MOCHAMAD TOHA
Malapetaka Negara, KA Cepat Jakarta Bandung!
Padahal bunga pinjaman dari Jepang 0,1%, jauh lebih ringan dari China yang 2% jauh lebih mahal pertahunnya. Oleh: Sugengwaras, Aktivis JANGAN hanya berpikir cebong kampret, Anies-Prabowo, Ganjar-Ahok atau Erick-Puan saja, sistem dan perangkat pemilu/pilpres 2024 juga terindikasi sarat penyelewengan yang lebih parah, disamping proyek-proyek pemerintah yang mangkrak dan membengkak di bawah tekanan China yang diamini oleh para pengkianat negara di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo! Itulah sebabnya dilahirkan secara haram dan keburu UU KUHP yang penuh kontroversial dan sunsang baik proses, prosedur, mekanisme dan dinamika persidanganya, yang rencananya digunakan sebagai alat gebuk dan pembunuh demokrasi untuk menyengsarakan rakyat Indonesia! Gagalkan dan Lenyapkan UU KUHP Ciptaan Para Pengkianat Negara! Tidak usah ragu dan tidak perlu takut, lawan dan musnahkan UU KUHP yang baru, daripada NKRI hancur dan luluh-lantak! Saya yakin TNI-POLRI tak akan mau masuk perangkap yang kesekian kalinya! Kita sayang dan mencintai TNI-POLRI, tapi tunggu dulu untuk para pimpinan yang mengawakinya! TNI-POLRI sebagai Garda terdepan dan Benteng terakhir negara, harus benar- benar paham dan sadar terhadap peran, fungsi dan tugasnya yang dilandasi doktrin-doktrin yang ada untuk menjaga, membela dan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan segala isi di atasnya, keamanan dan keselamatan rakyat serta keseimbangan dan keharmonisan hubungan dengan negara negara lain didunia bersama komunitas dan elemen elemen bangsa lainnya. Itulah yang harus dipahami, disadari dan disikapi oleh seluruh bangsa Indonesia, dalam menuju kejayaan dan kesejahteraan Indonesia! Saya kerucutkan perihal KA Cepat Jakarta Bandung. Akhir tender diperebutkan oleh Jepang dan China yang dimenangkan oleh China karena lebih murah. Namun dalam perjalanannya dengan akal bulusnya ternyata biaya jauh lebih mahal (membengkak) dibanding Jepang. Padahal bunga pinjaman dari Jepang 0,1%, jauh lebih ringan dari China yang 2% jauh lebih mahal pertahunnya. Belum lagi dalam konsorsium Indonesia China, telah terjadi pembengkakan konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun oleh China. Siapa yang salah, siapa yang lemah, siapa yang bodoh, siapa yang rugi dan siapa yang menderita? Pikir sendiri..... Secara detail, baca ulasan para pengamat! Bandung, 27 Desember 2022. (*)
Tak Mustahil Prabowo Akan Dukung Anies
Sementara di sisi lain, dukungan Istana juga tak pasti. Apalagi, jika nyanyian Hasnaeni Moein terkait skandalnya dengan Hasyim Asyari, Ketua KPU, itu benar, maka dapat dipastikan Prabowo bakal kandas lagi untuk kali ketiga. Oleh: Yarifai Mappeaty, Pemerhati Masalah Sosial Politik, Tinggal di Makassar NYARIS semua kawan-kawan di Garindra yang saya temui, meradang, tak terima Anies Baswedan menjadi Capres. Bahkan, Anies dianggap manusia yang tak tahu membalas budi, bak kacang lupa kulit. Tak hanya itu, malah ada yang menyebut Anies pengkhianat. Kata mereka, setelah didepak dari kabinet pada 2016, Anies bukan sesuatu dan tidak pernah menjadi seperti sekarang ini, kalau bukan karena Prabowo. Kalau dipikir-pikir, tidak salah, tetapi tak sepenuhnya benar. Saya sebenarnya sangat bisa memahami perasaan kawan-kawan itu, kendati pihak lain menyebutnya lebai. Maklum, saya saat pernah bersama mereka. Setidaknya, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, kami sama-sama berjibaku memenangkan Anies Baswedan – Sandiaga Uno, meski saya hanya semacam baut kecil dari sebuah mesin pemenangan yang bernama “Roemah Djoeang Anies – Sandi”. Karena itu, sedikit banyaknya saya mengetahui, merasakan dan mengalami perjuangan pada Pilkada DKI kala itu. Mulai dari saat Prabowo memutuskan memasangkan Anies dengan Sandi untuk diusung Partai Gerindra, hingga dinyatakan secara resmi sebagai pemenang. Namun, perlu dicatat bahwa Prabowo melakukan itu dalam kerangka semangat perjuangan oposisi. Bahwa Jusuf Kalla kemudian disebut-sebut juga punya andil di dalamnya, itu hal lain. Tapi keputusan jadi tidaknya pasangan Anies – Sandi maju di Pilkada DKI 2017, tetap saja ada di tangan Prabowo. Tak ada seorangpun yang bisa membantah hal itu. Saya masih ingat pada sebuah diskusi kecil dengan kawan-kawan Gerindra ketika Anies – Sandi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. “Apa kira-kira Anies tidak ikut nyapres pada 2019, mengikuti jejak Pak Jokowi?” lontar seorang kawan. “Lihat saja nanti,” sambut seorang kawan lainnya. “Sebab meskipun Anies telah berjanji menyelesaikan lima tahun di Jakarta, tapi tidak ada yang bisa menjamin kalau Anies tetap konsisten, tidak tiba-tiba berubah pikiran lalu ikut nyapres?” sambungnya. “Kalau Anies melakukan itu, ia tidak hanya mengkhianati Pak Prabowo, tetapi juga mengkhianati rakyat Jakarta,” kata saya menimpali. Namun terbukti kemudian kalau Anies dapat memupus kekhawatiran kawan-kawan itu. Ia membuktikan komitmennya untuk tetap memimpin DKI Jakarta. Padahal tak kurang partai politik mencoba datang menggodanya. Bahkan, konon, Prabowo sendiri menawarinya untuk menjadi pasangannya. Tapi Anies tetap bergeming tak ingin mengkhianati rakyatnya. Itu konteks Pilpres 2019. Pasca itu, konteksnya berubah, terutama setelah Prabowo memutuskan memilih bergabung dengan Istana. Prabowo mengambil langkah itu, mungkin karena prihatin melihat kondisi bangsa ini sedang tercabik-cabik oleh Pilpres. Namun motif sesungguhnya, hanya Prabowo sendiri dan segelintir elit Gerindra yang tahu pasti. Tetapi pilihan itu, bukan tidak punya konsekuensi. Lebih dari separuh dari pendukung Prabowo meninggalkannya karena kecewa dan merasa dikhianati. Apakah Prabowo menyadari hal itu? Tentu saja. Tapi itulah harga yang harus ia bayar dengan amat sangat mahal. Bayangkan, massa pendukung Prabowo di luar Gerindra itu adalah massa pemilih PKS, Demokrat, PAN, dan PPP, jumlahnya mencapai 38 juta. Jumlah itu equal dengan 56% dari total pemilih Prabowo – Sandi pada Pilres 2019, yang mencapai 68 juta. Lalu, kemana perginya massa sebesar itu? Satu-satunya alternatif bagi mereka adalah Anies Baswedan. Mereka pun mulai menyebut-nyebut nama Anies semenjak itu. Mula-mula samar, tapi lama kelamaan nyaring juga. Merekalah yang menyuarakan nama Anies hingga beresonasi di suluruh penjuru tanah air. Bukti terjadinya peralihan dukungan sejumlah besar massa kepada Anies bisa terbaca pada survei di penghujung 2021. Dapat dipastikan bahwa massa besar itu nyaris seluruhnya adalah eks-pendukung Prabowo. Tidak hanya itu, sepanjang 2022, dukungan massa kepada Anies tetap terus mengalir, seiring dengan meningkatnya apresiasi publik terhadap kinerja Anies di Jakarta. Sedangkan Prabowo, terjadi sebaliknya. Memandang relasi Prabowo – Anies pada konteks Pilpres 2024, tentu saja semangatnya sudah tak sama dengan Pilpres 2019. Diakui atau tidak, Anies saat ini lebih dilihat sebagai tokoh utama oposisi, sedangkan Prabowo adalah bagian dari Istana. Konteks semangat itulah yang sulit dipahami oleh kawan-kawan itu, sehingga saya berbeda melihat Anies yang mereka anggap mengkhianati Prabowo. Mengkhianati bagaimana kalau memang sudah berseberangan sejak awal? Dan, Prabowo sendirilah yang memilih pergi – menyeberang, sedangkan Anies sendiri tak kemana-mana. Lalu, siapa mengkhianati siapa? Lagi pula, faktor relasi Prabowo – Anies terlalu dominan jika dilihat sebagai hubungan pribadi. Padahal, urusan suksesi kepemimpinan nasional tersebut adalah masalah bangsa dan negara, bukan urusan pribadi Prabowo dan Anies. Di situlah naifnya kawan-kawan itu, sehingga wajar saja kalau ada pihak menilainya lebai. Coba, taruh misalnya, Anies tak pernah ada, maka, apakah eks-pendukung Prabowo itu akan kembali? Saya yakin, tidak. Mereka akan tetap mengalihkan dukungannya atau tidak memilih sama sekali. Begitulah cara rakyat akhirnya menghukum sosok pemimpin yang dianggap khianat. Jika situasinya tetap begitu, maka pada akhirnya Prabowo akan mengalami situasi yang dilematis dalam menghadapi Pilpres 2024. Sebab di satu sisi, dukungan massa kepada dirinya terus menurun, menurut survei yang sengaja dipublis maupun yang tidak dipublis, tapi hanya beredar secara terbatas di kalangan tertentu. Sementara di sisi lain, dukungan Istana juga tak pasti. Apalagi, jika nyanyian Hasnaeni Moein terkait skandalnya dengan Hasyim Asyari, Ketua KPU, itu benar, maka dapat dipastikan Prabowo bakal kandas lagi untuk kali ketiga. Karena itulah, saya memiliki keyakinan bahwa tidak mustahil Prabowo akan mendukung Anies. Mengapa tidak? Toh diantara mereka tidak ada masalah. Anies sangat menghormati sosok Prabowo. Sedangkan Prabowo sendiri tak pernah terdengar bicara buruk tentang Anies. Dan, satu-satunya jalan bagi Prabowo agar dapat dimaafkan oleh puluhan juta massa yang pernah ditinggalkan adalah kembali bersama mereka mendukung Anies. Makassar, 27 Desember 2022. (*)
Indonesia Pimpin Grup A Piala AFF 2022 Usai Kalahkan Brunei 7-0
Jakarta, FNN – Tim nasional Indonesia untuk sementara memimpin Grup A Piala AFF 2022 usai mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 7-0 pada laga yang digelar di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Senin.Kemenangan tersebut membuat Indonesia mengoleksi enam poin dari dua laga (selisih gol +8). Jumlah poin dan selisih gol itu lebih baik dari peringkat kedua sampai kelima yang secara berurutan diisi Thailand (tiga poin, selisih gol +5), Filipina (tiga poin, +3), Kamboja (tiga poin, +3) dan Brunei Darussalam (nol poin, -16).Ketujuh gol Indonesia dilesakkan oleh Syahrian Abimanyu, Dendy Sulistyawan, Egy Maulana, Ilija Spasojevic, Ramadhan Sananta, Marc Klok dan Yakob Sayuri.Pada pertandingan itu, pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong merombak susunan pemainnya, dibandingkan versus Kamboja, Jumat (23/12), kecuali Egy Maulana dan Nadeo Argawinata.Shin membangkucadangkan nama-nama seperti Jordi Amat, Fachruddin Aryanto, Witan Sulaeman serta Marc Klok, dan menurunkan pemain-pemain layaknya Syahrian Abimanyu, Rachmat Irianto, Rizky Ridho, Hansamu Yama dan Saddil Ramdani.Meskipun begitu, dimotori Egy Maulana dan Saddil Ramdani di sisi sayap, Indonesia memimpin penguasaan bola dan beberapa kali melesakkan percobaan walau kadang tidak menemui sasaran.Skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-20 lewat sepakan Syahrian Abimanyu yang sebelumnya menerima \"assist\" dari Ilija Spasojevic.Pada menit ke-38, Brunei Darussalam harus bermain dengan 10 orang lantaran Alinur Jufri menerima kartu kuning kedua.Situasi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia yang menggandakan keunggulan pada menit ke-41 melalui sontekan Dendy Sulistyawan memanfaatkan bola pantul dari Saddil Ramdani.Setelah itu, kedua tim tidak mampu menghadirkan gol tambahan. Indonesia memimpin 2-0 sampai laga memasuki masa jeda.Pascaturun minum, Indonesia tampil lebih ganas. Lima menit babak kedua dimulai, Egy Maulana menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0 berkat golnya yang memaksimalkan umpan silang Moh Edo Febriansah.Satu menit kemudian, giliran Ilija Spasojevic mencatatkan nama di papan skor dengan gol tumitnya.Ketika unggul empat gol, Shin memasukkan Witan Sulaeman, Yakob Sayuri dan Ramadhan Sananta. Strategi itu berbuah manis setelah Ramadhan Sananta mengukir gol kelima Indonesia, yang merupakan gol pertamanya untuk skuad \"Garuda\", menuntaskan operan Yakob Sayuri.Menjelang akhir pertandingan, Indonesia menambah pundi-pundi gol lewat Marc Klok (86\', assist dari Yakob Sayuri) dan Yakob Sayuri (90+2\', assist dari Moh Edo).Indonesia pun menutup pertandingan itu dengan kemenangan telak tujuh gol tanpa balas. (mth/Antara)
BPOM: Pangan Impor Ilegal Didatangkan Pelaku dari Enam Negara
Jakarta, FNN – Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K Lukito mengemukakan produk pangan impor ilegal di Indonesia di tengah libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 didatangkan pelaku dari Malaysia, China, Singapura, India, Korea Selatan, dan Turki.\"Produk pangan ilegal itu di antaranya didatangkan dari negara tetangga kita, Malaysia, karena masuknya juga bisa saja dibawa melalui transportasi yang mudah,” kata Penny K Lukito dalam konferensi pers terkait Hasil Pengawasan Rutin Khusus Keamanan Pangan di Seluruh Indonesia Jelang Hari Raya Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, di Kantor BPOM, Jakarta, Senin.Ia mengatakan, produk pangan ilegal yang terdeteksi di Indonesia juga ada yang berasal dari negara lainnya, tetapi hanya dalam jumlah yang relatif sedikit.Sampai dengan 21 Desember 2022, BPOM telah melakukan pemeriksaan pada total 2.412 sarana peredaran pangan olahan yang terdiri atas 1.929 sarana ritel, 437 gudang distributor, termasuk 16 gudang e-commerce dan 46 gudang importir.Hasilnya, ditemukan sebanyak 66.113 item produk yang dianggap tidak memenuhi ketentuan peredaran di Indonesia. Rinciannya, 36.978 item pangan kedaluwarsa (55,93 persen), 23.752 item pangan tanpa izin edar (35,93 persen), dan 5.383 item pangan rusak (8,14 persen).Menurut Penny, produk tidak memenuhi ketentuan, seperti tidak ada izin edar (TIE) masuk ke Indonesia melalui jalur laut. \"Ada jalan tikus yang memudahkan para importir memasukkan produk tersebut,\" katanya.Penny mengatakan, tim pengawas di lapangan belum bisa menjangkau semua jalur tersebut sebab jumlah mereka yang terbatas.“Jadi, ini masuk melalui jalur perbatasan secara formal maupun informal melalui jalur tikus atau masuk melalui tentengan atau melalui jasa titipan,” katanya.Salah satu produk pangan impor yang disita BPOM adalah produk kopi kemasan kantong bermerek dagang Starbucks yang tidak memenuhi ketentuan izin edar. Produk tersebut diimpor dari Turki yang ditemukan di salah satu toko di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (mth/Antara)
Sebanyak 68,33 Juta Warga Indonesia Sudah Mendapat Vaksinasi COVID-19 Penguat
Jakarta, FNN – Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat warga Indonesia yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau dosis penguat hingga Senin mencapai 68,33 juta orang.Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 di Jakarta, Senin, diketahui bahwa jumlah warga yang mendapat vaksinasi dosis penguat tercatat bertambah 37.206 orang dari hari sebelumnya menjadi 68.333.576 orang atau 29,11 persen dari target vaksinasi COVID-19 yang seluruhnya 234.666.020 orang.Sedangkan warga yang sudah mendapat suntikan dua dosis vaksin COVID-19 tercatat 174.707.565 orang atau 74,44 persen dari target.Vaksinasi dosis pertama tercatat sudah dilakukan pada 203.981.914 orang.Pemerintah juga sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau dosis penguat kedua pada tenaga kesehatan dan lansia. Jumlah yang sudah mendapat vaksinasi dosis penguat kedua tercatat 1.146.694 orang.Menurut data Satuan Tugas, angka kasus COVID-19 di Indonesia pada Senin bertambah 468 orang pada Senin sehingga total pada saat ini mencapai 6.716.592 orang.Menurut data Satgas juga diketahui bahwa kasus sembuh COVID-19 di Tanah Air bertambah 3.212 orang sehingga jumlah total keseluruhan yang telah sembuh hingga saat ini menjadi 6.538.568 orang.Satuan Tugas menekankan pentingnya vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan untuk menekan penularan virus corona penyebab COVID-19 beserta varian-variannya.Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah daerah perlu terus menggiatkan penyuluhan mengenai pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi untuk mencegah penularan COVID-19.Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto mengingatkan bahwa pandemi belum selesai, sehingga masyarakat perlu tetap memperkuat protokol kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi serta kolektif dalam mencegah penyebaran COVID-19.Dia menjelaskan bahwa tanggung jawab pribadi yaitu contohnya taat pada protokol kesehatan sementara tanggung jawab kolektif yaitu dengan cara melengkapi diri dengan vaksinasi mulai dari dosis pertama hingga dosis penguat guna menciptakan kekebalan kelompok. (mth/Antara)
PSSI Tegaskan Tidak Ada Pemain Lapis Kedua Dalam Timnas
Kuala Lumpur FNN – Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong merotasi pemain saat menghadapi Brunei di Malaysia, Senin (26/12) yang berakhir dengan kemenangan 7-0 dan PSSI menegaskan tak ada pemain lapis kedua dalam Timnas Garuda.Dalam laga kedua Grup A Piala AFF itu, pelatih Shin Tae-yong memasukkan sembilan nama baru pada 11 pemain pertama.Hanya menyisakan tiga pemain inti saat menghadapi Kamboja, yakni Egy Maulana Vikri, Asnawi Mangkualam dan Nadeo Argawinata.\"Hasil melawan Brunei menunjukkan jika kualitas pemain timnas sama. Tidak ada lapis kedua. Semua bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya,\" kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dalam perbincangan dengan media setelah laga di Petaling Jaya, Malaysia, Selasa dini hari.Saat menghadapi Brunei, tujuh pemain bisa mencetak gol yang lima di antaranya dikemas oleh pemain yang baru pertama menjadi pemain inti.Kelimanya adalah Syahrian Abimanyu, Dendy Sulistyawan, Ilija Spasojevic, Ramadhan Sananta dan Yakob Sayuri.Dua gol lainnya dicetak oleh dua starter saat melawan Kamboja, yakni Egy Maulana Vikri dan Marc Klok.Pria yang akrab dipanggil Iwan Bule itu menyatakan pelatih Shin Tae-yong dipastikan telah mengatur strategi termasuk dalam menentukan pemain yang diturunkan saat menghadapi tim-tim yang berbeda.\"Siapa pemain yang diturunkan pasti disesuaikan dengan kebutuhan tim. Seperti saat lawan Brunei maupun lawan Kamboja. Lawan Thailand pasti ada rotasi,\" kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.Saat laga melawan Brunei, beberapa pemain yang memperkuat timnas melawan Kamboja tidak diturunkan, antara lain pemain naturalisasi Jordi Amat, Marcelino Ferdinan, Pratama Arhan, dan Fachruddin Aryanto.Jelas ini merupakan strategi dari pelatih, apalagi pada laga ketiga Grup A, Timnas Garuda bakal menghadapi tim kuat Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12).Pada klasemen Grup A, Indonesia berada pada posisi dua dengan enam poin dari dua pertandingan, sedangkan Thailand berada di puncak klasemen dengan catatan sama namun memiliki selisih gol lebih baik. (mth/Antara)
BMKG Prakiraan Hujan Ringan Hingga Lebat Guyur Kota Besar di Indonesia
Jakarta, FNN – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, Selasa.Dilansir dari laman www.bmkg.go.id, di Jakarta, prakiraan cuaca di Pulau Sumatera umumnya berawan seperti di Pangkalpinang, Palembang, Bengkulu, Padang, Banda Aceh, dan Tanjungpinang.Sedangkan hujan lebat diprakirakan melanda Bandarlampung, serta waspadai potensi hujan disertai petir di Pekanbaru. Jambi dan Medan diprediksi hujan dengan intensitas ringan.Beranjak ke Pulau Jawa, Kota Serang, Jakarta, dan Bandung diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Semarang dan Yogyakarta diprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.Perlu diwaspadai potensi hujan lebat disertai petir bagi masyarakat di Surabaya.Prakiraan cuaca di Pulau Bali dan Nusa Tenggara umumnya dilanda hujan berintensitas sedang seperti di Denpasar dan Mataram. Waspadai potensi hujan lebat disertai petir bagi masyarakat di Kupang.Prakiraan cuaca di Pulau Kalimantan umumnya hujan ringan dan sebagian berawan seperti di Pontianak dan Samarinda. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Palangkaraya.Situasi cuaca di Pulau Kalimantan diprediksi berkabut, salah satunya di Tanjung Selor. Waspadai potensi hujan disertai petir di Banjarmasin.Prakiraan cuaca di Pulau Sulawesi umumnya diguyur hujan berintensitas ringan hingga sedang di Gorontalo, Makassar, Mamuju, dan Kendari.Sementara Palu di prediksi berawan, Manado diprediksi berawan tebal, sedangkan hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur Mamuju dan Kendari.Prakiraan cuaca di sisi timur Indonesia seperti Ambon diprediksi berawan tebal, sedangkan Ternate, Manokwari, Jayapura, diprediksi hujan dengan intensitas ringan. (mth/Antara)
Lewati Perairan Somalia, Satgas MTF XXVIII-N/UNIFIL Laksanakan Siaga Jaga Perang
Jakarta, FNN – Guna menjaga combat instinct dan melaksanakan self awareness prajurit, personel TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL dengan KRI Frans Kaisiepo (FKO)-368 tingkatkan kewaspadaan kala berlayar melalui Teluk Aden, Somalia dalam perjalanan menuju ke Port Said, Mesir, Jumat (23/12/2022). Mekanisme yang diterapkan dalam peran jaga perang tersebut, prajurit melaksanakan jaga diatur dalam waktu tertentu dengan pusat komando berada di ruang Pusat Informasi Tempur (PIT). Prajurit KRI FKO menempati pos tempur masing masing serta ditugaskan Sniper dari personel Kopaska. Tidak lupa, para prajurit juga dilengkapi dengan senjata, magazen terisi amunisi tajam, rompi anti peluru, dan helm tempur selama peran jaga perang berlangsung. Komandan KRI FKO-368 selaku Komandan Satgas (Dansatgas) MTF TNI Konga XXVIII-N Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh mengungkapkan bahwa pemberlakuan peran jaga perang haruslah dilaksanakan dengan tingkat kewaspadaan dan kesigapan yang tinggi, juga dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. “Umumnya para perompak akan mencari dan menilai sasarannya pada siang hari serta melaksanakan serangan pada malam hari. Saat melintas Selatan Aden Harbor hingga memasuki Selat Bab el Mandep teridentifikasi 31 Speed Boat yang masing-masing diawaki 7 hingga 9 personel. Kita harus siap merespon segala kemungkinan terburuk,” imbuh Letkol John David Nalasakti Sondakh. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) yang saat ini menjabat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan bahwa TNI AL berkomitmen terlibat aktif dalam setiap upaya perdamaian dunia, sesuai yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945.ebagai wujud peningkatan pembangunan kekuatan dan peran diplomasi, TNI AL selalu terlibat aktif dalam setiap event internasional dengan menugaskan asset serta personel, sebagai bentuk kesetaraan TNI AL dengan Angkatan Laut negara negara maju di dunia. Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL yang juga onboard Heli Panther HS-1306 Puspenerbal terdiri dari 102 personel awak kapal, 9 personel Pilot dan Crew Heli, perwira kesehatan, perwira intelijen, perwira psikologi, perwira penerangan, perwira hukum, Kopaska dan penyelam masing-masing 1 personel. (mth/*)
Yang Pantas Diselamatkan Itu Demokrasi Pancasila, Bukan Demokrasi Liberal
Dengan begitu, demokrasi nyata dalam praktiknya belum terlaksana sebab rakyat hanya sebagai kuda tunggangan yang suaranya hanya dibeli dengan sembako atau uang lima puluh ribu. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KETIKA narasi mulai bergulir dan deras nya keinginan rakyat kembali ke UUD 1945 .arti nya demokrasi liberal sudah saatnya diakhiri, sebab kerusakan Negara Bangsa sudah semakin dititik nadir. Rupanya kaum liberal juga ingin pemilu tetap berlangsung padahal jika tetap ingin pilpres, pilkada, pemilu tetap berlangsung sama artinya memperkokoh sistem oligarki. Bahkan narasi narasi ancaman jika pemilu diundur ada gerakan untuk menyelamatkan demokrasi liberal. Padahal perubahan itu yang diinginkan adalah mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 kembali sebagai dasar berbangsa dan bernegara .kembali pada jati diri bangsa yang oleh pengamat dan kaum liberal menarasikan seakan mau menghabisi demokrasi liberal mereka tidak melihat musyawarah mufakat sebagai demokrasi. Padahal musyawarah perwakilan itu lebih beartabat dari pada demokrasi banyak-banyakan suara kalah menang pertarungan dengan menghalalkan segala cara. Perdebatan terus berlangsung dan kasak kusuk partai politik sudah mulai menghidupkan mesin partai nya untuk berebut kenikmatan kue kekuasaan pada tahun 2024. Koalisi-koalisi mulai dibentuk strategi mengatur kekuatan mulai melontarkan hal-hal yang kadang tidak masuk akal pokoknya waton saja tanpa mampu melihat Indonesia itu apa dan bagaimana. Isu politik identitas mulai keluar dari mulut ketua partai politik tanpa mampu mengaca padahal diri nya adalah bagian dari politik identitas skema dan arah isu politik identitas sudah jelas bagian dari Islamophobia. Jejak sejarah ingin mereka hapus tetapi mereka lupa Indonesia dibentuk oleh berbagai macam Identitas, Suku, Ras, Agama, Golongan dan adat istiadat. Berakar dari berbagai macam identitas itulah melahirkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika untuk mempersatukan Identitas yang bermacam-macam itu. Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 bangsa Indonesia ini seakan sudah tercerabut dari akar ke Indonesia-annya, aliran pemikiran yang penuh makna tentang negara Indonesia diganti dengan Indonesia yang tanpa makna, dari Indonesia dengan sistem yang terbaik diganti dengan sistem Indonesia yang terburuk. Presidential Threshold 20 % adalah sebuah instrumen untuk membatasi masuk nya calon pemimpin yang terbaik ,Indonesia tidak boleh dipimpin oleh orang orang yang terbaik tetapi Indonesia harus dipimpin oleh orang orang yang bisa melayani kepentingan oligarki. Oleh sebab itu telah dibuang sistem terbaik didalam UUD 1945. Sistem MPR dengan demokrasi konsensus yang mencerminkan Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila dengan Permusyawaratan perwakilan diganti dengan demokrasi semua yang serba mahal dan bandar bandar demokrasi yang serba pecitraan dan uang untuk membeli suara rakyat dan geser menggeser caleg tentu saja serba transaksi uang. Pemilu tahun 2019 telah mengorbankan nyawa petugas KPPS sebanyak hampir 800 orang dan biayayah yang sangat besar. Kecurangan dan kebohongan bagisn dari strategi demokrasi liberal. Sebetulnya apa demokrasi itu? Apa masih demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan sesuai keinginan rakyat? Diganti dengan demokrasi dari oligarki, oleh ketua partai politik, dan untuk oligarki. Sistem musyawarah perwakilan diganti dengan demokrasi post thrud. Fenomena kebohongan yang dilakukan terus menerus akan menjadi pembenaran hal tersebut dinamakan post-truth dan istilah tersebut pertama kali dipopulerkan oleh Steve Tesich melalui esainya pada harian The Nation tahun 1992. Frasa post-truth awalnya dikenal di ranah politik saat kontes politik memperbutkan kursi parlemen dan/atau tujuan politik lain sehingga istilah ini disebut post-truth politics. Era post-truth dapat disebut sebagai pergerseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini dan buzer-buzer Pada akhirnya harus menerima kenyataan bahwa semakin tipis pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Secara sederhana, post-truth dapat diartikan bahwa masyarakat lebih mencari pembenaran daripada kebenaran. Cara menanggulangi post-truth dapat dilakukan melalui literasi digital ke masyarakat luas. Praktik politik di Indonesia dengan pilpres, pileg langsung telah mempraktikan post truth sehingga munculnya buzer-buzer untuk membangun opini yang terus di gencarkan melalui media sosial membuat rakyat tidak bisa lagi melihat kebenaran. Demokrasi itu sebetulnya hanya alat bukan tujuan. Apakah demokrasi itu untuk rakyat atau rakyat untuk demokrasi? Mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002 itu sama arti nya mengganti yang baik dengan yang buruk. Dengan dasar negara Pancasila dan bangsa Indonesia mempunyai bermacam- macam suku, adat istiadat, berbagai macam Agama, berbagai golongan maka the Founding Fathers adalah manusia terpilih yang mempunyai pemikiran melampaui jamannya. Tidak memilih sistem Individu, Liberal Kapitalis dengan sistem perlementer maupun Presidenseil, tetapi menciptakan sendiri sistem MPR dengan Permusyawaratan perwakilan adalah demokrasi konsensus yang bisa dikatakan demokrasi bermartabat dengan derajat yang tinggi. Menariknya, pemikiran founding fathers kita pada 1945 mengenai model Demokrasi Pancasila itu hampir identik dengan pemikiran demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh filsuf Jerman Jurgen Habermas (1982), hampir empat dasawarsa kemudian. Bagi Habermas, demokrasi deliberatif merupakan konsep demokrasi yang dilandasi oleh mekanisme musyawarah yang mendalam, tidak didasarkan pada demokrasi voting mayoritas, tetapi menekankan pada demokrasi yang mengarah pada ketaatan bersama. Konsep demokrasi ini memberikan konsensus untuk mengurangi gesekan kelompok minoritas yang tidak menerima keputusan demokratis. Arend Lijphart (1999) dalam buku nya Patternd of Democracy menjelaskan untuk mendapatkan mayoritas dukungan rakyat ada demokrasi mayoritas jika di negara itu hanya ada dua partai sedang di negara yang banyak partai maka dibutuhkan demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus-lah sebenar nya yang lebih sesuai di Indonesia seperti yang sudah digagas oleh pendiri negeri ini dengan keanggotaan MPR bukan hanya dari unsur partai politik tetapi ada utusan utusan golongan dan utusan daerah. Dengan model demokrasi konsensus maka keterlibatan partisipasi masyarakat melalui perwakilannya bisa terwujud maka konsep negara semua untuk semua dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud, dan kebhinekaan bangsa ini akan terwakili. Sistem kekeluargaan ini dianggap oleh the Founding Fathers sangat sesuai dengan nilai nilai budaya bangsa Indonesia . Ironisnya, kita buang sistem yang baik ini, dan diganti dengan demokrasi banyak-banyakan suara, kalah-menang pertarungan yang lebih buruk dari demokrasi konsensus. Demokrasi terpimpin menurut istilah UUD 1945 ialah “Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Demokrasi terpimpin bukanlah diktatur ,beda dengan sentralisme,dan sangat berbeda dengan demokrasi liberal yang dijalankan model pilkada, pilpres, pilsung saat ini. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia sejak dulu kala. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kehidupan kemasyarakatan ,yang meliputi bidang-bidang politik, Ekonomi, Sosial, Demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Tetapi demokrasi semu sekarang ini dijalankan , malah jadi juru pawang menangkal masuknya sumberdaya manusia terbaik bangsa ke dalam tatanan politik. Bukannya menyaring dan merekrut orang-orang terbaik bangsa masuk ke dalam tatanan politik. Dengan begitu hanya pemimpin yang diinginkan oleh kepentingan oligarki saja Yanga boleh ikut. Dengan begitu, demokrasi nyata dalam praktiknya belum terlaksana sebab rakyat hanya sebagai kuda tunggangan yang suaranya hanya dibeli dengan sembako atau uang lima puluh ribu. Apakah kebodohan ini akan terus kita lanjutkan? Kesadaran kita berbangsa dan bernegara harus berani merobah tatanan yang salah ini kembali pada demokrasi musyawarah mufakat selamatkan Indonesia dari oligarkinya. (*)
Tafsir Kupas Gambar Hewan di Tubuh Jokowi pada Karikatur di The Week Magazine
Mengakumulasi kekayaan dengan cara-cara keji dan menjijikkan. Tindakan itu pun berdampak merusak hingga melumpuhkan daya hidup dan tatanan kehidupan. Oleh: Jliteng Suparman, Budayawan dari Solo KODOK simbol karakter ke atas menjilat ke bawah menginjak. Karakter kodok seperti itulah yang kini sudah menjadi budaya perilaku di lingkungan rezim pemerintahan Joko Widodo. Orang meniadakan pasal malu walau harus melakukan tindakan yang rendah dan hina, untuk menjilat atasan demi kekuasaan dan kekayaan. Sebaliknya pada bawahan atau kepada rakyat tidak ada kata sungkan untuk melakukan tindakan represif, bahkan hingga membunuh demi mengamankan posisi dan kepentingan. Kodok memang menjadi ajimat utama bagi Jokowi. Tuah atau pengaruhnya membuat banyak orang agar berperilaku seperti itu. Laba-laba itu adalah hewan yang mencari mangsa dengan memasang jerat. Sebagaimana perilaku politik Jokowi. Pembiaran merajalelanya korupsi dan tindakan pelanggaran lain oleh hampir seluruh pejabat negara, bukan tanpa maksud. Demikian pula bagi-bagi posisi komisaris dan lain-lain. Semua itu merupakan jaring laba-laba untuk menjerat agar orang menjadi tunduk dan takluk. Kalajengking, hewan yang suka tinggal bersembunyi di celah-celah lembabnya dan kotor, seperti di bawah bebatuan, di celah-celah dinding, dan sebagainya. Jika ada gerak yang membuatnya terkejut atau merasa terancam maka ia akan mematukkan ekornya dan mengeluarkan bisa. Lembab dan kotor lambang kondisi kemiskinan. Simbol-simbol kondisi itu dipakai oleh Jokowi sebagai citra diri. Pemimpin berasal dari kalangan rakyat bawah, rendah hati, sederhana, merakyat dan lain-lain. Kala persembunyian, kamuflase, kepalsuannya terbongkar hingga mengancam posisinya, dia akan menjadi sangat jahat dan keji. Perilaku demikian mewabah di lingkungan rezim. Maka pada rezim Jokowi ini kriminalisasi, pembunuhan, pembantaian kepada kalangan lemah ataupun kalangan bawah menjadi identitasnya. Makan ulat dan belatung. Ulat hewan pemakan tumbuhan dan buah-buahan, belatung pemakan bangkai. Perpaduan keduanya menjadi simbol keserakahan yang luar biasa. Ibarat kata yang kaya dirampok, yang miskin diperas. Mengakumulasi kekayaan dengan cara-cara keji dan menjijikkan. Tindakan itu pun berdampak merusak hingga melumpuhkan daya hidup dan tatanan kehidupan. Disamping itu di karikatur tersebut Jokowi pakai rompi merah. Saya kira itu juga bukan tanpa maksud... tafsirnya? Terserah Anda... hehehe. Demikianlah. (*)
Sidang Pemeriksaan Saksi: Menunggu Kehadiran Saksi Pelapor Dodo Baidlowi dan Saksi Korban Joko Widodo
Keterangan Bambang Tri soal Ijazah Joko Widodo palsu inilah, yang dianggap berita bohong. Karena itu, kalau Saksi Joko Widodo tidak hadir maka tidak ada korban kebohongan. Oleh : Ahmad Khozinudin, SH, Ketua Tim Advokasi Gus Nur & Bambang Tri Mulyono HARI ini (Selasa, 27/12) adalah sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU. Pada sidang yang lalu, JPU menyatakan akan menghadirkan 5 orang saksi. Penulis saat menulis artikel ini telah berada di sekitar PN Surakarta. Penulis dengan sejumlah tim advokasi Gus Nur dari Solo, akan kembali bersidang dengan menghadirkan Terdakwa secara offline, untuk agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada sidang yang lalu (29/12), kami tim Penasehat Hukum sudah meminta kepada JPU melalui majelis hakim, agar saksi Dodo Baidlowi selaku pelapor dalam perkara ini dihadirkan diawal pemeriksaan. Kami tak ingin, pengalaman Gus Nur saat dilaporkan Banser NU pada kasus sebelumnya tidak terulang. Gus Nur sudah pernah masuk penjara dengan vonis 10 bulan, karena laporan Banser NU. Saat itu, saksi pelapor dan korban ada Yaqut Cholil Qoumas (saat ini pejabat Menag) dan Sa\'id Aqil Shiroj (dahulu Ketum PBNU). Pasalnya, Gus Nur dianggap mencemarkan Banser dan NU melalui unggahan video di kanal Youtube yang potongan videonya beredar di berbagai sosial media. Dalam berkas perkara, ada BAP atas nama saksi Yaqut Cholil Choumas dan saksi Said Aqil Shiroj. Keduanya diperiksa dan diambil keterangannya di tingkat kepolisian. Hanya hingga putusan, dua saksi ini tidak pernah diambil keterangannya di persidangan. Padahal, menurut KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (pasal 1 angka 27 KUHAP). Lebih spesifik dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan: “Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka semestinya tidak terbukti unsur pencemaran terhadap Banser maupun NU karena pencemaran adalah delik aduan. Karena keterangan Saksi Yaqut Cholil Choumas dan Saksi Said Aqil Shiraj tidak dinyatakan di pengadilan. Namun, anehnya Gus Nur tetap divonis 10 bulan penjara. Dalam kasus Mubahalah Ijazah palsu Jokowi ini yang dianggap menista agama, mengedarkan kabar bohong, maka saksi pelapor harus dihadirkan. Jangan sampai terulang kasus pencemaran Banser NU, tapi saksi pelapor dan sebagai korbannya tidak pernah dihadirkan di persidangan. Lebih dari sekedar itu, selain saksi pelapor Dodo Baidlowi maka saksi Saudara Joko Widodo juga harus dihadirkan. Karena konten Mubahalah Gus Nur adalah terkait keterangan Bambang Tri Mulyono yang meyakini ijazah SD, SMP, SMA dan S-1 Joko Widodo palsu. Keterangan Bambang Tri soal Ijazah Joko Widodo palsu inilah, yang dianggap berita bohong. Karena itu, kalau Saksi Joko Widodo tidak hadir maka tidak ada korban kebohongan. Yang lebih penting selain hadir di persidangan adalah Saksi Joko Widodo bisa menunjukan ijazah yang dimilikinya di hadapan persidangan, untuk memastikan Ijazah Joko Widodo asli dan Bambang Tri telah bohong soal ijazah Joko Widodo. Kalau saksi Joko Widodo tidak dihadirkan, maka tidak ada kabar bohong. Bahkan, publik berhak ikut meyakini bahwa ijazah SD, SMP, SMA dan S-1 Joko Widodo adalah palsu, sebagaimana keterangan dan keyakinan Bambang Tri Mulyono dalam Mubahalah yang dibimbing Gus Nur. (*)
Gagah-Gagahan Jokowi Versus Protes Daerah
Kalau diasumsikan harga nikel sebesar US$ 23 ribu per ton, padahal pada Maret 2022, harga nikel sempat menclok di level US$ 50 ribu per ton, angka totalnya ketemu Rp 34 triliun. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik SEMPAT viral, ketika Presiden Joko Widodo memperingatkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba untuk berhati-hati membuat kebijakan. Karena, menurut presiden, propinsi itu dinyatakan sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Luar biasa, karena mencapai 27 persen. Tidak ada daerah lain di belahan dunia mana pun di masa sekarang yang mengalami pertumbuhan ekonomi setinggi itu. Dengan gagahnya Presiden Jokowi mengatakan, “Hati-hati Pak Gubernur! Hati-hati Maluku Utara, hati-hati, hati-hati! Jangan main-main, karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27 persen.” Presiden Jokowi juga menambahkan, “Pertumbuhan ekonomi di Malut sudah tinggi sekali. Paling tinggi di dunia. Enggak percaya? Cek, mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi 27 persen.” Hal itu dikemukakan Jokowi, saat membuka Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di JCC, Jakarta Pusat, Rabu, 30 November 2022. Pertanyaannya: Mengapa Propinsi Malut bisa mengalami pertumbuhan ekonomi begitu pesat? Meminjam istilah Jokowi: Meroket! Dan tentu saja, jawabannya: Karena menurut presiden, telah terjadi hilirisasi industri di sana. Sebab saat ini di sana telah dibangun smelter nikel. Sehingga hasil tambang bisa diolah terlebih dahulu sebelum diekspor ke luar negeri. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi juga menyebut inflasi di Maluku Utara rendah dibanding daerah lainnya. Hanya 3,3 persen. Karena itu, beberapa survei menyebut, masyarakat Maluku Utara sebagai paling bahagia di Indonesia. Pertanyaannya lagi: Benarkah demikian? Benarkah masyarakat di Malut merupakan yang paling bahagia di Indonesia? Yang jelas, ternyata Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba mengeluhkan peringatan presiden itu. Karena menurut dia, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berpengaruh kepada kehidupan masyarakat Malut. “Pertumbuhan ekonomi tinggi, sebenarnya masyarakat tidak menikmati apa-apa,” ujarnya. Hal itu disampaikannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ketika dia bicara dalam Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Gedung AA Maramis, Kemenko Perekonomian, Rabu (21/12/2022). Seperti dilansir detikFinance, Rabu, 21 Des 2022. Meski Abdul Gani tidak mengemukakan pernyataannya itu sebagai sebuah protes keras, namun orang dapat menilai. Bahwa pernyataan presiden itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bahwa masyarakat paling bahagia di Indonesia adalah masyarakat Malut adalah omong kosong. Sebab, sejumlah fakta justru memperlihatkan banyak hal yang berbeda. Jauh sekali dari apa yang diungkapkan presiden. Karena faktanya adalah sebagai berikut: Pertama, tambang nikel di Maluku Utara hanya tinggalkan kerusakan alam. Menurut catatan Walhi Maluku Utara, pertambangan nikel di Malut telah mengakibatkan hilangnya hutan alam di pulau kecil seluas 16.000 hektar itu. Hanya dalam 15 tahun terakhir. Kedua, Industri pertambangan nikel tersebut juga mencemari laut dan menyebabkan penurunan jumlah nelayan. Direktur Walhi Malut Faizal Ratuela menyebutkan, sepanjang tahun 2014 hingga 2018 saja, telah terjadi penurunan jumlah nelayan secara sangat drastis. Dari 8.587 pada 2014 menjadi 3.532 orang pada 2018. Ketiga, Malut yang kondang sebagai provinsi kaya nikel, ternyata tidak mampu membuat rakyatnya sejahtera. Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, sebanyak 70 persen warga Malut tidak dapat mengakses makanan bergizi. Keempat, penyebab utama ketidakmampuan mereka membeli makanan bergizi adalah karena kemiskinan. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, seperti dilansir malut.bps.go.id, konsumsi daging oleh Penduduk Maluku Utara sangat rendah. Hanya 0,2 persen rata-rata setiap bulannya. Kelima, prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 27, 5 persen. Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Renta Rego, di Hotel Sahid Bela Ternate, Kamis (14/9/2022). Bahkan dia menegaskan bahwa sebenarnya datanya jauh lebih tinggi. Karena, “Angka prevalensi stunting di Maluku Utara, yang tertinggi Kabupaten Taliabu, yakni sebesar 35,2 persen,” katanya. Mengapa semua ini terjadi? Tak dapat dipungkiri, karena upaya menyejahterakan rakyat tidak berjalan. Sementara, menurut sejumlah sumber yang layak dipercaya, China leluasa mengangkut nikel ke negaranya. Luput dari pajak dan kewajiban lainnya. Hilirisasi tambang nikel, seperti diungkapkan presiden, sama sekali tidak terbukti. Semua karena dari hulu sampai hilir dikuasai Cina. Pemerintah daerah tak punya kuasa apa-apa. Protes Daerah Dalam beberapa waktu terakhir, aksi protes Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, terhadap Kementerian Keuangan juga tidak kalah viral. Duduk perkara Bupati Kepulauan Meranti marah-marah itu adalah karena dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah, dia menilai Kemenkeu tidak adil. Karena, Kemenkeu memberikan dana bagi hasil (DBH) yang nilainya kecil atas produksi minyak Meranti. Adil melancarkan protesnya di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Kemenkeu), Luky Afirman. Dalam acara yang digelar di Menara Dang Merdu, Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, beberapa waktu lalu. Saking kesalnya dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) lalu itu, Adil bahkan sempat melontarkan kata \"ibl**\" dan \"set**\". Sehingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan teguran keras kepada Bupati Kepulauan Meranti itu. Pada awalnya, Adil menerangkan DBH yang diterima Kabupaten Kepulauan Meranti senilai Rp 114 miliar yang didasarkan pada perhitungan harga minyak 60 dollar AS per barel pada 2022. Dari situlah, Adil kemudian mengungkit-ungkit pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan, harga minyak dunia mengalami kenaikan 100 dollar AS per barel, dalam pembahasan APBD 2023. Sejumlah daerah yang dinyatakan kaya akan SDA, tetapi rakyatnya tetap miskin secara perlahan tapi pasti terus menggeliat. Mereka protes karena merasa dibohongi. Penyebabnya, tentu saja, bukan hanya karena DBH yang tidak adil. Tapi juga ketidakpedulian pemerintah pusat terhadap upaya menyejahterakan rakyat setempat. Dalam hal ini coba perhatikan apa yang sempat dikemukakan pengusaha Mardigu Wowiek Prasantyo alias Bossman Mardigu. Melalui akun YouTube-nya, dia menceritakan sebuah desa bernama Desa Lelilef di Halmahera Tengah (Halteng). Di mana sekarang banyak berdiri perusahaan tambang China. Di desa yang pernah dikunjungi 10 tahun lalu, kini banyak dihuni pekerja China. “Kondisinya beda dengan 10 tahun lalu. Di mana, Lelilef menjadi kota tambang, kota nikel yang luar biasa sibuk. Lebih kaget lagi, wajah penduduk Lelilef, sangat berbeda. Bukan lagi manusia lokal yang saya lihat 10 tahun lalu,” tuturnya. Dia menyebut salah satu perusahaan tambang China bernama Tsingshan Holding Group. Ini bukan perusahaan ecek-ecek. Di China, Tsingshan HG adalah perusahaan tambang baja dan nikel terbesar. Yang sedikitnya memboyong 800.000 ton nikel dari Desa Lelilef ke China, melalui pelabuhan pribadinya. Kalau diasumsikan harga nikel sebesar US$ 23 ribu per ton, padahal pada Maret 2022, harga nikel sempat menclok di level US$ 50 ribu per ton, angka totalnya ketemu Rp 34 triliun. Tsingshan HG jadi sangat kaya. Dibiarkan mengeruk SDA Halteng begitu leluasa. Tapi sama seperti di Malut, rakyat di daerah itu tetap dibiarkan miskin. (*)
“Birahi” Hasyim Asy'ari Menodai Demokrasi
Demokrasi Indonesia dan Pemilu 2024 sedang menghadapi ancaman dari dalam, dari pelaksana pemilu itu sendiri, yaitu KPU. Tentu hal ini tak boleh dibiarkan, karena akan merugikan bangsa Indonesia. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis DEMOKRASI Indonesia menuju titik nadhir. Betapa tidak. Setelah praktik penunjukan Plt Pejabat Kepala Daerah yang dibajak oleh Mendagri Tito Karnavian dengan penunjukan langsung. Lalu, penjegalan kepada Anies Baswedan, bakal capres yang tidak dikehendaki oleh Istana dan Oligarki melalui upaya-upaya mempersulit perizinan, perilaku presiden melalui endorcing terhadap bakal capres tertentu, pembiaran kepada bakal capres tertentu yang dikehendaki meski masih menjabat sebagai kepala daerah ataupun menteri. Tafsir KPU tentang larangan kepada bakal capres, cawapres dan caleg yang mengatakan dirinya sebagai bakal capres, bakal cawapres dan caleg sebelum penetapan dan yang terakhir perilaku Ketua KPU, Hasyim Asy\'ari atas dugaan asusila terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu (PRS), Hasnaeni Moein. Birahi yang dimaksud bukan hanya syahwat politik tapi syahwat seksual, sebagaimana dugaan yang dilakukan oleh Hasyim Asy\'ari kepada Hasnaeni. Dalam kesaksiannya yang beredar viral melalui medsos, Hasnaeni menyebut bahwa ada bujuk rayu Hasyim, yaitu partainya akan diloloskannya dengan imbalan tertentu, imbalan itu berupa permintaan Hasyim supaya Hasnaeni melayani birahi seksualnya. Tampaknya Hasyim Asy\'ari tak hanya tak kuasa menahan hasrat seksualnya ketika berhadapan dengan Hasnaeni, tapi birahi politiknya juga tidak bisa ditahan, sehingga tanpa merasa bersalah dia sampaikan ke Hasnaeni bahwa calon presiden dan wakil presiden yang dipersiapkan adalah Ganjar Pranowo -Erick Thohir. Tanpa beban ketika Hasnaeni ditanya di dalam video yang beredar, “Masuk nggak itu burungnya Hasyim?” “Masuklah Pak”. Itu artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan sama-sama suka. Hasyim menikmati petualangannya dan Hasnaeni juga mau karena dijanjikan partainya akan diloloskan untuk mengikuti Pemilu 2024. Demokrasi Indonesia dan Pemilu 2024 sedang menghadapi ancaman dari dalam, dari pelaksana pemilu itu sendiri, yaitu KPU. Tentu hal ini tak boleh dibiarkan, karena akan merugikan bangsa Indonesia. Tentu ini menodai dan mengkhianati perjuangan rakyat dan mahasiswa tahun 1998 ketika menumbangkan orde baru. Mantan aktivis 1998 yang hari ini tentu masih banyak dan masih memegang nilai-nilai anti korupsi, kolusi dan nepotisme sangat dihinakan dan dilecehkan oleh persekongkolan jahat oknum KPU dan oligarki dengan mengendalikan partai politik. Tak ada kata kompromi untuk yang seperti ini, meminjam apa yang pernah disampaikan oleh Wiji Thukul: Peringatan jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa; Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar; Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gasat, dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam; Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan! Surabaya, 25 Desember 2022. (*)
Rusia Nyatakan Siap Lanjutkan Pemasokan Gas ke Eropa
Moskow, FNN – Rusia siap melanjutkan pemasokan gas ke Eropa melalui Jalur Pipa Yamal-Europe, demikian dinyatakan Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak, Minggu (25/12).\"Pasar Eropa tetap relevan, saat kekurangan gas terus berlangsung, dan kita punya banyak peluang untuk melanjutkan pengiriman,\" kata Novak, seperti dikutip kantor berita negara Rusa, TASS.\"Contohnya, Jalur Pipa Yamal-Europe, yang terhenti karena masalah politik, masih belum digunakan,\" ujarnya.Jalur Pipa Yamal-Europe biasanya mengalirkan pasokan ke arah barat.Namun, haluan itu sebagian besar berbalik sejak Desember 2021 karena Polandia tidak mau membeli pasokan dari Rusia dan lebih memanfaatkan gas yang disimpan di Jerman.Pemerintah Polandia pada Mei memutus perjanjian dengan Rusia setelah menolak tuntutan Moskow agar pembayaran kepada Gazprom dilakukan dengan mata uang Rusia, ruble.Atas penolakan itu, perusahaan gas milik Rusia tersebut menghentikan pasokan ke Polandia.Gazprom juga mengatakan sudah tidak bisa lagi mengekspor gas melalui Polandia setelah pemerintah Rusia menerapkan sanksi terhadap perusahaan pemilik bagian Polandia pada jalur pipa Yamal-Europe.Novak menekankan bahwa Moskow sedang membahas pemasokan gas tambahan melalui Turki setelah sebuah pusat penyaluran didirikan di sana.Ia juga mengatakan pemerintah Rusia memperkirakan bahwa gas alam cair (LNG) yang dikirimkan ke Eropa sepanjang 2022 mencapai 21 miliar meter kubik (bcm).\"Tahun ini kita akan bisa secara signifikan meningkatkan suplai LNG ke Eropa,\" kata Novak.\"Dalam 11 bulan selama 2022, ditingkatkan hingga 19,4 bcm. Pada akhir tahun ini, diperkirakan mencapai 21 bcm,\" katanya, menambahkan. (mth/Antara)
BI: Kewajiban Neto Investasi Internasional RI Turun pada Triwulan III
Jakarta, FNN – Bank Indonesia (BI) melaporkan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan III 2022 mencatat kewajiban neto yang menurun menjadi 262 miliar dolar AS atau 20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).Adapun pada triwulan sebelumnya kewajiban neto tercatat 270,5 miliar dolar AS atau 21,3 persen dari PDB.Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan ini dikontribusikan oleh penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) di tengah posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) yang relatif stabil.Posisi KFLN Indonesia menurun seiring dengan penurunan nilai instrumen keuangan domestik, di tengah surplus aliran masuk investasi langsung yang berlanjut. KFLN turun 1,2 persen dibanding triwulan sebelumnya (quartal-to-quartal/qtq) dari 705,2 miliar dolar AS menjadi 696,8 miliar dolar AS.Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh faktor penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah. Hal ini mempengaruhi penurunan nilai instrumen keuangan domestik.Sementara itu transaksi KFLN tetap positif didukung oleh aliran masuk investasi langsung yang mencerminkan optimisme investor terhadap prospek perbaikan ekonomi dan iklim investasi domestik yang terjaga.Di sisi lain ia menyebutkan posisi AFLN Indonesia relatif stabil. Pada akhir triwulan III 2022, posisi AFLN tercatat sebesar 434,7 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan II-2022.Kondisi tersebut didukung oleh posisi aset investasi portofolio dan investasi lainnya yang meningkat seiring penempatan aset swasta. Peningkatan posisi AFLN tertahan oleh faktor perubahan lainnya terkait penguatan dolar AS terhadap mayoritas mata uang utama dunia dan penurunan harga beberapa aset luar negeri.BI memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan III 2022 tetap terjaga serta mendukung ketahanan eksternal, yang tercermin dari rasio kewajiban neto PII Indonesia terhadap PDB pada triwulan ketiga tahun ini yang tetap terjaga di kisaran 20 persen atau turun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 21,3 persen.Selain itu struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,9 persen) terutama dalam bentuk investasi langsung. Ke depan BI meyakini kinerja PII Indonesia akan tetap terjaga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi COVID-19 yang didukung sinergi bauran kebijakan BI dan pemerintah, serta otoritas terkait lainnya.Meskipun demikian,BI akan tetap memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian. (mth/Antara)
Presiden Jokowi Jajal Naik Kereta LRT ke Stasiun TMII
Jakarta, FNN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjajal menaiki kereta Lintas Rel Terpadu atau Light Rail Transit (LRT) dari Stasiun Harjamukti, Cibubur, Depok, ke Stasiun Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Senin.Presiden Jokowi setelah menaiki kereta LRT di Stasiun LRT TMII, mengatakan kereta buatan dalam negeri itu sangat cepat dan mampu melaju tanpa masinis.“Mencoba LRT dari Stasiun Harjamukti ke Stasiun Taman Mini ini sepanjang sembilan kilometer dan ditempuh dalam waktu 12 menit,” kata Jokowi.Jokowi merasa bangga karena BUMN PT INKA Persero dapat membuat kereta LRT dengan kapasitas 420 penumpang dan memiliki sistem canggih yang mampu beroperasi tanpa masinis.Presiden berharap proyek kereta LRT dari Cibubur yang melintasi TMII dapat segera beroperasi pada Juni atau Juli 2023 sehingga bersamaan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.“Masih, ini kan baru selesai 87 persen, memang baru 87 persen. Masih depo-nya yang harus diselesaikan dan hal kecil-kecil yang berkaitan dengan sinkronisasi sistem, yang tadi saya lihat juga,” kata dia.Jalur LRT yang melintasi Cibubur dan TMII diketahui adalah jalur LRT Lintas Cibubur.Presiden Jokowi memberikan evaluasi bahwa proyek LRT di DKI Jakarta dan sejumlah kota penyangga ini sudah nyaman, cepat, dan tidak berisik.“Saya kira pas belokan saja tadi ada bunyi kecil sekali,” kata dia. (mth/Antara)
BMKG Imbau Masyarakat Pesisir Waspadai Gelombang Tinggi Enam Meter
Jakarta, FNN – Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat pesisir untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi hingga enam meter.\"Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar selalu waspada,\" kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo di Jakarta, Senin.Ia mengemukakan gelombang tinggi berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 26-27 Desember 2022. Salah satu faktor pemicu gelombang tinggi, yakni pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Barat-Utara dengan kecepatan angin berkisar 8-25 knot.Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari Barat Daya-Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian tengah dan timur, Selat Makassar bagian selatan dan Laut Flores.Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat P. Simeulue-Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, Samudra Hindia Barat Aceh-Kepulauan Nias, perairan selatan Banten-Jawa Barat.Selain itu, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, perairan selatan Kepulauan Anambas, perairan timur Kepulauan Bintan-Kepulauan Lingga, Laut Natuna, perairan utara P. Bangka-Belitung, Selat Karimata, Laut Jawa bagian barat, perairan utara Jawa Tengah-Jawa Timur.Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di perairan selatan Kalimantan, Selat Makassar bagian tengah dan utara, Selat Sumba, perairan P. Sawu-Rote, Laut Sawu, perairan selatan Flores, Laut Sulawesi bagian barat, perairan Kepulauan Sangihe, Laut Maluku bagian utara, perairan selatan P. Buru-Seram, perairan Kepulauan Kai, perairan Kepulauan Sermata-Kep. Tanimbar, perairan utara Papua Barat-Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Barat-Papua.Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi antara 2,5-4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai-Lampung, perairan Enggano-barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Samudra Hindia Selatan Banten, perairan selatan Jawa Tengah-P. Sumbawa, Selat Bali-Lombok-Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah-NTB.Gelombang tinggi antara 2,5-4 meter juga berpeluang terjadi di perairan utara Kepulauan Anambas, perairan Kepulauan Natuna, Laut Jawa bagian tengah dan timur, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, perairan Kepulauan Sabalana-Kepulauan Selayar, perairan selatan Baubau-Kepulauan Wakatobi, Laut Flores, Laut Banda, perairan Kepulauan Talaud, perairan utara Halmahera, dan Laut Halmahera.\"Sedangkan untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4-6 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara,\" paparnya.Untuk itu, ia mengimbau agar sektor pelayaran memerhatikan risiko keselamatan perahu nelayan (Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter), kapal tongkang (kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter).Selain itu, kapal feri (kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter), Kapal Ukuran Besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar (kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter). (mth/Antara)
Jokowi: Keppres penghentian PPKM Tergantung Kajian Sero Survei
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo mengatakan penerbitan Keputusan Presiden tentang penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menanti kajian terkait tingkat imunitas masyarakat terhadap virus atau sero survei.\"(Berkas) belum sampai ke meja saya. Karena ini menyangkut sero survei, menyangkut kajian yang saya minta harus detail jangan sampai fail (gagal/salah) memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar menunggu,\" kata Jokowi usai meresmikan Stasiun Manggarai Tahap I di Jakarta, Senin.Dia menyampaikan jika sero survei sudah berada di atas 90 persen, maka peningkatan COVID-19 di negara lain semestinya tidak akan menjadi masalah bagi Indonesia, karena imunitas masyarakat sudah baik.\"Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 persen, ya artinya kita imunitasnya sudah baik. Ada apapun dari manapun seharusnya ya nggak ada masalah,\" kata Jokowi.Dia menyampaikan saat ini kasus konfirmasi harian sudah turun di bawah 1.000, namun penurunan itu harus dipastikan karena imunitas masyarakat sudah lebih baik atau hal lain.\"Itu yang harus dilihat, dikaji di situ. Jadi, tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, para pakar dan epidemiolog agar memutuskannya nanti benar,\" jelasnya.Presiden pun kembali menekankan keputusan tentang penghentian PPKM akan dilakukan pada akhir tahun atau awal tahun, masih menanti sero survei dan kajian lain. (mth/Antara)
LaNyalla Minta Masyarakat Diedukasi Penipuan Online Shop Bermodus Barang Sitaan Bea Cukai
Surabaya, FNN – Tingginya angka penipuan bermodus barang Bea Cukai mendapat perhatian dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu mendorong agar Dirjen Bea Cukai memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dengan modus jual beli online tersebut. \"Kita meminta agar ada edukasi kepada masyarakat secara gamblang, sebenarnya seperti apa barang-barang hasil sitaan di Bea Cukai, lalu proses lelang di Bea Cukai bagaimana langkahnya, karena modus ini yang sering digunakan,\" ujar LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur. Senator berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming harga yang murah atau harga yang tidak lazim. Terutama elektronik, gadget atau barang-barang lain yang didatangkan dari luar negeri. \"Intinya, saya meminta untuk cek dan ricek. Jangan mudah terprovokasi karena harga murah. Apalagi kalau meminta pungutan dengan alasan tidak wajar dan pembayaran dalam waktu singkat yang ditujukan ke rekening pribadi,\" tegas dia. Diketahui, hingga November 2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu menerima laporan 6.985 orang tertipu dengan modus yang sering mengatasnamakan Bea Cukai. Total kerugiannya mencapai Rp 8,3 miliar. Jumlah laporan korban itu meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 2.491 pengaduan. Berdasarkan data contact center DJBC, kejahatan penipuan bea cukai sering terjadi pada transaksi online dengan modus barang yang disita dan ditahan Bea Cukai. (mth/*)
Diduga Ada Proyek Bancakan, Kejagung RI Segera Panggil Menhub Budi Karya Sumadi
Jakarta, FNN – Center for Budget Analysis (CBA), menemukan dugaan adanya proyek bancakan atau penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan proyek Kementerian Perhubungan. Menurut Direktur CBA Uchok Sky Khadafi, Proyek tersebut terkait pengadaan layanan contact center Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2021 dan 2022. Proyek pengadaan layanan contact center dijalankan melalui Satker (Satuan Kerja) Pusat Data dan Teknologi Informasi yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Untuk proyek ini pada 2021 anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 4,8 miliar, dan 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp 4,9 miliar. Dalam pelaksaan proyek pengadaan layanan contact center itu ditemukan sejumlah dugaan penyelewengan yang berpotensi merugikan keuangan negara, berikut penjelasannya. Pertama, pelaksanaan proyek pengadaan layanan contact center tahun 2021, Kementerian Perhubungan menjalankan sistem tender fasca kualifikasi satu file, harga terendah sistem gugur. Dari 15 peserta lelang, yang mengajukan penawaran harganya itu hanya satu perusahaan. Hal ini sangat janggal, mengingat sesuai aturan dalam pengajuan harga minimal ada 3 perusahaan yang kemudian dipilih yang paling efesian dan mampu. Kejanggaloan lainnya, terlihat dari penetapan pagu dan HPS oleh Pokja ULP Kemenhub, antara pagu dan HPS selisihnya sangat kecil senilai Rp 64,5 juta. Hal ini berdampak mahalnya nilai proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4.850.450.000, selisihnya hanya Rp 6 juta dari Harga Perkiraan Sendiri yang tetapkan POKJA ULP. Menurut CBA, nilai proyek sebenarnya terkait pengadaan layanan contact center pada 2021 di angka Rp 4,6 miliar. Adapun yang disepakati Kemenhub dan pemenang tender sebesar Rp Rp 4.850.450.000, ditemukan ada dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp 242,1 juta. Kedua, proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2022, pagu yang ditetapkan Kemenhub naik sebesar Rp 137,9 juta. Bahkan pagu dan HPS yang ditetapkan sama persis diangka Rp 5.058.966.000, hal ini sangat janggal mengingat nilai proyek pada 2021 sudah jelas mahal tapi anggaran pada 2022 dengan proyek yang sama malah terus naik. Ketiga, dalam proses lelang proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2022 juga ditemukan modus yang sama, bahkan lebih parah karena hanya ada dua peserta lelang dan hanya satu perusahaan yang mengajukan tawaran harga. Terakhir, perusahaan yang memenangkan proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 adalah perusahaan yang sama yakni PT. Infomedia Nusantara Jl. RS. Fatmawati 77-81 - Jakarta Selatan. Dari catatan di atas diduga kuat proses tender proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 hanya formalitas belaka, diduga sejak awal pemenang sudah ditetapkan oleh oknum Kemenhub. CBA meminta Kejaksaan Agung RI segera turun tangan dan segera melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan anggaran proyek pengadaan layanan contact center Kemnhub tahun anggaran 2021 dan tahun 2022. “Panggil dan periksa pejabat terkait, seperti PPK KPA, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi suga harus dipanggil Kejagng RI untuk dimintai keterangan,” tegas Uchok Sky Khadafi. (mth)
Terompet Harapan
Tragedi harus digunakan sebagai sumber kekuatan. Tak peduli jenis kesulitan apa pun dan pengalaman sepedih apa pun, jika kita kehilangan harapan maka itulah malapetaka sesungguhnya. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, jelang tahun baru momen tepat untuk bersiaga membunyikan trompet harapan. “Harapan itu,” tulis Emily Dickinson, “adalah sesuatu bersayap yang hinggap di jiwa, menyanyikan nada tanpa kata dan tak pernah henti sama sekali.” Dan harapan itu melantunkan nyanyian kehidupan dalam dua jenis nada. Nada mayor membangkitkan “harapan positif”, yang merangsang gairah orang untuk berbuat kebajikan. Nada minor membangkitkan “harapan negatif”, yang menyentuh lara keinsyafan orang agar terhindar dari keburukan. Harapan positif tersebut bergema dari jiwa-jiwa altruis, bak “semut-semut” komunitas yang bergotong-royong meringankan derita sesama dalam alunan nada mayor yang sepi ing pamrih, rame ing gawe. Meski nada mayor masih terdengar, arus deras pengharapan bangsa masih menggemakan nada minor. “Harapan negatif” menjadi koor sehari-sehari, mengharapkan oligarki tak terlalu rakus, penyelenggara negara tak salah urus dan salah tingkah dengan tendensi cuma ramai dalam klaim-pamrih, tetapi sepi dalam kerja-kinerja (gawe). Betapapun, pada setiap gumpalan awan hitam selalu ada pendar cahaya. Segala tragedi dan krisis yang merundung kita harus jadi tumpuan harapan kebangkitan. Tragedi harus digunakan sebagai sumber kekuatan. Tak peduli jenis kesulitan apa pun dan pengalaman sepedih apa pun, jika kita kehilangan harapan maka itulah malapetaka sesungguhnya. Tragedi itu ibarat larutan asam kuat. Ia akan meluluhkan semua hal, kecuali (menyisakan) emas kebenaran sejati. Dengan tragedi kita bisa mengenali borok dan kualitas kita sesungguhnya. Tragedi adalah mahkamah yang membuat kita tak bisa mengelak dari tanggung jawab; karena pengelakan bisa membuat banyak orang terperosok ke lubang yang sama berulang-ulang. Kendati menyakitkan, tragedi dan kegagalan bisa jadi sarana untuk mengukur daya lenting kita. Seperti diingatkan Nelson Mandela, “Jangan menakarku dengan keberhasilanku, takarlah aku dengan melihat berapa kali aku terjatuh dan sanggup bangkit kembali.” Sungguh pedih atas kehilangan. Namun, lebih pedih lagi jika hidup dalam kematian harapan. Daun-daun yang gugur semoga jadi pupuk kehidupan. Kelalaian dan kebodohan harus diberi pelajaran untuk perbaikan. Nasib adalah ketetapan yang terpahat lewat ikhtiar. (*)
Mengenang Bang Ridwan Saidi
“Baca Qur’an, Jit. Dah gitu, kerja apapun, termasuk yang jadi andalan buat nyari nafkah, harus yang bikin senang di hati.” Secara diam-diam petuah itu saya jadikan ilmu dan teladan. Oleh: Hendrajit, Wartawan Senior dan Pengkaji Geopolitik PRIA asli Betawi ini lahir pada 2 Juli 1942, di Gang Arab Nomor 20, Sawah Besar, Jakarta. Kalau saya bilang Bang Ridwan asli Betawi, bukan karena melulu lantaran tinggal di Sawah Besar. Babe kita yang wafat di usia 80 tahun ini, memang dibentuk oleh karakteristik geografis dan kearifan lokal Betawi. Betapa tidak. Umur 5 tahun, sama neneknya diantar ke Masjid An Nur, Sawah Besar, yang didirikan M. Husnie Thamrin, untuk belajar ngaji pada Engkong Musa. Umur 6 tahun, masuk Sekolah Rakyat Taman Sari II pada 1948. Waktu melanjutkan SMP, belajar di SMP II Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Nah, di SMP inilah Ridwan bersahabat dengan Ali Shahab anak asli Kwitang, yang kelak menaruh perhatian dalam pelestarian budaya Betawi. Belakangan, minat dan gelora hasrat Shahab nular ke Ridwan. Malah Ridwan Saidi yang belakangan punya ragam minat yang lebih beragam daripada Shahab, mengembangkan kajian sejarah Betawi dalam lingkup yang lebih menasional. Rupanya minat Ridwan kepada budaya Betawi memang sudah takdir yang membentang. Selain sohiban sama Ali Shahab, Ridwan berteman sama SM Ardan. Juga pegiat seni budaya Betawi. Ardan ini kebetulan juga anak Kwitang. Maka ketiga insan ini terjalin persahabatan akrab sampai akhir hayat. Hanya bedanya Ridwan dibanding kedua sohibnya ini, belakangan punya minat lain di luar seni-budaya, yaitu politik. Untuk bidang satu ini, babe-nya Ridwan, bapak Abdurrahim, tanpa disadari Ridwan Saidi, jadi pupuk yang menyuburkan minat Ridwan kelak masuk dunia politik. Abdurrahim babenya Ridwan ini, selain mubaligh, juga aktivis Partai Islam Masyumi. Ibunda bang Ridwan, Ibu Muhaya binti Tajeri, seperti umumnya mayoritas warga Betawi, mengamalkan tradisi ahlus-sunnah wal jamma\'ah. Setamat SMP, Ridwan masuk SMA yang termasuk favorit di Jakarta, SMA 1 Budi Utomo, Jakarta. Nah waktu di SMA ini, andaikan Ridwan Saidi tidak nyemplung ke politik, boleh jadi Ridwan akan dikenang sebagai seniman dan budayawan ketimbang politisi. Sewaktu di SMA 1 Budi Utomo inilah, Ridwan ternyata berbakat menulis puisi, cerita pendek, dan esai sastra. Lulus SMA 1962 kemudian memasuki perguruan tinggi, Ridwan juga masuk perguruan tinggi negeri papan atas. Mulanya Fakultas Publisistik Universitas Padjadjaran. Entah kenapa cuma setahun pindah ke Universitas Indonesia, ambil FISIP yang dulu namanya Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Sewaktu kuliah di UI inilah, gelora hasrat politiknya makin mekar, sewaktu bergabung jadi Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Menariknya lagi, sebagai aktivis HMI Ridwan mulai debutannya sebagai Sekretaris Rayon Pasar Baru, Kota, dan uniknya lagi, kantor sekretariatnya di rumahnya sendiri. Alhasil, HMI merupakan starting point Ridwan sebagai aktivis dan politisi dalam orbit perjuangan Islam. Kelak Ridwan merupakan politisi jajaran atas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditakuti pemerintahan Suharto dan Golkar. Ridwan lumayan lama juga ngendon di kampus, 14 tahun. Ia baru lulus kuliah pada 1976, dengan skripsi berjudul “Beberapa Segi Pengambilan Keputusan Pada Organisasi ASEAN”. Sedemikian rupa minat besarnya pada politik, tak heran ketika terpilih sebagai anggota DPR dari PPP, beberapa kali didapuk duduk pada komisi bidang APBN dan Komisi X. Di PPP, dua unsur kunci adalah NU dan Muslimin Indonesia. Ridwan yang berasal dari geneologi keluarga besar Masyumi, rupanya lebih nyaman gabung di Muslimin Indonesia. Meski amalan ibadah keislamannya yang ahlush-sunnah wal jama\'ah seperti umumnya Betawi, sebenarnya bernafaskan NU. Ridwan pernah menjabat Sekjen PP Muslimin Indonesia pada 1985-1987. Namun legenda Ridwan justru semasa kemahasiswaan. Pada 1973-1975, pas lagi aktif-aktifnya sebagai aktivis HMI, pernah menjabat Sekretaris Jenderal Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Pada 1972, salah satu pemrakarsa berdirinya forum 5 organisasi mahasiswa “Kelompok Cipayung”. Bukan itu saja. Pembaca tahu yang namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI? Nah, Ridwan salah satu pendirinya pada 1973. Dari sebab reputasinya yang produktif dan inovatif di dunia politik pemuda dan kemahasiswaan, Ridwan terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada 1976. Dari sini, karir politik Ridwan moncer dan meroket, jadi anggota. DPR RI Partai PPP. Sebagai politisi Ridwan adalah gambaran profil insan politik yang kreatif, inovatif dan kritis.(KIK) Boleh jadi watak kreatif dan inovatifnya justru terpupuk semasa bergelut di seni budaya dan bergaul dengan seniman budayawan seperti Shahab dan Ardan. Sayangnya sistem politik Orde Baru era Pak Harto tidak memberi ruang buat sosok KIK ala Ridwan. Ridwan hanya dua periode jadi anggota DPRI RI Fraksi PPP. Periode 1977-1982, dan periode 1982-1987. Setelah pensiun dari DPR dan terlempar dari konstelasi PPP semasa kepemimpinan John Naro, Ridwan memang kalah di politik, tapi tidak tamat. Minatnya yang luas dan beragam dalam politik, ekonomi, budaya dan sejarah, Ridwan mulai merintis reputasi sebagai intelektual dan budayawan sampai akhir hayatnya. Minatnya dalam bidang intelektual malah sudah terpupuk sejak masih politisi DPR. Pada 1983 buku karyanya berjudul “Islam, Pembangunan Politik dan Politik Pembangunan”. Minatnya pada kajian sejarah ternyata cukup serius juga. Ia secara khusus menulis sebuah buku bertajuk “Cendekiawan Zaman Belanda, Studi Pergerakan Intelektual JIB dan SIS”, terbit pada 1990. Sebagai novelis, Ridwan sempat memamerkan kebolehannya ketika pada 1996 secara mengejutkan menerbitkan sebuah novel bertajuk “Diburu Mossad” yang menggunakan setting budaya Betawi. Tak berlebihan kalau Ridwan merupakan manusia multi-dimensi. Saya mulai kenal bang Ridwan tatap muka pada 2004-2005. Waktu itu usia Ridwan 57 tahun saya masih 36 tahun. Namun dalam penglihatan saya kala itu, Ridwan terlihat jauh lebih muda dari usianya. Dan energinya bukan energi orang tua yang mulai lelah jiwa, melainkan energi yang masih usia 30 tahunan. Kontan saya bertanya, “Bang, apa resep biar awet muda.” “Baca Qur’an, Jit. Dah gitu, kerja apapun, termasuk yang jadi andalan buat nyari nafkah, harus yang bikin senang di hati.” Secara diam-diam petuah itu saya jadikan ilmu dan teladan. Tapi ada yang waktu itu tidak dia sampaikan ke saya, namun dalam kali kesempatan bertemu beliau, tanpa disadari pria penggemar sepakbola itu menambahkan lagi satu resep awet muda, meski itu dari kesimpulan saya sendiri. “Males ane Jit, kalau pas ngumpul temen-temen ane yang seumuran. Yang dibicarain kalau nggak asam urat, mulai sering sesak napas, ya rupa-rupa penyakit lainnya. Kayak nggak ade obrolan lainnya.” Meski ini sekadar cerita curhat, saya nangkap ada ilmu hikmahnya juga. Seakan ngasih saya petuah: “Jit, kalau mau awet muda, banyak banyaklah ngumpul sama yang jauh lebih tua atau malah yang jauh lebih muda.” Kalau saya renungkan, bener juga petuah Babe kita ini. (*)
LQ Indonesia Imbau Korban KSP SB, NET 89, KRESNA, dan DNA Pro Segera Lapor Polisi untuk Peluang Ganti Rugi
Jakarta, FNN – LQ Indonesia Lawfirm memberikan imbauan agar para korban Koperasi Sejahtera Bersama, Net89 dan DNA Pro agar segera membuat laporan polisi dengan tujuan agar nama dan nilai kerugian para korban diverifikasi dalam berkas penyidikan. LQ Indonesia Lawfirm mengemukakan bahwa dalam beberapa tuntutan dan putusan hakim di pengadilan, aset sitaan dapat dikembalikan kepada korban yang namanya ada dalam berkas perkara. “Jadi syaratnya namanya harus tercantum dalam berkas perkara penyidikan di kepolisian, dengan kata lain korban harus melapor sehingga diperiksa dan diverifikasi nilai kerugiannya,” tulis rilis LQ, Selasa (20/12/2022). Dalam perkara Indosurya beberapa korban yang tidak masuk dalam berkas penyidikan dan tidak masuk sebagai saksi korban, belakangan walau mengunakan jasa pengacara untuk memohon ganti rugi ditolak oleh Majelis Hakim, termasuk permohonan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). “Melihat fakta hukum yang ada dari kasus investasi bodong dan gagal bayar ini, LQ Indonesia Lawfirm menghimbau kepada para korban KSP SB, NET89, KRESNA, dan DNA Pro segera membuat laporan polisi sebagai saksi korban dan meminta agar diperiksa dan namanya tercantum dalam berkas perkara penyidikan di kepolisian,” jelasnya. “Karena para perusahaan gagal bayar, yang disebut diatas, sudah pada tahap akhir penyidikan, sudah ada penetapan Tersangka dan segera akan dilimpahkan ke kejaksaan,” ungkapnya. Jika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan atau P21 maka saat itu sudah terlambat. LQ Indonesia bersedia memberikan pendampingan hukum kepada para korban KSP SB, KRESNA, NET89 dan DNA Pro yang belum melapor, agar segera didaftarkan. “Jika melapor, maka korban masih ada peluang mendapatkan ganti rugi melalui aset yang disita dalam penyidikan,” terangnya. “Jangan malas dan abai, ingat betapa susah keras mencari uang, ketika masalah jangan mudah putus asa dan membiarkan. Hubungi kami untuk bantuan pendampingan. Tanpa usaha, maka modal anda pasti hilang,” ujar Advokat Rizky Indra Permana, SH selaku Kepala Cabang LQ Surabaya dan juga pelapor dalam laporan polisi Koperasi Sejahtera Bersama. (mth/*)
Jagalah Kesakralan Keraton!
