasional yang telah menyasar seluruh kalangan di desa dan kota di Indonesia. Prevalensi pengguna narkoba menunjukkan peningkatan mencapai 4,8 juta orang. Sementara pada periode 2021-2023, BNN sudah menyita sekitar 5,6 ton sabu, 6,4 ton ganja, dan 454.475 butir ekstasi. Dari jumlah barang bukti itu, memperlihatkan ada peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia. Berdasarkan data Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada 2019, prevalensinya sebesar 1,80 persen. Lalu 2021 sekitar 1,95 persen atau naik 0,15 persen. Total dari rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 4,5 juta penduduk. Pada peta rawan narkotika, ada total 8.002 kawasan. Angka ini sudah turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.691 kawasan. “Kita harus menyadarkan anak-anak muda kita agar menjauhi narkoba,” ujar Dian Piesesha yang saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPP Granat dalam bincang-bincang lewat podcast bersama Henry & You Channel. 3 Juta Keping Pada era 80an nama Dian Piesesha cukup dikenal di Nusantara bahkan di negeri tetangga. Kala itu, ia adalah sosok artis yang diperhitungkan. Album singlenya yang dirilis pada tahun 1984 berjudul \"Tak Ingin Sendiri\" ciptaan Pance Pondaag, kasetnya mampu terjual hingga menembus 3 juta keeping. Ini merupakan prestasi yang sangat gemilang pada saat itu. Dian Piesesha berkisah mulai terjun ke dunia tarik suara pada tahun 1979. Album pertamanya dibuat di bawah label Surya Emas Records. Dari sana, lantas ia berpindah label ke JK Records (1982). Di sini ia lebih banyak merilis album pop daerah dan keroncong. \"Saya ini hanya punya 22 album dari awal berkarir menjadi penyanyi. Dibandingkan penyanyi seangkatan dengan saya mengeluarkan album dua tahun sekali. Kalau yang lain bisa 6 bulan sekali. Genre musiknya pun macam-macam, dari pop, keroncong dan lagu melayu,\" kenang Dian Piesesha dalam obrolan di Kampoeng Kopi, Kemang, Jakarta Selatan tersebut. Ia mengungkap rekaman dalam satu shift menyelesaikan 4 sampai 6 lagu. Dian banyak membawakan lagu-lagu karya Pance dan Wahyu OS. “Saya diberi kebebasan untuk memilih lagu oleh Pak JK,” tambahnya. Dia lumayan selektif dalam memilih lagu yang akan dia bawakan. “Saya tidak mau lagu yang syairnya aneh-aneh,\" jelasnya. Lebih jauh lagi, Dian mengaku, dulu bercita-cita menjadi tentara. Tidak suka menyanyi. Cita-cita itu berbelok ketika bertemu teman-teman musisi di kota Bandung, terutama Band Djibril. \"Lewat Kang Daniel saya rekaman lagu Melayu sampai menghasilan dua album,” kenangnya lagi. Suatu ketika teman-teman musisi melihat Dian membawakan lagu pop. Dianggap cocok, sehingga mendorong Maxi Mamiri membuatkan lagu bergenre pop untuknya. “Jadilah saya penyanyi pop,” imbuhnya. Dian yang sering bernyanyi di tengah-tengah pasukan Kopassus di masa mudanya itu merasa bersyukur atas apa yang telah dicapai. Ia mengaku menjadi hidup tak seambisi dulu. Ingat usia. Sekarang semua diniatkan untuk ibadah. RUL/Dimas Huda Wawancara lengkap dengan Dian Piesesha bisa ditonton di YouTube channel Henry & You. Diskografi Dian Piesesha Katakanlah Sayang (1979) | Pop Indonesia (1980) | Volume 2 (1981) | Aku Cinta Padamu (1982) | Bara Api Senyummu (1983) | Perasaan (1984) | Tak Ingin Sendiri (1984) | Engkau... Segalanya Bagiku (1986) | Mengapa Tak Pernah Jujur (1987) | Kucoba Hidup Sendiri (1988) | Pernahkah Kau Berdusta (1990) | Pop Keroncong: Walau Hati Menangis (1991) | Pengorbanan di Atas Segalanya (1991) | Aku Salah Menduga (1992) | Kau, Kusayang (1994) | Pop Sunda: Kabaya Beureum (1995) | Pop Keroncong: Kasmaran (1995) | Cinta Semakin Berarti (2000) | Pop Sunda: Hamdan (2003) | Kerinduan (2006) | Sahara (2012) | Aku Ingat Dirimu (2016) | Lembayung Ungu (2019)
Balas Dendam di Tanah Suci
Operasi Badai al Aqsha yang dilancarkan pejuang Palestina, Hamas, pada pada 7 Oktober 2023 lalu, bukan sekadar balas dendam. Ada proyek besar yang diinginkan Para Mujahid ini. Apa itu? Oleh: Dimas Huda | Jurnalis Senior FNN HARI itu, Senin 2 Oktober 2023 adalah hari raya Sukkot. Ratusan pemukim Yahudi yang dikawal polisi Israel tiba-tiba memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka ingin menggelar ritual Talmud di situs suci Umat Islam itu. Hari raya Sukkot adalah hari libur selama sepekan, yang dimulai pada tanggal 29 September dan akan berlanjut hingga 6 Oktober, mengakhiri musim hari raya Yahudi yang dimulai dengan merayakan hari raya Rosh Hashanah (Tahun Baru) pada tanggal 15 September. “Para pemukim melakukan tur ke halaman masjid dan berusaha melakukan ritual Talmud,” kata pejabat setempat sebagaimana dilansir Anadolu Agency. Sebelumnya, pada hari Ahad, Departemen Wakaf Islam mengatakan bahwa hampir 860 pemukim menyerbu Masjid Al-Aqsa. Polisi Israel mulai mengizinkan pemukim memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa pada tahun 2003, meskipun ada kecaman berulang kali dari warga Palestina. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Orang-orang Yahudi menyebut daerah itu sebagai \"Gunung Bait Suci\", dan mengklaim bahwa tempat itu adalah situs dua kuil Yahudi di zaman kuno. Dan sudah berkali-kali para pemukim Yahudi itu melakukan penghinaan terhadap tempat suci umat Islam tersebut. Sudah barang tentu tindakan itu membuat umat Islam terusik, termasuk Hamas. Pada 7 Oktober 2023, bertepatan dengan hari raya Yahudi Simchat Torah, Hamas melancarkan serangan bertajuk Operasi Badai Al-Aqsa. Serangan di pagi hari itu membunuh 1.400 nyawa warga Israel dan menahan ratusan orang Yahudi. Israel pun gelap mata. Negeri itu melancarkan serangan balasan dari udara dan darat secara membabi buta. Kementerian Keuangan Israel, Senin 13 November 2023 melaporkan telah mengeduk utang sekitar 30 miliar shekel atau US$7,8 miliar setara setara Rp120,9 triliun sejak dimulainya perang dengan Hamas. Hasilnya, 14.500 orang warga Palestina syahid, mayoritas dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Bangunan masjid, rumah sakit, dan rumah-rumah penduduk warga Gaza berubah menjadi puiang-puing. Kota indah Gaza tinggal kenangan. Tembok Ratapan Sejak Israel menduduki Baitul Maqdis, situs suci Islam itu sangat mengenaskan dan sangat menyakitkan. Provokasi mobilisasi Yahudi oleh Israel tampak jelas dan terang-terangan ke arah ini sejak tahun 1920-an. Pada mulanya orang-orang Yahudi memfokuskan tuntutannya pada sisi barat tembok masjid al Aqsha \'Tembok Buraq\' yang mereka namakan dengan \' tembok ratapan \'. \"Tembok dan daerah sekitarnya pada hakikatnya adalah tanah wakaf Islam tetap yang memiliki nota dan dokumen, dan itu diakui bahkan oleh tim investigasi internasional,\" tulis Dr Muhsin Muhammad Shaleh dalam bukunya berjudul \"Ardhu Filistin wa Sya’buha\" yang diterjemahkan Warsito, Lc menjadi \"Tanah Palestina dan Rakyatnya\". Beberapa hari setelah pendudukan al Quds, Zionis Yahudi menghancurkan kampung al Mugharabah yang berhadapan dengan tembok barat Masjid al Aqsha. Di sini terdapat Tembok Buraq itu. Kampung al Mugharabah terdiri dari 135 rumah dan dua masjid. Kala itu, kampung ini dihabisi, rata dengan tanah. Selanjutnya dijadikan area terbuka yang digunakan orang-orang untuk ibadah mereka, meskipun tanah ini adalah wakaf Islam. Sejak itu mulailah Yahudi melancarkan operasi penggalian di bawah masjid al Aqsha dan daerah sekitarnya. \"Mereka memfokuskan operasi ini di daerah barat dan selatan masjid, sebagai upaya untuk mewujudkan bukti apapun bagi haikal yang mereka klaim,\" ujar Muhsin Muhammad Shaleh. Kala itu, yang mereka dapatkan justru sebagian besar adalah peninggalan-peninggalan Islam yang mendukung kedudukan dan identitas keislaman al Quds. Sejak tahun 1967 hingga tahun 2000 operasi penggalian ini telah melewati 10 periode (tahap), yang dilakukan dengan giat namun tenang dan diam-diam. Selama itu mereka memfokuskan penggalian pada sisi barat dan selatan masjid al Aqsha, untuk itu pula mereka melakukan penggusuran dan penghancuran banyak masjid bangunan-bangunan bersejarah Islam. Misalnya, pada 14 – 20 Juni 1969 mereka menghancurkan 31 bangunan bersejarah Islam dan mengusir warganya, serta penggalian terowongan di bawah masjid al Aqsha. Akan tetapi yang mereka dapatkan adalah peninggalan Islam yang mendukung kedudukan dan identitas keislaman al Quds, hal ini semakin menambah kedengkian dan hasad mereka. Penggalian ini mencapai tahap yang sangat membahayakan ketika mereka mengosongkan tanah dan batu dari bawah masjid al Aqsha dan masjid Qubatus Shakhra’. Mereka menggunakan bahan kimia untuk meleburkan batu-batu tersebut, yang menjadikan masjid al Aqsha siap runtuh kapan saja oleh topan yang kuat atau dengan gempa ringan (baik itu buatan atau alami). Yahudi juga kerap melakukan serangan-serangan permusuhan terhadap masjid al Aqsha. Selama tahun 1967 – 1990 telah terjadi 40 kali serangan. Berbagai kompromi damai dan perjanjian Oslo tidak juga dapat menghentikan penyerangan-penyerangan yang mereka lakukan. Bahkan selama tahun 1993 – 1998 tercatat ada 72 kali aksi serangan. Sebuah data yang menunjukkan meningkatnya aksi-aksi biadab mereka terhadap salah satu tempat suci kaum muslimin. Serangan yang paling menonjol adalah aksi pembakaran masjid al Aqsha pada 21 Agustus 1869 dengan tertuduh seorang Nasrani fanatik bernama Denis Mikel Rohan yang berafiliasi ke Gereja Allah. Akibat aksi ini api membakar seluruh isi dan tembok masjid, juga membakar mimbar agung masjid yang dibuat oleh Nuruddin Zinki dan diletakkan oleh Shalahuddin Al Ayyubi di dalam masjid pasca pembebasan al Aqsha dari tangan Kaum Salib pada tahun 1187. Setelah dilakukan pengadilan simbolik, Zionis Yahudi membebaskan Rohan dengan vonis dia tidak bertanggung jawab melakukan tindak pidana karena dia gila. Kala itu pihak rezim penjajah Israel sengaja terlambat memberikan bantuan untuk memadamkan kebakaran, bahkan menghalangi upaya ribuan kaum muslimin yang berbondong-bondong memadamkan api. Kota Suci Al Quds Pada mulanya, Israel menduduki wilayah al Quds Barat pada perang tahun 1948. Luas wilayah ini sekitar 84,1 persen dari keseluruhan luas wilayah al Quds atau Yerusalem. Selanjutnya mereka melakukan yahudisasi terhadap wilayah ini, padahal kala itu, 85% pemiliknya adalah orang Arab Palestina. Mereka membangun kompleks-kompleks perkampungan Yahudi di atas tanah al Quds Barat dan tanah-tanah yang mereka gusur di sekitarnya. Desa Lafna di atasnya dibangun kantor parlemen Israel Knesset dan sejumlah kantor departemen Israel. Kemudian desa Ain Karim, Deir Yasin, Maliha dan yang lainnya. Pada tahun 1967 penjajah Zionis Israel menyempurnakan penjajahannya terhadap kota suci al Quds dengan menduduki wilayah al Quds Timur, yang juga merupakan bagian dari wilayah Tepi Barat sungai Yordan dan di dalamnya adalah bangunan suci umat Islam masjid al Aqsha yang diberkati. Sejak saat itu mulailah serangan yahudisasi yang menghancurkan wilayah al Quds Timur. Maka dimaklumatkan penyatuan dua wilayah al Quds, yakni al Quds Barat dan al Quds Timur, di bawah administrasi “Israel” pada 27 Juni 1967. Kemudian dimaklumatkan secara resmi pada 20 Juli 1980 bahwa al Quds adalah ibukota abadi tunggal untuk entitas Israel. Sentralisasi di al Quds adalah masalah utama dalam pemikiran Zionis Yahudi, sebagai realisasi tujuan-tujuan agama dan sejarah. Bahkan 50 tahun sebelum pendirian entitas negara “Israel”, pendiri organisasi Zionisme internasional Theodore Hertzel sudah mengatakan: “Jika kita berhasil mendapatkan kota suci al Quds sedang saya masih hidup dan mampu melakukan sesuatu, maka saya akan menghapus segala sesuatu yang tidak suci bagi Yahudi di dalamnya. Dan saya akan membakar semua peninggalan yang telah berlalu berabad-abad.” Sedang pendiri entitas negara Yahudi dan sekaligus perdana menteri pertama bagi entitas Yahudi di Palestina David Ben Gurion mengatakan: “Bahwasanya tidak ada artinya bagi Israel tanpa al Quds dan tidak ada artinya bagi al Quds tanpa Haikal.” Secara bertahap entitas Zionis Yahudi melakukan perluasan kota al Quds, agar berhasil mencaplok lebih wilayah-wilayah Tepi Barat secara total ke dalam wilayahnya, dan agar dapat melakukan aktivitas yahudisasi al Quds secara sistematis dan ekspansif. Maka diperluaslah wilayah kota al Quds dari 6,5 kilometer persegi pada tahun 1967 menjadi 123 kilometer persegi pada tahun 1990. Halangan Utama Paul Findley dalam bukunya berjudul “Deliberate Deceptions: Facing the Facts about the U.S. - Israeli Relationship” yang diterjemahkan Rahmani Astuti menjadi “Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel” (Mizan, 1995) menulis halangan utama dalam mencapai perdamaian adalah perjuangan status Yerusalem atau al Quds. Kenyataan bahwa Yerusalem disucikan oleh orang-orang Kristen, Yahudi, dan Muslim mengandung arti bahwa statusnya berkaitan dengan masyarakat internasional. Rencana Pembagian PBB tahun 1947 menyadari adanya kepentingan seluruh dunia atas Yerusalem dengan menetapkan kota itu sebagai corpus separatum, sebuah kota yang terpisah dan tidak boleh dikuasai baik oleh bangsa Arab maupun Yahudi melainkan oleh suatu rezim internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Israel menerima pengaturan ini ketika ia menerima rencana pembagian dan juga ketika ia diterima menjadi anggota PBB pada 1949. Namun, Israel secara konsisten selalu bertindak sebaliknya, dengan menyatakan bahwa Yerusalem merupakan ibukota abadi bangsa Yahudi. Sejak 1967, Israel telah menguasai seluruh Yerusalem. Pada 10 Juli 1980, ia secara resmi mencaplok kota itu dan menyatakan bahwa \"Seluruh Yerusalem adalah ibukota Israel.\" Negeri Yahudi tersebut terus mempertahankan pendapat itu hingga sekarang. \"Yerusalem Yahudi merupakan bagian organik dan tak terpisahkan dari Negara Israel,\" ujar Perdana Menteri Israel pertama, David Ben-Gurion. Pada 16 Desember, Ben-Gurion menantang masyarakat dunia dengan memindahkan kantor perdana menteri ke Yerusalem. Dia menyatakan awal tahun baru 1950 sebagai hari perpindahan semua kantor pemerintah ke Yerusalem kecuali kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan serta markas besar polisi nasional. Pemindahan kantor-kantor pemerintah Israel ke Yerusalem tetap tak terbendung oleh tuntutan Dewan Perwalian PBB pada 20 Desember agar Israel memindahkan kantor-kantor itu dari Yerusalem karena tidak sesuai dengan janji-janjinya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 31 Desember, Israel secara resmi memberitahu dewan itu bahwa ia tidak akan memindahkan pemerintahan dari Yerusalem. Tentangan Israel terhadap PBB terbukti berhasil. Sejak Desember 1949 dan seterusnya, Israel telah bertindak seakan-akan ibukotanya yang sah dan diakui adalah Yerusalem. Pada akhir Perang 1967, Israel bergerak cepat untuk memperluas batas-batas kota dan mencaplok seluruh Yerusalem sebagai \"ibukota abadi.\" Hingga 1967, Jerusalem terdiri atas Kota Tua dengan tembok bersejarahnya, yang terbagi menjadi wilayah-wilayah Armenia, Kristen, Yahudi, dan Muslim, dan kota yang mengelilinginya, yang dibagi untuk orang-orang Arab di sebelah timur dan orang-orang Israel di sebelah barat. Dalam kegelapan dinihari tanggal 11 Juni, hari setelah berakhirnya pertempuran, pasukan Israel memberi peringatan tiga jam untuk mengosongkan rumah-rumah kepada orang-orang Palestina yang tinggal di seksi Mughrabi dari Kota Tua Jerusalem, di sebelah Tembok (Ratapan) Barat dari Temple Mount/Haram Al-Syarif. Lalu buldoser-buldoser Israel menghancurkan tempat-tempat tinggal dan dua masjid, membuat 135 keluarga --650 pria, wanita, dan anak-anak-- menjadi tunawisma. Itu merupakan penyitaan pertama atas hak milik Palestina setelah perang. Seminggu kemudian, pada 18 Juni, para serdadu Israel mulai memerintahkan orang-orang Palestina untuk meninggalkan wilayah Yahudi di Kota Tua. Pada mulanya, pengusiran itu hanya menimpa beberapa ratus orang saja, namun dalam tahun-tahun selanjutnya menimpa pula seluruh penduduk Palestina di wilayah tersebut yang berjumlah kira-kira 6.500 orang. Orang-orang Yahudi mulai pindah ke wilayah itu sejak Oktober 1967. Israel bergerak dengan yakin untuk menguatkan cengkeramannya atas Yerusalem Timur Arab dua minggu setelah perang dengan diloloskannya dua ordonansi dasar oleh Knesset pada 27 Juni: Ordonansi Hukum dan Administrasi dan Ordonansi Korporasi Kotapraja. Hukum korporasi itu memungkinkan menteri dalam negeri untuk mengubah Batas-Batas Jerusalem, dan ordonansi administrasi memungkinkannya untuk memberlakukan hukum Israel ke wilayah kotapraja yang diperluas itu. Menteri dalam negeri melakukan kedua-duanya satu hari kemudian, pada 28 Juni. Dia lebih dari sekadar menggandakan ukuran Yerusalem dengan jalan memperluas batas-batas ke utara sembilan mil dan ke selatan sepuluh mil, meningkatkan batas-batas kotapraja Yerusalem dari 40 kilometer persegi menjadi 10 km persegi. Batas-batas baru Yerusalem secara hati-hati ditetapkan untuk memastikan, sebagaimana dilaporkan Wakil Walikota Meron Benvenisti di kemudian hari, \"mayoritas Yahudi yang melimpah\" di dalam batas-batas yang baru itu. Daerah-daerah dengan penduduk Palestina yang padat dihapuskan sementara tanah yang berbatasan dengan desa-desa Arab disatukan ke dalam kota yang diperluas itu. Akibatnya batas-batas kota Yerusalem yang diperluas itu kini menampung 197.000 orang Yahudi dan 68.000 orang Palestina --suatu perubahan dramatis dari masa-masa pra-pembagian tahun 1947 ketika ada sekitar 105.000 orang Palestina dan 100.000 orang Yahudi di Jerusalem Besar. Di dalam batas-batas kota dari kekotaprajaan lama proporsinya kini adalah 60.000 orang Palestina dan 100.000 orang Yahudi. Majelis Umum PBB pada 14 Juli 1967 menyesalkan penolakan Israel untuk mematuhi resolusi Majelis tanggal 4 Juli, yang memerintahkan Israel untuk membatalkan semua upaya untuk mengubah status Jerusalem dan menganggap semua upaya itu tidak sah. Majelis juga meminta sekretaris jenderal untuk melaporkan tentang situasi di Yerusalem. Duta Besar Ernesto Thalmann dari Swiss dipilih sebagai wakil khusus sekretaris jenderal. Dia melaporkan bahwa \"dijelaskan tanpa keraguan sama sekali bahwa Israel tengah mengambil setiap langkah untuk menempatkan bagian-bagian kota yang tidak dikontrol oleh Israel sebelum Juni 1967 di bawah kekuasaannya... Para pejabat Israel menyatakan secara tegas bahwa proses integrasi tidak dapat diubah dan tidak dapat dirundingkan.\" Meskipun Menteri Luar Negeri Israel Abba Eban meyakinkan PBB tidak mencaplok Yerusalem Timur Arab, pencaplokan merupakan akibat praktis dari aksi-aksinya. Untuk selanjutnya, Yerusalem Timur Arab dihubungkan dengan pasokan air Israel dan, seluruh kota dianggap oleh Israel seakan-akan bagian integral dari negara Yahudi. Baru setelah 30 Juli 1980 Israel secara resmi dan terbuka mencaplok seluruh Yerusalem dengan menyatakan bahwa \"Seluruh Yerusalem adalah ibukota Israel.\" Dengan menetapkan ordonansi itu sebagai \"hukum dasar,\" Knesset memberinya peringkat konstitusional-semu. Tindakan itu diambil satu hari setelah Majelis Umum PBB mengadakan pemungutan suara bagi Palestina dan penarikan mundur Israel dari seluruh wilayah pendudukan, termasuk Yerusalem Timur Arab. Pencaplokan itu merupakan patok yang menandai perjuangan panjang oleh Israel melawan tentangan masyarakat dunia atas dikuasainya seluruh kota Yerusalem oleh Israel. Meskipun pencaplokan itu menimbulkan kegemparan internasional, Israel tetap menolak untuk mundur dan mempertahankan cengkeramannya atas Kota Suci itu. Proyek Al Quds Tak berhenti di sini. Israel juga berambisi membangun Al Quds Raya dengan menganggarkan dana sebesar 4 miliar shekel atau setara dengan Rp15,7 triliun (1 shekel setara dengan Rp3.915) selama lima tahun sejak 2022. Israel berencana membangun Al Quds Raya seluas 840 kilometer persegi atau sekitar 15% dari total wilayah Tepi Barat. Di zona area kota timur Al Quds, Zionis Yahudi membangun kendali berupa 11 perkampungan Yahudi yang dihuni 190 ribu Yahudi di seputar kota Baldah Qadimah di mana masjid al Aqsha berada. Kendali yang lebih besar lagi juga dibangun di seputar al Quds berupa 17 kompleks permukiman Yahudi, sebagai upaya untuk memutus al Quds dari wilayah Arab Islam sekitarnya. \"Untuk selanjutnya memutus jalan apapun untuk kompromi damai yang memungkinkan mengembalikan al Quds atau wilayah timur al Quds kepada Palestina,\" kata Muhsin Muhammad Shaleh. Menurut kalkulasi pada tahun 2000, wilayah Al Quds dihuni sekitar 650 ribu jiwa. Mereka terdiri 450 ribu orang Yahudi dan 200 ribu Arab Palestina yang hampir seluruhnya tinggal di al Quds Timur. Lantaran aktivitas penggusuran dan pemaksaan, Zionis Yahudi menguasai 86% wilayah al Quds dan hanya 4% saja yang tersisa bagi orang Arab Palestina, sedang yang 10% sisanya orang-orang Palestina dilarang menggunakannya karena disediakan untuk proyek-proyek Yahudi. \"Data ini mengisyaratkan betapa bahayanya proyek yahudisasi terhadap kota al Quds. Padahal pada awal penjajahan Inggris di Palestina pada tahun 1918 orang-orang Palestina memiliki 90% wilayah al Quds,\" ujar Muhsin Muhammad Shaleh. Pada tahun lalu, Kegubernuran Al-Quds melaporkan bahwa otoritas Israel telah menyetujui 32 rencana permukiman baru di Kota Suci tersebut, selama paruh pertama tahun 2022. Rencana tersebut termasuk proyek untuk mengubah fitur perumahan di Al-Quds dengan mengalokasikan anggaran untuk rencana lima tahun sebesar 4 miliar shekel. Selain itu, rencana juga mencakup sebuah proyek kawasan Tembok Al-Buraq senilai 35 juta dolar dan kawasan Bab Al-Khalil dengan 40 juta shekel. Kegubernuran menunjukkan bahwa jumlah anggaran diperkirakan sebesar 514 juta shekel. Anggaran tersebut juga mereka alokasikan untuk memperkuat cengkraman Israel pada sektor pendidikan di Al-Quds Timur. Di samping itu, mereka juga menyetujui pembangunan sekitar 22.000 unit permukiman baru di banyak permukiman di dalam dan pinggiran Al-Quds. Laporan menunjukkan bahwa otoritas Israel, selama paruh pertama tahun 2022, terus bergerak maju melanjutkan penyelesaian tanah kota Al-Quds. Rencana diperkirakan akan berakhir pada 2025 dengan tujuan merebut tanah ibukota Palestina. Sejalan dengan itu, otoritas Israel juga sedang melanjutkan penggalian di sekitar masjid Al-Aqsa. Retakan dan batu-batu terus berjatuhan di berbagai bagian masjid Al-Aqsa. Penggalian merupakan proyek pembangunan untuk empat terowongan yang Israel gali di bawah pemukiman Bukit Prancis, di Gunung Scopus, Al-Quds. Terowongan yang mereka bangun menggunakan alat mekanis atau ledakan terkontrol ini akan menghubungkan pemukiman Israel yang terletak di Lembah Yordan dan Ma’ale Adumim dengan barat kota, kemudian dari sana ke Tel Aviv melalui jalan pintas 443. Sejak lebih dari 2021 yang lalu, otoritas Israel memulai pembangunan terowongan ini dan berharap akan selesai pada tahun 2024. Empat terowongan ini mencakup total panjang sekitar 4,4 km dan kedalaman sekitar 40 meter. Bassam Bahr, seorang spesialis dalam urusan pemukiman, mengatakan bahwa pembangunan terowongan bertujuan untuk melayani pasukan dan pemukim Israel. Bukan untuk membebaskan warga Palestina, seperti yang Israel klaim, tetapi untuk memisahkan orang Palestina dari pemukim Israel. Menurut surat kabar Ibrani, Kol Ha’er, proyek tersebut adalah salah satu proyek transportasi dengan anggaran terbesar yang Israel laksanakan di Al-Quds (Yerusalem) dalam beberapa tahun terakhir. Adapun biaya proyek terowongan ini yaitu sekitar 1,2 miliar shekel. Pemerintah Israel di kota setempat menjelaskan bahwa proyek tersebut sedang mereka laksanakan di salah satu persimpangan pusat dan tersibuk di Al-Quds (Yerusalem), yang merupakan persimpangan dengan puluhan ribu kendaraan lalu-lalang setiap hari. Pada 30 Juni 2022 lalu, otoritas Israel juga mengumumkan pendirian pusat olahraga besar di tanah Beit Hanina, utara Al-Quds. Pusat olahraga tersebut dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi, dengan biaya US$20 juta. Saat ini, masih banyak lagi proyek yang sedang Israel gencarkan. Proyek pembangunan ini dilakukan dengan cara merusak, menghancurkan rumah, dan mengusir orang Palestina. Dunia seakan diam menyaksikan tingkah Israel ini. Inilah yang membuat Hamas mencari perhatian, kendati harus dibayar mahal rakyat Palestina di Gaza. Para pemimpin tinggi Hamas justru menginginkan perang permanen dengan Israel untuk menopang perjuangan Palestina yang hingga kini masih diduduki. Anggota badan pimpinan tertinggi Hamas, Khalil al-Hayya, mengungkap misi perang dengan Israel sekarang ini adalah mengangkat masalah Palestina, yang menurutnya mulai dilupakan oleh dunia internasional. “Kami berhasil membawa kembali masalah Palestina ke meja perundingan, dan sekarang tidak ada seorang pun di kawasan ini yang merasa tenang,” katanya, yang berbicara dari Qatar sebagaimana dilaporkan New York Times. Para petinggi Hamas juga menyatakan sedikit keinginannya untuk memerintah Gaza atau menyediakan layanan penting bagi rakyatnya. “Saya berharap keadaan perang dengan Israel akan menjadi permanen di seluruh perbatasan dan dunia Arab akan mendukung kami,” kata Taher El-Nounou, penasihat media Hamas. Dia menambahkan bahwa tujuannya bukan untuk menjalankan Gaza, melainkan untuk menyediakan air, listrik, dan sejenisnya. “Hamas, Qassam, dan kelompok perlawanan membangunkan dunia dari tidur nyenyaknya dan menunjukkan bahwa masalah ini harus tetap didiskusikan,” katanya. “Pertempuran ini bukan karena kami menginginkan bahan bakar atau pekerja. Pertempuran ini tidak bertujuan untuk memperbaiki situasi di Gaza. Pertempuran ini bertujuan untuk menggulingkan situasi sepenuhnya.” @
Jejak Darah Biru Presiden Indonesia: Nggak Ada Jokowi!
Presiden Indonesia, kecuali Joko Widodo, adalah keturunan raja. Mereka berdarah biru. Wajar saja, jika Jokowi pun kini berjuang “membirukan” darahnya. Oleh: Dimas Huda | Jurnalis Senior FNN SEMILIR angin menerpa Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Kain yang menutup betis si Jelita ini pun tersingkap. Terlihatlah apa yang seharusnya tidak boleh dilihat lelaki lain. Ken Arok yang kala itu menjadi pengawal Tunggul Ametung menyaksikan keindahan tersebut. Anggota tubuh Ken Dedes yang biasa tersimpan rapi itu memancarkan sinar yang menyilaukan mata. Ken Arok pun terpana. Penasaran, Ken Arok pun bertanya kepada “orang pintar” bernama Lohgawe. Peramal ini bilang bahwa Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Mendengar hal itu, Ken Arok pun berhasrat merebut Ken Dedes dan menyingkirkan Tunggul Ametung. Singkat cerita, Ken Arok pun sukses membunuh Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes. Dalam perjalanan kisah ini Ken Arok sukses membangun wangsa yang gilang gemilang. Ken Arok lahir di timur Gunung Kawi pada tahun 1182. Ia meninggal di istana Tumapel, Kutaraja pada tahun 1227. Ia menjadi pendiri dari Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singhasari. Ia memerintah sebagai raja pertama bergelar Sri Ranggah Rajasa Bhatara Sang Amurwabhumi pada tahun 1222. Berdasarkan Serat Pararaton, Ken Arok digambarkan sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini secara simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif Ken Arok di kemudian hari dengan anak-anak seusianya pada saat itu. Padahal nasab Ken Arok memang tidak jelas. Dia dikenal sebagai anak bandel di masa mudanya. Menjadi perampok ulung setelah itu. Jadi pengawal Tunggul Ametung dan dari sinilah, darah Ken Arok menjadi biru. Keturunan anak-anak Ken Dedes dari dirinya maupun dari Tunggul Ametung menjadi raja-raja Jawa. Sudah menjadi kelaziman, bahkan takdir, anak-anak raja akan menjadi raja. Begitu juga Presiden Indonesia. Semua presiden RI memiliki darah biru. Leluhur mereka keturunan raja dari trah Brawijaya Majapahit. Ya. Trah Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit yang terakhir banyak menurunkan raja-raja di Jawa. Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Pajang, Mataram Islam, hingga Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Kadipaten Pakualaman dan Kesepuhan Cirebon semua masih satu garis trah keturunan dari sang Prabu Brawijaya. Presiden Indonesia, Sukarno, HM Soeharto, BJ Habibie, KH Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputrai dan SBY adalah keturunan raja-raja Jawa trah Mataram. Kanjeng Senopati KRMH Tommy Wibowo Hamidjoyo, Analisis Spritualis dan Pemerhati Budaya, menyebut Sukarno dan Soeharto berasal dari trah Mataram yaitu Sultan Hamengkubuwana II. Presiden Sukarno Tommy mengatakan Bung Karno adalah salah satu Putra Dalem Paku Buwono X. Dia termasuk anak Raja dari Kasunanan Surakarta. Bung Karno salah satu dari sekian putra raja PB X yang didapat dari salah satu para selirnya yang tidak dinikahi secara resmi. “Selir itu wanita Bali bernama Ida Ayu Rai. Kala itu, Sinuwun PB X sebagai seorang raja biasa mengadakan kunjungan-kunjungan kerja kerajaan ke berbagai wilayah,” jelas Tommy dalam artikelnya berjudul “Jika Silsilah Benar, Semua Presiden Kita Bersaudara” yang dilansir laman Askara. Lantaran Ida Ayu tetap di Bali tidak mau diajak ke keraton Surakarta maka Sinuwun PB X mengutus dan memberikan tugas seorang abdi dalemnya ke Bali. Abdi dalem itu bernama Sukemi. Tugas Sukemi adalah mengawasi, mengawal dan mengurusi kebutuhan hidup Ida Ayu. Ida Ayu melahirkan di Surabaya pada 6 Juni 1901. Bayi laki-laki itu diberi nama Koesno Sosrodihardjo atau Soekarno. Nama Koesno sejatinya diambil dari nama kecil Sinuwun PB X yang bernama Malikul Kusno. Setelah Ida Ayu melahirkan, PB X memerintahkan Sukemi menikahi selirnya itu. Masa kecil Sukarno pun hidup di Bali bersama orang tuanya, pasangan Ida Ayu dan Sukemi. Trah ibunda Sukarno juga trah bangsawan Bali. Gde Pasek Suardika dan Izarman dalam buku “Bung Karno, Saya Berdarah Bali” menyebutkan Sukarno mewarisi sebilah keris dari kakeknya (ayahanda Ida Ayu Nyoman Rai). Keris itu diwariskan turun-temurun di keluarga Bale Agung yang masih keturunan Raja Buleleng, termasuk pernah digunakan kakek Sukarno saat menghadapi penjajah Belanda. Walaupun Bung Karno tidak melegitimasi dan mengakui dirinya sebagai keturunan bangsawan Mataram atau putra raja, tapi Sukarno menyandang gelar sang ayah: Sinuwun PB X. Gelar Paku Buwono X adalah gelar yang terpanjang sepanjang sejarah raja Mataram: \"Ingkang Sinuwun Sampeyan Ingkang Dalem Ingkang Wicaksono Senopati Khalifatullah Ingngalogo Abdurrahman Sayidin Panotogomo Pakubuwono Ingkang Kaping Sedoso Pakubuwono ke X\". Gelar Raja Paku Buwono X kemudian ditiru oleh Bung Karno yaitu beliau menamakan dirinya dengan gelar: \"Pemimpin Besar Revolusi, Paduka Yang Mulia, Penyambung Lidah Rakyat, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Presiden Seumur Hidup, Ir. H. Soekarno.\" Presiden Soeharto Haji Muhammad Soeharto adalah keturunan dari Sultan HB II, sama seperti Sukarno. Namun keberadaan dan legitimasi itu tidak diakui Pak Harto sendiri. Padahal, Soeharto termasuk salah satu anak dari bangsawan Kesultanan Jogja yaitu anak dari seorang Gusti Pangeran Sultan Jogja, dengan seorang wanita dari luar. Pak Harto mengaku hanya anak petani berasal dari Desa Kemusuk, sebelah barat Kota Yogyakarta. Kendati demikian, darah biru yang terpancar di wajahnya tidak bisa disembunyikan bahwa dirinya adalah seorang keturunan dari trah kebangsawanan kesultanan Yogja. Pada tahun 1972, majalah Pop melakukan investigasi. Diungkap bahwa sejatinya Soeharto adalah anak seorang lurah keturunan Hamengkubuwono II yakni Raden Rio Padmodipuro atau Raden Lurah Prawirowiyono. Sedangkan ibunya, Nyai Atmopawiro. Soeharto lahir di Suronatan, Yogyakarta, pada 8 Juni 1021. Rio menitipkan anak dan istrinya itu kepada kenalannya bernama Kartoredjo, yang menjadi ulu-ulu (aparat pengairan desa) di desa Kemusuk. Probosutedjo dalam memoar \"Saya dan Mas Harto\" menyebut bahwa Atmopawiro adalah ayahnya. Sedangkan ibunya bernama Soekirah, yang diakui pula oleh Soeharto sebagai nama ibu kandungnya. Rio menitipkan anak dan istrinya karena takut ketahuan keluarga istri keduanya. Setelah menikah dengan Nyai Atmopawiro, Rio diambil menantu oleh Mas Wedono Jayeng Prakosa, seorang wedana keraton yang sangat dekat dan disayang almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Saat diungsikan Soeharto berusia 6 atau 7 tahun. Kendati Soeharto tidak mengakui sebagai keturunan bangsawan Mataram Yogja, tetapi ia membangun pesarean \"makam\" keluarga dengan diberi nama \"Astana Giri Bangun\" di Karanganyar Jawa tengah, di atas gunung persis menyerupai miniatur makam para raja-raja Mataram di Imogiri. Pak Harto sendiri memiliki istri keturunan ningrat. Menurut catatan T Wedy Utomo dalam bukunya berjudul “Ki Ageng Selo” R Aj Siti Hartinah, istri Pak Harto, keturunan ke-17 Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo adalah guru mengaji Joko Tingkir yang dimakamkan di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Ki Ageng Selo merupakan cicit dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Ibu Tien Soeharto adalah keturunan ke-20 dari Brawijaya V. Namun di buku “Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia”, silsilah Ibu Tien Soeharto dimulai dari Mangkunegoro I. Sama-sama berdarah biru. Presiden Habibie Baharuddin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. Alwi keturunan suku Bugis Makassar yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Anak seorang Imam dan pemangku adat dan anggota Majelis Peradilan Agama. Ibunda Habibie, RA Toeti Marini Poespowardojo, adalah perempuan Jawa kelahiran Yogyakarta. Dari garis keturunan Ibu, Habibie adalah generasi keempat dari Tjitrowardojo, seorang terdidik yang meraih gelar dokter di usia 19 tahun. Menurut Nurinwa Ki S. Hendrowinoto dalam Buku \"Ibu Indonesia dalam Kenangan\" (2004), ibunda Habibie berasal dari keluarga priyayi atau ningrat Jawa karena itu ibunda beliau bergelar RA atau Raden Ayu. Toeti adalah cucu dari Raden Ngabehi Tjitrowardojo dari trah Mataram, seorang dokter sekaligus bangsawan lokal terkemuka dari Purworejo, Jawa Tengah, tidak seberapa jauh dari Yogyakarta dan pernah menjadi wilayah kekuasaan Mataram. Presiden Gus Dur KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah keturunan Joko Tingkir atau Raden Hadiwijaya, Sultan Pajang. Itu sebabnya Gus Dur sering ziarah ke petilasan Joko Tingkir di Lamongan, Jawa Timur. Gus Dur pernah bercerita bahwa dirinya memiliki jalur langsung keturunan dari Sultan Pajang, Hadiwijaya. \"Gus Dur itu punya jalur langsung (keturunan) dengan Joko Tingkir. Makanya beliau jadi presiden,\" tegas ujar KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq dalam satu kesempatan. Joko Tingkir merupakan bapak dari Pangeran Benowo yang juga menantu Sultan Trenggono. Joko Tingkir juga murid Sunan Kalijaga, salah seorang ulama yang masuk dalam daftar sembilan wali atau Wali Songo. Dalam Kitab Talkhish karya Abdullah bin Umar Assathiri bahkan disebutkan bahwa Gus Dur adalah keturunan ke-34 dari Rasulullah SAW. Nur Rokhim dalam buku berjudul “Gus Dur Santri yang Gemar Membolos” menjelaskan bahwa keluarga besar Gus Dur dikenal sebagai keluarga ulama dan bangsawan. Selain keturunan Raja Pajang, silsilah Gus Dur juga akan sampai kepada Lembu Peteng atau Sultan Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Gus Dur memperoleh darah biru dari kakeknya yang bernama Hadratussyekh KH Hasyim Asy\'ari dari jalur ayah, yaitu Muhammad Hasyim bin Asy\'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim (Pangeran Benawa) bin Abdul Rahman (Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir) bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin (Sunan Giri). Sedangkan dari jalur sang ibu, yaitu Muhammad Hasyim bin Halimah binti Layyinah binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir (Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya) bin Lembu Peteng (Prabu Brawijaya VI). Lalu, bagaimana dengan Megawati Soekarnoputri? Jika Soekarno masih keturunan trah Mataram Sultan HB II dan Pakubuwono X maka garis darah serupa juga berlaku untuk putrinya, Megawati Soekarnoputri, yang menjadi Presiden RI ke-5. Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY masih memiliki keturunan dan punya pertalian darah dengan Raden Wijaya, raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit. Tak hanya itu, SBY juga masih satu garis keluarga dengan Sri Sultan Hamengkubuwana III. \"Kalau diurut dari eyang saya Ki Ageng Buwono Keling hingga kedua anak saya yakini Agus Harimurti dan Edi Baskoro adalah trah ke-14,\" kata SBY di hadapan 1.500 kader Demokrat se-Jawa Timur pada suatu ketika. Kader Partai Demokrat, Andi Arief, mengunggah dua gambar silsilah lengkap SBY melalui akun Twitternya. Menurut daftar silsilah tersebut, garis keturunan SBY bisa dirunut dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Dari gambar tersebut juga tertulis bahwa tak hanya keturunan Majapahit, SBY juga adalah keturunan Raja Mataram. Obsesi SBY pada Majapahit juga bisa dilihat dari nama cucu-cucunya. Cucu pertama SBY bernama Almira Tungga Dewi Yudhoyono. Tribhuwana Tunggadewi adalah raja perempuan pertama Majapahit yang melahirkan Hayam Wuruk, raja yang membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Cucu keduanya bernama Airlangga Satriadhi Yudhoyono. Airlangga adalah nama pendiri Kerajaan Kahuripan, yang terbagi menjadi dua kerajaan, Kediri dan Jenggala. Kedua kerajaan ini menjadi daerah bagian Majapahit pada masa pemerintahan Raden Wijaya. Pancasakti Maharajasa Yudhoyono, cucu ketiga SBY, tidak diberi nama dari Majapahit. Nama Maharajasa diambil dari nama besan SBY, Hatta Rajasa. Meski demikian nama Rajasa mengingatkan juga pada nama pendiri Majapahit, Kertarajasa Jayawardhana. Cucu keempat bernama Gayatri Idalia Yudhoyono. \"Gayatri diambil dari Kerajaan Majapahit, yaitu istri Raden Wijaya yang kemudian menurunkan raja-raja selanjutnya,\" kata Ibas saat mengumumkan kelahiran putrinya melalui akun Instagram @ibsyudhoyono, 1 Januari 2018. Dwi Cahyono, sejarawan dan arkeolog dari Universitas Negeri Malang menjelaskan bahwa silsilah keluarga sudah dipakai sebagai cara melegitimasikan diri sejak berabad-abad yang lalu. \"Jadi kalau sekarang ada politikus mengaku sebagai keturunan raja Majapahit, tentu karena ada kepentingan, yaitu legitimasi,\" kata Dwi Cahyono sebagaimana dilansir BBC Indonesia. Silsilah keluarga yang dirunut-runut itu sudah sejak lama dipakai oleh seseorang atau keluarga untuk menghubungkan dirinya dengan penguasa di masa lalu, bisa pemimpin, raja, atau sultan. Bahkan pada era kesultanan Islam di Indonesia, silsilah itu dibuat dua sisi, yaitu mangiwo (ke kiri) dan manengen (ke kanan). Mangiwo yang dirunut panjang bisa sampai ke tokoh-tokoh dalam pewayangan, sampai puncaknya ke dewata. Garis keturunan manengen diruntut dari para pempimpin Islam sampai tokoh-tokoh kenabian. \"Perkara betul atau tidak itu masalah nanti, yang penting melegitimasikan diri bahwa dia adalah orang yang punya posisi tertentu dilihat dari genealoginya, garis keturunannya,\" kata Dwi. Lalu, bagaimana dengan Presiden Jokowi? Sejauh ini, nasab Jokowi masih menjadi pergunjingan. Tak ada satu pun yang mampu membuktikan bahwa ia berdarah biru. Jadi wajar, jika Jokowi ingin memulai dari dirinya, mengalirkan darah biru ke anak cucunya. @
Bumi Yang Dijanjikan untuk Bangsa Pilihan Tuhan
Yahudi yang tinggal di Israel dan menjajah Palestina saat ini bukanlah keturunan Nabi Ibrahim, bukan pula anak cucu Nabi Ya’qub. Mereka adalah Yahudi non-Semitik, yakni Yahudi keturunan Mongolia. Oleh: Dimas Huda | Jurnalis Senior FNN BANGSA Yahudi yang ada sekarang ini bisa dibagi menjadi dua golongan, yaitu Yahudi Semitik dan Yahudi Ezkinaz. Yang terakhir ini juga sering disebut Yahudi non-Semitik. Asal-usul Yahudi Semitik masih dipersengketakan oleh para sejarawan. Sebagian berpendapat, mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim as. Beliau ini berhijrah dari kota Aur di sebelah Selatan Mesopotamia, menuju ke Khurran di Syiria. Nabi Ibrahim berpindah lagi menuju bumi Kananiah atau Kan\'an sekitar tahun 2000 SM. Di sinilah ayah Nabi Ibrahim meninggal dunia. Di antara keturunan beliau adalah Nabi Ya\'kub, yang diberi gelar Israel, sehingga anak cucunya kelak dipanggil dengan Bani Israel. Di antara keturunan Ya\'kub (Israel) adalah Nabi Yusuf yang pernah menjabat semacam Menteri Pertanian Mesir, sehingga anak cucu Ya\'kub (Bani Israel) berdiam di Mesir hingga masa Nabi Musa as. Beliau inilah yang mengajak Bani Israel keluar dari Mesir, untuk menyelamatkan diri dari penindasan Fir\'aun. \"Versi ini banyak dipegang oleh para sejarawan dan para tokoh Yahudi sendiri,\" tulis Willian G. Carr dalam bukunya berjudul “Yahudi Menggenggam Dunia” (Pustaka Kautsar, 1993). Sebagian sejarawan lagi berpendapat, bahwa bangsa Yahudi pada hakikatnya adalah bangsa campuran antara berbagai unsur (mixed race) yang dipersatukan oleh satu nasib dan watak. Mereka hidup mengembara seperti kaum gypsy pada masa Jahiliah, atau seperti kaum pengembara Syatharien, dan lyarien (Vagabonds) pada masa Dinasti Abbasiyah. Dalam pengembaraannya dari satu ke lain daerah itu, bangsa Yahudi pernah menyerbu ke kota-kota bumi Kananiah, kemudian merampok dan merampas harta penduduknya. Mereka membentuk komunitas yang memiliki karakteristik tersendiri dan bahasa campuran antara bahasa klasik seperti bahasa Syiriak, Akadian dan bahasa Phinisian. Willian G. Carr mengatakan kalau kebenaran sejarah Yahudi Semitik telah mengalami kesimpangsiuran, dan asal-usul mereka dimasalahkan, maka ajaran agama Yahudi yang murni dari sudut mana pun diragukan keasliannya, setelah tertimbun dalam berbagai pemalsuan. Dasar yang melandasi pola pikir dan tingkah-laku Yahudi tidak lain adalah ajaran Talmud, yaitu pedoman rahasia yang tidak diketahui dengan pasti, kecuali oleh mereka sendiri. Dengan demikian, kedudukan ajaran agama Yahudi sebagai agama samawi telah cenderung berubah menjadi \'Organisasi Rahasia\'. Dengan meneliti sejarah Yahudi dalam kisah Nabi Musa menurut Kitab Suci, kita akan mengetahui, bahwa Nabi Musa hidup di Mesir bersama kaumnya, Bani Israel di bawah naungan Pemerintah Mesir itu. Kemudian mereka meninggalkan negeri itu untuk menyelamatkan diri dari kejaran raja Fir\'aun dan bala-tentaranya menuju Palestina. Ketika Nabi Musa wafat, mereka belum bisa memasuki pintu wilayah Palestina. Pada masa Nabi Daud, mereka bisa memasuki tanah Palestina dari Sinai, dan menguasai Yerusalem kira-kira pada tahun 2000 SM. Namun mereka juga belum bisa menguasai seluruh wilayah Palestina. Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman putra Daud, kerajaan mereka terbagi menjadi kerajaan kecil-kecil. Dan kerajaan purba inilah yang sekarang dijadikan alasan historis untuk mengklaim sahnya negara Yahudi di Palestina sekarang. “Padahal, kerajaan Yahudi dalam sejarah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tidak lebih dari sebuah kota dan desa-desa sekelilingnya. Hanya karena kebiasaan saja, bangsa Yahudi memanggil pemimpinnya dengan sebutan \'Raja\',” ujar William G. Carr. Di antara kerajaan tersebut yang terkenal adalah kerajaan Sumeria dan kerajaan Yahuda. Raja Sargeus dari Yunani pernah menyerbu negeri Sumeria pada tahun 576 SM. Sedang raja Nebuchadnezzar II dari Babilonia menyerbu kerajaan Israel yang ibu kotanya Yerusalem, kemudian menghancurkan Kuil Sulaiman. Orang- orang Yahudi ditawan dan digiring ke Babilonia. Di sinilah para tokoh Yahudi membesarkan hati kaumnya dengan konsep janji Tuhan dan Bumi Nenek Moyang. Sejak itu, dalam perjalanannya mereka selalu berusaha untuk bisa kembali ke Palestina dengan berbagai cara dan upaya. Namun mereka selalu menemui kegagalan, meskipun telah mencoba berkali-kali. Bahkan akibatnya justru membuat mereka bertambah ketat di bawah pengawasan penguasa. Tidak jarang kekejaman penguasa menjadi penderitaan rutin yang mereka alami, dan mengakibatkan kegiatan-kegiatan eksodus dan diaspora orang-orang Yahudi makin meluas ke seluruh penjuru bumi untuk menyelamatkan diri. Dari tanah Babilonialah para pemuka Yahudi menemukan ide dan konsep \'Bumi Yang Dijanjikan\' dan konsep \'Bangsa Pilihan Tuhan\', dengan harapan ide semacam itu akan bisa melestarikan persatuan dan kemurnian Ras Yahudi, dan untuk mengembalikan kepercayaan diri bangsa Yahudi. William G. Carr mengatakan dari kilasan fakta di atas kita bisa melihat, bagaimana bangsa Yahudi sepanjang sejarah mengendalikan perkumpulan rahasia, yang dikembangkan dengan getol untuk mewujudkan cita-cita mereka. \"Makin lama perkumpulan rahasia itu berkembang mirip dengan pemerintahan terselubung, yang dikendalikan oleh tokoh-tokoh Yahudi Internasional, yang berdiam di berbagai penjuru dunia,\" ujarnya. Bangsa Yahudi punya keyakinan, bahwa bangsa lain adalah \'Goya\', atau dalam bahasa Ibraninya \'Goyim\', yang juga sering disebut \'Gentiles\', atau \'Umamy\' dalam bahasa Arabnya, yang berarti bangsa lain itu diciptakan Tuhan untuk kepentingan Yahudi belaka, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kemudian, pada tahun 160 M Palestina dan wilayah Syam lainnya dikuasai oleh kerajaan Romawi. Rajanya, yaitu raja Herod Agung (40-4 SM) membangun istana dan juga membangun Kuil Sulaiman (Salomon Temple) kembali, di samping memberikan kebebasan kepada penduduk Yahudi. Namun pada tahun 77 M raja Titus bertindak keras terhadap orang Yahudi, karena mereka mengadakan pemberontakan dan kekacauan di negeri itu, sehingga kota Yerusalem hancur. Kemudian raja mengeluarkan peraturan yang melarang orang Yahudi berdiam di Yerusalem atau berziarah ke Kuil Sulaiman. Sampai beberapa abad kemudian bangsa Romawi itu tetap bercokol hingga ditaklukkan oleh kaum Muslimin. Kemudian penduduk asli setempat masuk agama Islam. Mereka adalah bangsa Arab yang merupakan mayoritas penduduk bumi Palestina, sampai awal abad ke-20. Setelah kedatangan orang-orang Yahudi secara besar-besaran dari seluruh penjuru dunia, jumlah penduduk Arab sekarang berbalik menjadi minoritas. Hal ini terjadi karena kebijakan deportasi Pemerintah Israel terhadap penduduk Arab, dengan dukungan penuh dari gerakan Zionisme Internasional. Yahudi Jenis Ezkinaz Menurut William G. Carr, kaum Zionis sekarang yang jumlahnya 82% dari seluruh penduduk adalah orang Yahudi jenis Ezkinaz, sesuai dengan sumber Zionisme sendiri. Pada abad pertama Masehi, menurutnya, sejumlah orang berdarah Turki Mongolia meninggalkan negeri mereka, keluar berjalan menuju arah Barat dari Asia, melintasi daerah yang terletak di sebelah Utara Laut Kizwin dan Laut Mati. Mereka ini mendirikan kerajaan besar yang disebut \'Kerajaan Kojar\'. Oleh sebab itu, Laut Kizwin juga disebut Laut Kojar. Orang Kojar berdarah Turki Mongolia itu menganut kepercayaan Animisme. Dalam perjalanan sejarah, ternyata mereka lebih cenderung untuk memeluk agama Yahudi Baru, yang telah mengalami perubahan oleh tangan tokoh-tokoh Yahudi pada masa penindasan raja Nebuchadnezzar II dan penguasa Babilonia sesudahnya, dan juga pada masa- masa lain yang berbeda. Menurut Willian G. Carr, tentang bagaimana agama Yahudi sampai kepada Kojar itu, tidak banyak ditulis dalam sejarah. Dan bagi sebagian bangsa Yahudi, bangsa Kojar tidak dianggap sebagai golongan mereka. Kerajaan Kojar berlangsung cukup lama dengan wilayah kekuasaan yang cukup luas, dan mencapai masa kejayaannya pada abad ke 9 M. Kemudian pada tahun 965 M kerajaan Kojar dikalahkan dan dikuasai oleh bangsa Slavia, setelah terjadi pertempuran sengit bertahun-tahun antara kedua belah pihak. Penindasan penguasa Slavia terhadap orang-orang Yahudi Kojar kemudian menimbulkan arus pelarian ke luar negeri. Sebagian mereka melarikan diri dan hidup di bawah Pemerintahan Rusia. Para pelari ini membentuk kelompok masyarakat bawah tanah, yang kemudian tidak jarang mendalangi orang Yahudi tidak mengikuti keyahudian seseorang kalau garis keturunan dari pihak ibu bukan Yahudi. Sebagian besar lainnya melarikan diri ke Eropa Timur. Dari sini mereka menyebar ke seluruh dunia, terutama ke Amerika Serikat. Dan anak cucu Yahudi Kojar itulah yang kemudian membanjiri Palestina sekarang, dan mengklaim adanya hak sejarah yang sah bagi bangsa Yahudi di Palestina dalam artian yang sebenarnya. Padahal, kerajaan Yahudi periode kekuasaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tidaklah lama. Sedang kekuasaan Yahudi lainnya tidaklah lebih dari kekuasaan atas satu kota beserta desa sekitarnya, mirip kehidupan suku-suku yang bermukim. \"Mereka belum pernah membentuk komunitas di seluruh Palestina, karena mereka bukanlah penduduk asli,\" ujar Willian G. Carr. Sama dengan keadaan Yahudi di Israel sekarang, katanya, mereka datang dari berbagai penjuru dunia sebagai imigran, yang tidak ada hubungannya dengan darah Yahudi Semitik. \"Sebagai akibat wajar dari keyakinan bangsa Yahudi dan perasaan hidup dalam ketidakpastian selama sejarah mereka, ditambah lagi dengan adanya keyakinan, bahwa bangsa Yahudi adalah \'Bangsa Pilihan Tuhan\', maka mereka selalu mengandalkan taktik subversif, dan menciptakan suasana kacau di negeri-negeri di mana mereka berdiam. Dalam sejarah, mereka dikenal sebagai golongan yang terorganisasi rapi dan rahasia, sehingga banyak peristiwa sejarah yang didalangi oleh orang-orang Yahudi itu. Kita bisa memperhatikan sifat mereka yang membenci bangsa lain (Gentiles), di samping membenci setiap pemerintahan kuat yang lahir dalam sejarah.
Siapa Penikmat Royalti Pencipta Lagu?
Para pencipta lagu hidup kekurangan. Hak royalti tak sampai ke dapur mereka. Lalu, siapa penikmatnya? Oleh: Dimas Huda | Jurnalis Senior FNN Dia adalah Naniel Yakin. Sang komposer dan musikus lagu legendaris berjudul “Bento” ini telah berpulang ke Sang Pencipta pada Jumat 21 Frebruari 2020. Di akhir hayatnya, ia hidup serba kekurangan. Sedangkan lagu-lagu yang didendangkan Iwan Fals itu masih dinikmati masyarakat hingga kini. Kendati telah tiada, mestinya royalti Naniel bisa dinikmati pewarisnya. Asal tahu saja, royalti merupakan hak yang seharusnya diterima oleh pencipta musik atau lagu jika karyanya dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain. Selama usia hidup hingga 70 tahun setelah ia meninggal, royalti ini melekat dan wajib ditunaikan oleh setiap orang yang menggunakan karya lagu tersebut. Besaran royalti berbeda-beda tergantung sektor usaha yang memanfaatkan lagu tersebut. Penggunaan dalam konser musik, misalnya, dikenai royalti sebesar 2% dari total hasil penjualan tiket. Atau jika suatu lagu digunakan di bioskop, maka si pencipta mendapatkan hak ekonomi sebesar Rp3,6 juta per layar setiap tahunnya. Pencipta lagu yang tidak menikmati royalti secara layak dan hidup miskin tak hanya Naniel seorang. Ada Syam Permana. Pencipta puluhan lagu dangdut yang dipopulerkan sejumlah artis kondang itu, kini hidup serba pas-pasan. Lagu ciptaan Syam Permana bergenre dangdut dipopulerkan oleh sejumlah penyanyi terkenal seperti Inul Daratista, Ine Sintia dan Imam S Arifin. Sang pencipta lagu di era tahun 80-an itu kini justru tinggal di Kampung Babakan Jawa RT42/18 Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Di sana ia berprofesi sebagai pemulung. Selain Naniel dan Syam, nasib pencipta lagu di negeri ini memang tak seberuntung penyanyi yang membawa lagu mereka. Iwan Fals, Inul Daratiste dan para penyanyi lainnya, hidup gemah ripah. Kendati demikian, persoalannya bukan sekadar kesenjangan di antara mereka. Masalah royalti memang belum digarap dengan baik menjadi biang keladi. Ada potensi besar dalam royalti bidang musik dan lagu di Indonesia. Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris, pernah menghitung, potensi itu sebesar Rp1 triliun per tahun. Hanya saja, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tak punya kemampuan untuk mengolek duit sebanyak itu. Tahun lalu LMKN hanya sanggup menagih Rp35 miliar. Padahal Malaysia bisa menarik Rp350 miliar, Jepang bahkan sampai Rp2 triliuan. Sekadar mengingatkan, sejarah LMKN dimulai dari Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mengamanahkan didirikannya LMKN untuk Menangani pengumpulan royalti musik di Indonesia. Di sini LMKN merupakan Lembaga bantu pemerintah non-APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/ atau musik. Ketua LMKN, Dharma Oratmangun, mengakui angka Rp35 miliar memang jauh dari potensi yang sebenarnya. Jika ribuan karaoke, hotel, restoran di Indonesia saat ini taat membayar royalti, begitupun ratusan konser di Indonesia juga menjalankan kewajibannya, maka angka yang terkumpul akan jauh lebih besar. “Bisa triliunan. Bisa dibayangkan, sehari di setiap provinsi, berapa komponen usaha yang pakai musik. Dari angka Rp35 miliar kita bisa anggap Rp1 miliar lebih per provinsi ya berarti, masa, apakah mungkin di Jakarta, cuma Rp1 miliar?” ungkap Dharma suatu ketika. Tingkat ketaatan membayar royalti di Indonesia diakui Dharma relatif masih rendah. Masih banyak pelaku usaha atau penyelenggara event yang belum menunaikan kewajibannya. Menurut Dharma, potret tersebut berkaitan dengan tingkat kesadaran dan literasi masyarakat tentang hak cipta dan royalti yang melekat di sana, masih rendah. “Ada contoh yang taat di berbagai sektor. Tapi kalau kita pukul rata secara keseluruhan, ketaatannya belum maksimal, masih jauh dengan harapan,” ucap Dharma. Angka potensi yang disebut Freddy Harris dan Dharma bukan mengada-ada. Ambil contoh saja, potensi royalti yang bisa dikeduk dari pengguna internet. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet dari generasi milenial adalah sebesar 63% dari total pengguna internet di Indonesia yaitu 132,7 juta orang. Mereka mendengarkan musik secara online (35,5%), dan menggunakan perangkat mobile sebagai sarana berkomunikasi (47,6%). Hal ini menunjukan bahwa mendengarkan musik secara online adalah sebuah cara generasi milenial mendapatkan hiburan. “Dengan adanya data ini terlihat bahwa banyaknya royalti yang dapat dikumpulkan dan disalurkan melalui aplikasi musik streaming,” tulis Antonio Rajoli Ginting dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenhum dan HAM dalam papernya berjudul “Peran Lembaga Manajeman Kolektif dalam Perkembangan Apliaksi Musik Streaming”. Melihat karakter generasi milenial, maka dapat dipastikan aplikasi musik streaming akan sering digunakan. Maknanya, potensi royalti yang akan dikumpulkan menjadi lebih banyak lagi. Terlepas dari banyaknya aplikasi musik streaming, Antonio mengingatkan perlunya ditentukan tarif yang tepat dalam pengumpulan royalti sehingga dapat disalurkan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait. Selain steaming, potensi lainnya datang dari banyaknya helatan konser, atau banyaknya bioskop di Indonesia. Belum lagi sektor-sektor lainnya yang juga menyumbang royalti besar seperti karaoke, restoran, hotel hingga layanan transportasi darat maupun udara. Lebih Kompleks Berbeda dengan karya seni lain, unsur hak cipta dalam sebuah lagu memang lebih kompleks. Dalam sebuah lagu terdapat beberapa unsur yaitu lirik, musik dan aransemen. Masing-masing diciptakan, direkam dan ditampilkan oleh subjek yang berbeda yaitu penyanyi, manajemen artis, studio rekaman, serta label musik. Masing- masing subjek tersebut dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diklasifikasikan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait. Pencipta adalah pihak yang menghasilkan ciptaan, dalam konteks ini pencipta musik, lirik maupun aransemen. Pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk setiap karya yang digandakan maupun dipertunjukkan ulang. Pemegang Hak Cipta merupakan pihak yang menerima seluruh hak dari Pencipta secara sah, misalnya ahli waris. Pemegang Hak Terkait adalah mereka yang memegang hak terkait suatu ciptaan misalnya penyanyi atau musisi yang mempertunjukkan ciptaan, produser fonogram dan lembaga penyiaran. Sehingga, ketika sebuah lagu dipertunjukkan, maka yang mendapatkan hak ekonomi berupa royalti tidak hanya Pencipta tapi juga penyanyi, pemilik label rekaman dan produser fonogram. Masing-masing memiliki porsinya sesuai dengan yang disepakati. Perkembangan dunia digital saat ini memang semakin memberi ruang untuk sebuah lagu/musik dapat didengar dengan mudah setiap saat. Lahirnya aplikasi musik streaming seperti Spotify, misalnya, membuat orang dapat lebih mendengarkan lagu yang disukainya. Pendapatan industri musik dari platform musik streaming pada 2017 telah mencapai 43% dari total pendapatan industri musik secara keseluruhan. Secara spesifik, pertumbuhan musik streaming mencapai 39% per tahun, naik 2,1 miliar hingga mencapai 7,4 miliar dollar AS (sekitar Rp130 triliun). Capaian tersebut terus meningkat hingga melebihi total pendapatan format lama, yakni kepingan CD dan unduhan. Di satu sisi, hal ini semakin mempermudah musisi dalam mengenalkan dan memasarkan karyanya, namun di sisi lain distribusi royalti Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait menjadi lebih rumit. Tengok saja Spotify. Ini adalah merupakan aplikasi yang menyediakan layanan personal dengan fitur sosial dan interaktif untuk streaming musik dan konten lain, serta produk dan layanan lain yang dapat dikembangkan dari waktu ke waktu. Selain mengatur interaksinya dengan pengguna, Spotify juga mengatur interaksinya dengan musisi terutama dalam hal pembayaran royalti. Dalam situs resmi Spotify, ada dua tipe royalti yang dibayarkan yakni: Pertama, Royalti Rekaman (Recording Royalties): di mana royalti yang diterima dari setiap pemutaran di spotify, dibayarkan kepada artis melalui pemberi lisensi yang mengirimkan musik tersebut, biasanya label rekaman atau distributor mereka. Kedua, Royalti Penerbit: dimana uang/royalti untuk penulis lagu atau pemilik komposisi. Pembayaran diberikan kepada penerbit, LMK (collecting societies), dan agensi yang berada sesuai wilayah pengguna. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bagaimana Spotify membayarkan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Hak Terkait. Setiap lagu yang diputar oleh pelanggan, maka Spotify akan mengkalkulasinya dan memberikannya kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Hak Terkait melalui mekanisme di atas. Spotify memberikan royalti kepada musisi sebesar 0,006 dolar AS hingga 0,0084 dolar AS untuk sekali streaming. Apabila lagu tersebut milik penyanyi ternama, maka tentunya semakin banyak pula uang yang didapatkan. Meski dalam websitenya Spotify menyatakan pembayaran royalti tidak dihitung per streaming, namun faktanya banyaknya jumlah pemutaran (pay per stream/pps) sangat mempengaruhi nominal royalti yang dibayarkan di luar faktor popularitas artis dan pendapatan per kapita daerah di mana lagu diputar. Dalam hal mekanisme pembayaran royalti untuk musisi, platform digital seperti Spotify masih memiliki kekurangan yang ujungnya merugikan musisi. Pada 2015 Spotify harus menghadapi gugatan class action senilai US$150 juta atas royalti yang belum dibayarkan. Ini terjadi karena tidak adanya payung hukum yang mengatur tarif minimum royalti. Spotify memberikan harga kira-kira US$0,006 tiap pemutaran lagu yang diambil dari biaya langganan. Sehingga, jika dikalkulasi untuk musik yang diputar 1 juta kali, pemegang hak hanya mendapatkan royalti sebesar US$6,000 atau setara dengan Rp85 juta rupiah di mana jumlah ini masih harus dibagi antara produser rekaman, artis, penulis lagu dan komposer. Belum adanya payung hukum Indonesia yang mengatur mengenai tarif minimal pembayaran berpotensi membuat musisi Indonesia mendapatkan bayaran royalti yang lebih rendah. Peraturan yang ada saat ini baru mengatur tarif royalti di beberapa tempat yakni dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Data Base Dalam industri musik umumnya informasi tersebar di proprietary databases, spreadsheets, email inboxes, dan kontrak berjangka panjang yang dikelola oleh organisasi yang terpisah. Indonesia perlu memilik database meski prototipenya sedang dibangun oleh Bekraf bernama Portamento. Keberadaan database penting mengingat seringkali terjadi perubahan penerima hak royalti akibat lepasnya artis dari sebuah label rekaman, atau pergantian personil grup musik. Ini mengakibatkan hak layanan musik tidak bisa mengidentifikasi siapa pemilik hak cipta, bagaimana pembagiannya dan berapa harga lisensinya. “Kalaupun data itu ada, pembagian porsi lisensi seringkali berubah karena kontrak habis dan tidak ada yang tahu pasti,” ujar Antonio Rajoli Ginting. Sebenarnya data kepemilikan tersebut bisa saja ditempelkan/dilekatkan dengan file musiknya, tapi ada kemungkinan besar data tidak terstandarisasi, atau hilang, atau tidak akurat sehingga sulilt untuk dilacak. Anang Hermansyah selaku Pencipta Lagu dan juga mantan anggota DPR Komisi X Dapil Jawa Timur IV periode 2014-2019 juga menganggap pentingnya big data. Big data sendiri merupakan kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big data ini memiliki posisi penting karena dengan adanya data ini output-nya persoalan royalti menjadi lebih transparan, akuntabel dan ekosistem di industri musik menjadi lebih sehat. Menurut Anang, big data juga diperlukan untuk collecting dan membagikan royalti kepada pencipta lagu. Big data inilah yang nantinya akan mencatat musik Indonesia yang ada dari dulu hingga sekarang secara detail. “Semua pencipta lagu harus mendaftarkan ke big data untuk kepentingan pemberian royalti. Kalau pencipta lagu sudah menjadi bagian dari LMK, maka LMK harus mengeluarkan data dari pemakaian lagu pencipta lagu tersebut, kalau memang mau mendapatkan royalti,” ujar Anang sebagaimana dikutip Daffa Okta Permana, Esther Masri, Clara Ignatia Tobing dalam papernya berjudul “Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Dalam industri kreatif khususnya musik di Indonesia dikenal dengan nama Portamento. Portamento akan mengakomodsi seluruh karya musik di Indonesia sehingga musisi yang mengunggah musik akan muncul keterangan tentang pencipta musik, lirik, rekening bank, nomor wajib pajak, serta segala data tentang musik. Nantinya, Portamento akan terhubung dengan media sosial seperti Youtube dan Facebook serta platform streaming seperti Spotify dan Joox. Portamento ini sendiri adalah alat untuk mengetahui penggunaan dari lagu tersebut. Misalkan saja bila Rhoma Irama ingin mengetahui lagu Begadang diputar berapa kali dalam waktu sebulan. Nantinya jumlah pemutaran ini akan dideteksi oleh Portamento untuk mengecek lagu yang dinyanyikan, siapa saja yang memakainya, dan besaran royalti yang dia dapatkan. Sampai saat ini Portamento sendiri ini sedang dikerjakan oleh Badan Ekonomi Kreatif bersama-sama dengan lembaga lainnya. Aplikasi ini sudah dipresentasikan di Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau World Inntelectual Organization (WIPO) di Swiss. Untuk peluncurannya memang tidak bisa cepat karena harus dilakukan testing terlebih dahulu. Seni yang Sangat Mudah Musik memang istimewa. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), misalnya, musik mendapat porsi pengaturan dan penjelasan jauh lebih banyak dibandingkan dengan seni-seni lain – bahkan dibanding dengan karya cipta non-seni yang lain. “Tak kurang dari 19 jenis ciptaan yang dilindungi undang-undang, tapi musik seperti mendapat tempat paling istimewa. Hal ini karena musik merupakan seni yang sangat mudah diperbanyak dan didistribusikan dengan berbagai sarana,” tulis Kemala Atmojo Peminat Filsafat, Hukum, dan Seni dalam artikelnya berjudul “Musik dalam Film dan Potensi Konfliknya”. Di era digital sekarang ini, orang dapat dengan mudah menyalin, memperbanyak, dan mendistribusikan karya musik dalam hitungan detik ke mana saja. Hal ini dapat menyebabkan pencipta bisa kehilangan kendali atas karya mereka dan kehilangan penghasilan yang seharusnya mereka terima. Alasan lain, musik adalah jenis seni yang sangat populer dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Musik juga memiliki pengaruh besar dalam kebudayaan serta ekonomi, yang membuat hak cipta menjadi isu penting dalam perlindungan kekayaan intelektual. Ada banyak orang dan perusahaan yang dapat menghasilkan uang dari karya musik, seperti pencipta lagu, produsen rekaman, distributor musik, penyanyi, dan lain-lain. “Oleh karena itu, perlindungan hak cipta menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan industri musik,” tambahnya. Itu sebabnya, dalam undang-undang hak cipta, selain diakui sebagai Pencipta yang punya hak ekonomi dan hak moral, musisi -- dalam pengertian luas -- juga dimasukkan juga ke dalam Hak Terkait dan Pelaku Pertunjukan. Bahkan, sebagai konsekuensi dari pasal-pasal yang ada di undang-undang, muncul beberapa peraturan menteri yang berkaitan dengan sistem informasi hak cipta musik, tentang mekanisme pendaftarannya, cara mendapatkan royalti, sampai besaran angka yang harus dibayar oleh para pengguna jasa musik. Tak sampai di situ. Dan ini yang istimewa. Dalam Pasal 18 UUHC, selain karya tulis, lagu serta dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu, hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 UUHC, yang berbunyi: “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilkan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Lalu dalam Pasal 122 UUC dirinci bagaimana cara melakukan perhitungan masa 25 tahun itu baik ketika UU No. 28 Tahun 2014 belum berlaku atau sesudah berlaku. Misalnya saja, perjanjian jual putus pada saat diberlakukannya undang-undang No. 28 tahun 2014 telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, maka dikembalikan hak ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU tersebut. Lalu, jika perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya UUHC belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, maka dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud dan ditambah 2 (dua) tahun. Perda Itu sebabnya, Anang menganggap, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah cukup mengatur masalah hak cipta. “Tinggal implementasinya saja untuk menjalankan aturan ini dengan baik,” katanya. Dia mengingatkan penarikan royalti harus merata. Jangan hanya di kota-kota besar saja. Kota-kota yang belum terjamah atau jauh harus digarap. Di samping itu, Anang menyarankan agar daerah-daerah tersebut membuat Peraturan Daerah atau Perda tentang penarikan royalti dari tempat yang bersifat komersil. Menurutnya, dengan dibuatnya Peraturan Daerah akan membantu mensejahterakan para pencipta lagu yang lagunya dimainkan di daerah tersebut, lalu juga dapat membantu LMKN dalam menarik royalti dari tempat-tempat yang bersifat komersil di daerah tersebut. Lebih jauh lagi, pemahaman pemerintah terhadap Undang-Undang Hak Cipta juga sangat dibutuhkan. Anang berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada para pencipta lagu mengenai sistem penarikan royalti, karena dengan dilakukannya sosialisasi, para pencipta lagu lebih mengerti lagi mengenai peraturan yang ada dan mereka mendapatkan hasil yang maksimal dari lagu-lagu yang dia ciptakan. Jika peraturan ini berjalan dengan baik dan maksimal, maka akan terjadi kondisi saling menguntungkan bagi orang-orang yang terlibat di industri musik maupun dari pemerintah sendiri. “Pencipta lagu mendapatkan royalti, pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari penarikan royalti dan pengusaha yang menggunakan lagu-lagu dari pencipta lagu bisa menjalankan bisnisnya sampai kapan pun dengan adanya aturan yang jelas dan membayarkan royalti,” ujarnya.@
Perang Baratayuda Mega-Jokowi Tapi Malu-Malu
Oleh Djony Edward | Wartawan Senior Forum Keadilan Suhu politik nasional makin panas, terutama dipicu oleh romantisme hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi mulai pupus. Saat ini api permusuhan itu bak api dalam sekam, ke depan bisa saja menjelma menjadi api dalam tunggu politik yang memanas. Banyak kalangan memperkirakan permusuhan itu sifatnya pura-pura agar masing-masing menjadi pemicu naiknya pamor politik kubu Mega dan kubu Jokowi. Tapi tak sedikit yang mengatakan permusuhan itu sungguhan, hanya saja eksalasinya sengaja ditahan agar tidak menjadi marketing gratis pihak seberang. Mana yang akan menjadi kenyataan, apakah permusuhan itu pura-pura atau permusuhan serius. Benar kata orang bijak, dalam politik tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Ada yang mengatakan Jokowi memendam dendam lantaran sering digembar-gemborkan oleh Mega sebagai petugas partai. Lalu Jokowi membalas dengan mundurnya satu persatu anak Jokowi dari PDIP, yakni Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka. Dilanjutkan oleh sikap tegas mantu Jokowi, yakni Bobi Nasution yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.. Sementara kubu Mega sendiri sudah memutuskan mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahud MD Berawal Dari 3 Periode Menurut Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu mengungkapkan awal masalah antara Mega-Jokowi yang menolak permintaan Jokowi untuk memperpanjang jabatan. \"Dulu ada yang datang minta rekomendasi walikota dikasih. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu minta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar,\" kata Adian. Ia mengatakan saat Jokowi minta dukungan untuk maju sebagai Presiden untuk ketiga kalinya, termasuk minta perpanjangan masa kepresidenan, PDIP dengan tegas menolak. \"Ketika kemudian ada permintaan tiga periode (dan perpanjangan masa kepresidenan), kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,\" ujar Adian lewat keterangannya, Rabu (25/10). Mega menolak tegas perpanjangan masa jabatan presiden, karena hal tersebut melanggar konstitusi. Sebab dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi, \"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.\" \"Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini, menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,\" ujar Adian. \"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,\" sambungnya. Lucunya, cerita Adian dibantah oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Menurut Puan, Presiden Jokowi tidak pernah meminta kepada Megawati terkait tiga periode masa jabatan presiden. \"Nggak, nggak pernah setahu saya. Nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode,\" ujar Puan di Kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (25/10). Namun, ia menegaskan bahwa masa jabatan presiden adalah maksimal selama dua periode. Konstitusi tidaklah mengatur tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga tahun. \"Kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa? Waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode,\" ujar Puan. Permusuhan Pura-Pura Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi angkat bicara melihat hubungan Jokowi dengan Megawati yang tidak harmonis lagi. Pasalnya berbagai pemberitaan belakangan ini menyebut hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja karena putra sulung Jokowi, Gibran, menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo. \"Desas-desus keretakan di internal PDIP kalau dicermati dapat ditelusuri sejak Jokowi masuk DKI,\" kata Muslim . Saat itu, kata Muslim, Prabowo banyak berperan meyakinkan Megawati untuk menerima Jokowi sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Meski saat itu tersebar desas-desus PDIP dukung Fauzi Bowo sebagai cagub. Tapi akhirnya atas perjuangan Prabowo meyakinkan Megawati, Jokowi dicagubkan oleh PDIP dan berhasil sebagai Gubernur DKI pada 2012. Setelah jadi gubernur, lanjut Muslim, Jokowi mau maju sebagai capres, dan akhirnya terpilih sebagai presiden periode 2014-2019. \"Dugaan terjadi pengkhianatan politik dilakukan oleh Jokowi dan juga PDIP terhadap Prabowo. Dari perjanjian Batu Tulis, Megawati akan dukung Prabowo pada Pilpres 2014-2019. Nyatanya Megawati dan PDIP tetap dukung Jokowi, bukan dukung Prabowo,\" Muslim menjelaskan. Hal tersebut menurut Muslim, dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Prabowo. Akan tetapi, PDIP dianggap menikmati pengkhianatan tersebut. Atas pengkhianatan itu, PDIP pun saat ini juga merasakannya ketika dikhianati oleh Jokowi. \"Itulah barangkali sebagai pokok ketegangan dan keretakan antara Megawati-PDIP vs Jokowi. Karena saat ini nampaknya Jokowi memanfaatkan Prabowo dengan memajukan Gibran sebagai cawapres. Bisa jadi sikap Jokowi mau obati luka pengkhianatan pada Prabowo yang juga telah ikut membesarkan Jokowi saat Pilgub DKI,\" ungkapnya. Menurut Muslim, dengan mendukung Prabowo dan tidak mendukung Ganjar Pranowo, adalah pengkhianatan Jokowi terhadap Megawati dan PDIP yang all out dukung Jokowi 2 periode. Sehingga kata Muslim, jika Megawati dan PDIP merasa dikhianati, maka dapat menggalang kekuatan di parlemen untuk memakzulkan Jokowi segera mungkin. \"Kalau cuma viralkan opini dan berita di media PDIP bermusuhan, itu dianggap sandiwara belaka. Jika tidak dilakukan Megawati dan PDIP memakzulkan Jokowi, maka dianggap berpura-pura berkelahi. Karena bisa jadi musuh politik yang sebenarnya adalah Anies-Imin,\" jelas Muslim. Melihat latar belakang itu, sambung dia, nampak adanya pura-pura menciptakan ketegangan dan keretakan yang dengan maksud sesungguhnya untuk mengeroyok pasangan Anies-Cak Imin alias Amin. \"Seolah-olah berkelahi betul, tapi bisa jadi cipta kondisi sedang berkelahi kalau tidak ada tindakan politik terhadap Gibran maupun Jokowi yang langgar garis partai, yakni berada di kubu Prabowo. Kalau Megawati dan PDIP tidak pecat Jokowi dan Gibran yang telah langgar konsitusi partai, maka dugaan di atas benar adanya,\" tutur Muslim. Media Singapura The Straits Times mengutip sumber dari dalam partai, Megawati telah \'mengesampingkan\' peran Jokowi dalam memilih cawapres untuk Ganjar. Hal tersebut disebut telah menimbulkan rasa tak nyaman bagi Jokowi. Adapun, Jokowi yang tak lama lagi menyelesaikan periode kedua pemerintahannya tak bisa lagi maju sebagai capres. Hal itu menimbulkan kekhawatiran sejumlah kebijakan yang telah dimulai tidak berlanjut. Alhasil, Jokowi sangat \'berkepentingan\' untuk terlibat dalam pemilihan cawapres yang diusung partainya, PDIP. \"Dua tokoh yang diunggulkan Jokowi menjadi cawapres Ganjar disikapi dingin oleh Megawati,\" kata politisi senior PDIP yang tak mau disebutkan namanya itu, sebagaimana dikutip The Strait Times. Kedua tokoh tersebut adalah Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang berperan penting dalam membantu menantu Jokowi, Bobby Nasution, memenangkan pemilihan Wali Kota Medan pada 2020. Seorang lagi adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang keluarganya disebut donatur utama kampanye kepresidenan Jokowi pada 2019. Menurut politisi lain, hal ini memperparah ketidaknyamanan Jokowi, yang sebelumnya juga kaget dengan waktu pengumuman Ganjar sebagai capres dari PDI-P pada 21 April. Politisi, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan hal ini dapat mendorong Jokowi yang tidak senang untuk mendukung kandidat saingan partainya, Prabowo, yang ia tunjuk sebagai menteri pertahanan empat tahun lalu. \"Ibu [Megawati] menganggap Jokowi mencampuri urusan parpol. Itu bukan urusan eksekutif yang harus ditangani,\" kata politisi PDIP itu kepada The Straits Times. Pilihan Megawati dan PDI-P menggantungkan status Gibran tampaknya lebih karena kepentingan elektoral. Megawati tidak ingin salah langkah dengan membuat ‘perang terbuka’ dengan trah Jokowi. Anak Presiden ke-1 RI Soekarno itu belajar dari pengalaman ketika ‘perang bubat’ dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2004. Sebagai pengingat, SBY sebagai pembantu Megawati—Menkopolhukam--ternyata diam-diam menyusun strategi untuk ikut kontestasi. Megawati pun murka. Perang urat syaraf pun dilakukan. Megawati dan kader PDI-P menyerang habis-habisan SBY. Publik justru bersimpati kepada SBY sehingga mendorong jenderal bintang itu duduk di tampuk kekuasaan. Hal tersebut dibenarkan Kennedy Muslim. Pengamat politik dari Indikator itu menilai sikap menggantung yang dilakukan Megawati ini lebih kepada kalkulasi elektoral. Menurutnya, PDIP berada di posisi dilematis karena tersandera secara elektoral oleh popularitas Jokowi. “Jokowi yang approval rating-nya masih sangat tinggi. Konflik terbuka dengan Jokowi hanya akan menggerus suara PDIP di Pileg [pemilihan legislatif],” ujarnya kepada Bisnis. Pengkhianatan vs Dizolimi Selain itu, sambungnya, ada perang narasi ‘pengkhianatan vs dizolimi’ yang sedang berlangsung antara PDIP dan Jokowi-Gibran. Menurut Kennedy, antara opsi mengundurkan diri dan dipecat framing narasi depan akan sangat berbeda. “Perang bubatnya underground dan pake proxy. Kita enggak pernah tau. Bu Mega kan susah ditebak. Mungkin saja nanti jadi konflik terbuka. Meskipun dari kacamata Jokowi konflik terbuka juga tidak menguntungkan,” terangnya. Kennedy mencium strategi pilpres putaran kedua dengan sikap Megawati dan Jokowi yang tidak melakukan perseteruan secara terbuka. “Bisa repot kalau bergabung kelompok anti-Jokowi di putaran kedua melawan Prabowo-Gibran. Dan sinyal dari mbak Puan sejauh ini ke arah sana.” Kemungkinan untuk kembali menyatu setelah pilpres pun terbuka. Pasalnya, irisan dari masing-masing partai penguasa saat ini ada di tiga paslon. Usai pilpres, opsi bagi-bagi keuasaan pun sangat terbuka, ucap Kennedy. Tiga Skenario ke Depan Lepas dari dugaan ketidakharmonisan pura-pura atau sungguhan, sebenarnya untuk memastikan kebenarannya bisa kita lihat ke depan. Yakni apakah Jokowi melakukan reshuffle atas tujuh menteri PDIP atau justru Megawati yang menarik tujuh menterinya dari Kabinet Indonesia Maju. Paling tidak ada tiga sekanario yang akan terjadi ke depan terkait hubungan sosial politik Indonesia. Pertama, kasak-kusuk politik menyebutkan, jika permusuhan itu benar-benar terjadi, maka reshuffle tujuh menteri PDIP di kabinet itu tidak bisa dihindarkan. Tujuh menteri PDIP yang dimaksud adalah Mensekab Pamono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Mensos Tri Risma Harini, Menkop UMKM Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Manpan RB Abdullah Azwar Anas, dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Selain itu dikabarkan akan ada empat menteri profesional yang juga ingin mundur karena melihat arah angin yang tidak kondusif, bahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga akan ikut mundur jika itu terjadi. Wallahu a’lam. Ketujuh menteri PDIP tersebut dikabarkan akan direshuffle ataupun akan mengundurkan diri lebih awal. Tahap selanjutnya, menurut rumors yang berkembang, akan terjadi kerusuhan di kantung-kantung PDIP seperti Solo, Medan dan Bali sebagai respon ketidakpuasan atas peristiwa tersebut. Setelah terjadi kerusuhan yang meluas, maka kader PDIP di DPR menggerakkan isu pemakzulan. Walaupun syarat pemakzulan itu tidak mudah, namun tetap bisa dilakukan. Menurut kalkulasi politik yang pro dan kontra pemaksulan, kekuatannya cukup meyakinkan. Kalkulasi kekuatan di DPR menunjukkan kekuatan pro pemakzulan mencapai 314 kursi, sedangkan yang kontra pemakzulan mencapai 216 kursi. Perhitungan angka itu berasal dari gabungan Fraksi PDIP, PPP, PKS, Nasdem dan PKB sebanyak 314 kursi. Sementara kubu kontra pemakzulan 216 kursi terdiri dari Fraksi Gerindra, Demokrat, PAN dan Golkar. Dalam praktiknya, menurut rumors tadi, bisa saja sebagian anggota Fraksi Golkar, PAN dan Demokrat menyeberang ke kubu pemakzulan. Tapi rumors itu juga mengatakan, para pihak sedang berunding memikirkan dampak positif dan negatif dari pemakzulan. Kedua, bisa jadi dampak dari pemakzulan tersebut, Presiden Jokowi membalas dengan menerbitkan Dekrit Presiden, seperti halnya Soekarno dan Gus Dur dimasa lalu. Masalahnya Soekarno dan Gus Dur akhirnya jatuh juga karena arah arus politik sudah tidak mendukung lagi. Pertanyaannya, apakah Dekrit Presiden Jokowi akan ampuh melawan arus pemakzulan? Apakah Jokowi lebih kuat dan lebih kredibel dari Soekarno dan Gus Dur? Inilah soalnya, kalau tidak lebih kuat dan tidak lebih kredibel, sudah bisa dipastikan Jokowi akan ikut lengser ke prabon. Ketiga, rakyat Indonesia tidak mempedulikan apakah hubungan Megawati dan Jokowi tersebut tidak harmonis lagi, baik sungguhan maupun pura-pura. Rakyat lebih penuh konsentrasi adanya perubahan dalam politik Indonesia, itu artinya rakyat fokus memenangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Rakyat seperti tidak mempedulikan lagi kisah mereka apakah masih harmonis atau tidak harmonis lagi. Rakyat fokus untuk mengurangi himpitan ekonomi yang dialami mereka akibat buruknya iklilm makro ekonomi, sehingga sulit bagi rakyat melanjutkan hidup yang serba mahal. Itu sebabnya ada harapan pada pemimpin baru, pemimpin perubahan yang ditunggu-tunggu. Mana dari tiga skenario tersebut yang akan mewujud jadi kenyataan? Andalah, rakyat Indonesia, yang menentukan!
Kejarlah Anies, Firli Pun Kau Tangkap
Oleh Djony Edward | Wartawan Senior Forum Keadilan Masih segar dalam ingatan saat Gubernur Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E Jakarta. Anies terlihat membawa tas jinjing berwarna hitam pada Rabu (7/9). Anies saat naik ke lantai 2 Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Tas jinjing atau biasa disebut goodie bag itu bertulisan \'Ramah Lingkungan dan Mantan\'. Saat itu Anies dimintai klarifikasi terkait inisiasi, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Formula E, termasuk pembayaran commitment fee. Namun saat diklarifikasi KPK semua dugaan itu tidak terbukti. Bahkan sampai dilakukan gelar perkara sebanyak 19 kali, tak sekalipun ada yang bisa membuktikan tudingan korupsi Formula E. Dalam proses gelar perkara tersebut terlihat jelas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bernafsu besar untuk mentersangkakan Anies. Bahkan kalau Anies belum bisa ditersangkakan, tapi kasusnya bisa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun lapis kedua pimpinan KPK seperti Irjen Pol Karyoto menolak untuk mentersangkakan Anies maupun meningkatkan perkara. Alasannya karena belum memenuhi dua unsur alat bukti yang cukup, walaupun pada setiap gelar perkara Firli terlihat mengarahkan dan bernafsu memerangkap Anies. Setiap gelar perkara selalu ada penyidik yang pro dan kontra, hingga akhirnya pentersangkaan Anies pun terkatung-katung atau menggantung hingga kini. Ditetapkan Jadi Tersangka Seiring berjalannya waktu, bukan Anies yang jadi tersangka, malah sebaliknya justru Firli yang dijadikan tersangka. Seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, begitu kata pepatah. Adalah Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Rabu (22/11) malam. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan dalam gelar perkara yang dilakukan di Polda Metro Jaya pada 19.00 WIB. \"Ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya,\" kata Ade Safri Simanjuntak. Ade lalu memaparkan pasal apa yang dituduhkan kepada Firli, yaitu pasal 12 E, 12 B atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, penyidik sudah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Firli selaku sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan hingga penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian sejak 2020. Polisi pun menyita dokumen penukaran valuta asing (valas) senilai Rp7,47 miliar dalam kasus dugaan pemerasan tersebut. Penyidik juga menyita turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Barang bukti lainnya yang tim penyidik sita seperti pakaian, sepatu, dan pin yang digunakan SYL saat pertemuan di lapangan bulu tangkis GOR bersama Firli pada 2 Maret 2022; penyitaan terhadap satu eksternal hard disk atau SSD dari penyerahan KPK berisi turunan ekstraksi data; penyitaan terhadap ikhtisar lengkap LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022. Selain itu, tim penyidik menyita 21 telepon seluler dari para saksi, 17 akun e-mail, empat flash disk, dua kendaraan mobil, tiga e-money, satu kunci atau remote keyless bertuliskan Land Cruiser, satu dompet bertuliskan Lady Americana USA berwarna coklat berisi holiday getaway voucher Rp100.000 special care Traveloka, satu anak kunci gembok dan gantungan kunci berwarna kuning bertuliskan KPK, serta lainnya Polda Metro juga telah memeriksa sebanyak 91 saksi sejak kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, termasuk Firli Bahuri hingga mantan Menteri Pertanian SYL. Kemudian ada Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, ajudan Firli Bahuri, Kevin Egananta, Direktur Dumas KPK Tomi Murtomo, hingga saksi ahli mantan pimpinan KPK Saut Situmorang dan Mochammad Jasin. Pihak kepolisian juga sudah melakukan penggeledahan dua tempat di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan di Gardenia Villa Galaxy A2 Nomor 60, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hanya saja Ade mengatakan pihaknya menilai belum perlu menangkap dan menahan Firli Bahuri setelah menjadi tersangka. Dia mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan akan menahan Firli jika memang dibutuhkan untuk keperluan penyidikan. \"Jadi untuk kepentingan dan kebutuhan penyidikan. Apabila penyidik memandang, mempertimbangkan perlunya tindakan-tindakan lain, penyidik akan melakukan tindakan yang dimaksud,\" ujarnya. Ade mengatakan penyidik juga sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri sebagai tersangka. Selain itu, penyidik sudah mengirimkan surat kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah Firli ke luar negeri selama 20 hari ke depan. Rusak Citra KPK Dengan demikian, Firli adalah satu-satunya Kepala KPK yang berperkara korupsi pemerasan sejak KPK berdiri yang merusak citra dan marwah KPK, sebagaimana diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW). Dewan Pengawas ICW Dadang Trisasongko mendesak Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Firli sebagai ketua dan komisioner serta segera menunjuk pejabat pengganti yang kredibel demi menyelamatkan kepercayaan publik pada KPK. Presiden Jokowi disebut segera menunjuk ketua KPK sementara yang akan menggantikan Firli Bahuri. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Keppres untuk pemberhentian sementara Firli sudah diterbitkan dengan tujuan agar Firli bisa fokus menghadapi perkara, sementara Ketua KPK sementara diemban oleh Nawawi Pomolango. Lucunya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tidak malu meski Firli telah jadi tersangka. Alex mengatakan semua pihak harus berpegang pada prinsip praduga tak bersalah. Termasuk dalam kasus Firli Bahuri. \"Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Karena apa? Ini belum terbukti, belum terbukti,\" ujar Alex dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/11). Sementara Ade Safri menambahkan, Polda Metro Jaya akan memeriksa seluruh pimpinan KPK lain bakal diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks SYL, pasca Ketua KPK, Firli Bahuri jadi tersangka kasus ini. \"Termasuk itu kami agendakan pemeriksaan minggu depan para pimpinan KPK RI,\" ujar Ade Safri. Dengan demikian, Alexander Marwata, Johanis Tanak, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, termasuk mantan pimpinan Lili Pintauli Siregar bakal dimintai keterangan semuanya sebagai saksi. Meski begitu, dia tak merinci detail waktu pemeriksaan. Tapi, katanya, pemeriksaan terhadap mereka dimilai tanggal 27 November 2023. \"Penyidik telah men-schedule-kan untuk memeriksa saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya, termasuk para ahli, yang insyaallah akan kami tuntaskan minggu depan,\" katanya. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menjelaskan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK lainnya memang perlu dilakukan. Mengingat tidak ada kajahatan yang dilakukan sendiri, kejahatan semisal pemerasan bisa saja melibatkan pimpinan KPK lainnya. “Itu sebabnya Polda Metro sudah tepat memeriksa seluruh pimpinan dan mantan pimpinan KPK dimasa Firli untuk diketahui sampai dimana keterlibatan mereka,” tegas Novel di podcastnya. Sejak di KPK, menurut Novel, Firli sudah kerap kali melakukan tindak pelanggaran etika, pelanggaran disiplin dan bahkan yang bersifat kriminal. Namun ia selalu aman dan diamankan, terutama oleh sikap Dewan Pengawas KPK yang lembek dan tak pernah memberi hukuman yang menjerakan. “Namun baru kali ini Firli ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Metro Jaya, kita dukung Polda Metro bekerja dengan profesional,” tegasnya. Novel merinci sedikitnya ada enam kali Firli melakukan pelanggaran etika, disiplin hingga berpotensi melakukan tindak pidana. Pertama, saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan, Firli pernah melakukan pelanggaran kode etik karena bertemu dengan Bahrullah Akbar, seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kala itu menjadi saksi perkara yang sedang ditangani KPK. Saat itu Bahrullah tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap dana perimbangan dengan tersangka Yaya Purnomo. Tindakan ini menjadi persoalan lantaran Firli tidak meminta izin kepada pimpinan, serta bertemu dengan orang yang tengah berurusan dengan KPK. Kedua, Firli pernah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak yang terseret perkara korupsi di KPK, yakni Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi atau TGB. Saat itu, TGB terseret kasus dugaan korupsi divestasi kasus Newmont. Hasil pemeriksaan pengawas internal adalah dugaan pelanggaran berat. Ketiga, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Firli Bahuri Firli kepada Dewas KPK soal adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli karena naik helikopter mewah saat melakukan kunjungan ke Sumsel, yakni dari Palembang ke Baturaja, 20 Juni lalu. Koordinator MAKI Boyamin Saiman kala itu menduga bahwa helikopter yang ditumpangi Ketua KPK tersebut milik perusahaan swasta. MAKi menyebutkan bahwa Firli patut diduga melakukan pelanggaran kode etik pimpinan KPK mengenai larangan bergaya hidup mewah. Keempat, Firli diketahui pernah turut mendampingi timnya kala memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Jayapura pda Kamis, 3 November 2023. Tindakan Firli ini pun memunculkan kontroversi dan turut menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan tidak memahami ada kepentingan apa Ketua KPK sampai mengunjungi tersangka jauh hingga ke Papua. Pasalnya, kegiatan itu cukup dihadiri oleh penyidik dan perwakilan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saja. Kelima, Firli dinilai telah sewenang-wenang karena mencopot jabatan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan. Pemecatan itu sendiri belum diketahui dengan jelas penyebabnya. Pemecatan Brigjen Endar Priantoro diketahui melalui surat yang diberikan oleh salah satu pimpinan KPK dan 3 pejabat struktural pada Jumat, 31 Maret 2023 lalu. Keputusan tersebut keluar setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit menolak usulan KPK untuk menarik dan mempromosikan Endar pada posisi baru di kepolisian. Alasannya adalah karena belum ada posisi yang kosong di Mabes Polri untuk ditempati Endar. Keenam, Firli diduga membocorkan dokumen kasus yang baru saja selesai digelar perkaranya terkait korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Oleh karena penyikapan Dewan Pengawas KPK yang lembek, menurut mantan Ketua KPK Abraham Samad, membuat Firli bisa melakukan pelanggaran berulang-ulang tanpa ada hukuman yang setimpal dan menjerakan. “Moga saja pentersangkaan Firli dilanjutkan dengan penangkapan dan proses pengadilan, sehingga membuat efek jera kepada insan yang bekerja di KPK.” Konflik Kepemimpinan KPK Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani sejak dua tahun lalu ada konflik kepemimpinan di KPK, terutama yang menonjol pada Firli. Saat itu ada kesan politis bahwa KPK harus segera menangkap Gubernur Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Adapun tujuan penangkapan agar bisa membendung Anies supaya tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Begitu berat hambatan yang dihadapi Anies, terutama hambatan dari Firli yang memaksa penyidik KPK untuk segera mentersangkakan Anies. Pada waktu itu, menurut Yani, ada keinginan pihak eksternal memaksa betul agar Anies jadi tersangka, terutama sikap pimpinan KPK Firli dan Alexander Marwata. Tapi lapis kedua pimpinan KPK tidak mau masuk ke dalam instrumen kekuasaan yang menggunakan hukum sebagai perangkap atau instrumen mencegah peran politik Anies. Irjen Karyoto salah satu yang menolak, karena tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti. KPK bahkan menggelar perkara Anies sampai 19 kali dan tidak pernah terpenuhi bukti tersebut. Karena mbalelo, Karyoto dikembalikan ke Polri oleh Firli. Karyoto bermanuver ke DPR, untuk bisa menengahi masalah ini, Karyoto pun akhirnya diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya. Di tengah jalan, lanjut Yani, meledak kasus korupsi SYL ditetapkan jadi tersangka korupsi dan gratifikasi di Kementan, dimana dalam prosesnya SYL mengaku diperas oleh Firli tapi tetap ditangkap. SYL melakukan aksi serangan balik. Mengadukan adanya pemerasan oleh Firli ke Polda Metro Jaya, maka diproses lah, termasuk pertemuan Firli dengan SYL di lapangan bulu tangkis. Yani menyatakan inilah saat yang tepat Karyoto menangkap Firli dan diperkirakan akan menggali siapa saja yang terlibat kasus pemerasan ini dan kasus-kasus Firli lain bisa saja dibongkar. Karyoto tahu persis kejahatan Firli selama di KPK karena ia adalah mantan Deputi Penindakan. Pentersangkaan Firli dan kemungkinan besar dilanjutkan dengan pemberhentian sementara, lalu dilanjutkan dengan penangkapan, adalah langkah awal pembenahan KPK. Ke depan KPK harus dipimpin oleh orang yang bermoral dan berintegritas, tidak main kasus, tidak memeras, apalagi main perempuan. Cukup Firli saja yang merusak KPK dengan segala sepak terjang busuknya yang mencemari nama baik KPK. Kita ikuti saja bagaimana sidang-sidang Firli di pengadilan nanti, apakah ia bisa membantah sejumlah barang bukti yang sudah ada di tangah Polda Metro Jaya. Akankah pimpinan KPK yang lain--yang baru saja masa jabatannya diperpanjang Mahkamah Konstitusi (MK) pimpinan Anwar Usaman dari 4 menjadi 5 tahun, termasuk Firli—terlibat atau tidak. Memang miris, dimasa kepemimpinan Jokowi ini, aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum dengan jujur, profesional dan berintegritas, malah terjerat hukum yang merusak citra lembaga yang dipimpinnya. Ada Anwar Usman yang dipecat dari Ketua MK lantaran terbukti melakukan pelanggaran etika berat oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ada Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi yang ditangkap karena menerima suap uang proyek Base Transceiver Station (BTS) Kemenkominfo, ada Mentan Syahrul Yasin Limpo yang ditangkap diduga menerima gratifikasi dan korupsi di Kementan. Teranyar, ada Firli Bahuri yang melakukan pemerasan terhadap SYL yang diduga korupsi. Ini koruptornya koruptor, Firli yang seharusya menangkap koruptor malah jadi koruptor. Tentu hukumannya harus maksimal!
Genosida Israel: Kisah Vampir yang Menjadi Raja
Israel terbukti menaklukkan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Jerman. Kini negeri Yahudi itu menyiapkan Perang Dunia ke-3. Oleh : Dimas Huda | Jurnalis Senior FNN TANK Israel mendekati rumah sakit Palestina. Para dokter dan staf medis diperingatkan bahwa mereka harus pergi – dengan atau tanpa pasien yang membutuhkan. Serangan artileri menyusul, meski ribuan orang masih berada di dalam. Senin kemarin, giliran RS Indonesia di Beit Lahia, Gaza. Setidaknya 12 orang tewas dalam serangan Israel terhadap fasilitas tersebut, bahkan ketika kendaraan lapis baja semakin mendekat ke rumah sakit. Enam minggu setelah perang di Gaza, serangan Israel terhadap rumah sakit hampir menjadi motif konflik, meskipun kamp pengungsi, sekolah dan gereja juga tidak luput dari serangan tersebut. Setidaknya 21 dari 35 rumah sakit di Gaza – termasuk pusat kanker di wilayah tersebut – tidak berfungsi sama sekali, dan yang lainnya rusak serta kekurangan obat-obatan dan persediaan penting. Pada hari Minggu, 31 bayi prematur dievakuasi dari Rumah Sakit al-Shifa ke Rafah di selatan Jalur Gaza setelah berminggu-minggu diberi susu formula yang dicampur dengan air yang terkontaminasi, tanpa inkubator yang mati karena kekurangan bahan bakar akibat pengepungan Israel yang hampir selesai. Di daerah kantong tersebut sejak serangan Hamas 7 Oktober, setidaknya delapan bayi telah meninggal. Pasukan Israel sebenarnya telah menduduki al-Shifa sejak pekan lalu setelah membombardir beberapa bagian rumah sakit. Seperti rumah sakit lainnya di Gaza, al-Shifa melindungi ribuan warga sipil yang kehilangan tempat tinggal akibat pemboman Israel, selain pasien dan petugas medis. Pada hari Jumat, militer Israel memperluas pendekatannya di Gaza hingga Tepi Barat yang diduduki, di mana kendaraan lapis baja mengepung setidaknya empat rumah sakit. Rumah Sakit Ibnu Sina, salah satu yang terbesar di Tepi Barat, digerebek. Dan pada awal November, pasukan Israel menangkap beberapa pasien dan petugas mereka dari sebuah rumah sakit di Yerusalem Timur. Namun mengapa Israel menargetkan rumah sakit Palestina mengingat hal ini juga menimbulkan kritik signifikan dari organisasi hak asasi manusia terkemuka, yang menuduh Israel melakukan kejahatan perang? Sikap Amerika Hingga Senin 20 November 2023, lebih dari 13.300 orang tewas di Gaza sejak perang dimulai. Israel kian membabi buta. Mereka tidak peduli sedikit pun atas kematian warga sipil Palestina. Banyak orang di pemerintahan pimpinan Benjamin Netanyahu telah menyatakan niat melakukan genosida terhadap seluruh penduduk Palestina. Sebagian besar anggota militer dan masyarakat Israel merayakan kekerasan fisik terhadap warga Palestina. Israel membangun opini “perang melawan teror”. Dengan persetujuan besar dari masyarakat umum, tentara Israel telah melakukan pemboman sistematis di Jalur Gaza, menjatuhkan lebih dari 25.000 ton bahan peledak dalam sebulan, setara dengan dua bom nuklir. Tak berhenti di sini. Israel juga meningkatkan penggunaan penyiksaan terhadap tahanan. Sejak 7 Oktober, pasukannya telah menangkap ribuan warga Palestina, termasuk anak-anak, di Tepi Barat yang diduduki. Banyak yang menuduh adanya kekerasan fisik yang serius dan penahanan sewenang-wenang. Warga Palestina dari Gaza, yang pernah bekerja di Israel, juga ditangkap dan disiksa sebelum dibebaskan kembali ke Gaza. Tatkala perhatian dunia tertuju pada Gaza, kekerasan yang dilakukan oleh pemukim dan tentara Israel juga meningkat di Tepi Barat yang diduduki. Lebih dari 200 warga Palestina telah dibunuh, sebagian besar disebabkan oleh peluru tajam, ketika pemukim sayap kanan Israel mengambil kesempatan untuk meneror penduduk Palestina. Pemerintah Israel telah membagikan ribuan senjata kepada para pemukim, sehingga membuat warga Palestina di tanah jajahan semakin rentan terhadap kekerasan mematikan dibandingkan sebelumnya, dan tidak ada otoritas sah yang mampu melindungi mereka. Para analis meramalkan dalam beberapa bulan dan tahun ke depan, Israel kemungkinan akan meluncurkan upaya pembunuhan global untuk melacak, menargetkan dan membunuh para pemimpin dan pendukung utama Hamas. Ini mengingatkan kita pada kampanye Amerika yang disebut sebagai pembunuhan yang ditargetkan setelah 9/11. Mantan kepala intelijen Israel, Amos Yadlin, telah membenarkan rencana balas dendam global yang tak terelakkan ini. Namun “perang melawan teror” yang dilakukan Israel tidak hanya mengenai balas dendam, sama seperti yang dilakukan AS. Kondisi Istimewa Sikap negara-negara besar atas kekejaman Israel memang terasa tidak masuk di akal. Namun jika kita mempelajari sejarah, hal itu tidaklah mengejutkan. Willian G. Carr dalam bukunya berjudul “Yahudi Menggenggam Dunia” (Pustaka Kautsar, 1993) mengingatkan Israel dilahirkan dalam kondisi istimewa. “Negara superpower yang tidak sepakat dalam satu masalah, menyepakati juga berdirinya negara Israel, karena negara itu punya kepentingan dengan Zionisme Internasional,” ujarnya. Menurutnya, para penguasa negara itu dikuasai oleh sikap pemikiran balas budi dan belas kasihan, misalnya, karena kekejaman Nazi Hitler kepada Yahudi. “Itulah sebabnya, bantuan Jerman kepada Israel masih tetap mengalir sebagai pembayaran ganti rugi atas kekejaman pasukan Nazi terhadap mereka,” tambahnya. Israel dikenal kejam sejak dulu kala. Kita tentu masih ingat peristiwa penyanderaan sejumlah atlet Israel oleh sekelompok gerilyawan Palestina pada Olimpiade Munich (München) tahun 1972. Para gerilyawan Palestina menuntut, agar pemerintah Israel membebaskan para tawanan Palestina dari penjara. Namun pasukan Israel justru membantai para atletnya sendiri yang disandera bersama dengan para penyandera mereka. Hal ini dilakukan oleh Israel sebagai alasan untuk melegitimasi kekejaman pasukannya pada hari Sabtu, sebelum \'Hari Ampunan\', dengan menyerbu Lebanon dan membantai ratusan penduduk sipil. Padahal, Sabtu adalah hari suci orang Yahudi. Namun membunuh orang non-Yahudi pada hari itu dianggapnya sebagai persembahan kurban kepada Tuhan. Menurut kepercayaannya, perbuatan itu lebih besar pahalanya daripada memperingati hari besar mereka. Perihal licik dan kejamnya Yahudi juga pernah diungkap Benjamin Franklin (1705-1790). \"Mereka tidak lain adalah binatang vampir, hantu yang menghisap darah manusia,\" ujarnya memperingatkan bahaya imigran Yahudi bagi Amerika Serikat. Franklin adakah salah seorang pemimpin Revolusi Amerika dan salah satu penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Ia sendiri adalah anggota Freemasonry, gerakan Yahudi yang penuh misteri. Pernyataannya Franklin tersebut disampaikannya dalam sebuah pidato ketika AS tengah menyusun rancangan Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1789: \"Di sana ada bahaya besar yang mengancam Amerika. Bahaya itu adalah orang-orang Yahudi. Di bumi mana pun Yahudi itu berdiam, mereka selalu menurunkan tingkat moral kejujuran dalam dunia komersial. Mereka hidup mengisolasi diri, dan berusaha mencekik leher keuangan penduduk pribumi, seperti yang terjadi di Portugal dan Spanyol. Sejak lebih dari 1700 tahun, orang Yahudi mengeluhkan nasib yang mereka alami, karena mereka telah diusir dari bumi pertiwi. Perlu diketahui wahai saudara sekalian, seandainya dunia berbudaya sekarang memberi mereka tanah Palestina, mereka akan segera mencari berbagai alasan untuk tidak kembali ke sana. Mengapa? Mereka tidak lain adalah binatang vampir (hantu yang menghisap darah manusia). Dan seekor vampir tidak akan bisa hidup dengan vampir lain. Orang Yahudi itu tidak bisa hidup bersama mereka sendiri. Mereka harus hidup bersama orang Kristen atau bangsa-bangsa yang bukan golongan mereka. Jika orang Yahudi tidak disingkirkan dari Amerika dengan kekuatan Undang-Undang, maka dalam masa 100 tahun mendatang mereka akan menguasai dan menghancurkan kita dengan mengganti bentuk pemerintahan yang telah kita perjuangkan dengan pengorbanan darah, nyawa, harta, dan kemerdekaan pribadi kita. Ternyata Ini Sebabnya! Seandainya orang Yahudi itu tidak diusir dari Amerika dalam waktu 200 tahun mendatang, anak cucu kita nanti akan bekerja di ladang-ladang untuk memberi makan kepada orang-orang Yahudi itu. Sementara itu, orang Yahudi akan menghitung-hitung uang dengan tangan mereka di berbagai perusahaan keuangan. Aku ingatkan Anda sekalian. Kalau Anda tidak menyingkirkan orang Yahudi dari Amerika untuk selamanya, maka anak cucu dan cicit kalian akan memanggil-manggil nama kalian dari atas liang kubur kalian kelak. Pikiran yang ada di benak orang Yahudi tidak seperti yang ada pada orang Amerika. Meskipun mereka hidup bersama kita selama beberapa generasi, mereka tidak akan berubah sebagaimana macan tutul tidak bisa mengubah warna tutul kulitnya. Mereka akan menghapus institusi kita. Oleh karena itu, mereka harus disingkirkan dengan kekuatan konstitusi. \" Teks asli Ramalan Benyamin Franklin tersebut bisa dilihat di Franklin Institute Philadelphia, Pennsylvania. Willian G. Carr menyebut meskipun sudah sering diusahakan oleh tokoh Amerika untuk menentang bahaya keberadaan Yahudi di negeri itu, tapi orang Yahudi dengan berbagai cara akhirnya bisa menguasai Amerika, dan bahkan bisa mempengaruhi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Apa yang kita saksikan sekarang, setiap calon Presiden Amerika harus lebih dulu berlomba mengatakan dukungan terhadap bangsa Yahudi, sebelum ia memenangkan pemilihan presiden. Maka tidaklah berlebih-lebihan kalau kita mengatakan, bahwa Amerika adalah anak Israel, bukan sebaliknya. Perdana Menteri Israellah yang menentukan kemenangan bagi seorang calon Presiden Amerika. Oleh karena itu, setiap calon Presiden Amerika harus tekun mengikuti perkembangan yang terjadi di Israel, dan perkembangan yang ditulis oleh para penasihat Yahudi. Padahal, mayoritas warga Amerika lebih membenci Yahudi daripada membenci warga kulit hitam. Yahudi di Amerika adalah golongan yang menentukan publik opini. Merekalah yang menguasai media massa, dan dengan itu mereka terus berusaha memasyarakatkan berbagai jenis kebejatan moral dan penyalahgunaan obat bius, agar cengkeraman Yahudi terhadap rakyat Amerika terus bertambah kuat. Selain AS, negara lainnya yang berada dalam cengkeraman Israel adalah Inggris, Prancis, Jerman dan Kanada. Dalam genosida Israel terhadap rakyat Palestina tercermin hal ini. Negara-negara tersebut mengirim dana dan tentaranya membantu Israel. Ini belum termasuk negara-negara yang mendukung Israel di PBB. Itu sebabnya, negeri Yahudi itu dapat melecehkan resolusi PBB berkali-kali. Pada awalnya, Komunisme adalah super power kedua di dunia ini, yang diciptakan oleh seorang Yahudi bernama Karl Marx. Maka, tidaklah mengherankan kalau Komite Sentral Partai Komunis Uni Sovyet dikuasai oleh orang-orang Yahudi. “Perlu juga dicatat, bahwa negara kedua yang mengakui berdirinya negara Yahudi Israel di Palestina adalah Uni Sovyet. Bahkan negara itu menyatakan kesediaannya untuk melakukan intervensi militer demi melindungi Israel bila perlu,” tambah William G. Carr. Meskipun perkembangan terakhir dalam sikap politik Rusia terhadap Israel nampak ada perubahan, namun kenyataannya Rusia tetap melindungi hidup Israel. Rusia selalu menentang gagasan pembicaraan tentang Israel, dengan memainkan peranan apa yang disebut Politik Keseimbangan Kekuatan di wilayah itu. “Seorang Yahudi bisa berbaju kapitalis atau komunis, atau sebagai warga Amerika atau Yugoslavia, namun ia tetap orang Yahudi, yang hidup karena Talmud, sedang hidup Talmud karena Yahudi,” tulis William G. Carr. Persekongkolan Internasional Kelahiran Israel adalah hasil persekongkolan internasional terhadap hak bangsa Arab. Namun impian \'Bangsa Pilihan Tuhan\' tetap merupakan tujuan yang lebih besar daripada negeri Israel di Palestina itu. Zionis terkemuka pendiri sekaligus Presiden Kongres Yahudi Dunia, Dr Nahum Goldmann (1895 –1982), dalam ceramahnya yang disampaikan di Montreal, Canada tahun 1947, dan dimuat dalam harian The National Unity edisi 12 tahun 1953 mengatakan: \"Bangsa Yahudi telah memilih Palestina bukan karena tambang yang dihasilkan dari Laut Mati bernilai 3 miliaar dolar, bukan pula karena cadangan minyak yang ada di Palestina diperkirakan melebihi yang ada di Amerika Utara dan Selatan, tetapi pertama karena mereka berpegang pada ajaran Taurat. Kedua karena Palestina adalah titik pusat yang paling vital bagi kekuatan dunia, dan merupakan pusat strategis kemiliteran yang bisa dijadikan tonggak untuk menguasai dunia.\" Ringkasnya, mereka berkeyakinan, bahwa Yahudi adalah bangsa superior (unggulan) pilihan Tuhan, dan bangsa lain adalah bangsa inferior (Gentiles) yang sengaja dicipta Tuhan untuk mengabdi kepada bangsa Yahudi. “Di antara ajaran yang mereka pegang adalah menghalalkan segala cara, yang senantiasa berlawanan dengan moral agama mana pun, demi upaya mewujudkan cita-cita mereka,” ujar William G. Carr. Kalau kita simak sepanjang sejarah bangsa Yahudi, kegagalan dan kehinaan justru selalu mereka alami, sejak peristiwa penawanan mereka oleh Nebuchadnezzar II, kemudian digiring ke Babilonia. Nasib buruk selalu menimpanya, karena semua itu disebabkan oleh watak asli dan perilaku mereka yang sebenarnya.@
Perjuangan Trah Jokowi Meraih Darah Biru
Joko Widodo adalah rakyat jelata. Bukan keturunan bangsawan. Terjun ke politik dan naik kelas setelah sebelumnya menekuni bisnis mebel. Kini, Jokowi ingin mengalirkan darah biru untuk diwariskan kepada anak cucu. Oleh: Dimas Huda | Wartawan Senior FNN Gibran Rakabuming Raka sadar siapa dirinya. Ia adalah putra sulung Presiden Jokowi. Sesaat sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu 25 Oktober 2023 lalu, Gibran bak putra mahkota. “Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja, Pak, saya sudah ada di sini,” tutur Gibran. Prabowo kini menjadi calon Presiden RI berpasangan dengan Gibran sang putra mahkota itu. Mereka berdua adalah pasangan yang tak terduga. Lima tahun lalu, Prabowo adalah rival Jokowi. Prabowo kalah tipis: suara yang tak bisa dianggap kecil. Dan Jokowi merangkul musuh besarnya itu ke dalam kandang kekuasaan. Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Sejak itu, Prabowo selalu mengangkat tangan dengan hormat kepada bekas walikota Solo tersebut. “Saya akan membela Pak Jokowi sampai akhir masa jabatannya,” teriak Prabowo suatu ketika. Jokowi adalah wong Jowo. Dia tahu filosofi Jawa. Filosofi aksara Jawa yang bila diberi sandhangan pangkon (pangku) akan mati (tidak berbunyi atau menjadi huruf konsonan). Rumus “mati yen dipangku” nyatanya tidak hanya berlaku untuk aksara Jawa, namun juga untuk orang Jawa. “Wong Jawa bakal mati yen dipangku”. Lebih jauh lagi, bukan orang Jawa saja yang bertabiat begitu. Jokowi telah mempraktikkan hal tersebut kepada bukan orang Jawa alias seluruh Indonesia. Nyatanya, memang begitu. Mereka yang diberi jabatan maka akan terdiam dan manut. Orang Indonesia adalah orang yang tahu diri. Mereka sangat menghargai kebaikan dan budi baik orang lain. Sekali lagi, Jokowi mempraktikkan itu kepada lawan-lawan politiknya. Jokowi sadar betul kekuasannya sangat tinggi sehingga amat sakti. Mudah baginya untuk ‘mematikan’ (menaklukkan) lawan-lawan politik itu. Pangku saja mereka, maka matilah ia. Beri jabatan ia, maka akan menjadi jinak. Tengoklah mereka para tokoh besar yang mengiringi Prabowo dan Gibran saat mendaftar di KPU itu. Di sana, misalnya, ada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sungguh mengejutkan. AHY adalah orang yang digadang-gadang Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, sang ayah, untuk menjadi pemimpin negeri ini, melanjutkan klan dirinya. Dan ia sangat kepingin mendampingi Prabowo sebagai cawapres. Mengejutkan, karena pada hari ini ia rela sekadar menjadi pengiring Prabowo-Gibran. Trah AHY tidak bisa dianggap sembarang. Ia adalah keturunan raja-raja Majapahit. Kini, AHY melepas baju besarnya itu untuk rakyat jelata yang tengah berjuang menaikkan trahnya lebih tinggi. Selain AHY, ada juga Erlangga Hartarto. Erlangga adalah Ketua Umum Golkar. Pemimpin partai yang sangat kuat. Partai ini posisinya runner up dalam pemilu. Partai besutan Presiden Soeharto, yang dihuni para bangsawan berdarah biru. Erlangga harus lebih layak, dan sangat berkeinginan, menjadi cawapres Prabowo. Pada hari itu, ia juga harus rela menjadi pengiring anak muda dari trah rakyat jelata. Erlangga takluk, dan dia menempatkan diri sebagai pembantu yang sendika dawuh atas titah Jokowi. AHY dan Erlangga telah mengubah garis tangannya sendiri. Dan mereka berdua tidak sendiri. Di dalam barisan itu ada Zulkifli Hasan, pimpinan puncak Partai Amanat Nasional atau PAN. Partai yang dibidani tokoh-tokoh reformasi 1998. Zulkifli bukan orang lemah. Dia adalah orang yang sukses menyingkirkan Amien Rais, tokoh reformasi pendiri PAN dari partai berlambang matahari itu. Zulkifli sempat menjadi Ketua MPR dan kini diangkat Jokowi menjadi Menteri Perdagangan. Sekali lagi, Zulkifli juga menjadi pengiring Prabowo-Gibran. Dia berada di pangkuan Jokowi. Lalu, ada juga Yusril Ihza Mahendra. Dia intelektual muslim, simbol tokoh Islam modern. Dia disegani. Yusril adalah pemegang kepemimpinan tertinggi partai pelanjut Masyumi, Partai Bulan Bintang atau PBB. Bekas menteri sekretaris negara. Dia juga dari keluarga bangsawan asal Belitung. Jokowi sukses menarik Yusril dalam lingkarannya. Dan Yusril pun siapa siaga mengamankan kepentingan Jokowi dan keluarganya. Selain mereka, di dalam barisan pengiring Prabowo-Gibran ada juga PSI yang kini dipimpinan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Lalu, Partai Garuda, dan Partai Gelora, sempalan PKS. Kalangan bangsawan dan kaum santri ada di sini. Total suara gabungan partai politik Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB dan Garuda adalah 59.726.053 suara atau setara dengan 42,67%. Kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng. Koalisi ini menyimbolkan bahwa nyaris semua trah bangsawan negeri ini ada di dalam pangkuan Jokowi. Mereka itu adalah Trah SBY (Majapahit), Trah Soeharto (Mataram, Mangkunegoro) dan Trah Soemitro Djojohadikoesoemo (Sultan Agung). Mereka hanya akan berhadapan dengan capres-cawapres yang didukung Trah Sukarno, Trah Gus Dur (Sultan Agung), dan Trah Baswedan – Trah Kiai Bisri. Sekadar mengingatkan trah dalam masyarakat aristokrat dan monarkis, erat berkaitan dengan istilah dinasti atau wangsa. Trah pemimpin negeri ini, selain Jokowi, terbukti dari keturunan raja-raja dan kaum bangsawan tempo dulu. Langkah Mengubah Darah Jokowi telah melakukan langkah-langkah ciamik dalam upayanya mengubah darah merahnya menjadi warna biru. Ia, misalnya, mendorong Kaesang mengambil alih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan cara sangat instan. Hanya dalam waktu 2 hari menjadi anggota partai itu, Kaesang langsung menjadi ketua umum. Banyak pihak menduga, partai ini nantinya akan menjadi kendaraan keluarga Jokowi setelah mereka meninggalkan PDI Perjuangan. Tak berhenti di sini. Jokowi terbukti menjalankan secara efektif posisinya selaku Panglima Tertinggi TNI, bukan sekadar simbolis, meskipun ia berlatar belakang birokrasi sipil. Selaku Panglima Tertinggi, Jokowi memiliki hak prerogatif menentukan jabatan strategis. Jelang tarung politik 2024, Jokowi menarik Geng Solo ke dekatnya, ke lingkar satu Istana. Munculnya Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI menunjukkan hal itu. Agus menjadi Panglima, maka pucuk pimpinan TNI dan Polri sama-sama dipegang orang-orang kepercayaan Jokowi, baik polisi maupun tentara, yang bekerja dengannya sejak ia masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Tidak berhenti di sini. Jokowi sangat piawai menjaga kekuasaannya. Pimpinan Parpol dan mereka yang memiliki basis massa kuat diberi posisi jabatan dan pos-pos yang bergengsi. Megawati Soekarnoputri diposkan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), jabatan yang sejatinya sedikit pekerjaan dengan gaji lumayan. Di pos ini ada Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah, Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto, Rikard Bagun, Yudian Wahyudi, Karjono, dan lainnya. Kabinet yang pada awalnya tidak terkesan bagi-bagi kekuasaan akhirnya terang benderang untuk kepentingan itu. Secara kasat mata para menteri itu berasal dari berbagai partai politik, padahal sejatinya mereka telah dikader untuk hanya loyal kepada Presiden Jokowi, bukan kepada parpol. Senopati Loyal Selain itu, tak lupa Jokowi juga memiliki “senopati” yang kuat dan loyal. Mereka antara lain adalah Tokoh gaek Luhut Binsar Panjaitan, Basuki Hadimuljono, Wiranto, dan Sri Mulyani. Empat figur kepercayaan Jokowi ini untuk saat ini tak tergantikan. Tugas Luhut menjaga hal-hal yang gawat di bidang-bidang khusus. Sang senopati bermarga Batak Toba ini memegang kendali atas 19 jabatan penting. Jabatan yang paling menonjol, sudah barang tentu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jauh sebelum itu, Pensiunan jenderal TNI kehormatan yang lahir 28 September 1947 ini, pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat KH Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999–2001. Sebelumnya dia adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Sedangkan Basuki menangani urusan yang menyedot banyak duit: infrastruktur. Jokowi membebankan ambisi pembangunan infrastruktur, macam jalan tol, di pundak Basuki. Pejabat bernama lengkap Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. ini lahir di Surakarya pada 5 November 1954. Ia adalah salah satu dari lima alumni Universitas Gadjah Mada di jajaran kabinet. Bagaimana dengan Wiranto? Tokoh bernama lengkap Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto S.H. S.I.P. M.M. ini dipercaya Jokowi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2019. Pria kelahiran 4 April 1947 ini adalah tokoh penting Orde Baru. Sebelumnya sebagai kader Golkar dan sempat menjadi capres Golkar namun kalah, lalu mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Lulusan Akademi Militer Nasional 1968 ini, sempat menjadi Panglima ABRI merangkap Menhankam pada saat pergantian Orde Baru ke Orde Reformasi tahun 1998/1999. Ia juga dipercaya sebagai Menko Polhukam di era 2 presiden yakni Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Joko Widodo. Kini Wiranto menjadi “orang tua” di pemerintahan Jokowi: Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Tokoh tak tergantikan lainnya adalah Sri Mulyani, lengkapnya Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. Perempuan, ekonom terkemuka, kelahiran 26 Agustus 1962 ini dipercaya mengurus duit, yakni sebagai Menteri Keuangan. Dia adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga ia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sebelumnya, dia juga menjabat Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alumni Universitas Indonesia ini pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Formasi kabinet Jokowi sangat solid dengan senopati dan menteri yang monoloyaliltas terhadap dirinya. Itu sebabnya, Jokowi tampak percaya diri untuk melakukan banyak hal untuk diri dan keluarganya. Buktinya, Megawati dan petinggi PDI Perjuangan kecolongan tentang proses Gibran maju sebagai Cawapres. Mereka tahu setelah semua terjadi. Pakaian Raja Jokowi memang telah menampatkan dirinya bak raja. Berdarah biru. Dia antara lain mulai gemar mengenakan baju para raja. Pada upacara peringatan HUT ke-78 RI tahun ini, misalnya, ia mengenakan pakaian baju adat Ageman Songkok Singkepan Ageng dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Menurutnya, pakaian ini merupakan pakaian yang biasa dipakai oleh para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat. GKR Wandansari Koes Moertiyah, adik Raja Paku Buwono (PB) XIII menjelaskan pakaian itu memiliki makna bahwa pemakainya merupakan komandan yang tertinggi. Sehingga pemakainya memimpin para prajurit. Songkok Prajuritan itu sering dikenakan oleh PB VI, PB VII, hingga PB X. Bahkan PB X sering mengenakannya saat menghadiri pertemuan-pertemuan dengan Belanda. ”Kalau Sinuhun PB X ngagemnya (mengenakannya) pas pesiar gitu, ke pertemuan-pertemuan dengan Belanda di (kantor) gubernuran,” katanya. Sejatinya, secara teori, Jokowi tidak bisa menjadi raja. Ia menjadi bisa karena menjalankan seni politik yang diterapkan raja-raja zaman dulu. Jokowi menjalankan cara-cara raja. Napoleon, misalnya, mengawinkan anak-anaknya dan saudara-saudara dengan raja-raja Eropa untuk meredam peperangan. Klan Napoleon pun berkuasa di Eropa. Bahkan Napolean sendiri menceraikan istri kesayangannya, Josephine, dan menikahi Archduchess Marie Louise. Ini adalah kasus literal politik yang menciptakan teman tidur yang aneh karena ayahnya, Francis I dari Austria, adalah salah satu lawan terberat Napoleon. Dan raja-raja tempo dulu menjadikan pernikahan sebagai koalisi yang paling gampang. Jokowi punya cara yang mirip dengan itu. Ia pun mempertemukan AHY putra SBY dan Didiet putra Prabowo dengan Gibran agar mereka saling kenal dan saling mengamankan.@
Darah Biru Jokowi
KEPITING, lobster, laba-laba, dan gurita semuanya memiliki darah biru. Tapi bukan itu yang hendak diperjuangkan Presiden Joko Widodo saat ini. Wong Solo ini ingin mengubah trah dirinya dari rakyat jelata menjadi bangsawan. Caranya, mewariskan jabatannya sebagai presiden kepada anaknya: Gibran Rakabuming Raka. Lantaran negeri ini bukan sebuah kerajaan yang dipimpin seorang raja, maka ditempuhlah cara-cara konstitusional yang terkadang minus etika. Ada puluhan indikasi yang mengarah ke sana. Sebut saja, bagaimana putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, tiba-tiba secara instan menduduki kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Banyak orang curiga, Jokowi telah menyiapkan PSI sebagai kapal pengangkut aspirasi keluarga besar dirinya nanti, setelah ia hengkang dari kandang banteng. Jokowi sudah bosan disebut sebagai petugas partai. Gibran yang masih belia dan tengah menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Solo tiba-tiba ditarik untuk duduk di RI-2, dengan cara-cara yang tidak beretika. Sang Paman yang duduk di MK melakukan pelanggaran etika saat menganulir pasal tentang usia calon wakil presiden. Jokowi juga menarik koleganya dari Solo ke pusat kekuasaan. Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI, dengan cara instan juga. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo dijadikan Kapolri. Ada kesan, mereka berdua dan tentu saja dengan yang lain, disisiapkan untuk melindungi keluarga Jokowi dari musuh-musuh politiknya menjelang pemilu 2024. Jokowi dengan cerdik menggunakan infrastruktur negara sebagai mesin politik keluarganya. Jabatan tinggi ia bagi-bagi untuk menciptakan menteri-menteri yang loyal kepada dirinya. Dunia usaha ia rangkul dengan, antara lain, mancabut 3700 peraturan daerah, dengan dalih memperlancar investasi. Tak sedikit pula proyek-proyek daerah yang diresentralisasi. Kini, Jokowi telah menjadi imam bagi koalisi para trah paling bergengsi di negeri ini, macam Trah Soeharto, SBY, dan Soemitro Djojohadikoesoemo. Mereka adalah tokoh-tokoh berdarah biru. Pada tahab ini, Jokowi sukses merangkul lawan-lawan politiknya itu. Bisa jadi, setelah itu Jokowi akan benar-benar mengubah darahnya menjadi darah biru. Ini adalah istilah yang telah digunakan sejak tahun 1811 untuk menggambarkan keluarga kerajaan dan kaum bangsawan. Tentu saja maksudnya bukan darah biru orang yang terkena penyakit Methaemoglobinaemia macam keluarga Fugate atau “orang biru di Kentucky” AS. Bukan pula darah biru kepiting, lobster, laba-laba, dan gurita. Dia adalah darah biru keturunan Presiden Republik Indonesia. @
24 Dubes OKI Kecam Agresi Militer Israel terhadap Palestina kepada Menlu Swedia
Stockholm | FNN - 24 Duta Besar dan kepala perwakilan negara anggota OKI berkedudukan di Stockholm bertemu dengan Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billström, pada Kamis, 9 November 2023. Mereka menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina serta kecaman atas tindakan agresi militer oleh Israel baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Luar Negeri Swedia. Seluruh Duta Besar OKI yang hadir menyampaikan bahwa tindakan Israel merupakan pelanggaran norma, nilai dan hukum HAM dan humaniter internasional. Israel tidak konsisten dengan Piagam PBB maupun konvensi internasional yang selama ini menjadi rujukan seluruh negara anggota PBB. Duta Besar OKI meminta Swedia mendesak Israel agar melakukan gencatan senjata dan menghentikan serangan militer, membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional serta tetap konsisten untuk mendukung solusi dua negara di mana Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan secara damai berdasarkan pembagian wilayah pada tahun 1967. Korban Wartawan Pada kesempatan tersebut, Duta Besar RI untuk Swedia, Kamapradipta Isnomo, menekankan kembali kecaman Indonesia atas tindak kekerasan Israel terhadap penduduk dan sarana sipil, khususnya rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah, di Jalur Gaza maupun Tepi Barat. ”Indonesia juga mengecam jatuhnya korban lebih dari 40 wartawan yang meliput di Jalur Gaza dan meminta Swedia untuk melanjutkan pemberian bantuan pembangunan internasional kepada Palestina,” ujarnya. Dutabes Kamapradipta juga menekankan bahwa penangguhan atau penghentian bantuan kerja sama pembangunan jangka panjang untuk Palestina dapat menjadi preseden buruk dan dapat menjadi bagian dari collective punishment (hukuman kolektif) terhadap Palestina dalam konteks bantuan internasional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Swedia dalam pertemuan tersebut telah menyampaikan apresiasi atas pertemuan dan dialog dengan Duta Besar dan kepala perwakilan OKI di Stockholm. Menlu Swedia menyampaikan komitmen bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza senilai SEK210 juta (US$2 juta) dan akan mengupayakan gencatan senjata dan pemberian akses kemanusiaan bersama negara anggota Uni Eropa lainnya. Pertemuan telah berjalan secara konstruktif dan terbuka sebagai wadah bagi penyampaian posisi negara anggota OKI kepada Menlu Swedia dan sebaliknya dalam konteks konflik di PalesHna saat ini. Swedia adalah negara anggota Uni Eropa pertama yang secara resmi telah membuka hubungan diplomatik dengan Palestina pada tanggal 30 Oktober 2014. Melalui Swedish International Development Agency (SIDA), Swedia adalah salah satu kontributor bantuan pembangunan terbesar di Uni Eropa, melalui program tematis seperti demokrasi, kesetaraan gender, HAM, lingkungan hidup serta pembangunan ekonomi inklusif. Nina Hanson
DN Aidit: Ada Apa dengan Jawa Tengah dan Reinkarnasi PKI ke Depan Ini?
Oleh: Joko Sumpeno | Peminat Sejarah Lokal dan Partai Politik. DIPO NUSANTARA AIDIT adalah sebuah nama pengesahan di sebuah Kantor Notaris Batavia dari nama Achmad Aidit menjadi Dipa Nusantara Aidit bin Abdullah Aidit. Ketika ia berusia 17 tahun. Achmad Aidit alias DN Aidit lahir pada 30 Juli 1923, hari Senin Pahing di Tanjungpandan Belitung. Kelak dikenal sebagai Ketua CC PKI/ Menko - Wakil Ketua MPRS, penerima Bintang Mahaputera R. Ipada Agustus 1965. Sobron Aidit, adik Aidit menyapanya Bang Mamat. Pada 23 November 1965 dini hari ,Selasa Legi di Boyolali , tokoh PKI yang amat dekat dengan Bung Karno pada kurun 1960-1965 ini, menemui ajalnya di hadapan eksekusi regu tentara dari Brigade IV ( Tiga Batalyon F, G dan H ) di bawah Komandan Letkol Yasir Hadibroto di Boyolali Jawa Tengah. Entah secara kebetulan atau tidak, jelas pada 23 November 2019 , Sabtu Pahing, sekitar 55 tahun kemudian ini berlangsunglah Pertemuan Bedah Buku: PKI, Dalang dan Pelaku G30S/ PKI karya sejarahwan Prof. Dr Aminudin Kasdi, di Jakarta. Revolusi yang ia terus dengungkan di panggung sejarah R.I terutama.pada kurun 1960-1965, nampaknya memakan Aidit sendiri di akhir pelariannya di Jawa Tengah, khususnya di segitiga Jogja- Solo- Semarang, lebih khusus lagi di Solo- Klaten - Boyolali, sekitar hampir dua bulan diburu tentara ( 2 Oktober sampai dengan 22 November 1965 ). Ada apa kaitan pelarian dan atau persembunyian Aidit dengan nasib PKI dan pilihannya ke Jawa Tengah ? Tentu bisa ditelisik dari sepakterjang Aidit dengan PKI dan Jawa Tengah sebagai \"daerah basis\" kaum merah, khususnya lahir dan besarnya PKI di kawasan ini. ××× Ketika usia Aidit menginjak dewasa, di Batavia kemudian Jakarta, Aidit dikenal sebagai pemuda aktivis yang dengan sadar memilih jalur kiri. Sempat menjadi murid Mohammad Hatta. Aidit hanya menyelesaikan di Sekolah Dagang di Jakarta. Aktif di Barisan Pelopor, juga di Angkatan Pemuda Indonesia ( API ). Pada masa Revolusi Agustus, Aidit beserta teman-teman kiri - sosialis dan komunis - memilih bergerak di bawah tanah yang kemudian muncul pasca Proklamasi sebagai relawan pemuda pengawal Bung Karno, khususnya ketika berlangsung Rapat Akbar September 1945 di Lapangan Ikada Jakarta, sebagai ungkapan tekad: Merdeka atau Mati. Sejalan dengan kepindahan ibukota R.I sejak awal Januari 1946, maka PKI pun juga memindahkan pusat aktivitasnya ke Jogja dan sekitarnya. Nampaknya, PKI lebih semarak dan bergairah di kawasan ini, khususnya di Surakarta. Pada Kongres PKI ke empat di Solo Juli1946, Aidit mulai masuk jajaran CC ( Central Committee ) PKI atau Pengurus Pusat, sekaligus Ketua Fraksi Komunis dalam keanggotaanya di KNIP ( Komite Nasional Indonesia Pusat, semacam MPR/ DPR, lengkap dengan Badan Pekerja KNIP = DPR ). Sebelumnya, Aidit dianggap berjasa kepada PKI ber kaitan cuci-tangannya partai dalam Peristiwa Tiga Daerah ( Brebes, Tegal dan Pemalang ) yang berlangsung 3 bulan ( Oktober-November dan Desember 1945/) sebagai kesembronaan aktivis PKI antara lain Widarta dan Ali Archam cs menangani Revolusi Sosial yang gagal. Sedangkan Revolusi Sosial di Surakarta dianggap berhasil dengan penghapusan Daerah Istimewa Surakarta, sejak Juli 1946. Pada aktivitasnya di Solo inilah, DN Aidit menemukan jodohnya dengan menikahi Sutanti binti Mudigdo yang dokter dan anggota KNIP juga. Yang menikahkan adalah ideolog Komunis- Islam bernama Achmad Dasuki, alumni Sekolah Islam ( Mamba\'ul Ulum Surakarta Acmad Dasuki adalah ideolognya Islam yang miring ke komunis, pernah dibuang ke Digul bersama KH Misbach, sebelum menjadi aktivis SI merah Surakarta, KH Misbach adalah orang Muhanmadiyah seangkatan dengan Fahrudin murid KHAchmad Dahlan. Sedangkan Mudigdo adalah mantan Kepala Polisi di Semarang, asal Tuban, pernah aktif di Partindo / searah juang dengan PKI pula, mengajar di MULO Muhammadiyah Solo, dan terlibat Peristiwa Madiun yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Pada Agustus 1948, terbentuklah fusi kekuatan politik kaum kiri ( PKI, Partai Buruh - Setiajid, Partai Sosialis Amir Syatifudin, dll ) kedalam front bersama : FDR - Front Demokrasi Rakyat yang diketuai Musso, tokoh senior komunis I ndonesia yang lama bermukim di Moskow; seangkatan Semaun, Darsono dan Alimin. Di FDR ini, Aidit sebagai Sekretaris Dewan Eksekutif. FDR tak berumur panjang, menyusul kemudian meletus Peristiwa Madiun 18 September 1948 yang diawali pemogokan buruh kapas dan goni pada Mei sampai Juli di Delanggu, kekacauan antar lasykar (/Pesindo/ PKI dan Hizbullah/ Masyumi; antar kesatuan tentara Divisi Pasopati yang kiri melawan Siliwangi tentara reguler yang hijrah ke daerah Republik ( Jogja - Soloa - Kedu sampai Kediri akibat perjanjian Renville Juli 1946. Kegagalan PKI di FDR membawa tewasnya Musso, Amir Syarifudin (mantan Perdana Menteri/ Menhan di Kabinet yang dilimpinnya ), Setiajid dll. Selepas kegagalan PKI pada 1948, para aktivisnya yang sebagian tewas - bahkan Tan Malaka dan Menteri Soepeno yang tak terlibat Peristiwa Madiun, menemui ajal di hadapan sekelompok tentara, masing-masing di Tulungagung dan Nganjuk Jawa Timur - kekuatan kiri kocar kacir. Para aktivis tua dan muda yang tak terbunuh melarikan diri/ bersembunyi. ××× Pada 7 Januari 1951 Aidit muncul dari persembunyiannya antara Matraman Raya - Kramat Raya- Gondangdia, namun di koran Sinpo dan sempat dirumorkan, seolah-olah Aidit dan MH Lukman melarikan diri ke RRT. Itu kreasi Syam, agen ganda sejak dengan kelompoknya di Patuk Jogja. Rupanya, hoax pun sudah ada sejak dulu. Pada saat itulah, Aidit disebut sebagai Sekretaris Jenderal CC PKI dengan beberapa deputy yang mereka sebut Pendowo Limo ( DN Aidit, MH Lukman, Nyoto, Sakirman dan Sudisman ). Sakirman kakak kandung Jenderal S. Parman ( terbunuh pada 30 September 1965 ) pada awal 1950an menjadi Ketua Fraksi PKI di DPR. Pada tahun 1953 berakhirlah karir tokoh tua komunis Alimin dan Tan Ling Jie, digantikan Pendowo Limo di atas. Mulailah PKI agresif kembali, dengan puncak pencapaian pada Pemilu 1955 berhasil menjadi salah satu Empat Besar kekuatan politik di Indonesi: PNI 22,1 %, Masyumi 20,9 %, NU 18,4 %/dan PKI 16,3 %. Bagi PKI , hasil pemilu 1955 itu semakin menebalkan kepercayaan diri sebagai kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Peristiwa Madiun, aksi-aksi pemogokan 1950-1951, seakan tidak mempengaruhi penampilan PKI sebagai partai yang rusuh dan pernah memberontak R.I. Bahkan Aidit malah berorasi dalam pembelaaan PKI atas keterlibatan apada Peristiwa Madiun 18 September 1948 sebagai reaksi atas pernyataan Mr Syamsudin dari Masyumi yang membandingkan kekecauan di berbagai daerah dengan petualangan PKI itu. Mr Syamsudin adalah mabatan Walikota Sukabumi, kini namanya diabadikan di RS Samsudin Sukabumi. Hasil suara untuk PKI, sebagian besar berasal dari penduduk di Pulau Jawa ( 89 % ), sisanya disumbang oleh Sumatera ( 8,6 % ) dan sisanya lagi dari pulau lain. Meskipun PKI memperoleh suara lebih kecil ketimbang Masyumi, NU dan PNI di Jakarta Raya dan Jawa Barat, namjn PKI boleh bangga di Jawa Tengah, PKI nomor dua setelah PNI dengan prosentase 25,8 %. Suara PKI di Jawa Tengah meningkat lagi pada pemilu DPRD Provinsi dan Kab/ Kotapraja bulan September 1957, sehingga PKI Jawa Tengah menggeser PNI. PKI menjadi partai nomor 1, dengan prosentase suara 34 %, PNI menjadi nomor 2, disusul NU dan terakhir Masyumi. Bahkan di Jawa Timur, meskipun NU tetap nomor satu namun jarak prosentasenya menipis. Semula NU 34,1% dan PKI 23,3 %...pada 1957 itu, jaraknya tinggal 3 %, dengan PNI hanya nomor 3 disusul Masyumi nomor 4. Nampaklah, bahwa Jawa Tengah merupakan daerah basis \" PKI khususnya dan Merah pada umunya. Suara PKI Jawa Tengah menyumbang 38,1 % suara nasionalnya PKI. Ditujuh kabupaten yakni Klaten (/prosentase terbesar dengan hampir 55 % sejumlah 204.128 suara bagi PKI dari semua suara yang masuk sejumlah 387.640 ), Cilacap, Boyolali, Grobogan dan Sukoharjo, PKI menang mutlak dengan suara lebih dari 50 %. Di beberapa kabupaten dan kota lainnya di Jateng, suara PKI juga mengesankan dan sebagai juara 1 yakni di Kabupaten -kabupaten Semarang, Kota Semarang, Temanggung, Blora, Gunung Kidul, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. Dengan demikian, PKI dan Aidit pasti tahu bahwa Jawa Tengah adalah harapan besar di atas kenyataan yang menggembirakannya. Kelak terbukti pada 1965, ketika Jakarta gagal memimpin kudeta, Jawa Tengah terutama di Segitiga Solo- Klaten dan Boyolali, Aidit melarikan diri dan bergerak di kawasan tersebut. Bahkan setelah terbunuhnya Aidit pada 23 November 1965 dinihari lalu di Boyolali itu, pengurus CC PKI lainnya ( Rewang Cs ) memilih Blitar Selatan Jawa Timur sebagai kelanjutan gerpolisasi PKI. Blitar adalah peraih suara PKI terbesar di Jawa Timur - seperti halnya Klaten di Jawa Tengah - dengan 179.810 suara dari jumlah p suara semua yang masuk 386.355 suara. ××× Pada 30 September 1965, malam Jum\'at Legi itu, PKI berharap merebut kemenangan revolusi di balik kewibawaan dan kekuasaan Soekarno yang merapuh. Kendati Aidit cs plus Subandrio cs bersiasat dengan manipulasi politiknya menuduh keberadaan Dewan Jenderal dan semata sebagai masalah intern Angkatan Darat, tetapi gagal sudah. Bahkan Aidit harus menyudahi kehidupannya melalalui pengejaran oleh tentara ( RPKAD dan Brigade IV Kodam Diponegoro ) dan tertangkap hampir tengah malam di rumah seorang buruh kereta api bernama Kasim, di Kampung Sambeng, Kelurahan Banjarsari - Kota Solo atas kerja intelijen Sriharto orangnya Jenderal Nasution yang disusupkan lama di Solo kemudian menjadi salah satu ajudan Aidit di Solo. Kemudian pada 23 November/dini hari,Selasa Wage 1965, Aidit tewas diujung letusan senjata api regu penembak dari Brigade Yasir Hadibroto di Boyolali. Sementara Soekarno ingin mengambil tindakan penyelamatan PKI sebagai partai yang revolusioner melalui penafian G30S/ PKI dan mengantikannya sebagai Gestok ( Gerakan Satu Oktober berdalih pada teknis perwaktuan, 30 September dinihari dianggapkan sebagai 1 Oktober ) ; disusul pembentukan Barisan Soekarno dan hampir perang antar Angkatan ( RPKAD dan Angkatan Darat pada umumnya versus AURI dan KKO serta AKRI Jatim ) serta tak tertahankannya aksi pemuda dan mahasiswa KAMI/ KAPPI di Jakarta, Bandung, Solo dan Jogja yang merupakan himpunan gerakan kaum muda Muslim plus angkatan muda Katholik dan Kristen serta Nasionalis kanan di bawah Osa Maliki dan Usep Rabuwiharjo berhadapan dengan massa PKI plus Nasionalis kiri Ali Sastroamijoyo dan Surahman ( ASU ), namun nasib sejarahnya kian meluncur ke jurang kehancuran. Berbulan- bulan kemudian, sejak Oktober 1965 sampai dengan 1968 dengan dualisme kekuasaan antara Istana dan Markas Kostrad ( Soeharto dan AH Nasution ) yang memuncakkan suhu politik dan menjatuhkan kursi kepresidenan Soekarno, maka akibatnya kian jelas bahwa PKI kalah di hadapan tentara dan rakyat yang tak mau dengan PKI. Muhammadiyah dan NU bersatu melawan PKI yang kian limbung di hadapan sejarah. Bahu membahu dengan teman-teman dari Partai Katholik dan Parkindo , menggumpalah kekuatan melawan PKI di bawah kepemimpinan Angkatan Darat blok Kostrad : Jenderal Soeharto dan Jenderal A.H Nasution. Aidit dalam usia yang sebenarnya merupakan awal kehidupan manusia yang sesungguhnya ( 42 tahun ) dan berhasil membawa PKI pada kurun 1955-1965 sebagai kekuatan politik yang disegani dan selangkah lagi masuk Istana, ternyata tragis di akhir kehidupannya. Kantor CC PKI di Jalan Kramat Raya nomor 57 dan paling megah dibanding Kantor Masyumi, NU, PNI dan Parkindo di kawasan Kramat Raya. Bahkan, PKI juga telah menyiapkan lahan ( kini dipakai Kemparpostel R. I dan Indosat ). Mendekati lokasi Istana Negara. ××× Hampir saja juga menenggelamkan R.I ke lubang hitam. Akibat tragedi G30S/ PKI itu hingga kini masih meninggalkan jejak dendam yang setiap waktu bisa memicu keretakan sebagai bangsa dalam menegara. Di hari-hari setelah kematian Aidit, Mao yang menjadi tutor bagi PKI Indonesia yang lebih memilih RRC ketimbang Uni Sovyet sebagai pelindungnya, Mao bersedih dan berharap juga, suatu saat PKI hidup dan semerbak lagi kelak di kemudian hari, sebagaimana diungkapkan Mao dalam pusinya yang dipersembahkan kepada Aidit di bawah ini. BELASUNGKAWA UNTUK AIDIT (dalam irama Pu Saun Zi ) Di jendela dingin berdiri reranting jarang beraneka bunga di depan semarak riang apa hendak dikata kehembitaan tiada bertahan lama dimusim semi malah jatuh berguguran Kesedihan tiada terhingga mengapa gerangan diri diri mencari kerisauan Bunga telah berguguran, di musim semi nanti pasti mekar kembali simpan harum wanginya hingga di tahun mendatang Nah, Anda bisa berintrepetasi : Apa dan bagaimana potensi Jawa Tengah sebagai kantong tebal bagi suara yang merah dan kiri itu....? 11 Nov 2023.
Hari Pahlawan: Mengingat Sejarah Bapak Bangsa
Sebuah Catatan Kecil Joko Sumpeno | Pemerhati Sejarah SETIAP pagi adalah harapan. Ia memulai langkah mengayun bersama matahari. Indonesia pada 1945 adalah pagi hari bagi puluhan juta penduduk di belasan ribu kepulauan dipojok tenggara Asia yang baru menikmati usainya Perang Dunia 2 ( 1939 - 1945 ), khususnya di kawasan Pasifik. Jagoan kate, Jepang, yang merajalele dengan pendudukan militer di Asia Tenggara setelah menghajar dalam dadakan di Pearl Harbour 1941,..pun merebut Indonesia ( waktu itu Hindia Belanda). Sejak Maret 1942 - Agustus 1945 dalam pendudukan militernya di Indonesia, selain berlaku kejam- fasistis yang menyengsarakan itu, namun Jepang - lah yang membolehkan pemakaian kata I. N. D. O. N. E. S. I. A, pengibaran Sang Dwi Warna Merah-Putih dan Lagu Indonesia Raya. Jepang juga melatih relawan para pemuda dalam organisasi militer ( PETA: Pembela Tanah Air) di Pulau Jawa) disamping Heiho dan Kaibodan di Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Juga mendirikan BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai himpunan kerja politik bagi 62 tokoh bangsa antara lain Soekarno dan Mohammad Hatta. Dinamika kerja politiknya membawa ke arah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), dengan Ketua Soekarno. Sementara kekuatan militer seadanya telah tersusun , namun belum terstruktur memusat. Berkekuatan sekitar 10 batalyon yang pimpinannya sebagian besar adalah tokoh pemuda Muslim, khususnya dari Muhammadiyah. Sebutlah, Sudirman - Karesidenan Banyumas, Mulyadi Joyomartono - Karesidenan Surakarta, Kasman Singodimejo - Karesidenan Jakarta. Masih terpisah dan sebatas pada tiap Karesidenan, kemudian ditambah kehadiran lasykar Militer sayap dari Masyumi: Hisbullah ( utk kaum muda Islam) dan Sabilillah ( utk kaum tua Islam berbasis di pesantren). Memang dalam kekuasaan pendudukan militer yang singkat ( 3,5 tahun), Jepang jelas mengangkat kekuatan politik Islam, baik dalam militer dan kelwmbagaan sosial politik. Jangan dilupakan, terdapat Empat Serangkai : Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan KH Mas Mansyur ( Ketua Muhammadiyah) dalam gerakan Tiga A : Nippon pemimpin Asia, cahaya dan pelindung. Dibentuklah Kementerian Agama ( Shomubu) dan kekuatan Islam disatukan ke dalam Masyumi. Kekuatan Nasionalis dan Islam bersatu bersiap diri untuk merdeka, ketika Perang Dunia 2 berkecamuk. Sementara Jepang menebar janji kemerdekaan dan untuk itu dengan membangun struktur kekuatan militer dan politik yang sesungguhnya diniatkan agar bangsa Indonesia bersedia \" dimanfaatkan\" untuk menghadapi laju invasi kekuatan Sekutu di Asia Tenggara yang dikomandani Amerika Serikat. Begitulah idiom politik- pun \" saling mengambil kesempatan dalam kesalingan pemanfaatan \" terbangun. Hal itu berlaku pula antara Jepang di satu sisi yang butuh kawan menghadapi Sekutu dis atu sisi dan kekuatan politik bangsa terjajah berniat merdeka yang telah mengalami pencerahan sejak politik etisnya Belanda ( lihat : kurun 1908, 1928 dengan Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, kemudian NU dll dalam. moment Sumpah Pemuda dan gerakan politik kaum pergerakan tersebut). Kaum Komunis justru bergandengan tangan dengan kekuatan kolonialis yang kapitalis-imperialis sejak 1930-1945, bergerak di bawah tangan yang hal ini diakui para tokoh Komunis, semisal: Musso yang ditemani Amir Syarifudin. Kecuali Tan Malaka aktivis komunis 1926 yang Nasionalis, tidak bersedia berkolaborasi sebagaimana dilakukan oleh Musso dkk. Kaderisasi Tan Malaka berjalan dikalangan kaum sosialis kiri dan muncul selepas Jepang takluk tanpa syarat 15 Agustus 1945, pasca pengeboman atom terhadap Nagasaki dan Hiroshima 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Di mata Tan Malaka dan juga Amir Syarifudin, bahkan Syahrir juga bahwa kemerdekaan R. I itu hanyalah permen fasis Jepang. Mereka memperalat anak-anak muda khususnya di PETA Jakarta untuk menculik Soekarno Hatta. Mereka tidak terlibat di BPUPKI, PPKI dan malam menjelang 17 Agustus 1945 masih bersembunyi di bawah tanah. Kelak , Tan Malaka membentuk persatuan Perjuangan dan menentang perundingan.Mereka tidak ikhlas akan Proklamasi 17 Agustus 1945. Mulai awal 1946 justru diplomasi mulai bergerak, antara lain muhibah Agus Salim ditemani Pamuncak, Rasyidi dan AR. Baswedan ke timur Tengah. Mesir menjadi negara pertama kemudian diikuti beberapa negara Arab lainnya, yakni Irak, Syiria, Saudia Arabia, Yordania. Palestina yang belum berdiri sebagai negara, melalui Muftinya sejak September 1944 mengakui dan mendukung perjuangan RI.perjuangan diplomasi adalah upaya Syahrir yang mulai November menjadi Perdana Menteri membela R.I dibelakang Soekarno-Hatta, menggerakkan diplomasi baik di dalam maupun di luar negeri hingga PBB sampai 99 kali sidang. ( baca selanjutnya Perjuangan diplomasi, oleh Moh.Roem ). Dibalik itu diam-diam, kaum Komunis menyatukan diri pada 1946 di Solo Jawa Tengah di saat R. I tinggal sedaun kelor ( Jogja- Solo - Madiun dan sebagian Kediri akibat Rwnville bikinan AS dan Sekutunya). Meletuslah September 1948 dan gagal.. ×××× Periode 1945- 1948 ini, Indonesia berada dalam kawah candradimuka nya Revolusi yang menggelora. Sekian Revolusi sosial kaum kiri di Cumbok, Sumatera Barat, Banten, Cirebon, Tiga Daerah ( Brebes, Tegal dan Pemalang) dan Surakarta justru semakin menjelaskan, di situlah kaum Komunis ingin merobohkan R. I yang masih jabang bayi. Sementara di internal kekuatan kemerdekaan mengalami desintegrasi, datanglah Sekutu yang kini AS menyerahkan kepada Inggris yang Belanda dengan NICA menyertainya, pada akhir September 1945. Berlagak sebagai pemenang perang Dunia 2, Belanda bermimpi untuk berkuasa kembali seakan mengambil hak politik atas tanah jajahannya yang 3,5 tahun diduduki Jepang bagian dari kaum fasis dunia yang kalah perang. Perlawanan militer dan diplomasi oleh kaum revolusioner Indonesia yang muda ini mengagetkan dunia. Secara diplomasi setelah melalui Linggajati, Renville, Sidang PBB, Roem-Royen dengan berpuncak pada KMB maka Indonesia secara de jure melengkapi de facto dan Belanda - Indonesia saling menyerahkan/ mengakui: RI adalah Negara yang berdaulat. Minus Irian Barat, yang kemudian baru selesai tuntas pada 1 Mei 1963 dan purna tuntas pada 1969. ×××× Pertempuran Surabaya yang telah dimulai sejak 21 Oktober dan memuncak pada 10 November 1945 adalah salah satu episode perwujudan perlawanan fisik oleh rakyat yang tak mau dijajah lagi oleh Belanda anggota Sekutu itu. Rakyat yang menyenjatai sendiri dengan komando dari para eks PETA, Hisbullah, Sabililah (ingat waktu Nopember 1945 baru sebulan terbentuknya TKR dari kompromi bekas KNIl dan Peta serta Lasykar yang masih jauh dari terorganisasi kan ). Di Surabaya inilah keberanian, pengorbanan dituntaskan habis-habisan. Semarang pada Oktober, menyusul Solo.... memang juga muncul. pertempuran tetapi konteksnya adalah melucuti tentara Jepang. Kedatangan tentara Inggris yang antara lain beranggotakan tentara bayaran Gurkha dan Nica September di Jakarta, kemudian menjelang akhir Oktober di Surabaya, dinyatakan oleh kaum pejuang Revolusi 17 Agustus sebagai penjajahan kembali. Kematian Brigjen Mallaby sebagai komandan brigade kesatuan elite Inggris, nampaknya memantik kemarahan Sekutu. Surabaya harus dihajar. Dan, .... nyatanya demikian dahsyat. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat selama Revolusi ( 1945-1949 ), sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Kelak dicatat sebagai bukti untuk perundingan internasional, bahwa rakyat Indonesia memang anti penjajahan dan merupakan sinyal merah bagi Belanda untuk menjajah kembali. Laksamana Madya SHIBATA YAICHIRO Panglima Jenapang senior dari Kaigun (berwilyah Indonesia Timur), memihak Republik Indonesia. Jatuhlah persenjataan Jepang ke tangan para pejuang yang kemudian menyulut keberanian dan keperkasaan tentara Republik yang masih seadanya itu. Sibata dan pasukannya menyerah kepada Sekutu pada 3 Oktober 1945 dengan pengakuan bahwa kenyataan akan kekuasaan bangsa Indonesia atas kota itu dan menyerahkan senjatanya kepada Tentara Keamanan Rakyat setempat. Sekutu mulai marah. Pada pekan terakhir dan diulangi pada awal November para pemimpin Nahdhotul Ulama - dipimpin oleh KH Hasyim Asyaari dan Pimpinan Pusat Masyumi Dr. Soekiman serta PP Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo menyatakan : Bahwa perang mempertahankan Tanah Air Indonesia adalah PERANG SABIL itu menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin. Mulailah mengalir para santri dari Pondok Pesantren, terutama Jombang, Mojokerto, Gresik dan sekitarnya serta murid-murid sekolah-sekolah Muhammadiyah ke Surabaya untuk menghadapi Sekutu yang dipermalukan Jepang dengan pengakuan Shibata atas kekuasaan bangsa Indonesia atas kota Surabaya. Lahir pula lasykar pemberontak yang dipimpin Soetomo ( Bung Tomo) hadir bersama ribuan santri, Hisbullah, sabililah dan eks Peta dan mantan Knil. Front sudah saling berhadapan. Surabaya mulai menunjukkan kenekadannya bersiap menghadapi 6000 pasukan Inggris yang tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Sementara sekitar belasan batalyon TKR yang baru terbentuk dan lebih dari 100 ribu rakyat khususnya para pemuda kita, santri dari Pondok Pesantren siap mati syahid. Selama sepekan pertempuran berdarah-darah, lalu Soekarno, Hatta dan Amir Syarifudin pada 30 Oktober 1945 tiba di Surabaya, gencatan senjata disepakati. Namun pertempuran berlangsung kembali, gara-gara Brigadir Jenderal AWS Mallaby, terbunuh oleh pejuang Surabaya. Pecahlah aksi mombardir Surabaya oleh Inggris dan sekutunya, karena rakyat Surabaya menolak untuk menyerahkan senjata. Serangan udara, laut dan udara Inggris pada 10 November 1945 dihadapi rakyat dan TKR Surabaya dengan habis-habisan dan teriakan Allahu Akbar membahana. Ini sejarah... kecintaan kaum muslimin terhadap tanah airnya demi keadilan dan hak -hak manusia untuk merdeka. Pertempuran selama tiga hari yang beroik dengan korban jiwa ribuan dan kehancuran kota Surabaya. Di sini lah bukti fanatisme dan radikalisasi umat dicatat sejarah yang mendorong penjajalh berpikir ulang untuk kembali menjajah. Bukan karena ke modern senjata dan logistik yang sempurna pihak Sekutu harus mengakui keperkasaan rakyat Surabaya tetapi menghadapi keberanian dan teriakan Allhu Akbar, tak bisa dibantah itulah yang mengecilkan hati kaum penjajah itu. Pertempuran Surabaya juga merupakan titik balik bagi Belanda, karena peristiwa itu telah mengejutkan mereka dalam menghadapi kenyataan baru: Indonesia didukung oleh rakyat. Dikiranya R. I hanya didukung oleh segerombola kolaborator fasis Jepang. Belanda salah menilai..... Runtuhlah keyakinan politik Belanda yang ingin selalu memecahkan belah rakyat, seakan rakyat tidak. mendukungnya. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan telah terbukti di Surabaya. Rakyat bersatu adalah modal utama bagi suatu negara yang ingin maju. Selamat Hari Pahlawan Viva Surabaya, Jayalah Indonesia. Jsp, 10 November 2023.
Catatan Hari Pahlawan: Negara yang Tunduk pada Oligarki
NEGARA ini kuat hanya di hadapan rakyatnya. Karena hanya pada negara, pemaksaan dan kekerasan dibolehkan. Aparat negara sebagai kekuatan utamanya dilengkapi dengan peraturan, sarana dan prasarana. Suka menciptakan massa yang diorganisasikan, digerakkan. Seakan kekuatan dari bawah, padahal mereka hanyalah perpanjangan tangan para aparat yang bermotifkan melestarikan kekuasaan, menjamin setoran dari kelas recehan sampai tak terhingga. Selama mungkin menegakkan penindasan atas nama negara. Kaum bersenjata, agamawan dan bangsawan (birokrat ) yang dalam Revolusi Perancis diabad XVIII bersatu menahan serbuan kelas menengah (Borjuis ) yang didukung rakyat; kini justru membungkukkan badan di hadapan kaum hartawan (oligarkh) yang dirawat dalam sistem kapitalisme habis-habisan dan fasisme sekaligus atas nama nilai-nilai utama bangsa yang telah terkikis nyaris habis. Apa itu negara dengan nilai-nilainya yang berpedoman pada Kedaulatan rakyat Kemanusiaan, Persatuan untuk pencapaian Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia yang berbasis pada Ke Tuhanan Yang Maha Esa hanyalah jargon kosong: Tak sesuainya harapan itu dengan kenyataan yang ada. Kosmetika, terutama gincu atas nilai kini bersaing dengan penjualan Minyak Kayu Putih dan Minyak Telon. Negara ini kuat hanya di hadapan rakyatnya karena punya senjata, aparat bertopi baja dan penjara. Tapi amat lemah dan memalukan di depan para tetangga dan dunia Barat maupun Utara. Produksi citra bin kebohongan lebih diminati dan ditaburi punya -puji bukan saja oleh rakyat yang lapar dan tak cukup pendidikannya, justru digerakkan oleh kaum terpelajar, utamanya para doktor dan profesor tertentu dan merata yang agaknya masih lapar sekaligus nista budi pekertinya. Ukuran kebendaan di tuhankan dan menjadi gaya hidup. Jika perlu dipamerkan dengan dibungkus baju karikatif seperti menyumbang, wisata religi berkali-kali. Agama hanyalah dijadikan ageman ( pakaian ) dalam berinteraksi dan berinteraksi, dan lebih agar lebih eksis dan mendesis faham fatalistik yang berporoskan pada Asy\'ariyah yang Jabariah digelar untuk mematikan akal budi dalam memahami agama itu sendiri. Banyak manusia berubah seolah menjadi tuhan-tuhan dengan dogma-dogma demi dan untuk tahta, harta dan wanita. Keagungan kekuasaan jika perlu melikuidasi undang-undang dan menghalau undang-undang dasar baik tertulis maupun konvensi tak tertulis itu. Setiap zaman yang berabad, berwarna dan terus berjalan detik demi detik selalu mengalami pasang naik dan turun, jaya dan nista....dan seterusnya silih berganti. Sunatullah memang demikian, namun bukan seenaknya berdalih demikianlah adanya....sambil membalikkan badan mencari perlindungan kekuasaan. Lalu..... Bukankah dewasa ini martabat negara tampak telah sunyi. Sekarang kesepian memenjarakan waktu dan gerak kita. Kenapa. ? Karena peraturan perundang-undangan rusak dalam penegakannya. Karena ketiadaan teladan. Kaum cendekiawan, Agamawan, budayawan hanya bisa menangis. Tangisan itupun hanyalah penyesalan, namun sudahlah...lumayan masih bersedia bertobat. Ini semua kehinaan kehidupan, suka atau tidak suka kita terlibat di sana, baik sengaja maupun kealfaan, langsung atau tidak langsung. Kesengsaraan dan kehinaan yang nyata ini, masihkah dibela dengan angka dan puja-puja sandiwara dan hanya menyalahkan sekitar Kepala Negara. Padahal kebusukan itu dimulai dari Kepala, maka jangan memuja sang Kepala Negara tapi menyalahkan pembisik, ajudan dan menterinya saja. Wahai, Kepala Negara masihkah kau punya Kepala dan dimana hatimu kau simpan. Joko Sumpeno 10 November 2023. Selamat Hari Pahlawan......Beri, dan berikan segalanya.