Jangan diulangi meremehkan adat istiadat keraton dengan kesakralannya, sekalipun saat ini tinggal sebagai simbol sejarah dan pusat budaya yang harus tetap dijaga saling menghormati. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KITA masih ingat Presiden Joko Widodo telah ngunduh mantu lengkap dengan simbol pakaian keraton, dan bahkan, anaknya Kaesang Pangarep memakai Kuluk Raja. Padahal, dalam adat keraton mereka tidak lebih hanya sebagai sebagai Kawulo (rakyat). Situasinya menjadi risi karena terkesan kurang menghargai dan menghormati adat keraton yang harus dijaga dan saling menghormati. Dalam adat-istiadat Jawa bahwa keraton bukan hanya sebagai satu warisan sejarah dan simbol serta sumber budaya. Masyarakat Jawa itu tentu masih dipercayai memiliki misteri spiritual, karena keraton di Jawa memang sangat dekat dan lekat dengan alam misteri. Beberapa hari yang lalu juga terjadi penganiayaan menimpa Kerabat Keraton Kasunanan Solo, KRA Christophorus Aditiyas Suryo Admojonegoro, Sabtu (17/12/2022). Beruntun ada kejadian pencuri masuk keraton berawal saat Abdi Dalem Keraton Solo Sri Atun (50), mengaku bertemu dengan sosok diduga pencuri pada Senin (19/12/2022). Saya (penjaga kraton Mangkunegaran – tidak berkenan disebut namanya) juga mengalami kejadian aneh dan nyata.… para leluhur sudah marah dan membuktikan kemarahanya dan itu nyata.... Dalam sebuah acara di gedung DPRD Bumi Sokawati Sragen ada hiburan peragaan busana... awalnya acara berjalan lancar tetapi ketika peragaan busana yang dipakai Jokowi mantu dan anaknya memakai kuluk itu akan ditampilkan oleh seorang peragawati, tiba-tiba yang bersangkutan kesurupan maka acara peragaan busana Jokowi saat mantu dibatalkan... Dari jam 2 siang sampai jam 8 malam sudah diupayakan dan disembuhkan oleh dukun kiai paranormal dan sampai diruqyah si peragawati tersebut tidak bisa dipulihkan kondisinya... akhirnya dibawa pulang ke Solo dan kebetulan anak itu putri teman istri saya... akhirnya saya dari keraton meluncur ke rumah anak tersebut. Kami berdialog dan saya tanyakan kronologi kejadiannya... ternyata beliau adalah pangeran Sokawati atau HB. I. Beliau tanya kowe sopo kemudian saya jawab, dalem wayah eyang dengan mengeluarkan samir dan saya sampirkan di tubuh anak itu. Saya berdialog cukup lama... dengan ekspresi kemarahan anak itu mendesis dengan penuh kemarahan. Setelah berdialog, akhirnya saya mohon Eyang berkenan melepaskan anak meniko (ini) kasihan. Akhirnya beliau jengkar tapi tetap dalam kondisi masih marah dan anak itu normal kembali. Kemudian saya kembali ke keraton ternyata situasi di keraton sudah banyak polisi dan massa. Karena selesai bentrok pintu ditutup, akhirnya saya suruh buka kembali. Saya masuk keraton dengan perasaan sedih, berdoa memohon kepada Allah semoga ke depan tidak terjadi apa-apa, paska ada pejabat yang coba-coba berbuat sembrono di keraton. Jagalah unggah-ungguh di petilasan para raja, jangan bersikap seenaknya, itu busana kerajaan bukan untuk mainan, dan kuluk raja dipakai bukan pada tempatnya dengan sembrono. Para Raja atau keraton memiliki wewaler sakral yang harus dihormati, bukan lelaku syirik karena beliau-beliau juga telah melewati lelaku mendekatkan diri dan berjuang melawan Belanda, untuk menjaga, membela, dan menaungi rakyatnya semata karena Allah SWT. Jangan diulangi meremehkan adat istiadat keraton dengan kesakralannya, sekalipun saat ini tinggal sebagai simbol sejarah dan pusat budaya yang harus tetap dijaga saling menghormati. Kita semua sebagai pejuang bangsa dan negara tercinta senantiasa terus tetap memohon kepada Allah SWT, supaya Nusantara bangkit kembali yang saat ini sedang menerima cobaan besar dari kerusakan dan munculnya pemimpin yang kurang peduli dengan rakyatnya. Kebangkitan insya’ Allah akan datang atas Ridho Allah SWT. (*)
MUI Ajak Masyarakat Jaga Kolaborasi dan Harmonisasi pada Natal 2022
Jakarta, FNN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat Nasrani untuk menjaga kolaborasi dan harmonisasi pada perayaan Natal 2022. Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud memandang sangat penting adanya kolaborasi serta upaya untuk saling menghormati secara bersama-sama, bahkan tanpa adanya sekat perbedaan agama.\"Kolaborasi yang dimaksud adalah bagaimana kita saling menghormati bersama-sama dan melakukan sesuatu yang kita saling membutuhkannya. Kita harus melakukan sesuatu yang tidak ada sekat-sekat agama di dalamnya,\" ujar Marsudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Menurut dia, jika seluruh masyarakat sudah bersepakat untuk bisa membangun negara secara bersama-sama, semuanya akan menjadi nyaman dan mampu menjadi bangsa yang satu.Ia berharap seluruh rangkaian Natal dan tahun baru bisa berjalan dengan aman, nyaman, bahkan tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun. Untuk itu, situasi yang damai, aman, dan terkendali ini harus bisa diciptakan oleh semua elemen masyarakat.\"Barang siapa yang sudah sepakat untuk membangun negara secara bersama-sama dan bersatu agar kita nyaman secara bersama-sama, semua akan menjadi umat yang satu, bangsa yang satu,\" kata dia.Untuk terus bisa menjaga persatuan berbangsa, menurut dia, masyarakat harus mampu untuk terus mengikuti aturan yang ada. Jika telah mengikuti segala aturan yang ada, masyarakat akan bisa jauh lebih harmonis dan tertib serta aman.\"Bangsa ini adalah bangsa yang satu, yang diikat oleh kebersamaan, kita sudah menyatu dengan kesepakatan nasional. Maka, dari sini kita tinggal mengikuti aturan yang ada, harmonis adalah tertib dan mengikuti aturan. Jika semua sudah mengikuti aturan, bangsa ini akan aman,\" ujarnya. (mth/Antara)
Wapres Harap Umat Kristiani Terus Tabur Kebaikan
Jakarta, FNN – Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal bagi umat Kristiani di Tanah Air, dan berharap umat Kristiani terus menabur kebaikan dan kasih sayang.\"Bagi umat Kristiani di Tanah Air, saya ucapkan selamat merayakan Natal. Kiranya perayaan Natal menjadi wujud syukur Saudara kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya bagi umat manusia,\" kata Wapres dalam siaran pers di Jakarta, Ahad.Wapres meminta umat Kristiani untuk terus menabur kebaikan dan kasih sayang terhadap sesama warga bangsa guna memperkuat kerukunan serta menjaga keutuhan bangsa dan negara.\"Mari kita terus menabur kebaikan dan kasih yang menembus sekat-sekat perbedaan, agar kita menuai perdamaian dan persaudaraan yang makin erat,\" ucap Wapres.Selain itu, menyongsong Tahun Baru 2023, Wapres mengajak segenap bangsa Indonesia untuk terus bersemangat dalam mengerjakan pembangunan di Tanah Air dengan senantiasa memupuk optimisme dan keyakinan akan hari esok yang lebih baik.\"Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, niscaya ikhtiar dan kerja keras kita akan berbuah kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat,\" ujarnya berharap.Terakhir, Wapres meminta agar Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dirayakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.\"Tetaplah menjaga protokol kesehatan, termasuk dalam merayakan pergantian tahun ini, demi keselamatan kita bersama,\" pesannya. (mth/Antara)
Jokowi: Semoga Kebahagiaan dan Cinta Kasih Payungi Langkah Kita Semua
Jakarta, FNN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan agar kedamaian, kebahagiaan, dan cinta kasih senantiasa memayungi langkah bangsa Indonesia dalam suasana Hari Raya Natal 2022. \"Saudara-saudaraku umat Kristiani yang sedang bersukacita menyambut Hari Raya Natal di mana pun berada. Semoga kedamaian, kebahagiaan, dan cinta kasih senantiasa memayungi langkah kita semua,\" kata Presiden Jokowi melalui unggahan di akun resmi Instagram @jokowi dipantau di Jakarta, Minggu.Dalam unggahan itu, Presiden Jokowi juga menyertakan gambar terkait suasana perayaan Natal dengan ucapan \"Selamat Hari Raya Natal\".Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menghadiri perayaan Natal bersama dengan umat Kristiani di Gereja Santo Yoseph Kota Kupang, Sabtu (24/12) malam.Menag disambut oleh ratusan orang beragama Katolik yang hendak merayakan misa malam Natal. Tak hanya itu, Menag juga dijemput oleh Pastor Paroki Santo Yoseph.Pada kesempatan itu, Menag menyapa umat Katolik di gereja itu, kemudian mengatakan bahwa dia adalah Menteri Agama dan menteri semua agama di Indonesia.\"Selamat merayakan Natal saudaraku semua, Bapak, Mama, Nyong, dan Nona,\" ucap Yaqut.Menag merasakan kedamaian dan sukacita malam Natal bersama masyarakat Kristiani Kota Kupang.Ia menyebut tidak ada sekat dalam solidaritas, toleransi, dan kemanusiaan. Dalam rasa saling menghargai itu, semua umat beragama patut saling menghargai. \"Tetap menjaga damai dan sukacita dalam merayakan Natal, tetap sederhana dan penuh makna,\" kata Menag saat memberikan sambutan kepada umat Katolik di gereja Santo Yoseph.Menag juga mengimbau seluruh umat beragama untuk saling menghargai, khusus untuk umat Kristiani agar tetap menjaga keamanan di NTT.\"Saya tadi mengajak seluruh umat Katolik, umat Kristiani, untuk menjaga kedamaian di negeri ini di antara umat beragama dan meyakini agamanya dengan baik. Semua agama pasti mengajarkan hal yang baik,\" ujar Menag Yaqut. (mth/Antara)
Sapa Umat Kristiani di Bogor, Presiden Tinjau Peribadatan Natal
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu berkeliling mengunjungi sejumlah gereja di Kota Bogor, Jawa Barat, untuk meninjau langsung perayaan Hari Natal dan menyapa Umat Kristiani yang melakukan peribadatan.Seturut keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu disebutkan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Zebaoth Bogor menjadi gereja pertama yang dikunjungi Presiden dalam rangkaian kegiatannya.Presiden tiba sekira pukul 9.10 WIB didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya dan segera menyapa jemaat gereja tersebut.\"Saya melihat betapa sangat senang, betapa sangat bahagianya Bapak, Ibu dalam menyambut Natal tahun ini,\" kata Jokowi.Presiden menyampaikan harapannya agar seluruh umat Kristiani dapat merayakan Natal dengan damai dan bahagia.\"Dan juga kita semuanya terus menyambung persaudaraan, mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan di antara kita,\" katanya menambahkan.Presiden melanjutkan rangkaian kegiatannya dengan meninjau peribadatan Natal di Gereja Katedral Bogor.\"Mari bersama-sama kita terus mempererat persaudaraan kita, memperkuat kerukunan kita untuk kebangkitan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat Natal, semoga Tuhan memberkati kita semuanya,\" kata Presiden di hadapan jemaat Gereja Katedral Bogor.Kunjungan Presiden Jokowi ke peribadatan Natal diapresiasi oleh Kepala Gereja Katedral Bogor Romo Paulus Haruno yang menyebutnya sebagai hadiah istimewa bagi Umat Kristiani.\"Sungguh suatu surprise dan hadiah yang luar biasa, yang sungguh-sungguh ini kejutan, karena tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pak Presiden Jokowi yang ditemani Pak Wali Kota Bima Arya, ini adalah suatu yang menambah suka cita Natal tahun ini,\" kata Paulus dalam keterangan terpisah.Ia juga berharap kehadiran Presiden Jokowi meninjau peribadatan Natal tahun ini di Kota Bogor dapat meningkatkan semangat toleransi beragama di Indonesia.\"Semoga suasana yang penuh toleransi, semua diberikan hak untuk menjalankan kebebasannya dalam beriman, beragama ini terus dibangkitkan di negara tercinta ini,\" demikian Romo Paulus. (mth/Antara)
Menteri Agama Hadiri Perayaan Natal dengan Umat Kristiani di Kupang
Kupang, FNN – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menghadiri perayaan Natal bersama dengan umat kristiani di Gereja Santo Yoseph Kota Kupang, Sabtu (24/12) malam.Yaqut Cholil Qoumas tiba di gereja tersebut pada pukul 19.30 WITA saat umat Katolik akan memulai ibadah misa kedua malam Natal.Menag disambut oleh ratusan orang beragama Katolik yang hendak merayakan misa malam Natal. Tak hanya itu, Menag juga dijemput oleh Pastor Paroki Santo Yoseph.Pada kesempatan itu, dia menyapa umat Katolik di gereja itu, kemudian mengatakan bahwa dia adalah Menteri Agama dan menteri semua agama di Indonesia.\"Selamat merayakan Natal saudaraku semua, Bapak, Mama, Nyong, dan Nona,\" ucap Yaqut.Menag merasakan kedamaian dan sukacita malam Natal bersama masyarakat kristiani Kota Kupang.Ia menyebut tidak ada sekat dalam solidaritas, toleransi, dan kemanusiaan. Dalam rasa saling menghargai itu, semua umat beragama patut saling menghargai.\"Tetap menjaga damai dan sukacita dalam merayakan Natal, tetap sederhana dan penuh makna,\" kata Menag saat memberikan sambutan kepada umat Katolik di gereja Santo Yoseph.Dalam kesempatan tersebut, Menag juga mengimbau seluruh umat beragama untuk saling menghargai, khusus untuk umat kristiani agar tetap menjaga keamanan di NTT.\"Saya tadi mengajak seluruh umat Katolik, umat kristiani, untuk menjaga kedamaian di negeri ini di antara umat beragama dan meyakini agamanya dengan baik. Semua agama pasti mengajarkan hal yang baik,\" kata Menag Yaqut. (mth/Antara)
Republik Begundal Neoliberal
Maka, sungguh waktu tinggal sampahnya. Berlakulah takdir orang benar di tempat salah dan orang salah di tempat benar. Sempurna sudah kita hidup di zaman penjajah modern. Oleh: Yudhie Haryono, Guru Besar Universitas Nusantara JIKA di belahan dunia lain, para perampok itu diternakkan oleh MNC (Multi National Corporate), di republik ini dikerjakan oleh negara. Ini memang aneh. Bagi Negara Indonesia, walau bersepakat dalam arsitektur republik, bekerja secara sistematis menjadi perampok bagi warganya sendiri. Karenanya, aspek-aspek terpenting dari hadirnya republik postkolonial (ada dalam pembukaan UUD 1945) diabsenkan dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Apa buktinya? Pemalsuan ada di mana-mana. Pemerkosaan juga di mana saja. Pemerasan menjadi menunya sehari-hari. Sogok-menyogok jadi sunnah-nya. Dan, penguasaan asing via investasi asing, utang, dan obral SDA-SDM berlangsung sistematis, masif, dan terstruktur di siang bolong. Republik ini secara cepat bertransformasi dari milik publik menjadi milik pemodal. Investasi menjadi invasi. Elitnya bekerja untuk pemodal, membela yang bayar, index-nya untuk diri dan keluarganya. Karena niatnya mengkhianati konstitusi, tugas nasionalisasi dan revolusi tanah dibiarkan. Lalu, republik sibuk urus olahraga. Yang hebatnya hanya juara lima dengan anggaran super mewah dan upacara megah. Nasionalismenya berubah secara drastis dari subtansi ke prosedur. Blusukan, pesta nikahan, berbaju militer dan selfi buat media dikerjakan dengan bangga dan dibayari pakai uang warga negara. Inilah epistema pemimpin survei dan dibesarkan hantu media. Republik neoliberal menemukan penyempurnaannya setelah dicat oleh SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dibuat rumahnya oleh Megawati, dicanangkan pondasinya oleh Gusdur (Abdurrahman Wahid), diseminarkan BJ Habibi dan diimpikan Pak Harto (Soeharto). Lalu, apa peran dik Kowi (Joko Widodo)? Doi memastikan kesenjangan menjadi realitas yang tak terbantahkan. Dalam republik neoliberal ciri utamanya adalah para warga di zaman merdeka. Kita sadar bahwa derita orang merdeka adalah tidak diakui kemerdekaannya. Dan, derita penguasa adalah tidak diakui kekuasaannya. Dalam republik neoliberal, kiamat hanya mitos para keparat; agama hanya ilusi para durja dan jualan elitnya; hukum hanya igauan para alim; Pancasila tinggal di diktat-diktat berdebu; moral dan etik terselip di saku-saku. Dalam negara neoliberal yang culas, terdapat elit begundal yang ganas. Dalam begundal yang ganas, terselip keserakahan yang melampaui batas. Dalam keserakahan ini, puja-puji pada angka pertumbuhan diwiridkan dari Istana secara serempak via media. Maka, tiap waktu adalah sinetron bisnis peng-peng (pengusaha-penguasa). Maka, sungguh waktu tinggal sampahnya. Berlakulah takdir orang benar di tempat salah dan orang salah di tempat benar. Sempurna sudah kita hidup di zaman penjajah modern. Dalam penjajahan modern, kita datangkan semiliar serdadu untuk membunuh mereka/Bidikkan sejuta senapan tepat ke uluh hati mereka/Alam semesta kan menjadi saksi bahwa mereka di sini untuk merampok kita semua/Dan, biarkan kita mati dalam perlawanan pada mereka. Tuan Jokowi, terima kasih Anda telah berjasa memastikan republik neoliberal menjadi nyata. Dan, kenyataan ultimanya adalah negara menjadi swasta. (*)
Babeh Ridwan Saidi, Penulis Tetap FNN Telah Pergi
Jakarta, FNN - KAMIS, 22 DESEMBER 2022 07:52:52. Itulah tulisan terakhir Babeh Ridwan Saidi di FNN yang berjudul “Emak-emak Dikepung KNILPro 22 Desember”. Memang, budayawan Betawi ini secara rutin menulis untuk FNN dalam Cabe (Catatan Babe). Cabe itu memang ditulis bertepatan dengan “Hari Ibu”, 22 Desember 2022. Ia pun menceritakan situasi Jakarta Tempo Doeloe saat Jakarta diduduki tentara KNIL. Februari 1946 Jakarta diduduki Belanda. Pasukan KNIL ada di mana-mana menjaga zona Belanda, sementara zona kita disebut Republik. Tidak mudah melintas batas terutama untuk kaum ibu. Terutama mereka yang bekerja di pabrik. Kaum Ibu, sekarang disebut emak-emak, juga berada di front. Sebut saja Malahayati dan Cut Nya\' Dien dari Aceh. Nyi Ageng Serang dalam perang Diponegoro. Christina Marta Tiahahu dalam perang Pattimura. Ibu Saelan dalam perang kemerdekaan di Makassar. Tokoh-tokoh pergerakan a.l Rohana Kudus dan Rangkayo Rasuna Said. Kartini di bidang gagasan kesetaraan. Dewi Sartika di bidang pendidikan contoh saja dari ibu-ibu pejuang. Jiwa kejuangan dan kepemimpinan sejak era cave life. Komunitas gua di Jakarta banyak tampilkan kepemimpinan wanita. Nomenclatur di Jakarta Gondang Dia, wanita agung. Di Tangerang Ma\' Poco. Seni tari di Indonesia sehak era cave life. Ini dilukiskan dalam dinding gua Kalimantan. Pada abad XV di zona-zona ekonomi terutana Jawa banyak wanita legenda. Mereka penari. Yang saya tahu nama-nama yang di Jakarta: Rantisem Sunda Kalapa, Dara Puti pulau Seribu, Kiranawati Depok, Mayang Sari Paseban. Mereka dipuja karena gerak tubuh dan mata menerjemah geometri alam. Aristoteles menyebutnya dewata. Dewata methapora system alami yang mengkondisi kemakmuran dan kedamaian. Dalam konteks ini Atistoteles IV SM menyebut negeri di ujung timur (Andunusi) dewata. Selamat Hari Ibu. (RSaidi) Hari ini, Ahad (25 Desember 2022) tiba-tiba ada kabar bahwa Babeh Ridwan Saidi meninggal Dunia. Kami, keluarga besar FNN tentu saja merasa sangat kehilangan sosok budayawan ini. Babeh bukan sekedar tokoh budayawan Betawi semata, tetapi budayawan nasional, ia kadang dijuluki kamus berjalan untuk sejarah Indonesia dan dunia. Kini babe sudah menutup mata pagi ini, menghadap Allah SWT. Babeh adalah Penulis tetap di FNN, tiap hari tanpa jeda. Menulis apa saja, mengalir seperti air. Sampai di ujung akhir hayatnya, ia masih saja terus menulis.Semoga menjadi amal jariah pelindungnya di surga. Sungguh kehilangan bagi FNN, pembaca, dan kita semua. Teringat celotehnya. Diiringi tertawa lepas, yang tanpa beban itu sudah pergi. Temuilah Allah SWT juga dengan penuh keikhlasan, sambil kami berdoa dan mengaminkan. Harapan kita tentu, semoga pemerintah menempatkan Babeh Ridwan Saidi di Taman Makam Pahlawan (TMP) sebagai penghargaan terhadapnya di dunia ini. Aamiin ya robbal\'alamin. Putra ketiga babeh Ridwan, Rifat Najmi mengatakan, almarhum sempat koma pada Jumat (23/12/2022). “Beliau meninggal karena pendarahan di batang otak. Kami menemukan beliau dalam keadaan koma pada Jumat pagi hari,” ungkap Rifat ketika dikonfirmasi wartawan, Ahad (25/12/2022) Pihak keluarga kemudian membawa babe Ridwan ke Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Keluarga juga meminta agar almarhum dibukakan pintu maaf. “Kami meminta dibukakan pintu maaf atas kekhilafan beliau selama hidup dan mohon diikhlaskan kepergiannya,” kata Rifat, dilansir Kompas.com. Sebelumnya, kabar babe Ridwan meninggal dunia juga tersebar melalui pesan berantai. “Inna lillahi wa inna ilayhi roji’un. Telah berpulang dengan tenang Suami, Ayah dan Dato kami tercinta Bapak Ridwan Saidi pada hari Ahad, 25 Desember 2023 pukul 08:35 di RSPI Bintaro Tangsel,” tulis pesan berantai itu. Babe Ridwan lahir pada tanggal 2 Juli 1942 di Gg Arab Nomor 20, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ia adalah anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Abdurrahim dan Muhaya, ketiga kakaknya adalah perempuan. Ia menikahi Yahma Wisnani, seorang wanita kelahiran Minang, Sumatera Barat pada tahun 1977. Pasangan ini dikaruniai lima orang anak, antara lain Syarifah Jihan Marina, Syarif Razvi, Rifat Najmi, Ferhat Afkar, dan Shahin Maulana. Babeh Ridwan memperoleh gelar sarjana dari Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1976. Semasa kuliah ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan berhasil menjadi Ketua Umum PBHMI 1974-1976. Pada tahun 1977, Ridwan menjadi caleg PPP untuk pemilu pada tahun tersebut. Ia pun terpilih sebagai anggota DPR dari PPP. Ketika Ridwan sudah tidak aktif lagi dalam dunia perpolitikan nasional selepas menjabat anggota DPR pada 1987, ia memfokuskan diri mengamati masalah-masalah kebudayaan Betawi. Namun, Ridwan seperti yang ia katakan, “saya tidak pernah masuk ke dalam organisasi etnik Betawi, karena tidak memiliki kejelasan apa yang mereka perjuangkan”. Ridwan juga tidak memiliki hasrat untuk berkecimpung di dalam struktur pemerintahan DKI Jakarta, khususnya Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Semasa hidupnya, babe Ridwan dikenal sebagai budayawan nasional yang lurus dan kritis terhadap kebijakan Pemerintah yang merugikan rakyat. Kami dari keluarga besar FNN mengucapkan Terima Kasih, Babeh Ridwan. Hanya doa yang bisa kami panjatkan: Semoga Allah SWT Menerima Segala Amal Perbuatan Babeh Ridwal Saidi. Aamiin YRA. (FNN)
Istana Terancan Tsunami
Bisa terjadi ending-nya alam akan berpihak kepada kebenaran ketika datang kebenaran atas kuasa Yang Maha Kuasa – tsunami Anies Baswedan akan menggulung mereka semua. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih RAJA yang bersemayam di Istana merasa: Apa yang diinginkan dan dikatakan harus terjadi. Perpaduan I am the law: Saya adalah tiran dan l’etat, c’est moi: negara adalah saya. Telah bermetamorfosa menjadi otoritarian dan berwajah Tirani. Demokrasi saat ini hanya ada di atas kertas, karena sudah dimanipulasi oleh Istana dan partai politik, yang sudah di luar batas. Istana dan partai politik sudah menjelma menjadi hukum dan konstitusi. Sikap angkuh dan jumawa Istana bukan karena murni dari kapasitas dan eksistensi dirinya yang memiliki kesaktian, kekuatan, dan kedigdayaan tetapi persis boneka karena di belakangnya ada kekuatan oligarki yang bisa mengatur dan menguasai semuanya. Bahwa Negara Pancasila saat ini tidak ada atau tidak hadir, karena presiden saat ini hanya boneka kapitalis. Negara ini penuh sesak dengan oligarkis, kleptokratis, kartelis, fundamentalis, fasis dan predatoris. Kondisi hukum, ekonomi dan politik negeri ini sudah rusak parah, menjadi lahan jarahan para bandar, bandit, badut begundal dan penghianat negara. Kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang radikal, extraordinary bukan perubahan yang biasa baik inkremental maupun cut dan glue. Momentum dan sangat mungkin ini kehendak alam dari kekuatan yang Maha Kuasa sudah tiba saatnya munculnya tokoh restorasi kepemimpinan nasional yang kembali kepada the truth dan justice: muncullah tokoh Anies Baswedan (AB). Rakyat dengan kekuatan believe-nya menyatu dengan tokoh satu ini terasa dalam satu tujuan tekad dan niat selamatkan Indonesia. Bukan larut dengan slogan spiritual minimalis yang malas berpikir dengan tipuan Satrio Piningit. Hanya di tokohkan sebagai harapan kekuatan munculnya kejujuran dan keadilan. Fenomena ini tiba-tiba Istana gagap, bingung dan menjadi pandir. Para jagoan dari Senayan (DPR – MPR dan DPD RI), mondar-mandir gentayangan sontak merasa eksistensinya terancam. Pimpinan partai politik sebagian menjadi lingkung dan kesurupan karena lapak jualan mereka berantakan. Oligarki dan tuan besarnya dari Utara raja besar Xi Jinping pemilik OBOR terguncang terancam padam. Mereka beramai-ramai kalau perlu kerjasama dengan para iblis dan setan dari alam ghaib satu kata Anies Baswedan harus dihambat, cegat dan musnahkan. Mereka merasa ini tsunami yang membahayakan mereka. Al insanu bitadbir wallahu bitakdir: manusia hanyalah merencanakan dan Allah SWT yang memutuskan hasilnya. Apakah mereka para begundal dan penghianat negara akan berhasil, bisa jadi usaha mereka akan sia-sia. Bisa terjadi ending-nya alam akan berpihak kepada kebenaran ketika datang kebenaran atas kuasa Yang Maha Kuasa – tsunami Anies Baswedan akan menggulung mereka semua. Pilihannya tinggal secepatnya lari mencari suaka negara lain atau harus jadi penghuni pulau nyamuk di Pulau Nusakambangan untuk kerja paksa tanam singkong sebagai pertahanan hidupnya dan akhirnya harus mati berkalang tanah dengan hina dan nista. (*)
Tujuh Tantangan Besar Indonesia 2023: Kepemimpinan Ideal (Catatan Akhir Tahun - 3) l
Kemudian, siapa pemimpin ideal ke depan? Pemimpin ideal ke depan, dari pembahasan kita di atas, adalah pemimpin yang tidak didukung kekuasaan dan kekuatan Jokowi. Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle SETELAH membahas persoalan demokrasi dan ketimpangan sosial, dalam tulisan sebelumnyua, serial pertama dan kedua, sekarang saya membahas serial ke-3, kepemimpinan ideal. Tahun depan persoalan menemukan pemimpin ideal bagi Bangsa Indonesia memasuki babak krusial. Semua elit negara, baik oligarki, pimpinan parpol, presiden, ormas dan lain sebagainya, dan bahkan mungkin kekuatan global yang berkepentingan di Indonesia, akan sibuk berkolaborasi, berkonspirasi, berkompetisi dan lainnya untuk menentukan siapa calon pemipin Indonesia berikutnya, khususnya presiden 2024. Tantangan ini adalah tantangan besar, karena kita mencari pemimpin untuk 280 juta rakyat Indonesia, di mana rakyat harus menjadi subjek bukan objek dari “permainan” ini. Rakyat Indonesia telah terlalu lelah dengan situasi ketidakpastian masa depan bangsa dan masa depan dirinya sendiri akibat berbagai situasi yang “unpredictable” dan berbagai kekerasan sosial dan kekerasan mencari nafkah saat ini. Dengan menemukan pemimpin yang adil, maka perjalanan hidup bersama sebagai sebuah bangsa, setidaknya akan mengikuti pepatah “Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh” dan “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Dijinjing”. Indonesia telah menggoreskan nama salah seorang pemimpinnya, Sukarno, dalam ensiklopedia tertua dunia, Britannica (britannica.com/browse/World-Leaders). Meskipun ensiklopedia ini memuat Sukarno dalam sub-katagori “Dictators”, bersama Adolf Hitler, Mussolini, Josep Stalin dan para diktator lainnya, setidaknya sejarah mencatat keberhasilan kita mempunyai pemimpin kelas dunia. Soal diktator adalah bagian sejarah yang perlu dipelajari, mengapa terjadi? Namun, di luar fase dictatorship, Sukarno telah menunjukkan kepemimpinan yang teruji sepanjang hidupnya mengurus Indonesia dan rakyatnya untuk maju. Sukarno tidak pernah membuat kepentingan nasional (national interest) menjadi kepentingan pribadi, apalagi memperkaya keluarga atau membuat anak-anaknya seperti “prince/princess”. Kepemimpinan adalah tentang pemimpin, tentang seni memimpin, tentang orang yang dipimpinnya serta situasi dimana kepemimpinan itu berlangsung. Namun, kita di sini membicarakan soal kepemimpinan bangsa, bukan perusahaan. Tentang bangsa berarti membicarakan rakyat, yang tidak bisa dikuantifikasi dengan angka-angka keuntungan, seperti dalam perusahaan. Olehkarenanya seorang pemimpin itu harus mempunyai “world view” kebangsaan. Sukarno mempunyai itu. Sukarno telah merumuskan Indonesia itu apa. Tentu rumusan ini merupakan pekerjaan kolektif para pendiri bangsa. Saya hanya menyederhanakan saja. Menurut Soekarno Indonesia adalah bangsa kulit “Sawo Matang”; dalam kesempatan lainnya dia menyebut Indonesia anti-Riba (lihat Pledoi “Indonesia Menggugat”) bagian dari pendirian PNI, di mana Sukarno menyebutkan cita-citanya anti riba); Indonesia adalah nosionalisme plus Islamisme (agama) dan Komunisme; Indonesia adalah semua wilayah eks jajahan Belanda; Indonesia adalah anti imperialism dan kapitalisme; dan mungkin ada beberapa lainnya. Berbeda dengan Sukarno, Adolf Hitler focus pada “folk” (Volk) yaitu tentang ras Jerman. Pada masa itu ahli-ahli Biologi banyak yang mengeluarkan teori tentang keunggulan ras. Hitler meyakini bahwa Bangsa Jerman adalah ras unggul dan ras mulia yaitu Ras Arya. Ras ini tidak boleh bercampur dengan ras lainnya, khususnya Jahudi di sana pada era itu. Sukarno dan Hitler adalah contoh dua pemimpin yang memahami siapa yang dia akan pimpin. Mungkin tidak semua pemimpin dunia, kalau kita tidak ingin menyebutkan hanya segelintir, yang memikirkan bangsanya ketika menjadi kepala negara atau raja. Tapi, jika kita membahas tentang pemimpin yang adil, di mana kepentingan nasional menjadi fokus seorang pemimpin, maka kunci utamanya adalah pemahaman atas bangsanya menjadi nomer satu. Apakah pemimpin itu “dilahirkan” atau “dikader”? Para Nabi tersebut memang “dilahirkan”, bukan merupakan proses kaderisasi. Pemahaman agama atas kenabian menunjukkan bahwa kehadiran para nabi adalah langsung ditunjuk Allah SWT untuk memimpin sebuah bangsa yang rusak. Bukan hanya ahli agama saja yang percaya pada teori itu. Bahkan, bukan hanya para nabi, menurut teori “pemimpin itu dilahirkan”, semua pemimpin besar sudah ditakdirkan keberadaannya. Tentang Sukarno, Ensiklopedia misalnya menulis “endowed with commanding presence, radiant personality, mellifluous voice, vivid style, a photographic memory, and supreme self-confidence, Sukarno was obviously destined for greatness”. Pandangan ini mengatakan adanya bawaan natural dalam diri Sukarno yang menakdirkannya menjadi orang besar. Namun, pandangan bahwa pemimpin itu harus melalui kaderisasi maupun kerja keras, tidak percaya pemimpin itu “dilahirkan”. Menurutnya, seorang pemimpin harus mengalami berbagai proses kehidupan beresiko dan kesadaran mengambil resiko yang panjang. Tidak bisa mempercayakan kepemimpinan pada sesorang yang kurang pengalaman. Semakin besar pengalaman seseorang, semakin tinggi tingkat kepemimpinannya. Sebagai orang beragama, saya meyakini kedua teori itu bersifat resultante, alias sinergis. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang diinginakan Allah SWT dan hasil kerja keras penuh resiko. Menariknya dalam Islam, pemimpin yang adil itu baru diberikan Tuhan YME setelah rakyatnya ingin merubah diri. Jadi, dalam Islam perubahan itu merupakan peristiwa kolektif (Qur’an: “Allah Tidak Akan Merubah Nasib Sebuah Kaum Sebelum Mereka Merubah Keadaanya Sendiri”), bukan soal superioritas dan hegemoni pemimpin. Namun, tentu saja pemimpin itu secara dominan merupakan penunjuk jalan, baik secara kolektif (musyawarah) maupun tunggal. Pentingnya kaderisasi, disamping “endowment” (sifat natural), bagi sebuah kepemimpinan bangsa adalah untuk melihat rekam jejak pemimpin itu sendiri. Apalagi dalam kompetisi pilpres saat ini, yang sarat dengan manipulasi pencitraan. Karakter seorang pemimpin yang dipelajari oleh ahli-ahli psikologi menyangkut 5 hal dasar yang sering dibahas, yakni Openness to Experrience (pribadi yang terbuka untuk pengalaman baru), Conscientiousness (konsistensi), Extroversion (suka berinteraksi sosial), Agreeableness (mampu membangun kepercayaan kolektif) da Neurotism (stabilitas emosi) atau dikenal dengan OCEAN (sumber: floridatechonline.com). Dalam Islam, sifat pemimpin itu disebutkan ada 4 yang dasar, yakni 1) Kejujuran (Siddiq), 2. Melakukan sesuatu yang diamanatkan (Amanah atau Trust), 3. Menyampaikan kebenaran (Tabligh atau Show the way), 4. Cerdas (Fatonah). Baik ciri-ciri karakter atau sifat yang dikenalkan para psikolog maupun menurut agama Islam di atas, dapat melihat atau mengukur sosok pemimpin dari sisi internal, atau sosok kepribadiannya. Pemimpin tidak amanah misalnya, berbahaya karena dapat membelokkan amanat penderitaan rakyat menjadi bisnis keluarga atau kroni. Ini umumnya terjadi di era Suharto dan sesudahnya. Pada era Sukarno, ambisi-ambisinya untuk menjadi pemimpin besar, seperti istilah Fuhrer untuk Adolf Hitler, yang tidak terkontrol, juga merupakan pelanggaran amanah. Margareth MacMillan, Oxford University, dalam World Economics Forum, 2017 memberikan catatan tentang perangkap yang selalu ada dalam kekuasaan. Perangkap tersebut antara lain ketika sang pemimpin terperangkap oleh propaganda yang dia buat sendiri dan ketika sang pemimpin tidak sensitif kapan waktunya turun tahta. MacMillan juga mencatat bahayanya seorang pemimpin jika “kurang mau mendengar” masukan. Kejatuhan seorang pemimpin maupun melenceng dari arah yang benar, awalnya terjadi karena menutup diri dari saran atau nasihat lingkungan politiknya. Tantangan terbesar Bangsa Indonesia sampai saat ini adalah korupsi dan perangkap feodalisme. Kepentingan publik, ruang publik, asset publik dan segala yang bersifat publik dibajak untuk memenuhi interest pribadi dan atau keluarga. Bahkan, kekuasaan dan power saat terkahir ini, secara kasat mata, digunakan juga untuk mendelegitimasi upaya penangan korupsi oleh KPK. Feodalisme sendiri terkait upaya-upaya mewariskan kekuasaan berdasarkan keturunan, bukan ukuran kepantasan. Penggunaan 11.000 aparat negara menjaga perkawinan anak presiden, seperti baru-baru ini terjadi, juga ada contoh kekonyolan sifat feodalistik pemimpin. Korupsi dan feodalisme merupakan tantangan internal. Namun, tantangan eksternal berasal dari perubahan geopolitik, recovery paska pandemi Covid-19 dan perubahan teknologi. Lima tahun lalu, World Economics Forum, 2017, misalnya melihat tantangan geopolitik, berupa perang dagang US vs. RRC serta industri 4.0, sebagai “driving factors” arah dunia, namun saat ini kita sadari yang terjadi bukan lagi perang dagang, tapi telah terjadi perang fisik di Ukraina, antara Russia yang didukung RRC, Korea Utara dan Iran versus Amerika dan barat, serta adanya potensi perang di Laut China Selatan antara blok Amerika vs. RRC. Perang dagang dan perang fisik ini merupakan katastropik alias malapetaka besar bagi dunia, termasuk Indonesia. Pemimpin Indonesia ke depan harus menghitung secara teliti dan sungguh-sungguh posisi dan keterlibatan Indonesia dalam geopolitik itu. Kita tidak hidup di ruang hampa, seolah-olah bisa mengisolasi diri atau memberikan propaganda nasionalisme semu kepada rakyat. Sejarah memperlihatkan ketika Belgia menyatakan netral dalam perang dunia kedua, Hitler langsung menyerbu Belgia. Seberapa kuat kita sebagai sebuah bangsa saat ini? Apakah perpecahan yang direkayasa selama sepuluh tahun terakhir, yang saya yakin dimotori kaum oligarki, mampu membuat benteng kebangsaan kita dalam dunia yang bergolak? Tantangan teknologi juga persoalan besar yang harus kita hadapi. Saat ini di luar isu industri 4.0 dan society 5.0, digitalisasi telah sempurna paska pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, meskipun sarana teknologi informasi telah optimal, namun manusia masih enggan untuk sepenuhnya dalam dunia digital tersebut. Dengan pengakuan atas dunia digital ini, berbagai ahli hukum di negara maju, misalnya mulai mempelajari kontraktual baru antara manusia. Misalnya, apakah pemerkosaan di Metaverse yang dilakukan seseorang mempunyai dampak hukum di dunia nyata? Banyak sekali turunan persoalan dari dunia digital ini. Pemimpin yang tidak melihat kerumitan baru akibat digitalisasi dunia, pasti akan membawa Indonesia terjebak dalam keterpurukan yang lebih dahsyat. Kebiasaan Indonesia dari jaman VOC yang bangga dengan berdagang rempah-rempah dan hasil tambang adalah kebanggaan yang seharusnya dihapus dari kehidupan kita. Bangsa ini harus siap menyongsong dunia dengan teknologi tercanggih ke depan. Ada ungkapan populer sebagai berikut: “dalam setiap krisis, pemimpin besar akan datang”. Memang sejarah seringkali menunjukkan hal demikian. Tapi sejarah juga menunjukkan bahwa Sukarno dan para pendiri bangsa datang setelah orang-orang Indonesia badannya tinggal tulang dihisap Belanda. Percaya pada Allah SWT tentu saja, tapi takdir tersebut harus rakyat yang menjemputnya. Rakyat Indonesia saat ini dalam krisis yang dalam dan dunia sedang begitu kejam. Satu-satunya jalan adalah bangkit dan menjemput pemimpin ideal itu, bukan diam dan pasrah. Pada tahun depan semua kekuatan berebut kekuasaan. Kaum oligarki telah membuat “road map” yang indikasinya adalah UU Omnibuslaw Cipta Kerja, di mana kontrol kaum kapitalis maksimal dalam mengekploitasi kekayaan alam. Indikasi kedua adalah pemindahan ibukota. Jika ibukota dipindahkan maka Jakarta akan sepenuhnya dikontrol kaum kapitalis. Jakarta adalah kota kaya raya. Menurut sebuah riset, hanya 5 pengembang atau kelompok bisnis properti yang menguasai tanah-tanah strategis di Jabodetabek. Selama ini Jakarta bergolak karena para oligarki tidak bisa seenaknya, karena di Jakarta berimpit antara urusan politik dan bisnis. Pemimpin yang bertarung ke depan adalah penerus kepentingan oligarki atau sebaliknya kembali pada pemimpin besar yang cinta rakyat? Sampai saat ini kita melihat kekuatan oligarki versus kekuatan rakyat cukup berimbang. Hancurnya kelompok Sambo, yang terindikasi sebagai sebuah kekuatan pemukul kaum oligarki, menyulitkan operasi politik mereka ke depan. Operasi politik dengan PT 20% juga terlihat penuh hambatan, karena gerakan Surya Paloh yang memisahkan diri dari barisan Joko Widodo cukup fatal bagi kontrol atas penjaringan capres mereka. Rencana penggagalan pemilu ke depan nanti, melalui isu perpanjangan masa jabatan, mempunyai potensi kerusuhan sosial yang mungkin tidak terkendali. Kekuatan oligarki kelihatannya juga mulai terpecah belah, ada yang mulai beradaptasi pada konsesi politik yang saling menguntungkan semua kekuatan bangsa. Bangsa Indonesia harus terus optimis melihat perubahan ke depan. Kita harus bersandar pada cita-cita proklamasi sebagai acuan. Indonesia harus untuk Bangsa Indonesia. Kekayaan alam kita harus dibagi rata, semua mendapatkannya, semua senang bersama-sama. Ideologi Pancasila yang sosialitik harus kembali jaya. Kemudian, siapa pemimpin ideal ke depan? Pemimpin ideal ke depan, dari pembahasan kita di atas, adalah pemimpin yang tidak didukung kekuasaan dan kekuatan Jokowi. Jika kita bekerja keras menemukannya serta berdoa pada Allah SWT, maka akan segera terlihat banyak pemimpin pilihan ke depan. Pemimpin yang penuh amanah, terpercaya, cinta rakyat miskin, dan tidak tunduk pada kepentingan asing maupun segelintir oligarki. Jika tahun depan muncul banyak atau beberapa pemimpin ideal di ruang publik, maka tugas selanjutnya adalah membangun komunikasi dan koalisi antara parpol yang cukup mengusung capres/cawapres. Kita harus optimis itu akan terjadi juga. Perlu dihindari egoisme elit kaum perubahan. Musyawarah dan mufakat bisa dipraktikkan dalam menyusun rencana pencapresan yang saling menguntungkan, namun terutama untuk menguntungkan bangsa. Itulah tantangan terbesar kita. Pantai Anyar, 25/12/22. (*)
Anies Adalah Badai
Namun, tampaknya, amukan Badai Anies, sulit dijinakkan. Karena, badai terlanjur marah. Maka, satu-satunya jalan adalah dengan menunda Pilpres 2024 karena nama Ganjar kurang laku di masyarakat. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN BADAI ini bernama Anies Rasyid Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kini sangat ditakuti lawan-lawan politiknya. Karena, Anies kini menjadi “Badai Pembaruan Politik Asal Bapak Senang (ABS) di Indonesia. Badai itu kini menerjang Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU Hasyim Asy’ari diterjang badai sehingga tersingkaplah tirai skandal gratifikasi seksnya dengan Ketum Partai Republik Satu (PRS) Hasnaeni Moein. Hasnaeni mengatakan dia memiliki bukti-bukti yang sangat kuat. Termasuk percakapan WA dan foto-foto yang menunjukkan kebersamaan dia dengan Hasyim Asy’ari. enurut Farhat Abbas, penasehat hukum Hasnaeni, dugaan gratifikasi seksual itu berlangsung lebih 10 kali. Yaitu, pada 13 Agustus 2022, 14 Agustus 2022, 15 Agustus 2022, 17 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 21 Agustus 2022, 22 Agustus 2022, 23 Agustus 2022, 25 Agustus 2022, 27 Agustus 2022, dan 2 September 2022 di 5 (lima) tempat berbeda. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, badai juga melanda Istana Negara. Dus, si empunya Istana, Presiden Joko Widodo, tampak panik. Sembari berseloroh, ia pun menyinggung beberapa pihak yang sering menyalahkan Istana. Bahwa banyak peristiwa politik di Republik ini selalu dikaitkan dengan Istana, sebagai “kambing hitam”, kata Jokowi saat berpidato dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022). Presiden Jokowi buka suara soal banyaknya tudingan kepada pihak Istana di balik kegagalan sejumlah pihak yang tidak bisa mendapatkan keinginannya. Menurut Presiden Jokowi, Istana kerap menjadi kambing hitam. Karena gagal maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 (padahal belum ada penetapan capres), Istana maupun pemerintah, kata Jokowi, selalu menjadi sasaran empuk menjadi kambing hitam. Koq Jokowi tahu duluan jika ada bakal capres yang gagal maju sebagai capres? Anieskah yang dimaksud? Karena, sejak namanya muncul sebagai bakal calon presiden yang digadang-gadang Partai NasDem, selalu mendapat serangan dari orang-orang atau institusi yang diduga berafiliasi ke Istana. Tujuannya hanya ingin “melenyapkan” Anies dari kontestasi Pilpres 2024. Jokowi lantas merasa heran kalau ia ikut terseret dari kemarahan pihak-pihak tertentu. Padahal, Jokowi merasa tak memiliki urusan untuk itu. Jokowi juga mengajak seluruh pihak untuk (tetap) berakal sehat dalam menjalani dunia perpolitikan. Jokowi pernah bicara soal Pilpres bahwa yang menghendaki jabatan 3 periode akan menjerumuskan dirinya. Tapi, faktanya lain, bahkan beragam skenario seperti airbah untuk perpanjangan masa jabatan, dicari sumbernya arahnya dari Istana. Terjadinya malang melintang kuasa Oligarki menguasai semua pejabat negara dari pusat sampai daerah, partai politik (parleman) dan bahkan hampir semua lembaga hukum, sumbernya memang dari Istana. Bakal calon Presiden yang sedang melakukan sosialisasi dirinya pada rakyat, sasaran hambatan segala macam hanya mengarah pada Anies, intervensinya sangat jelas dari Istana. Hasnaeni ungkap Hasyim Asyari pernah bilang Ganjar Pranowo didesain jadi Presiden RI oleh KPU, dan fakta sinyal politik berambut putih muka keriput arahnya jelas ke Ganjar Pranowo. Sumbernya jelas, dari Istana: Jokowi sendiri yang memberi sinyal itu! Macam-macam masalah berindikasi pelanggaran Konstitusi sampai keinginan penundaan pemilu sangat sulit dinafikan, bahwa itu memang rekayasa yang berasal dari Istana dengan bantuan Dewan Pertimbangan Presiden pimpinan Wiranto. Konon, seorang pejabat lembaga tinggi negara setelah bertemu Wantimpres, kemudian melontarkan usulan agar jabatan Presiden diperpanjang 2 atau 3 tahun. Artinya, Pilpres 2024 ditiadakan, baru 2 atau 3 tahun kemudian ada Pilpres. Selama ini, Istana memang diduga menjadi salah satu sumber “masalah” di negeri ini. Sasaran tembak untuk dilenyapkan secara politik jelas. Arahnya ke Anies Baswedan agar tidak bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Untuk “melenyapkan” Anies sang Badai itu, sejumlah skenario besar tampak tengah seiring berjalan. “Melenyapkan” Anies dari panggung politik nasional tampak berkelindan dengan wacana-wacana perpanjangan periode/masa jabatan dan/atau penundaan pemilu. Semua skenario itu akan ditumpukan pada Anies. Semua kesalahan dan kekacauan politik atau instabilitas politik tampak akan menjadikan Anies sebagai akar masalah. Karenanya, semua “peluru” tampak sedang dimuntahkan. Dan, semua yang dilibatkan harus mulai “mengokang” senjatanya. KPK, KPU, Bawaslu hingga buzzer serentak “menyerang” Anies. Bisa berhasil, bisa juga tidak. Namun, keduanya tetap menjadi buah simalakama. Sama-sama bisa menjadi bumerang. Dan, menjadi pemicu “people power”. Semua manuver yang dilakukan “pihak” Istana itu hanya untuk menjegal Anies, dan untuk memuluskan Ganjar Pranowo. Namun, tampaknya, amukan Badai Anies, sulit dijinakkan. Karena, badai terlanjur marah. Maka, satu-satunya jalan adalah dengan menunda Pilpres 2024 karena nama Ganjar kurang laku di masyarakat. Rakyat Indonesia sedang mengelu-elukan Anies sebagai badai pembaruan politik ABS di Indonesia. Istana pun panik. (*)
Ketua KPU Hasyim Asy’ari: Game Over, Tak Layak Dilanjutkan
KPU perlu diselamatkan untuk pemilu 2024. Masih ada cukup waktu untuk melepaskan lembaga ini dari kebejatan individual. Bersihkan KPU pusat dari pejabat-pejabat yang bermental korup. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sedang dilanda krisis besar. Pucuk pimpinannya sedang menghadapi tuduhan skandal gratifikasi seks. Padahal, lembaga ini adalah salah satu yang penting di Indonesia. Bahkan, teramat penting. Sebab, KPU punya wewenang untuk menentapkan siapa-siapa yang akan duduk di DPR dan siapa yang akan menjadi presiden lewat pemilu. Pimpinan KPU, terutama ketuanya, perlu senantiasa berada dalam kondisi integritas yang tidak cacat. Gratifikasi seks dengan imbalan Partai Republik Satu (PRS) diloloskan dalam verifikasi administrasi, diungkapkan sendiri oleh ketua umumnya, Hasnaeni Moein. Dia membeberkan kepada tim pengacaranya yang dipimpin DR. Farhat Abbas, SH, MH tentang kronologi “cicilan seks” dengan Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Kamis (22/12/2022) Hasyim dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) dengan dugaan telah menyalahgunakan posisinya sebagai Ketua KPU untuk mendapatkan gratifikasi seks. DKPP berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap laporan perbuatan asusila ini. Di depan para pengacaranya, Hasnaeni mengaku dijanjikan oleh Hasyim lolos pada tahap verifikasi administrasi dengan imbalan seks. Hasilnya, PRS lolos. Namun, pada tahap verifikasi faktual partai ini gagal. Menurut Hasnaeni – yang dijuluki “Wanita Emas” – dia mengalami pelecehan seksual oleh Hasyim Asy’ari berulangkali. Hal ini dia jelaskan kepada Farhat. Seperti dilaporkan CNNIndonesia, mengutip penjelasan Farhat Abbas, dugaan gratifikasi seksual itu berlangsung lebih 10 kali. Yaitu, pada 13 Agustus 2022, 14 Agustus 2022, 15 Agustus 2022, 17 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 21 Agustus 2022, 22 Agustus 2022, 23 Agustus 2022, 25 Agustus 2022, 27 Agustus 2022, serta 2 September 2022 di lima tempat berbeda. Hasnaeni mengatakan dia memiliki bukti-bukti yang sangat kuat. Termasuk percakapan WA dan foto-foto yang menunjukkan kebersamaan dia dengan Ketua KPU. Laporan ini sangat serius. Hasnaeni pastilah memahami risiko hukum yang serius pula kalau dia mengarang-ngarang cerita. DKPP mengatakan, mereka akan melakukan penyelidikan tetapi hasilnya tidak bisa cepat. Publik akan mengikuti dengan cermat segala tindakan DKPP dalam menangani dugaan gratifikasi seks ini. Karena itu, semua personel DKPP harus bekerja profesional, jujur dan adil. Perlu diingatkan agar DKPP tidak coba-coba bertindak untuk melindungi Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Pasti akan kelihatan. Rakyat mengikuti kasus ini dengan cermat. Ada baiknya Hasyim dinonaktifkan supaya penyelidikan bisa berjalan lancar. Tanpa bayang-bayang kekuasaan. Di pihak Hasyim sendiri seharusnya sudah ada langkah ke arah pengunduran diri. Tidak perlulah harus dipecat dengan tidak hormat. Cukuplah Hasyim menggunakan pertimbangan yang jernih dan memahami keinginan publik. Jika benar terjadi, gratifikasi seks sangatlah tercela. Ketua KPU tidak punya tempat lagi untuk melanjutkan jabatannya. Tidak hanya dugaan imbalan seks. Ada isu lain yang juga sangat terkutuk. Yaitu, dugaan bahwa KPU pusat melakukan intimidasi terhadap para komisioner KPUD di beberapa daerah agar menjadikan sejumlah partai yang “tidak memenuhi syarat” (TMS) dijadikan “memenuhi syarat” (MS). Sejumlah komisioner KPUD provinsi dan kabupaten melawan perintah KPU Pusat. Para anggota KPUD mengatakan, mereka diancam dengan tindakan yang aneh tapi sangat seram. Bahwa mereka akan dimasukkan ke rumah sakit. Belum ada yang bisa menjelaskan apa kira-kira maksud ancaman ini. KPU perlu diselamatkan untuk pemilu 2024. Masih ada cukup waktu untuk melepaskan lembaga ini dari kebejatan individual. Bersihkan KPU pusat dari pejabat-pejabat yang bermental korup. Cukuplah sampai di sini prahara KPU yang disebabkan oleh Hasyim Asy’ari. Game over untuk Anda. Tak layak dilanjutkan. Medan, 24 Desember 2024. (*)
Menata-Ulang Sistem Hukum Indonesia
Dengan demikian, semua urusan penyelenggaraan negara harus disandarkan pada prinsip yang utuh dalam mewujudkan keadilan dengan disinari oleh cahaya ketuhanan (ilahiah) yang berkeadaban. Oleh: TM Luthfi Yazid, Pakar Hukum KEKACAUAN pengembanan hukum praktis (chaotic legal endeavor ) di Indonesia, yang terlihat pada hampir semua lini kehidupan bersama seharusnya menjadi alarm sosial yang mengingatkan kita untuk segera menata ulang sistem pengembanan hukum di Indonesia. Penataan ulang ini mencakup semua rangkaian aktifitas intelektual mulai dari penggalian, pengeksplorasian, pemformulasian, pelembagaan serta pelaksanaan hingga mempertahankannya di pengadilan, bahkan paska putusan pengadilan, yaitu pengawasan dan pengembangannya. Tentu saja, sistem hukum mencakup substansi, struktur dan budaya hukum. Gagasan ini mensyaratkan perilaku dan tindakan para pengemban hukum dan masyarakat yang koheren dengan fondasi dalam berkehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan Konstitusi. Demikian pemikiran yang mengemuka dalam perjumpaan ilmiah yang diselenggarakan oleh Indonesian PhD Council di Desa Lingsar, Lombok pada hari ketiga kemarin. Hukum dapat berujung pada anarkhisme yang pada gilirannya berpotensi menghentikan sustainabilitas tatanan kehidupan bersama. Pada hari kedua the 1st International Conference on Ethics of Legal Endeavour, yang diselenggarakan oleh Indonesian PhD Council (Dewan Doktor Hukum Indonesia) menampilkan beberapa nara-sumber dan speaker yaitu Prof. DR. Topo Santoso, SH, MH; DR. TM Luthfi Yazid, SH, LLM; DR. Indah Cahyani, SH, MH; DR. Eny Suastuti, SH, MHum; Rizania Kharismasari, SH, MH, dan Luh Putu Vera Astri Pujayanti, SH, MH. Prof DR. Topo Santoso, SH, MH, Guru Besar Fakultas Hukum UI yang juga berperan sebagai salah satu anggota tim penyusun KUHP baru mengatakan bahwa banyak pasal dalam KUHP baru yang merupakan “jalan tengah”. Misalnya beliau mencontohkan Pasal 100 KUHP terkait pidana mati. Pasal ini sesungguhnya menengahi mereka yang menginginkan penerapan pidana mati secara zakelijk, sementara di sisi lain ada yang menginginkan agar pidana mati tidak perlu diterapkan. Pelaksanaan pidana mati dalam Pasal 100 yang mengharuskan ada semacam “masa percobaan” selama 10 tahun (Pasal 100 ayat 1), maka hal ini memberikan waktu jeda kepada si terpidana sebelum pelaksanaan ekseskusi mati. Yang lainnya adalah pasal 240 terkait penghinaan kepada pemerintah maupun lembaga negara. Pasal ini pun dikatakan sebagai “jalan tengah” karena belajar dari masa lalu saat Pasal Hatzaai Artikelen maupun UU Nomor 11/PNPS/1963 tentang subversi. Karena kita mengalami sejarah kelam masa Hatzaai Artikelen dan ketentuan tentang subversi. Di masa Orde Baru terlalu banyak korban dari Pasal Hatzaai Artikelen maupun UU Subversi. Sedikit saja mengkritik penguasa Orde Baru maka dengan mudah dijebloskan ke penjara. Di masa Presiden BJ Habibie ketentuan tentang Subversi ini dicabut. Pertanyaannya, apakah di masa Presiden Joko Widodo Pasal tersebut akan dihidupkan kembali? Menurut Prof Topo, Pasal 240 KUHP baru merupakan “jalan tengah”. Jangan sampai adanya Pasal 240 membuat pejabat pemerintah menjadi baper, misalnya sedikit-sedikit melakukan laporan karena dikritik. Harus dibedakan yang disebut dengan kritik dan fitnah. Kalau terhadap kritik maka seorang pejabat sudah seharusnya terbuka dan menerima dengan sikap positif (if you are opened for criticism, you are on the right track for improvement). Pasal tentang perzinahan dalam pasal 284 ayat 1 (b) di KUHP yang lama juga mendapat sorotan Prof Topo. Sebagaimana diketahui, di masa lalu acapkali terjadi tindakan eigenrichting (main hakim sendiri) terkait “kumpul kebo” dan samen-leven (hidup bersama tanpa ikatan pernikahan). Untuk menghindari kebrutalan atau tindakan main hakim sendiri, Pasal perzinahan dalam KUHP baru direvisi. Dalam konteks delik aduan, kecil kemungkinan orang tuanya sendiri mengadukan atau melaporkan anak kandungnya sendiri yang melakukan kesalahan perzinahan. Dengan demikian, penyelesaiannya diharapkan agar orang tua sendiri yang melakukan pengayoman atau pembinaan secara kekeluargaan terhadap anak kandungnya sendiri. Selanjutnya, pembicara lainnya juga menyuarakan pentingnya kekoherensian pengembanan hukum. DR. TM Luthfi Yazid menekan pentingnya menata ulang negara hukum yang bersandar pada Pancasila dan Konsitusi. Sebab a constitution without constitutionalism tak ada artinya. Gagasan ini mendapat tanggapan positif dari panelis dan peserta conference lainnya, seperti Prof. DE. OK Saidin dari Sumatera Utara, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumberdaya berbasis keadilan yang sesungguhnya. Bukan sekadar artificial ungkapan dan jargon-jargon yang menyesatkan dan menipu publik. Menanggapi hal ini, Hayyan ul Haq, SH, LLM, PhD menyatakan pentingnya penyelenggaraan semua urusan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bersandar pada Pancasila dan Konstitusi. Ia mengingatkan pentingnya semua elemen bangsa untuk berinteraksi, bekerjasama dan bertransformasi bersama dengan melekatkan Pancasila sebagai jiwa sekaligus fondasinya. Hal ini didasarkan atas pemahaman bahwa Pancasila bukan saja sebagai the way of life, seperti kata Bung Karno, tetapi juga sebagai “takdir” dalam kehidupan bersama kita (Collective Destiny) di Indonesia. Hal ini didasarkan atas world realms yang menunjukkan realita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Oleh karena itu, ia mengakui dengan tulus bahwa eksistensi kehidupannya merupakan anugerah dari kemahakuasaan tuhannya. Sehingga sangat logis, jika eksistensi dan kebebasan berperilaku, bersikap dan bertindak dari manusia Indonesia itu harus melekatkan nilai-nilai ketuhanan, yang berkeadaban. Sila kedua ini merupakan konsekwensi logis dari pemahaman terhadap eksistensi manusia dalam kehidupan bersama yang terikat dengan nilai-nilai Ilahiah, seperti kebaikan, kebenaran, kejujuran, keseimbangan, keutuhan keberlanjutan, dan seterusnya. Secara faktual, kehidupan bangsa Indonesia yang berkeadaban itu tidak berhenti sampai pada kehidupan bersama saja, tetapi sebagai bangsa yang bertujuan, untuk mewujudkan cita-cita keadilan social dengan membentuk wadah yaitu NKRI yang diikat oleh prinsip persatuan Indonesia. Pemahaman atas konsep persatuan Indonesia ini harus dipahami secara utuh dan komprehensif. Bukan persatuan dalam konteks territorial saja, tetapi dalam konteks cara pandang yang utuh, termasuk carapandang geo-politik. Dalam konteks ini, terlihat jelas bahwa Pancasila sebagai jawaban atas eksistensi kehidupan manusia, baik sebagai individu, ataupun bagian dalam kehidupan bermasayarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan berdasar prinsip musyawarah. Dengan demikian, semua urusan penyelenggaraan negara harus disandarkan pada prinsip yang utuh dalam mewujudkan keadilan dengan disinari oleh cahaya ketuhanan (ilahiah) yang berkeadaban. Dengan pemahaman fondasional di atas, maka konsekwensinya, semua nilai-nilai konstitusi dan produk peraturan perundang-undangan harus diarus-utamakan secara koheren, khususnya dalam menata ulang (resetting) sistem pengembanan hukum di tanah air, guna menjamin keberlanjutan kehidupan bersama (collective sustainability of life). (*)
Ketua DPD RI: Libur Natal dan Tahun Baru Momentum Pergerakan Ekonomi
Surabaya, FNN – Libur Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) disebut oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai momen untuk menggerakkan perekonomian nasional. Sebab, dalam libur Nataru tahun ini pergerakan manusia diperkirakan mencapai 44,7 juta orang. Jumlah ini cukup signifikan untuk menggerakkan ekonomi. \"Tentu ini menjadi momentum yang harus dimaksimalkan dalam konteks pergerakan ekonomi, karena memiliki efek ekonomi meretas ke bawah,\" kata LaNyalla di sela-sela reses di Jawa Timur, Sabtu (24/12/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, puncak pergerakan manusia saat libur Nataru akan terjadi saat pergantian tahun pada minggu depan. Pergerakan manusia ini diperkirakan akan membuat perputaran uang mencapai Rp 23,85 triliun. \"Artinya, terjadi pergerakan ekonomi di berbagai sektor. Perputaran uang pada akhir tahun diharapkan menggerakkan roda ekonomi secara keseluruhan dan menjadi pemulihan ekonomi yang optimal,\" harap LaNyalla. Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu juga berharap Libur Nataru menjadi momentum bagi pelaku usaha kecil dan menengah meraup keuntungan yang wajar. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan agar pasokan berbagai kebutuhan libur Nataru cukup dan terkendali. \"Pasokan yang cukup juga untuk menekan meningkatnya inflasi dadakan yang terjadi,\" tutur LaNyalla. Data Kementerian Perhubungan menyebutkan, potensi pergerakan warga selama libur Nataru tahun ini sebesar 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 44,7 juta orang. Angka tersebut lebih banyak dari tahun 2021 sebanyak 19,9 juta. Jumlah perputaran uang selama libur Natal dan tahun baru diperkirakan mencapai Rp 23,85 triliun dengan asumsi jumlah penduduk yang mudik sekitar 44,7 juta atau setara dengan 11.925.000 keluarga. Jika setiap keluarga membawa uang rata rata Rp 2 juta saja, maka perkiraan perputaran uang mencapai jumlah tersebut. (mth/*)
Korlantas Polri Berlakukan Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek
Jakarta, FNN – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di Jalan Tol Jakarta-Cikampek kilometer (KM) 47-61 arah Cikampek Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan mengatakan rekayasa lalu lintas itu dilalukan pascaterjadinya kecelakaan lalu lintas di KM61 yang mengakibatkan perlambatan kendaraan hingga KM7.\"Contraflow pada KM47-61 untuk mengurai kendaraan,\" ujarnya di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, Sabtu.Selain itu, kata dia, kecelakaan beruntun juga terjadi di Jalan Layang MBZ KM22, yang mengakibatkan perlambatan kendaraan dari arah Jakarta.Aan menegaskan Korlantas Polri terus memantau pergerakan kendaraan ke luar Jakarta untuk libur natal 2022 dan tahun baru 2023.Dia mengungkapkan Korlantas Polri juga mendapatkan laporan satu unit kendaraan yang jatuh ke laut di Dermaga 2 Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (23/12) malam.Korlantas Polri mencatat hari pertama operasi lilin 2022 pada Jumat (23/12) Jumlah kecelakaan se Indonesia sebanyak 114 kejadian, 18 orang meninggal dunia, 10 luka berat 10 dan 123 luka ringan. (mth/Antara)
Dolar AS Turun Karena Data Tunjukkan Perlambatan
New York, FNN – Dolar AS tergelincir terhadap sebagian besar mata uang dalam perdagangan bergejolak dan tipis pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena data mengisyaratkan bahwa ekonomi AS sedikit mendingin, memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih kecil dari Federal Reserve dan meningkatkan selera risiko investor. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) naik 0,1 persen bulan lalu, setelah naik 0,4 persen pada Oktober. Dalam 12 bulan hingga November, indeks PCE meningkat 5,5 persen setelah naik 6,1 persen pada Oktober.Tidak termasuk komponen makanan dan energi yang mudah berubah, indeks PCE naik 0,2 persen setelah naik 0,3 persen pada Oktober. Apa yang disebut indeks harga PCE inti naik 4,7 persen pada basis tahun ke tahun pada November setelah naik 5,0 persen pada Oktober. The Fed melacak indeks harga PCE untuk kebijakan moneternya.Indeks-indeks Wall Street berakhir lebih tinggi pada hari itu, sementara mata uang komoditas seperti dolar Australia, Selandia Baru dan Kanada, yang sangat sensitif terhadap sentimen risiko, juga menguat terhadap greenback. Investor juga menjual obligasi pemerintah mendorong imbal hasil lebih tinggi.\"Saham merasa sedikit lebih nyaman hari ini. Sepertinya tidak ada kepanikan,\" kata Amo Sahota, direktur eksekutif di perusahaan konsultan valas Klarity FX di San Francisco.\"Data inflasi bergerak ke arah yang benar, meskipun tidak cukup cepat dan pertumbuhan ekonomi AS belum terhambat secara signifikan. Pertumbuhannya masih bertahap dan ekonomi belum tercekik,\" tambahnya.The Fed secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga hanya 25 basis poin pada pertemuan kebijakan berikutnya, pada Januari, setelah beberapa kenaikan besar.Dalam perdagangan sore, euro naik 0,2 persen terhadap dolar menjadi 1,0619 dolar. Mata uang tunggal Eropa sedang bersiap untuk mengakhiri minggu ini naik 0,4 persen, kenaikan mingguan kedua berturut-turut.Beli bersih euro juga naik menjadi 142.272 kontrak, terbesar sejak Januari 2021, menurut data Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) yang dirilis pada Jumat (23/12/2022).Mata uang Australia, Selandia Baru, dan Kanada menguat terhadap dolar AS. Unit Aussie naik 0,4 persen pada 0,6710 dolar AS, kiwi atau dolar Selandia Baru naik 0,7 persen menjadi 0,6288 dolar AS. Terhadap dolar Kanada, greenback turun 0,4 persen menjadi 1,3590 dolar Kanada.Dolar Kanada juga mendapat keuntungan dari data yang menunjukkan bahwa ekonomi Kanada tumbuh sebesar 0,1 persen pada Oktober dibandingkan September, dengan peningkatan PDB sebesar 0,1 persen diperkirakan pada November, data Statistik Kanada menunjukkan.Terhadap yen, dolar naik 0,4 persen menjadi 132,82 yen. Namun, dolar berada di jalur penurunan mingguan sebesar 2,8 persen setelah bank sentral Jepang (BoJ) mengubah kebijakan pasar obligasi utama awal pekan ini.Laporan kedua pada Jumat (23/12/2022) menunjukkan pesanan baru untuk barang modal buatan AS naik moderat pada November sementara pengiriman turun, menunjukkan perlambatan pengeluaran bisnis untuk peralatan pada kuartal ini karena biaya pinjaman yang lebih tinggi mendinginkan permintaan barang.Pesanan barang modal non-pertahanan tidak termasuk pesawat, proksi yang diawasi ketat untuk rencana pengeluaran bisnis, naik 0,2 persen bulan lalu, data menunjukkan. Apa yang disebut pesanan barang modal inti ini meningkat 0,3 persen pada Oktober. Namun, pengiriman barang modal inti turun 0,1 persen setelah naik 1,4 persen pada Oktober.Sepotong data lain menunjukkan konsumen AS memperkirakan tekanan harga akan moderat terutama di tahun depan, dengan survei acuan pada Jumat (23/12/2022) menunjukkan prospek inflasi satu tahun turun pada Desember ke level terendah dalam 18 bulan. Ini adalah angka kunci yang disebutkan oleh Ketua Fed Jerome Powell dalam salah satu konferensi persnya.Dalam tahun yang brutal bagi pasar global, dolar telah melonjak hampir 9 persen karena The Fed secara agresif menaikkan suku bunga untuk menjinakkan inflasi.Namun, indeks dolar telah turun lebih dari 8 persen sejak mencapai level tertinggi 20 tahun pada September, karena penurunan tajam dalam inflasi AS meningkatkan harapan bahwa Fed akan segera mengakhiri siklus pengetatannya. Indeks terakhir sedikit berubah pada 104,35. (mth/Antara)
BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sebagian Wilayah Indonesia
Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk waspada akan potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Indonesia pada Sabtu.Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memprakirakan provinsi yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta.Kemudian Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sumatra Selatan.BMKG meminta masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem pada saat libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.\"Dari monitoring yang dilakukan BMKG, kami mendeteksi perkembangan kondisi cuaca yang sangat berpotensi untuk menjadi ekstrem,\" ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.Dwikorita mengemukakan ada empat fenomena yang dapat memicu peningkatan curah hujan hingga lebat bahkan dikhawatirkan dapat mencapai ekstrem di beberapa wilayah Indonesia.\"Jadi biasanya satu per satu, tetapi ini ada empat fenomena yang terjadi secara bersamaan yang mengakibatkan kondisi dinamika atmosfer ini memicu peningkatan curah hujan hingga lebat bahkan dikhawatirkan dapat mencapai ekstrem,\" tuturnya. (mth/Antara)
Tim Advokasi untuk Kemanusiaan Gelar Audiensi dengan Ombudsman RI
Jakarta, FNN – Tim Advokasi untuk Kemanusiaan (TANDUK) bersama keluarga korban kasus gagal ginjal akut pada anak beraudiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan pada Jumat (23/12/2022). Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan tindakan korektif dengan melampirkan hasil investigasi kepada Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Ombudsman juga telah melakukan inisiatif terkait dengan masalah isu gagal ginjal ini dan kita sudah menyampaikan tindakan korektif, hasil pemeriksaan kami, hasil investigasi kepada Kementerian Kesehatan dan juga termasuk BPOM,” jelas Najih dalam audiensi yang juga dihadiri keluarga korban, pihak pengacara, serta rekan media. Najih menjelaskan, Ombudsman telah melakukan pemeriksaan inisiatif sejak merebaknya kasus gagal ginjal akut pada anak yang disebabkan oleh obat sirup beracun. Dalam audiensi tersebut, pihak tim advokasi beserta keluarga korban meminta tanggung jawab serta perhatian negara atas tragedi yang menimpa hampir 200 anak korban gagal ginjal akut. Beberapa keluarga korban yang selamat mengaku anak mereka mengalami efek samping, terutama kerusakan saraf hingga perlu mengunjungi 5-7 poli dalam seminggu sebagai upaya penyembuhan. Selain itu, keluarga korban juga mengharapkan keterbukaan dan transparansi mengenai penyebab penyakit gagal ginjal akut sebagai konsekuensi agar negara dapat bertanggung jawab mengenai kasus tersebut. Pihak Ombudsman menerima laporan korban dengan terbuka dan berjanji akan terus mengawasi ketimpangan regulasi yang di bidang kesehatan yang dianggap kurang cepat dan tanggap untuk diperbaiki. “Ini juga akan terus kita juga kerjakan dan kita juga akan sampaikan kepada pihak terkait agar penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan yang dirasakan masyarakat bahwa ini responsnya kurang cepat dan kurang tanggap itu bisa diperbaiki,” jelas Najih. Najih juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran Tim Advokasi untuk Kemanusiaan dalam audiensi tersebut sehingga menambah data dan investigasi sehingga Ombudsman dapat melakukan pengawasan yang lebih optimal. “Saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada tim yang telah menambah paham kami untuk terus melakukan pengawasan yang lebih optimal,” ujar Najih saat menemui awak media seusai audiensi. (oct)
Membangun KSMR, Bukan LGBT
Pernikahan lelaki-perempuan harus dipermudah dan difalisitasi agar bangsa ini memiliki kapasitas regeneratif yang cukup sehingga bonus demografi saat ini lebih sustainable. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts JUMAT pagi kemarin saya dan istri menghadiri aqad nikah keponakan laki-laki kami di Sri Basuki di Kecamatan Kaliredjo, Kabupaten Lampung Tengah. Keponakan kami ini sarjana komputer, sementara istrinya (sekarang) adalah seorang dokter. Desa ini disebut Sri Basuki, memang banyak dihuni oleh pendatang dari Jawa. Bahkan, nama-nama daerah di sini nama-nama Jawa. Musholla terdekatnya, Musholla Kaliwungu. Aqad nikah berlangsung khidmat, lancar, dan barokah. Diselenggarakan di sekitar rumah shahibul hajat dengan dibantu oleh handai taulan dan tetangga. Hidangannya khas desa di Lampung, dengan menu utama rendang daging dan empek-empek. Sungguh sebuah peristiwa yang bersuasana celebration, walau sederhana. Kami bersyukur akhirnya Zulfikar memutuskan untuk menikahi Mutiara. Keputusan yang berani. Islam mengilhamkan bahwa manusia diciptakan dari lelaki dan perempuan, menjadikan keduanya kemudian dalam beragam trah dan suku untuk saling mengenal dan saling berbuat ma\'ruf, dan dengan itu mencegah kemungkaran. Menikah adalah sunnah Nabi, dan merupakan separuh dari Islam. Menempuh pernikahan demi membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah juga adalah jihad bagi kedua mempelai, apalagi di masa di mana peran keluarga diremehkan, sehingga gaya hidup Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) mulai marak. Kekuatan-kekuatan iblisy, kini dengan teknologi digital meluas menjadi kekuatan \'ifrity, senantiasa merongrong manusia ke jalan sesat sepanjang sejarah. Gaya hidup kumpul-kebo, child-free, lalu LGBT bukanlah gaya hidup modern masa kini. Ia adalah gaya hidup lama yang sudah dipraktikkan banyak bangsa yang terbukti kemudiaan hancur lalu musnah. Gaya hidup semacam itu adalah gaya hidup mass suicidal, bunuh diri massal. Kampanye LGBT begitu masif akhir-akhir ini, termasuk dalam gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar yang baru berlalu. Syukurlah, kesultanan Qatar berhasil menampis kampanye LGBT itu secara elegan, sehingga gelaran Piala Dunia itu justru menjadi sarana dakwah Islam yang inovatif. Barat adalah budaya yang sedang bangkrut, terutama karena mereka telah mencampakkan family values sejak seratus tahun lalu. Pernikahan menjadi tradisi yang ditinggalkan dan tidak penting, lalu anak dianggap sebagai beban. Bahkan pada tahun 1980an kita bisa mendapati condom vending machines di kantin-kantin mahasiswa di Inggris. Barat secara perlahan menjadi ageing societies dengan pertumbuhan populasi negatif. Akibatnya, Barat terpaksa membuka pintu bagi para imigran untuk bekerja awalnya di sektor-sektor berupah rendah. Kini situasinya berubah secara demografi. Juga banyak imigran yang bekerja di sektor berupah tinggi seperti pengacara, dokter, insinyur, arsitek, akuntan, pengusaha, bahkan politikus. Saat Barat sedang kelimpungan menua sekaligus kekurangan anak muda, Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Keluarga besar yang sehat dan terdidik adalah comparative and competitive advantages sekaligus. Negeri Pancasila ini diamanahkan oleh para pendirinya sebagai negeri dengan keluarga sebagai basis utamanya. Kata keluarga bahkan ada dalam naskah UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Keluarga harus dipandang sebagai satuan produktif, sekaligus satuan edukatif sebagaimana ajaran Islam. Kekuatan-kekuatan iblisy wal \'ifrity itu merampas peran mendasar keluarga ini, sehingga keluarga diposisikan sekedar sebagai mesin penghasil buruh murah, melalui persekolahan massal, yang cukup dungu untuk setiap bekerja bagi kepentingan pemilik modal, terutama asing. Bersama dengan hutang ribawy, gaya hidup konsumtif sekaligus eksploitatif itulah secara perlahan nilai-nilai keluarga dihancurkan. Oleh karena itu keputusan keponakan kami untuk menikah, lalu membentuk KSMR itu tidak saja penting, tapi sekaligus juga instrumental bagi eksistensi Republik ini. Republik ini tidak mungkin dibangun di atas puing-puing dari keluarga yang berantakan. Keluarga sebagai satuan produktif dan edukatif harus terus dihidupkan dan diperkuat. Pernikahan lelaki-perempuan harus dipermudah dan difalisitasi agar bangsa ini memiliki kapasitas regeneratif yang cukup sehingga bonus demografi saat ini lebih sustainable. Hanya dengan ini visi Indonesia emas 2045 bisa wujud, bukan mimpi di siang bolong. Ds. Sri Basuki, Kaliredjo, Lampung Tengah, 24 Desember 2022. (*)
Indonesia Diambang Perang Saudara
Di atas kertas, hampir sudah tidak ada kekuatan perlawanan tersisa, tinggal perlawanan dari kekuatan rakyat semesta. Kekuatan ini sudah diantisipasi oleh Politbiro untuk diadu-domba. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih REZIM Oligarki dan RRC untuk Presiden mendatang di Indonesia benar-benar mendapatkan pengawalan super ketat. Macam-macam rekayasa, dan konon, ada sembilan jasa survei disewa yang belum bisa memberikan jaminan, untuk menggiring opini rakyat seperti masa masa sebelumnya. Bukan mustahil ke depan jasa survei akan diborong semuanya tanpa sisa. Sampailah pada rekayasa akan menambah masa jabatan Presiden ke arahnya untuk tiga periode bukan hoax, sampai aspirasi dekrit kembali ke UUD 1945 asli akan dimangsa sebagai bargaining posisition degan perpanjangan masa jabatan Presiden otomatis Pilpres akan ditunda. Beberapa pejabat tinggi negara terindikasi kuat sudah dan akan dibeli, sebagai satgas Oligarki. Transaksi membeli para pejabat negara untuk meloloskan bisa presiden boneka selanjutnya, konon, bukan hanya dibeli dengan recehan, tapi masih ada tambahan bonus lainnya, bagi yang sudah teruji aksinya sebagai antek Oligarki di bawah kendali China. Keadaan ini tetap menghawatirkan, karena fenomena politik rakyat di luar perkiraan mereka, responnya lambat, bahkan sebagian menentang rekayasa rezin penguasa Oligarki dan siap melawan dengan segala cara kalau rekayasa busuk terus dilanjutkan. Para capres Oligarki hampir semua mulai frustasi dan gagal total karena kecil sekali dukungan rakyat. Sekalipun sudah dicoba model lama dan basi dengan angka-angka elektabilitas yang tinggi berdasarkan survei abal-abal yang telah mereka sewa. Pada saat bersamaan muncul bakal capres Anies Rasyid Baswedan (ARB) yang di luar kendali Oligarki busuk itu, memiliki energi magnet grafitasi sangat kuat dan alam seperti merespon sebagai simbol perubahan sedang terjadi. Otomatis muncul macam-macam cegatan untuk menghadang dan menghentikan. Dipastikan siapapun capres dan manapun yang tidak sejalan dengan Oligarki busuk, beridentitas Muslim pasti akan dicegat. Anies Baswedan kalau sampai Pilpres 2024 ditunda bisa lahir sebagai tokoh gerakan revolusi di Indonesia. Saat terlihat para capres milik Oligarki sempoyongan frustasi dan tampaknya mereka memilih jadi penjahat teroris konstitusi, bersekongkol dengan rezim, bandar, bandit, badut Oligarki untuk menunda pemilu juga dengan rekayasa penambahan masa jabatan dan akan menggeser Pemilu dan Pilpres 2027. Siapa yang melaksanakan dan siapa yang mendesain. Induk permainan politik ini adalah RRC - PKC komando Xi Jinping. Jkw - LBP hanyalah Proxy, sebagai pelaksana Politbiro untuk melaksanakan skenario taktis dan sistematis oleh Politbiro tersebut. Politbiro ini sangat kuat, full power, memiliki bargaining position, menguasai dan tahu detil semua kendali pejabat negara di Indonesia, juga punya fasilitas tanpa batas untuk menaklukkan lawan politiknya. Para pengamat politik negara tetangga Australia ikut miris dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Intelijen Australia khawatir infiltrasi agen rahasia RRC di Australia dan juga akan terjadi seperti cengkeraman China komunis, telah merambah ke hampir semua institusi dan lembaga negara Indonesia. Pengaruh kuat dan kendali China komunis seperti yang terjadi di Indonesia, adalah contoh kasus di mana hegemoni China komunis sudah menancapkan kukunya. Indonesia telah jadi korban neo-imperialis China. Di atas kertas, hampir sudah tidak ada kekuatan perlawanan tersisa, tinggal perlawanan dari kekuatan rakyat semesta. Kekuatan ini sudah diantisipasi oleh Politbiro untuk diadu-domba. Situasi sudah berubah. Rezim ini sudah keterlaluan sebagai boneka China. Kalau ini terus berlanjut keadaan hanya bisa diatasi dengan Goro-goro yang akan berakhir dengan terjadinya revolusi perlawanan rakyat, bahkan perang saudara sangat besar bisa terjadi, Indonesia diambang perang saudara. (*)
Puncak Penumpang Kereta Api Jarak Jauh Tercatat pada H-2 Natal
Jakarta, FNN – Kepala Humas PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta Eva Chairunisa menyampaikan bahwa puncak arus penumpang kereta api jarak jauh terjadi pada Jumat atau H-2 Natal.“Volume keberangkatan tertinggi tercatat pada hari ini pada masa Nataru 2022-2023. Hari ini terdapat secara total sekitar terdapat 38 ribu pengguna jasa yang berangkat dari area Daop 1 Jakarta,” ujarnya kepada media di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.Sebanyak 22 ribu tiket terjual untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen dan 16 ribu lainnya pengguna jasa yang berangkat dari Stasiun Gambir. Sedangkan untuk operasional kereta api terdapat 70 KA dengan 38 KA berangkat dari Stasiun Gambir dan 32 KA dari Stasiun Pasar Senen. \"Itu sudah termasuk KA tambahan sekitar 20 KA,” ucapnya.Secara keseluruhan total tiket Natal dan tahun baru yang disediakan dari KAI Daop 1 Jakarta selama 20 hari masa Natal dan Tahun Baru tanggal 22 Desember 2022-8 Januari 2023 sebanyak 736.406 tiket.Tercatat hingga Jumat, pemesanan tiket Natal dan tahun baru keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah terjual sekitar 287 ribu untuk keberangkatan 22 Desember 2022-8 Januari 2023.“Tapi data tersebut masih berjalan karena penjualan tiket tersebut masih berlangsung secara online,” ujar Eva.Sementara itu jika melihat berdasarkan tanggal yang paling banyak diminati terjadi mulai 22-31 Desember 2022. Pada kurun waktu 10 hari tersebut dari ketersediaan tiket sebanyak 409.212 sekitar 240.500 telah terjual.Sejumlah kota tujuan favorit yang dipilih penumpang untuk perjalanan jarak jauh adalah Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Tegal, Kutoarjo, Surabaya, Malang, dan Madiun sedangkan untuk jarak dekat yakni Cirebon dan Bandung.Eva mengingatkan kembali kepada seluruh pengguna jasa agar memperhatikan aturan vaksin terbaru yang berlaku saat ini, khususnya perubahan aturan pada usia anak 6-12 tahun, yang mana anak pada usia tersebut yang belum divaksin tetap dapat naik kereta api dengan syarat memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari Puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu atau harus didampingi oleh orang dewasa yang telah mendapatkan vaksin booster. (mth/Antara)
Jokowi Resmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai pengendali banjir di Jakarta.\"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor pada pagi hari ini saya nyatakan diresmikan,\" kata Jokowi dilanjutkan dengan pemutaran roda pintu air di kedua bendungan di Bogor, Jawa Barat, Jumat.Dalam peresmian tersebut, turut mendampingi Jokowi ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.Menurut Jokowi, masalah besar Ibu Kota DKI Jakarta ada tiga, yaitu banjir, macet, dan tata ruang.\"Sekarang kita di sini akan berbicara mengenai urusan banjir. Banjir di Jakarta itu, siapa pun gubernurnya, harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta,\" kata Jokowi.Selain itu, dia mengatakan perlu ada manajemen pemompaan waduk-waduk di Jakarta serta pembuatan tanggul laut hingga bahkan yang lebih besar lagi yaitu giant seaworld.\"Ini harus diselesaikan. Kalau tiga hal ini tidak selesai, sampai kapan pun Jakarta akan selalu banjir. Siapa pun gubernurnya, harus konsisten menyelesaikan tadi yang saya sampaikan,\" tegasnya.Apalagi, menurut Jokowi, pola induk penanggulangan banjir DKI Jakarta sudah jelas ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PUPR.\"Juga sodetan Ciliwung menuju ke BKT (Banjir Kanal Timur) itu juga harus segera diselesaikan,\" imbuhnya.Dia mengatakan Bendungan Ciawi merupakan bendungan kering yang pembangunannya dimulai sejak 2016 dan menghabiskan anggaran Rp1,3 triliun untuk bisa menampung kurang lebih 6,05 juta meter kubik air.\"Ciawi dan Sukamahi mereduksi dari 464 juta meter kubik menjadi 318 juta meter kubik. Kurang lebih nanti 12 kelurahan yang akan menjadi tidak terdampak lagi karena ada waduk Ciawi dan Sukamahi ini,\" ungkapnya.Jokowi juga meminta Heru Budi Hartono bersama Ridwan Kamil menuntaskan masalah banjir di DKI Jakarta secara konsisten.\"Baik yang berkaitan dengan waduk ini selesai, kemudian normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta, urusan sodetan Ciliwung menuju BKT, tanggul laut, dan giant seaworld, serta pengelolaan pompa-pompa yang ada dengan manajemen yang lebih baik,\" katanya.Bendungan Sukamahi dibangun di atas 5,23 hektare lahan dan ditargetkan dapat mereduksi air 15,47 meter kubik per detik. Bangunan dam yang dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya dan Basuki KSO tersebut menelan biaya Rp 464,93 miliar. Bendungan itu mereduksi air dari beberapa anak sungai yang mengalir ke Ciliwung, seperti sungai Sukabirus.Sementara itu, Bendungan Ciawi memiliki luas genangan hingga 39,40 hektare dan mampu menampung volume air hingga 6,05 juta meter kubik. Bendungan itu dapat mereduksi air Sungai Ciliwung sebelum sampai ke Jakarta dengan kapasitas 111,75 meter kubik per detik. Pembangunan Bendungan Ciawi menelan biaya Rp798,70 miliar dan dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya dan PT. Sacna.Selain memiliki manfaat sebagai induk sistem pengendalian banjir Jakarta, kedua bendungan juga bisa dijadikan tempat wisata atau taman ekowisata. (mth/Antara)
Sebanyak 68,2 Juta Orang Sudah Terima Dosis Ketiga Vaksin COVID-19
Jakarta, FNN – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mencatat sebanyak 68.201.141 orang sudah menerima dosis ketiga atau booster pertama dari vaksin COVID-19, setelah bertambah 19.402 orang hingga Jumat pukul 12.00 WIB.Dalam data Satgas yang ANTARA terima di Jakarta penambahan juga terjadi pada penerima dosis pertama yang sekarang mencapai 203.952.641 orang, bertambah 4.718 orang dari hari sebelumnya.174.666.157 orang juga sudah mendapatkan dosis kedua atau dosis lengkap. Mengalami peningkatan sebanyak 5.994 orang.Hanya saja, jumlah penerima dosis keempat atau booster kedua yang hingga hari ini masih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan dan lansia baru mencapai 1.130.087 orang saja atau hanya mengalami penambahan 2.437 orang.Padahal, pemerintah telah menargetkan sebanyak 234.666.020 orang di Indonesia menerima vaksinasi COVID-19.Oleh karenanya, Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengimbau semua keluarga untuk membantu lansia memeriksa secara rutin E-ticket untuk pemberian dosis keempat atau booster kedua yang diberikan pemerintah melalui Aplikasi Peduli Lindungi, guna mempercepat cakupan vaksinasi pada lansia.Reisa menjelaskan untuk mengetahui langkah memeriksa E-ticket pemberian booster kedua, keluarga dapat mengajarkan lansia mengakses PeduliLindungi dan segera membuka salah satu fitur bernama vaksin dan imunisasi.Setelah memilih fitur tersebut, lansia dapat menekan pilihan vaksin COVID-19 dan langsung di arahkan kepada pilihan tiket vaksin. Di sana, lansia dapat menekan kembali nama masing-masing untuk melihat status vaksinasinya.“Kalau sudah muncul, itulah yang disebut dengan tiket untuk vaksin booster kedua dan bisa segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat karena ini banyak tersedianya lebih di rumah sakit-rumah sakit atau puskesmas yang menyediakan klinik-klinik Imunisasi,” katanya.Tiket otomatis akan keluar bagi lansia yang datanya telah terdaftar di PeduliLindungi dan berusia di atas 60 tahun. Sedangkan terkait dengan akses vaksin, jumlah sentra vaksinasi memang tidak akan sebanyak awal pandemi. Namun keluarga dapat segera mengajak lansia ke fasilitas terdekat begitu tiket didapatkan.“E-ticket biasanya keluar untuk booster kedua otomatis begitu sudah terdaftar usianya 60 tahun ke atas, lalu memang sudah jarak dari booster pertama yang didaftarkan di aplikasi tersebut itu enam bulan,” kata Reisa.Reisa juga meminta agar masyarakat tetap mengikuti dan memantau kanal-kanal resmi dari pemerintah, supaya terhindari hoaks dan tidak melewatkan satu pun informasi terkait pemberian dan distribusi vaksin COVID-19, terlebih sebentar lagi masyarakat akan menyambut libur natal dan tahun baru 2023.Diharapkan semua pihak dapat bekerja sama membangun lingkungan yang aman dari penularan infeksi COVID-19, sehingga semua kelompok dalam masyarakat dari yang rentan hingga sehat dapat terlindungi dan mencegah kenaikan kasus setelah masa libur panjang. (mth/Antara)
BI: Uang Beredar Tumbuh 9,5 Persen Capai Rp 8.296,1 Triliun pada November
Jakarta, FNN – Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada November 2022 mencapai sebesar Rp8.296,1 triliun atau tumbuh 9,5 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) sebesar 11,7 persen (yoy). Pertumbuhan M2 pada November 2022 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit pada November 2022 tumbuh 10,8 persen (yoy) menjadi Rp6.317,7 triliun, seiring dengan perkembangan kredit produktif. Kredit modal kerja (KMK) tumbuh 11,6 persen (yoy) pada November 2022, setelah sebelumnya tumbuh sebesar 12,3 persen (yoy). Pertumbuhan KMK bersumber dari KMK sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) yang tumbuh sebesar 8,1 persen (yoy), setelah tumbuh 9,7 persen (yoy) pada Oktober 2022, terutama pada sub sektor perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat, serta produk sejenis di DKI Jakarta. Adapun kredit investasi (KI) pada November 2022 tumbuh 11,6 persen (yoy), setelah sebelumnya tumbuh 14,2 persen (yoy), terutama didorong oleh Kl sektor industri pengolahan serta PHR. Dari segi suku bunga simpanan dan kredit, kata dia, pada November 2022 suku bunga pinjaman dan simpanan mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan suku bunga acuan. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit tercatat 9,11 persen, meningkat 2 basis poin (bps) dibandingkan bulan sebelumnya. Demikian pula suku bunga simpanan berjangka tercatat meningkat pada seluruh tenor, baik tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, masing-masing sebesar 3,7 persen 3,77 persen, 3,88 persen, 4,36 persen, dan 4,91 persen pada November 2022, setelah pada Oktober 2022 tercatat masing-masing sebesar 3,37 persen, 3,38 persen, 3,59 persen, 3,84 persen, dan 4,35 persen. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih juga tercatat tumbuh positif sebesar 1 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,8 persen (yoy). Di sisi lain, tagihan bersih sistem moneter kepada pemerintah pusat terkontraksi 17,2 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 16,8 persen (yoy). (mth/Antara)
G7 Janjikan Bantuan 32 Miliar Dolar AS untuk Ukraina Tahun Depan
Tokyo, FNN – Para menteri keuangan dari Kelompok Tujuh negara industri (G7) pada Kamis berjanji untuk memberikan dana bantuan hingga 32 miliar dolar AS (sekitar Rp 498,3 triliun) pada 2023 untuk membantu Ukraina menangani agresi berkepanjangan Rusia.Para menteri keuangan yang bertemu secara daring itu mengatakan G7 tetap \"berkomitmen kuat untuk menangani kebutuhan mendesak pembiayaan jangka pendek untuk Ukraina\", menurut sebuah pernyataan.Bantuan senilai 32 miliar dolar AS itu akan memungkinkan Kiev untuk melanjutkan pengiriman layanan dasar, melakukan perbaikan untuk kebutuhan paling kritis dan menstabilkan ekonomi, kata para Menkeu G7.Dana bantuan tersebut juga sudah mencakup 19 miliar dolar AS dari Uni Eropa.Sementara itu, menteri luar negeri G7 mengkritik Rusia karena telah menyerang fasilitas energi dan infrastruktur di Ukraina. Para menlu G7 pun sepakat untuk meningkatkan dukungan untuk membantu Ukraina bertahan di musim dingin yang keras, menurut sebuah pernyataan.Serangan besar-besaran yang disengaja oleh Rusia, dengan menggunakan rudal dan pesawat nirawak dari Iran, \"telah membuat jutaan orang Ukraina menderita kegelapan dan suhu musim dingin,\" kata pernyataan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock.Jerman menjadi tuan rumah pertemuan virtual tingkat menteri G7 sebelum rotasi kepresidenan G7 berpindah ke Jepang pada Januari.Kelompok G7 beranggotakan Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa.Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi pada pertemuan itu menekankan bahwa penting bagi G7 untuk memperkuat kerja samanya karena invasi Rusia ke Ukraina sudah berlarut-larut, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Jepang.Para menteri luar negeri G7 juga \"mengecam keras\" pemerintah Taliban di Afghanistan atas keputusannya baru-baru ini untuk melarang perempuan masuk universitas. Negara anggota G7 mendesak Taliban untuk mencabut larangan tersebut.\"Tindakan penghambatan berbasis gender bisa masuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan,\" kata para Menlu G7. (mth/Antara)
Jokowi Sebut Harga Barang Terkendali Jelang Natal dan Tahun Baru 2023
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo mengatakan harga barang secara umum masih terkendali menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang merupakan momentum konsumsi tinggi masyarakat.Usai meninjau Pasar Cigombong, Bogor, Jawa Barat, Jumat, Jokowi mengakui memang terdapat sejumlah barang pangan yang mengalami kenaikan harga, namun banyak juga barang yang harganya turun.\"Saya kira masih semuanya terkendali,\" kata Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bogor, Jawa Barat, Jumat.Jokowi merinci beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan harga antara lain daging beku, bawang merah, dan beras; sementara bahan pangan yang mengalami penurunan harga ialah bawang putih, telur, dan cabai.\"Saya senang beberapa barang tadi harganya turun. Ada dua yang naik, daging, daging yang beku naik,\" katanya.Untuk bawang merah, lanjut Jokowi, terdapat kenaikan harga sebesar Rp2 ribu per kilogram; sementara harga cabai justru turun drastis dari kisaran Rp60 ribu per kilogram menjadi Rp30 ribu per kilogram.Jokowi mengatakan stabilitas harga bahan pangan juga terjaga secara nasional dan tidak hanya di Pasar Cigombong.\"Kami kan kemarin tidak hanya di sini saja masuk pasarnya. Kurang lebih sama. Kurang lebih pasti sama. Cabai sekarang turunnya agak drastis Rp30 ribu, biasanya di atas Rp60 ribu. Sangat baik menjelang Natal dan Tahun Baru. Mungkin agak-agak yang sedikit naik beras,\" ujar Presiden Jokowi. (mth/Antara)
Istana Kambing Hitam – Palace A Scapegoat
Keadaan the all powerful Istana sebagai kambing hitam, apakah Istana bisa menyulap diri menjadi “kambing putih”, rasanya sangat sulit, karena berdasar fakta-fakta memang layak Istana mendapat statusnya sebagai kambing hitam. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SINGGASANA Istana Presiden Joko Widodo kini sedang resah. Mensinyalir ada teori konspirasi saat mengatakan bahwa banyak peristiwa politik di Republik ini selalu dikaitkan dengan Istana, sebagai “kambing hitam”, kata Jokowi saat berpidato dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022). Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal banyaknya tudingan kepada pihak Istana di balik kegagalan sejumlah pihak yang tidak bisa mendapatkan keinginannya. Menurut Presiden Jokowi, Istana kerap menjadi kambing hitam. Karena gagal maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 (padahal belum ada penetapan capres), Istana maupun pemerintah, kata Jokowi, selalu menjadi sasaran empuk untuk menjadi kambing hitam. Jokowi lantas merasa heran kalau ia ikut terseret dari kemarahan pihak-pihak tertentu. Padahal, Jokowi merasa tidak memiliki urusan untuk itu. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk (tetap) berakal sehat dalam menjalani dunia perpolitikan. Presiden mulai bisa menangkap sinyal masyarakat sudah marah. Ungkapan seperti ada secercah muatan simpatik yang enak didengar tetapi sangat sulit dirasakan sebagai sebuah kebenaran untuk menghapus stigma sebagian saat rakyat yang sudah sampai pada kesimpulan dugaan bahwa semua kejadian, kebohongan, kecurangan, kegaduhan dan perpecahan di masyarakat bersumber dari Istana. Presiden pernah bergumam soal Pilpres bahwa yang menghendaki jabatan 3 periode akan menjerumuskan dirinya. Faktanya lain, bahkan macam-macam skenario seperti airbah untuk perpanjangan masa jabatan, dicari sumbernya arahnya dari Istana. Terjadinya malang melintang kuasa oligarki menguasai semua pejabat negara dari pusat sampai daerah, partai politik (parleman) dan bahkan hampir semua lembaga hukum, sumbernya memang dari Istana. Ribut dan kekhawatiran bahwa Pemilu dan Pilpres akan menjadi pesta para bandit, badut dan bandar politik, sumber virusnya juga dari Istana. Bakal calon Presiden yang sedang melakukan sosialisasi dirinya ke rakyat, sasaran hambatan macam-macam hanya mengarah kepada bakal capres Anies Baswedan, intervensi sangat jelas dari Istana. Wanita emas ungkap Hasyim Asyari pernah bilang Ganjar Pranowo didesain jadi Presiden RI oleh KPU, fakta sinyal politik berambut putih muka keriput (sekalipun dirinya hanya petugas partai) arahnya jelas ke salah salah satu Bakal Capres Ganjar Pranowo, langsung dari Istana. Macam-macam masalah berindikasi pelanggan Konstitusi sampai keinginan penundaan pemilu sangat sulit dinafikan, bahwa itu memang rekayasa datang dari Istana. Masih di awal pagi-pagi sudah terjadi kisruh soal penetapan peserta pemilu, yang sudah tidak memenuhi syarat menjadi sah peserta Pemilu. Partai yang berbau Islam dan telah memenuhi syarat dipentalkan dengan bukti adalah kecurangan yang telanjang bulat. Dugaan kuat ini atas perintah dan kendali dari Istana. Keadaan the all powerful Istana sebagai kambing hitam, apakah Istana bisa menyulap diri menjadi “kambing putih”, rasanya sangat sulit, karena berdasar fakta-fakta memang layak Istana mendapat statusnya sebagai kambing hitam. Cara paling dangkal untuk berusaha mempengaruhi orang lain hanya melalui omongan (cuap-cuap) tanpa apapun yang nyata ada di belakangnya. Pengaruh yang dihasilkan oleh sekedar goyang lidah Presiden. Cara seperti itu tidak akan bisa mengubah citra buruk Istana sebagai kambing hitam dipaksa menjadi “kambing putih”. (*)
Anies dan Gedebog Pisang
Artinya: Ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Oleh: Sulung Nof, Penulis Ada kisah menarik yang diungkap oleh Drs. Ramadhan Pohan, MIS saat diskusi publik yang diinisiasi oleh Barisan Emak-Emak Milenia Indonesia dalam rangka Hari Ibu pada Kamis (22/12) di Gedung Joeang 45, Jakarta. Bang Rampo – sapaan akrab beliau – menyajikan dua kisah tentang kualitas pendidikan dari seorang ibu kepada anaknya. Dalam momen itu beliau membagikan cerita tentang Anies Baswedan dan gedebog (batang pohon) pisang. Satu ketika Anies kecil pamit bermain kepada sang ibunda, Prof. DR. Hj. Aliyah Rasyid Baswedan, MPd. Saat itu ia menceritakan dengan detail apa saja kegiatan yang akan dilakukan bersama rekan-rekannya. Singkatnya, Anies akan menyusuri sungai bersama kawan-kawan, berenang menggunakan gedebog pisang. Agendanya akan begini dan begitu. Sehingga waktu yang diperlukan kemungkinan hingga tiba sore hari. Ketika para ibu panik mencari buah hatinya karena tidak berpamitan, ibunda Anies tampak tenang karena sudah diberitahu rundown acaranya. Kualitas Anies dalam memberikan penjelasan sudah tampak menonjol sejak belia. Mantan Anggota Komisi I DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Demokrat itu melanjutkan kisahnya. Sekali waktu di rumah Anies kedatangan tamu. Namun saat itu tidak ada satupun sosok orang tua yang ada di rumah. Lalu Anies kecil muncul menyambut sang tamu dengan penuh hormat layaknya orang dewasa. Dilayaninya tamu itu dengan suguhan ala kadarnya. Ia pun mengkonfirmasi adakah pesan yang ingin dititipkan kepada orang tuanya. Beberapa hari setelah itu sang tamu bertanya kepada Prof. Aliyah Rasyid terkait bagaimana cara beliau mendidik anak-anaknya. Sebab tamu itu kagum melihat hasil pendidikan dalam keluarganya. Tepatlah pepatah Arab berikut ini: “Al-ummu madrasatul ula. Idza adadtaha adadta syaban thayyibal araq.” Artinya: Ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Selamat Hari Ibu untuk ibu terbaik yang pernah ada dan di manapun berada. Bandung, 22122022. (*)
Pencabulan Demokrasi dan Pilpres Cabul
Apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Hasnaeni Moein harus segera ditindak lanjuti, DKPP bisa memanggil korban dan saksi, Ketua KPU harus memberi jawaban dan penjelasan apa yang disampaikan oleh korban. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis DUGAAN pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy\'ari terhadap Hasnaeni Moein alias “wanita emas” sudah dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus segera disidangkan. Karena ini menyangkut moralitas lembaga negara dan pejabat negara serta produk yang dihasilkan. Dugaan perbuatan cabul sebagaimana yang dilakukan oleh Ketua KPU RI menjadi deretan perbuatan Cabul dalam kontestasi Pilpres 2024. Tentu saja makna perbuatan Cabul itu bisa dimaknai sebagai pelanggaran moral dan etika pejabat publik dalam penyelenggaraan Pilpres. Sebelumnya juga kita saksikan perbuatan cabul dengan memobilisasi massa dan tegas meng-endorse dan mengijon ciri-ciri capres yang didukung, padahal seharusnya presiden harus menjadi negarawan dan pengayom. Penjegalan di mana-mana dengan mempersulit izin penyelenggaraan bakal calon presiden yang tidak dikehendaki juga bukti adanya potret perbuatan cabul dalam proses menuju arena kontestasi. Yang terbaru, KPU RI membuat otoritas tafsir peraturan penyelenggaraan Pilpres 2024 tentang aktifitas bakal calon yang sejatinya tidak diatur dalam aturan kampanye. Bahwa setiap bakal calon presiden maupun bakal caleg dilarang mengatakan dirinya sebagai capres dan caleg sebelum penetapan dilakukan oleh KPU. Terasa memang tidak aneh, tapi ini baru terjadi dan seolah bakal menjegal calon tertentu dan partai politik tertentu untuk bisa menjadi peserta pemilu. Demokrasi yang diwarnai dengan perbuatan cabul akan menodai proses proses yang berjalan, sehingga akan melahirkan hasil yang berpotensi melakukan aktivitas cabul dalam kekuasaan. Rakyat akan menjadi korban, rakyat akan dinodai melalui perkosaan maupun sodomi. Bahkan bisa jadi ibu pertiwi juga akan diperkosa oleh pejabat yang dihasilkan dari perbuatan cabul dalam berdemokrasi. KPU adalah lembaga yang dibentuk sebagai amanat Reformasi yang anti KKN, sebab KKN adalah sebuah perbuatan yang menodai dan mencemari reformasi, atau bisa dikatakan sebagai aktivitas yang mencabuli reformasi. Namun sayangnya, sebagaimana KPU, KPK juga disinyalir sedang melakukan perbuatan cabul untuk menjegal lawan-lawan politik rezim yang dianggap bisa “mengancam” kepentingan kekuasaan dan oligarki. Sebagaimana yang ditulis oleh koran tempo, Ketua KPK Firli Bahuri kembali disebut-sebut memaksakan pengusutan kasus dugaan korupsi balap mobil listrik Formula E, di mana di sana ada nama Anies Baswedan yang dianggap sebagai calon presiden yang tidak dikehendaki Istana dan oligarki. Dalam gelar perkara terakhir dikabarkan bahwa Firli meminta penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa menunggu adanya tersangka. Namun sayangnya, tim penyelidik dan penyidik kompak menolak karena kurang bukti, sehingga sikap pimpinan KPK terbelah. Kesannya kemudian KPK melalui tangan Firli akan melakukan pencabulan terhadap instrumen hukum yang kebetulan ada nama Anies Baswedan. KPK tak pernah punya gairah dengan kasus e-KTP yang jelas-jelas sudah ada penerimanya dan saksinya, kasus Sumber Waras serta kasus bus Trans Jakarta yang mangkrak. Nah, begitulah sering terjadi dalam dunia transportasi, sesama sopir dilarang mendahului, dalam hal ini juga bisa diterjemahkan sesama pelaku cabul dilarang saling mencabuli. Sebagai masyarakat yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita tak ingin melihat rakyat menjadi korban dan ibu pertiwi menangis serta merintih sedih. Kita berharap apa yang disinyalir masyarakat dan dimuat oleh media ditindak lanjuti oleh pemerintah sebagai penegak hukum. Kita berharap ada ketegasan dari pemerintah dan para pengawas lembaga-lembaga seperti KPU dan KPK, DKPP, dan Dewan Etik KPK untuk selalu mengingatkan dan kalau perlu memberhentikan dengan tidak hormat mereka di dalam lembaga-lembaga tersebut yang nyata-nyata melakukan pelanggaran dan pencabulan demokrasi dan hukum serta politik. Rakyat tentu akan bersuka-cita bila pemerintah bersama rakyat melawan aksi pencabulan dan pelecehan demokrasi. Jangan sampai kelak akibat dari adanya pencabulan demokrasi, pencabulan proses proses Pilpres kita akan mendapatkan presiden yang gemar berbuat cabul dan mencabuli rakyat serta ibu pertiwi. Apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Hasnaeni Moein harus segera ditindak lanjuti, DKPP bisa memanggil korban dan saksi, Ketua KPU harus memberi jawaban dan penjelasan apa yang disampaikan oleh korban. Kita tunggu keberanian DKPP sebagai lembaga yang masih beretika dan bermoral untuk memastikan bahwa didalam pelaksanaan Pilpres harus bebas dari tindakan cabul dan pelecehan yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh Dewan Etik KPK, agar KPK tidak dianggap oleh masyarakat sebagai institusi kepanjangan kekuasaan dan oligarki. Surabaya, 23 Desember 2022. (*)
Empat Alasan Kuat Proyek Kereta Cepat Merugikan Keuangan Negara
Dalam kondisi apapun, waktu konsesi tidak boleh ditambah, karena ini merupakan kesepakatan pelaksanaan tender proyek sejak awal bersama pesaing Jepang. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SEJAK awal, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau sebut saja Kereta Cepat China, sudah menuai banyak masalah. Pada awalnya, biaya proyek kereta cepat China dibuat lebih murah dari pesaingnya, Jepang, sehingga terpilih sebagai pemenang proyek. Jepang menawarkan biaya proyek kereta cepat 6,2 miliar dolar AS. Sedangkan China pada awalnya menawarkan 5,57 miliar dolar AS, yang kemudian membengkak menjadi 5,98 miliar dolar AS, dan membengkak lagi menjadi 6,07 miliar dolar AS. Entah mengapa, Indonesia menerima semua ini. Pertanyaannya, apakah penawaran awal 5,57 miliar dolar AS hanya sebagai upaya memenangi proyek, tetapi harga yang sebenarnya adalah 6,07 miliar dolar AS? Kalau memang seperti itu maka penawaran dari China dapat dianggap sebagai manipulasi atau kecurangan proyek? Selain itu, dilihat dari sisi pembiayaan, penawaran Jepang sebenarnya jauh lebih menarik. Jepang menawarkan suku bunga pembiayaan (pinjaman) yang sangat murah, hanya 0,1 persen per tahun, jauh lebih murah dari suku bunga pinjaman yang ditawarkan China, yaitu 2 persen per tahun, atau 20 kali lipat lebih mahal dari pinjaman Jepang. Terlepas dari itu semua, faktanya, China telah memenangi proyek kereta cepat. Masalahnya, proyek tidak kunjung selesai dan biaya proyek juga membengkak terus. Tidak tanggung-tanggung, biaya proyek diperkirakan membengkak lagi sekitar 2 miliar dolar AS, menjadi 8,1 miliar dolar AS. Tetapi, berdasarkan audit BPKP pembengkakan biaya proyek kereta cepat ditetapkan 1,68 miliar dolar AS, menjadi 7,55 miliar dolar AS. Buntut dari itu semua, konsorsium Kereta Cepat Indonesia China minta konsesi kereta cepat diperpanjang (dari 50 tahun) menjadi 80 tahun. Dikabarkan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberi perpanjangan konsesi ini. Berdasarkan semua fakta di atas, terindikasi pemilihan proyek Kereta Cepat China ini sudah merugikan keuangan negara. Ada empat alasan untuk itu. 1. Komponen biaya bunga. Kalau biaya bunga pinjaman masuk dalam evaluasi biaya proyek, maka kereta cepat Jepang seharusnya lebih murah. Sehingga, pemilihan proyek kereta cepat China, yang secara total lebih mahal dari Jepang, sudah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Baca juga: https://www.inilah.com/kerugian-negara-dalam-proyek-kereta-cepat-kebanggaan-jokowi 2. Pembebanan pembengkakan biaya proyek 1,68 miliar dolar AS. Siapa yang menanggung pembengkakan biaya proyek? Kalau ini merupakan kesalahan kontraktor, maka harus menjadi tanggung jawab kontraktor, dan tidak boleh dibebankan ke pemilik proyek (joint venture), yang apabila dilakukan maka akan menjadi kerugian keuangan negara. 3. Dana talangan pembengkakan biaya proyek 1,68 miliar dolar AS. Pertanyaannya, siapa yang menalangi pembengkakan biaya proyek selama ini? Sepertinya uang dari pihak China maupun kredit dari Bank belum turun. Apakah artinya pihak Indonesia yang menalangi pembengkakan biaya proyek, dengan menggunakan APBN? Karena ini adalah proyek Joint Venture, maka dana talangan dari pihak Indonesia, apalagi kalau pakai APBN, merupakan kerugian keuangan negara? 4. Penambahan Konsesi menjadi 80 tahun. Dalam kondisi apapun, waktu konsesi tidak boleh ditambah, karena ini merupakan kesepakatan pelaksanaan tender proyek sejak awal bersama pesaing Jepang. Penambahan waktu konsesi menjadi 80 tahun berarti menguntungkan pihak lain, dan merugikan pendapatan negara dari hak konsesi. Melihat indikasi dan potensi kerugian negara yang sangat besar dan begitu jelas, mengapa pihak yang berwenang, terutama KPK dan DPR, terdiam saja? Apakah keduanya sudah di bawah cengkeraman kekuasaan? (*)
Wina Armada: KUHP Baru Tertinggal Dua Abad
Jakarta, FNN – Kendati Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan meninggalkan banyak problem di bidang demokrasi dan hak asasi manusia, namun masyarakat pers teguh berkeyakinan bagi pers yang berlaku tetap UU Pers. ”Prinsipnya, UU yang khusus menyingkirkan UU yang bersifat umum, kecuali dinyatakan lain dalam UU yang belakangan,” ujar mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Bagir Manan, dalam Diskusi Publik, Kamis, 22 Desember, di sekretariat PWI Pusat, Jakarta. Pada diskusi publik yang diikuti pengurus PWI di seluruh Indonesia melalui online, selain Bagir Manan tampil juga sebagai pembicara, dosen Universitas Brawijaya dan aktivis HAM Al Araf, serta pakar hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik Wina Armada Sukardi. Bertindak sebagai moderator Agus Sudibyo. Menurut Bagir Manan, hukum yang baik harus dibuat dengan adil dan bertanggung jawab. Adil harus memberikan kepuasan sebanyak mungkin orang. Kalau ada banyak yang tidak puas, harus dicari di mana letak ketidakpuasanya. Adapun bertanggung jawab, jelas mantan ketua Dewan Pers itu, ada dua. Pertama, tanggung jawab politik, dan kedua tanggung jawab moral. “Dalam konteks ini jangan sampai pelaksanaan KUHP nanti menjadi kesewenang-wenanga yang menjadi ketidakpuasan banyak orang,” kata Bagir. Dalam acara itu Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menegaskan bahwa kemerdekaan pers tak mungkin dilepaskan dari dukungan masyarakat yang demokrasi. Keduanya saling berkaitan erat karena saling mempengaruhi. ”Di sinilah kami melihat beberapa pasal KUHP bermasalah dalam mengembangkan masyarakat yang demokrasi,” tegas Atal. Selanjutnya Atal mengungkapkan, pihaknya akan menyusun program untuk mensosialisasikan problem-problem KUHP sekaligus mencari jalan terbaik untuk mengatasinya. “Kita bisa pilah-pilah dan fokus pada aspek-aspek tertentu,” katanya. Pada acara itu Wina Armada menguraikan, 200 tahun di Amerika ada Sedittion Act atau UU tentang Penghasutan. UU ini membawa korban dua wartawan Amerika yang ditangkap dan dihukum berdasarkan undang-undang itu. Dalam perkembangannya kemudian, UU ini tidak dipakai lagi karena dianggap Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika tersebut bertentangan dengan konstitusi Amerika dan kemerdekaan bereskpresi, termasuk kemerdekaan pers. Menurut Wina Armada, isi UU Penghasutan yang berlaku 200 silam di Amerika itulah yang kini diberlakukan dalam KUHP yang baru disahkan. “Dengan demikian dapat disimpulkan, isi KUHP baru kita, sebenarnya, sudah tertinggal sekitar 200 tahun atau dua abad dibanding perundangan modern lainnya,“ tandas Wina. Atas dasar itu Wina berpendapat, KUHP baru cuma mengganti baju dari KUHP produk penjajah, namun substansi terkait pasal-pasal demokrasi, lebih buruk dari produk kolonial. Wina mempertegas pendapat dari Bagir Manan, lantaran UU Pers Nomor 4O Tahun 1999 bersifat primaat atau priviil alias UU yang diutamakan dan dikedepankan, khusus untuk pers tetap berlaku UU Pers. “Dan bukan KUHP,” tegasnya. Pada sisi lain Al Araf menguraikan, paradigma pembuat KUHP tersebut masih melindungi kekuasaan. Atas semangatnya untuk menghukum. Selain itu dia melihat para perumus KUHP baru mencampur-adukkan antara hukum administrasi dan hukum pidana. “Akibatnya banyak pasal, filosofinya tidak jelas, multi tafsir,” tutur Al Araf. Hal ini membuat penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh pemerintah dan para pembuat UU tidak dapat menjawab rasionalitas pembentukan banyak pasal-pasal KUHP ini. Dia memberi contoh, ketentuan tentang pasal larangan demonstrasi yang tanpa izin dan merusak fasilitas publik atau menggangu kepentingan umum. ”Seharusnya yang dilarang merusak fasilitas publik atau mengggangu kepentingan umumnya, bukan larangan demonstrasi yang tanpa izin,” katanya. Al Araf menyanyangkan proses pembuatan KUHP hanya melibatpkan ahli hukum, itu pun hanya dari hukum pidana yang berkecenderungan menghukum saja. ”Padahal karena pidana melibatkan kepentingan publik, seharusnya juga melibatkan ahli-ahli hukum di luar hukum pidana, bahkan ahli lain seperti ahli filsat dan sosiologi,” tandasnya. (IP)
LPSK Menaungi Korban Investasi Ilegal dan Robot Trading
Jakarta, FNN - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan paparan ganti rugi korban perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) investasi ilegal dan robot trading. Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK menyampaikan bahwa sejak Maret – Desember 2022 LPSK menerima 4.550 pengajuan ganti rugi (restitusi) dari perkara TPPU 15 platform robot trading dan investasi ilegal di kantor LPSK, Jakarta, Jumat (23/12/2022). Adapun 15 platform tersebut meliputi Fahrenheit, Viralblast, Binomo. Quotex, Olymtrade, DNA Pro, KSP Indo Surya, Fikasa, Sunmod Alkes, Evotrade, Yagoal, ATG, FIN888, NET 89, dan KSP Sejahtera Bersama. Edwin menjelaskan sebagaimana Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014, TPPU merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK dan korban berhak memperoleh restitusi. Dan LPSK memiliki kewenangan dalam pemberian penilaian restitusi tanpa dipungut biaya. Dari sejumlah permohonan yang masuk, Edwin menyampaikan sebanyak 4.063 permohonan telah dilakukan penghitungan dengan jumlah total mencapai Rp 1,9 Triliun. Dan sebanyak 487 permohonan tidak bisa dilakukan penghitungan karena tidak dapat memberikan data dukung atas kerugian. LPSK pun membentuk 6 tim khusus untuk merepotkan tingginya angka restitusi korban. “Tim bekerja mulai dari memeriksa kelengkapan formal, bukti dukung kerugian, memverifikasi klaim dan bukti, serta menentukan nilai kewajarannya,” tukas Edwin. Edwin mengungkapkan bahwa LPSK berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dalam menangani masalah tersebut untuk mendapatkan informasi tentang penanganan perkara dan kerugian, serta agar restitusi dapat dimuat dalam tuntutan jaksa. Lebih lanjut, Syahrial Martanto Wiryawan, Tenaga Ahli LPSK menyampaikan bahwa LPSK dihadirkan sebagai saksi terkait restitusi di PN Surabaya. Adapun terkait hasil persidangan, ada permohonan restitusi yang dikabulkan seperti Fahrenheit dan Viralblast, permohonan restitusi tidak dikabulkan seperti Binoml dan Olymtrade yang dianggap perjudian, serta sisanya masih dalam status hukum penyidikan hingga persidangan. Terkait perbedaan hasil keputusan tersebut, Edwin berpendapat bahwa itu terjadi karena Majelis Hakim dan Pengadilan yang berbeda dalam memberikan keputusan. Syahrial pun menegaskan perbedaan platform Binomo dan Olymtrade adalah sistem binary option, yaitu menentukan nilai naik turun, sedangkan dengan platform lain yang sistemnya membeli paket investasi dan robot trading. Adapun dari 15 platform tersebut, nilai terbesar terdapat pada platform KSP Indo Surya dengan jumlah 488 orang pemohon dan bernilai lebih dari Rp1,4 triliun. Oleh sebab itu LPSK memberikan rekomendasi yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Pada masyarakat untuk tidak mudah tergiur keuntungan besar yang tidak wajar dari kejahatan terorganisir yang memanfaatkan teknologi informasi. 2. Terdapat modus yang beragam dalam peristiwa investasi ilegal dan robot trading yang di dalamnya mengandung penipuan dan penggelapan, maka kerugian pada korban harus dikembalikan. 3. Aparat Penegak Hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku, tapi juga mengurangi dampak kerugian yang dialami korban atas tindak pidana tersebut dengan memfasilitasi restitusi dan perlindungan korban. (IP/Rac)
LBP: “Dikit-dikit OTT Koruptor Bikin Negeri Jelek”. Saya: “Dikit-dikit OTT Teroris, Bikin Negeri Jelek?”
Bukankah korupsi juga telah disepakati sebagai extraordinary crime? Jadi, pemberantasan korupsi bukan hanya menggunakan jalur OTT tapi juga Case Building sekaligus. Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo OPERASI tangkap tangan (OTT) KPK dikritik oleh dua menteri Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menilai apa yang disampaikan Luhut soal KPK tak perlu sedikit-sedikit melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat tak salah. KPK dianggap tidak perlu sedikit-sedikit melakukan OTT. Terhadap pernyataan LBP ini saya tidak sepakat dengan pandangan Luhut apalagi dikaitkan dengan penilaian bahwa OTT membuat citra negara jelek. Mengenai OTT dan KPK dalam upaya merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. OTT KPK adalah singkatan dari Operasi Tangkap Tangan KPK. KUHAP kita tidak mengenal OTT, yang ada adalah Tertangkap Tangan. Kalau kita punya sense of crisis terhadap TP Korupsi, mestinya tdk alergi dgn OTT. Justru bisa menjadi shock teraphy tersendiri bagi orang atau pejabat yang akan melakukan TP Korupsi. Supaya tidak dikit-dikit OTT maka jangan melakukan TP Korupsi. Menjadi pejabat harus bersih, tidak korup. Ucapan Luhut tersebut bisa dimaknai menjadi narasi ganda, yaitu pencegahan korupsi melalui digitalisasi dan menolak OTT KPK dan hal ini bisa mengaburkan opini publik terhadap OTT. Sebenarnya, narasi ganda kedua upaya pemberantasan itu bisa saja dilakukan secara bersamaan dengan saling amplifkatif. Digitalisasi dan OTT yang dilakukan bersamaan agar membuat pemberantasan korupsi di Indonesia lebih \"greget\" dan membuat orang berpikir ribuan kali untuk melakukan tipikor. OTT bagi publik adalah sebuah diksi yang mendorong tingkat trust pada KPK asalkan caranya tidak bermuatan politik. Jika sudah bermuatan politik maka makna OTT akan menjadi kabur karena pelaksanaannya tergantung pesanan rezim. Di sisi lainnya, narasi Luhut bisa dimaknai sebagai justifikasi melakukan tindak pidana korupsi. Termasuk ucapan Luhut \"kalau mau bersih di surga saja\", pernyataan ini seolah-olah membolehkan pejabat untuk korupsi. Saya kira pernyataan LBP itu pernyataan yang absurd dan menyesatkan seolah sudah sewajarnya jika pejabat itu \"nakal\" dikit, korupsi dikit-dikit, menyimpang dikit dengan alasan orang hidup pasti tidak sempurna, banyak kekuarangan dll. Padahal, untuk bisa di syurga justru harus dimulai dari ketika hidup di dunia, ketika menjabat harus bersih, termasuk dari tipikor. Ingat, tidak agama mana pun yang membolehkan umatnya melakukan tindakan korupsi ketika ia menjabat. Bahkan Islam mengajarkan untuk mencampuradukkan antara kepentingan pribadi dan negara. Bagaimana Sahabat Umar bin Khattab R.A. harus mematikan lampu rumah dinasnya ketika tidak sedang menjalankan kepentingan kenegaraan. Kesan bahwa KPK saat ini dilumpuhkan secara halus pelan-pelan dikerdilkan dengan hanya menangani kasus-kasus kecil dan dilokalisir pada aktor di level daerah tingkat 2 saja, dan itupun intensitasnya sangat jarang memang sangat tampak sejak UU KPK direvisi 2019. Terkait dengan OTT, terdapat banyak pro dan kontra terkait tindakan OTT oleh KPK. Pihak yang pro menyatakan bahwa OTT merupakan cara yang tepat untuk menangkap para koruptor karena tidak memerlukan alur birokrasi yang panjang dan menghasilkan barang bukti yang konkret. Di sisi lain pihak yang kontra menganggap pelaksanaan OTT menyalahi aturan dalam KUHAP. Disebut menyalahi karena terminologi dalam KUHAP adalah “tertangkap tangan” dan bukan “operasi tangkap tangan” seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Anda mungkin masih ingat bahwa Arteria Dahlan termasuk yang Kontra dengan OTT khususnya terhadap Catur Wangsa Penegakan Hukum (Polisi, Hakim, Jaksa dan Advokat mestinya). Ia menawarkan yang disebut Case Building. Menurut Dia, Salah Satu Upaya Yang Bisa Dilakukan Yaitu Dengan Melakukan penegakan hukum menggunakan cara case building. Hal tersebut lebih bisa mendapat keadilan ketimbang OTT. Sebab, ia bisa diuji oleh semua pihak, beda dengan OTT. Selain itu penindakan hukum dengan cara lain selain OTT lebih ada unsur kewajaran yang bisa terlihat. Juga tidak menimbulkan isu kriminalisasi dan politisasi. Apa yang diusulkan oleh Arteria kayaknya diamini oleh KPK Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih memilih pengembangan kasus atau case building daripada operasi tangkap tangan (OTT). Hal itu karena waktu pemberkasan kasus pada OTT terlalu cepat. Menurut Marwata, OTT membuat KPK tidak bisa mengeksplorasi lebih jauh kasus terkait. Pasalnya, ketika KPK menangkap pejabat negara, status hukumnya harus ditentukan dalam waktu 1x24 jam dan menahan tersangka. Setelah itu, KPK harus segera merampungkan berkas perkara dalam waktu 120 hari. Jangka waktu itu terlalu mepet untuk menangani kasus korupsi. Sementara itu, case building bisa membuat KPK mengeksplorasi kasus. Lembaga Antikorupsi punya banyak waktu untuk penyelidikan, penyidikan, sampai penahanan tersangka sebelum pemberkasan. Semua kembali kepada KPK, apakah tetap ingin punya taji atau mau makin dilemahkan dengan cara membiarkan dipreteli wewenangnya untuk secara serius dan tegas melakukan pemberantasan korupsi. Terkait dengan fakta tipikor dan respons pejabat dalam penanganannya, seharusnya akhlak dan moralitas pejabat publik khususnya dalam hal edukasi termasuk pencegahan korupsi secara holistik sampai ke tingkat masyarakat bawah harus segera dibenahi, jika perlu segera lakukan revolusi akhlak. Koreksi sistem pemerintahan demokrasi saat ini sehingga mampu memberikan teladan yang terbaik kepada rakyatnya. Kalau kita mengikuti alur pikir orang-orang yg berpotensi melakukan korupsi ini dan pelemahan KPK terus terjadi, maka 5 sampai dengan 10 tahun ke depan korupsi tidak akan surut bahkan semakin tinggi, apalagi didukung oleh sistem pemerintahan Demokrasi Oligarki. Semua UU bisa dikondisikqn, diubah sesuai dgn kesepkatan bahkan angka-angka demokrasi. Tidak ada patokan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Teladan sulit dicari karena tolok ukurnya juga nisbi. Oleh karena itu terkait dengan OTT dalam pemberantasan korupsi, saya tetap berharap OTT tetap dijalankan. Jika memang bertujuan untuk pengembangan tindak pidana korupsi mestinya dari sisi hukum acara, waktu penangkapan bisa diperpanjang menjadi 14 hari bahkan bisa ditambah 7 hari seperti tindak pidana extraordinary crime terorisme. Bukankah korupsi juga telah disepakati sebagai extraordinary crime? Jadi, pemberantasan korupsi bukan hanya menggunakan jalur OTT tapi juga Case Building sekaligus. Ingat, OTT tidak boleh diartikan membuat negeri ini jelek. Kalau anggapannya seperti itu, maka Penangakapan Terduga Teroris yang sering terjadi juga sama membuat negeri ini Jelek, bukan? Pernyataan itu absurd dan bahaya, bukan? Jika ingin tidak dikit-dikit OTT Koruptor, maka jadilah pejabat yang bersih dari KKN, bukan menentang OTT KPK. Tabik...! Semarang: Kamis, 22-12-22. (*)
DKPP Dipilih Presiden, Eggi Sudjana: Mampukah Melawan Presiden?
Jakarta, FNN - Gerakan Melawan Politik Genosida (GMPG) melaporkan tindak pelanggaran etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta ketuanya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). GMPG yang tergabung dari sembilan partai politik (Parpol) mendatangi kantor DKPP, Jakarta pada Kamis (22/12/2022). Kedatangan GMPG terkait masalah Ketua KPU Hasyim Asyari yang melakukan kesewenangan dan kinerja lembaga KPU itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Eko Suryo, Ketua Umum Partai Perkasa. Dengan memberikan laporan tertulis, DKPP menyambut GMPG untuk mendengarkan pendapat dan aduan masalah. Dalam diskusi dengan DKPP, Eggi Sudjana, Ketua Partai Pemersatu Bangsa menyampaikan desakan kepada DKPP agar memberikan kepastian dan menghentikan proses tahapan pemilu saat ini dalam kurun waktu satu minggu karena seluruh Komisioner KPU sudah tidak profesional, tidak jujur, dan tidak independen. Hal itu untuk mengangkat hak-hak dan martabat pemilu yang jujur dan adil. Tuntutan tersebut dilontarkan karena terdapat 16 partai politik yang tidak jelas statusnya lolos atau tidak karena tidak adanya surat keputusan dari KPU. Padahal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah memberikan surat resmi kepada KPU untuk menerbitkan surat keputusan terkait lolos atau tidaknya Parpol untuk verifikasi administrasi dalam berita acara, sehingga Bawaslu tidak dapat menindak karena tidak adanya objek sengketa. Oleh sebab itu, diduga kuat adanya pengaturan Parpol yang lolos dan tidak lolos verifikasi. Salah satunya adalah tindak gratifikasi seks dari Ketua KPU terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu yang lolos. Hingga GMPG juga menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana karena melakukan intimidasi, pemalsuan dan penipuan yang secara sengaja dan bersama-sama dilakukan oleh Komisioner KPU. Setelah mengetahui bahwa dua Anggota DKPP dipilih oleh Presiden, Eggi merasa pesimis dengan hasil yang akan diberikan DKPP. \"Nah pertanyaannya tadi kalau Presiden tidak menghendaki ini diproses, kan bisa saja dia gak berani. Berani gak kamu melawan presiden? Itu diukur juga, nampaknya dia sampai hari ini belum berani jawab, ya diduga gak berani,” tukas Eggi. Desakan kepada DKPP yang disampaikan oleh Eggi karena DKPP dianggap memiliki kapasitas untuk menegur KPU dan Bawaslu. “Karena Dewan Kehormatan sepengetahuan kami punya otoritas untuk menegur Bawaslu, menegur KPU ketika etiknya dilanggar,” ucap Eggi. “Karena ini (DKPP) punya otoritas, kami minta satu saja, proses tahapan pemilu dihentikan sampai proses kami ini diterima,” ujarnya menambahkan. Eggi juga menyampaikan agar DKPP menghormati usaha mereka yang sudah sesuai dengan prosedur dan resmi, agar mereka dapat menghormati DKPP sebagaimana seharusnya Dewan Kehormatan. (Rac)
Xi Jinping di Ujung Tanduk?