Gibran Menjadi Awan Mendung Demokrasi
Oleh Djony Edward | Wartawan Senior Forum Keadilan PERISTIWA masuknya anak Presiden Jokowi, Gibrab Rakabuming Raka, dalam kontestasi calon wakil presiden 2024 belakangan ini menimbulkan kontroversi. Sampai-sampai keterlibatan Gibran di saat Jokowi masih berkuasa digambarkan sebagai awan mendung dalam demokrasi Indonesia. Betapa tidak? Sebab prosesnya melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang juga adalah paman Gibran, lewat Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, MK memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi “Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sementara yang mengajukan gugatan uji materi soal usia minimal 40 tahun adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang Ketua Umumnya adalah adik Gibran, yakni Kaesang Pangarep. Sehingga posisi Gibran dianggap sebagai bentuk politik dinasti. Benarkah? Jebakan Politik Dinasti Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indentik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. Agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Apa yang terjadi seandainya negara atau daeah menggunakan politik dinasti? Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit sistem, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. \"Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural.\" Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. Menurut pengamat dan konsultan politik Eep Saefullah Fatah saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah berada dalam upaya membangun dinasti politiknya. Pendiri dan CEO PolMark Indonesia (Political Marketing Consulting) itu menilai politik dinasti telah lama dibangun Presiden asal Surakarta itu bahkan sebelum putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka resmi diusung menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. “Ada beberapa orang yang mengatakan, kalau seorang presiden menunjuk anak atau menantunya untuk jabatan politik tertentu baru itu dinasti. Namun, kalau anak atau menantu itu dipilih oleh rakyat, itu bukan dinasti. Saya mau luruskan itu,” katanya dalam youtube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Kamis (26/10). Dia menilai bahwa dalam berjalannya demokrasi yang sehat terdapat tiga tahapan yang perlu dilakukan, yaitu proses seleksi, eleksi, dan delivery. Eep mencontohkan, apabila presiden menurunkan semua ketua umum (ketum) partai untuk meminta mengusung anak atau menantunya yang akan mencalonkan sebagai kepada daerah, maka itu adalah bagian dari membangun dinasti. “Karena yang disebut tidak membangun dinasti bukan pada bagian eleksi [pemilihan] saja, tetapi pas seleksi juga. Ini adalah upaya membangun dinasti, karena dia potong proses politiknya, karena sebelumnya ada seleksi,” ucapnya. Lebih lanjut, Eep menyebut bahwa demokrasi yang sehat dalam tahapan proses seleksi itu ada disebut meritokrasi berbasis integritas, sehingga kompetensi tetap harus ditimbang. Oleh sebab itu, saat proses itu tidak ditimbang atau melalui upaya kekuasaan dan otoritas mampu memaksakan keluarga untuk lolos dalam seleksi dan menghancurkan peluang orang lain yang lebih kompeten dan integritas, maka sebenarnya tokoh tersebut sedang membangun sebuah dinasti. Begitu juga dengan proses delivery, dia melanjutkan ketika seseorang menjadi pejabat publik, kemudian menciptakan kebijakan atau membuat langkah-langkah pemerintahan melakukan tindakan-tindakan kekuasaan sehingga membantu keluarga mendapatkan tempat khusus, maka sempurnalah siklus pembangunan dan pengelolaan dinasti itu. “Jadi tidak benar kalau orang mengatakan bukan dinasti kalau tidak dipilih rakyat, karena sebelum dipilih ada proses, apalagi melibatkan MK sampai MK membuat keputusan yang tidak memenuhi syarat dan kebetulan orang tersebut memiliki hubungan keluarga, itu bagian dari praktik pembentukan dinasti,” tandas Eep. Lantas, apa dampak dari praktik politik dinasti seperti ini? Pertama, adanya keinginan dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan. Kedua, adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. Ketiga, adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. Keempat, adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi. Akibat dari praktik politik dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan. Menurut mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, dampak negatif apabila politik dinasti ini diteruskan adalah, pertama, menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. Kedua, sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Ketiga, sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance--CGG). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme Dengan penerapan praktik politik dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat unrtuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Konsolidasi Demokrasi Sementara mantan Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto berpendapat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPIP) saat ini sedang sedih karena \"ditinggal\" Presiden Jokowi dan keluarga. Keluarga Jokowi yang selama ini dianggap maju di garis merah, kini terlihat lebih banyak merapat dengan capres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto. Bagaimana tidak, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya maju sebagai Wali Kota Solo dengan diusung PDIP, kini malah menjadi cawapres Prabowo. Adik bungsunya, Kaesang Pangarep, yang kini jadi Ketum PSI juga ikut mengusung Prabowo. \"Walaupun ada petir dan gluduk di depan kami, karena mendungnya akan menjadi hujan, yang kami lakukan siapkan payung merah putih, ayo jalan. Sampai nanti demokrasinya cerah kembali. Itu suasana kebatinan PDIP,\" tegas Andi. Andi sendiri mengaku sudah izin kepada Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur Lemhanas. Dia mengatakan, bergabungnya dirinya di TPN Ganjar tak lepas dari ideologi politiknya yang dekat dengan PDI-P. \"Secara politik, saya ini \'merah\'. Dan selalu mengikuti arah kebijakan PDI Perjuangan dalam membuat keputusan politik, terutama pemilu bukan suatu keputusan yang sulit bagi saya,\" kata Andi. Kegalauan Andi sehingga menyebut demokrasi Indonesia sedang diliputi awan gelap bisa berdampak pada konsolidari demokrasi mundur kembali. Padahal untuk mencapai konslidasi demokrasi membutuhkan waktu tujuh kali Pemilui. Indonesia sudah menjalani lima Pemilu, yakni tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. “Jadi seharusnya tinggal dua Pemilu lagi demokrasi Indonesia sudah terkonsolidasi, yakni tahun 2024 dan 2029, tapi karena praktik politik dinasti, konsolidasi demokrasi Indonesia bisa mundur lagi,” sesalnya. Karena itu sangat disayangkan konsolidasi demokrasi ini berjalan lambat dan bahkan terancam molor lantaran praktik politik dinasti. Pelakunya kebetulan orang yang sangat dekat dengan Andi, yakni Presiden Jokowi dan keluarga. Sejak Jokowi mempermaklumkan politik dinasti, dengan menggadang-gadang anaknya menjadi cawapres, padahal ia sedang berkuasa, Andi menilai Jokowi sudah sangat berbeda. Antara Jokowi yang dulu bertekad membangun konsolidasi demokrasi, tapi dengan menyeberang ke kubu Prabowo dan mempermaklumkan politik dinasti, maka Jokowi hari ini dengan sendirinya telah berubah 180 derajat. Bahkan kalau tidak berlebihan kita bisa menempatkan Gibran sebagai anak Jokowi, hari ini telah menjadi awan mendung demokrasi Indonesia.
The President Center Gelar Lomba Mirip Anies Baswedan
Jakarta, FNN- Komunitas Millenial Rumah Relawan Kedai Kopi Anies (Kaka Anies) The President Center selenggarakan LOMBA MIRIP AMIN (Anies Rasyid Baswedan -Abdul Muhaimin Iskandar) berhadiah total Rp. 20 juta serta hadiah hiburan lainnya. Program ini sekaligus mensosialisasikan pasangan Capres AMIN 2024 kepada masyarakat pemilih, khususnya kaum millenial. Menurut Dimas Pilar Sakti Penggasan Rumah Relawan Kedai Kopi Anies (Kaka Anies) Baswedan kepada media di Jakarta, LOMBA MIRIP AMIN ini terbuka bagi masyarakat yang merasa memiliki wajah yang miripdengan Anies maupun Muhaimin. Lomba MIRIP AMIN mulai dibuka pendaftarannya, tanggal 9 November 2023 sampai 15 Desember 2023. Pengumuman oleh Konsorsium Dewan Juri, tanggal 20 Desember 2023. Namun masih bisa diperpanjang hingga akhir Desember 2023, jika peserta masih sedikit. Adapun persyaratan dan hadiah, menurut Dimas yaitu setiap peserta dapat menyertakan foto dan foto copy KTP/Identitas lain. Membuat Video berdurasi 1 (satu) menit yang diposting di salah satu media sosial antara lain FB, Twitter, Istagram, Tiktok, Snack, dll. Kemudian mengirimkan ke Email : president.center08@gmail.com/indonesiacenter7@gmail.com atau WA: 0817-17-3437. Isi video memuat statemen apa yang membuat mereka merasa mirip dengan Anies maupun Muhaimin. Tentang hadiah, lanjut Dimas Kedai Kopi Kaka Anies akan menyediakan hadiah total Rp20 juta untuk para pemenang yaitu Juara I Rp5 juta, Juara II Rp3 juta dan Juara III Rp2 juta untuk masing-masing pemenang mirip Anies dan Muhaimin. Selain itu ada juga hadiah hiburan bagi peserta yang layak. Kemudian memperoleh Piagam, bertemu AMIN serta dilibatkan oleh relawan dalam mensosialisasikan program AMIN ke masyarakat. Relawan Kedai Kopi Kaka Anies menurut Dimas Pilar Sakti dikemas dengan gaya anak muda millenial yang doyan ngumpul sambil ngopi. Kedai Kopi Kaka Anies dikemas dengan bentuk kekinian sesuai dengan gaya anak muda masa kini. Kreatif, inovatif dan energik. Bisa menjadi tempat diskusi perubahan guna memenangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi Pemimpin Republik Indonesia, Periode 2024-2029 dalam Pemilu 2024 mendatang Selain itu di Kedai Kopi bisa nyantai nyeruput kopi harga rakyat, sambil karaoke, podcast, pelatihan UMKM, pendaftaran anggota Kedai Kopi Anies, deklarasi dukungan pada Anies Baswedan untuk Presiden 2024-2029, hingga kegiatan Jumat berbagi berupa pembagian nasi kotak kepada kaum dhuafa, pemulung, driver, ojek maupun masyarakat miskin, lomba-lomba dan lainnya.
Cawapres Produk Putusan Tanpa Etika
Oleh Djony Edward | Wartawan Senior Forum Keadilan Nasib Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan calon presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 sudah terang benderang. Statusnya secara legal diakui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai calon resmi karena MKMK tak berwenang membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Anwar Usman sebelumnya mengabulkan permohonan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun dengan tambahan frasa pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie berharap, putusan MKMK dapat memberi kepastian atas polemik dugaan pelanggaran etik dalam uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Adapun putusan uji materi tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) ini terbukti terjadi adanya pelanggaran etik. Hal ini mengakibatkan Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua MK. \"Mudah-mudahan putusan yang kita bacakan sore hari ini memberi kepastian. Jadi, prinsipnya yang salah, kita katakan salah. Yang benar, kita bilang benar, gitu saja,\" kata Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers di Gedung MK, Selasa (11/7) malam. Jimly Asshiddiqie berpandangan, jika timbul dinamika politik pascaputusan MKMK itu merupakan soal berbeda. Namun, ia mengatakan, dugaan pelanggaran etik terhadap putusan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat telah terselesaikan. \"Yang kita urus ini tentang keputusan yang diambil, karena itu menyangkut soal perilaku etik para hakim. Tentang politiknya siapa yang mau jadi capres, itu soal lain, soal politik,\" kata Jimly. Namun demikian, ia menegaskan bahwa putusan MK yang telah dijatuhkan tidak berubah dengan adanya putusan MKMK. \"Diatur di Konstitusi demikian dan juga di Undang-Undang sebagaimana juga sudah dipraktikkan, bahkan sudah beberapa kali ada putusan MK soal mengikatnya itu, itu sudah menjadi doktrin, putusan mahkamah konstitusi sudah bersifat final dan mengikat,\" ujar Jimly Asshiddiqie. Tanpa Etika Ahli Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana menyatakan dapat memahami, menghormati, tetapi pada saat yang sama menyesalkan putusan MKMK. Salah satunya yakni soal memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK terkait putusan gugatan usia capres cawapres. \"Memahami, karena Majelis Kehormatan punya keterbatasan kewenangan, tetapi menyesalkan karena Profesor Jimly Asshiddiqie melepaskan kesempatan mengukir sejarah membuat putusan monumental (landmark decision) yang menegakkan kembali hukum Indonesia yang seharusnya bermoral dan berkeadilan,\" kata Denny dalam keterangannya, Rabu (8/11). Jika ada orang yang mempunyai kompetensi untuk menghadirkan keadilan konstitusional, maka sosok itu adalah Profesor Jimly Asshiddiqie—tentu bersama-sama dengan Profesor Bintan R. Saragih dan Yang Mulia Doktor Wahiddudin Adams. Karena itu, Denny bersyukur dan menaruh harapan besar ketika mengetahui Profesor Jimly diberi amanah sebagai Ketua MKMK. Ia menilai kapasitas-intelektual Profesor Jimly jelas mumpuni. Integritas-moralnya nyata tidak terbeli. Sayangnya, kata dia, putusan MKMK masih terjebak hanya menghadirkan keadilan normatif, tetapi gagal melahirkan keadilan substantif. Sebenarnya hanya dibutuhkan inovasi hukum, dan sedikit bumbu keberanian, untuk menghadirkan solusi yang lebih efektif dan konstruktif. \"Hukum kita sudah sakit parah-sekarat. Menyembuhkannya tidak bisa dengan pengobatan biasa-biasa saja, tetapi perlu operasi besar yang memang meniti di antara jurang kehidupan dan kematian. Saat jantung keadilan tersumbat total lemak kolesterol \"akal bulus dan akal fulus\", maka harus ada tindakan akal sehat yang membelah dada, dan mem-bypass aliran darah, agar kembali lancar normal,\" jelas Denny. Sayangnya, lanjutnya, MKMK masih melakukan tindakan pengobatan biasa, dan membiarkan penyakit kanker hukum yang koruptif, kolutif, dan nepotis, tetap hidup dan tumbuh subur-menjalar, merusak sendi-nadi Pemilihan Presiden 2024 kita. MKMK memilih menjatuhkan sanksi pemberhentian jabatan sebagai Ketua MK, padahal seharusnya pemecatan sebagai negarawan hakim konstitusi. Ia menambahkan arena alasan menghindari banding, MKMK memilih hanya memberhentikan Anwar Usman dari posisi sebagai Ketua MK. Padahal aturannya dengan jelas-tegas mengatakan, pelanggaran etika berat sanksinya hanyalah pemberhentian dengan tidak hormat. Lagipula ada konsep hukum acara, uitvoerbaar bij voorraad, putusan bisa tetap dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding. Putusan MKMK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran Anwar Usman. Setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, masih adakah sisa harga diri dan rasa malunya untuk bertahan. \"Akan lebih pas jika Anwar Usman tahu diri dan mundur sebagai hakim konstitusi. Meskipun, terus terang saya tidak yakin, tindakan yang terhormat demikian akan dilakukan,\" katanya. MKMK tidak tegas mendorong Mahkamah Konstitusi Secara Cepat Memeriksa Kembali Syarat Umur Capres-Cawapres Ia menjelaskan, dengan berlindung pada asas final and binding, MKMK membiarkan Putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika hakim konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Sambil secara tidak tegas, MKMK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur capres-cawapres yang akan disidangkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. \"Padahal, setiap asas hukum bukan kitab suci yang harus diberhalakan, apalagi dipertuhankan. Hukum selalu membuka ruang pengecualian, \"exceptio probat regulam in casibus non exceptis\", the exception confirms the rule in cases not excepted. There is an exception to every rule. Selalu ada pengecualian atas setiap prinsip hukum,\" jelasnya. Maka, jikapun tidak bisa menyatakan Putusan 90 tidak sah, paling tidak MKMK menyatakan dengan tegas dalam amarnya, agar Mahkamah Konstitusi memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim yang berbeda, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. \"Hal itu penting, justru untuk membuat pencawapresan Gibran Rakabuming Raka tidak terus dipersoalkan karena hadir dari hasil putusan MK yang telah dinyatakan melanggar etika,\" katanya. Menyatakan pertandingan Pilpres 2024 sudah dimulai dan aturan syarat tidak boleh lagi diubah, adalah tidak fair. Karena Putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat, menjelang masa pendaftaran paslon. Maka, hanya menjadi fair, jika politisasi kelambatan waktu putusan 90 itu diseimbangkan dengan percepatan Putusan 90 tanpa hakim Anwar Usman yang melanggar etika. \"Saya dan (pakar hukum) Zainal Arifin Mochtar sudah memasukkan uji formil atas Putusan 90, jika saja ada niat, maka tidak sulit untuk MK memeriksa cepat formalitas uji syarat umur capres- cawapres, dan memutuskan sebelum batas penetapan paslon capres-cawapres oleh KPU di tanggal 13 November 2023.\" \"Hanya dengan demikian maka legitimasi konstitusional dan soal keabsahan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka bisa dituntaskan,\" sambungnya. Denny menyatakan, membiarkan Putusan 90 tetap berlaku, tanpa membuka ruang pemeriksaan kembali yang cepat, padahal ada Putusan MKMK yang mengatakan putusan itu dilahirkan dengan pelanggaran etika Anwar Usman, akan menyebabkan legitimasi pencawapresan Gibran akan terus-menerus dipersoalkan, bahkan membuka ruang impeachment, jikapun terpilih pada Pilpres 2024 yang akan datang. Karena, putusan hukum yang hadir dengan pelanggaran etika, seharusnya batal moralitas hukumnya. \"Leges sine moribus vanae\", laws without morals (are in) vain. Laws without morality are meaningless. Tegasnya, hukum tanpa moralitas, tidak ada artinya, dan karenanya batal demi hukum. \"Jadi, Putusan MKMK belum tuntas menyelesaikan masalah. Masih menimbulkan komplikasi, akibat operasi dan solusi hukum yang setengah hati,\" tegas Denny. Sebagai satu-satunya pelapor yang mengajukan laporan jauh sebelum Putusan 90 dibacakan, dan Teradu dalam dugaan pelanggaran etika advokat yang dilaporkan oleh sembilan hakim konstitusi—yang kesembilannya kemarin dijatuhkan sanksi etika oleh MKMK, Denny mengaku akan terus bersuara kritis atas pemanfaatan hukum oleh tangan-tangan kuasa dinasti yang terus cawe-cawe dalam Pilpres 2024. \"Karena, jika sedari awal proses pencalonan tidak dipastikan berjalan dengan benar, maka saya sangat tidak yakin proses selanjutnya dan hasil Pilpres 2024 juga akan berjalan dengan jujur dan adil,\" katanya. \"Karena itu, setelah putusan MKMK ini, setelah bersama-sama Zainal Arifin Mochtar, mengajukan uji formil Putusan 90 ke MK, saya mempertimbangkan untuk menggugat pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, ini ke sengketa proses di Badan Pengawas Pemilu RI,\" tutup dia. Mengecewakan Sementara Ketua Relawan Mahfud Md (Relawan MMD), Mohammad Supriyadi mengaku kecewa atas keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang hanya memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Menurutnya, Anwar Usman disanksi dengan pemberhentian tidak hormat (PDTH). \"Sanksi pemberhentian Anwar Usman hanya sebagai ketua MK rasanya mencederai kepuasan publik. Anwar terbukti melakukan pelanggaran etik berat sehingga mestinya disanksi dengan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) sebagai hakim MK,\" terang Supriyadi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/11). Supriyadi menilai pelanggaran etik berat tidak bisa hanya diganjar sanksi administratif, tetapi mesti mengedepankan prinsip etik. Sebab menurutnya, etik itu melekat pada karakter, mental, dan moral hakim. Karena itu, Supriyadi mengatakan jika ada pelanggaran etik berat sebagaimana diatur dalam Peraturan PMK Pasal 41, sudah seharusnya dipecat tidak hormat sebagai hakim. \"Problem etik memang harusnya berdiri di atas prosedur hukum. Ada nurani berjuta orang di Republik ini yang melihat bahwa ada kesemrawutan moral putusan yang dilakukan oleh Anwar Usman dan mencederai moral bangsa. Tentu ini pelanggaran berat yang tak bisa ditolerir,\" terang Supriyadi. \"Anwar Usman terbukti melanggar etik berat buntut keputusannya tentang putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres. Putusan itu lalu meloloskan keponakannya sebagai cawapres. Selain cacat etik, putusan itu juga sarat nepotisme, dosa demokrasi yang tak terampuni,\" lanjutnya. Supriyadi menyatakan putusan tentang batas usia capres-cawapres terlihat menunjukkan adanya kepentingan. Banyak orang lalu menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga. Marwah lembaga sebagai pilar konstitusi tampak buruk buntut putusan Anwar Usman itu. \"Publik menilai ada kepentingan elektoral di balik diloloskannya cawapres Prabowo. Sebagian lain menyebut ada kuasa kuat oligarki yang \'cawe-cawe\' dalam rangka meloloskannnya. Tentu semua persepsi itu buruk terhadap reputasi dan marwah MK sebagai gawang utama konstitusi,\" kata Supriyadi. \"Publik marah dan kecewa karena memang ini menyangkut keberlangsungan bangsa yang potensial dipimpin oleh orang yang sejak awal dipilih secara tidak jujur melalui keputusan sepihak yang cacat secara etik. Itu problemnya,\" lanjutnya. Menurut Supriyadi, publik Indonesia kini cerdas menilai putusan MK soal batas usia capres-cawapres itu cacat secara etik. Masyarakat akan melihat itu sebagai usaha elektoral yang tak sehat, tak jujur, dan tak etik. \"Hari ini publik melihat putusan MK itu bukan lagi pada prosedur hukum, tetapi berpindah pada prinsip etik. Mereka bukan lagi menguji legal atau tidak, tetapi legitimate atau tidak,\" jelasnya. Bagi Supriyadi, meski banyak orang kecewa atas sanksi MKMK kepada Anwar Usman, tetapi hal ini berpengaruh pada penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran. \"Orang akan mengingat bahwa dia lolos sebagai cawapres melalui prosedur yang cacat secara etik,\" pungkasnya.
MKMK Putuskan Anwar Usman Hakim Tanpa Palu
Oleh Djonny Edward | Wartawan Senior Forum Keadilan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah memutuskan memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman karena dianggap melakukan pelanggaran etika konstitusi. Anwar didakwa melanggar prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi dan prinsip kepantasan dan kesopanan. “Karena itu MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi,” tegas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dengan didampingi Anggota MKMK Wahiduddin Adams dan Bintan R. Saragih, dalam Pengucapan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK pada Selasa (7/11). Dalam amar putusan tersebut, MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2x24 jam sejak putusan itu selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Anwar Usman tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya berakhir. Anwar juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 tersebut, Anggota MKMK Bintan R. Saragih memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Bintan menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi. Sebab dalam pandangan akademisi yang telah menjadi dosen sejak 1971 ini, Anwar telah terbukti melakukan pelanggaran berat. Hanya pemberhentian tidak dengan hormat yang seharusnya dijatuhkan terhadap pelanggaran berat. “Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu “pemberhentian tidak dengan hormat” kepada Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi, in casu Anwar Usman, karena Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi terhadap “pelanggaran berat” hanya “pemberhentian tidak dengan hormat” dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,” kata Bintan R. Saragih. Sebelumnya, MKMK telah menerima 21 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Atas laporan tersebut, MKMK menggelar sidang pemeriksaan. Hingga akhirnya lahirlah putusan. Ketua MKMK membagi 21 laporan tersebut dalam empat klasifikasi putusan, yakni pertama, Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atas Terlapor Ketua MK Anwar Usman yang dilaporkan oleh Denny Indrayana dkk. Kedua, Putusan MKMK Nomor 03/MKMK/L/11/2023 terhadap Terlapor Wakil Ketua MK Saldi Isra yang dilaporkan oleh Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), dkk. Ketiga, Putusan MKMK Nomor 04/MKMK/L/11/2023 terhadap Terlapor Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, dkk. Keempat, Putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/11/2023 terhadap Terlapor Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah (Para Hakim Konstitusi) yang dilaporkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dkk. RPH Bocor MKMK juga menjatuhkan putusan terhadap Terlapor Wakil Ketua MK Saldi Isra. Dalam Putusan MKMK Nomor 03/MKMK/L/11/2023, MKMK menyatakan Saldi Isra tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (dissenting opinion). Saldi bersama para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara. “Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie. Pertimbangan MKMK yang dibacakan Wahiduddin Adams menyatakan, dissenting opinion dari Saldi Isra tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Namun terhadap masalah kebocoran informasi rahasia RPH dan kebiasaan praktik benturan kepentingan dalam penanganan perkara di MK, Saldi secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam RPH yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9. Sementara amar Putusan MKMK Nomor 04/MKMK/L/11/2023 menyatakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (dissenting opinion). “Hakim Terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan amar putusan. Jimly dalam amar putusan juga menyatakan Arief secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia RPH dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya. Bintan R. Saragih membacakan pertimbangan MKMK mengatakan, ceramah yang disampaikan Arief Hidayat dalam Konferensi Hukum Nasional pada Rabu, 25 Oktober 2023 dan di beberapa media merupakan sebuah upaya untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun materi muatan dalam ceramah Arief menunjukkan sisi keprihatinannya pada situasi perkembangan dan penegakan hukum di negara Indonesia, sikap dan perilaku Arief dengan menggunakan “baju hitam” merupakan suatu perilaku dan citra yang tidak pantas. Semestinya Arief sebelum menyampaikan ceramah maupun sebagai narasumber harus membangun persepsi publik terhadap Mahkamah agar tidak makin terpuruk. Sebab, sikap dan ujaran demikian dapat saja berpotensi mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap institusi MK secara kelembagaan. Benturan Kepentingan Sementara Putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/11/2023 dengan Terlapor enam Hakim Konstitusi, yaitu Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah (Para Hakim Konstitusi). Dalam amar putusan, MKMK menyatakan Para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
Dinasti Politik Mengancam Demokrasi
DINASTI politik dan politik dinasti adalah dua hal yang berbeda. Dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dinasti politik merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyatlah yang memilih para pemimpinnya. Marcus Mietzner dalam paper yang berjudul Indonesia’s 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party System, menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer Indonesia. Praktik politik dinasti menurutnya tidak sehat bagi demokrasi, antara lain karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya checks and balances, menjadi lemah. Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Turner bahwa suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika transisi kekuasaan politik yang bisa berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik. Politik oligarki harus dihindari, karena bisa mengancam demokrasi Indonesia. Partai yang seharusnya mampu mengakomodir suara rakyat, bisa saja pada akhirnya hanya digunakan oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu. ©
Syaikh Al-Qardhawi: Perang Melawan Israel, bukan Perang Akidah Islam dan Yahudi
Perang melawan zionis Israel bukanlah perang akidah antara Yahudi dan Islam. \"Jika kita memerangi Yahudi karena akidah maka konsekuensinya kita pun akan memerangi Nasrani juga,\" ujar Syaikh Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya berjudul \" al-Quds: Qâdhiyyah Kulli Muslim\" yang dalam edisi Indonesia menjadi \"Palestina: Masalah Kita Bersama\" (Pustaka Al-Kautsar, 1999). Dalam soal akidah dan syariah, Al-Qardhawi mengingatkan agama Yahudi lebih dekat dengan orang Islam daripada Nasrani. \"Agama Yahudi lebih dekat ke agama Ibrahim, baik dalam hal akidah maupun syariah,\" katanya. Agama Yahudi telah mengikuti sunah Ibrahim, dia mencontohkan, yaitu menyunati anak-anak mereka sebagaimana kaum Muslimin. Sedangkan Nasrani tidak melaksanakan hal tersebut. Al-Qardhawi menambahkan, Yahudi telah mensyaratkan penyembelihan sebagai tanda halal bagi hewan-hewan dan burung-burung seperti yang dilakukan oleh orang Muslim, sedangkan orang Masehi tidak mensyaratkan hal tersebut, karena Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu itu suci bagi orang-orang yang suci. Selanjutnya, Yahudi mengharamkan babi sebagaimana kaum Muslimin mengharamkannya. Sedangkan Nasrani menghalalkannya. Yahudi mengharamkan patung-patung, sedangkan Nasrani tidak. \"Jadi jika kita memerangi Yahudi karena akidah maka konsekuensinya kita pun akan memerangi Nasrani Masehi juga,\" tandasnya. Lepas dari itu, jejak hubungan Islam-Yahudi sangat buruk sejak dulu kala. Pada mulanya, Nabi Muhammad SAW menaruh harapan besar pada orang-orang Yahudi sebagai pendukung bagi agama yang sedang beliau dakwahkan. Beliau menganggap mereka memiliki basis keyakinan yang bersumber pada ajaran yang sejalan dengan agama yang beliau bawa. Interaksi Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslim di satu pihak, dengan pihak Yahudi di pihak lain kemudian menjadi intens, dan wahyu pun turun memberikan berbagai tanggapan, mengkritik dan pada akhirnya bahkan mengecam tindakan-tindakan mereka yang ternyata tidak seperti yang diharapkan, yakni justru menjadi penentang utama bagi risalah yang dibawa Nabi SAW. Beberapa riwayat menyebutkan bagaiamana misalnya orang-orang Yahudi melakukan konspirasi dengan kaum musyrik Makkah untuk menentang Nabi SAW dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan atau bahkan menyulutkan api pertikaian. Pada kesempatan lain juga diriwayatkan sejumlah ayat Al-Qur\'an diturunkan dalam rangka merespons secara langsung sikap-sikap negatif orang Yahudi terhadap umat Islam dan Nabi Muhammad SAW. Misalnya riwayat asbab nuzul [sebab turun] ayat QS Al-Baqarah : 80-98, QS al-Isra\' : 85 dan QS. Al-Kahfi : 83. Konflik Politik Dalam catatan modern, konflik berkepanjangan antara bangsa Palestina dengan negara Zionis Israel terjadi sejak pembagian wilayah Palestina oleh PBB pada tahun 1947 mengikuti Deklarasi Balfour 1917. Pasca Deklarasi Balfour, Inggris memfasilitasi imigrasi ratusan ribu kaum Yahudi ke wilayah Palestina, termasuk memberikan bantuan militer bagi kaum Yahudi saat terjadi perlawanan rakyat Palestina pada 1939. Setelah negara Zionis Israel berdiri pada 1948, konflik berdarah pun secara asimetris dan terstruktur dilakukan kaum Zionis kepada bangsa Palestina hingga hari ini. Merujuk pada catatan di atas, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa konflik yang terjadi antara bangsa Palestina dan Israel bukanlah konflik agama antara Islam dan Yahudi. Melainkan konflik politik di mana banyak umat Yahudi yang juga ikut menentang Zionisme Israel. “Itu saya kira pandangan yang harus kita berikan garis tebal bahwa ini adalah peperangan dan konflik politik yang berkaitan dengan perebutan wilayah kekuasaan antara bangsa Palestina dan bangsa Israel tetapi tentu dalam posisi di mana masyarakat internasional menyebut Israel melakukan okupasi atau agresi terhadap wilayah bangsa Palestina,” ungkapnya. DH
Politik Kekerabatan, Bukan Monopoli Jokowi
Potik kekerabatan bukan monopoli Jokowi. Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjadi imam dalam hal dinasti. Hary Tanoesoedibjo pun tanpa merasa risih memasang istri dan selutuh anaknya untuk duduk di kursi Senayan. Oleh: Dimas Huda | Jurnalis Senior FNN Partai Perindo seakan sudah menjadi kendaraan pribadi keluarga Hary Tanoesoedibjo. Taipan ini mengusung istri dan semua anaknya turut serta berjuang menguasai Senayan. Istri Hary Tanoe, Liliyana Tanaja Tanoesoedibjo terdaftar sebagai bakal caleg Partai Perindo untuk Dapil Jakarta II dengan nomor urut 1. Anak pertama Hary, Angela H Tanoesoedibjo terdaftar sebagai bakal caleg dari Partai Perindo untuk Dapil Jawa Timur I. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mendapatkan nomor urut 1. Anak kedua Hary, Valencia H Tanoesoedibjo tercatat sebagai bakal caleg dari Partai Perindo di Dapil Jakarta III, dengan nomor urut 1. Anak ketiganya, Jessica Tanoesoedibjo terdaftar sebagai bakal caleg di Dapil NTT II, dengan nomor urut 1. Selanjutnya, anak keempat Hary, Clarissa Tanoesoedibjo sebagai bakal caleg di Dapil Jawa Barat I, dengan nomor urut 2. Adapun anak bungsu Hary, Warren Tanoesoedibjo bakal caleg di Dapil Jawa Tengah I, dengan nomor urut 2. Hary Tanoesoedibjo juga sendiri terdaftar di Dapil Banten III. Dia mendapatkan urut 1 di antara bakal caleg Perindo lainnya di dapil tersebut. Fenomena politik kekerabatan tampaknya kian mengental pada Pemilu 2024. Bukan hanya Hary Tanoe yang memboyong keluarganya untuk meramaikan pesta demokrasi tersebut. Fenomena itu terjadi di banyak partai politik. Para bakal caleg keluarga elite partai politik itu jumlahnya sedikitnya hampir 20 orang. Keikutsertaan mereka diketahui setelah KPU RI mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI pada Agustus lalu. Dalam dokumen tersebut, terdapat 9.919 nama bakal caleg yang diusung 18 partai politik untuk bertarung di 84 daerah pemilihan (dapil). Tampak lima nama bakal caleg yang merupakan istri atau suami dari elite partai politik. Bahkan, empat di antaranya nyaleg bareng dengan pasangannya. Himmatul Aliyah, istri dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, misalnya. Himmatul tercatat sebagai bakal caleg Partai Gerindra untuk Dapil DKI Jakarta II dengan nomor urut 1, sedangkan Muzani sendiri nyaleg di Dapil Lampung I dengan nomor urut 1. Ada juga Netty Prasetiyani, istri dari Wakil Ketua Majelis Syura PKS yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Netty jadi bakal caleg PKS di Dapil Jawa Barat VIII dengan nomor urut 1, sedangkan Aher berlaga di Dapil Jawa Barat II dengan nomor urut 1. Lalu ada Erry Ayudhiansyah. Dia adalah suami dari Ketua DPP PKB sekaligus Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim. Erry jadi bakal caleg PKB untuk Dapil Banten II dengan nomor urut 1, sedangkan Chusnunia akan bertarung di Dapil Lampung I dengan nomor 1. Julie Sutrisno Laiskodat tak ketinggalan. Istri dari politikus senior Partai Nasdem sekaligus Gubernur NTT Viktor Laiskodat ini jadi caleg Partai Nasdem untuk Dapil Dapil NTT I dengan nomor urut 1, sedangkan Viktor maju di Dapil NTT II dengan nomor urut 1. Begitu juga Atalia Praratya. Istri Ridwan Kamil, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Gubernur Jawa Barat ini bakal caleg Partai Golkar di Dapil Jawa Barat I dengan nomor urut 2. Jika dicermati, termasuk Hary Tanoe, ada delapan bakal caleg DPR yang punya hubungan dengan elite politik sebagai ayah-anak atau nenek-cucu atau paman-keponakan. Mereka itu misalnya Parananda Surya Paloh. Anak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem ini sebagai bakal caleg nomor urut 1 di Dapil Sumatera Utara I untuk Nasdem. Ada juga Putri Zulkifli Hasan, anak dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Putri jadi bakal caleg PAN di Dapil Lampung I dengan nomor urut 1. Lalu, Rivandra Airlangga, putra dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Rivandra tercatat sebagai bakal caleg Partai Golkar untuk Dapil Jawa Barat V dengan nomor urut 1. Hisan Anis Matta, putri dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga tak ketinggalan. Hisan jadi bakal caleg Partai Gelora di Dapil Jawa Barat V dengan nomor urut 1. M Rasyid Rajasa, putra dari Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa. Rasyid terdaftar sebagai bakal caleg PAN di Dapil Jawa Barat I dengan nomor urut 5. Erwin Aksa, keponakan dari mantan wakil presiden RI sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK). Erwin yang kini menduduki posisi Ketua DPP Partai Golkar ternyata maju sebagai bakal caleg di Dapil Jakarta III dengan nomor urut 2. Rahayu Saraswati, anak dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djojohadikusumo sekaligus keponakan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang kini memegang jabatan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra maju sebagai bakal caleg di Dapil Jakarta III dengan nomor urut 1. Diah Pikantan O Putri Hapran juga begitu. Pikantan merupakan anak dari Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani. Dia tentu cucu dari Ketua Umum PDIP sekaligus mantan presiden RI Megawati Soekarnoputri. Pikantan jadi bakal caleg dari partai berlogo banteng itu di Dapil Jawa Tengah IV dengan nomor urut 1. Merusak Demokrasi Fenomena keluarga elite partai politik menjadi bakal caleg ini merupakan bentuk politik kekerabatan. Fenomena ini disebut merusak demokrasi dari banyak sisi. \"Jaringan politik kekerabatan ini sulit diketahui oleh masyarakat, padahal itu dampaknya buruk, merusak demokrasi kita,\" kata Lucius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Pada umumnya caleg-caleg kekerabatan ini menjadi caleg dengan menempuh jalan pintas, yakni mengandalkan kedekatan dengan elite partai. Mereka biasanya mendaftar di hari terakhir pendaftaran dan tidak mengikuti tahapan kaderisasi seperti anggota partai lainnya. Itu sebabnya, fenomena politik kekerabatan merusak proses kaderisasi partai karena kader-kader potensial yang sudah mengikuti tahapan kaderisasi, bahkan mungkin pencalonan, terhalang langkahnya menjadi caleg karena harus mengalah dengan keluarga elite partai. Kalaupun bisa menjadi caleg, para kader tetap saja harus merelakan nomor urut kecil apabila terdaftar di dapil yang sama dengan keluarga bos partai. Politik kekerabatan atau politik dinasti ini terjadi karena regulasi pemilu tidak melarang hal tersebut. Praktik tersebut semakin subur akibat adanya \"oligarki partai\" alias segelintir orang yang punya kuasa penuh menentukan kebijakan partai. \"Jadi saya kira (fenomena politik kekerabatan ini) berbanding lurus dengan faktor partai politik kita yang masih dikuasai oligarki. Jadi politik dinasti itu sudah menjadi satu hal yang tak terelakkan,\" kata Lucius. Elit Pemangsa Dinasti politik adalah fenomena yang terjadi setiap pemilu. Para pembuat undang-undang pun tak pernah membuat rekomendasi atau memastikan agar dinasti politik tak terjadi lagi. Tengok saja trah Yudhoyono yang maju melalui Partai Demokrat. Trah ini dinahkodai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rombongan keluarga yang maju caleg ini adalah akibat kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang memberi keistimewaan pada kader yang dekat dengan ketua umum. Hal ini agar praktik menyimpang bisa dikendalikan. “Ini semua bisa dijelaskan karena oligarki partai yang belum juga berubah. Jadi politik dinasti itu sudah menjadi satu hal yang tak terelakkan,” ujar Lucius. Politik dinasti sebenarnya bukan sistem yang tepat diterapkan negara yang demokratis. Pasalnya, setiap warga negara memiliki hak suara yang harus dijamin dan dipenuhi. Selain itu, politik dinasti juga mampu menyuburkan budaya korupsi dan kecenderungan mempertahankan kekuasaan. Banyak studi membuktikan bahwa sejak awal terjadi pembajakan terhadap lembaga-lembaga dan prosedur Demokrasi, dan ini menjadikan demokratisasi Indonesia berwatak sangat elitis. Robison & Hadiz (2004) melakukan studi yang menggaris-bawahi bahwa elit predatorial (elit pemangsa rakyat) lama yang berbasis partai-partai politik menguasai panggung politik. Mereka melakukan reorganisasi kekuasaan mengikuti logika politik kartel, yaitu politik kartel digambarkan sebagai situasi manakala partai-partai politik secara bersama-sama mengabaikan komitmen ideologis dan programnya agar tetap bisa bertahan di lingkar kekuasaan dengan memilih bergabung dengan pemerintahan baru pasca pemilu. Sebagai imbalan atas dukungan yang diberikan mereka berbagi pos-pos jabatan di pemerintahan. Politik kartel pada gilirannya membentuk pemerintahan berwatak oligarkis. Oligarki merupakan mekanisme pemusatan kekuasaan pada segelintir elit berkuasa yang menekankan pada kekuatan sumber daya material (kekayaan) sebagai basis mempertahanan kekuasaan sekaligus kekayaan pada diri elit. Sementara plutokrasi mirip dengan oligarki. Namun, plutokrasi terjadi tatkala tercipta suatu kondisi ekstrem ketimpangan sumber daya antara “kaya”dan “miskin” di dalam suatu negara. Plutokrat (penguasa dalam plutokrasi) tidak hanya menguasai sumber ekonomi dan politik, melainkan juga sumber daya kekerasan (pasukan, senjata, teknologi). Dan ini menjadi basis bagi munculnya oligarki. Akan tetapi ada studi lain yang dilakukan Hee-Yeon Cho (2008) melihat bahwa“demokrasi oligarkis” Indonesia berangsur-angsur berubah menjadi “oligarki demokratis. ”Inilah sejenis oligarki yang ingin mempertahankan kekayaan–sekaligus merebut kekuasaan–melalui kompetisi electoral (melalui pemilu) yang berwatak elitis. Sehingga, bukan politik demokrasi yang berlangsung di Indonesia, tapi politik oligarki. Sementara itu Winters (2014) juga menegaskan kenyataan serupa, bahwa elemen penting neo Orde Baru adalah kaum oligark (elit berwatak oligarkis) yang tak ikut lenyap bersama tumbangnya Soeharto. Kaum oligark yang dulu berada di bawah kendali mutlak Soeharto kini sedang berebut posisi di puncak kekuasaan. Oligark sultanistik di zaman Orde Baru terpusat di Cendana, sedangkan oligark pasca Orde Baru menyebar ke dalam banyak kutub persaingan kaum elit. Metode otoritarian Orde Baru membuat oligarki bisa dikuasai seorang diktator, sedangkan “demokratisasi” pasca Orde Baru membuat para oligark bersaing melalui mekanisme kompetisi electoral. Sehingga Winters ingin menegaskan bahwa oligarki dan demokrasi saling menunggangi.
Biarkan Gibran Jadi Presiden
Oleh Joko Sumpeno Memang salah, anak lurah mencalonkan atau dicalonkan jadi lurah? Ya nggak ada yang salah. Wajar - wajar saja. Namanya hak setiap warganegara ingin berbakti Kenapa negeri yang dikenal gemah ripah loh jinawi. Kenapa harus dihalang-halangi. Biarkan saja ...... Politik tidak hanya butuh orang pinter atau menolak yang goblok. Terpenting adalah soal keberanian. Termasuk berani untuk menafikan malu. Pernah dicatat oleh sejarah suksesi Mataram yang dikenal hiruk-pikuk, dibanjiri air mata dan digenangi darah. Bahkan sempat ayah dan anak di istana itu berebut satu perempuan yang katanya cantik pada zamannya. Mataram ( katanya telah Islam ) yang berpusat di Surakarta - Jogjakarta diketahui sebagai kerajaan Gung binatara disesaki suksesi yang kemudian melibatkan kompeni ( VOC ). Urusan dagang dan politik saling berkait dan berkelindan. Dan, VOC cerdik memanfaatkan kehausan kuasa dan kelaparan uang. Apa bedanya dengan kekinian yang kekuasaan hanyalah jalan atau saling berpasangan antara harta, tahta dan wanita dibungkus dengan jalinan kata-kata bertuah penuh warna normatif. Takut pada kedatangan hari esok dengan resiko pertanggungjawaban berpadu dengan kerakusan, mendorong tetap ingin memeluk kekuasaan selama hayat dikandung badan. Gibran meski belum memenuhi syarat untuk berkuasa, namun oleh kekuasaan dibuatlah syarat bagaimana supaya terpenuhi. Akulah hukum, memang kamu mau apa ....( saya membayangkan cengar cengir sang kuasa mencibir ). Mungkin saja, inilah justru bukan jalan melama-lamakan kuasa, melainkan tersembunyi hikmah yang mempertontonkan politik secara telanjang: perpaduan pedang, uang dan doa suka-suka. Bukankah politik hanyalah jalan kemungkinan. Jsp, Oktober 2023 yang kian panas.
Kasus Rempang, Anwar Abbas: Mau Dibawa ke Mana Negara Ini?
JAKARTA, FNN-Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kasus Rempang, Kepulauan Riau. \"Negara ini untuk siapa, serta mau dibawa ke mana?\" tanyanya, Sabtu 16 Sepember 2023. Buya Anwar Abbas juga menunjuk kasus-kasus sejenis macam kasus di daerah Air Bangis Pasaman Barat Sumbar, di Desa Wadas Jawa Tengah, di Sulawesi, di Halmahera Maluku Utara dan banyak lagi. \"Sebenarnya kalau kita tanya kepada konstitusi dari negara kita maka jawabannya sudah jelas di mana segala kebijakan dan tindakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah terutama dalam bidang ekonomi seperti yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,\" ujarnya. Lalu, apakah itu sudah tercapai? \"Saya rasa sudah karena kebijakan tersebut sudah berhasil mengantarkan rakyat untuk hidup sejahtera. Bahkan tidak hanya sekadar sejahtera tapi sudah sangat-sangat sejahtera,\" tuturnya. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan: rakyat yang mana yang sudah tersejahterakan tersebut. \"Tidak bisa kita ingkari rakyat kita ini berlapis-lapis atau berkelas-kelas, yaitu lapis atas, tengah dan bawah. Pertanyaannya lapis mana yang sudah tersejahterakan tersebut?\" ujarnya. Jawabnya tentu sudah jelas, kata Buya Anwar, yaitu kelas atas. Ini jika kita kaitkan dengan dunia usaha yaitu kelompok usaha besar yang jumlahnya 0,01% dengan jumlah pelaku usaha sekitar 5.550 pelaku. Sedangkan usaha mikro dan ultra mikro yang jumlahnya 98,68% dengan jumlah pelaku sekitar 63,4 juta pelaku, mereka tampak masih terseok-seok. \"Jadi kalau divisualisasi bentuk masyarakat kita itu seperti piramid, kecil di atas, agak besar di tengah dan sangat-sangat besar di bawah. Yang di bawah ini adalah mereka-mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin,\" katanya. Semestinya kalau pemerintah kita konsisten dan konsekwen dengan amanat yang terdapat dalam konstitusi maka kebijakannya tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi saja seperti yang banyak terlihat selama ini. Tetapi bagaimana pemerintah bisa menciptakan pemerataan ekonomi dalam arti sesungguhnya agar kesenjangan sosial ekonomi masyarakat kita tidak semakin tajam dan terjal. Di Maluku Utara misalnya pertumbuhan ekonominya mencapai angka 27%. Semestinya rakyat Maluku Utara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar itu sudah tidak ada yang miskin tapi bagaimana dengan fakta dan realitanya? Inilah yang kita sesalkan, kata Buya Anwar, karena yang sejahtera dan tersejahterakan tersebut adalah usaha-usaha besar sementara usaha-usaha kecil, mikro dan ultra mikro kurang terperhatikan bahkan telah terpinggirkan. \"Ini terjadi karena titik tekan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tampak lebih banyak untuk membela dan melindungi usaha-usaha besar karena yang dikejar oleh pemerintah tampaknya adalah pertumbuhan ekonomi dan kurang kepada dimensi pemerataannya sehingga akibatnya kita lihat rakyat marah seperti yang terlihat dan terjadi sekarang ini di Pulau Rempang Kepri.\" Celakanya, pihak aparat yang tugasnya sebenarnya adalah melindungi rakyat, malah berubah fungsi menjadi menggebuki dan memukuli rakyat. \"Kasihan sekali nasib rakyat kita yang diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu wajar sekali ada pertanyaan, negeri ini akan dibawa ke mana? Sebab kalau diukur jiwa dan semangatnya dengan amanat yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 maka rasa-rasanya masih jauh panggang dari api,\" tandasnya. (Dh)
Muhammadiyah Ingatkan Ancaman Project S Tiktok bagi Usaha Kecil di Indonesia
JAKARTA, FNN- Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan bahaya yang bakal mengancam usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia terkait hadinya Project S Tiktok. Project ini merupakan platform elektronik niaga yang diluncurkan oleh perusahaan induk TikTok, ByteDance, di Inggris pada Juni 2023. Dalam project ini, Project S menjual langsung dagangannya kepada konsumen dari lintas negara, seperti yang dilakukan Amazon. \"Hal ini jika terjadi di Indonesia tentu akan sangat berbahaya,\" ujar Ketua Lembaga Pengembang UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Toni Firmansyah, di Jakarta, Ahad 10 September 2023. Menurutnya, para pelaku UMKM kita tidak akan bisa bersaing karena UMKM kita tidak tahu data dan informasi tentang segala sesuatu yang terkait dengan konsumen yang telah membeli produk mereka. Berbeda halnya dengan Tiktok. Apliaksi ini dengan algoritmanya akan dapat membaca tentang bagaimana kebiasaan penggunanya, sehingga Tiktok dapat menggambarkan secara baik keinginan konsumen di Indonesia. \"Jika data dan informasi ini diberikan oleh Tiktok kepada produsen UMKM di China maka tentu mereka akan bisa membuat barang-barang yang selama ini banyak diminati oleh konsumen di Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah dari harga barang-barang produksi UMKM dalam negeri,\" jelasnya. Jika ini yang terjadi, Toni Firmansyah mengatakan, yang akan kita lihat bukan lagi ancaman tapi adalah tsunami besar yang akan menghancurkan UMKM di negeri ini. Lantaran itu Lembaga Pengembang UMKM PP Muhammadiyah mengingatkan pemerintah mengantisipasi masalah krusial tersebut. Lembaga ini juga meminta Pemerintah secara serius melindungi dan memperkuat pelaku UMKM dengan membuat regulasi khusus. Dalam regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah tersebut, diharapkan prinsip integrasi ekonomi secara mikro dan makro akan dapat dibangun.(dh)
Menkominfo Wacanakan Pungut Pajak Judi Online, Begini Tanggapan MUI
JAKARTA, FNN- Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengingatkan agar Pemerintah mengedepankan falsafah dan hukum dasar negara sebagai tolok ukur dalam membuat kebijakan. Demikian juga terkait judi online yang belakangan menjadi marak karena adanya wacana pengenaan pajak atas praktik ilegal tersebut. \"Pemerinah hendaknya menggunakan tolok ukur Pancasila dan UUD 1945 dalam tiap kebijakannya. Bukan malah menggunakan falsafah materialisme, hedonisme dan pragmatisme,\" ujar Wakil Ketua Umum MUI, Dr H Anwar Abbas, Ahad 10 September 2023. Hal ini disampaikan Buya Anwar Abbas menanggapi wacana pemungutan pajak untuk judi online (slot) yang sempat dilontarkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Senin 4 September 2023 lalu. Wacana pajak judi online dimunculkan Menkominfo mengingat aliran uang yang ‘terbang ke luar negeri’ lewat judi online mencapai US$9 miliar atau sekitar Rp150 triliun. Buya Anwar Abbas mengatakan, jika pemerintah mengenakan pajak terhadap judi online maka itu berarti telah melegalisir praktik perjudian yang merusak tersebut. Berarti pemerintah mengabaiikan tugas dan fungsinya secara baik yaitu melindungi rakyat dan mensejahterakan mereka. Menurutnya, semestinya pemerintah melalui kewenangan yang ada padanya tegas memblokir, menutup dan menindak serta mematikan akses dan situs, serta seluruh jejaring judi online. Dengan begitu, rakyat bisa hidup dengan tenang dan tidak terganggu oleh kegiatan haram dan tercela yang sangat merugikan tersebut. \"Bukan malah mengenakan pajak,\" ujar Buya Anwar Abbas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir sebelumnya juga berpesan agar pemerintah mengutamakan tanggung jawab kebangsaan di atas pragmatisme ekonomi. Alih-alih memanfaatkan potensi pajak dari judi online, Haedar berharap pemerintah melaksanakan tanggung jawab moral sesuai pedoman Pancasila dengan menutup akses judi atau bahkan memblokirnya. “Ya terserah lah, kebijakan-kebijakan yang lebih memblokir, lebih ya tidak memberi ruang yang leluasa,” katanya sebagaimana dilansir laman resmi PP Muhammadiyah 7 September 2023. “Pokoknya semuanya (kebijakan) harus di atas tanggungjawab sosial kebangsaan yang lebih luas. Jangan sampai malah itu membawa mafsadat, membawa mudarat bagi masa depan bangsa,” imbuhnya. Selain bertentangan dengan konteks Keindonesiaan, wacana-wacana pragmatis seperti itu, kata Haedar, justru menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen para pejabat negara untuk menjalankan amanat pemerintahan sesuai pedoman Pancasila. “Itulah kemudian yang menimbulkan opini kuat di kalangan umat beragama bahwa satu sisi (negara) begitu sensitif terhadap polemik dan ekspresi umat beragama, sementara di sisi lain memberikan kelonggaran kepada hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah bagi moralitas, eksistensi, serta masa depan generasi muda,” kritiknya. “Mohon juga langkah-langkah seperti ini dikaji secara seksama dan sebaiknya berbagai institusi instansi pemerintah kementerian lebih mengagendakan kebijakan-kebijakan yang produktif, kondusif, konstruktif, positif bagi masa depan Indonesia,” pesan Haedar Dampak Buruk Perjudian Anwar Abbas mengatakan di dalam agama Islam berjudi hukumnya adalah haram. Ini artinya Islam melarang umatnya untuk melakukan perbuatan yang tercela tersebut. Di negara kita Indonesia berjudi juga dilarang ini bisa dipahami dari pasal 303 bis KUHP. Bahkan mereka yang bermain judi tersebut diancam dengan pidana penjara kecuali jika perjudian tersebut mendapat izin dari penguasa yang berwenang. \"Jadi kegiatan berjudi itu di negara kita boleh dilakukan kalau ada izin dari penguasa,\" ujar Buya Anwar Abbas. \"Tapi kalau penguasa memberi izin terhadap praktik perjudian, berarti sang penguasa tidak paham dan tidak mengerti tentang dampak buruk dari praktik perjudian,\" lanjutnya. Orang sudah terlibat dalam praktik perjudian, kata Buya Anwar Abbas, akan sulit baginya untuk melepaskan diri. Mengapa demikian? Karena yang namanya berjudi itu kalau menang akan membuat yang bersangkutan menjadi ketagihan dan kalau kalah akan membuat mereka penasaran sehingga akhirnya dalam hari-hari yang mereka lalui dalam pikirannya hanya ada bagaimana caranya supaya dia bisa berjudi. Berjudi sudah menjadi candu sehingga akhirnya sulit sekali bagi mereka untuk bisa keluar dari jeratan perbuatan yang tercela tersebut. Akibatnya, kehidupan mereka dan keluarganya menjadi terganggu. Tidak sedikit jumlah keluarga yang menjadi berantakan dan bercerai karena harta benda yang mereka miliki sudah habis untuk berjudi. Bahkan karena sudah ketagihan lalu uang tidak ada maka mereka tidak segan-segan untuk berutang ke mana-mana termasuk kepada pinjaman online. \"Sangat sering kita dengar ada orang mencuri dan merampok bahkan ada yang tega untuk membunuh orang lain untuk mendapatkan uang agar keinginannya untuk berjudi dapat tersalurkan,\" katanya.
MUI Imbau Umat Islam Bantu Korban Kemarau
JAKARTA, FNN- Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengimbau pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat akibat kemarau panjang tahun ini. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau 2023 lebih kering apabila dibandingkan dengan tiga tahun terakhir. Terlebih, ada potensi El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut hingga 60%. \"Musim kemarau dan keadaan kekeringan yang melanda negeri ini tentu harus kita hadapi dan atasi secara bersama-sama,\" ujar Wakil Ketua Umum MUI, Dr H Anwar Abbas, Senin 4 September 2023. Keadaan cuaca yang tidak bersahabat saat ini, menurut Anwar Abbas, sudah bisa dipastikan akan ada elemen dan atau kelompok masyarakat yang akan terkena dampaknya. Hal yang paling dekat adalah para petani. Gagal panen akan membuat keadaan ekonomi para petani terganggu. Bahkan mungkin tidak hanya sampai di situ. Hal itu bisa membuat mereka menjadi miskin dan termiskinkan oleh keadaan yang ada. Itulah sebabnya, MUI mengimbau pemerintah dan masyarakat bisa bergandengan tangan membantu mereka. \"Kalau pemerintah bisa membantu lewat bansosnya dan masyarakat terutama umat Islam lewat zakat, infak dan sedekahnya,\" ujar Buya Anwar Abbas yang juga Ketua PP Muhammadiyah. \"Ini penting kita lakukan agar mereka yang mengalami kesulitan tersebut tetap dapat hidup dengan layak. Bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan demikian diharapkan rasa kebersamaan di antara kita tetap dapat terjaga dan terpelihara,\" tambahnya. Buya Anwar juga mengingatkan musim kemarau ini mengakibatkan banyak elemen masyarakat yang kekurangan air bersih untuk mandi, mencuci dan minum serta untuk kepentingan berwudhu bagi umat Islam yang akan beribadah. \"Untuk itu kita harapkan pemerintah dan masyarakat benar-benar bisa bekerjasama dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat yang memerlukannya,\" demikian Buya Anwar Abbas. (Dh)
Muhammadiyah Apresiasi Upaya Erick Thohir Bersih-Bersih di BUMN
JAKARATA, FNN-Muhammadiyah mengapresiasi upaya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang menggalang kerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi di tubuh perusahaan negara. \"Kita perlu berterima kasih kepada Erick Thohir yang telah berusaha untuk membongkar praktik-praktik korupsi yang terjadi di BUMN,\" ujar Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, di Jakarta Kamis 31 Agustus 2023. Sebelumnya, Erick Thohir menyatakan telah berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus besar di perusahaan-perusahaan BUMN. \"Kami membongkar kasus Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun, Garuda Rp8,8 triliun, Waskita Rp2,5 triliun, dan ASABRI Rp22,8 triliun,\" ujar Erick Thohir. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Fadil Zumhana juga mengapresiasi langkah Menteri BUMN yang dengan berani melakukan tindakan bersih-bersih. \"Dengan perbaikan sistem bagaimana BUMN dapat bekerja maksimal. Pak Erick berani memecat direktur yang tidak benar agar bebas korupsi,\" ucapnya. Anwar Abbas yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengatakan kerjasama antara Meneg BUMN Erick Thohir dan Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus korupsi besar di lingkungan BUMN tentu jelas sangat patut kita dukung dan beri apresiasi. Apalagi, Erick Thohir juga telah melaporkan kasus yang terjadi di dana pensiun yang diperkirakan dalam waktu 2 bulan ke depan sudah ada kejelasannya. \"Jadi dari beberapa kasus tersebut tahulah kita bahwa masalah korupsi di negeri ini tampaknya memang benar-benar sudah luar biasa dan hal demikian jelas- jelas telah mengkhianati salah satu amanat dari reformasi yaitu memberantas praktik korupsi,\" ujar Anwar Abbas. Menko Polhukam Mahfud Md bahkan sudah berkesimpulan bahwa praktik korupsi selama era reformasi ini jauh lebih dahsyat bila dibandingkan dengan zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru praktik korupsi boleh dikatakan hanya terjadi di lembaga eksekutif saja tapi di era reformasi telah merebak ke lembaga legislatif dan yudikatif. \"Hal ini tentu saja membuat kita sedih dan risau karena kalau bangsa dan negara ini tidak bisa memberantas praktik yang tidak terpuji tersebut maka tidak mustahil negeri ini akan terseret ke dalam satu keadaan yang tidak baik yang tidak kita inginkan,\" katanya. (Dh)
MUI Ingatkan Bahaya Kampanye di Lembaga Pendidikan
JAKARTA, FNN-Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kegiatan kampanye di lembaga pendidikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Hal ini tertuang dalam amar Putusan No. 65/PUU-XXI/2023 yang tetapkan pada tanggal 15 Agustus 2023. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Dr H Anwar Abbas, mengingatkan akan bahaya keputusan tersebut jika diterapkan. \"Tapi kalau pihak KPU dan BAWASLU bisa menjamin tidak akan terjadi praktik-praktik yang tidak kita inginkan maka silahkan saja asal dibuat aturan dan ketentuannya yang jelas dan tegas,\" ujar Buya Anwar Abbas, Selasa 29 Agustus 2023. Menurut Buya Anwar Abbas, lembaga pendidikan adalah tempat kita menanam dan menyemai nilai-nilai luhur, baik yang terkait dengan masalah keagamaan maupun budaya karena kita ingin anak-anak didik kita sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional yaitu menjadi anak-anak atau manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. \"Oleh karena itu tidak dapat tidak dunia pendidikan kita harus dijauhkan dan disunyikan dari praktik-praktik tidak terpuji, manipulatif dan eksploitatif,\" ujarnya. Sementara data dan fakta yang ada selama ini dunia perpolitikan kita sangat sarat dengan money politic, caci maki, fitnah, hoax dan sikap-sikap tercela lainnya. Oleh karena itu, kata Buya Anwar, jika hal seperti ini dibiarkan masuk ke dalam dunia pendidikan maka tentu tidak mustahil anak-anak kita akan menirunya. Bila ini yang terjadi maka hal demikian tentu akan sangat merugikan masa depan bangsa dan negara kita ke depannya. Mereka akan menjadi terbiasa dengan perbuatan-perbuatan tercela tersebut sehingga terjadilah apa yang dikatakan oleh orang-orang arif kita terdahulu: \"kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, tua terubah tidak\". Dengan demikian masa depan bangsa dan negara kita tentu akan bermasalah karena anak-anak yang kita didik hari ini sudah biasa dan terbiasa degan praktik korupsi, suap menyuap, caci mencaci, fitnah memfitnah dan lain- lain sikap tercela lainnya. \"Memang kita tidak bisa mengingkari bahwa lewat kampanye ini kita akan bisa mengharapkan terbangunnya kritisisme dan proses pencerdasan di kalangan anak-anak didik kita, tapi itu saja tidak cukup karena untuk apalah mereka bisa seperti itu kalau akhlak dan moralitasnya bejat dan ambruk,\" ujar Buya Anwar Abbas. Oleh karena itu, menurutnya, selama masalah mental dari para politisi dan pengelolaan serta pelaksanaan dari kampanye ini belum menjunjung tinggi moral dan al akhlaqul karimah, maka tentu mafsadatnya akan jauh lebih besar dari pada maslahat dan manfaat yang ditimbulkannya. \"Untuk itu dalam hal ini mungkin akan sangat baik kita renungkan satu kaidah dan petuah yang sangat populer di kalangan para ulama yang mengatakan dar\'ul mafasid muqoddam \'ala jalbil masholih. Artinya meninggalkan dan menjauhkan kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan,\" tambah Buya Anwar Abbas. Ini artinya, kata Buya Anwar, kalau kampanye lewat dunia pendidikan ini akan membuat akhlak dan moralitas anak-anak didik kita akan rusak maka lebih baik hal itu ditiadakan saja. \"Tapi kalau pihak KPU dan BAWASLU memang bisa menjamin tidak akan terjadi praktik-praktik yang tidak kita inginkan tersebut maka silahkan saja asal dibuat aturan dan ketentuannya yang jelas dan tegas,\" demikian Buya Anwar Abbas.(dh)
India Sukses Daratkan Pesawatnya di Bulan, MUI: Kapan Negeri Kita?
JAKARTA, FNN-India mencatat sejarah ketika menjadi negara pertama yang mendaratkan pesawat ruang angkasanya dekat kutub selatan bulan, Rabu (23/8). Ini adalah wilayah yang belum dijelajahi yang diyakini ilmuwan kemungkinan menyimpan cadangan penting air beku. India menjadi negara keempat yang melakukan pendaratan di bulan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Dr H Anwar Abbas, Sabtu 26 Agustus 2023, mengapresiasi prestasi Negeri Hindustan tersebut, sembari bertanya: \"Kapan negeri kita?\" \"Inilah sebuah pertanyaan besar yang sangat perlu dan patut kita jawab secara bersama-sama sebab kalau negara dan bangsa kita tidak memberikan perhatian lebih terhadap masalah IPTEK tersebut maka negara dan bangsa kita tentu hanya akan menjadi negara dan bangsa yang lemah yang tidak akan pernah bisa tampil mewarnai dan memimpin dunia,\" lanjutnya. Menurut Anwar Abbas, kita butuh hadirnya para pemimpin yang memiliki visi yang besar dan hebat yang mampu menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk menjadikan negeri ini maju yang bisa dibanggakan rakyatnya juga oleh dunia. Buya Anwar Abbas memandang prestasi India tersebut patut dibanggakan. Negeri itu, berhasil mensejajarkan dirinya dengan tiga negara besar yaitu Amerika, Rusia dan Tiongkok. Tiga negara itu sebelumnya telah berhasil mengirim pesawatnya ke tempat yang sama. \"Kita yakin peristiwa ini tentu akan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk melakukan penelitian dan eksplorasi serta inovasi yang lebih banyak dan lebih baik lagi tentang luar angkasa di masa depan,\" ujar Anwar Abbas. Bagi kita bangsa Indonesia, kata Buya Anwar Abbas, hal ini tentu harus menjadi pelajaran dan kesadaran bersama bahwa sebuah cita-cita kalau dilakukan secara bersungguh-sungguh pada waktunya akan berbuah dan menghasilkan. (Dh)
Jadi Anggota Dewan Mahal, MUI: Banyak Pasal-Pasal dalam UU yang Rugikan Rakyat
JAKARTA, FNN-Majelis Ulama Indonesia atau MUI menganggap wakil rakyat yang duduk di Senayan tidak menjalankan aspirasi rakyat dengan sebenar-benarnya. \"Dunia politik kita sudah bagaikan sebuah pasar. Para pelaku yang ada sibuk bertransaksi untuk kepentingan dirinya dan kelompok serta partainya,\" ujar Dr H Anwar Abbas. Wakil Ketua Umum MUI ini kepada FFN, Senin 14 Agustus 2023, menunjuk para politisi yang tidak segan-segan melakukan apa saja termasuk mewarnai ayat-ayat dan pasal-pasal dalam pembahasan sebuah rancangan UU yang akhirnya setelah disahkan menjadi UU, kita melihat UU tersebut sangat-sangat merugikan rakyat dan juga sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat dari UUD 1945. Buya Anwar Abbas menengarai ini semua terjadi karena biaya politik yang mahal untuk menjadi anggota dewan. Sebelumnya, salah seorang petinggi partai mengatakan biaya atau ongkos untuk bisa duduk menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta sangat mahal yaitu sebesar Rp40 miliar. \"Hal ini tentu saja membuat kita geleng-geleng kepala,\" katanya. Bahkan kata yang bersangkutan jika sang calon hanya memiliki modal Rp20 miliar hingga Rp25 miliar maka besar kemungkinan mereka tidak akan pernah bisa duduk di kursi senayan. \"Jadi yang namanya politik uang dalam pemilu tampaknya sudah menjadi sesuatu yang sudah sangat sulit untuk dihindari,\" ujar Anwar Abbas. Jika demikian masyarakat kita sudah rusak. Tanpa ada sesuatu yang bisa mereka terima dari sang calon legislatif (caleg) maka mereka enggan untuk memilihnya. Apalagi sesuatu yang akan diberikan kepada para pemilih itu sekarang menurut politisi tersebut tidak cukup hanya berupa kaos dan atau kerudung saja tetapi kulkas. \"Jadi dengan demikian dapat disimpulkan hanya orang kaya atau orang yang dibiayai oleh orang kaya sajalah yang bisa berkuasa dan bisa menang dalam Pemilu,\" tambah Anwar Abbas. Hal ini tentu jelas-jelas sangat patut kita sesalkan, kata Anwar Abbas, karena bagaimana mungkin kita akan menumpangkan harapan kepada orang yang sibuk berpikir untuk dapat mengembalikan investasi yang sudah dia tanam atau utang yang harus dia bayar? Menurut Anwar Abbas, hal ini bisa terjadi karena yang penting bagi mereka bukanlah bagaimana mereka bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta patuh kepada konstitusi tapi adalah bagaimana caranya supaya modal yang sudah mereka tanam bisa kembali dan keuntungan yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan. Jika dalam pemilu yang akan datang hal serupa masih saja terus terjadi, Anwar Abbas mengatakan, maka tentu tipis sekalilah harapan nasib rakyat banyak terutama nasib mereka-mereka yang ada di lapis bawah akan bisa berubah. \"Untuk itu kita harus bisa mengusahkan secara bersama-sama bagaimana caranya agar pemilu 2024 yang akan datang benar-benar bisa dilaksanakan dengan biaya atau ongkos yang semurah-murahnya karena dengan itulah kita akan bisa mendapatkan anggota DPR yang benar-benar mampu mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat,\" tandasnya. \"Ini penting karena dengan hal seperti itulah kita akan bisa berharap di negeri ini akan dapat tercipta sebuah perubahan yang benar-benar berarti dan bermakna, di mana rakyatnya akan bisa hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia,\" demikian Anwar Abbas. (DH)
Panji Gumilang: Doktrin Batil Negeri Islam Indonesia
Al-Zaytun adalah karya nyata Negara Islam Indonesia Komandeman Wilayah IX (NII-KW IX). Ajaran-ajarannya terasa aneh: salat dan puasa tak wajib. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN Pannji Gumilang adalah sosok di balik seluruh ajaran Ma’had Al Zaytun. Tak sedikit ajaran sang syaikh ini yang menyimpang dari Islam. Fenomena praktik salat Idul Fitri yang mencampur barisan laki-laki dengan perempuan di saf yang sama hanyalah salah satu saja. Begitu juga yang membolehkan perempuan menjadi khatib salat Jumat. Eks pengurus Al Zaytun, Ken Setiawan, membeberkan Ponpes Al-Zaytun punya ajaran menebus dosa zina dan pacaran dengan uang jutaan rupiah. Ajaran-ajaran aneh ini tujuan utamanya adalah mengisi pundi-pundi lembaga yang dipimpin Panji. Ajaran Al-Zaytun sesungguhnya bersumber dari dokrin dan ajaran NII. Hanya saja, belakangan ini berkembang lebih jauh lagi, dan sudah barang tentu terasa asing bagi umat Islam sendiri. Konsepsi tentang doktrin dan ajaran negara Islam ini dijelaskan dalam kitab rujukan utama NII KW IX seperti buku \"al-Islam\" dan buku \"Pedoman Tazkiyah\". Buku ini merupakan bagian dari doktrin NII yang harus disembunyikan dan hanya tokoh dan pengikut NII saja yang bisa membaca dan memiliki akses terhadapnya. Secara garis besar doktrin dan ajaran NII dikategorikan kepada dua hal; pertama terkait dengan akidah dan kedua terkait dengan syari’ah dan ibadah. Doktrin dan ajaran yang terkait dengan akidah meliputi konsepsi din al-Islam, konsep tauhid dan hubungan Islam dan negara serta langkah-langkah mewujudkan negara Islam meliputi bai’at, hijrah dan jihad. Sementara doktrin dan ajaran yang terkait syari’ah dan ibadah meliputi konsepsi ibadah seperti salat, puasa, haji, zakat, sadaqah, qirad, dan fa’i. Selanjutnya syari’at pernikahan terkait wali biologi dan wali ideologi dan lain-lain. Terkait konsepsi din al-Islam menurut kelompok NII bahwa yang dimaksud dengan kata ini bukanlah agama Islam dalam pengertian religion seperti yang dipahami oleh mayoritas umat Islam. Akan tetapi, yang dimaksud dengan din al-Islam adalah tata cara hidup yang dilandasi oleh ajaran Islam. Konsekwensi dari pemahaman itu adalah bahwa untuk terwujudnya Islam sebagai tata cara hidup dalam tubuh umat Islam maka jalan satu-satunya adalah dengan mendirikan negara Islam. Hanya dengan kekuatan politiklah Islam sebagai norma bisa diterapkan dalam kehidupan secara total. Adapun masalah tauhid yang terkait hubungan Islam dan negara menurut NII bahwa pondasi kehidupan seorang individu sebagai seorang muslim adalah tauhid. Hanya tauhid yang benarlah yang menjadikan seorang muslim sejati. Sedangkan tauhid itu dalam pandangan kelompok NII dibagi tiga; tauhid rububiyyah, mulkiyyah, dan uluhiyyah. \"Implementasi dari ketiga jenis tauhid inilah yang memunculkan paham wajibnya mendirikan negara Islam,\" tulis Asep Zaenal Ausep dalam buku berjudul “Demokrasi dan Musyawarah Dalam Pandangan Darul Arqam, NII dan Hizbut Tahrir Indonesia”. Adapun langkah-langkah menegakkan negara Islam meliputi bai’at, hijrah dan jihad. Bai’at diperlukan karena untuk membangun sebuah negara diperlukan jama’ah dan kelompok besar. Jama’ah ini hanya bisa lahir dari proses bai’at. Bai’at dalam konsep NII berarti seseorang telah menjual dirinya untuk menegakan aturan Allah, sesuai dengan arti kata bai’at sendiri yang berasal dari kata baya‘a yang berarti menjual. Dalam jurnal ilmiah berjudul “Negara Islam Indonesia: Konsepsi Shajarah Tayyibah dalam Konstruk Negara Islam” karya Syofyan Hadi dijelaskan bahwa pengertian ini dipahami dari firman Allah dalam surat al-Taubah [9]: 111 dan al-Ṣaf [61]. Pemahaman seperti inilah yang kemudian melahirkan sikap berkorban yang tanpa batas dalam diri para pengikut NII, baik berupa materi maupun non materi. Adapun hijrah baru bisa dilakukan setelah proses bai’at yang meliputi hijrah jasmani dan rohani. Pemahaman hijrah ini didasarkan pemahaman terhadap surat al-Balad [90]: 10 di mana Allah menyebutkan kata al-Najdayn yang ditunjukkan Allah kepada manusia yang dalam pemahaman kelompok NII kata itu diartikan dua negeri; negeri batil dan negeri haq. Negeri batil adalah negara Republik Indonesia yang didirikan tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan negeri yang haq (benar) adalah negara yang didirikan oleh Kartosoewirjo, 7 Agustus 1949 dengan nama Negara Karunia Allah-Negara Islam Indonesia (NKA-NII). Maka seorang muslim yang sudah berbai’at wajib hijrah baik jasmani maupun rohani ke dalam NII tersebut dan meninggalkan NKRI. Konsekwensi dari hijrah bahwa seorang muslim haruslah berjihad baik dengan harta maupun dengan nyawanya demi tegakkan negara Islam. Periode Makkah Selanjutnya, doktrin dan ajaran yang terkait syari’ah dan ibadah meliputi konsepsi ibadah seperti salat, puasa, haji, zakat, sadaqah, qirad, dan fa’i. Selanjutnya syari’at pernikahan terkait wali biologi dan wali ideologi dan lain-lain. Perihal ini, kelompok NII memiliki paham yang berbeda dengan pemahaman mayoritas umat Islam. Salat misalnya, kelompok NII tidak lagi memahamai salat dalam arti ritual aqim al-salah, namun salat bagi mereka dipahami dalam arti aqim al-din yaitu mendirikan agama. Tidaklah ada arti salat seseorang walaupun ribuan rakaat, jika dia tidak berupaya untuk menegakkan negara Islam. Mereka lebih memahami salat dalam konteks subtansi dan bukan formalitas. Jika seseorang misalnya sudah tercegah dari perbutan keji dan munkar maka dia tidak perlu lagi salat ritual. Di sisi lain, dalam Buku Pedoman Tazkiyah disebutkan bahwa salat itu supaya ingat pada-Ku, maka salat bisa saja dan boleh diwakili dengan hanya berzikir, berdo’a, tilawah al-Qur’an dan sejenisnya. Merekapun membagi salat ke dalam dua periode sesuai dengan periode dakwah dan upaya Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Islam; yaitu periode Makkah dan Madinah. Pada periode Makkah usaha Nabi Muhammad SAW lebih berorientasi akidah bukan ibadah, karena itu salat belum dikerjakan dalam periode Makkah. Barulah setelah periode Madinah ketika negara Islam Madinah sudah berdiri ibadah salat secara utuh dikerjakan. Kelompok NII memahami bahwa kondisi sekarang umat Islam Indonesia masih hidup dalam periode Makkah karena negara Islam belum berdiri, maka pelaksanaan salat dalam bentuk ritual belum terlalu penting dan mendesak untuk dikerjakan. Sama halnya dengan salat, bagi pengikut NII puasa juga belum diwajibkan sebelum negara Islam berdiri, karena dalam sejarah syari’at, puasa baru dikerjakan tahun kedua setelah terbentuknya negara Islam di Madinah. Begitu juga dengan ibadah haji yang baru wajib jika sudah diundangkan oleh negara Islam yang sah. Bukankah Nabi Muhammad baru berhaji setelah sepuluh tahun berdirinya negara Madinah? Namun, ini berbeda halnya dengan zakat dan sedaqah yang sudah mereka wajibkan semenjak bai’at dilakukan. Hal itu dipahami dari arti bai’at yang berarti seseorang telah menyatakan dirinya terjual atau dia telah menjual diri secara total untuk berupaya menegakkan aturan Allah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal itu telah ditunjukkan oleh para sahabat yang mulai semenjak periode Makkah seperti yang dilakukan oleh Khadijah, Abu Bakar, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Mereka berpendapat bahwa materi adalah penopang utama berjalannya aktifitas dakwah dalam rangka mewujudkan berdirinya negara Islam, sehingga, pengorbanan materi dari para pengikut secara besar-besaran sangat dibutuhkan apakah dalam bentuk zakat, sedaqah maupun infaq. Sedangkan qirad berarti meminjamkan Allah SWT sejumlah harta dengan mengharap pengembalian berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah. Anggota NII didorong untuk bisa meminjamkan hartanya sebesar mungkin demi mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dogma inilah yang kemudian sukses menjadikan dakwah NII begitu cepat dengan dukungan finasial anggotanya yang tak terbatas. Bahkan demi melaksankan qirad ini tidak sedikit anggotanya yang melakukan pencurian harta orang lain bahkan harta keluarga mereka sendiri demi memenuhi tuntutan qirad. \"Bagi mereka, melakukan pencurian itu terhadap harta yang bukan NII adalah halal, karena mereka dianggap kafir,\" tulis Asep Zaenal Ausep dalam buku berjudul “Demokrasi dan Musyawarah Dalam Pandangan Darul Arqam, NII dan Hizbut Tahrir Indonesia”. Pernikahan Terkait masalah pernikahan, NII berpendapat bahwa anggota NII hanya boleh dan sah menikah dengan sesama pengikut NII. Mereka diharamkan menikah dengan orang di luar pengikut NII kecuali setelah berbai’at menjadi pengikut NII terlebih dahulu. Alasan mereka adalah bahwa seorang laki-laki muslim hanya halal menikah dengan perempuan muslim begitu juga sebaliknya. Sedangkan orang orang yang di luar NII masih dianggap kafir atau musyrik, karena mereka belum berakidah secara benar seperti akidahnya kelompok NII ini. Dampaknya adalah bahwa seorang perempuan yang menjadi anggota NII dan hendak menikah, sedangkan ayahnya bukan pengikut NII maka sang ayah tidak boleh menjadi wali pernikahannya. Andaikata perempuan tadi telah dinikahkan oleh ayahnyasecara sah dan tercatat pada KUA, maka pernikahan tetap harus diulang dalam internal NII dengan wali ideologi (imamnya NII) barulah sah pernikahan dan hubungan yang mereka jalani. Menurut Asep Zainal Ausop, kelompok NII tidak mengakui sahnya pernikahan sekalipun tercatat di KUA karena KUA juga merupakan representasi pemerintahan yang musyrik.
Krisis Kelaparan di Papua Tengah, Anwar Abbas: Ini Memalukan!
JAKARTA, FNN-Krisis kelaparan di Papua Tengah yang dipicu bencana kekeringan telah membuat 6 orang meninggal. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr H Anwar Abbas menyatakan sangat prihatin dan menyebut hal ini memalukan. \"Peristiwa ini memalukan. Kita malu tidak hanya kepada dunia tapi lebih-lebih lagi kepada diri kita sendiri mengapa di negeri kita yang kita sehari-hari hidup berdampingan lalu ada saudara kita yang mati kelaparan,\" ujar Anwar Abbas kepada FNN, Kamis 3 Agustus 2023. Menurutnya, masalah ini kalau dilihat dari perspektif ajaran Islam secara teologis jelas sangat bermasalah karena dari peristiwa ini kita bisa melihat dan mengukur tingkat keimanan kita. Dia mengingatkan sabda Rasulullah SAW: \"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya.\" (HR Bukhari). Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah beriman kepada-Ku orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedang tetangganya kelaparan sampai kelambungnya, padahal ia (orang yang kenyang) mengetahui.” (HR Thabarani). Anwar Abbas mengingatkan masing-masing kita harus bisa mempernyaring telinganya di mana jika kita mendengar ada rakyat yang merintih karena kelaparan. \"Kita harus turun dengan cepat untuk membantu,\" katanya. Kasus kelaparan sehingga memakan korban ini bukan yang pertama kali. Bulan Agustus tahun lalu ratusan warga di pegunungan Kabupaten Lanny Jaya Papua juga menderita kelaparan sehingga menewaskan 3 orang. Dia mempertanyakan mengapa kejadian seperti itu bisa berulang. \"Apakah peristiwa yang terjadi tahun lalu itu, tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk berjaga-jaga dan membuat kebijakan yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa melindungi rakyat ketika terjadi cuaca ekstrim sehingga kebutuhan pangan dari masyarakat yang ada di daerah tersebut tetap dapat dipenuhi dan terpenuhi sehingga korban jiwa tidak terjadi,\" katanya. Anwar Abbas mengingatkan agar pemerintah lebih sigap mengatasi masalah tersebut agar tidak berulang. Pemerintah, katanya, oleh konstitusi dalam pasal 34 UUD 1945 sudah diamanti agar fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. \"Untuk itu agar peristiwa serupa tidak terulang lagi maka kerja sama antara masyarakat dan pemerintah tidak hanya di tingkat lokal tapi juga di tingkat nasional agar dapat terus di tingkatkan dan diperkuat sehingga jauh sebelum peristiwa yang tidak kita inginkan tersebut terjadi, kita sudah dapat mengantisipasinya,\" kata Buya Anwar.(DH)
Tentara Bayaran: Si Sepatu Kotor Bernama Wagner
Masa depan Wagner di Rusia pascapengkhianatan bosnya, masih gelap. Ada kemungkinan para tentara bayaran ini dijadikan sepatu kotor untuk pekerjaan tak terpuji lainnya. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN Tanggal 23 Juni menjadi hari yang mencekam bagi Rusia. Pasukan paramiliter swasta Rusia, Wagner, tiba-tiba melakukan perlawanan terhadap Presiden Vladimir Putin. Kepala Wagner, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, membawa 2.000 tentara berbaris dari Ukraina ke Moskow. Di sisi lain, dalam aksi pertahanan balasan, 3.000 orang pasukan Chechnya dikerahkan untuk mempertahankan Moskow. Truk sampah penuh pasir ditempatkan di pintu masuk kota. Keesokan harinya, sekitar 150 km dari ibu kota Rusia, sebuah kesepakatan dicapai. Kepala Wagner, Yevgeny Prigozhin, diasingkan ke Belarus, sebagai imbalan untuk mengakhiri pemberontakannya. Buntut aksi Prigozhin ini membuat Kementerian Pertahanan Rusia agak gagap tatkala memutuskan nasib Wagner. Tidak mudah mengambil alih komando perusahaan militer yang memiliki pasar, struktur intelijen, dan jaringan internasional. Wagner tidak hanya memiliki sejumlah besar petempur di Ukraina. Perusahaan ini juga mengopersikan ribuan tentara di Suriah, Libya, Sudan, Mali, Republik Afrika Tengah, dan tempat lain. Middle East Eye (MEE) berspekulasi bahwa beberapa elemen sayap kanan nasionalis dan radikal Rusia dari Wagner telah meninggalkan perusahaan setelah Prigozhin setuju untuk pindah ke Belarusia dan membubarkan bisnisnya. Hanya saja, sebagian besar pasukan Wagner masih siap bekerja sama dengan militer Rusia karena mereka tidak punya banyak pilihan. “Kantor Wagner di seluruh negeri tidak ditutup dan secara aktif merekrut tentara, tapi kali ini kontrak mereka diteruskan ke kementerian pertahanan.” Sumber lainnya menyebut banyak pejuang enggan meninggalkan organisasi karena mereka telah direkrut dari penjara dengan imbalan amnesti. Mereka memilih beralih ke kontrak dengan kementerian pertahanan. Diperkirakan 85% dari sekitar 50.000 pasukan Wagner yang bertempur di Ukraina akan akan beralih bergabung dengan kementerian pertahanan. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang akan meninggalkan medan perang. “Angka desersi akan menjadi jelas dalam beberapa hari mendatang, karena militer Rusia tidak mengontrol sebagian besar pangkalan perusahaan,” ujar sumber itu. Beberapa pejuang konon telah meninggalkan pos mereka di Afrika, seperti di Libya. “Ada desersi di Libya dari para pejuang yang direkrut dari wilayah Suriah yang dikendalikan oleh Damaskus, karena gaji yang tidak dibayar dan salah urus,” kata sumber itu. “Ada juga rekrutan dari negara ketiga dan masa depan mereka tidak jelas.” Kemungkinan langkah Prigozhin dan pembubaran Wagner akan mendorong sejumlah besar kaum radikal untuk beraksi melawan Moskow, baik di dalam maupun di luar Rusia, dan elemen-elemen ini, para buronan dan mereka yang bergerak di bawah tanah, akan mencari perlindungan di tempat lain. Hanya saja, tetap saja sebagian besar orang yang berafiliasi dengan organisasi di Libya, Mali, dan Suriah kemungkinan akan menandatangani kontrak dengan kementerian pertahanan. Lebih jauh lagi, situasi di Suriah tidak akan banyak berubah karena pangkalan militer Rusia di Khmeimim akan memegang kendali penuh atas operasi Moskow di negara itu. Sedangkan di Afrika tengah, organisasi tersebut telah mengakui supremasi kementerian pertahanan Rusia. Pekerjaan Kotor Yevgeny Viktorovich Prigozhin kini mengungsi di Belarusia. Presiden Rusia, Vladimir Putin, secara pribadi menuduh Prigozhin melakukan pengkhianatan. Sedangkan nasib Wagner akan digabungkan dengan perusahaan baru. Banyak juga yang memperkirakan Wagner tidak akan menghilang begitu saja. Moskow kemungkinan akan tetap menggunakan grup tersebut untuk melakukan pekerjaan ‘kotor’ lainnya. “Ada orang yang mengatakan bahwa kita harus membuat Wagner dalam keadaan koma untuk sementara waktu dan menggunakannya sebagai sepatu kotor untuk beberapa tugas, tetapi prioritasnya adalah mengambil komando penuh pasukan Wagner,” ujar sumber MEE. Nasib Wagner tampaknya masih misterius. Butuh waktu setidaknya setahun bagi Rusia untuk menata ulang perusahaan pembunuh ini. Prigozhin mendirikan Grup Wagner ketika Rusia menganeksasi Krimea dan berperang di negara-negara seperti Libya dan Suriah sebagai wakil Rusia dan sekutunya. Dia secara bertahap membangun Wagner sebagai kekuatan tangguh yang bergerak di area di mana militer Rusia tidak dapat terlibat secara langsung. Keterlibatan terbaru mereka adalah di Ukraina. Di sini Wagner mengubah momentum untuk mendukung Rusia setelah menangkap Bakhmut. Pasukan Wagner tersebar di banyak negara di Afrika dan Timur Tengah. Mereka adalah kekuatan utama yang menyelamatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan membantu Khalifa Belqasim Haftar di Libya. Kebanyakan pasukan Wagner direkrut dari penjara Rusia. Mereka juga mempekerjakan pejuang dari negara tempat mereka beroperasi, seperti Suriah, misalnya. Selain berpartisipasi dalam perang aktif, Prigozhin memelihara hubungan dekat dengan kekuatan Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Mesir. Prigozhin menjadi nakal untuk membalas dendam karena militer Rusia membunuh pasukannya. Kudeta bersenjata berakhir dalam waktu kurang dari 24 jam. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan melalui Presiden Belarusia Aleksander Lukashenko bahwa tuduhan terhadap Prigozhin akan dibatalkan dan para pejuangnya tidak akan dihukum. Bermula sebagai Koki Putin Nama Yevgeny Viktorovich Prigozhin belakangan ini sangat ngetop. Prighozhin menempati popularitas setara Presiden Rusia, Vladimir Putin; Perdana Menteri Mikhail Mishustin; Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Pria berusia 62 tahun itu memiliki riwayat dunia hitam yang panjang. Ia menjadi narapidana akibat aksi perampokan dan penyerangan pada 1981. Hebatnya, Prigozhin yang mengenyam masa tahanan 12 tahun akibat aksi itu, lantas sukses jadi pengusaha. Dia membuka bisnis restoran di Saint Petersburg pada 1990-an. Banyak pihak menilai, status sebagai pengusaha restoran itulah yang memperkenalkannya dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia saat ini. Pada dekade yang sama, Putin menjabat Wakil Walikota Saint Petersburg. Perkenalan dengan Putin sebagai pengusaha restoran, membuat Prigozhin mendapat julukan “koki Putin”. Seiring karibnya menaiki tangga kekuasaan Rusia, Prigozhin pun ikut terkatrol, dari bisnis restoran kemudian sukses membidani perusahaan media, hingga pabrik konten internet yang sempat membuatnya dituding ikut campur dalam Pilpres Amerika Serikat pada 2016 lalu. Pada Januari lalu, ia membuka diri mengaku sebagai aktor di balik layar perusahaan Wagner. Pasca itu, sepak terjangnya menjadi-jadi. Dengan menggunakan efek emosional masyarakat Rusia terutama berhaluan konservatif, Prigozhin seringkali mengobarkan slogan Pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin, termasuk janjinya menaklukkan Ukraina. “Kamerad Stalin benar sekali, hukuman mati bagi prajurit dan pejabat yang ‘gagal’ mendukung upaya perang,” ujarnya pada Mei lalu. Ucapan Prigozhin itu merujuk pada undang-undang kebijakan Perang Dunia II Stalin. Terkait Wagner, dia mengklaim memiliki 50.000 orang yang siap membantunya \"di saat-saat terbaik\", dengan sekitar 35.000 pasukan di garis depan setiap saat. Prigozhin dilaporkan menggunakan penyebaran Wagner ke Suriah dan negara-negara Afrika untuk mengamankan kontrak pertambangan yang menguntungkan. Beberapa media Rusia menuduh bahwa Wagner terlibat dalam pembunuhan tahun 2018 terhadap tiga jurnalis Rusia di Republik Afrika Tengah yang sedang menyelidiki aktivitas kelompok tersebut. Sayang, hingga kini kasus pembunuhan tetap tidak terpecahkan.