Beijing, FNN – Reuters, Selasa (20/12/2022) melaporkan, otoritas kota-kota di China langsung bergegas untuk segera memasang tempat tidur rumah sakit dan membangun klinik pemeriksaan demam. Hal ini dilakukan saat negara tersebut melaporkan lima kematian baru terkait Covid. Beberapa orang khawatir jumlah kematian akibat Covid di China juga dapat meningkat di atas 1,5 juta dalam beberapa bulan mendatang. Di kesempatan lain, Mahkamah Independen yang berbasis di London, Inggris, menetapkan Presiden China, Xi Jinping, memikul tanggung jawab utama atas apa yang disebut sebagai genosida, kejahatan kemanusiaan dan penyiksaan terhadap warga Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang. Apakah vaksin China efektif? Apakah Xi Jinping harus bertanggung jawab atas pandemi Covid-19 dan penindasan kepada muslim Uighur? “Kapan pandemi berakhir?” demikian Reuters mempertanyakan. (mth)
Ngeri-ngeri Sedap: Rakyat Suku Dayak di Kalimantan Ngamuk Tanah Mereka Dibikin Ibukota Nusantara Nusantara (IKN)
Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung TAMATLAH penggagas untuk buat IKN. Sebelum muncul presiden baru bukan penerus Presiden Joko Widodo tapi yang punya tanah dan kampung yang akan dibangun untuk IKN sudah pada berontak bin ngamuk di hadapan Kapolres. Janji mereka kalau Jokowi datang ke sana, maka mereka akan gantung Jokowi di atas pohon sawit. Ini bukan janji omong kosong. Ini janji semua kepala suku Dayak, baik beragama Islam atau beragama lain. Orang Dayak kalau sudah seperti itu maka para leluhurnya sesuai kepercayaannya juga resah dan gelisah maka ujung-ujungnya ilmu hitam mereka pasti bermain. Maka akan sibuk para Dukun Jokowi mau mengamankan Jokowi. Dan, so pasti para dukun Jokowi bakal naik pangsa pasarnya. Inilah akibatnya kalau memusuhi Ulama. Akhirnya balasan Ulama bakal terbayar oleh tangan orang lain. Ingat, darah Ulama beracun. Dan, Allah tidak tidur. Dayak jadi resah dan dihantui perasaan bakal diusir dari tanah kelahirannya akibat pembangunan IKN. Dan mereka sendiri orang-orang Dayak tidak meminta perpindahan ibukota di atas tanah kelahirannya. Itukan mau pemerintah dengan syahwatnya mau mengakomodir warga China untuk pindah ke Indonesia dan mau menguasai Indonesia. IKN itu bukan mau dibangun untuk warga Indonesia apalagi untuk warga Dayak? Itu hanya akal-akalan nafsu Jokowi saja untuk dipersembahkan kepada kakak besarnya Xi Jinping, Presiden China. Ketakutan kepada Anies Rasyid Baswedan (ARB) mau menggagalkan IKN kalau dia jadi presiden jadi bertambah dengan kemarahan seluruh warga Dayak karena mereka merasa akan Terusir dari tanah kelahirannya dengan eksodus warga China ke IKN Kalimantan. Kalau sudah begini oligarki dan pihak Istana tambah panik. Apa ini sesuai dengan acara Uya Kuya panik-panik gaaaak...? Gak tahu, boleh konsultasi ke Uya Kuya yang punya acara. Tapi yang jelas ini berkaitan dengan penangkapan Ulama yang dituduh teroris dan pembungkaman atas Partai Ummat karena tidak diloloskan dibandingkan partai baru sebagai tanding partai beroposisi pada pemerintah. Silakan kalian yang berkuasa berbuat sesuka-sukanya. Di atas langit masih ada langit. Kalau kalian sudah merasa Tuhan, maka lakukanlah kedzaliman sesuka hatimu. Rakyat gak bisa buat apa-apa kecuali People Power. Jika itu terjadi, maka Tamatlah kalian semua. Dan, berganti Ulama bebas keluar penjara dan kalian nginap di hotel prodeo. Soon .... tidak mustahil ... Wallahu a\'lam ... (*)
Tujuh Tantangan Besar Indonesia 2023: Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan (Catatan Akhir Tahun -2)
Namun, refleksi ini susah dilakukan jika segelintir manusia rakus ingin mempertahankan kontrol kekayaannya di Indonesia. Oleh karenanya, tugas rakyat adalah menjadikan orang-orang rakus sebagai musuh bersama rakyat Indonesia. Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle SAYA lanjutkan pembahasan kita tentang 7 tantangan ke depan. Kemarin sudah saya paparkan tantangan pertama, soal demokrasi. Hari ini soal ketimpangan sosial baik antar daerah maupun lapisan sosial kita. Presiden Joko Widodo baru saja membanggakan perekonomian Maluku Utara yang tumbuh 27% pada kuartal ke-3 Tahun 2022 dan inflasi rendah 3,3%, di hadapan peserta Rakornas Investasi, di Jakarta, Rabu (30/11/2022) yang lalu. Menurut Jokowi ini adalah potret pertumbuhan terhebat di dunia. Indonesia harus mempertahankan postur ekonomi Maluku Utara seperti itu. Pertanyaannya apakah kebanggaan Jokowi itu mewakili kebanggaan rakyat Indonesia? Khususnya rakyat Maluku Utara? Apakah benar pertumbuhan itu bermanfaat buat rakyat di sana? Bossman Mardigu, dalam Channel YouTube-nya (27/10/22) maupun dalam kutipan yang diberitakan inilah.com (9/12/22) dengan judul “Jor-joran Tambang Nikel di Maluku Utara, China Untung Rp 50 Triliun Setahun”, menunjukkan omongan Jokowi itu hanya isapan jempol belaka. Bossman yang mengunjungi desa Lelilef, Halmahera Tengah, tempat beroperasinya tambang nikel milik Tsingshan Industry, pada awal Oktober lalu, menghitung setiap tahunnya kekayaan Maluku Utara itu dibawa ke China sebesar Rp 35 triliun – Rp 50 triliun. Dan itu sudah berlangsung setidaknya 3 tahun belakangan ini. Sebaliknya, Bossman tidak melihat adanya kemajuan desa Lelilef tersebut, dibandingkan ketika dia ke sana sepuluh tahun lalu. Bahkan, menurutnya lingkungan di sana akan rusak setelah kekayaan alamnya dikeruk habis nantinya. Dr. Mochtar Adam, cendikiawan setempat, dalam Porostimur.com (5/12/22), di bawah judul “Jokowi Banggakan Ekonomi Malut 27 Persen, Tapi China Untung Besar”, juga membantah klaim Jokowi yang mengaitkan pertumbuhan dengan kesejahteraan rakyat di sana. Menurutnya rakyat di sana tetap saja miskin. Terakhir sekali, kemarin, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sendiri yang memberikan pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang dibanggakan Jokowi itu tidak dinikmati rakyat. Bahkan pemerintah di sana tidak mampu memperbaiki lingkungan yang rusak. (CNN Indonesia.com, 22/12/22). Kekayaan alam yang dikeruk perusahaan China, Tsingshan, dan mitranya, secara besar-besaran ini memang tidak menjadi bagian Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung koefisien gini dan inflasi yang berbasis pengeluaran. Karena BPS tidak menghitung Gini ratio berbasis penghasilan dan juga BPS tidak menghitung uang yang dibawa keluar. Coba kita lihat situs BPS Halmahera Barat, Maluku Utara membuat uraian sebagai berikut “Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2022 yaitu sebesar 23,04 persen dan termasuk pada kategori ketimpangan rendah.” Benarkah ketimpangan rendah? Bisakah ketimpangan itu diukur dari potensi kekayaan rakyat Malut jika uang hasil tambang itu dibagikan kepada mereka versus fakta saat ini? Jika kita memotret Index Pembangunan Manusia, sejak tahun 2020 sampai 2022, semua kabupaten di Maluku Utara, kecuali Ternate, jauh di bawah IPM rerata nasional. Halmahera Tengah yang di potret Mardigu sebesar IPM-nya 66, sedangkan IPM nasional 72,9. Rata-rata lama Pendidikan/sekolah masyarakat Malut juga rendah, yakni 9 alias hanya tamat SMP, kecuali di Ternate mencapai 12, atau tamat SMA, bahkan selebihnya banyak yang hanya tamat SD. Pengeluaran yang dirilis BPS perkapita juga tidak menunjukkan kesejahteraan yakni sebesar Rp 8.212.000 perkapita pertahun untuk Halmahera Tengah, begitu juga kabupaten lainnya di luar Ternate. Bahkan, mayoritas hanya dikisaran Rp 6,5 juta – Rp 7,5 juta saja. Bukankah akan sangat timpang jika kita melihat puluhan triliun uang di bawa dari Maluku Utara sedangkan rakyatnya tidak bertambah kekayaannya? Lalu bagaimana kita melihat ketimpangan di wilayah lainnya? Fenomena kekayaan alam Indonesia yang dikeruk segelintir elit oligarki dan bersekongkol dengan penguasa, atau bahkan oligarki itu sendiri menjadi penguasa, telah menjadi pembicaraan umum hampir delapan tahun belakangan ini. Penguasa tambang batubara, emas, bauksit dan tambang-tambang lainnya, lalu penguasa kebun sawit, tebu dan perkebunan-perkebunan berskala raksasa lainnya, serta oil dan gas, hutan dan perikanan, di luar bahasan Nikel di atas, juga merupakan pengekploitasi kekayaan alam nasional yang menguntungkan sebagian kecil orang, sehingga membuat ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin lama semakin menjulang tinggi. Potret ini mirip dengan potret perekonomian nasional ketika VOC (Verenigde Oostindsiche Compagnie) dan pemerintahan kolonial Belanda menjajah Indonesia dahulu, rakyat cuma menjadi penonton. Keluhan lainnya, selain dari Maluku Utara, baru-baru ini, telah kita saksikan dari Bupati Meranti, Riau, yang merasa bagi hasil eksplotasi minyak bumi tidak menguntungkan mereka. Menurutnya, Kementerian Keuangan adalah sarang iblis dan setan, yang memiskinkan rakyat di sana. Begitu juga dari Wakil Ketua DPRD Sintang, Kalbar, terkait penggunaan lahan sawit yang tidak menguntungkan rakyat di sana. Ketika krisis minyak goreng terjadi, awal tahun lalu, perusahaan-perusahaan sawit yang mengontrol kebutuhan pokok minyak goreng, terbukti menjual hampir semua produknya ke luar negeri, sehingga rakyat Indonesia menderita kesulitan mendapatkan minyak goreng. Ini sebuah ironi ketika Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia. Pengusaha-pengusaha itu hanya bermotif keuntungan pribadi semata, tidak ada idelisme maupun nasionalisme. Pemerintah memang marah dan berjanji akan melakukan audit. Namun, ketika Kejaksaan Agung menangkapi mafia minyak goreng tersebut, semua terkaget-kaget, karena persoalan ini terhubung dengan petinggi negara. Setidaknya seorang pejabat tinggi selevel Dirjen ikut di tangkap. Ketika pemerintah berusaha melacak keberadaan perusahaan-perusahaan sawit, pemerintah menyatakan kaget karena banyak sekali perusahaan itu berkantor pusat di luar negeri. Dalam berita RMOL (28/5/22) dengan judul “Luhut Kaget Banyak Perusahaan Sawit Berkantor di Luar Negeri, Anthony Budiawan; Koq Baru Tahu?”, pemerintah menyatakan bahwa perusahaan ini mengambil keuntungan dari bumi Indonesia, tapi membayar pajak di negara lain. Namun, sampai saat ini perkembangan audit itu belum jelas hasilnya. Pada berita bpkb.go.id (31/10/22) dengan judul “Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Hadiri Rapat Pansus Plasma Di DPRD Kab Kutai Barat”, isu audit itu masih berlangsung. Jika pemerintah gagal mengendalikan kelompok-kelompok pengusaha sawit yang selalu mementingkan bisnisnya ketimbang kesejahteraan rakyat, maka ini merupakan cermin bagi kelompok usaha atau oligarki lainnya, di mana pemerintah tidak mungkin mampu mengendalikan mereka untuk kepentingan nasional. Pertanyaan lalu muncul, mengapa mereka gagal mengendalikan kelompok pengusaha yang mengkhianati rakyat?? Tantangan nasional berupa ketimpangan dan kemiskinan ini berakar pada sistem kapitalisme yang terus berkembang pesat di Indonesia. Sistem ini berpusat pada penggandaan uang alias Riba. Pembangunan atau projek hanya bisa berkembang dalam pertimbangan hitungan “return to capital” atau di mana uang bisa diputar dengan untung yang lebih banyak. Sistem kapitalisme ini membuat negara menjadi “kuda troya” bagi keuntungan segelintir orang. Berbagai UU, seperti Omnibus Law Ciptaker, dan kebijakan lainnya, seperti kontrol atas upah buruh murah, pemberian lahan-lahan secara obral terhadap investor asing, dan lainnya terus berlangsung. Dalam sistem ini, tugas negara atau penyelenggara negara harus memastikan kemanjaan pemilik modal itu maksimal Jika ada yang mengalangi kemanjaan itu, maka mereka harus ditumpas. Bedanya kapitalis barat di masa lalu versus kapitalis Peking saat ini, yang pertama menyandera bangsa-bangsa miskin lebih pada bunga uang yang tinggi, sedangkan kapitalis China membawa buruhnya dari RRC menjadi pekerja kasar ke Indonesia, yang menyisakan sedikit kerjaan bagi pekerja pribumi lokal. Ketimpangan dan kemiskinan yang terus melebar semakin parah dengan adanya pandemi covid-19 selama dua tahun ini. Akibat pandemi, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan jutaan usaha mengalami kebangkrutan. Namun, pandemi ini juga dapat menjadi refleksi jika pandemik itu sebuah keharusan bagi kita untuk belajar mencintai kehidupan dan solidaritas. Belajar mencintai alam dan Tuhan YME. Refleksi pertama yang harus dilakukan adalah apakah bangsa ini bisa menghargai pasal 33 UUD 1945, yakni seluruh kekayaan alam adalah milik negara? Refleksi kedua adalah apakah sila ke-5 Pancasila itu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat kita mulai canangkan? Refleksi pertama ini misalnya penting saya uraikan sebagai berikut. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan pimpinan perusahaan Batubara terbesar di Indonesia. Kebetulan teman kuliah di ITB. Dengan santainya dia mengatakan telah mensubsidi perusahan listrik negara (PLN), karena memberikan harga batubara murah ke perusahaan itu. Dia menghitung subsisdi yang dia berikan triliunan rupiah. Tapi, menurut saya jika pasal 33 UUD 45 diberlakukan, maka semua tambang yang dia miliki adalah milik negara. Kepemilikan perusahaan dia di tambang itu hanya bersifat derevatif. Sehingga konsep DMO (Domestic Market Obligation) dengan harga pemerintah itu adalah hak rakyat yang memang begitu adanya, bukan kebaikan ati pengusaha. Seandainya negara benar-benar menguasai tambang batubara, misalnya, maka perusahaan pemilik tambang yang ada selama ini, dapat difungsikan hanya sebatas kontraktor saja, dan itupun untuk bisnis UMKM dan skala menengah. Konsep penguasaan negara ini harus tegas. Belakangan ini “windfall” yang dibanggakan Menkeu Sri Mulyani dari ekspor batubara tidak lah banyak diperoleh negara sebagai inkom. Padahal Faisal Basri sudah menghitung penjualan batbara itu mencapai seribuan triliun rupiah. Refleksi ini berlakku juga untuk semua bisnis ekstraktif, yang tidak memerlukan sentuhan teknologi. Refleksi kedua adalah konsep pembangunan ke depan. Professor Stiglitz, Amartya Sen dan Fittousi, Bersama puluhan professor lainnya, di Prancis, pada tahun 2008, telah mengkritik konsep pembangunan yang hanya berpusat pada ukuran GDP. Mereka menekankan pentingnya ukuran kualitas hidup, yakni yang menekankan keseimbangan kesejahteraan (share prosperity) dan keberlanjutan (menyisakan kekayaan alam untuk generasi anak cucu). Mereka juga mengkritik BPS (Biro Pusat Statistik) negara-negara di dunia yang kurang memasukkan unsur kualitatif dalam memotret kesejahteraan. Jika kita ingin kembali ke sila ke-5 Pancasila, maka kita harus meninggalkan praktek-praktek kapitalisme itu. Namun, jika mampu. Jalan tengahnya adalah melakukan anjuran Sitglitz dkk. Itu bisa dilakukan dengan memilih dan memilih konsep pertumbuhan yang dibanga-banggakan Jokowi di atas. Pertama pertumbuhan, lalu pemeratan (Growth than equity); Kedua, pertumbuhan dan pemerataan (Growth with equity); dan ketiga, pertumbuhan melalui pemerataan (Growth through equity). Untuk pembangunan berbasis ekstraktif, seperti batubara, bauksit, emas, kebun sawit, dll, dapat dilakukan dengan Growth through equity. Faham sosialisme ataupun socialistic Islamisme mulai diberlakukan. Atau seperti anjuran Bung Hatta, mengutamakan koperasi. Jadi ke depan pemilik tambang emas, batubara, bauksit, nikel dll, diserahkan kepada koperasi saja. Maka, kemiskinan dan ketimpangan akan segera menurun. Untuk bisnis atau pembangunan berbasis teknologi tinggi, bisa dilakukan dengan konsep “Growth than Equity”. Konsep mobil listrik, misalkan, pemerintah dapat menyerahkan hal itu murni pada swasta. Diantara ekstrem ini dapat dipilih jalan Growth with equty. Namun, refleksi ini susah dilakukan jika segelintir manusia rakus ingin mempertahankan kontrol kekayaannya di Indonesia. Oleh karenanya, tugas rakyat adalah menjadikan orang-orang rakus sebagai musuh bersama rakyat Indonesia. Semua kekuatan rakyat harus bersatu padu mengatur ulang kepentingan rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bernegara, sekali lagi, seharusnya memberi kesejahteraan bersama (share properity) bukan semakin memperlebar kesenjangan sosial. (*)
Fahri “Buldozer” Anies?
Bukan tanpa sebab, Fahri menyebut ini bisa terjadi lantaran adanya pihak yang tidak terima atau marah dengan pencapresan Anies yang terlalu teburu-buru. Dia mengungkit potensi NasDem keluar dari kabinet. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN FAKTA, sejak nama Anies Rasyid Baswedan digadang-gadang sebagai Bakal Calon Presiden yang akan diusung Partai NasDem, sambutan rakyat betapa luar biasanya. Mereka menyambut Anies yang datang ke daerah mereka. Meski tahapan Pemilu 2024 belum sampai pada pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024, namun masyarakat seolah abai terhadap tahapan tersebut. Tampaknya ada yang gerah dengan euforia “kampanye” Anies di berbagai daerah di Indonesia ini. Sehingga, muncullah istilah “curi start” kampanye dan lain-lain. Anehnya, yang tuding Anies curi start itu justru BAWASLU, Badan Pengawas Pemilu, yang seharusnya juga mengawasi praktik manipulasi verifikasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sementara, untuk nama-nama Bacapres lainnya, seperti Ganjar Pranowo dan Puan Maharani yang terang-terangan melakukan kampanye, tidak disentuh sama sekali. Bawaslu seakan terbentur dinding yang luar biasa kerasnya! Padahal, secara terang-terangan, kedua tokoh PDIP itu mulai sebar sembako gratis ketika blusukan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, sekarang ini ada beras kemasan dengan “merk” baru: Mbak Puan. Sedangkan Anies ketika datang dan silaturahim ke masyarakat, tak membawa sembako sama sekali. Meski “tangan kosong”, masyarakat tetap saja antusias datang ke tempat Anies mengadakan pertemuan dengan relawannya. Berbagai cara untuk menghambat laju gelombang dukungan terhadap Anies telah pula dilakukan aparat rezim Presiden Joko Widodo di berbagai daerah. Termasuk pula “pinjam mulut” akademisi atau bahkan politisi lainnya. Adalah mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini bergabung dengan Partai Gelora besutan Anis Matta dan Fahri Hamzah. Dengan ragam manuvernya, Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini belakangan secara massif “menyerang” Anies Baswedan. Yang sempat menonjol adalah ucapan Fahri Hamzah yang berkomentar Anies tidak berterima kasih usai tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kepada Prabowo Subianto, Ketum Partai Gerindra. Menurutnya, seharusnya Anies pertama kali menemui Prabowo Subianto yang telah mendukung penuh dalam pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Tapi sebaliknya, Anies malah pertama kali menemui Ketum Partai NasDem Surya Paloh usai tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Begitu kata Fahri Hamzah, seperti dalam unggahan di Kanal YouTube COKRO TV pada Jumat, 2 Desembar 2022. “Setelah dia selesai di DKI itu, dia kan seharusnya ada project dengan Prabowo harusnya,” ucap Fahri Hamzah, seperti dikutip Bertaji.com dari Kanal YouTube COKRO TV pada Sabtu, 3 Desember 2022. “Harusnya menurut saya ke Prabowo dulu mengucapkan terima kasih semua sudah selesai amanahnya,” sambungnya. Fahri pun mempertanyakan motif dari langkah yang diambil Anies. “Ini rute motifnya apa?” tutupnya. Bagi pegiat media, saluran yang dipakai Fahri (Cokro TV) bersuara itu adalah saluran TV yang selama ini dikenal sering membawa misi Islamophobia. Sering dipakai tokoh-tokoh Islamophobia seperti Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda, dan lain-lain. Apakah Fahri Hamzah sudah “tertular” Islamophobia seperti mereka? Wallahu ‘alam. Tapi, yang jelas, sejak kemunculan nama Anies yang digadang-gadang oleh NasDem, Fahri seakan sudah menjadi “buldozer” yang siap menggerus dan meratakan semua langkah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Apapun langkah yang ditempuh Anies bakal digusur dengan “buldozer” Fahri. Mungkin yang perlu dipertanyakan, untuk siapa Fahri “bekerja”? Untuk Parti Gelora, rakyat, atau pribadi Fahri semata? Apalagi, hingga kini Gelora belum menentukan sikapnya siapa yang akan didukungnya maju Pilpres 2024. Semoga saja serangan terhadap Anies yang tampak massif ini tidak terkait dengan lolosnya verifikasi Partai Gelora sebagai salah satu partai yang bisa mengikuti kontestasi Pemilu 2024. Ketika masih menjabat Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah sudah mengkritik Anies Baswedan. Kritik terhadap kinerja Anies tersebut terlontar ketika Fahri ditanya soal kabar adanya prostitusi di Bar 4Play.Fahri ingin Anies jangan sibuk tanpa desain perencanaan kerja. Jangan terlalu banyak melayani kerja-kerja sektoral gitu. “Percayalah kepada birokrasinya itu sudah ada kerjaan itu. Ciptakan kedisiplinan, bukan dengan ngomong, tetapi dengan kerja konkret gitu,” kata Fahri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2018).“Karena Jakarta itu sebenarnya itu power-nya posisi strategisnya itu kayak negara. Jadi dia fokus saja. Cuma saya lihat bekerjanya itu kurang sistematis, kurang terencana gitu lho,” imbuhnya, seperti dilansir Detik.com, Jumat (02 Feb 2018 13:28 WIB). Ia menuturkan sistem kerja Gubernur di Ibu Kota hampir sama dengan sistem kerja presiden. Fahri pun kemudian mengungkit soal nama Anies yang kerap disebut-sebut akan maju sebagai capres pada 2019.“Kerjanya Gubernur DKI itu, Gubernur Ibu Kota mirip-mirip dengan kerjanya kepala negara. Jadi Pak Anies Baswedan nggak perlu pengen jadi presiden, dia sudah jadi presiden sekarang,” ujarnya. Bahkan, kini Fahri Hamzah berbicara terkait politik last minute yang terjadi di Indonesia. Dia menyebut tidak tertutup peluang capres Partai NasDem Anies Baswedan dibatalkan oleh NasDem di menit-menit terakhir jelang pendaftaran capres. Melansir Detik.com, Selasa (22 Nov 2022 06:26 WIB), Fahri awalnya bicara terkait tanggal pendaftaran capres, yakni 7 September 2023. Dia menyebut, hingga tanggal itu, semua yang dibicarakan partai adalah omong kosong. “Jadi sampai tanggal 7 September (2023), belum ada yang jelas, semua yang kita omongkan ini, mohon maaf ya, ini omong kosong sebenarnya, saya mohon maaf, karena itu kejadiannya sebelum-sebelumnya gitu,” kata Fahri dalam adu perspektif seperti disiarkan di YouTube detikcom, Senin (21/11/2022). Fahri menyebut hal itu sebagai politik last minute. Dia bahkan menyebut kemungkinan Anies Baswedan dibatalkan oleh NasDem sebagai capres. “Memang tidak ada, itu last minute semuanya berubah, last minute NasDem bisa men-drop Anies Baswedan. Sama dengan orang pacaran, terlalu lama, curiga juga orang tuanya itu,” ucapnya. Bukan tanpa sebab, Fahri menyebut ini bisa terjadi lantaran adanya pihak yang tidak terima atau marah dengan pencapresan Anies yang terlalu teburu-buru. Dia mengungkit potensi NasDem keluar dari kabinet. “Kita lihat sebentar lagi karena di sebelah sana ada yang marah, dianggap ini kecepetan, jadi misalnya kalau nanti tiba-tiba NasDem keluar dari kabinet kayak begitu, itu lain lagi tarikannya. Tapi ini semua karena politik yang penuh dengan informalitas, kita nggak pernah membuatnya jelas, konsep koalisi dari awal harus dibuat jelas, dipikirkan kembali,” jelasnya. “Makanya yang saya tawarkan itu tahapannya harusnya dari apa masalahnya dulu, setelah selesaikan masalah baru jawab dan jabarkan solusi, setelah jabarkan solusi baru kita cari figur yang pas menjawab persoalan ini,” lanjut dia. Namun demikian, Fahri menyebut partai-partai seakan-akan mengabaikan hal tersebut dan mementingkan figur capres terlebih dulu. Padahal, politik last minute pernah dialami oleh Mahfud MD pada 2019. “Oh nanti aja itu, kita kan sekarang lagi ikhtiar, lagi usaha, last minute, nggak ada, Mahfud MD sudah duduk, pakai baju, tinggal dipanggil, nggak jadi barang itu bos, last minute semua, makanya saya katakan politik ini last minute,” tuturnya. Tampaknya, Fahri akan buldozer Anies dengan pengalaman Mahfud MD yang batal dicalonkan sebagai Cawapres Jokowi, tiba-tiba diganti oleh Ma’ruf Amin? (*)
Jokowi di Ujung Tanduk
Di negeri kita tercinta, ada beberapa yang terindikasi sebagai penghianat yang bekerjasama dengan para Oligarki dan Neo-kolonialisme baru khususnya, dan munculnya dominasi kekuatan China, macam bentuk penghianatannya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “HAL yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahwa hal itu tidak pernah datang dari musuhmu”. Dalam perjuangan pra kemerdekaan sampai saat ini dan sampai kapanpun akan ada manusia sosok penghianat dalam setiap masa dan dalam level yang berbeda. Penghianat senyawa dengan sifat iblis yang hanya akan dimatikan pada hari kiamat. Tidak semanis dan seindah dalam teenlit. Banyak penghianat yang justru berbangga diri, lupa diri karena dipuja-puja, dielu-elukan, disanjung, dan dicintai oleh kelompoknya, sekalipun bentuk penghianatannya sampai pada kebiadaban menghianati agama, bangsa, dan negara. Tidak peduli hidupnya akan dikenang dan dicatat dalam sejarah hitam, bahkan tidak peduli dengan standar agama tentang baik dan buruk, dan resikonya dari perbuatan hianat pada hari pembalasan kelak. Sekedar contoh penghianat kelas kakap seperti Mustafa Kemal Atatürk atau Gazi Mustafa Kemal Paşa (Turki), ada apa sampai sekarang makamnya menebar bau busuk. Mir Jafar (India), Vidkun Quisling (Norwegia), Wang Jingwei (China) dan lainnya, manusia penuh dengan sandiwara dan tidak ada kepastian hidup yang berfaedah, ahirnya mati di ujung senjata. Ketika Amerika Serikat dikalahkan di Vietnam, mulai mundur kembali ke negaranya, para pengkhianat Vietnam yang bekerja sama dengan Amerika mulai melarikan diri dan mengejar pesawat terakhir yang akan lepas landas dari atap kedutaan besar Amerika karena takut akan pembalasan rakyat terhadap mereka. Para penghianat berlarian berebut menaiki tangga untuk naik helikopter terakhir, untuk menyelamatkan diri. Ketika mereka menghindari kerumunan rakyat yang akan menangkapnya. Adalah pelajaran untuk semua pengkhianat dan manusia yang bekerja sama dengan otoritas penjajah, setelah misi mereka berakhir, penjajah mengusir mereka tanpa ragu-ragu. Jangan sampai terjadi sejarah hitam di Indonesia dengan berbagai kebijakan negara saat ini oleh Presiden Joko Widodo berakhir pada keputusan rakyat bahwa Jokowi sebagai penghianat negara, yang sudah menjamah semua aspek Ipoleksosbud hankam. Di negeri kita tercinta, ada beberapa yang terindikasi sebagai penghianat yang bekerjasama dengan para Oligarki dan Neo-kolonialisme baru khususnya, dan munculnya dominasi kekuatan China, macam bentuk penghianatannya. Sejarah telah banyak mengingatkan kita, dalam perjuangan kemerdekaan begitu banyak setan yang bernama penghianat itu pasti ada dan akan terus hidup tumbuh di segala macam sendi-sendi perjuangan dan waktu yang berbeda-beda dan mereka berakhir dalam kehidupan yang nestapa dan nista. Rakyat mulai gelisah dan marah merasakan kekacauan tata laksana dalam penyelenggaraan negara yang amburadul di mana-mana, akibat lahir dan munculnya para penghianat negara yang secara terang-terangan justru mengabaikan, bahkan melawan kuasa rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Kini, para pengkhianat pun tidak terang-terangan mengusulkan perpajangan jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 yang jelas-jelas merupakan gerakan kudeta konstitusi. (*)
Penghargaan dan Kerikuhan
Untuk itu, semangat gotong-royong harus diperkuat, disertai tata kelola baik yang dapat mentransformasikan aksi kepeloporan individual ke dalam struktur solidaritas fungsional; dari karisma personal menuju karisma kelembagaan. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, Rabu (21/12/2022), Pemerintah (melalui Kemenko PMK) memberikan anugerah Revolusi Mental kepada beberapa tokoh dan lembaga. Termasuk saya untuk kategori tokoh “persatuan, kesatuan dan kebangsaan”. Penghargaan tersebut saya terima dengan perasaan mendua. Di satu sisi, saya berterima kasih atas perhatian dan apresiasi pemerintah terhadap pemikiran dan aksi kebangsaan saya selama ini. Di sisi lain, terbersit rasa rikuh. Faktor mental-kejiwaan sangat menentukan kualitas hidup. Namun, karena sifatnya yang niskala, cenderung diabaikan dalam pembangunan, atau paling jauh (hanya) sekadar ornamen pelengkap pembangunan fisik yang lebih terlihat dan mudah diglorifikasi. Dalam isu kebangsaan, saya pun bisa merasakan betapa beratnya tanggung jawab merajut persatuan di tengah masyarakat majemuk yang kian mengalami polarisasi dan fragmentasi. Peran seseorang ibarat satu kerlip kunang-kunang. Mungkin bisa memberi percik sinyal arah di tengah malam. Namun, diperlukan jutaan kunang-kunang yang serentak berpijar untuk dapat pancarkan gelombang cahaya pencerahan. Betapapun, saya belum kehilangan optimisme. Dari Danau Sentani di Papua hingga Danau Toba di Sumatra Utara, masih banyak mata air kecemerlangan yang mengalir dari ketulusan pengabdian dan kearifan lokal yang dapat memberi pelajaran, bahwa negara-bangsa ini memang banyak masalah, tetapi satu kepala manusia bisa menyelesaikan banyak hal. Apalagi, jika berbagai agensi dan pemangku kepentingan bisa berkolaborasi dan berkontribusi sesuai peran dan kapasitasnya. Untuk itu, semangat gotong-royong harus diperkuat, disertai tata kelola baik yang dapat mentransformasikan aksi kepeloporan individual ke dalam struktur solidaritas fungsional; dari karisma personal menuju karisma kelembagaan. Itu semua mensyaratkan tanggung jawab kepemimpinan. Seperti pesan Bung Hatta: Bahwa, “Indonesia luas tanahnya, besar daerahnya, dan tersebar letaknya. Pemerintahan negara semacam itu hanya dapat diselenggarakan mereka yang mempunyai tanggung jawab yang sebesar-besarnya dan mempunyai pandangan amat luas.” “Rasa tanggung jawab itu akan hidup dalam dada jika kita sanggup hidup dengan memikirkan lebih dahulu kepentingan masyarakat, keselamatan nusa, dan kehormatan bangsa.” (*)
Darurat Ibu Pertiwi
Sementara itu Jenderal Soedirman terus bergerilya melawan agresi militer Belanda. Republik ini kini sedang menuju kedaruratan yang berbahaya, karena konstitusi sebagai komando sedang dibajak oleh para komandan. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts HARI ini kita memperingati Hari Ibu, sedangkan beberapa hari lalu, tanggal 19 Desember kita memperingati Hari Bela Negara saat Syafrudin Prawiranegara mendeklarasikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia karena RI jatuh akibat agresi militer ke dua Belanda 1948. Kedua momen itu pada dasarnya sama, yaitu memperingati betapa negara, seperti ibu kita, perlu kita selamatkan dan bela sampai mati. Sejarah kemudian mencatat PM Syafrudin Prawiranegara menampilkan dirinya sebagai negarawan par excellence, seperti para tokoh Masyumi lainnya. Peringatan ini relevan karena baik ibu maupun negara kita saat ini dalam keadaan menderita sehingga harus diselamatkan. Ibu harus kita bela karena sosoknya kini makin murung oleh pembangunan yang makin eksploitatif, sehingga menjadi ibu merupakan peran yang makin disepelekan oleh pemerintah dan kaum perempuan sendiri. Ibu sebagai sosok utama dalam keluarga adalah tiang negara. Kehancuran ibu adalah kehancuran negara. Peminggiran peran ibu dimulai dari peminggiran peran keluarga. Industrialisasi besar-besaran sejak 50 tahun silam telah mengerdilkan peran keluarga sebagai satuan edukatif sekaligus satuan produktif. Peran edukatif keluarga dirampas oleh persekolahan massal paksa, dan peran produktif keluarga dirampas oleh pabrik-pabrik. Bahkan persekolahan massal dirancang sekedar untuk menyiapkan buruh yang cukup terampil untuk menjalankan mesin-mesin pabrik, sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan pemilik modal. Persekolahan massal tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi untuk membangun jiwa merdeka sebagai syarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Persekolahan sebagai instrumen teknokratik itu dirancang gender-neutral, sehingga warga muda kehilangan konsep diri kelamin yang jelas. Juga akibat upah buruh murah, kepemimpinan keluarga oleh figur ayah melemah. Akibatnya, LGBT secara perlahan tapi pasti merebak. Puncaknya timbul gaya hidup tanpa menikah, child-free life style di kawasan-kawasan urban. Tidak saja peran ibu sebagai sekolah yang pertama dan utama runtuh, runtuh pula peran ayah. Kita menyaksikan sebuah fatherless country in the making. Ini adalah resep bagi kehancuran negara ini. Negara ini juga terus dihancurkan, bukan oleh agresi militer ala Belanda itu, tapi oleh perang proxy, melalui tafsir konstitusi yang manipulatif sejak Orde Lama, lalu Orde Baru, kemudian penggantian UUD 1945 oleh UUD 2002 sejak reformasi. UUD 1945 sebagai semacam aqad nikah para pendiri bangsa dibatalkan oleh para cucu pendiri bangsa yang durhaka. Akibatnya, terjadi deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan. Visi tentang bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur secara sistematis digusur oleh visi para petugas partai, jika bukan boneka oligarki. Pasar polity as public goods dimonopoli oleh para bandit, dan badut politik yang disokong oleh para bandar politik. Setiap pemilu hanya melahirkan kepiluan yang berkepanjangan. Pada saat Bung Karno dan Bung Hatta menyerah, untuk mencegah korban yang makin banyak berjatuhan, Syafrudin Prawiranegara memutuskan untuk menyelamatkan Republik ini dari kekalahan dengan mendeklarasikan PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara itu Jenderal Soedirman terus bergerilya melawan agresi militer Belanda. Republik ini kini sedang menuju kedaruratan yang berbahaya, karena konstitusi sebagai komando sedang dibajak oleh para komandan. Konstitusi negara juga dipermainkan oleh para bandit dan badut politik untuk melanggengkan kekuasan dan cengkraman para bandar politik pemilik modal. Jabatan publik sebagai amanah kini diperebutkan, lalu dipertahankan dengan segala cara dan alasan tanpa rasa malu. Bandara Juanda, 22 Desember 2022. (*)
Bertemu Ketua DPD RI, Rektor UMG Titipkan Aspirasi untuk Diperjuangkan
Gresik, FNN – Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Nadhirotul Laily menitipkan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk diperjuangkan. Aspirasi itu disampaikan saat Ketua DPD RI mengisi kuliah umum wawasan kebangsaan di UMG, Rabu (21/12/2022). Ada tiga hal yang disampaikan Rektor UMG. Pertama, ia berharap kuota beasiswa mahasiswa yang ingin kuliah dan atau mereka yang sedang kuliah di UMG bisa ditingkatkan. \"Kami berharap kuota beasiswa bagi mahasiswa baru dan mereka yang masih kuliah di UMG agar dapat ditingkatkan,\" harapnya. Kedua, Nadhirotul berharap mendapatkan pemenuhan tentang standar laboratorium. Sebab, dari 34 prodi yang dimiliki, masih banyak prodi baru dengan kebutuhan laboratorium yang masih minimal. \"Kami berharap bantuan atau hibah untuk pemenuhan standar laboratorium bagi program studi-program studi di UMG,\" tutur Rektor. Terakhir, Nadhirotul Laily juga berharap adanya bantuan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana bagi mahasiswa yang memiliki prestasi sebagai atlet. \"Tiga aspirasi itu yang kami sampaikan dengan harapan dapat diperjuangkan untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait,\" ujar Nadhirotul Laily. Ketua DPD RI siap memperjuangkan aspirasi tersebut. Dikatakannya, sudah menjadi tugas lembaganya untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh stakeholder di daerah, termasuk aspirasi jajaran Civitas Akademika UMG. \"Terima kasih atas kepercayaannya kepada DPD RI. Tentu kami akan sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri Pendidikan, Menteri Pemuda dan Olahraga dan instansi terkait lainnya untuk dapat ditindaklanjuti,\" tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, perguruan tinggi memang memerlukan fasilitas memadai untuk mencetak generasi unggul dalam membangun nusa dan bangsa. Dan hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita memiliki karakter dan jati diri yang kuat dalam menghadapi perubahan global. \"Maka, pendidikan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila pun penting untuk ditanamkan agar generasi kita memiliki jati diri dan daya saing unggul. Apalagi kita akan mendapatkan bonus demografi, yang tentu harus dipersiapkan dengan matang,\" tutur LaNyalla. (mth/*)
Tuntutan Jaksa Pada Kasus Robot Trading Dinilai Tidak Lindungi Konsumen
Jakarta, FNN – LQ Indonesia Lawfirm sebagai firma hukum terdepan dalam penanganan kasus investasi bodong mengeluarkan opini hukumnya dalam tuntutan Jaksa dalam kasus binomo Indra Kenz. “Tuntutan Jaksa terhadap Indra Kenz yang hanya 6 tahun penjara menimbulkan tanda tanya besar, padahal korban masyarakat banyak. Bahkan Majelis hakim juga berpendapat tuntutan terlalu rendah sehingga vonis hakim 10 tahun penjara, jauh diatas tuntutan 6 tahun Jaksa,” katanya. “Kami menilai ada kejanggalan dalam rendahnya tuntutan jaksa dalam kasus Indra Kenz, apakah Jaksa tidak perduli korban masyarakat ataukah ada masuk angin sehingga tuntutan rendah. Sayangnya, LQ tidak ada kuasa dalam penanganan kasus Indra Kenz sehingga LQ tidak berwenang mendampingi,\" ujar Kate Lim, anak pendiri dan Ketua LQ Indonesia Lawfirm, Jumat (16/12/2022). Kate Lim juga menyoroti kegagalan kejaksaan dalam kasus Donny Salamanan dimana tuntutan Jaksa justru sangat tinggi 13 tahun penjara dan jaksa meminta aset sitaan diberikan kepada korban, namun justru vonis hakim hanya 4 tahun penjara dan aset sitaan dikembalikan ke Terdakwa. “Kejaksaan dalam kasus Donny Salamanan Gagal dalam membuktikan dakwaan TPPU dan menegakkan nilai keadilan bagi masyarakat. Para korban sangat kecewa. Sekali lagi dalam kasus Donny Salamanan, LQ Indonesia Lawfirm juga tidak ada kuasa pendampingan,” ungkapnya. Kate menegaskan pentingnya pendampingan Lawfirm atau advokat yang berintegritas, vokal dan tidak main dua kaki seperti LQ Indonesia Lawfirm. “Terbukti dalam kasus yang di dampingi oleh LQ Indonesia Lawfirm seperti Fahrenheit, aset dikembalikan ke para korban. Kasus Indosurya, Tersangka Henry Surya yang sempet lepas, berhasil di tangkap kembali dan disidangkan di pengadilan berkat pengawalan Advokat LQ Indonesia Lawfirm,” jelasnya. “Kasus Asuransi gagal bayar, hanya klien LQ Indonesia Lawfirm dapat aset settlement. Juga dalam kasus investasi gagal bayar lainnya dapat ganti rugi tanah di Bekasi. Korban yang ragu dan tidak mengunakan jasa lawyer justru tidak dapat apa-apa,” ungkapnya. LQ Indonesia Lawfirm juga menyayangkan lemahnya perlindungan konsumen oleh pemerintahan. Lembaga negara seperti OJK, LPSK dan BPSK namun tindakan mereka dalam melindungi konsumen sangat minim. “Pemerintah tidak pernah proaktive memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan. Juga tidak pernah ada edukasi agar konsumen terhindar dari penipuan oknum. Korban Investasi bodong selalu berjatuhan, dengan iming-iming bunga tinggi,” ungkapnya lagi. “Seharusnya pemerintah proaktif dan tutup perusahaan yang menawarkan produk investasi yang tidak jelas. OJK punya penyidik tapi dalam kasus gagal bayar perusahaan keuangan, usaha mereka sangat minim. Hampir tidak ada penindakan, layaknya macan Ompong,” harap Kate Lim. “Oleh karena itu, dihimbau agar masyarakat proaktif bertanya dan berkonsultasi dengan lawyer LQ sebelum berinvestasi dan apabila ada masalah hukum agar bisa dibantu pendampingan untuk memulihkan kerugian konsumen. LQ Indonesia Lawfirm adalah expert dalam bidang keuangan, hukum pidana dan perlindungan konsumen,\" katanya. (mth/*)
Direktur P3S: Anies – AHY Layak Ditandemkan, Keduanya Punya Chemistry Politik
Jakarta, FNN – Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, tetap terus bersinar dibarengi dengan kenaikan elektabilitas partai besutan mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) DR. Jerry Massie mengatakan, survei menempatkan Partai Demokrat dalam posisi lima besar. “Survei yang dilakukan SMRC menempatkan Demokrat di posisi 5 besar dan bersaing ketat dengan Partai Gerindra. PDIP masih posisi teratas dengan 24,1 persen, Golkar 9,4 persen, Gerindra 8,9 persen, Demokrat 8,9 persen,” kata Jerry, Rabu (19/12/2022). Jerry mengungkapkan, kenaikan Partai Demokrat ini akan mendongkrak popularitas dan elektabilitas AHY. “Bagi saya Anies Baswedan sang (bakal) capres punya pengalaman di birokrasi dan dunia pendidikan, ditambah AHY yang sudah matang dan mapan di dunia politik, jadi memang duet ideal Anies,” ujar pakar politik peraih doktor dari American Global University (AGU) ini. Lanjut Jerry, Anies-AHY bakal mendominasi khususnya pemilih milenial, bahkan generasi Z. Selain enerjik, muda dan visioner, AHY sudah teruji dan berhasil membawa Demokrat di posisi ‘top five’. “Selain, keduanya smart, mereka juga sejauh ini terus menunjukan ‘chemistry politik’. Bahkanm keduanya kerap unggul dari pasangan lain dalam simulasi survei capres,” pungkasnya. (mth/*)
Tujuh Tantangan Besar Indonesia 2023: Demokrasi Harus Diselamatkan (Catatan Akhir Tahun ke-1)
Demokrasi juga adalah sebuah kepemimpinan yang seharusnya menghormati pemimpinnya, namun memastikan tidak adanya feodalisme kepemimpinan yang menjadikan pemimpin sebagai “Man Can Do No Wrong”. Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle MENJELANG akhir tahun ini kita dihantui oleh berbagai ketakutan untuk bangkit sebagai bangsa beradab. Ketakutan ini beralasan, sebab sampai saat ini, misalnya, kepastian tentang tegaknya konstitusi kita begitu rentan dari peremehan, baik dari pemimpin lembaga tinggi negara, pejabat negara maupun organisasi massa yang dimobilisasi penguasa. Ini terkait dengan kepastian pemilu yang sudah diatur oleh UUD 1945, namun dilanggar sendiri oleh mereka yang ingin tetap mempertahankan Joko Widodo sebagai Presiden, baik dengan perpanjangan maupun tambah satu periode lagi. Ketakutan lainnya adalah ketimpangan sosial antar daerah dan antara lapisan masyarakat, yang juga disertai kemiskinan. Ketika pandemi Covid-19 terjadi, negara sibuk menyelamatkan kekayaan orang-orang kaya. Restrukturisasi hutang orang-orang kaya di era pandemi, misalnya, ingin menyelamatkan performance bank dengan NPL (Non Performing Loan) yang dikendalikan normal, namun resiko bank akan parah pada waktunya akibat utang nasabah akan terus membesar nantinya. Dalam hal demokrasi dan kebebasan sipil kita dihantui dengan UU KUHP yang kurang beradab. PBB telah mengkritik 7 pasal yang anti demokrasi dan feodal. Jikalau aparat Kepolisian seperti Satgassus tak hilang dari muka bumi, maka UU KUHP itu akan menjadi legitimasi aparat menangkap sebanyak-banyaknya musuh politik penguasa. Banyak hal yang menjadi tantangan ke depan. Kita akan menguraikannya dalam 7 tulisan secara berseri, yakni 1) Demokrasi Harus Diselamatkan; 2) Ketimpangan sosial dan Kemiskinan; 3) Kepemimpinan Ideal; 4) Agenda Anti Korupsi; 5) Anti Islamophobia; 6) Kedaulatan Bangsa dan Geopolitik; 7. Persatuan Nasional. Kita mulai dari seri ke-1, 1. Demokrasi Harus Diselamatkan Demokrasi harus diselamatkan. Apakah itu? Menyelamatkan demokrasi mengandung beberapa hal yang wajib dilakukan oleh sebuah negara. Pertama, pelaksanaan pemilu secara periodik, jujur dan adil serta tepat waktu. Kedua, mengembalikan fungsi parlemen sebagai kontrol terhadap eksekutif. Ketiga memastikan berfungsinya kebebasan sipil. Pelaksanaan pemilu tepat waktu secara periodik 5 tahunan diperlukan untuk menghasilkan adanya kepemimpinan baru pada eksekutif maupun legislatif. Konstitusi kita mengatur secara tegas hal itu dan membatasi masa jabatan presiden hanya boleh dua kali saja. Namun, sebagaimana kita ketahui belakangan ini ada berbagai upaya dari kelompok-kelompok anti demokrasi berusaha melumpuhkan rencana pemilu dengan berbagai usulan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi, maupun isu dukungan Jokowi 3 periode. Kelompok ini bukanlah kelompok kecil, sebab juga menyangkut keterlibatan berbagai pimpinan lembaga negara maupun anggota kabinet serta ketua partai politik yang terhubung dengan kekuasaan Jokowi atau bahkan Jokowi sendiri. Bahkan, apalagi terakhir ini ramai diberitakan bahwa KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu, mulai terlibat dalam melakukan kecurangan ketika verifikasi parpol peserta pemilu. Menyelamatkan demokrasi dalam kaitan kepastian pemilu merupakan keharusan bagi Indonesia yang kultur feodalisme masih berakar kuat pada budaya masyarakat kita. Kultur ini cenderung memberikan ruang pada pengkultusan individu pemimpin dan pada akhirnya membuka peluang munculnya tiran dalam kepemimpinan negara. Kita sudah menyaksikan Sukarno dan Suharto menjadi presiden yang telah menjelma menjadi tiran, dengan menyatakan diri sebagai “bapak” rakyat dan bapak pembangunan, dan atas legitimasi itu, kemudian menyingkirkan lawan-lawan politiknya secara kejam. Fenomena pengkultusan akan terus berulang jika pembatasan masa jabatan presiden ini tidak dilakukan. Misalnya yang terbaru, kita melihat berbagai media memberitakan pernyataan Ketua Umum Projo, relawan pendukung Jokowi, yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia Timur mendukung Jokowi jadi presiden seumur hidup. Pernyataan ini bahkan terjadi ketika Jokowi baru-baru ini sudah memberikan pengarahan terkait pemilu kepada KPU dan Bawaslu, pernyataan Menko Polhukam terkait kepastian jadwal pemilu di depan CEO Forum di Istana dan bahkan ketika Menkeu Sri Mulyani merilis berita negara telah memberikan rumah bagi Jokowi sebagai hadiah purna presiden nantinya 2024. Feodalisme bukan saja terjadi karena sang presiden, tapi ini juga sangat dipengaruhi kepentingan pribadi orang-orang di sekitarnya, serta tentu para penjilat. Selain mencegah feodalisme dan neo-feodalisme (keinginan diakui seperti raja baru), demokrasi sesungguhnya merupakan warisan mayoritas wilayah-wilayah Indonesia ketika masa kolonial. Meskipun demokrasi di sini lebih bercorak pada ajaran Islam yang mengharamkan pengkultusan individu dan juga bercorak egalitarian. Dalam kaitan parlemen, kita sudah menyaksikan dalam era kepemimpinan Jokowi mayoritas anggota DPR bekerjasama dengan pemerintah, jika tidak ingin disebutkan “di bawah ketiak pemerintah” dalam pembuatan UU yang krusial bagi nasib negara dan rakyat. Seperti UU Omnibus Law Ketenagakerjaan, UU Minerba, UU KPK, UU Pemilu, UU KUHP, dan banyak lainnya. Umpamanya, UU OBL Ketenagakerjaan yang amburadul, dikerjakan dalam waktu singkat, menunjukkan DPR tidak pernah serius melihat titik-titik lemah UU tersebut. Faktanya, UU itu kemudian dinyatakan melanggar konsitusi UUD 1945 oleh MK. Padahal, rakyat semesta telah melakukan aksi protes dengan skala besar-besaran untuk menolak sejak awalnya. Demikian pula UU Pemilu yang begitu buruk, yakni menyangkut pembatasan PT 20% (Presidential Threshold) yang terlalu tinggi, serta pilpres yang ditentukan oleh suara rakyat yang pemilihnya di masa 5 tahun lalu. Di seluruh dunia, pemilihan umum justru diperlukan untuk mengetahui keinginan rakyatnya menentukan presiden bersifat langsung dan kekinian, bukan seperti di sini, penentuan presiden ditentukan oleh suara pembentuk PT 20% dari pemilih Jokowi dan Prabowo dulu. Revisi DPR terhadap UU KPK juga telah terbukti menghancurkan kemampuan KPK memberantas korupsi dan semakin kurang berwibawanya negara dalam melawan koruptor saat ini. Kita melihat fenomena terakhir ini ketika Luhut Binsar Panjaitan, yang didukung Mahfud MD, untuk memberi toleransi bagi praktik korupsi, dengan alasan ini hidup di dunia bukan di surga. Terakhir kita melihat DPR telah mensahkan UU KUHP yang, menurut istilah Margarito Kamis, ahli hukum tatanegara, telah mundur dalam peradaban 200 tahun silam. UU KUHP ini, bahkan dikecam oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebanyak 7 pasalnya dan juga oleh negara pro-demokrasi lainnya, seperti Amerika. Setidaknya terdapat pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan jajaran pejabat negara, yang tadinya sudah dihilangkan sejak reformasi. Kemudian juga ada pasal-pasal yang menyulitkan kebebasan berpendapat dan penegakan HAM, serta pasal perzinaan yang kurang akomodatif pada hukum Islam, dapat menjerat para ulama/kiai yang sedang menjalankan syiar Islam dengan kawin berdasarkan agama saja. Menyelamatkan demokrasi ke depan setidaknya adalah menyelamatkan pemilu, mencari kepemimpinan bangsa yang baik, presiden dan legislatif, menegakkan sistem “check and balance” dalam menjalankan roda negara dan mendorong adanya kebebasan sipil dalam bersyarikat dan berpendapat. Demokrasi juga adalah sebuah kepemimpinan yang seharusnya menghormati pemimpinnya, namun memastikan tidak adanya feodalisme kepemimpinan yang menjadikan pemimpin sebagai “Man Can Do No Wrong”. Untuk itu seluruh kekuatan rakyat, baik institusi politik maupun kalangan kampus dan organisasi masyarakat lainnya harus menekan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk tunduk pada agenda dan skedul yang ada, yakni pemilu 2024, dan mendorong terwujudnya pemilu yang bersih dari ”money politics” serta bebas dari keberpihakan aparatur negara. (*)
Anies Curi Start Kampanye: Yang Suka Curi Uang Rakyat Gimana?
Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung IRI hati dan dengki sudah merasuk sampai ke semua urat-urat pejabat bangsa ini. Orang mau Silaturrahim ke sesama rakyat koq malah dibilang Curi Start Kampanye. Dalam silaturrahim tiba-tiba rakyat berkumpul pengen salam-salamin dan mau foto bersama atau foto selfi dengan Anies Rasyid Baswedan (ARB) masa gak boleh? Bawaslu dong bikin aturan bahwa kalau mau turun-turun ke daerah gak boleh foto-foto dan salamin. Rakyat yang mau dan gak ada aturan di mana salahnya? Bawaslu, oligarki dan istana benar-benar sudah sakit jiwa. Bakal penuh Rumah Sakit Jiwa di Grogol kalau Anies seperti ini di setiap daerah yang dikunjunginya. Jutaan rakyat berkumpul tidak dikoordinir apalagi dibayar. Dalam berkumpul itu tak dibayar. Coba tes Ganjar Pranowo, Erick Thohir atau Prabowo Subianto sekalipun datang ke daerah-daerah seperti itu, dimulai datang silaturrahim ke daerah dari Papua. Kira-kira rakyat mau berkerumun seperti Anies kemarin disambut di Papua? Ya ... mereka dari Bakal Capres yang lain bukan disambut tapi bakal disambit atau bahkan dipanah oleh KKB Papua dan pulang hanya tinggal nama. Maka dicari-cari alasan mau menggagalkan Anies. Nanti habis ini muncul berita agar Anies gak boleh ikut Pemilu karena diduga ini-itu seribu satu macam alasan. Nanti KPU akan kalahkan Anies karena KPU orang-orangnya Opung LBP Laknatullah. Sampai saat ini mereka lagi mencari-cari alasan yang tepat agar Anies harus gagal ikut kontestasi Capres. Mereka mau Anies ikut kontestasi Capres di Afrika, bukan di Indonesia. Jika di Indonesia mereka semua tahu, kalau Anies menang bakal masuk penjara semua. Opung LBP saja sudah berasa dia bakalan di OTT oleh KPK. Itu kalau dia umur panjang. Kalau umur pendek maka bakal di OTT oleh Malaikat Maut. Semoga segera. Wallahu A\'lam ... (*)
Pasca Covid-19: Faktor Global Memperburuk Ekonomi Nasional
Pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, yakni defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto. Oleh: Eisha M Rachbini SE, MSc, PhD, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) DALAM “Seminar Evaluasi Ekonomi Akhir Tahun” di Universitas Paramadina, di Jakarta, Selasa (20/12/2022) bahwa penyebab utama yang menjadi pemicu persoalan ekonomi beberapa tahun terakhir ini adalah adalah Covid-19. Covid-19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan tentu berdampak terhadap ekonomi yang tidak hanya bersifat buruk, tetapi juga mengubah secara total dan mendasar struktur dan sifat perekonomian global dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dunia anjok berat menjadi negatif -3,1 persen karena disrupsi sisi permintaan dan supplainya. Menurut catatan saya, pasca covid-19 publik berharap betul langsung terjadi recovery ekonomi, namun kondisi normal itu pun tidak terjadi dan masih saja kelabu. Karena faktor ekonomi global juga langsung dihantam perang yang meluas di Eropa dan Rusia. Faktor geopolitik yang keras ini begitu memperparah ketidakpastian ekonomi global dan berakibat pada kelangkaan pangan dan energi. Implikasi buruknya adalah harga pangan dan energi meningkat tinggi dan menyebabkan tingkat inflasi di banyak negara meningkat pesat. Kondisi global sudah diubah prediksinya berkali-kali dan tahun 2022 ini diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen dan inflasi tinggi sekitar 8,8 persen (IMF, 2022). Yang juga perlu dipertanyakan sumbernya dari mana channeling Indonesia untuk menyiasati dampak ekonomi global saat ini? Seharusnya channeling itu berasal dari nilai tukar, inflasi, dan bagaimana konsolidasi yang diperlukan dengan evalusi terhadap perekonomian domestik. Indonesia cenderung menerapkan kebijakan moneter ketat, sehingga akan berdampak pada sektor riil. Sektor riil di Amerika Serikat juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Secara global jika ada pengetatan moneter maka hal tersebut akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Di kawasan Asia Pasifik, kesempatan kerja turun 3,2 persen (yoy) atau sekitar 61.8 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Level kesempatan kerja di sini ini sekitar 1,8 miliar orang (2020). Pengangguran di negara-negara G20 juga cukup tinggi rata-rata 8,5 persen di tahun 2020, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, 7,2 persen. Pada tahun 2021, pengangguran di negara-negara ini sekitar 7,9 persen dan diperkirakan akan meurun tahun 2022 sekitar 6,97 persen. Sedangkan di Indonesia, sekitar 29, 1 juta orang terkena dampak dari covid-19 atau sekitar 14,3 persen dari total populasi angkatan kerja (2020). Dampak ini berpengaruh pada tahun berikutnya 2021 dan 2022. Kebijakan the Fed telah meningkatkan suku bunga acuan dengan melakukan kebijakan kuantitatif leasing (suku bunga rendah) selaian ini untuk menjaga pertumbuhan dan tingkat pengangguran yang rendah. Kondisi perekonomian AS mengalami masalah cukup berat, inflasi tinggi (8.5% in March 2022), dan pengangguran yang dapat dikendalikan pasca pandemi (3.6% April 2022). Keputusan the Fed menaikkan suku bunga acuan dilakukan secara beruntun pada bulan Maret dan April. Pada bulan November 2022 berada pada level 3.78. Saat AS menaikan suku bunga akan berdampak pada perekonomian Indonesia terutama dari sisi nilai tukar, inflasi yang tinggi itu karena kenaikan harga pangan dan energi. Sektor riil mendapat beban besar dari harga impor include bahan impor akibat kenaikan nilai tukar. Dibutuhkan penguatan dari sisi fiskal di Indonesia. Salah satu risiko besar yang menjadi ancaman stabilitas ekonomi global adalah krisis energi akibat tren peningkatan harga komoditas energi dunia. Harga Minyak Mentah dan Gas Alam meningkat lebih tinggi dibandingkan level awal tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik pada 0Q3 dan Q4 berada pada level 5.45% dan 5.72% (yoy). Pertumbuhan ekonomi 2022 menurut pengeluaran didorong oleh Ekspor dan Konsumsi RT. Tetapi pengeluaran pemerintah mengalami pertumbuhan negatif (yoy) pada Q2 dan Q3 2022. Data lapangan usaha, kinerja sektoral mengalami pertumbuhan pada Q2 dan Q3 2022, terutama pada sektor transportasi dan pergudangan, akomodasi, makanan dan minuman, industri pengolahan, informasi dan komunikasi. Sedangkan tingkat inflasi masih bisa dikendalikan meskipun lebih tinggi pada tahun 2022, dibandingkan tahun 2021. Pada sisi penawaran, terjadi kenaikan harga-harga komoditas dunia dan juga ada gangguan pasokan global dan domestik. Penyumbang utama inflasi tahunan: komoditas bensin, bahan bakar rumah tangga,dan tarif angkutan udara. Pada November 2022, penyumbang utama inflasi bulanan di antaranya adalah komoditas telur ayam ras, rokok kretek filter, dan tomat Jadi, Tren penurunan Global Purchasing Managers\' Index (PMI): indikasi perlambatan ekonomi global yang disebabkan oleh melemahnya permintaan dunia. Pada Oktober 2022, global PMI Manufaktur mencapai 49,4 (dari 49,8 di September). Penurunan output didominasi pada sektor barang setengah jadi. Kindisi ini tentu menandakan optimisme bisnis turun mendekati level terendah dalam dua setengah tahun terakhir. Melemahnya permintaan global menjadi tantangan bagi kinerja industri dan investasi di dalam negeri. Inflasi vang tinggi juga menjadi ancaman pada peningkatan biaya produksi. Sedangkan Pertumbuhan investasi yang tak disertai dengan laju pertumbuhan industri pengolahan yang juga tinggi. Seperti pada triwulan III 2022, pertumbuhan investasi mampu mencapai 42,1 persen (yoy) namun industri pengolahan (non migas) hanya tumbuh 4,88% dan masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha mengarahkan investasi harus semakin banyak masuk ke sektor manufaktur dan ini menjadi tantangan besar bagi proses industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam strategis. Pada saat ini visi besar Pemerintah adalah fokus untuk mewuiudkan transformasi ekonomi dengan penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Terdapat tantangan cukup besar dari sektor industri untuk menjadi pusat pertumbuhan kembali. Sektor yang tertekan dampak ekonomi global dan menyebabkan menurunnya optimisme bisnis. Pada 2021 – 2022 porsi sektor manufaktur menjadi penyumbang bagi PDB menurun menjadi hanya 20% an saja, padahal sebelum pandemi bisa mendekati 30%. Untuk tantangan sektor riil saat ini, adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bisa memberi nilai tambah untuk mencapai target 2045. Untuk itu perlu didorong investasi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kemampuan sektor riil. Seharusnya semakin banyak investasi masuk, akan semakin menambah nilai tambah lebih besar bagi sektor manufaktur yang akhirnya mampu menaikkan kontribusi ke PDB. Pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, yakni defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto. Dengan mengembalikan aturan ini, maka Pemerintah bisa menekan angka rasio utang pemerintah terhadap PDB, karena penarikan utang Pemerintah tidak sebesar ketika pandemi berlangsung. (*)
Fahri Hamzah Keliru Soal Anies
Partai Gelora menjual slogan “Arah Baru Indonesia”. Tapi kebijakan yang dipilih oleh elitnya patut diduga lebih mencerminkan sebagai sebuah persembahan untuk penguasa. Sehingga, arahnya bukan “Baru” tapi “Keliru”. Oleh: Sulung Nof, Penulis Pendahuluan SEORANG jurnalis FNN mengirim pesan teks kepada saya terkait rencana beliau untuk membuat tulisan berjudul “Fahri Buldozer Anies”. Diskusi saat itu berkembang usai mempublikasi tulisan bertajuk “Kopi Pahit”. “Judulnya ngeri,” respon saya perihal rencana tulisan beliau tersebut. Namun setelah ditunggu sejak pekan lalu, tampaknya artikel itu belum juga muncul. Di mesin pencarian juga belum ditemukan jejak-jejak dokumen terkait. Oleh karena itu saya akan melanjutkan sekuel “Kopi Pahit” untuk menanggapi nyanyian Fahri Hamzah (FH) yang berkali-kali menyerang Anies Baswedan dalam beragam mimbar politik. Supaya seimbang, maka perlu diluruskan. Dalam forum komunikasi relawan, saya sajikan isu agar kritik FH bisa difasilitasi melalui podcast. Tetiba penawaran itu disambut oleh seorang kreator konten. Insya Allah, kita akan berdiskusi pada Sabtu akhir pekan ini (24/12/2022). Melalui tulisan ini, tanpa mengurangi rasa hormat sedikitpun, kami mengundang Bapak Fahri Hamzah agar dapat berdiskusi melalui podcast Saeful Zaman. Walaupun saya menyadari bukanlah kawan diskusi yang setara. Dalil pertama, FH adalah tokoh nasional – yang seringkali melahap orang yang kontra dengan dirinya. Dalil kedua, kapasitas beliau jelas lebih mumpuni. Dalil ketiga, referensi yang digunakan saat debat basisnya kuat dan persuasif. Meskipun kita sama-sama dari UI, namun beda nomenklatur dan jurusan. Beliau alumni kampus bergengsi, sementara saya lulusan kampus calon akademisi. Beliau jurusan Depok, sementara saya jurusan Jakarta. Pamit ke Prabowo Saya selaras dengan saran/kritik FH agar Anies Baswedan sowan ke Prabowo Subianto (PS) usai purnatugas. Etika itu beliau tunjukkan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, sepekan pasca purnatugas di Balaikota. Namun di balik yang tampak, kita tidak tahu pasti mengapa Anies belum juga silaturrahim dengan PS. Dugaan saya, beliau sudah berkomunikasi dengan Ketum Gerindra. Tapi bisa jadi kunjungannya belum diterima saat ini. Jika keadaannya demikian, dan Anies sendiri merasa perlu menjaga kehormatan PS, maka tuduhan FH bahwa beliau tidak beretika jelas kebablasan. Silakan bandingkan dengan calon yang diusung PS pada Pilgub DKI satu dekade lalu. Non-Partisan FH menuding Anies sebagai orang yang berada di luar gelanggang parpol, tapi berusaha membawa peruntungan dirinya ke dalam pentas kepemimpinan nasional sejak Konvensi Partai Demokrat. Sementara parpol kebagian capek. Beliau amnesia, PT 20% diketuk palu saat dirinya memimpin sidang. Posisinya ketika itu adalah sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS (?). Artinya, beliau mendiamkan sebuah sistem yang memblokir peluang hadirnya calon presiden independen. Simpulannya, kalau FH jengkel karena Anies bisa maju sebagai Bakal Calon Presiden tanpa harus memiliki KTA, maka logikanya pada saat itu dirinya memang menjadi bagian yang menjegal melalui penetapan Presidential Threshold 20%. Massa Marah FH lanjut menuding bahwa relawan dan masyarakat yang mendukung Anies Baswedan dilabel sebagai “Massa Marah”. Beliau tampaknya tidak cakap dalam membedakan antara kemarahan dengan harapan. Padahal, relawan dan masyarakat yang ramai mendukung Anies Baswedan adalah wujud dari sebuah harapan akan perubahan dan perbaikan jika kelak beliau menjadi Presiden RI pada 2024. Ini waktunya untuk merestorasi Indonesia. Jika logika FH demikian, maka eksistensi Partai Gelora adalah wujud dari kemarahan beliau terhadap PKS dan para fungsionarisnya. Sebab, status beliau saat itu sudah dipecat dari PKS. Itulah yang menyebabkan amarahnya muncul. Arah Keliru Partai Gelora menjual slogan “Arah Baru Indonesia”. Tapi kebijakan yang dipilih oleh elitnya patut diduga lebih mencerminkan sebagai sebuah persembahan untuk penguasa. Sehingga, arahnya bukan “Baru” tapi “Keliru”. Contoh. Gelora mendukung Bobby Nasution sebagai Calon Wali Kota Medan. Lalu FH mulai mengkritisi #KamiOposisi. Kemudian beliau lanjut mengusili Anies Baswedan. Ngamen di beragam acara untuk kampanye negatif. Apakah persembahan itu ada kaitannya dengan kelancaran proses pendaftaran parpol, mulai dari verifikasi administratif dan faktual yang disyaratkan oleh KemenkumHAM dan KPU? Wallahu a\'lam. Perlu dibuktikan lebih jauh. Penutup Tulisan ini punya legal standing. Pertama, saya adalah relawan dari REKANAN /Rekan Anies Baswedan. Kedua, memiliki KTA Partai Gelora. Adakalanya aktif mengikuti acara #GeloraTalks. Silakan cek validitas data keanggotaannya. Apa yang saya tuangkan di sini adalah sebagai penyeimbang dari seorang yang sebelumnya pernah menjadi instrumen pendukung berdirinya Gelora. Secara DNA, jika FH mendukung Anies, maka sebaiknya beliau juga mendukung Anies. Bandung, 20122022. (*)
Audit Seluruh Tahapan Pemilu!
Bahkan, menurut saya, kepolisian harus mulai mengambil Tindakan aktif untuk membongkar skandal pemilu ini. Ini kejahatan terhadap kedaulatan rakyat, dan merupakan pengkhianatan terhadap suara rakyat. Oleh: DR. Ahmad Yani, SH, MH, Koordinator Gerakan Melawan Political Genoside (GMPG), Ketua Umum Partai Masyumi SAYA sedari awal sudah menduga, Proses dan tahapan pemilu 2024 akan dipenuhi dengan masalah-masalah serius. Berkali-kali saya telah mengingatkan KPU baik sebagai pribadi, sebagai ketua umum partai maupun sebagai bagian dari Gerakan Melawan Politik Genosida (GMPG) Bersama kawan-kawan partai lain yang tidak diikut sertakan dalam tahapan verifikasi administrasi maupun faktual. Tujuan kami mengritik itu untuk meluruskan proses demokrasi politik yang akan kita hadapi 2024 yang akan datang. Tanpa berpikir pragmatis atau kepentingan pribadi, kita harus berdiri sebagai warga negara yang ingin proses demokrasi itu berjalan secara jujur dan adil sesuai dengan UUD NRI 1945. Apa yang kami sarankan untuk segera diperbaiki oleh KPU telah menjadi masalah sekarang ini. Terbongkarnya upaya terselubung yang dilakukan oleh KPU RI sebagaimana yang diberitakan Koran Tempo, Senin 12 Desember 2022, media mainstream lainnya dan media sosial, memperlihatkan ada indikasi atau dugaan bahwa pengaturan pemilu telah dilakukan mulai dari proses awal yaitu penyusunan dan penetapan regulasi serta pendaftaran partai politik. Bagi saya masalah utama yang muncul pada awal-awal adalah masalah Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Sipol ini tidak memiliki legitimasi hukum apapun untuk dijadikan instrumen dalam pendaftaran, verifikasi administrasi/faktual dan penetapan partai politik peserta pemilu. Secara hukum, Penggunaan Sipol itu Ilegal dan tidak memiliki dasar hukum apapun dalam Undang-Undang Pemilu. KPU tidak bisa membuat norma tanpa perintah Undang-undang. Undang-undang Pemilu tidak memerintahkan KPU untuk mengatur sipol itu. Lebih mirisnya, Sipol diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 20 Juli 2022. Sementara Akses Sipol sudah mulai dibuka 24 Juni 2022. Bayangkan, tanpa ada aturan apapun sipol dibuka untuk pendaftaran peserta pemilu. Karena itu, Proses input data yang dilakukan sejak 24 Juni 2022 adalah proses yang ilegal. Tanpa dasar hukum apapun partai-partai politik yang mengisi data sipol tidak menyadari bahwa instrumen itu adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum. Parpol yang menggunakan instrumen sipol dalam mengisi/menginput data dan dokumen sebelum dibukanya pendaftaran partai politik yaitu tanggal 1 Agustus 2022 sampai tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB adalah tindakan ilegal, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan karenanya proses yang dilakukan parpol tersebut cacat hukum/yuridis. Karena itu kami menyatakan sipol itu bukan instrumen utama untuk pendaftaran partai politik. Sebab dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, sipol tidak disebutkan sebagai sarana untuk pendaftaran partai politik dan istilah sistem informasi partai politik pun tidak disebutkan dalam UU tersebut. Upaya hukum telah kami lakukan, upaya politik juga telah kami tempuh untuk meluruskan proses pemilu ini. Maka untuk proses politik yang demokratis, sah dan konstitusional kami mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung mengenai keberadaan Sipol ini. Politik Genosida Pendaftaran Partai politik peserta pemilu dibuka dari tanggal 1 Agustus 2022 dan ditutup tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Pendaftaran yang dimaksud adalah penyerahan kelengkapan administrasi partai politik peserta pemilu untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU, dalam tahapan verifikasi administrasi dan faktual, bukan dalam tahapan pendaftaran partai politik. Namun diluar dugaan, pada tanggal 16 Agustus 2022, petugas KPU telah mengembalikan tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPU. Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh petugas KPU tersebut yang berakibat kepada 16 partai politik tidak diberikan hak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu verifikasi administrasi dan faktual. Dengan surat itu Partai Politik dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya. Tentu mengherankan, tanggal 14 itu adalah penutupan pendaftaran, bukan penutupan verifikasi administrasi partai politik. Pertanyaannya darimana KPU dapat menyimpulkan bahwa partai politik memenuhi syarat atau tidak, sebelum melakukan verifikasi administrasi? Verifikasi Administrasi baru dimulai tanggal 15 Agustus sampai tanggal 14 Oktober 2022. Namun KPU dengan “jumawa” mengatakan bahwa mengenai tidak memenuhi syarat pendaftaran partai politik tanpa verifikasi, tanpa surat keputusan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya. Untuk melawan keputusan KPU yang sewenang-wenang itu, beberapa partai yang tidak diikutkan dalam verifikasi administrasi menggugat dengan mengajukan sengketa Proses ke Bawaslu RI. Namun seperti paduan suara, Bawaslu mengatakan kami tidak memiliki objek sengketa karena KPU tidak mengeluarkan surat keputusan, padahal pada tanggal 29 Juli 2022 Ketua Bawaslu telah mengirim surat resmi kepada Ketua KPU untuk menuangkan hasil penelitian kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu yang dapat atau tidak dapat mengikuti verifikasi administrasi dalam berita acara. Lalu pertanyaanya apa kerja Bawaslu? Apakah membiarkan KPU melakukan Tindakan sewenang-wenang tanpa menegurnya? Harusnya Bawaslu menyampaikan keberatan terhadap apa yang dilakukan KPU yang melanggar hukum itu. Tetapi itu tidak terjadi, dan dugaan scenario untuk mengatur proses pemilu berjalan terus tanpa memperdulikan protes dan proses hukum yang diajukan. Sungguh ironis tindakan Bawaslu yang seharusnya menjadi pengawas dalam proses seluruh tahapan pemilu, tidak melaksanakan tupoksinya sebagaimana mandat konstitusi dan Undang-Undang. Untuk melawan kesewenang-wenangan itu, kami membentuk Gerakan Melawan Politik Genosida (GMPG). Enam partai yang membentuk GMPG ini mendesak KPU untuk segera jujur dan transparan dalam melakukan verifikasi partai politik. dan kami juga menuntut hak-hak partai politik yang dinyatakan gugur dalam pendaftaran itu. Mengatur Partai untuk Lolos Penting untuk dicatat pengakuan salah seorang ketua umum partai politik yang menyatakan bahwa partainya dikerjakan oleh KPU untuk lolos mengikuti tahap administrasi. Pengakuan itu bagi saya harus ditelusuri Kembali. Pernyataan ketua umum partai itu masih beredar, muncul lagi pengakuan komisioner KPU di berbagai daerah, mengaku, KPU Pusat memerintahkan KPU Provinsi, KPU Kab/Kota untuk memanipulasi data partai politik dari tidak memenuhi, menjadi memenuhi syarat. (Lihat Koran Tempo 12 Desember 2022) Perintah untuk meloloskan tiga partai, yaitu: Partai Gelora; PKN dan; Partai Garuda – yang diberitakan oleh Tempo itu adalah kejahatan pemilu yang nyata. Saya menduga, bukan hanya tiga partai itu, bahkan seluruh partai yang dinyatakan ikut verifikasi factual memperoleh kemewahan dari cara-cara curang KPU ini. Pengakuan dan pemberitaan media ini harus segera diselidiki. Jika pengakuan itu benar, bahwa ada oknum komisioner KPU ikut menjadi bagian dari partai tertentu dan membantu partai untuk lolos maka ini sungguh keji. Berbagai pengakuan belakangan ini membuktikan bahwa proses pemilu ini sudah diatur sedemikian rupa untuk menentukan siapa yang dimenangkan dan siapa yang disingkirkan. Cukup beralasan bagi saya untuk menyatakan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang akan diselenggarakan dengan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis. Audit dan Adili Komisioner KPU Saya kira Sipol KPU harus segera diaudit. Data-data hasil pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah dilakukan harus dibuka ke hadapan publik supaya terang permasalahan ini. Pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh KPU di Daerah dan pengakuan salah satu ketua umum partai yang menyatakan bahwa ada permainan untuk memanipulasi data partai politik atas perintah KPU Pusat jangan didiamkan. Ini kecurangan dan pelanggaran serius. Demokrasi sedang dibajak, pemilihan umum menjadi mainan segelintir orang, suara rakyat akan diselewengkan. Pemilu ini lebih buruk dari pemilu 2019, karena kebobrokannya sudah terjadi saat mulai proses. Ini mengerikan bagi saya. Oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan audit investigasi sipol KPU dan hasil verifikasi partai politik. Dan saatnya dugaan koordinasi kecurangan yang dilakukan oleh KPU segera diselidiki. Ini adalah Tindakan menyalahi hukum dan harus dihukum dengan seberat-beratnya. Kita semua harus bersuara, mendesak Komisi II DPR dan Pemerintah untuk mengevaluasi KPU ini. Bahkan bila perlu mendesak DPR untuk segera membentuk Hak Angket untuk menyelidiki dugaan kejahatan pemilu yang dilakukan KPU. Bawaslu RI sebagai mitra pengawas KPU harus bersuara, harus melakukan Langkah-langkah peringatan dan menyelidiki pelanggaran ini. DKPP sebagai penjaga etika penyelenggara harus aktif untuk menemukan pelanggaran etika penyelenggara yang sudah menyengat di ruang publik ini. Bahkan, menurut saya, kepolisian harus mulai mengambil Tindakan aktif untuk membongkar skandal pemilu ini. Ini kejahatan terhadap kedaulatan rakyat, dan merupakan pengkhianatan terhadap suara rakyat. Semua harus peduli pada urusan ini, proses ini yang akan menentukan pemimpin bangsa kedepan. Ini menyangkut masa depan negara yang Panjang. Pemimpin yang dipilih dengan curang tidak akan membawa berkah. (*)
Anies Membosankan, Itu Kata Anda: Faktanya?