Panji Gumilang, si Sakti dan Penuh Misteri
Panji Gumilang selain sakti juga penuh misteri. Ada yang menyebut dia adalah pimpinan NII-KW-9. Sudah lama ia tak tersentuh hokum. Baru di era kini, kesaktian Panji seakan dilucuti. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN Asy-Syaikh Al-iMa\'had AS Panji Gumilang yang bikin heboh belakangan ini adalah figur tertinggi di Pondok Pesantren (Ma\'had) Al Zaytun. Hanya saja, sampai kini figur ini masih penuh misteri. Ada yang menyebut dia adalah pimpinan Negara Islam Indonesia Komandemen IX (NII-KW-9). Ken Setiawan, mantan anggota kelompok NII KW-9 yang saat ini memimpin NII Crisis Centre di Jakarta, lembaga swadaya yang membantu para korban pengrekrutan kelompok itu pernah mengungkap kaitan gerakan tersebut dengan pondok pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Panji Gumilang punya nama Abu Toto di NII KW 9. Ken menyebut, Panji Gumilang mencapai sukses besar dalam pengrekrutan jemaah dan pengumpulan dana. Ken mengaku sempat 4 tahun \"belajar\" di Al Zaytun. Al-Zaytun adalah pondok pesantren yang terbesar, termodern dan termegah se-Asia Tenggara, dibangun dan berdiri di Haurgeulis Indramayu Jawa Barat, diperkirakan menelan dana sebesar Rp4 triliun lebih. Dalam buku \"Membongkar Gerakan NII di Balik Pesantren Mewah Al-Zaytun\" karya Umar Abduh juga disebutkan keterkaitan antara Al Zaytun dengan Abu Toto dan KW IX-NII. \"Ini sesungguhnya bagaikan sebuah tanaman yang tumbuh, hidup dan berkembang di atas suatu hamparan tanah yang tadinya gersang, lantas kemudian mendapatkan siraman air limbah yang mengandung unsur pupuk, sehingga tanaman tersebut hidup subur dan cepat membesar mencengangkan setiap yang melihatnya,\" tulis Umar Abduh. \"Abu Toto adalah laksana air limbah yang memiliki kandungan pupuk hayati yang cenderung menghidup-suburkan tanaman,\" lanjutnya dalam buku yang diterbitkan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (2001) ini. Menurut Umar Abduh, Abu Toto bernama asli Abdus Salam Rasyidi. Selain Abu Toto, dia juga punya nama alias cukup banyak, antara lain Syamsul Alam, Abu Mararig, Toto Salam. \"Namun hanya ada satu nama yang paling dihormati dan disegani di lingkungan pondok pesantren Al-Zaytun, yakni Asy-Syaikh Al-Ma\'had AS Panji Gumilang,\" ujarnya. Pengamat Terorisme Al-Chaidar juga pernah mengungkap bahwa dia adalah Abu Toto. Eksistensi Panji Gumilang sebagai pemimpin Al Zaytun sekaligus NII KW 9 sejatinya tak lepas dari program defeksi pemerintah Orde Baru. Al Chaidar mengatakan untuk menangani orang-orang yang anti terhadap Pancasila, pemerintah Orde Baru berupaya untuk mengumpulkan mereka yakni memiliki ide-ide mendirikan negara Islam. Namun demikian, program defeksi yang dikembangkan pemerintah justru menjadi berlebihan. \"Sehingga kemudian program ini menjadi blunder dan itu bisa kita lihat di dalam kasus Al Zaytun ini,\" ujar Al-Chaidar. Dalam Al Zaytun ini kita bisa melihat bagaimana kemudian Panji Gumilang yang sebenarnya bukanlah intelijen, dia adalah orang yang direkrut oleh intelijen untuk dijadikan salah satu partner, bukan sebagai agen. \"Kalau agen itu orang yang berada di lingkaran intelijen itu sendiri, sementara di luar luar lingkaran itu tetapi mendapat proteksi dan dukungan yang sangat besar sangat masif itu disebut partner,\" kata Al Chaidar. Untuk mengembangkan program defeksi tersebut, menurut Al Chaidar, Panji Gumilang yang menjadi partner intelijen harus dapat merebut faksi NII. Ia kemudian berhasil merebut faksi NII KW 9 yang pada awalnya dipimpin oleh Adah Jaelani. \"Kemudian dia (Panji Gumilang) merebut kekuasaan dari mereka itu. Orang yang sudah tidak lagi menjabat itu direkayasa sehingga mereka tertangkap, setelah tertangkap kepemimpinan jatuh kepada Abu Maarik alias Abu Toto (Panji Gumilang),\" katanya. Menurut data Umar Abduh, pada kesempatan wawancara dengan Harian Pelita saat berkunjung ke Ma\'had Al Zaytun kurang lebih 1 bulan sebelum diresmikan oleh BJ Habibie (27 Agustus 1999), Panji Gumilang sempat menyatakan kalau dirinya adalah pria kelahiran Indramayu. Dalam kesempatan lain, kepada sahabatnya di Rabithah Alam Islami dahulu, Ustaz Rani Yunsih, dia mengaku sebagai pria kelahiran Banten. Bahkan dalam kesempatan BKSPPI mengadakan musyawarah di Ma\'had Al-Zaytun tahun 1999 Kyai Khalil Ridlwan sempat menanyakan nama asli, alamat di Jakarta dan nomor HP Panji Gumilang, ia hanya menjawab \"nanti juga tahu\" padahal Abu Toto dan Kyai Khalil Ridlwan adalah teman sekelas/seangkatan ketika menjadi santri di Pondok Modern Gontor Ponorogo. Nah, inilah mengapa sampai kini Panji Gumilang tetap penuh misteri. Berdasarkan pengakuan (testimoni) dari nama nama yang dicantumkan oleh Al Chaidar dalam bukunya yang semuanya mengaku pernah terlibat dan bersama sama dengan Abu Toto, Abu Ma\'arig atau Toto Salam dalam gerakan NII KW IX, termasuk Al Chaidar sendiri, sebenarnya telah cukup sebagai dasar yang kuat untuk alat bukti, baik dari sisi hukum maupun sisi barang bukti dan persaksian, bahwa yang bernama AS Panji Gumilang yang kini menjadi Syaikh Ma\'had Al Zaytun dan foto close up maupun postur penuh dirinya yang terpampang di berbagai media massa tersebut, itulah Abu Toto, atau Toto Salam atau Abu Ma\'arig, Imam KW IX yang dimaksud dalam testimoni mereka. Demikian pula dengan Ma\'had Al Zaytun, ma\'had itulah salah satu pembangunan yang dimaksudkan, selain untuk pembangunan asykariyah (ketentaraan dan persenjataan) dan lembaga formal struktural NII, dalam gerakan pengumpulan dana, melalui istilah harakat Ourban, harakat Ramadilon, Infag, Shadagah, Oiradi, Istighfar dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil investigasi tim LPPI ke Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur, maupun investigasi ke kampung halaman isterinya di Menes (Pandeglang, Banten) yang telah ditinggalkan mereka sejak tahun 1994, data identitas diri AS Panji Gumilang yang sebenarnya telah diperoleh dan dapat dipastikan, tentang nama asli maupun asal usulnya, maupun perjalanan serta kariernya. === BIODATA AS PANJI GUMILANG Nama Asli: Abdul Salam bin Rasyidi Tempat/tanggal lahir: Desa Dukun, Sembung Anyar, Gresik, 27 Juli 1946 Pendidikan: -SR (Sekolah Rakyat), Lulus Tahun 1958/9 -Siswa Pondok Modern Gontor, masuk Tahun 1961. -Mahasiswa Fak. Adab IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Istri: Khotimah Binti E. Said alias Maysaroh. 5. Lahir : Menes, 25 April 1944. Anak anak: Imam Prawoto, Wushtho, Iwan, Anis dan 2 adiknya. Nama belakang \'Prawoto\' dari nama Imam Prawoto diambil dari nama samaran Abdus Salam saat dibai\'at atas permintaan sendiri dan kemudian dikenal dengan panggilan Abu Toto. Imam Prawoto kini menjabat sebagai sekretaris Yayasan Pesantren Indonesia Ma\'had Al Zaytun. Sedangkan Anis bt Abdul Salam kini juga menjadi Guru di Ma\'had Al Zaytun.
Panji Gumilang Tersangka Penodaan Agama, MUI Apresiasi Kepolisian
JAKARTA, FNN-Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr H Anwar Abbas memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang menetapkan pimpinan Ma\'had Al Zaytun sebagai tersangka menodaan agama. \"Saya mengapresiasi keposian telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan professional,\" ujar Buya Anwar Abbas kepada FNN, Rabu 2 Agustus 2023. Menurutnya, tugas polisi adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. \"Jadi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Panji Gumilang sudah tepat,\" katanya. Hal tersebut, kata Buya Anwar Abbas, dilakukan dalam rangka menegakkan tugas dan fungsi kepolisian. Menurutnya, sekitar dua bulan terakhir keamanan dan ketertiban masyarakat sudah benar-benar sangat terganggu oleh pernyataan-pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Hal ini tentu jelas tidak baik. Apa yang dilakukan Panji Gumilang telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Padahal, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. \"Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar tetap tenang dan memberikan kepercayaan serta kesempatan kepada pihak kepolisian untuk bekerja dengan baik agar kasus ini bisa secepatnya diserahkan kepada pihak kejaksaan dan pengadilan serta biarlah nanti hakim yang akan mengadili dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya,\" demikian Buya Anwar Abbas. Bareskrim Polri menetapkan status tersangka kepada Panji Gumilang setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara sejak Selasa (01/08) siang dan \"memberikan surat perintah penangkapan\" pada pukul 21.15 WIB. \"Saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka,\" kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Selasa (01/08) malam. Panji Gumilang dijerat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman 10 tahun penjara; pasal 45 A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman 6 tahun penjara; dan pasal 156 A KUHP tentang penodaan agama, dengan ancaman 5 tahun. Penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli dan mengumpulkan tiga alat bukti beserta satu surat untuk penetapan tersangka. (Dh)
Masa Depan Al-Zaytun, Akankah Menjadi Pampasan Perang?
Masa depan Ma’had Al-Zaytun bisa berubah total jika Panji Gumilang divonis bersalah. Dia dipecat, selanjutnya pesantrennya bakal disita pemerintah. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN Al-Zaytun adalah nama jenis buah yang tumbuh di Bait-al-Maqdis, Palestina. Hanya saja di Haurgeulis, ini adalah nama sebuah pesantren nan megah. Tampaknya, sang pemrakasa pesantren ini hendak meracik peradaban laiknya zaman Nabi Musa ketika menerima wahyu di bukit Tursina sebagaimana disampaikan Allah SWT dalam QS al-Tin ayat 3: “Dan demi negeri yang aman ini”. Ayat tersebut dikontekstualkan dengan mambangun fasilitas hotel berbintang dipindahkan di Ma’had Al-Zaytun. Kebutuhan makan, minum, olahraga, tidur, dan ragam kebutuhan para santrinya dibuat dengan canggih, luks dan heginis. Tidak ada yang tidak termanfaatkan di sini. Bahkan air kencing sekalipun disuling menjadi pakan hewan ternak dan pupuk, terutama untuk jati emas dan mahoni. Inilah salah satu prinsipnya; “Tuhanku sesungguhnya tidak ada yang sia-sia dari semua ciptaan-Mu”. Di sini, memang tampak bahwa hanya orang-orang terpilih yang mampu menangkap inspirasi dari Kitab Suci. Megah dan Fenomenal Ma’had Al-Zaytun didirikan pada tanggal 1 Juni 1993 bertepatan dengan 10 Zulhiiah 1413 H, tetapi pembukaan awal pembelajaran di ma’had tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1999. Peresmian ma’had dilakukan pada tanggal 27 Agustus 1999 oleh Presiden ketiga Republik Indonesia yakni Baharuddin Jusuf Habibie. Dalam buku \"Al-Zaytun, The Untold Stories\" yang ditulis Tim Peneliti Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP) editor Ahmad Baedowi diungkap Ma’had Al-Zaytun merupakan pesantren yang fenomenal. Dikatakan demikian karena lokasinya di tengah hutan dari desa Mekar Jaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Fasilitas fisiknya sangat memadai; Masjid berlantai enam, bediri di atas tanah 6 hektar dengan kapasitas 100.000 orang. Selain itu, sejumlah asrama santri berlantai empat didukung fasilitas teknologi yang sangat baik; internet, mesin cuci, perlatan dapur yang teknologis higienis. Landscape Ma’had ini ditata dengan arsitektur modern. Hingga tahun ajaran 2023 jumlah santri di ponpes Al Zaytun sebanyak 5.059 orang dari tingkat PAUD, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Asal santri juga telah mencapai jangkauan internasional, seperti; Malaysia, Singapura dan Afrika Selatan. Tempat pembelajaran Ma’had ini terdiri dari 6 gedung masing-masing berlantai enam. Gedung tersebut masing-masing diberi nama: 1. Abu Bakr al-Shiddiq, 2. Umar Ibn Kattab, 3. Utsman Ibn Affan dan 4. Ali Ibnu Abi Thalib. Sedangkan 2 (dua) gedung lain mengambil nama Ir. H. Sukarno dan HM. Soeharto. Sementara itu, gedung asrama tempat para santri tinggal diberi nama: al-Musthafa, al-Fajr, al-Nur, al-Madani, Persahabatan dan Syarif Hidayatullah. Buku yang diterbitkan Pustaka Alvabet bekerjasama dengan Lembaga Kajian Islam & Perdamaian (LaKIP) pada 1 September 2011 itu selanjutnya menyebut visi dan misi Pondok pesantren ini yaitu: “Al-Zaytun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya toleransi dan Perdamaian”. Sarana Pendidikan Areal Ma\'had Al-Zaytun seluas 1.200 ha. Luas areal tersebut terbagi menjadi: lahan pembangunan sarana pendidikan seluas 200 ha, dan selebihnya seluas 1.000 ha adalah areal pendukung yang dijadikan lahan perkebunan dan pertanian yang mengelilingi lahan areal pendidikan. Memasuki gerbang utama Ma\'had Al-Zaytun, tampak gedung pembelajaran Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin alKhattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Jenderal Besar HM Soeharto. Gedung Abu Bakar as-Shiddiq terdiri atas bangunan empat lantai dan dibangun di atas lahan seluas 10.000 meter persegi. Gedung ini memiliki 42 lokal dan 98 toilet. Gedung Umar bin al-Khattab menempati areal seluas 12.500 meter persegi dengan bangunan lima lantai dan memiliki 58 lokal yang disertai 104 toilet. Sedangkan gedung Usman bin Affan dibangun di atas lahan seluas 17.000 meter persegi dengan bangunan enam lantai. Gedung Usman memiliki 100 lokal yang dilengkapi dengan 172 toilet. Sementara gedung Ali bin Abi Thalib menempati areal seluas 18.000 meter persegi dengan tujuh lantai. Gedung ini memiliki 100 lokal dan 180 toilet. Gedung pembelajaran Jenderal Besar HM Soeharto dibangun di atas lahan seluas 20.000 meter persegi dan memiliki tujuh lantai. Di dalam gedung pembelajaran itu, setiap ruangan kelas berukuran 8 x 12 m, dilengkapi meja dan kursi bagi 36 siswa yang menghuni. Ma\'had Al-Zaytun memiliki 199 kelas yang terdiri dari: Kelas I berjumlah 25 kelas (15 kelas laki-laki, 10 kelas perempuan), Kelas II berjumlah 33 kelas (19 kelas laki-laki, 14 kelas perempuan), Kelas III berjumlah 58 kelas (35 kelas laki-laki, 23 kelas perempuan), Kelas IV berjumlah 45 kelas (26 kelas laki-laki, 16 kelas perempuan, dan 3 kelas olahraga), dan Kelas V berjumlah 38 kelas (19 kelas laki-laki, 15 kelas perempuan, 3 kelas olahraga, dan kelas khusus). Sebagai sistem pendidikan ala pondok pesantren, Ma\'had Al-Zaytun memiliki asrama-asrama bagi para siswa yang terletak di sebelah utara gedung pembelajaran. Gedung-gedung asrama ini setiap unitnya menempati lahan 22.000 meter persegi, yang dapat menampung sekurang-sekurangnya 1.700 santri dengan kapasitas setiap kamar dihuni 10 orang. Ada asrama al-Fajar dan al-Madani untuk santri laki-laki, dan asrama al-Musthafa dan an-Nur untuk santri perempuan. Luas setiap kamar santri berukuran 8 x 9 m dengan jumlah kamar setiap asrama sebanyak 170 kamar, kecuali alMadani yang berukuran 8 x 10 m dengan jumlah kamar 204 ruang. Di setiap kamar dilengkapi tiga kamar mandi dalam sebuah toilet, satu ruang belajar, meja, kursi, lemari pakaian, dan ranjang tidur yang bersusun ganda. Di sini kolam seluas satu hektar dengan kedalaman 6 m dari bibir kolam. Jika musim hujan tiba, kolam ini menjadi tempat penampungan air dari setiap saluran air yang berada di sekitar gedung pendidikan, dan sekaligus sebagai lahan pengembangbiakan ikan. Di sebelah timur dan barat gedung pembelajaran, terdapat sarana olahraga seluas 6,5 ha. Sarana olahraga dilengkapi dengan sebuah lapangan sepakbola lengkap dengan track atletic dengan standar teknis internasional seluas 1,3 ha. Ma\'had Al-Zaytun menamakan lapangan sepakbola ini dengan kompleks Palagan Agung. Di kompleks Palagan Agung juga terdapat dua lapangan berumput yang diperuntukkan bagi cabang olahraga hoki. Sarana olahraga di arena pembelajaran sebelah barat terdapat enam lapangan yang terletak di Medan Satria Wiratama. Lapangan ini berfungsi sebagai tempat pelatihan olahraga sehari-hari. Di Ma\'had Al-Zaytun terdapat sarana dapur (kitchen) dan loundry. Peralatan maupun mesin yang digunakan untuk kitchen dan loundry ini merupakan produk-produk canggih yang diimpor dari Swedia, Hongkong dan Prancis. Di luar areal bangunan pendidikan, seluas 1.000 ha lahan diperuntukkan bagi lahan pendukung berupa perkebunan dan pertanian. Di sebelah selatan areal bangunan pendidikan, terdapat tanaman-tanaman yang dikembangkan Ma\'had Al-Zaytun dalam perkebunan, yaitu jeruk siam Garut, mangga, jati emas, jati genjah, rumput king grass, eukalyptus, zaitun, tin dan kurma. Di areal ini juga didirikan bangunan untuk peternakan sapi, kambing, itik, dan ikan. Di sektor selatan ini dibangun gedung kultur jaringan dan rumah hijau (green house). Gedung rumah hijau seluas 567 m. Di dalam rumah hijau ini terdapat tujuh lokal dengan luas masing-masing 9 x 9 m. Ruang-ruang itu difungsikan sebagai penyimpanan tanaman-tanaman baru yang siap ditanam atau dipasarkan. Sedangkan di sebelah barat areal bangunan pendidikan dikembangkan pertanian berupa padi gogo dan sayuran seperti kubis. Paling Berpengaruh Syekh Panji Gumilang adalah Syekh Ma\'had Al-Zaytun. Ia figur sentral dan elite utama dalam struktur sosial Ma\'had Al-Zaytun. Dalam pandangan warga komunitas Al-Zaytun, Syekh Ma\'had tidak hanya inisiator dan manajer tetapi juga pemimpin (leader) yang mereka “kagumi” memiliki wawasan futuristik. Kedudukan dan pengaruh Panji Gumilang melebihi semua eksponen, tak terkecuali ketua yayasan dan penasihat ahli. Padahal, secara struktural yayasan lebih independen dan lebih tinggi daripada pimpinan Ma\'had. Mengapa Panji Gumilang begitu berpengaruh? Latar belakang kehidupan pribadi Panji Gumilang adalah jawabannya. Pada 1993, Syekh Panji Gumilang menjadi Komandan Tertinggi NII KW9, dan pada 1996 ia menggantikan posisi keimamahan NII dari Adah Djaelani. Secara otomatis, walaupun Ma\'had Al-Zaytun merupakan subordinasi dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), namun YPI adalah salah satu usaha negara yang diprogramkan NII, di mana Panji Gumilang sebagai imamnya. “ Nah, bagaimana jika sang imam yang kini ditahan Polri nantinya divonis bersalah? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan Pondok Pesantren Al Zaytun tak akan dibubarkan. \"Sekarang selesaikan dengan catatan, Al Zaytun sebagai pesantren itu tidak akan dibubarkan, pemerintah mengakui bahwa sekolah itu baik produknya,\" ujar Mahfud. Meski demikian, Mahfud mengatakan pemerintah akan membina pondok pesantren tersebut. Nantinya, pemerintah juga akan menyesuaikan kurikulumnya dan membina pemikiran keagamaannya agar tetap berjalan sesuai koridor undang-undang yang berlaku. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Dr. H. Anwar Abbas, sependapat dengan Mahfud. “Jangan ditutup tapi sebaiknya diambil pemerintah dan biar dikelola kementerian agama,” katanya. Jika endingnya seperti itu bisa bermakna: Panji Gumilang masuk bui, Al-Zaytun pun akan menjadi semacam ghanimah atau pampasan perang.
Bisnis Tentara Bayaran, Berkaca pada Wagner
Kata ‘tentara bayaran’ kembali mengapung pasca-pengkhianatan Bos Wagner Group, Yevgeny Viktorovich Prigozhin. Padahal bisnis membunuh ini sudah ada sejak dulu kala. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN BIAYA perang tidaklah murah. Apalagi jika harus menyewa tentara bayaran segala. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengungkap partisipasi Wagner dalam invasi Ukraina sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Rusia. Negeri Beruang Merah itu telah merogoh kocek untuk pembayaran reguler 70,4 miliar rubel atau setara dengan Rp11,59 triliun sepanjang Mei 2022 hingga April 2023. Lalu, 15,9 miliar rubel atau Rp2,649 triliun untuk bonus, dan 100,2 miliar rubel atau Rp16,560 triliun untuk pembayaran asuransi. Sebagai patokan, 1 rubel sama dengan Rp165.59. Total jenderal pengeluaran Rusia untuk Wagner dalam perang Ukraina mencapai Rp30,69 triliun. Sayang, Putin tidak menyebut berapa banyak duit yang dihabiskan untuk peralatan dan amunisi pasukan paramiliter swasta Rusia itu. Angka-angka itu sudah barang tentu sebanding dengan risiko yang dihadapi para petempur bayaran. Boris Grozovski, pakar ekonomi Rusia dari think tank Wilson Center, memperkirakan bahwa pengeluaran militer Rusia terus meningkat pesat dan diperkirakan telah melampaui pengeluaran US$9 triliun. Selama bulan ketiga invasi saja, Spoonts memperkirakan bahwa Rusia mempertahankan upaya militernya menelan biaya sebanyak US$900 juta per hari. Itu tergantung pada bagaimana angka dihitung. Rusia diperkirakan telah kehilangan lebih dari setengah dari semua tanknya di Ukraina — total 1.769 kendaraan — menurut Oryx, sebuah situs web yang memantau kerugian militer di negara yang dilanda perang itu. Grozovski mengatakan kepada Newsweek bahwa seluruh pengeluaran pemerintah Rusia pada tahun 2022 adalah sekitar 23,7 triliun rubel (US$346 miliar), di mana sekitar 3,5 triliun rubel (US$46,1 miliar) dihabiskan untuk militer dan 2,8 triliun rubel (US$36,9 miliar) digunakan untuk keperluan polisi dan layanan keamanan (FSB). Tentara Bayaran Biaya perang yang mahal, menjadi lahan basah bagi bisnis tentara bayaran. Vantage Market Research memperkirakan pasar layanan militer swasta global bernilai US$$258,11 miliar pada tahun 2022 dan diperkirakan menjadi US$446.81 miliar pada tahun 2030. Angka ini akan terus meningkat sejalan dengan maraknya koflik antaranegara. Bagi mereka yang belum tahu tentang keterlibatan Rusia di Timur Tengah atau Afrika, dan perang di Bakhmut, \'tentara bayaran\' dianggap hanya kisah-kisah di buku sejarah dan film seperti \'Dogs of War\'. Kata ‘tentara bayaran’ mengapung pasca-pengkhianatan Bos Warner Group, Yevgeny Viktorovich Prigozhin. Sejatinya, tentara bayaran sebagai pasukan tempur sewaan telah ada sejak dulu kala. Kini, mereka membentuk industri korporat. Wagner, hanyalah salah satunya saja. Ada banyak kelompok bersenjata swasta semacam itu di dunia korporat. Ada lusinan di Amerika Serikat saja dan ratusan di seluruh dunia. The Open Democracy, dalam sebuah artikel, menyebut ini adalah kisah berusia 2.500 tahun. Sebut saja Ten Thousand Group. Mereka ada sekitar 2.500 tahun yang lalu. Sejarawan Xenophon menggambarkan mereka sebagai kelompok “Ten Thousand” atau “Sepuluh Ribu”. Pasukan ini dikontrak oleh Cyrus the Younger untuk membantu menggulingkan saudaranya Raja Artaxerxes II dari tahta Persia. Cyrus kehilangan nyawanya dalam pertempuran di dekat Bagdad. Jenderal tentara bayaran dari Ten Thousand mencoba mengajak berunding tetapi dikhianati dan dibunuh. Selanjutnya, Grup Ten Thousand, bertahan di bawah kepemimpinan baru Xenophon. Sepanjang catatan sejarah, bisa ditemukan banyak kelompok tentara bayaran seperti itu. White Company, misalnya, adalah salah satu tentara bayaran terkenal pada abad ke-14 di Italia. Itu adalah era ketika Italia terbagi antara kota-kota yang bertikai dan penguasa abad pertengahan. Pada kondisi itu, tentara bayaran mengail cuan dalam kekacauan. Mereka melakukan pembunuhan, lalu melelang jasa mereka kepada penawar tertinggi. Selama bertahun-tahun, ditemukan banyak nama tentara bayaran yang menakutkan seperti Swiss Guard di Abad Pertengahan, Flying Tigers di abad terakhir, Catalan Grand Company, dan Varangian Guard. Perusahaan militer swasta yang sempat ngetop di perang Irak adalah Blackwater. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997 oleh Erik Prince. Blackwater memberikan layanan keamanan dan militer kepada pemerintah, perusahaan, dan klien lain di seluruh dunia. Selama perang Irak, Blackwater dikontrak oleh pemerintah AS untuk memberikan layanan keamanan dan perlindungan kepada pejabat, diplomat, dan fasilitas AS di Irak. Perusahaan tersebut terlibat dalam beberapa insiden besar seperti melepaskan tembakan ke warga sipil Irak di Lapangan Nisour Baghdad, yang mengakibatkan 17 kematian pada tahun 2007. Pembantaian ini menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas dan perilaku kontraktor militer swasta. Dalam contoh lain, DynCorp International adalah salah satu kelompok yang menghadapi tuduhan perdagangan manusia dan keterlibatan dalam perdagangan seks di Bosnia selama tahun 1990-an. Selain itu, mereka baru-baru ini bergabung dengan Cerberus, kelompok lain yang memiliki Grup Tier 1 yang diduga melatih para pembunuh jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi. Ada sebuah majalah terkenal bernama \'Soldier of Fortune\' yang dikenal karena mengagungkan kekerasan dan fokusnya pada aktivitas tentara bayaran, yang menurut beberapa orang mempromosikan perspektif berbahaya dan tidak etis tentang konflik bersenjata. Tidak sulit menemukan banyak lowongan pekerjaan \'keamanan\' di situs-situs seperti Silent Professionals – pasar kerja keamanan swasta. Dari pekerjaan kontraktor militer hingga pekerjaan keamanan maritim, banyak pekerjaan semacam itu tersedia di situs tersebut. Jadi, masalah tentara bayaran atau tentara yang disewa sudah ada selama berabad-abad lalu. Tetapi The Observatory Shock Monitor mengatakan bahwa jenis tentara bayaran saat ini berbeda dan lebih memprihatinkan karena penampilan korporat mereka, pola kerja internasional mereka, dan layanan bisnis mereka. Dari bertindak sebagai penjaga keamanan, membersihkan ranjau darat atau menyelamatkan sandera hingga berpatroli di layanan publik. Peran mereka mencakup lebih banyak jalan daripada yang secara tradisional diperjuangkan oleh tentara bayaran. Berkat neoliberalisme, privatisasi fungsi keamanan dimungkinkan. Akibatnya, tentara bayaran korporat telah membentuk kembali struktur kekuasaan dan menjadikan keamanan sebagai sapi perah. Sekarang jalan tergelapnya adalah ketergantungan negara pada mereka. Ini tidak hanya untuk keamanan tetapi juga untuk melakukan tindakan koersif secara terselubung. Mereka dipekerjaan untuk pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan pasukan keamanan reguler. Meningkatnya ketergantungan negara pada militer swasta dapat diilustrasikan oleh Perancis yang menggunakan salah satu kekuatan yang disebut Groupe DCI untuk melatih pasukan pemerintah dalam memadamkan aksi demonstrasi. Ada contoh tentara bayaran korporat seperti Professional Protection Alternatives atau Alternatif Perlindungan Profesional yang berperan sebagai kepolisian di Cape Town, Afrika Selatan. Jadi, koneksi on-and-off kepemimpinan Rusia dengan Grup Wagner sebenarnya adalah fenomena global. Dan tentara bayaran, dari waktu ke waktu, telah menjadi korporatisasi dan menjamur menjadi kelompok yang lebih besar dengan kekayaan besar yang mereka miliki. Kasus Grup Wagner di Rusia ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia. Kasus ini boleh jadi bukan terakhir kalinya: tentara bayaran berkhianat dengan tuannya.
Anwar Abbas: Kita Butuh Pimpinan yang Tak Hanya Memikirkan Oligarki
JAKARTA, FNN--Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. H. Anwar Abbas, mengingatkan kita perlu pemimpin yang arif bijaksana yang tidak hanya memikirkan kepentingan pemilik kapital dan atau oligarki saja tapi juga bagaimana dia bisa membuat kebijakan yang bisa menjamin bagi terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat. \"Hal itu tidak bisa kita hadapi hanya dengan menghandalkan pendekatan otak saja tapi juga dengan mempergunakan hati nurani yang disinari dengan Pancasila,\" ujar ulama ekonomi syariah yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada FNN, Jumat 28 Juli 2023. Dia menyebut, Pancasila yang dimaksud terutama adalah nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta mengedepankan musyawarah dan partisipasi aktif dari semua pihak agar tujuan kita bagi terciptanya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat terwujud dan tercapai. Buya Anwar Abbas mengingatkan, sebagai bangsa kita ingin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan bisa terwujud. Tapi yang menjadi pertanyaan siapakah yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan hal tersebut? Menurut Proklamator RI, Sukarno, itu menjadi tugas utama dari negara. Oleh karena itu negara menurut beliau harus bisa memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerataan kepada seluruh rakyat sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. \"Tetapi setelah hampir 78 tahun kita merdeka angka kemiskinan di negeri ini masih saja tinggi di mana jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 masih 25,90 juta orang,\" ujar Buya Anwar Abbas. Menurutnya, untuk mengatasi masalah tersebut jelas tidak mudah karena kita berhadapan dengan banyak kepentingan, terutama kepentingan dari para pemilik kapital yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam pembuatan kebijakan. Hal itu juga sangat disadari oleh Sukarno sehingga dia mengajukan pertanyaan dan mengatakan kita akan memilih yang mana apakah Indonesia merdeka yang kapitalisnya merajalela atau semua rakyatnya sejahtera di mana semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? Buya Anwar Abbas mengatakan untuk menjawab hal tersebut tentu tidak mudah karena kita tidak boleh menginjak yang satu dan mengangkat yang lain tapi bagaimana kita bisa mengajak semua pihak untuk bisa sama-sama berbuat baik, tidak hanya bagi dirinya atau perusahaannya saja, tapi bagaimana kita juga bisa berbuat baik untuk orang lain. \"Orang lain yang dimaksud adalah rakyat banyak serta lingkungan alam agar semua orang di negeri ini dapat merasakan bagaimana manisnya hidup di negara yang berfalsafahkan Pancasila dan berhukum dasar dengan UUD 1945,\" demikian Buya Anwar Abbas. (dh)
Kesenjangan Masih Jadi Masalah Besar, Anwar Abbas: Jangan Salah Pilih Presiden
JAKARTA, FNN -Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. H. Anwar Abbas, menyoroti kesenjangan sosial ekonomi yang masih menjadi masalah besar. Ia berharap Pemilu 2024 melahirkan pemerintahan yang peduli terhadap usaha kecil dan menengah. Masalah kesenjangan ini kalau tidak bisa diatasi maka akan mengusik rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. \"Akibatnya, stabilitas sosial, ekonomi dan politik di negeri ini akan terganggu dan hal itu tentu saja tidak kita inginkan,\" ujar Buya Anwar Abbas, kepada FNN, Senin 24 Juli 2023. Anwar Abbas adalah ulama yang doktor ekonomi Islam. Di MUI, ia menjabat sebagai wakil ketua umum yang membidangi masalah ekonomi. Ia juga sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang UMKM. Menurut Buya Anwar Abbas, pilpres tahun 2024 jelas-jelas merupakan pilpres yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, dia mengingatkan, jangan salah dalam memilih presiden. Jika yang terpilih adalah sosok yang sudah dikendalikan oleh para pemilik kapital maka cita-cita kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama menyangkut masalah ekonomi tentu akan terhambat. \"Akibatnya, yang terjadi adalah semakin meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi di negeri ini dan itu tentu saja jelas tidak baik bagi masa depan bangsa,\" ujarnya. Kelompok Pelaku Usaha Buya Anwar Abbas berharap figur calon presiden yang sudah dimunculkan mulai bicara menyampaikan pandangan dan pokok-pokok pikirannya mengenai bagaimana memajukan ekonomi. Langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan untuk mengangkat para pelaku usaha yang sekarang ada di kelompok usaha mikro dan ultra mikro yang jumlahnya 98,68% dari jumlah pelaku usaha yang ada. Data yang disampaikan oleh Kementrian Koperasi beberapa tahun yang lalu menyebut persentase dan jumlah usaha besar adalah 0,01% dengan jumlah pelaku sekitar 5.550, usaha menengah 0,09% (60.702 pelaku), kecil 1,22% (783.702 pelaku) dan usaha mikro 98,68% (63.350.222 pelaku). Keempat kategori dunia usaha tersebut oleh pemerintah dikelompokkan hanya ke dalam dua kelompok saja yaitu usaha besar dan UMKM. \"Tapi menurut saya semestinya dunia usaha tersebut perlu dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yaitu pertama, usaha besar, kedua usaha menengah dan kecil, ketiga, usaha mikro dan ultra mikro,\" ujarnya. Ini penting dilakukan agar jelas kelompok usaha mana yang harus benar-benar mendapat perhatian pertama dan utama dari pemerintah agar kita bisa secara terencana dan sistimatis mentransformasikan dunia usaha kita dari yang saat ini bentuknya seperti piramid menjadi bentuk seperti belah ketupat. \"Kalau dari data Kemenkop dan UMKM di atas terlihat jumlah usaha mikro yang nasibnya mengenaskan tersebut masih banyak mendominasi yaitu sebesar 98,68%,\" ujarnya. Buya Anwar Abbas mengingatkan untuk itu ke depan perhatian pemerintah harus benar-benar tertuju untuk mengangkat kehidupan ekonomi mereka. Hal ini perlu dilakukan bukanlah bertujuan untuk mengecilkan yang besar tapi adalah bagaimana kita bisa membesarkan yang kecil (mikro dan ultra mikro) yang jumlahnya sangat besar tersebut. Menurut Buya Anwar Abbas, untuk itu tentu saja kita berharap agar pemerintah terutama pemerintah periode 2024-2029 bisa memberikan perhatian lebih dan serius kepada kelompok usaha mikro dan ultra mikro. Dengan demikian, mereka bisa melakukan mobilitas vertikal sehingga diharapkan ke depan jumlah msyarakat kelas menengah di negeri ini akan semakin besar dan membesar. Dia berharap dalam rentang waktu 5 tahun ke depan telah terjadi perubahan struktural di negeri ini di mana bentuk dunia usahanya yang semula seperti piramid menjadi bentuk seperti belah ketupat. Jumlah usaha besar 2%, usaha menengah dan kecil 95% dan usaha mikro dan utra mikro tinggal lagi hanya 3%. \"Hal ini tentu jelas bukan merupakan suatu hal yang mustahil untuk bisa diwujudkan asal ada affirmative action dan atau politik keberpihakan yang jelas dari pihak pemerintah,\" ujarnya. Menurutnya, kita harus memperbesar jumlah dari masyarakat kelas menengah maka daya beli masyarakat akan meningkat dengan tajam sehingga apapun yang kita produksi dan jual asal itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar maka tentu akan laku sehingga ekonomi nasional akan menggelinding seperti bola salju sehingga era keemasan dari negeri ini tinggal menunggu waktu.(dh)
Anwar Abbas: Mungkinkah Beking Panji Gumilang Pendukung Yahudi dan Israel?
JAKARTA, FNN-Misteri pimpinan Ma\'ahad Al-Zaytun, Panji Gumilang, tak hanya dirasakan kebanyakan orang. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr H Anwar Abbas, juga mengakui tak habis pikir siapa sejatinya Panji Gumilang itu. \"Muncul dugaan dan kecurigaan bahwa yang bersangkutan bisa dan patut diduga punya bekingan orang kuat tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri terutama dari negara-negara yang mendukung Yahudi dan Israel,\" ujar Buya Anwar Abbas kepada FNN, Jumat 21 Juli 2023. Dugaan ini muncul karena Panji terkesan kuat dan tak tersentuh. \"Saya tidak habis pikir siapa sebenarnya panji gumilang ini,\" tambah Buya. Menurutnya, kesalahan Panji Gumilang sudah menumpuk. Laporan dan pengaduan serta kesaksian tentang siapa dia dan bagaimana buruknya perbuatan yang telah dia lakukan sudah sangat banyak diungkap dan diceritakan oleh orang-orang yang dahulu sangat dekat dengan dirinya. Bahkan tidak hanya itu, kata Buya, mereka malah juga siap untuk dipanggil dan menyampaikan kesaksiannya di pengadilan tapi yang menjadi pertanyaan mengapa yang bersangkutan masih saja bebas pergi kemana saja dan terus saja berbicara serta berbuat melanggar kitab suci dan konstitusi. \"Bahkan tidak hanya itu, dia tampak dengan sombong dan pongahnya memperlihatkan kepada orang bahwa dia banyak pendukungnya yang dia perlihatkan dalam kesempatan 1 Muharram kemarin,\" ujarnya. \"Apakah dia lupa penduduk di negeri ini lebih dari 272 juta jiwa? Oleh karena itu adalah wajar timbul pertanyaan dalam hati apakah pemerintah takut untuk menyentuh yang bersangkutan?\" lanjut Buya Anwar Abbas. Nah, dari data dan fakta ini muncul dugaan dan kecurigaan bahwa yang bersangkutan bisa dan patut diduga punya bekingan orang kuat tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri terutama dari negara-negara yang mendukung Yahudi dan Israel. \"Pertanyaan saya dan sepanjang pengetahuan saya yang namanya hukum tidak pernah mengenal istilah takut dengan siapapun bagi tegaknya apa yang disebut dengan keadilan. Untuk itu mari kita beri waktu dan kesempatan kepada pihak pemerintah dan para penegak hukum untuk bekerja,\" ujarnya. Menurut Buya Anwar Abbas, jika para penegak hukum disinyalir tidak lagi mampu menegakkan hukum yang menjadi tugasnya maka patut dan bisa diduga pemerintah dan para penegak hukum sudah kehilangan kemandiriannya. \"Bila itu yang terjadi maka rakyatlah yang akan berbicara dengan mempergunakan bahasa dan caranya sendiri,\" lanjutnya. Buya Anwar Abbas mengingatkan, pemerintah dan para penegak hukum agar jangan hanya karena ingin membela seseorang lalu negeri ini pecah dan berantukan satu sama lain karena mereka melihat pemerintah dan para penegak hukum tampak tidak lagi dapat dipercaya. \"Bila itu yang terjadi maka hal demikian tentu jelas akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara kita ke depannya dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi,\" demikian Buya Anwa Abbas.®
Konglomerasi Persyarikatan Muhammadiyah
Oleh Djony Edward Wartawan Senior FNN KALAU saja Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, masih hidup, tentu dia akan tersenyum lebar sambil berlinang air mata. Mengapa? Karena Pak Kyai akan terharu sekaligus bangga melihat hasil jerih payahnya dimasa lalu, kini menjelma menjadi konglomerasi organisasi terbesar di dunia. Persyarikatan Muhammadiyah benar-benar menasional, bahkan mulai mengglobal dengan dibangun hotel hasil wakaf di Makkah untuk kepentingan jamaah Indonesia yang berangkat haji dan umroh. Karena selama ini Pemerintah Indonesia belum sanggup menyediakan hotel sendiri untuk warganya yang berhaji dan umroh. Bahkan banyak tagihan rumah sakit Muhammadiyah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai triliunan, menunjukkan sumbangsih Muhammadiyah yang begitu besar bagi bangsa ini. Sejak awal didirikan Muhammadiyah memang didedikasikan untuk bangsa, negara dan agama. Bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah dari minus saat didirikan, tapi kita memiliki harta berlimpah dan bisa menyumbang kepada bangsa dan negara ini? Sejarah Mengharukan Sejarah mencatat Persyarikatan Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta, pada 18 November 1912, bertepatan pada 8 Dzulhijah 1330, oleh Muhammad Darwis. Muhammad Darwis belakangan lebih dikenal dengan nama KH Ahmad Dahlan. Ada cerita mengharukan pada masa awal pendirian Muhammadiyah. Pada suatu siang KH Ahmad Dahlan memukul kentongan mengundang warga Kauman ke rumahnya. Warga Kauman pun berduyun-duyun ke rumah beliau untuk mendengarkan ada pengumuman apakah gerangan? Setelah banyak orang berkumpul di rumahnya, KH Ahmad Dahlan pidato yang isinya menyatakan bahwa kas Muhammadiyah kosong, sementara guru-guru belum digaji. Muhammadiyah memerlukan likuiditas saat itu kira-kira 500 gulden untuk menggaji guru, karyawan dan membiayai sekolah Muhammadiyah. Jika dihitung dengan rupiah, 1 gulden setara dengan Rp7.974, sehingga 500 gulden saat itu setara dengan Rp3.987.000. Karena itu KH Ahmad Dahlan menyatakan melelang seluruh barang-barang yang ada di rumahnya. Mulai dari pakaian, almari, meja kursi, tempat-tempat tidur, jam dinding, jam berdiri, lampu-lampu dan lain-lain. Ringkasnya Pak Kyai melelang semua barang-barang miliknya itu dan uang hasil lelang itu seluruhnya akan dipakai untuk membiayai sekolah Muhammadiyah, khususnya untuk menggaji guru dan karyawan. Para penduduk Kauman itu terbengong-bengong setelah mendengar penjelasan KH Ahmad Dahlan. Murid-murid beliau yang ikut pada pengajian Thaharatul Qulub sama terharu melihat semangat pengorbanan KHA Dahlan, dan mereka saling berpandangan satu sama lain, berbisik-bisik satu sama lain. Singkat cerita, warga Kauman, khususnya para juragan yang menjadi anggota kelompok pengajian Tharatul Qulub itu, kemudian berebut membeli barang-barang KH Ahmad Dahlan. Ada yang membeli jasnya, ada yang membeli sarungnya, ada yang membeli jamnya, almari, meja kursi dan lainnya. Dalam waktu singkat semua barang milik KH Ahmad Dahlan itu habis terlelang dan terkumpul uang lebih dari 4.000 gulden atau ekuivalen Rp31.896.000 saat itu. Anehnya setelah selesai lelangan itu tidak ada seorang pun yang membawa barang-barang KH Ahmad Dahlan. Mereka lalu pamit mau pulang. Tentu saja KH Ahmad Dahlan heran, mengapa warga Kauman tidak mau membawa barang-barang yang sudah dilelang. KH Ahmad Dahlan berseru, ”Saudara-saudara, silahkan barang-barang yang sudah sampeyan bayar dalam lelang itu saudara bawa pulang. Atau nanti saya antar?” Jawab mereka pada Pak Kyai, “Tidak usah Kiai. Barang-barang itu biar di sini saja, semua kami kembalikan pada Pak Kyai.” “Lalu uang yang terkumpul ini bagaimana?“ tanya KH Ahmad Dahlan. Kata salah seorang dari mereka, “Ya untuk Muhammadiyah. Kan Pak Kyai tadi mengatakan Muhammadiyah perlu dana untuk menggaji guru, karyawan dan membiayai sekolahnya?” “Ya, tapi kebutuhan Muhammadiyah hanya sekitar 500 gulden, ini dana yang terkumpul lebih dari 4000 gulden. Lalu sisanya bagaimana?” tanya KH Ahmad Dahlan. Jawab orang itu, “Ya biar dimasukkan saja ke kas Muhammadiyah. Tentu saja Pak Kyai senang, terharu, tapi juga bangga dengan loyalitas para murid, guru dan para pedagang di Kauman saat itu. Menjadi Organisasi Konglomerat Jerih payah dan keringat KH Ahmad Dahlan dimasa-masa awal pendirian ternyata tidak sia-sia. Semangat hidup mandiri dan sebesar-besar pengabdian untuk ummat pun berlanjut di zaman modern ini. Bandingkan Muhammadiyah dengan organisasi lain seperti Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Alwashliyah, Al Irsyad, Alkhairat, Jamiat Kheir, Hidayatullah, Nahdlatul Wathan, tentu Muhammadiyah yang paling bisa dibanggakan baik dari sisi materi maupun spiritual. Tengok saja rinciannya. Sejauh ini publik mengetahui kalau muhammadiyah adalah organisasi islam yang kaya raya. Kekayaan Muhammadiyah diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Organisasi yang setara konglomerat. Kekayaan itu di antaranya terdiri dari aset tanah, bangunan dan kendaraan, ungkap Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Anwar Abbas. Muhammadiyah saat ini memiliki 28.000 lembaga pendidikan yang terdiri dari 170 universitas, 400 rumah sakit, dan 340 pesantren. Muhammadiyah juga punya banyak panti asuhan. Meski belum pernah ada daftar resmi yang dikeluarkan lembaga terkemuka tentang organisasi Islam terkaya di dunia, tak diragukan lagi Muhammadiyah adalah salah satunya. Jika daftar itu ada, sulit dibantah Persyarikatan Muhammadiyah akan berada di nomor-nomor teratas urutan itu, bersama organisasi-organisasi Islam elit dunia lainnya. Agaknya memang sulit melakukan valuasi terhadap aset dan kekayaan likuid yang dimiliki serta dikelola oleh sebuah lembaga nirlaba seperti Muhammadiyah. Cara menghitungnya sedikit berbeda dibandingkan menghitung kekayaan perorangan atau entitas bisnis tertentu. Bayangkan saja, seluruh aset Muhammadiyah adalah atas nama umat, semua potensi ekonomi yang dimilikinya sebesar-besarnya dikembalikan kepada dan untuk kepentingan umat. Namun, sebenarnya seberapa besar kekayaannya? Pada tahun 2017 dilaporkan Muhammadiyah mengelola hampir 21 juta meter persegi tanah wakaf. Istimewanya, tak sejengkal pun tanah itu atas nama pribadi-pribadi tertentu, seluruhnya atas nama persyarikatan. Perlu dicatat 21 juta meter persegi tanah wakaf itu bukanlah tanah kosong. Di atasnya berdiri sekurangnya 19.951 sekolah, 13.000 masjid dan mushola, 765 bank perkreditan rakyat syariah, 635 panti asuhan, 457 rumah sakit dan klinik, 437 baitul mal, 176 universitas dan 102 pondok pesantren. Tercatat ada lebih dari 25 juta warga Muhammadiyah yang mendapatkan manfaat dari semua amal usaha itu, bahkan lebih luas lagi persyarikatan ini melayani seluas-luasnya masyarakat Indonesia. Sama sekali tak mengherankan jika banyak pakar menyebut bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern terbesar di dunia. Konglomerasi Muhammadiyah benar-benar dirasakan oleh umat. Manajemen organisasi ini dikerjakan secara rapi, terdokumentasi dengan baik, dikelola secara transparan dengan visi yang progresif (berkemajuan). Muhammadiyah kerap menerima pujian dan penghargaan dari berbagai institusi terkemuka dunia. Kekayaan Muhammadiyah tidak muncul seketika. Seluruh aset, amal usaha, dan bakti nyata Muhammadiyah merupakan kerja panjang selama 111 tahun. Mentalitas yang dibentuk di organisasi ini adalah mental ‘aghniya‘ (orang kaya), mental memberi, spirit al-Ma’un yang membebaskan sekaligus memberdayakan. Dipekuat oleh doktrin KH Ahmad Dahlan yang mengatakan, “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah”, pengurus persyarikatan ini didorong untuk menjadi pribadi-pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga bisa mengabdikan hidup untuk sebesar-besarnya kepentingan persyarikatan dan umat. Posisi ini pula yang secara kolektif ingin diperlihatkan Muhammadiyah sebagai organisasi. Muhammadiyah tidak ingin menempatkan tangan di bawah dengan selalu berharap pada program atau bantuan pemerintah. Sebaliknya, Muhammadiyah selalu bertanya apa yang bisa diberikan dan dibantu oleh Muhammadiyah untuk pemerintah apalagi masyarakat Indonesia. Saat pemerintah membuat program BPJS Kesehatan sebagai bentuk jaminan kesehatan bagi masyarakat, misalnya, Muhammadiyah rela menalangi dulu sejumlah pembiayaan untuk dibayar belakangan klaimnya. Saat Covid-19 melanda dan pemerintah kesulitan melobi rumah sakit untuk penanganan pasien Covid-19, rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah dibuka sebagai tempat isolasi dan pemulihan. Belum lagi Lazismu yang mengkonsolidasi miliaran dana sebagai bentuk jaring pengaman sosial selama pandemi. Lihat juga ratusan ribu lapangan pekerjaan yang dibuka oleh ribuan amal usaha Muhammadiyah. Jutaan pelajar dan mahasiswa, serta puluhan juta alumni lulusan sekolah dan perguruan Muhammadiyah yang kini menggerakkan roda-roda peradaban negeri. Dalam 108 tahun kiprahnya, dengan mentalitas ‘kaya’ ini, Muhammadiyah terus berusaha memberi yang terbaik untuk negeri. Muhammadiyah serius menjadi pemain utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai ‘baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur‘. Kabar terbaru, PP Muhammadiyah memasuki bisnis hotel. Hotel pertama yang dibangun adalah SM Tower & Convention Yogyakarta. Bangunan tersebut dibangun dengan tinggi delapan lantai. Pre opening SM Tower and Convention juga sudah digelar dengan tema Muda yang Menginspirasi pada 18 Juni 2023 lalu. \"Jujur, kami tidak pernah menyangkan bisa mendirikan gedung megah ini. Saya rasa semua yang telah terwujud sekarang buahnya dari kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak. Karenanya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,\" kata Direktur Utama Suara Muhammadiyah, Deni Asy\'ari, pada Selasa (20/6). Deni mengatakan, terwujudnya hotel ini merupakan impian yang ditopang dengan ikhtiar, kerja keras, dan ketulusan. Hotel ini dikatakan sebagai manifestasi dari dakwah pengembangan bisnis dan usaha di sektor perhotelan dan pariwisata. Diam-diam Muhammadiyah juga tengah membangun sebuah hotel di Makkah Almukarromah untuk membantu para jamaah asal Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ketua Umum PP Muhmmadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, informasinya sudah pernah mengunjungi lokasi hotel yang nantinya juga difungsikan sebagai student center di Makkah. Azzam Mujahid Izzulhaq yang juga CEO dan Founder AMI Group dan AMI Foundation, mengungkap Muhammadiyah sedang membuat terobosan dengan membangun sebuah hotel di Makkah Waqaf di Arab Saudi. Langkah itu diambil Muhammadiyah, menurutnya untuk memfasilitasi warga Indonesia yang akan menunaikan ibadah umroh maupun haji di sana. Dengan hadirnya hotel di Yogyakarta dan di kota Makkah, maka ke depan akan menjamur hotel-hotel Muhammadiyah lainnya. Tradisi kuat Muhammadiyah dalam membangun kampus, rumah sakit, sekolah, pesantren, pusat layanan kesehatan, sepertinya akan tertular di hotel-hotel Muhammadiyah ke depan. Wajar kalau Muhammadiyah menjadi organisasi terkaya di dunia, karena motif, ketekunan dan amal usaha untuk melayani umat mendapat berkah dari Allah SWT. Selamat untuk Muhammadiyah, terus berkhidmat untuk umat.
Menyoal Independensi OJK
Oleh Djony Edward, Wartawan Senior FNN Diskursus mengenai independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak awal berdiri hingga hari ini masih hangat dibicarakan. Mengingat pembiayaan operasional OJK pada awalnya bersumber dari pinjaman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belakangan OJK sudah bisa mandiri dari hasil pungutan kepada industri yang dinaunginya. Meski demikian independensi OJK masih dipertanyakan, bagaimana mungkin lembaga super body tersebut bisa independen meregulasi, mengawasi dan menghukum industri, sementara likuiditas OJK berasal dari industri? Dari sini muncul istilah independen mutlak, ada juga berpendapat independen tidak mutlak. Dari sinilah independensi OJK berjalan dan mewujud dalam pengawasan industri, dimana industri sebagai tuan di satu sisi juga sebagai obyek yang diawasi OJK. Timbulkan protes Pada masa awal-awal OJK berdiri besaran usulan pungutan yang dikenakan kepada industri sempat ditolak karena dianggap kebesaran. Saat itu Ketua Komisioner OJK Muliaman Hadad mengusulkan pungutan yang dikenakan kepada industri berkisar antara 0,03% hingga 0,06% dari pelaku industri keuangan. Tentu saja usulan itu ditolak karena dikhawatirkan akan menggerek biaya operasional bank, asuransi, industri pasar modal, dana pensiun, finance dan lainnya. Seperti Dirut PT Bank Negara Indonesia Tbk (Bank BNI saat itu) Gatot Suwondo menilai usulan iuran itu terlalu besar. “Waduh besar sekali yah. Beban kami tambah naik lagi,” keluhnya mewakili industri perbankan. Menurutnya, kebijakan OJK tersebut bertentangan dengan semangat regulator perbankan saat ini yaitu Bank Indonesia (BI) yang menginginkan bank bisa semakin efisien. Dengan adanya penetapan ini, rencana create effective cost yang akan dilakukan oleh BNI tidak dapat terlaksana. Apa imbasnya? “Untuk menekan biaya, siap-siap saja beban nasabah bertambah,” jawabnya. Besaran pungutan itu juga membuat PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) galau. Sentot A Sentausa, Direktur Risk Management Bank Mandiri menilai angka tersebut terlalu besar. \"Gede banget kalau dari aset,\" ujar Sentot saat itu. Bayangkan saja, jika pada 2022 aset Bank Mandiri mencapai Rp1.992,54 triliun. Jika usulan OJK disepakati, maka dana yang harus disetorkan sekitar Rp597 miliar per tahun. Sentot mengakui, sebenarnya meskipun nilai pungutan besar tidak masalah buat mereka. Namun akan lebih elok dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk meningkatkan operasional perusahaan seperti ekspansi. Pandangan bankir juga di-iyakan oleh ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono. “Dihitung satu tahun, itu nilai yang sangat besar,” ucapnya. Hitungan kasarnya, untuk perbankan yang memiliki aset hingga Rp500 triliun, iuran yang diberikan minimal bisa mencapai Rp150 miliar. “Nilai itu akan merusak rencana BI yang menggadang-gadang efisiensi di industri keuangan,” ujarnya. Selain dari para pelaku industri, Ketua Umum Ikatan Corporate Secretary Indonesia (ICSA) Hardijanto Saroso mengaku, pihaknya akan mengkaji ulang mengenai besaran maupun rencana pungutan OJK ini. Mengingat emiten akan mendapat beban tambahan dengan adanya pungutan tersebut. \"OJK harus menjelaskan apa dasar pungutan tersebut, kalau untuk pengembangan sistem, apa beda dengan sistem perbankan yang dimiliki oleh BI saat ini dan sistem transaksi perdagangan saham yang dimiliki oleh BEI. Jika memang beban biaya ini digunakan untuk memberikan fasilitas tambahan kepada emiten, tidak masalah,\" jelas Hardijanto di kesempatan yang berbeda. Menurutnya, jika pungutan OJK ini hanya untuk menggaji pegawai, maka ICSA akan meminta DPR untuk mengkaji ulang keberadaan lembaga tersebut. \"Intinya kami tidak ingin OJK malah membebani industri. Dulu kan untuk mendorong masuk pasar modal ada pengurangan beban biaya (pajak). Nah dengan tambahan beban ini kami khawatir, keberadaan OJK malah mendorong perusahaan untuk keluar dari pasar modal,\" ungkapnya. Menanggapi kegundahan industri, Muliaman mengklaim, iuran itu sebanding dengan kegiatan OJK. “Pengawasan maksimal tidak mungkin memakan biaya yang murah,” ujar Muliaman. Perlu diketahui, besaran pungutan yang dimaksud OJK mencakup biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian untuk satu tahun. Ia berharap pada tahun 2017, ketergantungan OJK pada APBN akan dihapus atau murni dari industri keuangan saja. Soal beralihnya pengawasan perbankan pada 2014, yang berarti wewenang dan kekuasaan OJK sudah sempurna, independensi lembaga ini banyak dipertanyakan. Tim Transisi OJK, Triyono tak dapat menutupi kegundahannya. \"Perlu diakui, lembaga ini dibentuk berdasarkan keputusan politis juga,\" akunya. Oleh sebab itu, ia berharap industri keuangan tidak keberatan dengan besaran iuran yang akan dipungut. Semakin cepat OJK mandiri dalam hal pendanaan, makan independensi lembaga ini tidak perlu diragukan lagi. Lepas dari keberatan industri, ternyata realisasinya ternyata pungutan itu tetap dijalankan dengan prosentase ada yang lebih besar ada pula yang lebih kecil dari yang diusulkan OJK. Bahkan ada yang sama persis dengan yang diusulkan OJK. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa pungutan yang bisa dikutip OJK lumayan fantastis. Seperti tertuang dalam PP No. 11/2014, tarif biaya pungutan per tahun untuk pendapatan usaha Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Penyelenggara Perdagangan SUN, dan lainnya ditetapkan sebesar 10%, kemudian pada 2015 dinaikkan menjadi 15%. Kemudian aset perbankan, dana pensiun, asuransi, pembiayaan, modal ventura dan lainnya dikenakan pungutan 0,03% atau minimal Rp6,6 juta pada 2014. Pada 2015 dinaikkan menjadi 0,045% atau minimal Rp10 juta. Untuk dana kelolaan Manajer Investasi ditetapkan 0,03% atau minimal Rp6,6 juta pada 2014. Pada 2015 dinaikkan menjadi 0,45% atau minimal Rp10 juta. Ini tentu memberatkan industri keuangan, tapi OJK juga perlu eksis dengan tanduk independensinya. Cakupan independensi OJK Lepas dari pro dan kontra besaran biaya pungutan OJK kepada industri yang ditetapkan Pemerintah, posisi indepdensi lembaga itu pun dipertanyakan. Bagaimana mungkin lembaga super body itu independen sementara biaya operasional dan gaji karyawan hingga komisionernya berasal dari industri? Di dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) ditetapkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen, apa maksudnya? Dan bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana perbedaaan antara independensi Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam UU tentang Bank Indonesia dan independensi OJK sebagaimana ditetapkan dalam UU OJK? Merujuk pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), OJK sebagai lembaga independen maksudnya adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bebas dari campur tangan pihak manapun kecuali untuk hal-hal yang disebutkan secara tegas dalam UU OJK. Lebih jauh dalam penjelasan umum UU OJK disebutkan bahwa OJK dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Jadi, seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah (independen). Meski secara normatif disebutkan bahwa OJK adalah lembaga independen, pada beberapa kalangan masih timbul keraguan akan independensi OJK tersebut. Dalam pelaksanaannya, OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang terdiri dari 9 orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU OJK. Komposisi Dewan Komisioner (DK) yang akan ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar adanya keraguan bahwa OJK akan benar-benar independen. Demikian disampaikan dosen ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo sebagaimana dikutip dalam artikel Belum Dibentuk, Independensi OJK Diragukan. Menurut Rimawan, siapa pun yang menjadi DK di OJK akan terlibat secara batin, karena lama bekerja di satu lembaga keuangan. Mereka dikhawatirkan akan sulit bersikap objektif karena ingin membalas budi kepada lembaga yang telah membesarkannya. Seperti diketahui, susunan anggota DK OJK terdiri dari; seorang Ketua merangkap anggota, seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota, seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota, seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Lainnya merangkap anggota. Kemudian, seorang Ketua Dewan Audit Merangkap anggota, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. Itu sebabnya sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa mendaftarkan gugatan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang diuji merupakan \'jantung\' dari keberadaan OJK. Anggota Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa Salamuddin Daeng mengatakan, frasa \'independensi\' dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU OJK bertentangan dengan ketentuan Pasal 23D dan Pasal 33 UUD 1945. Frase Independen OJK Pada Selasa (04/8/2014), MK memutuskan bahwa independensi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang, seperti halnya independensi bank sentral. Untuk itu, frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 Angka 1 UU OJK tidak diperlukan lagi. Demikian putusan MK dengan Nomor 25/PUU-XII/2014 yang dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat, dengan didampingi oleh delapan Hakim Konstitusi lainnya pada Selasa (4/8), di Ruang Sidang Pleno MK. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Frasa ‘dan bebas dari campur tangan pihak lain’ yang mengikuti kata ‘independen’ dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujarnya membacakan permohonan yang diajukan oleh Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa tersebut. Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah menilai pembatasan terhadap independesi OJK juga dapat dilihat dari adanya kewajiban OJK menyusun laporan kegiatan secara berkala dan melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian beberapa laporan keuangan OJK diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK, serta adanya anggota Dewan Audit dan Komite Etik yang juga berasal dari eksternal OJK. Dengan demikian, lanjut Anwar, pemaknaan “independen” bagi OJK sudah secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UU OJK sehingga menurut Mahkamah, frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata “independen”. “Independensi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK itu sendiri,” jelasnya. Anggaran OJK Dalam permohonannya, Pemohon menyebut anggaran OJK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, karena OJK bukan merupakan lembaga negara. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun OJK disebut dengan kata “lembaga” saja tanpa disertai kata “negara”, hal itu bukan berarti kedudukan OJK merupakan lembaga yang ilegal, sehingga OJK tetap dapat melakukan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 UU OJK. Dengan demikian, karena OJK merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diperintahkan undang-undang, maka sudah sewajarnya pembiayaan OJK bersumber dari APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai seluruh kegiatan operasional, karena sumber pendanaan dari APBN diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri. Untuk itu, pendanaan OJK yang bersumber dari APBN adalah bersifat sementara sampai OJK dapat mendanai seluruh kegiatan operasionalnya secara mandiri. Adapun mengenai penetapan besaran pungutan tersebut, dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Dengan demikian, menurut Mahkamah, harus ada batasan waktu yang jelas sejauh mana OJK dapat menggunakan APBN sebagai sumber kegiatan operasional. Demi kemanfaatan dan kepastian penggunaan APBN, pendanaan OJK yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU OJK diterapkan hingga OJK dapat mendanai seluruh kegiatan operasionalnya secara mandiri, dan hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menilainya,” terang Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Pungutan OJK Konstitusional Mahkamah juga memberikan pendapatnya terhadap keberatan para Pemohon mengenai pungutan yang diambil OJK dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Mahkamah berpendapat, meski pungutan yang dilakukan oleh OJK tidak diatur dengan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945 namun hal itu tidaklah serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini karena dalam kenyatannya, tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur pungutan lain yang bersifat memaksa. Sehingga jika pungutan yang diperuntukkan untuk negara dinyatakan inkonstitusional, maka akan banyak pungutan lain yang juga bertentangan dengan UUD 1945. Misalnya, biaya atau iuran yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek sebagaimana ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan iuran bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun mengenai anggapan terjadinya penyalahgunaan dan masalah pertanggungjawaban pungutan, termasuk dalam hal terdapat kelebihan hasil pungutan, menurut Mahkamah Pasal 38 UU OJK telah mengantisipasi kedua hal tersebut. Pungutan sebagai bagian dari laporan keuangan OJK harus diaudit oleh BPK dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK. Selain itu, seluruh kegiatan OJK juga dilaporkan kepada DPR dan laporan kegiatan tahunan disampaikan pula kepada Presiden. “Dengan adanya ketentuan mengenai pelaporan dan akuntabilitas dalam UU OJK, menurut Mahkamah telah ada pengawasan dan pertanggungjawaban dari OJK kepada negara dan masyarakat,” tandasnya. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 37, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU OJK. Sebagai pembayar pajak, Pemohon merasa lingkup kewenangan OJK telah melebihi kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pada dasanya OJK menurut Pemohon hanya memiliki wewenang menetapkan peraturan terkait dengan tugas pengawasan lembaga keuangan bank yang berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU Bank Indonesia. Hal ini menyebabkan wewenang OJK dalam mengawasi lembaga keuangan non-bank dan jasa keuangan lainnya tidak sah karena pasal a quo tidak mengatur hal tersebut. Untuk itulah, dalam tuntutan atau petitum-nya, Pemohon meminta MK menyatakan UU OJK terutama Pasal 1 angka 1, Pasal 5, dan Pasal 37 bertentangan dengan UUD 1945. Namun apabila nantinya MK tidak mengabulkan permohonan tersebut, mereka meminta frasa “tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan” dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU OJK dihapuskan. Pemohon juga mengajukan petitum provisi untuk menghentikan sementara operasional OJK sampai ada putusan pengadilan sehingga memerintahkan Bank Indonesia mengambil alih sementara. Tampaknya jelas sudah makna independensi OJK sebagaimana diputuskan oleh MK bersifat tidak mutlak dan tidak terbatas. Akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang, seperti halnya independensi bank sentral. Untuk itu, frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen”. Ketua Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan independensi OJK tetap terjaga selama ia memimpin lembaga tersebut. Indenpendensi itu terwujud baik dalam bentuk pengaturan maupun pengawasan industri jasa keuangan. Termasuk independen dalam hal pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di industri jasa keuangan. Persoalannya, munculnya berbagai kasus di industri keuangan yang menunjukkan betapa pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan OJK begitu lemah dus tidak independen. Semisal kasus PT Asuransi Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, kasus investasi PT Telkomsel Tbk di saham GoTo, dan kasus-kasus besar lainnya. Nampaknya indepndensi OJK masih dalam ujian, dinamis dan terus berkembang. Tinggal bagaimana para pimpinan OJK membawa lembaga super body tersebut ke dalam integritas yang tinggi, sehingga independesinya benar-benar tampak mengemuka.
Digugat Panji Gumilang Rp1 Triliun, Ini yang Dipersiapkan Anwar Abbas
JAKARTA, FNN- Pimpinan Ma\'ahad al-Zaytun Panji Gumilang menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, sebesar Rp1 triliun. Sidang pertama gugatan itu dijadwalkan pada Rabu tanggal 26 Juli 2023, pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang PN Jakarta Pusat. Di sisi lain, Anwar Abbas telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada tim pengacara dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila (DPP FAPP) untuk menghadapi tuntutan tersebut. \"Saya memberi kuasa DPP FAPP yang diketuai oleh M Ihsan Tanjung untuk mengurus segala sesuatu yang terkait dengan masalah hukum yang saya hadapi di pengadilan,\" ujar Anwar Abbas kepada FNN, Sabtu 15 Juli 2023. Anwar Abbas menghadapi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, Perkara No. 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Anwar Abbas menandatangani surat kuasa khusus pada Jumat, 14 Juli 2023 di Jakarta. Ada 36 orang advokat yang ditunjuk. Mereka ini yang akan diterjunkan untuk membela Buya Anwar Abbas di pengadilan yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. \"Jadi terhitung dari tanggal 14 Juli 2023 tersebut maka semua masalah yang terkait dengan penyelesaian perkara saya dengan Panji Gumilang telah saya serahkan dan kuasakan sepenuhnya kepada FAPP,\" demikian Buya Anwar Abbas. (DH)
Ini yang Dirasakan Anies Baswedan saat Naik Haji
PADA hari Jumat, 14 Juli 2023, kemarin Anies Rasyid Baswedan tiba di Tanah Air, setelah sejak tanggal 22 Juni 2023 menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. \"Alhamdulillah,\" tulis Anies yang diunggah di akun resminya di media sosial antara lain Facebook, Sabtu 15 Juli 2023. Berikut unggahan Anies Baswedan selengkapnya: Kami bersama Fery, Mutiara, Ali, Mikail, Kaisar, dan Ismail sungguh merasakan perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Ibadah haji ini selain menjadi momentum menjalankan perintah Allah SWT, juga memberikan ruang interaksi yang berkualitas bagi kami. Kami selalu bersama-sama, dalam dua minggu terakhir. Sesuatu yang selama ini menjadi hal yang langka kami rasakan, di tengah kesibukan masing-masing. Setelah mengikuti rangkaian pokok ibadah haji mulai dari mengambil miqat, wukuf, mabit, melontar jumrah, tawaf dan sa’i; kami juga berkesempatan untuk ziarah ke makam Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah saw. Juga ke ulama besar Indonesia KH Maimoen Zubair dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga berziarah ke makam para ulama yang menjadi sanad penting keilmuan Islam di Indonesia, seperti makam Sayyid Muhammad Al-Maliki dan Sayyid Abbas Al-Maliki (guru KH Hasyim Asy\'ari). Selain itu, kami berkesempatan napak tilas lokasi-lokasi yang menjadi titik penting dalam sejarah Islam. Seperti Gua Hira yang menjadi tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali dan juga Gunung Uhud yang menjadi saksi momen peristiwa Uhud. Di Madinah, kami bersyukur bisa berdo’a di Raudhoh serta berziarah ke makam Rasulullah SAW. Di Masjid Nabawi yang meneduhkan itu kami merasakan kekhusyukan yang luar biasa. Banyak hal yang kami rasakan selama perjalanan spiritual ini. Semoga ini semua memberikan hikmah dan kami diberikan kekuatan untuk istiqamah. Semoga semua yang telah berniat untuk haji, bisa segera mendapatkan panggilan dari Allah SWT untuk menjadi tamuNya di tanah suci. (Dh)
Ketika Tubuh Muslimah Jadi Fokus Politik Negara
TAHUN depan India menggelar pemilihan umum. Perdana Menteri India petahana, Narendra Modi, bersiap mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Salah satu gerakan yang kini dilakukan adalah menjadikan perempuan Muslim sebagai fokus politik komunal negara itu. Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di bawah Modi, bersama dengan kelompok-kelompok radikal Hindu yang berafiliasi, telah merevitalisasi upaya untuk memajukan undang-undang yang akan mengatur lebih lanjut kehidupan muslimah. Ini termasuk Uniform Civil Code (UCC), sebuah proposal kontroversial yang akan membawa undang-undang pribadi yang mengatur berbagai kelompok agama di bawah hukum umum yang bersatu. Pada 14 Juni, Komisi Hukum India ke-22 mengeluarkan pemberitahuan yang meminta komentar dan pendapat dari organisasi publik dan keagamaan tentang UCC dalam waktu 30 hari. Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, baru-baru ini mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertama di UCC, memicu spekulasi bahwa pemerintah dapat memperkenalkan RUU tersebut dalam sesi parlemen yang akan datang. Media India juga melaporkan bahwa Komisi Hukum negara itu sedang mempertimbangkan untuk mulai mengerjakan RUU UCC. UCC bertentangan dengan sistem hukum personal India yang ada, yang menurutnya masalah keluarga dan properti tertentu - seperti pernikahan, perceraian, adopsi dan warisan untuk umat Hindu, Muslim, Kristen, dan lainnya - diatur oleh hukum agama masing-masing. Implementasi UCC, bersamaan dengan pencabutan Pasal 370 di wilayah Kashmir yang disengketakan dan pembangunan Kuil Ayodhya Ram, telah menjadi tuntutan inti dari kaum nasionalis Hindu radikal. \"Masalah UCC juga merupakan bagian dari manifesto jajak pendapat Modi dalam pemilu nasional 2019 dan pemungutan suara baru-baru ini di negara bagian Karnataka selatan,\" tulis Haris Zargar dalam artikelnya berjudul \"India threatens new gendered war on Muslim community\" yang dilansir Midle East Eye (MEE) 12 Juli 2023. Haris adalah peneliti doktoral di International Institute of Social Studies (ISS) Erasmus University Rotterdam, dengan spesialisasi perubahan agraria, gerakan sosial, dan pemikiran revivalis Muslim. Pada bulan Maret, Mahkamah Agung India menutup serangkaian petisi yang menuntut UCC, mencatat bahwa masalah tersebut harus diputuskan oleh parlemen. Mempersenjatai Diri Haris Zargar mengatakan mengadopsi UCC dalam masyarakat majemuk agama India akan secara efektif menggerakkan penghapusan hukum pribadi Islam yang mengatur urusan keluarga Muslim, sambil mengubah hukum adat dan ritual berbagai komunitas suku India. Para kritikus berpendapat bahwa hal itu akan merusak tatanan sosial dan agama India dan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan negara Hindu yang bersatu. Keyakinan ini dibentuk oleh narasi Hindutva bahwa salah satu cara untuk menghadapi kehadiran Muslim yang “mengganggu” di India adalah dengan mengasimilasi mereka ke dalam tatanan sosial Hindu yang “universal”. Umat Islam juga menyatakan keprihatinan bahwa UCC dapat digunakan untuk mengganggu cara hidup mereka, memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma Hindu yang tertanam dalam hukum nasional. Sebaliknya, beberapa aktivis hak gender mendukung gagasan UCC, yang menurut mereka dapat membantu mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. Jenis kode ini telah lama digambarkan sebagai reformasi hukum untuk melarang praktik-praktik seperti poligami, yang oleh sayap kanan Hindu secara keliru dinyatakan sebagai praktik umum Muslim. Padahal menurut Survei Kesehatan Keluarga Nasional 2006, menunjukkan bahwa hanya 2,5 persen dari Muslim melakukan poligami. “Ada beberapa orang di India yang mengira mereka bisa menikahi empat wanita. Itulah pemikiran mereka. Tapi, saya katakan, Anda tidak akan bisa melakukan empat pernikahan. Hari-hari itu akan segera berakhir,” kata seorang pemimpin senior BJP di negara bagian Assam, Himanta Biswa Sarma, bulan lalu, menegaskan bahwa UCC akan diterapkan di seluruh India. Hindutva sering mengutip poligami dalam konteks perceraian instan Islami \"talaq tiga\" yang sekarang dilarang, yang bertujuan untuk menggambarkan hukum pribadi Muslim sebagai \"regresif\" dan membutuhkan reformasi mendesak. Tetapi seperti yang dikemukakan oleh cendekiawan feminis India Nivedita Menon, UCC tidak ada hubungannya dengan keadilan gender, dan sepenuhnya merupakan bagian dari agenda nasionalis Hindu: “UCC yang adil harus merestrukturisasi dasar pernikahan heteroseksual yang diasumsikan sebagai sebuah institusi. Tapi tentu saja, baik keadilan maupun paritas gender bukanlah tujuan sebenarnya dari UCC, seperti yang telah kita lihat.” Sejarah Kebencian Menurut Haris Zargar, selama seabad terakhir, \"perselisian perempuan muslim\" telah menjadi inti dari proyek supremasi kelompok militan Hindu di India. Tubuh perempuan Muslim telah digunakan sebagai tempat pembalasan kekerasan peradaban, menjadi fokus utama wacana Hindutva. Perselisihan perempuan atau \"The woman question\" diterjemahkan dari istilah Prancis querelle des femmes. Selama pemerintahan kolonial Inggris, hukum Hindu dikritik, dan kemudian direformasi, dalam konteks praktik seperti pernikahan anak, pembakaran janda, dan larangan pernikahan kembali janda. Sejarawan Purushottama Bilimoria mengatakan bahwa bagi kaum nasionalis Hindu, seperangkat hukum pribadi yang terpisah bagi umat Islam berarti bahwa hanya umat Hindu yang menanggung “beban peraturan dan agenda reformasi” di bawah “negara sekuler”. Setelah revisi undang-undang pribadi Hindu pada 1950-an, undang-undang ini mulai dianggap lebih adil gender, sementara hukum pribadi Muslim masih dipandang sebagai \"primitif\" dan \"tidak beradab\". Kelompok Hindutva mulai mendorong reformasi hukum Muslim pada 1980-an selama kasus Shah Bano, di mana pengadilan India meremehkan hukum pribadi Muslim dalam memberikan dukungan pasca-perceraian yang lebih tinggi kepada seorang wanita Muslim. Putusan itu menggemakan narasi Hindutva, yang menyatakan bahwa keluarga Muslim adalah entitas yang longgar di mana kehormatan perempuan tidak dihormati, dan di mana laki-laki mempraktikkan poligami dan berusaha memikat perempuan Hindu ke dalam kelompok mereka. Wacana semacam itu telah terwujud dalam teori konspirasi anti-Muslim yang dikenal sebagai “jihad cinta”, di mana pria Muslim diduga mengejar wanita Hindu untuk mengubah mereka menjadi Islam. Meskipun tidak ada bukti bahwa jihad cinta itu ada, kaum nasionalis Hindu terus mengklaim bahwa jihad digunakan sebagai alat untuk berpindah agama. Pada bulan Februari, pemimpin kelompok Hindu terkemuka mengancam akan menculik wanita Muslim untuk melawan praktik ini: “Jika kita kehilangan seorang gadis Hindu untuk \'mencintai jihad\', kita harus menjebak dan memikat 10 wanita Muslim sebagai pembalasan… Kita harus melindungi agama kita dari kekuatan luar.\" Cendekiawan Runa Das mengatakan bahwa “woman question” sangat penting untuk proyek Hindutva, dengan wanita Hindu kasta atas dilihat baik sebagai objek nafsu laki-laki Muslim maupun sebagai penjaga kehormatan nasional. Wacana BJP juga berfokus pada gagasan ini sebagai bagian dari upayanya untuk membangun kembali negara Hindu. (Dh)
Pembakaran Al-Quran Bikin Paus Fransiskus Marah dan Jijik
MEREKA yang memproklamirkan diri sebagai juru kampanye kebebasan dan demokrasi di Barat kembali menyalahgunakan kesucian agama dan melukai perasaan umat Islam. Mereka melakukan itu dengan kedok kebebasan berekspresi dan kebebasan berbicara. Kasus terbaru terjadi pekan lalu. Sekali lagi, Al-Qur\'an dirusak oleh ekstremis sayap kanan di ibu kota Swedia. Tindakan itu dilakukan pada saat umat Islam merayakan Idul Adha. Mengomentari hal itu, Paus Fransiskus mengecam tindakan tersebut dan mengatakan hal itu membuatnya marah dan jijik. “Buku apa pun yang dianggap suci harus dihormati untuk menghormati mereka yang mempercayainya,” katanya dalam wawancara dengan surat kabar UEA Al Ittihad. \"Saya merasa marah dan muak dengan tindakan ini.\" Menurutnya, kebebasan berbicara tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk merendahkan orang lain dan membiarkan yang ditolak dan dikutuk. Salwan Momika, seorang pria berusia 37 tahun asal Irak yang melarikan diri ke Swedia beberapa tahun lalu, merobek dan membakar halaman-halaman Al-Quran di luar Masjid Pusat Stockholm. Tindakan penistaan agama ini dilindungi dan dijaga oleh aparat keamanan setempat. Penodaan Al-Quran di Eropa Penodaan kitab suci Islam bukanlah fenomena baru di seluruh Eropa. Pemerintah mengizinkan aksi semacam ini dengan dalih “kebebasan berbicara.” Di Swedia sendiri, insiden seperti itu menjadi sangat berbahaya. Pada bulan Januari, Rasmus Paludan, pemimpin partai sayap kanan Denmark Stram Kure, menodai Al-Qur\'an di luar kedutaan Turki di Stockholm. Juga di bulan Januari, seorang politisi Belanda di kota Den Haag merobek salinan Al-Qur\'an. Dalam insiden lain di Denmark, pada Maret 2023, kelompok ekstremis anti-Muslim yang dikenal sebagai Patrioterne Gar Live membakar Al-Quran di depan kedutaan Turki di Kopenhagen. Di Norwegia, sebuah gerakan anti-Islam, kelompok Stop Islamisation of Norway, telah berulang kali menodai Al-Qur\'an dalam aksi unjuk rasa mereka dengan mencabik-cabik kitab suci Islam. Kebebasan berekspresi Meskipun ada kecaman keras dari berbagai negara atas tindakan keji tersebut, Swedia dan negara-negara Eropa lainnya, melindungi penistaan kitab suci Islam sebagai kebebasan berekspresi. Dalam pidatonya pada hari Kamis, Kepala NATO Jens Stoltenberg membela penistaan agama di Swedia dan mengatakan bahwa pembakaran Al-Quran tidak ilegal, mendesak kompromi agar Swedia bisa masuk menjadi anggota NATO. “Saya memahami emosi dan kedalaman perasaan,” kata Stoltenberg membela penodaan Al-Quran. “Penyebab dan tindakan yang diambil yang ofensif dan tidak menyenangkan ini belum tentu ilegal dalam sistem hukum yang berdaulat.” “Ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi,” Stoltenberg buru-buru menambahkan. \"Saya tidak suka mereka, tapi saya membela hak untuk tidak setuju.\" Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan awal tahun ini mengatakan bahwa jika Swedia tidak menunjukkan rasa hormat kepada umat Islam dan kesucian mereka, dia tidak akan mendukung Swedia masuk ke NATO. Turki memiliki hak veto untuk masalah tersebut. Pemerintah di Stockholm membela tindakan tersebut karena pengadilan setempat menganggap melarang aksi sama saja melarang demonstrasi yang berarti melanggar hak kebebasan berbicara. Pada bulan April, pengadilan Swedia membatalkan langkah polisi untuk melarang dua protes pembakaran Al-Quran, dengan alasan masalah keamanan tidak cukup untuk membatasi hak untuk berdemonstrasi. Menyusul insiden terbaru di Swedia, otoritas keagamaan tertinggi Irak, Grand Ayatollah Ali Al-Sistani, dalam sepucuk surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan protes keras atas penodaan Al-Qur\'an. Ayatollah Sistani menekankan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat membenarkan tindakan memalukan yang menunjukkan ketidakhormatan terhadap kesucian Islam lebih dari dua miliar Muslim di seluruh dunia. Kecaman Negara-Negara Muslim Negara-negara Muslim sudah barang tentu mengecam tindakan tersebut dan memperingatkan agar tidak menguji kesabaran umat Islam. Turki mengecam tindakan itu sebagai tindakan yang \"mengerikan\" dan \"tercela\", dengan Presiden Tayyip Erdogan mengatakan bahwa umat Islam akan \"mengajari orang-orang Barat yang arogan bahwa bukanlah kebebasan berekspresi untuk menghina nilai-nilai suci umat Islam.\" “Tidak dapat diterima untuk mengizinkan tindakan anti-Islam ini dengan dalih kebebasan berekspresi,” tulis Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di Twitter. Maroko menarik duta besarnya untuk Swedia dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan memanggil kuasa usaha Swedia di Rabat agar mengeluarkan kecaman keras atas serangan ini dan penolakannya atas tindakan yang tidak dapat diterima ini. Mesir menggambarkan langkah Momika yang mengizinkan penodaan Al-Qur\'an sebagai \"memalukan\". “Mesir mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam tentang insiden berulang pembakaran Al-Qur\'an dan eskalasi Islamofobia baru-baru ini dan kejahatan penistaan agama di beberapa negara Eropa, menegaskan penolakan totalnya terhadap semua praktik tercela yang mempengaruhi konstanta dan keyakinan Muslim,” kata kementerian luar negeri Mesir dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip oleh media Mesir. Pemerintah Irak menyebut tindakan itu \"rasis\" dan \"tidak bertanggung jawab\" dengan orang-orang Irak turun ke jalan untuk memprotesnya. \"Mereka tidak hanya rasis tetapi juga mempromosikan kekerasan dan kebencian,\" kata pemerintah Irak dalam sebuah pernyataan, merujuk pada mereka yang \"berulang kali\" menghina kesucian umat Islam di seluruh Eropa. Beberapa ratus orang memprotes di luar Kedutaan Besar Swedia di Baghdad atas panggilan Muqtada al-Sadr, yang meminta pemerintah Irak untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia. Negara-negara lain seperti Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Yaman, Suriah, Palestina, UEA, dan Qatar, juga mengutuk tindakan keji di Swedia tersebut, dengan beberapa di antaranya memanggil utusan Swedia masing-masing. Perwakilan Tinggi untuk Aliansi Peradaban Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNAOC) Miguel Moratinos menyatakan \"kecaman tegas\" atas penodaan Al-Qur\'an, menyebutnya \"keji\". \"Tindakan keji seperti itu tidak menghormati umat Islam yang merayakan hari suci Idul Adha,\" kata Moratinos. (Dh)
Islamofobia di India dan Jebakan Cinta Bhagwa
Oleh Dimas Huda---Wartawan Senior FNN DI India, propaganda Islamofobia dari sayap kanan sering kali memanfaatkan ketakutan yang tidak berdasar akan ekspansi populasi Muslim. Keyakinan yang mendalam ini telah melahirkan teori konspirasi yang dikenal sebagai “jihad cinta”, yang menyatakan bahwa pria Muslim secara aktif berusaha memikat wanita Hindu dan mengubah mereka menjadi Islam. \"Memanfaatkan teori ini, kelompok main hakim sendiri telah terlibat dalam pelecehan pasangan beda agama, terutama ketika perempuan yang terlibat beragama Hindu,\" tulis Sara Ather dalam artikelnya berjudul \"Indian Muslim women don’t need male ‘saviours’ – Hindu or Muslim\" yang dilansir Aljazeera, 30 Juni 2023. Arsitek dan penulis independen yang berbasis di New Delhi, India, ini menyebut tokoh nasionalis Hindu terkemuka secara teratur menyampaikan pidato yang mendorong pria Hindu untuk menikahi wanita Muslim dan mengubahnya menjadi Hindu. Baru-baru ini, narasi femo-nasionalis juga mendapatkan daya tarik, di mana wanita berpengaruh yang terkait dengan organisasi nasionalis Hindu mendesak wanita Muslim untuk menikah dengan pria Hindu untuk menemukan “kebebasan” dari dugaan penindasan. “Menyelamatkan” wanita Muslim telah menjadi komponen tak terpisahkan dari narasi nasionalis Hindu India, karena membantu menggambarkan Islam sebagai agama yang menindas pengikut wanita yang membutuhkan intervensi dari pria Hindu untuk emansipasi mereka. Pemerintah yang berkuasa dari Partai Bharatiya Janata (BJP), misalnya, telah mengklaim pujian karena membuat Mahkamah Agung melarang praktik talak tiga atau perceraian instan. Wanita Muslim secara paradoks adalah sosok yang paling hadir dan tidak terlihat dalam wacana politik di India. Hidupnya terus-menerus menjadi bahan diskusi publik, sementara pendapatnya sendiri tentang hal itu tidak terlihat. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, tren konspirasi dan kekhawatiran yang sama telah lahir, lagi-lagi konon berpusat pada “menyelamatkan wanita Muslim” – kali ini dipimpin oleh pria Muslim. Menurut Sara Ather, apa yang awalnya dimulai sebagai kampanye Twitter yang disebut \'Jebakan Cinta Bhagwa\', memperingatkan muslimah tentang pria Hindu yang diduga mencoba memikat mereka, segera berubah menjadi teori bayangan cermin tentang jihad cinta. Kelompok pemolisian moral pria Muslim yang ditunjuk sendiri telah menargetkan pasangan atau teman di mana wanita itu Muslim, mengikuti pola yang sama persis dengan hak Hindu dalam tindakan main hakim sendiri. Sara Ather mengatakan beberapa kasus telah muncul di seluruh negeri di mana perempuan Muslim yang terlihat bersama seorang laki-laki yang diduga beragama Hindu, atau dalam kelompok campuran, telah dikonfrontasi di ruang publik. Dalam gambar dan video yang direkam dan dibagikan secara online untuk mempermalukan mereka, para wanita tersebut dapat dilihat saat mereka diinterogasi, diceramahi tentang kesucian dan dipaksa oleh massa untuk membagikan nomor telepon dan alamat ayah atau saudara laki-laki mereka. Secara terpisah, akun Twitter anonim bertindak lebih jauh dengan memasukkan detail pribadi wanita Muslim yang telah menikah beda agama, yang diperoleh dari situs pendaftaran pernikahan pemerintah negara bagian Telangana. Ini mengkhawatirkan dan berbahaya, kata Sara Ather, terutama pada saat wanita Muslim sudah menerima stereotip yang tidak manusiawi dan pelecehan yang bersifat seksual oleh nasionalis Hindu. Pada akhirnya, dalam kedua kasus tersebut, perempuan Muslimlah yang menanggung beban pengawasan yang ketat – dan ini meluas dari ruang fisik hingga dunia online. Selama beberapa tahun terakhir, pemuda radikal Hindutva telah membuat platform – yang satu disebut Sulli Deals, yang lain berjudul Aplikasi Bulli Bai – yang memposting foto dan detail wanita Muslim yang mereka klaim akan dilelang secara virtual. Idenya, untuk mempermalukan muslimah. Di antara target mereka adalah Fatima Khan, seorang jurnalis, dan Nabiya Khan, seorang aktivis dan penyair. Ironi yang mengerikan? \"Justru wanita seperti Fatima dan Nabiya yang sekarang berada di garis bidik kelompok kecil pria Muslim, yang tidak mewakili komunitas dan menyerang wanita Muslim yang pandangannya tidak mereka setujui secara online,\" tutur Sara Ather. Fatima, seorang jurnalis untuk publikasi The Quint yang secara ekstensif meliput meningkatnya Islamofobia di India, menjadi sasaran para troll ini secara online setelah dia menulis sebuah cerita yang meliput kampanye Jebakan Cinta Bhagwa. Nabiya juga menjadi sasaran selama berhari-hari, oleh beberapa akun anonim di media sosial, termasuk Twitter dan Instagram, setelah dia men-tweet: \"Mengapa kebijakan moral hanya diperuntukkan bagi perempuan?\" Ketika pria Muslim men-tweet untuk membela para wanita ini, mereka juga difitnah dan diserang oleh para troll. Sara Ather mengatakan untuk mengatasi fenomena berbahaya ini, penting untuk memahami apa yang mendorongnya. \"Hidup di bawah rezim nasionalis Hindu selama hampir satu dekade, persepsi tradisional tentang laki-laki sebagai pelindung dan perempuan sebagai pelestari tradisi budaya semakin diperkuat dalam membentuk identitas masyarakat di India kontemporer – baik di antara umat Hindu dan Muslim,\" katanya. Menurut Sara Ather, seruan berulang untuk genosida, meningkatnya kejahatan rasial, dan penghinaan sehari-hari terhadap Muslim di tangan nasionalis Hindu menimbulkan krisis eksistensial bagi seluruh komunitas Muslim. Namun, kata Sara Ather lagi, beberapa pria menginternalisasi krisis ini sebagai kegagalan pribadi karena peran gender tradisional mereka sebagai pelindung komunitas mereka dan mengadopsi sifat maskulin yang berlebihan dan dangkal sebagai mekanisme pertahanan. Trolling Fatima, seorang wanita non-hijab, berpusat pada nama Muslimnya dan keabsahan imannya. Dalam kasus Nabiya, sementara itu, akun-akun dengan banyak pengikut di internet mengedarkan gambar-gambar dirinya yang menunjukkan dirinya sedang duduk dengan teman-teman laki-laki non-Muslim – sebuah tindakan yang, menurut mereka yang mengincarnya, tidak menghormati hijab. Ironisnya, para troll Muslim menyerangnya melalui kepercayaan stereotip yang sama persis dengan sayap kanan Hindu yang diasosiasikan dengan wanita Muslim, yang menurutnya hijab yang dikenakannya bukanlah representasi dari keyakinannya melainkan simbol penaklukan dirinya kepada para pria. Menurut Sara Ather, sifat trolling yang dialami perempuan-perempuan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemikiran liberal atau feminis dalam diri perempuan Muslim telah mempengaruhi mereka untuk melawan laki-laki, menyalahgunakan nama atau simbol agama mereka (dalam hal ini jilbab), sambil membahayakan kehormatan komunitas Muslim. Budaya menyalahkan korban yang meresahkan berkembang biak, di mana kekerasan Islamofobia yang ditujukan kepada umat Islam disalahkan pada yang paling lemah dari semuanya dalam komunitas. Sara Ather mengatakan meskipun mempertaruhkan keselamatan mereka untuk berbicara menentang Islamofobia yang meningkat di India, wanita seperti Fatima dan Nabiya dicap oleh beberapa orang sebagai pengkhianat masyarakat. Meskipun serangan daring terhadap Nabiya dan Fatima keji dan kasar, mereka adalah wanita urban yang relatif istimewa – sebuah status yang memberi mereka setidaknya beberapa tingkat perlindungan. Perempuan yang berasal dari bagian yang terpinggirkan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada dukungan sama sekali, begitu mereka menjadi sasaran penghinaan publik. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan pengucilan sosial dan bahkan kekerasan fisik, yang semuanya pasti memiliki dampak negatif yang mendalam pada kesejahteraan psikologis mereka. Sara Ather mengatakan sulit untuk menentang implikasi dari serangan-serangan ini. \"Sudah ada di India dan banyak bagian dunia lainnya, narasi yang dibuat-buat dan tidak adil yang membingkai semua pria Muslim sebagai penindas, kekerasan, dan pemangsa,\" katanya. \"Menyadari bagaimana penindasannya sendiri akan dipersenjatai melawan komunitasnya dan akan memberanikan sistem yang terus-menerus mencari alasan untuk mencap stereotip ini, wanita Muslim berada di bawah tekanan untuk diam-diam tunduk pada ancaman baru yang meningkat ini,\" tambahnya. Pembungkaman ganda ini tidak hanya membatasi kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri dari kekerasan, tetapi juga menyangkalnya sebagai agen politik, membuatnya menjadi penonton, pendukung, atau medan pertempuran. Dia dipaksa untuk memilih dari biner yang telah ditulis sebelumnya – di mana dia bisa “diselamatkan” oleh pria Hindu atau “dilindungi” oleh pria Muslim.