Jika ditinjau dari rekam jejak, tentu peraih gelar PhD dari Northern Illionis University, Department of Political Science, DeKalb Illionis, Amerika Serikat itu jauh lebih unggul dibanding dengan “Rambut Putih dan Wajah Berkerut”. Oleh: Sulung Nof, Penulis MUNCUL bingkai berita yang menganggap safari politik Anies Baswedan di beberapa daerah mulai membosankan. Harap maklum, namanya juga pengamat. Benar-salah tergantung dari instrumen penilaian yang digunakan. “Publik mulai bosan dengan Anies,” ujar pengamat yang mengatasnamakan masyarakat. Itu kan menurut Anda. Faktanya, relawan dan masyarakat di setiap daerah selalu merindukan kunjungan Mantan Mendikbud RI itu. Rasa rindu itu nyata. Ibarat orang yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, meskipun sudah pernah melakukannya, maka kerinduan itu terus hidup untuk mengulangi momen yang sama. Hal ini yang luput diamati oleh pengamat. Narasi Anies di panggung politik dinilainya masih datar/normal. Lalu apakah mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus menentang atau perlu mengkritisi kebijakan penguasa secara frontal? Cocoknya manuver itu dilakukan tokoh oposisi. Bakal Capres Partai Nasdem yang fasih berbahasa Jawa krama inggil itu tidak punya rekam jejak dalam melakukan perlawanan secara terbuka kepada siapapun. Sikap itu konsisten dilakukan, bahkan jauh sebelum ada Pilgub DKI Jakarta. Namun, untuk memberikan pendidikan politik warga secara elegan dan terhormat, sesekali beliau beri kisi-kisi berupa sindiran maupun sentilan. Cukup berpose dengan sarung sambil membaca buku “How Democracies Die”. Geger. Alumni Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta itu jangan sampai terjebak pada irama konfrontatif. Biarkan saja beliau berjalan pada tujuan yang jelas dan konstitusional, yakni sebagai calon pemimpin Indonesia pada 2024-2029. Insya Allah. “Di mana letak perubahannya?” Ucap pengamat yang menanyakan eksistensi Koalisi Perubahan itu. Tidakkah dipahami, secara head to head sudah jelas perubahannya. Bibit, bebet, dan bobotnya juga tampak terang-benderang perbedaannya. Jika ditinjau dari rekam jejak, tentu peraih gelar PhD dari Northern Illionis University, Department of Political Science, DeKalb Illionis, Amerika Serikat itu jauh lebih unggul dibanding dengan “Rambut Putih dan Wajah Berkerut”. Apalagi jika dibandingkan dengan rekam jejak pejabat berwajah “lugu” yang selama ini sering berbohong dan mengabaikan amanah yang telah diberikan rakyatnya. Anies sudah membuktikan kinerjanya selama 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Semua janjinya kepada warga Jakarta telah dipenuhi Anies! Bandung, 20122022. (*)
Selamat Tinggal Qatar, Sampai Jumpa Amerika Utara
Doha, FNN – Tepat satu bulan lamanya pesta sepak bola Piala Dunia 2022 digelar di Qatar yang menahbiskan Argentina sebagai juara untuk meraih trofi Piala Dunia ketiga mereka.Argentina mengalahkan Prancis dalam partai final yang membutuhkan adu penalti, setelah pertarungan seru selama 120 menit. Argentina menang adu penalti 4-2, setelah skor imbang 2-2 di waktu normal dan 3-3 selepas babak tambahan.Partai final itu seolah menjadi penutup sempurna dari rangkaian Piala Dunia 2022 Qatar, yang melewati jalan panjang dan terjal sejak 12 tahun silam sejak negeri Keluarga Al Thani itu memenangi pencalonan tuan rumah dalam pemungutan suara di FIFA.Ketika mantan Presiden FIFA Sepp Blatter mengumumkan kemenangan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 pada 2 Desember 2010, langsung menuai banyak reaksi.Lokasi geografis Qatar yang beriklim ekstrem hingga mencapai 50 derajat celsius pada musim panas segera menimbulkan pertanyaan atas hasil pemungutan suara itu.Terlebih lagi, Qatar dikenal sebagai negara yang tak punya tradisi sepak bola panjang, sehingga status mereka sebagai tuan rumah semakin dipertanyakan.Pukulan yang lebih telak kemudian mulai bermunculan ketika pada Mei 2011 sejumlah pejabat senior FIFA terbelit kasus korupsi, yang kian menghadapkan tanda tanya besar pada kemenangan Qatar dalam pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2022.Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat FIFA terus diselidiki dan laporan hasil penyidikan sebagian besar membebaskan tuduhan bahwa Qatar \"membeli\" hak tuan rumah Piala Dunia 2022.Perihal tradisi sepak bola, Qatar dapat menjawabnya dengan keberadaan Aspire Academy yang terus meningkatkan kualitas sepak bola di negara itu.Salah satu klub terbesar mereka, Al Sadd, berhasil menjuarai Liga Champions Asia. Prestasi serupa diikuti trofi Piala Asia U-20 2014 dan Piala Asia level senior lima tahun berselang.Tradisi itu jelas tidak panjang, tapi perlahan-lahan budaya sepak bola Qatar dan prestasinya mulai menanjak.Sementara perihal iklim akhirnya pada 2015 disepakati bahwa Piala Dunia 2022 akan digelar pada musim dingin ketimbang jadwal rutin di musim panas. Oleh karena itu pula, Piala Dunia 2022 berlangsung pada 19 November lalu hingga Minggu 18 Desember malam tadi.Mahal tapi seruSejak menerima hak tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar dilaporkan telah menggelontorkan sedikitnya 220 miliar dolar AS untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi menggelar turnamen tersebut.Angka itu membuat Piala Dunia 2022 Qatar sebagai Piala Dunia termahal sepanjang sejarah. Akan tetapi angka itu menjadi perdebatan, sebab CEO Piala Dunia 2022 Qatar, Nasser Al Khater, menyebut anggaran sesungguhnya hanyalah delapan miliar dolar AS.Menurut Al Khater, jumlah itu menggelembung dengan memasukkan anggaran-anggaran berbagai infrastruktur yang dibangun oleh Qatar demi menyambut Piala Dunia 2022.Namun, agaknya wajar memasukkan anggaran beragam infrastruktur itu ke dalam ongkos Piala Dunia 2022, terlebih tujuh dari delapan stadion yang dipakai merupakan stadion yang sepenuhnya baru dibangun.Ditambah lagi, Qatar juga membangun infrastruktur transportasi massal Doha Metro yang baru beroperasi per 2019 atau sekira tiga tahun sebelum Piala Dunia 2022 digelar.Metro belakangan terbukti menjadi jaringan tulang punggung utama angkutan bagi para suporter menuju stadion-stadion Piala Dunia 2022.Di balik deretan nominal angka yang menandai kemahalan anggaran, Piala Dunia 2022 berlangsung dengan penuh keseruan.Kejutan sudah bermunculan sejak rangkaian pertandingan pertama fase penyisihan grup, termasuk keberhasilan Arab Saudi menjungkalkan Argentina 2-1 dalam pembuka Grup C.Dalam Piala Dunia 2022 Qatar, tercipta pula rekor gemilang keberhasilan Maroko mencapai semifinal yang merupakan pencapaian perdana bagi negara perwakilan Afrika sekaligus Arab.Namun tentu saja keberhasilan menyaksikan Lionel Messi melengkapi karier gemilangnya dengan mengangkat trofi Piala Dunia bersama Argentina setelah mengatasi Prancis-nya Kylian Mbappe dalam final nan ketat jadi pamungkas keseruan 64 pertandingan di Qatar sepanjang satu bulan lamanya.Piala Dunia 2022 diwarnai hujan 172 gol, yang merupakan rekor jumlah terbanyak untuk sebuah edisi melampaui 171 pada 1998 dan 2014.Sementara itu Mbappe jadi pemain kedua yang mengemas trigol dalam sebuah partai final Piala Dunia 2022 setelah legenda Inggris Geoff Hurst pada 1966.Secara keseluruhan, mayoritas penikmat sepak bola cukup terpuaskan dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar yang awalnya sempat mereka kira akan kacau balau. Menuju Amerika UtaraKita semua sudah tahu empat tahun dari sekarang, Piala Dunia 2026 akan dilangsungkan di Amerika Serikat-Kanada-Meksiko.Itu akan jadi kali kedua sepanjang sejarah Piala Dunia digelar dengan konsep tuan rumah bersama. Hal tersebut pertama kali terjadi pada 2002 ketika Korea Selatan dan Jepang jadi tuan rumah.Sejumlah catatan menarik sudah menyongsong Piala Dunia 2026, salah satunya adalah kepastian Meksiko jadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986.Piala Dunia 2026 juga akan menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti oleh 48 tim peserta. Pertambahan jumlah peserta itu praktis membuat perubahan di fase grup, yang kini terbagi menjadi 16 grup berisi tiga tim.Setiap dua tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke babak gugur yang dimulai dengan 32 besar ketimbang 16 besar seperti selama ini.Dengan format tersebut, Piala Dunia 2026 secara keseluruhan akan menggelar 80 pertandingan bertambah dari 64 pertandingan pada 2022 dan beberapa edisi sebelumnya.FIFA telah mengumumkan 16 stadion di 16 kota yang bakal jadi lokasi pertandingan Piala Dunia 2022. Dua kota di Kanada, tiga kota di Meksiko, dan sisanya di Amerika Serikat.Meskipun ada 11 stadion di Amerika Serikat yang dipakai tak satu pun di antaranya merupakan \"bekas\" stadion ketika Negeri Paman Sam jadi tuan rumah Piala Dunia 1994 silam.Bahkan dari 16 stadion itu, hanya Estadio Azteca di Mexico City yang pernah menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia yakni pada 1970 dan 1986.Hingga kini FIFA belum mengumumkan di kota mana partai final Piala Dunia 2026 akan dilangsungkan. Dengan keberadaan 11 stadion, besar kemungkinan final akan digelar di Amerika Serikat.Berbagai perubahan yang sudah pasti akan berlangsung di Piala Dunia 2026, tentunya menjanjikan turnamen yang patut dinantikan.Sementara itu, mari menikmati sejenak berbagai momen manis di Qatar sembari bersiap menyongsong Piala Dunia di Amerika Utara. Selamat tinggal Qatar, sampai jumpa di Amerika Utara. (mth/Antara)
Minyak Naik Dipicu Harapan Ekonomi China, Tetapi Dibatasi Takut Resesi
New York, FNN – Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena optimisme seputar China yang melonggarkan pembatasan COVID-19 mengalahkan kekhawatiran resesi global yang akan membebani permintaan energi.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari, bertambah 90 sen atau 1,2 persen, menjadi menetap di 75,19 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari terangkat 76 sen atau 1,0 persen, menjadi ditutup pada 79,8 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Harga minyak memangkas keuntungan awal, sebelum naik lagi dalam sesi yang bergejolak.China, importir minyak mentah utama dunia, mengalami gelombang pertama dari tiga perkiraan kasus COVID-19 setelah Beijing melonggarkan pembatasan mobilitas, tetapi mengatakan berencana untuk meningkatkan dukungan ekonomi pada 2023.\"Tidak diragukan lagi bahwa permintaan dipengaruhi secara negatif,\" kata Naeem Aslam, analis di broker Avatrade. \"Namun, tidak semuanya begitu negatif karena China telah berjanji untuk melawan semua pesimisme tentang ekonominya, dan akan melakukan apa yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.\"\"Kenyataannya di sini adalah bahwa kita masih memiliki ketakutan akan resesi besar yang belum hilang,\" kata Bob Yawger, direktur energi berjangka di Mizuho. \"Akan sulit untuk mendapatkan keuntungan besar di sini.\"Minyak melonjak menuju rekor tertinggi 147 dolar AS per barel di awal tahun setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sejak itu sebagian besar keuntungan tahun ini terkoreksi karena kekhawatiran pasokan tersingkir oleh ketakutan resesi.Para menteri energi Uni Eropa pada Senin (19/12/2022) menyetujui batas harga gas, setelah pembicaraan berminggu-minggu tentang tindakan darurat yang telah memecah opini di seluruh blok karena berusaha menjinakkan krisis energi.Batas tersebut dapat memicu dimulai dari 15 Februari 2023, dokumen yang merinci kesepakatan akhir menunjukkan. Kesepakatan itu akan disetujui secara resmi oleh negara-negara secara tertulis, setelah itu dapat mulai berlaku.Federal Reserve AS dan Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga minggu lalu dan menjanjikan lebih banyak kenaikan. Sementara itu, bank sentral Jepang dapat mengubah sikap ultra-dovish-nya ketika bertemu pada Senin (19/12/2022) dan Selasa.\"Prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut akan memukul pertumbuhan ekonomi di tahun baru dan dengan demikian mengekang permintaan minyak,\" kata Stephen Brennock dari pialang minyak PVM.Minyak didukung oleh Departemen Energi AS yang mengatakan pada Jumat (16/12/2022) bahwa mereka akan mulai membeli kembali minyak mentah untuk Cadangan Minyak Strategis (SPR) - pembelian pertama sejak melepaskan rekor 180 juta barel dari cadangannya tahun ini. (mth/Antara)
Dolar Jatuh terhadap Euro karena Data Sentimen Bisnis Jerman Positif
New York, FNN – Dolar turun tipis terhadap euro pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena data sentimen bisnis Jerman yang positif mendukung mata uang bersama, sementara peningkatan moderat dalam selera investor untuk mata uang berisiko membebani safe-haven dolar.Sentimen bisnis Jerman naik lebih besar dari yang diperkirakan pada Desember karena prospek ekonomi terbesar Eropa itu membaik meskipun krisis energi dan inflasi tetap tinggi, sebuah survei menunjukkan pada Senin (19/12/2022).Euro naik 0,2 persen menjadi 1,06085 dolar, tidak jauh dari level tertinggi enam bulan di 1,0737 dolar yang disentuh minggu lalu.\"Saya pikir dolar pada umumnya melemah pada perdagangan berisiko yang sedikit lebih tinggi,\" kata John Doyle, wakil presiden transaksi dan perdagangan di Monex USA. Mata uang AS, yang menguat hampir sepanjang tahun ini karena Federal Reserve yang hawkish dan meningkatnya ketegangan geopolitik, telah berada di bawah tekanan dalam beberapa pekan terakhir karena investor bertaruh bahwa bank sentral mungkin memiliki ruang terbatas untuk mempertahankan suku bunga melawan kenaikan inflasi.Pekan lalu, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan The Fed akan memberikan lebih banyak kenaikan suku bunga tahun depan meskipun ada kemungkinan resesi AS, dengan suku bunga diperkirakan akan mencapai puncaknya di atas 5,0 persen.Wakil presiden Bank Sentral Eropa Luis de Guindos mengatakan pada Senin (19/12/2022) akan terus menaikkan suku bunga zona euro untuk mengekang inflasi dan tidak mempertimbangkan merevisi target inflasi jangka menengahnya sendiri sebesar 2,0 persen.Dolar Australia, dipandang sebagai proksi likuid untuk selera risiko, naik 0,19 persen setelah Presiden Xi Jinping dan pejabat seniornya berjanji untuk menopang ekonomi China yang terpukul tahun depan dalam menghadapi penyebaran COVID-19 yang memburuk di ibu kota Beijing.\"Aussie mendapat sedikit dorongan dari berita China,\" kata Doyle.\"(Langkah itu) mungkin sedikit melegakan setelah diinjak pada akhir pekan lalu,\" katanya.Dolar 0,2 persen lebih tinggi terhadap yen Jepang setelah jatuh sebanyak 0,7 persen di sesi sebelumnya di tengah laporan Jepang sedang mempertimbangkan merevisi kebijakan moneter utama setelah gubernur baru bank sentral Jepang ditunjuk pada April.Pemerintah akan mempertimbangkan untuk merevisi pernyataan bersama yang ditandatangani pada 2013 yang mengikat bank sentral untuk memenuhi target inflasi 2,0 persen sesegera mungkin, kata sumber.\"Hasilnya adalah ini mungkin memberikan fleksibilitas tepat waktu, tetapi tidak mengikat bias kebijakan moneter satu atau lain cara,\" kata Vishnu Varathan, kepala ekonomi dan strategi di Mizuho Bank, menambahkan lebih banyak kejelasan diperlukan untuk dampak yang lebih besar pada yen.Rand Afrika Selatan melonjak lebih dari 2,0 persen setelah Presidennya Cyril Ramaphosa terpilih kembali sebagai pemimpin partai berkuasa Kongres Nasional Afrika (ANC).Sementara itu, bitcoin turun 1,7 persen menjadi 16.553 dolar AS karena mata uang kripto itu terus mengalami kerugian tajam setelah kejatuhan bursa kripto FTX. (mth/Antara)
Presiden: Ada Pergerakan 44 Juta Orang Saat Natal dan Tahun Baru 2023
Jakarta, FNN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan terdapat pergerakan sebanyak 44 juta orang saat momentum menjelang dan perayaan Natal 2022 serta tahun baru 2023.Presiden Jokowi dalam rapat terbatas persiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, meminta seluruh kementerian dan lembaga non-kementerian untuk menyiapkan berbagai kebijakan dan infrastruktur agar suasana Natal dan tahun baru 2023 berjalan aman dan nyaman.“Saya hanya ingin memberikan peringatan. Hati-hati terhadap survei Badan Kebijakan Transportasi ada potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan tahun baru ini,” kata dia.Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi masalah dan gangguan yang berpotensi muncul pada momentum natal dan tahun baru 2023.“Saya minta persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah pada Natal dan tahun baru ini betul-betul disiapkan agar masyarakat terasa nyaman dan aman,” kata Presiden Jokowi.Kepolisian RI (Polri) sebelumnya menyatakan akan menggelar Operasi Lilin 2022 mulai 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023.Polri menyebutkan terdapat 52.636 titik lokasi yang menjadi sasaran pengamanan Operasi Lilin 2022, termasuk di antaranya 711 terminal, 653 pelabuhan, 206 bandara, 256 stasiun kereta api, 3.693 pasar dan pusat perbelanjaan, 3.709 objek wisata, 41.702 gereja, dan 1.706 titik perayaan malam pergantian tahun.Sebanyak 102 ribu personel Polri akan disiagakan dengan dibantu personel dari TNI, Kementerian Kesehatan, Dinas Perhubungan, Jasa Marga, serta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.Selain itu, Polri juga mendirikan 1.868 pos pengamanan (pospam), 776 pos pelayanan (posyan), dan 70 pos terpadu. (mth/Antara)
Jenderal Andika Serah Terima Jabatan Panglima TNI ke Laksamana Yudo
Jakarta, FNN – Jenderal TNI Andika Perkasa secara resmi melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Panglima TNI kepada Laksamana TNI Yudo Margono melalui upacara militer di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa. Pada upacara itu, Jenderal Andika dan Laksamana Yudo Margono menandatangani naskah serah terima jabatan. Kemudian, dilakukan Sertijab Ketua Umum Dharma Pertiwi dan IKKT PWA dari Ny. Hetty Andika Perkasa kepada Ny. Veronica Yulis Prihayati Yudo Margono, sekaligus pengangkatan Ny. Veronica Yulis Prihatin Yudo Margono sebagai Ibu Asuh Wan TNI (Ibu Raksa Tri Anggana Tantri). Laksamana TNI Yudo Margono mengaku akan konsisten melanjutkan program yang telah dijalankan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa. “Saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa,” kata Yudo. Yudo pun mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Jenderal TNI Andika Perkasa selama menjabat sebagai Panglima TNI. “Dan ini menjadi kebanggaan bersama dan tentunya nanti akan saya lanjutkan di dalam saya menjabat sebagai panglima TNI,” jelasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 91/TNI/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Hadir dalam kegiatan Sertijab itu, antara lain, Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan sejumlah anggota Komisi I DPR. Yudo, pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, tahun 1965 tersebut, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) ke-33 pada 1988. Sejak lulus menjadi perwira TNI AL, karier militer Yudo terus melejit. Selama berkarier di dunia militer, ada 19 jabatan yang pernah diemban Yudo, di antaranya menjadi komandan di delapan tempat yang berbeda. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut, Yudo mengawali kariernya di kapal perang. Saat itu, Yudo Margono dipercaya menjadi Asisten Perwira Divisi (Aspadiv) Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 (1988), Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364. Kariernya terus merangkak naik, Yudo dipercaya menjadi Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, Komandan KRI Ahmad Yani 351, Komandan Lanal Tual (2004-2008), Komandan Lanal Sorong (2008-2010). Kemudian pada 2010, dirinya menjabat Komandan Satkat Koarmatim. Ia kemudian ditunjuk menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) pada (2017-2018). Yudo selanjutnya dipercaya untuk mengemban jabatan Panglima Komando Armada I yang menduduki wilayah laut Indonesia bagian barat (2018-2019). Yudo kembali ditunjuk sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, yang merupakan komando utama operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (2019-2020). Saat menjabat sebagai Pangkogabwilhan I dengan pangkat bintang tiga atau laksamana madya, Yudo mampu meredam ketegangan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, karena adanya pelanggaran oleh kapal nelayan China pada 2020. Bahkan, Yudo juga terlibat aktif dalam penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020. Terutama dalam hal pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari China ke Tanah Air dan pembangunan rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19 di Pulau Galang dan Wisma Atlet. Dengan prestasinya itu, Yudo kemudian dipercaya untuk mengemban sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) untuk menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji yang memasuki masa pensiun pada 2020. (mth/Antara)
Komunisme, Kaum Trotsky dan False Flag Operation Asing
Ternyata bukan saja kelompok-kelompok Islam saja yang sering jadi korban False Flag Operation. Melainkan juga para kader komunis yang katanya hebat-hebat itu. Oleh: Hendrajit, Wartawan Senior, dan Pengkaji Geopolitik PAGI netizen. Sekarang ngobrol sedikit tentang komunisme ya. Pada 1924 bapak komunisme Rusia Vladimir Ulyanov Lenin meninggal. Penggantinya, bertarunglah dua putra mahlota, Stalin dan Trotsky. Punya mahzab berbeda dalam menjabarkan marxisme/leninisme. Dan punya kepribadian bertolak belakang sebagai sosok pemimpin. Pada kurun waktu itu, China belum jadi komunis, karena Mao Zhe Dong baru berhasil berkuasa pada 1949. Makanya ketika pada 1922 komunisme di Indonesia mulai menguat, dan bahkan menyusup ke Sarikat Islam, para kader komunis seperti Muso, Darsono dan Alimin, ketika mengklaim dirinya sebagai komunis pro Moskow, sebetulnya nggak jelas menganut garis politik Stalin atau Trotsky. Dalam situasi demikian, seringkali di internal PKI sejak 1920an sering kebalik-balik dalam pemetaan ideologi maupun faksi politik. Misalnya, ketika PKI memutuskan melancarkan pemberontakan Prambanan 1926 maupun Madiun 1948, yang kebetulan para aktornya sama, bertumpu pada Muso-Alimin, mengaku sudah dapat restu Moskow. Yang berarti direstui Stalin. Tapi apa benar begitu? Waktu saya baca buku karya George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, Indonesianist generasi pertama itu menemukan sebuah dokumen yang mana Stalin mengecam kebijakan komunisme di Indonesia. Dalam pidatonya pada 1925, hal ini berarti setahun sebelum meletusnya pemberontakan Prambanan Stalin berkata: “Komunis di Jawa terlalu menilai tinggi potensi revolusioner dari gerakan pembebasan dan terlalu rendah menilai pentingnya aliansi antara kelas pekerja dan borjuis revolusioner dalam melawan imperialisme. Tampaknya, kaum Komunis Jawa mengidap penyimpangan ini, karena telah berbuat kekeliruan, yaitu mengibarkan slogan pemerintahan Soviet di negerinya sendiri. Hal ini merupakan penyimpangan ke arah kiri, yang akan memencilkan Partai Komunis dari massa dan akan mengubahnya menjadi suatu sekte.” Para kader komunis Indonesia yang dalam masa pertumbuhan awalnya dibina para kader sosialis demokrat Belanda seperti Snevliet dan Bars, sama sekali tidak membaca dinamika internal di Soviet era Stalin. Alhasil, para kader PKI seperti Alimin dan Muso, langsung menuding Tan Malaka sebagai kaum Trotsky ketika menentang keputusan Alimin dan Muso berontak pada 1926. Tan menentang karena dipandang belum matang. Artinya, Tan dalam hal ini menilai garis politik dan strategi yang ditempuh Alimin-Muso sejatinya justru menganut garis pro Trotsky, yang beroposisi dan berseberangan dengan garis Stalin. Namun Alimin dan Muso, ibarat maling teriak maling, mencap Tan sebagai Trotsky. Hanya karena mereka beranggapan pemberontakan Prambanan 1926 sudah direstui Moskow. Sehingga karena Tan menentang, berarti Tan itu Trotsky. Padahal kalau baca pidato Stalin yang dikutip Kahin tadi, Moskow justru menentang. Bahkan Stalin menggunakan istilah penyimpangan ke kiri. Ternyata bukan saja kelompok-kelompok Islam saja yang sering jadi korban False Flag Operation. Melainkan juga para kader komunis yang katanya hebat-hebat itu. Menyangka bekerja sama dengan sekutu, eh belakangan mereka nyadar telah kerjasama dengan musuh. Ketika Alimin dan Muso menuding Tan Malaka Trotsky, padahal justru Alimin dan Muso itu yang menganut garis politik dan strateginya Trotsky. Lantas apa ciri khas kaum Trotsky itu? Nah Tan sendiri rupanya malah tahu sekali ciri khas buruk kaum Trotsky: 1. Kaum kiri yang umumnya orang-orangnya besar mulut. Orang sekarang bilang Omdo. Omong doang. Nggak ada action-nya. 2. Orang-orangnya tidak punya ketetapan hati dalam berpolitik. Tidak istiqomah. Mudah terombang-ambing oleh kejadian. 3. Meski di permukaan galak, radikal, namun dalam kebijakan yang diambil, seringkali malah menguntungkan kapitalisme. Alhasil malah masuk dalam skema kapitalisme global. 4. Dan, yang paling fatal, kata Tan, kaum Trotsky itu hakekatnya nggak percaya terhadap kemampuan sosialisme untuk mengalahkan kemaha-kuasaan kapitalisme. Buat Tan, model begini ini merupakan penghianatan terhadap perjuangan sosialisme. Justru atas dasar itulah Tan kemudian mendesak para founding fathers kita, termasuk Presiden Sukarno, agar ketika mulai berunding dengan Belanda, bertumpu pada prinsip “Merdeka 100 Persen”. (*)
Imajinasi Liar dari Gerombolan Liar: Tidak Ada Anggaran (Uang) Pemilu
Kalau pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tidak memberikan uang yang sudah dianggarkan tersebut, maka berarti kementerian keuangan melakukan pembangkangan terhadap UU APBN dan konstitusi. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) RENCANA mempertahankan masa jabatan Joko Widodo terus bergulir. Baik dengan cara memperpanjang masa jabatan presiden maupun mengubah periode jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode. Semua ini tentunya melanggar konstitusi, dan masuk kategori sebagai kudeta konstitusi, seperti dimaksud di dalam artikel “Threats to democracy in Africa: The rise of the constitutional coup”, seperti dimuat di situs the Brookings Institute: https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/10/30/threats-to-democracy-in-africa-the-rise-of-the-constitutional-coup/ Artinya, Indonesia sedang meniru beberapa negara di Africa, mengancam demokrasi melalui kudeta konstitusi, untuk mempertahankan kekuasaan, menuju negara otoritarian dan tirani. Rencana ini sengaja disuarakan tanpa etika dan moral, secara sistematis, diorkestrasi oleh ketua umum partai politik, menteri, dan akhir-akhir ini pejabat tinggi negara, DPD dan MPR. Berbagai macam alasan penundaan pemilu dikaji, termasuk skenario brutal. Seperti kompensasi masa jabatan karena pandemi Covid-19 selama 2 tahun, atau menciptakan keadaan darurat, kegentingan memaksa, agar presiden dapat menerbitkan PERPPU atau dekrit menunda pemilu. Yang semuanya ilegal karena melanggar konstitusi. Karena Perppu atau dekrit presiden wajib taat konstitusi. Seperti diuraikan di dalam tulisan ini: https://www.watyutink.com/berpikir-merdeka/amp/pr-5036063087/dekrit-presiden-tidak-taat-konstitusi-dapat-dimakzulkan. Kemudian, alasan pemerintah tidak ada uang (anggaran) digulirkan. Alasan ini sangat primitif. Kalau dijalankan maka pemerintah secara nyata melanggar konstitusi. Pertama, pemerintah tidak pernah tidak ada uang, karena pemerintah mempunyai kekuasaan menarik pajak dan mencetak uang. Total belanja negara dalam APBN 2023 sebesar Rp 3.061 triliun. Anggap saja belanja negara 2024 sekitar Rp 3.000 triliun juga sehingga total belanja negara untuk dua tahun (2023-2024) mencapai Rp 6.000 triliun. Artinya, anggaran pemilu Rp 120 triliun relatif sangat kecil, hanya 2% dari belanja negara. Kedua, anggaran pemilu harus dianggarkan di dalam APBN. Kalau tidak dianggarkan berarti pemerintah melanggar perintah konstitusi untuk menyelenggarakan pemilu setiap 5 tahun, yang jatuh tempo pada 2024. Artinya, pemerintah membangkang perintah konstitusi, melanggar konstitusi, dapat dimakzulkan. Ketiga, kalau anggaran pemilu sudah dianggarkan dan diundangkan dalam UU APBN, maka pemerintah, dan KPU sebagai penyelenggara pemilu, wajib menjalankan perintah UU APBN. Artinya, wajib menyelenggarakan pemilu. Kalau tidak, maka berarti keduanya membangkang perintah UU APBN, dan membangkang perintah konstitusi, karena UU APBN merupakan perintah konstitusi secara langsung. Sejauh ini, pemerintah sudah menganggarkan biaya penyelenggaraan pemilu dalam APBN, baik untuk KPU maupun Bawaslu. Perkiraan realisasi anggaran belanja KPU untuk tahun 2022 mencapai Rp 2,35 triliun. Anggaran KPU untuk tahun anggaran 2023 ditetapkan Rp 16 triliun. Sedangkan perkiraan realisasi anggaran Bawaslu untuk tahun 2022 mencapai Rp 1,79 triliun, dan anggaran tahun 2023 ditetapkan Rp 7,1 triliun. Jumlah anggaran 2023 ini lebih besar dari indikasi awal kementerian keuangan yang memperkirakan anggaran KPU dan Bawaslu masing-masing-masing sebesar Rp 14 triliun dan Rp 5,5 triliun: https://m.bisnis.com/amp/read/20220817/10/1567743/sri-mulyani-anggaran-pemilu-2024-rp14-triliun-bawaslu-rp55-triliun Dengan demikian, tidak ada alasan KPU dan Bawaslu tidak ada uang untuk menyelenggarakan pemilu. Kalau pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tidak memberikan uang yang sudah dianggarkan tersebut, maka berarti kementerian keuangan melakukan pembangkangan terhadap UU APBN dan konstitusi. Maka dari itulah, alasan menunda pemilu karena tidak ada uang merupakan imajinasi liar, dari segerombolan liar pihak-pihak yang mau melakukan kudeta konstitusi. (*)
Hentikan Usulan Dekrit Kembali ke UUD 1945 Asli Era Presiden Jokowi
Dengan kembali ke UUD 1945, seolah rezim mengikuti aspirasi rakyat, ternyata telah dimodifikasi dalam rencana rekayasa politik dengan cara membonceng kekuatan aspirasi rakyat tersebut untuk mempertahankan kekuasannya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ASPIRASI usulan mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli untuk kemudian disempurnakan dengan adendum, akan dikemas seolah-olah untuk melawan Oligarki dan merontokkan UUD 2002. Justru oleh penguasa momen ini akan dijadikan bargaining posisition dengan perpanjangan masa jabatan Presiden. Dibungkus ide dalam kemasan seolah Presiden akan memenuhi aspirasi masyarakat. Dekrit kembali ke UUD 45 asli dengan adendum, dengan perpanjangan masa jabatan Presiden 2 atau 3 tahun, akan nyasar ke Pasal 7 UUD 45 naskah asli yang menyebutkan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Interpretasi kalimatnya jelas: setelah masa jabatan pertama (5 tahun), dapat dipilih kembali (untuk masa jabatan 5 tahun ke-2 ), hanya sekali lagi, akan diubah boleh dipilih berkali-kali. Dalam rancangan adendum UUD 1945 asli, menjadi tidak ada pembatasan jabatan Presiden. Seorang Presiden, bisa menjadi Presiden berkali-kali tanpa ada batasan periode jabatan, seperti yang terjadi dalam era Rezim Soeharto. Ide ini sangat mungkin juga mengikuti dan terinspirasi dari sukses Xi Jinping yang akan bisa menjadi Presiden China seumur hidup. Ide kembali ke UUD 1945 asli ini justru akan menjadi makanan dan santapan Oligarki, Presiden kembali berkali-kali dan tanpa perlu mengadakam Pilpres. Kekuatan finansial oligargi dipastikan akan mem-backup proses politiknya. Gambaran skenarionya agar mudah ditangkap dan dipahami masyarakat luas, seperti ini. Bahwa: Presiden Jokowi mengeluarkan dekrit yang isinya kembali ke UUD 1945 asli. Pemilu hanya untuk memilih Partai Politik, seperti pada era Orba. Pilpres cukup via MPR di mana syaratnya tidak ada lagi batasan 2 (dua) periode jabatan Presiden. Jokowi maju Capres lagi dan dimenangkan secara aklamasi oleh MPR RI. Masyarakat luas tidak boleh lengah oleh manuver beberapa pejabat negara yang dengan cara apapun termasuk tawaran amandemen terbatas setelah kembali ke UUD 45 asli, sepanjang akan dilaksanakan pada era Jokowi akan membawa konsekuensi yang berbahaya. Sebelumnya telah saya tulis tercium Prediksi jahat perpanjangan masa jabatan Presiden, bukan asal-asalan tanpa referensi dan data yang dimiliki oleh Kajian Politik Merah Putih, itu jebakan politik akan terjadi kalau kita tidak waspada. Dengan kembali ke UUD 1945, seolah rezim mengikuti aspirasi rakyat, ternyata telah dimodifikasi dalam rencana rekayasa politik dengan cara membonceng kekuatan aspirasi rakyat tersebut untuk mempertahankan kekuasannya. Siklus pemilu dan Pilpres jangan sampai ada penundaan sekalipun muncul serangan seolah-olah Pilpres mendatang akan mendatangkan kecurangan yang sama seperti Pilpres sebelumnya dan macam-macam narasi yang akan menyerang dan berusaha menunda Pilpres yang akan datang. Apapun pilihannya adalah pilihan terbaik jangan melakukan Dekrit kembali ke UUD 45 asli pada era Presiden Jokowi dengan konpensasi akan menambah masa jabatannya. Para pejabat negara yang secara terang-terangan mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu 2024, sejatinya mereka itu adalah para “pengkhianat” konstitusi. Mengapa? Karena sebenarnya mereka itu sudah tahu adanya konstitusi yang mengatur tentang pemilu maupun pilpres. Mereka bukannya “buta-tuli”. Mereka masih bisa baca bisa dengar juga. Entah kalau mereka sudah “buta-tuli”. (*)
Syafruddin Prawiranegara dan Hari Bela Negara
Hari ini, 19 Desember 2022, tanggal di mana ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda, Syafruddin Prawiranegara, salah seorang Pimpinan Masyumi yang ada di kabinet, berinisiatif membentuk pemerintahan sementara. Oleh: Abdullah Hehamahua, Mantan Penasehat KPK HARI ini, 19 Desember, 74 tahun lalu, pesawat-pesawat terbang Belanda, menerjunkan tentaranya di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Padahal, Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat sebagai Penengah berada di Kaliurang. Tentara Belanda tanpa menghiraukan eksistensi KTN, melepaskan tembakan beruntun dari pesawat terbang. Belanda akhirnya menguasai Yogyakarta. Soekarno, Hatta, dan beberapa Menteri, ditangkap Belanda. Mereka dibuang ke Pulau Bangka. Panglima Besar Jenderal Sudirman memutuskan untuk melakukan perang gerilya. Namun, Soekarno dan Hatta, bersikap lain. Olehnya, sebelum ditangkap, keduanya dalam sidang kabinet terbatas, memberi mandat ke Syafruddin Prawiranegara untuk memimpin pemerintahan. “Saya tidak terima telegram itu,” kata Pak Syaf kepadaku dalam salah satu pertemuan Forum Nasi Bungkus, Dewan Da’wah (1981). “Lalu mengapa Pak Syaf membentuk PDRI?” tanyaku penasaran. Motif Pembentukan PDRI Pak Syaf sewaktu menjawab pertanyaanku, menjelaskan, sebagai salah seorang pimpinan Masyumi yang berada di kabinet, bertanggung jawab terhadap eksistensi Indonesia. Pak Syaf, Menteri Kemakmuran yang waktu itu dengan beberapa pejabat negara berada di Bukittingi. Pak Syaf mengatakan, sehari sebelum penaklukan Yogyakarta, PKI melakukan pemberontakan di Madiun, Pemberontakan tersebut menurut Pak Syaf, dimanfaatkan Belanda untuk mempersulit wujudnya kesepakatan dalam kegiatan diplomasi kedua negara. Olehnya, menurut pak Syaf, pemerintah Indonesia bertindak tegas. Pemberontakan PKI di Madiun tersebut dapat ditumpas. Sebab, pasukan Divisi Siliwangi yang berada di Surakarta waktu itu dikerahkan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pak Syaf menambahkan, Masyumi sebagai partai Islam ideologis tidak membiarkan PKI atau ajarannya berkembang di Indonesia. Apalagi sampai menguasai sistem pemerintahan. Sebab, sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas menolak komunisme. Ini karena komunisme tidak mengakui agama. Bahkan, komunisme menganggap agama sebagai candu. “Itulah sebabnya saya berinisiatif membentuk kabinet,” kata Pak Syaf menjelaskan alasan pembentukan PDRI. Padahal, beliau tidak menerima telegram Soekarno dan Hatta. Pak Syaf melanjutkan alasan pembentukan PDRI yang masih kuingat, antara lain: Tujuan perjuangan Masyumi adalah terciptanya ajaran dan hukum Islam bagi orang per orang, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara menuju ridha Ilahi. Fakta di lapangan, lanjutnya, 95 persen penduduk Indonesia waktu itu beragama Islam. Jika presiden dan wakilnya ditangkap, masyarakat dunia akan menganggap, pemerintahan Indonesia sudah tiada. Dampaknya, Belanda akan kembali menjajah. Konsekwensi logisnya, pengakuan dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia pun pupus. Berarti, lanjut pak Syaf, Masyumi sukar mencapai tujuannya. Kabinet PDRI Pak Syaf mengajak Kolonel Hidayat, Panglima tentara dan teritorium Sumatera, mengunjungi Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera, guna mengadakan perundingan. Pak Syaf bersama beberapa tokoh, di perkebunan teh Halaban yang berjarak 15 Km arah selatan kota Payakumbuh, melakukan pertemuan. Hari itu, 22 Desember 1948, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk. Pak Syaf sebagai Presiden merangkap Perdana Menteri (PM). Beliau didampingi T.M. Hassan sebagai Wakil Presiden. Anggota kabinet lainnya, antara lain: Ir. Indratjaja (Menteri Perhubungan/Kemakmuran); Ir. Sitompul (Menteri PU dan Kesehatan); Mr. Lukman Hakim (Menteri Keuangan dan Kehakiman); Mr. Moch Rasjid (Menteri Keamanan dan Sosial). Kutanyakan Pak Syaf, mengapa tidak menggunakan istilah Presiden. Beliau dengan lugu mengatakan: (a) Saya waktu itu belum tahu ada mandat dari Presiden Sukarno kepadaku untuk membentuk pemerintahan transisi; (b) Saya terdorong oleh rasa keprihatinan sebagai Menteri di mana atasanku ditangkap penjajah Belanda. (c) Saya sebagai Pimpinan Masyumi yang adalah partai politik Islam ideologis, tidak etis untuk memproklamirkan diri sebagai Presiden. Apalagi, waktu itu saya tidak menerima telegram dari presiden yang mengamanatkan diriku membentuk pemerintahan. Pidato Melalui Radio Rimba Raya Pak Syaf mengumumkan pemerintahan baru dan menyampaikan tekadnya untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Hal tersebut disampaikan melalui Radio Rimba Raya yang disiarkan secara luas. Pak Syaf mengingatkan diriku tentang tujuan kemerdekaan yang berada dalam alinea keempat mukadimah UUD 45. “Jangan lupa, empat dari sembilan orang perumus Pancasila dan UUD 45 adalah ulama yang merupakan anggota Masyumi,” kata pak Syaf. Saya kaget! (Di rumah, kucari dan kupelajari beberapa literatur. Ternyata, empat orang dari Panitia Sembilan yang menyusun dasar negara dan UUD adalah ulama. Orang pertama, KH Agus Salim, ulama besar waktu itu. Beliau salah seorang anggota Parleman dari Masyumi ketika Wakil Presiden, Mohammad Hatta menganjurkan pembentukan partai politik. Salah satu partai politik itu adalah Masyumi yang dibentuk dalam Kongres Umat Islam, 7 November 1945 di Yogyakarta. Orang kedua, KH Wahid Hasyim, Wakil Ketua Majelis Syura Masyumi dari unsur Nahdiyin. Personil ketiga, Abdoel Kahar Muzzakir, juga anggota parlemen Masyumi dari unsur Muhammadiyah. Ulama keempat, Raden Abikusno Tjokrosoejoso, anggota parlemen Masyumi dari unsur Syarikat Islam). Pidato pak Syaf di Radio Rimba Raya menggelegar, tidak saja dalam negeri, tapi juga dunia internasional. Rakyat Indonesia, khususnya di Sumatera yang mendengar pidato tersebut, bangkit melakukan perlawanan dengan cara masing-masing. Bahkan, informasi tentang pidato tersebut sampai ke PBB. Jadi, sekalipun tokoh-tokoh PDRI diburu Belanda, tapi pidato Pak Syaf mendorong PBB untuk mendesak negara penjajah tersebut kembali ke meja perundingan. Hasilnya, Indonesia berdaulat pada tanggal 29 Desember 1949, rumusan Konperensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Denhaag, Belanda. Mengembalikan Mandat Sebagai Ketua PDRI Kutanyakan, mengapa pak Syaf mengembalikan mandat sebagai Ketua PDRI. Padahal, dengan jabatan tersebut, Pak Syaf bisa melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa. Jawaban Pak Syaf mengejutkan. Pak Syaf bilang, setelah PDRI beroperasi, beliau baru tau, ada mandat dari Presiden terhadap dirinya untuk membentuk pemerintahan transisi. Olehnya, setelah mengetahui Soekarno dan Hatta bebas, pak Syaf menganggap tugasnya selesai. Itulah sebabnya, beliau kembalikan mandat ke Soekarno dan Hatta. Pak Syaf secara resmi kembalikan mandat dalam sidang kabinet RI, 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Perilaku pak Syaf tersebut menunjukkan, tokoh-tokoh Masyumi adalah pribadi yang tidak gila jabatan. Mereka melakukan suatu kegiatan karena diperintahkan agama dan negara. Mereka menerima suatu pekerjaan atau jabatan juga karena perintah agama dan negara. Olehnya, Pak Syaf menolak jabatan jika ia bertentangan dengan perintah agama dan negara. Hal ini ditunjukkan terhadap kebijakan presiden Soekarno yang dinilainya salah. Presiden Soekarno waktu itu menunjuk Pak Syaf menjadi formatur guna membentuk Dewan Nasional sekaligus sebagai pimpinannya. Pak Syaf menolak. Sebab, lembaga Dewan Nasional itu tidak dikenal dalam UUDS 1950 yang berlaku waktu itu. Menurut Pak Syaf, tindakan Presiden Soekarno tersebut, terang-terangan melanggar konstitusi. Menjadi Pahlawan Nasional Chalid Prawiranegara, anak sulung pak Syaf memberitahuku, penetapan ayahnya sebagai pahlawan nasional bukan atas permintaan keluarga. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan budaya dan karakter Masyumi sebagai partai Islam ideologis. Menurutnya, pak AM Fatwa sebagai anggota DPR-RI memintanya, mengajukan permohonan agar pak Syaf ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pak Chalid menolak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang melarang memberi jabatan ke orang yang meminta. Akhirnya, Pemerintah Jawa Barat yang mengajukan permohonan ke pemerintah. Almarhum AM Fatwa, dalam kontek ini mengorganisasikan sejumlah seminar tentang peran PDRI. Sebab, Presiden SBY melalui Keppres menetapkan tanggal 19 Desember 1948 sebagai Hari Bela Negara. AM. Fatwa lalu melakukan seminar di beberapa kota besar. Dimulai dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Seminar-seminar yang dilakukan sejak 2009 – 2011 tersebut diakhiri dengan peringatan 100 tahun pak Syaf. Penganugerahan gelar pahlawan nasional diberikan ke pak Syaf, tanggal 8 November 2011. Upacara penganugerahan dilakukan Presiden SBY di istana negara. Hari ini, 19 Desember 2022, tanggal di mana ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda, Syafruddin Prawiranegara, salah seorang Pimpinan Masyumi yang ada di kabinet, berinisiatif membentuk pemerintahan sementara. Sebab, kesadaran sebagai Menteri dan pimpinan Masyumi yang mau menyelamatkan pemerintahan dan negara Indonesia dari dijajah kembali, beliau membentuk pemerintahan tersebut. Tanggal 22 Desember 1948, 74 tahun lalu, dideklarasikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden merangkap Perdana Menteri. Andaikan pak Syaf tidak berinisiatif membentuk PDRI, 74 tahun lalu, apakah hari ini, Indonesia sebuah negara merdeka? Apakah tanpa PDRI, Belanda melakukan Komperensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia, 29 Desember 1949? Apakah tanpa hasil KMB, Moh. Natsir, Ketua Fraksi Partai Masyumi mengajukan Mosi Integral.? Apakah tanpa Mosi Integral tersebut, Indonesia hari ini adalah NKRI.? Siapa yang berhak mengklaim, paling NKRI.? Masyumi, PKI atau koalisinya. ? Semoga kita semua tahu diri! Depok, 19 Desember 2022. (*)
Posko Pilihan Rakyat: Bersama Rakyat Melawan Kudeta Konstitusi
Bagi lawan politiknya, Anies memang ancaman. Tidak hanya karena survey menempatkan Anies teratas dari sisi elektabilitas, tetapi juga karena fakta lapangan terlihat lebih menyeramkan, melampaui ekspektasi hasil survey. Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI ADA tiga hal signifikan yang membuat isu perpanjangan masa jabatan dengan modus penundaan Pemilu perlu direspon rakyat secara super serius. Pertama, bakal dilantiknya 272 penjabat kepala daerah. Kedua, isu Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang disinyalir terkait dengan rencana busuk ini. Dan ketiga, informasi bahwa mayoritas Anggota DPR dan DPD telah sepakat penundaan Pemilu. Jelang Pemilu 2024 jumlah Pj kepala daerah yang akan dilantik sebanyak 272. Ini bukan angka kaleng-kaleng, karena bobotnya separuh dari total 548 kepala daerah di tanah air. Pertanyaannya, bila selama ini presiden begitu sibuk dan terbuka mendukung calon tertentu, bagaimana dengan 272 Pj kepala daerah itu? Pertanyaan berikutnya, apa jadinya bila mereka dikonsolidasi mendukung perpanjangan masa jabatan presiden? Pj kepala daerah berpotensi menjadi perpanjangan tangan kekuasaan untuk kepentingan politiknya. Potensi itu muncul karena Sang Pj ditunjuk penguasa, bukan dipilih rakyat melalui Pemilu. Gelagatnya terlihat dari gerilya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghapus jejak Anies Rasyid Bawedan. Sulit menepis tudingan, kebijakan kontroversial Pj Gubernur hasil penunjukan Presiden Joko Widodo ini tidak terkait dengan Pemilu 2024. Ini sama sulitnya menepis dugaan bahwa Heru akan ikut mendukung penundaan Pemilu kalau-kalau ada perintah. Sekali lagi, penundaan Pemilu adalah soal yang harus direspon rakyat secara keras. Bisik-bisik beberapa kawan, lebih dari 75 persen Anggota DPR telah setuju ²penundaan Pemilu. Itu artinya, perkara perpanjangan masa jabatan melalui penundaan Pemilu tinggal menunggu momentum yang tepat. Rakyat tidak boleh lengah. Terlebih, pengesahan KUHP disinyalir terkait pula dengan gagasan upaya melawan konstitusi secara berjamaah ini. Dalam rapat antara Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Benny K. Harman mendengar KUHP yang cepat-cepat disahkan karena tahun depan akan ada \'Dekrit Penundaan Pemilu\' dan yang protes-protes akan ditangkap semuanya. Konsitusi tegas bahwa, presiden dan wakil presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif hanya bisa menduduki jabatannya lima tahun sekali melalui Pemilu, titik. Tidak ada ruang lebih dari lima tahun dan tidak ada mekanisme lain untuk menjabat kembali kecuali melalui Pemilu, baik melalui Dekrit Presiden, Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU), dan lain-lain. Bila penundaan Pemilu dipaksakan, maka itu adalah perbuatan melawan konstitusi. Apapun alasan penundaan itu, satu-satunya pihak yang rugi adalah rakyat. Sementara presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD semuanya untung, termasuk lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti MK, MA, KY, KPK karena mendapat jatah waktu tambahan menduduki jabatannya. Rakyat rugi karena selama ini rezim gagal menampilkan prestasi signifikan. Yang ada, tanah air malah semakin dalam memasuki jurang kehancuran. Hutang negara menumpuk, korupsi merajalela, oligarki menguat, politik dinasti mencuat, pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran, dan seterusnya. Sayangnya, tidak terlihat perbaikan signifikan. Sebaliknya, kebijakan yang memunggungi rakyat terus diproduksi. Subsidi Bahan Bakar Minyak, pupuk, atau listrik dipangkas tetapi subsidi kendaraan listrik digelontorkan. Import bahan pangan dilakukan, tapi sedikit yang mengkritisi hasil dari program food estate yang dulu digembar-gemborkan itu. Itu hanya sedikit contoh, dari sekian banyak yang bisa diurai. Posko Pilihan Rakyat Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jika elit tidak lagi dapat menjadi panutan berkonstitusi dengan baik, rakyat berhak “meluruskannya”. Bila elit memaksakan pelanggaran kostitusi berjamaah, rakyat berhak memberontak. Perbuatan inkonstitusional kita lawan dengan cara konstitusional. Menjadi kewajiban kita menjaga tegaknya konstitusi. Untuk itu, kami menginisiasi Posko Pilihan Rakyat (PPR). Fokusnya pada tiga hal. Pertama, saling berjejaring (bersama posko lain yang akan dibentuk di daerah-daerah) melawan upaya kudeta konstitusi. Kedua, bahu-membahu mengawal Pemilu jujur, Adil, dan tepat waktu. Ketiga, menjadi wadah silaturahim, diskusi, dan konsolidasi relawan Anies Rasyid Baswedan. Kenapa harus Anies? Karena Anies Bacapres yang sarat karya dan prestasi. Anies pula dikenal sebagai Bacapres yang mengusung perubahan. Beberapa Bacapres lainnya yang masuk dalam hitungan lembaga survey cenderung berposisi sebagai penerus Jokowi, sementara Jokowi sendiri terbukti tidak membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Bagi lawan politiknya, Anies memang ancaman. Tidak hanya karena survey menempatkan Anies teratas dari sisi elektabilitas, tetapi juga karena fakta lapangan terlihat lebih menyeramkan, melampaui ekspektasi hasil survey. Di mana-mana, Anies disambut gegap gempita penuh sukacita. Lawatan terakhir Anies di Pangkep, Sulawesi Selatan, bahkan dihadiri puluhan atau seratusan ribu orang. Mereka datang sukarela, tanpa iming-iming amplop, goodybag, apalagi tipu-tipu kemasan acara. Menengok fakta itu, lawan politik jelas meriang. Lawan politik Anies bukan saja Bacapres yang diprediksi bertarung pada Pemilu 2024. Lawan politik Anies juga adalah mereka yang menghendaki menjabat lebih lama dari waktu yang ditentukan konstitusi, dengan mengorbankan pemilu tepat waktu. Dari Bintaro, Tangerang Selatan, semangat itu bermula. Rumah pribadi telah saya siapkan untuk mengawali perjuangan ini. Daerah lain akan kita konsolidasi masif, semasif upaya berjamaah kudeta konstitusi. Kita melawan kudeta konstitusi karena kesadaran bernegara. Kita mendukung Anies karena gagasan, karya, dan potensinya, bukan sekadar urusan uban dan kerutan di wajah. (*)
Merekalah “Pengkhianat Konstitusi”
Mengapa Muhaimin, Airlangga, dan Zulhas terkesan ngotot menginginkan ada penundaan Pemilu 2024? Saya yakin, data tipikor yang diduga dilakukan oleh mereka sudah ada di KPK, sehingga ketiganya perlu “carmuk” ke Presiden. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Networ-FNN SEOLAH ada sebuah \'orkestra\' yang tengah berjalan, wacana untuk “Jokowi 3 Periode” ternyata masih berjalan. Dengan sedikit modifikasi di sana-sini, maka wacana itu menjelma menjadi bermacam-macam wacana turunan. Ada yang mengusulkan dekrit, ada pula yang telah mengusulkan penundaan pemilu. Tak hanya itu, wacana memperpanjang sedikit waktu masa jabatan presiden juga mengemuka, seperti penambahan 2-3 tahun masa jabatannya. Teraktual, dua pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua DPD LaNyala Mahmud Mattalitti dan Ketua DPR Bambang Soesatyo serta disusul Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, yang ikut mengusulkan wacana-wacana tersebut. Hal itu semakin menguatkan bahwa “orkestra sumbang” kontra-konstitusi sebenarnya masih berjalan di tengah penolakan “malu-malu atau pura-pura” yang dilakukan Presiden Joko Widodo sendiri. Seperti, saat mengumpulkan relawannya yang dikemas “Musyawarah Rakyat” di Gelora Bung Karno, tiba-tiba muncul spanduk “Presiden 3 Periode”. Usulan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mengemuka. Kali ini datang dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Disusul dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Inilah yang mengundang kegaduhan politik nasional, meski Presiden Jokowi sendiri tidak tegas menolaknya. Bahkan, Ketua Umum Pro Jokowi (ProJo), Penanggung Jawab Musra, Budi Arie Setiadi menyebut, di wilayah Indonesia timur masyarakat mendukung Presiden Jokowi untuk menjadi presiden selama tiga periode. “Indonesia timur masih menginginkan pak Jokowi lagi tiga periode, bahkan di Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku bisa seumur hidup. Bukan tiga periode lagi,” ungkap Budi dalam diskusi Total Politik secara daring, Ahad (18/12/2022). Hanya saja Ketua Umum Projo ini menegaskan, pihaknya tunduk terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode. Tapi, sebagai aspirasi tentunya tidak dilarang. Menurut Budi, Musra Relawan Jokowi ini juga bukan dimaksudkan untuk mendorong wacana tiga periode. Namun, hanya digunakan oleh relawan Jokowi untuk menyerap aspirasi terkait calon presiden di 2024. “Saya mau menjelaskan posisi musra ini sebagai laboratorium politik untuk menyerap aspirasi rakyat. Tidak didesain untuk tiga periode tidak,” tegasnya. Usulan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali muncul. Usulan kali ini datang dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dia punya alasan tersendiri menyerukan perpanjangan dua tahun masa jabatan Presiden Jokowi. Pasalnya, masa pemerintahan Jokowi, menurutnya, habis untuk menangani pandemi Covid-19. Untuk itu, dia mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang 2 tahun untuk menggantikan atau \'menebus\' kinerjanya yang terhambat selama pandemi Covid-19. Menurutnya, melihat Jokowi sudah dua tahun karena situasi Covid-19, belum menunjukkan hasilnya. “Sekarang dua tahun sudah dilewati, ya kenapa nggak ditambah saja 2 tahun lagi untuk nebus yang Covid-19 kemarin,” ujar Nyalla saat memberikan sambutan pada Munas XVII HIPMI, Senin (21/11/2022). Selain alasan itu, Nyalla juga menyebut penyelenggaraan pemilu 2024 hanya akan membuang waktu. Ia juga menyebut ada “kelompok” yang mengontrol atau menguasai pemilu, sehingga ada baiknya juga jika ditunda. “Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblos, ini palsu semua. Ini kita sudah bisa hafal sudah dikuasai oleh satu kelompok ini,” ungkapnya tanpa menyebut kelompok yang dimaksud itu. Oligarkikah? “Nanti hasilnya sudah ditentukan di atas. Daripada buang-buang uang untuk pemilu, lebih baik ditunda saja, saya bilang gitu,” lanjut LaNyalla. Sebagai solusinya, LaNyalla menyarankan agar pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR, bukan melalui suara rakyat, karena menurutnya, pilpres dengan menggunakan coblos-coblosan hanya akan membebani rakyat. Nyalla melanjutkan, ia juga mengeluarkan pernyataan yang meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan dekrit mengembalikan Konstitusi ke Undang-Undang Dasar \'45 sesuai dengan naskah aslinya. “Nanti dari adendum itu, bisa sambil diperbaiki. Kita persilakan presiden (bisa) memperpanjang, mau 2 tahun, mau 3 tahun silakan, yang penting adendum di dalamnya selesai. Jadi pemilihan presiden cukup melalui MPR, nggak usah lagi coblos-coblosan, kasihan rakyat,” pungkas Nyalla. Gayung bersambut. Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengelak disebut menginginkan penundaan Pemilu 2024. Bamsoet balik menuding komentar terhadap pernyataannya terlalu jauh. “Pertama, apa yang disampaikan dalam komentar berita-berita itu melintirnya terlalu jauh. Yang minta pemilu ditunda siapa? Saya hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh,” kata Bamsoet, Ahad (11/12/2022). Bamsoet menjelaskan, tahapan Pemilu 2024 sedang berjalan. Kecuali ada sesuatu hal yang luar biasa sebagai mana diatur dalam konstitusi dan undang-undang (UU), seperti faktor alam dan nonalam, perang dan lain-lain yang membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan seluruhnya atau sebagian. “Saya kan hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh,” ujarnya. Menurut mantan Ketua DPR ini, dirinya hanya membuka diskursus publik. Ia pun mempersilakan orang lain untuk mengutarakan tanpa kemarahan. Yang pasti, konstitusi yakni UUD 1945 sudah mengatur dengan jelas, pemilu dilakukan setiap lima tahun dan masa jabatan presiden lima tahun dengan maksimal menjabat dua periode. Usul Tunda Adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang pertama kali menggulirkan usulan penundaan Pemilu 2024. Gayung bersambut. Dua ketua umum parpol lainnya juga ikut mendukung usulan agar Pemilu 2024 ditunda. Mereka adalah Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Ketiga partai politik yang mendukung usulan tersebut adalah parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan dua di antaranya adalah pengusung Jokowi – Ma\'ruf Amin saat Pilpres 2019, yaitu PKB dan Golkar. Muhaimin yang akrab dipanggil Imin ini mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi. “Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya, seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (23/2/2022). Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19. Imin mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara itu, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi. Alasan lain untuk menunda pemilu, kata Muhaimin, mengacu pada analisis big data perbincangan di media sosial. Dari 100 juta subyek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak. “Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan,” ujarnya. “Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022). Elit parpol kedua yang mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 adalah Airlangga Hartarto. Airlangga mengaku mendapat aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Airlangga pun berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya. “Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar, aspirasi rakyat adalah aspirasi partai,” kata Airlangga. “Oleh karena itu, kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022), dikutip dari siaran pers. Ketum parpol ketiga yang turut mendukung usulan penundaan pemilu adalah Zulkifli Hasan. Terkait alasan penundaan pemilu 2024, Zulhas menjelaskan lima alasannya. Di antaranya karena situasi pandemi yang masih berlangsung dan perlu ada perhatian khusus, serta kondisi perekonomian yang belum stabil, sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit. Zulhas juga menyinggung perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, antara lain perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia. Lalu, anggaran pemilu yang membengkak dari rencana efisiensi. Sehingga, menurutnya lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Alasan lainnya adalah masih adanya keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang tertunda akibat pandemi. “PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” ungkap Zulhas dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022). Mengapa Muhaimin, Airlangga, dan Zulhas terkesan ngotot menginginkan ada penundaan Pemilu 2024? Saya yakin, data tipikor yang diduga dilakukan oleh mereka sudah ada di KPK, sehingga ketiganya perlu “carmuk” ke Presiden. Bagaimana dengan Nyalla dan Bamsoet? Meski tidak ada maksud keduanya tunda pemilu, namun perpanjangan 2-3 tahun seperti yang dirumuskan oleh Nyalla itu tetap saja bisa mengubah agenda pemilu menjadi penundaan. Jadi, tetap saja, sebenarnya mereka itulah “pengkhianat konstitusi”. Mereka khianati amanat konstitusi yang sudah jelas isinya. (*)
Ketua DPD Ingatkan Darurat Data Penduduk dan Desa di Indonesia
Surabaya, FNN – Sejumlah data yang dirilis kementerian dan instansi mengenai jumlah desa dan penduduk yang tidak sinkron satu sama lain, mendapat sorotan tajam Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sebab, menurut LaNyalla basis data sangat penting bukan hanya untuk Pemilu, tetapi lebih dari itu adalah perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pelayanan publik juga ketahanan sosial serta pembangunan demokrasi. “Tetapi dari data yang ada, simpang siur dan tidak sinkron antar kementerian dan instansi. Ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi KPK pernah menyebut ada sekitar 16 juta orang tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Belum lagi desa fiktif yang diungkap Menteri Keuangan,” ungkap LaNyalla di Surabaya, Senin (19/12/2022). LaNyalla yang pernah mengungkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Fiktif pada saat Pilkada Jawa Timur tahun 2008 silam itu membeber sejumlah temuannya. Di antaranya ketidaksamaan data yang dirilis Kementerian Desa, Kemenkeu, KPK, Kemensos dan Kemenkes. Dalam data yang disajikan dan telah terekam di sejumlah media massa tersebut memang terdapat perbedaan mencolok terkait jumlah desa dan penduduk. Seperti pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rakor dengan Kemensos. Menurut KPK ada 16,7 juta orang tanpa NIK yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal data itu adalah basis untuk penyaluran bantuan sosial. Selain itu juga ada NIK Ganda sebanyak 1,06 juta orang. Juga ada 234 ribu orang yang meninggal, tapi masih ada di DTKS. “Ini sudah diungkap KPK sejak tahun lalu. Tapi saya belum tahu apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Apalagi Kemensos pernah mengajukan anggaran Rp 1,45 triliun untuk program sentralisasi data,” ungkapnya. LaNyalla juga mengungkap perbedaan pandangan antara Kemenkeu dengan Kemendes terkait adanya desa fiktif. Awalnya Kemenkeu menyitir ada 15 desa fiktif. Lalu saat saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Menkeu menyatakan terdapat juga permasalahan administratif pada penambahan desa baru di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Namun Menteri Desa Abdul Halim membantah. Dia mengatakan tidak ada desa fiktif. Semua desa yang ada ada penduduknya. Yang ironis, lanjut LaNyalla, saat Indonesia gencar melakukan vaksinasi tahun lalu, Menteri Kesehatan mengaku kapok menggunakan data Kemenkes. Karena disinyalir tidak tepat sasaran. Pihaknya mengaku memilih menggunakan data KPU yang baru saja menggelar Pilkada serentak. “Padahal Pilkada serentak di tahun 2020 tidak berlangsung di seluruh Kabupaten Kota di Indonesia. Bagaimana mungkin data itu bisa menjadi acuan. Apalagi vaksin dilakukan tahun 2021. Data pemilih yang sudah meninggal diupdate dari mana?” tanya LaNyalla. Jadi, menurutnya, darurat data ini adalah persoalan serius. Terutama untuk mengambil kebijakan. Karena, imbuhnya, jika datanya salah, pasti kebijakan juga salah. “Apalagi mau memaksakan pemilu legislatif dan pilpres langsung di tahun 2024. Bisa runyam kalau faktanya kita masih seperti ini. Bisa saja ada DPT Fiktif yang tidak diketahui oleh partai politik dan peserta pemilu,” tandasnya. (mth/*)
Tangis Korban Penggelapan dan Penipuan KSP Indosurya
Jakarta, FNN – Liana sambil menangis menceritakan betapa menderitanya dia sejak ikut bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Dia mengakui sejak awalnya dia diajak oleh temannya untuk ikut koperasi Indosurya. “Saya cuma sebulan. Saya belum pernah menerima bunga seperti yang telah dijanjikan, baru masuk sudah tidak bisa diambil,” kata Liana di Konperensi Pers yang diadakan di Jakarta Pusat, Ahad (18/12/2022). Liana meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahmud MD untuk mendengar keluhan mengenai pengembalian uang dari KSP Indosurya kepada dirinya dan korban lain. “Karena saya sendiri pun jadi banyak utang, di usia saya yang menginjak 50 hampir 60 saya harus kerja lagi, di usia saya yang segini,” kata Liana. Liana meminta kepada Henry Surya, Ketua KSP Indosurya untuk segera mengembalikan uang dia, dan korban-korban lainnya. “Kembalikan uang saya, Henry Surya. Ketuklah pintu hatimu. Apakah kamu merasakan seperti saya, seperti yang lain. Mereka itu membutuhkan uang dari muda untuk dikumpulkan pundi-pundinya, ternyata kamu ambil segampang itu,” ujar Liana. Kordinator yang mewakili 896 orang korban kejahatan KSP Indosurya, Imam Santosa mengaku, akibat mengikuti koperasi ini dia betapa menderita dan bertengkar dengan keluarganya, dia sering cekcok bersama istrinya karena aset-aset yang mereka keluarkan tidak juga kembali. “Semoga penetapan tersangka di PN Jakarta Barat segera dilaksanakan. Kenapa? Karena menurut saya ini sangat penting, karena saya dibuat sengsara dengan kejadian seperti ini,” kata Imam. Imam juga mengatakan bahwa dia sudah menabung sebanyak Rp 2,250 miliar yang dia kumpulkan selama dua puluh lima tahun. “Artinya dia sudah seharusnya memasuki masa pensiun di usia 54 tahunnya tetapi dia tidak bisa pensiun akibat kasus ini. Dia harus bekerja keras lagi,” tambah Imam. “Kenapa? Karena dia mempunyai seorang anak yang kuliahnya ditunda, yang satu. Dan yang kedua, dari uang yang dia kumpulkan sebanyak Rp 2,250 miliar itu ada uang keluarga dia sebanyak satu setengah milliar. Dan, dia harus mengembalukan uang itu, sampai dia harus jual rumahnya,” jelas Imam. Dari total jumlah jual rumahnya Imam pun belum bisa membayar kerugian yang ditanggung atas penggantian uang keluarganya sebanyak satu setengah milliar. Karena uang dari hasil jual rumah itu baru mengganti lima puluh persen dari hutangnya, dan lima puluh persen lagi belum, jelasnya. Jadi betapa sengsaranya. Terus dengan keluarga dan istrinya dia sering cekcok mengenai aset-aset yang dijanjikan oleh KSP Indosurya. Imam juga menjelaskan bahwa dia telah bergabung dengan KSP Indosurya semenjak 3 tahun lalu 2020. Apalagi satu bulan sebelum itu dia memasukkan uang tabungan ngajar sebanyak Rp 300 juta dan itu pun lenyap pada bulan berikutnya. (Anw)
Deddy Corbuzier Berikan Panggung untuk Keturunan PKI, Bela Negara untuk Siapa?
Jakarta, FNN – Salah satu musuh bagi TNI Angkatan Darat adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Puncaknya saat peristiwa G-30S/PKI tahun 1965 ketika pimpinan Angkatan Darat, Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani dkk diculik dan dibunuh oleh pasukan Batalyon-1 Tjakrabirawa. Pasukan pengawal presiden yang disusupi PKI. Semua personel TNI selalu diingatkan tentang ancaman bahaya laten komunis. “Di satu sisi, pesohor Deddy Corbuzier yang kini diberikan pangkat Letkol (Tituler) Angkatan Darat, dalam beberapa tayangan di media sosialnya, justru memberikan panggung kepada keturunan PKI. Mengapa pemerintah tidak memperhatikan efek negatif dari kontroversi Deddy Corbuzier?” kata analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Senin (19/12/2022). Menurut Selamat Ginting, bangsa Indonesia harus tetap mewaspadai munculnya bahaya komunis, karena PKI merupakan bahaya laten yang bisa menyusup dan bertransformasi dalam wujud baru. Disebut bahaya laten, karena komunis bisa menyusup ke dalam sendi-sendi kehidupan bernegara. Bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah bangsanya agar tidak kehilangan jati dirinya. “Saya tidak habis pikir saja, mengapa tayangan media sosial Deddy Corbuzier tidak dijadikan pertimbangan sebelum dia diberikan pangkat tituler? Masalah G30-S/PKI malah dijadikan bahan lelucon di medsosnya oleh seorang tamunya. Seolah-olah PKI tidak bersalah dalam peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia,” kata Ginting mengkritik keras. Dikemukakan, dalam peristiwa G-30S/PKI 1965, enam perwira tinggi dan satu perwira pertama menjadi korban kebiadaban PKI. Para kusuma bangsa itu adalah Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani, Letjen (Anumerta) Suprapto, Letjen (Anumerta) S. Parman, Mayjen (Anumerta) DI Panjaitan, Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomihardjo, Mayjen (Anumerta) MT Haryono, dan Kapten Zeni (Anumerta) Pierre Tenderan. “Jika para keluarga pahlawan revolusi melihat tayangan medsos Deddy Corbuzier yang menjadikan peristiwa G30S/PKI sebagai lelucon di stand-up comedy maupun podcast-nya, apakah mereka bisa menerimanya? Ini masalah luka bangsa yang mestinya dipahami Deddy,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Selamat Ginting menjelaskan, perseteruan Angkatan Darat dengan PKI sudah terjadi sejak peristiwa Madiun September 1948. Peristiwa ini melibatkan golongan kiri, seperti Partai Buruh Indonesia, Partai Sosialis, dan Front Demokrasi Rakyat. Anggota golongan kiri itu didominasi anggota komunis yang berniat mendirikan negara komunis dengan pusatnya di Madiun, Jawa Timur. “Di sinilah TNI Angkatan Darat menumpas pemberontakan yang dipimpin tokoh komunis Muso. Jadi komunis adalah musuh utama bagi Angkatan Darat,” ungkap Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik (Pustera Kompol) Unas. Selamat Ginting mengingatkan jangan hanya karena seorang pesohor memiliki followers (pengikut) yang banyak, kemudian dengan mudah dan murahnya diberikan pangkat tituler. Kasus ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah, karena akan menjadi kontroversi dalam sejarah TNI. “Ingat peristiwa 1965 ketika PKI menyusup ke dalam TNI dan mempengaruhi Resimen Tjakrabirawa, pengawal presiden. Mengapa hal ini tidak dijadikan pertimbangan agar TNI tidak mudah memberikan warga sipil pangkat kehormatan menjadi militer tituler,” pungkasnya. (mth/sgo)
Fatal: Presiden Memberi Karpet Merah Oligarki!
Oligarki bergerak taktis untuk menguasai Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia untuk dikuasai dan memindah Ibukota Jakarta ke Kalimantan (IKN). Semua dalam kendali Oligarki. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEKUATAN Oligarki ini sudah muncul di Indonesia sejak abad ke-13 sangat mungkin sudah muncul pada masa sebelumnya untuk menguasai Indonesia. Sejak masa kerajaan, penjajahan, kemerdekaan dari Presiden Sukarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) para oligarki terus merangsek masuk pada jaringan kekuasaan secara langsung, sehingga mereka ingin (bisa) mengatur, mengendalikan dan menguasai ekonomi dan politik negara. Tetap tertutup masuk ikut menentukan kebijakan negara. Jembatan emas baru terbuka pada era Joko Widodo. Oligarki diberi karpet merah tanpa pertempuran, dipersilahkan masuk mengendalikan Indonesia. Inilah kesalahan fatal dan akan menjadi catatan hitam sejarah Indonesia. Tapak sejarah oligarki terus bergerak akan menguasai Indonesia sejak abad ke-13 Khubilai Khan utusan yang bernama Meng Khi menemui Kertanegara pada tahun 1289, dan memintanya takluk kepada Kubilai Khan. Pertengahan abad ke-19, para Oligarki di bawah kontrol pemerintah Hindia-Belanda, sudah membuat kekuatan luar biasa disebut Pecinan dan sampai sekarang sebagai pusat kendali ekonomi. Pada abad 21 oligarki sudah menyusun “Mind Mapping” meliputi: ekonomi, budaya, dan politik, masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, masuk di Indonesia. Kebijakan ini dikunci dengan doktrin One China. Pada masa penjajahan Belanda, oligarki sudah melakukan penyuapan kepada pegawai kompeni sudah dipraktikkan. Dengan minum-minuman keras hingga memberikan regognitiegeld (uang-uang dibayar setiap tahun yang dibayarkan sebagai pengakuan atas hak). Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara selama 350 tahun tanpa adanya bantuan opsir dari para oligarki itulah sebenarnya yang melakukan dan melaksanakan order penindasan. Berabad-abad Belanda mewariskan struktur ekonomi yang didominasi para oligarki. Saat itu warga pribumi sudah disingkirkan dengan sebutan Inlander sehingga digolongkan dalam kelas terbawah. Oligarki ini memegang teguh ajaran dan filsafat Sun Tsu bahwa politik bisnis, bisnis itu perang. Kalau pasar adalah medan perang maka diperlukan strategi dan taktik. “Serang mereka di saat mereka tidak menduganya, di saat mereka lengah. Haruslah agar kau tak terlihat. Misteriuslah agar kau tak teraba. Maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Gunakan mata-mata dan pengelabuhan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandaskan pada tipuan”. Satu dari 36 teori Sun Tsu (jie dao sha ren) (“Bunuh dengan pisau pinjaman. Pinjam tangan orang-orang lain untuk membunuh musuhnya”). Teori ini sedang terjadi saat ini. Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis, juga diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Sejak Indonesia merdeka pada masa Presiden Sukarno, ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1959: Isinya melarang mereka berdagang di daerah-daerah di bawah tingkat kabupaten. Semua pedagang eceran China harus menutup usahanya di pedesaan. Ratusan ribu WNA dipulangkan ke negeri leluhur. Paska tragedi G 30 S PKI/1965 tersebut muncullah Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967: tentang pembatasan dan perayaan China. Disusul Surat Edaran Nomor 06/Preskab/6/67: tentang penggunaan nama China dan istilah Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan. Muncullah Keputusan Presiden Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966: tentang nama bagi masyarakat China. Beruntun keputusan Presiden Kabinet Nomor 37/U/IV/6/1967: tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian masalah China. Pada tahun yang sama muncul Surat Edaran Presidium Kabinet RI Nomor SE.06/PresKab/6/1967: tentang kebijakan pokok WNI asing dalam proses asimilasi terutama mencegah kemungkinan terjadinya kehidupan eksklusif rasial. WNI yang masih menggunakan nama China diganti dengan nama Indonesia. Keadaan sangat penyakitkan ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencabut Instruksi Presiden Nomor 14/1967: melarang etnis China merayakan pesta agama dan penggunaan huruf China dicabut, dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 6/2000, yang memberikan warga China kebebasan melaksanakan ritual keagamaan, tradisi, dan budaya kepadanya. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002, hari Imlek menjadi hari libur Nasional. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahir Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE - 06/Pred.Kab/6/1967: isinya “kita tidak boleh menyebut China diganti Tionghoa atau komunitas Tionghoa”. Sebelumnya pada 1991 Lee Kuan Yew kerja sama dengan RRC di Singapura mengumpulkan China perantauan (Overseas Chinese) 800 oligarki (penguasaan besar) dari 30 negara, termasuk penguasaan China dari Indonesia. China berhasil melahirkan budaya kapitalisme sendiri. Dalam perkembangannya, para oligarki China dengan cerdik menawarkan pada ASEAN satu traktat perdagangan yang dikenal dengan CAFTA (China - ASEAN Free Trade Area), untuk menciptakan Sinosentrismo sesuai kepentingan ekonomi dan politiknya. Ini adalah permainan jangka panjang oligarki yang cerdik berlindung ingin ASEAN secara otomatis memperhitungkan kepentingan dan ketergantungan kepada China, termasuk Indonesia. Dan, saat ini kita kenal dengan strategi dengan nama One Belt One Road (OBOR). China memberi hutang dan menawarkan investasi kepada Indonesia bukan hanya bermotif ekonomi tetapi jelas ada motif politik ketergantungan Indonesia kepada China. Pada masa Presiden Joko Widodo, Oligarki telah sampai ada pintu gerbang kemerdekaannya. Rezim saat ini tak paham sejarah Karpet Merah disediakan oleh oligarki dan RRC. Semua nota kesepahaman dari China yang diatur dan dikendalikan oligarki ada beberapa implikasi strategis dan membahayakan keselamatan anak cucu, khususnya tentang hutang, investasi dan kedatangan jutaan warga China dengan alasan untuk kerja di proyek yang didanainya, semua diberi karpet merah tanpa kendala masuk ke Indonesia. Saat ini oligarki di Indonesia sudah sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis telah mampu membeli semua perangkat UU, mendirikan partai politik dan menguasai perlemen serta sudah menguasai pada penguasa pengambil kebijakan negara. Oligarki sudah berhasil mengubah UUD 45, selangkah lagi target warga China harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah psl 6 (1) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk China sebagai penguasa di Indonesia. Oligarki bergerak taktis untuk menguasai Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia untuk dikuasai dan memindah Ibukota Jakarta ke Kalimantan (IKN). Semua dalam kendali Oligarki. Geliat Oligarki melilit Garuda telah terjadi. Kecepatan China menguasai Indonesia berperan besar karena kelemahan Presiden Jokowi yang minim kapasitas dan minim pemahaman sejarah dan lemah dalam pengetahuan geopolitik yang sedang dimainkan China. Parahnya, indikasi begitu kuat semua kebijakan negara sudah dalam kendali oligarki. Saat ini bahwa Indonesia sudah dikuasi oligarki dan telah menguasai semua lembaga negara. Menguasai semua sektor ekonomi dan arah politik negara Indonesia dan saat ini oligarki sedang berjuang memperpanjang masa jabatan Jokowi bahkan ada skenario untuk masa 3 periode. Diduga kuat para pejabat tinggi negara di era Jokowi saat ini sudah terbeli dan harus bekerja sebagai “Satgas Pelaksana” dari semua rencana dan sasaran ekonomi dan politik Oligarki. (*)
Usai Minta Jokowi Ditambah 2 Tahun, LaNyalla Usul Presiden Dipilih MPR
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dikecam sebagai sosok yang tidak konsisten lantaran menggaungkan wacana menambah masa jabatan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya LaNyalla mengusulkan supaya masa jabatan Jokowi ditambah selama 2-3 tahun. Yang menjadi sorotan, wacana ini muncul nyaris bersamaan dengan usul Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk menunda Pemilihan Umum 2024. Namun dilihat di kanal YouTube Refly Harun, LaNyalla menegaskan pihaknya tetap konsisten, sebab tidak meminta Jokowi untuk memerintah di periode ketiga. “Saya dulu ngomong bahwa tidak ada 3 periode, dan sampai sekarang pun saya tidak pernah ngomong ada 3 periode. Kapan saya ngomong? Anda aja yang asal ngomong,” kata LaNyalla, dikutip pada Sabtu (17/12/2022). La Nyalla menyebut pihaknya hanya meminta periode jabatan Jokowi ditambah selama proses addendum UUD 1945 berlangsung demi mengembalikan konstitusi Indonesia ke jalur yang benar. “Sambil menunggu addendum, kita minta Pak Jokowi diperpanjang dulu 2-3 tahun, untuk mengawal addendum selesai. Kalau addendum selesai dalam 1 tahun, kenapa tidak? Kan kita bicara yang paling jelek,” ungkap LaNyalla. Namun, yang lebih menarik perhatian, LaNyalla justru membuka potensi presiden akan kembali dipilih melalui MPR. Menurut LaNyalla, saat ini Indonesia sudah salah kaprah dan mengarah ke paham liberal alih-alih Pancasila. “Kalau (Jokowi) nggak mau (menambah masa jabatan selama addendum UUD 1945), ya kita kembali lagi ke arah liberal. Ingat lho, kita sekarang dibohongi dengan sistem UUD 2002, itu sistemnya liberal. Kita ini mau menegakkan Pancasila apa bukan?” bebernya. Sosok yang pernah mengkritik Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan saat heboh big data penundaan pemilu itu mengaku hanya ingin mengembalikan Indonesia ke UUD 1945. “Kalau kita mau menegakkan Pancasila, kita harus kembali ke UUD 1945, pemilihannya tidak ada Pilpres langsung. Pilpres-nya melalui MPR. Kalau kita Pilpres langsung, kita arahnya liberal,” tegasnya. Menurut La Nyalla, pihak-pihak yang menolak Pilpres melalui MPR justru kaki tangan Oligarki. “Jadi kalau nggak ngerti, jangan asal ngomong, gitu aja,” ujar LaNyalla. (mth/*)
Sang Messias
Dan, seorang Messi adalah Gandhi-nya sepakbola. Dari pelayanannya dalam dunia sepakbola, ia menghipnotis dan memberi penghiburan bagi bumi kering, awan mendung. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, TV langsung kumatikan saat kesebelasan Perancis berhasil menyamakan kedudukan, 3 : 3. Bayangan buruk menghantuiku. Tak siap membayangkan kisah kejuaraan dunia berakhir pilu. Dunia yang dirundung kemalangan-ketentanan memerlukan juru selamat (messias). Seorang magician yang bisa menyulap hal tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam sepakbola, sosok pesulap itu mewujud dalam diri “Si Kutu” Lionel Messi. Seorang penyintas yang lolos ujian kerentanan hidup. Saat kecil, Messi didiagnosis mengalami growth hormone deficiency (GHD) yang menghambat pertumbuhannya. Namun, dengan tubuh mungilnya, ia tampil sebagai pahlawan lintas-negara, lintas-identitas, berkat permainan sepakbolanya yang cerdas, indah dan lincah dengan melahirkan berbagai keajaiban dan raihan. Ia pun tetap berperilaku sederhana, tanpa tendensi pamer diri. Meski telah menunjukan keistimewaan serta mendulang banyak prestasi dan trofi, masih banyak yang ragu menasbihkannya sebagai the greatest of all time (GOAT). Alasannya karena dia belum berhasil mengangkat trofi piala dunia, kejuaraan terakbar dalam dunia sepakbola. Namun, seorang magician sanggup menjalani berbagai ujian untuk menunggu momentum. Seorang magician menjalani hidup innocent, tapi dia lebih aktif melakukan terobosan, dan bersedia bangkit berdiri, bahkan jika penuh risiko pengorbanan. Dengan terlibat dalam permainan, seorang magician dapat membaca arus dan arah pergerakan lebih jernih hingga memberi efek perubahan lebih dahsyat, bak magic. Para magician percaya kekuatan visi dan kualitas diri akan menciptakan momentumnya tersendiri. Karakter demikian tampak dari para magician dunia, seperit Mohandas K Gandhi, Martin Luther King, Ali Shariati, dan Nelson Mandela. Dan, seorang Messi adalah Gandhi-nya sepakbola. Dari pelayanannya dalam dunia sepakbola, ia menghipnotis dan memberi penghiburan bagi bumi kering, awan mendung. Bertepatan dengan momen keberhasilannya mengangkat trofi dan penghargaan terbesar dalam sepakbola, komunitas Kristen sejagad pada hari-hari ini sedang menjalani prosesi adven jelang Natal: merayakan Minggu penantian akan Messi-as. Pada momen inilah, Lionel Messi tampil sebagai sang messias; magician terbesar dunia sepakbola; the greatest of all time. (*)
Sesaat Bersama Anies
Ketika serah-terima puisi “Anies Baswedan Pemimpin Masa Depan”, beliau menerimanya dengan penuh hormat dan senyum. “Terima kasih,” diulangi lagi responnya sebagai wujd apresiasi kepada rakyat biasa. Oleh: Sulung Nof, Penulis “AL-mahabbah asasul-ma\'rifah,” ungkap Khatib Jum\'at kemarin yang masih terngiang dalam benak saya. Konsep Mahabbah diperkenalkan oleh Rabiah Al-Adawiyah. Sedangkan Makrifat diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali. Sederhananya, “mahabbah” artinya “cinta mati”, sedangkan “makrifat” artinya “kenal banget”. Dalam literatur tasawuf, definisi yang lebih tepat adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya yang dilandasi cinta dan pemahaman. Mana yang lebih dulu antara mahabbah atau makrifat? Sebagian ahli sufi berbeda pandangan dalam hal ini. Boleh jadi karena pengalaman spiritual masing-masingnya berbeda. Namun ada istilah, “Tak kenal maka tak cinta”. Pendekatan mahabbah dan makrifat ini saya coba bawa pada spektrum politik dalam momen “Sesaat bersama Anies”. Misalnya, bagaimana sosok beliau, seperti apa perawakannya, serta berapa tinggi dan berat badannya. Alhamdulillahirabbil\'alamin. Atas izin Allah, Rekanan bisa silaturrahim dengan Pak Anies Baswedan – yang difasilitasi “Orang Dalam”. Interaksi dalam jarak yang sangat dekat itu adalah hal yang patut disyukuri dan dimaknai. Ketika Pak Anies masuk ke ruang pertemuan, kami pun berdiri untuk menyambutnya. Ibu Dra. Hj. Ratnaningsih, MPd maju selaku Bendahara Umum. “Serasa mimpi,” ucapnya bergetar. Disalaminya Bakal Calon Presiden itu dengan eratnya. Lalu disusul Bapak Ir. Saiful Halim selaku Ketua DPP Bidang Strategi dan Pengembangan turut menyalami Gubernur DKI periode 2017-2022 tersebut. Sekiranya terwujud, alumni ITB ini akan maju sebagai Caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Usai menembus hujan deras menaiki sepeda motor, roknya yang kuyup menjadi saksi pertemuan Ibu Nurhusnah, SPd selaku Wasekjen dengan suami dari Ibu Fery Farhati. Momen itu memberi kesan yang kuat bagi teman sekampus saya tersebut. Sementara itu saya larut dalam suasana saat menciumi halusnya punggung tangan Pak Anies. Merasakan telapak tangannya yang lembut. Posturnya tegap, layaknya sedang menaruh buku di atas kepala. Tinggi badan kisaran 180 cm dan beratnya sekira 85 kg. Ketika serah-terima puisi “Anies Baswedan Pemimpin Masa Depan”, beliau menerimanya dengan penuh hormat dan senyum. “Terima kasih,” diulangi lagi responnya sebagai wujud apresiasi kepada rakyat biasa. Pada kesempatan itu kita buat vlog. Bakal Capres yang diusung Nasdem – dan insya’ Allah disusul Demokrat dan PKS menitip pesan kepada Rekan Anies Baswedan: “Salam hormat, jaga stamina, jaga soliditas, insya’ Allah dimudahkan.” (*)
Pulau Jawa Memang Spesial
Sosok Gatot yang dari nama dan wajahnya sangat njawani. Sosok lainnya, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang merupakan cucu dari Jenderal Purn Sarwo Edy Wibowo yang asli Purworejo. Oleh: Andrianto, Aktivis Gerakan 98 PADA Pemilu 2019 lalu, Pulau Jawa memiliki mata pilih terbesar sampai 110,686,810 juta, dari 192,866,254 juta total mata pilih. Artinya, total di Pulau Jawa 57,29 % mata pilih nasional. Pada pemilu terakhir Jokowi juga berjaya karena menang tebal di Jateng dan Jatim. Nampaknya dua palagan Jateng dan Jatim masih jadi basis PDIP yang solid. Makanya, sosok Ganjar Pranowo seperti dalam survei bisa mengungguli Anies Baswedan di Jateng dan Jatim. Namun, di wilayah lain sudah jauh tertinggal. Artinya, domain PDIP lebih menonjol ketimbang sosok Figur. Memang Jateng ini istimewa. Dulu saat pilpres 2004 dan 2009 Megawati Soekarnoputri selalu menang. Jadi sosok Mega sangat terpatri sebagai putri Bung Karno di Jateng. Buat Anies sendiri menjadi tantangan tersendiri. Apakah masih ada peluang di Jateng dan Jatim? Menurut hemat penulis peluang ada jikalau sosok pendamping Anies adalah yang punya basic kuat. Sosok itu ada pada Jenderal Purn Gatot Nurmantyo yang asli kelahiran Tegal, Jateng. Sosok Gatot yang dari nama dan wajahnya sangat njawani. Sosok lainnya, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang merupakan cucu dari Jenderal Purn Sarwo Edy Wibowo yang asli Purworejo. Jejak langkah Sarwo Edy juga cukup populer di Jateng. Tentu tidak mudah bagi Anies putuskan siapa Cawapres diantara kedua sosok yang berlatar militer tersebut. Kalo sosok sipil tentu Khofifah Indarparawansa layak di pertimbangkan. Dia untuk ambil suara di Jatim. Selebihnya pilpres masih dinamis. Potret hasil survei selama ini hanya jadi tolak ukur sementara. Apalagi lembaga sure pay sudah menjelma pula jadi konsultan yang artinya penuh interest. Namun kontestasi pilpres akan berujung pada Capres yang direstui Istana melawan Capres yang direstui Rakyat. Berikut ini hasil survei ketiga calon presiden terkuat di 5 provinsi di Pulau Jawa: DKI Jakarta: Anies Baswedan 49,6%; Ganjar Pranowo 27,5%; Prabowo Subianto 15,7%; TT/TJ 7,2%. Banten: Anies Baswedan 47,6%; Prabowo Subianto 28,5%; Ganjar PRanowo 16,1%; TT/TJ 7,8%. Jawa Barat: Anies Baswedan 36,3%; Prabowo Subianto 30,8%; Ganjar Pranowo 18,7%; TT/TJ 14,2%. Jawa Tengah: Ganjar Pranowo 71,4%; Prabowo Subianto 10,8%; Anies Baswedan 9%; TT/TJ 8,8%. Jawa Timur: Ganjar Pranowo 36,1%; Prabowo Subianto 25,5%; Anies Baswedan 19,6%; TT/TJ 18,8%. (*)
Pribadi Istimewa
Janganlah keunggulan pribadi menimbulkan kacau-khaos, melainkan beres-kosmos bagi kehidupan bersama. Jangan pula jaringan kolektif jadi kuburan massal bagi kematian potensi-kebaikan pribadi. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, jangan pernah merasa dirimu hanyalah partikel sia-sia di tengah hamparan ruang-waktu tak terhingga. Bukankah setitik nuklir sezarah tuah memiliki daya ledak yang meluluhlantakkan? Setiap pribadi adalah miniatur istimewa dari semesta. Bila kau tak percaya pada kekuatan seseorang, lihatkan kesebelasan Argentina tanpa Messi “La Pulga”. Maka mikraj-kan potensi kedirianmu, melambung tinggi, hingga menembus langit impian; jadi pemancar pencerahan bagi pembebasan manusia; tumpuan banyak orang menggantungkan harapan. Namun, tetaplah berjejak di bumi. Sesakti apapun taji pribadi, hanyalah percik kecil dari ketakbertepian jagad raya. Kedigdayaan seorang Messi tidaklah berkutik tanpa dukungan para pemain yang lain. Setiap pribadi laksana satu huruf dalam deretan abjad, yang mengukir satu karakter istimewa. Betapapun dahsyatnya nilai penting setiap karakter, tidaklah bermakna tanpa berjejaring dengan huruf lain membentuk kata dan kalimat bersama. Janganlah keunggulan pribadi menimbulkan kacau-khaos, melainkan beres-kosmos bagi kehidupan bersama. Jangan pula jaringan kolektif jadi kuburan massal bagi kematian potensi-kebaikan pribadi. Jadilah bibit unggul individualitas di atas tanah sosialitas-Pancasila yang subur. (*)
Presiden Hiper
Proses sejarah sedang berlangsung ke depan hiper akan beranak pinak ada hiper cebong, hiper plonga-plongo, hiper nanar, hiper nyinyir, Hiper mbelgedes. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih INI bukan siapa mendukung siapa, capres dari partai apa koalisi dengan siapa mencalonkan siapa. Tetapi ini yaitu fenomena proses demokrasi yang memang belum bisa berkembang dengan normal. Di negara agraris yang masih memproduksi generasi politik loyalitas total, tunduk dan menjadi relawan membabi buta karena ikatan politik transaksional. Fungi akal sehat begitu mudah ambyar hanya kena gendam politik ecek ecek transaksi recehan. Bahkan merasa nyaman menjadi peternakan para, bandit, bandar dan badut politik. Bagi pengamat politik eselonnya sudah tamat sekolah kejar paket A atau B dengan sertifikat asli, cukup bisa baca tulis. Tidak perlu selevel Profesor honor /hororis causa bisa menikmati fenomena capres yang sudah mengacaukan kerajaan rezim menjadi limbung, maka sang capres tersebut harus dicegah, dihentikan dan dimatikan dengan berbagai rekayasa. Kita cermati hiburan murah gratis lagi: Presiden dengan percaya diri mengatakan setelah saya adalah menjadi jarah PS = Hiper dungu. Capres ke depan rambut putih berwajah keriput = “hiper lingkung” Bahwa AB bukan orang Indonesia asli (dia keturunan Arab), bahkan sekarang di-backup oligarki, tidak layak maju sebagai calon = Hiperbolik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebut bahwa safari politik AB mencuri start kampanye. Ha ha ha .. Anies sendiri saat ini belum resmi ditetapkan sebagai calon presiden (capres) = Hiper koplak. AB dituding curi panggung, padahal setiap ketemu masa kadang dari atas mobil atau panggung disediakan para relawan, kenapa dibilang mencuri = hiper cemas. Tiba tiba muncul rekayasa penundaan pemilu, bisa ditebak ada ketakutan yang akut = Hiper ketakutan. Rezim sibuk mencegat ijin atau mencabut lokasi pertemuan yang sebelumnya sudah diijinkan = Hiper sontoloyo. Proses koalisi yang biasanya menjadi ajang dan lahan jualan lapak bagi partai yang tidak bisa mencalonkan capresnya, semua bobor (tidak laku) = Hiper bingung. Munculnya antusias masyarakat yang luar biasa menyambut kehadiran Anies Baswedan di setiap momen pertemuan dengan rakyat, tanpa rekayasa dan semua spontanitas, jelas ini membuat rezim = Hipertensi. Proses sejarah sedang berlangsung ke depan hiper akan beranak pinak ada hiper cebong, hiper plonga-plongo, hiper nanar, hiper nyinyir, Hiper mbelgedes. Sebuah tontonan yang menyenangkan, menggembirakan dan mengasikan ketika mereka dari hasil kesepakatan, musyawarah atau melalui voting semua masuk kolam kesurupan. (*)
Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Iblis dan Setan: Inikah “Politik Pembangkangan” Pejabat Daerah terhadap Pemerintah Pusat?
2. Protes Bupati Meranti terkait DBH migas menunjukkan ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan ini bukanlah kasus pertama yang terjadi. Oleh: Pierre Suteki dan Puspita Satyawati, Dosen Universitas Online (UNIOL) 4.0 Diponorogo I. PENGANTAR Heboh! Pernyataan keras Bupati Meranti Muhammad Adil yang menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan, berbuntut panjang. Adil mengatakan Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti. Tak ayal, Adil mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, usai bertemu langsung pada Senin, 12 Desember 2022. Teguran tersebut sekaligus penegasan bahwa sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan (tempo.co, 13/12/2022). Mendagri sebagai atasan dari kepala daerah (gubernur, bupati, serta walikota) sudah sewajarnya untuk mendidik dan mengarahkan bawahannya. Dan kami kira, teguran keras itu lebih dari sekadar etika saat berkomunikasi, namun sebagai bentuk peringatan keras agar kepala daerah tidak melawan, menentang, atau protes terhadap kebijakan publik oleh pusat. Meski beberapa pengamat menilai tindakan Bupati Meranti tersebut bisa menginspirasi kepala daerah lainnya untuk mengkritik pemerintah pusat, namun sebagai pejabat mestinya harus tahu tata krama. Dalam Tap MPR No.6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Politik dan Pemerintahan telah diatur bahwa etika harus terwujud dalam perilaku politik seperti tidak arogan, tidak munafik, tidak manipulatif, dan berbagai tindakan tak terpuji lainnya. Kata iblis tentu tidak pantas diucapkan demi memberi stempel terhadap orang lain apa pun alasannya. Selain itu menyisakan sebuah pertanyaan, benarkah tindakan Adil merupakan bentuk \"politik pembangkangan\" dari pejabat daerah terhadap pemerintah pusat. II. PERMASALAHAN Untuk menyelisik di balik ucapan Bupati Meranti yang menyebut pegawai Kemenkeu sebagai iblis dan setan, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang melatarbelakangi Bupati Meranti menyatakan bahwa Kemenkeu berisi iblis dan setan? 2. Apakah protes Bupati Meranti terkait dengan dana bagi hasil (DBH) migas menunjukkan ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah? 3. Bagaimana pola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan prinsip kepemimpinan yang berkeadilan sosial? III. PEMBAHASAN A. DBH Tak Sesuai, Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Berisi Iblis dan Setan Cnbcindonesia.com (13/12/2022) mewartakan, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, Bupati Meranti, Muhammad Adil tampak marah saat bertemu dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. Kemarahan Adil terkait besaran dana bagi hasil (DBH) produksi minyak yang kian minim diberikan oleh Kemenkeu. Padahal realitasnya, harga minyak Meranti terus meninggi di tengah terkereknya harga minyak dunia dan naiknya nilai tukar dolar AS. Jumlah minyaknya pun bertambah bahkan hampir 8.000 barel perhari. Dengan besaran produksi ini, seharusnya DBH yang diberikan sesuai. Adil telah berulang kali menyurati Kemenkeu untuk melakukan audiensi, tetapi jajaran kementerian meminta audiensi dilakukan online. Adil lalu mengadu kepada Kemendag dan semua bisa dijalankan secara offline. Menurut Adil, pada 2022 Meranti menerima DBH Rp 114 miliar dengan asumsi harga minyak di US$ 60 dolar per barel. Adapun tahun depan, Meranti akan mendapatkan DBH mengacu asumsi harga minyak US$ 100 dolar per barel sesuai nota keuangan. Namun kata Adil, hal di atas harus dikonfirmasi dengan susah payah ke Kemenkeu. Adil pun menceritakan, dirinya harus mengejar jajaran Kemenkeu hingga ke Bandung, Jawa Barat. Sayangnya, pertemuan tidak dihadiri oleh pejabat yang kompeten. Hingga Adil menyebut, “Ini uang keuangan isinya iblis atau setan.” Perlu diketahui, Meranti merupakan salah satu daerah produsen minyak terbesar di Indonesia yang mampu memproduksi minyak mentah hingga 7.500-8.000 barel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barel per hari. Jumlah produksi itu menurut Adil telah hampir menyamai target yang diberikan SKK Migas yaitu 9.000 barel perhari. Untuk mengejar target itu, Meranti gencar menggali sumur dari tahun ini 15 sumur, hingga 2023 sebanyak 19 sumur minyak mentah. Tapi ternyata dengan kinerja produksi itu, ia menganggap uang hasil produksi Meranti yang diserahkan ke pemerintah pusat tidak diberikan secara benar. Sebagaimana disampaikan di atas, DBH tahun 2022 sebesar Rp 114 miliar dan tahun depan, nilainya hanya naik sekitar Rp 700 juta. Padahal, asumsi harga minyaknya US$ 100 perbarel. Adil menilai, dana yang tidak terserahkan ini menjadi masalah karena Meranti merupakan daerah miskin ekstrem berjumlah penduduk miskin mencapai 25,68%. Padahal Presiden Jokowi telah memerintahkan penuntasan kemiskinan ekstrem pada 2024. Ia mempertanyakan, jadi kalau Meranti daerah miskin, pusat mengambil uangnya beralasan pemerataan, pemerataan ke mana? Bila tidak ada kejelasan, Adil meminta agar pemerintah tidak mengambil minyak dari Meranti. Demikianlah latar belakang Bupati Meranti menyatakan Kemenkeu berisi iblis dan setan karena menganggap besaran DBH migas yang diterima tidak sepadan dengan banyaknya hasil produksi minyak Meranti yang diambil oleh pemerintah pusat. B. Disharmonisasi Relasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Balik Protes Bupati Meranti Ekonom Senior INDEF Didik Junaidi Rachbini memahami kekesalan dan kekecewaan Bupati Meranti Muhammad Adil. Menurutnya, persoalan DBH sudah berjalan cukup lama bahkan sejak orde baru sehingga keluhan ini terbilang wajar. Meski bukan berarti ucapan kasar boleh terlontar dari mulut pejabat publik, dari menghina Kemenkeu, mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan negeri sebelah, serta menggugat ke mahkamah. Didik menilai, ucapan dan tindakan seorang pejabat negara seperti ini sudah bisa dikategorikan makar. Dan jika hal ini dibiarkan, akan banyak lagi pejabat negara yang mulai mengoyak NKRI dan kesatuan bangsa menjadi rapuh. Sehingga persoalan menjadi lebih berat lagi masalah NKRI dan makar (cnbcindonesia, 13/12/2022). Tak dipungkiri, aroma disharmonisasi relasi antara pemerintah pusat dan daerah pun tercium dari protes Bupati Meranti ini. Terkesan terjadi persetujuan antara Bupati Meranti dengan Kemenkeu. Seiring penjelasannya soal mekanisme DBH, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyayangkan pernyataan Bupati Meranti. Prastowo meminta Adil memperbaiki kinerjanya untuk memajukan daerah miskin alih-alih menyampaikan pandangan tak berdasar dan tak sesuai mekanisme kelembagaan. Ia menganggap, publik terkecoh dengan sikap Adil yang seolah heroik untuk rakyat. Padahal menurutnya, faktanya ini manipulatif karena justru pusat terus bekerja dalam bingkai konstitusi dan NKRI. Prastowo lantas menyoroti rendahnya penyerapan anggaran Meranti yang menunjukkan bahwa kabupaten ini belum optimal mengelola anggaran terutama dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang tinggi, 25,68 persen. Ia menunjuk, dari pengelolaan APBD, sejak 2016 rata-rata serapan belanja hanya 82,11 persen. Untuk 2022 baru terealisasi 62,49 persen saja per 9 Desember 2022 (tempo.co, 11/12/2022). Persoalan kurang harmonisnya pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola dana hasil produksi migas memang tak hanya terjadi kali ini. Sebelumnya, pada tahun 2014-2016, Pemprov Kalimantan Timur maupun pemerintah kabupaten/kota mengalami penurunan sumber pendapatan daerah yang cukup drastis dari dana perimbangan keuangan. Pemerintah pusat dipandang tidak adil dalam memberikan porsi dana perimbangan kepada daerah penghasil sumber daya alam (SDA). Mengapa hal ini bisa terjadi? Sejak masa Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pola hubungan pusat daerah yang cenderung sentralistik, menyebabkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud hingga saat ini. Kesenjangan antara daerah berlanjut dengan ketidakadilan pembagian hasil alam. Meski migas dan batu bara melimpah, Kalimantan Timur tidak dapat menikmati hasil alamnya lantaran terganjal regulasi atau peraturan perundang-undangan yang tidak memihak kepada daerah penghasil. Sementara kondisi infrastruktur seperti listrik masih sangat memprihatinkan. Lebih ironis lagi di Kota Samarinda, dikepung oleh operasional izin kuasa pertambangan batu bara. Akibatnya setiap hujan Samarinda banjir, bahkan lebih dari sepuluh anak tercebur dan mati sia-sia di kolam eks galian tambang. Bagi daerah yang memiliki hasil alam seperti pertambangan, regulasi yang ada dirasa belum adil, karena DBH antara pusat dan daerah mengenai hasil tambang sangat sedikit proporsinya untuk daerah bersangkutan. Padahal dampak akibat eksploitasi tambang menimpa masyarakat penghasil SDA. Mencermati pasal 14 huruf c UU Nomor 33 Tahun 2004, daerah hasil pertambangan umum hanya menerima 20%, sedangkan 80% untuk pemerintah pusat. Selanjutnya pada huruf e pasal sama, daerah penghasil minyak bumi hanya menerima 15,5%, sedangkan 84,5% menjadi hak pemerintah pusat. Pasal 14 huruf f yang mengatur bagi hasil pertambangan gas bumi agak sedikit menggembirakan bagi daerah penghasil, karena proporsi yang diterima sebanyak 30,5% bagi daerah penghasil, sedangkan 69,5% menjadi hak pemerintah pusat. Demikianlah gambaran tidak harmonisnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di balik protes Bupati Meranti. Dan ternyata ini adalah persoalan klasik terkait DBH hasil tambang yang mencerminkan ketidakadilan terhadap masyarakat di daerah. C. Pola Relasi Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mencerminkan Prinsip Kepemimpinan yang Berkeadilan Sosial Adanya pembedaan proporsi DBH antara sumber penghasilan satu dengan lainnya akan berakibat ketimpangan penerimaan daerah. Bagi daerah yang mempunyai SDA seperti sektor pertambangan akan merasakan ketidakadilan. Apalagi dampak negatif eksploitasi tambang cukup besar dan cukup lama dirasakan masyarakat lokasi pertambangan. Bagi daerah penghasil SDA yang cukup melimpah, merasakan kebijakan DBH sangat tidak adil. Problematika yang muncul akibat pemberlakuan pola perimbangan keuangan antara pusat dan daerah seperti ini, khususnya dalam DBH sektor pertambangan perlu dicarikan formula tepat agar tidak terjadi ketimpangan keuangan (kesejahteraan) antara satu daerah dengan daerah yang lain, maupun ketimpangan antara pusat dan daerah. Layak untuk menggagas sebuah pola relasi pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan prinsip kepemimpinan yang berkeadilan sosial, khususnya soal DBH sektor migas yaitu: 1. Relasi pemerintah pusat dan daerah harus terjalin baik dan harmonis dalam bingkai melaksanakan kewajiban meri\'ayah (melayani) rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Bukan demi kepentingan penguasa atau segelintir orang baik di pusat maupun daerah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Imam adalah pengurus rakyat. Dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya.” (HR. Bukhari). 2. Terkait pengelolaan hasil SDA, pemerintah semestinya memahami bahwa kekayaan alam merupakan kepemilikan umum (harta rakyat). Adapun pemerintah wajib mengelolanya dengan baik dan amanah, serta \"mengembalikan\" hasilnya untuk kepentingan rakyat. Sehingga pemerintah memastikan betul bahwa hasil SDA tidak akan dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak sah memilikinya. 3. Untuk menghindari kesenjangan kesejahteraan antardaerah dan antara pusat dengan daerah, pemerintah mendistribusikan DBH berdasarkan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah, terutama kebutuhan pokok baik individual (pangan, sandang, papan) maupun komunal (pendidikan, kesehatan). Pun kebutuhan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan lain-lain yg mendorong pada terwujudnya kemaslahatan rakyat. Maka DBH dibagi tanpa memandang daerah tersebut menghasilkan SDA lebih banyak atau tidak, atau lebih mementingkan pemerintah pusat. Tapi yang menjadi ukuran adalah jumlah DBH diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bila kebutuhan terpenuhi, kesejahteraan terwujud, masyarakat dan pejabat daerah tidak akan mengeluarkan protes. 4. Bila terjadi permasalahan; ketidakpuasan, keluhan, kekecewaan dari masyarakat, pemerintah daerah mengkomunikasikan secara baik ke pusat dan pusat mesti menanggapi secara transparan. Jangan sampai pejabat daerah mengkomunikasikan kekesalannya tanpa etika memadai bahkan cenderung provokatif. Ini akan menjadi pembelajaran negatif bagi rakyat, dan memicu konflik dengan pemerintah pusat. 5. Jika perlu ada perbaikan regulasi, baik undang-undang maupun aturan main di bawahnya, demi memastikan bahwa tujuan negara mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa teraih. Demikianlah pola relasi pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan kepemimpinan yang berkeadilan sosial. Dalam sistem pemerintahan bernuansa kapitalistik sekuler, penguasa memang cenderung hanya memikirkan keuntungan diri dan kroninya. \"Wajar\" bila rakyat atau pejabat daerah berteriak menyuarakan protes ketidakadilan. Bila menghendaki terwujudnya keadilan hakiki bagi seluruh rakyat, sistem Islam adalah alternatif pilihannya. Tinggal manusianya, mau atau tidak menerapkannya? IV. PENUTUP Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengajukan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bupati Meranti menyatakan Kemenkeu berisi iblis dan setan karena menganggap besaran DBH migas yang diterima tidak sepadan dengan banyaknya hasil produksi minyak Meranti yang diambil oleh pemerintah pusat. 2. Protes Bupati Meranti terkait DBH migas menunjukkan ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan ini bukanlah kasus pertama yang terjadi. 3. Pola relasi pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan prinsip kepemimpinan yang berkeadilan sosial khususnya terkait DBH migas, yaitu: relasi pemerintah pusat dan daerah harus terjalin baik dan harmonis dalam bingkai melaksanakan kewajiban meri\'ayah (melayani) rakyat, terkait pengelolaan hasil SDA pemerintah semestinya memahami bahwa kekayaan alam merupakan kepemilikan umum (harta rakyat), lalu untuk menghindari kesenjangan kesejahteraan antardaerah dan antara pusat dengan daerah, pemerintah mendistribusikan DBH berdasarkan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Selain itu, bila terjadi permasalahan, pemerintah daerah mengkomunikasikan secara baik ke pusat dan pusat mesti menanggapi secara transparan. Jika perlu ada perbaikan regulasi, baik undang-undang maupun aturan main di bawahnya, demi memastikan tujuan negara mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa teraih. Pustaka Menyoal Hubungan Pusat dan Daerah, dpmpd.kaltimprov.go.id, 17 Februari 2016. (*)
Hanya Kecurangan yang Bisa Mengalahkan Anies
Tetapi bagi kelompok yang kehilangan nalar dan akal sehatnya ini, perbuatan ini tidak disebut sebagai curi start, melanggar aturan pemilu dan hal-lain yang menjadi aturan pemilu. Tuduhan itu hanya untuk Anies saja. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis ANIES Baswedan memang hanyalah mantan seorang pejabat Gubernur DKI Jakarta. Anies kini juga hanya rakyat biasa sebagaimana kebanyakan rakyat Indonesia yang lainnya. Yang membedakan Anies dengan rakyat yang lainnya, Anies merupakan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem dan bahkan akan menyusul Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan. Mengapa Anies diusung oleh Partai Nasdem dan tinggal menunggu momentum oleh Partai Demokrat dan PKS? Tentu ini karena semangat idealisme Partai koalisi perubahan untuk memperbaiki Indonesia. Lalu apa yang menyebabkan Indonesia harus diperbaiki? Tentu saja berangkat dari apa yang terjadi selama hampir 10 tahun ini dan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Selama hampir 10 tahun masa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo yang terlihat merakyat, ternyata Jokowi sangat mudah dimanfaatkan oleh Oligarki. Negara berbisnis kepada rakyatnya, sehingga apa yang menjadi tugas negara sebagaimana amanah konstitusi tak berjalan, mendamaikan, mensejahterakan dan mempersatukan. Situasi bangsa terasa sangat terbelah, diksi kadrun sebagaimana jargon yang seringkali dipakai oleh Partai Komunis Indonesia terhadap kelompok Islam menjadi diksi sehari hari yang bisa kita dengar dan baca. Pengguna diksi kadrun tentulah mereka yang menumpang pada kekuasaan Jokowi, mereka seolah terlindungi, kebal hukum bahkan semakin merajalela menghinakan Islam sebagai agama dan kelompok mayoritas. Tidak ada lagi penghormatan dan empati. Sehingga wajar saja sebagian kelompok Islam merasakan bahwa kekuasaan Jokowi tak berlaku adil. Ada suasana kebangsaan yang terkoyak. Kelompok-kelompok Islam yang merasa diperlakukan tidak adil berupaya dengan baik menjalankan prosedur hukum sebagaimana yang diatur, tapi apalah yang terjadi, tak ada satupun para penghina Islam dan perusak demokrasi yang ditindak, apalagi dihukum. Begitu juga dengan kelompok masyarakat lain yang merasa diperlakukan tidak adil dan bahkan dari kelompok-kelompok agama non muslim yang selama ini juga tidak mendapatkan perhatian, mereka merasa sebagai kelompok yang dipinggirkan, meski ketika pemilu mereka adalah para pemilih Jokowi, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh masyarakat Hindhu Tamil di Jakarta ketika dibangunkan Anies tempat ibadah untuk mereka. Sebagai rakyat yang masih mempercayai pemerintahan, tentu kami percaya bahwa Jokowi hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang selama ini mengelilingi Jokowi. Ada harapan di masa terakhir kepemimpinannya, Jokowi bisa menjalankan kembali apa yang menjadi janji politiknya dan tugasnya sebagaimana yang ada di dalam UUD 1945. Tapi sayangnya, Jokowi kadang juga menikmati apa yang menjadi provokasi para oligarki dan relawan pengkhianat reformasi. Kita doakan saja Jokowi kembali kepada konstitusi dan janji politiknya untuk menyejahterakan rakyat dan mewujudkan keadilan, sehingga berakhir dengan husnul-khatimah. Menjelang pergantian kepemimpinan nasional 2024, tampaknya pertarungan antara kejujuran dan kecurangan terlihat begitu telanjang. Kontestasi kepemimpinan yang seharusnya menggembirakan dan berlangsung sehat, ternodai dengan perilaku-perilaku culas dan curang. Sehingga terjadi suasana yang diciptakan mencekam dan berpotensi adanya kegaduhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh mereka yang bisa disebut dan dikategorikan para teroris konstitusi dan pembajak konstitusi. Ada upaya dari para teroris dan pembajak tersebut untuk menodai UUD 1945 dan peraturan lain tentang pemilu dengan gagasan Jokowi tiga periode, pemilu ditunda dengan alasan adanya pandemi dan potensi kegaduhan dan lain lain yang sejatinya adalah pembohongan. Ada juga yang mengusulkan Jokowi bisa mencalonkan sebagai cawapres bagi capres tertentu, atau Jokowi diprovokasi untuk mengendorse capres tertentu. Demokrasi dan pemilu 2024 terancam diwarnai oleh upaya-upaya kelompok tertentu untuk melakukan kecurangan demi bisa memenangkan kontestasi meski dilakukan dengan cara cara yang kotor dan curang. Musuh penegakan demokrasi kita saat ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh kekuatan tertentu untuk mempertahankan cengkramannya di dalam kekuasaan. Jokowi harus diselamatkan dari upaya-upaya kelompok ini, atau kalau tidak, Jokowi akan dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang haus kekuasaan dan menabrak konstitusi. Munculnya nama Anies Baswedan menjadi sangat fonomenal. Meski tidak didukung oleh Istana dan oligarki, Anies seolah menjadi sosok yang bisa diharapkan mewujudkan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat, hilangnya persatuan, bangsa terbelah, sirnanya ketidak-adilan bahkan kesejahteraan menjadi sesuatu yang hanya mimpi. Negara lebih memberi hak istimewa kepada elit dan oligarki dibanding kepada rakyat kebanyakan. Negara pun mencari untung dengan berbisnis kepada rakyat. Anies menjadi harapan baru dari sekian banyak calon presiden yang muncul dipermukaan. Kemunculan Anies sebagai calon presiden apalagi kemudian Partai Nasdem dengan semangat restorasinya memperbaiki Indonesia, menjadikan Anies sebagai capresnya, membuat para penikmat kekuasaan menjadi blingsatan dan panik. Sehingga menimbulkan kecemasan. Kecemasan-kecemasan itu terakumulasi dalam bentuk fitnah dan berita bohong berkaitan dengan Anies, tujuannya hanya satu, agar Anies gagal sebagai capres atau kalau toh Anies menjadi capres, rakyat ragu memilihnya. Namun sayangnya rakyat Indonesia sudah cerdas, mereka tahu betul rekam jejak Anies selama memimpin Jakarta, Anies mampu memenuhi seluruh janji politiknya kepada rakyat Jakarta, berpihak kepada rakyat, mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Jakarta. Dan, Anies menjadi pejabat yang tidak mau tunduk kepada kepentingan oligarki, ketika para oligarki itu ingin mencengkeram dan menghisap darah rakyat. Anies tidak menolak oligarki bersama kekuasaan, yang ditolak Anies adalah oligarki yang akan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Nama Anies yang dipilih oleh sebanyak 77 % rakyat Indonesia dari hasil pooling ILC, menunjukkan bahwa rakyat kita semakin cerdas dan semakin rindu hadirnya pemimpin yang adil dan mensejahterakan. Tantangan Anies dan partai pengusungnya kelak bukanlah pada penerimaan masyarakat, tetapi lebih kepada kecurangan yang akan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Aroma kecurangan sudah terasa dan tercium baunya. Tuduhan Anies telah melanggar aturan pemilu, mencuri start, Anies melanggar etika dan lain-lain yang bernada menjatuhkan, yang dilontarkan oleh elit politik, kelompok masyarakat dan oknum penyelenggara pemilu. Tuduhan kepada Anies tidak disematkan kepada capres lain atau pejabat negara yang lain yang juga menjadi capres, meski di saat menjabat mereka keluyuran ke daerah-daerah lain yang tidak ada tupoksinya, bahkan lebih cenderung abai kepada tugasnya. Tetapi bagi kelompok yang kehilangan nalar dan akal sehatnya ini, perbuatan ini tidak disebut sebagai curi start, melanggar aturan pemilu dan hal-lain yang menjadi aturan pemilu. Tuduhan itu hanya untuk Anies saja. Anies dan pendukungnya, rakyat dan koalisi perubahan menghadapi ancaman kecurangan. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies. Dukungan kepada Anies di daerah-daerah seringkali tidak berkorelasi dengan hasil pemilu yang menjadi otoritas KPU. Merujuk pada pemilu 2019, sudah saatnya rakyat Indonesia, ormas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orsospol yang mencintai Indonesia bahu-membahu untuk menjadi bagian penegakan demokrasi yang sehat dan jurdil. Saatnya kita semua tegak melawan kecurangan dan ketidak-adilan yang ada, agar kita bisa mendapatkan presiden yang adil dan menjalankan amanah konstitusi serta mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Surabaya, 19 Desember 2022. (*)
Modus Mau Kembali ke UUD 45 Asli, Padahal Pengen Menunda Pemilu dan Perpanjang Si Tukang Boong Menjabat Lagi
Kata Benny K Harmain, kalau mau tangkap sekarang saja gak usah tunggu tahun depan. Mereka sudah siap ditangkap karena Partai Demokrat dan PDIP yang gak setuju Pemilu ditunda dan perpanjangan jabatan presiden. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung INGAT, apapun skenario Istana dan oligarki sudah bisa kebaca oleh rakyat. Kalian kentut angin aja biar gak bau rakyat udah tahu. Kalian punya BIN tapi rakyat lebih ahli dari BIN dalam mengendus niat jahat kalian karena gak adil pada rakyat. Hanya mau melayani oligarki dari China. Itu hanya karena rakyat dibisikin terus sama malaikat niat busuk kalian. Gak percaya, lihat saja di medsos jadi viral niat busuk kalian kepada rakyat. Walau kalian di-back up oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD LaNyalla Hahmud Mattalitti untuk memperpanjang jabatan presiden tetapi rakyat gak bodoh. Mereka sudah melek melihat niat busuk kalian mau jadikan Indonesia jadi bancakan kalian. Allah masih berpihak kepada rakyat Indonesia. Tapi Allah belum menunjukkan kekuasaanNYA kepada rakyat Indonesia. Rakyat disuruh usaha dulu mengganti rezimnya. Baru Allah akan tunjukkan kekuasaanNYA. Karena Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, sehingga kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya”. (AlQuran) Kalau pengen kembali ke UUD 1945 yang asli maka sabar saja dulu. Kan tinggal beberapa hari lagi yang merasa jadi raja sudah mau habis masa jabatannya yang sudah dua periode. Tunggu saja presiden diganti oleh pilihan rakyat. Dan pilihan mayoritas rakyat itu Anies Rasyid Baswedan. Kalian itu gak bisa melawan Sunnahtullah. Kalian sudah selesai dan mau tamat. Sdah cukup 2 periode Allah kasih kesempatan mengeruk kekayaan Indonesia. Belum puas ya? Sehingga mau mengeruk lebih banyak lagi? Ingat di ibukota Peru, Lima. Presidennya ditangkap polisi dan dipenjarakan. Apakah di Indonesia bisa? Kelihatan gak mungkin. Apalagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah jadi ajudan Presiden Joko Widodo. Maka dari itu tak henti-hentinya kita selalu tetap ingatkan akan people power rakyat berdaulat dan bersatu tak ada yang bisa mengalahkannya. Rezim kalau kelamaan menjabat maka pasti rezim itu akan menjadi diktaktor dan otoriter. Menurut Benny K Harmain, Wakil Ketua Partai Demokrat dan anggota DPR, penguasa sudah siap-siap mau memperpanjang kekuasaannya maka dia sudah siapkan undang-undang dan kalau rakyat mau protes maka rakyat yang protes itu akan ditangkap dan disingkirkan di tempat terpencil. Kata Benny K Harmain, kalau mau tangkap sekarang saja gak usah tunggu tahun depan. Mereka sudah siap ditangkap karena Partai Demokrat dan PDIP yang gak setuju Pemilu ditunda dan perpanjangan jabatan presiden. Terimalah kenyataan karena kalian sudah mau tamat. Nanti kalau Anies yang jadi presiden maka dia yang akan melindungi kalian dan keluarga kalian. Tapi bagaimana dengan rakyat? Tak taulah. Karena rakyat selalu dibohongin maka rakyat udah muak kepada kalian semua. Tapi ketahuilah, rakyat Indonesia pemaaf. Biar sudah mau mati tapi masih pemaaf. Tapi kalau yang satu ini ... taaauuuu ... Wallahu A\'lam ... (*)
World Cup, Qatar dan Dakwah Ketauladanan
Apa yang telah diperlihatkan oleh Qatar baik sebagai tuan rumah sepak bola, dan lebih khusus lagi dalam menampilkan karakternya sebagai negara Islam merupakan Dakwah Islam yang perlu diapresiasi. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation KETIGA hal pada judul tulisan ini memang tidak terkait secara langsung. Walau mungkin Qatar saat ini sangat identik dengan kejuaraan sepak bola dunia tahun 2022 ini. Lalu apa relasinya dengan Dakwah Islam? Apakah ini bagian dari upaya mengait-ngaitkan agama dengan sepak bola? Sebagian mengkritisi bahwa upaya mengaitkan bola dengan agama adalah upaya “bolasasi agama”. Kira-kira ingin disamakan dengan mengaitkan politik dan agama yang kemudian dituduh sebagai “politisasi agama”. Sejujurnya malas membahas isu ini. Tapi saya ingin ingatkan bahwa kehidupan manusia itu saling terkait. Satu aspek tidak bisa terpisahkan dari aspek yang lain. Apalagi dalam perspektif keislaman yang sesungguhnya. Bermain bola dengan profesional tinggi (semangat dan skill) bagi seorang Muslim boleh jadi bagian dari pengamalan hadits: “sesungguhnya Allah mencintai seseorang ketika melakukan sesuatu dia melakukannya dengan itqan” (hadits). Sehingga bermain secara profesional, terlepas dari menang atau tidak, itu bagian dari semangat keislaman. Yang ingin saya sampaikan kali ini adalah satu kenyataan pahit bahwa dunia kita didominasi oleh ketidak-jujuran, bahkan kemunafikan. Salah satunya adalah tendensi sebagian manusia, khususnya mereka yang mengaku “western” (Barat) sebagai kelompok yang lebih dalam segalanya. Lebih pintar, lebih hebat, dan merasa paling beradab (civilized). Sebaliknya dunia non Barat (disebut dunia Timur) sebaliknya dari semua itu. Terbelakang, kurang berwawasan bahkan kurang berperadaban (less civilized). Ketika Islam diidentikkan sebagai agama ketimuran (Orientalism) maka Islam pastinya adalah agama yang menginspirasi keterbelakangan, kebodohan ketidak beradaban. Bahkan lebih jauh, Islam ditampilkan sebagai inspirasi bahkan agama kekerasan. Kenyataan bahwa Qatar mampu menjadi tuan rumah perhelatan olahraga terpopuler dunia itu dengan sangat profesional, bahkan diakui oleh banyak kalangan di atas rata-rata (above average) menyampaikan banyak hal. Minimal ada empat hal yang ingin saya tampilkan kali ini: Pertama, Qatar menampilkan keindahan Islam sebagai agama kehidupan yang berkemajuan, modern dan inklusif di satu sisi. Tapi punya komitmen dan pendirian yang jelas dan tegas di sisi lain. Qatar telah membuka diri seluas-luasnya, merangkul semua pihak. Tapi tegas dengan nilai-nilai yang diyakininya sesuai keimanan yang dianutnya. Kedua, menelanjangi ketidak jujuran bahkan kemunafikan sebagai orang tentang nilai-nilai universal yang selama ini dipropagandakan. Ambillah salah satunya nilai toleransi dan kebebasan. Ternyata bagi sebagian, khususnya dunia Barat, toleransi dan kebebasan itu terdefenisikan dengan “keberpihakan” kepada cara pandang mereka. Ketika kebebasan dan toleransi itu dilihat tidak sejalan dengan kepentingan mereka, maka itu bukan lagi kebebasan dan toleransi. Tidakkah mereka seharusnya toleran dengan kebebasan Qatar dalam memegangi nilai-nilai yang diyakininya? Ketiga, perhelatan sepak bola dunia dengan Qatar sebagai tuan rumahnya sekaligus mengafirmasi jika dunia kita didominasi persepsi yang terbangun. Dan ternyata persepsi itu pada galibnya ditentukan oleh kekuatan informasi (media). Qatar telah berhasil mengafirmasi bahwa terlalu banyak hal yang dibangun oleh media demi kepentingan kelompok tertentu. Kehadiran tamu-tamu dari berbagai belahan dunia di Qatar menjadikan mereka menemukan realita di balik dari berbagai kebohongan tentang dunia Islam dan Islam itu sendiri. Keempat, Qatar telah mengingatkan sekaligus mengajarkan kepada Umat ini dan dunia Islam secara keseluruhan bahwa Dakwah yang paling efektif untuk mengembangkan Islam bukan dengan retorika tinggi dan ceramah di mimbar-mimbar. Tapi dengan perilaku dan ketauladanan dalam kehidupan nyata. Apa yang telah diperlihatkan oleh Qatar baik sebagai tuan rumah sepak bola, dan lebih khusus lagi dalam menampilkan karakternya sebagai negara Islam merupakan Dakwah Islam yang perlu diapresiasi. Kesemua di atas sesungguhnya tersimpulkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ketika Allah menyampaikan: “Dan adakah ucapan yang lebih baik dari ajakan ke jalan Allah, beramal saleh dan berkata: sungguh aku termasuk orang-orang Muslim” (Surah Yusuf). Ayat ini seolah mengatakan bahwa prioritàs dakwah itu ada pada upaya Umat ini untuk membangun ketauladanan. Sehingga ketika orang lain mulai belajar Islam mereka tidak lagi mempertanyakan: “bagaimana bentuk Islam yang akan mereka ikuti?” Terima kasih Qatar. Bravo! NYC Subway, 16 Desember 2022. (*)
Jokowi Bisa Jatuh Seperti Sitting Duck
Para taipan yang selama ini mendukung pencitraan Jokowi juga pasti kabur. Karena yang namanya pengusaha pasti kutu loncat. Selalu menempel kepada siapapun yang berkuasa. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih OTORITARIANISME biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Gaya kepemimpinan otoriter adalah memiliki kecenderungan memaksakan kepatuhan mutlak. Sistem ini biasanya menentang demokrasi, sehingga pada umumnya kuasa pemerintahan diperoleh tanpa pemilihan umum secara demokratis. Kalau terpaksa harus melewati pemilu maka rekayasa untuk menang dengan cara apapun menjadi target utamanya. Sinyal itu sudah terlihat dengan jelas bahwa Joko Widodo akan membangun dinasti otoriter perpanjangan masa jabatannya, ala Xi Jinping bahkan saatnya tiba momentumnya bisa diperlakukan darurat militer ala presiden Ferdinand Marcos. Membangun dinasti otoriter dengan kudeta konstitusi, bisa berakhir dengan tragis. Jokowi bisa mengakhiri masa jabatannya dengan tragis dan tidak akan ada yang melindungi Jokowi setelah jatuh. Dia tidak memiliki kekuatan apapun kalau sampai jatuh terkapar dari kekuasaannya. Otak penyesatan untuk skenario perpanjangan masa jabatan Presiden atau keinginan untuk jabatan 3 periode sudah terdeteksi dengan terang benderang, diduga kuat bukan pada kekuatan pribadi Jokowi, terasa hanya sebagai wayang permainan kekuatan di luar dirinya. Kondisi seperti ini sangat rentan begitu skenario gagal, Jokowi akan ditinggal atau dibiarkan sendirian. Kalau Jokowi tidak hati hati karena tidak ada kawan politik yang abadi. Mereka bisa saja meninggalkannya ketika kepentingan pribadi politiknya sudah menguap. LBP (Luhut Binsar Panjaitan) dan kawan kawan yang sudah kita ketahui sebagai king maker politik yang konon bisa menentukan perpolitikan Jokowi sesungguhnya bukan kekuatan yang memadai untuk melindungi Jokowi ketika bencana datang menerkamnya. Bisa saja terjadi, kejelian LBP justru akan terbang melarikan diri sebelum bencana datang menerjangnya, dia tidak akan peduli dengan nasib mantan bosnya. Saat itu Jokowi bisa seperti seekor bebek terduduk (sitting duck) di hamparan tanah terbuka yang menjadi sasaran empuk para pembidiknya. Setelah menjadi sitting duck, jangan harap TNI dan Polri akan melindungi Jokowi setelah lengser dari kekuasaannya. Karena sudah jadi rahasia umum, diduga kuat selama jadi presiden, Jokowi telah merusak pola karir para perwira. Dia memilih perwira-perwira di posisi strategis hanya karena faktor kedekatan pribadi, sebagai bumper pelindung dirinya, ini merusak soliditas TNI dan Polri. Setelah Jokowi lengser dari kekuasaannya, para perwira pilihan Jokowi itu pasti dicopot atau cari selamat sendiri. Tidak akan ada satupun yang berani melindunginya karena mereka orang lemah, perwira yang tidak mendapat “pengakuan” dari teman dan para prajuritnya. Hura-hura selama ini dengan mengumpulkan massa Pro Jokowi (Projo), pada kesempatan lain berubah dikemas nama masa rakyat, itu bukan pendukung believe karena kecintaan itu hanya fatamorgana karena kepentingan politik sesaat, sangat rentan dalam sekejap mata ambyar berantakan. Mereka itu bukan relawan militan, melainkan gerombolan yang dimobilisi. Bergerak karena transaksi politik yang terus terbongkar massa marah karena dibohongi baik dalam bentuk pertemuan atau uang saku yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Cebong sulit digerakkan tanpa iming-iming uang dan pembagian goodybag (berisi kaos dan sembako). Relawan seperti ini mustahil mau dimobilisasi sebagai tameng hidup ketika Jokowi jadi bidikan politik apalagi setelah dia lengser dari kekuasaannya. Sejatinya mereka cuma pasukan hura-hura. Para taipan yang selama ini mendukung pencitraan Jokowi juga pasti kabur. Karena yang namanya pengusaha pasti kutu loncat. Selalu menempel kepada siapapun yang berkuasa. Tidak hati dan legawa dengan ikhlas berhenti setelah menjalani dua kali masa jabatannya harus siap siap jadi “sitting duck”. Seekor bebek yang terduduk lemah, menjadi sasaran empuk para pembidik politik, baik dari masyarakat sipil dan dari kalangan barisan para jenderal dan purnawirawan TNI-polri sakit hati. Lebih rumit lagi, ternyata perilaku otoritarianisme dengan segudang prestasi pembatasan kritikan publik, pembubaran ormas Islam, radikakisasi Islam, persekusi ulama serta pembantaian dan pelanggaran HAM berat selama ini yang ditonjolkan selama memimpin, mendudukkan Jokowi sebagai public enemy number one. Jokowi bisa menjadi musuh masyarakat nomor satu sekalipun sudah lengser dari kekuasaannya, lebih celaka lagi kalau sampai menjadi pesakitan proses hukum dari macam-macam masalah hukum yang melilitnya. (*)
Menteri Pertanian Lepas Gerak Jalan Santai BSIP di Ancol
Jakarta, FNN – Sehari setelah diresmikan menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, pegawai di badan tersebut menggelar gerak jalan santai, di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 17 Desember 2022. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo melepas kegiatan tersebut. Jalan santai dengan jarak tempuh tiga kilometer tersebut dimulai dan diakhiri di Pantai Festival Ancol. Setelah melepas, Syahrul pun bergabung mengikuti peserta gerak jalan santai. Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai sekitar pukul 7.25 dan berakhir sekitar pukul 10.00. Para peserta terdiri dari para pegawai BSIP Pusat dan daerah. BSIP merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Peresmian perubahan tersebut dilakukan Jum\'at, 16 Desember 2022, di Hotel The Sultan, Jakarta Pusat. Acara gerak jalan santai tersebut merupakan rangkaian peresmian dan rapat kerja BSIP. Di tengah teriknya matahari, peserta dihibur oleh Enzy Band. Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry mengatakan, BSIP berkomitmen penuh dan siap mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern melalui program agrostandar. “Kami telah mencanangkan berbagai langkah dalam program Agrostandar, mulai dari penguatan lembaga, penguatan kolaborasi dengan mitra, hingga pengelolaan produksi benih atau bibit terstandar,” jelas Fadjry dalam launching dan Rapat Kerja Konsultasi BSIP di Hotel The Sultan, Jakarta, Jum\'at. Adapun lima langkah strategis program agrostandar. Yakni transformasi dan reorientasi manajemen baik kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), budaya kerja, dan digital, penguatan kolaborasi multimitra baik internal (kementerian pertanian) maupun eksternal (perguruan tinggi, pemerintah daerah, UMKM, pelaku usaha, petani, swasta, dan mitra internasional). Kemudian, kata.Fadjry, model kawasan pertanian terstandar di seluruh Indonesia untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan untuk dimasifkan Direktorat Jenderal Teknis Kementan menjadi kawasan pertanian terstandar. Kemudian, Unit Produksi Benih/Bibit Terstandar (UPBS) untuk mendukung perbenihan; dan terbentuknya Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Guna mendukung tata kelola perbenihan, kata Fadjry, BSIP sedang mengembangkan Sistem Mutu Benih Padi Nusantara (SIMBARA). SIMBARA merupakan platform pencarian benih yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan diharapkan menjadi instrumen terintegrasi bagi seluruh pelaku dan pengelola perbenihan di Indonesia. (Anw)
Prof. Hendrajit: Kritisi Calon Presiden dan Investasi Masuk dari Luar Negeri
Jakarta, FNN – Prof. Hendrajit, ahli geopolitik nasional, menekankan perlu dialektika kritis terhadap calon presiden guna mengetahui apakah benar seorang pemimpin dimaksud, benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini. Hal lain yang harus dicermati juga adalah dari setiap perundingan dan niat asing yang ingin berinventasi. Selain sektor keuntungan investasi ada juga keinginan politik tertentu. Prof. Hendrajit menyampaikan hal tersebut dalam talk show yang diadakan Barisan Relawan Anies Presiden Indonesia (Bara Api) di Papski Kopi Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Desember 2022. Talk show yang dipandu Sekjen Bara Api, Frans Saragih juga menampilkan pembicara lain, yakni H. Biem Benjamin tokoh Islam dan Budayawan, Pdt. Separd Suoit Tokoh Umat Kristiani mengambil tema Why Not The Best, Kaledoskop 2022 Melihat Indonesia dari Berbagai Sisi. Menurut Hendarjit, banyak hal terjadi selama kurun waktu pasca reformasi. Kondisi Geopolitik Indonesia selama 2022, yakni 24 tahun pasca reformasi, kesadaran masyarakat makin meningkat ditandai diajarkannya sejak dini pemahaman agar kecintaan akan negara semakin dalam dan utuh. Namun, DR Hendrajit menekankan pentingnya pemahaman geopolitik bagi segenap warga negara karena hal tersebut merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Di mana kita mengetahui siapa kita, potensi apa yang kita miliki serta apa yang harus kita lakukan. Sementara, Biem Benjamin melihat selama kurun waktu belakangan ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Mulai banyak pemahaman luhur yang sekian lama dipelihara mulai luntur. Khususnya di kalangan generasi muda perlu diberitahu atau diingatkan kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Pdt Supit berbicara tentang Islamophobia dengan menekankan perlunya fungsi dari masing masing pemuka agama mengajarkan kepada pengikutnya pemahaman yang benar dari setiap agama. Di mana setiap agama yang ada diyakini penuh mengajarkan Kebaikan dan Cinta Kasih. Karena gerakan radikal itu sebenarnya memiliki potensi di setiap agama yang ada. Indonesia yang memiliki Pancasila diyakini dapat meredam itu semua karena kita memiliki semangat yang sama yaitu Cinta Indonesia. “Oleh karena itu dibutuhkan Strong Leader untuk mampu merangkul semua anak-anak bangsa,” ujarnya. (Anw/IP)
Warning bagi Anies dan Pendukungnya Bisa Kalah Dalam Pilpres Karena KPU Dikuasai Orang-orang Opung LBP
Gak susah mereka mau ubah konstitusi karena duit atau cuan mereka tidak berseri. Ditambah lagi orang-orang di parlemen semua jadi rakus mata ijo lihat duit. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung INI nyata dan fakta. Baru sekelas Amin Rais dan Partai Umat (PU) dikalahkan oleh orang-orang yang direkom oleh Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang duduk di KPU. Nanti atau besok tidak mustahil Anies yang selalu disambut dengan lautan manusia di setiap berkunjung ke daerah bisa kalah di Pilpres nanti seperti peristiwa 2019 lalu. Itu kalau Anies dan pendukungnya gak Awas. Maka dari itu Ganjar Pranowo sangat pede bahwa dia biar gak didukung oleh partainya sendiri PDIP tapi tetap maju di Pilpres karena sudah ada jaminan oleh induk semangnya bisa menang walau tidak didukung rakyat. Sudah pasti tekanan dari KPU Pusat ke KPU daerah akan terulang lagi pada Pilpres nanti bahwa Anies akan dikalahkan. Ini yang terjadi sama Partai Umat. Sebab, partai-partai baru yang so pasti tidak akan dukung Anies. Yang mau dukung Anies hanya PU yang dinakhodai oleh Amien Rais, maka jauh-jauh hari PU ini harus diamputasi daripada jadi pengganggu rezim dan oligarki laknatullah. Mau lawan rezim ini jangan hanya pakai do\'a saja tapi harus dengan tindakan yang nyata. Memang menyedihkan dan menakutkan akibatnya tapi kalau kita hanya diam seribu bahasa maka rezim ini gak akan berhenti kalau belum juga ketemu Malaikat Maut. People Power adalah tindakan nyata. Akan buyar semua rencana oligarki dan Istana dalam menguasai republik ini jika rakyat bergerak dalam people power. Gak usah cari siapa yang memimpin. Semua yang turun yang menginginkan perubahan yang jadi pemimpin. Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan Semua sudah diambil oleh China. Apa kita mau tunggu nasib kita bangsa Indonesia seperti di Uigur? Atau negara-negara lain yang sudah dikuasai China? Kita bangsa pribumi terutama Melayu harus seperti Malaysia. Harus tumbuh di negeri ini seperti Anwar Ibrahim. Yang pasti seperti itu hanya Anies Rasyid Baswedan bukan yang lain. Hati-hati dengan KPU. Mereka semua direkomendasi oleh Opung LBP. Taukan siapa dia? Dialah biang kerok di republik ini. Kita harus lawan. Karena Opung and the gang-nya sudah dan akan jadi bandit-bandit konstitusi. Gak susah mereka mau ubah konstitusi karena duit atau cuan mereka tidak berseri. Ditambah lagi orang-orang di parlemen semua jadi rakus mata ijo lihat duit. Jadi gak susah mereka mau nambah jabatan presiden. Apalagi kalau sudah dikeluarkan PERPPU yang menguntungkan rezim dan oligarki. Hanya dengan People Power-lah buyar rencana mereka semua. Rakyat berani atau gak...? Terserah. Wallahu A\'lam ... (*)
Patut Diduga Ada Umbaran-Umbaran Lainnya yang Nyamar Jadi Wartawan
Dewan Pers bisa melaporkan kasus ini ke DPR dan Presiden. Sebuah preseden buruk dalam kehidupan demokrasi, karena pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas), Jakarta SAYA melihat adanya keanehan dalam karier Iptu Umbaran Wibowo, Kapolsek Kradenan, Blora, Jawa Tengah, yang namanya sedang viral dibicarakan dalam media sosial maupun media mainstraim. Keanehan bisa dilihat di sini. Umbaran memulai karier di Kepolisian dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) pada awal 2008. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES) 2006 ini merupakan lulusan Bintara Intelijen Khusus. Pada 2009, Umbaran naik pangkat menjadi Brigadir Polisi Satu (Briptu). Dia hanya butuh waktu satu tahun sudah naik pangkat. Bagaimana ceritanya? Padahal, kenaikan satu pangkat itu memakan waktu 4-5 tahun. Kok dia bisa satu tahun? Ada apa? Kenaikan pangkat luar biasa? Selama 14 tahun jadi anggota Polri dari Bintara, kini sudah berpangkat Perwira: Iptu. Ini juga aneh. Kok bisa secepat itu? Hitungan waktunya, sekarang ini mestinya baru Brigadir Kepala (Sersan Mayor, kalau di TNI). Kalau pun kariernya cepat, mestinya juga baru berpangkat IPDA, bukan Iptu. Dan, bukan untuk posisi Kapolsek. Jabatan yang ditujukan untuk pangkap Ajun Komisaris Polisi-AKP (Kapten jika di TNI). Jadi, sebentar lagi dia naik jadi Ajun Komisaris Polisi, hanya dalam waktu 14 tahun. Ini pembinaan karier yang aneh. Maka, jangan salah kalau ada yang tanya, “Siapa dia sebenarnya?” Terbongkarnya kasus ini menandakan institusi Kepolisian tidak menghormati profesi wartawan. Sejak saat ini akan muncul kecurigaan sesama wartawan. Jangan-jangan teman kerjanya seorang Intelijen. Pimpinannya mesti diusut. Siapa? Kabaintelkam Mabes Polri. Harus dimintai pertanggungjawaban institusi Badan Intelijen Keamanan Polri. Wartawan itu mitra strategis Polri. Mengapa merusak profesi jurnalis? Apa motifnya? Kecuali proses penyamarannya dalam menghadapi ancaman Kamtibmas di daerah konflik, itu bisa dipahami. Jawa Tengah bukan daerah konflik sosial. Dewan Pers dan PWI Pusat serta TVRI harus mencabut Sertifikat Kompetensi Wartawan Madya milik Umbaran. Sekaligus juga protes keras kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jadi patut diduga ada “Umbaran-Umbaran” lainnya yang menyamar menjadi wartawan. Kalau begitu MoU Polri dengan Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan lainnya sama saja tidak dihormati oleh polisi. Untuk apa MoU ini kalau tidak saling menghormati dan menghargai antar lembaga? Wartawan ini profesi yang sudah diatur Undang-undang. Bukan pekerjaan tanpa aturan hukum. Ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sudah seharusnya Polri menghormati kesepahaman dengan Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan lainnya. Untuk apa penandatanganan kerjasama jika ternyata polisi menempatkan aparat intelijen keamanan di lembaga pers umum? Bahkan di lembaga pers plat merah, TVRI milik pemerintah. Dewan Pers bisa melaporkan kasus ini ke DPR dan Presiden. Sebuah preseden buruk dalam kehidupan demokrasi, karena pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini sebuah kemunduran demokrasi dan kembali ke titik nadir seperti era Orde Baru Soeharto dan Demokrasi Terpimpin Sukarno. Sejatinya, prinsip-prinsip demokrasi seperti penegakan hukum, menghormati hak-hak sipil, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) telah menjadi paradigma baru Polri. Apa buktinya jika polisi mengacak-acak profesi wartawan? Sama saja tidak menghormati hak-hak sipil yang disandang profesi jurnalis. Kepolisian merupakan alat negara, bukan alat pemerintahan. Karena itu, kepolisian harus melindungi hak rakyat, bukan semata-mata menjadi alat perintah atasannya. Apa yang mau dilindungi jika polisi selalu memata-matai hak rakyat untuk mendapatkan informasi melalui kerja jurnalistik jika polisi terus menginteli wartawan? (*)
Deklarasi Aceh, Raja dan Sultan Nusantara Dukung Kembali ke UUD 1945
Banda Aceh, FNN – Para Raja dan Sultan Nusantara mendukung langkah Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang berjuang agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya diperbaiki dengan teknik adendum. Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap Raja dan Sultan Nusantara yang dibacakan Raja Beutong IX Aceh, PYM Ampon Daulat Tuanku Teuku Raja Keumangan (TRK), Rabu (14/12/2022). Raja Beutong ke-IX mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan dukungan kepada apa yang sedang diperjuangkan oleh Ketua DPD RI. Sebab, ruh dan nafas bangsa ini tertuang jelas dalam UUD 1945 naskah asli. “Saya kira seluruh elemen bangsa harus dan wajib mendukung gagasan Pak Ketua DPD RI. Penyelenggaraan negara ini sudah menyimpang dari konstitusi atau UUD 1945 naskah asli. Ruh bangsa ini ada di sana,” tegas Teuku Raja Keumangan (TRK). Oleh karenanya, Teuku Raja Keumangan mengharapkan perjuangan untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli harus terus dipelopori. “Kami meminta kepada Ketua DPD RI agar berjuang sekuat tenaga, agar UUD 1945 naskah asli dikembalikan lagi. Dalam sejarah Republik ini, Presiden Soekarno pernah mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945,” ulas Teuku Raja Keumangan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan apresiasi atas dukungan para Raja dan Sultan Nusantara. Menurut LaNyalla, Raja dan Sultan Nusantara harus diberikan hak untuk ikut mengatur arah perjalanan bangsa. Sebab, Kerajaan dan Kesultanan Nusantara memiliki andil yang cukup besar dalam memerdekakan bangsa ini. “Sudah berulang kali saya katakan, sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya Republik Indonesia sangat besar. Apalagi sumbangsih Aceh,” urai LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, sumbangsih Aceh terhadap lahirnya bangsa dan negara ini bukan saja berlangsung menjelang kemerdekaan. Tapi, jauh sebelum itu. “Kerajaan dan Kesultanan Aceh telah membuktikan kedaulatannya dengan menggagalkan imperialisme bangsa Eropa di Aceh,” tutur LaNyalla. LaNyalla juga mencontohkan Laksamana Malahayati, yang bernama asli Keumalahayati, seorang perempuan pejuang dari Kesultanan Aceh. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Balee, sebutan untuk janda-janda pahlawan yang telah syahid, berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada 11 September 1599, sekaligus mengalahkan Cornelis de Houtman, dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal. Pada tahun 2017 lalu, Laksamana Malahayati mendapat gelar pahlawan. Namanya disematkan sebagai pengganti nama jalan Inspeksi Kalimalang sebelah Utara, Jakarta Timur. “Sumbangsih besar Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya bangsa dan negara ini adalah sumbangsih semangat perjuangan, moril dan materiil yang nyata dari para Raja dan Sultan Nusantara dalam proses Kemerdekaan Republik Indonesia,” tutur LaNyalla. Berdasarkan hal tersebut, LaNyalla menyebut Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini. “Tetapi apa yang terjadi kemudian, para Raja dan Sultan Nusantara tidak dapat secara langsung dan aktif untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Karena perubahan konstitusi yang dilakukan pada 1999 hingga 2002 telah memberikan kekuasaan yang begitu kuat kepada partai politik dan DPR, serta kepada Presiden melalui Sistem Presidensial,” ujar dia. Padahal, LaNyalla melanjutkan, sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa bukan sistem presidensial, bukan pula demokrasi ala barat. Karena itu, LaNyalla mengaku terpanggil untuk meluruskan kembali cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. “Saya sudah sampai kepada suatu kesimpulan, bahwa bangsa ini harus kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Agar kemudian kita sempurnakan dengan teknik addendum. Bukan diubah dan diganti total 95 persen isinya, dan menjadi konstitusi baru,” demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi sejumlah Senator di antaranya Abdullah Puteh dan Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainuddin (Lampung) dan Andi M Ihsan (Sulsel). Turut hadir pula Gubernur Aceh, yang diwakili Kadisbudpar Aceh Almuniza Kamal, Ketua Majelis Agung Raja Sultan Aceh YM Teuku Raja Kaumangan, para Raja dan Sultan serta Forkopimda Provinsi Aceh. Tiga sikap Raja dan Sultan Nusantara yang disampaikan adalah: Pertama, mendukung upaya yang diperjuangkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mengawal hajatan besar konstitusi negara dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, mendukung upaya penyempurnaan kelemahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli untuk disempurnakan dengan cara addendum, tanpa mengubah dan menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. Ketiga, meminta, Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memastikan kami, para Raja dan Sultan Nusantara menjadi bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, agar kami ikut menentukan arah perjalanan bangsa melalui Lembaga Tertinggi Negara. Pernyataan sikap Raja dan Sultan Nusantara ditandatangani Kerajaan Beutong IX Aceh PYM Ampon Daulat Tuanku Teuku Raja Keumangan, Kerajaan Tapaktuan Aceh YM Teuku Laksamana, Kesultanan Samudera Pasai YM Sultan Malik Teuku Haji Badruddin Syah, Kesultanan Aceh YM Tuanku Muhammad, Poteuku Nanggroe Cunda Samudra YM Teuku Rizasyah Mahmudi, Kerajaan Geulumpang Dua YM Teuku Zulkarnaen, Kerajaan Seunagan YM Teuku Firsa Ansari, Kerajaan Bintang Kutacane YM Teuku Dedi Faisal, Kerajaan Sama Indra Pidie YM Teuku Fauzan Anwar dan Kerajaan Meulaboh YM Teuku Ronald Rosman. Turut mendukung Kerajaan Puri Denpasar Bali PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan IX, Keraton Sumedang Larang PYM Sri Radya HRI Lukman Soemadisoera, Kerajaan Sidenreng Sulsel PYM Faisal Andi Sapada Addatuang Sidenreng XXV. Lalu Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura PYM Adji Muhammad Arifin MSI Ing Martadipura XXI, Kerajaan Binuang Sulbar PYM Andi Irfan Mappaewang Arajang Binuang XVIII, Kesultanan Dompu NTB PYM Saiful Islam, Kedatuan Luwu Sulsel PYM Andi Maradang Mackulau Oppu Datu Luwu XL dan Kerajaan Tokotua Kabena YM Yurisman Star. (mth/*)
Umbaran Wibowo: Fenomena Intelijen Melayu?