Swedia Kutuk Pembakaran Al-Qur'an, Setelah OKI Bergerak
PEMERINTAH Swedia akhirnya ikut mengutuk pembakaran mushab Al-Qur\'an di halaman masjid utama Stockholm. Pernyataan Pemerintah Swedia ini dikeluarkan menyusul sikap keras Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menyerukan langkah-langkah untuk menghindari penodaan kitab suci umat Islam di masa depan. \"Pemerintah Swedia memahami sepenuhnya bahwa tindakan Islamofobia yang dilakukan oleh individu pada demonstrasi di Swedia dapat menyinggung umat Islam,\" kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad 2 Juni 2023. \"Kami mengutuk keras tindakan ini, yang sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah Swedia,\" tambahnya. Sikap Swedia ini datang sebagai tanggapan atas seruan OKI untuk bertindakan secara kolektif dalam mencegah penghancuran Al-Qur\'an di masa depan. Badan beranggotakan 57 negara itu bertemu di markas besar Jeddah untuk menanggapi insiden hari Rabu di mana seorang warga negara Irak yang tinggal di Swedia, Salwan Momika, 37, menginjak kitab suci dan membakar beberapa halaman mushab Al-Qur\'an. Tidak Ada Tempat di Swedia OKI mendesak negara-negara anggota untuk “mengambil tindakan terpadu dan kolektif untuk mencegah terulangnya insiden penodaan salinan Al-Qur\'an. “Pembakaran Al-Qur\'an, atau teks suci lainnya, adalah tindakan ofensif dan tidak sopan serta provokasi yang jelas. Ungkapan rasisme, xenofobia, dan intoleransi terkait tidak memiliki tempat di Swedia atau di Eropa,” kata Kementerian Luar Negeri Swedia. Pada saat yang sama, kementerian menambahkan bahwa Swedia memiliki “hak kebebasan berkumpul, berekspresi, dan demonstrasi yang dilindungi secara konstitusional”. Negara-negara termasuk Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Maroko telah memanggil duta besar Swedia sebagai protes atas insiden pembakaran Al-Qur\'an. Polisi Swedia memberikan izin kepada Momika sejalan dengan perlindungan kebebasan berbicara, tetapi pihak berwenang kemudian mengatakan mereka telah membuka penyelidikan atas \"hasutan terhadap dan kelompok etnis\", mencatat bahwa Momika telah membakar lembaran dari kitab suci Islam. (Dh)
Politik Patung Sukarno Ridwan Kamil
Oleh Dimas Huda, Wartawan Senior FNN PATUNG Sukarno ada di mana-mana. Di Kantor Kemenhan ada patung Sukarno. Patung Sukarno juga ada di Lemhannas, di Akademi Militer Magelang, di Stadion Gelora Bung Karno, di Semarang, di Blitar, di Solo, di Gerbang Bandara Soekarno-Hatta, di Palu, di Bandung, Polder Tawang, di Bandar Lampung dan banyak lagi. Begitu Joko Wododo berkuasa, Megawati menggeber pembangunan patung Sukarno. Ketua Umum PDI Perjuangan ini bertekad membangun patung di semua daerah. Sudah ada 33 patung Sukarno sejak tahun 1980. Peresmian patung saban tahun terjadi. Pada tahun 2021 ada 7 patung. Pada saat itu, sepanjang 2017-2021, pembangunan patung Sukarno naik 120%. Kini, lebih banyak lagi. Patung-patung itu dibangun dengan duit negara. Mega bilang Sukarno adalah proklamator, bapak bangsa, dan pahlawan nasional yang bisa ditiru oleh generasi muda. “Bikinlah di setiap daerah patung beliau,” titah Mega. Kala itu, tanggal 28 Oktober 2021, Mega bicara dalam acara virtual Peresmian dan Penandatanganan Prasasti Taman UMKM Bung Karno. Ucapan Mega idu geni, sakti. Maklum Presiden Joko Wododo adalah petugas partai, PDIP. Dan seluruh kepala daerah di negeri ini adalah anak buah presiden. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mempersembahkan keinginan Mega tersebut dalam momentum yang terukur. Emil merencakan pembangunan patung Sukarno setinggi 22,3 meter. Ini bakal menjadi patung Sukarno paling menjulang di Indonesia. Biayanya sekitar Rp15 miliar. Jangan tanya duit dari mana. Jelas duit negara. Groundbreaking patung itu sudah dilakukan saat sebagian umat Islam merayakan Iduladha, 28 Juni lalu. Emil hadir bersama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Langkah gesit Emil patut diduga sebagai langkah politik mendekati pemilihan umum (2024). Ini kesempatan. Mumpung para bakal capres belum memiliki pasangan. Bisa diduga Emil bernafsu ingin berpasangan dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo. Jika bukan itu, tentu publik bisa membaca Emil sedang main zig-zag. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih cocok dekat dengan PDIP. Ketimbang, misalnya, Partai Nasdem. Harap diingat Partai Nasdem adalah partai pertama pengusung Emil, sebelum 3 partai lain, untuk duduk di kursi empuk Jabar-1. Membangun patung dan tugu peringatan seharusnya memang bukan hal yang perlu dipersoalkan. Kita menyadari patung sebagai monumen adalah penghargaan kolektif untuk mengenang individu, peristiwa, dan aktivitas unik. Dan, untuk tujuan ini, patung dan tugu peringatan berdampak besar pada masyarakat dan budaya. Sukarno pantas diabadikan dengan cara itu. Patung politisi dan monumen politik juga merupakan bagian penting dari sejarah dan budaya suatu negara. Hanya saja, hal yang mengkhawatirkan adalah ketika tugu peringatan semakin banyak dibangun dengan tujuan semata-mata untuk ekspansi politik. Lebih mengkhawatirkan lagi, pembuat kebijakan terus menikmati monopoli virtual dalam membangun monumen dan mendirikan patung di ruang publik. Jika ini terjadi, sudah sepantasnya kita belajar peristiwa di negara lain. Tengok saja peristiwa ketika patung Thomas Edison, memegang bola lampu pijar, menggantikan patung William Allen, seorang Demokrat Ohio yang menjabat dua periode di Senat AS dan terpilih sebagai gubernur. Bukan hanya Ohio di mana patung seorang politisi telah digantikan oleh seorang non-politisi; itu terjadi di negara bagian lain seperti Alabama, Iowa, dan Carolina Utara. Sudah saatnya negeri ini punya aturan dalam masalah pembangunan tugu peringatan/patung, penggantian nama gedung, dan penggantian nama jalan, dll sehingga tidak diboncengi kepentingan politik, seperti kasus Ridwan Kamil. Patung Sukarno sudah ada di Bandung dan tidak perlu diternak terus menerus. Emil tentu juga sudah tahu bahwa sang proklamator adalah Sukarno-Hatta. Bukan Sukarno seorang. Lebih jauh lagi, Sukarno adalah tokoh dan pendiri PNI yang partainya kurang diminati di Jawa Barat. Orang Jawa Barat lebih memilih Masyumi. Jadilah Jawa Barat dengan benar. Toh, Emil boleh jadi lebih memperhatikan kata-kata Jean Sibelius: “Jangan perhatikan apa yang dikatakan para kritikus. Sebuah patung tidak pernah didirikan untuk menghormati seorang kritikus.”®
Putin: Menodai Al-Quran sebagai Kejahatan di Rusia
London, FNN- Presiden Rusia, Vladimir Putin, menegaskan penodaan Al-Qur\'an adalah kejahatan dan akan dihukum di Rusia. \"Meskipun negara lain gagal menghormati kesucian Al-Qur\'an, Al-Qur\'an akan selalu dihormati di Rusia,\" ujarnya sebagaimana dilansir Arab News, Rabu. Pernyataan Putin ini disampaikan tatkala ia berkunjung ke Derbent di Republik Otonomi Dagestan yang mayoritas Muslim. “Di negara kami, ini adalah kejahatan baik menurut Konstitusi maupun hukum pidana,” katanya saat menerima salinan kitab suci saat berkunjung ke masjid bersejarah Derbent, di mana ia bertemu dengan perwakilan Muslim dari Dagestan. “Al-Qur’an suci bagi umat Islam dan harus suci bagi orang lain,” katanya sambil mengucapkan terima kasih kepada perwakilan atas hadiah tersebut. “Kami akan selalu mematuhi aturan ini.” Putin mengatakan hal tersebut menyusul insiden di Swedia yang membiarkan seorang lelaki merobek dan membakar salinan Al-Quran di luar masjid pusat Stockholm pada hari Rabu. Sejumlah negara Islam telah mengutuk aksi tersebut. “Tindakan penuh kebencian dan berulang ini tidak dapat diterima dengan pembenaran apa pun, dan tindakan tersebut jelas-jelas menghasut kebencian, pengucilan dan rasisme, dan secara langsung bertentangan dengan upaya internasional yang berupaya menyebarkan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan penolakan terhadap ekstremisme, serta merusak rasa saling menghormati yang diperlukan untuk hubungan antara masyarakat dan negara,” kata pernyataan kementerian luar negeri Saudi. (AN/DH)
Ini yang Dikatakan Putra Mahkota MBS ketika Makan Siang Bersama Peserta Haji VIP
Jeddah, FNN- Putra Mahkota Mohammed bin Salman atas nama Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz, pada hari Kamis 29 Juni 2023 menjadi tuan rumah jamuan makan siang bagi pejabat negara, kepala lembaga dan delegasi pemerintah, tokoh agama dan pejabat lainnya yang sedang melakukan haji. Di antara mereka yang diundang dari Indonesia adalah Anies Rasyid Baswedan. Saudi Press Agency sebagaimana dikutip Arab News melaporkan jamuan makan tersebut diadakan di Istana Mina. Di awal acara, putra mahkota berjabat tangan dengan raja Malaysia, presiden Senegal, Bangladesh dan Pakistan, wakil presiden Maladewa, perdana menteri Mesir, Lebanon, Palestina, Somalia dan Niger, dan para pembicara parlemen di sejumlah negara Islam. “Saya senang menyambut Anda. Atas nama Penjaga Dua Masjid Suci, Raja Salman bin Abdulaziz, kami mengucapkan selamat kepada para peziarah dan umat Islam pada Iduladha yang diberkahi ini.\" “Sejak berdirinya, Kerajaan Arab Saudi telah diberkati untuk melayani Dua Masjid Suci dan merawatnya dan menjadikan ini sebagai hal yang paling penting dari semuanya. Kerajaan telah melakukan segala upaya dan memanfaatkan semua kemampuan untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi para peziarah.” Tawfig Al-Rabiah, Menteri Haji dan Umrah, menambahkan kepada para tamu bahwa jemaah haji dapat melakukan ritual mereka dengan mudah dan aman berkat dukungan dan bimbingan dari Raja Salman dan putra mahkota. \"Layanan berkualitas tinggi disediakan untuk jamaah sepanjang perjalanan spiritual mereka oleh lebih dari 40 organisasi sektor publik,\" katanya. Ini dilakukan putra putri Saudi yang berdedikasi karena rasa kewajiban agama dan nasional terhadap tempat-tempat suci dan mereka yang mengunjunginya, sesuai dengan komitmen kepemimpinan Saudi dan rakyat negara itu untuk transformasi negara berdasarkan tujuan Visi Saudi 2030, kata Al-Rabiah. Al-Rabiah mengatakan perkembangan baru tahun ini termasuk upaya untuk memastikan persaingan yang adil antara bisnis yang memberikan layanan kepada jamaah dari luar negeri, dan perluasan Inisiatif Rute Makkah, yang dirancang untuk merampingkan imigrasi. \"Sekarang mencakup tujuh negara — Malaysia, Indonesia, Pakistan, Maroko, Bangladesh, Turkiye, dan Pantai Gading — dan memberi manfaat kepada lebih dari 400.000 orang tahun ini,\" tambahnya. Pekerjaan juga sedang dilakukan untuk merenovasi situs sejarah Islam. Di tahun-tahun mendatang lebih dari 100 situs sejarah yang telah dipugar dan pameran yang berkaitan dengan Nabi akan diresmikan. (AN/DH)
Anies Jadi Tamu Allah juga Tamu Raja
MAKKAH, FNN -Sejatinya haji adalah “panggilan” dari Allah SWT. Kami semua adalah Tamu Allah, jamaah haji yg sedang berada di Mina ini adalah Tamu Allah. Kami semua menjawab “panggilan” itu dengan talbiyah: Labaik Allahuma Labaik; aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Dimikian Anies Baswedan mengawali statusnya di Facebook, Jumat 30 Juni 2023. Pada saat ini bakal Capres Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem ini berada di Tanah Suci menunaikan rukun Islam kelima. Anies bercerita, kemarin 29 Juni 2023, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman al-Saud (MBS) mengundang para tamu raja untuk makan siang bersama di Istana Mina, Mekkah. Sejak 8 Dzulhijah, para tamu raja ditempatkan di Mina Hospitality Palace, sekitar 10 menit dari bangunan utama Istana Raja di Mina. Kompleks istana ini ada di sisi barat daya kawasan Mina. \"Saat berjumpa dengan Putera Mahkota Pangeran MBS, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehormatan untuk bisa berangkat haji atas undangan dari Kerajaan Arab Saudi dan atas pelayanan yang luar biasa selama tinggal di Makkah ini,\" tuturnya. \"Kami titipkan salam hormat untuk ayahanda, Raja Salman, semoga beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya.\" Kepada Pangeran MBS, kata Anies lagi, kami sampaikan juga ucapan selamat, semoga bisa terus menjalankan tugas dengan baik. \"Semoga bisa kembali berkunjung ke Indonesia, kita ingin makin banyak kerja sama antar Indonesia-Arab Saudi, yang makin mengeratkan persaudaraan antar kedua bangsa yang sudah amat panjang,\" demikian Anies Rasyid Baswedan. (Dh)
Negara-Negara Muslim Kutuk Pembakaran Al-Qur'an di Swedia
Arab Saudi, Iran, Irak, Turki, Uni Emirat Arab dan Mesir termasuk di antara banyak negara mayoritas Muslim yang mengutuk pembakaran Al-Quran oleh seorang pria di Swedia di hari Iduladha pada hari Rabu 28 Juni 2023. Maroko menarik duta besarnya untuk Swedia setelah insiden di Stockholm, dan memanggil kuasa usaha Swedia di Rabat untuk menyatakan \"kecaman keras atas serangan ini dan penolakannya atas tindakan yang tidak dapat diterima ini\". UEA juga memanggil duta besar Swedia sebagai protes. Irak dan negara tetangga Yordania juga memanggil para diplomat top Swedia di negara mereka. Salwan Momika, seorang pria Irak berusia 37 tahun yang tinggal di Swedia, merobek beberapa halaman kitab suci, menginjaknya dan membakarnya. Peristiwa ini terjadi di halaman masjid terbesar di ibukota Swedia. Momika melakukan tindakan provokatif di bawah pengawasan ketat polisi setelah diberikan izin untuk melakukannya oleh otoritas Swedia. Meski mengizinkannya dengan alasan kebebasan berbicara, polisi Swedia kemudian melancarkan penyelidikan atas dasar \"agitasi\". \"Peristiwa ini mengobarkan perasaan umat Islam di seluruh dunia dan merupakan provokasi berbahaya bagi mereka,\" kata kementerian luar negeri Irak. Di Bagdad, puluhan pendukung ulama Syiah berpengaruh Moqtada al-Sadr menyerbu kompleks kedutaan Swedia pada sore hari, tetapi tidak memasuki gedung. Para pengunjuk rasa mengangkat foto Sadr, meneriakkan namanya, dan segera pergi setelah pasukan keamanan dikerahkan. Staf kedutaan Swedia telah diperingatkan sehari sebelumnya dan hanya staf keamanan yang ada di kompleks tersebut. Koresponden Middle East Eye di Baghdad melaporkan bahwa tidak ada yang terluka dan tidak ada kerusakan yang terjadi. Sadr dan para pemimpin politik lainnya telah menyerukan protes pada hari Jumat. Sementara Mesir menggambarkannya sebagai \"tindakan tercela yang memprovokasi perasaan umat Islam\", sementara Kuwait menyerukan agar para pelaku \"tindakan permusuhan\" tersebut dibawa ke pengadilan. Liga Arab, sebuah organisasi antarpemerintah yang mewakili negara-negara berbahasa Arab di Timur Tengah dan Afrika, menggambarkannya sebagai \"serangan terhadap inti keyakinan Islam kita\". Ada juga kecaman dari Arab Saudi, Suriah, kementerian luar negeri Palestina, dan 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pada bulan Januari, protes diadakan di negara-negara Muslim setelah aktivis politik sayap kanan Denmark-Swedia Rasmus Paludan membakar Al-Quran, diikuti dengan kecaman selama satu jam terhadap Islam dan imigrasi di Swedia. Paludan ditolak masuk ke Inggris pada bulan Maret setelah dia mengatakan dia berencana untuk membakar Al-Quran di lapangan umum di kota Wakefield, Inggris. Protes Keji Pemerintah Taliban di Afghanistan menyebut pembakaran Al-Quran Momika sebagai tindakan \"penghinaan total terhadap agama yang mulia ini\". Sementara itu, gerakan Hizbullah di Lebanon menyerukan negara-negara Muslim dan Arab mengambil langkah-langkah untuk memaksa Swedia dan negara-negara lain mencegah hal itu terjadi lagi di masa depan. Ulama Syiah Irak berpengaruh Moqtada al-Sadr menyerukan protes di luar kedutaan Swedia di Baghdad untuk menuntut pencopotan duta besar negara itu. Tindakan itu juga dikecam oleh menteri luar negeri Turki, yang menyebutnya sebagai \"protes keji di Swedia terhadap kitab suci kami pada hari pertama Iduladha yang diberkati\". Presiden Recep Tayyip Erdogan berkata: \"Kami pada akhirnya akan mengajarkan monumen arogansi Barat bahwa menghina Muslim bukanlah kebebasan berpikir.\" Peristiwa itu membuat Washington berusaha mencapai keseimbangan antara mendukung kebebasan berekspresi dan beragama. \"Kami mengutuknya. Kami sangat prihatin dengan tindakan tersebut,\" kata Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Kamis. \"AS tentu saja mendukung kebebasan berekspresi dan hak berkumpul secara damai.\" (MEE/DH)
Pembakaran Al-Quran di Swedia, Turki Tuntut Ekstradisi Pelaku
SALWAN Momika terlihat mondar-mandir di belakang barisan petugas polisi di luar Masjid Pusat Stockholm yang indah. Ia melambai-lambaikan dua bendera Swedia saat lagu kebangsaan dikumandangkan melalui pengeras suara. Dengan AirPods putih di telinganya dan sebatang rokok di mulutnya, dia kemudian merobek-robek Al-Quran lalu membakarnya. Momika, seorang pengungsi Irak, juga meletakkan sepotong daging asap di atas kitab suci itu. Ia kemudian menginjak-injak dengan kakinya. Pria tak dikenal lainnya yang bersamanya berbicara kepada orang banyak melalui megafon. Itu adalah adegan yang dimaksudkan untuk menghasut komunitas Muslim yang tengah merayakan Iduladha. Sebaliknya, sekitar 200 orang yang menyaksikan adegan ini di luar masjid justru mengejek dan mengabaikannya. Aljazeera melaporkan sejumlah Muslim membagikan cokelat dan mengobrol dengan polisi saat Momika berbicara dalam bahasa Arab melalui megafon. Beberapa orang melontarkan hinaan pada Momika di luar masjid. Beberapa komentar yang mengejek mengundang tawa dari penonton. “Bicara bahasa Swedia,” teriak beberapa orang, mengejek Momika karena mengibarkan bendera Swedia tetapi tampaknya tidak bisa berbicara bahasa itu. Avsan Mezori, 32, seorang manajer keuangan di kerumunan, berkata, \"Saya merasa kasihan padanya [Momika], bukan untuk kami\". Dia menambahkan bahwa, sebagai seorang Muslim, “apa yang saya miliki dalam diri saya, dia tidak dapat mengambilnya. Saya tidak ingin memberinya perhatian”. Husam El Gomati, seorang aktivis politik yang berasal dari Libya, menolak tindakan tersebut sebagai “tipuan” yang dimaksudkan untuk memprovokasi reaksi yang dapat digunakan untuk “menggambarkan Muslim sebagai kekerasan”. Dia mengatakan Momika memilih Iduladha untuk “menanam kebencian”, tetapi menambahkan dia bangga dengan masyarakat karena tetap tenang dan tidak bereaksi. Ada beberapa individu yang selanjutnya bermaksud untuk mendorong kerumunan. Seorang wanita memegang salib di udara saat dia mengkritik beberapa penonton dalam monolog yang bertele-tele. Ramona Sinko, seorang Rumania Ortodoks, memarahinya di depan orang banyak, melabelinya sebagai \"aib bagi agamanya\". “Tidak bisakah kita semua hidup berdampingan saja, seperti temanku Khaled ini?” kata Sinko sambil menarik seorang pria menyeringai dari kerumunan. “Kami bukan hanya teman. Kami seperti kakak dan adik.” Polisi menahan seorang pria saat dia mendekati penjagaan keamanan dengan tiga batu dipegang di tangannya di belakang punggungnya. Petugas dengan cepat menukik masuk, menjatuhkannya ke tanah, dan membawanya pergi. Direktur dan Imam Masjid Pusat Stockholm, Mahmoud Khalfi, mengatakan kecewa dengan keputusan polisi yang memberikan izin protes selama hari libur Muslim. Polisi kemudian mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki salah satu pria karena \"hasutan terhadap kelompok etnis\". Ancaman Turki Turki telah menolak permohonan Swedia untuk keanggotaan NATO. Turki menuduh negara Nordik itu menyembunyikan orang-orang yang dianggapnya \"teroris\" dan menuntut ekstradisi mereka. Di awal tahun, Rasmus Paludan, seorang politikus sayap kanan, membakar Al-Quran di Stockholm dekat kedutaan Turki, memperburuk ketegangan antara kedua negara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada para pemimpin Swedia pada saat itu: \"Jika Anda tidak menghormati keyakinan agama Republik Turki atau Muslim, Anda tidak akan menerima dukungan untuk NATO dari kami.\" Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson tidak mengomentari apakah aksi terbaru itu akan semakin merusak hubungan Swedia dengan Turki dan mengancam keanggotaan NATO. “Itu legal tapi tidak pantas,” katanya pada konferensi pers pada hari Rabu, menambahkan bahwa keputusan tentang pembakaran Al-Quran tergantung pada polisi. Polisi Swedia telah menolak beberapa permohonan baru-baru ini untuk demonstrasi anti-Quran, tetapi pengadilan menolak keputusan tersebut dengan mengatakan mereka melanggar hak kebebasan berbicara. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengkritik insiden hari Rabu dengan mengatakan tidak dapat diterima untuk mengizinkan protes anti-Islam atas nama kebebasan berekspresi. “Menutup mata terhadap tindakan mengerikan seperti itu berarti terlibat,” katanya di Twitter. Permohonan keanggotaan NATO Swedia – diajukan setahun yang lalu bersama dengan Finlandia saat perang Rusia melawan Ukraina berkecamuk – sedang diblokir oleh anggota aliansi Turki dan Hungaria. Anggota baru harus disetujui dengan suara bulat oleh semua anggota NATO yang ada. Departemen Luar Negeri AS menolak pembakaran Al-Quran sambil meminta Turki untuk meloloskan permohonan Swedia menjadi anggota NATO . “Pembakaran teks-teks agama tidak sopan dan menyakitkan, dan apa yang legal belum tentu sesuai,” kata juru bicara Vedant Patel. (Dimas Huda)
Negara Korup Bernama Indonesia
Oleh Dimas Huda, Wartawan Senior FNN KIAN mengapungnya kasus-kasus korupsi belakangan ini sungguh menjijikkan. Kasus korupsi Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny G Plate yang merugikan negara Rp8 triliun, hanyalah satu contoh saja, betapa bobroknya negeri ini. Kini, korupsi seakan bukan hal yang memalukan. Seorang koruptor, begitu keluar dari penjara disambut bak pahlawan. Ada lagi bekas narapida korupsi yang kembali aktif berpolitik dan ber-cas-cis-cus tak tahu malu, dengan menunjukkan wajah tak berdosa. Sungguh sangat berbahaya ketika korupsi berubah menjadi praktik yang diterima secara budaya. Berurusan dengan korupsi membutuhkan institusi yang efektif dan, yang terpenting, pemimpin yang kredibel. Sementara, kesimpulan dari semua itu adalah kegagalan Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Padahal korupsi merupakan salah satu hambatan paling serius untuk memperdalam demokrasi dan pembangunan ekonomi. Transparency International Indonesia (TII) menyodorkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2022 yang anjlok empat poin yaitu dari 38 menjadi 34. Tak cukup itu, peringkat Indonesia pun terjun bebas, dari 96 menjadi 110. Merujuk pada temuan TII, tak salah jika kemudian disimpulkan bahwa Indonesia layak dan pantas dikategorikan sebagai negara korup. Salah satu di antara sekian banyak variabel yang disorot oleh TII dalam paparan IPK adalah maraknya korupsi politik di Indonesia. Analisa tersebut tentu benar jika dikaitkan dengan realita saat ini. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak 2004 sampai 2022, pelaku yang berasal dari lingkup politik, baik anggota legislatif maupun kepala daerah, menempati posisi puncak dengan total 521 orang. Ini menandakan, program pencegahan maupun penindakan yang diusung pemangku kepentingan gagal total. Pada awalnya, kita berharap Jokowi yang tampak bersahaja itu akan berada di depan dalam pemberantasan korupsi. Nyatanya, tidak demikian. Profesor Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, menyebut Presiden Jokowi justru patut diduga melakukan tindak pidana korupsi. Laporan Ubaedillah Badrun, 10 Januari 2022, kepada KPK memberi sinyal hal itu. Dalam laporan itu dijelaskan ada penyuntikan modal dari satu perusahaan Ventura di luar negeri ke perusahaan anak-anak presiden. Menurutnya, ini adalah upaya suap kepada Presiden melalui anak-anaknya. Konsepnya adalah trading influence, memperdagangkan pengaruh. Di dalam United Nations Against Convention, Konvensi PBB antikorupsi, perdagangan pengaruh ini sudah dinyatakan secara tegas dan jelas. Anak-anak Jokowi tidaklah mungkin mendapatkan suntikan modal hingga ratusan miliar, jika mereka bukan anak presiden. Selain itu Presiden Jokowi justru melakukan pelanggaran pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi berupa obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum pemberantasan korupsi. Denny menyebut ada elit yang seharusnya diproses, tapi tidak, karena ada dalam barisan-barisan koalisi. Presiden Jokowi mestinya berkaca pada teladan Ellen Johnson Sirleaf, Presiden Liberia dan kepala negara wanita pertama di Afrika. Bisa juga meniru Atifete Jahjaga, Presiden Kosovo dan kepala negara wanita pertama di Balkan. Komitmen Presiden Sirleaf untuk memberantas korupsi bahkan sampai menskors putranya sendiri, bersama dengan 46 pejabat senior pemerintah lainnya, karena gagal mengungkapkan asetnya kepada pejabat antikorupsi Liberia. Manuver politik ini menjadi cara yang sangat efektif untuk menunjukkan kepada warga dan pebisnis Liberia yang bekerja keras bahwa dia dan pemerintahannya menganggap serius pemberantasan korupsi. Sedangkan Presiden Jahjaga setelah beberapa bulan sebagai Presiden, pidato pertamanya di parlemen menunjukkan bahwa dia menyadari masalah ini dan berencana untuk menanganinya secara langsung. Dengan suara percaya diri, dia mengumumkan pembentukan dewan antikorupsi presiden. Dewan akan mengoordinasikan pekerjaan dan kegiatan para pemangku kepentingan utama yang memerangi korupsi. Orang yang skeptis cenderung percaya inisiatif semacam itu akan gagal sejak awal. Atau, lebih buruk lagi, institusi semacam itu akan dituduh melegitimasi pejabat korup dengan mempercayakan inisiatif korupsi yang dirancang untuk menyelidiki mereka. Akan tetapi, praktik negara menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pembentukan mekanisme pertukaran informasi yang efektif antara lembaga penegak hukum dan aktor lain yang terlibat. Bagi Presiden Jahjaga, membentuk Dewan yang digerakkan oleh hasil hanyalah permulaan. Dia dengan jelas mengakui bahwa korupsi juga merupakan masalah internasional dan pemberantasannya membutuhkan solusi bersama. Dalam mengorganisir KTT perempuan internasional di Kosovo, yang menangani masalah korupsi publik secara dekat, Kosovo diubah dari pusat korupsi menjadi pusat internasional untuk mencari solusi melawan korupsi. Sementara di Indonesia, hal yang awalnya sudah dirintis pemerintah sebelumnya tak berlanjut. KPK yang selama ini gencar memberantas korupsi politik justru dilemahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui perubahan Undang-Undang (UU) KPK. Tidak cukup itu, Presiden juga membiarkan figur-figur bermasalah memimpin lembaga antirasuah. Kita juga tentu saja menyadari bahwa membangun institusi yang memerangi korupsi memang penting, tetapi tidak cukup. Memerangi korupsi publik membutuhkan kemauan politik, tanggung jawab bersama, dan kerja keras di antara para pemimpin partai politik dan terpilih secara demokratis, oposisi politik, masyarakat sipil, dan warga negara. Singkatnya, prakarsa antikorupsi lebih mungkin berhasil jika melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.®
Turkiye: Transisi Politik Damai yang Berhasil
Mengapa transisi politik damai berhasil di Türkiye tetapi gagal di negara-negara Arab? Oleh Dimas Huda---Wartawan Senior FNN Pemerintahan Erdogan mencoba memproyeksikan kekuatan Turki atau Turkiye di setiap kesempatan. Negeri ini tidak menghindari konfrontasi dengan pemain politik besar, baik itu Prancis dan Rusia atau India dan China. Dukungan kontroversial pemerintah Turki untuk paramiliter Ikhwanul Muslimin dan Salafi di Suriah, adalah contoh lain dari Turki yang bersaing untuk supremasi dalam ranah Islam Sunni. Tindakan Erdogan dapat ditafsirkan sebagai upaya populis untuk menyatukan dan memimpin dunia Muslim. Baik itu konversi Hagia Sophia menjadi masjid, dukungan publik untuk Palestina, atau menjaga kesucian tempat suci Muslim di Yerusalem. Sinan Ulgen, seorang rekan senior di Carnegie Europe di Brussels, Belgia, mengatakan bahwa Turki tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain telah menjadi prinsip pra-Erdogan. Namun menjadi satu fakta bahwa Turki telah tumbuh lebih berpengaruh – tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga Afrika dan Eropa, dengan perannya yang menonjol dalam menengahi antara Rusia dan Ukraina sebagai contoh khususnya. Sifat tegas Erdogan telah membuat jengkel negara-negara besar yang lebih terbiasa dengan peran sejarah Turki sebagai aktor pendukung. Pada saat yang sama, pengaruh Turki yang berkembang pesat berakar pada kemampuan Erdogan untuk memanfaatkan soft power Islam melalui retorika ‘Muslim’-nya, memungkinkan dia untuk maju dengan cepat baik secara politik maupun ekonomi ke [berbagai wilayah]. Kebijakan luar negeri Erdogan telah membuat sang pemimpin melenturkan kehebatan militernya di Timur Tengah melalui intervensi di Irak, Libya, Suriah, dan bahkan lebih jauh lagi, di Azerbaijan. Model Transisi Politik Lebih jauh lagi, Turkiye telah menjadi model sebagai negara yang mengalami transisi politik damai yang berhasil. Hal ini berbeda sama sekali dengan negara-negara di Timur Tengah. Putusnya wacana dan proyek politik merupakan isu utama di negara-negara Arab. Kesenjangan antara elit dan massa, serta antara sekularis radikal dan tradisionalis, telah membuat negara-negara ini bingung. \"Sebaliknya, Türkiye menunjukkan sekularisme positif, kedewasaan politik, dan komitmen kuat terhadap demokrasi,\" tulis pakar Afrika Utara di Pusat Studi Strategis Timur Tengah (ORSAM), Abdennour Toumi. Dalam artikelnya berjudul \"Erdoğan\'s electoral triumph piques curiosity in the Arab world\" yang dilansir Daily Sabah, Toumi mencontohkan apa yang ditunjukkan Turki tentang peristiwa seperti upaya kudeta yang gagal oleh Kelompok Teror Gülenist (FETO) pada 15 Juli 2016, dan pemilihan parlemen dan presiden tahun 2023 baru-baru ini. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan mengapa transisi politik damai berhasil di Türkiye tetapi gagal di negara-negara Arab? Toumi mengambil contoh Tunisia. Menurutnya, dengan kudeta konstitusional pada tahun 2021 telah membuat negara ini berada di persimpangan jalan. Pilihannya adalah mengikuti jalan Türkiye, di mana jutaan orang mengubah kudeta yang gagal menjadi kemenangan bagi rakyat dan demokrasi atau menyerah. \"Sayangnya, perkembangan terakhir di Tunisia menunjukkan hasil yang terakhir lebih mungkin terjadi,\" katanya. Kemiripan juga dapat diamati antara politik Türkiye dan politik Aljazair, Mesir, Suriah, dan Irak di bawah rezim pemimpin Saddam Hussein yang digulingkan. Tunisia, meski agak berbeda karena keistimewaan politik-budayanya, memiliki kesamaan dengan Türkiye, terutama dalam hal nilai-nilai sekularisme yang kuat di kalangan elit. Negara lain di kawasan yang institusi militernya memiliki pengaruh signifikan dalam politik dalam negeri adalah Aljazair. Seperti di masa lalu Türkiye, militer Aljazair, bersama dengan sekularis radikal, menggunakan taktik ketakutan pada Januari 1992. Taktik ini serupa dengan yang sebelumnya digunakan di Türkiye pada tahun 1997, Aljazair pada tahun 1992, dan pada tingkat yang lebih rendah, di Tunisia saat ini. Pada tahun 2020, Presiden Erdoğan menghadirkan model politik yang menarik perhatian para penganut agama legalis di negara-negara Arab. Paradigma ini menjadi relevan dalam hubungan Türkiye-Tunisia setelah Revolusi Melati dan kebangkitan partai a-Nahdha Tunisia. Sebuah analisis komparatif dapat menarik kesejajaran antara pemikiran para pendiri Amerika dan Revolusi Prancis. Memahami hubungan antara Türkiye dan Tunisia, serta negara-negara Arab semi-sekuler lainnya di era pasca-modern, perlu mengakui dua aspek penting. Pertama, baik Tunisia maupun Türkiye memiliki landasan nilai-nilai sekuler yang kuat. Mantan Presiden Tunisia Lahbib Bourguiba, sering disebut sebagai Mustafa Kemal Atatürk dari Arab, memainkan peran penting dalam membangun tulang punggung sekuler ini. Kedua, kedua masyarakat mempertahankan akar tradisionalis yang dalam. Di Tunisia, agamawan legalis telah memperoleh pengaruh politik dan tidak lagi hanya bergantung pada jajak pendapat publik untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Demikian pula, di Türkiye, ada pendekatan bernuansa untuk menggabungkan ideologi \"Islamisme\" dengan tradisionalisme, nasionalisme, dan \"neo-Islamisme\" pragmatis. Toumi mengatakan terlepas dari 75 tahun protektorat Prancis di Tunisia, ingatan akan 300 tahun kehadiran Ottoman belum terhapus. Presiden Bourguiba, terlepas dari komitmennya yang kuat terhadap kedaulatan Tunisia, secara terbuka mengagumi upaya modernisasi Atatürk. Sentimen ini juga hadir di kalangan elit di Aljazair dan Mesir, meskipun ada persaingan politik selama ekspedisi Napoleon ke Mesir dan pemerintahan Mohammed Ali Pasha. \"Westernisasi dianut oleh elit politik dan keuangan Mesir, seperti yang terjadi di Türkiye setelah perjanjian Sevres dan Lausanne,\" jelasnya. Belakangan ini, Türkiye memandang Tunisia sebagai pintu gerbang ke Afrika, bersama dengan Libya dan Aljazair. Kunjungan mendadak Presiden Erdoğan ke Tunisia pada Desember 2019, di mana dia terlibat dalam diskusi dengan mitranya dari Tunisia, Kais Saied, mendahului serangan anti-Haftar di Libya. Selain itu, Erdoğan mengunjungi Aljazair pada Februari 2020 setelah pemilihan Presiden Abdelmadjid Tebboune pada Desember 2019. Paranoia Sulit untuk melihat dengan jelas hubungan daya tarik-penolakan antara pemerintah Turki dan pro-Prancis dan beberapa elit Arab Nasser di negara-negara Arab. Pada tingkat politik, upaya campur tangan Erdoğan merupakan sumber ketidaknyamanan yang sama besarnya dengan sikap tunduk para agamawan terhadapnya. Namun, pada tingkat yang lebih akar rumput, penduduk Arab tertarik pada “gerbang agung” dan Erdoğan sebagai pemimpin karena mereka merasa seperti “yatim piatu” di rumah, dan presiden Turki adalah “suara orang yang tidak bersuara” di wilayah tersebut. Ada sentimen anti-Turkiye yang diungkapkan secara terbuka di antara beberapa partai sekuler dan elit di negara-negara Arab, didorong oleh ketakutan akan meningkatnya narasi \"Neo-Ottomanisme\" di wilayah tersebut. Sentimen ini juga dirasakan di Aljazair dan Tunisia, terutama di antara mereka yang menghargai pengaruh budaya pro-Prancis, dan hal itu menyebabkan kegelisahan terkait pemulihan hubungan Ankara-Aljazair pada tahun 2020. Toumi mengatakan jika elit politik Arab, media, dan pembuat keputusan dapat mengatasi paranoia intelektual mereka dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan dan latar belakang politik Erdoğan yang sebenarnya, mereka akan menyadari bahwa proyeknya tidak semata-mata bersifat religius atau Islami seperti yang digambarkan oleh apa yang disebut elit liberal Arab dan media nasionalis dan politisi. Proyek politik Presiden Erdoğan terutama mewakili tren nasionalis Turki dan tradisional-konservatif, yang dikagumi dan ingin dilihat oleh pemuda Arab di negara mereka sendiri. Diharapkan permusuhan antara nilai-nilai Arab pro-Prancis dan para pemimpin dan elit Nasseris-nasionalis tidak berubah menjadi bentrokan ideologis sederhana antara agamawan dan sekularis. Sebaliknya, itu bisa menandakan pergeseran ke arah representasi nyata oleh perwakilan rakyat dan pembongkaran kuno, sistem oligarkis dan kebijakan masyarakat yang dikendalikan negara. Hal ini akan menegaskan perlunya pemilihan disertai dengan penerapan aturan hukum, seperti yang diinginkan oleh penduduk Arab. Orang-orang Arab bergulat dengan tantangan memelihara demokrasi di tengah upaya tanpa henti dari kekuatan ekstremis yang membentang dari kiri ke kanan. Timbul pertanyaan: Bagaimana demokrasi dapat berkembang dalam menghadapi ancaman semacam itu terhadap transisi kekuasaan yang damai?®
Erdogan dan Ottoman: Benteng Terakhir Islam?
Ada tanda-tanda yang kian kentara bahwa Erdogan memiliki visi membangun Turki dengan berkaca pada kejayaan Ottoman, terutama di era Sultan Selim I. Oleh: Dimas Huda---Wartawan Senior FNN PADA akhir Agustus tahun lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merayakan Tahun Baru Islam dengan penuh percaya diri. Ia baru saja mengubah Haghia Sophia yang monumental menjadi masjid. Dia juga mengubah bekas gereja Bizantium lainnya, gereja Chora abad keempat, salah satu bangunan Bizantium tertua di Istanbul. Sehari setelah itu dia mengumumkan penyimpanan gas alam terbesar di Laut Hitam. Ini mengikuti penemuan ladang gas alam baru-baru ini di Mediterania timur. Kedua wilayah ini adalah zona persaingan internasional yang diperebutkan dengan sengit antara kekuatan-kekuatan di sekitar lautan ini. Selain upayanya memonopoli cadangan gas alam di sekitar Turki, hari ini Erdogan mengambil bentuk usaha militer asing di Libya, Suriah, dan Yaman. Belakangan, dia menyambut delegasi Hamas ke Ankara. Erdogan menyatakan dukungan untuk Palestina setelah pengumuman kesepakatan antara Israel dan UEA baru-baru ini. Semua gerakan ini memproyeksikan visi Erdogan tentang kekuatan Islam ke dunia. Membela Islam di dalam negeri sejalan dengan mengamankan sumber daya alam dan memaksakan kekuatan Turki di luar negeri. Ini juga sejalan dengan represi domestik. Barat menuduh upaya Erdogan ini untuk \"membangkitkan\" Kekaisaran Ottoman. Boleh jadi itu benar. Erdogan dianggap ingin mengembalikan Turki sebagaimana yang dicapai Sultan Selim I. Sultan Selim meninggal 500 tahun yang lalu pada tahun 1520. Pada masa hidupnya, Kesultanan Utsmaniyah tumbuh dari kekuatan regional yang kuat menjadi kerajaan global yang sangat besar. Selim menawarkan template bagi Turki untuk menjadi kekuatan politik dan ekonomi global, dengan pengaruh dari Washington hingga Beijing, menghancurkan penantang asing dan domestik. Erdogan juga dianggap ingin menjadikan Islam sebagai reservoir kekuatan budaya dan politik, komponen vital dari kejayaan masa lalu Ottoman, yang dia coba tiru di Turki kontemporer melawan sekularisme elit dominan yang telah berkuasa sejak pendiriannya. Aktif di Sejumlah Konflik Tuduhan-tuduhan seperti itu boleh-boleh saja. Belakangan Turki di bawah Erdogan memang berbeda. Negeri ini belakangan secara aktif terlibat dalam sejumlah konflik. Contohnya banyak. Turki, misalnya, telah mengerahkan beberapa ribu tentara, didukung oleh pesawat terbang dan artileri berat, melintasi Suriah utara, setelah melakukan empat invasi besar ke Suriah selama dua tahun terakhir. Pasukan Turki telah menembus hingga 40 km di Irak utara, sementara pesawatnya secara teratur menggempur posisi Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang kadernya telah ditempatkan di pegunungan Irak utara selama beberapa dekade. Akhir tahun lalu, Turki melintasi Mediterania ke Libya. Pada bulan November, ia menandatangani dua perjanjian dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang berbasis di Tripoli. Perjanjian pertama, mengerahkan pasukan Turki untuk mendukung GNA melawan serangan oleh otoritas politik saingan yang berbasis di Tobruk di negara yang dilanda perang. Pasukan ini dipimpin oleh Khalifa Haftar. Haftar, yang didukung oleh Mesir, UEA, dan Rusia, pensiun dari keributan pada Juni. Ini memberikan kesempatan bagi Turki dan Rusia untuk bekerja dalam proses perdamaian dengan Mesir. Perjanjian kedua membagi perairan Mediterania Timur menjadi zona ekonomi eksklusif Libya-Turki yang menantang klaim negara pesisir lainnya – Yunani, Siprus, Israel, dan Mesir – dan mengatur konfrontasi militer di lautan. Pada Juni 2017, ketika beberapa anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC), Arab Saudi, UEA, dan Bahrain, didukung oleh Mesir, memberlakukan blokade darat, laut, dan udara di Qatar dan bahkan mengancam akan melakukan serangan militer untuk melakukan perubahan rezim, Turki dengan cepat memindahkan pasukannya ke syekh gurun. Hal itu menggagalkan pemikiran penggulingan penguasa dan juga menempatkan dirinya di pos terdepan Teluk. Ini adalah penyebaran Turki pertama sejak akhir kekaisaran Ottoman. Selanjutnya, belum lama ini terjadi perselisihan atas Nagorno-Karabakh. Azerbaijan dan Armenia, dua republik yang memisahkan diri dari Uni Soviet mengklaim wilayah yang sama. Secara resmi, wilayah itu merupakan bagian dari Azerbaijan, tetapi, dengan populasi Armenia yang besar. Di bawah kendali Armenia meletuslah perang singkat pada tahun 1991. Sekarang, situasinya sangat berbeda: Turki telah menjanjikan dukungan penuh kepada Azerbaijan, memindahkan persenjataan dan penasihat, dan juga menyediakan sekitar 1.500 militan dari kader yang dikendalikannya di Suriah utara. Politik Global Turki Nah, agresifnya Turki tersebut mengundang tuduhan bahwa Erdogan ingin mengembalikan Turki seperti di era Ottoman saat dipimpin Sultan Selim I. Dari tahun 1517 hingga akhir Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah mempertahankan bentuk geografis yang dimenangkan Selim, mendominasi Timur Tengah dan Mediterania timur. Pada tahun 1517, Ottoman mengalahkan saingan utama mereka di wilayah tersebut. Ottoman merebut semua wilayahnya di Timur Tengah dan Afrika Utara dari Kekaisaran Mamluk yang berbasis di Kairo. Wilayah itu lebih dari dua kali lipat ukuran kekaisaran Ottoman. Lebih jaih lagi, kemenangan Sultan Selim atas Mamluk membuat Kekaisaran Ottoman menjadi negara mayoritas Muslim untuk pertama kali dalam sejarahnya. Sebelumnya, lebih dari 200 tahun, Ottoman adalah negara yang sebagian besar penduduknya adalah Ortodoks Yunani. Dengan kemenangan ini, Selim menjadi sultan Utsmaniyah pertama yang memerintah dua Tanah Suci, Makkah dan Madinah. Itu sebabnya ia mendapatkan gelar khalifah dan mengokohkan kredensial Islam global kekaisaran. Ledakan Kekaisaran Ottoman ke Timur Tengah mengubahnya menjadi kekuatan militer dan politik terkemuka di kawasan itu dan salah satu negara terbesar di dunia. Kala itu, Ottoman menguasai seluruh bagian timur Mediterania dan dengan demikian mendominasi rute perdagangan terpenting dunia melalui darat antara Eropa dan Asia dan melalui laut melalui Teluk Persia dan Laut Merah. Republik Turki mewarisi sebagian besar kekuatan itu setelah kematian kekaisaran dan kebangkitan republik pada tahun 1923. Penguasa Turki modern sebelumnya berusaha menjauhkan diri dari warisan Kekaisaran Ottoman, dan Islam. Mereka mencoba memproyeksikan wajah republik yang lebih ‘barat’, ‘sekuler’, dan ‘modern’. Erdogan adalah yang pertama yang secara aktif merangkul masa lalu Ottoman dan warisan Islam kekaisaran. Tindakannya yang paling mencolok adalah menamai jembatan ketiga yang baru dibangun di atas Selat Bosphorus yang terkenal dengan nama Selim. Erdogan juga mencurahkan sumber daya yang sangat besar di makam Sultan Selim dan tugu peringatan lainnya untuk pemerintahannya. Setelah memenangkan referendum konstitusi tahun 2017 yang sangat memperluas kekuasaannya, Erdogan muncul untuk pertama kalinya di depan umum di makam Sultan Selim. Di sana Erdogan mengembalikan kaftan dan sorbannya yang telah dicuri bertahun-tahun sebelumnya kepada penguasa yang telah lama meninggal. Erdogan dan rekan-rekan partai Islamnya secara teratur menggambarkan diri mereka sebagai ‘cucu’ Ottoman. Semua inisiatif Turki berasal dari presidennya, Recep Tayyip Erdogan, yang telah mendefinisikan politik nasional selama hampir dua dekade. Seorang komentator Turki, Kaya Genc, menggambarkannya sebagai “politisi paling membingungkan” dalam 96 tahun sejarah Turki. Erdogan berusaha untuk mencapai \"Turki baru\" yang mandiri secara ekonomi dan sukses, sebuah kekuatan regional dan sebuah pemain sentral dalam semua masalah regional utama. Di sini, dia memiliki masalah \"warisan\". Kemalisme Leluhur Turki lainnya adalah Mustafa Kamal Ataturk. Ia menyelamatkan bangsanya dari pemotongan oleh kekuatan barat yang menang dalam Perang Dunia I. Kemal memimpin Perang Kemerdekaan Turki (1919-22). Ia menghapus semua hubungan Turki dengan masa lalu Ottoman. Mustafa Kemal melarang ekspresi publik iman melalui doa dan pakaian. Menghilangkan tulisan Arab dari bahasa Turki, dan memaksakan pakaian barat pada rakyatnya. Apa yang dilakukan secara kolektif itu disebut sebagai \"Kemalisme\". Erdogan telah menggunakan dua tradisi Turki sebelumnya yang saling memperkuat: Islam dan Ottomanisme. Ini mendefinisikan etos nasional selama hampir satu millennium. Dalam pandangan Erdogan, itu adalah tradisi yang lebih otentik dibandingkan dengan Kemalisme yang mencerminkan dominasi terus dari Barat di Turki. Cendekiawan Turki, Gonul Tol, menulis untuk Erdogan dan para pendukungnya, Turki “sebagai pewaris Kekaisaran Ottoman, adalah benteng terakhir Islam dan pemimpin alami kebangkitan peradaban Muslim”. ***
Mimpi "Politik" SBY Jelas Menakutkan
Oleh: Dimas Huda, Wartawan Senior FNN PRESIDEN RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, mendadak mengumbar mimpinya. Mimpi SBY ditafsirkan banyak orang sebagai mimpi bernuansa politis. SBY mengaku bermimpi naik kereta bersama Presiden Jokowi dan Megawati. Dalam mimpi itu ia dijemput oleh Jokowi di kediamannya di Cikeas lalu mereka menjemput Megawati di kediamannya, Kebagusan, Jakarta Selatan. Mereka bertiga lalu naik kereta dari Stasiun Gambir menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tiketnya disiapkan oleh Presiden RI ke-8 atau Presiden terpilih di Pemilu 2024. Mimpi itu diungkap SBY beberapa saat setelah pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Kisah mimpi SBY ini bisa saja hanya mengada-ada, bisa juga beneran. Jika itu mengada-ada tentu bertujuan politis. Publik belum lupa bahwa hubungan SBY dan Megawati amatlah buruk. SBY berupaya rujuk, tapi terus saja direspons merajuk oleh Mega. Hal itu sudah terjadi sejak 2004. Ibaratnya, cinta mereka berdua betepuk sebelah tangan. Mendadak pihak Mega, diwakili putrinya, Puan Maharani, kencan dengan putra SBY, AHY. Publik juga menerjemahkan kencan ini adalah kencan politik. Konon ini semua adalah kisah bersambung tentang merebut Partai Demokrat dari Cikeas. Gagal dengan cara kasar, maka cara halus ditempuh. Tujuannya, menarik PD dari koalisi yang mencalonkan Anies Rasyid Baswedan sebagai presiden. Jika gerakan ini sukses, maka sulit bagi Anies untuk melanjutkan langkahnya. Suara Partai Nasdem dan PKS tidaklah cukup untuk mengusung calon presiden. Jika mimpi SBY jadi kenyataan jelas menakutkan dan akan sangat memengaruhi masa depan negeri ini. Tak usahlah kita menghubungkan ini dengan mimpi Firaun yang berbuah dibunuhnya banyak bayi laki-laki yang lahir di era kelahiran Nabi Musa. Juga bukan seperti mimpi Raja Namrud yang melihat bintang terbit dari barat, mengabarkan akan lahirnya Nabi Ibrahim. Hasilnya, lagi-lagi bayi yang lahir pun dibunuh. Persoalan mimpi memang bukan barang sepele. Selama berabad-abad orang merenungkan arti mimpi. Peradaban awal menganggap mimpi sebagai perantara antara dunia kita dan dunia para dewa. Sander van der Linden, peneliti dalam psikologi eksperimental sosial di London School of Economics and Political Science, menyebut orang Yunani dan Romawi yakin bahwa mimpi memiliki kekuatan kenabian tertentu. Pada akhir abad ke-19, Sigmund Freud dan Carl Jung mengajukan beberapa teori mimpi modern yang paling dikenal luas. Teori Freud berpusat pada gagasan tentang kerinduan yang ditekan - gagasan bahwa bermimpi memungkinkan kita memilah-milah keinginan yang tidak terselesaikan dan tertekan. Carl Jung --yang belajar di bawah Freud-- juga percaya bahwa mimpi memiliki kepentingan psikologis, tetapi mengusulkan teori yang berbeda tentang maknanya. Sejak itu, kemajuan teknologi telah memungkinkan pengembangan teori-teori lain. Salah satu teori neurobiologis terkemuka tentang mimpi adalah \"hipotesis aktivasi-sintesis\". Teori ini menyatakan bahwa mimpi sebenarnya tidak berarti apa-apa: mimpi hanyalah impuls listrik otak yang menarik pikiran dan citra acak dari ingatan kita. Menurut teori, manusia membangun cerita mimpi setelah mereka bangun, dalam upaya alami untuk memahami semuanya. Namun, mengingat banyaknya dokumentasi aspek realistis mimpi manusia serta bukti eksperimental tidak langsung bahwa mamalia lain seperti kucing juga bermimpi. Psikolog evolusi berteori bahwa mimpi benar-benar memiliki tujuan. Secara khusus, \"teori simulasi ancaman\" menunjukkan bahwa mimpi harus dilihat sebagai mekanisme pertahanan biologis kuno yang memberikan keuntungan evolusioner karena kapasitasnya untuk berulang kali mensimulasikan potensi peristiwa yang mengancam - meningkatkan mekanisme neuro-kognitif yang diperlukan untuk persepsi dan penghindaran ancaman yang efisien. Hubungan antara mimpi dan emosi kita disorot dalam penelitian yang diterbitkan oleh Matthew Walker dan rekannya di Sleep and Neuroimaging Lab di UC Berkeley, yang menemukan bahwa pengurangan tidur REM (atau kurang \"bermimpi\") memengaruhi kemampuan kita untuk memahami emosi yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari – fitur penting dari fungsi sosial manusia. Sander van der Linden mengatakan mimpi membantu kita memproses emosi dengan menyandikan dan membangun ingatan tentangnya. Apa yang kita lihat dan alami dalam mimpi kita belum tentu nyata, tetapi emosi yang melekat pada pengalaman ini pasti nyata. Kisah-kisah mimpi kita pada dasarnya mencoba menghilangkan emosi dari pengalaman tertentu dengan menciptakan ingatan tentangnya. Dengan cara ini, emosi itu sendiri tidak lagi aktif. Mekanisme ini memainkan peran penting karena ketika kita tidak memproses emosi kita, terutama yang negatif, ini meningkatkan kekhawatiran dan kecemasan pribadi. Singkatnya, mimpi membantu mengatur lalu lintas di jembatan rapuh yang menghubungkan pengalaman kita dengan emosi dan ingatan kita. Begitu juga dengan mimpi SBY.
LIRA Datangi KPK Laporkan Korupsi Bantuan Sosial Rp21 Triliun di Jawa Timur
JAKARTA, FNN- Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) hari ini, Selasa (20/6/2023), mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta. Kedatangan mereka dipimpin Presiden LIRA, Jusuf Rizal, antara lain melaporkan dugaan korupsi sebesar Rp21 triliun dana bantuan sosial atau Bansos di Jawa Timur. Dalam laporan itu, LSM LIRA juga membawa berkas berisi nama-nama yang diduga terlibat dan harus diminta keterangan. “Hari ini kami datang ke KPK melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang di Provinsi Jawa Timur, dan dugaan penyalahgunaan wewenang itu adalah mencapai Rp21 triliun. Bukan lagi pakai miliar seperti di Lampung, tapi Rp21 triliun,” kata Jusuf Rizal. Dugaan korupsi itu, bersumber dari dana bansos yang dijadikan bancakan. “Ada yang memakai laporan kegiatan fiktif, ada yang 60% diambil menggunakan nama rakyat kemudian dinikmatin oleh orang-orang yang memiliki kewenangan atau jaringannya,” ungkap Jusuf Rizal. Selain menyebut angka, Jusuf Rizal juga membawa berkas berisi nama-nama yang layak diperiksa oleh KPK. Mereka yang disebut patut dimintai keterangannya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, kemudian Sekda Jatim, serta sejumlah anggota DPRD di Jatim. Jokowi Harus Turun Jusuf Rizal mendatangi KPK bersama Para Gubernur dan Bupati LSM LIRA se-Indonesia, usai melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus perayaan HUT ke-18 LSM LIRA di Hotel Bumi Wiyata, Depok, pada 18-20 Juni 2023. Mereka menyampaikan keprihatinan kian menggilanya korupsi di bawah rezim saat ini. \"Pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi, maka Presiden Jokowi hendaknya lebih serius menangani masalah ini. Jangan hanya duduk di Istana. Harus turun..\" ujar Jusuf Rizal dalam orasinya. Di sisi lain Jusuf Rizal juga mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset segera disahkan karena dari regulasi itulah maka para penjahat korupsi dapat dimiskinkan. Kejahatan korupsi, kata Jusuf Rizal, adalah benalu yang membuat rakyat Indonesia sengsara. “Mereka memperkosa rakyat dan juga mereka merampok,” ujar Jusuf Rizal. Pelaku korupsi itu adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat Pancasila sehingga mereka harus dimiskinkan, bahkan layak dihukum mati. Dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah milik rakyat, bukan milik segelintir orang. Karena itu, manfaat dari pembangunan harus dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan segelintir pejabat yang korup. Jusuf Rizal pun mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi adalah amanat dari reformasi 1998 yang hingga kini belum tuntas. Artinya, bangsa Indonesia masih berutang sejarah, karena korupsi bukannya menurun, tapi makin merajalela. “Hari ini, 25 tahun Reformasi Republik Indonesia. Reformasi tahun 1998 mengamanatkan kepada kita semua agar memberangus korupsi,\" katanya. \"Tapi apa yang terjadi?\" lanjut Jusuf Rizal, \"25 tahun reformasi, justru korupsi tidak makin turun. Korupsi sekarang dilakukan mulai legislatif, eksekutif dan yudikatif, dari pusat sampai ke desa-desa,” tandasnya. Jusuf Rizal kembali menegaskan bahwa LSM LIRA mengajak semua pihak bersama-sama membantu KPK dalam membabat habis para koruptor. “LSM LIRA hadir agar KPK juga tidak tidur, agar KPK tidak memainkan kasus. Agat KPK tidak tebang pilih atau pilih tebang dalam pemberantasan korupsi. Rakyat sudah muak dengan kemunafikan,” demikian Jusuf Rizal. (Dh)
Neo-Ottoman setelah Berkuasa 20 Tahun
Erdogan telah tumbuh menjadi raksasa politik. Ia memimpin Turki selama 20 tahun dan akan bertambah lagi menjadi 25 tahun. Mengapa ia dituduh akan memperjuangkan cita-cita kekaisaran Ottoman? Oleh: Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN Recep Tayyip Erdogan hanyalah orang dengan latar belakang biasa saja. Dia bukan keturunan darah biru, juga bukan anak konglomerat. Lahir pada Februari 1954, anak saleh ini dibesarkan sebagai putra seorang penjaga pantai, di pantai Laut Hitam Turki. Ketika dia berusia 13 tahun, ayahnya memutuskan untuk pindah ke Istanbul, tepatnya di Beyoglu distrik Istanbul. Lokasi ini adalah lingkungan kelas pekerja di lereng yang mengarah dari toko-toko mewah di Jalan Istiklal ke perairan Tanduk Emas. Sang ayah berharap dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada kelima anaknya dengan merantau ke Istanbul. Di kota ini, Erdogan menjajakan limun dan wijen di jalan-jalan untuk mendapatkan uang tambahan. Dia bersekolah di sekolah Islam sebelum memperoleh gelar sarjana manajemen dari Universitas Marmara Istanbul. Pada 1970-an dan 80-an, Erdogan tercatat sebagai aktivis Islam. Ia bergabung dengan Partai Kesejahteraan yang dipimpin Necmettin Erbakan. Pada 1994, Erdogan terpilih sebagai calon walikota Istanbul. Harusnya dia memimpin kota itu selama 4 tahun. Hanya saja, masa jabatan itu berakhir ketika dia ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan menghasut. Gara-garanya ia membaca puisi di depan umum yang menyertakan kalimat: \"Masjid adalah barak kami, kubah adalah helm kami, menara adalah bayonet kami, dan orang beriman adalah tentara kami...” Setelah menjalani empat bulan di penjara, dia kembali ke dunia politik. Tapi partainya telah dilarang karena melanggar prinsip-prinsip sekuler yang ketat dari negara Turki modern. Pada Agustus 2001, ia mendirikan partai baru yang berakar pada Islam dengan sekutu Abdullah Gul. Pada tahun 2002, AKP memenangkan mayoritas dalam pemilihan parlemen, dan tahun berikutnya Erdogan diangkat sebagai perdana menteri. Dia tetap menjadi ketua AKP. Sejak tahun 2003, ia menghabiskan tiga masa jabatan sebagai perdana menteri, memimpin periode pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mendapat pujian internasional sebagai seorang reformis. Kelas menengah berkembang dan jutaan orang keluar dari kemiskinan. Erdogan memprioritaskan proyek infrastruktur raksasa untuk memodernisasi Turki. Setelah satu dekade pemerintahannya, Erdogan mencabut larangan perempuan mengenakan jilbab, melalui pengadilan. Kemalis mengeluh menggap Erdogan merusak pilar-pilar republik sekuler Mustafa Kemal Ataturk. Meski religius, Erdogan selalu membantah ingin memaksakan nilai-nilai Islam, bersikeras dia mendukung hak-hak orang Turki untuk mengekspresikan agama mereka secara lebih terbuka. Erdogan mendukung warga Turki memiliki banyak anak. Dia mengatakan \"tidak ada keluarga Muslim\" yang boleh mempertimbangkan KB atau keluarga berencana. \"Kami akan melipatgandakan keturunan kami,\" katanya pada Mei 2016. Erdogan telah lama memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dia dikenal memberi hormat kepada Ikhwanul Muslimin yang tertindas di Mesir. Pada Juli 2020, dia mengawasi konversi Hagia Sophia yang bersejarah di Istanbul menjadi masjid, sebagaimana dilakukan pendahulunya di era Ottoman atau Utsmaniyah. Erdogan bercita-cita menjadikan Turki berada di antara 10 ekonomi teratas dunia. Hanya saja, cobaan menerpa dirinya. Pada malam 15 Juli 2016, militer mencoba melakukan kudeta. Makar itu berlangsung tatkala Erdogan sedang berlibur di Marmaris, Turki barat daya. Kala itu Erdogan nyaris tertangkap. Selanjutnya, pada dini hari tanggal 16 Juli, dia muncul dengan kemenangan di Bandara Ataturk Istanbul, Erdogan disambut sorak sorai para pendukungnya. Dalam peristiwa ini hampir 300 warga sipil tewas saat mereka memblokir gerak maju komplotan kudeta. Presiden muncul di TV nasional dan mengumpulkan pendukung di Istanbul, menyatakan bahwa dia adalah \"komandan tertinggi\". Namun ketegangannya terlihat jelas ketika dia menangis secara terbuka saat memberikan pidato di pemakaman seorang teman dekat, yang ditembak bersama putranya oleh tentara pemberontak. Erdogan menuduh Gulen berada di belakang gerakan kudeta itu. Pasca-percobaan kudeta yang gagal, sekitar 150.000 pegawai negeri dipecat dan lebih dari 50.000 orang ditahan, termasuk tentara, jurnalis, pengacara, petugas polisi, akademisi, dan politisi Kurdi. Meskipun menjadi pemimpin negara NATO, Erdogan akrab dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Ia berperan penting sebagai mediator dalam konflik di Ukraina. Turki membeli sistem pertahanan antirudal Rusia dan memilih Rusia untuk membangun reaktor nuklir pertama di Turki. Menjelang pemilu 2023, dia berusaha untuk memperkuat kepercayaannya dengan pemilih nasionalis dan konservatif dengan menuduh Barat bergerak melawannya. \"Bangsa saya akan menggagalkan plot ini,\" tegasnya, menggambarkannya sebagai semacam titik puncak. Dia mengakhiri kampanye kepresidenannya tahun 2023 dengan kunjungan ke makam Adnan Menderes, perdana menteri Turki pertama yang dipilih secara demokratis yang dieksekusi pada tahun 1961 setelah kudeta militer. Pesannya: \"Era kudeta dan junta telah berakhir.\" Neo-Ottoman Para pakar anti-Erdogan sering merujuk pada konsep Neo-Ottomanisme ketika membahas Turki kontemporer dan dalam analisis mereka tentang kebijakan luar negeri Erdogan. Erdogan menciptakan nasionalisme Islam yang mendalam, karena dia percaya bahwa takdir sejarah Turki adalah untuk memperjuangkan dunia Muslim yang diintimidasi oleh Barat. Erdogan dianggap memulai Islamisasi sistematis di negara itu. Ia mengumpulkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengubah Turki dari Negara sekuler menjadi negara otokratis dan teokratis. Tuduhan tersebut membuat Erdoğan semakin populer di mata banyak orang Turki, yang ingin berdamai dengan akar sejarahnya. Hampir setiap mata rantai ke masa lalu negara itu terputus setelah runtuhnya kekaisaran dan berdirinya negara Turki baru. Erdogan tidak mengabaikan warisan yang ditinggalkan oleh Seljuk dan Ottoman dan menganggap republik Turki sebagai kelanjutan dari kekaisaran. Ketika dia mulai mendobrak tabu, menunjukkan bahwa dia tidak ingin sejarah bangsa dilupakan di halaman berdebu buku-buku sejarah yang tersembunyi, kontroversi politik yang sudah berlangsung lama terungkap di dalam Turki. Nyatanya, konyol untuk menyangkal warisan Seljuk dan Ottoman mengingat bahwa Turki hingga hari ini adalah museum terbuka dari sejarah mereka. Tidak diragukan lagi, dari arsitektur hingga tradisinya, budaya Utsmaniyah selalu hidup di antara masyarakat, tidak peduli apa pendapat elit pendiri dan pengikut ideologis mereka. Erdogan berkata: “Republik Turki, seperti negara-negara kita sebelumnya yang merupakan kelanjutan satu sama lain, juga merupakan kelanjutan dari Ottoman. Tentu saja, perbatasan telah berubah. Bentuk pemerintahan sudah berubah… Tapi esensinya sama, jiwanya sama, bahkan banyak lembaga yang sama.”