Itu kalau Umbaran sejak awal kariernya ditugaskan macak wartawan ya harus tetap jadi wartawan, jangan pernah muncul jadi seorang polisi. Begitu yang seharusnya berlaku di dunia intelijen. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN NAMA Umbaran Wibowo yang selama 14 tahun dikenal sebagai Kontributor TVRI, kini menjadi pembicaraan publik. Pasalnya, setelah lama tidak muncul, tiba-tiba Umbaran diangkat menjadi Kapolsek Kradenan, Blora, Jawa Tengah. Pangkatnya: Inspektur Satu Polisi (Iptu). Pangkat Iptu di pundak Umbaran itu bukanlah seperti pangkat Letnan Kolonel Titular yang diterima Deddy Corbuzier. Tapi ini adalah pangkat yang diperoleh dari hasil pendidikan dan karier di Kepolisian RI. Ternyata, Umbaran seorang polisi yang ditugaskan sebagai “wartawan”. Umbaran sendiri sudah buka suara soal polemik ini. Ia mengatakan kiprahnya sebagai wartawan murni menjalankan tugas dari pimpinan. Menurut Umbaran mutasi itu wajar untuk penyegaran dan mendongkrak kinerja anggota. “Terkait saya dulu pernah aktif di jurnalistik, itu juga bagian dari pelaksanaan tugas dan perintah pimpinan,” kata Umbaran, seperti dilansir dari NTMC Polri, Rabu (14/12/2022). Polda Jawa Tengah juga telah membenarkan Umbaran pernah bekerja menjadi kontributor TVRI Jawa Tengah untuk wilayah Pati. “Iptu Umbaran memang betul anggota Polri dan benar pernah bekerja sebagai kontributor di TVRI Jateng untuk wilayah Pati,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy dalam keterangannya. Iqbal menyebut Umbaran bukan pegawai tetap TVRI, melainkan hanya sebagai pekerja lepas. Menurutnya, Umbaran pernah mendapat tugas intelijen di wilayah Blora. Tugas intelijen yang diberikan kepada Umbaran itu telah selesai pada Januari 2021 lalu. Umbaran sudah bekerja sebagai jurnalis selama 14 tahun. “Januari Tahun 2021 penugasan tersebut selesai dan dia pindah menjadi organik Polres Blora sebagai Kanit Intel di Polres Blora. Selanjutnya diangkat sebagai Wakapolsek Blora,” ujarnya. Iqbal membantah Umbaran dicopot dari Kapolsek Kradenan, Blora. Isu ini berhembus setelah terungkap Umbaran pernah menjadi kontributor TVRI Jateng untuk wilayah Pati. “Isu pencopotan yang bersangkutan dari jabatannya selaku Kapolsek tidak benar,” kata Iqbal. Di sisi lain, Dewan Pers segera memproses pencabutan status Umbaran sebagai wartawan usai dirinya menjadi Kapolsek Kradenan. Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli mengatakan mekanisme pencabutan status Umbaran telah diatur. Pihaknya kini tengah melakukan verifikasi terkait kasus tersebut. “Mekanisme pencabutan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sudah ada, tinggal verifikasi oleh Dewan Pers,” kata Arif seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (14/12/2022). Perlu Diusut Terkait polemik Iptu Umbaran Wibowo ini, yang perlu diungkap, apakah tugas itu atas perintah Kapolda Jateng? Apakah dia ini terima gaji kontributor TVRI? Jika salah satu dipenuhi, maka wajib diproses etika! 1. Jika status kontributor TVRI Jateng atas perintah Kapolda, bisa dipastikan harus ada surat penugasan dari Kapolda. Tugas menyamar atau kerjasama? Jika kerjasama dengan TVRI Jateng, maka harus ada surat kerjasama itu. Sehingga Iptu Umbaran tidak boleh menerima honor dari TVRI. 2. Jika tugas menyamar atau klandestein dari Kapolda, maka Iptu Umbaran diperbolehkan menerima honor berita dari TVRI. Namun honor tersebut wajib diserahkan pada Polda Jateng. 3. Jika tidak ada surat tugas dari Kapolda Jateng untuk menyamar sebagai kontributor TVRI Jateng, maka secara hukum, Iptu Umbaran telah melanggar Peraturan Polri. Tidak profesional. Bekerja rangkap. Yang dilarang oleh Peraturan Mendagri terhadap semua ASN sipil, militer, dan Polri. 4. Jika tidak ada surat tugas menyamar dari Kapolda Jateng, maka honor berita dari TVRI Jateng yang diterima Iptu Umbaran terkategori sebagai korupsi. Ini harus dilakukan proses etika. Untuk dipecat. Pun pidana oleh @KPK_RI 5. Mengapa item 1 sampai 4 harus ditegaskan Kapolri Jenderal @ListyoSigitP terhadap Iptu Umbaran? Proses ini harus dilakukan untuk pelaksanaan UU Polri, Peraturan Kapolri, Peraturan Mendagri, dan UU tentang ASN sipil, militer, dan Polri. 6. Mengapa soal surat penugasan menyamar dari Kapolda Jateng buat Iptu Umbaran itu harus dibuktikan. Sebab, penugasan itu bukan terjadi di masa rezim OrBa. Sehingga semua penugasan terhadap personil TNI-Polri harus terdokumentasi secara resmi. Untuk kepastian karier personil. Sejak rezim Presiden Soeharto, dunia wartawan itu sama dengan intelijen. Dunia pakai otak kiri dan kanan. Fakta itu terkonfirmasi oleh karier Iptu Umbaran yang kini menjabat Kapolsek. Seharusnya, sebagai seorang intelijen di kepolisian, Polri tidak perlu memberi jabatan publik (sebagai Kapolsek, atau jabatan yang perlu nama dia keluar ke publik). Jadi, seharusnya dia tetap jadi seorang wartawan saja. Itu kalau Umbaran sejak awal kariernya ditugaskan macak wartawan ya harus tetap jadi wartawan, jangan pernah muncul jadi seorang polisi. Begitu yang seharusnya berlaku di dunia intelijen. Yang kurang cerdik – untuk tidak menyebut goblok – di sini adalah pimpinan wilayahnya, mengapa Umbaran harus diberi jabatan publik. Inilah bedanya jika dibandingkan dengan intelijen berlatar militer. Setelah dia direkrut lembaga intelijen, dia akan disekolahkan untuk bidang yang akan jadi tempat tugasnya. Kalau nantinya akan ditugaskan di lembaga terkait dengan persoalan hukum, maka dia akan sekolah bidang hukum. Setelah lulus, dia akan bekerja di LBH atau lembaga advokasi lainnya. Tapi, karena di dunia intelijen yang dibutuhkan itu mudah masuk ke mana-mana maka profesi wartawan biasanya akan dimanfaatkan, seperti Umbaran tadi. Dan, pada umumnya, seorang intelijen berlatar militer ini, tidak akan pernah buka jati dirinya, meski akan meninggal dunia. (*)
Pejabat Negara Bermental Jongos
Perang asimetris saat ini sudah menelan korban MPR digusur bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara musyawarah, oleh partai politik melalui pemilu langsung one-man one-vote dalam rekrutmen eksekutif. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DRAKOR berjudul The Emperor: Owner of the Mask. Kisahnya tentang raja palsu yang dijadikan boneka. Namun ketika raja asli hendak kembali ke Istana, justru terjadi perebutan tahta antara keduanya. Serangan Oligarki makin ganas, semua potensi yang akan menggangu kekuasaannya mencengkeram negara dengan segala cara akan dilibas dan dihabisi. Aspirasi masyarakat agar negara kembali ke UUD 1945 asli, akan dijadikan mangsa politik oleh para bandar dan bandit politik untuk menunda pemilu dan menambah masa jabatan presiden. Model pencitraan masih saja dilakukan oleh Presiden, bergaya lugu, lugas dan seolah-olah tampil sebagai negarawan. Presiden Joko Widodo menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Ia pun merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya. “Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja,” ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019). Beda waktu dalam hitungan detik dan menit sudah kembali kewatak aslinya. Dengan percaya diri dan dibalut diplomasi gaya katak tanpa beban dan dosa, Presiden mengatakan bahwa itu terserah rakyat, saya akan taat pada undang undang. Logika dan nalar politik normal diterabas, seolah-olah semua manusia dungu tidak bisa menangkap ke-dungu-an yang muncul. Begitu ada aturan yang menghambat segara diganti dengan instrumen aturan baru melindas aturan lama. Semua masalah kenegaraan yang melibas dan menabrak konstitusi bersumber dari Presiden sendiri, lepas karena tekanan atau apapun alasan politiknya. Menambah masa jabatan tiga tahun atau nafsu keinginan berkuasa 3 periode atau seumur hidup, sama saja dengan, akan menabrak konstitusi. Tampaknya rekayasa ini setali tiga uang (drie pennies). Artinya, sepaham atau sama dan tidak ada bedanya, rekayasa Oligarki dengan keinginan Jokowi sendiri. Bahwa Negara Indonesia itu saat ini tidak ada atau tidak hadir, karena negara, rezim, dan presiden saat ini hanya boneka kapitalis yang tidak sesuai dengan cita cita kemerdekaan bangsa Indonesia (Emha Ainun Najib alias Cak Nun). Sesungguhnya setelah penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002, kerusakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin menjauh dari amanat para pendiri bangsa sudah makin jelas bagi mereka yang jeli, peka dan terlatih. UUD45 adalah pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, kehendak itu kini makin surut karena dikalahkan dalam perang asimetris yang dilancarkan kekuatan asing nekolimik yang bersekongkol dengan para kaki tangan domestiknya. Perang asimetris saat ini sudah menelan korban MPR digusur bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara musyawarah, oleh partai politik melalui pemilu langsung one-man one-vote dalam rekrutmen eksekutif. Parpol berubah menjadi algojo rakyat memonopoli secara radikal, aristektur legal politik dirancang untuk mengkonsentrasikan kekuasan ke segelintir elit parpol, sementara itu Pemilu dijual murah bahkan seperti dihibahkan secara cuma-cuma kepada para bandit, bandar, dan badut politik. Perlu diingat bahwa Pemilu yang jujur dan adil hanya mungkin dilaksanakan oleh bangsa yang merdeka, bukan bangsa yang bermental jongos yang mudah diintimidasi oleh politik uang, BLT dan bagi-bagi sembako menjelang pemilu dan hidup dari hutang. Para pejabat dengan logika politik pas-pasan karena minimnya pengalaman dan miskin wawasan serta kering kerontang dari kognisi pemahaman sejarah serta kosong dari asupan betapa sakralnya UUD 1945, malah berjoged ria dengan bergaya manusia kesurupan dan bertingkah laku seperti jongos neokolonialisme. Kondisi ini diperparah oleh partai politik tidak pernah mampu melakukan pendidikan politik, bahkan partai politik hanya bisa hidup dari political illiteracy dan penjongosan politik konstituen mereka. Bergaya seperti raja, the government can do no wrong (Daniel M Rosyid). Para pejabat negara yang bermental jongos telah menyeret, membuat dan membawa Republik ini kehilangan akal sehat dan kemampuannya untuk beradaptasi secara cepat dan tangkas sehingga menjerumuskan bangsa ini ke tepi jurang failed state. (*)
Menyesakkan Dada, Tagihan Air Tiba-tiba Naik Ribuan Persen
Tangerang, FNN – Sejumlah pelanggan air Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kaget karena tagihan air yang melonjak sampai ribuan persen. Mereka tidak paham, tagihan tiba-tiba melompat, padahal pemakaian biasa. Bahkan, ada yang tidak menggunakannya, tetapi tagihan naik luar biasa dan menyesakkan dada. Lonjakan tagihan itu mulai terasa sejak Agustus 2022. Akan tetapi, yang mengagetkan tagihan Oktober, November, dan Desember 2022. Seorang pelanggan di Poris Pelawat, H. Suyusi sangat kaget ketika tagihan November menjadi Rp 2 juta. Padahal sebelumnya cuma Rp 75.000. Ketika menyampaikan pengaduan ke kantor Perumda Tirta Benteng, di Jln. Kompleks PU Prosida Bendung Pintu 10, Mekarsari, ia mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. “Disuruh mencicil. Masak tiba-tiba naik tinggi sekali,” katanya. Kenaikan tagihan air serupa juga dialami Yanto Efendi, Mairizal, dan sejumlah pelanggan lainnya yang ditemui di tempat pengaduan. Demikian juga beberapa pelanggan yang ditemui di rumahnya di kawasan Cipondoh. Mereka kaget tagihan air tiba-tiba naik selangit. Seorang pelanggan di Poris Plawat Utara menyebutkan, tagihan November 2022 tiba-tiba menjadi Rp 860.000. Padahal, biasanya paling tinggi Rp 269.000. Yang lebih mengagetkan lagi, seorang pelanggan di daerah Cipondoh tiba-tiba ditagih Rp 6 juta. Alasan pihak Perumda Tirta Benteng, karena ada kebocoran halus selama enam tahun. “Saya juga heran, kok enam tahun baru ketahuan sekarang. Aneh juga,” kata pelanggan yang enggan disebutkan namanya itu. Selain mengeluh karena tagihan tiba-tiba melonjak, sejumlah pelanggan lain juga mempertanyakan pelayanan air dari perusahaan daerah tersebut. Sebab, air yang mengalir ke rumah pelanggan sering kecil, tidak hanya di pagi hari, tetapi juga di siang hari. Seperti Kamis, 15 Desember 2022 siang kemarin, air yang mengalir sangat kecil. “Lebih gede kucuran air kencing,” kata seorang pelanggan. Selain kecil, air yang mengalir juga sering mati terutama hari Sabtu dan Ahad. Tanpa sebab dan pemberitahuan, tiba-tiba air mati. “Padahal, sedang mencuci pakai mesin cuci. Mati tiba-tiba kan bisa merusak mesin cuci,” kata seorang ibu rumah tangga. Keluhan lainnya, air yang mengalir sering kotor atau keruh. Kejadian seperti itu biasanya malam hari. “Waktunya kayak diputar. Kadang pukul 23.00, kadang pukul 01.00, kadang pukul 03.00. Kadang menjelang subuh,” kata seorang pelanggan yang ketika pulang dari kantor pkl 22.30, dan ketika mau mencuci muka sekitar pukul 23.00 airnya keruh. Pihak Perumda Tirta Benteng yang dihubungi belum memberi jawaban. Syarif yang mengaku bagian Hubungan Masyarakat (Humas) perusahaan tersebut belum menjawab pertanyaan yang diajukan lewat WhatsApp. Dia hanya menanyakan nomor langganan yang mengeluh tersebut. Aneh juga. Sudah tagihan dan pelayanan menyesakkan dada dan sadis, malah yang diminta nomor langganan. (Anw)
Deddy Corbuzier Terancam Dipecat dari Militer
Jakarta, FNN – Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menegaskan, sebagai militer Tituler, pesohor Deddy Corbuzier terancam dipecat dari dinas militer, jika tetap menjalankan usaha dan bisnisnya sebagai youtuber, podcaster, maupun content creator. Hal ini dengan tegas diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. “Sudah jelas dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Pasal 39 Ayat 3, prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Deddy bisa dipecat jika terus menjalankan bisnisnya. Saya maklum, karena barangkali Mas Deddy tidak memahami hal tersebut,” tegas Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Ia menanggapi pernyataan Deddy Corbuzier dalam akun media sosialnya @mastercorbuzier yang dikutip sejumlah media massa, Rabu (14/12/2022). “Just to confirm, saya tidak akan mengambil gaji dan tunjangan apapun,” tulis Deddy Corbuzier. Diterangkan Deddy, gaji dan tunjangan yang seharusnya didapatkannya akan dikembalikan kepada negara dan dipakai untuk prajurit TNI yang lebih membutuhkan. “Semua saya kembalikan ke negara untuk yang lebih membutuhkan,” tandasnya. Menurut Selamat Ginting, persoalannya bukan pada kalimat akan mengembalikan gaji dan tunjangannya sebagai militer tituler, melainkan pada larangan bisnis bagi anggota TNI, seperti dalam UU tentang TNI. “Substansinya bukan menolak gaji atau tunjangan, melainkan larangan berbisnis bagi anggota TNI itu sudah diatur dan ada konsekuensi hukum pidana maupun disiplin militer,” kata Ginting yang selama 30 tahun menjadi wartawan bidang politik pertahanan keamanan negara. Dikemukakan, jika melihat informasi yang beredar di sejumlah media bahwa penghasilan Deddy Corbizier sebagai pesohor, sebulannya bisa mencapai lebih dari Rp 5 miliar. Silakan nanti Deddy yang menjelaskan hal ini. Sementara jika sebagai Letnan Kolonel (Letkol) Tituler, penghasilan sebulannya berkisar Rp 13 juta, karena tituler dengan militer aktif gajinya agak berbeda. Untuk Letkol non tituler sekitar Rp 15 juta. “Apakah sanggup Deddy menerima gaji Letkol Tituler yang (bedanya) seperti bumi dengan langit dibandingkannya sebagai pesohor,” tanya Ginting. Ia menceritakan saat meliput di lingkungan TNI, ketika Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Wismoyo Arismunandar pada sekitar 1993-1995 memerintahkan Asisten Pengamanan (Aspam) KSAD (kini disebut Asisten Intelijen KSAD) untuk memeriksa sejumlah perwira menengah yang diduga memiliki bisnis. “Ada sejumlah kolonel yang memiliki bisnis penginapan kelas melati juga kontrakan rumah. Kolonel-kolonel itu beralasan gaji militer tidak cukup, sementara anak-anaknya sedang melanjutkan perguruan tinggi. Ada juga yang kaya, karena mertuanya sultan di suatu daerah,” ungkap Selamat Ginting. Namun, lanjut Ginting, pimpinan TNI Angkatan Darat, tidak menerima alasan-alasan tersebut. Mereka diminta memilih tetap menjadi anggota aktif Angkatan Darat atau menjadi pebisnis yang memiliki penghasilan di luar dinas militer. “Mereka akhirnya dengan berat hati meninggalkan dunia militer dengan konsekuensi pensiun dini. Padahal para kolonel itu lulusan Akademi Militer dan sudah lulus sekolah Seskogab (kini disebut Sesko TNI) serta tinggal selangkah lagi menjadi perwira tinggi,” ungkap Ginting, menceritakan. Maka, lanjut Ginting, jika Letkol (Tituler) Deddy Corbuzier tetap menjalankan bisnisnya sebagai pesohor, masyarakat bisa mengadukannya ke polisi militer untuk diproses hukum menggunakan hukum pidana militer dan disiplin militer. Informasi seperti ini harus diketahui Deddy sebagai bagian dari dinas militer. “Karena Deddy bagian dari Angkatan Darat, maka Asisten Intelijen KSAD bisa segera memanggil Deddy untuk meminta kepastian akan terus menjadi militer tituler atau sebagai pebisnis. Harus pilih salah satunya. Semoga Deddy bisa memilih secara bijaksana kondisi ini,” ungkapnya. Jalan lainnya, menurut Ginting, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat, bisa menyelesaikan atau menyudahi posisi Deddy sebagai tituler, sebab militer tituler itu ada batas waktunya. “Deddy pilih mengundurkan diri dengan hormat atau pilih diberhentikan dengan hormat? Semua pihak mesti bijak dalam kasus ini, jangan sampai menjadi preseden tidak bagus bagi institusi militer maupun bagi Deddy yang kemungkinan tidak paham tentang aturan militer yang sangat ketat,” ujar Ginting. Selamat Ginting memberikan contoh bagaimana Letkol CAJ (Tituler) Ahmad Idris Sardi menjalankan tugas di Pusdik Ajudan Jenderal Angkatan Darat selama lebih dari tiga tahun menjadi guru militer bagian musik. “Idris Sardi menerima tanda jasa negara berupa Satyalancana Dwidya Sistha dari Presiden RI, dalam jabatannya sebagai guru atau instruktur militer di Pusdikajenad sekurangnya tiga tahun. Jadi tidak sembarangan menerima pangkat maupun tanda jasa negara,” kata Ginting, Ketua Bidang Politik Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik (Pustera Kompol) Unas. (mth/sgo)
Qatar dengan Rp 2.880 Triliun Bisa Membangun Infrastruktur Modern, Tapi Indonesia dengan Hutang Rp 6.000 Triliun Sudah Bangun Apa?
Kasihan rakyat Indonesia hidup mereka tidak diberkahi Allah, sehingga hidup rakyat Indonesia makin hari makin susah ditambah lagi dengan bencana yang datang bertubi-tubi. BUKAN mau banding-bandingkan tapi ini kenyataan dan fakta. Qatar memang negara kecil di Timur Tengah. Sumber kekayaan alamnya tidak kalah, justru lebih banyak Indonesia. Mereka hanya punya minyak dan gas alam. Tapi, kita punya segala-galanya. Kalau kata Koes Plus, orang bilang tanah kita tanah surga tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Juga kita punya minyak dan gas serta tambang melimpah. Namun yang membedakannya, meski Qatar negara kerajaan monarki dan kita Indonesia republik tapi kedua negara ini banyak sekali perbedaan yang sangat mencolok, diantaranya adalah dari orang yang diberi amanat pegang jabatan memerintah. Qatar konstitusi mereka diambil dari Al-Quran. Kalau kita konstitusinya buatan manusia. Bahkan, sekarang setelah diubah lagi menjadi berbau oligarki setan jahannam. Dan orang yang memegang jabatan di Indonesia tidak seamanah dari para Sultan dan Raja di Qatar. Walaupun Sultan di Qatar sudah kaya tajir melintir tapi mereka tetap masih ibadah shalat 5 waktu karena takut sama Tuhan. Kalau di Indonesia, sedangkan Tuhan gak ditakuti, sebagaimana kata Prof. Dr. Salim Said. Apalagi shalat 5 waktu. Bahkan Tuhanpun dibohongin. Kelihatan pakai baju koko, kopiah, dan sorban tapi nyatanya musuh utamanya adalah Ulama dan Islam. Qatar negeri yang diberkahi Allah, sehingga rizkinya melimpah hingga mereka berani menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepakbola. Coba lihat hanya dengan Rp 2.880 triliun Qatar bisa membangun rumah sakit, rel kereta api, stadion, jalan bandara baru dan infrastuktur-infrastruktur lain. Kesemuanya dibangun dengan megah dan super modern. Nah, bagaimana dengan Indonesia yang hutangnya sampai Rp 6.000 triliun bahkan mau ditambah lagi. Apa yang sudah dibangun pemerintah Indonesia? Jangankan membangun, membayar pesanannya ke rakyat berupa alat pertaniannya saja gak bisa. Itu karena pemimpin Indonesia hidup dalam kebohongan dan maling uang rakyat. Kalau gak gitu Bupati dari daerah gak ngamuk-ngamuk di DPR dengan menyebut Departemen Keuangan itu diisi oleh para setan dan iblis. Bukan hanya setan dan iblis lagi tapi mereka kumpulan bandit-bandit berdasi yang suka menguras harta rakyat. Kasihan rakyat Indonesia hidup mereka tidak diberkahi Allah, sehingga hidup rakyat Indonesia makin hari makin susah ditambah lagi dengan bencana yang datang bertubi-tubi. Sudah susah penuh bencana lagi dan presiden gak mau tahu tetap bikin pesta meriah bagai peri dari kayangan dengan kereta kuda kencananya. Dia pikir dia raja. Dan mau berusaha menjabat 3 periode, padahal menyiksa rakyatnya. Kepemimpinan rezim ini harus segera dihentikan kalau negeri ini mau berkah. Karena gak akan berkah kalau negeri ini bergaya-gaya kayak komunis. Kapan People Power ya? Sebelum negeri ini hancur dijual ke China. Wallahu A\'lam ... (*)
Partai Politik Mencengkeram, L’etat C’est Moi: Negara adalah Saya
Presiden terpilih harus berani memacu Mahkamah Konstitusi agar berani memproses gugatan masyarakat terhadap partai politik yang melanggar konstitusi, untuk dibubarkan atau dibekukan. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PARTAI Politik mencengkeram. Merusak demokrasi, Konstitusi dan bangsa dan negara, menjelma dan membentuk pemerintahan otoritarian dan tirani, dengan cara melanggar konstitusi. Perusakan bangsa dan negara dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Menurut konstitusi, pasal 6A ayat (2), calon pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu atau gabungan partai politik. Arti “gabungan” harusnya bersifat suka rela, bukan memaksa. Artinya, kalau ada partai politik tidak mau bergabung dengan yang lain dalam pencalonan presiden, tetapi mau mengusulkan capres sendiri, maka menurut konstitusi dibolehkan. 2. Ketentuan konstitusi tersebut kemudian dilanggar. Undang-undang pemilu menetapkan presidential threshold 20 persen dari perolehan kursi di parlemen. Artinya, partai politik tidak bisa mencalonkan presiden kalau perolehan kursinya di parlemen kurang dari 20 persen. Maka itu, mereka dipaksa bergabung dengan partai politik lain agar dapat memenuhi threshold 20 persen. 3. Pelanggaran konstitusi pencalonan presiden ini mengakibatkan Partai Politik membentuk kartel, atau persekongkolan, yang dibungkus dengan bahasa “koalisi”. Persekongkolan ini membuat jumlah calon presiden menjadi terbatas, dan partai politik dengan mudah menguasai calon presiden, dan kemudian menguasai presiden terpilih (eksekutif), dan kabinetnya. 4. Karena partai politik menguasai legislatif (DPR) dan eksekutif (kabinet), maka check and balances tidak berfungsi: fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah tidak berfungsi. Bahkan undang-undang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan anggota DPR dan pemerintah: artinya untuk kepentingan partai politik dan kroninya (pengusaha oligarki). Antara lain, UU KUHP, KPK atau Ciptakerja. Dan sekarang sedang proses pembuatan UU PSPP (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan): penguatan atau pelemahan? 5. Selain itu, lembaga independen juga lumpuh. Semua pimpinan lembaga independen dicalonkan dan diseleksi oleh DPR maupun pemerintah. Lembaga independen dibuat menjadi tidak lagi independen, tetapi wajib mengikuti aturan main DPR dan eksekutif: partai politik dan kroninya. Misalnya KPU, Bawaslu, BPK, Komnas HAM, KPK, OJK, dan lainnya, semuanya sulit dikatakan masih independen, termasuk Bank Indonesia sudah tidak murni lagi independen? 6. Pengusaha terlibat politik secara langsung, menjadi menteri dan anggota DPR, ikut mengatur dan menentukan calon pemimpin boneka yang bisa diatur dan bisa bekerja sama dengan keinginan partai politik dan pengusaha oligarki, meskipun harus melanggar undang-undang dan konstitusi. Pengusaha oligarki tersebut berfungsi sebagai bandar, mendanai pemilu, pilpres maupun pilkada. Modal Bandar akan kembali dengan bonus berkali-kali lipat, melalui berbagai proyek APBN, “dilindungi” dengan UU. 7. Persekongkolan atau kartel ini semakin sempurna dengan menguasai yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, yang fungsinya kini berubah, dari yang seharusnya menegakkan konstitusi menjadi mengabadikan pelanggaran konstitusi, dengan membatalkan setiap upaya uji materi terhadap undang-undang yang terindikasi melanggar konstitusi. 8. Kekuasaan partai politik sangat besar dan kokoh. Presiden tidak bisa membubarkan atau membekukan partai politik. Yang bisa membubarkan DPR hanya Mahkamah Konstitusi, yang notabene terdiri dari orang-orang pilihan mereka, untuk melindungi kepentingan mereka. Terbukti, belum lama ini ada hakim Konstitusi dicopot, karena tidak sependapat dengan salah satu UU usulan partai politik. Padahal hakim konstitusi tersebut sedang menjalankan tugasnya secara profesional: Terbukti, l’etat c’est moi, negara adalah saya. Atau I am the Law: saya adalah tiran. 9. Kekuasaan presiden juga sangat besar dan kokoh. Presiden tidak perlu bertanggung jawab kepada pihak manapun, atas semua janji kampanye maupun janji selama berkuasa. Misalnya, janji pemberian tax amnesty 2016/2017 akan meningkatkan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Janji tersebut ternyata tidak terbukti. Walaupun demikian, tidak ada konsekuensi sama sekali terhadap jabatan presiden. Malah Jokowi terpilih kembali pada 2019. Maka itu, (calon) presiden bisa dengan mudah mengumbar janji, yang bahkan tidak mungkin bisa terpenuhi. Tapi secara politik aman-aman saja. Presiden juga tidak bisa diberhentikan oleh DPR/MPR, kecuali melalui Mahkamah Konstitusi, diajukan oleh DPR. Ketentuan ini tentu saja menjadi double protection bagi presiden. Karena DPR tidak akan mengajukan pemberhentian presiden, dan Mahkamah Konstitusi akan melindungi presiden. Semua ini demi kepentingan partai politik dan kroninya (pengusaha oligarki), bukan untuk kepentingan rakyat dan negara. 10. Oleh karena itu, demokrasi saat ini hanya ada di atas kertas, karena sudah dimanipulasi oleh kekuasaan partai politik, yang sudah di luar batas. Partai politik sudah menjelma menjadi hukum dan konstitusi. Apa yang diinginkan dan dikatakan akan terjadi. Perpaduan I am the law: Saya adalah tiran dan l’etat, c’est moi: negara adalah saya. Otoritarian, Tirani. 11. Dengan kondisi sistem parpol yang mencengkeram seperti ini, presiden terpilih, siapapun itu, akan sangat sulit mengubah dan memperbaiki Indonesia, meskipun yang bersangkutan merupakan antitesa rezim saat ini. Karena, presiden dapat dimakzulkan oleh DPR, oleh kartel atau persekongkolan partai politik, melalui Mahkamah Konstitusi. 12. Hanya ada satu jalan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Presiden terpilih harus berani membuat yudikatif independen, sehingga dapat menegakkan konstitusi, dan membersihkan UU yang melanggar konstitusi. Presiden terpilih harus berani memacu Mahkamah Konstitusi agar berani memproses gugatan masyarakat terhadap partai politik yang melanggar konstitusi, untuk dibubarkan atau dibekukan. Hanya dengan cara ini, bangsa dan negara dapat diselamatkan. Kalau tidak, Indonesia akan terus dalam cengkeraman: l’etat c’est moi. (*)
Menemukan Titik Tengah Pilpres 2024, “Say Good Bye To Oligarchie”
Idealisme di dalam mengusung perubahan adalah suatu keharusan, tapi kalau dengan idealisme yang ada ternyata menimbulkan banyak korban di antara rakyat, maka jalan tengah menjadi pilihan. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis PILPRES adalah sebuah peristiwa konstitusi yang sudah diatur dalam UUD 1945, dilaksanakan selama 5 tahun sekali dan masa jabatan dibatasi selama dua periode. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Setidaknya bila merujuk pada UUD 1945, Pilpres adalah sebuah arena kontitusi untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Tidak boleh ada kecurangan atau memanipulasi aturan untuk kepentingan kekuasaan dan kepentingan golongan apalagi kepentingan pribadi. Pilpres adalah arena memilih pemimpin yang berintegritas yang bertugas melayani dan menjalankan amanah kontitusi sebagaimana tertuang didalam Pembukaan UUD 1945, mencerdaskan, mendamaikan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keterlibatan pihak-pihak lain yang selama ini memanipulasi kepentingan rakyat dan ternyata hanyalah kepentingan diri sendiri dan kelompoknya mesti harus dikurangi atau dihabisi, sehingga dibutuhkan keberanian untuk mengatakan selamat tinggal pada para oligarki, “Say Good Bye To Oligarchie”. Oligarki selama masa pemerintahan Joko Widodo mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa, sehingga mereka acapkali melakukan upaya-upaya manipulasi suara rakyat, sabotase konstitusi atas nama lembaga survey dan opini para pakar tukang dengan satu tujuan agar kekuasaan tetap berpihak pada keserakahan yang selama ini dilakukan. Setidaknya ada dua jalan yang dilakukan dalam rangka memotong pengaruh oligarki, pertama rakyat yang mengusung isu perubahan bergotong-royong untuk menjalankan agenda perubahan yang sudah disusun. Rakyat bisa bergotong-royong menyumbang tema perubahan yang sedang berjalan ini. Tentu saja dalam menjalankan agenda ini dibutuhkan sosok yang bisa dipercaya. Anies Baswedan adalah satu-satunya bakal Capres 2024 yang mengusung agenda perubahan dan keberlanjutan, “Change and Continuity”. Apalagi Anies seringkali dianggap sebagai antitesa atau bahkan sintesa dari kepemimpinan Jokowi. Anies Baswedan sangat diuntungkan dengan harapan perubahan yang diinginkan rakyat. Dana sangat dibutuhkan, karena selama ini, para Oligarki dan penguasa kotor menjalankan agenda busuknya dengan memanipulasi suara rakyat. Untuk itu setidaknya dibutuhkan energi besar untuk mengawal suara rakyat dan mencegah terjadinya cara-cara manipulatif yang dilakukan. Yang kedua adalah dengan melakukan kompromi yang dibenarkan dalam konstitusi. Pilihannya adalah mencari dampak negatif yang paling kecil. Dampak negatif yang dimaksudkan adalah perubahan tetap harus terjadi tapi jangan sampai mengorbankan rakyat. Yang bisa dilakukan dalam konteks transisi kekuasaan adalah adanya jaminan keselamatan bagi para penguasa terdahulu dan tentu saja terjaminnya agenda-agenda pembangunan yang sudah dan sedang berjalan. Lalu siapa mereka para capres yang termasuk diantara kelompok ini. Jokowi secara terbuka sudah memberi sinyal bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Ada juga para capres yang tidak harus mematok sebagai capres, di sana ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, ada juga nama lain seperti Panglima TNI Andika Perkasa. Dari partai politik pemenang pemilu 2019, PDIP ada nama Puan Maharani, ada nama Airlangga Hartarto dan ada juga nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah. Sebagai seorang presiden, Jokowi tentunya sangat berharap di akhir masa kepemimpinannya, dia bisa meletakkan pondasi menuju Indonesia emas, sehingga sikap negarawan Jokowi sangat diharapkan. Jokowi tidak lagi sibuk “berkampanye” untuk dirinya dan calon-calon tertentu, Jokowi cukup menjadi guru bangsa yang bisa mengawal proses transisi ini dengan baik tanpa percikan darah. Menemukan titik tengah dua kutup yang ada, perubahan dan menjamin keberlangsungan pembangunan yang sedang berjalan ini menjadi sesuatu yang harus layak untuk dipertimbangkan. Idealisme di dalam mengusung perubahan adalah suatu keharusan, tapi kalau dengan idealisme yang ada ternyata menimbulkan banyak korban di antara rakyat, maka jalan tengah menjadi pilihan. Jalan tengah seperti apa yang diharapkan? Dalam hemat penulis, dengan menyandingkan kepentingan perubahan dan keberlangsungan yang sedang dijalankan bisa diwakili oleh Anies dan dari kelompok Istana adalah mereka yang relatif bisa meredam kerakusan para oligar. Pasangan Anies dan pilihan Istana yang dianggap bisa meredam keserakahan oligar, pasangan itu bisa dielaborasi seperti Anies - Ganjar Pranowo, Anies Prabowo, Anies - Sandiaga Uno, Anies - Erick Thohir, Anies - Andika Perkasa, Anies - Airlangga Hartarto atau mungkin juga Anies - Khofifah. Mengapa Anies harus presidennya? Anies mampu membuktikan bahwa dirinya ketika memimpin Jakarta, mampu menahan kerakusan oligarki dan mewujudkan keadilan sosial bagi warga Jakarta, sehingga dengan Anies menjadi presiden, ambisi rakus oligarki bisa ditahan dan dikendalikan. Rekam jejak Anies terhadap oligarki sangat jelas. Wapres bisa dipilih diantara nama-nama mereka yang dapat dukungan Istana atau dari partai pemenang pemilu 2019. Hal tersebut merupakan bagian untuk menjamin bahwa program-program pembangunan yang sedang berjalan masih bisa dilanjutkan, kecuali kalau memang pembangunan yang sedang berlangsung dirasa salah jalan, maka harus dilakukan upaya-upaya perbaikan dan perubahan. Rakyat dipersilahkan menimang-nimang, sehingga demokrasi kita bisa selamat, rakyat tidak menjadi korban dan partai politik akan menjadi saluran sehat aspirasi rakyat. Surabaya, 15 Desember 2022. (*)
Designed to Fail
Bahkan di AS negeri exportir-nya sendiri, demokrasi itu sedang sekarat oleh Trumpism. Demokrasi ala Uni Eropa justru menjerumuskan kawasan itu untuk berkonflik dengan tetangga dekatnya sendiri, yaitu Rusia. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts SETELAH hiruk-pikuk pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, penundaan deklarasinya bersama PKS, dan Demokrat bagi pencapresan Anies, disusul keributan soal perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo, lalu perhelatan pernikahan Kaesang Pangarep dengan Kabinet sebagai wedding organizer-nya, kemudian dugaan maladministrasi KPU dalam verifikasi parpol peserta Pemilu 2024, maka kini apa yang tersisa dari polity as public goods bagi Republik ini? Sekarang para elit parpol dengan mudah bermain-main dengan konstitusi, sementara angka stunting meningkat, ketimpangan spasial konsisten, kepolisian dirundung berbagai skandal tanpa penyelesaian yang jelas, dan pembunuhan warga sipil dan tentara oleh OPM kembali marak di Papua? Sesungguhnya setelah penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002, deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin menjauh dari amanat para pendiri bangsa sudah makin jelas bagi mereka yang jeli, peka dan terlatih. Jika UUD 1945 adalah pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka kehendak itu kini makin surut karena dikalahkan oleh perang asimetris yang massif dilancarkan oleh kekuatan-kekuatan asing nekolimik yang bersekongkol dengan para kaki tangan domestiknya. Syarat-syarat budaya bagi bangsa yang merdeka itu tidak pernah berhasil wujud menjadi kenyataan. Slogan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” setelah 77 tahun proklamasi merupakan bukti mutakhir bahwa sesungguhnya bangsa ini baru sadar untuk belajar merdeka sekarang. Perang asimetris tersebut dilakukan melalui 3 medan pertempuran. Medan pertempuran pertama terjadi di sektor keuangan segera setelah proklamasi melalui hutang ribawi yang disodorkan IMF. Medan tempur kedua terjadi sejak Orde Baru melalui penarikan besar-besaran warga muda ke dalam sistem persekolahan massal paksa untuk menyiapkan tenaga kerja murah demi kepentingan investor asing. Battle front ketiga terjadi sejak Reformasi melalui penggusuran MPR sebagai lembaga tertinggi negara musyawarah oleh partai politik melalui Pemilu langsung one-man one-vote dalam rekrutmen eksekutif. Dengan parpol memonopoli politik secara radikal, aristektur legal politik dirancang untuk mengkonsentrasikan kekuasan ke segelintir elit parpol, sementara Pemilunya makin kompleks, dan makin mahal yang hanya diselenggarakan dan bisa diikuti oleh para bandit, bandar dan badut politik. Perlu diingat bahwa Pemilu yang jujur dan adil hanya mungkin dilaksanakan oleh bangsa yang merdeka, bukan bangsa yang bermental jongos yang mudah diintimidasi oleh politik uang, BLT dan bagi-bagi sembako menjelang Pemilu dan hidup dari hutang. Bangsa yang merdeka itu adalah hasil-hasil kerja pendidikan politik. Namun segera kita catat bahwa partai politik tidak pernah melakukan pendidikan politik, bahkan partai-partai politik hanya bisa hidup dari political illiteracy dan penjongosan politik konstituen mereka. Berbicara politik di sekolah, kampus, tempat-tempat ibadah, dan di hampir semua tempat lainnya dianggap tidak santun, kotor, dan menjijikkan. Agama dan banyak hal lain yang penting dalam kehidupan harus harus dipisahkan dari politik, bahkan ormas-ormas besar merasa risi, gamang dan takut berbicara politik. PAN yang semula diharapkan menjadi sayap politik Muhammadiyah kini tidak jelas afiliasinya. Kini dengan KUHP yang baru, pandangan kritis masyarakat bahkan mudah dikriminalisasikan. Seperti raja, the government can do no wrong. Prinsip-prinsip musyawarah oleh hikmah kebijaksanaan melalui MPR yang telah digusur oleh sistem demokrasi liberal ala Barat telah membuat Republik ini kehilangan akal sehat dan kemampuannya untuk beradaptasi secara cepat dan tangkas sehingga menjerumuskan bangsa ini ke tepi jurang failed state. Bahkan di AS negeri exportir-nya sendiri, demokrasi itu sedang sekarat oleh Trumpism. Demokrasi ala Uni Eropa justru menjerumuskan kawasan itu untuk berkonflik dengan tetangga dekatnya sendiri, yaitu Rusia. Bahkan setelah tembok Berlin runtuh, pembesaran dan perluasan NATO memberi indikasi jelas bahwa Barat bersikeras mempertahankan dominasi eksploitatifnya atas bangsa-bangsa lain yang berbeda sikap dan pandangan hidupnya. Hutang ribawi, pendunguan massal melalui monopoli persekolahan, dan pemberhalaan demokrasi Barat are designed to fail negara dan bangsa manapun di planet ini. Untuk menghentikannya kita perlu segera membebaskan kehidupan dari hutang ribawi, merekonstruksi Sisdiknas sebagai platform untuk belajar merdeka, dan mengembalikan politik negara musyawarah dari monopoli partai-partai politik. Gunung Anyar, Surabaya,15 Desember 2022. (*)
Parmusi Ingatkan Hakim Junjung Nurani dan Keadilan
Jakarta, FNN – Pengurus Pusat Persaudaraan Muslim Indonesia (PP Parmusi) pada butir pernyataan sikapnya di Jakarta, Rabu (13/12-2022), antara lain menyebutkan bahwa Parmusi begitu menghormati proses peradilan yang tengah dijalani untuk menuntaskan dugaan kasus yang dialami Ustadz Farid Akhmad Okbah, Ustadz Annajah dan Ustadz Anung Al-Hamat yang kini didakwa terlibat dugaan kasus terorisme dan radikalisme. Untuk itu PP Parmusi mengharapkan agar Ketua Majelis Hakim bisa memberikan ruang keadilan bagi ketiga pendakwah Islam itu. Selain itu diharapkan Ketua Majelis Hakim bisa memberikan putusan yang benar-benar tidak melukai hati para ulama dan umat Islam. PP Parmusi juga berharap para hakim agar memvonis bebas terhadap Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Zain Annajah dan Ustadz Hanung Al-Hamat yang ternyata selama proses persidangan tidak ditemukan bukti kuat ketiganya ada terorisme. Menurut Ketua Umum PP Parmusi Usamah Hisyam, Ustadz Farid Ahmad Okbah sama sekali bukanlah terorisme ataupun kelompok radikalisme, seperti yang dituduhkan selama ini. Menurut Usamah Hisyam, pada kasus kriminalisasi terhadap ulama, Parmusi jika putusan Ketua Majelis Hakim tidak adil tentu akan berdampak buruk terhadap pemerintahan Jokowi. “Seandainya besok majelis hakim akan mengambil putusan yang tidak berkeadilan maka dampaknya adalah terhadap pemerintahan Jokowi seakan-akan pemerintahan Joko Widodo ini memang anti Islam, oleh karena itu harus benar-benar dipikirkan oleh majelis hakim yang kami yakin majelis hakim mempunyai nurani untuk bertindak seadil-adilnya,” harap Usamah Hisyam. Sedangkan menyikapi masih terus maraknya kasus kriminalisasi terhadap para ulama di tanah air termasuk kasus Ustadz Farid Ahmad Okbah, Profesor Husnain Bey Fanannie dari Universitas Al-Azhar Indonesia menyatakan bahwa perilaku itu adalah bagian dari Islamophobia yang sudah lama ditinggalkan internasional. Husnain juga heran kok aparat di negeri ini begitu mudah mengkriminalisasi para ulama. Menurutnya, membenci ulama itu adalah juga berarti membenci Islam. “Padahal para Ulama itu tugasnya sekedar berdakwah memintarkan dan mencerdaskan umat yang semua itu memang dianjurkan dalam Islam, sebab tanpa dakwah Islam akan mati dan tidak syiar,” tegas Husnain. Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Zain Annajah dan ustadz Anung Al-Hamat ditangkap Densus 88 pada 16 November 2021 usai sholat subuh tanpa diketahui dari siapa atau kelompok mana yang melakukan penangkapan itu. (BS)
Adanya Dugaan Pesanan Oligarki Terhadap RUU EBT
Jakarta, FNN – Bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah undang-undang yang mendukung energi bersih dan terbarukan, tetapi ada satu masalah dengan dimasukkannya skema power wheeling. RUU Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan tersebut dinilai sudah komprehensif dan bagus oleh Fahmi Radhi (Dosen FEB Universitas Gadjah Mada). Namun, Fahmi menolak power wheeling pada pasal 47A, butir 3b RUU EBT. Adapun power wheeling adalah mekanisme pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik milik PLN melalui open source. Sedangkan Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR berpendapat agar menimbang betul berdasarkan kebutuhan karena energi bersih yang tidak dikelola, itu menjadi energi yang mahal. Dalam acara diskusi publik daring, Rabu (14/12/2022) juga menghadirkan tiga tokoh lain, Mulyanto mengatakan, pemerintah belum serius membahas regulasi EBT. Dan dengan adanya power wheeling itu, Mulyanto menegaskan agar tarif tidak membebankan rakyat. “Undang-undang ini harus konstitusional, dan UU ini harus memihak rakyat, jangan menghasilkan tarif yang mahal, apalagi melanggengkan impor dengan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) yang rendah,” tegas Mulyanto. Melihat masalah tersebut, Fahmi menduga adanya keterlibatan pihak oligarki tentang power wheeling yang diusulkan oleh pemerintah dan bukannya DPR. “Jangan-jangan ini usulan dari oligarki yang mencari keuntungan,” ucap Fahmi. Fahmi menilai mekanisme power wheeling melanggar amanah konstitusi karena liberalisasi dengan kelistrikan dan akan memberikan kerugian besar terhadap negara dan rakyat. “Padahal konstitusi UUD 45 itu tidak boleh melakukan liberalisasi untuk produk publik yang penting seperti listrik tadi,” tukas Fahmi. “Dan kedua tidak pro rakyat. Dalam power wheeling liberalisasi tadi, tarif itu ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, kalau sebelumnya oleh pemerintah bersama DPR. Maka dengan masuknya power wheeling itu akan menentukan mekanisme pasar,” jelasnya melanjutkan. Fahmi menyampaikan bahwa EBT tertunda pengesahannya karena adanya penolakan dari Kementerian Keuangan yang melihat adanya power wheeling yang akan membebani APBN. “Jadi, ini saya kira sangat bahaya sekali liberalisasi kelistrikan. Ini sudah beberapa kali dicoba, baik melalui undang-undang atau wacana-wacana publik,” pungkasnya. Penolakan terhadap power wheeling tersebut juga dilontarkan oleh Marwan Batubara, Direktur IRESS. Marwan menjelaskan bahwa liberalisasi kelistrikan sebenarnya sudah terjadi, dan upaya mengurangi atau menghilangkan yang dia sarankan adalah dengan melarang swasta untuk menjual listrik langsung kepada konsumen, melainkan harus melalui PT PLN. “Kita tidak mau bahwa Indonesia itu akhirnya rakyatnya menjadi objek yang dihisap terus-menerus oleh pengusaha oligarki, oleh asing melalui pelayanan listrik,” ucap Marwan. Menurut dia penambahan biaya listrik telah terjadi karena besarnya cadangan listrik yang melebihi kebutuhan. “Cadangan listrik kita di pulau Jawa saja, cadangannya atau namanya reserve margin-nya itu sampai 60 persen, padahal di mana-mana di seluruh dunia, itu angkanya 15-20,” jelas Marwan. Pasokan listrik yang berlebih tersebut disebabkan rencana program 35.000 Megawatt di tahun 2015 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang belum selesai. “Tapi faktanya, PLN tidak butuh sampai segitu banyak. Sehingga ini menjadi biaya operasi (pengeluaran) bagi PLN dan biaya operasi ini dimasukkan ke dalam perhitungan biaya pokok penyediaan listrik IPP (Independent Power Producers) listrik,” tegas Marwan. Marwan juga berpesan kepada pemerintah dan DPR agar membuat regulasi yang pro terhadap rakyat. “Jika anda memperhatikan kepentingan negara dan rakyat, maka hentikanlah penghisapan dan cegahlah Undang-undang EBT ini yang saat ini berpotensi inkonstitusional dan tidak pro rakyat menjadi undang-undang yang sesuai konstitusi dan pro rakyat,” ujarnya. Di sisi lain, Akhmad Akbar Susamto (Ekonom CORE Indonesia) berpendapat dengan Undang-undang ini jangan sampai mengorbankan PLN. Akbar juga menyampaikan yang hal belum dibahas dalam RUU EBT adalah bagaimana membuat masyarakat sadar untuk pro energi terbarukan dan ramah lingkungan. (Rac)
Melalui Putusan PN Jakarta Barat, Aset Sitaan Fahrenheit Dikembalikan Kepada Para Korban
JAKARTA, FNN – Para member yang menjadi korban robot trading Fahrenheit kini bisa bernafas lega. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt atas nama Hendry Susanto dkk telah memutus perkaranya. Sang pemilik robot trading Fahrenheit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang telah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya dinyatakan terbukti bersalah dengan pidana penjara 10 tahun, Majelis Hakim juga dalam putusannya menetapkan agar barang bukti yang terlampir dalam berkas berupa uang dan beberapa aset lainnya supaya bisa dikembalikan kepada yang berhak, yaitu para member yang menjadi korban. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar Hendry Susanto dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun. Menanggapi hasil persidangan tersebut, Advokat Jaka Maulana, SH dari LQ Indonesia Law Firm selaku Penasihat Hukum korban dan pelapor menyatakan sangat mengapresiasi putusan tersebut. Putusan ini, kata Jaka, memberikan secercah harapan akan keadilan bagi para korban Fahrenheit. “(Putusannya) sangat bagus. Setelah sekian lama para korban berjuang dan mengupayakan pemulihan hak-haknya, akhirnya lewat putusan ini harapan itu semakin dikuatkan. Ya meskipun belum inkracht, karena baik penuntut umum maupun penasehat hukum masih sama-sama menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tadi,” ungkap Jaka dalam rilis LQ, Selasa (13/12/2022). Jaka menuturkan, dalam perkara ini pihaknya mewakili sekitar 141 orang korban dengan total nilai kerugian mencapai 41 miliar rupiah, yang mana data-data korban tersebut terverifikasi melalui audit yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan pada tahap penyidikan. “Jadi awalnya para korban ini menghubungi Hotline kami di 0817-4890-999 Tangerang, 0817-9999-489 Jakarta Barat, 0818-0489-0999 Jakarta Pusat, 0818-0454-4489 Surabaya di mana pada saat itu mereka meminta bantuan kami terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh robot trading Fahrenheit,” kata Jaka. Setelah itu, lanjut Jaka, LQ Indonesia Law Firm langsung bergerak cepat dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna mengumpulkan data dari para korban. Hingga akhirnya proses pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) pada sekitar Juli 2022. “Meskipun perkaranya sudah dinyatakan lengkap, tapi upaya kami selaku perwakilan korban tidak berhenti sampai di situ. Kami sempat berkonsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait informasi permohonan restitusi bagi para korban, hingga mengajukan permohonan ganti kerugian langsung kepada Majelis Hakim pemeriksa perkaranya. Makanya ketika kemarin kami dengar putusannya terkait pengembalian barang sitaan kepada korban, kami sangat lega, seolah perjuangan dan upaya ini terbayarkan, meski pun belum tuntas,” ungkap Jaka. Di tempat terpisah, Manajemen LQ Indonesia Law Firm menyatakan akan senantiasa mengawal hasil persidangan dan pelaksanaan putusan perkara ini hingga tuntas. “Putusan perkara robot trading Fahrenheit ini menjadi catatan bagi kami sebagai tambahan prestasi yang berhasil ditangani oleh LQ Indonesia Law Firm. Selama ini kami di LQ selalu bersikap tegas dan vokal dalam memerangi segala bentuk tindak pidana investasi bodong karena yang jadi korbannya ini ribuan, nilai kerugiannya pun sangat fantastis,” jelasnya. Jaka menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak perkara investasi bodong dalam berbagai bentuk yang berhasil ditangani oleh LQ Indonesia Lawfirm, seperti Fahrenheit, Kresna Life, Fikasa, Millenium serta masih ditangani dan dikawal seperti Indosurya, Mahkota, DNA Pro, Minna Padi, Dana Reksa, Lima Garuda, BSS, Kresna Sekuritas, Net 89, Millionaire Prime, ATG. Berbeda dengan putusan First Travel dan Binomo yang menyita aset untuk negara, ketika LQ Indonesia Lawfirm mengawal dan mendampingi para korban maka sebagai penasehat hukum, Advokat LQ memastikan bahwa aset yang disita dalam penyidikan dapat diberikan kepada para korban sebagai ganti rugi. “Inilah yang membedakan LQ Indonesia Lawfirm yang senantiasa tekun, gigih dan vokal memperjuangkan hak para korban dengan Oknum Lawyer yang kadang ijazahnya saja tidak terdaftar di Dikti atau tidak memiliki ekspertise di bidang hukum pidana dan keuangan,” jelasnya. Disinggung mengenai rencana tindak lanjutnya terhadap perkara Fahrenheit ini, Jaka menyatakan LQ Indonesia Law Firm akan terus mengawal hasil persidangan ini hingga proses pelaksanaan eksekusi aset yang disita kepada para klien LQ. “Yang terpenting bagi kami adalah pemulihan hak- hak klien kami. Itulah tujuan korban memberikan kuasa kepada LQ. Selain penjahat pelaku investasi bodong ditahan dan dihukum penjara 10 tahun, aset sitaan akan dikembalikan kepada para korban. Usaha LQ membuahkan hasil dan membalikkan persepsi bahwa aset sitaan harus diambil oleh negara. Ini tidak benar terbukti dengan Putusan PN yang sepaham dengan LQ untuk mengembalikan aset ke para korban,” pungkasnya. (mth/*)
Syahganda Nainggolan: Perpanjangan Jabatan Jokowi Inkonstitusional
Jakarta, FNN – Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (PP IA-ITB) yang bertajuk “Pemilu Berintegritas versus Penundaan Pemilu”, Selasa malam (13 Desember 2022), DR. Syahganda Nainggolan yang hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa siklus pergantian presiden selama 2 periode merupakan harga mati untuk mempertahankan demokrasi yang sudah berlangsung sejak lengsernya Soeharto. Perpanjangan masa jabatan Joko Widodo adalah pelanggaran konstitusi yang akan membahayakan stabilitas politik nasional. Menurut Syahganda, isu kembali ke UUD 45 asli maupun isu beban biaya pemilu yang begitu besar serta berbagai argumentasi lainnya untuk alasan dukungan penundaan pemilu dan sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi, sangat merusak tatanan sosial politik yang sudah berjalan baik selama ini. Setelah Soekarno dan Soeharto menjadi presiden hampir seumur hidup itu, menurutnya, tidak boleh ada lagi pemimpin feodal dan otoriter akibat model- model pemimpin haus kuasa di Indonesia. “Sudah jelas bahwa siklus kepemimpinan nasional 2 kali 5 tahun cukup untuk seorang pemimpin menyumbangkan potensinya memajukan Indonesia. Sirkulasi kepemimpinan harus terus terjadi, sehingga inovasi dalam pembangunan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat serta demokrasi dapat terus berkelanjutan,” tegas Syahganda yang juga alumni ITB era tahun 1980-an. Diskusi yang diikuti ratusan alumni perguruan tinggi ITB, dan berbagai alumni dari kampus di berbagai wilayah tanah air lainnya menghadirkan pembicara lainnya DR. Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Gerindra. Dalam paparannya, Ferry menekankan pemilu berintegritas dapat dilakukan dengan mendorong penurunan PT 20%, membatasi kehadiran oligarki sebagai cukong, memastikan aparatur negara netral dan memastikan IT KPU tidak digunakan untuk manipulasi. Ferry juga mendukung agar caleg ke depan ditentukan melalui nomer urut partai. (mth/*)
Gelar Diskusi, PMN Dukung Kebangkitan Olahraga Indonesia Pasca Pandemi
Jakarta, FNN – Pemimpin Muda Nusantara menggelar diskusi bertajuk Pemimpin Muda Nusantara Talk 2022 dengan tema kebangkitan olahraga pasca pandemi melalui virtual zoom pada Selasa (13/12/2022). Agenda ini mengundang pemateri yang mewakili stakeholder olahraga seperti Alia Laksono (Staff Khusus Kemenpora RI), Harmen Saputra (Manager Timnas Karate Indonesia), Nirmala Dewi (Sekjen Perbasi), Muh. Yudhya Umari (Founder Serius Olahraga sekaligus Waketum Indonesia Federasi Pickleball). Fadly Idris yang merupakan founder Pemimpin Muda Nusantara menuturkan agenda ini untuk memperluas wawasan di masyarakat tentang pentingnya berolahraga serta mengetahui dan mengawasi perkembangan prestasi atlet Indonesia pasca-pandemi. “Kita semua pasti berharap agar Indonesia selalu bisa meningkatkan prestasi olahraganya, agar kita kembali sebagai macan Asia,“ tutur Fadly, Ketua DPP IMORI 2019-2021. Diskusi dibuka oleh Alia Laksono yang memaparkan bagaimana prestasi atlet sebelum serta pasca pandemi. “Olahraga merupakan salah satu yang terkena dampak besar pandemi di Indonesia banyak event besar yang tertunda namun karena gerak cepat pemerintah menangani pandemi, akhirnya kita mendapatkan hasil yang maksimal setelahnya,” papar Alia. Dia pun menambahkan pretasi atlet yang luar biasa meningkat pasca pandemi. “Peran pemerintah dalam implementasi Perpres No 86 Tahun 2021 yang lebih luas serta DBON yang berkomitmen dengan semua pihak untuk dukungan penambahan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan. Kita berhasil menjuarai Asean Para-Games 2022 dengan 419 medali, juara badminton, timnas Wingchun Indonesia juara umum dunia 2022 serta peringkat 3 dalam Sea Games 2021,“ ucap Alia yang juga Wakil Ketua Umum AMPI. Pemateri selanjutnya Harmen Saputra yang merupakan manager karate timnas Indonesia yang on air langsung dari Uzbekistan sedang mengikuti kejuaraan dunia di sana menuturkan, pentingnya kita menganalisis persoalan olahraga. “Persoalan olahraga harus kita jabarkan seperti rendahnya budaya olahraga, prestasi olahraga Indonesia yang tertinggal, belum jelasnya ke mana arah pembangunan olahraga sehingga budaya olahraga berkurang, serta pembinaan dan pengembangan olahraga yang belum sistematis terpadu dan berkelanjutan,” jelas Harmen. Dia pun berpendapat harus mengapresiasi atlet setiap hari olahraga nasional. “Saya berharap setiap momentum Haornas harus mengapresiasi atlet dalam bentuk penghargaan dan apresiasi atlet yang telah berkontribusi mengibarkan bendera Indonesia di kancah nasional dan internasional,” tutup dia. Sekjen Perbasi Nirmala Dewi menegaskan bahwa dalam basket sendiri meningkat luar biasa baik dalam event dan prestasi. “Indonesia terus mendapatkan amanah untuk menjadi tuan rumah event internasional mulai Asian Games 2018, FIBA Asia Cup, Piala Dunia U-20, FIBA World Cup dan semoga nantinya bisa sampai Olimpiade, di basket sendiri ini merupakan anugrah yang akhirnya berimbas kepada prestasi basket nasional,” jelas Nirmala. Selain memaparkan bagaiman efek event, Nirmala pun memaparkan prestasi atlet basket. “Timnas putra kita berhasil meraih medali emas Sea Games 2022, medali perak putri 5x5 di Sea Games, timnas putri 3x3 meraih juara 3 Fiba Asia Cup 2022, ini berefek besar terhadap peringkat Indonesia yang masuk 10 besar asia,” tambah Sekjen Perbasi ini. Berikutnya ada Yudhi Umari yang merupakan Founder Serius Olahraga, menuturkan pentingnya kolaborasi semua pihak agar semakin memaksimalkan olahraga di masyarakat. “Kita produk lokal yang menggandeng Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bersama mengkampanyekan brand lokal bekerja sama dengan pihak swasta dan punya tempat dan acara untuk mengakomodir masyarakat untuk semangat berolahraga,” ujar Yudhi. Diskusi ditutup dengan komitmen untuk semakin meningkatkan dan memasyarakatkan olahraga agar semakin luas dan menambah prestasi Indonesia di kancah nasional maupun internasional. (mth/sws)
Dekrit Presiden Tidak Taat Konstitusi Dapat Dimakzulkan
Kedua dekrit presiden Soekarno dan Gus Dur menjadi contoh nyata bahwa dekrit presiden harus taat konstitusi. Apabila tidak, maka dapat berakhir pada pemakzulan. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PERPANJANGAN masa jabatan presiden sedang berproses. Berbagai skenario sudah disiapkan dengan matang. Baik melalui MPR atau PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), atau bahkan dekrit presiden. Ada yang berpendapat bahwa presiden dapat mengeluarkan dekrit untuk menyelesaikan segala masalah, termasuk konstitusi. Seolah-olah dekrit presiden adalah senjata pamungkas untuk menerobos hambatan konstitusi. Seolah-olah dekrit presiden merupakan hukum tertinggi, lebih tinggi dari konstitusi, dan bisa mengubah konstitusi. Tentu saja pendapat seperti ini sangat menyesatkan dan tidak benar. Pertama, konstitusi Indonesia tidak mengatur atau tidak mengenal dekrit presiden, sehingga dengan sendirinya dekrit presiden tidak sah secara konstitusi. Sebagai penggantinya, konstitusi Indonesia memberi wewenang kepada presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), dalam hal negara menghadapi keadaan kegentingan yang memaksa, atau darurat. Dalam hal ini, PERPPU pada hakekatnya sama dengan dekrit presiden, tetapi terbatas hanya pada keadaan kegentingan yang memaksa, atau darurat saja. Dekrit tidak lain adalah keputusan atau perintah atau maklumat dari eksekutif, umumnya kepala negara atau kepala pemerintah. Di Amerika Serikat, dekrit presiden dikenal dengan executive order. Dalam kondisi apapun, dekrit presiden, executive order, atau PERPPU tidak boleh melanggar konstitusi, bahkan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya, karena dekrit dan PERPPU hanya mempunyai kekuatan hukum setara undang-undang. Presiden sebagai pelaksana konstitusi harus tunduk kepada konstitusi. Maka itu, dekrit presiden tidak boleh melanggar konstitusi. Presiden bukan hukum tertinggi di sebuah negara. Maka dari itu, kekuatan hukum dekrit presiden lebih rendah dari konstitusi, sehingga dekrit presiden tidak bisa mengubah konstitusi. Artinya, dekrit presiden atau PERPPU tidak bisa mengubah masa jabatan presiden, atau periode jabatan presiden, atau penundaan pemilu yang harus dilaksanakan setiap lima tahun. Banyak pihak berpendapat bahwa dekrit presiden kembali ke UUD 1945 (asli) yang dikeluarkan presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 seolah-olah menjadi hukum tertinggi, di atas konstitusi, seolah-olah presiden bisa membuat perintah melebihi atau melanggar konstitusi. Maka dari itu, tidak heran banyak yang berpendapat presiden Jokowi dapat mengeluarkan dekrit presiden untuk menunda pemilu, dengan alasan keadaan darurat, atau kegentingan yang memaksa. Pendapat ini sangat salah. Dekrit presiden Soekarno 5 Juli 1959 merupakan perintah konstitusi (UUD Sementara, UUDS) ketika itu, yang berlaku mulai 15 Agustus 1950. Pasal 134 UUDS menyatakan: Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini. Setelah sekian lama konstituante tidak berhasil membentuk UUD, antara lain karena tidak pernah mencapai kuorum, ditambah pernyataan sebagian terbesar anggota-anggota konstituante untuk tidak menghadiri lagi sidang, maka konstituante tidak mungkin lagi dapat membuat UUD seperti yang diperintahkan oleh konstitusi, di mana kondisi ini berbahaya bagi negara. Oleh karena itu, dekrit presiden Soekarno 5 Juli 1959, yang menetapkan UUD 1945 sebagai UUD negara Indonesia pengganti UUDS, sebagai pemenuhan tugas konstitusi kepada pemerintah. Di lain sisi, dekrit atau maklumat presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 23 Juli 2001 yang membekukan MPR/DPR serta membubarkan partai golkar terindikasi melanggar konstitusi. Di dalam penjelasan konstitusi tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dinyatakan secara eksplisit, di bawah judul: Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden. Dekrit presiden Gus Dur nampaknya melanggar konstitusi seperti dimaksud pada penjelasan tersebut di atas, dan berakhir dengan pemakzulan. Kedua dekrit presiden Soekarno dan Gus Dur menjadi contoh nyata bahwa dekrit presiden harus taat konstitusi. Apabila tidak, maka dapat berakhir pada pemakzulan. Tidak ada negara di dunia yang menunda pemilu dengan alasan Covid-19. Pilpres AS dilaksanakan 3 Nov 2020, pemilu Belanda: 15-17 Maret 2021, pilpres Perancis: 10 dan 24 April 2022. Cuma negara otoriter yang mau menunda pemilu dengan alasan dibuat-buat. (*)
Pelajar Pancasila
Dalam prinsip bhinneka tunggal Ika, keragaman identitas kultural dihargai dan diberi ruang hidup, saat yang sama titik temu diusahakan lewat berbagai jaring konektivitas dan inklusivitas yang menguatkan shared values, common goals, common good and common culture expressions. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, sungguh bahagia saya diundang menjadi mitra belajar para pelajar (SMP dan SMA) yang lokasinya di sekitar Kelapa Gading dalam usaha mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan. Mereka datang dari berbagai sekolah dengan keragaman latar institusi dan afiliasi keagamaan. Masing-masing masih bisa mempertahankan identitas asalnya, namun saat yang sama tersedia ruang terbuka untuk menjalin interaksi dan kerjasama lintas-identitas secara sukarela. Lewat keterbukaan ruang perjumpaan, semangat kesetaraan dan kerjasama lintas-identitas, mereka bisa berbagi kesamaan dalam nilai-kewargaan yang inklusif (civic nationalism), dengan kesadaran akan kesamaan tujuan dan kebajikan bersama (common goal and common good), serta keterpautan pada komonalitas cita-rasa dan ekspresi budaya yang bersifat nasional (cultural nationalism). Itulah hakikat bhinneka tunggal Ika. Dengan semboyan itu, kehidupan warga dalam kemajemukan bangsa Indonesia tidak mengikuti prinsip “melting pot” – yang mengharuskan kelompok minoritas dan imigran baru lebur ke dalam tradisi kelompok mayoritas. Tidak juga mengikuti prinsip “salad bowl” – yang menghargai keragaman dengan tetap membiarkannya hidup dalam kepompong identitas masing-masing secara paralel, tanpa keterbukaan ruang perjumpaan dan kerjasama lintas-identitas. Dalam prinsip bhinneka tunggal Ika, keragaman identitas kultural dihargai dan diberi ruang hidup, saat yang sama titik temu diusahakan lewat berbagai jaring konektivitas dan inklusivitas yang menguatkan shared values, common goals, common good and common culture expressions. Ibarat “taman kota” (public park), ada ruang terbuka bagi setiap orang untuk datang dan membuat acara riungan (lingkaran kelompok masing-masing); namun di sana juga ada berbagai wahana, lapangan dan kegiatan yang bisa menarik orang dari berbagai latar kelompok untuk terlibat dalam berbagai aktivitas lintas-identitas kelompok. Semoga semangat dan kerja rintisan para pelajar di sekitar Kelapa Gading ini bisa menular dan membesar apinya, demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan bahagia. (*)
Tulisan Nyalla Benar: Tapi Mengapa Anda Usul Penundaan Pemilu?
Jika ada penundaan pemilu ini berarti terjadi kekosongan kekuasaan, karena pemerintah sekarang berakhir pada Oktober 2024, berdasarkan hasil pemilu dan pilpres 2019 (5 tahun). Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN KETUA DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menulis sebuah artikel di FNN, Selasa (13 Desember 2022 15:11:23) berjudul: “Siapa Pembegal, Siapa Pelurus Bangsa?” Lebih jelasnya silakan dibaca di link: http://fnn.co.id/post/siapa-pembegal-siapa-pelurus-bangsa Narasi yang disampaikan Nyalla dalam tulisan itu semuanya benar. Tidak ada yang salah! Dan, memang, seharusnya seperti itu narasi seorang tokoh seperti Nyalla dengan jabatan Ketua DPD RI. Memikirkan masa depan bangsanya. Apalagi, Nyalla sudah menerima “wasiat” dari Pak Try (Mantan Wakil Presiden Jenderal Purn Try Sutrisno) untuk menyelamatkan Indonesia. Nyalla sendiri telah menyanggupinya. Antara lain, untuk kembali ke UUD 1945 Naskah Asli. Sudah sering saya katakan. Saya telah sampai pada suatu kesimpulan. Bahwa bangsa ini harus kembali ke Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kemudian kita sempurnakan bersama kelemahannya. Dengan cara yang benar. Yaitu dengan teknik addendum. Bukan diganti total 95 persen isinya, dan menjadi Konstitusi baru. Karena itu, saya memperjuangkan (dengan cara saya) untuk Indonesia dan bangsa ini agar tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Tidak menjadi bangsa yang salah arah. Karena itu, saya berkampanye untuk kita luruskan kembali cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. Tapi di tengah upaya yang saya tempuh. Tiba-tiba banyak kalangan intelektual yang menuduh saya sedang membegal konstitusi. Saya pun tertawa dalam hati. Siapa sebenarnya yang membegal konstitusi kita. Dari sebelumnya menjabarkan Pancasila, menjadi menjabarkan ideologi asing? Siapa sebenarnya (meminjam istilah dari Profesor Kaelan dan Profesor Sofyan Effendi) yang melakukan pembubaran terhadap negara Proklamasi 17 Agustus 1945? Siapa sebenarnya yang melakukan kudeta terselubung terhadap NKRI? Narasi yang disampaikan Nyalla tersebut tidaklah salah. “Tapi di tengah upaya yang saya tempuh. Tiba-tiba banyak kalangan intelektual yang menuduh saya sedang membegal konstitusi. Saya pun tertawa dalam hati. Siapa sebenarnya yang membegal konstitusi kita,” ucap Nyalla. Memang, beberapa hari belakangan ini Nyalla ramai diperbincangkan oleh warganet atau netizen di sejumlah media sosial (medsos). Di mana La Nyalla dimasukan sebagai pihak ‘Pembegal Konstitusi’ bersama beberapa pejabat. Jadi, bukan hanya kalangan intelektual yang menuduh Nyalla “membegal konstitusi”, tapi warganet juga menuduhnya seperti itu. “Saya pun tertawa dalam hati. Siapa sebenarnya yang membegal konstitusi kita,” ucap Nyalla. Jika membegal konstitusi yang dimaksud Nyalla dalam konteks Amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002, Nyalla benar. Tapi, jika dalam konteks Nyalla mengusulkan penundaan pemilu dan penambahan 2 tahun jabatan Presiden, anak SMA pun tahu, ini jelas “membegal konstitusi”. Bahkan, lebih ekstrim lagi, Nyalla bisa disebut melakukan “kudeta konstitusi” yang wajib ditangkap. Tapi, beruntung, dia hidup di Indonesia, jika dia ada di Peru, Nyalla dan orang-orang yang ada di belakangnya bisa ditangkap polisi dan tentara. Karena mereka taat konstitusi negara. Mungkin Nyalla lupa dengan apa yang dia ucapkan saat memberi sambutan di Munas XVII HIPMI, Senin (21/11/2022). Jejak digital tak mudah dihapuskan. Ketika itu, Nyalla mengusulkan penundaan pemilu. Menurutnya, selama dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo hanya dihabiskan untuk menangani pandemi Covid-19. Selain itu, Nyalla menilai pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu. “Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblosan ini, ini palsu semua ini. Ini kita sudah bisa hafal sudah dikuasai satu kelompok ini, ini nanti(nya) hasilnya sudah ditentukan di atas. Daripada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik ditunda saja saya bilang gitu,” kata Nyalla. Nyalla menambahkan, dua tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi tak menampakkan hasil kerja karena dihantam badai Covid-19. Dirinya justru menyarankan agar Presiden Jokowi menambah dua tahun masa jabatan. “Melihat Pak Jokowi udah dua tahun karena situasi Covid-19 beliau belum menampakkan hasilnya, yang sekarang saja dua tahun dilewati, ya kenapa nggak ditambah saja dua tahun lagi untuk nebus yang Covid-19 kemarin,” ujarnya. Resiko seorang pemimpin (Presiden) ya memang harus “ngurusi” rakyatnya yang terkena musibah dan bencana. Kalau gak mau ikut tangani rakyat ya jangan jadi Presiden. Presiden Jokowi hanya lebih fokus pada infrastruktur, meski akhirnya ada beberapa yang mangkrak seperti Bandara Kertajati. Usulan Nyalla itupun disambut “gembira” Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Namun, Bamsoet mengaku pernyataannya soal penundaan pemilu itu hanya untuk membuka diskursus publik, seperti dilansir Sindo, Ahad (11 Desember 2022 - 12:07 WIB). Bamsoet mengelak disebut menginginkan penundaan Pemiu 2024. Bamsoet balik menuding komentar terhadap pernyataannya terlalu jauh. “Pertama, apa yang disampaikan dalam komentar berita-berita itu melintirnya terlalu jauh. Yang minta pemilu ditunda siapa? Saya hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh,” kata Bamsoet, Ahad (11/12/2022). Jegal Anies? Patut diduga, usulan Nyalla dan Bamsoet itu sebenarnya bagian dari operasi jegal terhadap Anies Rasyid Baswedan, yang namanya semakin merakyat dan tak bisa dibendung lagi oleh rezim Presiden Joko Widodo yang punya Bakal Calon Presiden yang ternyata tak bisa mengimbangi popularitas Anies. Apalagi, nama Ganjar Pranowo yang konon digadang-gadang rezim dan para oligarki tampaknya tidak laku di mata masyarakat, meski sudah dibantu oleh berbagai survei “berbayar” yang mengunggulkan Ganjar. Hingga tulisan ini dibuat, tokoh berambut putih dan muka berkerut sebagai sinyal yang disebut Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan pun masih berubah-ubah. Kalau di depan Menhan Prabowo Subianto, Jokowi menyebut, ciri tersebut ada pada Prabowo. Meski Ganjar itu kader dan “petugas” partai dari PDIP, ternyata PDIP sendiri belum juga menentukan pilihannya terhadap Ganjar, meski elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan Puan Maharani yang dipersiapkan maju pilpres. Ketakutan yang berlebihan atas gelombang dukungan terhadap Anies itulah, akhirnya rezim sepakat “menjegal” Anies dengan cara seperti yang diusulka Nyalla dan Bamsoet tersebut. Tujuannya cuma satu: “Jika ditunda, Anies tak akan bisa maju Pilpres 2024!” Karena Pilpres akan diselenggarakan pada 2027. Dan, bisa saja MPR membuat aturan presiden 3 periode, sehingga Jokowi bisa maju lagi pada Pilpres 2027. Jika demikian, jangan salahkan rakyat jika kemudian muncul dugaan, Nyalla dan Bamsoet sudah “terbeli” oligarki. Makanya mereka berusaha “kampanye” penundaan pemilu dan presiden 3 periode, apapun caranya. Karena, mereka sudah terikat oleh oligarki ekonomi maupun politik. Padahal, penundaan pemilu dan presiden 3 periode itu jelas-jelas merupakan upaya “kudeta konstitusi”. Jika ada penundaan pemilu ini berarti terjadi kekosongan kekuasaan, karena pemerintah sekarang berakhir pada Oktober 2024, berdasarkan hasil pemilu dan pilpres 2019 (5 tahun). Kalau pemerintah sekarang melanjutkan berarti pemerintahannya ilegal alias tidak sah, apapun alasan penundaan pemilu karena tak tersedia dana, ironis. Sementara untuk Tol dan IKN dihambur-hamburkan uang rakyat dan dengan berhutang. Sementara untuk agenda penting negara dilalaikan dengan sengaja, motifnya hanya ingin memperpanjang kekuasaan. Maka, rakyat berhak memberontak terhadap pemimpin ilegal. Pemimpin ilegal yang bukan hasil pilihan rakyat itu tidak berhak menangkap rakyat, dan akan terjadi perpecahan bangsa. Karena sebagian besar rakyat terutama umat Islam sudah tidak menginginkan rezim sekarang berkuasa lagi, apalagi memperpanjang kekuasaannya dengan cara ilegal/inkonstitusional. Apresiasi patut kita sampaikan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani yang tak mau ikut-ikutan promosi penundaan pemilu dan presiden 3 periode. (*)
Anies Belum Daftar Capres Tapi Sudah Dilantik Oleh Rakyat Jadi Presiden
Apalagi Prabowo gak muda lagi. Maka beliau lega akan mengusung ARB jadi Presiden sesuai ekspektasi rakyat ingin ARB menjadi presiden dari pada si tukang nonton film bokep. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung TAK disangka tak dinyana baru kali ini Bakal CAPRES yang didukung rakyat mayoritas benar-benar ditakuti oleh lawan-lawannya atau lebih jelas oleh para haters-nya terutama penghuni Istana dan Oligarki. Terbayang jika mereka kalah oleh Anies Rasyid Baswedan (ARB), bakal nginap di hotel pordeo bersama keluarganya. Itulah yang kini menjadi bayang-bayang menyeramkan bagi mereka tiap hari tiap menit. Terbayang nasib mereka seperti di Malaysia saat Anwar Ibrahim menang jadi Perdana Menteri. Sudah dihambat ARB baik dengan cara halus dan kasar tapi tetap gak mampu membendung dukungan rakyat kepada ARB. Dari Aceh sampai Papua jutaan manusia berebutan mau bersalaman dengan ARB. Itu yang menyebabkan oligarki dengan cuan-nya mencari-mencari orang yang dari aktivis Islam yang menjadi politisi Islam menyerang ARB dengan tuduhan ARB gak punya etika karena curi start kampanye. Politisi ini tiba-tiba dia jadi dungu bin tolol. Kapan ARB kampanye. Kan pendaftaran Capres belum dimulai nanti November 2023 baru dibuka pendaftarannya. Apa gak boleh ARB silaturrahim dengan pendukungnya dan dikerubutin jutaan pendukungnya? Kalau setiap ARB datang berkumpul jutaan manusia pendukungnya jangan kalian Iri Hati. Itu karena kalian dan calon dari Istana dan oligarki gak laku di mata rakyat. Itu karena junjungan kalian selama mau hampir 2 periode ini Tukang Tipu dan Koruptor. Lantas mau 3 periode? Sana lanjutkan di hutan IKN. Kalau di Indonesia gak bisa karena itu melawan konstitusi. Ini yang juga menyebabkan Istana dan oligarki jadi resah dan gelisah. Dicoba dibenturkan Surya Peloh dan Nasdem dengan ARB. Dengan melempar isu bahwa ARB gak bakalan lolos kalau ARB gak rebut jadi ketua umum Nasdem. Itu analisa basi kalau seperti itu. Kalau partai lain gak mau dukung ARB, maka biar Gerindra dan Nasdem yang dukung ARB. Kalau itu terjadi lewat semua. Cukup satu putaran. Itu tidak mustahil terjadi. Ingat bahasa Prabowo Subianto dulu janji timbul tenggelam bersama rakyat. Prabowo lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi. Apalagi Prabowo gak muda lagi. Maka beliau lega akan mengusung ARB jadi Presiden sesuai ekspektasi rakyat ingin ARB menjadi presiden dari pada si tukang nonton film bokep. Prabowo ingin meninggalkan nama baik dan menebus kesalahannya karena bergabung bersama rezim. ARB jika berpasangan dengan Prabowo maka tamatlah rezim dan pendukungnya. Tunggu ini insya’ Allah akan terjadi. Wallahu A\'lam ... (*)
PPP Tidak Miliki Nilai Jual, Jika Tak Dukung Anies
Jakarta, FNN – Forum Kabah Membangun (FKM) mendorong agar segera dilakukan dua muktamar PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Hal itu dimaksudkan agat segera menyelesaikan kisruh yang terjadi pada partai berlambang Ka\'bah itu. “Sebab, apa yang terjadi dan dilakukan sekarang adalah kudeta terhadap Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa. Tanpa ada alasan dan kesalahan yang jelas, tiba-tiba diangkat Pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP, Muhammad Mardiono. Ini kudeta!” kata Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM), Habil Marati, di Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022. Ketika memberikan keterangan, ia didampingi Wakil Ketua Umum FKM, Anwar Sanusi dan Sekjen FKM, Hasan Husairi Lubis. Habil menjelaskan, dua agenda Musayarah Nasional (Munas) PPP itu adalah Munas Luar Biasa (Munaslub) memberhentikan Monoarfa sebagai Ketum yang sah dan dipilih dalam Munas pada 19 Desember 2020, di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, setelah Munaslub, baru diadakan Munas yang memilih dan mengangkat Ketum PPP yang baru. Akan tetapi, ujarnya, permintaan munas tersebut sampai sekarang belum ditanggapi atau dijawab oleh kubu Mardiono. Padahal, itu sangat penting, karena tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah dimulai, terutama pengajuan nama-nama calon legislatif (caleg) PPP. Sedangkan Anwar Sanusi menjelaskan, berdasarkan aturan, nama-nama caleg yang diajukan tidak boleh dengan tandagangan Plt. “Itu harus Ketua Umum,” kata Anwar Sanusi yang sampai sekarang masih tercatat sebagai pengurus DPP PPP. Baik Habil, Anwar Sanusi, maupun Lubis menegaskan, kehadiran FKM tidak dimaksudkan memperkeruh suasana di tubuh PPP, apalagi mau merebut menjadi tandingan. Hanya saja mereka sangat prihatin atas perpecahan yang terjadi. Jika perpecahan tersebut tidak diatasi segera, mereka khawatir partai yang menjadi simbol “perlawanan” umat Islam di masa Orde Baru itu akan lenyap. Apalagi, berdasarkan survei yang dilakukan dua lembaga, angkanya berada pada 1,8 sampai 2,8 persen. “FKM akan menjadi sekoci dalam menyelamatkan PPP. FKM siap ambil-aih jika nanti tidak lolos ke parlemen,” kata Habil. Tentang dukungan FKM kepada bakal calon presiden (bacapres) 2024, Anies Baswedan, Habil menegaskan, deklarasi yang sudah dilakukan sejak di Yogjakarta itu menunjukkan akar rumput PPP berbeda dengan pengurusnya. “Istilahnya, yang di bawah fardu \'ain memilih dan menyelamatkan partai. Fardu \'ain memilih Anies Baswedan,” ucap Habil. Jadi, katanya, harus satu sekoci dalam menyelamatkan partai, dan satu sekoci mendukung Anies. Jangan sampai dalamnya merah, luarnya hijau. “Jika tidak mendukung Anies, maka PPP tidak memiliki nilai jual,” kata Habil. (Bun)
Peternak UMKM Mandiri Minta Perlindungan kepada Kemenko Bidang Perekonomian, KPPU, dan Ombudsman
Jakarta, FNN – Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio mengatakan, naiknya harga ayam karkas mencapai Rp 40.000 per kg di pasar tidak diiringi dengan kenaikan harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak UMKM mandiri yang masih rendah. Hampir 5 bulan ini peternak masih menderita kerugian, yang ditandai dengan bertahannya harga ayam hidup masih di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) Yakni Rp 19.500 – 20.000 per kg. “Posisi harga ayam hidup di kandang saat ini mencapai Rp 18.500 – 19.000 per kg. Padahal Harga Acuan Pemerintah (HAP) Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan No. 5 Th. 2022) Rp 21.000 – 23.000 per kg. Jadi harga ayam hidup keluar jalur HAP. Hingga sampai saat ini tidak ada perlindungan dari pemerintah secara regulasi,” kata Alvino di Jakarta, Selasa (13/12/2022). Alvino menjelaskan, peternak rakyat sudah 12 tahun ini berdarah-darah mengalami kerugian, tetapi tidak ada perlindungan pasti dari pemerintah. Meskipun peraturan tingkat Menteri sudah ada, tetapi pelaksanaan dan pengawasannya masih tidak berjalan efektif. Misalnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Pasal 16 menegaskan, pembagian porsi DOC FS paling rendah 50 persen dikuasai oleh pelaku usaha peternak mandiri, koperasi dan peternak. Sedangkan 50 persen lainnya dikuasai oleh industri. Faktanya peternak rakyat, mandiri/koperasi memegang peranan 20 % dari total yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar 50 %. “Karena itu, kami menuntut kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengevaluasi aturan yang dibuat oleh Dirjen PKH Kementan. Juga meminta kepada KPPU untuk melakukan investigasi adanya potensi kartelisasi dan monopoli di bidang perunggasan. Kalau memang tidak ada kartelisasi/monopoli kenapa industri semakin menguntungkan, sedangkan peternak rakyat semakin buntung,” ujar Alvino yang juga seorang peternak Asal Bogor ini. Meskipun Permentan sudah ada, tapi faktanya harga ayam hidup di level peternak masih terombang-ambing sedangkan di level industri masih tenang dan sangat menguntungkan. Artinya ada potensi permainan monopoli bisnis yang sangat kuat oleh industri. “Padahal kami sama-sama melakukan bisnis yang sama yakni sama-sama ayam ras. Tetapi kenapa kami masih mengalami kerugian yang cukup panjang. Sehingga kami mendesak kepada KPPU dan Ombudsman untuk bersama-sama melakukan investigasi atas kekacuan bisnis yang ada di Industri Perunggasan,” tegasnya. Kepada Ombudsman RI, untuk segera melakukan investigasi potensi adanya pelanggaran maladministrasi carut marut bisnis perunggasan. Terutama membuka atau transparansi data penguasaan bisnis GPS, PS, dan FS. Karena pemerintah masih memberikan komando afkir dini bersama-sama dengan industri melalui aturan yang dibuat yakni Surat Edaran (SE) Dirjen yang berjilid-jilid. “Karena Afkir dini menurut kami cenderung mengelabui peternak. Faktanya harga DOC bukan semakin murah, tetapi semakin mahal. Pun dengan harga pakan cenderung meningkat. Jadi ini ada anomali di bisnis perunggasan,” lanjut Alvino. Tuntutan peternak: 1. Mendesak Kemenko Bidang Perekonomian Untuk segera membuat draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak Rakyat Ayam Ras. Sebagaimana diamanatkan UU No. 18/2009 Jo; UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 33 ketentuan lebih lanjut mengenai Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden. 2. Mendesak KPPU untuk segera melakukan investigasi adanya potensi kartelisasi dan monopoli bisnis dibidang perunggasan. Terutama menegakkan aturan Permentan 32/2017. Terutama evaluasi kebijakan afkir dini yang cenderung berpotensi melanggar aturan Pemerintah No.44/2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. 3. Mendesak Ombudsman RI untuk melakukan investigasi prakarsa sendiri. Terutama potensi adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian atas peraturan yang dibuat yakni Permentan 32/2017. Kemudian aturan turunan mengenai kebijakan Cutting yang berjilid-jilid. Juga mengevaluasi jajaran/apatur pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tidak memiliki kompetensi yang memadai. 4. Dengan kerugian yang bertahun-tahun peternak masih rugi dan bertahan untuk tetap menjalankan usahanya. Maka kami meminta kepada Kemenko, KPPU dan Ombudsman untuk melindungi peternak rakyat atas ancaman dan memperkarakan seluruh peternak mandiri yang masih terlilit hutang oleh sejumlah pabrik pakan ternak di pengadilan. (mth/sws)
Siapa Pembegal, Siapa Pelurus Bangsa?
Karena memang faktanya Konstitusi kita telah berubah. Dan perubahan itu makin deras diikuti dengan lahirnya puluhan Undang-Undang yang tidak bermuara kepada cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia SUDAH sering saya katakan. Saya sudah datangi lebih dari 300 kabupaten/ kota di Indonesia. Saya temukan persoalan yang hampir sama: Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat daerah dan Kemiskinan Struktural yang sulit dientaskan. Sudah sering saya katakan. Penyebab persoalan tersebut ada di hulu. Ada di koridor fundamental. Yaitu Konstitusi kita yang telah meninggalkan konsep yang didisain para pendiri bangsa. Yang telah meninggalkan Pancasila. Sudah sering saya katakan. Ada dua sistem ekonomi yang bisa dipilih. Mau memperkaya segelintir orang. Atau memperkaya negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sudah sering saya katakan. Sistem demokrasi yang dipilih para pendiri bangsa adalah sistem terbaik untuk Indonesia. Karena demokrasi yang berkecukupan. Lengkap. Semua elemen ada di Lembaga Tertinggi. Ada wakil parpol, ada wakil daerah, ada wakil golongan. Sudah sering saya katakan. Para pendiri bangsa sudah mengingatkan. Sistem demokrasi liberal ala barat, tidak cocok untuk Indonesia. Apalagi menjabarkan ideologi individualisme dan liberalisme. Karena hanya akan memberi karpet merah bagi neoliberalisme yang berwatak kapitalis predatorik. Karena membiarkan hal itu, artinya kita memberi ruang bagi neo kolonialisme dalam bentuk baru. Itu artinya kita telah membegal tujuan dari lahirnya bangsa dan negara ini. Seperti tertuang dalam naskah Pembukaan Konstitusi kita. Sudah sering saya katakan. Saya telah sampai pada suatu kesimpulan. Bahwa bangsa ini harus kembali ke Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kemudian kita sempurnakan bersama kelemahannya. Dengan cara yang benar. Yaitu dengan teknik addendum. Bukan diganti total 95 persen isinya, dan menjadi Konstitusi baru. Karena itu, saya memperjuangkan (dengan cara saya) untuk Indonesia dan bangsa ini agar tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Tidak menjadi bangsa yang salah arah. Karena itu, saya berkampanye untuk kita luruskan kembali cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. Tetapi di tengah upaya yang saya tempuh. Tiba-tiba banyak kalangan intelektual yang menuduh saya sedang membegal konstitusi. Saya pun tertawa dalam hati. Siapa sebenarnya yang membegal konstitusi kita. Dari sebelumnya menjabarkan Pancasila, menjadi menjabarkan ideologi asing? Siapa sebenarnya (meminjam istilah dari Profesor Kaelan dan Profesor Sofyan Effendi) yang melakukan pembubaran terhadap negara Proklamasi 17 Agustus 1945? Siapa sebenarnya yang melakukan kudeta terselubung terhadap NKRI? Siapa sebenarnya yang menghilangkan Sila Keempat dari Pancasila? Siapa sebenarnya yang meninggalkan mazhab kesejahteraan sosial, sehingga Oligarki Ekonomi semakin membesar? Dan siapa sebenarnya yang berkontribusi merusak kohesi bangsa ini akibat Pilpres Langsung? Silakan dibaca dalam beberapa buku yang telah terbit dan beredar. Salah satunya buku karya Valina Singka Subekti. Judulnya “Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945”. Setahu saya, intelektual adalah orang yang mampu melihat keganjilan-keganjilan yang tidak pada tempatnya. Untuk kemudian menawarkan solusi. Dengan tujuan meluruskan keganjilan-keganjilan tersebut. Sehingga seorang intelektual tidak hanya berhenti melihat keganjilan saja. Karena kalau hanya melihat saja, kita akan terjebak dalam menara gading. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa Indonesia yang kaya raya akan Sumber Daya Alam tetapi rakyatnya miskin, maka kita bukan intelektual. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa Sumber Daya Alam di Indonesia hanya dinikmati segelintir orang dan orang Asing, maka kita bukan intelektual. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa pembangunan ternyata tidak mengentas kemiskinan, tetapi hanya menggusur orang miskin, maka kita bukan intelektual. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa yang terjadi saat ini bukan membangun Indonesia, tetapi hanya pembangunan yang ada di Indonesia, maka kita bukan intelektual. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa platform E-commerce hanya dipenuhi produk impor, sementara anak negeri hanya menjadi penjual, maka kita bukan intelektual. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa Indonesia perlahan tapi pasti menjadi negara yang menjabarkan nilai-nilai individualisme dan liberalisme, sehingga ekonominya menjadi kapitalistik, maka kita bukan intelektual. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi sudah kita tinggalkan sejak Amandemen tahun 1999 hingga 2002, karena kita telah mengganti 95 persen lebih isi dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 naskah Asli, maka kita bukan intelektual. Apakah semua paradoksal tersebut karena kesalahan Presiden Jokowi? Tentu bukan. Karena siapapun presidennya, harus taat dan bersumpah menjalankan Konstitusi dan Peraturan perundangan yang berlaku. Karena memang faktanya Konstitusi kita telah berubah. Dan perubahan itu makin deras diikuti dengan lahirnya puluhan Undang-Undang yang tidak bermuara kepada cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. Jadi, sudahlah, jika Anda masih ingin mengikuti Pilpressung tahun 2024 ala demokrasi liberal silakan. Pekerjaan mengembalikan Negara Indonesia untuk berdaulat, mandiri, adil dan makmur memang berat. Biar saya saja bersama teman-teman yang mau. Jakarta, 12 Desember 2022. (*)
Ketum PARMUSI ingatkan Presiden: Partai UMMAT Aset Bangsa
Jakarta, FNN – Ketua Umum PARMUSI Usamah Hisyam telah mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa Partai UMMAT merupakan aset bangsa. Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah juga memberikan perhatian terhadap sinyalemen yang disampaikan oleh tokoh reformasi yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Prof. DR. Amien Rais bahwasannya KPU tidak akan meloloskan satu-satunya Partai baru dalam verifikasi fatwa peserta Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU tanggal 14 Desember 2022. Hal tersebut disampaikan Usamah setelah menyaksikan video Konferensi Pers Amien Rais Selasa (13/12/2022) yang beredar di masyarakat luas melalui pemberitaan dan media sosial Selasa pagi. Dalam video tersebut Amien Rais mengungkapkan: “pada tanggal 14 Desember 2022 nanti, seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat, bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal, terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media menstrim yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar Partai Ummat di Single Out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga partai Ummat tidak bisa mengikuti Pemilu 2024. Dengan ini kami partai UMMAT mengajukan tiga tuntutan sebagai berikut: pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non parlemen untuk segera di audit oleh tim independent. Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga di audit secara independent dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Ketiga, menuntut DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat interpensi yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU provinsi dan KPU daerah mengenai hasil verifikasi fatwa di provinsi dan di daerah dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat”. Menurut Usamah, bila partai politik baru lainnya diloloskan, maka sudah sewajarnya Partai Ummat yang diketahui memiliki jaringan struktur kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan dan desa di seluruh tanah air diloloskan oleh KPU. Karena sepengetahuannya Partai Ummat dikelola secara professional dengan militansi dan ideologi yang sangat jelas untuk mengakomodasi aspiratif umat Islam dalam menegakkan kebenaran dan keadilan yang menjadi tagline partai ini. “Jangan sampai manuver KPU untuk tidak meloloskan Partai Ummat karena tekanan oknum-oknum kekuasaan tertentu justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah,” tegas Usamah setibanya dari Solo selasa siang di Jakarta usai menghadiri resepsi pernikahan putra Presdien Jokowi, Kaesang dan Erina Ahad malam (11/12/2022). Usamah menambahkan perjuangan Amien Rais dan kawan-kawan untuk mendirikan Partai Ummat patut dihargai dan diberi acungan jempol. Karena bagaimanapun juga dengan mendirikan Partai maka semua gerakan oposisi masuk dalam format konstitusional untuk mengembangkan kualitas demokrasi di negeri, oleh sebab itu keberadaan partai ini tak perlu di khawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. “KPU harus benar-benar transparan dan professional menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, jangan terpengaruh dengan permainan oknum-oknum kekuasaan di pusaran Istana karena setahu saya Presiden sangat menghargai demokrasi,” kata Usamah yang pernah menjadi pimpinan rombongan Umrah keluarga Jokowi menjelang Pilpres 2019 lalu. Usamah mengatakan KPU jangan menjadi sumbu bagi terbakarnya demokrasi di negeri ini karena bila benar sinyalemen Amien Rais tersebut sama saja KPU menjadi korek dalam membakar kemarahan umat islam yang dampaknya dapat mengakibatkan kekuasaan pemerintah justru terganggu menjelang pilpres 2024. “Biarkan rakyat yang menentukan pilihan apakah Partai UMMAT akan lolos Parliament Threshold atau tidak. Ini baru demokrasi yang Fairness,” tandas Usamah. “Kalau saja partai Ummat justru lolos dan bisa memenangkan pemilu 2024 maka itu sudah menjadi suratan takdir yang tercatat di Lauhul Mahfudz, jadi gak usah risau,” ujar Usamah. (mth/*)
Ternyata Politik Identitas Itu Dilindungi Konstitusi UUD 1945
Rupanya para pembenci Islam tidak membaca konstitusi dan memahami bagi umat Islam memilih pemimpin itu adalah ibadah yang dituntun oleh Al Quran dan Hadits. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila STIKMA terhadap umat Islam yang dilakukan oleh elit politik dengan stikma politik identitas merupakan akal-akalan yang tidak jujur. Mereka para oligarki yang biasa menghalalkan segala cara akan berbenturan dengan akhlaq yang mulia umat Islam, oleh sebab itu maka dibuatlah isu politik identitas untuk membonsai dan mengkerdilkan umat Islam. Mereka ketakutan jika umat Islam bangkit, sebab akan mengancam ketidak- jujuran dan ketidak-adilan yang selama ini mereka lakukan. Soal memilih pemimpin bagi umat Islam adalah bagian dari ibadah. Oleh sebab itu para oligarki berusaha melakukan pelemahan dan fitnah-fitnah dihembuskan bagian dari Islamophobia. Yang radikal, khilafah, teroris, politik identitas semua ini memedi yang diciptakan untuk umat Islam agar takut pada mereka. Padahal ibadah itu dilindungi oleh konstitusi UUD 1945 pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi bagi umat Islam memilih pemimpin itu bagian dari ibadah. Oleh sebab itu, ada kriteria yang diberikan oleh Rosululloh Muhammad lewat hadits-nya. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam kreteria di atas atau tidak memilih sama sekali, padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Rupanya para pembenci Islam tidak membaca konstitusi dan memahami bagi umat Islam memilih pemimpin itu adalah ibadah yang dituntun oleh Al Quran dan Hadits. Oleh sebab itu jikalau yang dimaksud memilih pemimpin dengan kriteria Agama Islam dianggap politik identitas, maka bagi umat Islam politik identitas itu adalah ibadah dan ibadah dilindungi dan dijamin oleh UUD 1945 pasal 29 ayat 2. (*)
Dakwaan Jaksa Sangat Kabur dan Tidak Dapat Dibuktikan
Jakarta, FNN – Sidang kasus terorisme dengan agenda Duplik, yaitu jawaban atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa Ustadz DR. Farid Okbah, ust. DR. Anung Al Hamat, dan ust. DR. Ahmad Zain telah digelar pada di PN Jakarta Timur, Senin (12/12/2022). Dalam sidang duplik tersebut tim penasehat hukum tetap pada bantahannya atas dakwaan JPU terhadap para terdakwa. Argumen tersebut sesuai asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (Geen Straf Zonder Schuld), asas ini berarti orang tidak mungkin dijatuhi pidana, kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan BAP dari Densus 88, pihak JPU akhirnya hanya mendakwa dengan dakwaan Kedua, yaitu Pasal 13 huruf (c) Perppu Nomor 1 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”. Dalam hal ini adanya unsur pasal 13 (huruf c) UU terorisme tersebut yaitu; “Memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme”, faktanya dakwaan JPU sangat kabur (absurb) dan tidak dapat dibuktikan. Perbuatan “memberi bantuan” terhadap pelaku tindak pidana, maknanya seyogiyanya sama dengan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP, yaitu “bantuan pada sebelum tindak pidana dan bantuan pada saat melakukan tindak pidana terorisme yang esensinya mempermudah seseorang melakukan tindak pidana”. Berdasarkan unsur dan penjelasan tersebut, faktanya JPU tidak mampu secara meyakinkan dalam membuktikan informasi apa yang disembunyikan. Padahal menurut hukum pidana dan pantas untuk dipidana, harus dapat dibuktikan bentuk tindak pidana terorisme apa yang disembunyikan oleh pelaku tersebut. Seperti juga diuraikan oleh JPU dalam dakwaannya, bahwa aktifitas para terdakwa selama ini adalah sebagai ulama yang sangat dikenal, sering melakukan dakwahnya baik di dalam maupun luar negeri. Secara terang benderang tindakan para Terdakwa selaku da\'i dan ulama menghadiri berbagai undangan dari umat sebagai nara sumber atau acara tabligh akbar merupakan acara terbuka, seperti diuraikan dalam dakwaan kedua JPU. Dengan demikian, sama sekali tidak ada informasi yang disembunyikan oleh para Terdakwa. Sebagai da\'i dan ulama mereka senantiasa menyampaikan pesan-pesan moral ke agamaan dan tidak dapat memilah-milah siapa saja yang memintanya atau mengundangnya dan kesemuanya adalah legal. Para terdakwa sebagai ulama atau pendakwah, merupakan kegiatan yang terbuka dan bukanlah merupakan suatu kejahatan. Jika diundang untuk berceramah, tidak mungkin harus mengetahui secara detail pengundang adalah pelaku atau terkait Terorisme, atau suatu gerakan Korporat Terlarang. “Misalnya pengundang adalah dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI), apalagi jika gerakan tersebut katanya adalah dengan sistem terputus dan tidak saling mengenal,” kata Advokat Juju Purwantoro, Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Dakwaan norma Pasal 13 huruf c, tentang tindak pidana terorisme, berarti harus ada tindak pidana terorisme yang telah selesai dilaksanakan. Faktanya JPU tidak bisa membuktikan tindak pidana terorisme dalam bentuk apa yang disembunyikan oleh para terdakwa. Sedangkan apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam \'dakwaan kedua\' adalah terdakwa menghadiri beberapa acara kajian ke Islaman, acara seminar dan tabligh akbar. Kegiatan masyarakat tersebut, sifatnya terbuka dan bukanlah merupakan suatu kejahatan, sehingga menjadi sangat sesat pemikiran bila menghadiri acara tersebut dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Dalam persidangan, JPU juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dialami orang lain akibat perbuatan Terdakwa. Demikan juga fakta persidangan subjektif dan tidak diuraikan atau tidak ditanggapi dalam tuntutan JPU, yaitu: \'Flashdisk\' yang seharusnya sudah dimusnakan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 616/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 1 Desember 2021, namun JPU tidak menguraikan dan menanggapinya dalam surat tuntutan. Namun tidak dimusnakan dan masih dipakai dalam perkara \'ketiga ustad a quo\', juga tidak ditanggapi dalam uraian surat tuntutan. Sudah seharusnya perkara tersebut Gugur demi Hukum, karena bukti permulaannya saja sudah runtuh dan tidak dapat dipertahankan oleh Pihak JPU. Fakta penting lainnya, JPU tidak menanggapi dalam tuntutannya, Adanya Pelapor, sebagai orang yang pertama kali melaporkan ketiga ustadz itu. Namun, Pelapor tidak di-BAP oleh penyidik, dan tidak dihadirkan di muka persidangan untuk didengarkan sebagai saksi. Dengan demikian, telah diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa bukan sebagai anggota dan pengurus JI. Perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 13 huruf C sebagaimana telah diuraikan dalam pledoi, dengan demikian mereka harus dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Sidang vonis bagi ketiga terdakwa akan dilakukan pada Senin (19/12/22) di PN Jaktim. (mth/*)
Fenomena Bencana Bertubi-Tubi
Jika manusia ditimpa bencana, berdoa kepada Tuhannya dengan bertobat kepada-Nya, tetapi bila Dia memberi sedikit rahmat kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Tuhan. (QS 30:33) Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta MUSIBAH ialah kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa; malapetaka, bencana, kesengsaraan. Siksa ialah penderitaan, kesengsaraan dan sebagainya sebagai hukuman. Azab ialah siksa dari Tuhan yang diganjarkan kepada manusia yang meninggalkan perintah dan melanggar larangan-Nya. Bencana dapat dikategorikan menjadi dua: pertama, bencana alam yang murni merupakan kejadian alam, seperti gempa bumi, dan kedua, bencana non-alam, yakni bencana yang melibatkan campur tangan manusia, seperti banjir, kebakaran hutan, dan wabah virus corona. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Kerusakan telah tampak di darat dan di laut karena perbuatan tangan-tangan manusia. Dia akan merasakan sebagian kepada mereka akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. (QS 30:41) Tidakkah kaulihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum ‘Ad? Di kota Iram, dengan tiang-tiang yang tinggi. Yang semacamnya tak pernah tercipta di seluruh negeri. Dan dengan kaum Samud yang membelah batu-batu besar di lembah. Dan Firaun Raja Tonggak-tonggak. Yang sudah sewenang-wenang di seluruh negeri. Dan memperbanyak kerusakan di dalamnya. Maka Tuhanmu menjatuhkan hukuman azab atas mereka. (QS 89:6-13) Kami telah menghukum rejim Firaun dengan tahun-tahun kekeringan dan berkurangnya hasil panen, agar mereka mengambil pelajaran. Bila mereka mengalami musim yang baik, mereka berkata, “Inilah usaha kami.” Tetapi bila mereka ditimpa yang buruk, mereka lemparkan sebab-sebabnya kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, nasib mereka di tangan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Mereka berkata kepada Musa, “Apa pun bukti yang kaubawa untuk menyihir kami, kami tak akan beriman kepadamu.” Lalu Kami timpakan ke atas mereka bencana kematian, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai tanda yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka itulah kaum pendosa. Setelah azab menimpa, mereka berkata, “Hai Musa, berdoalah kepada Tuhan untuk kami sesuai dengan janji-Nya kepadamu. Jika kami dilepaskan dari azab, kami akan beriman kepadamu dan membebaskan Bani Israil pergi bersamamu.” Tetapi setiap Kami lepaskan mereka dari azab sampai batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Lalu Kami jatuhkan hukuman. Mereka Kami tenggelamkan ke dalam laut, karena mereka telah mendustakan bukti-bukti Kami dan mereka tidak mengindahkannya. (QS 7:130-136) Allah SWT memberikan cobaan berat kepada orang-orang beriman dalam menegakkan kebenaran. Sabar dan shalat menjadi jalan untuk memperoleh bimbingan dan pertolongan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Allah bersama orang yang sabar. Janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka hidup, sekalipun tidak kamu rasakan. Kami pasti akan menguji kamu dengan perasaan agak takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang sabar. Mereka yang berkata, bila ditimpa musibah, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji‘un” - kami milik Allah dan kepada-Nya pasti kami kembali. Mereka itulah yang mendapat karunia dan rahmat dari Tuhan, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. (QS 2:153-157) Seseorang ada kalanya mendapat nikmat lalu mensyukurinya atau ditimpa bencana lalu bersabar dalam menghadapinya. Rasulullah saw bersabda, “Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu atas dirinya kecuali hal itu baik baginya. Jika mendapat kebahagiaan, ia bersyukur, maka itu merupakan kebaikan baginya, dan bila mendapatkan kesusahan, ia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan pula bagi dirinya.” (HR Muslim). Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, “Kesabaran terdapat dalam dua pintu: pertama, sabar dalam menjalankan hal-hal yang dicintai Allah swt, walaupun terasa berat; kedua, sabar dalam menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah swt walaupun sangat diinginkan hawa nafsu. Siapa melakukan keduanya, ia orang yang sabar. Allah SWT menguji hamba-hamba-Nya dengan cobaan. Terkadang Allah SWT memberikan ujian berupa kebahagiaan, dan terkadang memberikan ujian berupa kesusahan, rasa takut, dan kelaparan, dengan hilangnya harta kekayaan, anggota keluarga, dan sanak saudara. Allah SWT memberi kabar gembira kepada mereka yang tabah dalam menghadapi musibah. Orang-orang yang beriman bila mendapat musibah mereka segera mengembalikan segala peristiwa kepada Allah SWT, dengan keyakinan bahwa mereka adalah milik Allah SWT, dan Dia memperlakukan hamba sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan-Nya. Allah SWT mencela orang-orang munafik yang bila ditimpa musibah akibat ulah tangan mereka sendiri, mereka datang kepada Rasulullah (umat Islam) mohon maaf seraya bersumpah, bahwa mereka berpihak kepada musuh karena demi kebaikan dan perdamaian. Di antara tanda-tanda orang munafik ialah tidak tidak ikut serta dalam berjihad (QS 4:72-73). Manusia cenderung berkeluh kesah. Bila mendapat musibah ia mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memohon agar segera dibebaskan dari musibah itu, dan jika musibah telah usai, ia cenderung lupa diri dan melupakan Tuhan. Jika manusia ditimpa bencana, berdoa kepada Tuhannya dengan bertobat kepada-Nya, tetapi bila Dia memberi sedikit rahmat kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Tuhan. (QS 30:33) Ada bencana yang membuat manusia sadar bahwa dirinya terjepit, lalu perhatiannya kembali kepada Yang Maha Kuasa, tetapi bila dengan rahmat-Nya diberi karunia, ia lupa diri, dan mengaku sebagai hasil usahanya sendiri. Sungguh manusia diciptakan serba gelisah. Bila ditimpa bahaya berkeluh kesah, Dan bila menerima kekayaan ia kikir. Kecuali orang yang tekun mengerjakan shalat. Mereka yang tetap setia mengerjakan shalat. Dan mereka yang dalam harta kekayaannya ada hak yang sudah ditentukan. Untuk orang miskin yang meminta dan yang tak mau meminta. Dan mereka yang membenarkan hari akhirat. Dan mereka yang takut pada kemurkaan Tuhan. Karena kemurkaan Tuhan sebaliknya dari kedamaian dan ketenangan. Dan mereka yang menjaga kesucian. Kecuali dengan istrinya dan tawanan yang menjadi milik tangan kanannya, tidaklah tercela. Tetapi mereka yang mencari di luar itu, itulah yang melanggar batas. Dan mereka yang memelihara amanat dan perjanjiannya. Dan mereka yang memegang teguh kesaksiannya. Dan mereka yang memelihara shalatnya. Mereka itulah yang dimuliakan di taman surga. (QS 70:19-35) Kita niscaya banyak berdzikir, mendekat diri kepada Allah swt, dan memohon ampun kepada-Nya atas segala kealpaan dalam menjalankan segala aturan-Nya. (*)
Pemilu 2024 Pasti dan Wajib Dilaksanakan, Kecuali Dikudeta
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa semua upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden, atau mengubah periode jabatan presiden menjadi tiga periode, akan melanggar konstitusi, atau kudeta konstitusi. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BANYAK pihak yang ingin melanggar konstitusi terkait masa jabatan presiden. Mereka ingin mempertahankan Joko Widodo tetap berkuasa, meskipun tahu bahwa itu melanggar konstitusi. Caranya, melalui perpanjangan masa jabatan presiden, misalnya sampai 2027, atau presiden tiga periode, artinya Jokowi diperkenankan mengikuti proses pemilihan presiden untuk ketiga kalinya. Tetapi, semua upaya mempertahankan Jokowi sebagai presiden setelah 2024 pasti tidak sah dan melanggar konstitusi. Pertama, pintu perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode harus melalui MPR, karena hanya MPR yang bisa mengubah konstitusi. Hal ini hanya bisa dilakukan kalau MPR secara terang-terangan menjadi kaki-tangan otoritarian, ‘memperkosa’ demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, MPR akan menjadi aktor utama kudeta konstitusi, bisa dianggap subversif dan pengkhianat demokrasi dan kedaulatan rakyat, membawa Indonesia menjadi negara otoritarian dan tirani. Sehingga, kalau terjadi perubahan kekuasaan, maka mereka semua harus bertanggung jawab secara individu. Kedua, ada yang berpendapat, penundaan pemilu juga bisa dilaksanakan tanpa melalui MPR, tetapi melalui presiden, dengan mengeluarkan PERPPU (Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang) atau Dekrit Presiden, dengan alasan ada kondisi darurat, sehingga pemilu 2024 tidak dapat dilaksanakan. Kedua manuver ini lebih fatal lagi, karena melanggar konstitusi secara terbuka dan terang-terangan. Presiden memang bisa mengeluarkan Perppu dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Tetapi isi Perppu, yang hierarkinya setara dengan undang-undang, jelas tidak boleh melanggar konstitusi. Artinya, Perppu dalam kondisi kegentingan apapun tidak bisa memperpanjang masa jabatan presiden, tidak bisa mengubah periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Artinya, Perppu tidak bisa membatalkan atau mengubah periode pemilu setiap 5 tahun, yang jatuh tempo 2024. Kalau sampai presiden mengeluarkan Perppu yang melanggar konstitusi, misalnya memperpanjang masa jabatan presiden, dengan cara menunda pemilu, maka presiden bisa dicap kudeta konstitusi, masuk kategori subversif? Selain itu, tentu saja kegentingan yang memaksa dalam Perppu harus dirinci secara jelas apa yang dimaksud dengan keadaan genting atau keadaan darurat, yang tidak bisa ditangani oleh undang-undang yang ada, sehingga presiden harus mengeluarkan Perppu. Perppu juga harus disahkan oleh DPR, yang secara normal tidak akan menyetujui Perppu yang melanggar konstitusi. Kalau sampai disahkan maka berarti DPR bersama presiden, berkomplotan (?), membuat UU yang melanggar konstitusi secara terang-terangan, atau undang-undang otoritarian dan tirani. Dalam hal ini, rakyat mempunyai hak kedaulatan untuk melawan segala tindakan parlemen yang melanggar konstitusi. Begitu juga dengan dekrit presiden, tidak boleh melanggar konstitusi sebagai hukum tertinggi di sebuah negara. Sedangkan presiden baik sebagai kepala negara (head of state) maupun kepala pemerintah (state of government) justru wajib taat konstitusi. Maka itu, dekrit presiden secara otomatis juga harus taat konstitusi: tidak boleh melanggar konstitusi. Dengan demikian, dekrit presiden tidak bisa mengubah konstitusi: tidak bisa mengubah masa jabatan presiden atau periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Artinya, dekrit presiden bukan supremasi hukum yang berada di atas konstitusi. Karena presiden tidak bisa mengganti konstitusi. Terakhir, konstitusi Indonesia tidak membolehkan presiden mengeluarkan dekrit. Artinya, dekrit presiden tidak sah sama sekali dalam hukum konstitusi Indonesia. Dalam kegentingan memaksa, presiden hanya bisa mengeluarkan Perppu, bukan dekrit, yang keduanya pada prinsipnya identik, dan setara dengan undang-undang. Topik ini akan dibahas dalam tulisan selanjutnya. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa semua upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden, atau mengubah periode jabatan presiden menjadi tiga periode, akan melanggar konstitusi, atau kudeta konstitusi. Maka itu, rakyat Indonesia, yakinlah, pemilu 2024 pasti terlaksana, dan wajib dilaksanakan. (*)
Serat Petruk Dadi Ratu
Eling-eling jangan diteruskan tingkahmu seperti Petruk Dadi Ratu: Siro aja kumalungkung kalawan deksuro bakal sirna jayamu (Jangan bangga dan sombong karena kekuasaan-kemuliaanmu akan hilang). Oleh: Sutoyo Abadim, Koordinator Kajian Politik Merah Putih IBARATE kaya: Kere munggah bale (terjemah bebas semula gelandangan mendadak menjadi kaya-raya, perilakunya jadi norak/kampungan). Wong baring tinabuhan (terjemah bebas orang gila menari-nari makin girang karena diiringi tetabuhan). Manungsa kata kuwi kasebut luput cinatur, artinya susah dibahas atau dibicarakan, sulit dianalisis dicarikan pembenarannya dengan teori apa pun. Manungso wis ilang sejatine manungso, yen ndeleng ora nganggo mripat, ngrasake enak ora nganggo ilat, ilang pangroso sejatining roso. Ngagem busana adat wis ora ganggo pakem, wewangenane mung dumeh (mentang-mentang) sakarepe dewe mergo ora pirso pakem gegandengan kaluhuran budaya luhur Jawa. Anane mung ngawur \"beguguk ngutha waton\", kahenan gludug kurang udan, adigang - adigang - adiguna\" Ono menungso sing uripe dinggo sio-sio (Ada manusia yang hidup dipakai sia- sia). Ojo dumeh kowe urip ning dunyo uwis ndunyo (Jangan sombong kamu hidup di dunia sudah punya segalanya {harta}). Banjur kowe ra rumangsa karo sing kuasa (Terus kamu tidak berterima kasih sama yang kuasa). Ning ndonyo iki ra mungken ono sing abadi (Di dunia ini tidak mungkin ada yang abadi). Urip lan mati iku sampun kagem Gusti (Hidup dan mati itu sudah punya Tuhan {Tuhan yang ngatur}). Kabeh keputusan di atur karo sing Ilahi (Semua keputusan diatur sama sang Ilahi). Mulo kowe urip ning ndunyo kuwi kudu ngerteni (Maka kamu hidup di dunia itu harus mengerti). Yo siki kowe kabeh do sadaro dewe (Ya sekarang kamu semua pada sadari sendiri). Aku ra sok gembet ning arep mbenahke (Aku tidak sok tahu tapi mau membenarkan). Mugo kowe ning akhirat ngetoke dalane (Semoga kamu di akhirat dilihatkan jalannya). Dalan ingkang lurus dingge tungu siji-siji (Jalan yang lurus dipakai menunggu satu-satu). Di tumpake Kreto Jowo (Dinaikkan keranda). Tumpake rodo mangungsa (Dengan roda manusia). Diutupi ambyang-ambyang. Eling-eling jangan diteruskan tingkahmu seperti Petruk Dadi Ratu: Siro aja kumalungkung kalawan deksuro bakal sirna jayamu (Jangan bangga dan sombong karena kekuasaan-kemuliaanmu akan hilang). Semua akan kembali ke alam kelanggengan. (*)
Tokoh-tokoh Hebat Penerima Pangkat Tituler, Bukan Tokoh Kaleng-Kaleng
Jakarta, FNN – Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, para tokoh hebat negeri ini pernah menerima pangkat tituler sesuai jasa-jasa, kontribusi, dan kapasitas serta keilmuannya yang mumpuni. Sebagai wartawan, Selamat Ginting pernah meliput pemberian pangkat tituler kepada maestro musik Ahmad Idris Sardi di Kodiklat Angkatan Darat di Bandung, tahun 1996. Sebagai Komandan Kodiklatad saat itu Mayor Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. “Idris Sardi adalah salah satu begawan musik Indonesia. Violis itu juga menyandang predikat mestro musik. Sehingga sangat wajar diberikan pangkat Letnan Kolonel (letkol) Corps Ajudan Jenderal Angkatan Darat dan memimpin satuan musik militer Angkatan Darat,” ujar Selamat Ginting menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Ahad (11/12/2022). Pemberian pangkat Letkol Tituler Angkatan Darat terhadap Deddy Corbuzier menuai kritik tajam. Hal ini karena Deddy dianggap tidak punya kontribusi khusus untuk TNI. Berbeda dengan sejumlah tokoh lain yang juga menerima pangkat tituler dari TNI. Mereka memiliki kapasitas dan jasa bagi TNI. Salah satunya adalah violis Idris Sardi. Selamat Ginting menceritakan, sebagai wartawan yang lama meliput di lingkungan militer, ia mengetahui awal mula rencana pemberian pangkat Letkol CAJ (Tituler) Ahmad Idris Sardi. Berawal saat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Wismoyo Arismunandar pada sekitar tahun 1994 mengundang Idris Sardi ke Mabesad. “Ketika itu Jenderal Wismoyo menanyakan kepada Idris Sardi, bagaimana musik Angkatan Darat? Dijawab Idris Sardi, ini parah sekali di telinga saya, tak masuk dalam irama musik yang enak didengar. Kemudian terpikirlah oleh Wismoyo untuk meminta Idris Sardi melatih musik Angkatan Darat,” ujar Selamat Ginting. Namun pemberian pangkat tituler terhadap Idris Sardi, kata dia, baru terlaksana di era KSAD Jenderal R Hartono, tahun 1996. Menurut Selamat Ginting, kapasitas Idris Sardi memang luar biasa, karena berhasil memimpin satuan musik AD dengan baik. Awalnya Idris kesulitan untuk memerintah personel militer, karena posisinya sebagai sipil. Akhirnya diputuskan untuk memberikan pangkat Tituler, sehingga dia berhak dihormati sebagai personel militer. “Dan hasil karyanya luar biasa. Dia membuat sejumlah mars satuan termasuk aransemen mars Kopassus. Jadi, kalau kita lihat sekarang satuan musik militer AD tampil di sejumlah perhelatan internasional, itulah buah karya Idris Sardi,” ujar Ginting. Berbeda dengan pemberian pangkat Letkol Tituler ke Deddy Corbuzier, Selamat Ginting mengaku terkejut. Apalagi ketika dia melihat pangkat melati dua yang dikenakan Deddy tapi tidak ada tanda corps. Dia melihat tanda pangkat yang digunakan Deddy Corbuzier polos seperti pangkat jenderal. Berbeda dengan Idris Sardi yang tanda pangkatnya dilengkapi tanda Korps Ajudan Jenderal. Ketika Idris Sardi sudah resmi menyandang pangkat Letkol CAJ Tituler, langsung disarankan oleh Mayjen Luhut Binsar Panjaitan agar gaya hidupnya menyesuaikan dengan gaya hidup militer. Luhut saat itu meminta Idris Sardi untuk rajin berolahraga agar bentuk tubuhnya bagus. Seperti diketahui Idris Sardi memang tampilannya ramping. Para Tokoh Bangsa Menurut Selamat Ginting, ada sejumlah tokoh yang pernah menerima pangkat titular, salah satunya Menteri Pertahanan tahun 1948-1950, yakni Letnan Jenderal TNI (Tituler) Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saat itu negara dalam keadaan bahaya perang setelah agresi militer Belanda. Pemberian pangkat titulernya pada awal tahun 1950 dan kapasitas Sri Sultan HB IX apalagi jasanya terhadap bangsa dan negara tidak diragukan. Termasuk juga kepada Jenderal Mayor TNI (Tituler) Daud Bereuh sebagai Panglima Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. “Saat itu belum ada pangkat Brigjen. Jadi dari Kolonel di atasnya adalah Jenderal Mayor. Daud Bereuh diberikan penghargaan pangkat titular, karena memimpin perang melawan Belanda, sehingga tidak diragukan darma baktinya,” ujar Ginting. Selanjutnya, kata dia, pada masa kondisi perang ganyang Malaysia (Dwikora) tahun 1964. Presiden Sukarno dalam posisi memimpin Komando Operasi Tinggi (KOTI) memberikan pangkat perwira tinggi tituler untuk tiga wakil perdana Menteri (waperdam). Mereka adalah Jenderal TNI (Tituler) Chaerul Saleh, Marsekal TNI (Tituler) Subandrio, Laksamana TNI (Tituler) J Leimena. Pemberian pangkat tituler itu dilakukan pada perayaan 17 Agustus 1964. Selanjutnya pada Desember 1964, Presiden Sukarno juga memberikan pangkat Jenderal TNI (Tituler) untuk Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani. “Saya pernah ke rumah Roeslan Abdulgani dan mewawancarainya. Di rumahnya terpampang foto Roeslan menggunakan seragam jenderal bintang empat. Mereka-mereka yang menerima pangkat tituler itu punya tugas khusus dalam kondisi Indonesia sedang berperang melawan Malaysia,” ujar Ginting. Termasuk pada masa Orde Baru, lanjut Selamat Ginting, Presiden Soeharto pernah memberikan pangkat Brigjen TNI (Tituler) kepada Nugroho Notosusanto. Nugroho adalah ahli sejarah, seorang profesor sejarah. Dia juga mantan tentara pelajar yang selama empat tahun pernah berjuang melawan penjajah. “Negara membutuhkan Nugroho, karena saat itu front komunis menulis sejarah mereka tidak terlibat dalam peristiwa Madiun 1948. Presiden Soeharto meminta Nugroho menuliskan sejarah dan memberikan jabatan sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI,” ungkap Ginting. Dikemukakan, begitu juga sejumlah pilot direkrut TNI Angkatan Udara dan diberikan pangkat Letkol Penerbang (Tituler). Mereka memiliki keahlian dan diberi tugas menerbangkan pesawat TNI. Jadi jelas punya ilmu dan keahlian yang dibutuhkan negeri, sehingga diberikan pangkat tituler. “Mereka bukan kaleng-kaleng, tapi punya kapasitas dan kapabilitas serta jasa untuk bangsa dan negara,” ujar Ginting penuh sindiran. Dikemukakan, jika negara mau memberikan pangkat tituler, sebaiknya melihat kapasitas tokohnya serta kontribusinya. Ia memberikan contoh, misalnya Prof Dr Budi Santoso, satu-satunya sipil yang pernah memimpin Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), tapi tidak diberikan pangkat perwira tinggi bintang tiga tituler. Begitu juga tokoh-tokoh sipil yang pernah menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), seperti Prof Dr Ermaya Suradinata, Prof Dr Muladi, Prof Dr Budi Susilo Supandji, dan Gubernur Lemhannas saat ini Dr Andi Wijayanto. “Mengapa tokoh-tokoh itu tidak diberikan pangkat Letjen/Laksdya/Marsdya tituler? Mereka jauh lebih pantas menerima itu daripada seorang youtuber terkenal,” ucap Ginting menyindir. Belum lagi, kata dia, sejumlah wartawan perang atau yang pernah meliput sejumlah operasi militer. Sama sekali tidak diberikan pangkat tituler, padahal mereka jauh lebih pantas untuk menerimanya. Salah satunya, seperti wartawan perang Hendro Subroto. “Mendiang Pak Hendro Subroto itu wartawan senior yang penuh dengan pengalaman operasi perang, seperti terjun payung di Irian Jaya juga di Timor Timur. Punya sejumlah tanda jasa militer. Mana penghargaan negara terhadap Hendro Subroto?” kritik Ginting. Ia menyindir, jangan-jangan sebentar lagi selebritas Raffi Ahmad atau youtuber Atta Halilintar akan diberi pangkat tituler juga. “Pemerintah mestinya jangan obral pangkat titular kepada sembarang orang hanya karena popularitas,” pungkasnya. (mth/sgo)
Pernikahan Kaesang dan Derita Cianjur
Presiden! Ingatlah, ada 334 orang yang meninggal di gempa bumi Cianjur. Anda sendiri menyaksikan ribuan orang yang sedang berlindung di dalam perkemahan bencana. Oleh: Abdullah Hehamahua, Mantan Ketua Umum PB HMI, Mantan Penasihat KPK PAGI tadi sampai siang, 11 Desember, boleh dibilang, seluruh teve mainstream menyiarkan secara langsung arak-arakan pengantin baru. Ada 11 kereta kencana yang membawa keluarga pengantin. Mereka adalah Kaesang Pangerap dan Erina Sofia Gudono. Pernikahannya kemarin, 10 Desember 2022. Ini dilakukan di hotel bintang lima, Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Joko Widodo kali ini bukan sebagai presiden. Beliau lebih tepat sebagai kaisar. Mirip kaisar Ferdy Sambo dengan Satgasusnya yang konon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun ragu-ragu untuk menangkapnya. Jokowi sebagai kaisar karena para Menteri menjadi panitia pelaksanaan acara. Padahal, acara itu tidak ada kaitannya dengan tupoksi Menteri. Menteri Hukum dan HAM perlu mengajukan RUU tentang protokoler kepresidenan ke DPR. Salah satu pasalnya menetapkan, setiap kegiatan pribadi presiden, para Menteri harus menjadi Panitia Pelaksana. Derita Cianjur Senin, 21 November 2022, ba’da dzuhur, rumah saya di bilangan Depok, bergetar. Agak kuat. Sekitar 20 detik. Rupanya, terjadi gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Korban meninggal, 334 orang. Masih ada 8 orang yang dinyatakan hilang. Kerugian material menurut BPBD Cianjur, ada 2.834 rumah, 5 tempat ibadah, 13 fasilitas pendidikan, 10 kantor dan gedung, 5 fasilitas kesehatan, serta 1 kios mengalami kerusakan. Ada juga dua jembatan dan dua titik jalan yang terdampak. Risiko ekonomi akibat gempa mencapai Rp 1.601 triliun. Namun, potensi kerugian yang dapat diklaim ke asuransi sebesar Rp 38,5 triliun. Jokowi mengunjungi tenda pengungsi di lokasi bencana, 22 November 2022. Satu langkah positif. Jokowi, seperti biasa, di depan kamera, menyerahkan bantuan sembako. Bahkan, menyerahkan nasi kotak ke pengungsi. “Nanti dibantu Rp 50 juta yang (kerusakannya) berat, yang sedang Rp 25 juta, yang ringan Rp 10 juta, ya. Nanti kalau sudah, gempanya sudah tenang, ya, dimulai pembangunan rumah, ya,” ucap Jokowi dengan raut wajah yang khas, “ndeso”. Semoga saja tidak seperti penyerahan sertifikat tanah yang kemudian ditarik kembali. Perilaku Jokowi di tenda pengungsi korban gempa Cianjur itu, tidak tergambar dalam acara pernikahan putra bungsunya, Kaesang. Bahkan, kontradiksi ribuan derajat. Sebab, biaya sewa hotel khusus untuk acara ijab kabul saja, setidaknya menghabiskan Rp 85.600.000 hingga Rp 114.700.000. Sejatinya, bukan soal mewah atau bukan. Bukan juga masalah mahal atau tidak. Sebab, katakanlah, biaya sewa hotel tersebut, satu miliar rupiah. Hal itu tidak merupakan masalah bagi Jokowi dan Kaesang. Ini karena, kekayaan Jokowi yang dilaporkan ke KPK, terakhir, Rp 71.471.446.189. Kekayaan itu antara lain berasal dari gaji dan tunjangan sebagai Presiden sebesar Rp 62.740.000/bulan. Kaesang sendiri konon punya kekayaan Rp 63 miliar. Sebab, dia seorang Pengusaha. Tidak tanggung-tanggung. Ada 13 perusahaan miliknya. Ada yang berkaitan dengan makanan dan minuman (pisang, roti bakar, kopi, susu, cemilan), kaos berlogo cebong, pelatihan programming dan IT, ternak ikan lele, kartu permainan mirip monopoli, aplikasi khas makanan rumahan, dan konsultan lapangan kerja. Cabang perusahaannya ada di Solo, Yogya, Semarang, Jakarta, dan beberapa kota di Indonesia. Dua masalah yang muncul dalam benak anggota masyarakat pedalaman. Pertama, bagaimana Kaesang yang masih 29 tahun, memiliki 13 perusahaan dan kekayaan sebesar 63 miliar rupiah? Kaesang mulai berbisnis pada 2017. Ayahnya, Jokowi seorang Penyelenggara Negara (PN). Mulai dari walikota, gubernur, sampai presiden. Apakah tidak ada pengaruh Jokowi sebagai PN terhadap kemajuan bisnis Kaesang? Kedua, Islam tidak melarang orang kaya, sekaya-kayanya. Namun, cara memperoleh dan menggunakan kekayaan tersebut yang jadi masalah. Umar Ibnu Khattab sebagai khalifah misalnya, menyita sebagian harta seorang peniaga di Madinah. Peniaga ini protes. Sebab, beliau bukan PN. Jadi, beliau tidak harus taat peraturan yang ada, khususnya mengenai gratifikasi. Khalifah Umar menjelaskan alasan atas tindakannya. Menurut Umar, modal yang diperoleh pengusaha tersebut berasal dari Baitul Mal. Padahal, sepupunya menjadi pegawai di Baitul Mal tersebut. Di situlah terjadi nepotisme. Bagaimana dengan usaha Kaesang yang melejit dalam waktu relatif singkat? Bagaimana dirinya dengan abangnya, Gibran Rakabuming yang terlibat kasus kebakaran hutan di Palembang (2015) yang dilaporkan saudara Ubedillah Badrun ke KPK? Bagaimana sikap KPK? Apakah sikap KPK sama dengan kebijakannya dalam menangani kasus Harun Masiku? Umar Ibnu Khattab memberhentikan Atabah bin Abi Sofyan dari jabatan gubernur Thaif. Pada suatu hari, Umar berjumpa dengan Atabah. Umar menemukan, Atabah membawa 30.000 dirham. Uang tersebut disita Umar dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Atabah protes. Umar bilang, simpanan uang yang dimiliki seorang pejabat negara, melebihi apa yang diperoleh dari negara, maka uang kelebihan itu harus disita. Uang sitaan tersebut dimasukkan ke dalam Baitul mal. Itulah Umar Ibnu Khattab, khalifah yang sangat tegas dalam menegakkan hukum. Utbah, sang walikota, berlibur ke Madinah dengan membawa banyak harta. Umar menanyakan, dari mana hartanya diperloleh. Utbah bilang, beliau berdagang. Umar murka. “Saya tugaskan saudara untuk menjadi walikota. Kalau saudara berdagang, siapa mengurus rakyat?” Umar lalu memerintahkan Utbah memasukkan semua hartanya tersebut ke Baitul Mal. Pejabat yang Krisis Moral Katakanlah, bisnis Gibran dan Kaesang, murni tanpa KKN. Jokowi, anak-anak, dan mantunya memiliki kekayaan satu triliun rupiah. Bahkan, melebihi satu triliun rupiah. Namun, kekayaan keluarga Jokowi tersebut belum bisa menyaingi apa yang dimiliki Umar Ibnu Khattab. Jika dikonversikan dengan nilai dinar sekarang, maka kekayaan Umar Ibnu Khattab sewaktu meninggal dunia sebesar Rp 11,2 triliun. Sebab, sebagai khalifah, Umar berhak memperoleh ghonimah dari pampasan perang. Bayangkan, sewaktu Umar Ibnu Khattab menjadi khalifah, kerajaan-kerajaan besar (Romawi dan Persia) ditaklukkan umat Islam. Wajar jika pampasan perangnya banyak. Itulah sebabnya, harta yang diperoleh Umar Ibnu Khattab, relatif banyak. Namun, sekalipun memiliki harta yang banyak, Umar tidak pernah mengkonsumsi lebih dari satu lauk ketika makan siang. Inilah yang disebut sebagai sense of crisis. Kepedulian Umar terhadap rakyatnya ketika musim kemarau panjang melanda Madinah, luar biasa. Apalagi, rakyat kekurangan bahan makanan. Bahkan, beliau menahan lapar sebagai manifestasi kepeduliannya terhadap rakyatnya. Padahal, beliau sedang menyampaikan khutbah Jum’at dan perutnya keroncongan. Terlontarlah ucapannya: “Hai, perut, walau engkau terus meronta-ronta, keroncongan, saya tetap tidak akan menyumpalmu dengan daging dan mentega sampai umat Muhammad merasa kenyang.” Di rumah, Umar melihat salah seorang anaknya yang masih kecil mengkonsumsi semangka. Umar langsung mengambil semangka itu sambil berucap: “Celaka! Seorang anak Amirul Mukminin makan buah semangka, sedangkan umat Muhammad kurus kelaparan.” Presiden! Ingatlah, ada 334 orang yang meninggal di gempa bumi Cianjur. Anda sendiri menyaksikan ribuan orang yang sedang berlindung di dalam perkemahan bencana. Anak-anak dan bayi mereka sedang kedinginan, lapar, dan haus. Keluarga 135 korban stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, belum kering air mata mereka. Presiden juga jangan lupa, lahar gunung Semeru, Lumajang, Jatim masih status awas sampai tanggal 19 Desember. Apalagi, selama hampir tiga tahun ini, akibat Covid 19, banyak kasus PHK. Pengangguran meningkat. Harga barang kebutuhan sehari-hari meroket. Pada waktu yang sama, anda, keluarga dan para Menteri bersuka ria dalam gemerlapan hotel, makanan, minuman, dan para relawan. Ada pula para pejabat datang ke Solo mengendarai jet pribadi. Apakah hal-hal tersebut tidak mengganggu nurani bapak, keluarga dan para Menteri ketika bersuka ria di Yogya dan Solo? Soal keislaman, saya tahu kalau Jokowi sangat minim pengetahuannya. Tapi, bukankah ada Wakil Presiden yang seorang ulama? Bahkan, pernah menjadi Ketua Umum MUI. Kok tidak menasihati Jokowi yang salah kaprah tersebut. Apakah pak kiai sudah luntur keulamaannya? Tragis! Depok, 11 Desember 2022. (*)
Pasca Alvin Lim Ditahan, LQ Indonesia Lawfirm: Bisnis Berkembang dan Klien Baru Terus Berdatangan
Jakarta, FNN – LQ Indonesia Lawfirm menjelaskan bahwa pasca Alvin Lim ditahan, operasional dan bisnis firma hukum tetap berjalan lancar. Kepala Cabang LQ Indonesia Lawfirm Jakarta Pusat Saddan Sitorus, SH, MH mengatakan klien terus berdatangan. “Klien baru kami berdatangan dan terus memberikan surat kuasa kepada LQ Indonesia Lawfirm, terbaru adalah kasus Bluebird dan ada satu kasus 9 naga yang sedang dikonsultasikan dengan LQ,” ujarnya. Selain prospek klien yang minta ditangani kasusnya, bahkan, LQ juga sedang membantu pengurusan agar salah satu properti yang diberikan perusahaan asuransi Kresna Life dapat segera disewakan. Sudah ada calon penyewa ingin menyewa 575 juta rupiah per tahun, langsung dibayar 10 tahun sekaligus. Jadi, klien akan mendapatkan pasif income sebesar Rp 5.7 miliar yang akan dibayarkan sesuai porsi kepemilikannya. “Hanya LQ Indonesia Lawfirm yang berhasil dibayarkan walau belum lunas semua, dan masih dalam proses. LQ selalu cari cara bagaimana bisa menguntungkan kliennya. Bisa dibandingkan dengan korban Binomo dan First Travel yang seluruh aset sitaan diambil atau dirampas oleh negara. Itulah gunanya menggunakan jasa pengacara berkualitas sekaliber LQ Indonesia Lawfirm,” ungkapnya Dijelaskan Advokat Saddan Sitorus bahwa konsep LQ Indonesia Lawfirm adalah desentralisasi dimana tiap cabang memiliki kewenangan untuk menentukan bisnis dan prospek klien tanpa persetujuan pusat sehingga cabang leluasa untuk bergerak dan mengatur sendiri keuangan cabang dan berkembang pesat. Pusat memberikan support dalam hal marketing dan training serta pengembangan bisnis dan cabang LQ di kota lainnya. LQ Indonesia Lawfirm tergolong Firma Hukum yang berhasil berkembang pesat, dalam 3 tahun sudah memiliki 4 cabang, yakni di Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Surabaya. Bahkan dalam waktu dekat akan membuka cabang di Medan, dimana rukonya sudah tersedia di pusat kota. “Selain berkembang dalam sisi banyaknya cabang, LQ sudah ada sekitar 50 rekanan pengacara yang berani dan vokal serta prestasi keberhasilan dalam penanganan perkara. Dari salah satu Investasi bodong yang sudah mendapatkan ganti rugi tanah di Bekasi. Lalu perusahaan asuransi gagal bayar yang sudah berhasil mendapatkan ruko di Medan dan Jakarta. Bahkan berhasil mendorong kasus pidana Indosurya hingga disidangkan di PN Jakarta Barat yang sebelumnya sempat dilepaskan, tersangka Henry Surya oleh modus P19 Kejaksaan,” jelasnya. LQ Indonesia Lawfirm telah terbukti berani vokal dalam pembelaan klien dan masyarakat. Juga lawyer LQ terkenal berintegritas dan tidak main dua kaki. Bahkan, pendiri LQ harus dikriminalisasi hanya karena membongkar borok Kejaksaan Agung dengan modus P19 mati untuk melepaskan tersangka Indosurya. “Resiko dihadapi untuk menegakkan keadilan dan hukum,” ujar Alvin Lim pendiri LQ Indonesia Lawfirm dengan tegas. LQ dapat dihubungi di 0817-489-0999 Tangerang, 0818-0489-0999 Jakarta dan 0818-0454-4489 Surabaya. (mth/*)
Presiden Terserang Gangguan Psikis
Bukan masalah mahal atau tidak. Sebab, katakanlah, biaya sewa hotel, gelar pasukan dan biaya lainnya miliar rupiah. Hal itu tidak merupakan masalah bagi Jokowi dan Kaesang. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DALAM bahasa Jawa, arti Aji Mumpung itu adalah memanfaatkan kesempatan/peluang yang ada atau merefleksikan arti “selagi ada kesempatan... kapan lagi. “Aja Kakean Gludhug, Kurang Udan”, yaitu: “terlalu banyak bicara namun tidak pernah memberi bukti.\" Semua rakyat membaca (kecuali yang buta huruf), semua rakyat mendengar (kecuali yang sudah tuli). Berdasarkan imbauan Presiden Jokowi dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 13 Tahun 2014. Dalam surat edaran tersebut, para pejabat dianjurkan untuk menerapkan gaya hidup sederhana. Misalnya perintah dalam surat edarannya bahwa para pejabat yang ingin menyelenggarakan acara seperti pernikahan, diharapkan agar mengundang tamu maksimal 400 undangan, untuk peserta yang hadir tidak boleh lebih dari 1.000 orang. Apa Jokowi masuk klasifikasi buta huruf pada pernikahan Kaesang Pangarep, yang mengundang 3.000 tamu undangan, mempetontonkan kemewahan dan kemegahan yang tidak perlu dalam situasi krisis. Dalam aturan tersebut nomor tiga, terdapat anjuran agar sesama pejabat pemerintahan tidak memberikan karangan bunga satu sama lain. Namun, dalam foto yang beredar, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono juga mendapat karangan bunga dari beberapa pejabat pemerintahan. Berikut isi surat edaran yang ditujukan kepada para pejabat tentang Gerakan Gaya Hidup Sederhana yang dibuat pada 3 November 2014. Berikut isi surat edaran anjuran tersebut: Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran internal di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh. Begitu isi surat edaran mengenai Gerakan Hidup Sederhana. Dalam kasus pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, disebutkan jika keduanya bertolak belakang dengan anjuran Presiden sendiri. Dalan berbagai kesempatan Presiden Jokowi terus memberikan “fatwanya” memperingatkan soal gaya hidup mewah para 0pejabat negara. Agar memiliki kepekaan terhadap situasi krisis (sense of crisis) yang sama. Ini dilakukan agar tak menimbulkan kecemburuan sosial dan menjadi sorotan masyarakat. Dengan gaya meyakinkan mengatakan, “Saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle, jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena ada kecemburuan sosial ekonomi, kecemburuan sosial ekonomi, hati-hati,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Sikap inkonsistensi terus dinampakkan tidak satunya kata dan perbuatan. Mengesankan seorang kaisar menerapkan aturan seenaknya untuk rakyat dan sang kaisar seenaknya untuk berbuat semaunya. Arak-arakan pengantin dengan 11 kereta kencana yang membawa keluarga pengantin. Mereka adalah Kaesang Pangerap dan Erine Gudono beserta dari keluarga. Pernikahannya dilakukan di hotel bintang lima, Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Para menteri menjadi panitia pelaksanaan acara. Padahal, acara tersebut tidak ada kaitannya dengan tupoksi Menteri. Terlihat pula beberapa menteri duduk jongkok di depan mempelai pengantin. Gelar pasukan yang berlebihan, pasang sniper di atas atap seolah akan ada perang besar, mempertontonkan kekuatan yang jauh dari akal sehat sangat tidak normal dan mengada-ada. Bukan masalah mahal atau tidak. Sebab, katakanlah, biaya sewa hotel, gelar pasukan dan biaya lainnya miliar rupiah. Hal itu tidak merupakan masalah bagi Jokowi dan Kaesang. Pesta ngunduh mantu itu hak yang bersangkutan, hanya ketika Jokowi masih mengandung status sebagai Presiden sangat mengesankan sikap arogan dan memanfaatkan aji mumpung. Tidak memiliki kepekaan terhadap situasi krisis (sense of crisis), bencana dan rakyat yang hidupnya saat ini makin susah. Ada dugaan kuat Presiden terkena gangguan psikis yang harus diatasi segera. Yaitu gangguan Delirium: Gangguan serius pada kemampuan mental yang menyebabkan kebingungan dan kurangnya kesadaran akan lingkungan sekitar. (*)
Harga Anjlok, OJK Wajib Perpanjang Masa Lock up Saham Pendiri GoTo
Maka itu, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus memberlakukan kembali atau memperpanjang lock up period, untuk menahan agar penurunan harga saham GoTo tidak berlanjut terus. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) HARGA saham GoTo Jumat lalu, 9/12/2022, turun lagi menjadi Rp 93 per saham, anjlok 72,5 persen dibandingkan harga perdana Rp 338 per saham. Total kerugian masyarakat sudah mencapai Rp 9,95 triliun, dari total investasi Rp 13,73 triliun. Total kerugian Telkomsel sudah mencapai Rp 4,2 triliun, dari total investasi Rp 6,4 triliun. Penurunan harga saham yang begitu dahsyat membuat manajemen GoTo harus menjelaskan kepada publik penyebab penurunan harga saham. Dalam public expose yang dilaksanakan pada Kamis, 8/12/2022, Presiden GoTo Patrick Cao menjelaskan penyebab harga saham GoTo anjlok, antara lain: Masa penguncian saham, (lock up period), bagi saham investor pendiri, atau investor awal sebelum penawaran saham perdana (go public), telah berakhir pada 30 November 2022. Pembukaan lock up period ini membuat jumlah saham beredar GoTo meningkat tajam, dari sekitar 40 miliar saham menjadi lebih dari 1 triliun saham, sehingga mengakibatkan harga saham GoTo tertekan hebat dan anjlok. Lock up period yang hanya sekitar delapan bulan sejak go public 11 April 2022 memang sangat tidak lazim. Umumnya lock up period sekitar 3 tahun, atau paling cepat 2 tahun, sejak tanggal go public. Kenapa OJK bisa memberi izin mengakhiri lock up period begitu cepat? Ada apa? Pengakhiran masa lock up secepat ini patut diduga untuk membiarkan investor pendiri, atau investor awal sebelum go public, bisa exit secepatnya, dengan konsekuensi harga saham anjlok, dan investor publik menanggung rugi? Hal ini sudah diakui oleh Presiden GoTo Patrick Cao, bahwa penyebab penurunan harga saham GoTo karena lock up period berakhir. Maka itu, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus memberlakukan kembali atau memperpanjang lock up period, untuk menahan agar penurunan harga saham GoTo tidak berlanjut terus. Presiden GoTo Patrick Cao juga menjelaskan, harga beli saham investor pendiri, atau investor awal sebelum go public, jauh lebih rendah dari harga perdana. Sehingga, dengan harga saham saat ini, mereka sudah bisa meraup untung, memicu aksi jual, alias exit, mengakibatkan harga saham GoTo anjlok. Maka itu, penjelasan Presiden GoTo Patrick Cao ini memperkuat alasan OJK dan BEI harus memberlakukan kembali lock up period. (*)
Melukis dalam Waktu
Karena gambaran perjalanan hidup kita menuju pelabuhan sakral akan lebih indah bermakna bila dilalui dengan penuh debar, karena keberanian menempuh coba-salah dalam memilih menuangkan aneka warna. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, waktu melesat bagai kilat. Serasa tidur lelap, begitu terjaga mendadak Desember. Bahkan belum tuntas kulukis satu mimpi, resolusi baru telah menanti. Tak sempat menoleh ke masa lalu, masa depan sudah harus disongsong. Sungguh hidup ibarat seni menggambar tanpa penghapus. Setiap gambar merekam jejak penziarahan manusia menuju pelabuhan sakral. Namun, perjalanan menuju dermaga harapan itu hanya berbekal peta buta. Dengan peta buta, hidup ini dijalani ke depan, namun dipahami ke belakang. Setiap penghujung tahun, kita tengok gambar hidup kita. Yang tampak dalam hasil akhir lukisan itu tak selalu sesuai dengan bayangan saat keberangkatan. Di sepanjang terang sapuan dasar, ada banyak goresan warna gelap. Di atas sukses ada gagal; di atas suka, ada duka; di atas rindu, ada berang; di atas harap ada cemas; di atas yakin ada ragu; di atas optimis, ada pesimis; di atas puas, ada kecewa. Acapkali muncul sesal, andai aku tak begitu, mungkin gambar hidupku lebih indah. Namun, hidup yang dipahami ke belakang itu tak bisa menghapus sapuan warna yang terlanjur tergores pada kanvas kehidupan. Kita cuma bisa belajar dari masa lalu, berharap tak mengulangi kesalahan yang sama pada lukisan mendatang. Betapapun, kita masih akan terus menggoreskan percik hitam di atas kanvas. Itu tak harus membuat kita terlalu kecewa. Karena gambaran perjalanan hidup kita menuju pelabuhan sakral akan lebih indah bermakna bila dilalui dengan penuh debar, karena keberanian menempuh coba-salah dalam memilih menuangkan aneka warna. Maka, berdamailah dengan masa lalu, rebutlah hari ini, dan kuasailah masa depan dengan perencanaan penuh keringat dan munajat agar gambar hidup kita lebih indah. (*)
Memahami Kembali Perintah Zakat
Berarti perintah itu ditujukan kepada mereka yang secara ekonomi kuat. Dan karenanya ketika Umat merasa bagian dari obyek perintah “aatuz Zakat” harusnya merasa sekaligus diperintah untuk kuat secara ekonomi. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DUA hari lalu, Jumat 9 Desember (Sabtu 10 Desember waktu Indonesia) saya hadir sebagai salah seorang narasumber di acara seminar internasional IKADI (Ikatan Da’i Indonesia). Seminar yang mengambil tema “Peranan Dakwah dan Institusi Islam dalam Menghadapi Islamophobia” itu menghadirkan beberapa tokoh nasional dan dunia. Hadir di antaranya Bapak Jusuf Kallah, mantan Wakil President RI dua kali dan Dr. Karim Al-Issa, Sekjen Rabithah Alam Islami. Catatan yang ingin saya sampaikan kali ini bukan poin-poin presentasi saya. Tapi sebuah hikmah (wisdom) yang keluar dari mulut pak JK, yang saya anggap sangat dalam, menyentuh realita Umat dan relevan pada masa kini. Pak JK seperti biasa menyampaikan “keynote speech” dengan santai dan dalam bahasa yang sangat sederhana. Tapi seperti biasa beliau selalu menyampaikan ide-ide segar dan relevan dengan keadaan Umat dan bangsa. Kali ini pak JK menyampaikan terjemahan salah satu ayat Al-Quran yang populer dan berulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayat itu adalah: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة yang terjemahannya adalah: dan dirikanlah sholat dan berikanlah (tunaikan) Zakat. Umat Islam tanpa kecuali memiliki konsensus bahwa mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat adalah kewajiban atau fardhu, bahkan menjadi dua dari lima rukun Islam. Tak seorang pun yang akan mengingkari hal tersebut. Yang menjadi masalah kemudian, seperti yang ditegaskan pak JK dalam presentasinya, adalah kenyataan bahwa masih mayoritas Umat ini dalam “lisan al-haal” (bahasa realitanya) mereka masih belum menerjemahkan secara benar ayat tersebut. Dalam kenyataan hidupnya Umat ini seolah menerjemahkan ayat itu dengan: “dan dirikanlah sholat dan Terima-lah Zakat”. Akibat dari kesalahan menerjemahkan atau memahami bagian kedua dari ayat itu, Umat ini mayoritasnya seolah memposisikan diri untuk “menerima Zakat” (mustahik). Akibatnya memang cukup fatal. Mayoritas mereka yang lemah secara ekonomi (mustadh’afin) di negeri ini (Indonesia) adalah mereka yang beragama Islam. Tentu hipothesis di atas tidak semuanya benar. Tapi pastinya sebuah peringatan serius yang perlu mendapat konsiderasi serius dari Umat ini. Pak JK menyampaikan bahwa dari 10 orang terkaya Indonesia hanya ada seorang yang beragama Islam (Chairul Tanjung). Dan 50 yang terkaya hanya ada 5 orang yang bergama Islam (mungkin pak JK salah satunya). Pak JK menekankan bahwa salah satu penyebab marjinalisasi Umat di bidang perekonomian adalah kurangnya semangat interprenurship (jiwa bisnis) Umat ini. Dan karenanya beliau menyerukan kepada para da’i agar dalam ceramah-ceramahnya tidak saja menekankan aspek ritual agama. Tapi sekaligus masalah-masalah mu’amalat, termasuk Urgensi bisnis untuk penguatan ekonomi Umat. Saya sendiri dalam banyak kesempatan menekankan bahwa Umat dalam memahami konsep Zakat harus berubah dari “pemahaman konvensional” (pemahaman biasa-biasa) kepada pemahaman yang “unconventional” (yang tidak biasa/lazim) lagi. Yaitu memahami bahwa mengeluarkan Zakat dipahami tidak pada sekedar memberi 2.5 persen dari penghasilan bersih. Tapi memahami perintah Zakat sebagai sekaligus perintah untuk menguatkan perekonomian umat. Logikanya sebenarnya sangat sederhana. Perintah zakat itu ditujukan kepada mereka yang memiliki penghasilan di atas batas kebutuhan pokoknya (sandang/pangan dll.). Berarti perintah itu ditujukan kepada mereka yang secara ekonomi kuat. Dan karenanya ketika Umat merasa bagian dari obyek perintah “aatuz Zakat” harusnya merasa sekaligus diperintah untuk kuat secara ekonomi. Seperti pak JK, saya juga sering menyampaikan bahwa bisnis itu adalah salah satu sunnah Rasulullah yang terlupakan. Padahal jauh sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul beliau telah mencontohkan bagaimana melakukan bisnis yang berhasil namun tetap beretika. Kelihaian beliau dalam berbisnis menjadikan bos beliau ketika (Khadijah) itu jatuh hati dan melamarnya untuk menjadi suaminya. Hal ini juga mengingatkan kita bagaimana strategi Rasulullah SAW memberdayakan Umat Madinah dengan membeli sumur dan pasar dari Komunitas Yahudi saat itu. Strategi jitu untuk menyelamatkan Umat dari marjinalisasi ekonomi seperti yang terjadi di sebagian negara Muslim saat ini. Intinya adalah pak JK mengingatkan kita semua untuk “rereading” atau memperbaharui pemahaman kita kembali tentang ayat: اقيمواالصلاة واتوا الزكاة. Jangan sampai kita pincang dalam memahami ayat ini. Sehingga masjid-masjid besar, ramai khususnya pada waktu-waktu selebrasi (perayaan ‘Id misalnya). Tapi pasar-pasar dan Pusat-Pusat bisnis dikuasai oleh non Muslim. Lebih jahat lagi tentunya jika yang menguasai pasar dan Pusat-Pusat ekonomi adalah para tengkulak penghisap darah, membentuk kelompok oligarki yang juga mengontrol perpolitikan dan kebijkaan publik negara. Semoga tidak! Jamaica City, 11 Desember 2022. (*)
Kasus Gagal Ginjal Anak: Komnas HAM Kembali Panggil BPOM
Jakarta, FNN – Komisioner Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hari Kurniawan akan kembali memanggil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait laporan kasus gagal ginjal yang telah dilayangkan keluarga korban beberapa waktu lalu. Pemanggilan BPOM dalam hal kasus gagal ginjal, sudah dilakukan, namun mereka mangkir. “Kami akan memanggil kembali BPOM pada, 23 Desember untuk meminta keterangan,” kata Hari Kurniawan dalam konferensi pers yang diadakan di gedung Komnas HAM, Jum\'at, 9 Desember 2022. “Kita telah melihat sistem yang salah kaprah bagaimana kemudian obat yang sudah puluhan tahun ini bisa lolos dan kemudian memakan korban jiwa,” lanjutnya. Hari Kurniawan juga menegaskan bahwa sistem yang dilaksanakan BPOM tidak mempunyai protokol kesehatan terhadap obat-obatan, sehingga kasus ini harus kita ungkap sampai ke akar-akarnya. “Kami akan bertindak lebih baik dan semaksimal mungkin untuk mengusut kasus ini. Karena bagi kami ini sudah menjadi kasus yang luar biasa sehingga mengakibatkan 200 korban,” ungkapnya. (Anw)
Letkol “Tertular” Deddy Corbuzier
Kita tidak akan menggali soal jasa Corbuzier kepada TNI. Kita lebih fokus membicarakan bahwa Youtuber berpengikut belasan juta ini merasa senang. Itu dulu. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis FNN DEDDY Corbuzier bilang dia bangga diberi pangkat Letkol Tituler. Menhan Prabowo Subianto meresmikan pangkat mantan pesulap itu pada Jumat, 9/12/2022. Corbuzier mengatakan, ini merupakan penghormatan besar dari pemerintah kepada dirinya. Dia merasa sangat senang. Bisa dipahami. Sebab, anugerah pangkat perwira menengah TNI itu tidak main-main. Menurut penjelasan tentang pemberian pangkat tituler, Corbuzier dianggap sebagai orang penting bagi TNI. Orang yang berjasa. Meskipun para pakar kemiliteran mempertanyakan jasa apa dari Corbuzier untuk TNI? Kita tidak akan menggali soal jasa Corbuzier kepada TNI. Kita lebih fokus membicarakan bahwa Youtuber berpengikut belasan juta ini merasa senang. Itu dulu. Rasa senang Corbuzier penting dibicarakan. Karena rasa senang itu turut dirasakan oleh banyak orang lain. Kelihatannya, yang juga senang dengan pemberian pangkat Letkol Tituler itu adalah salah satu komunitas yang dipromosikan oleh Corbuzier di podcast-nya. Yaitu, komunitas LGBT. Yang dikatakan banyak orang sebagai kelompok dengan orientasi seksual yang menyimpang. Sebelum pemberian pangkat tituler itu, komunitas LGBT sebenarnya sudah merasa senang pada Corbuzier. Senang karena sekitar awal Mei tahun ini, Corbuzier menghadirkan pasangan LGBT, Ragil Mahardika dan Frederik Vollert, di podcast Deddy Corbuzier. Sekarang mungkin makin senang karena ada \"simpatisan\" yang berpangkat perwira menengah (Pamen). Meskipun hanya tituler. Ragil dan Frederik bagaikan sudah mendapatkan panggung besar untuk mengkampanyekan LGBT. Namun, podcast berkonten hubungan sesama pria itu diprotes masyarakat yang tak menyimpang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga ikut menyampaikan protes. Sampai-sampai Corbuzier akhirnya menghapus (take down) obrolan dengan pasangan sejenis itu. Untung saja obrolan pasangan gay itu direkam dan disiarkan awal Mei. Andaikata disiarkan beberapa hari setelah pemberian hadiah pangkat TNI itu, mungkin saja ada yang membuat plesetan “tituler” menjadi Letkol “Tertular” Deddy Corbuzier. Medan, 11 Desember 2022. (*)
Harga Saham GoTo Sulit Kembali Ke Harga Perdana: Jokowi Wajib Panggil OJK
Jokowi sebaiknya panggil OJK untuk minta klarifikasi terkait perizinan go public GoTo, sebagai tanda peduli atas menguapnya investasi publik dan Telkomsel di GoTo. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) GoTo (Gojek Tokopedia) menawarkan saham perdana kepada publik (IPO), atau go public, awal April 2022 dengan harga Rp338 per saham. Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik sebanyak 40.615.056.000 saham. GoTo meraup dana publik sebanyak Rp 13,73 triliun. GoTo seharusnya tidak layak go public karena kinerja perusahaan sangat buruk. Sejak operasional 12 tahun yang lalu, kinerja Gojek maupun Tokopedia selalu rugi, dengan akumulasi rugi mencapai Rp 99,3 triliun per akhir September 2022. Rugi tahun 2021 mencapai Rp 22,5 triliun, dan rugi 9 bulan pertama 2022 mencapai Rp 20,7 triliun. Meski dengan kinerja keuangan yang sangat buruk ini, GoTo malah berhasil mengantongi izin go public dari OJK, dan meraup dana publik Rp 13,73 triliun. Harga saham GoTo kemudian terus anjlok, bahkan menyentuh batas bawah (ARB) 10 kali berturut-turut hingga Jumat lalu (9/12/2022), ditutup Rp93 per saham, atau turun 72,5 persen dibandingkan harga go public Rp 338 per saham. Masyarakat rugi Rp 9,95 triliun, dari Rp 13,73 triliun menjadi tinggal Rp 3,78 triliun (harga pasar). Investasi Telkomsel di GoTo rugi Rp 4,2 triliun, dari jumlah investasi Rp 6,4 triliun. Tekanan jual saham GoTo masih kuat, dengan penawaran harga berapapun. Daripada nilai saham tambah tidak ada harganya. Jumat lalu (9/12/2022) antrian jual mencapai 9,16 miliar saham, atau 91,6 juta lot. Jumlah antrian jual ini sangat besar, mencapai 36 kali dari jumlah saham yang berhasil ditransaksikan pada hari itu, sebanyak 254,4 juta saham. Dengan jumlah antrian jual yang begitu besar, (hampir) mustahil harga saham GoTo bisa ‘didongkrak’ naik. Karena harus menghabiskan antrian jual dulu, senilai sekitar Rp900 miliar. Siapa yang mau mengorbankan uang sebesar itu, yang mungkin tidak akan dapat kembali lagi. Selain itu, jumlah antrian jual bisa bertambah lagi, mengingat ada 40,6 miliar saham di tangan masyarakat dari go public. Kemudian, investor pendiri juga tidak mau menambah jumlah saham yang dimilikinya. Sebaliknya, mereka malah mau menjualnya: mau exit. Ini tujuan utama go public GoTo: Exit. Selain itu, kalau jumlah saham masyarakat sudah habis dibeli kembali oleh GoTo atau proxy-nya, maka saham GoTo tidak akan likuid lagi. Harga naik juga percuma. Karena transaksi dari kantong kiri ke kantong kanan. Atau cross selling. Maka itu, OJK harus bertanggung jawab atas pemberian izin go public GoTo yang sebetulnya tidak layak masuk bursa. Jokowi sebaiknya panggil OJK untuk minta klarifikasi terkait perizinan go public GoTo, sebagai tanda peduli atas menguapnya investasi publik dan Telkomsel di GoTo. Kalau Jokowi diam saja, dikhawatirkan masyarakat bisa mempunyai persepsi liar, misalnya menganggap Jokowi mengetahui dan ikut merestui go public GoTo, serta investasi Telkomsel di GoTo. (*)
Lord Acton: The Power Tends to Corrupt, Penikmat Kekuasaan Minta Penundaan Pemilu
Lihat saja manuver Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang tiba-tiba mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Disusul oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang mengajak rakyat “berpikir”. Oleh: Andrianto, Salah Seorang Pelaku Reformasi 98 SEMUA daya diupayakan agar Rezim Joko Widodo ini tetap lanjut... tanduk dengan perpanjangan masa jabatan Presiden atau Presiden Tiga Periode. Para Oligarkhys yang berpesta pora selama 8 tahun ini nampaknya belum cukup Wareg... alias kenyang. Mengelabui Rakyat dengan beking hukum melalui UU Minerba, UU IKN, UU Omnibuslaw, dan lain-lain semua dalam rangka kepentingan merampok resource semata. Sepertinya besar modal yang Oligarkhys keluarkan untuk menjadikan rezim ini kuasa, nampaknya belum cukup memuaskan mereka. Setelah tanda-tanda the next Boneka makin jauh harapan dari tiket Pilpres. Maka politik chaostik akan dilakukan. Apapun taruhannya kalo sang the new boneka gagal mentas mending tidak ada pemilu. Apakah Rakyat akan berdiam diri? Tampaknya jarum sejarah akan berputar. Semua elemen Pro Reformasi mesti siap siaga kembali. Taruhan Reformasi akan menjadi Demarkasi kita terhadap Anasir-anasir rezim Pengkhianat. Semua mesti kita konsolidasikan lagi. Haqul yakin Rakyat para Pendukung Konstitusi masih lebih besar. Kejadian di Peru bisa saja terjadi di Indonesia, meski parlemen di sini sudah “terkontaminasi” ngikuti kemauan Rezim. Lihat saja manuver Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang tiba-tiba mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Disusul oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang mengajak rakyat “berpikir”. Apakah LaNyalla dan Bamsoet sudah “terbeli”? Hanya mereka dan Allah SWT yang tahu. Juga Malaikat karena setiap langkah manusia itu diikuti Malaikat. Tinggal kita lihat saja nanti, dapat dipastikan akan terungkap, transaksinya berupa apa. Rakyat Indonesia selalu bangkit berjuang dan melawan para Pengkhianat. Ini yang bisa memicu kemarahan rakyat. Karena merasa dikhianati. Di mana itu nurani mereka? Untuk soal penundaan atau penambahan tiga periode tersebut, ditentang oleh PDIP sebagai partai yang menjadikan Jokowi sebagai Petugas Partai. Kita tetap berharap, PDIP masih bersikap sama: menentang perpanjangan atau presiden tiga periode. (*)
Investor IKN, Antara Nyata dan Ilusi?
Pemerintah sekarang klaim lagi, minat investor di IKN membludak. Jokowi sampai terkaget-kaget, terjadi oversubscribed hingga 25 kali lipat. Bombastis sekali? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) HIRUK-pikuk investor asing untuk IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara terus bergulir, tapi tanpa hasil. Investor terus dikejar, tapi sejauh ini hasilnya nihil. Apakah karena memang IKN tidak menarik? Hampir tidak ada sebuah negara yang begitu gigih ‘mengejar’ investor asing seperti Indonesia. Pengejaran langsung ditangani oleh pejabat tinggi negara, bahkan ada yang dikejar sampai ke negara asalnya. Pada awal IKN, beberapa pejabat mengatakan ada sejumlah nama besar calon investor asing yang berminat investasi di IKN. Antara lain, ada nama Softbank, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab. Untuk menarik investor asing, ada juga nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dipasang sebagai Dewan Pengarah, bersama Putra Mahkota Saudi Arabia Mohamed bin Zayed dan CEO SoftBank Masayoshi Son. Sejak 2020, Softbank, perusahaan modal ventura asal Jepang, sudah mulai digembar-gemborkan akan menanamkan modalnya di IKN sekitar 40 miliar dolar AS, bahkan ada yang menyebut hingga 100 miliar dolar AS, atau lebih dari 1.500 triliun rupiah, dengan kurs hari ini. Setelah sekian lama tidak ada realisasi, pada sekitar Maret lalu dikabarkan SoftBank menyatakan tidak berinvestasi di IKN. Kemudian, investor lain juga tidak ada kabar lagi. Sepertinya tidak ada minat investasi di IKN. SoftBank mengatakan: “Kami tidak berinvestasi dalam proyek ini, tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund.” SoftBank tidak mengatakan “mundur”, tapi “tidak berinvestasi”. Apakah ini artinya SoftBank memang tidak pernah mengatakan berniat investasi di IKN? Karena, setiap klaim investasi di IKN hanya sepihak saja, hanya dari pihak Indonesia. Investor asing yang katanya berminat tersebut tidak pernah menyatakan minatnya secara langsung, termasuk komitmen berapa besar jumlah investasinya. Setelah SoftBank menyatakan tidak berinvestasi di IKN, perburuan investor mulai ramai lagi, dikejar sampai ke timur tengah, Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA). Luhut mengatakan Saudi Arabia akan berinvestasi sangat besar. Selain itu, Uni Emirat Arab juga menyiapkan investasi 20 miliar dolar AS. Belum termasuk China dan Abu Dhabi. Begitu klaim Luhut. Tapi sampai sejauh ini tidak ada realisasi atas semua klaim itu. Untuk menambah daya tarik IKN, pemerintah kemudian menawarkan insentif yang luar biasa menakjubkan, dan di luar normal. Investor IKN dapat memperoleh izin hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu 80 tahun hingga 160 tahun. Pemerintah sekarang klaim lagi, minat investor di IKN membludak. Jokowi sampai terkaget-kaget, terjadi oversubscribed hingga 25 kali lipat. Bombastis sekali? Tetapi, Jokowi harus waspada dengan kabar bombastis seperti ini. Bisa saja hanya sebatas klaim, seperti sebelumnya terjadi pada SoftBank, Saudi Arabia, Qatar, atau Uni Emirat Arab. Apalagi ekonomi dunia sedang lesu, dan banyak yang sudah masuk resesi. Seperti digambarkan media asing, yang secara kompak telah menggambarkan proyek di IKN berpotensi akan gagal. Bahkan mungkin berpotensi mangkrak? (*)
Tarik bin Ziyad bin Soccer Lahir dari Sepakbola
Pemain Maroko itu cerdas-cerdas dan mempunyai vitalitas yang tinggi-tinggi. Kalau sudah lemah dungu lagi maka mati saja dikau. Gak ada tempat di Islam orang-orang seperti kau-kau itu. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung JANGAN anggap enteng dan remeh dalam dunia Islam. Mereka yang kita anggap lemah, underdog dan sebutan lain semisal itu yang menunjukkan mereka tak akan berdaya dalam menghadapi yang lebih besar atau raksasa, ternyata bisa membunuh para raksasa itu dengan waktu yang ditentukan. Ini yang terjadi pada Panglima Islam Tarik bin Ziyad bin Soccer Singa Afrika dari Maroko. Panglima perang yang berkulit hitam dan berperawakan kurus krempeng bisa menaklukan Andalusia atau Spanyol saat itu. Itu terulang kembali saat ini. Tarik bin Ziyad versi milenial juga bisa menalkukan tim-tim besar sebagai penjajah dalam dunia yang lain, yakni dunia sepakbola. Spanyol dan Portugal sudah merasakan ampuhnya kekuatan Tarik bin Ziyad bin Soccer itu. Insya’ Allah selanjutnya akan dirasakan negeri penjajah lainnya yakni Perancis. Maka dari itu jangan main-main dengan Islam. Kalian bisa dikalahkan atas campur tangan Tuhan langsung atau melalui usaha umat Islam dalam waktu yang sudah ditetapkan. Jangan salahkan aturan yang sudah disepakati bersama. Kalau menyalahkan aturan yang sudah dibuat bersama maka jangan nonton sepakbola. Nonton aja ondel². Atau bikin aturan sendiri dan lapangan bolakaki sendiri dan main sendiri supaya gak jantungan karena tim dari orang-orang kafirnya kalah. Sebagaimana kata Mezut Ojil, kemenangan Maroko adalah kemenangan Dunia Islam. Maka dari itu kalian sebagai Perokok Berat maka Berhentilah Merokok. Kemenangan Maroko ini sebagai peringatan kepada kalian perokok berat karena itu hukumnya Makruh bahkan bisa Haraaam. Larangan itu muncul dari kata Maroko (MA artinya tidak, dalam bahasa Arab dan roko artinya merokok dalam bahasa Indonesia, jadi Maroko artinya Tidak Merokok). Kalau ada Umat Islam yang masih mendukung Maroko dan masih hobby merokok maka pindah saja kalian dukung ke negeri lain yang membolehkan merokok. Tidak ada yang secara tiba-tiba dan instant muncul untuk mengingatkan kita. Semua berproses demi kemashlahatan dan kelangsungan hidup kita di dunia ini agar lebih bernilai dan bermakna. Bukti nyata di piala dunia ini. Jangan ini hanya dilihat bahwa ini hanya sebuah tontonan olah raga belaka tapi tidak mengandung apa-apa. Ini penuh makna yang hanya bisa dipikir dan dicerna serta dibaca oleh orang-orang yang berotak cerdas alias tidak dungu. Mau jadi orang Islam harus jadi orang Pintar. Kalau mau jadi orang bodoh maka keluar saja dari Islam. Pemain Maroko itu cerdas-cerdas dan mempunyai vitalitas yang tinggi-tinggi. Kalau sudah lemah dungu lagi maka mati saja dikau. Gak ada tempat di Islam orang-orang seperti kau-kau itu. Nanti kita akan menyaksikan pengangkatan tropi piala dunia oleh Tarik bin Ziyad bin Soccer sebagai kemenangan Afrika dan Dunia Islam pertama. Insya’ Allah. Aaaamiiiin. Kalau negeri penjajah lain yang sudah tumbang masa\' yang tersisa gak bisa ditumbangkan? Maju terus Maroko. Wallahu A\'lam ..... (*)
Keteladan Pemimpin
Kepemimpinan negara itu pusat teladan, ibarat mata air yang dari sumbernya mengalir sungai-sungai kehidupan yang memasok air ke hilir. Mutu air di hulu akan memengaruhi mutu kehidupan di hilir. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, pada momen genting yang menguji keberlangsungan bangsa, para pemimpin politik dihadapkan pada gugatan Mencius. “Adakah perbedaan antara membunuh manusia dengan belati dan membunuhnya dengan salah urus?” Tidak, jawab sang raja. Jika demikian, ujar Mencius, pastikan rumah tangga kerajaan tak menggelar pesta mewah dan mengoleksi kuda gemuk-gemuk, sementara rakyat sekarat kelaparan. Manakala pemimpin negara lebih memperhatikan rakyatnya ketimbang diri mereka sendiri, rakyat akan mengetahuinya dan membuat mereka setia pada pemimpinnya yang menjadikan negara kuat. Dengan meluasnya tendensi “timokrasi” (kekuasaan gila popularitas), tata kelola negara dan perilaku pemimpin, bahkan dlm suasana negeri yg masih dirundung kerawanan dan bencana, cenderung mengedepankan kepentingan oligarkis, kehebatan permukaan dan unjuk kemewahan di depan masyarakat, ketimbang meringankan derita rakyat. Begitu kuat daya pukau kekuasaan dalam mengubah watak seseorang dengan mengikis kemampuan mawas diri. Padahal, dengan mawas diri akan tersadar, kesusahan warga meraih kebahagiaan hidup disebabkan tabiat elit negeri yang tertawan ambisi kekuasaan, keserakahan dan gila hormat yang tak mengenal cukup. Sa’di berkisah, ”Seorang raja yang rakus bertanya kepada seseorang yang taat tentang jenis ibadah apa yang paling baik. Dia menjawab, “Untuk Anda, yang paling baik adalah tidur setengah hari sehingga tak merugikan atau melukai rakyat meski untuk sesaat.” Politik bisa membawa banyak perbedaan untuk kebaikan maupun keburukan. Politik bisa menjadi sumber kebahagiaan manakala para pemimpin bisa jadi simpul tali kasih, rasa solidaritas dan saling menghormati. Pemimpin harus menyadari bahwa jabatan dan kehormatan itu menuntut tanggung jawab melayani rakyat untuk membuatnya hidup berkembang. “Apa yang kuharap dari anakku, sudahkah kuberikan teladan baginya. Apa yang kuharap dari rakyatku, sudahkah kupenuhi harapan mereka,” ujar Confusius. Kepemimpinan negara itu pusat teladan, ibarat mata air yang dari sumbernya mengalir sungai-sungai kehidupan yang memasok air ke hilir. Mutu air di hulu akan memengaruhi mutu kehidupan di hilir. Jernihkan mata air keteladanan dengan meluruskan niat integritas. Niscaya Tuhan akan menunjuki jalan lurus. (*)
Cuan Oligarki Manis Banget Maka Mereka Siap Jadi Penghianat Rakyat
Hari ini kau jadi pejabat tapi insya’ Allah besok kau akan jadi rakyat jelata. Dan, kalau kau sudah mati yang lebih dahulu berpisah denganmu adalah namamu. Insya’ Allah jabatanmu akan antri orang mau duduki. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung ADA yang berusaha jadi sok suci jadi panitia hari kiamat di mana orang diancam-ancam dengan neraka padahal diri sendiri pengkhinat bangsa dan penjilat oligarki. Jadi berlagak bersih, sehingga tersinggung bila ada yang mengkaitkan dia dengan cuan oligarki. Baru sok bicara Pancasila lagi. Dia pikir dia sudah jadi pejabat karena dipilih, rakyat lebih tahu dia dari pada rakyat tentang Pancasila. Rakyat udah pada tahu dan paham jeroan kalian semua penuh dengan barang haram terutama cuan dari oligarki. Dari mana bisa dapat cuan yg banyak dan cepat kalau bukan dari jadi penghianat bangsa dan dapat cuan secepat kilat kalau bukan dari oligarki. Gak usah berlagak bersih. Rakyat sudah makin paham, apalagi kalian sudah mau mendekati Pemilu. Mau kuliahin rakyat dengan Pancasila? Gak nendaaaang. Rakyat giliran mengkritik mereka, rakyat langsung dikuliahin dengan Pancasila dan ditakut-takutin sebagai anti Pancasila. Pancasila hanya untuk kelabui masyarakat. Sedangkan mereka sudah jadikan pancasila sebagai tong sampah demi memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Narasi yg mau dibangun agar mempertahankan 3 periode untuk menikmati cuan oligarki sudah dapat kebaca. Rakyat gak bego-bego amat. Coba narasi apa yang mau dibangun agar rezim sekarang bisa bertahan 3 periode selain kalau bukan terima cuan dari oligarki. Tiga periode itu sama saja jadi Teroris Konstitusi. Mungkin orang ini kuliah dulu gak pernah masuk mata kuliah Pancasila sehingga gak ngerti apa itu namanya melanggar konstitusi. Atau boleh jadi dia kuliah tapi karena kebanyakan makan makanan yg haram sehingga gak bisa berpikir positive untuk kemashlahatan rakyat. Ingat umur gak muda lagi dan setiap menit Malikil Maut selalu mengintai jiwa kita. Jangan sok nakut-nakutin rakyat dengan sumpahmu itu. Dikwatirkan akan berbalik ke dirimu karena telah jadi penghianat rakyat dan kebanyakan makan cuan oligarki. Nikmati aja jabatan wakil rakyat yang saat ini di genggamanmu dengan lurus-lurus aja. Gak usah tunjukkan bahwa kau bersih seperti Malaikat. Seseorang itu ada waktunya dan di setiap waktu ada orangnya. Serta ingat, di atas langit ada langit. Hari ini kau jadi pejabat tapi insya’ Allah besok kau akan jadi rakyat jelata. Dan, kalau kau sudah mati yang lebih dahulu berpisah denganmu adalah namamu. Insya’ Allah jabatanmu akan antri orang mau duduki. Camkan itu penghianat bangsa. Ini peringatan pada pejabat yang nelephon tadi pagi. Sorry gak diladenin, di samping gak ada mutunya juga tadi pagi mau ceramah di walimatul urs. Karena gak menambah pahala melayani pejabat penghianat rakyat yang setuju rezim berkuasa 3 periode. Kalau 3 keode mungkin. Wallahu A\'lam .... (*)
Ketakutan Presiden dengan Bayangan Sendiri
Isu penundaan pemilu 2024 yang awalnya digaungkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan disambung lagi oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo telah memicu kemarahan rakyat. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ADIGANG Adigung Adiguna (wong sing ngendelake kekuatan, kaluhuran kebanggaan dan kesombongan yang menjadikannya sifat takabbur). Manungso sejati iku, yen ndeleng ora nganggo mripat, ngrasake enak ora nganggo ilat. Ananging nganggo roso sejatining roso (manusia sejati itu, bukan saat melihat tidak dengan matanya, dan merasakan tidak dengan lidah tetapi pakai rasa sejatinya rasa). Tidak ada mendung, hujan dan tidak ada petir tiba-tiba muncul keadaan terasa aneh. TNI, polisi dan elemen lainnya apel gelar pasukan pengamanan pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Dan, apel gelar pasukan dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II Marsdya TNI Andyawan Martono, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono, dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Tim pengamanan mengerahkan 10.800 personel gabungan, untuk amankan pernikahan Kaesang-Erina. Para personel tersebar di lokasi akad nikah di Yogyakarta, dan tempat ngunduh mantu, Kota Surakarta. Selain personel, kendaraan pengamanan juga disiapkan. Semua rakyat pasti geleng-geleng kepala sederhana pertanyaannya, untuk apa. Apa ada ancaman yang gawat akan mengganggu acara ngunduh mantu Presiden Jokowi. Apakah ini hanya untuk show of forse memanfaatkan momentum saat acara ngunduh mantu, jangan sampai ada huru-hara demo-demo di Solo karena di sana ada kediaman Presiden sejalan dengan suhu politik perpanjangan masa jabatan Presiden yang makin memanas dan membara. Atau sederhana hanya karena munculnya tokoh masyarakat di Solo Raya yang siap pimpin Revolusi dan saat ini terus menggugat ijazah palsu, satu amunisi yang sangat membahayakan Presiden. Atau saat ini sedang terjadi konsolidasi kekuatan di Solo Raya yang minta Presiden mundur dan segera pulang untuk tinggal dan menetap lagi di Solo. Lepas itu semua, pengalaman gerakan people power itu bisa muncul dari Solo yang merupakan sumbu pendek. Pecah huru-hara di Solo akan sangat cepat merembet ke Semarang, Jogjakarta dan membesar di dua wilayah tersebut. Imbasnya akan menjalar membara ke Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia. Hawa huru-hara sangat mungkin akan pecah dari Solo. Kalau benar sudah pecah di Solo apa mereka mengira keraton bisa meredam. Itu mustahil, tidak akan bisa diredam oleh kekuatan Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Atau, bahkan Kesunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Apakah itu alasan gelar pasukan yang tidak normal di Solo. Bahwa banyak pengamat memaknai itu bukan untuk mengamankan ngunduh mantu Presiden tetapi ketakutan dan tidak percaya diri Presiden atas perkembangan politik yang justru makin membesar di dekat kediamannya. Tidak penting soal berapa besar biaya, tetapi kesan keangkuhan dan jauh dari kenormalan dan ketidak wajaran akan menimbulkan teka-teki rakyat ke mana sebenarnya sasaran taktis gelar pasukan tersebut. Rakyat hanya melihat ada kesan sombong, angkuh, dan aji mumpung. Presiden mestinya: Ojo rumongso biso nanging kudu biso rumongso (Agar kita jangan pernah merasa bisa melakukan sesuatu yang hebat dan merendahkan orang lain). Siro aja kumalungkung kalawan deksuro bakal sirna jayamu (Jangan bangga pada diri sendiri karena kemuliaan Anda akan hilang). Dugaan kuatnya, Presiden sedang terserang halusinasi ketakutan terhadap bayangannya sendiri. Melahirkan hal hal aneh diluar normal dan akal sehat. Isu penundaan pemilu 2024 yang awalnya digaungkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan disambung lagi oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo telah memicu kemarahan rakyat. Apakah keduanya sadar? Bahkan, pihak PDIP sendiri menentang keras usulan yang jelas-jelas adalah “kudeta konstitusi” yang tampaknya Presiden Jokowi bisa “menikmati” lantunan LaNyalla maupun Bamsoet itu. Jangan salahkan jika kemudian rakyat bergerak dan turun ke jalan menuntut Presiden Jokowi mundur. (*)
Dua Tahun Pembantaian Enam Pengawal HRS di KM50 (2): Menuntut Janji Penegakan Hukum dan Keadilan dari Presiden Jokowi!
Karena merupakan pemimpin tertinggi yang membawahi lembaga-lembaga yang terlibat operasi sistematik, maka Presiden Jokowi layak dituntut untuk bertanggungjawab. Oleh: Marwan Batubara, TP3 & UI Watch PADA tulisan pertama diuraikan beberapa tanggapan atas pernyataan Kapoda Metro Jaya Fadil Imran (dan sejumlah aparat negara lain) pada Konferensi Pers (Konpres) yang berlangsung 7 Desemeber 2020. Dalam tulisan berikut diungkap berbagai fakta mengapa secara pro justisia pengadilan HAM perlu segera dijalankan, mengingat pembantaian enam pengawal HRS memenuhi kriteria kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM Berat. Hanya merujuk pada esensi penjelasan Kapolda dan tanggapan TP3 tersebut kita dapat menilai penyelesaian kasus KM50 masih belum sesuai kaidah hukum dan keadilan. Apalagi jika kita mempertimbangkan berbagai fakta dan informasi yang ditemukan TP3, aktivis HAM, LSM dan sejumlah lembaga, termasuk yang terungkap dalam kasus pembunuhan Brigadir Josua yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo. Maka dengan mudah bisa dinilai proses pengadilan, yang telah berlangsung sebelumnya, atas pembantaian enam pengawal HRS masih sangat jauh dari kebenaran dan keadilan, sehingga perlu segera diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demi hukum, untuk hukum dan undang-undang, maka proses hukum secara pro justisia harus segera dimulai sesuai dengan hasil penyelidikan baru yang seharusnya dilakukan Komnas HAM. Mengapa demikian? Sebab “Hasil Penyelidikan” berdasarkan UU No.39/1999 tentang HAM yang dilakukan Komnas dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah (8/1/2021) hanyalah “Hasil Pemantauan”, bukan hasil penyelidikan. Sehingga, proses hukum yang akhirnya memvonis bebas dua orang terdakwa (anggota Polri) tidak sah dan mestinya batal demi hukum. Karena itu TP3 tetap konsisten dengan sikap dan tuntutan semula yang telah disuarakan sejak Januari 2021, bahwa pembantaian enam pengawal HRS merupakan pelanggaran HAM Berat. Sehingga proses hukum bersifat pro justisia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, UUD 1945 dan sesuai ketentuan UU No.26/2000, tentang Pengadilan HAM, berupa proses penyelidikan, harus pula segera dimulai Komnas HAM dengan melibatkan Penyelidik Ad-hoc. Mengapa pembantaian ini termasuk kategori pelanggaran HAM Berat? Mari dicermati. Menurut Pasal 7 dan Pasal 9 UU No.26/2000 suatu kejahatan disebut (memenuhi syarat) sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang masuk kategori pelanggaran HAM Berat jika suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari serangan yang meluas ATAU sistematik terhadap penduduk sipil, antara lain berupa: pembunuhan, pemusnahan, perampasan kebebasan fisik, penyiksaan, dll. Penjelasan ketentuan UU di atas adalah: 1) Suatu kejahatan sudah dapat disebut sebagai kejahatan kemanusiaan, meskipun perbuatan yang dilakukan hanya satu atau dua jenis saja, misalnya pembunuhan atau penyiksaan, dan tidak harus mencakup seluruh jenis kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 9 UU No.26/2000; 2) Istilah sistematik diartikan sebagai tindakan yang diorganisasi secara mendalam dan mengikuti pola tertentu berdasarkan kebijakan yang melibatkan sumber daya publik atau privat yang substansial; 3) Istilah meluas diartikan sebagai tindakan massif, berulang-ulang dan berskala besar yang dilakukan secara kolektif dengan dampak serius, serta diarahkan terhadap sejumlah korban; 4) Serangan meluas atau sistematik tidak mensyaratkan bahwa kejahatan yang dilakukan harus selalu memenuhi kedua kriteria: meluas dan sistematik, tetapi cukup salah satu syarat saja, yakni meluas ATAU sistematik. Merujuk berbagai fakta lapangan yang diperoleh TP3 dan juga dialami pihak-pihak terkait, diyakini telah terjadi rangkaian operasi sistematis dan meluas terhadap HRS dan pengwalanya, oleh aparat pemerintah, baik sebelum kepulangan dari Saudi Arabia (November 2020), maupun sesudah kepulangan. Diantara kebijakan dan tindakan yang bersifat sistematik terhadap HRS dan pengawalnya setelah kepulangan dari Saudi adalah: • Tindakan otoriter penguasa yang menjadikan HRS sebagai penjahat “kesehatan”, terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pernikahan putrinya, serta kasus swab test RS Ummi. PN Jaksel dan diperkuat PT Jaktim memvonis HRS (12/12/2020) 4 tahun penjara hingga Juni 2024. HRS dibebaskan bersyarat (status masa percobaan) pada Juli 2022. Namun aktivitasnya sangat dibatasi, sehingga rezim penguasa sangat nyata telah melanggar HAM sesuai Pasal 28 UUD 1945. Rezim mencabut hak-hak HRS secara politik, keperdataan (sebagai bapak dan wali nasab), pengurus organisasi, menjalankan mata pencaharian tertentu, perampasan aset, dll; • Sejalan dengan unsur sistematis terdapat pula rantai komando dan tanggungjawab komando oleh organisasi tertentu dan aparat negara, baik secara aktif ataupun pasif (omission). Operasi penguntitan dan tindakan brutal berujung pembantaian enam pengawal di KM50 dipimpin seorang komandan pengendara Land Cruiser hitam, yang juga memimpin selebrasi “keberhasilan” operasi. Karena sistematik dan otoriter, rezim hanya mengadili 3 tersangka Polri, 1 orang mati dan 2 orang akhirnya divonis bebas; • Adanya KOOPSUS TNI (dibentuk sesuai Perpres No.42/1019) pada peristiwa penurunan baliho HRS/FPI yang dipimpin Pangdam Jaya Dudung dengan mengerahkan kendaraan dan senjata tempur. Tindakan ini dinilai bukan murni oleh institusi pertahanan negara, namun lebih pada kebijakan dan keputusan politik pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari rencana bernuansa politis, terstruktur dan sistematikbyang melibatkan berbagai aparat pemerintah, bukan saja oleh Polri, tetapi juga TNI guna “menghabisi” aspirasi dan peran politik HRS. • Adanya operasi sistematik oleh aparat negara, minimal dari unsur Polri dan TNI, terbukti pula saat Konpres yang dihadiri Pangdam Jaya Dudung Abdurrachman Bersama Kapolda Metro Jaya Fadil Imran pada 7 Desember 2020. Pihak Kependam Jaya menyatakan Pangdam Jaya hadir untuk memberi dukungan penuh kepada Polda Metro Jaya dalam penegakan hukum terhadap adanya aksi melawan hukum yang dilakukan oknum FPI. Selain menunjukkan adanya operasi sistemtik aparat negara yang memiliki unsur komando, hal ini juga menunjukkan adanya tindakan “menghakimi”, pernyataan sepihak dan fitnah keji terhadap anggota FPI, sekaligus ke-enam pengawal HRS: bahwa yang melawan hukum adalah para korban pembantaian, bukan para pembantai sistemtik itu sendiri; • Adanya operasi intelijen tiga anggota BIN yang sedang menarget HRS dan FPI di Markas Syariah Megamendung yang tertangkap Tim FPI (4/12/2020). Identitas lengkap ketiga anggota BIN berhasil diperoleh. Dari penangkapan ini diketahui pula adanya operasi intelijen yang sedang diemban, disebut Operasi Delima. BIN telah “membantah” ketiganya sebagai anggota BIN; • Dalam kasus pembunuhan Brigadir Josua terungkap peran Satgasus Merah Putih yang terlibat merekayasa kasus dan menghilangkan barang bukti. Ternyata untuk kasus KM50 Satgasus yang dipimpin Irjen Fedy Sambo antara lain terlibat dalam: a) mengerahkan 30 anggota guna menangani kasus; b) diduga ada anggotanya (ACN alias A) yang menghilangkan atau merekayasa perangkat dan konten CCTV; c) Diduga ada anggota Satgasus (Bripka MM) berdiri di sebelah Land Cruiser hitam saat penyerahan enam korban di KM50; d) Diduga terlibat merekayasa kebohongan bahwa pengawal HRS memiliki senjata dan menyerang petugas, sebagaimana diuraikan oleh Kapolda Metro pada Konpers 7/12/2020. Uraian di atas menunjukkan telah terjadi operasi sistematik oleh aparat negara lintas lembaga yang telah mengakibatkan terjadinya pembantaian enam pengawal HRS di KM50. Sesuai Pasal 7 dan 9 UU No.26/2000, tindakan operasi sistematik tersebut memenuhi kriteria sebagai kejahatan kemanusiaan yang masuk kategori pelanggaran HAM Berat. Karena merupakan pemimpin tertinggi yang membawahi lembaga-lembaga yang terlibat operasi sistematik, maka Presiden Jokowi layak dituntut untuk bertanggungjawab. Presiden Jokowi harus bersikap konsisten dengan janji kepada TP3 (9/3/2020): menuntaskan kasus pembantaian tersebut secara adil, transparan dan diterima publik. Jakarta, 10 Desember 2022. (*)
Penangkapan Terduga Teroris dengan Barang Bukti Buku Iqro' Terkesan Memojokkan Umat Islam (2)
Andai Indonesia tidak terjerat GWOT/R, maka friksi rezim dengan umat Islam tidak akan terjadi. Pun lebih leluasa dalam melindungi serta mengurusi kepentingan rakyat. Oleh: Suteki dan Puspita Satyawati, Dosen Universitas Online (UNIOL) 4.0 Diponorogo B. Dampak Penemuan Buku Iqro\' sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme terhadap Persepsi Publik tentang Islam Meski sebagian kalangan merasa janggal ketika buku Iqro\' dan buku agama dijadikan sebagai barang bukti TP terorisme, namun hal ini seolah telah lazim terjadi. Selama ini penangkapan dan penggeledehan di kediaman terduga teroris selalu melibatkan simbol agama (Islam); buku Iqro\', buku bertema jihad dan khilafah, panah yang identik dengan alat olahraga sunah, hingga bendera tauhid. Pun terduga teroris digambarkan dalam sosok berjenggot, celana cingkrang, dan istri bercadar atau berkerudung lebar. Menjadikan buku Iqro\' dan sejenisnya sebagai barang bukti TP terorisme akan berdampak pada persepsi publik tentang Islam, yaitu: Pertama, terjadi islamofobia. Ditemukannya buku agama di rumah terduga teroris menimbulkan kesan bahwa ajaran Islam menjadi inspirasi, membolehkan, atau mendorong umatnya melakukan tindakan teror dan kekerasan. Akibatnya, masyarakat jadi fobia atau takut pada Islam. Hari ini, sebagian Muslim mendengar istilah jihad saja takut. Kedua, sensitif negatif terhadap simbol Islam atau yang berbau Islam. Ada sebagian orang yang melihat bendera tauhid misalnya, langsung teringat ISIS atau tindakan terorisme. Pemberitaan masif tentang ini telah menyisakan persepsi kelam di sebagian benak masyarakat. Ketiga, memandang rendah orang yang berpenampilan islami sebagai teroris atau radikalis. Meskipun kadang hanya berupa candaan misalnya, \"Enggak usah memelihara jenggot nanti dikira teroris,\" namun ini merupakan bentuk penghinaan. Keempat, mengamini adanya polarisasi dalam tubuh umat. Lambat laun masyarakat terbawa pada strategi belah bambu ala kaum kuffar. Mereka mengiyakan adanya kelompok teroris dan radikalis, dan memilih bergabung dalam barisan kaum moderat sebagai antitesis-nya. Sehingga polarisasi kian kuat. Kelima, enggan mendukung perjuangan menegakkan sistem Islam. Seringnya cap radikal atau teroris disematkan pada orang yang taat agama atau pejuang Islam berakibat masyarakat enggan berdekatan dengan mereka. Bagaimana akan mendukung perjuangan tegaknya Islam kaffah, sementara guru ngaji saja dicurigai? Keenam, bila poin 1-4 terus terjadi, kerusakan masyarakat dan sistem hidup yang menaunginya bakal eksis. Terjadi pertarungan hebat antara yang haq dan batil. Tinggal siapa yang istiqamah dalam keyakinan dan perjuangan, ia yang akan bertahan bahkan menang. Demikian dampak dijadikannya buku Iqro\' dan sejenisnya sebagai barang bukti TP terorisme bagi persepsi publik terhadap Islam. Akhirnya, ajaran Islam dan umatnyalah yang bakal babak belur dihajar oleh propaganda busuk ini. Oleh karena itu, penyesatan opini ini harus direspons oleh kaum Muslimin melalui dakwah untuk menjelaskan ajaran Islam. Harapannya, masyarakat memahami bahwa ajaran Islam termasuk khilafah merupakan rahmat dari Allah SWT. Bukan buruk sebagaimana propaganda mereka. Apalagi dakwah Islam bersifat fikriyah (pemikiran) dan ‘unfiyah (tanpa kekerasan) sehingga tidak mungkin melahirkan terorisme. C. Strategi Pemberantasan Terorisme Tanpa Memojokkan Umat Islam Dalam kasus terorisme, penyelesaian dengan cara kekerasan ala Densus 88 justru berpotensi memicu kekerasan berikutnya. Penggunaan kekerasan pun ternyata tidak bisa mereduksi aksi terorisme secara signifikan. Penanganan terorisme bisa dilakukan secara preventif dan represif. Kekerasan termasuk cara penanganan represif. Mana yang lebih baik? Tergantung konteks yang melingkupi perkaranya dengan mencari penyebab utama TP terorisme yang terjadi berulang kali. Kekerasan bukan solusi utama pemberantasannya karena tidak menimbulkan efek jera melainkan aksi balas dendam yang berarti menimbulkan aksi kekerasan baru. Maka perlu digagas strategi tepat untuk memberantas terorisme tanpa memojokkan umat Islam. Terorisme bukan ajaran Islam, terlebih mayoritas penduduk negeri ini adalah Muslim. Berikut strateginya: Pertama, negara konsisten berfungsi sebagai pelindung masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai, di mana orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dan bukankah tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 salah satunya berbunyi “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia?” Menjadi kewajiban negara untuk melindungi semua komponen pembentuk bangsa, salah satunya rakyat. Parameter terlindungi yaitu saat hak warga negara terpenuhi sesuai konstitusi, seperti persamaan kedudukan dalam hukum, hak atas agama, hak atas HAM, dan hak atas politik. Maka aparat yang bertindak sewenang-wenang dalam penangkapan terduga teroris tentu menyalahi tujuan negara ini. Kedua, pemerintah lebih berhati-hati menyematkan narasi terorisme dengan melibatkan simbol agama tertentu (Islam). Termasuk narasi radikalisme dan ekstremisme yang dikaitkan dengan terorisme. Tudingan radikalisme adalah pangkal terorisme tidak dapat dipastikan adanya korelasi signifikan, karena indikatornya sangat obscure dan lentur tergantung kemauan pemerintah. Selain itu, pengaitan terorisme dengan Islam, di satu sisi menimbulkan citra buruk Islam, namun di sisi lain bisa memicu resistensi umat Islam terhadap penguasa bila mereka memahami hakikatnya tak lebih sebagai propaganda busuk. Ketiga, meningkatkan integritas aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus terorisme agar terjadi penegakan hukum berkeadilan. Di negeri ini etika penegakan hukum diatur dalam TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Terkait dijadikannya buku Iqro\' dan buku agama sebagai barang bukti, ini pun menyangkut integritas APH. Tak lagi soal teknis kinerja aparat di lapangan. Densus 88 seharusnya profesional dalam mengungkap TP terorisme khususnya pengumpulan barang bukti. Buku Iqro\' dan sejenisnya tidak bisa dijadikan barang bukti ketika tidak dipakai melakukan TP. Kecuali bila buku itu digunakan memukul korban hingga terluka atau mati barulah bisa dijadikan barang bukti. Keempat, APH melakukan penegakan hukum terorisme berdasarkan aturan yang berlaku. UU Terorisme No. 5 Tahun 2018 mestinya lebih baik dari UU Terorisme No.1 5 Tahun 2003. Secara teoretik ada kemajuan besar paradigma penanganan TP terorisme misalnya diubahnya Pasal 25 dan Pasal 28 UU PTPT (UU No. 5 /2018), yakni penangkapan dan penahanan terduga teroris harus menjunjung tinggi HAM. Makna dari perubahan ini adalah: a. Penangkapan dan lain-lain harus berdasarkan KUHAP untuk menjamin HAM. Bahkan ketika penyidik Densus 88 melanggar HAM, mereka dapat dipidana. Untuk menangkap terduga teroris harus memenuhi amar putusan MK No. 21 Tahun 2014 tentang bukti yang cukup (dua alat bukti) dan pemeriksaan pendahuluan. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum juga harus dipenuhi. Jadi, penanganannya tidak boleh sewenang-wenang berdalih terorisme sebagai TP bersifat extraodinary crime. Terorisme hanya sebagai TP serius atau serious crime. b. Penanganannya harus memperhatikan ketentuan dalam Perkap No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip: 1) legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku TP terorisme berdasarkan UU; 2) proporsional, yaitu tindakan sesuai eskalasi ancaman yang dihadapi; 3) keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur bangsa yang terlibat; 4) nesesitas, yaitu teknis penindakan terhadap tersangka TP terorisme berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan; 5) akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka TP terorisme sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan UU. Kalau perubahan paradigma di atas menjadi ukuran, maka diduga penangkapan dan pembunuhan terhadap beberapa terduga, tersangka terorisme seperti Siyono Qidam, Muh Jihad, dan dr. Sunardi, tidak sesuai prosedur serta menyisakan berbagai pertanyaan, kejanggalan, dan penyimpangan hukum/HAM. Demikian beberapa strategi pemberantasan terorisme tanpa memojokkan umat Islam. Sebenarnya yang terpenting adalah negara mampu bersikap independen sehingga tidak mudah diintervensi oleh kehendak asing. Andai Indonesia tidak terjerat GWOT/R, maka friksi rezim dengan umat Islam tidak akan terjadi. Pun lebih leluasa dalam melindungi serta mengurusi kepentingan rakyat. Namun, mampukah Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia ini membebaskan diri dari berbagai program dan kebijakan wujud hegemoni negara-negara kuffar Barat? IV. PENUTUP Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengajukan kesimpulan sebagai berikut: 1. Sebagaimana di negeri Muslim lainnya, Indonesia masuk dalam jeratan GWOT/R. Penguasa negeri ini diarahkan untuk memerangi rakyatnya sendiri yang Muslim berdalih perang melawan terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Hingga kini GWOT/R terus dilancarkan di berbagai kesempatan. Para pejabat menyampaikan bahwa terorisme dan radikalisme adalah virus, dan penangkalnya adalah program moderasi beragama. 2. Dampak penemuan buku Iqro\' sebagai barang bukti TP terorisme terhadap persepsi publik tentang Islam adalah: terjadi islamofobia, sensitif negatif terhadap simbol Islam atau yang berbau Islam, memandang rendah orang yang berpenampilan islami sebagai teroris atau radikalis, mengamini polarisasi dalam tubuh umat, enggan mendukung perjuangan menegakkan sistem Islam dan bila poin 1-4 terus terjadi, kerusakan masyarakat dan sistem hidup yang menaunginya bakal eksis. 3. Strategi pemberantasan terorisme tanpa memojokkan umat Islam yaitu: negara konsisten berfungsi melindungi masyarakat, pemerintah lebih berhati-hati menyematkan narasi terorisme yang melibatkan simbol agama tertentu (Islam), meningkatkan integritas APH dalam menangani kasus terorisme agar terjadi penegakan hukum berkeadilan, serta penegakan hukum terorisme berdasarkan aturan dan prinsip yang berlaku. Yang terpenting adalah negara mampu bersikap independen sehingga tidak mudah diintervensi oleh kehendak asing. (*)
Anies Akan Ziarah ke Mbah Cholil, Bung Karno, dan Gus Dur
Situbondo, FNN – Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan rencananya akan mengunjungi sejumlah lokasi di Madura dan Jawa Timur. Salah satunya akan ziarah ke makam Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. DPW Partai NasDem Jawa Timur beserta DPD dan sejumlah simpul relawan terus melakukan rapat koordinasi perihal rencana kunjungan tersebut. “Ya, konsolidasi dan kordinasi terus dilakukan untuk mematangkan kunjungan Anies Baswedan,” kata Ketua DPD Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan (Jarnas ABW) Kabupaten Situbondo Yusuf Firdaus, seperti dilansir KBA News, Rabu, 7 Desember 2022. Menurut Yusuf, dari hasil rapat koordinasi tersebut, rencanannya Anies akan melakukan kunjungan selama tiga hari 21-23 Desember 2022. Lokasi pertama yang dikunjungi di Sampang Madura. Konsep acara di Sampang berupa rapat terbuka, diprediksi dihadiri puluhan ribu warga. “Lokasinya (nanti) di Alun-alun. Undangan sekitar 11.000 orang, mungkin yang datang lebih, karena semua kiai dan habaib di Pulau Madura siap datang ke Sampang,” jelasnya. Setelah dari Sampang, dijadwalkan Anies Baswedan menuju ke Bangkalan. “Agendanya ziarah di makam Syaichona Cholil Bangkalan,” imbuhnya. Dari Bangkalan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini berlanjut ke Kota Batu. “Makan malam dan menginap di Malang Hotel Tugu,” ungkapnya. Keesokan harinya atau 22 Desember 2022, alumni FE UGM Jogjakarta ini melanjutkan roadshow di pasar sayur sebelum Subuh. “Salat jamaah Subuh di Masjid Ayani dan memberi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM),” kata Firdaus. Siang harinya, sekitar pukul 12.00 WIB dari UMM menuju ke Kota Blitar naik helikopter dan mendarat di stadion. Di Kota Blitar, Anies akan melakukan ziarah di Makam Bung Karno yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno No. 152, Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Setelah dari Blitar, suami dari Fery Farhati ini menuju Tebuireng di Jombang. Agendanya berziarah di makam pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asyari dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng Jalan Irian Jaya, Kecamatan Giwek, Jombang. “Setelah ziarah Mbah Hasyim dan Gus Dur, lanjut ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah pimpinan Kiai Asep. Setelah magrib lanjut ke Surabaya dan ziarah ke Makam Sunan Ampel sekira pukul 21.00 WIB,” ungkapnya. Setelah bermalam di Surabaya, keesokan harinya, 23 Desember 2022 menuju ke Jember. Untuk lokasi di Jember ini masih dimatangkan teknis dan lokasi yang akan dikunjungi. (mth/kba)
Alasan Klarifikasi Ketua MPR Menambah Kuat Mosi Tidak Percaya
Di samping itu, pernyataan-pernyataan Ketua MPR lainnya juga menjadi indikasi kuat mengarah kepada penundaan pemilu alias perpanjangan masa jabatan presiden. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Seperti Jilid I, masyarakat menolak keras wacana kudeta konstitusi penundaan pemilu Jilid II yang dimotori Ketua MPR, yang mengajak masyarakat “berpikir” dan “menghitung kembali” terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Seperti biasa, setelah mendapat penolakan luas, pejabat biasanya klarifikasi, dan menyalahkan media dan masyarakat, dengan alasan salah tafsir, salah mengerti, bahkan katanya “diplintir” terlalu jauh. Dengan ringannya Ketua MPR mengatakan, mlintirnya terlalu jauh. Yang minta pemilu ditunda siapa? Kilahnya, menyalahi masyarakat? Alasan ini terkesan arogan, seakan-akan masyarakat bodoh. Bahasa politisi “Mengajak berpikir” untuk “menghitung kembali” penyelenggaraan pemilu 2024, dalam bahasa masyarakat awam adalah, melempar isu kemungkinan jadwal pemilu 2024 tidak bisa dilaksanakan, alias ditunda. Apalagi pernyataan Ketua MPR ini bersamaan dengan kehadirannya di acara hasil survei Poltracking mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, yang katanya meningkat, yang masyarakat sangat paham bahwa hasil survei selama ini sangat rawan manipulasi. Ketua MPR secara spesifik juga bertanya, terkesan mengarahkan, apakah tingkat kepuasan publik berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus dipimpin presiden Jokowi. Ketua MPR secara jelas juga mengatakan, banyak sekali pro-kontra di masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Seperti dikutip detik: “Kita tahu deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini,” katanya. “Dan pertanyaan saya kembali lagi apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama dipimpin Jokowi atau ini hanya kepuasan atas kinerja hari ini,” lanjut Bamsoet. Pertanyaan seperti ini tidak relevan dan tidak pantas dilontarkan Ketua MPR. Karena, menurut konstitusi, Jokowi tidak mungkin menjabat presiden lagi (untuk ketiga kalinya), terlepas apapun keinginan masyarakat: kecuali (Ketua) MPR mengubah konstitusi agar Jokowi bisa menjabat presiden setelah 20 Oktober 2024, yang dinamakan kudeta konstitusi. Maka itu, Rakyat Berpikir, pertanyaan dan pernyataan Ketua MPR jelas mengindikasikan niat kuat untuk memfasilitasi perpanjangan masa jabatan presiden. Modusnya: 1) ada pro-kontra di masyarakat, dan 2) ada korelasi hasil survei kepuasan masyarakat dengan keinginan masih mau dipimpin Jokowi. Jadilah itu barang! Silakan Ketua MPR klarifikasi. Di lain pihak, rakyat mempunyai hak untuk mempunyai pendapat sendiri atas pernyataan-pernyataan Ketua MPR terkait kudeta konstitusi tersebut. Rakyat menilai klarifikasi Ketua MPR seperti mengada-ada dan tidak masuk nalar masyarakat. Di samping itu, pernyataan-pernyataan Ketua MPR lainnya juga menjadi indikasi kuat mengarah kepada penundaan pemilu alias perpanjangan masa jabatan presiden. Seperti pernyataan, “suhu politik memanas menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu”. Apa maksudnya? Rakyat diajak berpikir apa? Rakyat diajak menghitung kembali apa? Apalagi kalau bukan indikasi niat untuk menunda pemilu? Selain itu, Ketua MPR juga menyinggung soal proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi Covid-19. Apa hubungannya pernyataan ini dengan survei Poltracking mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi, kecuali indikasi mau melanjutkan kepemimpinan Jokowi, dengan menunda pemilu? Ketua MPR juga menyampaikan, khawatir akan ada ancaman terhadap bangsa dari situasi global ke depan. “Nah ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Apa maksud pernyataan ini? Apakah rakyat hanya diajak berpikir, atau sudah mengarahkan kemungkinan penundaan pemilu: uji ombak, apakah bisa gol?” Rakyat berpikir dan menilai sedang terjadi orkestrasi kudeta konstitusi Jilid II. Dan rakyat menolak keras kudeta konstitusi dengan alasan apapun. Semoga Ketua MPR juga dapat memberi pernyataan secara tegas, menolak kudeta konstitusi. (*)
Penangkapan Terduga Teroris dengan Barang Bukti Buku Iqro' Terkesan Memojokkan Umat Islam (1)
Hal sama mereka terapkan pada negeri-negeri Muslim lainnya, termasuk di Indonesia. Penguasa negeri ini diarahkan untuk memerangi rakyatnya sendiri yang Muslim berdalih perang melawan terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Oleh: Suteki dan Puspita Satyawati, Dosen Universitas Online (UNIOL) 4.0 Diponorogo I. PENGANTAR Geger! Buku Iqro\' dan buku agama jadi barang bukti tindak pidana (TP) terorisme. Keduanya disita saat penggeledahan di rumah terduga teroris di Sukoharjo, Kamis (1/12/2022 (okezone.com, 2/12/2022).Tak hanya kali ini. Buku dan barang lain terkait agama atau simbol Islam, sering dilaporkan berada di rumah terduga teroris. Seperti yang terjadi di Denpasar, Bali, pada Rabu (7/9/2022). Saat penggeledahan rumah terduga teroris, Densus 88 membawa sejumlah barang bukti berupa buku agama, busur, dan anak panah (idntimes.com, 9/9/2022). Di Lampung, dalam penggeledahan rumah terduga teroris, Densus 88 menyita barang bukti berupa 12 buku agama dan dua kaset DVD tentang jihad (metrotvnews.com, 15/11/2022). Tak dipungkiri, pengulangan informasi terus-menerus tentang keberadaan buku dan simbol agama Islam di rumah terduga teroris telah membentuk persepsi publik bahwa teroris itu Muslim dan Islam adalah terorisme. Pun memberi kesan bahwa buku agama inilah yang menginspirasi seseorang melakukan tindakan teror. Inilah efek ilusi kebenaran, yaitu fenomena timbulnya kecenderungan untuk mempercayai informasi salah sebagai kebenaran setelah proses repetisi atau pengulangan. Sebagaimana Jozef Goebbels, Menteri Propaganda pada era Nazi Jerman, saat menyarankan taktik propaganda perang menggunakan kabar bohong. Ia berkata, “Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik karena akan diterima sebagai kebenaran.” Masalahnya, upaya pengaitan terorisme dengan Islam ini tak sesuai realitas. Sebab Islam tidak mengajarkan terorisme, bahkan melarang pemeluknya menjadi teroris karena ini tindakan ekstrem (melampaui batas) yang mengakibatkan kerusakan. Jelas isu terorisme adalah propaganda kebohongan demi mencitrakan buruk Islam dan umatnya. II. PERMASALAHAN Untuk menyelisik dugaan pembusukan umat Islam di balik penangkapan terduga teroris, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah propaganda War on Terorism Barat masih menjadi program utama di Indonesia dan negeri Muslim lainnya? 2. Bagaimana dampak penemuan buku Iqro\' sebagai barang bukti tindak pidana terorisme terhadap persepsi publik tentang Islam? 3. Bagaimana strategi tepat untuk memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia tanpa memojokkan umat Islam? III. PEMBAHASAN A. Indonesia dalam Jeratan Global War on Terrorism dan Radicalism Pasca Blok Timur (komunisme) pimpinan Uni Soviet runtuh, kekuasaan dunia secara politik ada di tangan Blok Barat (kapitalisme) pimpinan Amerika Serikat (AS). Untuk menjaga dominasinya di dunia, AS perlu membuat proyek politik global demi menekan dan menghukum negara yang tidak tunduk padanya. Proyek tersebut adalah global war on terrorism (GWOT) yang kini bermetamorfosis menjadi global war on radicalism (GWOR). Robert Gilpin, analis politik dari Princeton University AS, pernah menyoroti GWOT terkait upaya AS mendominasi dunia. Dia mempublikasikan analisisnya dalam International Relations Journal Tahun 2005 Vol 19(1) berjudul, “War is Too Important to Be Left to Ideological Amateurs”. Menurut Gilpin, proyek GWOT diarsiteki oleh kelompok ultra–nationalists atau imperialist-elite yang mendominasi pemerintahan Bush saat itu. Tujuan utamanya adalah mempertahankan dominasi AS di dunia dan mencegah munculnya kekuatan lain yang membahayakan supremasi AS. Gilpin menambahkan, rencana tersebut telah dirancang AS sejak masa Ronald Reagan. Lalu pada masa Bush kembali ditegaskan dalam draft ”Cheney–Wolfowitz Doctrine” yang salah satu isinya adalah pemakaian kekuatan militer AS untuk mencegah bangkitnya kekuatan lain di dunia. Faktanya kemudian mudah dilihat. Di bawah payung GWOT, AS bertindak seakan polisi dunia. AS bisa menghukum negara mana pun di dunia melalui invasi militer berdalih negara tersebut mendukung atau menjadi poros terorisme. Saat menjadi presiden, Donald Trump lebih memperjelas lagi bahwa target GWOT tersebut adalah gerakan Islam. Ia pernah mengatakan, “The threat from radical islamic terrorism is very real, just look at what is happening in Europe and the Middle-East. Courts must act fast!” (Washingtonpost.com, 22/05/2017). Trump tegas menyatakan bahwa ancaman nyata dari ‘radical islamic terrorism’, sehingga perlu aksi cepat menghadapinya. Jelas di dalam GWOT maupun GWOR terdapat agenda kepentingan AS. Beberapa di antaranya adalah menjaga dominasi AS sebagai pimpinan kapitalisme di dunia, legitimasi imperialisme, dan mencegah kebangkitan Islam. Imperialisme merupakan metode dasar penyebaran ideologi kapitalisme. Dan AS telah menjadikan GWOT/R sebagai alat mendominasi dunia di bawah ideologinya. Itu berarti juga AS akan mencengkeram dunia dalam imperialismenya yang dilegitimasi oleh GWOT/R. Perang peradaban antara Islam dan kapitalisme merupakan keniscayaan. Sebagaimana prediksi Huntington dalam bukunya, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996). Pasca runtuhnya ideologi Komunisme Uni Soviet, Islam menjadi satu-satunya ancaman bagi AS dan sekutunya dalam mewujudkan ideologinya. Huntington menyatakan, “The rhetoric of America’s ideological war with militant communism has been transferred to its religious and cultural war with militant Islam.” Dengan demikian, GWOT/R sejatinya digunakan oleh AS demi menghadang kebangkitan Islam yang ditandai dengan tegaknya kekhilafahan Islam. Kekhawatiran Barat terhadap khilafah inilah yang melatarbelakangi serangkaian konspirasi, strategi, dan kebijakan politik luar negeri mereka untuk mencegah khilafah berdiri kembali. Barat sadar, jika khilafah berdiri dan mempersatukan umat Islam sedunia dengan segenap potensi dan kekuatan yang dimiliki, maka hegemoni Barat di dunia akan runtuh. Jadi GWOT/R itu bukanlah untuk kepentingan negeri Muslim, tetapi untuk kepentingan negara-negara Barat penjajah. Memang mereka berdalih GWOT/R demi melindungi keamanan negeri Muslim dari bahaya aksi terorisme dan radikalisme. Padahal itu hanyalah strategi mereka demi menghindari konflik terbuka dengan umat Islam melalui dua pendekatan. Pertama, mereka tidak melakukan serangan langsung terhadap Islam. Mereka menyamarkannya dengan perang melawan terorisme, radikalisme, fundamentalisme, atau berbagai ungkapan kamuflase lainnya. Sebab, jika menyatakan secara terbuka perang melawan Islam tentu akan memunculkan reaksi dari seluruh umat Islam di dunia. Kedua, mereka meminjam tangan orang Islam untuk berperang melawan orang Islam lainnya. Fakta di Irak dan Afganistan membuktikan kepada mereka bahwa berperang secara langsung dengan umat Islam sangat berat. Pasalnya, perlawanan umat Islam di negeri tersebut tidak mudah ditundukkan. Hingga mereka membentuk pemerintahan boneka di Irak dan Afganistan untuk memerangi rakyatnya sendiri. Hal sama mereka terapkan pada negeri-negeri Muslim lainnya, termasuk di Indonesia. Penguasa negeri ini diarahkan untuk memerangi rakyatnya sendiri yang Muslim berdalih perang melawan terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Realitasnya, hingga kini GWOT/R terlebih isu radikalisme terus dilancarkan. Di berbagai kesempatan, para pejabat menyampaikan bahwa terorisme dan radikalisme adalah virus, dan penangkalnya adalah program moderasi beragama. (*)
Ancaman Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme?