Jalan Panjang Partai Islam di Negeri Ottoman
AKP menjadi kuat seperti saat ini setelah melalui perjalanan yang amat panjang. Partai ini mengalami 5 inkarnasi sebelum menemukan keseimbangan: didukung pemilih juga militer. Oleh: Dimas Huda -- Wartawan Senior FNN Di Turki, nama partai ini adalah Adalet ve Kalkınma Partisi disingkat AKP. Di dunia luar, dikenal sebagai Justice and Development Party. Di Indonesia, dia adalah Partai Keadilan dan Pembangunan. Partai ini telah mendominasi politik Turki sejak 2002. “Ini adalah partai politik terbesar ke-6 di dunia berdasarkan keanggotaan dan terbesar di dunia di luar India, China, dan AS,” tulis Ömer Taşpınar dalam bukunya berjudul \"The Islamists Are Coming: Who They Really Are\". Hingga awal 2023, jumlah anggota AKP mencapai 11,24 juta. Partai ini adalah satu-satunya partai di Turki dengan kehadiran signifikan di semua provinsi di negeri Ottoman itu. Sejak awal demokrasi multipartai Turki pada tahun 1946, AKP adalah satu-satunya partai yang memenangkan pemilihan parlemen secara berturut-turut. AKP adalah partai politik dengan akar Islam yang jelas. Partai ini memimpin pemerintahan nasional sejak 2002 di bawah Abdullah Gül (2002–2003), Recep Tayyip Erdoğan (2003–2014), Ahmet Davutoğlu (2014–2016), Binali Yıldırım (2016–2018) dan Recep Tayyip Erdoğan (2018–sekarang). Itu adalah pembalikan yang mencolok. Semua partai Islamis sebelumnya telah ditutup baik oleh intervensi militer atau keputusan mahkamah konstitusi. Partai Ketertiban Nasional, yang didirikan pada tahun 1970, dilarang oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 1971. Partai Keselamatan Nasional, yang didirikan pada tahun 1972, dilarang setelah kudeta militer tahun 1980. Partai Kesejahteraan, didirikan pada tahun 1983, dilarang oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 1998. Partai Kebajikan, didirikan pada tahun 1997, dilarang pada tahun 2001. Rezim otokratis di dunia Muslim sering melarang partai-partai keagamaan, yang kemudian bersembunyi dan berubah menjadi kekerasan. Islamis Turki telah mengambil jalan yang berbeda. Meskipun berulang kali dilarang dan dikeluarkan dari kekuasaan, politisi saleh telah menghindari kekerasan, merangkul demokrasi, dan pindah ke arus utama. Sejatinya, sebagai pendiri AKP, Erdogan menolak mendefinisikan AKP sebagai partai agama. “Kami bukan partai Islam, dan kami juga menolak label seperti Muslim-demokrat,” katanya pada 2005. Pemimpin AKP malah menyebut agenda partai itu sebagai “demokrasi konservatif.” Harimau Anatolia Ömer Taşpınar mengatakan evolusi kapitalisme Turki di bawah kepemimpinan Turgut Özal pada 1980-an menciptakan wirausahawan borjuis Muslim di jantung konservatif Anatolia. Kaum borjuasi muslim baru memiliki kepentingan yang lebih besar dalam politik. Para “Kalvinis Islam” ini lebih mementingkan memaksimalkan keuntungan, menciptakan akses ke pasar mata uang internasional, dan memastikan stabilitas politik daripada memperkenalkan hukum Islam atau menciptakan teokrasi. Turki sekarang memiliki ribuan bisnis kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Mereka ini sering disebut sebagai “Harimau Anatolia”. Dan mereka kebanyakan mendukung AKP. Dimulai pada 1990-an, asumsi partai tentang kekuatan politik secara bertahap memoderasi elemen-elemen radikal dalam Islam politik Turki. Kepemimpinan AKP dengan jelas memandang partai tersebut sebagai model bagi negara-negara Islam lainnya. Pada 12 Juni 2011, Erdogan memberi tahu ribuan orang yang berkumpul untuk merayakan kemenangan telak AKP. “Sarajevo menang hari ini sebanyak Istanbul. Beirut menang sebanyak Izmir. Damaskus menang sebanyak Ankara. Ramallah, Nablus, Jenin, Tepi Barat, [dan] Yerusalem menang sebanyak Diyarbakir.” Kemalisme Kebangkitan politik Islam di Turki sebagian besar merupakan reaksi terhadap kelahiran traumatis negara modern setelah Kekaisaran Ottoman runtuh pasca Perang Dunia I. Sejak 1920-an, ideologi resmi Turki adalah Kemalisme, yang tumbuh dari pandangan ultrasekuler Islam. Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki. Kaum Kemalis mengejar proyek modernisasi radikal dari atas ke bawah. Dalam upaya ambisius untuk mengimpor peradaban Eropa, republik membuang kekhalifahan yang memerintah, alfabet Arab, pendidikan Islam, dan persaudaraan Sufi yang merupakan bagian penting dari agama dan budaya. Turki Kemalis mengadopsi kode hukum Barat dari Jerman, Italia, dan Swiss, bersama dengan alfabet Latin dan kalender Barat, hari libur Barat, dan pakaian Barat. Sejarah dan bahasa resmi negara itu direvisi ulang. Sebuah sistem pendidikan baru memuliakan peradaban Turki pra-Islam dengan mengorbankan masa lalu Ottoman yang lebih baru di negara itu, dan banyak kata Arab dan Persia dibersihkan untuk menciptakan kosa kata Turki yang “asli”. Bahkan azan berbahasa Arab tidak lagi diizinkan dalam bentuk aslinya dan harus dilantunkan dalam bahasa Turki modern. Hal ini membuat cemas umat Islam yang saleh. Nyatanya, Kemalisme sekuler nyaris tidak menyusup ke hati masyarakat Turki secara luas. Massa pedesaan dan saleh Anatolia sebagian besar tetap tidak terpengaruh oleh rekayasa ulang budaya di Ankara. Ini berbeda dengan militer, birokrasi, dan borjuasi perkotaan, yang memeluk atau beradaptasi dengan Westernisasi Kemalisme yang dangkal. Pada tahun 1994, Partai Kesejahteraan—inkarnasi ketiga dari Partai pro-Islam—mengejutkan kemapanan Kemalis dengan memenangkan pemilihan lokal secara nasional dan menguasai dua kota terbesar di Turki, Istanbul dan Ankara. Partai tersebut dipimpin oleh Necmettin Erbakan, yang memiliki hubungan dekat dengan Ikhwanul Muslimin Mesir. Setelah tujuh dekade, gelombang sekuler Turki surut. Setahun kemudian, Partai Kesejahteraan memenangkan blok terbesar dalam pemilihan parlementer, menempatkan koalisi yang dipimpin Islam untuk memimpin seluruh negeri. Kemenangan Partai Kesejahteraan berumur pendek. Khawatir bahwa pemerintah baru akan mengadopsi agenda Islam yang terang-terangan, militer turun tangan. Para jenderal Turki khawatir bahwa pemerintah akan menekan oposisi sekuler, mengizinkan pakaian Islami di universitas, dan meninggalkan aliansi Turki dengan Barat. Nyatanya, Partai Kesejahteraan sebenarnya mengikuti sebagian besar praktik politik arus utama Turki. Tetap saja, pers sekuler memperingatkan revolusi Islam yang akan segera terjadi. Pada 28 Februari 1997, militer—dengan dukungan luas dari masyarakat sipil dan media sekuler—memaksa Erbakan dan partainya lengser dari kekuasaan. Kudeta tak berdarah memiliki konsekuensi besar yang tidak diinginkan. Ini memicu pencarian jati diri yang serius di kalangan Islamis Turki, yang pada akhirnya memicu keretakan generasi dan ideologis dalam gerakan tersebut. Para pemimpin muda pragmatis Partai Kesejahteraan—terutama Recep Tayyip Erdogan—mengakui garis merah sekularisme Turki. Erdogan, walikota Istanbul saat itu, belajar dengan cara yang sulit. Pada tahun 1999, dia menghabiskan empat bulan di penjara karena membaca puisi bertema Islami. Setelah berpartisipasi dalam politik demokrasi selama lebih dari tiga dekade, Islamis Turki telah mengubah pandangan mereka menjadi memenangkan pengikut yang lebih luas dalam pemilu. Pada akhir 1990-an, Islam politik siap berintegrasi penuh ke dalam politik arus utama. Pada tahun 2001, Erdogan membentuk Partai Keadilan dan Pembangunan, inkarnasi kelima dan terakhir dari partai pro-Islamis, dari abu Partai Kesejahteraan dan Partai Kebajikan yang dibubarkan. Dia membuat istilah demokrasi konservatif—bukan referensi Islam—untuk menjelaskan agenda politiknya. Dia memahami bahwa liberalisasi politik akan mengonsolidasikan basis kekuatan AKP. Ömer Taşpınar menyebut untuk mencapai dua tujuan penting, Erdogan menempatkan reformasi demokrasi sebagai agenda utama, berusaha untuk mematuhi pedoman keanggotaan Uni Eropa (UE). Langkah tersebut membuatnya mendapatkan dukungan dari komunitas bisnis Turki, intelektual liberal, dan kelas menengah pragmatis. Itu juga membuatnya mendapat legitimasi politik di mata militer. Lagipula, pengakuan Eropa telah lama menjadi hadiah utama dalam visi Atatürk tentang Turki yang kebarat-baratan. Dan dengan mengutamakan pelayanan sosial, AKP juga menarik masyarakat kelas bawah yang miskin. Strategi Erdogan membuahkan hasil. Pada November 2002, partai tersebut memenangkan blok kursi terbesar dalam pemilihan parlementer. Ömer Taşpınar mengatakan pemerintah AKP berpura-pura rendah hati tentang kedudukannya di dunia Islam. “Kami tidak menampilkan diri kami sebagai model,” kata Erdogan kepada audiensi wartawan Turki pada tahun 2011. “Mungkin kami adalah sumber inspirasi atau contoh sukses di beberapa bidang.” Namun pengalaman Turki dengan politik Islam—tidak lagi sekadar eksperimen—ditiru secara luas baik di dalam maupun di luar dunia Muslim. ®
Ekspor Pasir Laut Untungkan Singapura dan Oligarki
Oleh: Djony Edward -- Wartawan Senior FNN Bak petir di siang bolong, tetiba Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Intinya Jokowi kembali membuka keran ekspor pasir setelah Presiden Megawati menutupnya 21 tahun lalu lewat Keppres No. 33 Tahun 2002. Dalam kondisi politik jelang Pilpres, terbitnya PP 26/2023 tentu saja membuat Jokowi dicap sebagai penjual aset negara, tidak nasionalis, dan sangat pragmatis. Sebaliknya sikap Megawati dengan Keppres 33/2002 itu disanjung sebagai pelindung aset negara, sangat nasionalis, sekaligus idealis. Lepas dari cap kedua kepala negara Republik Indonesia tersebut, yang jelas ada agenda terselubung dibalik dibukanya kembali keran ekspor pasir laut tersebut. Ada beberapa agenda yang melatari kebijakan mengejutkan tersebut. Pertama, kehilangan kedaulatan. Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Ummat Amien Rais menyebut pembukaan kembali keran ekspor pasir laut akan membuat Indonesia kehilangan kedaulatan sebagai negara merdeka. Oleh karena itu Partai Ummat mengecam kebijakan Jokowi tersebut. “Dengan membuka keran ekspor pasir laut, maka negara ini akan kehilangan kehadulatannya,” kata Amien jengkel. Kedua, lobi singapura. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Didin Damanhuri meyakini kebijakan pembukaan keran ekspor pasir laut tak lepas dari lobi Singapura, karena Singapura membutuhkan banyak sekali pasir laut untuk reklamasi pantainya. Sejak tahun 1962, Singapura yang oleh mantan Presiden BJ Habibie pernah diilustrasikan sebagai red dot ketika membandingkan luasnya dengan Indonesia, melakukan reklamasi untuk menambah luas daratan. Sampai saat ini, daratan Singapura yang menjorok ke laut sudah bertambah 12 kilometer. Jika dihitung secara keseluruhan, sejak merdeka hingga tahun 2000, luas Singapura sudah bertambah sekitar 200 km2, dari awalnya 581 km2 menjadi 766 km2. Mirisnya, Indonesia dan Singapura belum memiliki perjanjian batas laut. Sangat mungkin hal ini terkait dengan ambisi Singapura untuk terus menambah luas teritorialnya, dan pada saat bersamaan berpotensi mengurangi luas wilayah Indonesia, terlebih jika garis pantai Indonesia juga berkurang sebagai dampak pemanasan global. Benar, ketentuan Zona Ekomoni Ekslusif (ZEE) yakni luas zona laut 12 mil dari garis pantai, tidak berlaku mengingat lebar Selat Malaka atau Selat Singapura kurang dari 24 mil sehingga akan tumpang tindih. Selain itu, kedua negara juga sudah menyepakati garis tengah pantai yang berlaku tetap sebagaimana ketentuan Pasal 15 Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea--UNCLOS) 1982. Persoalannya, perjanjian garis tengah yang efektif berlaku sejak 2005, tidak mencakup bagian barat dan timur. Perjanjian ini juga perlu ditindaklanjuti karena masih merupakan basic. Perlu ada perjanjian lanjutan terkait batas laut yang lebih komprehensif dan pemanen. Sayangnya Singapura terus menolak ajakan Indonesia untuk segera menetapkan batas laut secara permanen. Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia selaku kandas. Didin meyakini hal itu terkait ambisi Singapura menambah luas datarannya, yang secara otomatis memajukan garis pantainya. Ketiga, motif investasi, terbitnya PP 26/2023 ini adalah cara Jokowi untuk mengundang Singapura untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kita tahu investor besar dari Jepang yang sempat berjanji akan berinvestasi di IKN yaitu Softbank, membatalkan rencana investasinya. Sehingga Jokowi merayu Raja Salman, negara Eropa dan Amerika, namun masih kosong melompong. Sehingga tawaran terakhir diajukan ke Singapura. Bak gayung bersambut, Singapura tengah membutuhkan pasir dalam jumlah besar, sementara Jokowi membutuhkan investasi besar untuk membangun IKN, sehingga klop. Seperti simbiosis mutualisma, kebutuhan kedua negara sama-sama tinggi dan kedua negara sama-sama memiliki sumber daya untuk mempertukarkannya. Keempat, motif politik yaitu kepentingan untuk biaya Pemilu 2024, entah oleh caleg atau capres, cuan dari ekspor pasir laut ini dinilai sangat potensial. Tentu saja sebagai motor penggerak adalah para oligarki, sehingga berbagi cuan dengan para politisi untuk memaksimalkan dana dari ekspor pasir tersebut. Walaupun Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu berpendapat penerimaan fiskal dari kegiatan ekspor pasir laut ini sangat kecil, namun secara riil buat para oligarki kegiatan ini adalah tambang uang baru karena memang pasarnya sangat besar. Apalagi jika pengawasannya lemah, maka ekspor pasir laut akan berlangsung ugal-ugalan dan tahu sendiri karakter aparat di lapangan sangat mudah dirupiahkan. Artinya proyek ini akan menjadi proyek cincai-cincai antarra oligarki, politisi dan aparat. Kelima, motif perusakan lingkungan. Tentu saja baik Walhi maupun Greenpeace sama-sama mengkhawatirkan dampak dari ekspor pasir laut tersebut terhadap kerusakan lingkungan. Mulai dari rusaknya sedimentasi laut, hilangnya pulau-pulau kecil, merugikan nelayan karena ikan-ikan kecil ikut lenyap, meningkatkan abrasi pesisir laut dan pesisir pantai, menurunkan kualitas lingkungan laut, meningkatkan pencemaran pantai, kualitas air laut lebih keruh, merusak terumbu karang, meningkatkan intensitas banjir rob, dan dampak lainnya. Alasan Pemerintah Presiden Jokowi menyatakan alasan diterbitkannya PP 26/2023 adalah untuk meningkatkan kesehatan laut. Aturan ini dibuat dengan asalan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, sehingga meningkatkan kesehatan laut. Sementra Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan penerbitan PP tersebut untuk pemanfaatan hasil sedimentasi. Sedimentasi yang dimaksudnya, khususnya pasir laut dengan mengedepankan keberlanjutan ekologi dan kepentingan negara. Trenggono menuturkan, selama ini kebutuhan reklamasi dalam negeri besar, namun sayangnya pemanfaatan pasir laut masih merusak lingkungan karena pasir yang diambil berasal dari pulau-pulau. \"Jadi reklamasi dan berakibat pada kerusakan lingkungan. Atas dasar itu terbitlah PP, boleh untuk reklamasi, tapi harus gunakan pasir sedimentasi,” ujar Trenggono. Pasir sedimentasi dinilai cocok dimanfaatkan untuk kebutuhan reklamasi, termasuk mendukung pembangunan IKN dan infrastruktur dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). “Ini kita tetapkan peraturan pemerintahnya tujuannya untuk memenuhi reklamasi di dalam negeri, bahwasannya ada sisa untuk dibawa ke luar negeri, silahkan saja kalau tim kajian mengatakan sedimentasi ini boleh (ekspor pasir laut) ya silakan,” paparnya. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara Faizal Ratuela curiga momentum jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi salah satu alasan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut. Faizal bingung mengapa PP 26/2023 yang mengizinkan ekspor pasir laut muncul tiba-tiba. Padahal, ekspor pasir laut sudah dilarang sejak 21 tahun lamanya. \"Biasa, Walhi melihatnya kalau mau mendekati momentum Pilpres pasti akan banyak izin keluar. Peraturan yang ikut pun akan sangat kuat,\" ungkapnya. Sementara Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat PP 26/2023 tersebut. Dengan PP itu, pemerintah memperbolehkan ekspor pasir laut sebagaimana tertuang dalam Pasal 6. Pengerukan itu diperbolehkan dengan dalih pengendalian sedimentasi laut. Adapun greenwashing merupakan suatu strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan kesan memberikan citra peduli lingkungan, tetapi sesungguhnya tidak berdampak bagi kelestarian lingkungan. \"Ini adalah greenwashing ala pemerintah,\" kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5). \"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki,\" imbuhnya. Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu. Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan. Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar. Seperti diketahui, Singapura sangat berkepentingan dengan pasir laut dari Indonesia untuk reklamasi atau menambah luas daratannya. Meski dapat mengimpor dari negara lain, tetapi dari segi ekonomi dan kuantitas, impor pasir dari Indonesia jelas lebih menguntungkan; low budget karena jaraknya hanya \"selemparan batu\", dan potensinya sangat melimpah. Tinggal pilih dari Kepulauan Riau atau Bangka Belitung. Sebaliknya, ekspor pasir laut merugikan Indonesia. Tidak perlu penelitian njlimet untuk mengetahui kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Tapi apa boleh dibuat, kebijakan merusak lingkungan ini tetap diterbitkan, pertanda ada yang tak beres dalam pengelolaan negara ini. Itu sebabnya bisa dipahami kalau belakangan teriakan untuk memakzulkan Presiden Jokowi menggema sangat keras. Tinggal waktu yang membuktikan sampai dimana kebijakan ini akan efektif. Karena di atas langit ada langit.
Jokowi Takut Jika Proyek Kereta Cepat Terbongkar
Oleh : Djony Edward -- Wartawan Senior FNN Jagat politik nasional belakangan melihat fenomena janggal dan aneh, yaitu ikut cawe-cawenya Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Mengingat tidak ada cawe-cawe dilakukan oleh presiden terdahulu menjelang purna bakti. Lantas ada pertanyaan besar ada apa di balik cawe-cawenya Presiden Jokowi terhadap Pilpres 2024? Tentu jawaban paling standar adalah untuk melanjutkan program prestisius yang digagasnya, Proyek Strategis Nasional (PSN), entah itu kereta cepat Jakarta-Bandung, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mobil listrik nasional, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya. Kalau hanya sekadar membangun hal tersebut di atas mestinya tidak perlu Jokowi ikut cawe-cawe, karena siapapun Presiden terpilih pada 2024 pasti melanjutkan. Mungkin dengan modifikasi dan sentuhan baru, seperti proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek tersebut dikonsep dengan matang dan dikaji dengan teliti serta dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Tapi oleh Presiden Jokowi konsep pembangunan itu dilanjutkan dengan nama lain, yaitu Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dengan menciptakan dan menggabungkan puluhan undang-undang menjadi Omnibus Law. Itu sebabnya mestinya siapapun Presiden terpilih pada 2024, mestinya punya hak memilih prioritas pembangunan yang dianggapnya penting. Tidak harus mengekor atau membebek program Presiden Jokowi. Tapi aneh bin ajaib, Jokowi seperti memaksakan siapapun presiden terpilih pada 2024 harus bisa meneruskan program pembangunan infrastruktur impiannya seperti IKN maupun kereta cepat. Bahkan untuk maksud tersebut Jokowi seperti mengerahkan segala daya upaya untuk mencegah calon presiden potensial Anies Rasyid Baswedan. Mulai dari menghadirkan capres alternatif yang didukungnya seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jokowi bahkan berangan-angan menggabungkan keduanya menjadi satu paket pasangan Prabowo-Ganjar. Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak mau disetir Jokowi, Mega ingin memegang kendali penunjukkan calon wakil presiden pendamping Ganjar. Sampai di sini kelihatan Jokowi kalah, hilang kendali, dan seperti setengah putus asa. Selain itu Jokowi lewat kaki tangannya mengusahakan agar pencalonan Anies lewat Koalisi Perubahan (Nasdem, Partai Demokrat, PKS) dengan berbagai cara. Seperti mengkriminalisasi Anies lewat kasus Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perampokan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, rayuan jabatan, uang, hingga kriminalisasi menteri-menteri Nasdem. Apakah usaha itu berhasil? Sampai detik ini belum berhasil. Politikus senior yang juga pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha mengungkapkan seperti ada borok yang disembunyikan Jokowi sehingga dia takut Anie menang dan borok itu terbongkar. “Kira-kira borok apa ya yang disimpan oleh yang sangat ketakutan bila Anies Baswedan jadi presiden dan membongkarnya?” ujarnya melalui akun Twitter-nya @AT_AbdillahToha, dikutip KBA News, Minggu, 10 Juni 2023 Dia mengatakan segala daya upaya menjegal Anies maju nyapres dilakukan terus secara kasat mata dengan menggunakan kekuasaan. Padahal pilpres adalah sebuah pertandingan dan kita belum tahu siapa yang akan menang. “Sementara itu demokrasi dirusak,” ucap Abdillah Toha, yang juga seorang cendekiawan ini. Dia membandingkan sekaligus mengingatkan bahwa kalau dalam sebuah pertandingan sang wasit merangkap jadi pemain, maka pertandingan rusak. Hal ini akan membuat penonton turun ke lapangan, menyerbu, dan membuat kerusakan karena marah. “Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi,” ungkapnya. Borok Kereta Cepat Menurut sumber terpercaya, salah satu kegelisahan Jokowi sehingga dia takut boroknya terbongkar adalah pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tak kunjung selesai. Dibalik pembangunan KCJB tersebut banyak kebohongan dan kebusukan yang pada suatu saat bisa menjerumuskan Jokowi dalam perkara pidana. Bagaimana penjelasannya? Banyak hal aneh, curang, bahkan terkesan ada korupsi, kick back dan sejenisnya sehingga proyek KCJB tidak selesai-selesai dan bahkan biayanya terus membengkak, sementara proyek belum kunjung rampung. Sebagai pembanding, KCJB dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan dari Badan Usaha Milik Negara, seperti PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nasional VIII dengan China Railway International Co. Ltd. Bahkan pembiayaan awal dimodali dengan pinjaman dari China Development Bank (CBD). China Railway International Co. Ltd juga ditahun yang sama, pada 2016, membangun kereta cepat yang menghubungkan kota Vientiene (China) ke Kota Boten (Laos). Tapi ada beberapa perbedaan sekaligus keanehan. Pertama, kereta cepat Vientiene-Boten dibangun pada 2016 dan selesai serta beroperasi tepat 5 tahun pada Desember 2021. Sementara KCJB sampai kini belum kunjung selesai. Kedua, jarak kereta cepat Vientiene-Boten mencapai 412 kilometer, sementara jarak KCJB hanya 142 kilometer. Bahkan belakangan KCJB yang harusnya menghubungkan Cawang-Walani, tapi hanya bisa menghubungkan Cawang-Padalarang. Ketiga, kereta cepat Vientiene-Boten memakan biaya sebesar US$6 miliar (atau ekuivalen dengan Rp89,64 triliun dengan kurs Rp14.940 per dolar AS). Sementara KCJB sudah menelan biaya US$7,5 miliar (Rp112,05 triliun) tapi belum kunjung rampung. Ini baru proyek KCJB, bagaimana dengan proyek IKN? Proyek bandara mangkrak dan sepi? Pelabuhan sepi? Jalan tol sepi? Kalau dilakukan audit investigasi, maka akan ditemukan banyak borok-borok Jokowi lainnya. Melihat realitas di atas, artinya rel kereta Vientiene-Boten tiga kali lebih panjang dari KCJB, tapi anehnya biaya kereta cepat Vientiene-Boten jauh lebih murah dari proyek KCJB. Apakah borok ini yang coba ditutupi Jokowi dengan aksi cawe-cawenya? Alasan formilnya terjadi lonjakan biaya tersebut, meskipun jaraknya tiga kali lebih singkat, oleh karena ulah spekulan yang membeli tanah rakyat kemudian menjualnya kepada KCIC lebih mahal. Tapi diduga juga adanya kick back, korupsi, mark up dan aksi kotor lainnya. Biarkan aparat hukum yang mengusut setelah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuagan (BPK). Itu sebabnya kita perlu menghadirkan presiden yang benar-benar pilihan rakyat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar hemat, efektif dan efisien. Semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Indonesia!©FNN.
Erdogan: Bukan Sekadar Jual Politik Identitas
Erdogan tampil sebagai dirinya sendiri: seorang politisi yang kuat di kawasan, dan di panggung global. Oleh: Dimas Huda -- Wartawan Senior FNN Recep Tayyip Erdogan memenangkan Pemilu Turki, mengalahkan rivalnya, Kemal Kilicdaroglu, dengan 52,1% berbanding 44,%. Erdogan memenangkan putaran kedua pemilihan Presiden Turki dengan daya tariknya yang kuat terhadap kesalehan Islam. “Saya akan berada di sini sampai saya berada di liang kubur,” ujar Erdogan ketika berbicara kepada para pendukungnya dari sebuah bus beratap terbuka di Istanbul. Erdogan pantas sesumbar. Kemenangannya memang mengejutkan. Pada saat pemilu akan digelar, ekonomi Turki kurang bersahabat. Inflasi meroket dan nilai mata uang anjlok. Akibatnya, biaya hidup yang ditanggung rakyat makin tinggi. Alam pun tak mendukung. Gempa bumi melanda Turki menewaskan sekitar 50.000 orang. Ekonom memperkirakan biaya dampak gempa mencapai US$100 miliar dan memangkas satu hingga dua poin persentase dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut. Kondisi muram ini terekam dalam survey yang mengalahkan Presiden Recep Tayyip Erdoğan. Nyatanya, politik Turki menjungkirbalikkan dugaan dan survey itu. Rakyat Turki punya nalar politik sendiri. Erdogan memenangkan Pilpres 28 Mei 2023. Ia memperpanjang masa jabatannya 5 tahun lagi. “Kami telah menulis kisah sukses yang unik ini, yang telah meninggalkan jejaknya selama 21 tahun terakhir,” ujar Erdogan mengingatkan kisah sukses selama dia menjabat dan mengajak dunia usaha berkerja sama setelah ia memenangkan pilpres. Pada hari hasil pilpres diumumkan, Erdogan tidak menyampaikan pidato di depan pendukungnya. Dia malah mendendangkan lagu cinta populer Duyanlara Duymayanlara berjudul \"Untuk Mereka yang Tidak Dapat Mendengar\". Ini adalah lagu yang sering ia nyanyikan selama kampanye. Namun pada malam tanggal 28 Mei itu, lagu tersebut membawa pesan yang jauh lebih kuat dan tajam. Erdogan jauh dari kehilangan kontak dengan pendukungnya. Dia menyadari bahwa ketika keadaan menjadi sulit, menarik hati dan pikiran Turki melalui lagu-lagu cinta bisa lebih efektif daripada berpidato. Erdogan memang dikenal ahli dalam menyusun strategi komunikasi untuk menarik emosi individu dan zeitgeist atau jiwa nasional. Tidak hanya di Turki tetapi di seluruh wilayah yang lebih luas. Ia menggembar-gemborkan \"model Turki\" dari demokrasi Islam, atau mengutuk Israel karena menyerang armada bantuan Turki ke Gaza pada tahun 2010. Dia tidak pernah gagal memosisikan dirinya sebagai pemimpin kaum tertindas. Erdogan juga memosisikan dirinya sebagai penantang imperialisme barat. Pidatonya yang penuh semangat di PBB pada tahun 2016 di mana dia menyatakan \"Dunia lebih besar dari lima\" sekarang menjadi mantra yang sering diulang karena Ankara menolak tekanan untuk sejalan dengan perintah dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jantung Politik Turki Ian Linden, Profesor Tamu di St Marys University London, menyebut perang budaya telah menjadi jantung politik Turki. Setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman Kemal Atatürk mendirikan negara sekuler Turki modern pada tahun 1923. \"Ia dipengaruhi oleh laicite Prancis, sebuah komitmen ideologis untuk menjauhkan agama dari domain publik, dan mencapai pemisahan total dari negara,\" kata Ian Linden yang juga mantan penasihat masalah Eropa dan Keadilan dan Perdamaian untuk Departemen Urusan Internasional Konferensi Waligereja Katolik di Inggris dan Wales. Bagi banyak orang, ini dinyatakan sebagai penolakan penuh semangat terhadap Islam demi konstitusi sekuler Turki tahun 1928, yang secara tradisional didukung oleh militer. \"Bagi yang lain tidak ada komitmen agama yang kurang bergairah tetapi pada konservatisme Islam yang moderat dan saleh,\" tambah penulis buku \"Global Catholicism\" tersebut. Konsep politik awal Ottomanisme, Turkisme, dan Islamisme dapat membantu dalam memahami dinamika ini. Risalah 1904 Yusuf Akcura Tiga Jenis Kebijakan - sebuah literatur politik klasik Turki, sebanding dengan Manifesto Komunisme untuk komunisme dalam hal dampaknya terhadap perkembangan Turkisme - mengedepankan konsep Turkisme sebagai alternatif dari Ottomanisme dan Islamisme untuk keselamatan dari Kekaisaran Ottoman. Kebijakan Utsmaniyah yang dijalankan oleh Mahmud II dan Utsmaniyah Muda selama abad ke-19 terbukti tidak berhasil karena munculnya gerakan nasionalis dan independen di antara kelompok-kelompok non-Muslim bersamaan dengan meningkatnya dominasi demografis populasi Muslim di dalam kekaisaran. Akibatnya, Abdul Hamid II mengadopsi kebijakan Islam yang bertujuan untuk memperkuat peran Kekhalifahan Utsmaniyah di kesultanan. Akcura menyatakan bahwa kebijakan ini akan gagal, dan satu-satunya jalan ke depan adalah melalui Turkisme. Gagasan nasionalis Turki terutama berakar setelah berdirinya Turki modern pada tahun 1923. Ide-ide Akcura sangat mempengaruhi pendirian Turki modern dan dia juga berperan aktif di negara itu sebagai politikus dan intelektual. Argumen intinya telah melampaui era mereka dan tetap relevan dengan perkembangan kontemporer, bahkan membentuk hasil pemilu. Erdogan mengubah semuanya. Pemilih Muslim pun menyambutnya. Seorang orator berbakat dan ahli strategi politik, Erdogan telah turun dalam sejarah sebagai pemimpin yang menghancurkan hegemoni sekuler Kemalisme atas politik Turki. “Erdogan menang terutama karena dia sekali lagi mampu mengalihkan fokus dari masalah sosial-ekonomi ke masalah identitas,” kata Ozgur Unluhisarcikli, direktur biro Ankara the German Marshall Fund’s. Konservatif dan Nasionalis Lain lagi pendapat Murat Aslan, Peneliti Pertahanan dan Keamanan di Yayasan SETA Turki dan anggota Fakultas di Universitas Hasan Kalyoncu. Ia mengatakan, orang mungkin mempertimbangkan citra yang diproyeksikannya kepada konstituennya. Erdogan tampil sebagai dirinya sendiri. Dia adalah seorang politisi dengan gravitasi di kawasan, dan di panggung global. Mahir sebagai orator. Ini sebagian karena pendidikan agamanya di sekolah Imam-Hatip. Erdogan menyampaikan pidatonya secara efektif, menyesuaikan nada dan bahasanya untuk setiap audiens. Memilih musik rakyat Turki untuk leitmotif atau tema kampanyenya. Erdogan dengan cekatan menarik hati kaum konservatif dan nasionalis. Murat Aslan mengatakan mempertahankan citranya kepada \"setiap orang\" bukanlah hal yang mudah bagi Erdogan. Ia harus menolak tuduhan serius dari pihak oposisi bahwa pemerintahannya terlalu lambat dalam menangani gempa bumi. Tidak diragukan lagi, manajemen reputasi dan persepsi jauh lebih berbahaya bagi petahana setelah tragedi skala besar dan krisis ekonomi. Sedangkan bagi penantang, itu adalah peluang. Sementara itu, Kilicdaroglu berusaha menampilkan dirinya sebagai orang biasa yang rendah hati. Hal ini ditegaskan oleh video kampanye awalnya yang direkam dari meja dapur - upaya yang jelas untuk menunjukkan solidaritas dengan warga yang menghadapi kesulitan ekonomi dan kenaikan harga pangan. Dia tampaknya telah mengambil satu halaman dari buku pedoman Bill Clinton selama pemilu AS tahun 1992. Pada tahun 1991, Presiden George HW Bush mendapat peringkat persetujuan yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya sebesar 89% pada saat Operasi Badai Gurun berakhir, yang dianggap sebagai kemenangan militer yang signifikan bagi pasukan AS. Namun pada akhirnya Bill Clinton memenangkan pemilihan dengan memusatkan perhatian pada masalah meja dapur yang terangkum dalam slogannya yang terkenal: \"Ini ekonomi, bodoh!\" Hanya saja, Kilicdaroglu bukanlah Bill Clinton. Dan Erdogan-lah yang memiliki kemampuan yang sama dengan Clinton untuk berbicara kepada rakyat. Erdogan berhasil menyalurkan nyanyian paman yang lebih tua dari semua orang di pesta pernikahan, sementara Kilicdaroglu gagal dalam kategori relatabilitas. Dia secara luas dianggap sebagai orang yang kering, \"kutu buku\", \"berbicara lembut\" dan kurang pesona dan kharisma. Dia bahkan dibandingkan dengan Gandhi dengan misi yang diakuinya untuk memperjuangkan cita-cita luhur demokrasi dan reformasi. Pendekatan Berbeda Tidak jarang para pemimpin petahana di seluruh dunia menikmati keuntungan elektoral. Apa yang disebut \"keuntungan petahana\" dan \"bonus jabatan\" bukanlah hal baru. Petahana menerima liputan sepanjang kampanye mereka hanya dengan kelayakan berita mereka. Erdogan memobilisasi sumber daya yang melampaui keunggulan khas petahana. Dia membuat penawaran mewah kepada para pemilih menggunakan kemurahan hati negara, terutama menjanjikan potongan harga gas selama setahun. Tentang kebebasan pers, pengamat dari the Organisation for Security and Co-operation in Europe atau Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa menemukan selama kampanye bahwa jajak pendapat \"ditandai dengan lapangan permainan yang tidak adil\" bahkan jika mereka \"masih kompetitif\". “Mengingat salah urus ekonomi Erdogan, keterampilan elektoralnya tidak akan berarti apa-apa tanpa komponen otoriter: kontrolnya atas 90% media, penggunaan pengadilan untuk membatasi oposisi, penggunaan sumber daya pemerintah untuk mendukung kampanyenya sendiri,” lanjut Eissenstat. Seperti kata pepatah, \'hanya amatir yang mencoba mencuri pemilihan pada hari pemilihan\': Erdogan bukanlah amatir. “Hari pemilihan memiliki beberapa kejanggalan, tetapi tidak ada yang luar biasa. Erdogan mengendalikan setiap aspek bagaimana pemilu dijalankan dan itulah penjelasan utama mengapa dia menang,” tambahnya. Namun dalam artikel tahun 2017 yang diterbitkan Washington Post, tiga peneliti menyimpulkan bahwa meskipun petahana biasanya mendominasi berita, hal itu tidak serta merta membantu kampanye mereka. Media berita kerap menyalahkan pemerintah atas masalah bangsa, membuat liputan lebih menjadi beban ketimbang bonus. Dan jelas bahwa perjalanan Erdogan tidak mudah. Media lokal tak tanggung-tanggung menggambarkan masalah ekonomi yang dihadapi rata-rata warga Turki, anjloknya nilai Lira Turki, inflasi tinggi, melonjaknya harga pangan, dan akibat gempa bumi dahsyat. Murat Yesiltas, Profesor Hubungan Internasional di Universitas Ilmu Sosial Ankara, mengatakan bahwa platform komunikasi Erdogan dibelokkan dari masalah ini, alih-alih berfokus pada kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan, sementara Kilicdaroglu saingannya berfokus pada ekonomi tanking negara dan hak-hak demokrasi. “Erdogan dengan cepat menanggapi janji Kilicdaroglu dengan menaikkan upah keluarga berpenghasilan rendah dan menengah dan memperkuat diskusi tentang berbagai reformasi yang dia mulai pada awal tahun 2000-an,” kata Yesiltas. Erdogan juga fokus pada masalah keamanan internal. Retorikanya yang berwawasan ke depan mencakup slogan-slogan seperti \"tidak ada konsesi untuk teror\", \"kepentingan dan kemerdekaan Turki\", dan \"migran akan kembali sesuai hukum dan kompromi\". Sebaliknya, strategi komunikasi Kilicdaroglu gagal karena fokus yang sempit dan tunggal dalam mengkritik pemerintahan Erdogan tanpa mengusulkan alternatif atau solusi. \"Dia mengidentifikasi masalah tapi tidak mengusulkan solusi,\" tambah Yesiltas. Berubah Drastis Kilicdaroglu memulai dengan menyerukan pembicaraan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk memulangkan pengungsi Suriah. Kemudian dia mengumumkan bahwa dia dengan tegas berada di kubu pro-Barat dan, jika terpilih, dia akan berpaling dari Rusia. Dia juga menjanjikan perjalanan bebas visa ke Eropa untuk orang Turki dalam waktu tiga bulan setelah pemilihannya. Ketika Jerman menyangkal janjinya tentang pembebasan visa untuk Turki dan jelas bahwa Suriah tidak akan kembali ke rumah dalam waktu dekat, hal ini membuka celah dalam janji muluk Kilicdaroglu. Menurut Yesiltas, yang terpenting, nada suara Kilicdaroglu berubah drastis ke kanan sebelum putaran kedua dalam apa yang mungkin merupakan upaya untuk merayu 5% pemilih yang awalnya mendukung kandidat tempat ketiga ultra-nasionalis Sinan Ogan. Slogannya tentang orang Suriah - \"mereka akan pergi!\" - tidak memberikan kesan simpatik kepada calon presiden dan dia bahkan diberi label \"Nazi Kemal\". Sebaliknya, slogan-slogan Erdogan lebih inspiratif (namun, mungkin, kurang dapat dicapai) saat ia menyerukan \"Abad Turki\" dan \"terus bepergian dengan orang yang tepat!\". Hal yang juga menguntungkan Erdogan, tentu saja, adalah ketakutan publik terhadap orang tak dikenal dengan kebijakan yang belum teruji selama masa krisis. Pemilih biasanya menghindari risiko dan pihak oposisi tidak meyakinkan mereka bahwa prioritas kepresidenan Kilicdaroglu adalah untuk mengatasi masalah aktual, daripada kembali ke sistem parlementer. Beberapa orang akan berpendapat bahwa kemengan Edorgan tidak disengaja, atau kebetulan. Tetapi pemeriksaan yang cermat terhadap kampanye tersebut akan menunjukkan bahwa dia menang karena pemahamannya yang jelas tentang rakyatnya dan keahliannya berbicara kepada mereka. Dia secara efektif mengalihkan pembicaraan dari tantangan pemerintahannya saat ini dan menuju keberhasilannya. Murat Aslan mengatakan, yang terpenting lawan yang lemah, kurang charisma, platform, dan tidak menunjukkan visi apa pun kecuali \"mengalahkan Erdogan\" membawa kemenangan pemimpin Turki itu. Pemilihan demokratis di seluruh dunia telah melihat kesalahan dan peluang yang sama ini mengarah pada kekalahan petahana yang kuat, dengan Bush-Clinton pada tahun 1992 sebagai kasus yang paling banyak dipelajari.®
Sim Salabim Abracadabra Waskita Karya
Oleh: Djony Edward -- Wartawan Senior FNN LAGI-lagi PT Waskita Karya Tbk membuat ulah. Kali ini tidak sendiri, bersama PT Wijaya Karya Tbk—keduanya merupakan BUMN karya—telah membuat berang Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo lantaran merasa dikadali atas laporan keuangan yang sim salabim. Sebelumnya Tiko, demikian ia biasa disapa, sempat berang lantaran Dirut PT Waskita Karya Tbk Destiawan Soewardjono ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek fiktif sebesar Rp2,5 triliun oleh Kajaksaan Agung (Kejagung). Tiko juga berang lantaran diketahui Waskita tak mampu melunasi utang obligasi korporasi yang diterbitkannya. Sehingga lewat Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) disepakati ada penjadwalan ulang. Kali ini, keberangan Tiko tak hanya pada manajemen Waskita, tapi juga kepada manajemen Wika dengan sebab yang sama. Yaitu kedua BUMN publik ini menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Yang paling mencolok, baik WSKT maupun Wika mengaku selalu untung setiap tahun, padahal keuangan kedua BUMN karya itu sejatinya bobrok. “Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement,” ujar Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6). Saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut. Apabila dugaannya benar, Tiko berjanji akan mengejar manajemen yang membuat laporan keuangan palsu itu. “Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada,” ucapnya. Seperti diketahui laporan keuangan 2022, WSKT membukukan pendapatan Rp15,30 triliun, atau tumbuh 25,20% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp12,22 triliun. Peningkatan pendapatan WSKT terutama berasal dari pendapatan jasa konstruksi. Segmen bisnis ini lompat 33,46% menjadi Rp13,56 triliun. Peningkatan pendapatan yang mencapai double digit ini diiringi oleh kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih besar hingga 34,20%, menjadi Rp13,85 triliun. Alhasil, laba kotor WSKT turun 23,68%, menjadi Rp1,45 triliun. Di sisi lain, WSKT mencatat bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama, mencapai Rp1,08 triliun. Berkebalikan dengan 2021, WSKT mencatat rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp321,62 miliar. Sedangkan laporan keuangan WIKA, mencatat kenaikan atas kerugian dalam laporan keuangan 2022. Angkanya mencapai Rp59,6 miliar. Berkebalikan dengan 2021 yang masih untung Rp117,67 miliar. Pada 2022, pendapatan WIKA melesat 20,61%, menjadi Rp21,48 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatannya hanya Rp17,81 triliun. Margin laba usaha WIKA pun naik menjadi 7,96%, dibandingkan 2021 sebesar 6,29%. Tiko mengatakan ternyata dari laporan keuangan yang disajikan kedua BUMN karya tersebut ada potensi pemaparan yang tidak sesuai dengan kondisi riil. Oleh karenanya direksi dan komisaris kedua BUMN tersebut bisa saja dikenakan delik pidana. “Apabila ada unsur pidana dalam laporan keuangan, fraud, kita bisa melakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan laporan keuangan. Saya sudah lapor dengan Ketua BPKP, jika memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kita bisa lakukan tindakan tegas,” tegas Tiko. Tiko mengakui, keuangan kedua perusahaan pelat merah itu, sedang mengalami kesulitan arus kas (cash flow). Selain margin laba yang tipis, beberapa proyek disebut rugi seperti pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurement and Construction--EPC). Kondisi ini salah satunya disebabkan persaingan yang makin ketat di pasar. BUMN karya memang benar-benar sedang dalam periode yang buruk akibat cawe-cawe direksi dan komisarisnya. Terutama Wakita dan Wika yang mendapat proyek penugasan paling besar dari Pemerintah, sehingga harus banting tulang, bahkan sulap-sulapan laporan keuangan, asal Bapak senang. Ternyata bukan Bapak senang yang didapat, justru Bapak berang. Sudah jatuh tertimpa tangga pulak, sedihnya BUMN karya di era jahiliyah GCG seperti sekarang ini.
Industri Asuransi Indonesia Tak Lebih Pandai dari Keledai
Oleh: Djony Edward --- Wartawan Senior FNN PERJALANAN sejarah industri asuransi Indonesia dalam 10 tahun terakhir mengalami pasang surut yang luar biasa. Kalau diilustrasikan sebuah pesawat, industri asuransi mengalami bumpy, terombang-ambing dalam permasalahan yang laten, yakni kredibilitas, integritas dan kejujuran pengelolanya. Ada perusahaan asuransi yang ugal-ugalan dalam berinvestasi sehingga menyalahi prinsip dan ketentuan maksimal investasi yang diperkenankan. Kasus ini terjadi di PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Ada juga perusahaan asuransi yang dana investasinya disimpangkan oleh direksinya, sebagaimana terjadi di PT Asuransi Jiwasraya, ASABRI, PT Taspen. Bahkan ada perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar atas nilai manfaat polis asuransi yang dibeli nasabah. Hal ini terjadi di Bakrie Life, Bumi Asih Jaya, Jiwasraya, Bumiputera, Wanaartha Life, hingga Kresna Life. Sebagian dari perusahaan asuransi tersebut sedang dalam penyehatan, bahkan ada juga yang telah dicabut izinnya, sebagian lainnya dalam proses pemenuhan kewajiban. Namun menurut Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Ogi Prastomiyono, ada 11 perusahaan asuransi yang masih dalam pengawasan khusus, dimana sebelumnya ada 13 perusahaan asuransi, jadi ada sedikit penurunan. “Kita membagi pengawasan asuransi ada dua, yaitu pengawasan normal dan khusus. Tapi mohon maaf kami tak bisa mnyebutkan nama-nama perusahaan asuransi yang masuk ke dalam pengawasan khusus,” ujar Ogi. Dia merinci dari 11 perusahaan asuransi bermasalah itu, 6 di antaranya merupakan asuransi jiwa, 3 asuransi umum, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan asuransi yang dalam likuidasi. Dia menambahkan saat ini perkembangannya sudah ada 2 perusahaan asuransi yang telah berhasil disehatkan dan kembali ke pengawasan normal. Parahnya industri asuransi tak lepas dari lemahnya pengawasan OJK di masa lalu, bahkan ada kesan permainan para pejabat OJK di bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB), sehingga semakin memperparah kondisi industri asuransi. Para pejabat OJK yang ditengarai aktif bermain di sela-sela industri asuransi yang sakit dikenal dengan julukan 3D. Tentu kalangan industri asuransi sudah tahu, satu di antara mereka sudah pensiun, dua masih aktif. Inilah tugas berat OJK yang dipimpin Mahendra Siregar, untuk kembali menata ulang industri asuransi agar kepercayaan masyarakat kembali pulih, sekaligus membenahi tim pengawas asuransi di OJK. Daftar asuransi bermasalah Asosiasi Asuransi Jiwa (AAJI) sebenarnya mencatat peneterasi asuransi jiwa di Indonesia baru mencapai angka 8% pada tahun 2022, diperkirakan pada 2023 akan meningkat antara 10% hingga 15%. OJK sendiri telah mengambil sejumlah langkah pengawasan sampai pencabutan izin usaha kepada asuransi yang bermasalah. Meski demikian, masih terdapat sejumlah perusahaan asuransi yang bermasalah, 7 perusahaan asuransi di antaranya dengan gambaran sebagai berikut. 1. AJB Bumiputera 1912 Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mengalami salah kelola investasi perusahaan yang menyebabkan perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran klaim. Pada akhir tahun 2018, perusahaan asuransi tertua ini mengalami gagal bayar klaim asuransi kepada para nasabah karena kewajiban yang harus dibayarkan lebih besar dengan aset yang dimiliki. Aset Bumiputera yang tercatat adalah sebesar Rp10,28 triliun. Sementara, kewajibannya mencapai Rp31 triliun. Sampai akhir semester I-2019, rasio RBC Bumiputera diketahui minus 628,4%. Pada akhir Januari 2019, total klaim jatuh tempo yang belum dibayarkan mencapai angka Rp2,7 triliun. Seperti diketahui, Bumiputera telah dalam tahap pelaksanaan rencana penyehatan keuangan (RPK) berupa pertanggungan bersama yang mengakibatkan penurunan manfaat polis. RPK ini telah mendapatkan persetujuan OJK. Rencananya, manajemen akan memberikan pengumuman lebih lanjut terkait skema pembayaran klaim pada 2023. OJK telah mengeluarkan pernyataan tidak keberatan atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) pada 10 Februari dan meminta AJB Bumiputera untuk melakukan beberapa langkah agar RPK dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik. “Pernyataan tidak keberatan atas RPK AJBB dikeluarkan setelah OJK melakukan penelaahan dan pembahasan dengan Rapat Umum Anggota (RUA) d.h. Badan Perwakilan Anggota (BPA), Dewan Komisaris dan Direksi AJBB serta pihak independen dan profesional lainnya,” ujar Ogi. Keputusan tersebut merupakan babak baru dalam rangkaian penyehatan keuangan AJBB dan RPK AJBB memuat serangkaian program yang disusun AJBB dengan mengedepankan prinsip-prinsip Usaha Bersama. Dalam hal ini, OJK juga memberikan catatan dan meminta agar implementasi RPK segera dikomunikasikan kepada pemegang polis yang merupakan pemilik AJBB. Pada tahap awal, AJBB perlu mengomunikasikan dengan baik terkait kondisi yang dihadapi dan muatan program penyehatan dalam RPK. OJK selaku pengawas akan memonitor pelaksanaan RPK dengan melakukan pengawasan secara intensif terhadap AJBB hingga RPK selesai, agar program yang disusun dalam RPK tersebut dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan. OJK juga telah memiliki tim khusus dalam pengawasan terhadap AJBB. Setelah dikeluarkannya pernyataan tersebut AJB Bumiputera 1912 telah menyusun tiga tahapan penyehatan keuangan perusahaan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis, pekerja dan agen. Tahap yang pertama adalah terkait dengan penyelamatan, dimana AJB Bumiputera berfokus pada pemenuhan likuiditas perusahaan untuk memenuhi kewajiban klaim tertunda. Kemudian, tahap yang kedua adalah tahap penyehatan yang beriringan dengan upaya penyelamatan, untuk berfokus memperbaiki kondisi perusahaan penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis, menjaga kesinambungan operasional perusahaan pada waktu yang akan datang. Lalu, yang ketiga adalah tahap transformasi, di tahap ini perusahaan berjalan normal, beban pembayaran kewajiban kepada pemegang polis dan pihak ketiga sudah terurai dan terselesaikan, memastikan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance--GCG), digitalisasi produk asuransi dan produk operasional. “Ini momentum bersejarah bagi Bumiputera dan menjadi babak baru dalam upaya penyehatan keuangan perusahaan agar kembali sehat dan dapat terus berusaha. Sehingga memberi manfaat bagi seluruh anggotanya,” kata Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 Irvandi Gustari. Adapun, OJK dengan melibatkan konsultan World Bank telah menghitung kembali kewajiban dan aset yang dimiliki AJBB ditemukan klaim pasif yang sudah bertahun-tahun lamanya senilai Rp5,9 triliun dan bisa dipindahkan menjadi ekuitas. “Jadi dengan kewajiban yang menurun 47,3% dan equitas naik Rp5,9 triliun, maka defisitnya yang sekarang sekitar Rp21 triliun akan berkurang menjadi Rp1,03 triliun, sehingga AJBB diharapkan bisa hidup kembali dan bisa jualan produk kembali,” ungkap Ogi. Sedangkan pembayaran klaim AJBB untuk sementara bisa menjual aset atau meminjam bank. Apabila semua berjalan sesuai skenario defisit yang dialami AJBB akan terus mengecil dan menjadi positif pada 2026. “Solusi sekarang adalah sosialisasi kepada anggota dan bayar klaim-klaim nasabah. Cash in, cash out sudah, jual aset atau pinjam bank. Dan saya minta kepada direksi untuk jaga ini. Jangan sampai ada klaim yang tidak dibayar,” jelas Ogi. Untuk AJB Bumiputera 1912 (AJBB), OJK telah berulang kali melakukan pembahasan secara intensif untuk memastikan RPK mampu mengatasi permasalahan fundamental Perusahaan. Dari hasil penelaahan dan beberapa kali pertemuan, OJK menilai adanya perkembangan signifikan terkait RPK AJBB dengan kebijakan dan program yang disusun. Dalam RPK terakhir, Sidang Luar Biasa AJBB telah mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan AJBB sebagai usaha bersama (mutual) secara konsisten, dengan menjalankan prinsip usaha bersama yaitu melakukan bagi rugi/untung, sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB. Sebagai konsekuensinya, manfaat polis mengalami penurunan dan dilakukan reklasifikasi liabilitas pemegang polis pasif sehingga defisit ekuitas AJBB menurun secara signifikan. AJBB juga merencanakan optimalisasi terhadap aset-aset yang dimiliki serta pemasaran produk asuransi melalui kerja sama affinity dan produk asuransi melalui berbagai saluran dengan konsep segregasi account sebagai sumber pendapatan premi asuransi. OJK sampai saat ini masih mengkaji RPK yang diajukan AJBB dengan melakukan Onsite Supervisory Presence untuk memastikan kesiapan AJBB apabila RPK dilaksanakan. Kajian terhadap RPK tersebut diantaranya didasarkan atas perhitungan aset dan kewajiban yang telah diverifikasi oleh konsultan aktuaris dan konsultan penilai aset independen dengan asistensi dari The World Bank. OJK akan memberikan pernyataan tidak keberatan apabila OJK menilai bahwa upaya penyelesaian defisit dilakukan dengan governance yang baik dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan pemegang polis secara lebih luas. 2. PT Asuransi Jiwasraya Kasus gagal bayar yang menghantam PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga bermula dari masalah dana investasi yang salah arah, atau bahkan disimpangkan. Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi Saving Plan. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerja sama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Perusahaan asuransi pelat merah ini tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp12,4 triliun. Dalam laporan keuangan yang Jiwasraya, aset berupa saham pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp6,63 triliun, menyusut drastis menjadi Rp2,48 triliun pada September 2019. Kondisi kinerja investasi yang terpuruk ini membuat rasio kecukupan modal sampai minus menjadi 805%. Seiring berjalannya kasus, kerugian negara dalam skandal korupsi Jiwasraya mencapai Rp16,81 triliun. Saat ini Jiwasraya tengah menjalani proses migrasi polis ke entitas bisnis baru yakni IFG Life guna menyelamatkan perusahaan itu. Namun demikian, masih diperlukan tambahan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Holding IFG untuk dapat mengalihkan seluruh aset ke IFG Life. Selanjutnya terkait dengan PT Asuransi Jiwasraya OJK telah menyatakan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana penyehatan keuangan (RPK) melalui surat S-449/NB.2/2020 22 Oktober 2020. Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan OJK beberapa kegiatan pokok dalam RPK telah dilaksanakan. “IFG life yang menerima pengalihan telah diperkuat permodalannya melalui tambahan modal baik dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan IFG,” demikian Ogi. Ogi juga menjelaskan bahwa restrukturisasi polis telah dilaksanakan oleh Jiwasraya yang kemudian dilanjutkan dengan pengalihan polis yang menyetujui restrukturisasi dari Jiwasraya ke IFG life, dimana saat ini pengalihan polis tersebut sudah dilakukan secara bertahap. “OJK telah meminta perusahaan untuk mengalihkan seluruh polis dengan segera. Terhadap polis yang belum dialihkan OJK meminta Jiwasraya untuk menyesuaikan RPK sehingga mencerminkan keadaan terkini,” dia menambahkan. Meski begitu, masih diperlukan adanya tambahan modal dari pemegang saham dalam mendukung proses penyelesaian pengalihan portofolio polis, agar seluruh polis dapat dialihkan seluruhnya ke IFG Life. Adapun, Jiwasraya harus menyampaikan RPK yang dapat menyelesaikan pengalihan portofolio bagi seluruh pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi termasuk tambahan modal dari pemegang saham yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengalihan dimaksud. Kemudian, dengan telah berjalannya tindak lanjut kasus-kasus asuransi saat ini, Pengamat Center of Reform Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah melihat bahwa OJK sejauh ini sudah berupaya cukup maksimal menyelesaikan permasalahan di industri asuransi sesuai posisinya sebagai pengawas dan regulator. “Penyelesaian permasalahan di industri memang tidak secepat yang diharapkan. Tetapi hal itu bukan dikarenakan OJK lambat. Penyelesaian permasalahan industri lebih ditentukan oleh perusahaan-perusahaan yang bermasalah,” ungkap Piter. Menurutnya, OJK hanya membantu memfasilitasi agar permasalahan tersebut dapat selesai, dan proses penyelesaian permasalahan pada industri asuransi juga bergantung pada perusahaan yang bermasalah, hal ini karena pada dasarnya perusahaan memiliki kadar besaran, serta kondisi masalah yang berbeda-beda antar perusahaan. Terkait penanganan PT Jiwasraya, OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas RPK Jiwasraya melalui surat S-449/NB.2/2020 22 Oktober 2020. Berdasarkan hasil pemantauan OJK beberapa kegiatan pokok dalam RPK telah dilaksanakan. IFG life yang menerima pengalihan telah diperkuat permodalannya melalui tambahan modal baik dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan IFG. Restrukturisasi polis telah dilaksanakan yang dilanjutkan dengan pengalihan polis yang setuju restrukturisasi dari Jiwasraya ke IFG life. Pengalihan portofolio polis saat ini sedang berlangsung secara bertahap. OJK telah meminta Perusahaan untuk mengalihkan seluruh polis dengan segera. Terhadap polis yang belum dialihkan OJK meminta Jiwasraya untuk menyesuaikan RPK sehingga mencerminkan keadaan terkini. Dalam mendukung proses penyelesaian pengalihan portofolio polis, masih diperlukan adanya tambahan modal dari pemegang saham sehingga semua polis yang telah setuju restrukturisasi dapat dialihkan seluruhnya ke IFG Life. Jiwasraya harus menyampaikan RPK yang dapat menyelesaikan pengalihan portofolio bagi seluruh pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi termasuk tambahan modal dari pemegang saham yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengalihan dimaksud. 3. Wanaartha Life OJK diketahui telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) pada 5 Desember 2022. Berdasarkan penghitungan valuasi aset terakhir pada tahun 2021, diketahui Wanaartha Life memiliki aset tanah dan bangunan maupun benda bergerak saat ini ada sekitar Rp100 miliar. Wanaartha Life juga diketahui memiliki jaminan wajib senilai Rp170 miliar. Dengan begitu, aset Wanaartha Life diperkirakan ada sekitar Rp270 miliar. Sementara itu, diketahui kewajiban perusahaan (liabilitas) ada sebanyak Rp15,84 triliun. Sementara, perusahaan menjelaskan audit internal juga melaporkan jumlah nasabah ada sekitar 29.000 orang. Pencabutan izin Wanaartha Life dikarenakan perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan yang menjadi penyebab dikenakannya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Sanksi itu dikenakan kepada WAL karena pelanggaran tingkat solvabilitas minimum, rasio kecukupan investasi minimum, serta ekuitas minimum tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Sejak pencabutan izin usaha WAL, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai WAL dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Sudah terbentuk tim likuidasi berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham mayoritas. Namun, Aliansi Korban Asuransi Wanartha mencurigai tim likuidasi hanya untuk mengakomodir pihak pemegang saham mayoritas. Adapun pemegang saham mayoritas, yaitu Evelina F. Pietruschka, Manfred F. Pietruschka, Rezananta F. Pietruschka sampai saat ini dalam status tersangka penggelapan polis asuransi jiwa Wanaartha dan dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang). Sampai saat ini, pihak OJK belum mengklarifikasi keabsahan tim likuidasi yang dipimpin Harvady M. Iqbal itu. 4. Kresna Life PT Asuransi Jiwa Kresna Life mengalami gagal bayar pada polis K-LITA dan PIK karena terjadinya masalah likuiditas portofolio investasi dengan alasan ada pandemi Covid-19 di tahun 2020. Oleh karenanya, Kresna Life akhirnya menunda setiap transaksi penebusan polis yang akan dan jatuh tempo sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai 10 Februari 2021. Hanya saja, permasalahan pun berlanjut karena perusahaan juga tak kunjung membayarkan klaimnya. Secara total, terdapat 12.000 klaim polis bernilai Rp6,4 triliun yang harus dibayarkan Kresna Life. Mereka adalah pemegang polis produk K-LITA dan PIK. Terakhir diketahui, Kresna Life mengajukan rencana konversi polis menjadi pinjaman subordinasi untuk nasabah sebagai kreditor. OJK sendiri meminta bukti konkret dan pernyataan tertulis dari nasabah yang menyetujui skema penyehatan ini. Demikian, daftar kasus asuransi yang mengalami gagal bayar dengan nilai fantastis di Indonesia. Kresna Life mengalami gagal bayar atas dua produk asuransinya pada tahun 2020. Kedua produk tersebut Kresna Link Investa (K-LITA) dan Protecto Investa Kresna (PIK). Ada sekitar 8.900 nasabah dari seluruh Indonesia yang mengalami kerugian dengan total sekitar Rp6,4 triliun. Pihak Kresna Life telah berhasil membayar kerugian sebesar Rp1,4 triliun namun terhenti setelah rekening perusahaan diblokir. Sebab, Presiden Direktur Kresna Life Kurniadi Sastrawinata telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia kini tengah mengajukan gugatan pra-peradilan. Ribuan nasabah pun mendukung agar gugatan pra-peradilan tersebut akan dikabulkan. \"Kami berharap agar permohonan praperadilan dapat dikabulkan dan sekaligus mencabut pemblokiran rekening-rekening terutama rekening perusahaan. Sehingga pihak AJK dapat melanjutkan kembali pembayaran-pembayaran kepada nasabah,\" ujar kuasa hukum nasabah Benny Wullur beberapa waktu lalu. Sementara itu, pihak Bareksrim Polri mengklaim ada 1700 nasabah yang masih bersikukuh dengan gugatan pidananya terhadap Kurniadi Sastradinata. Benny meragukan keabsahan jumlah tersebut dan mengatakan mayoritas nasabah yang ia wakili sudah mencabut laporannya. Untuk PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life/PT AJK), OJK sudah memeriksa Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diajukan pada 30 Desember 2022 yang menyampaikan rencana konversi kewajiban perusahaan menjadi pinjaman subordinasi. Terkait rencana tersebut, OJK menekankan bahwa Kresna Life harus memberikan transparansi informasi kepada seluruh pemegang polis agar memahami skema, risiko, dan konsekuensi atas rencana dalam RPK tersebut. Selanjutnya, Kresna Life diberikan waktu satu bulan untuk memberikan bukti konfirmasi positif atas setuju atau tidaknya pihak-pihak terkait terutama para pemegang polis terhadap rencana yang dituangkan dalam RPK. OJK kemudian akan mereviu kecukupan RPK sesuai ketentuan yang berlaku termasuk penyesuaian atas catatan-catatan perbaikan RPK yang disampaikan Kresna Life OJK telah memberikan kesempatan kepada Kresna Life untuk mengajukan RPK yang komprehensif, terstruktur, dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pada kesempatan terakhir ini, sampai batas waktu yang ditentukan, RPK yang disampaikan tidak dapat menyelesaikan permasalahan Perusahaan, maka OJK akan mengambil tindakan pengawasan selanjutnya yang lebih tegas. 5. Bakrie Life PT Asuransi Jiwa Bakrie Life mengalami kesulitan keuangan akibat kesalahan dalam penempatan investasi. Perusahaan asuransi milik Group Bakrie ini terlalu agresif menggelontorkan dana nasabah di pasar modal. Imbasnya, Bakrie Life harus menanggung defisit karena jatuhnya nilai investasi mereka di pasar modal. Manajemen Bakrie Life sendiri telah menjanjikan pembayaran ganti rugi secara bertahap. Catatan saja, sejak dinilai gagal bayar pada 2009, Bakrie Life memiliki total kewajiban kepada nasabah sebesar Rp400 miliar. Seperti dikabarkan, sampai tahun 2014 masih ada sekitar 200 nasabah pemilik dana Rp270 miliar yang pembayarannya belum juga dilunasi perusahaan asuransi tersebut. Lantaran nasibnya terkatung-katung terlalu lama, di tahun 2016 manajemen bahkan menawarkan tunggakan nasabah dikonversi menjadi saham perusahaan Grup Bakrie lainnya, yakni PT Bakrie & Brother Tbk (BNBR). Saat itu, nasabah enggan menerima tawaran tersebut, karena saham dinilai tidak likuid. Baca juga: Kesamaan Jiwasraya dan Bakrie Life, Iming-iming Return Tinggi 6. PT Asuransi Bumi Asih Jaya OJK diketahui telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK pada 18 Oktober 2013. Perusahaan yang didirikan pada 14 September 1967 ini dinilai tidak mampu lagi memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan kesehatan keuangan. Di antaranya adalah rasio kecukupan modal (risk based capital). OJK mencatat Bumi Asih punya utang senilai Rp85,6 miliar dari 10.584 pemegang polis, baik polis asuransi perorangan maupun kumpulan. Perusahaan tidak dapat menambah modal melalui pemegang sahamnya, sebesar Rp1,06 triliun. Asuransi Bumi Asih Jaya juga telah mengundang investor baru dan mengalihkan portofolio kepada perusahan asuransi lainnya, tetapi gagal. 7. ASABRI Kasus PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) berawal dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang bicara soal adanya dugaan kasus korupsi di ASABRI pada sekira Januari 2020 lalu. Kecurigaan ini kemudian terus berlangsung hingga satu tahun kemudian, tepatnya pada sekira 8 Februari 2021, Kejagung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus ini. Saat itu, kerugian yang ditaksir masih sekira Rp23,7 triliun, yang mana nilainya jauh lebih besar dibandingkan kasus Jiwasraya, yaitu Rp16,81 triliun. Di waktu yang sama, Kejaksaan juga sudah selesai memetakan kronologi kasus dan peran masing-masing tersangka. Berikut adalah urutannya, mengutip berbagai sumber: Sejak 2012 hingga 2019, Direktur Utama, Direktur Investai dan Keuangan, beserta Kadiv Investasi ASABRI membuat kesepakatan dengan pihak di luar ASABRI (Heru Hidayat, Benny Tjokosaputro, dan Lukman Purnomosidi) yang notabene bukan seorang konsultan atau pun manajer investasi. Mereka (Heru Hidayat dkk) diberi tugas untuk membeli atau menukar portofolio saham ASABRI dengan portofolio saham milik mereka dengan harga yang digoreng menjadi lebih tinggi. Hal ini bertujuan agar kinerja portofolio ASABRI terlihat baik. Saham-saham yang sudah menjadi milik ASABRI tersebut kemudian ditransaksikan dan dikendalikan oleh ketiga terdakwa atas kesepakatan bersama dengan Direksi ASABRI, yang bertujuan agar saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. Sementara faktanya, ASABRI malah merugi karena ASABRI menjual saham tersebut jauh di bawah harga perolehan saham-saham tersebut, dan malah menguntungkan tiga terdakwa di luar ASABRI tersebut. Agar tidak terlalu terpuruk, saham-saham yang sudah dijual rugi itu kemudian dibeli lagi oleh Heru, Benny, dan Lukman, juga ASABRI melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang juga sudah dikendalikan oleh Heru dan Benny. Sehingga dapat diambil kesimpulan kalau sebenarnya sejak 2012 hingga 2019, kegiatan investasi ASABRI sepenuhnya dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman. Dari sini pula, kita bisa tarik kesimpulan kalau masing-masing terdakwa tentu punya tugas yang harus diembannya, yaitu: Adam Rahmat Damiri, mantan Dirut ASABRI adalah pihak yang membuat kesepakatan dengan Benny Tjokosaputro untuk mengatur dan mengendalikan transaksi dan investasi saham dan reksadana PT ASABRI, dalam rentang waktu dari 2012 hingga 2016. Kemudian Sonny Widjaja, Mantan Direktur Utama PT ASABRI periode 2016-2020, yang melanjutkan aksi Adam Rahmat Damiri. Dia membuat kesepakatan dengan Heru Hidayat untuk mengatur dan mengendalikan transaksi dan investasi asham dan reksadana PT ASABRI, dalam rentang waktu dari 2016-2019. Di sisi lain, Bachtiar Effendi bersama satu orang komplotan lainnya bertugas untuk merencanakan dan mengelola investasi serta keuangan dan pengendalian menyetujui pengaturan dan pengendalian investasi oleh Benny Tjokosaputro dan Heru Hidayat tanpa melakukan analisis terhadap emiten saham tersebut. Sementara Heru, Benny, dan Lukman memasukkan saham-saham milik mereka dengan harga yang sudah dimanipulasi menjadi portofolio milik PT ASABRI. Mereka juga bertugas untuk mengendalikan transaksi dan investasi PT ASABRI atas dasar kesepakatan Direksi PT ASABRI. Hikmah dari parahnya sejumlah perusahaan asuransi selama 10 tahun terakhir menunjukkan tiga hal. Pertama, betapa lemahnya pengawasan OJK dimasa lalu sehingga industri asuransi harus kejeblos di lubang yang sama, salah investasi, gagal bayar, hingga penyimpangan oleh direksi. Kedua, seleksi masuk direksi dan pengawasan perusahaan asuransi begitu longgar, sehingga bagaimana mungkin seorang Benny Tjokro bisa membobol dana besar PT Asuransi Jiwasraya, sekaligus sekaligus ASABRI. Ketiga, bahwa OJK belum bersungguh-sungguh dalam menata industri asuransi sehingga praktek industri asuransi begitu centang perenang. Seolah tanpa guidance, tanpa pengawasan, dan tanpa hukuman yang berefek jera, sehingga harus mengalami kesalahan yang sama. Keledai saja tidak ingin terjeblos di lubang yang sama, mengapa industri asuransi harus lebih bodoh dari keledai?
Korupsi BTS Melibatkan ‘Orang Istana’
Oleh Djonny Edward --- Wartawan Senior FNN Korupsi base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo terus bergulir. Boleh dibilang, ini adalah korupsi paling konyol sepanjang kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf. Mengapa? Karena nilai korupsi mencapai Rp8,032 triliun atau 80,32% dari Rp10 triliun dana yang telah digelontorkan. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sedianya akan digunakan untuk membangun 4.200 menara BTS, namun yang terealisasi hanya 958 menara BTS yang berdiri. Itupun tidak bisa digunakan karena sistem dan jaringannya belum terpasang. Adapun komponen kerugian negara sebesar Rp8,032 triliun itu berupa biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung yang ternyata kajian fiktif. Selain itu kerugian negara juga berbentuk mark up (penggelembungan) harga material pendukung BTS, serta pembayaran BTS yang belum terbangun tapi sudah ditunaikan. Pendek kata, ini korupsi paling konyol, rakus, dan massif. Tentu saja tidak mungkin terjadi kalau tidak melibatkan ‘orang-orang dalam istana’. Siapa saja mereka itu? Dalam korupsi BTS ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka. Johnny Plate adalah menteri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebelum akhirnya dicopot dari jabatannya saat kasus ini mencuat. Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka yaitu, pertama, Johnny G. Plate (JGP), selaku Menkominfo. Kedua, Anang Achmad Latif (AAL), selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ketiga, Galubang Menak Simanjuntak (GMS), selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Keempat, Yohan Suryanto (YS), selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020. Kelima, Mukti Ali (MA), selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment. Keenam, Irwan Hermawan (IH), selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Ketujuh, WP, selaku orang kepercayaan tersangka IH. Selain ketujuh nama-nama tersebut di atas, disebut-sebut transaksi korupsi BTS 4G ini juga melibatkan ‘orang-orang dekat istana’. Seperti dalam informasi yang telah beredar di berbagai media mainstream dan media sosial ada nama anak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) R. Pratikno yang bertindak selaku sub kontraktor. Juga disebutkan ada nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Trenggono lewat perusahaannya yang menjadi vendor tower dan BTS. Bahkan ada nama suami Ketua DPR RI Puan Maharani, yakni Happy Hapsoro, yang juga lewat perusahaannya menjadi vendor pannel surya. Tentu ada adik Menkominfo Johnny G. Plate, yakni Alex Plate, yang menerima aliran dana (gratifikasi) BTS, walaupun sudah dikembalikan ke negara sebesar Rp534 juta. Dia disinyalir tidak terlibat dalam proses korupsi, namun terlibat dalam menikmati dana hasil korupso. Sejauh ini belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah, kecuali Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan aliran dana korupsi BTS 4G itu mengalir jauh sampai tiga partai, yakni Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Kalau nama-nama yang disebut itu lebih kepada gosip politik saja, yang jelas di pengadilan semua akan terungkap. Kejagung sudah punya nama-nama yang terlibat, berikut aliran dana, rekaman dan transkrip pembicaraan. Jadi tunggu saja pernyataan resmi di pengadilan,” kata Mahfud beberapa waktu lalu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sendiri membantah penyebutan nama-nama kader PDIP, termasuk nama Happy Hapsoro, yang masuk dalam lingkaran penikmat dana korupsi BTS. “Jadi kami melakukan peluruhan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar,” katanya kepada wartawan di kantor DPP PDIP beberapa waktu lalu. Sementara Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau biasa dikenal dengan Bambang Pacul mensinyalir bahwa tudingan korupsi itu harus dibuktikan agar tidak sebatas spekulasi liar yang berkembang. Caranya dengan membawa barang bukti siapa saja yang terlibat ke Kejagung. \"Jadi kalau ada yang menyatakan ada aliran dana ke partai, ya buktikan. Jangan hanya isu. Kalau ada bukti, bawa ke Kejaksaan. Klir,\" kata Pacul di Kompelks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2023). Hal senada diungkap Ketua Harian Gerindra Dasco membenarkan pernyataan Mahfud. Untuk diketahui, saat diwawancarai wartawan, Mahfud Md mendapat pertanyaan soal isu 3 parpol menerima aliran dana proyek BTS. Pertanyaan kepada Mahfud memuat nama-nama parpol. Dasco mengatakan Mahfud sama sekali tidak menyebutkan nama parpol saat memberikan jawaban. \"Saya sudah menyimak dengan jelas konferensinya Pak Mahfud Md kemarin dan yang saya kenal Pak Mahfud Md itu selalu bicara dengan data dan fakta. Nah bahwa kemudian Pak Mahfud Md dalam konpersnya itu jelas-jelas tidak menyebut salah satu atau nama salah satu partai politik,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023). Temuan BPKP Mencuatnya kasus korupsi BTS 4G Kominfo bermula saat Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyerahkan sejumlah dokumen kepada Kejagung terkait temuan kerugian negara yang berasal dari penyusunan kajian hukum, markup harga, dan proyek BTS. Dari dokumen yang beredar, terdapat peran para pihak yang terlibat dalam korupsi BTS 4G ini. Pertama AAL, Dirut PT Bakti Kemenkominfo, selaku pelaksana proyek. Ia berperan membuat aturan teknis untuk memenangkan para vendor dan konsorsium tertentu. Kedua GMS, Direktur PT Mora Telematika Indonesia, yang bertindak memberi saran dan masukan yang menguntungkan vendor dan konsorsium tertentu. Ketiga YS, selaku tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia, yang bertindak selaku pembuat riset dan kajian proyek BTS 4G fiktif. Keempat MA, Direktur PT Hwawei Tech Investment, pihak yang melakukan pemufakatan jahat dengan AAL untuk mengondisikan pelaksanaan pengadaan proyek BTS 4G. Kelima IH, Komisaris PT Solitech Media Energy, pihak yang melakukan pemufakatan jahat dengan AAL untuk mengondisikan pelaksanaan pengadaan proyek BTS 4G. Disamping itu beredar juga bagan lebih detil peran-peran para pihak di luar yang tersebut di atas, mulai dari JS yang diberi bulatan merah, JP, AL, HL & DMS, BN, FH hingga \"hidden actor\" berinisial Glb. JS diduga bernama lengkap Jemmy Suciawan, aktof pemain faktur fiktif yang merugikan negara di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Karena kelihaiannya ia dilibatkan dalam transaksi korupsi BTS 4G ini. Catatan ICW Indonesia Corruption Watch (ICW) setidaknya melihat ada 5 catatan kritis dalam dalam kasus ini. Pertama, penetapan tersangka JGP oleh Kejaksaan dinilai lama, yaitu lebih dari 3 bulan. Padahal proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sudah dilakukan beberapa kali, termasuk penyitaan hingga pemanggilan sang menteri. Bahkan dalam laporan liputan Klub Jurnalis Investigasi (KJI), ada dugaan penerimaan uang Rp500 juta per bulan oleh JGP. Fakta tersebut terkonfirmasi dari hasil pemeriksaan tersangka sebelumnya, yakni AAL. Kedua, kasus korupsi pembangunan tower jadi tamparan telak bagi upaya pemerataan pembangunan. Pasalnya, pembangunan BTS merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh BAKTI Kominfo dan sudah dimulai sejak tahun 2020. Proyek BTS sejatinya bertujuan memberikan dukungan infrastruktur jaringan komunikasi (pemerataan jaringan internet) dalam upaya transformasi digital bagi ribuan desa di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Namun, berdasarkan laporan BPK dan temuan liputan kolaboratif KJI, proyek ini mundur dari target, tidak sedikit proyek ini yang mangkrak hingga berkualitas buruk. Ketiga, perhitungan nilai kerugian negara oleh BPKP sebesar Rp8,032 triliun delapan kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan perhitungan awal potensi kerugian keuangan negara Kejaksaan, yakni Rp1 triliun. Tidak hanya itu, korupsi yang terjadi dalam proyek BTS juga berpotensi merugikan warga. Pembangunan yang bermasalah hingga kualitas yang buruk jelas merugikan masyarakat. Sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat jauh lebih besar dari perhitungan BPKP. Kasus dugaan korupsi BAKTI Kominfo ini juga menunjukan bagaimana pola dan modus dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan persekongkolan antara pihak penyedia, BAKTI, sejak dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, penggelembungan harga, proyek fiktif atau belum selesai saat serah terima proyek. Keempat, permasalahan pembangunan BTS BAKTI juga sempat diungkap dalam LHP DTT BPK tahun anggaran 2021 pada Kementerian Kominfo. Berdasarkan temuan BPK, sejak proses perencanaan pelaksanaan proyek belum sepenuhnya sesuai ketentuan, termasuk dalam proses pemilihan. Salah satu temuan BPK menyebutkan bahwa ada indikasi ketidaksesuaian kualifikasi dalam pemenuhan persyaratan maupun dokumen yang disampaikan tidak lengkap. Namun peserta tetap diluluskan oleh Pokja pemilihan. Hal itu menurut BPK ditemukan dalam Kemitraan Fiberhome – Telkom Infra-MTD, yang mana status PT Fiberhome Technologies Indonesia (FTI) diduga tidak memenuhi sebagai technology owner (pemilik teknologi) sebagaimana tertuang dalam dokumen prakualifikasi. Selain itu, temuan BPK lainnya yakni PT FTI juga diduga tidak sesuai dengan persyaratan dokumen prakualifikasi mengenai pengalaman pembangunan infrastruktur sejenis dalam 5 tahun terakhir (baik secara langsung maupun melalui kontraktornya). Kelima, kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya yang terjadi di tubuh BAKTI menunjukan adanya celah rawan dalam pengelolaan BLU, khususnya dalam aspek pengadaan. Untuk itu, momentum ini juga harus bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pada aspek tata kelola BLU di semua kementerian/Lembaga. Terutama yang menyangkut aspek pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang sepatutnya merujuk dan mengadopsi regulasi yang ada. Penetapan JGP menambah daftar panjang menteri di era Presiden Jokowi yang terjerat korupsi. Pasalnya, JGP merupakan menteri kelima yang terjerat korupsi berlatar belakang politisi. Tentu hal ini menjadi catatan serius bagi rezim Presiden Jokowi dalam mengawasi kinerja para pembantunya. Berangkat dari lima catatan tersebut, ICW mendesak Kejaksaan Agung agar mengusut tuntas kasus korupsi BTS hingga aktor lain yang diduga terlibat, baik dari unsur Kominfo maupun pihak swasta. Disamping itu ICW juga minta Kejagung menelusuri aliran dana dugaan pencucian uang sebagai akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh enam tersangka maupun pihak lain dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). ICW bahkan meminta Kejagung menindaklanjuti temuan perhitungan kerugian negara oleh BPKP sebagai pintu masuk untuk menelusuri pihak yang diduga terlibat. Tak kalah pentingnya, ICW meminta Kejagung melakukan penelusuran aset (asset tracing) terkait harta milik JGP dan tersangka lain. ICW juga mendesak Kejagung untuk menuntut maksimal JGP atas perbuatannya melakukan korupsi, baik penjara badan, denda, hingga pencabutan hak politik mengingat yang bersangkutan adalah pejabat publik. Meminta Kejaksaan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek kerugian negara, melainkan juga soal pemulihan kerugian warga yang terdampak akibat efek domino dari korupsi BTS. Bahkan ICW juga meminta Kejagung harus transparan dan akuntabel dalam proses penanganan kasus ini kepada publik. Sehingga masyarakat dapat mengetahui secara utuh dan ikut mengawasi bagaimana perkembangan perkara ini ditangani. Tampaknya, korupsi BTS 4G ini akan menjadi legacy yang menonjol dari Pemerintahan Jokowi, karena selain besarnya nilai korupsi, modus operandi dan pelibatan nama-nama orang yang diduga dekat dengan istana, bisa mendelegitimasi wibawa Pemerintah. Itu sebabnya, upaya membuka kasus ini secara transparan dan jujur menjadi kata kunci bahwa Pemerintah lewat Kejagung bersungguh-sungguh berupaya memberantas korupsi BTS 4G.
Darurat Korupsi, Jusuf Rizal: Gila, Ada yang Korupsi Rp2,5 Triliun Sendirian..!
JAKARTA, FNN --PRESIDEN Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA, Jusuf Rizal, menyebut saat ini sudah memasuki darurat korupsi. Selain dugaan korupsi BTS yang ditaksir merugikan negara Rp8 triliun dan deretan kasus korupsi lain yang nilainya sangat besar, ada juga dugaan korupsi di BUMN Karya sebesar Rp2,5 triliun. \"Gilanya, korupsi itu dilakukan sendirian, bukan berjamaah seperti yang jadi tren belakangan ini,\" ujar Jusuf Rizal kepada FNN, Kamis 15 Juni 2023. Pernyataan Jusuf Rizal ini terkait rencana perhelatan HUT LSM LIRA ke-18 pada 19 Juni 2023. Dia mengingatkan sebagai organisasi pegiat anti korupsi tidak semua suka dengan LIRA. \"Bahkan pemerintah saat ini seperti alergi jika bicara korupsi,\" katanya. Menurutnya, hal itu tampak nara sumber dari pejabat pemerintah yang diharapkan menyampaikan materi tentang korupsi pada seminar dalam rangka HUT LIRA rata-rata menolak. Mereka seakan alergi bicara tentang korupsi. Jusuf Rizal menjelaskan, tantangan LSM LIRA dalam melaksanakan Rapimnas dan HUT, tidak sekadar pelaksanaan acara itu berjalan lancar, tapi juga sejauhmana kesiapan instansi pemerintah seperti Kejagung, Kepolisian, Mendagri, dan KPK berani bicara tentang pemberantasan korupsi. \"Kita menilai saat ini sudah darurat korupsi,\" katanya menjelaskan rencana Seminar Anti Korupsi menuju Generasi Emas 2024 (100 Tahun Indonesia). \"Jika instansi pemerintah sudah tidak berani bicara pemberantasan korupsi di ruang-ruang publik, ini sudah menjadi pertanda lonceng kematian pemberantasan korupsi,\" tambahnya. Oleh karena itu, jika para tokoh nasional, agama, akademisi dan Civil Society Organization (CSO) ikut diam, maka negeri ini akan kian terpuruk. \"Indonesia akan dikuasai para oligarki korup,\" tegasnya. Jusuf Rizal berharap semua pihak ikut ambil bagian menyelamatkan generasi muda kita ke depan. Menurutnya, bonus demografi yang menempatkan usia produktif (15-50 tahun) akan percuma jika generasi muda, SDM-nya bermental koruptif. \"Kita harus mewariskan budaya anti-korupsi bagi generasi muda agar harapan menghasilkan generasi emas 2045 untuk Indonesia Bangkit tercapai,\" ujarnya. Seminar anti korupsi yang bakal digelar LSM LIRA tidak sekadar melaksanakan seminar biasa, kata Jusuf Rizal, tapi memiliki substansi jauh ke depan yaitu menghasilkan generasi emas 2045 yang berkualitas dan menghindari budaya koruptif. (DH)
Benarkah Ikhwanul Muslimin Berperan dalam Konflik Sudan?
Para ahli memperingatkan bahwa Ikhwanul Muslimin dapat mempengaruhi para pemimpin militer negara itu dan bahkan menentukan arah politik bangsa. \"Sebagai organisasi Islam transnasional yang mengakar dalam politik Sudan, Ikhwanul Muslimin memainkan peran penting dalam mendirikan pemerintahan Islam Omar Bashir pada tahun 1989,\" Arab News melansir Rabu, 14 Juni 2023. Bahkan setelah penggulingan pemerintah pada tahun 2019, Ikhwanul Muslimin terbukti tangguh dan berpengaruh. \"Sekarang, dengan latar belakang pertempuran antara Angkatan Bersenjata Sudan, atau SAF, dan Pasukan Dukungan Cepat paramiliter, atau RSF, beberapa orang khawatir bahwa kelompok tersebut mungkin mencoba untuk kembali,\" ujar Arab News. Selama beberapa dekade, Ikhwan mampu membangun dukungan di antara berbagai segmen masyarakat Sudan melalui advokasi politik Islam dan keadilan sosial. Selama pemerintahan Omar Bashir, para Islamis menerapkan hukum Syariah yang sudah barang tentu ditolak penduduk yang menganut agama Kristen dan kepercayaan lokal lainnya. Hal ini dianggap memicu perang saudara yang brutal. Jatuhnya pemerintah Islam pada tahun 2019 menandai titik balik yang penting. Namun, kekhawatiran seputar pengaruhnya terhadap kepemimpinan militer Sudan tetap ada. Pengaruh Ikhwan terus berlanjut melalui unit-unit para-polisi yang berafiliasi dengan rezim sebelumnya — unit-unit yang dituduh menargetkan perempuan sebagai tanggapan atas peran mereka yang semakin besar dalam kehidupan publik. Perbedaan visi tentang peran Islam dalam masa depan demokrasi Sudan telah berkontribusi pada perpecahan di dalam partai-partai politik terbesar di negara itu, memberikan Ikhwanul Muslimin potensi konstituen baru untuk dieksploitasi. Menyusul kesepakatan tahun 2021 antara Abdel Fattah Al-Burhan, kepala angkatan bersenjata dan penguasa de-facto Sudan saat ini, dan Abdel-Aziz Al-Hilu, ketua Tentara Pembebasan Rakyat Sudan, atau SPLA-Utara, untuk memisahkan agama dan negara bagian, perpecahan muncul di dalam Partai Nasional Umma. Pimpinan partai menyarankan untuk menunda debat sampai akhir masa transisi, ketika pemerintah yang dipimpin sipil diperkirakan akan mengambil alih kekuasaan dari penguasa militer Sudan. Namun, pada saat yang sama, menteri urusan agama, Nasr Al-Din Mufreh, yang juga anggota Partai Nasional Umma, mulai menyusun undang-undang untuk melarang partai politik berbasis agama. Mengikuti perkembangan ini, pejabat Umma mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang masalah tersebut. Al-Wathiq Al-Berair, sekretaris jenderal Partai Nasional Umma, membantah bahwa partainya didirikan atas dasar agama. Namun, pejabat partai lain kemudian menyatakan bahwa itu mengikuti prinsip revolusi Mahdi 1881, yang memiliki aspek agama dan nasional. Selama bertahun-tahun, banyak Islamis telah mengubah pendekatan mereka, setelah memutuskan untuk fokus mendukung partai-partai “sektarian” sebagai benteng melawan politik kiri. Pendekatan baru ini mencerminkan pengakuan nyata atas posisi mereka yang lemah dan kegagalan untuk mencapai tujuan mereka sebelumnya. Tuntutan yang terus berlanjut di kalangan Islamis untuk pemilihan awal semakin menekankan pergeseran strategi ini. “Ketika kudeta terjadi pada Oktober 2021 dan sesudahnya, Ikhwanul Muslimin tetap diam,” kata Peter Schuman, mantan wakil perwakilan khusus gabungan Misi PBB-Uni Afrika di Darfur, kepada Arab News. “Namun, ada individu yang mengejar minat tertentu, terutama Ali Ahmed Karti,” tambahnya, merujuk pada mantan menteri luar negeri Sudan, yang menjabat di bawah Bashir dari 2010 hingga 2015. Terhadap latar belakang ini, beberapa jenderal Sudan mungkin memandang Ikhwanul Muslimin sebagai sekutu potensial dalam mengejar kekuasaan dan kontrol. Memang, basis politik dan kemampuan kelompok tersebut untuk memobilisasi dukungan di antara kelompok-kelompok Islamis di wilayah tersebut menjadikannya mitra yang menarik. Berbicara kepada Arab News, Cameron Hudson, seorang analis dan konsultan perdamaian dan keamanan Afrika, mengatakan bahwa “keterlibatan Ikhwanul Muslimin dapat memperburuk perpecahan yang ada di dalam militer, yang mengarah ke faksionalisme dan perebutan kekuasaan.” Sejak konflik di Sudan meletus pada 15 April, RSF telah mengadopsi nada keras anti-Islam, menuduh kelompok-kelompok seperti Ikhwanul Muslimin menyusup ke SAF sebagai kendaraan untuk memajukan agenda politik mereka. “Kami memerangi Islamis, bukan SAF. Ini adalah masalah politik,” Youssef Ezzat, penasihat politik RSF, mengatakan kepada Arab News, menolak klaim bahwa kelompok paramiliter bertanggung jawab untuk memulai perang. “Para Islamis membajak SAF, dan mereka ingin menguasai negara. Ini adalah akar penyebab perang… Kaum Islamis menjanjikan Al-Burhan untuk menjadi presiden dengan kekuatan penuh tanpa RSF.” Sementara realitas politik mungkin lebih rumit daripada bagaimana RSF berusaha menggambarkannya, pengaruh Ikhwanul Muslimin memang mempertanyakan daya tahan fondasi sekuler Sudan. “Ada kekhawatiran bahwa dukungan kelompok tersebut terhadap politik Islam dapat merusak institusi negara sekuler Sudan dan mengarah pada masyarakat yang lebih konservatif dan membatasi,” ujar Brian Adeba, wakil direktur kebijakan di The Sentry, sebuah organisasi nirlaba investigasi yang berbasis di Washington. Stabilitas Regional Dampak keterlibatan Ikhwanul Muslimin di Sudan mungkin sangat terasa di luar batas negara. Khalid Mustafa Medani, penulis “Black Markets and Militants,” menarik perhatian pada jaringan regional kelompok yang lebih luas. “Tindakannya di Sudan dapat berdampak pada negara tetangga dan stabilitas regional,” katanya. Lokasi Sudan dan perbatasan yang keropos menciptakan lingkungan yang dapat dieksploitasi oleh organisasi teroris seperti Daesh untuk keuntungan mereka sendiri. Untuk melindungi nilai-nilai demokrasi Sudan dan menumbuhkan pluralisme politik, para ahli seperti Sargis Sangari, CEO Near East Center for Strategic Engagement, berpendapat bahwa pemerintahan transisi di masa depan perlu menghadapi pengaruh Ikhwan dan melawan narasinya, sambil menggarisbawahi pentingnya saluran alternatif untuk partisipasi politik. “Kehadiran dominan Ikhwanul Muslimin telah meminggirkan kelompok etnis lain dan menyebabkan penganiayaan terhadap agama minoritas,” kata Sangari. Untuk bagiannya, Adeba menyoroti jaringan luas dan kemampuan mobilisasi Ikhwanul Muslimin di dalam negeri, menunjukkan bagaimana Ikhwan telah berhasil menyusup ke partai politik dan organisasi masyarakat sipil, memungkinkannya untuk mempengaruhi lanskap politik Sudan. Keberhasilan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di antara para ahli atas kemampuan kelompok tersebut untuk membentuk wacana politik Sudan dan membatasi pluralisme. Para ahli mengatakan bahwa konflik tersebut telah memberikan kesempatan kepada Ikhwanul Muslimin untuk memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang diciptakan oleh penggulingan Bashir. Pakar urusan internasional, Gordon Kachola, mengatakan bahwa kelompok tersebut dapat memanfaatkan masa transisi, menggunakan jaringannya untuk mengobarkan ketegangan sektarian dan memperburuk krisis. Ini semakin memperumit upaya untuk membangun stabilitas dan mengkonsolidasikan kekuatan di Sudan. Peter Schuman, seorang pakar keamanan regional, percaya Ikhwanul Muslimin merupakan tantangan bagi aspirasi demokrasi jangka panjang Sudan. Menurutnya, kehadiran kelompok tersebut melemahkan pembentukan institusi demokrasi, sehingga menghambat perjalanan negara menuju stabilitas. Schuman juga percaya interpretasi eksklusif Ikhwanul Muslimin terhadap Islam dapat membahayakan pemerintahan inklusif yang diperlukan untuk demokrasi berkelanjutan di Sudan. Hudson, analis dan konsultan, juga memiliki keprihatinan tentang peran Ikhwanul Muslimin dalam transisi Sudan, dengan alasan bahwa pengaruh kelompok tersebut dapat menghambat perkembangan institusi demokrasi dan membungkam suara-suara yang berbeda pendapat. Dia percaya bahwa pemerintah transisi Sudan harus mengatasi pengaruh Ikhwanul Muslimin untuk memastikan pelestarian nilai-nilai demokrasi. Karena komunitas internasional, aktor regional dan masyarakat Sudan pada umumnya menuntut diakhirinya pertempuran, Hudson mengatakan bahwa “negosiasi tanpa partisipasi dan pemantauan warga sipil sulit untuk dipahami.” Kontrol Ikhwanul Muslimin atas berbagai sektor, khususnya pertanian, juga telah membawa dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat Sudan. Medani mengatakan bahwa kontrol kelompok tersebut atas pasar gelap, khususnya, telah memungkinkannya mempertahankan kekuasaannya sambil berkontribusi pada pemiskinan masyarakat Sudan. Krisis ekonomi Sudan, yang diperburuk oleh sanksi internasional dan kebijakan pemerintah, telah memicu ketidakpuasan dan protes publik, yang di masa lalu sulit diatasi oleh politisi yang berpihak pada Ikhwan. Ketika Sudan akhirnya tiba di tujuan pasca-konfliknya, pengaruh Ikhwan akan tetap menjadi isu yang diperdebatkan. Menyeimbangkan keinginan akan stabilitas dengan pelestarian nilai-nilai demokrasi akan menjadi tugas yang sulit. (Dimas Huda)
Pesan untuk Jokowi: Richard M. Nixon Mundur saat Proses Impeachment
Kasus Nixon bisa menjadi pelajaran bagi Presiden Jokowi. Benarkah? Oleh: Dimas Huda --- Wartawan Senior FNN PRESIDEN Amerika Serikat Richard M. Nixon mengundurkan diri dari jabatannya sebelum ia dimakzulkan. Nixon, dalam pidatonya pada tanggal 8 Agustus 1974 malam, mengumumkan menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika yang mengundurkan diri. Dia mundur dalam proses pemakzulan terhadapnya karena keterlibatannya dalam urusan Watergate. Nixon akhirnya tunduk pada tekanan publik dan Kongres untuk hengkang dari Gedung Putih. “Dengan mengambil tindakan ini,” katanya dalam pidato khidmat dari Oval Office, “Saya berharap dapat mempercepat dimulainya proses penyembuhan yang sangat dibutuhkan di Amerika.” Tepat sebelum tengah hari keesokan harinya, Nixon secara resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden ke-37 Amerika Serikat. Sebelum berangkat bersama keluarganya dengan helikopter dari halaman Gedung Putih, dia melemparkan senyum perpisahan dan dengan penuh teka-teki mengangkat tangannya sebagai salam kemenangan atau perdamaian. Pintu helikopter kemudian ditutup, dan keluarga Nixon memulai perjalanan pulang ke San Clemente, California. Beberapa menit kemudian, Wakil Presiden Gerald R. Ford dilantik sebagai presiden ke-38 Amerika Serikat di Ruang Timur Gedung Putih. Setelah mengambil sumpah jabatan, Presiden Ford berbicara kepada bangsa itu di sebuah pidato televisi, menyatakan, \"Teman-teman Amerika saya, mimpi buruk nasional kita yang panjang telah berakhir.\" Dia kemudian memaafkan Nixon atas kejahatan apa pun yang mungkin dia lakukan saat menjabat, menjelaskan bahwa dia ingin mengakhiri perpecahan nasional yang diciptakan oleh Skandal Watergate. Pada 17 Juni 1972, lima pria, termasuk seorang koordinator keamanan bergaji untuk komite pemilihan kembali Presiden Nixon, ditangkap karena membobol dan secara ilegal menyadap markas besar Komite Nasional Demokrat di kompleks Washington DC, Watergate. Segera setelah itu, dua mantan pembantu Gedung Putih lainnya terlibat dalam pembobolan, tetapi pemerintahan Nixon membantah terlibat. Belakangan, reporter Carl Bernstein dan Bob Woodward dari The Washington Post menemukan konspirasi eselon yang lebih tinggi seputar insiden tersebut, dan skandal politik dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus. Pada bulan Mei 1973, Komite Seleksi Senat untuk Kegiatan Kampanye Kepresidenan, dipimpin oleh Senator Sam Ervin dari Carolina Utara, memulai acara televisi tentang urusan Watergate yang meningkat pesat. Satu minggu kemudian, profesor hukum Harvard Archibald Cox dilantik sebagai jaksa khusus Watergate. Selama sidang Senat, mantan penasihat hukum Gedung Putih John Dean bersaksi bahwa pembobolan Watergate telah disetujui oleh mantan Jaksa Agung John Mitchell dengan sepengetahuan penasihat Gedung Putih John Ehrlichman dan HR Haldeman. Presiden Nixon telah mengetahui semua itu tapi menutupinya. Sementara itu, jaksa Watergate Cox dan stafnya mulai mengungkap bukti spionase politik yang tersebar luas oleh komite pemilihan ulang Nixon, penyadapan ilegal ribuan warga oleh pemerintah, dan kontribusi kepada Partai Republik sebagai imbalan bantuan politik. Pada bulan Juli, keberadaan apa yang disebut kaset Watergate — rekaman resmi percakapan Gedung Putih antara Nixon dan stafnya — terungkap selama dengar pendapat Senat. Cox memanggil rekaman ini, dan setelah tiga bulan tertunda, Presiden Nixon setuju untuk mengirimkan ringkasan rekaman tersebut. Cox menolak ringkasan tersebut. Dalam apa yang dikenal sebagai Pembantaian Sabtu Malam, pada tanggal 20 Oktober 1973, dalam pertunjukan kekuasaan eksekutif yang belum pernah terjadi sebelumnya, Nixon memerintahkan Jaksa Agung Elliot Richardson dan Wakil Jaksa Agung William Ruckelshaus untuk memecat Cox, tetapi keduanya menolak dan mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai protes. Peran jaksa agung kemudian jatuh ke tangan Pengacara Jenderal Robert Bork, yang dengan enggan memenuhi permintaan Nixon dan memecat Cox. Kurang dari setengah jam kemudian, Gedung Putih mengirim agen FBI untuk menutup kantor Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung. Penerus Cox sebagai jaksa khusus, Leon Jaworski, mengajukan dakwaan terhadap beberapa pejabat tinggi administrasi, termasuk Mitchell dan Dean, yang telah dihukum. Sedangkan pada 14 November 1973, Hakim Distrik AS Gerhard Gesell memutuskan bahwa pemecatan Cox adalah ilegal. Kepercayaan publik terhadap presiden dengan cepat berkurang, dan pada akhir Juli 1974 Komite Kehakiman DPR telah mengadopsi tiga pasal pemakzulan terhadap Presiden Nixon: menghalangi keadilan, penyalahgunaan kekuasaan presiden, dan menghambat proses pemakzulan. Pada 30 Juli, di bawah paksaan Mahkamah Agung, Nixon akhirnya merilis rekaman Watergate. Pada tanggal 5 Agustus, transkrip rekaman dirilis, termasuk segmen di mana presiden terdengar menginstruksikan Haldeman untuk memerintahkan FBI menghentikan penyelidikan Watergate. Tiga hari kemudian, Nixon mengumumkan pengunduran dirinya.