Dari buku H. Ansyaad Mbai, Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional (Tanpa Kota: AS Production Indonesia, 2014) Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta BUKU Ansyaad Mbai ini dipersembahkan untuk istrinya yang memantik semangat menyusun buku, dan keempat cucu yang menjadi sumber inspirasi terkuat untuk menerbitkannya. Ansyaad Mbai adalah Kepala BNPT pertama pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Buku ini ditulis untuk memberikan penjelasan berimbang tentang terorisme dan upaya penanggulangannya dengan menampilkan fakta-fakta objektif. Goresan tinta H. Ansyad Mbai ini amat sangat penting sebagai sumber utama terkait terorisme di Indonesia sejak 2010 hingga 2013 (Prof. Bilveer Singh, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Nasional Singapura). Isi buku: (I) Pendahuluan; (II) Gerakan terorisme dan radikal: pengalaman Indonesia; (III) Latar belakang gerakan radikal di Indonesia dan transnasional; (IV) Strategi menangkal teroris; (V) Program nasional pencegahan terorisme; (VI) Kerja lanjutan; (VII) Penutup. Buku ini memuat kajian tentang kelompok teroris di Indonesia yang berkelindan satu dengan yang lain. Karena itu sangat membutuhkan indeks nama-nama tokoh, tempat, peristiwa, dan kelompok-kelompok teroris yang dikaji. Peta konsentrasi jaringan terorisme di Indonesia meliputi Aceh sebagai qaidah amanah: Dulmatin – JI (Jama’ah Islamiyah), Mustofa – JI/JAT (Jama’ah Ansharut Tauhid), Abd. Sonata – Kompak (?), Aman Abd. Rahman – NII (Negara Islam Indonesia), Abu Umar – NII; Kelompok Terorisme Finansial CIMB (Commerce International Merchant Bankers) Medan; MIB (Mujahidin Indonesia Barat) Lampung; NII Tasik/MIB Abu Omar dan Abu Roban; Solo – Badri; POL (?) Dayah Jawa Timur/Rizal; JAT Bali; POK (?) Bima – UBK (?)/Abrori; NII Kalsel; MIT (Mujahidin Indonesia Timur) Daengkoro Poso – Santoso; POK Asmar; POK Walid – Ambon. Radikalisme agama dan radikalisme sekuler merupakan ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Dr. KH Ma’ruf Amin, Republika 27-3-2017). Negara membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dilengkapi Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Gabungan keduanya: Satgas Anti Teror. Strategi penanggulangan terorisme: pencegahan, penindakan, dan kerjasama internasional (Ansyaad Mbai, XIX). Kemunculan aksi terror berbasis gerakan Islam berkaitan dengan Pan-Islamisme ala Jamaluddin al-Afghani dan hegemoni Barat. Hasan Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin Mesir menginspirasi Osama bin Laden dan Ayman al-Jawahiri membentuk front internasional Al-Qaeda melawan Salibis-Yahudi-Amerika Serikat (Dreyfuss, 2005 – Ansyaad Mbai, 14). Ide gerakan itu diadopsi Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir dengan mendirikan Jama’ah Islamiyah di Asia Tenggara dan merekrut veteran perang Afghanistan untuk meneruskan perjuangan mendirikan Negara Islam Indonesia berdasarkan syariat Islam (Ansyaad Mbai, 14). William Joseph Casey, Direktur CIA 1981-1987, menjadikan Islam politik dan gereja Katholik sebagai sekutu untuk meluluh-lantakkan komunisme ateistik Uni Soviet (Ansyaad Mbai, 16). Tipe terorisme di Indonesia adalah terorisme yang dimotivasi oleh agama dengan tujuan mendirikan Negara Islam di Indonesia. Di antara tokoh popular dari kalangan yang disebut teroris ialah Dulmatin, buronan terorisme nomor wahid di Asia Tenggara dan Santoso, pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Pada 14 Oktober 2012, Santoso mengeluarkan surat kepada Densus 88, “Kami selaku Mujahidin gugus tugas Indonesia Timur menantang Densus 88 Anti Teror untuk berperang secara terbuka dan jantan! Mari kita berperang secara laki-laki! Jangan kalian cuma berani menembak, menangkapi anggota kami yang tidak bersenjata! Kalau kalian benar-benar kelompok laki-laki, maka hadapi kami! Jangan kalian menang tampang saja tampil di televisi!” (Ansyaad Mbai, 46). Sejak 2002 Indonesia mengalami lima serangan bom yang signifikan, yaitu bom Bali pertama 2002; bom di Hotel J.W Rarriott 2003; bom Kedutaan Australia 2004; bom Bali kedua 2005; serangan simultan bom di Hotel J.W Marriott dan Ritz-Carlton pada 2009. Mayoritas pelakunya anggot kelompok JI. Ancaman baru terorisme dari kelompok JAT yang dipimpin Abu Bakar Ba’asyir. Beliau dinyatakan terlibat dalam kasus pelatihan militer di Aceh (Ansyaad Mbai, 7-8). Beberapa pertanyaan pokok seputar terorisme di Indonesia: (1) apakah sebuah aksi yang terjadi berkaitan dengan aksi terror sebelumnya? (2) apakah kelompok pelaku adalah kelompok yang sama dengan kasus sebelumnya? (3) apakah kelompok itu berkaitan dengan kelompok-kelompok teroris arus utama yang dikenal, seperti JI, JAT, NII? (4) apakah kelompok JI berkaitan dengan JAT/berkaitan dengan NII atau ketiganya berhubungan/berdiri sendiri? (Ansyaad Mbai, 10). Apakah teroris itu dipelihara oleh Negara, khususnya pemerintah, dengan tujuan mengalihkan perhatian publik dari kelemahan yang terjadi? (Ansyaad Mbai, 11). Negara tidak mewaswadai bahaya radikalisme sekuler yang juga bertentangan dengan ideologi negera Republik Indonesia, Pancasila. Hingga saat ini aparat Negara tidak ada yang berteriak keras tentang perlunya mewaspadai paham radikalisme sekuler yang merebak di Indonesia, dan tidak dibentuk badan khusus penanggulangan bahaya sekulerisme, dan tidak ada detasemen khusus yang ditugaskan untuk itu (Taufikurrahman Ruki, mantan ketua KPK). Teori Harvey Cox tentang tiga pilar sekulerisme: (1) dischanment of nature; (2) desacralization of politics; (3) deconsecration of values (Taufikurrahman Ruki, mantan ketua KPK). Dischanment of nature: kehidupan dunia harus disterilkan dari pengaruh ruhani dan agama. Sekuler liberal membatasi peran agama sebatas persoalan personal. Agama hanya cukup sampai dinding masjid atau gereja. Di luar itu, akal manusialah tuhannya. Sekuler radikal ingin menyingkirkan agama dari kehidupan. Ini beda tipis dari komunisme. Desacralization of politics: dunia politik harus dikosongkan dari pengaruh agama dan nilai spiritual. Politik urusan akal manusia semata. Agama dan segala simbolnya dilarang terlibat dalam urusan politik. Agama dan politik adalah wilayah tersendiri yang harus dipisahkan. Keduanya tidak bisa disatukan. Jokowi mengemukakan gagasan serupa ini pada saat meresmikan Monumen Titik Nol Islam Nusantara di Barus, Sumtera Utara. Deconsecration of values: tidak ada kebenaran mutlak. Nilai-nilai bersifat relatif. Doktrin ini menisbikan kebenaran yang ada dalam kitab suci. Bagi mereka kitab suci itu hanya buatan manusia. Oleh karena itu penganut paham ini suka mengolok-olok kitab suci mereka sendiri, termasuk kitab suci orang lain. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Pak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bernegara adalah berpolitik, sebab Negara adalah organisasi politik tertinggi yang dimiliki oleh suatu bangsa. Negara adalah organisasi suatu bangsa untuk memutuskan kebijakan, politik. Jadi, secara yuridis konstitusional membawa agama dalam perjungan politik sebagai proses bernegara adalah sah. Yang penting harus tetap dalam koridor Pancasila yang mendasari Indonesia sebagai Negara kebangsaan yang berketuhanan (Moh Mahfud MD, Koran Sindo, SindoNews.com, Sabtu 1 April 2017 – 07:55 WIB). Mari berpolitik dan bernegara secara saksama dan bertanggung jawab. (*)
Miris! Dalam KUHP Baru Menghina Pemerintah atau Lembaga Negara Diancam Pidana Penjara Paling Lama 18 Bulan: Pembungkaman Suara Rakyat?
Hingga sekarang sebenarnya masih relevan bagi kita untuk mendiskusikan sistem mana yang terbaik untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo DPR telah menyetujui RKUHP yang diajukan oleh Pemerintah pada tanggal 5 Desember 2022. Dalam KUHP Baru banyak sekali perubahan atas KUHP warisan Belanda. Namun, masih mempertahankan pasal penghinaan kepada pemerintah atau lembaga negara dengan ancaman pidana selama 18 bulan penjara. Pasal 240 ayat (1) menyebutkan: Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan penghinaan pemerintah atau lembaga negara negara menjadi polemik. Menghina DPR, Polri dan Kejaksaan diancam 18 bulan penjara. Pasal-pasal terkait dengan penghinaan terhadap lembaga negara dan penguasa umum dalam KUHP akan berpotensi menjadi masalah. Pertanyaan awal yang harus diajukan adalah: benarkah kita ini menerapkan sistem pemetintahan Demokrasi Kaffah atau hanya Pseudo Democracy? Dalam upaya membangun demokrasi itu, perlu dilakukan revisi besar-besaran terhadap KUHPidana dan peraturan perundang-undangan yang lain, terutama pasal pasal yang bisa dipakai untuk memenjarakan wartawan, demonstran, penceramah, dan pembicara dalam diskusi, serta aktivis advokasi. Dengan menggunakan pasal-pasal itu, yang sekarang berlaku, putusan hakim dapat membungkam: kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Pasal-pasal tersebut ketinggalan zaman (outdates laws) di dalamnya termasuk mengenai ketentuan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, kabar bohong, dan penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, serta pejabat Negara. Seiring dengan berkembangnya nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia saat ini tampaknya kalangan yang disebutkan di atas menghendaki sebuah kebebasan berekspresi, sehingga tumbuh dan berkembang. Pula kualitas kontrol yang dihasilkan terhadap semua proses dan hasil pembangunan. Dengan fungsi itulah selayaknya kebebasan berekspresi tidak lagi terbelenggu dengan ancaman delik dalam KUHPidana. Kata ”penghinaan” pembuktiannya bisa dilakukan dengan ukuran subjektif, sehingga dapat disalahgunakan untuk kepentingan penguasa yang antikritik. Di KUHP sekarang, Pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310 - Pasal 321 KUHP yang dikenal dengan istilah penghinaan. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dalam KUHP Baru, hukuman akan diperberat bila penghinaan menyebabkan kerusuhan. “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV,” demikian bunyi Pasal 240 ayat 1. Di ayat 3 ditegaskan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Hukuman akan diperberat lagi bila penghinaan itu dilakukan menggunakan sosial media dengan ancaman 2 tahun penjara. Pasal 241 ayat 1 berbunyi: “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina,” demikian bunyi Pasal 350 ayat 2. Sesuai dengan penjelasan Pasal 240, yang dimaksud dengan “menghina” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Pada dasarnya, kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Lalu apa yang dimaksud pemerintah atau lembaga negara? Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan “lembaga negara”: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi, berdasarkan penjelasan Pasal 240 ini, penghinaan ini hanya meliputi: Presiden, MPR, DPR, DPD, MA dan MK. Selain instansi ini tidak termasuk penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang dimaksud. Terkait dengan potensi penggunaan pasal penghinaan kepada pejabat untuk kepentingan pejabat yang antikritik memang sangat besar. Kita punya pengalaman adanya kecenderungan pemerintah itu mengabaikan kritik publik menunjukkan pola berulang mengenai proses legislasi yang “ugal-ugalan”. Misalnya, pemerintah mengesahkan sejumlah UU kontroversial di tengah kritik publik, seperti UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Omnibus Law UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara, serta revisi UU P3 dan demo untuk mengkritik itu menimbulkan banyak korban akibat represi APH. Ada kemungkinan besar, pasal-pasal dalam KUHP Baru tersebut berpotensi membahayakan rakyat, atau bisa menjadi alat bagi kekuasaan untuk berlaku otoriter dan represif. Terkait dengan adanya pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat, perlu ditekankan bahwa persoalan utamanya itu penghinaan kepada pejabat negara, bukan hanya Presiden dan Wapres. Nah, soal penghinaan ini yang harus dibuat clear dulu bahwa ia beda dengan kritikan. Selain itu rakyat pun juga harus dididik untuk tahu etika ketika memberikan kritik kepada pejabat negara. Saya kira di negara yang beradab, negara Islam pun tidak boleh dibiarkan tindakan penghinaan kepada pejabat negara, tapi kritik boleh. Hanya persoalannya beda tipis itu yang seringkali terjadi sehingga pejabat dengan perangkatnya bertindak represif terhadap rakyat yang mengkritiknya. Maka, sudah tepat jika soal penghinaan kepada pejabat ini ditempatkan sebagai Delik Aduan dan pidananya bisa berupa penjara atau denda kategori tertentu. Namun, lebih baik lagi kalau soal penghinaan ini digeser menjadi hukum perdata, bukan hukum pidana. Ganti kerugian bisa menjadi pilihan yang tepat, bukan penjara. Jika kita cermati, ada banyak hal yang perlu diakomodir dan ditolak dari RKUHP ini, termasuk yang sekarang hangat dibicarakan adanya potensi semua bisa kena hukuman akibat menyuarakan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu harus ada jaminan dari pembentuk UU bahwa KUHP ini tidak dipakai sebagai alat Represi dan pembungkaman suara kebenaran dan keadilan rakyat. Banyak substansi yang menurut saya sebuah kemajuan. Adanya berbagai polemik dan kelemahan sistem hukum di negeri ini, hal tersebut dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk berbenah dan menelaah kembali sistem politik kenegaraan dan sistem yang diadopsi dan dijalankan selama ini. Ada pendapat berbagai kalangan yang menyatakan bahwa sistem demokrasi yang dijalankan di negeri ini justru telah menjauhkan keadilan dan kesejahteraan umum. Hingga sekarang sebenarnya masih relevan bagi kita untuk mendiskusikan sistem mana yang terbaik untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada prinsip yang bisa dipegang bagaimana hubungan antara lingkungan dengan penghuninya. Ibaratnya: Ikan tinggal di air. Bukan di padang pasir. Misalnya kita bicara kapan umat Islam yang mayoritas di negeri ini bisa hidup dalam kedamaian sejati? Secara fitrah dan hakikat, umat Islam hanya akan bahagia dan sejahtera jika tinggal dalam naungan sistem Islam. Jika kita yakin bahwa sistem yang kita anut sekarang buruk dampaknya bagi penghuninya mestinya sudah saatnya umat mengkaji ulang penerapan sistem buruk tersebut. Kemudian menggantinya dengan sistem yang membawa kebaikan. Yaitu sistem Islam yang memberi jaminan keadilan dan kesejahteraan, serta memberi kebebasan sepanjang berada dalam koridor syariat-Nya. Sistem pemerintahan Islam sejatinya tegak di atas landasan akidah dan standar hukum syara’. Prinsip ini dipegang teguh baik oleh penguasa maupun rakyatnya. Di antara keduanya, tak ada yang merasa lebih istimewa. Satu sama lain justru akan saling mengontrol, karena paradigma penyelenggaraan kekuasaan adalah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Rabb Pencipta alam semesta, bukan untuk mengejar kepentingan dunia. Bagaimana dengan sistem demokrasi? Standar sistem ini tidak jelas, karena hanya didasarkan pada konsensus rakyat yang seringkali diwakili oleh orang-orang yang tidak mencerminkan kehendak rakyat sendiri, melainkan lebih pertimbangkan kemauan partai, fraksi bahkan oligarki yang mendukungnya. Munculnya negara Nation State dengan Demokrasinya hingga sekarang belum mampu membawa dunia menjadi lebih baik, masih jauh dari segala krisisis multidimensional. Bahkan Nation State makin menjauhkan kita dari keadilan dan kesejahteraan umum. Solusinya bagaimana? Islam menawarkan solusi penerapan syariat Islam dalam naungan sistem pemerintahan Islam yang melindungi semua kaum beragama tanpa kecuali. Demokrasi bukan harga mati, masih terbuka untuk dievaluasi bahkan diganti. Jika belum memungkinkan untuk mengganti sistem, harus ada perbaikan dalam pengaturan tentang penghinaan terhadap pejabat dengan bercermin kepada negara lain. Harus diakui pula memang di beberapa Negara, sebut saja contohnya : Togo, Afrika Barat, Kroasia, Ghana, Uganda, Timor Lorosae, dan Nederland, mereka telah melakukan penghapusan ketentuan hukum mengenai penghinaan ini dari ketentuan pidana menjadi ketentuan perdata, sehingga konsekuensinya hanya memberlakukan sanksi denda saja. Pergeseran ini didorong oleh sebuah pendapat yang menyatakan bahwa “denda akan mendorong kebebasan berekspresi”, yang dalam masyarakat pada saat ini sedang dikembangkan. Tabik! Semarang, Kamis, 8 Desember 2022. (*)
Dekrit Tanpa Dipaksa Rakyat: Omong Kosong!
Saat ini tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Indonesia, pintunya hanya People Power – Revolusi atau Kudeta oleh Rakyat. Hadirnya Revolusi tidak bisa dipercepat dan ditunda. Pasti akan muncul tepat pada waktunya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “DALAM politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu”. (Franklin D. Roosevelt) Dekrit itu harus dimulai dengan ada kekacauan perang dan kerusuhan massa. Dukungan Presiden hanya akan terjadi harus ditodong dengan paksa. Tentara harus satu barisan dengan rakyat. (Kivlan Zen) Menurut DR. Refly Harun, tak ada yang dengan cara normal, selalu didahului situasi revolusioner. Ide Dekrit itu terkoordinasi sepanjang pendekatan hanya melalui lobi dengan kekuasaan yang sedang menikmati kekuasaannya, itu omong kosong. Sama dengan harapan dekrit meminta MPR mencabut semua hasil amandemen itu mimpi. Muncul istilah dekrit terkordinasi sayup-sayup direspon oleh Istana dengan barter perpanjangan masa jabatan ujungnya mereka akan bermain adendum pasal 7 UUD 1945 skenario untuk bisa terpilih kembali melalui MPR. Upaya perpanjangan masa jabatan presiden bukan merupakan deal politik, tetapi karena di belakangnya ada kekuatan uang oligarki yang bisa mengatur dan menguasai parlemen. (Rizal Ramli) Kecerdasan Oligarki menyatukan Bandit, Bandar, dan Badut Politik organik dengan Bandit, Bandar, dan Badut Politik non-organik adalah gambaran peta perselingkuhan dan pelacuran politik yang juga melibatkan semua jejaring kekuasaan masuk dalam kolam yang sama. Mampu meluluh-lantakan peran dan fungsi hampir di semua institusi dan lembaga negara dalam satu kekuasaan dan genggaman Oligarki. Kuasa dan kekuasaan mereka sangat besar dan dalam menentukan kebijakan negara. Penikmat kekuasaan dan ekonomi tidak akan melepaskan dengan cara reguler yang tidak mungkin mau melepaskan kenikmatan itu secara sukarela. Tidak mungkin rezim yang sudah menikmati hasil Amandemen mau melepas dengan kebaikan hati atau belas kasihan untuk rela Kembali ke UUD 1945? Mungkinkah ada Taipan atau Pemodal, termasuk oligarki yang mau dan rela menyerahkan privilege mereka yang sudah biasa mendikte birokrat dan aparat dengan sukarela melepas privelege itu? Kalaupun mereka mau pastilah dengan kalkulasi matang bahwa mereka tetap mendominasi dan mencengkram karena mereka merasa sudah jadi pemenang, selalu akan berpikir untuk menyempurnakan kemenangannya. Kita terus dihadapkan pada sebuah rekayasa politik oligarki yang ugal-ugalan. Negara bukan hanya menjauh dari cita-cita dan tujuan negara tetapi sudah mengarah ke arah kehancurannya. Saat ini tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Indonesia, pintunya hanya People Power – Revolusi atau Kudeta oleh Rakyat. Hadirnya Revolusi tidak bisa dipercepat dan ditunda. Pasti akan muncul tepat pada waktunya. Setiap kudeta bisa bermakna Ilegal, hanya satu kudeta yang legal. Yaitu kudeta dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat. Dalam rangka menggulingkan tirani. Referensi (meminjam) naskah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat: “Pemerintah dilembagakan di antara manusia, memperoleh kekuasaan mereka yang adil dari persetujuan yang diperintah. Bahwa setiap kali bentuk pemerintahan apa pun merusak tujuan-tujuan ini, adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghapusnya, dan untuk membentuk pemerintah baru, meletakkan fondasinya di atas prinsip-prinsip tersebut dan mengatur kekuatannya dalam bentuk sedemikian rupa, karena bagi mereka tampaknya paling mungkin mempengaruhi keselamatan dan kebahagiaan mereka”. Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. Prof. Suteki: kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang radikal, extraordinary, bukan perubahan yang biasa, baik inkremental maupun cut and glue. (*)
Orkestrasi Kudeta Konstitusi Penundaan Pemilu Jilid II, Ketua MPR di Barisan Terdepan
Sangat naif kalau beranggapan Ketua MPR tidak tahu aspirasi rakyat yang menolak kudeta konstitusi. Sangat naif kalau beranggapan Ketua MPR tidak tahu bahwa penundaan pemilu merupakan kudeta konstitusi. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) UPAYA penundaan pemilu (dan pilpres), atau kudeta konstitusi, Jilid I sangat sistematis disuarakan pada awal tahun ini, diorkestrasi oleh tiga ketua umum partai politik dan dua menteri. Salah satu alasan penundaan pemilu adalah tingkat kepuasan terhadap Jokowi tinggi. Mereka pada umumnya merujuk hasil lembaga survei, yang digunakan untuk pembenaran kudeta konstitusi. Setelah kudeta konstitusi mendapatkan penolakan keras dari masyarakat, lembaga survei kemudian publikasi hasil survei yang sangat berbeda. Balik Badan? Beberapa lembaga survei mengatakan, mayoritas masyarakat menolak kudeta konstitusi, menolak penundaan pemilu, termasuk mereka yang menyatakan puas terhadap Jokowi. Lingkaran Survei Indonesia (LSI), misalnya mengatakan, mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dari survei itu diperoleh 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan Pemilu 2024. Sedangkan untuk pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87,3 persen. Jelasnya, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220328181841-32-777147/survei-ips-mayoritas-publik-tolak-penundaan-pemilu/amp Terlepas dari itu semua, yang terpenting dan mendasar, penundaan pemilu merupakan pelanggaran konstitusi. Tidak ada urusan dengan popularitas atau tingkat kepuasan terhadap presiden yang rawan dimanipulasi, dengan menggunakan lembaga survei. Upaya mengubah konstitusi untuk tujuan agar pelanggaran konstitusi seolah-olah menjadi tidak melanggar konstitusi masuk kategori kudeta konstitusi: kejahatan konstitusi. Tugas Ketua MPR (Bambang Soesatyo) seharusnya mengamankan konstitusi, dan mencegah segala upaya pelanggaran dan kudeta konstitusi dari semua pihak yang ingin menghancurkan demokrasi, membuat Indonesia menjadi negara otoritarian dan tirani. Bukannya mengamankan konstitusi, Ketua MPR malah mencoba melakukan sebaliknya. Ketua MPR sekarang malah berada di barisan terdepan dalam menyuarakan dan orkestrasi kudeta konstitusi penundaan pemilu, Jilid II. Saran, usulan dan hasutan kudeta konstitusi Ketua MPR akan terus bergulir liar menjadi sebuah orkestrasi bernada sumbang dan mematikan bagi rakyat Indonesia. Maka itu, kedudukan Ketua MPR saat ini sangat membahayakan konstitusi Indonesia. Karena itu, wajib diganti. Sangat naif kalau beranggapan Ketua MPR tidak tahu aspirasi rakyat yang menolak kudeta konstitusi. Sangat naif kalau beranggapan Ketua MPR tidak tahu bahwa penundaan pemilu merupakan kudeta konstitusi. Maka itu, selama Bambang Soesatyo menjabat Ketua MPR, selama itu pula konstitusi Indonesia akan tetap terancam dikudeta, terancam diubah untuk melanggengkan penundaan pemilu dengan berbagai macam alasan. Karena itu, wajib diganti. (*)
Kopi Pahit Fahri Hamzah
Kritik FH layaknya kopi pahit yang dihidangkan pagi, siang, dan malam. Bagi yang selama ini menikmati kopi sachetan, minuman ini jelas bukan pilihan. Tapi, tren belakangan ini, para penikmat kopi justru lebih suka kopi pahit. Oleh: Sulung Nof, Penulis MIMBAR kritik Fahri Hamzah (FH) yang ditujukan kepada Anies Baswedan sudah mulai ekspansif. Sebelumnya hanya melalui kanal media sosial pribadinya, lalu berlanjut ke podcast Total Politik, dan sekarang menyebrang ke CokroTV. Sebagai insan yang hidup di bawah langit demokrasi yang sama, sentilan FH perlu kita terima sebagai sebuah autokritik. Kritikannya itu memang sangat menyebalkan. Tapi ruang demokrasi membutuhkan figur seperti beliau: FH. Sejak awal Rekanan atau Rekan Anies Baswedan didirikan, saya pernah sampaikan sekali dua kali, “Jangan pernah sembah Anies Baswedan.” Itulah arti dari nama simpul yang bermakna “partner” dengan posisi yang setara. Pada saat rekan kita dianggap agak bengkok jalannya, kita gandeng supaya tetap lurus. Kalaupun sudah lurus masih dinilai bengkok, maka tetap saja digandeng juga. Itulah arti rekan yang selalu menemani, bukan ditinggali. Sebelumnya saya sempat mencurahkan kegelisahan dalam sebuah tulisan yang bertajuk “Heart to Heart Talk”. Harapannya, semoga pesan itu sampai kepada Calon Presiden kita. Berikut ini dikutipkan sebagiannya: “Dari kepingan mimpi itu saya menebak Pak Anies akan bertemu Pak PS; seperti beliau bertemu Pak Presiden Joko Widodo usai purnatugas. Pertemuan itu adalah ruang untuk bicara dari hati ke hati. “Heart to heart talk” antara dua tokoh nasional guna menjernihkan suasana. Suasana yang dimaksud adalah munculnya isu bahwa Pak Anies dianggap mengkhianati atau tidak berterima kasih kepada Pak PS.” Kritik FH layaknya kopi pahit yang dihidangkan pagi, siang, dan malam. Bagi yang selama ini menikmati kopi sachetan, minuman ini jelas bukan pilihan. Tapi, tren belakangan ini, para penikmat kopi justru lebih suka kopi pahit. Kopi pahit adalah kopi tanpa gula. Ini bukan perkara manis, bicara manis, atau duduk manis. Tapi, paradigma yang ditawarkan adalah tentang masalah kesehatan. FH memang jualan kopi. Namun, Kopi Pahit yang beliau jual, kita borong tanpa ditawar. Bandung, 09122022. (*)
FIFA, Qatar dan Eksposur Kemunafikan
Kita bisa saja menuliskan cacatan panjang berbagai pengakuan Barat dan realita yang sesungguhnya di lapangan. Tapi biarlah itu akan terekspos pada waktunya dengan cara yang Allah telah tetapkan. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SAYA tidak punya kepentingan dengan Qatar sebagai negara (state/country) dan karenanya, seperti pada banyak hal, dukungan/pujian atau juga kritikan saya tidak pada siapanya. Tapi lebih kepada apanya. Bagi saya “nilai” (value) itu jauh lebih penting ketimbang oknum (pribadi atau bangsa). Karenanya pujian saya kepada Qatar lebih karena “nilai terpuji” (praiseworthy value) yang ditunjukkan sebagai tuan rumah bagi perhelatan akbar persepak bolaan dunia (World Cup) yang saat ini memasuki putaran 8 terbesar. Keberhasilan itu, sekali lagi, bukan sekedar pada profesionalitasnya sebagai “host” (tuan rumah) kejuaraan piala dunia. Tapi juga karena ketegasan Qatar yang terangkai dengan keindahan karakter dalam menampilkan “nilai-nilai” yang diyakininya. Nilai yang kita maksud di sini tentunya adalah Islam itu sendiri. Sekaligus nilai-nilai kemuliaan bangsa Arab (karomah ‘Arabiayah) yang sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang memuliakan para tamu (ikrom ad-dhuyuuf). Perhelatan akbar persepak bolaan dunia ini tak dipungkiri juga menjadi pintu eksposur banyak hal, baik hal-hal positif maupun banyak hal yang negatif dalam pandangan kita yang beriman. Pertama, eksposur keindahan Islam yang diwakili oleh karakter tuan rumah yang dahsyat. Tidak saja berbagai fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah Qatar secara profesional dan sangat memuaskan. Dari bandara, akomodasi, lapangan/Stadium, hingga kepada berbagai pelayanan publik baik yang dikoordinir langsung oleh pemerintah maupun secara sukarela oleh warga Qatar. Tapi tatakrama (etika) penerimaan bangsa Qatar yang mencerminkan nilai-nilai Islam (akhlak Islamiyah) yang mulia. Eksposur lain dari perhelatan ini adalah ketegasan negara Qatar untuk berpegang (committed) kepada nilai-nilai (Islam) yang diyakininya. Nilai-nilai Islam yang tegas dalam penegakan “al-maruf” (kebaikan) dan penolakan “al-munkaraat” (keburukan). Tanpa bermaksud membahas subyek ini secara rinci, di antara isu-isu yang diperbincangkan oleh khalayak luas, ada dua hal yang paling banyak untuk diperbincangkan. Yaitu larangan mengkonsumsi alcohol di ruang publik dan larangan simbol-simbol LGBTQ selama perhelatan berlangsung. Ketegasan Qatar itu mendapat reaksi beragam dari berbagai belahan dunia. Sebagian masyarakat Muslim dunia menyambut dengan sukacita dan bangga. Tapi tetap saja ada juga sebagian kecil dari Umat ini yang nyinyir atas nama kebebasan dan HAM. Sebenarnya yang ingin saya bicarakan kali ini dalam kaitan sikap tegas Qatar ini adalah “hypocritical stand” (posisi kemunafikan) mereka yang mengaku dunia Barat dalam menyikapi posisi Qatar. Mereka atas nama “freedom dan human rights” mengeritik keras Qatar atas larangan alkohol di tempat-tempat umum dan simbol-simbol LGBTQ maupun penampakan immoralitas lainnya. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan tanpa disadari adalah “self exposure” (penampakan diri sendiri) atas berbagai kemunafikan yang selama ini sudah seringkali dipertontonkan tanpa ada rasa malu. Dunia Barat sering merasa paling beradab (civilized). Tapi adakah yang bisa mengingkari kebiadaban dunia Barat dalam sejarah di berbagai belahan dunia lainnya? Saya jadi teringat pernyataan Presiden FIFA ketika merespon kritikan kepada Qatar ini: “Saya kira kita harus melihat ke belakang 300 tahun dan meminta maaf 300 tahun ke depan atas dosa-dosa yang kita (West) pernah lakukan”. Dunia Barat seringkali merasa paling toleran. Tapi, berapa kasus intoleransi yang terjadi di berbagai negara yang disebut dunia Barat, termasuk Australia? Sejujurnya hanya karena manipulasi media semata (tanpa tendensi justifikasi tentunya), seringkali justeru yang tampil ke permukaan adalah kasus-kasus intoleransi yang terjadi di dunia Islam. Kita bisa saja menuliskan cacatan panjang berbagai pengakuan Barat dan realita yang sesungguhnya di lapangan. Tapi biarlah itu akan terekspos pada waktunya dengan cara yang Allah telah tetapkan. Satu cara yang nampaknya Allah telah tetapkan adalah kejuaraan sepak bola dunia dan posisi Qatar dalam memegangi nilai-nilai yang diyakininya. Eksposur kemunafikan itu kembali terjadi di depan mata tanpa malu-malu. What a shame! NYC Subway, 8 Desember 2022. (*)
Saksi Jaya Suprana Minta Hakim Pertimbangkan Putusan atas Roy Suryo
Jakarta, FNN – Sidang lanjutan kasus rakayasa meme stupa yang didakwakan kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dibuka kembali di PN Jakarta Barat pada Kamis, 8 Desember 2022. Pada persidangan kali ini penasehat hukum Roy Suryo, menghadirkan saksi meringankan yakni budayawan Jaya Suprana, ahli ITE Muhammad Taufiq, dan ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya. Dalam kesaksiannya, Jaya Suprana mengaitkan adanya unsur kebudayaan terhadap kasus meme stupa yang dijatuhkan kepada Roy Suryo. Jaya Suprana juga meminta agar majelis hakim segera mempertimbangkan segala keputusan yang dijatuhkan kepada Roy Suryo dalam sidang ini. “Saya memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan segala keputusan yang dijatuhkan kepada mas Roy Suryo, dan sejauh kesan saya majelis hakim menerima permohonan saya,” ujar Jaya Suprana usai menjadi saksi di persidangan, Kamis (8/12/2022). Roy Suryo sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus meme stupa penggantian wajah candi dengan muka Joko Widodo di akun media miliknya. Adapun pasal yang didakwakan kepada Roy antara lain, Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketiga, Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (Anw)
Dilema Zulkifli Hasan: Tersandera “Kasus”?
Bagi Zulhas, langkah paling aman agar yang dia lakukan semasa menjabat Menhut adalah dengan cari muka ke Presiden Jokowi, sehingga KPK enggan “menyentuh” dia. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN MENGAPA Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketum PAN akhirnya menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai pasangan bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024? Padahal, Partai Golkar-PPP sendiri sebagai anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) lainnya belum juga menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri BUMN tersebut? Begitu Zulhas, demikian panggilan akrab Ketum PAN ini, mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar dan Erick, kader PAN se-Jatim mundur massal dari partai, DPW PAN langsung Deklarasi mendukung Anies Rasyid Baswedan. Dalam video berdurasi 8:08 menit yang beredar, sudah 144.366 x ditonton sejak 3 Desember 2022 berjudul “Kader PAN Se-Jatim Mundur Massal dari Partai !! DPW PAN Langsung Deklarasi Anies” tersebut intinya menyatakan dukungan pada Anies dari kader PAN itu karena sebelumnya diputuskan dalam Rakernas PAN antara lain, PAN akan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres. 66 Menanggapi hal tersebut, Zulhas mengizinkan kepada seluruh kader partainya untuk mendukung Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Melansir Kompas.com, Rabu (7 Desember 2022 | 12:52 WIB), itu merupakan bagian dari sebuah kebebasan dari negara demokrasi. Hal itu disampaikannya ketika ditanya adanya dukungan dan penyambutan yang dilakukan sejumlah kader PAN daerah terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta atau bakal Capres Anies Baswedan. “Boleh, kan belum diputuskan siapanya (capres). Yang enggak boleh itu, ikut (acara deklarasi) partai lain,” kata Zulhas seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (6/12/2022) malam. Pernyataan Zulhas yang secara terbuka mendukung Ganjar – Erick tersebut terkesan buru-buru. Pasalnya, KIB sendiri belum menyatakan dukungannya terhadap Ganjar maupun Erick. Golkar masih bersikukuh akan mengusung Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal Capres, bukan Cawapres. Sementara Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan memberi sinyal soal rambut putih dan muka berkerut juga berubah-ubah. Awalnya terkesan mendukung Ganjar, namun di depan Prabowo Subianto seakan mengarah ke Ketum Partai Gerindra ini. Jabatan Presiden dianggap seperti “arisan”. Terkait pernyataan Zulhas di atas, ada kesan, dukungan terhadap Ganjar itu diumumkan supaya Presiden Jokowi senang, Asal Bapak Jokowi Senang alias “ABJS”. Padahal, ini adalah bentuk kepanikan Zulhas. Pasalnya, bersamaan dengan pernyataan tersebut, nama Zulhas disebut-sebut dalam persidangan Rektor Universitas Lampung (Unila) nonaktif Karomani yang dihadirkan sebagai saksi menyebutkan sejumlah tokoh yang menitipkan anak maupun saudara mereka kepadanya untuk diterima sebagai mahasiswa Unila. KPK pun bakal mendalami dugaan sejumlah pejabat negara menitipkan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila). Sejumlah pejabat tersebut, di antaranya Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan hingga tiga anggota DPR RI, masing-masing Utut Adianto, Tamanuri, dan Muhammad Khadafi. “Semua fakta sidang pasti akan dikonfirmasi dan didalami,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (1/12/2022), seperti dikutip dari Antara. Meski di luaran Zulhas membantah bahwa dia tidak punya ponakan yang masuk di Unila, namun dengan menyebut namanya di persidangan kasus korupsi Karomani, lanjut Ali, dia akan dihadirkan juga sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Ali mengatakan bila keterangannya dibutuhkan, jaksa KPK bisa memanggil Zulhas dan beberapa pihak lainnya tersebut yang diduga menitipkan calon maba di Unila. Tampaknya, keterangan Karomani sebagai saksi atas terdakwa Andi Desfiandi di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Rabu (30/11/2022) itu yang membuat Zulhas buru-buru menyatakan dukungannya kepada Ganjar dan Erick. “Bila dibutuhkan keterangan sebagai saksi, jaksa juga akan memanggilnya untuk dikonfirmasi,” ucap Ali. “Dosa” Zulhas Jika melihat jejak digital Zulhas yang pernah menjabat Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009-2014. Dia dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi, Rabu 15 Juni 2022. Nama Zulhas sempat jadi sorotan pada 2013. Kala itu, aktor kenamaan Hollywood Harrison Ford menyindir Zulhas karena dinilai terlalu banyak mengeluarkan izin alif fungsi hutan yang berujung pada deforestasi. Harrison Ford yang kala itu tengah dalam pembuatan film dokumenter “Years of Leaving Dangerously” di hutan Tesso Nilo, Riau pada 2013, melihat kondisi hutan dari udara yang memprihatinkan dan gundul di mana-mana karena dibabat untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Belakangan, video Harrison Ford yang mencecar Zulhas tahun 2013 silam ini kembali ramai beredar di jagat media sosial Tanah Air. Saat wawancara, Harrison Ford bertanya kenapa kondisi hutan bisa sampai rusak parah. Aktor film Indiana Jones itu menilai, kerusakan hutan karena adanya kongkalikong pebisnis dan politikus. Menjawab pertanyaan Harrison Ford, Zulhas tak menjawab secara gamblang. Namun dia berbicara soal iklim demokrasi di Indonesia yang mulai membaik. “Yang lain, anda tahu kita baru belajar berdemokrasi. Tapi saya yakin, kita dalam waktu yang panjang akan, apa namanya, terjadi titik yang seimbang,” kata Zulhas dalam cuplikan video yang beredar. Mengutip Kompas.com, kontroversi banyaknya alih fungsi hutan era Presiden SBY, Zulhas menjabat sebagai Menteri Kehutanan, yaitu sejak 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014. Sebelum Zulhas, Menhut dijabat MS Kaban. Semasa SBY tersebut, sebagaimana dikutip dari data resmi KLHK, pemerintah sudah menerbitkan 2.312.603 ha dari 2004 sampai 2014. Di mana ketika itu Zulhas menjabat pada 2009-2014 dan MS Kaban 2004-2009. Organisasi nirlaba Greenomics sempat merilis data, dari jumlah area pelepasan hutan era dua periode SBY tersebut, sebanyak 1,64 juta ha dikeluarkan dalam era Menhut Zulkifli Hasan. Jumlah hutan yang dilepas untuk pelepasan kawasan hutan ini jauh lebih banyak dibandingkan era BJ Habibie (1998-1999) seluas 763.041 ha, era Abdurrahman Wahid (1999-2001) seluas 164.147 ha, Megawati Soekarnoputri (2001-2004) seluas 3.702 ha. Sementara catatan KLHK sepanjang 2014-2020 atau di era Presiden Jokowi, jumlah pelepasan kawasan hutan yakni seluas 619.357 ha. Jumlah kawasan hutan yang dilepas semasa SBY hanya kalah dari Presiden Soeharto, di mana sepanjang 1984-1998 ada 3.468.801 ha hutan yang dilepas pemerintah. Perlu diketahui, izin Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi menjadi bukan kawasan hutan, seperti untuk peruntukan pembukaan perkebunan kelapa sawit. Selain izin Pelepasan Kawasan Hutan, pemerintah juga memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Sebagai informasi, IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Izin IPKH bisa diberikan pemerintah untuk keperluan tambang maupun non-tambang antara lain keperluan lahan jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, migas, dan geothermal. Jumlah IPPKH melonjak di dua periode pemerintahan SBY dengan luasan mencapai 322.169 ha yang meliputi peruntukan tambang 305.070 ha dan 17.097 ha sebagai kawasan non-tambang atau yang terbesar dibanding 5 Presiden Indonesia lainnya. Selama karier politiknya, Zulhas juga sempat dikaitkan dengan kasus hukum. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kasus suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Kasus korupsi ini menyeret mantan Gubernur Riau Annas Mamun yang juga terjaring OTT KPK pada September 2014. Sempat dua kali tak hadir, Zulhas pada akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan alih fungsi hutan karena kapasitasnya sebagai Menhut saat izin tersebut keluar. Nama Zulhas juga muncul dalam perubahan status kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas di Banyuwangi. Hutan yang dipakai sebagai kawasan pertambangan emas oleh PT Merdeka Cooper Gold awalnya adalah kawasan hutan lindung. Pada 10 Oktober 2012, melalui surat nomor 522/635/429/108/2012 Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengusulkan perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung seluas + 9.743, 28 ha terletak di BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap. Permohonan perubahan ini jelas terkait dengan kepentingan pertambangan emas di yang tidak diperbolehkan berlangsung di hutan lindung. Pada 19 November 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (SK.826/Menhut–II/2013) 1.942 ha hutan lindung di Tumpang Pitu kemudian diturunkan statusnya menjadi hutan produksi. Kebijakan alih fungsi hutan di beberapa daerah di atas yang telah dilakukan Zulhas, setidaknya membuat ketar-ketir Ketum PAN ini. Bagi Zulhas, langkah paling aman agar yang dia lakukan semasa menjabat Menhut adalah dengan cari muka ke Presiden Jokowi, sehingga KPK enggan “menyentuh” dia. Makanya, Zulhas langsung menyataan dukungannya pada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir pada Pilpres 2024 nanti. (*)
Negara Dirampok, Fahri Hamzah Malah Bicara Tertib Demokrasi Anies
Kelihatannya Anda, Bung Fahri, berpihak kepada mereka untuk menghadang Anies. Sungguh ironis. Tak masuk akal. Karena Fahri Hamzah selama ini dikenal tajam dan menggelegar menghadapi kesewenangan. Oleh: Asyari Usman, Junalis Senior FNN SEMUA orang paham keinginan Fahri Hamzah. Dia mencela Anies Baswedan yang melakukan jumpa pendukung di berbagai daerah. Menurut Fahri, yang dilakukan Anies itu menipu diri sendiri. Dan, tak punya etika politik, karena tak mengikuti tertib demokrasi. “Tidak ada capres sebelum tahapan resmi KPU yang akan dilakukan bulan November 2023,” kata Fahri. Ini dia ucapkan dalam acara bincang-bincang di salah satu kanal Youtube. “Percayalah. Itu hanya menipu diri sendiri,” ujar Fahri dalam nada tinggi. Apakah Anies dan Partai Nasdem melakukan pelanggaran? Sama sekali tidak. Pelanggaran apa? Yang dilakukan Anies hanya bersilaturahmi keliling daerah. Konsolidasi aspirasi rakyat. Rakyat pun menyambut antusias. Jadi, mengapa Fahri sewot setengah mati? Wallahu a’lam. Yang jelas, politisi Partai Gelora ini tak punya alasan untuk berkomentar negatif mengenai safari keliling Anies. Memang dia berhak berkomentar, tapi isu yang dia sorot tidak punya urgensi sama sekali. Kalau Fahri beralasan bahwa pilpres itu ada tata tertib dan tahap-tahapannya, Anies tidak melanggar aturan mana pun tentang pelaksanaan pemilu. Kenapa Fahri meributkan silaturahmi Anies itu? Apa salahnya kalau Anies mejumpai masyarakat dan mereka sangat senang sekali menerima kedatangan mantan gubernur DKI Jakarta itu? Ok, katakanlah ada kesalahan tertib demokrasi yang dilakukan Anies. Nah, tidakkah Fahri bisa melihat bahwa pelanggaran tertib demokrasi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perampokan, penggarongan, dan termasuk penghancuran negara ini oleh orang asing, khususnya orang China Tingkok? Apakah Fahri belum tahu bahwa banyak sumber tambang Indonesia yang selama bertahun-tahun ini dikuras oleh China? Apakah Fahri pikir orang-orang China itu datang ke negara ini mematuhi tertib demokrasi dan tertib hukum? Terus, apakah Presiden Jokowi dan para pejabat tinggi lainnya mencontohkan tertib demokrasi, tertib hukum, dan tertib-tertib lainnya? Bung Fahri tampaknya tak sempat melihat betapa sibuknya Menteri BUMN Erick Thohir menyiapkan resepsi pernikahan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Bahkan beberapa menteri lain juga ikut sibuk. Apakah Jokowi tidak salah ketika dia menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat, yang harus dipilih sebagai presiden, dan yang arahnya bisa ditebak bahwa itu adalah Ganjar Pranowo? Dalam hal ini, beretikakah Jokowi? Bertertib demokrasikah dia? Sekali lagi, Bung Fahri, negara ini ada dalam cengkeraman oligarki lokal dan China Tiongkok. Negara ini sedang mereka rampok. Sedang mereka kuras dengan cara yang brutal. Sangat mengerikan. Anda masih saja mempersoalkan hal-hal yang tidak urgen. Hari ini ada masalah yang sangat mendesak. Kita perlu figur yang berintegritas untuk memimpim negara ini. Juga perlu seseorang yang berkapabilitas dan berkapasitas tinggi agar tidak lagi menjadi boneka oligarki. Selain Anies, hingga detik ini belum terlihat figur yang diperlukan itu. Mengapa Anda terlihat ingin sekali mencegah gerak langkah Anies? Apakah dia bersekongkol dengan para konglomerat hitam? Apakah dia ikut merampok kekayaan negara ini seperti halnya dengan para pejabat yang melindungi para perampok itu? Rakyat suka Anies dengan nalar mereka. Mereka tulus ikhlas menyambut Anies. Mereka menaruh harapan perbaikan dan perubahan lewat tangan Anies. Dan mereka tahu Anies mampu melakukan itu. Bung Fahri, Anda pastilah paham tentang berbagai skenario yang sedang disiapkan oleh para pembenci Anies agar dia tidak ikut pilpres 2024. Dengan dukungan uang super-besar dari oligarki konglomerat hitam, mereka menekan pimpinan parpol-parpol yang mendukung Anies. Mereka mempersempit raung gerak Anies Baswedan. Pernah mereka cabut izin penggunaan lapangan untuk acara Anies di beberapa kota provinsi. Sekarang, Anda sendiri seperti seiya sekata dengan para konglomerat hitam itu. Kelihatannya Anda, Bung Fahri, berpihak kepada mereka untuk menghadang Anies. Sungguh ironis. Tak masuk akal. Karena Fahri Hamzah selama ini dikenal tajam dan menggelegar menghadapi kesewenangan. Semoga semua ini cuma manuver taktis saja yang hanya bisa dipahami oleh para praktisi kawakan. Tapi, raut muka Anda sangat serius kok ketika mengatakan Anies tak beretika politik dan tak bertatatertib demokrasi. Medan, 9 Desember 2022. (*)
Ketua DPD dan Ketua MPR Sudah Rasakan Nikmatnya Cuan Oligarki?
Semoga Panglima TNI yang baru kita bisa membaca artikel ini. Semoga Pak Laksamana Yudo Margono bisa bersama rakyat dalam mempertahankan negeri ini. Ke mana rakyat mengharap kalau bukan ke TNI? Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung DIKALA rakyat lagi demam Anies Rasyid Baswedan (ARB) dan tsunami ARB di setiap daerah yang dikunjunginya, tiba-tiba muncul berita Bambang Soesatyo (Bamsoet) si Ketua MPR mengusulkan tunda Pemilu yang sebelumnya sudah dikemukakan oleh Ketua DPD LaNyalla Matalitti. Sebelumnya para anggota DPR yang sidangnya dipimpin Sufmi Dasco dari Partai Gerindra telah mensahkan RKUHP (Rencana Kasih Uang Habis Perkara) menjadi UU. Sehingga nyata dan jelas negeri ini adalah negeri otoriter melebihi Komunis. Kalau negeri komunis yang komunis itu orangnya, tetapi di Indonesia aturan berbangsa dan bernegara itu dibikin komunis oleh para anggota DPR. Plus pejabat di kementrian lagi sibuk jual pulau di Indonesia. Baru mereka kalau berpidato di hadapan rakyat kita harus cinta tanah air. Kita disuruh cinta baru mereka jual tanah air. Dengan dalih menarik investor. Maka dari itu, apakah kita masih mau percaya DPR dan pemerintah sekarang? Masih ada satu tahun lagi perjalanan hidup kita di Indonesia ini. Terlalu lama ini 2024. Harus kita hentikan mereka sebelum mereka jual negeri ini ke pihak asing. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan People Power. Rakyat harus turun semua ke jalan dan bubarkan semua. Parlemen, kabinet dan pemerintahnya harus di bubarkan. Takut dengan senjata? Atau takut karena sudah mendapatkan cuan oligarki? Lantas kapan kita beraksi demi kemashlahatan anak cucu kita? Oh bangsaku kalian tidak lama lagi game over hidup loe. Mereka para asing terutama China mau kuasai negeri kalian. Semua sudah dikuasai. Tinggal seupil saja dari Tambang Nikel Belum mereka kuasai. Kalau itu mereka kuasai penuh maka wassalam negeri dan bangsaku. Para petinggi negeri sudah ambil jatah cuan mereka dari oligarki. Jadi mereka gak malu-malu minta ke rakyat agar Pemilu ditunda dan gak malu-malu lagi jual pulau. Mana TNI kita? Masih adakah TNI yang merah putih? Atau TNI juga sudah jadi pak turut karena sudah dapat cuan dari oligarki? Semoga Panglima TNI yang baru kita bisa membaca artikel ini. Semoga Pak Laksamana Yudo Margono bisa bersama rakyat dalam mempertahankan negeri ini. Ke mana rakyat mengharap kalau bukan ke TNI? Mau berharap ke polisi, mereka sudah jadi Sambo semuanya. Lihat saja mantan Kapolri-nya kakak asuh Satgassus mau jual pulau ke asing. Terlalu ..... Wallahu A\'lam ..... (*)
Ketua MPR Sarankan ‘Kudeta Konstitusi’, Wajib Mundur
Karena Ketua MPR itu, sebagai lembaga satu-satunya yang bisa melakukan ‘kudeta konstitusi’, sudah menyatakan suaranya, yang bertentangan dengan suara mayoritas rakyat Indonesia yang tercermin dari hasil survei. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BAMBANG Soesatyo, Ketua MPR, memberi komentar mengejutkan dan sangat bahaya bagi penegakan konstitusi. Ketua MPR itu mengatakan, Pemilu dan Pilpres 2024 perlu dipikirkan ulang. Maksudnya, perlu dipikirkan untuk ditiadakan: dibatalkan, ditunda, atau apapun sejenisnya. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/08/17003451/suhu-politik-memanas-bamsoet-sarankan-pelaksanaan-pemilu-2024-dipikir-lagi?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Sticky_Mobile Usulan Ketua MPR ini sangat berbahaya, karena melanggar konstitusi yang mewajibkan pemilu dan pilpres dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Usulan Ketua MPR ini mengandung ajakan atau hasutan untuk melakukan ‘kudeta konstitusi’! Yaitu mengubah konstitusi untuk menunda pemilu, alias memperpanjang masa jabatan seluruh pejabat negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk juga untuk dirinya sendiri sebagai Ketua MPR. Artinya, Ketua MPR menunjukkan sikapnya yang bersedia menjadi fasilitator mengubah konstitusi, karena hanya MPR yang bisa mengubah konstitusi dengan tujuan ‘kudeta konstitusi’. Brookings Institute: Changing the constitution to eliminate term and/or age limits for presidents and allow the incumbent president to unconstitutionally extend his mandate has been referred to as a constitutional coup. ‘Kudeta Konstitusi’ atas alasan apapun tidak dibenarkan. Kemarin, presiden Peru ditangkap dan diturunkan karena melakukan ‘Kudeta Konsitusi’. Jaksa federal mengatakan: ”Kami mengutuk pelanggaran tatanan konstitusional, ..… Tidak ada otoritas yang dapat menempatkan dirinya di atas Konstitusi dan (semua) harus mematuhi mandat konstitusional”. Presidennya, Pedro Castillo dilengeserkan oleh parelemen dan ditangkap atas dugaan pemberontakan. Dilansir AFP, Kamis (8/12/2022), lengsernya Castillo dari kursi Presiden Peru itu diwarnai drama sepanjang Rabu (7/12) waktu setempat, yang berawal dari upaya pemakzulan ketiga Castillo sejak dia secara tidak diduga memenangkan pemilu sekitar 18 bulan lalu. Tak lama usai dimakzulkan, Castillo langsung ditangkap atas tuduhan pemberontakan.Dalam pidato yang disiarkan televisi setempat, Castillo yang juga mantan guru sekolah di pedesaan itu mengumumkan pembubaran Kongres yang didominasi oposisi. Dia juga mengumumkan pemberlakuan jam malam dan menyatakan akan memerintah dengan Dekrit.Kritikan menghujani Castillo usai pidatonya tersebut. Para anggota parlemen Peru kemudian menggelar pertemuan lebih awal dari jadwal untuk membahas mosi pemakzulan Castillo dan secara cepat menyetujuinya, dengan 101 suara mendukung dari total 130 anggota parlemen.Castillo (53 tahun) ini dimakzulkan karena \'ketidakmampuan moral\' dalam menjalankan pemerintahan, setelah rentetan krisis yang menyelimutinya termasuk enam penyelidikan terhadap dirinya, lima perombakan kabinet dan unjuk rasa besar-besaran di Peru.Konstitusi Peru mengizinkan proses pemakzulan dilakukan terhadap seorang presiden berdasarkan dugaan pelanggaran politik, bukan hanya pelanggaran hukum. Ketentuan ini menjadikan pemakzulan biasa terjadi di negara ini.Amerika Serikat sendiri secara tegas menolak setiap tindakan yang melakukan ‘kudeta konstitusi’, yaitu tindakan yang melanggar konstitusi. United States urging the leader to “reverse” the move and “allow Peru\'s democratic institutions to function according to the Constitution”. “We will continue to stand against and to categorically reject any acts that contradict Peru\'s constitution, any act that undermines democracy in that country,” said US State Department spokesperson Ned Price in a statement. Ajakan Ketua MPR memikir ulang pemilu 2024 merupakan upaya ‘Kudeta Konstitusi’. Ajakan serupa sudah disuarakan oleh tiga ketua umum partai politik dan dua menteri kabinet sekitar Februari-Maret yang lalu. Rencana ‘kudeta konstitusi’ sudah ditolak rakyat Indonesia secara tegas. Sekitar 80 persen rakyat Indonesia menolak tegas penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden (termasuk pejabat tinggi negara, anggota DPR dan MPR), atas alasan apapun antara lain alasan pandemi, ekonomi dan lainnya, termasuk alasan kepuasan terhadap presiden: mayoritas rakyat Indonesia menolak ‘kudeta konstitusi’. https://news.detik.com/berita/d-6011795/survei-smrc-atas-alasan-apa-pun-mayoritas-responden-tolak-pemilu-ditunda/amp https://nasional.tempo.co/amp/1566802/survei-lsi-masyarakat-tolak-semua-alasan-perpanjangan-masa-jabatan-jokowi Saran, ajakan atau hasutan Ketua MPR ini sangat berbahaya dan bisa memicu perpecahan bangsa. Karena Ketua MPR itu, sebagai lembaga satu-satunya yang bisa melakukan ‘kudeta konstitusi’, sudah menyatakan suaranya, yang bertentangan dengan suara mayoritas rakyat Indonesia yang tercermin dari hasil survei. Maka itu, rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi kepada Ketua MPR, dan dengan ini menyatakan mosi tidak percaya dan menuntut Bambang Soesatyo mengundurkan diri. (*)
Tercium Prediksi Rencana Jahat Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu
Skenario di atas sudah ada, apakah akan berjalan mulus atau berantakan di jalan, tergantung kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa pejuang, diam tertindas atau bangkit melawan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TIDAK seperti biasa diskusi kajian politik Merah Putih berjalan santai, kali ini sedikit tegang dan anehnya kebanyakan anak-anak mahasiswa hampir semua memiliki data yang sama. Sekalipun mereka mendapatkannya dengan cara dari sumber yang berbeda-beda. Konon, negara akan mengeluarkan pernyataan bahwa negara dalam kondisi krisis. Atas dasar itu, Istana ajukan PERPPU tunda Pemilu ke DPR RI. Isi Perppu yang akan diajukan ke DPR RI dan direpon DPR RI adalah meminta Presiden mengeluarkan Dekrit terkoordinasi, kembali ke UUD 1945 melalui mekanisme DPR/MPR. Setelah itu keluarlah Perppu yang isinya perpanjangan masa jabatan Presiden dan lembaga tinggi negara, yang di dalamnya ada: DPR RI, MA, MK, DPD RI, Kejagung, Kapolri, Panglima TNI, dst. Selama 2 atau 3 tahun. Hingga UUD 1945 asli di berlakukan kembali maka Pemilu pada 2027. MPR akan kembali sebagai lembaga tertinggi negara tapi pemilihan Presiden melalui sidang MPR RI lagi. Pemilu baru akan dilaksanakan sesuai kehendak rezim setelah semua skenario pertahanan dan rencana cengkeraman oligarki nampak terbebas dari semua gangguan dan mara bahaya. Skenario pertama: adalah percepatan lahirnya RKUHP, dan akan dilanjutkan dengan skenario skenario konfrontasi kondisi perut rakyat lapar, krisis, maka dana Pemilu yang sengaja di buat fantastis akan digunakan untuk mengatasi krisis perut lapar, alasan pertama Pemilu akan ditunda. Skenario kedua: melakukan cipta kondisi kerusuhan terukur, kepanikan, yang mendukung suasana. Perut rakyat lebih penting dari pada perebutan kursi kekuasaan. Siapa yang menentang akan dicap haus kekuasaan, radikal, anti Pancasila, teroris, dan kadrun pecinta khilafah. Yang tak peduli dengan perut rakyat. Skenario ketiga: Mengesahkan RKUHP sebagai pentungan pemukul bagi oposisi atau siapa saja yang coba melawan akan dihabisi. Dalam RKHUAP negara punya hak menahan seseorang atas penghinaan kepada negara selama 6 bulan tanpa proses peradilan dan diisolasi di suatu tempat terpencil tak bisa dihubungi. Negara yang dimaksud: Presiden, Kapolri, Panglima TNI, dan pejabat negara lainnya. Skenario keempat: adalah akan ada keributan tentang stok pangan langka. Rakyat akan dimobilisasi untuk melawan siapapun yang menentang penundaan pemilu dengan alasan rezim sedang menolong rakyat yang kelaparan. Skenario kelima: rezim akan meminta KPU sengaja buat anggaran yang fantastis 162 triliun. Sebagai BB alasan negara tak sanggup adakan pemilu. Dan dana ini yang akan dikonversi menjadi biaya stok Banyan (BLT) dan biaya sosial lainnya. Skenario ke enam: 275 Kepala Daerah yang akan ditunjuk langsung pada tahun 2022 dan 2023 akan ditunjuk menjadi kepala daerah, sudah dibaiat tunduk, loyal total dan bertanggung jawab mengamankan semua skenario pemerintah. Skenario ketujuh: Untuk menjaga keamanan dan stabilitas daerah TNI/Polri/BIN, mutlak harus back up kebijakan pemerintah. Skenario kedelapan: KPU, Bawaslu, dan MK atas dukungan media akan mengeluarkan statement bersama untuk tak sanggup melaksanakan Pemilu dalam waktu dekat dan setuju Pemilu ditunda. Skenario kesembilan: kondisi keamanan dan potensi lahirnya protes rakyat melalui demo-demo maka program PPKM dihidupkan kembali Covid di Indonesia. Skenario kesepuluh: semua pejabat negara dari pusat sampai daerah akan dijaga dengan imbalan insentif. Termasuk tokoh oposisi akan penetrasi dengan transaksi politik uang, jabatan sekaligus dengan ancaman. Tujuan akhir dari semua skenario tersebut adalah Presiden boneka tetap aman di singgasana dengan pengawalan ketat Oligarki dan jaminan keamanan dari negara China (PKC) dengan segala tanggung jawab dan resikonya. Kendali negara saat itu persis seperti politbiro (model China) dengan kendali sistematis dan hukum besi. Full power memiliki kekuasaan dan fasilitas dan kendali tanpa batas untuk menaklukkan lawan politiknya. Skenario di atas sudah ada, apakah akan berjalan mulus atau berantakan di jalan, tergantung kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa pejuang, diam tertindas atau bangkit melawan. Apabila rakyat ahirnya melawan maka pada saat itulah terjadi Ludiro. Pasti akan terjadi pertumpahan darah antar bangsa sendiri. Selebihnya hanya Allah SWT yang Maha Tahu dan akan menentukan takdir bagi bangsa Indonesia kedepan. (*)
Qatar Bukan Hanya Menunjukkan Kemeriahan Sepak Bola, Tapi Menunjukkan Ajaran Islam yang Sebenarnya
Orang-orang Barat telah menyaksikan langsung kehebatan ajaran Islam yang diperlihatkan Qatar selama melaksanakan piala dunia sepak bola. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung DI kala di dalam negeri Indonesia masih seksi juga menampilkan Islamophobia dengan teror kepada sesama manusia dengan Bom \'Jihad\'nya tapi di luar sana mereka mendakwakan Islam benar-benar menjadi rahmatal lil\'alamin. Belum pernah terjadi di dunia ini, setelah menonton sepak bola piala dunia kemudian para penontonnya disuguhkan dengan gahwah asli Qatar dan sejumlah makanan lainnya. Orang-orang Barat benar-benar enjoy habis menyaksikan bola kaki lantas mereka disuguhin hidangan yang lezat ala Qatar. Wah, bagaimana kalau Maroko sampai ke Final? Apalagi bisa menjuarai sepak bola ini? Itu hadiah Umat Islam yang terbesar buat Palestina. Silakan kalau Kalian Mau Iri. Bagaimana dengan Indonesia dalam piala dunia sepak bola U20? Semoga Indonesia seperti Qatar dalam menjamu tamu. Itulah wajah Islam yang hakiki yang ditampilkan Qatar. Tidak ada itu setingan dengan Kamera Action. Itu bukan pencitraan tapi itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Kita di dalam negeri masih sibuk mau menjelekkan Islam tapi di dunia lain lagi mempertontonkan realita Islam yang sebenarnya. Silakan kalian para Islamophobia mencari-cari kejelekan Islam apa saja. Umat Islam tetap akan menunjukkan kemurnian ajaran ini kepada mereka yangg mau selamat di dunia dan akhirat. Orang-orang Barat telah menyaksikan langsung kehebatan ajaran Islam yang diperlihatkan Qatar selama melaksanakan piala dunia sepak bola. Dan, ini akan dikenang seumur hidup oleh warga dunia bahwa apa yang telah mereka jelekkan tentang Islam Ternyata Tidak Terbukti semuanya. Qatar benar tidak lolos ke babak berikut tapi nilai dakwahnya sudah melebihi kelolosannya ke babak berikut. Namun, Alhamdulillah Umat Islam diwakili oleh Maroko. Tim underdog tapi bisa mengalahkan tim raksasa sepak bola. Bola bundar dan tidak mustahil Maroko sampai ke Final. Para Islamophopobia gak bisa tidur dengan pencapaian Umat Islam di dunia. Matilah kalian karena kebencian kalian. Jika Qatar sukses dan Insya’ Allah di Indonesia, Anies Rasyid Baswedan akan Sukses juga jadi Presiden. Aaaaamiiiiinnn. Wallahu A\'lam ... (*)
Rawan Bencana, LaNyalla Usul Pemerintah Siapkan Beberapa Lokasi Pengungsian Permanen
Jakarta, FNN – Tingginya tingkat kebencanaan di Indonesia turut menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah harus mempersiapkan beberapa titik lokasi pengungsian permanen untuk para penyintas bencana. “Pemetaan mitigasi bencana harus dilakukan, termasuk menyiapkan camp-camp pengungsian permanen dan aman dengan konstruksi bangunan tahan gempa,” kata LaNyalla, Kamis (8/12/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, mitigasi harus dilakukan menyeluruh dengan menyiapkan jalur evakuasi dan titik-titik pengungsian, berdasarkan kajian lokasi yang tinggi tingkat kebencanaan. “Jadi, jika sewaktu-waktu terjadi bencana, masyarakat dapat segera menuju titik yang sama untuk segera memasuki lokasi pengungsian,” ujar LaNyalla. Menurutnya, camp pengungsian permanen juga memudahkan penyaluran bantuan. Di lokasi ini bisa dibangun posko utama dan gudang bahan pokok bantuan serta dapur umum. “Jika ada sisa bantuan tahan waktu, yang tidak diperlukan lagi dapat disimpan di gudang,” tutur LaNyalla. LaNyalla yakin manajemen kebencanaan dapat membuat penanganan kebencanaan jadi lebih terarah dan tertib. “Kita tak ingin bencana terjadi. Tetapi ketika terjadi, kita sudah siap dengan segala kemungkinannya. Masyarakat pun tahu ke mana mereka harus bergerak saat terjadi bencana,” imbuhnya. Sebagaimana diketahui, belakangan ini Indonesia tengah diuji dengan bencana beruntun. Setelah bencana gempa Cianjur, Garut, Jember, Maluku, Minahasa dan Erupsi Semeru, hari ini gempa juga terjadi di Sukabumi. (mth/*)
Suara Relawan
Kalau situasinya tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, boleh jadi tahun depan Anies Baswedan akan bersilaturrahim dengan Prabowo untuk memulai penjajakan koalisi. Dalam politik, hal itu mungkin saja terjadi. Oleh: Sulung Nof, Penulis SECARA psikologis, saya lebih dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bersama rekan-rekan, kita turut membangun parpol ini sejak 1998 ketika masih berwujud Partai Keadilan (PK). Ikatannya lebih emosional. Sementara kedekatan saya dengan Partai Demokrat (PD) lebih didasarkan pada hubungan kekeluargaan, karena ada saudara yang aktif juga menjadi kadernya. Selain itu juga respek dengan sosok Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Semalam (6/12) saya menyaksikan Catatan Demokrasi di TVOne bertajuk “Pilpres 2024: Mungkinkah Anies Terganjal?” Adapun bahasan diskusinya terkait pembatalan lokasi acara Anies Baswedan di Aceh dan penolakan di Riau. Jika resistensi itu terus berlangsung, baik berupa pelarangan, spanduk bernuansa provokatif, ataupun pelemparan telur busuk, maka yang lebih \'diuntungkan\' adalah Anies Baswedan dan yang \'dirugikan\' adalah rezim. Namun yang lebih mencemaskan para relawan adalah jika PKS dan/atau PD memilih balik arah. PT 20% adalah mekanisme yang mesti dipenuhi setiap parpol maupun gabungan parpol agar bisa mencalonkan Capres – Cawapres. Komunikasi yang sudah terbangun antara Anies Baswedan bersama Nasdem, PD, dan PKS tampaknya muncul gejala kebuntuan. Bisa jadi aspirasi masing-masing parpol masih belum terakomodir, sehingga terjadi stagnasi. Mari kita buka data sejarah Pilpres 2014. Secara empiris bahwa PD itu tidak menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, meskipun siasat PS untuk meraih dukungan SBY adalah dengan menjadikan besannya sebagai Cawapres. Kemudian pada Pilpres 2019, PD agaknya setengah hati dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno karena diduga proposal untuk menjadikan AHY sebagai Cawapres tidak terkabul. Ketika itu SBY sempat dilematis. Mengapa AHY tak direstui mendampingi Prabowo? Dugaan saya, ganjalannya ada di PKS. Seperti yang kita ketahui, Ijtima Ulama menyodorkan Dr. Salim Segaf AlJufri dan Ust. Abdul Somad (UAS) sebagai Cawapres. Maka ketika PD meng-endorse AHY untuk mendampingi Prabowo, PKS pun mendaulat bahwa kadernya lebih berhak karena direkomendasikan dalam Ijtima Ulama. Jika begitu kenyataannya, maka suasana batin saat ini pun rasanya mirip. Ketika PD menunjukkan sinyal dukungan kepada Anies Baswedan – selama wakilnya adalah AHY, maka PKS mengajukan pembanding dengan mendorong Prabowo – disandingkan Aher (Ahmad Heriawan) untuk menjadi pendamping mantan Gubernur DKI tersebut. Sehingga konfigurasinya menjadi dua opsi, yakni: Anies Baswedan – AHY atau Anies Baswedan – Prabowo. Sekali lagi, jika kuncian ini yang sedang terjadi, maka sejarah mengulang dirinya sendiri dalam bentuk yang agak sedikit berbeda. Lalu bagaimana akhirnya? Tentu saja kita perlu bersabar menunggu sampai Bakal Capres – Cawapres didaftarkan ke KPU. Sepertinya Anies Baswedan masih memberikan waktu bagi PD dan PKS untuk menata ulang komitmen hingga akhir tahun ini. Pertanyaannya, apakah PKS rela memberikan tiket Cawapres untuk PD? Jika ya, maka ketiga parpol ini bakal segera deklarasi. Dan, insentif yang akan didulang PKS setidaknya posisi Mendagri untuk Aher dan pos menteri lainnya. Kalau situasinya tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, boleh jadi tahun depan Anies Baswedan akan bersilaturrahim dengan Prabowo untuk memulai penjajakan koalisi. Dalam politik, hal itu mungkin saja terjadi. Ini adalah suara relawan yang sedang harap-cemas melihat situasi seperti ini. Dugaan yang dikemukakan dalam tulisan ini masih harus diuji karena hanya tafsir semata. Agar menjadi fakta, PD dan PKS dinantikan deklarasinya demi mendukung Anies Baswedan. Bandung, 07122022. (*)
Tempuh Perjalanan 18 Jam Demi Ketemu Anies, Emak-Emak Ini Bikin Miris
“SEJAK kemarin, saya termangu-mangu dan sempat tertegun ketika mendapat kiriman sebuah video dari seorang teman yang menjadi pendukung dari Anies Baswedan. Videonya sebenarnya sangat singkat, hanya berdurasi sekitar 39 detik, tetapi makna di balik video ini, menurut saya, punya pesan yang sangat dalam,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengawali pembahasan di Kanal Youtube Hersubeno Poin edisi Rabu (7/12/22). “Assalamualaikum, Pak Anies. Kami dari Aceh Tenggara, mau kembali pulang, demi untuk jumpa Bapak di Banda Aceh, dengan jarak tempuh kami 18 jam, Pak. Beginilah keadaan kami, Pak. Semoga Bapak nanti menjadi presiden RI 2024-2029,” demikian antara lain pernyataan yang ada dalam video tersebut. Reaksi netizen setelah menonton video tersebut pun cukup beragam. Ada yang hanya mengirim emoticon orang menangis, ada yang memberikan komentar pendek “ngeri”, tapi ada juga yang menyatakan “ini sangat dalam pesannya”. “Saya kira reaksi-reaksi tadi sesungguhnya punya satu pemikiran atau satu perasaan yang sama, namun ekspresinya berbeda,” ujar Hersu. Dalam video tersebut tergambar bagaimana emak-emak menggunakan mobil yang ala kadarnya menempuh perjalanan panjang 18 jam untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Sementara, jalan-jalan di Aceh tidak seperti jalan di kota-kota di Jawa. Jalan yang ditempuh ada yang harus melalui hutan-hutan yang cukup lebat, dan tidak semua jalannya mulus. Intinya, perjalanan mereka butuh perjuangan yang sangat berat, apalagi hanya menggunakan mobil bak terbuka yang ditutup dengan terpal seadanya. Belum lagi kalau hujan, pasti kebasahan. Meski harus menempuh perjalanan yang tidak mudah, mereka tampak sangat gembira karena akhirnya berhasil bertemu dengan Anies Baswedan. Memang, tidak ada penjelasan apakah mereka bisa bertemu langsung dengan Anies Baswedan, atau hanya tenggelam dalam lautan massa dalam euforia menyambut Anies dari kejauhan. Selain ibu-ibu dari Aceh Tenggara, ada juga seorang emak-emak dari Duri, Bengkalis, Riau, yang juga menempuh perjalanan lumayan panjang, yang datang untuk bertemu dengan Anies. Dia bersyukur senang sekali sudah berhasil berfoto dengan Anies. “Alhamdulillah Pak, ih senangnya Pak hatiku, nggak sia-sia jauh-jauh nemuin Pak Anies, calon presiden 2024. Yes. Mudah-mudahan jadi presiden. Amin ya Allah,” ujar ibu-ibu tersebut. Seperti itulah ekspresi dari rakyat kecil, dari emak-emak, yang rela berkorban apa pun demi mendukung seorang calon presiden Anies Baswedan. Fenomena semacam ini sesungguhnya juga pernah kita saksikan pada pilpres 2019 lalu, saat Prabowo Subianto-Sandiaga Uno maju sebagai penantang incumben dan bersaing melawan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin. Mereka menginginkan perubahan, menaruh harapan besar kepada Prabowo dan Sandi. Mereka ingin rezim berganti dan nasib mereka sebagai rakyat bisa lebih baik. Mereka ikhlas menjadi relawan, mendukung kampanye, dan banyak sekali yang sangat militan. Mereka juga bertempur di media sosial. Bahkan, banyak sekali relawan yang menyumbangkan dananya meski dalam keterbatasan. Kisah-kisah semacam itu memang sangat heroik. Waktu itu Prabowo dianggap figur yang memberikan harapan, heroik, dan waktu itu Prabowo mengaku “akan timbul dan tenggelam bersama rakyat” ketika dia sudah dinyatakan kalah oleh KPU. Para relawan ini sesungguhnya tidak berharap apa pun kecuali menjadikan Indonesia lebih baik. Mereka hanya mendukung calon presidennya dan ketika calon presidennya berhasil memenangkan pemilu, mereka akan kembali lagi dalam aktivitas sehari-hari. Mereka hanya berharap kehidupan menjadi lebih baik. “Harapan orang-orang semacam ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu pemimpin yang mereka jagokan bisa menjaga komitmen dan janji-janjinya selama masa kampanye,” ujar Hersu. Tetapi, seperti sama-sama kita saksikan bahwa sekarang ini ternyata Prabowo, disusul oleh Sandiaga Uno, bergabung dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf. “Mereka meninggalkan rakyat dalam kondisi terbelah dan terus saling bermusuhan,” kata Hersu. Memang, sampai sekarang pembelahan masih terus terjadi, sementara itu, Prabowo dan Jokowi sudah bergandengan tangan dan jalan seiring. Bahkan, dalam banyak kasus Prabowo memuji-muji kepemimpinan Jokowi dan Jokowi menyatakan bahwa setelah pilpres giliran Prabowo yang menjadi presiden. Melihat kondisi ini, banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, untuk apa ada Pilpres kalau ternyata mereka yang dikalahkan akhirnya masuk ke Istana. “Yang mengagumkan, walaupun dikhianati, rakyat kita, khususnya emak-emak, tidak pernah putus harapan, tidak patah hati, apalagi patah arang,” lanjut Hersu. Kini mereka mengalihkan harapannya dengan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, figur oposisi yang sudah dianggap bisa menjadi antitesa dari Jokowi. Saat ini rakyat mengelu-elukan ke mana pun Anies pergi. Mereka larut dalam lautan euforia dan asa yang menggantung tinggi, berharap datangnya seorang pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia sebagai rumah harapan, rumah bersama, rumah besar Indonesia yang rakyat di dalamnya hidup sejahtera, rukun, adil, dan makmur. “Sungguh luar biasa harapan mereka ini. Jujur saya hanya bisa berdoa, semoga Pak Anies Baswedan yang mereka elu-elukan tidak mengulang lagi kesalahan dari pemimpin sebelumnya, lepas dari takdir yang akan membawa Anies Baswedan nanti, apakah bisa masuk istana menjadi seorang presiden yang diimpikan atau mengulang kembali cerita seorang pecundang yang masuk istana lewat pintu belakang, menghianati para pendukungnya,” pungkas Hersu. (ida)
Suar Kebebasan
Untuk membawa bangsa menuju jalan cahaya, kebebasan perlu dijaga dengan penguatan akal dan adab. Kebebasan beragama dan berkeyakinan perlu tuntunan fajar budi. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, hidup tanpa kebebasan bagaikan tubuh tanpa jiwa. Kebebasan tanpa akal-budi bagaikan jiwa yang linglung. Kebebasan itu ibarat anggur. Ia bisa menghangatkan darah kehidupan dengan ekses yang mengerikan. Apa yang bisa membawa spontanitas dan kegembiraan, tanpa kendali nalar dan nurani bisa menimbulkan kegilaan. Engkau saksikan sendiri, orde reformasi mendorong orang merayakan pesta demokrasi dengan menenggak anggur kebebasan. Saat orang menikmati anggur kebebasan, kekuatan daya pikir sedang berseluncur ke titik nadir. Kepekaan etik melapuk ke titik tumpul. Minat baca rendah, kedalaman pikiran dihindari. Kedangkalan dirayakan. Politik dan etik terpisah seperti air dan minyak. Ledakan anggur kebebasan dalam kebebalan pikiran dan perasaan membangkitkan kerumunan yang linglung. Elit semenjana berebut kekuasaan bukan berani karena mengerti, melainkan karena tak tahu. Orang-orang memilih pemimpin bukan karena memahami apa-siapa yang dibutuhkan, melainkan karena “sihir” siapa yang paling kuat. Jiwa-jiwa yang bingung mudah dikendalikan para penggertak. Para penggertak itu bisa menakuti kerumunan dengan tongkat ancaman “minoritas” atau “mayoritas”, ekstrem kanan atau ekstrem kiri, kampret atau cebong , tanpa memberikan kompas jalan keluar yang terang. Untuk membawa bangsa menuju jalan cahaya, kebebasan perlu dijaga dengan penguatan akal dan adab. Kebebasan beragama dan berkeyakinan perlu tuntunan fajar budi. Kemerdekaan kebangsaan perlu penguatan nalar kemanusiaan. Kebebasan demokrasi harus dipimpin hikmat kebijaksanaan. Kebebasan pasar perlu haluan nilai dan visi keadilan. Hanya dengan kompas nalar dan nurani, kebebasan bisa membawa kita menuju keselamatan dan kebahagiaan hidup bersama. (*)
Maroko Negeri Muslim yang Mewakili Muslim di Dunia dalam Bidang Sepak Bola
Tadi dunia Islam berharap pada Kerajaan Arab Saudi. Tetapi sayang Saudi terhenti dan tidak lolos. Betapa bangganya para haters Islam dan Islamphobia. Sampai di Sepak bolapun mereka juga membenci Islam. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung AKHIRNYA Spanyol (Sparoh Nyolong) terhenti dan gak masuk 8 besar di piala dunia di Qattar. Mereka dihentikan oleh Maroko. Negara yang tidak dianggap hanya sebagai pelengkap penderita tiba-tiba nyolonong masuk perempat final mengalahkan raksasa-raksana dunia dalam sepak bola. Tidak mustahil kalau pencapaian Maroko sampai Final. Gak ada yang bisa menjamin. Negara Arab di Afrika ini gak mungkin bisa mengalahkan negara-negara besar yang menjadi juara piala dunia. Maroko tidak ada pemain hebat dan tidak ada club sepak bola yang top juga, seperti di Spanyol. Tapi itu tidak membuat gentar pemain Maroko. Mereka berjuang dengan ikhlas atau nothing to lose sehingga akhirnya bisa memenangkan pertandingan itu. Tadi dunia Islam berharap pada Kerajaan Arab Saudi. Tetapi sayang Saudi terhenti dan tidak lolos. Betapa bangganya para haters Islam dan Islamphobia. Sampai di Sepak bolapun mereka juga membenci Islam. Nah sekarang, Maroko sudah lolos sampai 8 besar. Kalian mau bilang apa? Dan, tidak mustahil Maroko sampai di Final. Kalau sampai di final maka bisa mencret-mencret dan berak darah para Islamophobia waktu mereka menonton pertandingan itu. Jika sampai di final itu bukan kesuksesan Maroko saja tapi itu kesuksesan dunia Islam walau gak ikut kontestasi piala dunia. Makin diperhitungkan orang Islam di kancah persebak bolaan. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Kasus Kanjuruhan-nya saja belum selesai mau bicara piala dunia? Nanti saja kalau presidennya Anies Rasyid Baswedan alias ARB). Wallahu A\'lam ... (*)
Saham ‘Ponzi’ GoTo Tidak Layak Masuk Bursa: Wajib Diselidiki
Kalau perusahaan tidak bisa bagikan dividen, dan kenaikan harga saham hampir tidak mungkin terjadi, kenapa GoTo dibolehkan menawarkan sahamnya kepada publik (Go Public)? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) HARGA saham GoTo masih terus anjlok, menyentuh batas bawah harian, atau auto reject bawah (ARB), kalau tidak salah, delapan kali berturut-turut. Saham GoTo hari ini ditutup menjadi Rp 107 per saham, turun 68,3 persen dari harga perdana sebesar Rp 338 per saham. Kalau tidak ada auto reject, saham GoTo mungkin sudah lama jadi gocap. Penurunan drastis harga saham GoTo ini bukan kejutan, tapi sudah dapat diperkirakan sejak awal. Karena kinerja GoTo selama ini, selama perusahaan berdiri, memang sangat buruk, dan sekarang malah semakin memburuk. Maka itu, GoTo seharusnya tidak layak Go Public, tidak layak menawarkan sahamnya di Bursa. Alasannya sebagai berikut. Pertama, aset GoTo terlalu (di)besar(kan). Sebelum Go Public, Gojek akuisisi (atau merger dengan) Tokopedia, untuk menjadi Gojek Tokopedia alias GoTo. Tokopedia didirikan tahun 2009, dan kinerjanya rugi terus selama berdiri. Rugi Tokopedia tahun 2020, sebelum diakuisisi, mencapai Rp 4,3 triliun, dengan akumulasi rugi per akhir tahun 2020 mencapai Rp 18,3 triliun, dan Kekayaan Bersih hanya Rp 11,8 triliun. Dengan kondisi kinerja yang buruk seperti ini, nilai akuisisinya yang harus dibayar Gojek kepada Tokopedia lebih dari Rp 100 triliun, dengan goodwill Rp 93,15 triliun. Tentu saja, nilai akuisisi ini sangat tidak normal, membuat harga saham GoTo pada saat Go Public juga menjadi tidak normal, merugikan investor publik. Karena akuisisi Tokopedia dibayar dengan saham GoTo, maka jumlah saham beredar GoTo menjadi sangat besar, membuat kapitalisasi pasar GoTo seolah-olah sangat besar, alias menggelembung. Alasan kedua adalah profitabilitas. Gojek dan Tokopedia sejak berdiri sampai merger menjadi GoTo selalu rugi, dan ruginya semakin membesar. Rugi GoTo tahun 2021 mencapai Rp 22,5 triliun dan 2022 (9 bulan) mencapai Rp 20,7 triliun, sehingga total rugi dalam 1 tahun dan 9 bulan mencapai Rp 43,2 triliun, atau 43,5 persen dari akumulasi kerugian selama berdiri. Total akumulasi rugi GoTo sampai akhir tahun 2021, sebelum penawaran perdana, mencapai Rp 79,2 triliun. Dengan total rugi sebesar ini, GoTo tidak akan bisa bagi dividen untuk jangka waktu yang sangat lama, sampai akumulasi rugi terkompensasi menjadi positif, yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Karena itu, pengembalian investasi di GoTo hanya dapat diharapkan dari kenaikan harga saham, yang mungkin juga tidak akan pernah terjadi, seperti dikatakan secara eksplisit di dalam prospektus, halaman 141. Kalau perusahaan tidak bisa bagikan dividen, dan kenaikan harga saham hampir tidak mungkin terjadi, kenapa GoTo dibolehkan menawarkan sahamnya kepada publik (Go Public)? Ketika investor hanya bisa mengharapkan pengembalian investasinya dari kenaikan harga saham, maka konsep ini sama saja seperti spekulasi dan gambling yang mempunyai karakteristik bagaikan ponzi. Artinya, investor yang beli saham GoTo terakhir-terakhir akan menanggung rugi dari semua keuntungan investor-investor terdahulu. Kedua alasan ini seharusnya menjadi acuan bagi Otoritas Jasa Keuangan-OJK untuk tidak memberi izin Go Public kepada GoTo. Dan kedua alasan ini seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi Telkomsel untuk tidak investasi membeli saham GoTo. Tetapi, kenapa semua rambu-rambu ini ditabrak? Apakah ada kekuatan yang memaksa untuk menabrak semua rambu-rambu tersebut? Semoga semua misteri Go Public GoTo dapat segera terungkap. (*)
Lelang Kepulauan Widi, TNI Harus Berani Tolak Pemerintah Seperti Panglima Sudirman
Di sisi lain, Jenderal Sudirman berpendapat Belanda selalu ingkar janji dalam perundingan, sehingga TNI lebih memilih melakukan perang gerilya daripada menyerah kepada penjajah. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (UNAS) TNI harus berani menentang keputusan kontroversial Pemerintah Pusat terkait kedaulatan negara dalam kasus lelang Kepulauan Widi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah menentang keputusan pemerintah terkait kedaulatan negara dan keputusan berani itu harus ditiru oleh pimpinan TNI era saat ini. Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah menentang keputusan pemerintah (Presiden RI Sukarno) yang memilih menyerah kepada Belanda daripada ikut dalam perang gerilya. Panglima Sudirman juga menolak mengakui hasil perundingan Roem-Royen yang mengharuskan Tentara Republik Indonesia (TRI) menghentikan aktivitas perang gerilyanya. Saya sengaja mengungkapkan hal tersebut terkait aktivitas yang dilakukan Komando Distrik Militer (Kodim) 1509/Labuha, Korem 152/Baabullah, Kodam XVI/Pattimura. Mereka mengerahkan prajurit untuk mengibarkan bendera Merah Putih di Kepulauan Widi. Kepulauan ini termasuk wilayah administratif Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Aksi ini untuk menegaskan Kepulauan Widi itu bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komandan Kodim 1509/Labuha, Letnan Kolonel (Kavaleri) Romy Parnigotan Sitompul mengatakan bahwa aksi pengibaran bendera itu untuk menegaskan Kepulauan Widi tidak diperjualbelikan. “Seperti kita ketahui salah satu situs asing menempatkan Kepulauan Widi yang akan dijual,” kata Letkol Kav Romy seperti dilansir Antara, Selasa (6/11/2022). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno membantah Kepulauan Widi, Maluku Utara tersebut, dijual di situs Sotheby\'s Concierge Auctions. Ia mengatakan Kepulauan Widi saat ini tengah dalam pengembangan oleh pihak ketiga, yakni PT Leadership Islands Indonesia (LII) dengan mencari investor. Kepulauan Widi tercantum dalam situs Sotheby\'s Concierge Auctions sebagai daftar barang lelang. Pelelangan itu akan berlangsung mulai 8 Desember 2022. Pada situs tersebut, PT LII menawarkan pengelolaan pulau tersebut. Mereka mengaku sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tempat tersebut. Padahal Kepulauan Widi itu berada di wilayah konservasi terumbu karang, bakau dan ikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 102/KEPMEN-KP/2020. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga menyebut lelang Kepulauan Widi bermaksud untuk mencari investor. Menurutnya, PT LII sedang kekurangan modal dalam mengembangkan Kepulauan Widi. Oleh karena itu, perusahaan menawarkan kerja sama investasi lewat pelelangan. “PT LLI kemudian mencari pemodal, mencari pemodal asing. Makanya dia naikkan ke lelang itu. Tujuannya bukan lelang buat dijual, tujuannya untuk menarik investor asing. Nah, itu boleh-boleh saja,” tutur Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022). Sebagai warga, saya mendukung tindakan yang dilakukan TNI Angkatan Darat untuk menjaga kedaulatan NKRI di Kepulauan Widi. Saya meminta TNI tidak ragu-ragu jika persoalan menyangkut kedaulatan NKRI. Korps Marinir TNI AL harus memberikan dukungan personel untuk menjaga pulau-pulau terluar RI. Saya memberikan contoh Jenderal Sudirman berani berbeda pendapat dengan Presiden Sukarno ketika menghadapi agresi militer Belanda pada 18 Desember 1948. Saat itu Jenderal Sudirman meminta Presiden Sukarno menghentikan perjuangan melalui jalur diplomasi ketika negara dalam keadaan genting. Panglima Sudirman meminta Presiden Sukarno ikut bergerilya. Tapi Sukarno memilih tetap tinggal di dalam Kota Yogyakarta dan menolak ikut bergerilya. Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memilih jalur diplomasi untuk berunding dengan Belanda untuk mendapatkan dukungan internasional. Di sisi lain, Jenderal Sudirman berpendapat Belanda selalu ingkar janji dalam perundingan, sehingga TNI lebih memilih melakukan perang gerilya daripada menyerah kepada penjajah. Dugaan Jenderal Sudirman ternyata benar, setelah perundingan itu, Sukarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh pasukan Belanda. Seandainya Jenderal Sudirman mengikuti pendapat Presiden Sukarno, maka negara Indonesia tidak ada lagi di peta dunia. Panglima Sudirman juga menolak mengakui hasil perundingan Roem-Roijen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 oleh delegasi Republik Indonesia dan negara Belanda. Dalam Perjanjian Roem Royen disebutkan Tentara Republik Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya. Jadi TNI itu tidak kenal menyerah seperti pesan dalam Sapta Marga, bukan seperti politikus yang sudah berulangkali dibohongi pimpinan, tapi masih mau berunding juga. (*)
Ketua PSI Jakarta Mundur: Saya Muak Dengan Politik Polarisasi
“SAYA termasuk politisi muda yang jujur saja sudah muak dengan polarisasi, walaupun realitanya di dalam politik pasti akan terjadi, karena itu mungkin insting dasar manusia juga untuk berseberangan di dalam satu kontes politik. Tapi saya rasa perlu ada orang-orang yang punya keberanian dan juga punya komitmen untuk menyatakan tidak pada polarisasi. Sampai bertemu lagi, saya pamit undur diri dari Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih.” Pernyataan di atas adalah pengakuan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Jakarta, Michael Sianipar. Seperti kita ketahui bahwa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Jakarta, Michael Sianipar, mundur dan sekaligus menyatakan dia keluar dari partai berlambang Mawar Merah itu. Berita pengunduran diri Michael ini menjadi berita politik yang paling banyak mendapat sorotan awal pekan ini. Michael menyatakan, dia mengundurkan diri karena PSI sudah berubah. Dia tidak yakin perjuangan politiknya bisa dia wujudkan jika dia tetap bergabung bersama PSI. Michael menjadi figur penting keempat yang dalam tahun ini mengundurkan diri dari partai yang saat ini dipimpin oleh eks vokalis grup band Nidji, Giring Ganesha Djumaryo. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (6/12/22) kembali menyoroti hal ini bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa Michael adalah figur penting keempat di PSI yang tahun ini mengundurkan diri. Sebelumnya telah juga mengundurkan diri salah satu pendiri dan sekaligus juga Sekretaris Dewan Pembina, Sunny Tanuwijaya. Kemudian disusul Ketua DPP Samara Amani; dan mantan Wakil Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang, Surya Candra. Sunny dan Surya Chandra mundur karena ingin fokus membantu pencapresan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara, Samara Amani mengaku tidak ada motivasi politik, tapi ingin mencari tantangan lain di luar partai politik. Sunny dan Michael Sianipar pernah menjadi staf Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama. Sekarang, orang dekat Ahok itu sudah keluar dari PSI dan sementara yang sudah pasti menyatakan akan mendukung Anies adalah Sunny Tanawijaya. Apakah Michael juga akan mengikuti jejak Sunny dan Surya Chandra untuk bergabung dalam tim yang mendukung Anies? Spekulasi soal ini banyak muncul di media meskipun dalam tanda tanya. “Tidak berlebihan juga kalau kemudian ada spekulasi macam ini, sebab walau PSI DKI Jakarta saat dipimpin oleh Michael Sianipar sangat kritis terhadap Anies, namun Michael punya kedekatan yang berbeda dengan PSI pusat,” ujar Hersu, panggilan akrab Hersubeno Arief. Meskipun tetap kritis, dalam beberapa hal mereka memberikan apresiasi, bahkan kadang justru mendukung Anies Baswedan. Michael bahkan mengaku sudah muak dengan politik polarisasi atau politik pembelahan di tengah masyarakat karena selama ini para petinggi PSI selalu menarasikan pembelahan, khususnya memberikan label kepada Anies sebagai Bapak politik identitas. Karena muak dengan politik pembelahan tadi, Michael mengatakan bahwa harus ada yang berani mulai membangun jembatan. Michael mengaku sadar dengan pilihannya tersebut dan siap dengan berbagai risiko yang harus dihadapi dan diterimanya. Apakah keputusannya keluar dari PSI itu karena dia merasa sudah tidak mungkin lagi membangun jembatan atau bahkan idealismenya dalam dunia politik tidak bisa dilakukan bersama dengan PSI? Atau ada keputusan lain yang akhirnya mendorong Michael membuat keputusan yang sangat ekstrem itu. Sejauh ini, Michael mengaku belum mau bicara. Dia hanya menyatakan akan fokus pada pengunduran dirinya ini. Untuk bisa menyelami pemikiran Michael dan apa yang dia pikirkan tentang bangsa ini, lebaran lalu Hersubeno Arif sempat mewawancarai Michael yang kebetulan hadir dalam acara halal bihalal yang digelar oleh FNN. Wawancara lengkapnya bisa disimak dalam Hersubeno Point edisi ini. (sof)
Selamat Ginting Meminta Evaluasi Program Deradikalisasi Terorisme
Jakarta, FNN – Analis Komunikasi Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting mengungkapkan, pemerintah harus melakukan evaluasi kembali program deradikalisasi atas narapidana terorisme. “Dalam beberapa kasus bom bunuh diri yang terjadi di Tanah Air justru dilakukan oleh narapidana terorisme yang telah menjalani deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan,” kata Selamat Ginting menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (7/12/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pelaku bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat, hari ini, itu bernama Agus Sujatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Kota Bandung, dan telah dihukum penjara selama empat tahun di Nusakambangan. Kemudian, ia bebas pada September 2021. Menurut Selamat Ginting, deradikalisasi merupakan program yang bertujuan menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan radikalisme. Sasarannya para teroris yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan. \"Lalu apa saja program yang dilakukan (selama ini)? Mengapa jika belum bisa menghilangkan pemikiran radikalisme, mereka harus dibebaskan? Bagaimana pengawasannya jika mereka sudah dibebaskan?” Ginting mempertanyakan. Menurutnya, jika tujuan deradikalisasi untuk membersihkan pemikiran-pemikiran radikalisme yang ada pada para teroris itu, harus sudah bisa dipastikan terlebih dahulu mereka sudah bisa kembali menjadi masyarakat biasa. “Jika ada potensi pikirannya kembali ke ranah radikalisme, polisi harus mengawasi secara ketat. Kalau perlu tangkap kembali,” ujarnya. Polisi dianggap sebagai penghalang gerakan radikalisme, karena itu polisi menjadi salah satu sasaran pelaku terorisme. Seperti perang gerilya, mereka melihat jika polisi lengah, maka mereka akan beraksi. Tetapi jika polisi waspada, mereka menahan diri. (mth/sgo)
Safari Anies Dihadang, Intelijen Mulai Bermain?