KH Abdurrahman Wahid: Sampul Bernama Buloggate dan Bruneigate
Gus Dur dipaksa meninggalkan Istana Negara setelah dimakzulkan. Anehnya, sampai kini belum ada bukti bahwa Gus Dur korupsi dana Bulog dan sumbangan Sultan Brunei. Oleh Dimas Huda - Wartawan Senior FNN KH Abdurrahman Wahid adalah presiden Indonesia yang mengenyam pemakzulan pasca-reformasi. Presiden ke-4 ini diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Ia dituding terlibat dalam skandal Bulog dan Brunei atau Buloggate dan Bruneigate. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat. MPR menggelar rapat paripurna untuk pemungutan suara pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid. Hasil pemungutan suara adalah 591 suara mendukung pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid serta mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden pengganti. Sidang Istimewa MPR digelar setelah melalui memorandum pertama pada 1 Februari 2001. Kemudian disusul memorandum kedua pada 30 April 2001, disertai permintaan DPR kepada MPR agar diadakan sidang istimewa. Presiden Abdurrahman Wahid menanggapi memorandum itu dengan mengeluarkan ketetapan yang menyatakan pembubaran MPR/DPR, penyelenggaraan pemilu dalam setahun, dan penangguhan Partai Golkar. Inilah yang mempercepat kejatuha Gus Dur. MPR menyetujui pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Sidang Istimewa pada 23 Juli 2001. Sebelum SI digelar, sudah didahului suasana mencekam di Ibukota. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Januari 2001, DPR menggelar Sidang Paripurna membahas hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) investigasi dugaan penyimpangan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog). Pansus DPR menyerahkan laporan setebal 27 halaman kepada Ketua DPR Akbar Tandjung yang berisi dua kesimpulan utama. Pertama, Presiden Abdurrahman Wahid diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog. Kedua, Presiden inkonsisten dalam pernyataannya mengenai aliran dana dari Sultan Brunei. Sidang Paripurna itu berjalan alot. Akbar Tandjung selaku pemimpin sidang beberapa kali terpaksa menghentikan sidang dan memberi waktu untuk lobi karena kebuntuan pembahasan. Sidang juga diwarnai aksi walk out enam anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) yang tak setuju sidang dilanjutkan. Meski begitu, Sidang Paripurna dilanjutkan dan tetap memutuskan menerima laporan Pansus DPR yang menurut F-KB tidak memenuhi asas legal formal Tata Tertib DPR. Rapat Paripurna DPR yang dimulai sejak pukul 09.40 itu baru mencapai kata sepakat pada pukul 20.30, setelah seluruh anggota Dewan yang hadir bisa menghindari voting yang sudah membayang-bayangi saat break dan lobi intensif dilakukan. Sementara sidang krusial itu berlangsung, suasana di luar Gedung DPR/MPR juga tak kalah menegangkan. Belasan ribu orang dari elemen mahasiswa dan masyarakat umum berdemonstrasi di halaman Gedung DPR/MPR. Ini bukan demonstrasi tunggal. Mereka terbelah dalam dua kubu: pro dan anti-Presiden Abdurrahman Wahid. Kubu anti-Gus Dur tentu saja meneriakkan tuntutan agar Gus Dur turun dari jabatan presiden. Lain itu mereka juga meneriakkan slogan “reformasi sampai mati”. Sementara kubu pro-Gus Dur selain mendengungkan dukungan, juga meneriakkan slogan-slogan anti Orde Baru dan Golkar. Untunglah demonstrasi dengan jumlah massa yang tergolong besar itu berakhir tertib. Menjelang petang hari, kedua kubu demonstran membubarkan diri dengan mengambil jalan terpisah. Meski demikian hari itu memang sungguh menegangkan. Demonstrasi besar tak hanya terjadi di Jakarta saja. Aksi massa juga terjadi Purwokerto dan nyaris pecah jadi bentrokan antarkubu. Di Makassar ratusan mahasiswa anti-Gus Dur menggeruduk Gedung DPRD dan melakukan aksi pencopotan foto presiden. Sementara itu, sekitar 2.500 massa pro-Gus Dur juga berunjuk rasa memenuhi Gedung DPRD DI Yogyakarta. Situasi gawat di ibu kota dan beberapa kota itu tak membuat Presiden Abdurrahman Wahid terusik. Dari kantornya di Bina Graha, Gus Dur dengan santai memberi komentar bahwa tak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Juga terhadap segala tuntutan mundur dari jabatan presiden dari mahasiswa, masyarakat, dan sebagian anggota DPR , Gus Dur bergeming. \"Saya tidak akan mundur karena yang mengangkat saya adalah MPR,\" ujar Gus Dur. Sejak awal terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999, banyak kalangan politik yang meragukan prospek kepemimpinan Gus Dur. Di masa transisi menuju demokrasi banyak harapan muluk yang musti dipikulnya. Ia diharap bisa mengakhiri krisis ekonomi, mereformasi militer dan birokrasi tinggalan Orde Baru, hingga memperbaiki hubungan antarkelompok masyarakat yang terpecah. Greg Barton dalam bukunya berjudul “Biografi Gus Dur” (Januari 2020) melukiskan, dalam kondisi demikian Gus Dur nyaris sendirian. Gaya Gus Dur yang eksentrik dan sulit ditebak sering menyulitkan dirinya sendiri. Langkah-langkah politiknya yang sering dianggap “ugal-ugalan”. Ambil contoh, ia memecat Wiranto atau memperbolehkan orang Papua mengibarkan bendera bintang kejora, sangat meresahkan. Situasi jadi makin sulit bagi Gus Dur sejak April 2000. Saat itu Gus Dur memecat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Greg Barton menyebut Gus Dur menilai Laksamana tak maksimal bekerja. Namun begitu, alasan yang beredar di media menyebut bahwa keduanya dipecat karena terindikasi melakukan korupsi. Gus Dur membantah alasan itu. Namun, pemecatan itu sendiri adalah langkah yang salah. Gus Dur memecat Laksamana tanpa berkonsultasi dengan Megawati dan itu membuat hubungan keduanya menjadi dingin dan canggung. Pasalnya, kala itu Laksamana adalah “anak kesayangan” Megawati dan bintang cemerlang di PDI-P. “Pemecatan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla telanjur tak bisa diterima dan dipahami oleh PDIP dan Golkar yang kemudian mengajukan hak interpelasi di parlemen,” tulis Virdika Rizky Utama dalam bukunya berjudul “Menjerat Gus Dur” (Numedia Digital Indonesia, 2020). Hanya berbilang pekan, posisi dan reputasi politik Gus Dur jadi kian gawat gara-gara dua skandal yang muncul hampir bersamaan: Buloggae dan Bruneigate. Menurut Barton, kendati banyak orang tak percaya Gus Dus korupsi, dua skandal ini amat merugikan reputasinya. Musuh-musuh politiknya di DPR lantas memanfaatkan skandal ini untuk menekan kepemimpinan Gus Dur lebih keras lagi. Virdika menyebut musuh-musuh politik Gus Dur datang dari empat kelompok. Dua kelompok adalah mereka yang kecewa karena kalah dalam Pemilu 1999 dan sisa-sisa Orde Baru. Tak ketinggalan juga jenderal-jenderal yang gusar dengan supremasi sipil yang dilaksanakan Gus Dur. Kelompok keempat adalah kelompok Poros Tengah. Semula mereka adalah pendukung Gus Dur dalam pemilihan presiden 1999. Kelompok ini lalu berbalik jadi oposan karena gagal memperoleh konsesi politik dan ekonomi setelah Gus Dur naik jadi presiden. Langkah-langkah untuk menjegal Gus Dur pun mulai bergulir sejak September 2000. Itu ditandai dengan terbentuknya Pansus DPR untuk menyelidiki kasus Buloggate dan Bruneigate. Barton juga menyebut adanya langkah-langkah yang lebih konkret untuk mendelegitimasi kepemimpinan Gus Dur di DPR pada akhir November. Sebanyak 151 anggota dewan menyerahkan sebuah dokumen kepada Ketua DPR Akbar Tandjung yang berisi sejumlah alasan yang dinilai kuat untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi presiden. Dari seluruh penandatangan dokumen itu, yang terbanyak adalah dari PDI-P (47 orang), Golkar (37 orang), dan Fraksi Reformasi yang berafiliasi dengan PAN atau Amien Rais (34 orang). Alasan lain yang diajukan kelompok ini adalah perihal usulan Gus Dur untuk mencabut Tap MPR tentang larangan doktrin komunisme dan izin pengibaran bendera Bintang Kejora. Kembali ke Buloggate dan Bruneigrate. Sampai saat ini Gus Dur tidak terbukti melakukan korupsi dalam skandal tersebut. Itu sebabnya, banyak pihak menduga Gus Dur dilengserkan bulan karena kasus korupsi itu. Kiai ini dicabut mandatnya karena ketegangan antara DPR/MPR dan pemerintah. Buloggate dan Bruneigate Hanya Sampul. (*)
Gerakan Impeachment Menguat, Mengukur Kekuatan Jokowi
Denny Indrayana menyerukan impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Sementara pimpinan Parpol masih sibuk mempersiapkan pengganti presiden pada 2024. Oleh Dimas Huda - Wartawan Senior FNN APES menimpa Ibu Negara Iriana Jokowi. Ia terjatuh saat turun di tangga pesawat Kepresidenan RI 1 pada 14 November 2022. Untung ada sang suami yang menggenggam erat tangannya. Peristiwa ini terekam saat Iriana bersama Presiden Jokowi turun dari pesawat di Bandara Ngurah Rai, Bali jelang gelaran KTT G20. Jatuhnya Iriana jelas tidak serius. Ini jika dibandingkan, misalnya, jika Presiden Jokowi yang jatuh. Bukan dari tangga pesawat, melainkan dari jabatannya sebagai presiden. Hal itu bukan hal yang musykil. Prof H Denny Indrayana, SH, LLM, PhD telah menyerukan pemakzulan atas Presiden Jokowi. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014) ini memandang Jokowi telah melakukan tiga pelanggaran konstitusional. “DPR RI harus memulai proses impeachment,” ujar Denny dalam surat terbuka yang ditujukan kepada DPR RI. Surat terbuka itu diunggah Denny di akun Twitternya. Denny Indrayana membeberkan sederet perilaku Jokowi yang dianggap dapat merusak konstitusi Negara. Misalnya, Jokowi melakukan cawe-cawe politik untuk mendesign agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua kontestan. Kemudian, membiarkan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menganggu Partai Demokrat melalui gerakan pengambilaihan partai. Lalu kasus Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang dicopot dan dijerat kasus hukum setelah Suharso empat kali bertemu Anies Rasyid Baswedan. Yang pada intinya, gerakan-gerakan Jokowi itu menurut Denny Indrayana bertujuan untuk menjegal Anies Baswedan ikut Pilpres 2024. \"Itu sebabnya saya berkirim surat kepada Mega (Megawati Soekatnoputri) untuk mengingatkan petugas partainya di Istana, jangan gunakan tangan kuasa untuk cawe-cawe merusak konstitusi bernegara,\" tulis Denny Indrayana dalam tulisannya berjudul \'Awas, Krisis Konstitusi di Depan Mata!\'. Persoalannya, proses pemakzulan bukan hal yang murah dan mudah untuk saat ini. Apalagi jika seruan itu dilakukan ketika partai politik tengah gencar-gencarnya memanaskan mesin partainya. Kasat mata sudah tampak, bahwa mayorias partai politik kini berhubungan mesra dengan Presiden Jokowi. Mereka sudah sekendang sepenarian dengan Presiden Jokowi. Nah, itu sebabnya perlu kiranya mengukur kekuatan Jokowi saat ini. Kasus Sukarno Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, impeachment atau pemakzulan yang berujung pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, telah terjadi dalam dua rezim pemerintahan yakni pada masa Presiden Sukarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Hal itu terjadi sebelum perubahan UUD 1945. Presiden Sukarno diberhentikan oleh MPRS berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Hal tersebut dilakukan MPRS setelah Sukarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban dengan judul Nawaksara yang oleh Sukarno disebut sebagai pertanggungjawaban sukarela, karena faktanya pertanggungjawaban tersebut diberikan bukan atas permintaan MPRS. Setelah pidato pertanggungjawaban tersebut disampaikan, MPRS meminta agar Presiden melengkapi pidato pertanggungjawabannya yang kemudian dikenal dengan Pidato Pelengkap Nawaksara. Adapun hal-hal yang diinginkan oleh MPRS untuk meminta Presiden melengkapi pidato pertanggungjawabannya adalah agar Presiden menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya G-30-S/PKI beserta epilognya dan kemunduran ekonomi serta akhlak. “Pertanggungjawaban yang menyangkut tindakan moral yang dilakukan oleh rakyat seharusnya bukan merupakan bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang Presiden,” tulis Soewoto Mulyosudarmo dalam bukunya berjudul “Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997). Dalam pemberhentian Presiden Sukarno tidak dikenal adanya penyampaian memorandum oleh DPR. Karena pada waktu itu belum ada ketentuan yang dibuat secara jelas dan tegas mengenai proses pertanggungjawaban Presiden dalam masa jabatannya karena dianggap telah melanggar haluan negara. Adapun yang dijadikan dasar pertanggungjawaban Presiden Sukarno pada waktu itu hanyalah Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa jika DPR menganggap bahwa Presiden melanggar haluan negara, maka DPR dapat mengusulkan kepada MPR untuk mengadakan persidangan istimewa meminta pertanggungjawaban Presiden. Apabila dicermati proses penyampaian pertanggungjawaban Presiden Sukarno pada waktu itu terungkaplah bahwa MPRS sejatinya tidak pernah meminta pertanggungjawaban Presiden. Itulah yang kemudian membuat pertanggungjawaban tersebut disebut sebagai pertanggungjawaban sukarela. Namun setelah penyampaian pidato sukarela tersebut, MPRS meminta kepada Presiden untuk melengkapi pidato pertanggungjawabannya. Atas permintaan tersebut Sukarno menyampaikan pidato yang dikenal dengan Pidato Pelengkap Nawaksara. Pidato ini kemudian juga mendapat penolakan dari MPRS yang pada akhirnya memberhentikan Soekarno dari jabatan Presiden. Kasus Gus Dur Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya juga terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid. Proses pemberhentian ini dilakukan ketika proses Perubahan Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 dilakukan. Akibatnya, proses pemberhentiannya tetap berpedoman kepada Penjelasan UUD 1945 serta Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Saldi Isra dalam artikelnya berjudul “Saatnya Sidang Istimewa MPR” yang dilansir Harian Republika, Kamis 1 Februari 2001, menjelaskan dalam kasus Abdurrahman Wahid, setidaknya terdapat lima peristiwa yang dapat dijadikan alasan bagi MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa. Pertama, Abdurrahman Wahid pernah meminta agar Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pelarangan-pelarangan Penyebaran Ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme dicabut. Padahal apabila ditinjau dari sisi ketatanegaraan usulan ini tidak tepat, karena Presiden terikat untuk menjalankan haluan negara termasuk ketetapan MPRS tersebut. Hal ini juga bertentangan dengan sumpah dan janji yang diucapkan di hadapan MPR sebelum ia dilantik menjadi Presiden. Dalam negara demokrasi modern pelanggaran seperti ini merupakan pelanggaran yang sangat prinsipil dalam penyelenggaraan negara. Kedua, pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa hak interpelasi DPR merupakan tindakan inkonstitusional. Hak interpelasi tersebut berkaitan dengan tindakan Presiden yang memberhentikan beberapa orang menteri di kabinetnya. Bahkan sebelumnya Presiden juga pernah menilai bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Ketiga, penggantian Kapolri dari Jenderal S. Bimantoro kepada Komjen. (Pol). Chaeruddin Ismail yang dilakukan secara sepihak oleh Presiden dinilai telah melanggar ketetapan MPR, karena penggantian tersebut mengharuskan adanya persetujuan DPR. Tindakan jelas melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh MPR. Keempat, adanya pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa semua pansus yang ada di DPR adalah ilegal sehingga apapun yang dihasilkan oleh pansus tidak sah secara hukum. Hal ini terkait dengan beberapa kasus seperti adanya indikasi keterlibatan Presiden dalam skandal Bullogate dan Bruneigate. Kelima, penolakan Presiden terhadap dua orang calon ketua Mahkamah Agung (MA) yang diusulkan DPR. Tindakan ini membuat Presiden tidak menjalankan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang MA yang menyatakan bahwa Ketua MA diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di antara Hakim Agung yang diusulkan DPR. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Presiden mencoba mengintervensi MA sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi serta bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya yang bersifat ekstra yudisial. Hanya saja, yang jadi alasan di luar itu semua. Gus Dur dijerat dengan skandal Bulog dan sumbangan Sultan Brunei kepada Aceh yang ngetop disebut Buloggae dan Bruneigate. (Lihat: Bulogate dan Bruneigate Hanya Sampul) Mengontrol Kekuasaan Sidang Istimewa menjadi salah satu instrumen untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan Presiden. UUD 1945 memang tidak mengatur secara jelas mengenai prosedur hingga Sidang Istimewa dilaksanakan oleh MPR. Hanya saja, untuk kasus Abdurrahman Wahid agak sedikit berbeda, karena pada era ini telah terdapat ketentuan yang memberikan pengaturan mengenai penyelenggaraan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Ketentuan tersebut lahir pada masa pemerintahan Orde Baru yang berbentuk ketetapan MPR. Meskipun kehadiran ketetapan ini terkesan mempersulit dilaksanakannya Sidang Istimewa, tetapi di sisi lain ada upaya untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan Sidang Istimewa. Mekanisme Sidang Istimewa tersebut tercantum di dalam Pasal 7 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Ketentuan tersebut menghendaki bahwa sebelum Sidang Istimewa dilakukan harus melalui proses penyampaian memorandum pertama dan memorandum kedua oleh DPR kepada Presiden. Dalam kasus Abdurrahman Wahid, proses penyampaian memorandum tersebut juga telah dilakukan. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Presiden. Bahkan ia mengeluarkan maklumat pada dini hari tanggal 23 Juli 2001, hal ini menjadi puncak kepanikan Presiden dalam menghadapi tekanan politik yang menginginkan dirinya untuk turun dari tampuk kekuasaannya. Salah satu isi dari maklumat tersebut adalah membekukan lembaga MPR. “Pembekuan MPR sebagai lembaga yang posisi konstitusionalnya berada di atas Presiden, jelas lebih mencerminkan kepanikan ketimbang rasionalitas melembagakan demokrasi,” tulis Syamsuddin Haris dalam bukunya berjudul “Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia” (Grafiti, Jakarta 2007). “Hal ini juga cukup menjadi alasan bagi MPR untuk mempercepat Sidang Istimewa,” tambah Saldi Isra. Pada tanggal 23 Juli 2001, MPR akhirnya menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid, namun ia tidak hadir dan juga tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara tertulis. Akhirnya MPR mengeluarkan ketetapan pemberhentian dari jabatannya sebagai Presiden karena ketidakhadiran dan penolakan memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR serta tindakan penerbitan maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001. Tindakan ini dipandang oleh MPR sebagai pelanggaran terhadap haluan negara. Pemberhentian presiden dalam masa jabatannya menjadi kewenangan MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pada masa itu. Kekuasaan yang sangat besar ini secara hukum telah tercantum dalam UUD 1945 yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:”Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Sistem kekuasaan di Indonesia menganut supremacy of parliament atau supremasi MPR, karena MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki wewenang tak terbatas. Seluruh kekuasaan dan tanggungjawab penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada MPR. Pertanggungjawaban ini tidak terkecuali bagi seorang Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR. “MPR berwenang mengangkat dan mengesahkan suatu pemerintah (eksekutif) dan sekaligus memberhentikan pemerintah yang diangkatnya itu apabila ia gagal atau tidak mampu lagi melaksanakan kehendak rakyat melalui majelis itu,” tulis Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia” (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983). Majelis dalam menjalankan kekuasaannya sebagai pemegang kedaulatan rakyat berwenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Negara. “Jadi tidak hanya ditujukan kepada Presiden saja, tetapi ini ditujukan bagi semua lembaga negara agar tidak melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangannya,” Sri Soemantri dalam “Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945” (Alumni, Bandung) menambahkan. Aturan Saat Ini Hanya saja, UUD 1945 yang berlaku dalam tiga periode yakni periode 1945- 1949, periode 1959-1966, dan periode 1966-1998 dipandang telah terbukti tidak pernah menghadirkan pemerintahan yang demokratis. Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali telah membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam perubahan tersebut salah satu kesepakatan dasar yang menjadi agenda adalah mempertegas system pemerintahan presidensial. Hal tersebut dapat dicermati dari semakin kuatnya kedudukan Presiden dalam pemerintahan. Ia tidak mudah diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR kecuali ia terbukti telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dasar. Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya diatur secara eksplisit di dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945). Dalam Pasal 7A dinyatakan bahwa Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR sebelum masa jabatannya berakhir hanya mungkin dilakukan apabila Presiden sungguh-sungguh telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjelaskan mengenai prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya tersebut. Perubahan ini telah menggeser dominasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan menjadikan konstitusi sebagai pemegang kedaulatan. Proses pemberhentian Presiden inipun tidak hanya melalui forum politik di MPR, tetapi juga harus melalui proses peradilan di Mahkamah konstitusi. Dalam masa periode pasca-perubahan ketiga UUD 1945 memang belum ada praktik ketatanegaraan dalam hal pemberhentian presiden dalam masa jabatannya (pemakzulan). Namun setidaknya terdapat beberapa peristiwa yang berpotensi terjadinya pemakzulan Presiden. Seperti bergulirnya hak angket DPR atas kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan terakhir kasus Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Keduanya terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penahanan yang dilakukan Kepolisian terhadap kedua tokoh ini memancing simpati tidak hanya dari kalangan masyarakat umum tetapi juga dari para tokoh nasional untuk menjamin pembebasan keduanya. Kala itu, Prof Dr Mahfud MD yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI mengingatkan bahwa gerakan ini bisa berujung kepada ancaman bagi kedudukan presiden melalui proses pemakzulan. Presiden memang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi pelemahan terhadap lembaga KPK bisa diartikan terlibat korupsi. Keterlibatan Presiden juga dapat dipandang dari segi pembiaran yang dilakukan oleh Presiden atas penahanan terhadap kedua Pimpinan non-aktif KPK ini oleh kepolisian. Jadi tergantung bagaimana memformulasikan hukumnya. Hal senada diungkapkan Pengamat Hukum Tata Negara Saldi Isra. “Sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh Presiden, gerbang pemakzulan bisa dimulai dan amat mungkin terjadi dengan memberi tafsir terbuka atas klausul Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945,” tulis Saldi Isra dalam artikelnya berjudul “Gerbang Menuju Pemakzulan” (Media Indonesia, Rabu 04 November 2009). Lalu, apakah yang dilakukan Jokowi sudah layak untuk dimakzulkan? “Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024,” jelas Denny Indrayana yakin. Kini, semua pimpinan partai politik sudah tunduk pada Presiden Jokowi. Dan menurut Denny justru inilah yang bisa dijadikan dalih mengapa Jokowi harus dimakzulkan. “Ada dugaan Presiden Jokowi memanfaatkan kekuasaan dan sistem hukum untuk mencengkram para pimpinan parpol untuk maksud tertentu terkait Pilpres 2024,” ujarnya. Tetap saja, hal ini tergantung apakah DPR yang didominasi oleh partai pendukung pemerintah akan melakukan pemakzulan atau tidak. (*) Boks, Impeachment Bukan Berarti Pemecatan Dalam dunia hukum tata negara ada dua konsep pemberhentian seorang presiden yakni melalui impeachment dan forum previlegiatum. Berikut ini tentang impeachment. Impeachment atau pemakzulan adalah sebuah proses di mana sebuah badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara. Pemakzulan bukan berarti selalu pemecatan atau pelepasan jabatan, namun hanya merupakan pernyataan dakwaan secara resmi, mirip pendakwaan dalam kasus-kasus kriminal. Dalam praktik impeachment yang pernah dilakukan diberbagai negara, hanya ada beberapa proses impeachment yang berakhir dengan berhentinya seorang pimpinan negara. Salah satunya adalah Presiden Lithuania, Rolandas Paskas. Proses impeachment itu berakhir pada berhentinya Paskas pada tanggal 6 April 2004. Di Amerika pernah terjadi beberapa kali proses impeachment terhadap presiden misalnya pada Andrew Johnson, Richard Nixon, dan terakhir pada William Clinton. Namun, tidak semua tuduhan impeachment yang dilakukan di Amerika itu berakhir pada berhentinya presiden. Impeachment diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut dengan quasi political court. Suatu proses impeachment dimulai dengan adanya articles of impeachment, yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana. Dalam perkembangan hukum tata negara dewasa ini pranata impeachment menjadi populer sebab ada beberapa presiden dari beberapa negara di dunia yang masing-masing negara mempunyai sistem politik dan ketatanegaraannya yang berbeda, ingin melakukan impeachment terhadap presidennya karena dituduh telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan kata lain, negara-negara itu meski sebagian belum memasukkan dalam konstitusinya tetapi melaksanakannya dalam praktik. Misalnya, kasus impeachment yang telah dihadapi Presiden Joseph Estrada, Presiden Taiwan Chen Shui-bian yang dituduh membatalkan proyek pembangkit tenaga nuklir; Presiden Paraguay Raul Cubas yang dituduh melakukan tindak kriminal penyalahgunaan kekuasaan. Boks, Tugas MPR Terkait Penghentian Presiden Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandeman, MPR dapat memberhentikan presiden dan/atau Wakil presiden dalam masa jabatannya setelah ada usulan dari DPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan tersebut. Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. MPR melantik wakil presiden menjadi presiden, jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai berakhir masa jabatannya. Jika terjadi kekosongan jabatan presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik wakil presiden menjadi presiden. Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang, maka presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat, maka presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Apabila presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 hari untuk memiih presiden dan wakil presiden, dari 2 pasangan calon presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Dalam hal presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. (***)
Impeachment: Mengukur Kekuatan Jokowi
Denny Indrayana menyerukan impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Sementara pimpinan Parpol masih sibuk mempersiapkan pengganti presiden pada 2024. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN Apes menimpa Ibu Negara Iriana Jokowi. Ia terjatuh saat turun di tangga pesawat Kepresidenan RI 1 pada 14 November 2022. Untung ada sang suami yang menggenggam erat tangannya. Peristiwa ini terekam saat Iriana bersama Presiden Jokowi turun dari pesawat di Bandara Ngurah Rai, Bali jelang gelaran KTT G20. Jatuhnya Iriana jelas tidak serius. Ini jika dibandingkan, misalnya, jika Presiden Jokowi yang jatuh. Bukan dari tangga pesawat, melainkan dari jabatannya sebagai presiden. Hal itu bukan hal yang musykil. Prof H Denny Indrayana, SH, LLM, PhD telah menyerukan pemakzulan atas Presiden Jokowi. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014) ini memandang Jokowi telah melakukan tiga pelanggaran konstitusional. “DPR RI harus memulai proses impeachment,” ujar Denny dalam surat terbuka yang ditujukan kepada DPR RI. Surat terbuka itu diunggah Denny di akun Twitternya. Denny Indrayana membeberkan sederet perilaku Jokowi yang dianggap dapat merusak konstitusi Negara. Misalnya, Jokowi melakukan cawe-cawe politik untuk mendesign agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua kontestan. Kemudian, membiarkan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menganggu Partai Demokrat melalui gerakan pengambilaihan partai. Lalu kasus Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang dicopot dan dijerat kasus hukum setelah Suharso empat kali bertemu Anies Rasyid Baswedan. Yang pada intinya, gerakan-gerakan Jokowi itu menurut Denny Indrayana bertujuan untuk menjegal Anies Baswedan ikut Pilpres 2024. \"Itu sebabnya saya berkirim surat kepada Mega (Megawati Soekatnoputri) untuk mengingatkan petugas partainya di Istana, jangan gunakan tangan kuasa untuk cawe-cawe merusak konstitusi bernegara,\" tulis Denny Indrayana dalam tulisannya berjudul \'Awas, Krisis Konstitusi di Depan Mata!\' Persoalannya, proses pemakzulan bukan hal yang murah dan mudah untuk saat ini. Apalagi jika seruan itu dilakukan ketika partai politik tengah gencar-gencarnya memanaskan mesin partainya. Kasat mata sudah tampak, bahwa mayorias partai politik kini berhubungan mesra dengan Presiden Jokowi. Mereka sudah sekendang sepenarian dengan Presiden Jokowi. Nah, itu sebabnya perlu kiranya mengukur kekuatan Jokowi saat ini. Kasus Sukarno Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, impeachment atau pemakzulan yang berujung pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, telah terjadi dalam dua rezim pemerintahan yakni pada masa Presiden Sukarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Hal itu terjadi sebelum perubahan UUD 1945. Presiden Sukarno diberhentikan oleh MPRS berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Hal tersebut dilakukan MPRS setelah Sukarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban dengan judul Nawaksara yang oleh Sukarno disebut sebagai pertanggungjawaban sukarela, karena faktanya pertanggungjawaban tersebut diberikan bukan atas permintaan MPRS. Setelah pidato pertanggungjawaban tersebut disampaikan, MPRS meminta agar Presiden melengkapi pidato pertanggungjawabannya yang kemudian dikenal dengan Pidato Pelengkap Nawaksara. Adapun hal-hal yang diinginkan oleh MPRS untuk meminta Presiden melengkapi pidato pertanggungjawabannya adalah agar Presiden menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya G-30-S/PKI beserta epilognya dan kemunduran ekonomi serta akhlak. “Pertanggungjawaban yang menyangkut tindakan moral yang dilakukan oleh rakyat seharusnya bukan merupakan bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang Presiden,” tulis Soewoto Mulyosudarmo dalam bukunya berjudul “Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997). Dalam pemberhentian Presiden Sukarno tidak dikenal adanya penyampaian memorandum oleh DPR. Karena pada waktu itu belum ada ketentuan yang dibuat secara jelas dan tegas mengenai proses pertanggungjawaban Presiden dalam masa jabatannya karena dianggap telah melanggar haluan negara. Adapun yang dijadikan dasar pertanggungjawaban Presiden Sukarno pada waktu itu hanyalah Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa jika DPR menganggap bahwa Presiden melanggar haluan negara, maka DPR dapat mengusulkan kepada MPR untuk mengadakan persidangan istimewa meminta pertanggungjawaban Presiden. Apabila dicermati proses penyampaian pertanggungjawaban Presiden Sukarno pada waktu itu terungkaplah bahwa MPRS sejatinya tidak pernah meminta pertanggungjawaban Presiden. Itulah yang kemudian membuat pertanggungjawaban tersebut disebut sebagai pertanggungjawaban sukarela. Namun setelah penyampaian pidato sukarela tersebut, MPRS meminta kepada Presiden untuk melengkapi pidato pertanggungjawabannya. Atas permintaan tersebut Sukarno menyampaikan pidato yang dikenal dengan Pidato Pelengkap Nawaksara. Pidato ini kemudian juga mendapat penolakan dari MPRS yang pada akhirnya memberhentikan Soekarno dari jabatan Presiden. Kasus Gus Dur Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya juga terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid. Proses pemberhentian ini dilakukan ketika proses Perubahan Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 dilakukan. Akibatnya, proses pemberhentiannya tetap berpedoman kepada Penjelasan UUD 1945 serta Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Saldi Isra dalam artikelnya berjudul “Saatnya Sidang Istimewa MPR” yang dilansir Harian Republika, Kamis 1 Februari 2001, menjelaskan dalam kasus Abdurrahman Wahid, setidaknya terdapat lima peristiwa yang dapat dijadikan alasan bagi MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa. Pertama, Abdurrahman Wahid pernah meminta agar Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pelarangan-pelarangan Penyebaran Ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme dicabut. Padahal apabila ditinjau dari sisi ketatanegaraan usulan ini tidak tepat, karena Presiden terikat untuk menjalankan haluan negara termasuk ketetapan MPRS tersebut. Hal ini juga bertentangan dengan sumpah dan janji yang diucapkan di hadapan MPR sebelum ia dilantik menjadi Presiden. Dalam negara demokrasi modern pelanggaran seperti ini merupakan pelanggaran yang sangat prinsipil dalam penyelenggaraan negara. Kedua, pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa hak interpelasi DPR merupakan tindakan inkonstitusional. Hak interpelasi tersebut berkaitan dengan tindakan Presiden yang memberhentikan beberapa orang menteri di kabinetnya. Bahkan sebelumnya Presiden juga pernah menilai bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Ketiga, penggantian Kapolri dari Jenderal S. Bimantoro kepada Komjen. (Pol). Chaeruddin Ismail yang dilakukan secara sepihak oleh Presiden dinilai telah melanggar ketetapan MPR, karena penggantian tersebut mengharuskan adanya persetujuan DPR. Tindakan jelas melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh MPR. Keempat, adanya pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa semua pansus yang ada di DPR adalah ilegal sehingga apapun yang dihasilkan oleh pansus tidak sah secara hukum. Hal ini terkait dengan beberapa kasus seperti adanya indikasi keterlibatan Presiden dalam skandal bullogate dan bruneigate. Kelima, penolakan Presiden terhadap dua orang calon ketua Mahkamah Agung (MA) yang diusulkan DPR. Tindakan ini membuat Presiden tidak menjalankan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang MA yang menyatakan bahwa Ketua MA diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di antara Hakim Agung yang diusulkan DPR. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Presiden mencoba mengintervensi MA sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi serta bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya yang bersifat ekstra yudisial. Hanya saja, yang jadi alasan di luar itu semua. Gus Dur dijerat dengan skandal Bulog dan sumbangan Sultan Brunei kepada Aceh yang ngetop disebut Buloggae dan Bruneigate. Mengontrol Kekuasaan Sidang Istimewa menjadi salah satu instrumen untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan Presiden. UUD 1945 memang tidak mengatur secara jelas mengenai prosedur hingga Sidang Istimewa dilaksanakan oleh MPR. Hanya saja, untuk kasus Abdurrahman Wahid agak sedikit berbeda, karena pada era ini telah terdapat ketentuan yang memberikan pengaturan mengenai penyelenggaraan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Ketentuan tersebut lahir pada masa pemerintahan Orde Baru yang berbentuk ketetapan MPR. Meskipun kehadiran ketetapan ini terkesan mempersulit dilaksanakannya Sidang Istimewa, tetapi di sisi lain ada upaya untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan Sidang Istimewa. Mekanisme Sidang Istimewa tersebut tercantum di dalam Pasal 7 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Ketentuan tersebut menghendaki bahwa sebelum Sidang Istimewa dilakukan harus melalui proses penyampaian memorandum pertama dan memorandum kedua oleh DPR kepada Presiden. Dalam kasus Abdurrahman Wahid, proses penyampaian memorandum tersebut juga telah dilakukan. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Presiden. Bahkan ia mengeluarkan maklumat pada dini hari tanggal 23 Juli 2001, hal ini menjadi puncak kepanikan Presiden dalam menghadapi tekanan politik yang menginginkan dirinya untuk turun dari tampuk kekuasaannya. Salah satu isi dari maklumat tersebut adalah membekukan lembaga MPR. “Pembekuan MPR sebagai lembaga yang posisi konstitusionalnya berada di atas Presiden, jelas lebih mencerminkan kepanikan ketimbang rasionalitas melembagakan demokrasi,” tulis Syamsuddin Haris dalam bukunya berjudul “Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia” (Grafiti, Jakarta 2007). “Hal ini juga cukup menjadi alasan bagi MPR untuk mempercepat Sidang Istimewa,” tambah Saldi Isra. Pada tanggal 23 Juli 2001, MPR akhirnya menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid, namun ia tidak hadir dan juga tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara tertulis. Akhirnya MPR mengeluarkan ketetapan pemberhentian dari jabatannya sebagai Presiden karena ketidakhadiran dan penolakan memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR serta tindakan penerbitan maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001. Tindakan ini dipandang oleh MPR sebagai pelanggaran terhadap haluan negara. Pemberhentian presiden dalam masa jabatannya menjadi kewenangan MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pada masa itu. Kekuasaan yang sangat besar ini secara hukum telah tercantum dalam UUD 1945 yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: ”Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Sistem kekuasaan di Indonesia menganut supremacy of parliament atau supremasi MPR, karena MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki wewenang tak terbatas. Seluruh kekuasaan dan tanggungjawab penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada MPR. Pertanggungjawaban ini tidak terkecuali bagi seorang Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR. “MPR berwenang mengangkat dan mengesahkan suatu pemerintah (eksekutif) dan sekaligus memberhentikan pemerintah yang diangkatnya itu apabila ia gagal atau tidak mampu lagi melaksanakan kehendak rakyat melalui majelis itu,” tulis Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia” (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983). Majelis dalam menjalankan kekuasaannya sebagai pemegang kedaulatan rakyat berwenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Negara. “Jadi tidak hanya ditujukan kepada Presiden saja, tetapi ini ditujukan bagi semua lembaga negara agar tidak melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangannya,” Sri Soemantri dalam “Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945” (Alumni, Bandung) menambahkan. Aturan Saat Ini Hanya saja, UUD 1945 yang berlaku dalam tiga periode yakni periode 1945- 1949, periode 1959-1966, dan periode 1966-1998 dipandang telah terbukti tidak pernah menghadirkan pemerintahan yang demokratis. Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali telah membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam perubahan tersebut salah satu kesepakatan dasar yang menjadi agenda adalah mempertegas system pemerintahan presidensial. Hal tersebut dapat dicermati dari semakin kuatnya kedudukan Presiden dalam pemerintahan. Ia tidak mudah diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR kecuali ia terbukti telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dasar. Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya diatur secara eksplisit di dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945). Dalam Pasal 7A dinyatakan bahwa Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR sebelum masa jabatannya berakhir hanya mungkin dilakukan apabila Presiden sungguh-sungguh telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjelaskan mengenai prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya tersebut. Perubahan ini telah menggeser dominasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan menjadikan konstitusi sebagai pemegang kedaulatan. Proses pemberhentian Presiden inipun tidak hanya melalui forum politik di MPR, tetapi juga harus melalui proses peradilan di Mahkamah konstitusi. Dalam masa periode pasca-perubahan ketiga UUD 1945 memang belum ada praktik ketatanegaraan dalam hal pemberhentian presiden dalam masa jabatannya (pemakzulan). Namun setidaknya terdapat beberapa peristiwa yang berpotensi terjadinya pemakzulan Presiden. Seperti bergulirnya hak angket DPR atas kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan terakhir kasus Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Keduanya terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penahanan yang dilakukan Kepolisian terhadap kedua tokoh ini memancing simpati tidak hanya dari kalangan masyarakat umum tetapi juga dari para tokoh nasional untuk menjamin pembebasan keduanya. Kala itu, Prof Dr Mahfud MD yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI mengingatkan bahwa gerakan ini bisa berujung kepada ancaman bagi kedudukan presiden melalui proses pemakzulan. Presiden memang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi pelemahan terhadap lembaga KPK bisa diartikan terlibat korupsi. Keterlibatan Presiden juga dapat dipandang dari segi pembiaran yang dilakukan oleh Presiden atas penahanan terhadap kedua Pimpinan non-aktif KPK ini oleh kepolisian. Jadi tergantung bagaimana memformulasikan hukumnya. Hal senada diungkapkan Pengamat Hukum Tata Negara Saldi Isra. “Sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh Presiden, gerbang pemakzulan bisa dimulai dan amat mungkin terjadi dengan memberi tafsir terbuka atas klausul Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945,” tulis Saldi Isra dalam artikelnya berjudul “Gerbang Menuju Pemakzulan” (Media Indonesia, Rabu 04 November 2009). Lalu, apakah yang dilakukan Jokowi sudah layak untuk dimakzulkan? “Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024,” jelas Denny Indrayana yakin. Kini, semua pimpinan partai politik sudah tunduk pada Presiden Jokowi. Dan menurut Denny justru inilah yang bisa dijadikan dalih mengapa Jokowi harus dimakzulkan. “Ada dugaan Presiden Jokowi memanfaatkan kekuasaan dan sistem hukum untuk mencengkram para pimpinan parpol untuk maksud tertentu terkait Pilpres 2024,” ujarnya. Tetap saja, hal ini tergantung apakah DPR yang didominasi oleh partai pendukung pemerintah akan melakukan pemakzulan atau tidak.
WATERGATE = MOELDOKOGATE
Harusnya dasar pemakzulan Watergate terhadap Presiden Richard Nixon, dapat juga diterapkan kepada Presiden Jokowi. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN Prof Denny Indrayana, SH, LLM, PhD meyakini alasan impeachment terhadap Presiden Joko Widodo sangat kuat. Dia mengambil satu contoh kasus saja yakni skandal Moeldoko (Moeldokogate). Denny membandingkannya skandal Moeldoko yang berjuang mengambil alih Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono mirip dengan kasus Watergate dalam sejarah ketatanegaraan di Amerika Serikat. Kasus Watergate berujung dengan mundurnya Presiden Richard Nixon, karena menghindari pemecatan (impeachment). Impeachment di Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama diatur dengan konstitusi. Ada 4 delik impeachment dalam konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi ke dalam konstitusi kita yaitu: 1. Treason (pengkhianatan terhadap negara). 2. Bribery (penyuapan). 3. Other high crime (kejahatan tingkat tinggi). 4. Misdemeanors (perbuatan tercela). Di Indonesia, selain 4 delik itu ada 2 tambahan lain yakni \'korupsi\' dan \'tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden\'. Dengan konsep delik impeachment yang hampir sama, harusnya dasar pemakzulan Watergate yang terjadi dalam sejarah tahun 1972-1974 terhadap Presiden Richard Nixon, dapat juga diterapkan kepada Presiden Jokowi. Baik Moeldokogate maupun Watergate, mempunyai karakteristik yang relatif sama. \"Bahkan, Moeldokogate punya dampak yang jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan Watergate,\" ujar Denny. Dengan melihat perbandingan Watergate dan Moeldokogate, harusnya tidak sulit untuk dimulai proses pemakzulan jika partai politik di DPR mau menggunakan haknya. \"Persoalannya adalah koalisi yang terjadi bukan kooperasi (kerjasama), tapi beralih rupa menjadi kolusi saling kunci terhadap kemungkinan munculnya kasus hukum di antara kekuatan politik yang ada,\" ujar Denny. Akibatnya, pemakzulan yang seharusnya secara teori dapat dilakukan akhirnya secara politik memang tidak mudah dijalankan. Bukan karena Jokowi tidak melanggar delik pemakzulan, tetapi karena kekuatan koalisi di DPR tdak melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap pelanggaran impeachment yang nyata-nyata dilakukan Presiden Jokowi. Bukan Berarti Pemecatan Sejatinya, dalam dunia hukum tata negara ada dua konsep pemberhentian seorang presiden yakni melalui impeachment dan forum previlegiatum. Berikut ini tentang impeachment. Impeachment atau pemakzulan adalah sebuah proses di mana sebuah badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara. Pemakzulan bukan berarti selalu pemecatan atau pelepasan jabatan, namun hanya merupakan pernyataan dakwaan secara resmi, mirip pendakwaan dalam kasus-kasus kriminal. Dalam praktik impeachment yang pernah dilakukan di berbagai negara, hanya ada beberapa proses impeachment yang berakhir dengan berhentinya seorang pimpinan negara. Salah satunya adalah Presiden Lithuania, Rolandas Paskas. Proses impeachment itu berakhir pada berhentinya Paskas pada tanggal 6 April 2004. Di Amerika Serikat pernah terjadi beberapa kali proses impeachment terhadap presiden misalnya pada Andrew Johnson, Richard Nixon, dan terakhir pada William Clinton. Namun, tidak semua tuduhan impeachment yang dilakukan di Amerika itu berakhir pada berhentinya presiden. Impeachment diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut dengan quasi political court. Suatu proses impeachment dimulai dengan adanya articles of impeachment, yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana. Dalam perkembangan hukum tata negara dewasa ini pranata impeachment menjadi populer sebab ada beberapa presiden dari beberapa negara di dunia yang masing-masing negara mempunyai sistem politik dan ketatanegaraannya yang berbeda, ingin melakukan impeachment terhadap presidennya karena dituduh telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan kata lain, negara-negara itu meski sebagian belum memasukkan dalam konstitusinya tetapi melaksanakannya dalam praktik. Misalnya, kasus impeachment yang telah dihadapi Presiden Joseph Estrada, Presiden Taiwan Chen Shui-bian yang dituduh membatalkan proyek pembangkit tenaga nuklir; Presiden Paraguay Raul Cubas yang dituduh melakukan tindak kriminal penyalahgunaan kekuasaan. Itu sebabnya Jokowi tampaknya santai-santai saja dalam menanggapi wacana impeachment. Seakan dia berkata: \"impeachment? Siapa takut..!\" ==== Perbandingan WATERGATE 1. Upaya penyadapan Partai Demokrat melalui pembobolan untuk memasang alat sadap, waktunya pada saat kampanye pilpres. Maksudnya untuk mengganggu pencalonan presiden dari Partai Demokrat. Presiden Nixon terbukti terlibat. 2. Tuduhan terhadap Richard Nixon adalah menghalangi penyidikan (obstruction of Justice), menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power), dan melecehkan Kongres AS. 3. Penyelidikan parlemen dimulai dari adanya laporan Washington Post melalui investigasi 2 orang wartawannya, dari bocoran informasi yang diberikan oleh sumber anonim yang diberi nama Deep Throat. MOELDOKOGATE 1. Moeldokogate, ada upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat, melalui tangan kepala staf presiden, dan juga dilaksanakan menjelang kontestasi pemilihan Presiden 2024. Presiden Jokowi jelas terlibat, paling tidak membiarkan (by ommission) Moeldoko mengganggu daulat partai. 2. Hal yang sama sebenamya bisa dilihat di Indonesia. Ada upaya untuk obstruction of justice, untuk menutupi perkara kawan koalisi dan mengangkat perkara lawan oposisi. Salah satu indikasinya adalah dengan perpanjangan masa Jabatan pimpinan KPK melalui keputusan MK. 3. Di Indonesia belum ada proses penyelidikan. Harusnya bisa dilakukan jika DPR mau menggunakan hak angket dan hak menyatakan pendapatnya. Dalam penyelidikan, diperlukan pembocor informasi (whistle blower) pula, untuk membongkar konspirasi yang terjadi whistle (*)
Perubahan Radikal Arab Saudi, Ada Tempat Dugem Segala
ARAB SAUDI dulu lebih terisolasi daripada Korea Utara. Kini negara Islam menampilkan wajah ramahnya kepada dunia dan merayu wisatawan Barat. \"Dapat dikatakan, hanya sedikit masyarakat di dunia yang berubah secepat dan sedramatis Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir,\" tulis jurnalis lepas Karin A. Wenger. Wenger pelesir ke Arab Saudi bersama fotografer Philipp Breu. Berikut ini adalah catatan perjalanan keduanya yang dilansir Qantara pada 2 Mei 2023. Dentuman musik keras dari pintu masuk yang gelap, sementara lampu pesta merah-hijau menyala di malam hari mengikuti irama lagu pop Arab. Di dalam bar, botol-botol anggur kosong berjejer di rak, \"bebas alkohol\", seperti yang terungkap dalam cetakan kecil itu. Di tempat remang-remang, anak muda duduk di meja, kepala berdekatan, sementara yang lain menari. Saat itu Jumat malam, hari pertama akhir pekan di Arab Saudi. Jalan Tahlia adalah tempat para pemuda ibu kota Riyadh berkumpul. Pria muda memutar mobil mereka, wanita merokok shisha di meja di luar banyak restoran. Hanya sedikit yang mengenakan niqab, cadar hitam dengan hanya celah untuk mata. Mereka mengenakan jilbab yang diikat longgar, sementara yang lain membiarkan rambutnya tergerai. Ini adalah malam terakhir kami di Arab Saudi. Kami pergi pada awal Desember, tidak benar-benar tahu apa yang diharapkan. Selama hampir dua minggu kami telah berkendara keliling negeri, sejauh 3000 kilometer, menyelesaikan putaran dengan sepatu roda di disko terbuka dan mencari tahu bagaimana pria muda di Arab Saudi berkencan. Sering heran, kadang bingung, kami terpaksa mempertanyakan prasangka kami sendiri tentang negara gurun ini. Dan kemudian ada keraguan: haruskah kita benar-benar menghabiskan liburan kita di negara yang begitu terang-terangan mengabaikan hak asasi manusia? Disko sepatu roda di tengah al-Ula: di sini anak-anak muda bermain sepatu roda mengikuti lagu-lagu hits terbaru.Turis di Al-UlaNasionalisme, Agama Baru Dapat dikatakan, hanya sedikit masyarakat di dunia yang berubah secepat dan sedramatis Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Selama beberapa dekade, wanita dan pria menjalani kehidupan yang sangat terpisah. Mereka menggunakan pintu masuk dan kamar terpisah di restoran, di pesta pernikahan, di bank. Jika seorang wanita dan seorang pria yang tidak memiliki hubungan dekat akan ditangkap oleh polisi agama. Mereka menghadapi hukuman penjara dan cambuk. Polisi agama mendenda toko-toko yang tetap buka selama waktu salat; mereka menghukum wanita jika sehelai rambut mereka terlihat. Ini dan sejumlah undang-undang lain yang didasarkan pada Wahhabisme, sebuah interpretasi fundamentalis Islam, sekarang sudah berlalu, semuanya dihapuskan dalam beberapa tahun. Sejak Mohammed bin Salman yang berusia 37 tahun naik tahta menjadi putra mahkota pada tahun 2017, hanya sedikit masyarakat Saudi yang tetap sama. Diriyah – pinggiran barat laut Riyadh – mungkin adalah contoh paling jelas dari mitologi putra mahkota muda yang sibuk menciptakan untuk negaranya. Diriyah dianggap sebagai tempat kelahiran kerajaan Saudi. Di sini, di pemukiman tanah yang dikelilingi tembok, penguasa Mohammed Ibn Saud membuat perjanjian pada tahun 1744 dengan ahli hukum konservatif Ibn Abd al-Wahhab, pendiri Wahabi. Keduanya ingin mendirikan negara di Jazirah Arab, tetapi gagal sendirian menaklukkan suku-suku tersebut. Ibn Saud menggunakan ideologi Wahabi yang ketat, yang mengubah orang menjadi pendukung yang bersemangat, untuk memberikan legitimasi agama kepada pemerintahannya. Sampai saat ini, ini adalah versi resmi dari sejarah Saudi. Tetapi Anda tidak akan menemukan tanggal 1744 disebutkan di mana pun di papan informasi di pemukiman Diriyah, yang sekarang menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO. Dalam beberapa tahun terakhir, Saudi telah mengubah tempat itu menjadi museum terbuka besar dengan layar interaktif yang memberi tahu pengunjung bahwa Ibnu Saud mendirikan negara Saudi pertama di Diriyah pada 1727. Tanggal berikutnya dalam garis waktu adalah tahun 1766, disertai dengan komentar bahwa pasar dan perdagangan berkembang pesat, dan bahwa Diriyah menjadi \"jantung seruan reformasi\". Tidak ada referensi untuk 1744, atau peran Islam. Seperti yang dijelaskan oleh seorang pemandu wanita muda: \"Kami hanya menunjukkan sejarah politik negara, ini semua tentang negarawan di sini, toh agama kurang penting.\" Kata-katanya mengungkapkan apa yang ingin disampaikan oleh keluarga kerajaan. Pada awal tahun 2022, Raja Salman mengeluarkan dekrit yang menyatakan 22 Februari 1727 sebagai hari berdirinya negara. Lebih banyak kebebasan untuk wanita: rombongan mengunjungi bagian manga dan anime di Jeddah Book Fair.Kota gurun al-Ula Sejarawan internasional menganggap tanggal itu dipertanyakan, tetapi di Arab Saudi orang diberitahu apa yang harus dipercaya dari atas ke bawah. Dekrit tersebut merupakan pemutusan hubungan dengan Wahabi. Sekarang nasionalisme yang seharusnya menginspirasi orang Saudi dengan semangat untuk tanah air mereka. \"Saya sangat bangga bisa memamerkan negara saya yang indah,\" kata sang pemandu. Ada banyak kesalahpahaman tentang Arab Saudi, katanya, dan itulah mengapa sangat bagus turis asing sekarang bisa datang ke sini untuk merasakannya sendiri. Saat ini, Diriyah lebih banyak dikunjungi oleh penduduk setempat. Pemukiman adobe yang dipulihkan merayakan pembukaannya pada 4 Desember. Selama kunjungan kami, sepertinya setengah dari masyarakat kelas atas Riyadh mengalir masuk. Rolls-Royce, Porsche, dan Bentley diparkir di luar gerbang. Wanita membawa tas desainer dan memakai banyak riasan. 200 rial, yang dikenakan biaya masuk pada akhir pekan, dapat dipotong dari tagihan kami di salah satu restoran mewah, sementara \"Feels Like Heaven\" dimainkan dengan lembut dari pengeras suara di latar belakang. Situs besar yang mengarah ke bangunan adobe agak mirip dengan Disneyland yang mewah. Kafe mahal nyaman hingga restoran eksklusif, semuanya bisa di Paris. Korsel, musik live, dan stan es krim menghibur pengunjung. Jika bukan karena pilar yang mengarah ke musala, Anda akan dimaafkan karena lupa bahwa Anda sedang berada di Arab Saudi. Tur melalui bangunan tanah liat memakan waktu sekitar satu jam. Rumah-rumah terlihat sangat cantik saat senja, berkat sistem pencahayaan yang cerdas, dan tawa anak-anak keluar dari speaker tersembunyi. Penjaga yang ramah menunjukkan jalan ke gang berikutnya. Mereka yang tertarik dengan sejarah dapat memilih untuk didampingi secara gratis oleh salah satu pemandu multibahasa. Dan ada rencana untuk memperluas dunia yang sempurna di dalam lahan yang luas lebih jauh lagi. Di mana-mana, penghalang mengaburkan pandangan situs konstruksi. Nantinya, akan ada lebih dari 150 restoran, 28 hotel mewah, dan 400 butik. Namun demikian, kami menemukan tiga gadis Yaman menjual botol air seharga satu rial di pinggir jalan yang berdebu, sementara para pekerja tamu dari Pakistan mengawasi turis yang lewat dari pintu depan mereka. Al-Ula Kami berkendara dari Riyadh melintasi negara ke barat, sepuluh jam ke al-Ula. Sebagian besar wisatawan akan memilih untuk terbang jarak jauh, lagipula, penerbangan domestik itu murah. Tetapi jika Anda ingin merasakan Arab Saudi di luar kota-kota modern, Anda harus naik mobil. Di satu desa, laki-laki muda memuat bayi unta ke truk pick-up, perempuan hampir selalu mengenakan niqab, dan di restoran, mereka makan di tempat yang disebut \"bagian keluarga\" – ruangan terpisah dengan bilik terpisah. Kehidupan di pedesaan tidak ada hubungannya dengan kota gurun al-Ula – hotspot para influencer terbaru.Potret Putra Mahkota di pasar loak Riyadh Ini adalah permata di mahkota industri pariwisata Arab Saudi. Al-Ula adalah sebuah oasis di Jalan Dupa, di mana padang pasir bertemu dengan sejarah dan budaya. Putra Mahkota bin Salman menunjuk komisi kerajaan khusus untuk pengembangannya. Ratusan pekerja tamu sedang membangun rumah lumpur di kota tua agar wisatawan bisa segera mengunjunginya dalam wisata sejarah serupa di Diriyah. Di bagian yang lebih baru dari kota tua berbingkai batu terdapat kafe terbuka, toko suvenir, dan studio. Ada dinding bata dengan dekorasi bercat warna-warni yang tidak mungkin dilewati oleh orang-orang dengan profil Instagram tanpa mengambil foto. Ayunan besar tergantung di antara pohon palem, tempat sampah dan AC tersembunyi di balik penutup kayu. Semuanya di sini indah dan sangat baru sehingga masih ada selotip yang menempel di beberapa fasad. Pekerja konstruksi memalu dan mengebor di mana-mana. Di oasis di sebelah kota tua, pengunjung dapat mempelajari lebih lanjut tentang berkebun organik dalam kursus yang diadakan di antara pohon kurma. Selada, lemon, dan adas tumbuh di ladang. Julien, seorang Prancis dengan ransel yang menghabiskan dua belas hari berkeliling negeri, berjalan melalui al-Ula. Dia berkata: \"Saya pikir saya tidak akan pernah bisa berkeliling Arab Saudi karena saya bukan seorang Muslim, dan sekarang ...\" - dia bertepuk tangan dengan gembira. Kerajaan mulai menawarkan visa turis pertamanya kepada non-Muslim pada akhir 2019. Sebelum itu, negara itu tetap lebih terisolasi daripada Korea Utara selama empat puluh tahun. Namun, di masa depan, 100 juta pelancong diharapkan berduyun-duyun ke negara itu setiap tahun. Pariwisata adalah bagian dari strategi Putra Mahkota bin Salman untuk membuat kerajaannya tidak terlalu bergantung pada minyak. \"Visi 2030\" -nya mencakup proyek besar di Laut Merah, di mana wisatawan akan segera menemukan pantai berpasir dan terumbu karang. Di utara, kota futuristik Neom sedang dibangun, yang menurut rencana akan tiga puluh kali lebih besar dari New York. Untuk menyebarkan wajah ramah Arab Saudi ke seluruh dunia, kerajaan mengundang aktris, musisi, dan influencer. Banyak dari mereka mendapat sponsor perjalanan ke Hegra, Situs Warisan Dunia UNESCO di luar al-Ula. Ini adalah makam yang dibangun oleh suku Nabataean, diukir di batu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ibukota orang Nabataean adalah Petra, di Yordania, yang menarik wisatawan secara massal dan kemungkinan besar menjadi model Hegra. Seorang pemandu bercadar sedang menjelaskan kepada kelompok kami di depan tembok batu besar yang diukir dengan figur bahwa suku Nabasia tidak memiliki masalah dengan suku-suku yang menyembah dewa lain. Tiba-tiba, sekelompok jip mengaum; influencer wanita dengan atasan terbuka dan pria muda dengan kacamata hitam mahal keluar. Mereka berpose untuk foto, yang nantinya akan mereka bagikan di media sosial, mengoceh tentang Arab Saudi. Banyak penggemar cenderung lupa bahwa perjalanan berbayar membantu menutupi reputasi rezim Saudi. Dalam hal hak asasi manusia, Arab Saudi menempati urutan paling bawah. Pemandu kami telah menutupi fotonya di lencana yang dikenakannya di lehernya dengan stiker. Dia dibesarkan di al-Ula dan menyambut baik kesempatan untuk bekerja di bidang pariwisata. Influencer yang memamerkan perut tidak mengganggunya, katanya. \"Beberapa generasi kakek saya mungkin tidak menyukainya, tetapi mereka akan terbiasa.\" Di seluruh negeri, kritik terhadap jalan baru kerajaan tetap dibungkam. Ketika Raja Salman melemahkan polisi agama, tidak ada seorang imam pun yang menggerutu di depan umum. Sebagian besar menerima gaji mereka dari negara, dan semua orang tahu bahwa para kritikus berakhir di penjara. Paling buruk, mereka berakhir seperti jurnalis Jamal Khashoggi, yang dipotong-potong dan dilarutkan dalam asam di konsulat Arab Saudi di Istanbul. Perubahan Radikal Pergeseran terbaru ini bukanlah perubahan radikal pertama yang dialami Arab Saudi. Pada awal abad ke-20, negara itu miskin dan terbelakang. Kemudian penjelajah menemukan ladang minyak di akhir tahun 1930-an. Segera miliaran menyembur keluar dari tanah. Pada tahun 1970-an, ledakan minyak sedang berlangsung dan masyarakat Saudi, meski tetap religius, berkembang menjadi negara modern. Tapi kemudian, pada tahun 1979, semuanya berubah. Ratusan Islamis bersenjata menyerang Masjid Agung di Makkah, tempat suci yang paling dihormati umat Islam. Mereka menyandera peziarah dalam upaya untuk menggulingkan rumah kerajaan dan menghentikan apa yang mereka lihat sebagai jalan barat negara yang korup. Itu adalah bencana bagi keluarga kerajaan. Kekerasan dan senjata dilarang di masjid suci di Makkah. Butuh waktu dua minggu untuk membebaskan kuil. Saudi terpaksa menerima bantuan unit anti-terorisme Prancis. Fakta bahwa \"kafir\", yang sebenarnya dilarang memasuki Makkah, dikerahkan adalah aib bagi raja. Untuk mempertahankan legitimasinya, dia meminta para teolog tertinggi mengeluarkan fatwa, sebuah pendapat hukum Islam yang mengizinkan kekerasan di kota suci. Sebagai imbalannya, para ulama menuntut agar negara secara konsisten menegakkan Wahhabisme di masyarakat dan menginvestasikan miliaran dalam pekerjaan misionaris di luar negeri. Keluarga kerajaan menyetujui tuntutan mereka. Musik dan bioskop dilarang, dan polisi agama berpatroli di jalanan. Budaya Pemuda di al-Ula dan Jeddah Di dalam dan di sekitar al-Ula, waktu itu sekarang terasa sangat jauh. Hotel-hotel mewah dengan kolam bermunculan dengan latar belakang gunung. Saudi Nour, nama samaran, bekerja di salah satu resor ini. Di malam hari kami menemaninya ke disko sepatu roda di tengah al-Ula. Kaum muda memutar pangkuan dengan sepatu roda ke hits terbaru. Nour mengakui bahwa hotelnya sedang mengajukan izin untuk menyajikan alkohol. Bosnya yakin larangan itu akan segera dicabut – sesuatu yang sejauh ini ditolak Putra Mahkota bin Salman di depan umum. Koktail dan bir saat ini menjadi satu-satunya hal yang hilang dalam memenuhi setiap keinginan turis Barat. Sasaran utama menjadi jelas di al-Ula: orang-orang dengan banyak uang yang menyukai kemewahan. Belum ada hotel murah, kecuali beberapa tempat perkemahan dengan tenda Badui. Al-Ula sangat jelas disesuaikan untuk turis dengan pola pikir Barat, seolah-olah kota itu dibuat langsung dari McKinsey brief. Jika Anda mencari keaslian, Anda berada di tempat yang salah. Mereka yang bertujuan untuk liburan tanpa beban akan senang di al-Ula. Agaknya, itulah yang diinginkan wisatawan: sejumput petualangan yang dapat mereka alami dengan kenyamanan yang persis sama seperti di rumah sendiri. Wisatawan yang lebih menyukai fasad yang kurang mempesona harus mengunjungi kota pesisir Jeddah. Rumah-rumah di kota tua jendela teluk kayu kerawang mereka, yang disebut roshan, sangat menarik untuk dilihat. Di Jeddah, kami tinggal bersama Walid, seorang Saudi berusia pertengahan dua puluhan, yang kami temukan di platform Couchsurfing. Ayah Walid bekerja di pekerjaan pemerintah bergaji tinggi. Dia termasuk generasi yang tumbuh dengan kontrak sosial lama: negara menyediakan kekayaan bagi rakyat, sebagai imbalan bagi warga Saudi yang menjauhi politik. Dalam jangka panjang, negara tidak bisa lagi bermurah hati. Pada 2018, warga Saudi membayar PPN dan tagihan atas konsumsi air mereka untuk pertama kalinya. Anak muda seperti Walid diharapkan bisa terbiasa bekerja di sektor swasta. Sebagai imbalannya, keluarga kerajaan siap memberi mereka lebih banyak kebebasan. Walid yang tinggal sebatang kara di sebuah flat dengan teras luas pindah dari Riyadh ke Jeddah karena pekerjaannya di bidang kebudayaan. Hidupnya mirip dengan banyak anak muda di seluruh dunia yang punya cukup uang: TV besar, mobil kikuk, dia memesan makanan dari perusahaan pengiriman. Dia punya pacar selama beberapa bulan, katanya, tapi tidak berhasil di antara mereka. Dia mengatakan bahwa wanita dan pria muda di Arab Saudi bertukar Snapcode mereka melalui jendela mobil di lampu merah, sehingga mereka dapat saling mengirim foto melalui Snapchat, aman karena mengetahui bahwa mereka akan menghilang lagi setelah beberapa detik. Semakin banyak pria yang mengirim Snapcode mereka melalui Airdrop – metode transfer antar iPhone – ke ponsel lain di sekitarnya. Aplikasi kencan juga beredar, kata Walid, dan godaan terjadi di mal besar dan kedai kopi. Dia memuji jalan liberalisasi putra mahkota. Ia mengaku sempat khawatir Arab Saudi suatu saat akan menjadi seperti Dubai. Lagipula, semua yang ada di sana palsu. Memenangkan kepercayaan dari Saudi membutuhkan kesabaran. Masyarakat Saudi cukup tertutup; orang jarang mengundang orang asing langsung ke rumah mereka. Orang Saudi sangat ingin melindungi privasi mereka, itulah sebabnya banyak orang menutup tirai mereka bahkan di siang hari. Kadang-kadang selama percakapan kami, terutama ketika dia berasumsi bahwa dia bertentangan dengan nilai-nilai kami, Walid tampak gelisah; misalnya, ketika dia mengakui bahwa ayahnya memiliki dua istri. Poligami diperbolehkan di negara ini. Terlepas dari liberalisasi, banyak undang-undang didasarkan pada interpretasi yang ketat dari hukum Islam. Wanita lebih bebas dari sebelumnya, tetapi tidak dibebaskan dari perwalian pria di mana-mana. Saat kami kembali dari Jeddah ke Riyadh, kami memberi Makkah tempat tidur yang luas. Non-Muslim dilarang mengunjungi kota suci. Di Riyadh, kami berjalan-jalan melalui jalan pasar Souk al-Zel. Anak muda Saudi menjual stiker dan tas goni, di sebelahnya ada toko barang rongsokan berdebu dengan kaleng bekas puluhan tahun yang lalu. Narasi bahwa Arab Saudi kini menjadi negara futuristik hanya sebagian yang benar. Beberapa ratus meter dari jalan pasar adalah alun-alun tempat eksekusi publik dilakukan pada beberapa hari Jumat. Pada Maret 2022, 81 orang dieksekusi dalam satu hari di balik tembok tertutup. Dualitas yang indah dan yang kejam berjalan bersama Anda di Arab Saudi – jika Anda memiliki mata untuk melihatnya. Negara ini memudahkan wisatawan untuk tersesat dalam keheranan. Pagi-pagi sekali, kami berkendara dari distrik kehidupan malam Riyadh, Jalan Tahlia, menuju bandara. Bangunan usang akan segera diganti: Putra Mahkota bin Salman mengumumkan pada akhir November bahwa dia akan meluncurkan proyek konstruksi besar. Sebelum pesawat kami lepas landas dari Riyadh saat fajar, doa perjalanan terdengar dari pengeras suara. Selamat tinggal, Arab Saudi. (Dimas Huda)
Berharap Turis Tiongkok, China dan Arab Saudi Makin Mesra
Arab Saudi mendorong maju dengan Visi 2030 dan China dengan Belt and Road Initiative (BRI). Hubungan Arab Saudi dan China makin mesra saja. Poros geoekonomi Arab Saudi ke Timur dan jejak Cina yang tumbuh dalam ekonomi kerajaan membuktikan hal itu. Kini, Arab Saudi mendorong maju dengan Visi 2030 dan China dengan Belt and Road Initiative (BRI). Sinergi antara Visi 2030 dan BRI menawarkan potensi untuk lebih menghubungkan kedua negara di tahun-tahun mendatang. Pariwisata adalah pilar Visi Saudi 2030, dan Tiongkok menempati peringkat nomor satu secara global sebagai sumber wisatawan pada tahun 2019, dengan orang-orang Tiongkok melakukan 155 juta perjalanan keluar dan menghabiskan lebih dari US$250 miliar saat berlibur di luar Tiongkok. Hanya karena pandemi COVID, angka pelesir warga Tirai Bambu untuk tahun 2020 dan 2021 masing-masing turun menjadi 20 dan 26 juta wisatawan. Pemerintah Saudi berupaya menghasilkan pendapatan pariwisata tahunan sebesar US$46 miliar pada akhir dekade ini. Negeri muslim itu berharap lebih banyak wisatawan Tiongkok yang datang ke Arab Saudi. Pada tahun 2019, tepat sebelum pandemi COVID menyebabkan pendapatan pariwisata Arab Saudi anjlok. Penerimaan Saudi dari sektor ini mencapai US$19,85 miliar – tertinggi yang pernah ada. Saat China pulih dari kemunduran ekonomi besar yang disebabkan oleh kebijakan nol-COVID yang ketat di negara itu, Arab Saudi berfokus pada memasuki pasar pariwisatanya karena jumlah orang China yang bepergian ke luar negeri secara alami akan meningkat. Pada bulan Maret, CEO Otoritas Pariwisata Saudi Fahd Hamidaddin bertemu dengan Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata China Rao Quan untuk membahas peluncuran inisiatif pariwisata bersama yang bertujuan membantu Saudi menarik hampir 4 juta turis China per tahun pada tahun 2030. Beijing melihat keberhasilan Visi 2030 sangat penting bagi kepentingan China di Timur Tengah. Masalahnya, jika ekonomi Saudi gagal melakukan diversifikasi di luar minyak, akan terjadi kehancuran ekonomi. Ini bermakna ketidakstabilan di kawasan itu. Bagi China, berarti mengancam ambisi perdagangan global BRI. China paling diuntungkan dari perdamaian dan stabilitas abadi di Semenanjung Arab. Kini, Saudi bertekad untuk menjadikan pariwisata dan hiburan sebagai industri nasional nomor dua mereka setelah minyak dan energi. \"Pariwisata Tiongkok adalah pasar yang berpotensi besar bagi mereka,” ujar Hussein Ibish, seorang sarjana residen senior di Institut Negara Teluk Arab di Washington (AGSIW) sebagaimana dikutip Al Jazeera. “Jika mereka dapat memanfaatkan potensi besar itu, akan menjadi langkah maju yang besar dalam bergerak melampaui ketergantungan total pada hidrokarbon untuk devisa dan perdagangan,” lanjutnya.Taman Jabal Mareer di al-Namas. Arab Saudi.Robert Mogielnicki, seorang sarjana residen senior di AGSIW, menambahkan banyak pusat pariwisata Teluk berharap untuk memanfaatkan kembalinya turis Tiongkok setelah bertahun-tahun terkunci di Tiongkok. Saat Arab Saudi berupaya menjadikan dirinya sebagai salah satu pusat itu, Ibish menambahkan, “Ada banyak kemungkinan alasan bagi wisatawan Tiongkok untuk melakukan perjalanan, bahkan hanya untuk mengalami budaya dan lingkungan yang sangat berbeda dengan mereka sendiri.” Arab Saudi memiliki tiga daya tarik utama yang bisa mendatangkan banyak wisatawan. Pertama, situs Saudi kuno seperti kota oasis al-Ula di Provinsi Madinah memiliki beberapa peninggalan dan monumen tertua di Bumi. Kedua, pantai Laut Merah, pegunungan, dan pemandangan bebatuan Arab Saudi memiliki keindahan alam yang menarik bagi wisatawan. Ketiga, seiring dengan diversifikasi ekonomi Saudi, ada pertumbuhan sektor hiburan yang menawarkan konser, pameran budaya, acara olahraga, pameran mobil, dan sebagainya. Sementara Neom – megacity terencana di barat laut Arab Saudi, yang seharusnya menampung hingga 2 juta orang pada tahun 2030 – juga berpotensi memikat banyak wisatawan ke Saudi.Balap unta, di Najran, Arab Saudi (Arab News)Menurut Ahmed Aboudouh, rekan nonresiden Program Timur Tengah di Dewan Atlantik, Arab Saudi tampaknya telah mempelajari strategi pariwisata nasional Jepang dan Rencana Strategis China 2020 Australia dengan sangat cermat. Rencana ini termasuk “melonggarkan kebijakan visa, meningkatkan hubungan udara, meningkatkan layanan perjalanan, dan pendekatan bertarget lainnya, termasuk memanfaatkan media tradisional China dan platform media sosial populer untuk mempromosikan tujuan Saudi dan meluncurkan solusi pembayaran teknologi,” kata Aboudouh. Menurutnya, daya belanja wisatawan Tiongkok tidak hanya akan memasok pasar lokal dan menciptakan lapangan kerja di Arab Saudi, tetapi juga akan mengkonsolidasikan rantai pasokan antara Tiongkok dan Teluk serta mendorong industri penerbangan di wilayah tersebut. \"Selain potensi besar untuk mendukung rencana Saudi untuk mendiversifikasi ekonomi… turis Tiongkok adalah komponen penting dalam pertukaran budaya Kemitraan Strategis Komprehensif antara keduanya,” tambahnya. Kompetisi Ada banyak yang bisa dikatakan tentang persaingan untuk turis China. Jika Arab Saudi menarik lebih banyak, itu bisa mengganggu jumlah turis China sesama negara Teluk dan negara-negara Eropa yang sejauh ini menarik. “Pasti ada kompetisi regional untuk turis,” jelas Mogielnicki. “Di sini akan ada pemenang dan pecundang ketika datang ke tujuan wisata China teratas di Teluk.” Insentif Saudi untuk pariwisata Tiongkok sudah barang tentu dapat memicu persaingan dengan negara tetangga macam Oman dan UEA. Kedua negara ini akan terangsang untuk juga menabur insentif. Di dalam Dewan Kerjasama Teluk (GCC), persaingan yang semakin ketat untuk turis China dapat menempatkan Beijing dalam posisi yang menantang dalam hal strategi \"lindung nilai\" yang bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan baik Beijing dengan semua negara Teluk dengan menghindari bergerak terlalu dekat ke satu negara. Lepas dari itu, sejatinya, sebagian besar diskusi tentang hubungan multidimensi Arab Saudi dengan Tiongkok tidak menyangkut pariwisata. Itu kurang penting. Aspek terpenting dari hubungan China-Saudi tampaknya adalah minyak, perdagangan, dan teknologi sensitif. Namun, hubungan pariwisata yang tumbuh akan banyak membantu memperdalam hubungan China-Saudi dengan cara yang melampaui ekonomi. “Sudut pariwisata membantu mengisi berbagai kontur dari hubungan yang berkembang ini,” kata Mogielnicki. (Dimas Huda)
Arab Saudi Tawarkan Diri ke China Jadi Pintu Masuk ke Dunia Arab
Arab Saudi menawarkan diri untuk membimbing China memasuki pasar negara-negara Timur Tengah. Kedua negara menandatangani 30 kesepakatan senilai US$10 miliar pada hari pertama konferensi Arab-Tiongkok. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior Hubungan antara Arab Saudi dan China makin lengket. Arab Saudi mendorong maju dengan Visi 2030 dan China dengan Belt and Road Initiative (BRI). Kedua negara saling mendukung. Hal ini tercermin dari Konferensi Bisnis Arab-Tiongkok ke-10 yang digelar dua hari, Ahad dan Senin kemarin. Pada hari pertama kedua negara menandatangani 30 perjanjian investasi senilai US$10 miliar di berbagai sektor termasuk teknologi, energi terbarukan, pertanian, real estat, mineral, rantai pasokan, pariwisata, dan perawatan kesehatan. Menurut Kementerian Investasi Arab Saudi, negerinya menandatangani kesepakatan dengan beberapa entitas China untuk proyek-proyek termasuk usaha patungan untuk penelitian otomotif, pengembangan, manufaktur dan penjualan, pengembangan pariwisata dan aplikasi lainnya, dan produksi kereta api dan roda di Kerajaan. \"Arab Saudi dapat berfungsi sebagai pintu gerbang China ke dunia Arab karena ekonomi terbesar kedua di dunia itu berupaya meningkatkan hubungan perdagangan dengan kawasan tersebut,\" ujar Menteri Investasi Saudi, Khalid Al-Falih, sebagaimana dikutip Arab News, Ahad 11 Juni 2023. Pernyataan Khalid Al-Falih cukup mengundang. Pasalnya, Arab Saudi mewakili 25% dari perdagangan senilai US$432 miliar antara China dan negara-negara Arab pada tahun 2022. \"Saya tidak akan terkejut jika Anda akan segera mendengar lebih banyak pengumuman tentang investasi Saudi-China,\" ujar Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman dalam acara Konferensi. Dia mengatakan Kerajaan mencari kerja sama dengan ekonomi terbesar kedua di dunia daripada kompetisi. Pangeran Abdulaziz mengatakan ada sinergi antara kedua negara, karena Arab Saudi terus maju dengan rencana Visi 2030, sementara China dengan China dengan Belt and Road Initiative (BRI). Mengomentari kebangkitan Jalur Sutra, Khalid Al-Falih mengatakan inisiatif tersebut sejalan dengan visi masa depan Arab Saudi yang berupaya mendiversifikasi ekonominya dan menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan keterampilan kaum mudanya. Volume perdagangan antara Arab Saudi dan China mencapai US$106 miliar pada tahun 2022, mencatat peningkatan 30% dibanding tahun 2021. Berikut rincian kesepakatan bisnis antara Arab Saudi dan China 1. Kesepakatan senilai US$5,6 miliar antara Kementerian Investasi Arab Saudi dan Human Horizons, pengembang China untuk teknologi penggerak otonom dan produsen mobil listrik di bawah merek HiPhi, untuk mendirikan usaha patungan untuk penelitian, pengembangan, manufaktur, dan penjualan otomotif. 2. Kesepakatan senilai US$266 juta ditandatangani oleh Arab Saudi dengan pengembang Android yang berbasis di Hong Kong Hibobi Technology Ltd. untuk mengembangkan pariwisata dan aplikasi lainnya. 3. Kesepakatan senilai US$250 juta yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi antara perusahaan kereta api Saudi SABATCO dan produsen rolling stock milik negara China dan diperdagangkan secara publik CRRC untuk memproduksi gerbong kereta dan roda di Arab Saudi. 4. Kesepakatan senilai US$150 juta antara Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian dan Sumber Daya Mineral dan produsen industri Cina untuk memproduksi soda kaustik, klorin dan turunannya, parafin terklorinasi, kalsium klorida, poli vinil klorida, dan produk konversi terkait di Arab Saudi.
Laju Kereta Cepat Semakin Melambat
Oleh: Djony Edward -- Wartawan Senior Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJK) sejak awal penuh dengan kontroversi, sehingga sejak awal pembangunan sampai saat ini tak kunjung rampung. Mulai dari masalah pembebasan lahan, ketersediaan anggaran, pinjaman China, hingga penggunaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti diketahui masalah pembebasan lahan kereta cepat tersebut mengalami pembengkakan (cost over run) hingga US$1,2 miliar atau setara Rp18,24 triliun, bahkan terus bertambah. Awalnya biaya kereta cepat yang hanya Rp86,67 triliun, membengkak menjadi Rp114,24 triliun. Selain itu dalam mengkafer tambahan biaya pembangunan proyek tersebut Pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup, sehingga harus meminjam dana dari China Development Bank (CBD) sebesar Rp64,9 triliun. Plus tambahan cost over run sebesar Rp8,3 triliun dengan bunga 3,4%. Walaupun Pemerintah lewat Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berusaha melobi agar bunganya diturunkan menjadi hanya 2%, namun upaya Luhut ditolak CBD. Selain itu, proyek kereta cepat dikatakan Presiden Jokowi sama sekali tidak akan menggunakan dana APBN. Tapi belakangan, terutama setelah adanya cost over run, mau tidak mau, suka tidak suka harus melibatkan dana APBN. Melibatkan dana rakyat. Masalah belakangan muncul ketika Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan proyek tersebut--Mott Macdonald, PwC, dan Umbra--dikabarkan menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia-China memulai operasi komersial penuh pada Agustus mendatang. Apa pasal? Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan Progress Update tertanggal 14 Mei 2023. Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua. Selain itu, menurut laporan tersebut, sarana dan prasarana di stasiun kereta cepat, banyak yang belum rampung. Pihak konsultan malah menyarankan agar operasional kereta cepat pertama di Indonesia ini, ditunda sampai Januari 2024. Dengan catatan, seluruh pembangunan konstruksinya kelar pada 31 Desember 2023. . Terkait operasional kereta cepat, Kepala Divisi LRT Jabodebek PT KAI (Persero), Mochamad Purnomosidi tetap meyakini 18 Agustus 2023. Presiden Jokowi direncanakan meresmikan operasional kereta cepat dan LRT Jabodetabek. Demikian juga Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024. Artinya, ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda atau lebih lambat untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember. “Grand launching pada Agustus, Inhya Allah tanggal 18. Permintaan Seskab grand launching bareng dengan KCJB (kereta cepat).,” kata Purnomosidi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/6). Bahkan Purnomosidi membocorkan rute protokol Presiden Jokowi dalam peresmian nanti, mulanya naik LRT Jabodebek rute Dukuh Atas-Jatimulya hingga ke Stasiun Halim. Kemudian, Jokowi ganti naik kereta cepat menuju Bandung. “Untuk pulangnya (Jakarta), Pak Presiden naik Kereta Panoramic. Sampai hari ini, rencananya tetap 18 Agustus,” jelasnya. Namun dengan adanya penolakan Kemenhub dan tiga konsultan KCJB, tampaknya ini pertanda buruk baru laju dimulainya kereta kebanggaan Jokowi tersebut. Mundurnya jadwal operasional KCJB bukan yang pertama. Sebelum dijadwalkan pada Agustus, proyek ini semula ditargetkan rampung pada Juni 2023. Ini artinya laju kereta cepat Jakarta Bandung semakin melambat, mungkin karena kurang direstui rakyat Indonesia, mungkin saja. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan seluruh rel telah tersambung dari Tegalluar hingga Halim Perdanakusuma. Menurutnya, setelah penyelesaian tahap ini, proyek ini akan memasuki periode pengujian terintegrasi, yang dilanjutkan dengan uji coba operasi. \"Hingga akhirnya pengoperasian secara komersial dijadwalkan akan dilakukan pada Agustus 2023 nanti sebagai kado terindah bagi HUT Ke-78 Republik Indonesia,\" ujar Luhut. Luhut berharap kehadiran KCJB tidak hanya akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan penumpang, tetapi juga memberikan dampak perekonomian langsung bagi penduduk sekitar yang tinggal di sepanjang jalur yang dilintasinya. Selain itu, ia menekankan pentingnya transfer teknologi dalam proyek ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas skill generasi yang akan datang. Lima kontroversi Sejak awal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mengundang kontroversi. Sedikitnya ada lima kontroversi terkait pembangunan proyek kebanggaan Jokowi tersebut. Kontroversi pertama, awalnya diputuskan kereta cepat akan melintas dari stasiun halim (Jakarta) hingga stasiun Walini (Cikalong Wetan, Bandung Barat) dan sebaliknya. Tapi belakangan ternyata hanya berhenti dari stasiun Halim sampai stasiun Padalarang. Alasannya karena ulah spekulan membuat harga tanah di Walini melambung, membuat biaya kereta cepat melonjak drastis dari Rp86,67 triliun menjadi Rp114,24 triliun. Tentu bagi penumpang sudah tidak nyaman lagi kalau berhenti hanya sampai stasiun Padalarang, karena penumpang harus keluar ongkos lagi untuk sampai Bandung dan harus keluar ongkos berikutnya untuk keliling Kota Bandung. Kontroversi kedua, akibat pembengkakan biaya dan semakin pendeknya jarak, sementara biaya tiket sudah ditetapkan Rp150.000 hingga Rp450.000 dengan balik modal selama 40 hingga 85 tahun, maka dengan adanya pembengkakan (cost over run) ini harga tiket diperkirakan akan bertambah menjadi di atas Rp450.000 dan perkiraan balik modal sampai 60 tahun. Kontroversi ketiga, sebenarnya tidak ada orang Bandung yang ingin buru-buru ke Jakarta, begitu pula orang Jakarta tidak ada yang ingin buru-buru ke Bandung. Masyarakat lebih menikmati perjalanan Jakarta-Bandung berlibur santai sambil melihat pemandangan. Tidak ada urgensi cepat-cepat ke Jakarta atau ke Bandung, artinya kereta cepat itu tidak terlalu dibutuhkan. Masyarakat lebih nyaman membawa mobil sendiri untuk bisa berkeliling Kota Bandung. Kontroversi keempat, adanya profit before operation, aksi ambil untung sebelum proyek kereta cepat ini berjalan. dalam satu persidangan yang digelar di Tiongkok atas kasus korupsi Gubernur Hainan Ji Wenlin, nama Menteri BUMN Rini Soemarno disebut-sebut menerima uang suap sebesar US$50 juta. Tentu saja Rini marah dan menantang siapa saja yang bisa membuktikan tudingan tersebut, kabar ini tentu saja menjadi kontroversi di masa awal pembangunan kereta cepat. Ji Wenlin telah dipecat dan divonis 12 tahun penjara, sementara Rini masih aman-aman saja. Kontroversi kelima, Dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp37,9 triliun telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur antara lain kereta cepat. Kepala BPKH Anggito Abimanyu saat itu membantah dana itu digunakan spesifik untuk infrastruktur, tapi BPKH membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pemerintah, termasuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sejumlah Rp37,9 triliun untuk pembiayaan APBN secara umum dan tidak secara spesifik untuk membiayai infrastruktur. Kalau belakangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali bermasalah, rakyat sudah paham. Karena memang proyek tersebut terkesan dipaksakan sekadar untuk meninggalkan legacy Jokowi. Sementara segala sesuatu yang menjadi prasyarat hadirnya kereta cepat tersebut tidak disiapkan secara matang. Wajar kalau belakangan kembali bermasalah, dan tidak menutup kemungkinan ke depan jauh akan lebih bermasalah lagi. Terutama jika harus mempertanggung jawabkan besarnya pembengkakan biaya. Oleh karena itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus mengaudit secara khusus proyek prestisius ini. Boleh jadi akan terungkap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalamnya, termasuk potensi adanya kick back kepada para pejabat tertentu.
GSS Bantu Pasien Gagal Ginjal Lewati Masa Suram dan Tingkatkan Edukasi
JAKARTA, FNN -- Saat pasien penyakit ginjal kronis dinyatakan sudah mencapai tahap gagal ginjal, umumnya mereka merasa down. Bayangan harus menjalani terapi pengganti ginjal seperti hemodialisis (cuci darah) kerap kali mengundang kecemasan. Tak mengherankan, sebagian dari mereka menempuh beragam cara agar bisa terhindar dari cuci darah. Sayangnya, kondisi tersebut acap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat buruk. Mereka memanfaatkan kebingungan dan ketakutan pasien demi mengeruk keuntungan. Mulai dari menawarkan ‘obat’, ‘suplemen’, ‘terapi’, jasa ‘orang pintar’, maupun penggunaan alat khusus yang dijanjikan bisa membuat ginjal sehat kembali dan terhindar dari cuci darah, padahal itu semua omong kosong belaka. Pun demikian dengan pasien yang berniat menjalani transplantasi/cangkok ginjal, juga menjadi sasaran empuk. Ragam ‘kandidat donor ginjal’ ditawarkan dengan imbalan uang yang nilainya fantastis, padahal itu semua sekadar tipuan. Lembaga Non-Profit GSS Berangkat dari fakta tersebut, lembaga nonprofit Ginjal Sehat Selalu (GSS) pun didirikan. Sang founder, Martin Budi Ilham, menjelaskan GSS adalah grup yang menaungi para pasien post-transplant ginjal dan yang berminat cangkok, serta yang masih menjalani hemodialisis. “Dulu, saya termasuk yang menganggap cuci darah sebagai momok menakutkan. Saya juga sempat terjebak mengikuti berbagai penawaran dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kami para pasien gagal ginjal yang tengah dliputi ‘kegelapan’,\" jelas Martin. \"Biayanya sangat mahal. Karena itulah saya berinisiatif mendirikan GSS. Di GSS ini kami memberikan edukasi, agar para anggota bisa merawat ginjalnya supaya awet (tahan lama) dan bisa mengatasi kecemasan serta kebingungan, tidak terjebak oleh mereka yang ingin ambil untung dari kondisi pasien,” jelas Martin di sela acara Seminar & Ramah Tamah GSS, di Jakarta, kemarin. Anggota GSS, lanjutnya, terbagi menjadi tiga. GSS 1 di khususkan bagi anggota yang sudah menjalani transplantasi ginjal. Saat ini anggotanya lebih dari 340 orang. GSS 2 merupakan anggota yang berminat untuk cangkok ginjal, saat ini ada 267 orang. Kemudian yang akan segera dibentuk adalah GSS 3 yang anggotanya sudah mengalami gagal ginjal, tapi baru menjalani hemodialisis, belum berminat untuk cangkok, karena belum tau jalan dan ada kendala dibiaya,” tutur Martin yang dulunya seorang pengusaha bidang transportasi. GSS Aktif Beri Bimbingan Martin menambahkan, GSS aktif membimbing anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Whatsapp Group. “Banyak para senior yang bersedia menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan, berbagi pengetahuan dan pengalaman, bahkan GSS juga memberikan bantuan finansial bagi anggota yang membutuhkan untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik,” tambah Martin. GSS memiliki Forum Ginjal Sehat (FGS) yang hadir setiap minggu melalui GMeet. Forum itu dapat diikuti secara kelompok. Maksimal peserta perkelompok sebanyak 6 orang dengan dibimbing 4 mentor. GSS juga rutin mengadakan diskusi tatap muka. “Setiap tahun kami mengadakan seminar dan ramah tamah minimal dua kali setahun, juga acara berbagi kasih, dengan membantu kaum duafa, termasuk membantu biaya transplantasi ginjal yang tidak ter-cover BPJS,” kata Martin. Sementara itu, Seminar & Ramah Tamah GSS yang diselenggarakan, Sabtu (3/6), di Jakarta diikuti oleh puluhan peserta. Kegiatan itu menghadirkan dokter spesialis gizi klinik dr. Cindy Pudjiadi, SpGK, yang membawakan materi pengaturan asupan nutrisi bagi pasien ginjal kronis. Kegiatan itu didukung sejumlah pihak, antara lain PT Guardian Phrmatama. Perusahaan farmasi ini memproduksi beragam suplemen dan obat untuk membantu pasien gagal ginjal kronis dalam menghambat laju keparahan penyakit, serta meningkatkan kesehatan dan kulitas hidup. (dh)
Ketika Kaum Sufi Didekati untuk Menangkal Radikalisme
Raja Mohammed VI menggunakan kaum sufi untuk memerangi radikalisme. Program reformasinya meliputi promosi gerakan Sufi dan pemikir Islam moderat. NAMA Marrakesh muncul di jalan-jalan Medina, yang ramai, dengan toko suvenir, kafe, dan Jama el-Fnaa yang tak terhitung jumlahnya, alun-alun pasar yang luas dengan pemain sulap, komedian, dan pawang ular. Tapi di samping Marrakesh yang hidup dari pariwisata, ada bagian dari warisan kota yang tetap tertutup bagi wisatawan . Marian Brehmer, peneliti Tasawuf dan kearifan Timur Tengah, menceritakan Marrakesh dikenal sebagai kota tujuh orang suci. Menurut tradisi Islam ini adalah perekat spiritual yang menyatukan kota berpenduduk sejuta jiwa tersebut. Masing-masing santo pelindung ini adalah seorang sarjana hukum Islam terkemuka, orang bijak atau mistikus dari Abad Pertengahan. \"Kuil Sufi tersebar di dalam dan di sekitar kota tua Marrakesh, meskipun dibutuhkan keahlian untuk melacaknya di labirin Medina,\" ujar Brehmer dalam tulisannya berjudul \"Sufism in Marocco: A cure for extremism?\" sebagaimana dilansir laman Qantara belum lama ini. Gagasan menghubungkan makam satu sama lain untuk membentuk ziarah ritual berasal dari Moulay Ismail, penguasa kedua dinasti Alaouite yang memerintah Maroko hingga saat ini. Moulay Ismail, yang mengarahkan jalannya negara dari 1672-1727 dan dikenal karena memerintah dengan tangan besi, ingin memperkuat zawiyas, pusat tarekat Sufi. Tujuannya untuk membatasi pengaruh tradisi ziarah yang bersaing – yaitu Regraga Suku Berber, yang memiliki jalur ziarah sendiri di wilayah yang sama, mengelilingi tujuh orang suci di kota pesisir Essaouira. Berbeda dengan tujuh orang suci Regraga, tujuh orang suci pelindung Marrakesh adalah keturunan Arab, seperti keluarga kerajaan Alaouites. Makna Spiritual Rencana Moulay Ismail berhasil. Marrakesh memperoleh makna spiritual dan segera menarik peziarah dari seluruh negeri, membantu meningkatkan ekonomi kota. Secara tradisional, ziarah yang mengikuti rute melingkar berdasarkan putaran Kakbah, dimulai pada hari Selasa dan berakhir pada hari Senin, dengan kunjungan ke salah satu wali pada masing-masing tujuh hari. Meski bentuk ritual asli dari tradisi ini sudah jarang dipraktikkan saat ini, banyak makam tokoh-tokoh saleh ini tetap menjadi magnet bagi pengunjung. Mereka termasuk tempat suci Sidi Ben Slimane al-Jazouli. Tokoh ini hidup pada abad ke-16 dan dikenal di Maghreb dan sekitarnya karena Dala\'il al-Khayrat-nya, kumpulan doa-doa Islam. Setelah lama berkeliling kota-kota suci Yerusalem, Madinah dan Makkah, al-Jazouli dikatakan telah menghabiskan empat belas tahun hidup dalam isolasi, dan akhirnya meninggal saat sedang salat. Mausoleum populer lainnya adalah makam Sidi Bel Abbes. Ia dikenal sebagai seorang bijak dari abad ke-12, yang menghabiskan beberapa tahun hidup sebagai pertapa di sebuah gua di luar Marrakesh. Atas undangan Sultan, dia kemudian pindah ke kota. Penguasa menganugerahkan sebuah madrasah untuk dia mengajar dan asrama untuk murid-muridnya. Halaman persegi di dalam kompleks kuil Sidi Bel Abbes dapat dicapai melalui gang tertutup yang digunakan bersama oleh pejalan kaki dan sepeda. Pada pagi yang istimewa ini, sekelompok pria dari berbagai usia sedang duduk berdoa di bawah arkade berwarna oker, dengan tasbih, untaian manik-manik seperti tasbih, meluncur di tangan mereka. Melihat lebih dekat, menjadi jelas bahwa semua pria ini buta. Mereka tinggal di sebuah lembaga amal yang telah melekat pada kuil selama berabad-abad, dan kembali ke Sidi Bel Abbes sendiri, yang dikatakan memiliki perhatian khusus terhadap orang buta dan penglihatan sebagian. Seperti tipikal semua bangunan suci di Maroko, dinding bagian dalam mausoleum dihiasi dengan mosaik bintang, lingkaran, dan desain kotak-kotak yang rumit dalam berbagai urutan geometris dan pola warna. Arsitektur interior yang elegan ini dirancang untuk memberi pengunjung pengalaman surga di bumi saat mereka memasuki rumah Tuhan. Unsur Islam dan Perdukunan Persaudaraan sufi mulai terbentuk di Maroko pada abad ke-10 dan ke-11. Salah satu tokoh agama paling berpengaruh di negara itu adalah Abu al Hasan al-Shadili, pendiri tarekat Shadhiliyya, yang memiliki banyak pengikut di Afrika Utara dan sebagian Timur Tengah hingga hari ini. Tijaniyya juga sangat berpengaruh; itu didirikan oleh cendekiawan dan pembaharu Islam Ahmad al-Tijani, yang dikatakan memiliki visi di mana Nabi Muhammad menugaskannya untuk menciptakan tatanan baru. Makam Tijani di kota tua Fez masih dikunjungi peziarah dari Afrika Barat. Dan Maraboutisme, sejenis Sufisme populer yang menyebar ke seluruh Maroko dan Tunisia, memadukan unsur Islam dan perdukunan. Ini termasuk kunjungan orang suci setempat serta ritual tarian dan musik. Maroko, bagaimanapun, juga memiliki masalah dengan ekstremisme. Hal ini terkait langsung dengan tingginya tingkat pengangguran kaum muda di negara tersebut, yang mencapai hampir 40 persen di kota-kota. Suramnya prospek mendorong kaum muda ke tangan para ekstremis, seperti yang terjadi di bagian lain dunia Islam. Strategi Melawan Ekstremisme Gerakan fundamentalis seperti Salafisme dan Wahabisme telah memberikan pengaruh di Maroko selama beberapa dekade. Arab Saudi telah menyebarkan ideologi Wahabi di Afrika Utara sejak tahun 1970-an, dengan bantuan dolar minyak. Akibatnya, materi propaganda dari kaum Islamis jatuh ke tangan generasi yang tidak memiliki harapan masa depan. Serangkaian serangan al-Qaeda di kafe dan hotel di Casablanca pada tahun 2003, yang menewaskan 46 orang, merupakan titik balik bagaimana masalah ini dirasakan di Maroko. Para penyerang adalah “rumahan”, yang pada gilirannya menunjukkan kegagalan ekonomi negara – hampir semuanya berasal dari perkampungan kumuh Sidi Moumen di pinggiran Casablanca. Sejak serangan ini, raja Maroko, Mohammed VI – yang saat itu berada di tahun keempat pemerintahannya – telah mengangkat penyebab memerangi ekstremisme. Di samping peran politiknya, Mohammed VI juga merupakan pemimpin agama negara, “pemimpin umat beriman”. Program reformasinya mencakup promosi gerakan Sufi dan pemikir Islam moderat, yang dipandang sebagai sarana untuk mengobati penyebaran fanatisme – sebuah perspektif yang juga berulang kali didukung oleh para ahli strategi AS sejak 9/11. Perspektif ini, bagaimanapun, mengabaikan fakta bahwa tasawuf – meskipun diorganisasikan ke dalam berbagai tatanan – pertama-tama dan terutama merupakan jalan pembangunan karakter individu. Oleh karena itu, menggunakannya untuk tujuan politik bermasalah, meskipun sejarah tasawuf di Maghreb telah menampilkan beberapa gerakan politik yang berasal dari tarekat sufi, seperti Emir Abdelkader, yang berperang dan menang melawan penjajah Prancis. Menyusul serangan Casablanca, Mohammed VI kemudian menunjuk seorang akademisi dengan latar belakang Sufi sebagai Menteri Urusan Islam. “Sufisme adalah komponen penting dari budaya Maroko; ini lebih bersifat sosial daripada teoretis,” kata Ahmed Toufiq. “Saya tumbuh di tengah para mistikus dan pendongeng, yang menekankan kohesi sosial dan empati, penyembuhan dan kebaikan kepada sesama manusia.” Toufiq, Menteri Urusan Islam, merasakan hubungan dengan persaudaraan Boutchichiyyah, sebuah tatanan yang berakar pada abad ke-18. Dia adalah kepala Perpustakaan Nasional di Rabat dan mengajar tasawuf di Harvard. Pada tahun 2014 ia membantu mendirikan Mohammed VI Institute for the Training of Imams, yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam perjalanannya ke Maroko pada tahun 2019. Semangat tasawuf dengan demikian telah menjadi salah satu tangan penuntun di kemudi pemerintahan Maroko selama bertahun-tahun. Dalam kata-kata guru spiritual Toufiq Sidi Jamal al-Qadiri, kepala agama Boutchichiyyah, yang berkantor pusat di timur laut negara itu, mistisisme Islam dapat didefinisikan dalam istilah-istilah ini: “Sufisme adalah Islam yang serius. Itu adalah jantung dan inti fundamental, sumsum Islam. Itu adalah maqam keunggulan, pemurnian, ketulusan dan pengabdian dalam semua tindakan dan pekerjaan.” (Dimas Huda)
Calonkan Diri sebagai Anggota Kongres AS, Bekas Miss Irak Ini Mengaku Zionis Muslim Sekuler
Mantan Miss Irak, Sarah Idan, secara resmi mengumumkan pencalonannya sebagai anggota Kongres AS untuk Partai Demokrat di Distrik 30 California pada November 2024. Middle East Eye melaporkan Idan saat ini tinggal di Los Angeles. Dia merupakan pendiri Humanity Forward, sebuah organisasi bipartisan nirlaba yang “berkomitmen membangun jembatan antara Muslim dan Yahudi untuk mempromosikan rekonsiliasi, toleransi, saling pengertian, dan perdamaian”. Kursi di Distrik 30 California saat ini diduduki Adam Schiff. Schiff sendiri akan mencalonkan diri sebagai anggota Senat. Idan memberi tahu The Algemeiner bahwa jika dia menang, dia akan menjadi imigran wanita Irak pertama \"dan Zionis Muslim sekuler dalam sejarah\" yang terpilih menjadi anggota Kongres. Pada 2017, Idan adalah kontestan Miss Universe dan memposting foto dirinya bersama Miss Israel, Adar Gandelsman, yang pada saat itu membuatnya menerima ancaman pembunuhan. Dia mengatakan kepada The Algemeiner bahwa dia dipaksa untuk meninggalkan negara asalnya dan kewarganegaraan Iraknya dicabut. Pada tahun 2020, dia menimbulkan kontroversi secara online setelah memposting foto dengan kepala Mossad Israel di Gedung Putih selama upacara normalisasi yang ditengahi AS antara Israel, UEA, dan Bahrain. Dia mengatakan kepada outlet berita bahwa salah satu alasan mengapa dia mencalonkan diri untuk Kongres adalah karena Partai Demokrat telah \"dibajak\" oleh anggota \"The Squad\", termasuk anggota Kongres wanita Muslim Rashida Tlaib dan Ilhan Omar. Kesetaraan gender, hak pengungsi, toleransi beragama, dan “penderitaan minoritas yang teraniaya di Timur Tengah” adalah beberapa isu yang penting bagi Idan. Dia mengatakan dia ingin membawa perhatian dan sumber daya untuk masalah tersebut, baik di dalam maupun luar negeri. (MEE/Dimas Huda)
Gaduh Transaksi Fiktif
Hukum di Balik Kasus Destiawan Soewardjono, Menteri BUMN Sibuk Politik. Gaduh dipicu oleh ulah Destiawan Soewardjono. Untuk membayar utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek fiktif, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode Juli 2020-2023 itu menggunakan dokumen palsu. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun menetapkannya sebagai tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengungkapkan sejumlah peran Destiawan dalam kasus korupsi. Terlebih berperan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Adapun nilai kerugian negara yang diduga diselewengkan Destiawan menurut Kejaksaan Agung mencapai Rp2,54 triliun, sebuah nilai korupsi cukup besar di kalangan BUMN. Untuk apa? Mengutip Ketut beberapa waktu lalu, “Untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka.” Akibat perbuatannya, tambah Ketut, “Tersangka Destiawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.\" Ironisnya, lima pejabat PT Waskita Karya bahkan sudah ditetapkan sebelumnya sebagai tersangka. Yakni Bambang Rianto (BR) selaku Direktur Operasi II periode 2018-2023, Taufik Hendra Kusuma (THK) selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko periode Juli 2020-Juli 2022, Haris Gunawan (HG) selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko periode Mei 2018-Juni 2020, dan Nizam Mustafa (NM) selaku Komisaris Utama PT Pinnacle Optima Karya. Satu lagi, tersangka Muhammad Rasyid Ridha (MRR) selaku Claim Change Management Manager (CCMM), terkait Pasal 21. Yakni setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan atau obstruction of justice kasus korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast. Adapun peran dari MRR yaitu telah melakukan perbuatan memengaruhi dan mengarahkan para saksi untuk tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh penyidik dan menghilangkan barang bukti. Ditandaskan Ketut, \"Sehingga mengakibatkan penyidikan menjadi terhambat dalam menemukan alat bukti dalam perkara perkara a quo.\" Menurut Ketut, \"Peranan tersangka BR yakni secara melawan hukum menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan dokumen pendukung palsu, dimana guna menutupi perbuatannya tersebut, dana hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang vendor yang belakangan diketahui fiktif sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara,\" jelas dia. Sedangkan tersangka THK dan HG, yakni telah melawan hukum secara bersama-sama dengan tersangka BR, menyetujui pencairan dana SCF lewat dokumen pendukung palsu. Guna menutupi perbuatannya tersebut, dana hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang vendor yang belakangan diketahui fiktif. Adapun tersangka NM, menurut Ketut, “Telah secara melawan hukum menampung aliran dana hasil pencairan SCF dengan cover pekerjaan fiktif dan selanjutnya menarik secara tunai.\" Korban Bertanya Ditelan kekecewaan, belum lama ini ada sebuah rekaman video di Tiktok pribadi Ronald Sinaga, bos kontraktor dari PT Sabat. Di dalamnya terdengar suara kritik dan sindiran. Setelah mendengarnya, suaranya mungkin akan terngiang terus di kepala mereka yang belum mendapatkan pembayaran atas proyek kerjasama dengan Waskita Karya. Ronald merasa dirugikan karena belum ada pembayaran kontrak dari PT. Waskita Karya sehingga dirinya bersuara atas ditangkapnya Dirut PT. Waskita Karya. “Jadi rame di media massa bahwa pak Erick Thohir katanya semenjak pak Dirut Waskita ditangkap Kejaksaan dia bilang semoga ini menjadi peringatan kepada BUMN yang lainnya. Woi, bangun woi!!” ujar Ronald dalam video di Tiktok pribadinya. Jelasnya lagi, “Kamu sudah dapat peringatan dari Desember kemarin, waktu Direktur Keuangannya dirangkap Kejaksaan. Direktur Keuangannya pada saat itu dan Direktur Keuangan yang sebelumnya sudah ditangkap bulan Desember, kamu sudah dapat peringatan.” “Masak kamu gak paham bisnis? Katanya pengusaha sukses, kalau ada penipuan SCF Perbankan, Dirut pasti tahu.” tambah Ronald. Menurutnya, tidak mungkin Direktur bisa mengeluarkan dana sebesar Rp 2,5 triliun sehingga merugikan negara. Ronald Sinaga juga menyindir Menteri BUMN, Erick Thohir terlalu sibuk mengurus PSSI dan tidak melakukan uji kelayakan terhadap Destiawan saat ditugaskan kembali sebagai Dirut PT Waskita Karya. “Kamu karena terlalu sibuk ngurus PSSI, nih saya kasih tahu warningnya nih tanggal 14 Februari 2023 di media massa ya tertulis bahwa Destiawan ditugaskan kembali oleh Erick Thohir melalui RUPSLB,” ungkapnya. “Terus,” dia melanjutkan, “Tanggal 16 Februari 2023 kamu diangkat sebagai ketua umum PSSI. Jelang 2 hari, gak mungkin dong kamu bangun pagi-pagi, tiba-tiba menjadi Ketua Umum PSSI? Berarti kamu selama ini sibuk, sibuk ngurus, ngeloby sana sini karena kamu saking sibuknya makanya kamu gak perhatikan kamu tidak melakukan do diligence,” tegasnya. Kesalnya lagi, “Masak ada kesempatan RUPS, kamu malah tidak buang orangnya, malah kamu pilih kembali, tugaskan Kembali.” Ia juga memaparkan, berdasarkan informasi di media massa bahwa Destiawan ditugaskan kembali oleh Erick Thohir. “Jadi kamu ngapain antara Desember sama Februari? Tanggal 14 Februari menugaskan kembali Destiawan sebagai Direktur Utama, terus 2 hari kemudian kami jadi ketua umum PSSI, berarti kamu lagi terganggu pikirannya, gak focus. Percuma kamu jadi menteri! Dari menteri sekarang mau bermimpi mau jadi wapres. Halahh! Mimpi aja loe!” kesalnya. Sederet Mega Proyek Siapa menduga Dirut PT Waskita Karya Tbk Destiawan Soewardjono jadi tersangka kasus korupsi berjamaah? Apalagi Destiawan termasuk Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kebanggaan Presiden Jokowi lantaran bisa menerjemahkan proyek-proyek pemerintah berupa berbagai mega proyek infrastruktur yang megah. Destiawan telah menyelesaikan sederet mega proyek yang turut membuat nama Indonesia harum di mata internasional. Di antaranya Waskita ikut andil dalam kesuksesan penyelenggaraan Presidensi KTT G20 yang digelar di Bali pada 15-16 November 2022, lalu. Saat itu Waskita memastikan penyelesaian pekerjaan penataan jalan Simpang Sligita-Kempinsky, dan Showcase Mangrove di Nusa Dua, Bali. Penataan jalan dan kawasan ini dilakukan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan para delegasi konferensi presidensi G20 di Bali. Sebagai informasi, pada pekerjaan proyek di Bali perseroan mengerjakan penataan pedestrian, saluran, green zone, dan ducting utilitas. Waskita juga melakukan presevasi atau pemeliharaan Jembatan Sawangan 1, Jembatan Sawangan 2, Jembatan Sawangan 3. Lalu, pelebaran jalan pada Simpang Peminge, overlay AC-WC, pembuatan parkir Limosin dengan luasan 1,7 Ha, dan street furniture. Tak hanya itu, Waskita juga mengerjakan revitalisasi dan restorasi Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Beberapa spot yang dikerjakan Waskita di TMII antara lain gedung pengelola, Museum Indonesia, parkir utara, dan parkir selatan. Waskita Karya berhasil menuntaskan pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah, selama 17 bulan. Masjid yang merupakan hadiah Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan adalah replika dari masjid dengan nama yang sama di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dari sisi arsitektur, masjid menggabungkan arsitektur khas Uni Emirat Arab dan batik Kawung yang menjadi ciri khas Kota Solo. Sebagai masjid terbesar dengan arsitektur unik, Masjid Sheikh Zayed Solo diyakini tak hanya menjadi tempat ibadah. Masjid ini digadang menjadi pusat pengajaran Islam, pusat pengembangan ekonomi halal, hingga melengkapi destinasi wisata religi di Solo yang sudah berkembang. Waskita juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun 7 ruas jalan tol, itu sebabnya Waskita mendapat Penanaman Modal Pemerintah (PNM) sebesar Rp7,9 triliun. Alokasi PMN tersebut telah digunakan untuk penyelesaian 7 ruas tol yakni ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung sebesar Rp3,03 triliun, tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu sebesar Rp1,13 triliun, tol Cimanggis-Cibitung Rp623 miliar, tol Pejagan-Pemalang sekitar Rp204 miliar, dan tol Ciawi-Sukabumi sebesar Rp637 miliar. Pendek kata, Waskita di bawah kendali Destiawan benar-benar menjadi anak emas Presiden Jokowi, itu sebabnya masa jabatannya diperpanjang oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan pada 14 Februari 2023. Sebelumnya dia diangkat jadi Dirut Waskita pertama kali pada Juni 2020. Akibat sering mendapat penugasan proyek pemerintah, Waskita pun menjadi BUMN Karya dengan utang jumbo, karena dalam penugasan tersebut dukungan dana APBN sangat terbatas, sehingga menggunakan utang sebagai solusinya. Sampai September 2022 utang Waskita Karya sudah mencapai Rp82,40 triliun, bandingkan dengan utang PT Wijaya Karya Tbk sebesar Rp56,75 triliun. Atau utang PT Pembangunan Perumahan Tbk sebesar Rp43,42 triliun, belum lagi jika dibandingkan utang PT Adhi Karya Tbk sebesar Rp31,58 triliun, jelas Waskita Karya jadi juara utangnya. Celakanya Destiawan mengorupsi Rp2,54 triliun dari utang lewat proyek fiktif yang mengantarkannya ke hotel prodeo. Politik Hukum di Balik Kasus Destiawan Pertanyaannya mengapa Destiawan ditangkap Kejaksaan Agung, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Ya, semua orang tahu, bahwa remote KPK sudah lemah, dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan remote Kejaksaan Agung yang mestinya juga dikendalikan pemerintah, ternyata belakangan lebih loyal dikendalikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Irisannya adalah, Jaksa Agung ST Burhanudin adalah adik kandung politisi PDIP Tb Hasanudin. Walau di depan publik tidak pernah terlihat komunikasi, tapi di belakang layar diduga ada komunikasi intensif. Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, tergelitik dengan adanya kabar tersebut. Bukan tanpa alasan, kabar korupsi tersebut terjadi ketika Waskita Karya terjerat utang jumbo. Refly Harun mengatakan, BUMN karya yang bergerak di bidang konstruksi ini memang menjadi lahan basah untuk aksi korupsi. Tak heran, jajaran eksekutif hingga ke tingkat direktur utama ikut bermain dalam korupsi berjemaah ini. \"BUMN konstruksi rentan untuk adanya tindak pidana korupsi, apalagi oleh jajaran eksekutifnya karena menyangkut perputaran uang dan proyek yang banyak serta besar,\" katanya lagi. Ia juga menilai back ground Dirut Waskita Karya dibidik jadi tersangka berbalut dengan kemelut pencapresan yang alot. Ada perbedaan harapan Megawati yang menginginkan Puan Maharani sebagai capres, sementara Presiden Jokowi menginginkan Ganjar Pranowo. Jokowi dikabarkan menggunakan oligarki untuk menekan Megawati agar mencalonkan Ganjar Pranowo, sementara Puan ditarget menjadi Ketua Umum. Sebelumnya PDIP lewat Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menolak keikutsertaan tim sepak bola U-20 Israel, dimana Indonesia sebagai tuan rumahnya. Alhasil FIFA akhirnya memutuskan Piala Dunia U-20 yang semula di Indonesia dipindahkan ke Argentina. Tentu saja hal ini membuat Jokowi jengkel, karena perhelatan Piala Dunia U-20 yang bergengsi itu batal diselenggarakan di Indonesia. Termasuk penangkapan Destiawan diduga bentuk lain serangan PDIP kepada orang-orang dekat Jokowi. Tentu saja ini juga membuat Jokowi pusing tujuh keliling. Apalagi dikabarkan Menteri BUMN kesulitan mencari pengganti Destiawan, seorang profesional yang sangat mengerti keinginan Presiden. Dewan Komisaris Waskita Karya telah menunjuk Direktur HCM, Pengembangan Sistem dan Legal PT Waskita Karya (Persero) Tbk Mursyid sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) untuk menggantikan tugas, wewenang dan tanggung jawab direktur utama perseroan sementara. Penangkapan Destiawan tentu saja didasari pada kasus nyata, sehingga publik benar-benar memaknai penangkapan Destiawan sebagai fenomena hukum biasa. Tapi sulit untuk menghindari dugaan adanya aksi politik yang membungkus penangkapan tersebut. Itu sebabnya pasar menghukum saham Waskita Karya dengan kode saham WSKT anjlog ke posisi Rp206 dari posisi tertingginya di level Rp600 per lembar saham. Pada saat Waskita mendapat banyak proyek infrastruktur sahamnya melambung ke level Rp590 hingga Rp600, namun pada saat isu utang dan korupsi mulai mengemuka, pelan tapi pasti sahamnya turun, saat artikel ini ditulis di posisi 206 per lembar saham. Menteri BUMN Sibuk Politik Pada sisi lain, anjloknya harga saham, citra dan nama baik Waskita Karya, Menteri BUMN Erick seperti tidak mengurus BUMN karya itu dengan baik. Erick Thohir diketahui sibuk pencitraan dengan menggunakan iklan wajahnya di ATM-ATM dan baliho, entah atas biaya pribadi atau atas biaya BUMN. Erick diketahui sibuk kegiatan politik dan akan ikut dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Sayangnya begitu banyak wajahnya muncul di fasilitas publik, namun elektabilitasnya tak kunjung naik, calon presiden yang muncul hanya Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, nama Erick hanya muncul di pasar calon wakil presiden. Tambahan pula dia sibuk mengurus Persatuan Sepak Seluruh Indonesia (PSSI), Erick lebih dikenal dan habis energinya untuk mengurus PSSI plus pencalonan dirinya dalam kontestasi Pilpres 2024. Karena itu wajar banyak pihak yang menyayangkan sikap tidak profesional Erick yang rangkap jabatan tersebut. Sehingga tak hanya BUMN karya yang babak belur, tapi juga kilang Pertamina yang bolak-balik meledak. Sehingga anggota komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mengkritik Erick lantaran tidak fokus dalam mengelola BUMN. Mulai dari kilang Pertamina yang meledak berkali-kali, hingga ambruknya kinerja BUMN karya, menunjukkan bahwa Erik tak becus mengurus BUMN. Apatah lagi disuruh mengurus negara. Persoalan lain Erick Thohir diungkap mantan jurnialis dan Direktur LBH Jakarta, Agustinus Edy Kristianto, terlibat dalam kerugian Telkomsel dalam investasi di saham GOTO. Erick ditengarai menyetujui investasi Telkomsel sebesar Rp6,74 triliun, saat saham perdana GOTO Rp338 per lembar saham, kini anjlok ke posisi Rp109. Sehingga potensi kerugian Telkomsel di GOTO mencapai Rp3,87 triliun. Kalau saham GOTO terus meluncur ke bawah, bisa jadi potensi total kerugian itu bisa mencapai Rp6,74 triliun. Jadi, terlihat jelas, BUMN karya, dan BUMN raksasa lainnya telah salah diurus, bahkan dikorupsi sedemikian massif, sehingga merugikan keuangan negara. Persoalan bangsa ini sejak awal masih berkutat pada persoalan salah urus, karena itu dicari calon pemimpin nasional yang profesional, jujur, dan rendah hati. Semoga bangsa ini ke depan lewat BUMN yang diurus dengan benar akan menjadi Macan Asia! (Djony Edward, Luthfi Pattimura)
Erdogan Membangunkan Kembali Sufi Turki dari Tidur yang Panjang
Di bawah AKP dan Erdogan Islam bangkit kembali di Turki. Kaum sufi terbangun dari tidur panjangnya. Oleh Dimas Huda --Jurnalis Senior Kebangkitan kehidupan beragama di ranah publik di bawah pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP selama 20 tahun terakhir telah menyebabkan kembalinya para Sufi secara bertahap. Recep Tayyip Erdogan memberi ruang yang luas buat mereka. Padahal di era Mustafa Kemal Ataturk mereka ini dianggap sebagai simbol keterbelakangan. Marian Brehmer, pengamat tasawuf dan kearifan Timur Tengah, sempat mengunjungi makam sufi yang masyhur Jalaluddin Rumi di Konya. Laporannya di dilansir Qantara. Konya adalah tempat yang kompleks. Wilayah ini pernah menjadi ibu kota Kerajaan Seljuk dan salah satu kota terbesar di Anatolia dengan populasi lebih dari 2 juta. Hampir tidak ada kota lain di negara ini, jadi mereka berbisik satu sama lain di Turki barat, di mana orang-orangnya sangat religius, sangat konservatif, sangat \"terbelakang\". Konya juga merupakan salah satu kota utusan perdamaian paling signifikan dalam sejarah dunia. Mevlana Jalaluddin Rumi, yang lahir di Balkh di tempat yang sekarang disebut Afghanistan pada 1207 dan meninggal di Konya pada 1273. \"Mevlana\" begitu orang menyebut adalah ejaan Turki dari maulana kehormatan Arab, yang berarti \"tuan kami\". Magnet bagi Wisatawan Mausoleum Mevlana, yang selama ratusan tahun menjadi pusat pelatihan dan markas ordo darwis Mevlevi, kini menjadi magnet bagi wisatawan, menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Malam pernikahan atau şeb-i arus, sebagai hari peringatan kematian Rumi telah dikenal selama berabad-abad, adalah satu hari di mana daya tarik transnasional santo itu terlihat jelas. Setiap tahun, ribuan orang dari seluruh dunia berziarah ke Konya untuk acara tersebut. Beberapa pengunjung mengobrol dalam kelompok kecil – di antara bahasa lain, Anda dapat dengan jelas memilih bahasa Turki, Persia, Arab, dan Inggris – sementara lingkaran pemuda Iran membaca dari Divan-e Shams. Seorang wanita yang lebih tua menggumamkan surah-surah Al-Quran pada dirinya sendiri saat dia bergoyang-goyang. Segera, salah satu penjaga kuil, mengenakan mantel wol krem, mengeluarkan korek api panjang dan mulai menyalakan lilin di toples kaca di atas kepala mereka yang menunggu. Kisah Kembalinya Para Sufi di Turki, di Era Kemal Ataturk Dianggap Simbol Keterbelakangan Suasana Festival di Kota Pukul 16.05, \"Yā Hazret-i Mevlānā\" terdengar dari pengeras suara. Semua orang berdiri, siap menerima berkah dari ritual berusia berabad-abad ini. Pembacaan Al-Quran mengikuti, upacara dengan doa dan pembacaan zikir yang luar biasa, yang diakhiri dengan seruan \"Allah\" yang semakin cepat. Beberapa saat kemudian, para peziarah keluar melalui portal dalam kerumunan besar, meskipun beberapa berlama-lama dalam meditasi hening. Setelah itu, Konya berubah menjadi arena festival. Di berbagai lokasi di sekitar makam, di hotel, pusat budaya, dergah (kuil sufi) atau di udara terbuka, orang bernyanyi, berdoa, membacakan puisi dan mengenang Rumi hingga larut malam. Salah satu pertemuan paling populer diadakan setiap tahun di aula besar di belakang toko suvenir yang tidak mencolok. Dinding berpanel kayu digantung dengan permadani dalam berbagai warna dan pola. Pada malam ini, musiknya merupakan campuran dari musik rakyat spiritual Turki dan lagu sufi, juga disebut ilahi (\"ilahi\") serta himne Persia Rumi. Ritme disediakan oleh drum bingkai melingkar. Saat musik mencapai klimaksnya, seorang wanita muda di antara penonton melompat dan mulai berputar. Saat dia berputar, keliman roknya yang berwarna cerah terangkat ke udara. Pemintalan wanita muda ini adalah hal yang memacu momen dan memiliki sedikit kesamaan dengan upacara sema rumit Ordo Mevlevi. Kisah Kembalinya Para Sufi di Turki, di Era Kemal Ataturk Dianggap Simbol Keterbelakangan Berpartisipasi dalam sema, yang telah menjadi semacam pertunjukan tasawuf, secara tradisional membutuhkan proses pelatihan yang panjang. Banyak kalangan Sufi Turki kini berpendapat bahwa ekstase mistis adalah pengalaman yang dirindukan setiap orang. Sudah waktunya, kata mereka, untuk meninggalkan institusi dan peraturan. Sementara Mevlevis hari ini mengkritik mereka yang menggambarkan sema - yang sekarang juga dilakukan di restoran atau dalam perjalanan kapal uap dari Istanbul - sebagai \"tarian\", orang-orang di Barat telah lama berbicara tentang \"tarian berputar para darwis\". Lokakarya dalam \"berputar\" tersedia di studio yoga dan pusat esoterik di kota-kota besar Eropa. Pemisahan ritual sufi dari warisan tradisionalnya dan mencampurkannya dengan praktik spiritual dari budaya lain digambarkan oleh beberapa peneliti sebagai \"tasawuf gaya hidup\". Kebangkitan Kembali Di Turki, rasa lapar akan latihan spiritual sangat besar di antara mereka yang merasa terasing oleh politik Turki yang semakin ideologis Islam. Kebangkitan kehidupan beragama di ranah publik di bawah pemerintahan AKP selama 20 tahun terakhir telah menyebabkan kembalinya para Sufi secara bertahap, sampai-sampai para master sekarang dapat berbicara kepada jutaan orang di televisi dan diundang secara terbuka ke upacara. Turki saat ini juga menjadi rumah bagi kelompok sempalan neo-Sufi dan ultra-konservatif dari ordo tradisional seperti komunitas Menzil atau gerakan Süleymancılar, yang para pemimpinnya dulu memiliki hubungan dekat dengan orang-orang yang bergerak di lingkaran pemerintahan. Di Kekaisaran Ottoman, praktik keagamaan sebagian besar penduduk selama berabad-abad dipengaruhi oleh budaya Sufi. Pondok-pondok Tekkes atau Sufi tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan spiritual, tetapi juga sebagai tempat pertemuan sosial, yang mengelola perpustakaan atau melayani tujuan amal. Beberapa persaudaraan mistis seperti Tarekat Bektashi dan Tarekat Naqsybandi memiliki pengaruh sosial dan politik yang besar di Kesultanan Utsmaniyah, oleh karena itu Mustafa Kemal Atatürk menganggap tarekat tersebut sebagai simbol keterbelakangan dan penghalang jalan negara menuju keselarasan dengan Eropa. Dua tahun setelah berdirinya negara Turki, Atatürk menutup ordo Sufi dan melarang praktik mereka. Beberapa pemimpin sufi menolak langkah ini dan memindahkan komunitas mereka ke bekas negara Ottoman lainnya, termasuk Albania dan Suriah. Çelebi, atau pemimpin spiritual Mevlevi – jabatan yang diwariskan dari ayah ke anak sejak kematian Rumi – awalnya tinggal di Aleppo, di mana salah satu mevlevihanes (pusat Sufi) terpenting pernah berada di bawah pemerintahan Ottoman. Sufi lainnya bergabung dengan Kemalis dan mengambil posisi dalam pelayanan publik. Putus dengan Budaya Spiritual Pada saat yang sama, reformasi alfabet tahun 1928, di mana alfabet Turki dialihkan dari aksara Arab ke Latin, menyebabkan putusnya budaya spiritual generasi sebelumnya. Membaca puisi Sufi Ottoman segera menjadi kegiatan yang hanya diperuntukkan bagi para spesialis. Saat ini, hampir tidak ada orang di Turki yang memiliki akses ke karya asli para Sufi; mereka pertama-tama perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Turki modern. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak terjemahan yang telah diselesaikan, dengan penerbit Istanbul seperti Sufi Yayinları berada di garis depan upaya tersebut. Akibat pelarangan itu, banyak sufi menghabiskan waktu puluhan tahun di bawah tanah. Pondok-pondok mereka melepaskan peran mereka sebagai pusat pelatihan spiritual dan hanya berfungsi sebagai klub budaya – untuk musik mistik, misalnya. Bahkan di Konya, sema dilarang hingga tahun 1950-an. Pada tahun 1953, pertunjukan itu diizinkan untuk diadakan lagi sebagai pertunjukan yang sangat sekuler. Hari ini, sebaliknya, dewan kota menggunakan Rumi dan para darwis berputar sebagai kartu panggil, menyebut dirinya sebagai \"kota hati\". Video iklan Konya untuk şeb-i arus tahun ini mengajak orang-orang untuk \"Menjadi teman, sehingga Anda dapat melihat teman [ilahi].\"
Jejak Islam: Bekas-Bekas Dendam Yunani ke Ottoman
Di Yunani, tak sedikit peninggalan era Ottoman atau Utsmaniyah yang tak terurus. Salah satunya Thessaloniki, bekas perkampungan kaum muslimin. Oleh Dimas Huda ---Jurnalis Senior Thessaloniki di era Ottoman atau Utsmaniyah adalah kota yang dihuni penduduk muslim. Kota ini ditinggalkan karena adanya pertukaran penduduk antara Yunani dan Turki. Mereka yang muslim dipaksa pindah ke Turki. Kini masih ada sedikit bekas-bekas budaya Islam era Ottoman di kota itu. Di bagian atas Ano Poli di Thessaloniki terdapat air mancur sederhana. Air mancur ini menampilkan prasasti dalam bahasa Arab dan Turki Ottoman. Berasal dari awal abad ke-20. Teks tersebut bercerita tentang orang yang membangun air mancur ini. Dia adalah seorang mufti lokal bernama Ibrahim. Pak Tua membangun air mancur untuk mengenang mendiang cucu perempuan tercintanya, Namika Hanim. Sang cucu meninggal di usia muda. Prasasti ini bertuliskan permintaan kepada semua orang yang meminum air tersebut untuk berhenti dan berdoa bagi jiwa Namika. Pemandangan Kota Pada era Ottoman, pergantian abad ke-20, air mancur menjadi tempat umum di Thessaloniki. Monumen berornamen semacam itu dapat ditemukan di sepanjang gang berkelok-kelok di Ano Poli. Air mancur terletak di antara rumah-rumah Utsmaniyah yang ditandai dengan balkon menjorok yang khas dan pintu kayu besar. Menara yang tak terhitung jumlahnya dari banyak masjid di Thessaloniki mendominasi pemandangan kota, dan azan berkumandang di lingkungan yang ramai. Thessaloniki, yang dikenal sebagai Salonika, selama masa Utsmaniyah dalam banyak hal pada dasarnya adalah kota Utsmaniyah, telah diintegrasikan ke dalam kekaisaran beberapa dekade sebelum Konstantinopel. Populasinya mencerminkan keragaman dan termasuk orang Yahudi, Yunani, Turki, Albania, Armenia, Bulgaria, dan banyak lainnya. Hellenisasi Pasca Ottoman Menurut MEE, sepanjang abad ke-20, Thessaloniki menjadi saksi peristiwa yang secara radikal mengubah penampilan demografis dan fisiknya. Proyek-proyek modernisasi selama periode Utsmaniyah menetapkan suasana untuk perubahan yang akan datang, dengan penghancuran tembok-tembok Bizantium tua di sepanjang tepi laut dan pembangunan kawasan pejalan kaki yang besar sebagai gantinya. Ketika kota itu berada di bawah kekuasaan Yunani pada tahun 1912, keinginan untuk meng-Hellenisasi lingkungan binaan membentuk kebijakan perkotaan dan menyegarkan para perencana kota. Kebakaran dahsyat pada tahun 1917 memaksa penggambaran ulang kota secara luas. Kebakaran melanda sebagian besar pusat kota, menghancurkan lingkungan Yahudi serta masjid, sinagog, dan monumen lainnya. Upaya rekonstruksi sangat ambisius, tetapi sebagian besar menghapus karakter Yahudi dan Muslim di daerah yang terkena dampak. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1923, penduduk Muslim Thessaloniki tunduk pada perjanjian pertukaran penduduk yang ditandatangani oleh pemerintah Yunani dan Turki. Mayoritas penduduk Muslim lokal, yang terdiri dari orang Turki, Albania, dan etnis lainnya, terpaksa meninggalkan kota dengan kapal menuju republik Turki yang baru. Hanya sekelompok kecil Muslim yang mempertahankan kewarganegaraan asing yang diizinkan tetap tinggal di kota. Tanda-tanda pengaruh Ottoman dihapus dari ruang publik. Masjid ditutup dan kemudian digunakan kembali untuk berbagai kegunaan. Menara di seluruh kota dirobohkan. Kuburan Muslim dihancurkan dan banyak bangunan era Ottoman didesain ulang agar terlihat lebih Hellenic. Prasasti dalam bahasa Ottoman dihapus dari monumen seperti Menara Putih yang ikonik dan Air Mancur Hamidiye. Mengembalikan Sejarah Struktur Ottoman yang bertahan sebagian besar tetap ditinggalkan, dengan empat masjid kota yang tersisa dalam kondisi pelestarian yang berbeda-beda. Yang terbesar dan terpenting di antaranya adalah Masjid Hamza Bey. Masjid ini bersejarah yang terbentang lebih dari 500 tahun. Awalnya dibangun pada pertengahan abad ke-15, masjid ini terletak di persimpangan sibuk di jantung kawasan komersial Thessaloniki. Selama berabad-abad itu berfungsi sebagai salah satu rumah ibadah Muslim utama di daerah itu. Masjid dikelilingi oleh bangunan Ottoman lainnya seperti bazaar tertutup dan berbagai hammam, atau tempat pemandian umum. Seperti banyak bangunan lain yang terkait dengan Ottoman, masjid ini ditinggalkan selama pertukaran penduduk pada tahun 1923 dan akhirnya diubah menjadi gedung bioskop. Setelah pertukaran, bioskop menjadi sangat populer di kalangan pengungsi Yunani berbahasa Turki yang tiba dari Anatolia dalam gelombang migrasi yang sama yang menumbangkan komunitas Muslim Thessaloniki. Masjid yang berubah menjadi bioskop berfungsi sebagai tempat yang ideal untuk pemutaran film berbahasa Turki, dan populer di kalangan orang Yunani Anatolia yang bernostalgia. Bioskop akhirnya ditutup pada 1990-an, dan akses ke masjid telah dibatasi sejak saat itu. Pada Mei 2023, Kementerian Kebudayaan dan Olahraga Yunani mengumumkan bahwa Masjid Hamza Bey akan dipugar sepenuhnya dan dibuka kembali sebagai museum pada tahun 2025, menyusul proyek investasi bernilai jutaan euro. Museum ini akan menampung berbagai artefak yang ditemukan selama pembangunan sistem kereta bawah tanah. Pemugaran Masjid Hamza Bey merupakan tonggak sejarah dalam kebijakan lokal terhadap warisan Muslim dan Ottoman di Thessaloniki. Diskusi tentang bagaimana dan mengapa kota harus memulihkan dan merangkul warisan Ottomannya hampir tidak ada sampai tahun 2011, ketika pemilihan Yiannis Boutaris sebagai walikota Thessaloniki mengantarkan perdebatan baru tentang promosi kota sebagai kota metropolis kosmopolitan historis. Boutaris, yang mengkampanyekan agenda progresif, secara konsisten mengadvokasi untuk merangkul situs Muslim dan Ottoman secara menyeluruh di Thessaloniki. Walikota berargumen bahwa pemulihan situs semacam itu akan menguntungkan kota di banyak tingkatan, menarik wisatawan, menjalin hubungan yang lebih kuat dengan dunia Muslim, dan mempromosikan keragaman sejarah Thessaloniki. Setelah berkuasa, Boutaris mulai mengejar agenda inklusifnya. Ia mengusulkan pendirian museum seni Islam di Masjid Alaca Imaret yang terbengkalai. Ia juga mengizinkan umat Islam setempat untuk melakukan salat Idul Fitri untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade di Masjid Yeni. Sejumlah faktor, termasuk krisis ekonomi yang mengakar kuat di Yunani dan kurangnya kerja sama di tingkat pemerintah, menghalangi penerapan penuh proposal walikota. Sikap berani walikota dan kebijakan progresif juga memicu reaksi dari kaum fasis dan ultra-nasionalis, yang menyerang Boutaris yang saat itu berusia 75 tahun pada tahun 2018. Meskipun demikian, visi walikota yang ambisius dan inklusif untuk Thessaloniki kemungkinan akan terus menginspirasi para pembuat kebijakan dan aktivis warisan budaya di masa depan, membawa pengingat yang menggugah tentang penduduk Muslim di kota itu. Dari Air Mancur Namika Hanim hingga Masjid Hamza Bey, situs dan monumen Ottoman dan Muslim di seluruh Thessaloniki menceritakan kisah salah satu bab paling menarik dalam sejarah kota. Merangkul sejarah ini dan menekankan kekayaan budaya kota akan menghormati visi Boutaris, meningkatkan daya tarik Thessaloniki bagi wisatawan dan berfungsi sebagai model untuk kota-kota lain di seluruh Yunani dan Balkan.
Tangan-Tangan Kotor Bollywood Menyiapkan Tungku dan Api Islamofobia
Film India yang baru-baru ini dirilis, The Kerala Story, makin membuka borok bahwa tangan-tangan kotor Bollywood telah menyiapkan tungku dan api bagi memanasnya islamofobia di dunia. Oleh Dimas Huda -Jurnalis Senior Film bertajuk The Kerala Story sungguh keterlaluan. Selain menuai kritik karena ketidaktepatan faktualnya dan penggambaran yang salah tentang Muslim, film ini menyiapkan peluru bagi para pembenci Islam. Alur ceritanya mengikuti tiga mahasiswa keperawatan dari negara bagian Kerala di India selatan, yang diculik dan dicuci otak oleh kelompok teroris Daesh, hanya untuk dipaksa masuk Islam. Mereka akhirnya mendarat di Afghanistan. Film ini mendalami topik kontroversial “Love Jihad” – sebuah teori konspirasi Hindutva tentang wanita non-Muslim yang dibujuk untuk dinikahi dengan tujuan mengubah mereka menjadi Islam – dan menurut para ahli, mendorong narasi palsu yang dimiliki ribuan wanita dari Kerala telah masuk Islam dan direkrut ke dalam kelompok teroris Daesh. Aktor utama Adah Sharma yang berperan sebagai gadis lugu bernama Shalini Unnikrishnan, yang setelah masuk Islam bernama Fatima Ba, dalam trailer viral terlihat berdiri di daerah pegunungan dan dengan terisak mengklaim bahwa ini bukan hanya ceritanya. Dia mengklaim bahwa wanita Hindu masuk Islam dan sejauh ini 32.000 gadis telah diubah dan dimakamkan di kuburan Suriah dan Yaman. Hampir setahun setelah rilis film kontroversial The Kashmir Files, film Hindi beranggaran rendah baru ini, yang disutradarai oleh Sudipto Sen, mengklaim didasarkan pada insiden kehidupan nyata tetapi sebenarnya tidak. Anuj Kumar dari surat kabar The Hindu dalam ulasannya menulis bahwa karya propaganda dalam Kisah Kerela “dirusak oleh setengah kebenaran dan pandangan eksploitatif secara emosional”. Film ini meminjam pemahamannya tentang Islam, dll dari \"grup WhatsApp yang penuh kebencian” yang berusaha mengubah penonton menjadi penyebar kebencian dengan menjajakan \"setengah kebenaran\". Dalam sebuah wawancara dengan situs Press TV, komentator dan analis politik Asad Rizvi mengatakan film propaganda semacam itu dibuat untuk mengalihkan penonton dari persoalan yang sebenarnya. “Peran paling penting dari film propaganda, apakah itu Kashmir Files atau The Kerala Story, adalah untuk mengalihkan pikiran publik dari masalah nyata yang sedang dihadapi negara, seperti melonjaknya pengangguran dan kesulitan ekonomi,” kata Rizvi. “Media lokal memainkan peran besar dalam mempromosikan film semacam itu dan mengubah wacana politik. Saat The Kerala Story dirilis, alih-alih memperdebatkan ekonomi atau masalah kritis lainnya, media memilih untuk berbicara tentang film propaganda yang baru dirilis.” Dalam beberapa minggu terakhir, sejak film kontroversial itu dirilis pada 5 Mei, ada getaran baru di kalangan politik dan intelektual India, karena film tersebut mendapat dukungan kuat dari Sangh Parivar, (keluarga Rashtriya Swayamsevak Sangh) dan payung istilah yang digunakan untuk menunjukkan kumpulan organisasi Hindu ekstremis, sementara para kritikus dan aktivis hak-hak minoritas mengecamnya. Pada hari film tersebut dirilis, saat melakukan unjuk rasa untuk pemilihan negara bagian di mana partainya kalah dari Kongres di negara bagian Karnataka, India selatan, Perdana Menteri Narendra Modi secara terbuka mempromosikan film tersebut dalam sebuah pidato, dan mendesak orang-orang untuk pergi dan menonton \"kebenaran yang menyakitkan\". “Film Kerala Story didasarkan pada konspirasi teror. Itu menunjukkan kebenaran buruk terorisme dan mengungkap rancangan teroris,” kata Modi saat berpidato di depan massa di sebuah rapat umum di Ballari, Karnataka. Setelah Modi secara terbuka mempromosikan film tersebut, beberapa politisi lain dari Partai Bharatiya Janta (BJP) yang berkuasa, yang merupakan sayap politik Sangh Parivar, bersama dengan simpatisan Sangh keluar untuk melakukan hal yang sama, yang dikritik habis-habisan oleh para aktivis Muslim dan politisi. Kisah Kebencian Bollywood Sejak pemerintahan Modi yang dipimpin BJP berkuasa pada tahun 2014, industri film Bollywood di India – yang memproduksi sekitar 1000 film setiap tahun, hampir dua kali lipat produksi Hollywood – telah mengalami perubahan drastis, terutama dalam hal penggambaran Muslim yang terdistorsi di film. Saurabh Kumar Shahi, seorang jurnalis dan analis, percaya bahwa tren ini sedang populer bahkan sebelum BJP Nasionalis Hindu berkuasa, tetapi telah matang dalam struktur aslinya dalam sembilan tahun terakhir, sejak 2014. “India telah menggunakan media, baik televisi maupun bioskop untuk menyerang umat Islam secara umum dan ini sudah berlangsung lama,” katanya. Film yang dibuat pada tahun-tahun ini, termasuk The Kashmir Files (2022) Padmaavat (2018), Lipstick Under My Burkha (2016), Tanhaji (2020) dan baru-baru ini The Kerala Story, telah menggambarkan Muslim dan Islam sebagai antagonis yang biadab, menindas, kasar, tidak beradab. Kritikus mengatakan film-film ini melayani tujuan propaganda dengan menonjolkan protagonis utama film dan memanipulasi pemahaman penonton tentang sejarah untuk mendorong agenda politik mayoritas partai yang berkuasa. Film blockbuster kontroversial tahun lalu, The Kashmir Files, adalah penggambaran yang sangat dilebih-lebihkan dan sangat menghasut tentang pembunuhan penduduk asli Kashmiri Pandits pada 1990-an. Film itu menyalahkan Muslim Kashmir untuk itu, sementara mereka sebenarnya melindungi minoritas Hindu. “Masyarakat Hindutva yang tercipta ini sarat dengan inferiority complex, terutama terhadap umat Islam karena mereka menganggap umat Islam telah menguasai mereka selama berabad-abad,” kata Shahi. Rizvi mengatakan bahwa kursi di badan sensor film negara diduduki oleh pejabat pemerintah, yang paling setia kepada penguasa dan ideologi yang dipromosikannya. \"Badan sensor lebih suka berpaling dari memeriksa angka yang tepat, dan mengabaikan konsekuensi film tersebut terhadap masyarakat,\" katanya kepada situs web Press TV. “Sebelum aturan BJP, film semacam itu tidak dibuat, dan badan sensor film juga tidak mengizinkan film yang dibebankan secara komunal untuk diputar.” Pembuat film sinema paralel India yang legendaris, Satyajit Ray, percaya bahwa penonton India “cukup terbelakang”, karena ia merasa bahwa film-film yang ia buat bersifat esoteris di antara penonton India. Suatu kali, saat membela salah satu filmnya yang menargetkan dogmatisme agama, di mana dia dikritik karena tidak beragama Hindu dan membuat film melawan Hinduisme, dia membalas kritiknya. “Ini terjadi di India sepanjang waktu. Kami memiliki penonton yang cukup terbelakang di sini, terlepas dari gerakan masyarakat film dan semua itu, jika Anda mempertimbangkan penonton pada umumnya, itu adalah penonton terbelakang,” kata Ray dalam sebuah wawancara tahun 1989. \"Penonton yang tidak canggih, lebih sering menonton sinema komersial Hindi. Anda membuat jenis film (yang Anda inginkan) dan saya membuat jenis film yang ingin saya buat.\" Slogan Anti-Muslim Dalam banyak video media sosial yang beredar online, orang-orang yang menonton The Kerala Story terlihat meneriakkan slogan-slogan anti-Muslim yang menunjukkan tingkat indoktrinasi. Shahi menunjuk pada “kehancuran tingkat generasi” yang terjadi di India melalui media film kebencian, dan bagaimana hal itu menormalkan permusuhan anti-Muslim. “Film-film ini telah merusak dua generasi India. Jenis kebencian, jenis kejahatan, dan jenis panas yang mendalam dari dua generasi: orang yang lahir di tahun 80-an dan 90-an, dan sekarang yang ketiga tahun 2000-\'10,” katanya. Film-film ini memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat, karena memperlebar kesenjangan antara garis titik komunal, menciptakan suasana kebencian, dan secara langsung menyerang masyarakat India, sekularisme, budaya, dan tatanan sosial. Film propaganda dibuat dengan sangat hati-hati adegan demi adegan, dengan maksud agar siapa pun yang menonton akan mengikuti pihak penyebar untuk akhirnya melakukan sesuatu agar gagasan tersebut diterima secara luas, akhirnya menjadi karakter film itu sendiri. Tentang bagaimana film propaganda menyerang pikiran, Devika Kapoor, seorang psikolog konseling yang berbasis di Mumbai dalam sebuah wawancara dengan VICE menjelaskan bagaimana hal-hal masuk ke dalam pikiran manusia. “[Pikiran] manusia memiliki cara untuk menyederhanakan ide-ide rumit menjadi bagian-bagian yang tidak terlalu rumit. Di sinilah pemikiran hitam-putih masuk,” kata Kapoor. “Kami ingin memasukkan ide ke dalam kotak. Lebih mudah menyalahkan orang lain dan percaya bahwa ada \"kebaikan murni\" dan \"kejahatan murni\", karena itu [mengurangi] beban kognitif di pikiran kita. Propaganda mempertimbangkan kecenderungan ini,” dia menambahkan. Kisah Kerala saat ini diputar di bioskop di seluruh India dan juga di AS dan Inggris.
Jujur Bermaksiat Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo mengaku telah berbuat maksiat: gemar menonton blue film. Sebagai seorang muslim harusnya dia tahu, bahwa Allah Taala tidak akan mengampuni dosa seperti itu. Oleh Dimas Huda - Jurnalis Senior Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, adalah seorang muslim. Nggak percaya? Lihat saja agama yang tercantum di KTP-nya. Dia terkadang juga kedapatan salat id pada hari raya apa itu Idulfitri maupun Idualadha. Maknanya, Ganjar patut tahu apa yang boleh dan apa yang dilarang dalam Islam. Belakangan ini, pernyataan Ganjar kembali mengapung ke mata publik tentang \"kejujurannya\" dalam berbuat dosa. Dia mengakui gemar menonton film porno. Pernyataan Ganjar tersebut dilontarkan saat bebincang dengan Deddy Corbuzier saat acara Close The Door. Ganjar tanpa merasa berdosa mengungkapkan bahwa dirinya gemar menonton video porno. \"Saya orang sehat kok, kecuali saya enggak sehat. Kadang-kadang sebagai orang dewasa kan perlu. Coba salahnya di mana?\" katanya. \"Salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Wong saya suka kok,\" tambahnya. KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau yang biasa dipanggil Gus Baha pada satu ceramahnya yang banyak beredar di kanal YouTube pernah menyitir sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda: \"Setiap umatku akan mendapat ampunan, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Seseorang berbuat (dosa) pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut.\" (HR Bukhari dan dan Muslim). Mengomentari hadis ini, Gus Baha mengatakan: \"Saya tidak bisa membayangkan jika setiap ahli maksiat jujur menceritakan kemaksiatan yang pernah dilakukan, maka itu sangat berbahaya. Bayangkan, jika anak dan cucunya mendengar cerita maksiat itu, maka setiap kali si anak atau cucunya mau berzina, maka dia bilang: halah, mbah juga dulu begitu,\" ujar Gus Baha dalam sebuah ceramahnya yang bisa diakses di Narukan TV dalam kanal YouTube. Ganjar Pranowo bukan hanya seorang ayah bagi putra putrinya. Dia juga ayah bagi rakyat Jawa Tengah. Betapa dahsyatnya pengaruh \"kejujuran\" Ganjar dalam maksiat itu. Salah seorang warganet menulis komentar yang boleh jadi bermaksud membela Ganjar Pranowo. Dia menulis begini: \"Lebih baik mana, pelacur yang mengaku pelacur dibandingkan pelacur yang sok alim. Munafik!\" Gus Baha mengatakan dalam hal maksiat memang dilarang jujur. \"Sebaiknya tidak usah cerita tapi juga jangan belagak sok suci,\" katanya. Menurut Gus Baha, jika jujur dalam berbuat dosa, boleh diceritakan, nanti bisa menjadi syariat. Syaikh Shalih al-Utsaimin dalam kitab Syarh Riyadh ash-Shalihin juga menjelaskan tentang hadis tadi. \"Setiap umat muslim akan Allah ampuni dosa-dosanya,\" katanya. Namun hal ini tidak berlaku bagi orang yang telah menyingkap apa yang telah Allah tutupi dari perbuatan maksiatnya. \"Seakan-akan, mereka itu menceritakan perbuatan maksiatnya karena bangga dan meremehkan dosa yang telah dia lakukan itu. Mereka ini tidak bisa merasakan nikmatnya ampunan Allah yang Dia berikan kepada para hamba-Nya,\" tambah Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilaly dalam kitab Bahjatun Nadzirin. Celaan yang secara langsung Rasulullah SAW sampaikan kepada para pelaku mujaharah terdapat dalam hadis di atas. Sedangkan secara makna, telah banyak Rasulullah SAW isyaratkan dalam hadis-hadis yang lain. Celaan terhadap para pelaku mujaharah atau orang yang berbuat maksiat lalu menceritakannya kepada khalayak, juga disebut dalam Al-Quran. “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.” (QS An Nur: 19) Ibnu hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk menampakkan kemaksiatan dan menceritakan perbuatan maksiat tersebut, maka dia telah menyebabkan Rabb-nya marah kepadanya sehingga Dia tidak menutupi aibnya tersebut. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk menutupi perbuatan maksiatnya tersebut karena malu terhadap Rabb-nya dan manusia, maka Allah Ta’ala akan memberikan penutup yang akan menutupi aibnya itu. Bahaya dari terang-terangan berbuat dosa sama maknanya dengan mengharamkan bagi dirinya sendiri mendapat ampunan Allah Ta’ala. Menceritakan perbuatan maksiat kepada khalayak umum bisa juga menyebabkan pelakunya melakukan kemaksiatannya secara terus menerus. Hal ini juga menyebabkan manusia ikut mengamalkan perbuatan maksiat tersebut, sehingga dia akan mendapatkan dosa dari dosa-dosa para pengikutnya tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Karena penunjuk kepada keburukan seperti pelaku keburukan itu sendiri. Terang-terangan dalam kemaksiatan adalah dosa tersendiri selain dari dosa maksiat itu sendiri, karena dia telah meremehkan kebesaran Allah azza wa jalla. Terang-terangan dalam kemaksiatan menyebabkan tersebarnya kemungkaran di antara kaum muslimin. Barangsiapa yang Allah tutupi aibnya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat dan tidak akan memperlihatkannya di hadapan manusia yang lain. Dan ini termasuk dari luasnya rahmat Allah Ta’ala untuk para hamba-Nya. Hukum Menonton Film Porno Selanjutnya, bisa saja Ganjar Pranowo membuka-buka kitab fikih. Apakah betul, menonton film porno itu berdosa? Benarkah kegiatan itu termasuk maksiat? Anggota Komisi Fatwa Lembaga Fatwa Mesir Dar Al Ifta, Syekh Dr Amr Al Wardani, menegaskan bahwa menonton film porno tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Di sisi lain, para ulama sepakat mengharamkan menonton film yang mengeksploitasi seksualitas. Para ulama mengharamkan menyaksikan film porno didasari alasan berikut: Pertama, film yang ditonton adalah perzinaan, yakni dilakukan oleh orang-orang yang tidak terikat hubungan pernikahan. Membeli dan menonton film itu seperti adalah bentuk keridaan terhadap kemungkaran dan pembiaran terhadap tersebarnya perzinaan. Sedangkan Allah berfirman: \"Sungguh orang-orang yang menyukai tersebarnya perzinaan di kalangan orang-orang yang beriman akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat.\" (QS An-Nur/24: 19) Bahkan, seluruh yang berhubungan dengan film ini dari proses produksi, pengedaran, lalu menontonnya adalah perkara haram semuanya. Kedua, menyaksikan tontonan porno itu sendiri juga merupakan zina, yakni zina mata, karena memandang aurat, bahkan aurat besar. Rasulullah bersabda: \"Sungguh Allah telah menakdirkan untuk anak Adam bagiannya dari zina, ia tidak bisa lepas dari takdir yang tertulis untuknya. Zina mata adalah pandangan, zina lidah adalah percakapan (seputar zina, porno dll), jiwa berangan-angan dan menggelora, sedangkan kemaluan melakukan angan-angan itu atau meninggalkannya.\" [HR Bukhari nomor 6243 dan Muslim: 2657) Hal yang dimaksud zina pandangan adalah memandang kepada yang diharamkan, termasuk aurat dan gambar/video porno. Lalu yang dimaksud dengan keburukan (khabats) dalam hadits ini adalah zina dan perbuatan yang mengarah kepada zina. Semua bentuk maksiat juga bisa dikiaskan dengannya. Ketiga, menonton gambar tak senonoh berupa video porno akan meninggalkan bayangan yang tidak halal untuk dibayangkan, dan bisa menjadi pintu masuknya setan di masa mendatang. Jika ganjar sudah tahu tentang hukum menonton film porno dan dengan bangga jujur dalam kemasiatan tentu tidak akan lagi bertanya: \"Salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Wong saya suka kok!\" Kini, rakyat jadi tahu kualitas sang bakal calon presiden yang digadang-gadang PDI Perjuangan itu.
Islamofobia: Luka Lama Derita Muslim China
Islamofobia di China ternyata warisan para leluhur Partai Komunis China yang merah. Oleh Dimas Huda, Jurnalis Senior Tidak ada yang meramalkan adanya masalah pada hari Sabtu, 27 Mei 2023. Seperti biasa, penduduk Muslim Hui di Desa Najiaying di Provinsi Yunnan, China barat daya, meninggalkan masjid saat fajar setelah melakukan salat subuh. Siapa yang menduga, ketika pada pukul 10 pagi, mereka melihat truk, derek, dan buldoser memasuki halaman masjid berusia ratusan tahun tersebut. Kendaraan-kendaraan itu dilindungi oleh 400 orang pasukan polisi khusus. Mengenakan seragam taktis berwarna gelap dan membawa tameng anti huru hara, mereka memblokir pintu masuk, sementara kru konstruksi mulai mendirikan perancah di sekitar fasad masjid. Satuan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) juga dikirim ke lokasi. Sebuah video menunjukkan militer berbaris melalui jalan menuju masjid dan berhenti, berdiri di pintu masuk. Ruslan Yusupov, antropolog sosiokultural dan Sarjana Akademi di Universitas Harvard, menulis laporannya di situs The China Project pada Selasa 30 Mei 2023. Menurutnya, pertisiwa ini terjadi pada saat penduduk setempat berencana merenovasi masjid tersebut. Akibatnya, bentrokan di pagi itu pecah. “Itu seperti tentara Yahudi mempermalukan warga Palestina di Yerusalem,” kata seorang saksi, kepada Rulan yang kini tengah meneliti tentang minoritas Muslim Hui di barat daya China itu. “Mereka masuk ke halaman masjid dan mulai menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi derek dan buldoser!” tambah saksi itu. Upaya warga menerobos barikade berlangsung hingga salat zuhur. Pada saat itu beberapa orang dilaporkan mulai secara terbuka menyatakan kesediaan mati syahid jika mereka tidak diizinkan masuk masjid untuk salat. Kumpulan video lain menunjukkan orang-orang berjalan menuju masjid sementara beberapa melemparkan benda ke arah polisi yang mundur dari halaman. “Mereka pergi sementara, alhamdulillah,” kata suara laki-laki di video yang menunjukkan orang membongkar struktur perancah bambu. Gaya Arab Di Najiaying, bagian dari Kotapraja Nagu, ini terjadi secara tiba-tiba seperti yang bisa diprediksi. Kembali pada April 2020. Foto dokumen internal yang dikeluarkan oleh Komite Urusan Etnis dan Agama Provinsi Sichuan sempat beredar di WeChat. Di situ disebutkan, \"pemberitahuan tentang perbaikan masjid \'gaya Arab \', itu menginstruksikan pihak berwenang untuk \"memperhatikan cara dan strategi\" dalam pekerjaan \"mengubah\" masjid dan \"mencegah terjadinya kontradiksi atau insiden kerusuhan.\" “Kampanye itu dipaksakan, tapi harus terlihat sukarela,” jelas seorang warga Shadian. Residen menyarankan agar otoritas provinsi menugaskan pejabat di lapangan untuk melaksanakan kampanye tanpa membawa publisitas yang buruk atau menimbulkan masalah bagi pemerintah tingkat atas. Pemerintah provinsi membentuk tim kerja yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan pekerjaan ideologis. Mereka menunjukkan cetak biru tampilan baru masjid, menampilkan pagoda tujuh tingkat di tempat-tempat menara masjid berdiri dan sebuah stupa besar mirip kuil China duduk di atas ruang doa utama. \"Cetak biru tersebut dikatakan diperoleh dari institut arsitektur yang sama yang menghasilkan desain gaya Madinah yang ada,\" ujar Ruslan Yusupov. Akhir dari Sebuah Era Sejak saat itu, ribuan masjid di seluruh negeri telah melihat bagian dari fitur arsitektur yang disetujui sebelumnya dihancurkan. Masjid Najiaying dan Masjid Agung di desa tetangga Shadian dianggap sebagai dua masjid \"gaya Arab\" terakhir yang disetujui pemerintah di China. Tapi hari-hari mereka tampaknya dihitung. Ruslan Yusupov menjelaskan muslim Hui di Shadian, tempat ia melakukan kerja lapangan etnografi selama dua tahun, memberi tahu bahwa “perubahan” masjid mereka dijadwalkan akan dimulai pada akhir Juni. Menurutnya, insiden akhir pekan ini mengilustrasikan perkembangan terakhir dalam kampanye Sinicize Islam yang disponsori negara, sejak pertemuan kerja keagamaan yang dipimpin oleh pemimpin Tiongkok Xí Jìnpíng 习近平 pada Maret 2016. Selama pertemuan itu, Xi menekankan bahwa agama harus menyatu dengan budaya Tiongkok yang dominan dan nilai-nilai inti sosialisme. Di wilayah Xinjiang, arahan tersebut berubah menjadi kampanye asimilasi represif yang menargetkan warga Uyghur dan anggota minoritas Turki lainnya. Di antara komunitas etnis minoritas Hui di seluruh China, dorongan tersebut sering berupa perubahan struktur yang oleh pihak berwenang dikategorikan sebagai tanda \"Arabisasi\". Terletak sekitar 80 mil dari satu sama lain, Nagu dan Shadian adalah dua kota Hui yang makmur dan urban di Provinsi Yunnan, China. Hui telah menghuni kedua wilayah tersebut selama berabad-abad. Kedua kota tersebut hampir secara eksklusif adalah Hui, dan tradisi Islam tersebar luas di kedua tempat tersebut. Shadian adalah rumah dari Mǎ Jiān 马坚 dan Lin Song, dua cendekiawan yang memberikan terjemahan Al-Qur\'an bahasa Mandarin dalam buku lengkap Hui. Masjid-masjid di kedua kota ini juga menempati tempat khusus dalam lanskap Islam Cina. Masjid Shadian adalah replika Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Dengan tiga ruang salat dan kapasitas untuk menampung 10.000 jamaah. Masjid ini diklaim sebagai masjid terbesar di China. Nagu, di sisi lain, adalah pusat pendidikan Islam. Banyak ulama yang saat ini bertugas di dusun Hui di seluruh provinsi lulus dari madrasah yang terhubung dengan Masjid Najiaying. Masjid ini juga dibangun dengan sumbangan amal dari masyarakat dan mulai beroperasi pada tahun 2004. Kapasitas masjid ini 5.000 jemaah. Pada tahun 2018, masjid itu dimasukkan dalam daftar \"peninggalan budaya\" tingkat kabupaten. Kedua masjid ini sangat menonjol di antara suku Hui, dan desain bergaya Arabnya telah disetujui oleh pihak berwenang pada saat pembangunan. Menara kedua masjid ini merupakan simbol Islam tetapi juga multikulturalisme yang berkembang selama era reformasi China. Penghancuran masjid ini juga akan melambangkan akhir dari era pemerintahan agama dan etnis tertentu. Peristiwa di Provinsi Yunnan ini boleh jadi hanya remeh temeh. Ini jika dibanding nasib muslim Uyghur. Pada tahun lalu, PBB mengungkap China memenjara lebih dari satu juta muslim Uyghur. Omer Kanat, Direktur Eksekutif Proyek Hak Asasi Manusia Uyghur, sebuah organisasi advokasi yang berbasis di Washington, mengungkap islamofobia China meliputi penyiksaan terhadap para imam dan penahanan seluruh keluarga mereka. \"Setidaknya 800.000 anak Uyghur telah diculik dari keluarga mereka dan ditempatkan di sekolah berasrama pemerintah untuk mengajari mereka mencintai Partai Komunis dan membenci Islam,\" ungkapnya sebagaimana dilansir Middle East Eye. Masuknya Islam di China Banyak pihak menduga, tindakan represif pemerintah China terhadap pemeluk Islam di negerinya sebagai kisah bersambung dari para penguasa sebelumnya. Kelly Hammond, asisten profesor sejarah di Universitas Arkansas, dalam artikelnya berjudul \"The history of China’s Muslims and what’s behind their persecution\" yang dilansir the Conversation menyebut Islam masuk ke China pada era Kaisar Gaozong dari Dinasti Tang pada abad ketujuh. Islam diperkenalkan oleh utusan dari Timur Tengah yang datang ke Negeri Panda tersebut. Tak lama setelah kunjungan ini, masjid pertama dibangun di pelabuhan perdagangan selatan Guangzhou untuk orang Arab dan Persia yang melakukan perjalanan di sekitar Samudera Hindia dan Laut China Selatan. \"Selama ini, pedagang Muslim menempatkan diri di pelabuhan China dan di pos perdagangan Jalur Sutra. Namun, mereka hidup terpisah dari mayoritas Han China selama lima abad,\" jelas perempuan bergelar Ph.D. dalam sejarah Asia Timur dari Universitas Georgetown pada Juli 2015 ini. Kondisi tersebut berubah pada abad ke-13 di bawah Dinasti Yuan Mongol, ketika umat Islam datang ke China dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka datang untuk dikaryakan sebagai administrator bagi penguasa baru yang merupakan keturunan Ghengis Khan, pendiri kekaisaran Mongol. Bangsa Mongol memiliki sedikit pengalaman menjalankan birokrasi kekaisaran China dan meminta bantuan kepada Muslim dari kota-kota penting Jalur Sutra seperti Bukhara dan Samarkand di Asia Tengah. Mereka merekrut dan memindahkan paksa ratusan ribu orang Asia Tengah dan Persia untuk membantu mereka mengatur kekaisaran mereka yang berkembang ke pengadilan Yuan. Selama waktu ini, pejabat kaya membawa istri mereka ke China dari negerinya. Sementara pejabat berpangkat lebih rendah, mengawini perempuan China. Setelah Ghengis Khan menaklukkan sebagian besar Eurasia pada abad ke-12, ahli warisnya memerintah berbagai bagian benua. Kondisi tersebut memungkinkan budaya berkembang. Tradisi budaya China dan dunia Muslim pun bercampur. Selama sekitar 300 tahun berikutnya – selama Dinasti Ming – Muslim terus berpengaruh dalam pemerintahan. Zheng He, laksamana yang memimpin armada Tiongkok dalam perjalanan eksplorasi dan diplomatik melalui Asia Tenggara dan Samudra Hindia, adalah seorang kasim Muslim. Keakrabannya dengan bahasa Arab – lingua franca Samudera Hindia – dan pengetahuannya tentang Islam membuatnya menjadi pilihan ideal untuk memimpin perjalanan. Muslimah China Pada abad ke-18, hubungan antara umat Islam dan negara di China mulai berubah. Periode ini terjadi kekerasan ketika negara mencoba untuk melakukan kontrol langsung atas wilayah di mana mayoritas muslim tinggal. Dinasti Qing, yang berlangsung dari tahun 1644 hingga 1911, menandai periode pertumbuhan penduduk dan perluasan wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama periode ini, populasi Muslim bentrok dengan penguasa Qing dan memberontak berkali-kali. Pemberontakan sering terjadi sebagai penentangan terhadap masuknya para migran yang datang dari daerah berpenduduk padat di China ke daerah yang sebelumnya tidak berada di bawah kendali langsung China. Pemberontakan kaum muslim ini ditumpas dengan keras oleh Negara dan mengakhiri masa akomodasi yang lama bagi umat Islam di China. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, ahli etnografi dan antropolog membagi orang-orang yang tinggal di dalam perbatasan negara baru menjadi 56 kelompok etnis. Hal ini berdasarkan kriteria yang relatif ambigu, seperti kesamaan bahasa, wilayah, sejarah, dan tradisi. Dari kelompok ini, 10 kini diakui sebagai minoritas Muslim. Mereka, dalam urutan menurun berdasarkan ukuran populasi mereka: Hui, Uighur, Kazakh, Dongxiang, Kyrgyz, Salar, Tajik, Uzbek, Bonan dan terakhir Tatar, yang saat ini berjumlah sekitar 5.000. Pada tahun-tahun pertama setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, umat Islam relatif menikmati kebebasan beragama. Namun, selama tahun-tahun awal Revolusi Kebudayaan yang kacau antara tahun 1966 dan 1969, masjid-masjid dirusak, salinan Al-Quran dihancurkan, umat Islam dilarang pergi haji dan ekspresi semua keyakinan agama dilarang oleh Komunis Merah. Setelah kematian Mao Zedong pada tahun 1976, Komunis mengambil kebijakan yang lebih longgar terhadap komunitas Muslim. Namun ketegangan telah meningkat sejak 9/11, dan mencapai titik didih pada tahun 2009 ketika terjadi kerusuhan etnis antara Uighur dan Han China di seluruh provinsi Xinjiang. Sejak itu, pemerintah China secara perlahan dan diam-diam meningkatkan pembatasan terhadap pergerakan dan budaya Uighur dan minoritas Muslim lainnya.
POPULER