SAAT ini, intensitas berbagai peristiwa politik mulai naik. Ini yang ditandai dengan bagaimana RUU KUHP kemarin sudah disahkan di DPR, kemudian mahasiswa mulai bergerak. Namun, kelihatannya bukan hanya mahasiswa yang bergerak, Amerika juga mulai punya perhatian terhadap soal KUHP. Tetapi, perhatian mereka lebih pada soal kumpul-kumpul. Peristiwa ini sangat menarik karena langsung dikomentari oleh Duta Besar Amerika di Indonesia, Mr. Kim. Demikian juga negara-negara Uni Eropa yang juga mempersoalan hal itu karena berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, intensitas untuk menghalangi Anies Rasyid Baswedan juga mulai naik. Jika semula hanya dibatalkan lokasi-lokasinya, sekarang ini rencana kunjungannya di Sulawesi Selatan sudah mulai ditentang oleh mahasiswa. Bahkan, sudah ada bakar-bakaran ban di depan umum. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dan Rocky Gerung membahas dalam beberapa topik menarik tersebut di Kanal Youtube Rocy Gerung Official edisi Rabu (7/12/22). “Ya, itu (juga) soal KUHP yang pertama, artinya banyak unsur dalam proses pembuatan KUHP yang dideteksi punya masalah dengan hak asasi manusia. Dan, itu menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa comply dengan wacana dunia tentang kemerdekaan individu, pilihan seksual orientasi, dan segala macam,” ujar Rocky. Menurut Rocky, kita seharusnya belajar bahwa dunia itu terhubung dengan satu prinsip bahwa individu itu pada dasarnya bebas, kecuali dilarang. Kita justru terbalik, semuanya dilarang kecuali diizinkan oleh negara. Jadi, itu paradigma yang menyebabkan negara-negara Eropa menganggap bahwa bahaya kalau Indonesia tidak comply dengan value dunia. Walaupun Indonesia akan bilang ini KUHP kita, tetapi pergaulan internasional akan menyudutkan Indonesia nanti dalam banyak perundingan. Jadi, dalam banyak perundingan politik maupun ekonomi nanti, orang akan persoalkan ada kebebasan sipil nggak di Indonesia. Bagi negara-negara Barat, kata Rocky, kehidupan global itu akan terkoneksi melalui fasilitas bisnis yang menyebabkan orang mesti masuk hotel nanti ada pemeriksaan KTP segala macam. Padahal, yang penting ada security di hotel itu, bukan mengintip kegiatan seksual bahkan oleh orang dewasa. Jadi, point itu yang tidak masuk di dalam KUHP. “Tapi saya menduga memang ada perdebatan keras dengan soal itu dan kelompok-kelompok penekan tentu menginginkan supaya moral-moral agama itu dimasukkan di situ,” ujar Rocky. Tetapi, terang Rocky, pemerintah harus paham bahwa ini adalah perguruan global. Jadi, kalau dia ada di wilayah agama, silakan diatur di masing-masing komunitas agama. Namun, karena KUHP itu bersifat universal, kalau dia dipaksakan menjadi UU maka ada problem dengan mereka yang tidak punya pandangan sejenis. Lebih dari itu, buat Indonesia sendiri, buat masyarakat sipil Indonesia bahwa KUHP ini sudah diminta untuk diperhatikan betul soal hak menyatakan pendapat, hak berekspresi. Sekarang kita bingung untuk membedakan antara kritik dan penghinaan. Berkaitan dengan penghadangan Anies, sebetulnya beda antara BEM UI yang ingin mempersoalkan dalil-dalil dan beberapa BEM yang justru terlibat di dalam upaya untuk menghalangi Anies. “Anies itu datang ke daerah memang untuk menguji elektabilitasnya dan memenuhi keinginan relawan yang ingin Anies terlibat di dalam perdebatan politik,” ujar Rocky. Menurut Rocky, itu itu memang hak dia. Masalah dipilih atau tidak dipilih urusan nanti dan dicalonkan atau tidak itu urusan nanti. Tetapi, setiap manusia Indonesia tidak perlu tunggu masa kampanye untuk mengatakan saya ingin jadi presiden. Undang-undang dasar kita menjamin, keinginan setiap orang untuk memimpin negeri ini harus dihormati. “Kalau Anies, misalnya, dilarang di mana-mana karena dia punya motif menjadi presiden atau sebut saja batinnya ingin jadi presiden, itu bukan kejahatan. Karena menjadi presiden artinya menunjukkan diri untuk diuji. Kalau semua kegiatan Anies dianggap kampanye awal karena ingin menjadi presiden, mestinya perkawinan Kaesang Pangarep di Solo juga dibatalkan karena itu akan jadi ajang orang untuk mendekati Presiden Jokowi supaya minta restu,” tegas Rocky. Menurut Rocky, semua peristiwa publik itu ada dimensi politiknya. Ganjar Pranowo ke mana-mana juga ingin menjadi presiden. Mengapa tidak dilarang? ”Jadi, jangan diskriminatiflah. Yang saya dorong adalah saya ingin Ganjar jadi presiden, kampanye saja dari sekarang di luar jadwal kampanye yang resmi. Anies mau jadi presiden, kampanye saja dari sekarang dalam bentuk diskusi di Universitas. Demikian juga Mbak Puan Maharani atau siapa saja, tapi poin kita selalu jangan sesuatu yang formal itu dipakai oleh kekuasaan untuk menghalangi orang lain berkompetisi,” kata Rocky. “Saya menduga bahwa ada aparat intelijen bermain di situ, lalu mahasiswa dikomporin itu larang dong. Loh, mahasiswa nggak boleh larang Anies. Kan Anies datang dengan wacana intelektual. Lain kalau dia datang dengan wacana bahwa dia ingin berkompetisi di dalam politik 2024, itu tunggu jadwal Pemilu,” ucap Rocky. Anies dianggap datang sebagai individu yang berupaya untuk mendeteksi potensinya jadi presiden. Soal formalitas urusan koalisi yang harus memenuhi 20%. Kalau disebut Anies berpolitik, memang dia berpolitik dari awal. BEM juga berpolitik dan semua orang berpolitik. “Jadi, jangan dicampur-campur keinginan untuk mencegah. Mestinya justru kita dorong semua orang, silakan maju dalam kompetisi yang fair. Jadwal resminya memang tunggu KPU, tapi jadwal tidak resmi semua orang harus memanfaatkan itu. Jadi, saya ingin teman-teman BEM itu mengerti bahwa hak orang untuk mempromosikan dirinya dengan kapasitas dia, apalagi kapasitas intelektual, harus diterima oleh mahasiswa justru,” jelas Rocky. (ida)
KPU Harus Segera Memperbaiki Mekanisme Proses Pemilu
Jakarta, FNN – Pada Selasa, 6 Desember 2022, Partai Masyumi mengajukan Permohonan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengujian ini bermaksud untuk membatalkan ketentuan dalam PKPU 4/2022 khususnya mengenai Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 22 ayat (1), (2), (3), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 141. Partai Masyumi menganggap bahwa belakunya ketentuan Pasal-pasal PKPU tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya untuk ikut menjadi peserta Pemilu 2024. Ketua Umum Partai Masyumi, DR. Ahmad Yani, SH, MH mengungkapkan bahwa Berlakunya PKPU tersebut telah menciderai asas-asas pemilu yang sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam PKPU tersebut mengatur sesuatu yang tidak ada landasannya dalam UU Pemilu. Hal ini sangat bertentangan dengan asas peraturan perundang-undangan, yaitu lex superior derogate lex inferiori. “PKPU bukanlah produk legislasi, melainkan peraturan pelaksana dari UU yang ada, karena keberadaan PKPU bukan sebagai norma, melainkan sebagai peraturan pelaksana dan diperintahkan oleh UU yang lebih tinggi,” ungkap Ahmad Yani. Penggunaan sipol sebagai instrumen pendaftaran partai politik menurut ketentuan Pasal 10 PKPU 4/2022, jelas membuat norma baru yang tidak diperintahkan oleh UU Pemilu. Sementara KPU menjadikan sipol sebagai syarat mutlak untuk menerima pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Lebih buruknya, PKPU 4 Tahun 2022 baru diundangkan pada 20 Juli 2022, sementara akses untuk masuk sipol dibuka pada 24 Juni 2022. Darimana dasar hukum sipol itu dijadikan sebagai instrumen sebelum keluarnya PKPU. Ahmad Yani menilai, ini double pelanggaran, yaitu membuat Tindakan hukum di luar dari perintah peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan hukum sebelum peraturan perundang-undangan tersebut disahkan dan diundangkan. “Peraturan apapun, baru dapat mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau sudah diundangkan/pada tanggal diundangkan,” tegas Ahmad Yani. Sementara sipol mulai beroperasi pada tanggal 24 Juni 2022, partai-partai politik sudah mulai menginput data. Eksistensi partai-partai tersebut harus ditanyakan pula keabsahan datanya, karena belum ada peraturan yang mengatur mengani sipol tersebut dan mereka mulai menginput dengan instrumen yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturannya baru ada pada 20 Juli 2022. Ahmad Yani menilai PKPU itu tidak memiliki kekuatan yang mengikat untuk dijadikan sebagai standar baku bagi pendaftaran Partai Politik. Namun karena sistem sipol itu juga yang telah membuat partai-partai politik yang mendaftar dinyatakan gugur oleh KPU tanpa surat keputusan apapun. Sikap KPU itu telah merugikan hak konstitusional partai politik dan telah menyalahi asas pemilu yang paling mendasar, yaitu asas prmilu yang jujur dan adil. Karena itu, kami merasa pemilu ini adalah pemilu yang dimulai dengan ketidakjujuran (unfair election) dan tidak adil (injuctice election). “Kami tidak sedang mendelegitimasi pemilu, atau meminta pemilu dibatalkan atau ditunda, tapi kami meluruskan kekeliruan konstitusional supaya Kembali kepada pemilu yang sebenarnya, yaitu pemilu yang langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil,” kata Ahmad Yani. Menurutnya, kalau KPU tidak segera memperbaiki mekanisme proses pemilu, mulai dari pendaftaran parpol yang sudah dimulai dengan political genoside dengan “membantai partai-partai politik tanpa prosedur yang benar”, maka jangan harap pemilu 2024 menjadi pemilu yang luber dan jurdil. Ahmad Yani mengimbau kepada teman-teman parpol untuk kritis melihat ini, karena ini bukan hanya kepentingan politik sesaat, tetapi untuk kelangsungan demokrasi konstitusional yang menjadi tujuan Bersama. Kita harus menciptakan pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang berintegritas, dimulai dari penyelenggara hingga peserta pemilu. “Inilah harapan saya, dan saya akan terus melakukan upaya hukum dan konstitusi untuk meluruskan cara kerja KPU ini,” tuturnya. (mth/MD)
Dia yang Besarkan ARB, Dia Sendiri yang Takut dan Khawatir ARB Jadi Presiden
Kalian mau sahkan UU yang menjadi kalian otoriter bin diktaktor? Silakan saja kalau itu menolong hati dan jiwa kalian supaya kalian tetap berkuasa, kami tidak takut. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung NEGARA ini memang aneh bin ajaib. Presiden Joko Widodo yang jadikan Anies Rasyid Bawesdan (ARB) menjadi menteri dan dia juga punya andil langsung besar atau kecil, ARB jadi Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang ini dia dan gerombolan yang jadi penghuni Istana menjadi ketakutan dengan gelombang rakyat yang mengelu-elukan ARB setiap silaturrahim ke daerah-daerah. Bahkan, ada kemungkinan juga dia sendiri yang mau “membunuh” ARB atas pesanan oligarki laknatullah yang ingin menguasai Indonesia. ARB sudah gak bisa dibendung karena kalian sendiri dan gerombolannya yang mengkampanyekan ARB hingga Anies jadi besar. Kalian bilang Anies gak bisa kerja, Anies terpapar radikal dan radikul, Anies yang akan menghidupkan lagi Khilafah, dan 1001 macam Anies yang buruk. Tapi, nyatanya itu semua jauh panggang dari api. Anies kalian bilang, dia kere gak punya modal mau nyapres tapi tatkala dia naik privat jet dari Aceh ke Padang kalian meriang tingkat dewa. Kalian pikir cuma kalian yang punya duit dan privat jet di Indonesia ini? Partai pengusung dan relawan juga punya duit untuk mengantarkan Anies jadi presiden Indonesia ke VIII. Anies gak usah ngemis-ngemis ke oligarki. Itu juga yang menyebabkan kalian tambah panas dingin. Kalian pikir uang dan kekuasaan adalah segala-galanya. Ternyata semuanya Semu. Dikalahkan dengan keikhlasan dalam berjuang dan berbuat. Mending dari sekarang kalian para penghuni Istana yang membikin rakyat kalian menderita bersiap-siap saja untuk mengungsi karena so pasti duit kalian tidak akan laku, kalian dan jago kalian gak akan menang dan akan masuk Penjara. Di kala Anies disambut dengan meriah di berbagai daerah, tapi jagoan kalian penerus Jokowi hanya sibuk dengan tiktoknya sambil pamerin memakai celana dalam di luar dan joget-joget. Kalian mau sahkan UU yang menjadi kalian otoriter bin diktaktor? Silakan saja kalau itu menolong hati dan jiwa kalian supaya kalian tetap berkuasa, kami tidak takut. Kami rakyat hanya Berlindung saja kepada Allah SWT. Mau tangkap rakyat karena terlalu banyak protes kepada pemerintah? Silahkan saja. Apa kalian sudah nyogok Malikilmaut, sehingga kalian sudah aman dari kematian? Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Kami rakyat gak sabar menunggu Anies dilantik jadi presiden. Namun, jika seandainya sebelum pendaftaran bakal Capres nanti pada 2023 dan Anies sudah semua provinsi didatangi dan dikunjunginya, serta semua rakyat menyambut seperti yang terjadi di Aceh, Sumbar, Pekanbaru dan di provinsi-provinsi yang lain, maka kami hanya menyarankan agar KPU segera saja Melantik Anies Rasyid Baswedan untuk menghemat biaya. Supaya duit Pemilu bisa dialihkan ke IKN untuk beli King Cobra dan lepas di sana secara bebas sebagai tempat baru pengembangan Satwa yang dilindungi. Dan, semua manusia yang mau nginap di sana bisa melestarikan satwa langka itu. Boleh kerja sama dengan Panji manusia petualang dan tuannya Garaga. Siapa yang mau tinggal di sana dengan Panji, silahkan daftar karena dimudahkan semua oleh pemerintah yang ketuanya si tukang ngibul yang suka pakai udel-udel di kepalanya. Ingat, sekarang sedang musim Jenderal Ditangkap. Masih banyak Jenderal yang baik masih tersisa. Mereka gak mau tercemar namanya dan pangkatnya. Serta mereka masih percaya Kekuasaan Ilahi. Wallahu A\'lam ... (*)
Negara Diatur Politisi Cebong
Bahwa Negara Indonesia itu saat ini tidak ada atau tidak hadir, karena negara, rezim dan presiden saat ini hanya boneka kapitalis yang tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PASKA pengesahan RKUHP menjadi UU, termonitor Partai Nasdem abstain, dua partai menolak, PKS dan Partai Demokrat. Atraksi mereka protes di sidang pleno seolah-olah itu perjuangan heroik. Toh mereka sudah tahu sejak pembahasan awal sudah keok. Dalam ranah politik tidak ada kalah terhormat. Kalah harus siap diatur dan dikendalikan oleh mereka yang bersengkongkol untuk menang. Mereka yang menang apakah benar benar menang. Jawabnya “tidak” karena mereka tidak lebih hanya alat kekuasaan eksekutif yang celakanya juga boneka kekuatan yang lebih besar. Wajar jika DPR memiliki alam kosmis tersendiri, tidak ada lagi kaitan dengan fungsi wakil rakyat karena kontrak mereka sudah putus di bilik suara. Beberapa aktifis dan rakyat -dar keadaan sudah teralienasi, sudah tidak ada senyawa dalam fungsi dan peran DPR dengan rakyat. Partai sudah menjadi ilusi dalam sistem politik kita terpapar sebagai barang dagangan, menjadi alat yang sangat represif karena sudah menjadi ungkapan kepentingan pribadi dan golongan yang dipaksakan kepada rakyat. Makna kemerdekaan manusia dalam design kebangsaan kita tertutup dan digantikan demokrasi yang menjadi alat perbudakan baru dengan negara sebagai fasilitatornya. Masyarakat yang hidup dalam hiruk pikuk panji - panji partai pun menjadi masyarakat yang teralienasi karena memalingkan wajah sendiri dari kemanusiaannya. “Indonesia itu negara persekongkolan Istana dan Senayan\". Kelakar rakyat “sesama bis kota tidak boleh saling mendahului” kalau bukan sekarang kapan lagi. Urusan rakyat jangan tanya saya. Di negara modern, teori diilhami oleh praktik. Di negara berkembang, praktik diilhami oleh teori. Di Indonesia, teori tak penting karena kuliah dan ijazah tak penting. Kondisi yang terus memburuk semestinya kaum intelektual menjadi kekuatan moral melawan semua kebusukan. Karena Kaum intelektual memiliki sifat altruistik yang senantiasa memburu kebenaran demi kemaslahatan bersama, dan menjadi pencipta bahasa dalam menyampaikan yang benar kepada penguasa, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. (Edward Said, 1996) Setali tiga uang, untuk apa kalau membuat susah dan kantong terus mengering jadilah “Intelektual sebagai antek penguasa yang mengabaikan, bahkan merasionalisasi, kejahatan negara” (Antonio Gramsci - 1971) dengan lugasnya bohong dalam menyampaikan kebenaran. Sebagian larut dalam persengkongkolan. Kondisi Indonesia yang terus terpuruk akibat persilangan lembaga politik ekskraktif dan penguasa serba minus (ignorant leader), tidak lepas dari peran politisi dan intelektual tukang atau politisi dan intelektual klas cebong. Bahwa Negara Indonesia itu saat ini tidak ada atau tidak hadir, karena negara, rezim dan presiden saat ini hanya boneka kapitalis yang tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagian pemimpinnya di negara ini mayoritas dikendalikan oleh iblis, roh jahat di udara tapi kebenaran sesuai ajaran Tuhan melalui jajarannya akan tetap menang. Waktu Tuhan ini indah pada waktunya. Mengingat kondisi hukum dan politik negeri ini sudah rusak, kerusakan sudah begitu akut, maka sudah tidak mungkin diatasi dengan cara-cara konstitusional. Keadaan harus dilakukan perubahan yang radikal, extraordinary, bukan perubahan biasa, baik inkremental maupun cut and glue. Keadaan menantikan lahirnya people power atau Revolusi. (*)
PSI Kembali Ditinggal Petingginya, Ketua DPW DKI Keluar, Gabung ke Anies?
SATU lagi petinggi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu mundur dan menyatakan keluar dari partai. Jadi bukan hanya mundur, tetapi juga keluar dari partai. Yang menyatakan mundur dan keluar tersebut adalah Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar. Michael membuat keterangan cukup panjang melalui keterangan tertulis yang disebarkan kepada media hari Senin, 5 Desember 2022. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahasnya dalam Hersubeno Point edisi Senin (5/12/22). “Saat saya bergabung dengan PSI, partai ini masih piringan putih, penuh cita-cita dan harapan. Banyak Pemuda tertarik dengan citra yang berhasil kita bangun atas PSI. Kita bangun PSI di Jakarta dari nol, dari tidak dikenal sama sekali hingga menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di Jakarta,” tulis penjelasan dari Michael. Di PSI Jakarta, Michael mengaku, dirinya mendorong cara berorganisasi dan berpartai yang menjunjung prinsip transparansi, maritokrasi, objektivitas, dan profesionalisme. Bahkan, sebagai contoh, seleksi caleg di Jakarta sangat kompetitif dan transparan karena melibatkan panelis dan uji publik. “Selama saya menjadi ketua wilayah Jakarta, saya pastikan partai berjalan secara profesional, pendanaan partai bisa dipertanggungjawabkan, dan ada laporan keuangan serta laporan kinerja tahunan yang bisa dibaca oleh publik. Tidak mungkin PSI Jakarta menyuarakan transparansi dan akuntabilitas di Pemprov DKI kalau prinsip tersebut tidak kami jalankan sendiri di internal kami,” kata Michael. “Lima tahun, saya pastikan PSI Jakarta telah konsistens sebagai kekuatan penyeimbang Gubernur Anies Baswedan, tapi tetap kritis, bahkan kami yang terdepan mendorong interpelasi pada saat itu, saya pastikan PSI Jakarta telah berusaha keras untuk kritis, namun tetap objektif dan konstruktif,” lanjutnya. Michael kemudian menjelaskan bahwa dia bergabung dengan PSI pada tahun 2015 dan pernah juga menjadi pengurus dari tingkat kota hingga DPP. Dia juga mengaku banyak hal yang sudah dia lakukan bersama-sama rekan-rekannya di PSSI, namun dengan berat hati dia menyatakan, ”Sudah saatnya saya mengundurkan diri dari partai yang saya cintai ini. Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk persahabatan dan kerjasama dengan banyak rekan di PSI, namun seiring berjalannya waktu, partai yang saya bayangkan dan cita-citakan, yang saya ketahui di awal, sudah jauh berubah sekarang. Sudah saatnya saya pamit dan undur diri dari PSI,” tulis Michael. Mundurnya Michael Sianipar jelas merupakan pukulan telak yang beruntun bagi PSI, menyusul dua petinggi PSI lainnya yang sebelumnya sudah lebih dulu mengundurkan diri. Ada dua orang yang posisinya di PSI tidak main-main, yaitu mantan Sekretaris Ketua Dewan Pembina, Sunny Tanuwijaya, yang dikenal juga sebagai orang dekatnya Ahok; dan mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Surya Chandra. Yang juga sangat menggegerkan adalah mundurnya Ketua DPP PSI Samara Amani, salah satu ikon dari PSI. “Pengunduran diri Sunny dan Surya Chandra ini yang saya kira sangat telak bagi PSI, karena keduanya secara terbuka menyatakan akan mendukung Anies pada pilpres 2024 nanti,“ ujar Hersu. Pengakuan Sunny secara terbuka kepada DPP ini disampaikan ke publik oleh Grace Natali beberapa waktu berselang. Sedangkan Surya Chandra mengakui secara terbuka bahwa dia akan mendukung Anies Baswedan pada pilpres 2024 itu sampai tuntas. Ketika ditanya bagaimana seandainya Anies tidak berhasil mendapatkan tiket pada pilpres 2024, Surya Chandra menyatakan nanti kita kita lihat dulu. Yang pasti, jelas bahwa mereka berdua ini akan menjadi timses Anies Baswedan. “Ironis banget ya pasti bagi PSI, petingginya mundur dan menyatakan akan apa bergabung dengan timses dari Anies Baswedan,” ujar Hersu. Seperti kita ketahui bahwa selama ini PSI adalah partai yang dikenal sebagai partai pembenci Anies atau dikenal sebagai partai seputaran ibukota, karena memang narasi-narasi yang dibangun PSI cuma semata-mata men-downgrade Gubernur Anies Baswedan. Orang menduga ini erat kaitannya dengan residu dari Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017, di mana pada waktu itu Ahok dan Djarot bersaing untuk memperebutkan kursi DKI 1 lawan Anies dan Sandiaga Uno, setelah sebelumnya dalam putaran pertama mereka berhasil menyingkirkan pasangan AHY dengan Silvy. Setelah Ahok tersingkir dan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, PSI mulai mengubah posisinya menjadi betul-betul sebagai the haters dari Anies. Apalagi setelah ketua umum PSI dijabat Giring Ganesha. Narasi serangan terhadap Anies Baswedan semakin kencang. Bagaimana dengan Michael Sianipar? Apakah dia juga mengundurkan diri karena akan mendukung Anies? Walaupun PSI DKI Jakarta itu sikapnya sangat kritis terhadap Anies, tapi memang apa yang ditunjukkan oleh PSI di Jakarta agak berbeda dengan PSI Pusat. Mereka sangat kritis, tapi dalam beberapa hal mereka tetap masih bersikap objektif terhadap Anies. Bahkan, dalam beberapa momen, Michael juga mengindikasikan bahwa dia punya kedekatan dengan Anies. Michael Sianipar ini adalah sarjana S1 dari Yonse University, Korea Selatan, dalam bidang ilmu politik. DI PSI beberapa jabatan pernah dia duduki, baik di wilayah maupun di pusat. Walaupun tetap bersikap kritis terhadap Anies, namun Michael sangat berbeda dengan para petinggi PSI lainnya. Michael bisa tetap berkomunikasi baik dengan Anies, bahkan dalam satu kesempatan dia juga tampil membela Anies. Yang juga menarik, fraksi PSI DPRD DKI Jakarta di bawah Michael pernah menyentil PSI pusat karena dinilai kerap tendensius terhadap Anies. Kedekatan Michael dengan Anies memang sudah cukup lama diendus oleh media. Apa yang mendorong Michael mengundurkan diri dari PSIS selain yang sudah disampaikan secara tersurat? Sejauh ini Michael belum mau menjelaskan alasan pengunduran diri dan keluar dari PSI. Michael menyatakan bahwa dirinya akan fokus dulu pada pengunduran dirinya. “Wah kalau begini ceritanya, berat bagi PSI menghadapi Pemilu 2024, karena di tahun-tahun politik ini, banyak sekali petinggi-petinggi PSI yang satu persatu mengundurkan diri. Saya sih menduga keras bahwa Michael mungkin bukan gerbong terakhir yang memisahkan diri dari PSI. Masih banyak orang lain di PSI yang juga akan mengundurkan diri, menyusul para petinggi yang lainnya,” pungkas Hersu. (ida)
Hukum Militer Lebih Berat dari Sipil, Mayor BF Harus Dihukum Maksimal dan Dipecat
Jakarta, FNN – Kasus dugaan perkosaan yang dilakukan Mayor BF terhadap personel Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat) harus mendapatkan hukuman maksimal ditambah hukuman pemecatan dari dinas militer. Hal ini karena ada perbedaan antara sanksi pidana umum yang dilakukan sipil dengan sanksi pidana yang melibatkan anggota militer. “Seorang anggota militer, apalagi seorang perwira yang melakukan tindak pidana, wajib mendapatkan hukuman yang lebih berat dari masyarakat sipil,” ujar Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menjawab wartawan di Jakarta, Selasa (7/12/2022). Menurut Ginting, dalam kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kepada perwira pertama Kowad dalam tugas pengamanan Presidensi G-20 di Bali, bukan saja memalukan bagi TNI, tapi juga mempermalukan citra Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan internasional. Apalagi, lanjut Ginting, pelaku merupakan anggota Paspamres yang memiliki kedudukan tinggi, sebagai wakil komandan detasemen Grup C. Pelaku wajib mendapatkan sanksi yang lebih berat. Faktor pemberat bagi pelaku tindak pidana dari anggota militer, karena menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, serta Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). “Harus sangat berat hukumannya, sebab di samping tunduk kepada aturan-aturan hukum yang bersifat umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga tunduk kepada aturan-aturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi prajurit TNI, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). Sikap disiplin merupakan tonggak dasar bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya,” jelas Ginting. Dikemukakan, apabila oditur (jaksa) militer menuntut hukuman tidak maksimal terhadap pelaku, maka oditur militernya wajib diperiksa. Begitu juga jika hakim militer memberikan hukuman tidak maksimal, maka hakimnya layak untuk diperiksa pula. Selamat Ginting mengungkapkan, ada delapan wajib TNI, di antaranya poin ketiga dan keempat, yakni menjunjung tinggi kehormatan perempuan (wanita), dan menjaga kehormatan diri di muka umum. Apa yang dilakukan Mayor BF jelas melanggar delapan wajib TNI. Selain tidak menghormati perempuan, juga tidak bisa menjaga kehormatan sebagai perwira. “Terhadap sesama anggota TNI yang juga juniornya saja dia tega berbuat seperti itu. Tentu dia tidak bisa menjadi contoh teladan seperti dalam 11 asas kepemimpinan TNI. Hukum maksimal dan pemecatan, itulah ganjarannya,” ujarnya. Panglima Tegas Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan bahwa telah memerintahkan supaya pelaku pemerkosaan ditindak tegas. Andika meminta anggota Paspampres itu dipecat. “Satu itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua, adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja. Maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus,” kata Andika di Kolinlamil, Jakarta Utara, Kamis (1/12/2022). Langkah hukuman tegas dijatuhkan TNI kepada Mayor BF yang dijerat pasal 285 KUHP. Dia dipastikan juga akan dipecat. “Sudah pasti semua pasal yang berkaitan dengan pemerkosaan akan diterapkan,\" tegas Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Kisdiyanto, Sabtu (3/12/2022). Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) menetapkan Mayor BF sebagai tersangka pemerkosaan. “Proses hukum sudah dijalankan. Sudah tersangka,” kata Komandan Puspomad Letjen Chandra W Sukotjo, Jumat (2/12/2022). (mth/sgo)
Kibarkan Merah Putih: TNI Tolak Penjualan Pulau Widi Maluku Utara
Labuha, FNN – Entah pejabat pengkhianat siapa yang berniat menjual Pulau Widi di Maluku Utara ini. Sikap tegas pimpinan TNI di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang telah memerintahkan pengibaran bendera Merah Putih patut diapresiasi. TNI AD melalui Komando Distrik Militer (Kodim) 1509/Labuha mengerahkan prajurit untuk menegaskan, Kepulauan Widi adalah milik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih. Bendera tersebut dikibarkan di pinggir pantai pulau yang masuk wilayah administrasif Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara itu. Dandim 1509/Labuha Letkol Kav Romy Parnigotan Sitompul dihubungi dari Ternate, Maluku Utara, Senin (28/11/2022), mengatakan pengibaran bendera itu untuk kembali menegaskan bahwa Kepulauan Widi tidak diperjualbelikan. “Seperti kita ketahui, salah satu situs asing menempatkan Kepulauan Widi yang akan dijual,” ucap Dandim 1509/Labuha Letkol Kav Romy Parnigotan Sitompul seperti dikutip Antara, Selasa (29/11/2022). Hal itu disampaikan Romy, terkait maraknya informasi bahwa Kepulauan Widi akan dilelang di salah satu situs Sotheby’s Concierge Auctions, Amerika Serikat. Menurutnya, Kepulauan Widi berada di wilayah Konservasi Terumbu karang, bakau dan ikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 102/KEPMEN-KP/2020. Ia mengatakan, pasukan TNI AD dari Kodim 1509/Labuhan yang dikerahkan berkekuatan satu SST, dan dikomandoi oleh Danramil 1509-04/Maffa Letda Inf Samuel Anu. Pasukan itu yang dikerahkan untuk melakukan pengibaran Bendera Merah putih. Tidak hanya itu, mereka juga mengecat beberapa rumah berwarna Merah dan Putih selaras dengan warna bendera Indonesia. Dandim mengatakan, seusai dengan undang-undang yang berlaku sudah menjelaskan, wilayah Indonesia tidak bisa dijualbelikan. Namun, hanya bisa untuk dikelola secara berkala dan berizin resmi. “Kami dari TNI AD khususnya Kodim 1509/Labuha akan mengamankan Aset Milik Negara dan perlu kita turun tangan, karena ini masalah kedaulatan negara, kita berharap tidak lagi terjadi hal hal seperti ini,” ujarnya. Dandim mengakui, pihaknya mengadakan pengibaran bendera Merah Putih dan mengecat rumah warga yang penghuni pulau Daga. Pulau itu merupakan salah satu pulau dari Kepulauan Widi. Mengecat rumah itu sebagai tanda bahwa TNI AD tidak main-main dengan kedaulatan negara. Sebab, setiap jengkal tanah milik Indonesia akan tetap selamanya milik Indonesia. Sementara, itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno saat berkunjung ke Kota Ternate menyatakan, dirinya telah menggelar pertemuan dengan Bupati Halsel Usman Sidik. Sandiaga memastikan, Kepulauan Widi tidak dijual dan dilelang untuk dimiliki secara pribadi. “Pulau Widi milik Pemkab Halsel, tetapi ada perjanjian dengan pihak swasta dan pengusaha itu domisili di Bali dan sedang akselerasi pengembangan Pulau Widi dan bentuk kerjasamanya tidak melanggar ketentuan,” kata Sandiaga. (mth/Antara)
Sistem Primary Election Sangat Cocok untuk Pilpres di Indonesia
Bila memang dibutuhkan, saya secara volunteer mau membantu KPU untuk menyelenggarakan sistem Primary election di tanah air, demi memiliki sistem, proses, prosedur dan mekanisme seleksi kepemimpinan nasional (Pilpres) yang demokratis, terbuka, adil, jujur dan berkualitas. Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA, FTA Global & FTA-RI Nasional Indonesia ARTICLE ini sengaja saya tulis untuk mendukung usaha Bung Fahri Hamzah, Wakil Ketua Partai GELORA, untuk memperkenalkan sistem Primary Election di tanah air dalam Pilpres tahun 2024 mendatang. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa sistem demokrasi dan sistem seleksi kepemimpinan (Pilpres) di Indonesia masih sangat buruk, tidak bermutu, tidak berkualitas, tidak adil, tidak jujur, tidak terbuka, dan tidak demokratis. Lepas dari kritikan Bung FH terhadap jadwal kampanye Pilpres dari KPU yang belum ada dan euphoria terhadap Anies Rasyid Baswedan yang statusnya belum pasti menjadi Capres 2024 karena Partai Nasdem saja tidak memiliki kursi di DPR 20%, sementara itu PKS dan Partai Demokrat masih wait and see, maka kritikan Bung FH itu saya serahkan kepada publik untuk menilai masing-masing. Saya sebagai activist democracy sangat mendukung spirit dari apa yang telah dikritik oleh Bung Fahri Hamzah terhadap sistem dan proses seleksi untuk kepemimpinan (Pilpres) di Indonesia yang saat ini masih amburadul, tidak bermutu dan tidak berkualitas. Kritik dari Bung Fahri Hamzah kepada para politisi, anggota DPR, akademisi dan kader-kader partai politik di tanah air tersebut untuk segera bertindak memperbaiki kebobrokan Pilpres di tanah air, sangat beralasan, valid points dan warranted untuk mendapatkan dukungan. Sebenarnya tidak ada istilah “Terlambat” dalam memperbaiki kebobrokan! Di bawah ini, link pernyataan Bung Fahri Hamzah secara lengkap: https://m.youtube.com/watch?v=tHmqM6wg1_Y&feature=share A). Sistem Primary Election di United States of America (USA). Pada Pilpres tahun 2020 yang baru lalu di Amerika Serikat (AS), terdaftar secara resmi di Federal Election Commission (FEC); semacam KPU di Indonesia, sebanyak 1,212 kandidat Presiden (Capres). Yes, itu bukan salah ketik. Ada sebanyak 1,212 kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) secara resmi terdaftar di FEC. Banyak orang Indonesia yang sok tahu dengan demokrasi di USA, tetapi tidak tahu soal ini, kaget dan dumb founded, termasuk para hakim Mahkamah Konstitusi (MK). B). Terus, bagaimana caranya mengatur Capres begitu banyak? Nah, sistem Primary Election itulah jawabannya. Saya jelaskan secara singkat. Untuk menjadi kandidat Presiden di Amerika Serikat (AS), tak ada Presidential Threshold 20%, bahkan 1% pun tidak ada. Apa syarat menjadi kandidat Presiden di United States of America (USA)? Syarat menjadi Capres USA itu mudah sekali dan mayoritas 99.99% rakyat Amerika Serikat (AS) yang lahir di USA qualify untuk menjadi Capres: 1). Lahir di negara dan territory negara United States of America (USA). 2). Tinggal secara permanent di USA, minimal selama 14 tahun. 3). Berumur 35 tahun ke atas. Ketika seorang warga negara Amerika Serikat (AS) ingin menjadi Capres, tidak harus mendaftar di FEC dulu. Bisa langsung melakukan press conference dan membuat declaration mencalonkan diri menjadi Capres. Setelah melakukan kampanye dan telah menghabiskan uang untuk kampanye sebesar US$ 5,000, entah itu yang dari donasi publik atau dari dompet sendiri, baru diwajibkan untuk melaporkan diri secara resmi ke FEC. Kemudian FEC akan membuat pengumuman resmi bahwa orang ini adalah Capres terdaftar di FEC. Itulah yang membuat Capres tahun 2020 di Amerika Serikat (AS) yang terdaftar secara resmi di FEC mencapai 1,212 kandidat. C). Bagaimana proses selanjutnya hingga 1,212 kandidat Presiden di USA itu berakhir dengan 2, 3 atau 4 kandidat di general election? Itulah the magic johnson dari sistem primary election di Amerika Serikat (AS). Begini proses singkatnya: Pemilu di negara United States of America (USA) itu dibuka sekitar total 24 bulan (2 tahun penuh), mulai dari “open primary” hingga “general election” bagi partai politik untuk melakukan persiapan logistics, registration, dan funds raising guna membantu para kandidat Senator, kandidat Representative dan kandidat Presiden (Capres) di USA. Breakdown schedule primary election hingga general election, saya jelaskan di bawah. Khususnya untuk Pilpres, di negara United States of America (USA) ada: 1). 50 negara bagian (State). 2). Dengan total 538 electoral college. 3). Dibutuhkan 270 E.C untuk menang Pilpres. 4). 270 E.C itu minimal harus menang di 25, 27 hingga 30 negara bagian, dari 50 negara bagian (State). 5). Itulah the magic numbers yang harus dipahami oleh non-americans. Ketika seorang Capres USA mulai melakukan kampanye di 50 negara bagian dan hasilnya hanya mendapatkan dukungan dari 3, 5 atau 10 negara bagian, apalagi dalam poll survey tidak populer dan sangat rendah, di situlah para kandidat Presiden itu mulai tahu diri. Para Capres USA itu memiliki etika politik yang tinggi, punya rasa malu dan ketika sadar akan posisinya yang tidak significant dalam kontes Pilpres, maka di situlah para Capres itu mulai rontok satu per satu, seperti daun yang berguguran di musim semi, mengundurkan diri dan menghentikan kampanye Pilpres. Karena itu tidak masalah ada ribuan kandidat Presiden di Amerika Serikat (AS), karena dengan sendirinya akan terseleksi oleh sistem primary election itu sendiri. D). Bagaimana schedule penyelengara Pilpres di USA mulai dari primary election hingga general election? Well, saya akan jelaskan secara singkat dan semoga anggota komisioner KPU saat ini mau menjadikan apa yang saya tulis di sini menjadi sebagai bahan pertimbangan. 1). Pilpres tahun 2024 di Amerika Serikat (AS) sudah ditentukan tanggal 5 November, 2024 dan pemenang Pilpres 2024 akan disumpah menjadi Presiden USA ke 47th tanggal 20 January, 2025. 2). Dari tanggal 5 November, 2024 itu diambil 12 bulan (1 tahun) ke belakang untuk digunakan sebagai “primary election”. Di USA, “open primary” dimulai tanggal 23 March, 2023 hingga 23 March, 2024. Artinya, mulai tanggal itu, semua yang ingin maju menjadi kandidat Presiden (Capres) dari independent, atau dari partai politik manapun sudah boleh keluar kandang dan berkampanye di 50 negara bagian (State) untuk mencari dukungan dan suara rakyat (votes). Jadi, di Amerika Serikat (AS) primary election itu berjalan 1 tahun penuh (12 bulan) di seluruh 50 negara bagian (State). Masing-masing partai politik terserah mau mengadakan “primary election” bulan apa saja, selama dilakukan mulai tanggal 23 March, 2023 hingga tanggal 23 March, 2024. Intinya tanggal 23 March, 2024 sudah harus ditentukan pemenang, atau “presidential nominee” dari masing-masing partai politik. 3). Pada tanggal 13 December, 2023 hingga 15 December, 2023 (2 hari) akan di pakai oleh Federal Election Commission (FEC) untuk melakukan apa yang disebut dengan “qualifying primary”, untuk mengkonfirmasi qualifications dari semua “presidential nominees” yang akan bertanding pada general election tanggal 5 November, 2024. 4). Jadi, semua qualifying “presidential nominees” dari semua partai politik akan ditentukan oleh FEC pada tanggal 15 December, 2023. Dari tanggal 15 December, 2023 hingga general election tanggal 5 November, 2024 (11 bulan) adalah waktu yang tersedia bagi semua presidential nominees (pemenang primary election) dari semua partai politik untuk berkampanye di 50 negara bagian (State) sebagai “presidential nominee”, bukan lagi sebagai kandidat Presiden dalam open primary. Pada Pilpres tahun 2020 yang lalu, ada 4 Presidential nominees, meski orang Indonesia hanya mengenal 2 nominees, bahkan Hakim MK juga tidak tahu kalau ada 4 Presidential nominees pada Pilpres tahun 2020 di USA: 1). Presidential nominee dari partai Demokrat, Joseph Biden. 2). Presidential nominee dari partai Republican, Donald J. Trump. 3). Presidential nominee dari Green party, Howie Hawkins. 4). Presidential nominee dari Libertarian party, Jo Jorgensen. E). Sekarang bagaimana menjalankan primary election di Indonesia dengan 18 partai politik yang lolos Pemilu 2024? Sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk menjalankan sistem primary election di Indonesia di 38 Propinsi dengan 18 partai politik yang lolos Pemilu 2024. Sungguh tidaklah terlalu rumit, asal ada kemauan politik dari semua partai politik, DPR, KPU dan Bawaslu. Saya sudah memberikan banyak info yang cukup details, bahkan saran saya untuk membuat KPU lebih kredibel dengan menambah 36 orang wakil-wakil dari 18 partai politik yg harus duduk di keanggotaan komisioner KPU, seperti pada Pilpres tahun 1999. Cara kerja dan bagaimana KPU harus mengambil keputusan dengan 2 competing interest dari komposisi keanggotaan komisioner KPU sebanyak 47 orang, juga sudah saya jelaskan secara detail. Bila memang dibutuhkan, saya secara volunteer mau membantu KPU untuk menyelenggarakan sistem Primary election di tanah air, demi memiliki sistem, proses, prosedur dan mekanisme seleksi kepemimpinan nasional (Pilpres) yang demokratis, terbuka, adil, jujur dan berkualitas. Asal semua pihak mau terbuka, jujur, dan adil untuk menciptakan sistem, proses, prosedur dan mekanisme seleksi kepemimpinan nasional yang berkualitas, semua bisa dilakukan. Nothing is impossible as long as there\'s political will dari semua pihak. Tidak seperti Pilpres 2014 dan 2019 model kelompencapir! (*)
Demokrasi Majemuk
Demokrasi juga memerlukan tata kelola politik dan pemerintahan yang lebih inklusif, yang tak hanya mempertimbangkan suara mayoritas individu, tapi juga representasi berbagai golongan (marjinal), dan asal-usul teritorial. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, di kamar hotel, dengan latar Masjid Syeikh Zayed, Solo, nan anggun, sebuah buku menemaniku mengarungi senja, hingga tirai malam menutup pembacaan. Judulnya The Great Experiment: Why Diverse Democracies Fall Apart and How They Can Endure, karya Yascha Mounk (2022). Bahwa gelombang pasang politik identitas destruktif di berbagai belahan bumi menunjukkan gejala terjadinya ketergagapan demokrasi dalam menangani kecenderungan pluralisasi etno-kultural. Perkembangan demokrasi sejak awal pertumbuhannya spt di Athena hingga demokrasi modern di AS terbiasa menangani masyarakat homogen (mono-etnik), atau masyarakat dengan suatu etnik (SARA) yang mendominasi dan mengeksploitasi kelompok lain. Sutu Kerajaan atau Kekaisaran lebih berpengalaman dan lebih baik dalam menangani masyarakat heterogen (multi-etnik). Alasannya, di dalam kerajaan (kekaisaran), rakyat tak terlalu berpengaruh dalam menentukan hukum dan kebijakan. Dalam demokrasi, peran rakyat sangat menentukan, oleh karena itu setiap kelompok bersaing untuk menentukannya. Sebegitu jauh, belum pernah ada demokrasi yang berhasil dalam menangani masyarakat majemuk secara setara, dengan memperlakukan anggota setiap kelompok SARA secara fair. Masyarakat heterogen telah lama menderita akibat dari dominasi kelompok mayoritas atau kelompok minoritas, serta anarki permusuhan antarkelompok karena lemahnya otoritas pemerintahan. Tak heran, banyak orang pesimis bahwa masyarakat heterogen itu bisa hidup berdampingan dalam harmoni, dan mulai tergoda seruan fasistik. Menghadapi tantangan itu, demokrasi harus menjalani proses eksperimentasi baru. Demokrasi kian perlu mengembangkan budaya kewargaan multikultural dengan memperluas jaring konektivitas dan inklusivitas antarkelompok, yang disertai usaha mengurangi ruang “sakral” (momen individu lenyap ke dalam emosi kelompok) dengan membuka ruang “profan” (momen individu bisa otonom). Demokrasi juga memerlukan tata kelola politik dan pemerintahan yang lebih inklusif, yang tak hanya mempertimbangkan suara mayoritas individu, tapi juga representasi berbagai golongan (marjinal), dan asal-usul teritorial. Diperkuat tata sejahtera berkeadilan dan berkemakmuran untuk yang dapat menghindari kecemburuan sosial, menumbuhkan rasa aman dan percaya. (*)
“Pasal Karet” RUU KUHP Anti Demokrasi: Menyeret Rakyat ke Penjara Demi Menjamin Kenyamanan Penguasa
Prediksi saya, rezim legislator saat ini akan tetap mengesahkan RUU KUHP ini sembari menyungging senyuman berkata: “Jika rakyat tidak terima, Silakan Ajukan Judicial Review ke MK..!” Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo KITA patut bersyukur bahwa Indonesia berhasil menyusun KUHP sendiri. Masa penyusunannya pun tidak tanggung-tanggung, yakni selama masa 53 tahunan. Lega rasanya jika substansi RUU KUHP (RKUHP) tersebut merepresentasikan demokrasi yang konon disebut sebagai ruh sistem pemerintahan republik Indonesia. Rakyat yang berdaulat, rakyat empunya negeri ini, bukan penguasa atau pejabat. Tapi, jika diteliti, ternyata substansi RUU KUHP masih mengandung substansi yang terkesan menempatkan rakyat itu sebagai musuh rezim penguasa atau bahkan penjajah versi baru. Kemudian, apa bedanya nuansa hidup di alam penjajahan dengan alam kemerdekaan? Kita masih perlu mengkritisi sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ada puluhan pasal dalam RKUHP yang dianggap bermasalah karena mengancam kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Berikut pasal-pasal yang dimaksud bisa mengancam kebebasan berpendapat, berekspresi dan berpotensi dipidana: (1) Pasal 188 dan Pasal 190 tentang Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara. (2) Pasal 218-220 tentang Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Beleid ini perlu dihapus karena jelmaan dari ketentuan tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. (3) Pasal 240 dan 241 Tindak Pidana Penghinaan Pemerintah dan lembaga negara, serta Pasal 246 dan 246 soal penghasutan untuk melawan penguasa umum. Pada pasal-pasal tersebut harus dihapus karena bersifat karet, Dewan Pers merujuk pada kata “penghinaan” dan “hasutan”. (4) Pasal 263 dan 264 Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong. (5) Pasal 280 dan 281 Tindak Pidana Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan. (6) Pasal 300-302 Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan. (7) Pasal 347 dan 348 Tindak Pidana Pemaksaan terhadap Pejabat. (8) Pasal 443 Tindak Pidana Penghinaan khususnya tentang pencemaran nama baik. Masih banyaknya deretan pasal-pasal tersebut, kita berharap agar DPR RI dapat memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur pada Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Supaya proses penyusunan RKUHP ini memberikan kesempatan luas bagi seluruh masyarakat untuk memberi beragam saran dan kritik sehingga tidak buru-buru mengesahkan RUU KUHP. Pasal-pasal tersebut menjadi contoh konkret ancaman yang dapat digunakan untuk menghantam suara-suara kritis rakyat terhadap penyelenggaraan negara yang ditujukan kepada penguasa. RKUHP memuat pasal-pasal yang bermasalah, multitafsir dan karet karena membuka ruang kriminalisasi. Terkait dengan: “Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara” khususnya tentang Penyebaran atau Pengembangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, RKUHP mengaturnya pada Pasal 188. Pasal 188 berbunyi: (1) Setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/ marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Kendati begitu hukuman pidana penjara hanya dapat dikenakan untuk pelaku penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme secara sembarang. Sedangkan mereka yang melakukan kajian terhadap ajaran yang sama namun untuk kepentingan ilmu pengetahuan tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana bunyi Pasal 188 ayat 6. “Tindak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/ marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan,” bunyi Pasal 188 ayat 6. Sebenarnya substansi bukan hal yang baru. Pasal 188 RUU KUHP tentang ideologi negara (penyebaran/pengembangan komunisme/marxisme-leninisme) bersumber pada Pasal 107 huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) dalam UU 27/1999 yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Informasi terakhir, Draf akhir RKUHP versi 24 November 2022 yang mengatur soal tindak pidana terhadap ideologi negara direformulasi. Jika pada mulanya bagian ini mengatur ihwal penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, maka draf akhir RKUHP versi 24 November menambahkan frasa “atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila”. Saya perlu mengkritisi rencana penambahan Frase “Atau Paham Lain Yang Bertentangan Dengan Pancasila” pada ayat (1) Pasal 188 ini. Hal ini sangat berbahaya. Mengapa bahaya? Kita flashback pada beberapa peristiwa penting masa lalu. Terkait ideologi dan Radikalisme kita masih ingat Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwahid, menyebut ada lima ciri penceramah radikal. Salah satunya, BNPT menyebut penceramah radikal adalah yang mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dan pro ideologi khilafah transnasional. Kriteria pertama ini tendensius dan rawan dijadikan alat gebuk pada ajaran Islam Khilafah. Apakah khilafah itu sebuah ideologi? Ataukah hanya sistem pemerintahan sebagaimana monarki, demokrasi, teokrasi? Untuk menjawab hal ini, kita pun perlu flashback ke belakang. Tahun 2020 pernah santer isu penyusunan HIP –yang sekarang sudah dihapus RUU-nya. Untuk apa sebenarnya RUU HIP ini dibuat? Kecurigaan saya ternyata terbukti ketika fraksi-fraksi pengusungnya sengaja menolak dimasukkannya Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan larangan menganut ideologi komunisme dan marxisme-leninisme. Protes umat Islam menggema menolak RUU HIP karena penolakan Tap MPRS tersebut sebagai politik hukumnya. Perkembangan terakhir inisiator RUU HIP setuju memasukan Tap MPRS tersebut dengan syarat agar paham lain yang mengancam dan bertentangan dengan Pancasila dicantumkan juga sebagai ideologi terlarang. Seperti saya sebutkan di muka, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada dua ideologi yang dimaksud, yaitu Khilafahisme dan Radikalisme. Khilafahisme hendak disejajarkan dengan ideologi terlarang komunisme. Hal ini dapat dipandang pelecehan dan penistaan ajaran Islam. Khilafah bukan isme tapi sistem pemerintahan yang berbasis pada ideologi Islam. Mengkriminalkan ajaran Islam adalah tindakan gegabah dan menistakan agama. Jika Indonesia menyatakan belum menerima sistem kekhalifahan sebagai sistem untuk mengatur penyelenggaraan negara, tentu tidak serta merta menempatkan ajaran Islam ini sebagai isme yang dilarang dan bertentangan dengan Pancasila. Ini bukan apple to apple. Khilafah adalah bagian dari ajaran agama Islam di bidang politik (siyasah). Dalam hal ini ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dilanjutkan oleh para Khalifah setelah beliau. Oleh karena itu ajaran agama maka Ia tak layak disejajarkan dengan paham lain buatan manusia yang bukan ajaran agama. Maka khilafah tak pantas ditambahi isme sebagaimana paham buatan manusia seperti Kapitalisme, Komunisme, Radikalisme, dll. Jika kesesatan berpikir tentang khilafah dibiarkan, maka bisa saja nanti ajaran Islam yang lain akan juga disejajarkan dengan ajaran atau isme buatan mausia. Bisa saja mereka akan melecehkan kesucian ajaran haji dengan haji-isme, jihad-isme, zakat-isme, jilbab-isme, dll. Padahal itu jaran Islam yang pasti baik buat manusia karena datang dari Allah SWT, sang Pencipta alam semesta. Narasi khilafahisme disejajarkan dengan komunisme jelas sangat menodai ajaran agama Islam. Dampak buruknya penyamaan ini adalah menyamakan pendakwah khilafah Disamakan Dengan pengusung komunisme (PKI). Jika sengaja menyejajarkan ajaran agama dengan paham lain buatan manusia, maka itu merendahkan bahkan melecehkan ajaran agama. Menyamakan Khilafah dengan paham komunisme, radikalisme dan paham lain yang negatif adalah termasuk merendahkan ajaran agama Islam. Bahkan dapat dikategorikan menodai ajaran agama islam. Jadi dapat dinilai sebagai penistaan agama. Pembacaan terhadap frase “dan paham lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila” hanyalah sepenggal dari puluhan penggalan substansi RUU KUHP yang dapat ditafsirkan secara SSK (Suka-Suka Kami) oleh pejabat atau penguasa. Pasal-pasal kontroversial, ngaret serta represif dalam RKUHP itu hanyalah sekelumit beberapa fakta betapa hipokritnya demokrasi tentang kebebasan berpendapat, berekspresi dan bermedia. Realisasinya, rakyat berpotensi menjadi korban kedaulatan kekuasaan. Jika tanpa revisi atau pun pencabutan pasal-pasal kontroverisal, maka negeri ini tidak akan menjadi negara demokrasi melainkan hanya pseudo-demokrasi bahkan berpotensi menjadi negara komunis diktatur otoriter. Apakah memang model negara itu yang hendak kita wujudkan? Prediksi saya, rezim legislator saat ini akan tetap mengesahkan RUU KUHP ini sembari menyungging senyuman berkata: “Jika rakyat tidak terima, Silakan Ajukan Judicial Review ke MK..!” Padahal kita pun sudah mafhum bahwa MK pun mungkin tidak akan berani menganulir materi UU KUHP lantaran takut “di-recall” oleh DPR atau Presiden. Paling banter nanti, MK akan menyatakan bahwa UU KUHP inkonstitusional bersyarat seperti nasib UU Omnibuslaw Cipta Kerja 2020. Ambyar bukan? Tabik! Semarang, Selasa: 6 Desember 2022. (*)
Partai Masyumi Gugat Peraturan KPU Yang Mengatur Pemilu 2024: Pemilu 2024 Berpotensi Cacat Hukum
Jakarta, FNN – Menurut rencana, Selasa 6 Desember 2022 siang ini, Partai Masyumi akan menggugat Peraturan KPU yang mengatur Pelaksanaan Pemilu 2024 ke Mahkamah Agung (MA). Pengurus partai tersebut mengajukan Judicial Review Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Demikian disampaikan oleh Ir. Ristiyanto, SH, MH, Koordinator Kuasa Hukum Partai Masyumi dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa pagi (6/1/2022). Menurut Ristiyanto yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Partai Perkasa, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur Proses Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik dalam bentuk Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) berpotensi batal demi hukum karena bertentangan dengan Hierarki Perundang Undangan Dan bertentangan dengan Kewenangan KPU. “Bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) hakikatnya adalah lembaga pelaksana norma hukum bukan lembaga pembuat norma hukum,” ujar Ristiyanto. Ristiyanto mengatakan bahwa jika Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan Peraturan KPU yang demikian itu, maka Pemilu 2024 akan dipersoalkan legalitasnya dan hal itu akan mencederai kehidupan demokrasi Indonesia. Rencananya, pendaftaran Judicial Review Partai Masyumi ke MA dipimpin Koordinator Kuasa Hukum Partai Masyumi, Ir. Ristiyanto, SH, MH dan akan ikut hadir Ketua Umum Partai Masyumi, DR. Ahmad Yani, SH, MH. Rencana pendaftaran dilakukan sekitar pukul 13.00. (Anw).
Jum’ah Mubarak: Mengenal Madinah
Singkatnya bangsa/negara yang bernama Madinah itu adalah aktualisasi dari cita-cita Qur’ani untuk membentuk “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Gafhuur”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation ADA dua kubu ekstrim dalam tubuh Umat Islam dalam memandang negara kebangsaan (nation state). Kubu pertama melihatnya bahwa Rasulullah diutus sebagai Rasul dalam arti yang terbatas. Rasulullah tidak mengurus kehidupan dunia secara umum, apalagi negara kebangsaan secara khusus. Kubu kedua kemudian hadir dengan konsep kenegaraan yang spesifik. Dan, bahkan lebih jauh mengaitkan segala hal dalam agama dengan bentuk negara spesifik tersebut. Penganut paham kedua ini terjatuh ke dalam paham, salah satunya paham “khilafah” dalam arti sempit. Kedua golongan itu memiliki argumentasi referensi keagamaan (ayat atau hadits) yang seringkali memiliki penafsiran yang dipaksakan. Sehingga pada akhirnya penafsiran itu cenderung menyalahkan, bahkan mengkafirkan dan “menerakakan”pendapat yang tidak sejalan. Jika kita ikuti secara dekat perjalanan hidup (sirah) Rasul akan didapati bahwa perjalanan hidup beliau memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan publik (jama’ah). Dalam artian bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar kehidupan manusia sesuai dengan ajaran Ilahi (Al-Qur’an dan Sunnah). Kehidupan di sini tentunya dimaknai secara utuh (kaffah) atau menyeluruh (syamil). Baik secara pribadi-pribadi (individual) dan jamaah (kolektif). Juga pada aspek fisikal (material duniawi) dan aspek ruhiyah (spiritual ukhrawi). Sebuah pemahaman kehidupan yang tidak parsial. Rasulullah memulai hidup dan perjuangannya di Mekah. Sekitar 13 tahun beliau berjuang untuk menata kehidupan manusia pada tataran pribadi (individual) tadi. Hal yang paling menonjol pada fase ini adalah pembentukan “hati” manusia dengan konsep Tauhid: “Laa ilaaha illallah”. Fase selanjutnya dimulai dengan perpindahan Rasulullah dari Mekah ke kota Yatsrib. Perpindahan ini dikenal dalam sejarah dengan hijrah (migration). Pada umumnya Ulama menyebut penyebab Hijrah ini karena kesulitan dakwah di Mekah. Alasan yang menurut saya kurang relevan. Karena Dakwah memang tidak pernah disikapi dengan hamparan karpet merah. Rasulullah diperintah hijrah bukan karena kesulitan/tantangan dakwah di Mekah karena dakwah pastinya tertantang. Juga seorang Rasul tidak akan menghindar dari tantangan dakwah itu. Beliau diperintah hijrah karena memang fase dakwah selanjutnya, fase dakwah, akan segera dimulai. Fase dakwah selanjutnya yang dimaksud adalah fase penataan kehidupan “jama’i” (kolektif) dengan membangun komunitas (Umat/bangsa). Tempat di mana komunitas ini terbentuk dan berkembang dikenal dengan “daulah” (negara). Karakter bangsa dan negara inilah yang akan dibahas secara singkat. Berganti dari Yatsrib ke Madinah Hal pertama yang menjadi perhatian kita adalah penggantian nama kota itu dari Yatsrib menjadi “Madinah”. Apa Urgensi perubahan nama ini? Apa arti Madinah dan relevansinya dalam membangun komunitas (ummah/bangsa dan negara? Kata Madinah ternyata memiliki makna dan konotasi yang dahsyat. Pada umumnya Umat menterjemahkan kata ini secara sederhana dengan “kota” (city). Kota yang dipahami sebagai sebuah tempat dengan karamaian, gedung-gedung pencakar langit, bahkan dengan kehebatan sains dan teknologinya. Ternyata kata Madinah tidak sekedar berarti kota. Tapi memiliki makna yang lebih luas dan mulia, lebih dari sekedar sebuah kota. Apalagi jika kota itu sekedar terimajinasikan dengan kota-kota besar dunia, seperti New York, London, Paris, dan Tokyo misalnya. Kata Madinah merupakan derivasi dari kata “daana-yadiinu-diinun”. Dari kata ini terlahir ragam konotasi dengan makna-makna yang saling terkait. Saya ambil beberapa makna penting saja dari kata “diin” ini. Pertama, kata diin mengandung makna “agama dan ketaatan”. Lihat misalnya firman Allah di Surah An-Nisa ayat 125: “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan-(Nya)”. Pada makna ini tegas bahwa negara yang dicita-citakan oleh Islam itu adalah negara yang terbangun di atas agama dan ketaatan. Satu hal yang memaknai itu pada realita bahwa hal pertama yang dilakukan Rasulullah di Madinah adalah membangun masjid. Tentu masjid di sini dipahami tidak sekedar pada pemaknaan ritual. Tapi lebih kepada simbolisasi bahwa negara/bangsa itu adalah “masjid” yang secara literal diartikan “tempat sujud”. Dan sujud itu diartikan sebagai “ketaatan”. Maka negara adalah tempat untuk taat kepada Pencipta. Kedua, kata diin juga mengandung makna keteraturan dan tanggung jawab. Diin itu bermakna aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia dan konsekuensinya dipertanggung jawabkan. Diin dihadirkan untuk memberikan pengaturan kepada kehidupan manusia yang cenderung “chaotic” (kacau balau) akibat dorongan hawa nafsu yang pada ghalibnya tak terkendali. Pada makna ini jelas bahwa ummah (bangsa/negara) yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah bangsa dan negara dengan aturan (Konstitusi) yang solid, serta memiliki pertanggung jawaban yang jelas. Itulah yang kemudian teraplikasikan dalam bentuk Konstitusi Madinah yang dikenal dengan “Piagam Madinah” (the Charter of Madinah). Piagam Madinah ini diakui oleh banyak ahli sebagai Konstitusi Sipil (civic constitution) yang pertama dalam sejarah manusia. Ketiga, kata diin juga bermakna “tamaddun” atau peradaban (civilization). Dengan demikian Madinah dimaknai sebagai tempat di mana peradaban itu terbentuk dan berkembang. Sehingga kota yang bernama Madinah itu sejak awalnya dimaksudkan untuk menjadi tempat di mana Umat/bangsa menjalani hidup kolektifnya dengan peradaban. Umat (bangsa/komunitas) yang civilized (berperadaban) itu tentunya ditandai (characterized) oleh banyak hal. Tapi semua itu tersimpulkan dalam dua kata; social justice. Di sebuah negara yang berperadaban itu nilai-nilai keadilan sosial ditegakkan secara jujur dan konsisten. Pada kehidupan yang berperadaban itu terjadi kesetaraan dalam segala hal; ras, gender, kesetaraan peluang (equal opportunities) di segala lini kehidupan; ekonomi, politik, dll. Dan pastinya bangsa yang berperadaban (civilized nation) itu adalah bangsa yang secara terus menerus mengupayakan kemakmuran yang berkeadilan. Singkatnya bangsa/negara yang bernama Madinah itu adalah aktualisasi dari cita-cita Qur’ani untuk membentuk “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Gafhuur”. Tapi pastinya, hal itu hanya akan terwujud jika dibangun dengan nilai-nilai “diin” (ketaatan, keteraturan, dan berperadaban). Kemajuan pembangunan sebuah bangsa/negara secara fisikal tanpa “diin” justeru boleh jadi diakui sebagai bangsa/negara perperadaban (civilized) tapi tidak beradab (uncivilized). (*)
Gagal! Meski Disabot dan Diteror di Aceh, Massa Pendukung Anies Tetap Melimpah Ruah
SAFARI Bakal Calon Presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, selama dua hari di Banda Aceh, Jumat – Sabtu, 2-3 Desember 2022, berlangsung sukses. Seperti safarinya di beberapa kota lain, Anies Baswedan disambut dengan sangat antusias oleh para relawannya. Massa tetap berjejal dan tumpah ruah meski kegiatan Anies di Nanggroe Aceh Darussalam dicoba disabot dan diteror. Hesubeno Arief, wartawan senior FNN, membahas lebih lanjut mengenai hal ini dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi (4/12/22). Menjelang kedatangan Anies ke Banda Aceh, panitia penyambutan dikejutkan dengan kabar dicabutnya izin penggunaan Taman Ratu Safiatuddin di Banda Aceh oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Padahal, sebelumnya mereka sudah mendapatkan izin. Alasannya, karena taman tersebut tengah dalam proses renovasi. Semula Anies direncanakan akan bertemu dengan para relawannya di taman tersebut sambil olahraga jalan pagi pada Sabtu, 3 Desember 2022. Menyusul pencabutan izin itu, Polresta Banda Aceh juga menarik rekomendasi izin keramaian. Tapi DPP Nasdem memutuskan safari Anies di Serambi Mekah tetap berjalan dan Anies memulai kunjungannya dengan salat Jumat di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. Di masjid yang menjadi ikon dari Banda Aceh ini, kedatangan Anies sudah dinanti-nantikan dan disambut oleh massa pendukungnya. Di dalam masjid, para jamaah tetap menyambut Anies dengan sangat antusias sambil tetap melantunkan sholawat. Usai salat, massa pendukung Anies Baswedan juga sudah menunggu di pintu keluar Masjid Baiturrahman. Mereka berjejal dan banyak di antara mereka ada yang mencoba mengabadikan gambar dan ada yang mencoba selfie bersama dengan Anies Baswedan. Setelah itu, Anies melanjutkan kegiatannya dengan menemui Wali Nanggroe Aceh Darussalam, yakni Malik Mahmud. “Memang unik, di Aceh ini ada lembaga yang namanya lembaga Wali Nanggroe. Ini adalah lembaga pemangku adat Aceh yang dibentuk pasca perjanjian Helsinki, 2 Desember 2012,” ujar Hersu. Saat ini, yang menjadi Wali Nangro adalah Malik Mahmud, yang dulu juga merupakan aktivis pejuang Gerakan Aceh Merdeka dan dia pernah tercatat menjadi Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka tahun 2002 sampai 2005. Sabtu, 3 Desember 2022, adalah waktu yang dinantikan oleh para pendukung Anies dan akhirnya Anies bertemu dengan para relawannya. Kegiatan yang semula direncanakan akan dilaksanakan di Taman Ratu Safiatuddin itu kemudian dipindahkan ke lapangan sepak bola Desa Pango yang letaknya tidak jauh dari kantor DPW Nasdem, Aceh. Sebelum pelaksanaan kegiatan di Aceh, ketua DPW Nasdem Aceh, Taufiqul Hadi, mengaku kantor DPW Nasdem itu sempat diteror oleh orang tak dikenal. Peneror melempari kantor DPW Nasdem itu dengan telur busuk dan kaos kaki busuk. Ini menampilkan pesan bahwa ada kelompok yang menyatakan tidak suka terhadap kehadiran Anies Baswedan. Bukan hanya kantor Nasdem yang dilempari telur busuk, lapangan sepak bola yang akan digunakan untuk kegiatan itu juga dilempari telur busuk. Namun, segera dibersihkan dan di tempat Anies disambut sangat meriah oleh para pendukungnya. “Pagi ini kita jalan sehat, untuk memastikan fisik kita sehat. Insya Allah sehatnya fisik ini akan memudahkan perjuangan kita untuk menghadirkan keadilan bagi semuanya di Indonesia,“ ujar Anies dalam orasinya. “Insyaallah, dari tanah Aceh kita kirimkan pesan perubahan untuk seluruh Indonesia yang mengorganisir kegiatan ini,” lanjut Anies. Setelah menyelesaikan semua agenda kegiatannya di Nanggroe Aceh Darussalam, Anies akan melanjutkan safarinya ke Sumatera Barat selama 2 hari, 3 - 4 Desember 2022. Anies dijadwalkan mengunjungi beberapa kota di Sumbar, antara lain Kota Padang Panjang dan Bukittinggi. Setelah itu, Anies akan melanjutkan safarinya ke lagi Kota Pekanbaru, Riau. (ida)
Kelemahan (Keburukan) Sistem Pilpres Langsung dan Saran-Saran Perbaikan (2)
Kalau soal penanganan money politics, serangan fajar dll tak perlu lagi dibahas di sini, karena sudah menjadi pengetahuan umum, dan solusinya mestinya juga sudah hafal caranya. Oleh: M. Hatta Taliwang, Anggota DPR RI/MPR RI 1999-2004, Mahasiswa S3 UNAS Jakarta DENGAN kata lain, sistem pilpres langsung ini menghasilkan Presiden yang praktis hanya bekerja untuk bisa dipilih kembali pada periode berikutnya, tak mampu bekerja untuk program jangka jauh yang sifatnya membangun fondasi kuat, agar negara bisa kokoh. Membangun dengan gali lobang tutup lobang menjadikan banyak negara baru merdeka saja mampu melewati Indonesia yang terseok-seok oleh tumpukan utang. Membangun yang mudah dan tampak oleh rakyat, seperti infrastruktur, misalnya, dengan utang besar, hanya mewariskan beban yang berat untuk pemerintah berikutnya. Inilah proses menuju kebangkrutan kalau sistem ini dilanjutkan. Penilaian atas prestasi Presiden lima tahun pertama, tadak lagi di depan MPR RI, artinya diserahkan langsung ke rakyat pemilih. Sementara rakyat pemilih banyak yang awam, dan seringkali terbawa arus tipuan timses dan lembaga survei dll, sehingga intinya evaluasi itu tak ada. Rakyat tak merasa menilai prestasi Presiden 5 tahun lalu. Tiba tiba yang bersangkutan bisa jadi Capres lagi tanpa evaluasi kritis rakyat. Sistem begini tidak atau kurang bertanggung jawab. Sengketa pilpres dengan membawa bertruk-truk bukti penyimpangan, belum tentu diperiksa cermat oleh hakim MK, apalagi kalau hakimnya diketahui aparat hukum lainnya punya “catatan gelap” dalam karirnya, dan dijanjikan jabatan tinggi atau setara setelah pensiun oleh salah satu capres yang menang atau dimenangkan. Apalagi kalau ada hubungan kekerabatan dengan pejabat tinggi lain. Negara sebesar ini yang penduduknya, dan seluas ini, dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan lain-lain melakukan pilpres langsung merupakan eksperimen demokrasi luar biasa. Dalam sistem ini mudah terjadi kecurangan, dan hampir pasti hanya suku yang besar jumlahnya yang bisa jadi Presiden. Betapapun tuduhan terhadap demokrasi ala UUD 1945 Asli dianggap tidak demokratis, namun faktanya hampir semua parpol, semua ormas dan lain-lain, melakukan pemilihan dengan demokrasi perwakilan, musyawarah dan mufakat (voting hanya untuk keperluan teknis setelah calon hasil musyawarah disepakati), dengan dijiwai hikmah kebijaksanaan. Tak ada parpol atau ormas yang mengundang semua pemegang kartu anggota parpol/ormasnya datang ke bilik suara untuk memilih Ketua Umumnya. Lho, kultur yang hidup dalam masyarakat kita perwakilan, musyawarah mufakat, dalam hikmah kebijaksanaan kok ujug-ujug pilpresnya sistem one man one vote, di mana suara 1 orang gila sama dengan suara 1 guru besar. Akal sehat itu di mana? Sistem pilpres langsung ini karena mahal, maka praktis ke depannya hanya akan bisa diikuti oleh orang-orang kaya. Dan, orang orang kaya atau yang di-backing orang kaya ke depan itu siapa? Bukankah hanya kelompok tertentu yang sangat kaya dan itu sering disebut konglomerat atau Taipan? Silakan pikirkan untuk jangka panjang ke depan ini siapa-siapa yang akan bisa jadi capres. Salah seorang yang sudah berani muncul adalah konglomerat Hary Tanoesoedibjo, dan menyusul Erick Thohir yang peluangnya sangat besar akan didukung oligarki kapital. Dan, saya kira akan segera bermunculan yang lain. Lalu orang-orang hebat dari parpol lain, kecuali keluarga SBY yang kabarnya masih kaya, selebihnya mungkin akan lapuk pada saatnya. Kalau mau jujur, sistem pilpres langsung yang diduga masuk intervensi pemodal alias oligarki kapital atau bandar, hanya dinikmati hasilnya oleh segelintir aktor yang terlibat dalam skenario. Para bandar sendiri mungkin merasa belum kembali modal hanya dengan 5 tahun. Inilah yang bisa menjelaskan mengapa petahana sering terpaksa ngotot ingin jabatan kedua kali, bahkan sekarang belum apa-apa sudah pengin ketiga kali. Dan ini sangat mempengaruhi tensi pilpres. Suhu tinggi dan rawan keributan. Saran: Kalau memang masih mau dipilih langsung oleh rakyat, seperti yang berlangsung sekarang sejak awal era SBY 2004 sesuai UUD 2002, dan tidak mau menggunakan Pilpres Sistem UUD 1945 Asli (Sila ke-4 Pancasila, Perwakilan Musyawarah), maka sebaiknya: KPU-nya harus ditambah dengan unsur Parpol yang ikut Pemilu. KPU yang ada sekarang digaji negara. Anggota KPU dari Parpol diberi honor oleh Partainya. Susunan keanggotaannya seperti usulan Sdr Chris Komari. Baca lampiran. Intelijen Negara tidak boleh beroperasi untuk memenangkan calon tertentu. Lembaga Survei harus netral dan ada Lembaga Lain dibentuk untuk menilai objektivitas Lembaga Survei. Semacam Lembaga Pengawas Survei Politik. Media massa khususnya Televisi yang dimiliki atau pro kepada salah satu Capres tidak boleh menggunakan ruang udara publik demi partainya/ capresnya secara berlebihan. Opini intelektual/akademisi harus objektif, kecuali intelektual/akademisi yang secara formal tercatat sebagai Tim Sukses/Tim Kampanye. Diharamkan menggunakan jasa buzzer dan mesin-mesin/robot yang merusak kejernihan suara rakyat. Mesti ada tim pengawas khusus dari KPU atau aparat hukum terhadap perilaku buzzer atau penggunaan mesin robot. Tidak diperbolehkan ada Gabungan Partai Pendukung. Capres cukup diusung satu Partai. Presidential Threshold 0 persen. KPU haris benar-benar netral, tidak boleh ada tangan-tangan gelap ikut mengarahkan. Soal DPT jangan ngarang-ngarang dengan menghitung orang gila, KTP haram dari pendatang luar negeri atau KTP Fiktif, Desa Fiktif, TPS Fiktif, laporan fiktif dll. Ini juga aparat hukum dan keamanan harus serius mengontrol. Menurut sebuah sumber ada 17,5 juta KTP aspal pada gelaran Pemilu/Pilpres yang lalu. Bawaslu dan DKPP bekerjalah serius, jangan mau ditekan oleh institusi lain yang punya kepentingan memenangkan calon tertentu. Bawaslu harus diperkuat. Semoga KPK jangan seperti Lembaga Politik. Pilih-pilih tersangka jelang Pilpres/Pemilu. Kita mengenal frasa Kepolisian Negara, bukan Kepolisian Pemerintah/Rezim. Jadi, tentu juga kita berharap Kepolisian netral dalam Pilpres/ Pemilu. Demi kebaikan bersama, konsentrasi pada keamanan Pilpres/Pemilu. TNI terkenal dengan kemanunggalannya dengan rakyat. Maka, dalam Pilpres/ Pemilu sungguh-sungguh bersama rakyat. Bukan kemanunggalan dengan Pemerintah/Rezim dan rakyat dikorbankan. Kejaksaan dan ASN sebagai bagian dari Pemerintah hendaknya jangan jadi alat ikut memenangkan partai atau capres tertentu. Kalau memang menjadi aparat yang baik, rezim apa pun yang berkuasa tuan tetap bisa mendapat jabatan dan peran. Mahkamah Konstitusi Katanya mereka Negarawan. Negarawan itu berpikir jauh ke depan. Berpikir ke depan untuk kemajuan dan kebaikan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan semata untuk kemajuan Keluarga. Jadi, dalam mengambil keputusan dan proses pengadilan, sungguh-sungguhlah jujur dan adil, demi hari depan bangsa dan negara. Hasil penghitungan suara di TPS yang ditandatangani anggota KPPS, yang juga ada anggota partai Peserta Pemilu yang duduk sebagai anggota KPPS, juga harus dianggap final di TPS, maksimal diselesaikan di tingkat kecamatan. Dari Kecamatan Langsung Dikirim ke KPU Pusat. Tembusan dikirim ke DPP Partai masing masing, juga ke KPUD Kabupaten/Propinsi. Dengan teknologi sekarang semua bisa dibuat cepat dan transpsran. Kalau soal penanganan money politics, serangan fajar dll tak perlu lagi dibahas di sini, karena sudah menjadi pengetahuan umum, dan solusinya mestinya juga sudah hafal caranya. Demikian, sebagai harapan kami, untuk keselamatan rakyat, bangsa, dan negara. Demi kebaikan dan kemajuan Indonesia. (*)
PAN Pecah: Zulhas Usung Ganjar, Kader Dukung Anies, Siapa Lebih Kuat?
BEBERAPA hari yang lalu, kita dikejutkan oleh semacam “deklarasi” dari DPW PAN Jawa Tengah yang mendukung Ganjar Pranowo dan Ganjar datang ke DPW PAN bersama Erick Thohir dan Zulkifli Hasan. Mereka kemudian mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Tetapi, yang menarik, di Riau tiba-tiba muncul beberapa orang yang mengatasnamakan pengurus DPW PAN, menyatakan deklarasi mendukung Anies Baswedan. Bersama Rocky Gerung, wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahas lebih lanjut hal tersebut dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (05/12/22). “Ya, kalau deklarasi PAN mendukung Ganjar itu biasa aja, yang luar biasa adalah Erick Thohir di situ. Jadi itu deklarasi untuk minta uang deklarasi. Kan itu intinya,” ujar Rocky. Menurut Rocky, di mana ada Erick Thohir, pasti orang akan deklarasi, karena dapat uang. Jadi, sudah menjadi semacam satu keputusan politik bahwa mari kita deklarasikan Ganjar supaya uang masuk. Masalah Ganjar mau terpilih atau tidak, bukan urusan mereka. Itulah akibatnya kalau Ketua Umum PAN itu disandera oleh ambisinya sendiri, sekaligus disandera oleh potensial sprindik. Sebetulnya, menurut Rocky, tidak ada gunanya PAN Jateng mendeklarasikan Ganjar kalau bukan karena uang, karena aura PAN Jawa Tengah habis dihajar oleh PDIP dari awal. Tapi yang di Riau juga hal yang sama, menganggap bahwa apa poinnya mesti memaksa Ganjar, mending Anies. Jadi, lebih autentik orang yang di Riau yang menganggap bahwa mereka ingin supaya Pak Zulhas yang jadi presiden, tetapi Zulhas memilih Ganjar. “Jadi buat apa kemarin ada Munaker, Munas, dan segala macam di PAN dan memastikan calon Presiden, tapi ketuanya sendiri takut untuk maju, dan ketuanya sendiri kemudian merasa lebih baik dapat uang daripada dapat pinalti KPK, kira-kira begitu,” ujar Rocky. Sebenarnya, bukan kita anti karena pendukung Ganjar atau pendukun Anies, tapi kita justru mendorong Pak Zulhas kalau mau maju pilpres. “Itu anehnya. Partai-partai semuanya bikin keputusan bahwa ketua partainya adalah calon presiden. Nah, sekarang dia bikin koalisi untuk cari orang lain. Itu kan dangkal betul,” tegas Rocky. Kalau semua partai begitu, menurut Rocky, buat apa membat partai . Sebetulnya kita melihat kemandirian partai-partai, tetapi partai-partai ini tidak mungkin mandiri selama ada 20%. Jadi, mereka sendiri yang bikin dungu dirinya sendiri, lalu rakyat ikut nonton. Kalau begitu, PAN sudah pecah, DPW Riau memilih Anies, DPW Jawa Tengah memilih Ganjar. Memang keterangannya indisipliner, tapi di belakang itu ada uang. Orang akan menganggap bahwa DPW PAN Jawa Tengah pasti mendapat uang dari Ganjar. DPW PAN tidak mungkin gratisan untuk mendukung Ganjar, apalagi Erick Thohir langsung menempel di situ. “Di mana ada Erick Thohir, di situ pasti ada amplop. Di mana ada Ganjar, pasti ada tukar tambah. Dan itu berarti sakit hatinya PDIP bertambah-tambah. Jadi, kira-kira itu intinya,” terang Rocky. Menurut Rocky, dari etika politik, yang namanya koalisi dari awal kalau kita sebut koalisi ada kejujuran dan Pak Jokowi sendiri yang membangun semua koalisi, tetapi tidak ada kejujuran. Koalisi dengan Megawati di arak-arak awalnya, ternyata Megawati tidak suka pada cara-cara Ganjar. Dua partai, yakni Nasdem dan PDIP, yang kira-kira jadi pengecut. Nasdem pengecut karena tidak mau membela Anies habis-habisan. Cara Nasdem membela Anies adalah keluar dari kabinet. Sedangan PDIP pengecut karena tidak mendisiplinkan Jokowi dan Ganjar. Cara mendisiplinkan Jokowi dan Ganjar ada memecat mereka. Jadi PDIP dan Nasdem tidak ada disiplin partai. Ini adalah upacara-upacara yang isinya adalah saling mengintip, lalu rakyat dijebakkan dalam transaksi-transaksi itu. Kalau kita balik pada tema, selalu ada etika politik yang ingin kita tegaskan,”Nasdem keluar cepat dari kabinet, itu baru bermutu. PDIP pecat segera Ganjar dan Jokowi, itu baru bermutu’” tegas Rocky. Kalau tidak, orang akan meganggap bahwa kalian bermain di atas panggung, tapi di bawah meja terjadi tukar-menukar amplop. Demikian juga Anies. Anies harusnya terang-terangan saja kalau Nasdem tidak mau keluar dari kabinet, dia jangan mau jadi calon presiden yang separuh, separuh masih pro-Jokowi, separuh disuruh bekerja untuk menaikkan elektabilitas Nasdem. Demikian Rocky mengompori Anies. (sof)
Menanyakan Peran dan Posisi TNI Dalam Penegakan Demokrasi dan Konstitusi (1)
Apakah TNI hanya menonton saja masyarakat sipil melakukan perlawanan, protes dan demo, terus-menerus, meskipun bakal berpotensi banyak korban berjatuhan? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PADA masa pemerintahan orde baru, TNI terlibat cukup jauh dalam politik. Tidak jarang TNI diberdayakan untuk menjaga keamanan, termasuk untuk mengendalikan protes atau demo warga sipil, atas nama stabilitas politik dan ekonomi. Pemerintahan orde baru jatuh pada tahun 1998. Peran TNI di dalam politik kemudian dipangkas, tidak diberikan tempat sama sekali di dalam konstitusi amandemen 2002. TNI berhasil disingkirkan dari peta politik Indonesia. TNI masuk barak. Pemerintahan Indonesia kemudian beralih menjadi pemerintahan di bawah kendali masyarakat sipil, dengan sistem demokrasi langsung, pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih rakyat secara langsung. Pemerintahan sipil ini diharapkan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya yang dianggap represif. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa pemerintahan yang dipimpin masyarakat sipil bisa lebih demokratis, lebih menjamin kebebasan dalam berpendapat, lebih adil dalam pembangunan ekonomi, lebih mampu mengendalikan korupsi, dan bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan lainnya. Tetapi, faktanya tidak selalu seperti yang diharapkan. Bahkan, jauh dari harapan. Setelah melaksanakan empat kali pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung, kondisi demokrasi dan politik di Indonesia sulit dikatakan membaik, malah dalam banyak hal dapat dipastikan memburuk. Pemilu dan pilpres tidak mencerminkan free and fair. Sebaliknya, masyarakat melihat banyak terjadi pelanggaran, kecurangan dan manipulasi. Pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang semakin transparan, tanpa malu, dan tanpa takut. Seakan-akan hukum tidak berlaku lagi bagi para pejabat: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bahkan, pelanggaran konstitusi juga bukan hal yang mengkhawatirkan. Karena legislatif dan yudikatif sudah tidak berfungsi, mereka telah bersatu dan berkolaborasi dengan eksekutif. Lembaga DPR RI praktis tidak menjalankan fungsi dan tugas konstitusinya. Tidak menjalankan fungsi pengawasan secara memadai terhadap eksekutif, terhadap pengelolaan keuangan negara dan APBN. Sehingga (berpotensi besar) merugikan keuangan negara, antara lain terkait proyek infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, impor-ekspor, dan lainnya. DPR menyetujui undang-undang yang menurut masyarakat sangat tidak adil, undang-undang yang bersifat tirani, undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, namun dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi. Antara lain, presidential threshold 20 persen. Dalam bidang ekonomi, terjadi ketimpangan yang sangat serius. Beberapa gelintir pengusaha, termasuk asing, menguasai kekayaan sumber daya alam dalam jumlah sangat besar. Sedangkan kehidupan masyarakat di daerah pertambangan sangat miskin. Daerah pemilik tambang juga miskin. Semua ini bertentangan dengan Konstitusi: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Masyarakat tentu saja melakukan protes atas ketidakadilan dan pelanggaran terhadap undang-undang dan konstitusi itu. Dengan harapan pemerintah melakukan koreksi. Tapi, semua itu tak ada arti. Protes dan unjuk rasa dijaga sangat ketat, tidak jarang terjadi represif. Kritik dapat disangkakan sebagai ujaran kebencian, penghinaan, atau penghasutan yang dapat dipidana, menggunakan undang-undang ITE (informasi dan transaksi elektronik) atau undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kebebasan berpendapat di pemerintahan sipil ternyata ilusi. Pengritik bisa dipenjara, ada yang sampai hampir satu tahun, sejak penyidikan sampai persidangan. Vonis akhirnya dijatuhkan sesuai masa tahanan, indikasi kuat yang bersangkutan tidak terbukti bersalah. Dengan kondisi negara seperti ini, demokrasi semu, konstitusi terancam, di mana posisi TNI? Apakah TNI diam saja ketika melihat sistem demokrasi dan konstitusi dirusak, yang berpotensi besar membawa negara ini masuk krisis multi dimensi? Apakah TNI hanya menonton saja masyarakat sipil melakukan perlawanan, protes dan demo, terus-menerus, meskipun bakal berpotensi banyak korban berjatuhan? Di mana posisi TNI? Di mana posisi TNI dalam penegakan demokrasi dan konstitusi? Di mana TNI? Bukankah prajurit TNI adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia? Bersambung ke bagian 2. (*)
Anies Bukan Ngga Peduli Korban Bencana?
Kalian kalau mau bantu sesama manusia silakan saja. Teriaklah kepada pemerintah, bukan teriak kepada ARB. Karena ARB udah tahu apa yang akan beliau lakukan tanpa pakai pengumuman. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung BENCANA dan malapetaka itu urusan Khaliq bukan makhluknya. Tak ada satu orangpun yang bisa mendeteksi kapan bencana itu bisa datang. BMKG sekalipun gak bisa mendeteksi. Kita cuma bisa tahu melalui Al-Quran. Bila kemungkaran lebih banyak dari kemaslahatan maka siap-siap bencana akan datang. Kyai sekalipun gak bisa tahu kapan bencana itu akan terjadi, tapi musibah dan bencana bisa Dipolitisir oleh manusia durjana. Seperti yang terjadi kepada Anies Rasyid Baswedan (ARB) saat ini. Dinarasikan seolah-olah ARB gak peduli dengan korban bencana. Apa kalau ARB jenguk para korban lantas musibah hilang? Atau, kalau kemudian ARB bawa sumbangan penderitaan para korban bisa teratasi? Korban bencana bukan urusan rakyat. Itu urusan Pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pemimpin yang mau Capres seperti ARB mengalahkan Prabowo Subianto yang hanya sibuk bikin Tiktok dan didukung Joko Widodo, apa pernah mengunjungi para korban bencana? Nah, sekarang Allah gilirkan dengan wedus gembel Gunung Semeru. Pengen lihat, Ganjar Pranowo apa nengok para korban gaaak? Habis sudah bahan para Haters mau mem-bully ARB. Sehingga mereka lantas memancing agar ARB pergi lihat korban bencana. Dan, dari sana mereka udah siapin jebakan batman untuk memfitnah ARB. Gaya kalian udah kebaca. ARB dengan Silent Operation sudah kirim orang-orang dia untuk membantu korban bencana. Kan mau nolong orang gak usah teriak-teriak, karena itu Riya\'. Kalian kalau mau bantu sesama manusia silakan saja. Teriaklah kepada pemerintah, bukan teriak kepada ARB. Karena ARB udah tahu apa yang akan beliau lakukan tanpa pakai pengumuman. Seperti yang beliau lakukan di DKI Jakarta sewaktu beliau menjabat. ARB sekarang rakyat biasa sama dengan kita. Jadi kalau sudah ada yg turun ke daerah ditimpa bencana itu FARDU KIFAYAH. Kalau pemerintah FARDU \'AIN. Jangan menghindar pemerintah karena kau di bayar rakyat. Wallahu A\'lam ... (*)
Jenderal Dudung dan Marsekal Fadjar Tunjukkan Sikap Loyal dan Ikhlas
Mereka legawa menerima keputusan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI dalam memutuskan calon Panglima TNI. Hal ini penting untuk menjaga soliditas di lingkungan TNI. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (UNAS) KEHADIRAN Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di DPR, menunjukkan sikap loyal dan ikhlas, sesuai asas kepemimpinan militer. Kedua jenderal bintang empat itu mencerminkan 11 asas kepemimpinan TNI, terutama asas satya atau loyal dan legawa atau ikhlas. Dalam asas kedelapan ada yang disebut satya artinya sikap loyal yang timbal balik, dari atasan terhadap bawahan dan dari bawahan terhadap atasan dan ke samping. Dudung dan Fadjar menunjukkan sikap akan setia terhadap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang merupakan pilihan Presiden Joko Widodo, karena hak prerogratif Presiden sesuai konstitusi. Kemudian pada asas ke-11 disebut legawa artinya kemauan, kerelaan, dan keikhlasan untuk menyerahkan tanggung jawab dan kedudukan kepada generasi berikutnya. Mereka legawa menerima keputusan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI dalam memutuskan calon Panglima TNI. Hal ini penting untuk menjaga soliditas di lingkungan TNI. Termasuk kehadiran Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai bentuk siap menjalin Kerjasama dengan unsur pimpinan TNI yang baru. Jadi, 11 asas kepemimpinan TNI itu memang harus diimplementasikan dan diaplikasikan dalam tindakan nyata, agar mereka bisa menjadi contoh teladan bagi para prajurit TNI lainnya. Apalagi para Kepala Staf Angkatan bertugas membina personel di matranya masing-masing. (*)
Pangeran Sambernyawa versus Pangeran Samberarto
Sempat harus bertempur dalam waktu berurutan dari serbuan dan kejaran Belanda di Madiun, Magetan, Ponorogo, dan secepatnya harus pindah lagi bertempur di Jogjakarta. Oleh: KRT Sutoyo A. Manduronagoro, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “ESTU Pitulung Hyang Sukma, Malekat pindah jalmo, Pangeran Dipati sujud ing Allah lan Rasullah” (RM Said, BL. Asmaradana 69: 93). Dalam perjuangannya: “Selalu berdoa lebih baik mati di jalan yang diridhoi Allah (mati syahid) daripada menanggung aib kalah melawan kumpeni” ( RM Said BL. Durmo 63: 320) RM Said (Pangeran Sambernyawa) selalu mengatakan “ingsun tedha ing Allah” dalam melawan Belanda diyakini sebagai perang suci, sekalipun harus gugur dalam peperangan. Awal mula harus melawan Belanda justru ketika sang mertua P. Mangkubumi dan Sunan PB III menyetujui bekerjasama dengan Belanda. Semua bisa terjadi karena liciknya Belanda mengadakan “Perjanjian Giyanti (tahun 1757) yang memecah Mataram menjadi dua, yaitu: P. Mangkubumi di Kasultanan Yogyakarta dan PB III berkuasa di Surakarta. Belanda makin licik memecah-belah Mataram dan harus diperangi karena kelakuan semakin liar menguasai, memecah belah, dan menghasut tatanan kehidupan kerajaan yang sudah mapan. Perjalanan perjuangannya selama 16 tahun (sekitar 250 pertempuran) dalam melawan Belanda. RM Said, tegar dan terus menerjang. Ketika datang bujukan untuk berunding dari Baron Von Hohendorf dan bujukan dari patihnya P. Kundanawarsa untuk berhenti melawan Belanda karena resiko kematian dan bahaya yang sangat besar, semua ditolak . Saran dari patihnya setelah isyarat yang ditemui RM Said sendiri adanya sekawanan burung “dandang” berwarna putih yang jumlahnya ratusan ekor, setiapkali dihalau terbang menjauh kemudian mendekat lagi dengan jumlah yang lebih besar. RM Said tegas mengatakan – “Dakarepken sanadyan aku matiya, Yen wus tumeko janji, aja adoh Mataram, dayane luhuring wang, Puyo pada serah pati, pasrah ing Allah payota di alebu geni” _ (sudah menjadi tekadku biarlah aku gugur di medan laga, asal tidak jauh dari bumi Mataram, itulah yang akan meluhurkan namaku” _ (BL. Surma, 58.151). PM Said (P. Sambernyawa) dalam usia 30 tahun sudah harus melawan Belanda bergerak di tanah Jawa dari satu daerah ke daerah lain, dengan senjata seadanya dan harus terus menembus dan menempuh perjalanan dari satu hutan ke hutan lainnya. Medan laga pertempuran “lir segara tanpa tepi” (bagaikan laut tak bertepi) begitu luas yang harus dijalani, dengan gagah berani. Sempat harus bertempur dalam waktu berurutan dari serbuan dan kejaran Belanda di Madiun, Magetan, Ponorogo, dan secepatnya harus pindah lagi bertempur di Jogjakarta. Betapa heroiknya sekalipun hidup di hutan sang istri – Kanjeng Ratu Bendara dan garwo sepuh RA Kusuma Patahati terus mendampingi dan menyertainya. RM Said cita-citanya ingin menyatukan Mataram di bawah pimpinan satu raja (bukan dipecah-belah oleh Belanda), seperti ditulis oleh Pringgodigdo: “RM Said bleef bij zijn eisch over heat geheele rijk (RM Said tetap ingin menyatukan negara Mataram seluruhnya). Julukan “Pangeran Sambernyawa” karena strategi perangnya menggunakan model atau taktik serangan: dhedhemitan, weweludan, dan jejemblungan. Kecepatan menyerang dan membunuh sebanyak-banyaknya setelah itu pergi menghilang. Belanda sampai mengeluarkan seperti sayembara oleh Nicholas Hartingh – Gubernur Direktur Jawa Pantai Utara – Timur (Javas Noor-Oost kust): akan memberikan 1000 real untuk yang bisa menyerahkan kepada RM Said dan kepala para pengikutnya 500 real. Semua gagal total. Pitutur untuk kondisi saat ini: 1. Perjuangan PM Said (Pangeran Sambernyawa) adalah untuk memerangi penjajah Belanda artinya untuk memusnahkan tirani, penindasan, kedzaliman dan penindasan penguasa terhadap rakyat. 2. Setiap saat dan masa memang tetap saja ada penguasa yang justru berpihak kepada penjajah (Neo Kolonialisme Baru), dengan badut-badut politik yang macam-macam warna, tingkah polah kelakuannya. 3. Saatnya tiba pasti akan lahir pahlawan sejati, bukan pahlawan Samberarto, yang menjijikan, memuakkan, dan harus dimusnahkan. 4. Hanya pejuang sejati manusia suci dan pemberani yang bisa melawan tirani, kedzaliman, penindasan dan mengeluarkan masyarakat dari kesusahan serta penderitaan akibat laku para penguasa yang bejad hanya menghamba kepada nafsu iblis dan penghamba dunia semata. 5. Keadaan negara saat ini yang sangat mengerikan segera bisa keluar dari marabahaya penguasaan dan kooptasi para Kapitalis dan Oligarki. 6. Pitutur untuk masyarakat luas dan khususnya trah Mataram untuk jangan lengah dan segera bertindak atas kejadian saat ini yang mirip seperti terjadi pada jaman RM Said. (*)
Jokowi Membela Indonesia Atau China?
Nah, sekarang menjadi lebih terang pertanyaan serius kita apakah pernyataan Jokowi atas kekalahan di WTO itu benar-benar membela bangsa Indonesia atau sedang berjuang untuk kepentingan “kakak besar” dia di China? Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan INDONESIA kalah di Sidang WTO atas larangan ekspor bijih nikel. Uni Eropa (UE) sebagai penggugat merasa dirugikan dengan larangan tersebut. Dan, dimenangkan. Indonesia meski mengajukan banding tentu kecewa. Aturan larangan ekspor raw material nikel dinyatakan melanggar aturan WTO khususnya Pasal XI. 1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi Pasal XI. 2 (a) dan XX (d) GATT 1994. Nasionalisme Joko Widodo meledak dengan alasan Indonesia yang ingin maju dihambat oleh negara maju. Mungkin saja sikap dan ledakan itu benar, tetapi mungkin saja ada faktor lain. Inilah pertanyaan seriusnya bahwa pernyataan Jokowi itu benar-benar membela Indonesia atau demi China? Ada dua perusahaan besar pengelolaan tambang nikel di Indonesia, yaitu PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan PT Virtual Dragon Nikel Industry (VDNI) di Sulawesi Tenggara. Keduanya, perusahaan pengolahan ini berasal dari China. Untuk pengolahan dibutuhkan smelter dan ternyata 4 (empat) perusahaan smelter besar yang ada itupun semuanya investasi China. Keempatnya adalah PT Sulawesi Mining Investment, PT Virtual Dragon Industry, PT Huadi Nickel Aloy, dan PT Harita Nickel. Mantan Wapres Jusuf Kalla telah mengkritik pengelolaan nikel yang mayoritas China ini. ”Ini daerah kaya nikel tetapi yang kerja semua China dari daratan sampai tukang las,” ujar JK. Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia memang diikuti oleh TKA asal China. Ini akibat izin dan perjanjian saat negosiasi dengan investor China. Faisal Basri menilai, Indonesia menderita kerugian dalam investasi nikel. Menurutnya hanya untung di sektor sewa lahan dan upah kuli. Teknologi pembuatan baterai kendaraan listrik (EV) tidak dilakukan di Indonesia tetapi di China. Indonesia cuma mengolah jadi pellet, nickel pig iron, feronickel, dan besi baja setengah jadi. Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Mineral dan Enerji Terbarukan (Adpmet) Ridwan Kamil menyatakan Indonesia harus hati-hati pada China. Menurutnya Tiongkok ambil nikel dari Indonesia sebagian untuk kita, dan sebagian untuk Tiongkok. Tesla Inc kerap membeli pasokan bahan dari China, padahal China membeli pasokan dari Indonesia. Tesla Inc konon telah siap mengucurkan dana 5 miliar USD untuk membeli bahan baterai dari perusahaan nikel China di Sulawesi. Nah, sekarang menjadi lebih terang pertanyaan serius kita apakah pernyataan Jokowi atas kekalahan di WTO itu benar-benar membela bangsa Indonesia atau sedang berjuang untuk kepentingan “kakak besar” dia di China? Kita buktikan pula ucapan “duta” China Luhut Binsar Panjaitan yang siap untuk mem-buldozer penghambat investasi. Kill or to be killed, katanya. Nyatanya kini sedang klepek klepek setelah digebuk Uni Eropa di WTO. Ah Luhut Luhut.. Jokowi Jokowi. (*)
Kelemahan (Keburukan) Sistem Pilpres Langsung dan Saran-Saran Perbaikan (1)
Tahun keempat, mulai sibuk bertempur, karena lawan tanding sudah mulai muncul. Praktis setahun petahana sibuk kampanye tersembunyi atau terang-terangan. Oleh: M. Hatta Taliwang, Anggota DPR RI/MPR RI 1999-2004, Mahasiswa S3 UNAS Jakarta PERAN Partai/DPR terlalu dominan membuat aturan main Pemilu/Pilpres. Meskipun ada DPD RI sebagai repsentasi Daerah, tetapi tak punya peran dalam menyusun aturan main Pemilu/Pilpres. Organisasi seperti Muhammadiyah/NU belum tentu anggotanya menyalurkan aspirasinya ke partai dan Kelompok Profesi/Intelektual, serta Raja/Sultan yang punya andil besar dalam kelahiran Indonesia, seharusnya mereka mendapat tempat sebagai Utusan Golongan, apalagi kalau dikaitkan dengan spirit dan teks UUD 1945, 18 Agustus 1945, serta Sila ke-4 Pancasila, seharusnya diatur dalam UU Pemilu/Pilpres. Karena peran partai dominan, tanpa penyeimbang, maka partai sesuka mereka berkompromi dan mengatur Capres tanpa pertimbangan matang dalam pengajuan capres, dan mereka bisa dikendalikan dengan kekuatan uang dari oligarki kapital, sehingga mengabaikan kualitas calon Presiden. Yang terpenting siapa yang didukung oligarki kapital itulah yang disetujui jadi capres. Kata Bambang Soesatyo, untuk menguasai sebuah Partai cukup bayar Rp 1 triliun. Dengan Sistem Pilpres Langsung, meskipun kita punya calon bagus, tapi jika oligarki kapital tidak sreg bisa saja dikerjain saat proses pencalonan atau di berbagai titik proses pemilihan. Bisa di-bully, dijegal, saat sebelum Pilpres atau ketika Pilpres berlangsung. Bisa dijegal di saat penghitungan suara di KPU. Dengan sistem one man one vote dalam Pilpres langsung, menyamakan suara 1 orang gila dengan suara 1 Guru Besar, waras atau tidak? Biaya Pilpres langsung sampai puluhan/ratusan triliun rupiah untuk KPU dan triliunan dari kantong capres atau kantong cukong menghasilkan orang yang belum tentu sesuai harapan rakyat. Belum tentu juga sesuai harapan cukong. Biaya tersebut belum termasuk keamanan, birokrasi, dan lain-lain. Biaya sosial, psikologis juga mahal. Suasana kampanye merusak hubungan sosial psikologis masyarakat, karena banyak hoaks hingga fitnah, hubungan antar warga kurang harmonis dan saling prasangka, dll. Rakyat jadi terbelah berkepanjangan, merusak kerukunan nasional dan sosial, serta menghancurkan Sila ketiga Pancasila. Isu-isu sensitif soal suku, ras, antar golongan, agama (SARA) sampai tetek-bengek soal cara beribadah diumbar sebagai instrumen kampanye, hingga mengancam persatuan. Daftar Pemilih lama di mana sudah banyak pemilih yang lalu (2014) yang telah meninggal, masih dihitung dan digunakan untuk Pemilu/Pilres 2019. Sementara pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada 2018 tidak dianggap. Maka, apa pun argumennya tetap cacat hukum, cacat akal sehat, dan cacat moral. Bahkan angka tersebut masih dipakai lagi sebagai basis menentukan Presidential Threshold. Ini sudah mendapat kecaman luas dari publik. Memasukkan orang gila atau cacat mental berat sebagai pemilih itu adalah indikasi bahwa dengan cara apa pun KPU berupaya menghimpun suara demi kepentingan tersembunyi, termasuk masalah data pemilih misterius itu. Ini sesuatu yang sangat tidak logis. Pada pilpres 2019 diduga ada 17,5 juta suara pemilih misterius (Ahli IT Agus Maksum). Dalam sistem pilpres langsung ini sangat mudah diintervensi dengan berbagai instrumen yang potensial dikendalikan penguasa, apalagi jika berkonspirasi dengan oligarki kapital untuk menggolkan oknum yang mereka inginkan. Instrumen seperti lembaga survei, akademisi (mata duitan), intelijen resmi atau partikelir, aparat keamanan, birokrat, parpol, aparat hukum, LSM, Ormas, media massa mainstream, KPU, buzzer, dll dengan uang, janji jabatan, permainan pajak, permainan hukum, dan lain-lain, bisa dilibatkan dalam konspirasi. Aparat keamanan, hukum, dan birokrat yang mestinya netral tanpa sadar atau dengan sadar sering terbawa arus oleh godaan-godaan di atas. Belum terhitung bagaimana teknologi IT yang canggih bisa dipermainkan, ditambah produksi KTP misterius, formulir misterius, dan lain-lain, sangat tidak kondusif untuk membangun rasa saling percaya dalam sistem pilpres langsung ini. Dengan sikap KPU yang penuh keanehan (misalnya mendadak mengubah cara debat (pada Pilpres 2019), dan berbagai indikasi lainnya yang menunjukkan dugaan mengakomodasi kepentingan salah satu peserta pilpres, maka bagaimana masyarakat percaya bahwa KPU bisa netral, dan sungguh-sungguh akan menghasilkan Pilpres yang bisa dipercaya? Situasi ini sungguh akan menimbulkan bencana politik di kemudian hari. Negara sebesar ini dengan kaum menengahnya yang sudah kaya-raya, apa maksudnya membuat Kotak Pemilu/Pilpres dari Kardus? Lalu Kardus Digembok? Ada apa di balik akal ini? Ha ha… Argumen bahwa Pilpres langsung menghasilkan demokrasi yang bagus bisa dipertanyakan. Kalau kita percaya angka ini. Hasil Pilpres: Pilpres 2019 dengan paslon Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pilpres 2019 adalah 192,83 juta jiwa. Jumlah pemilih Jokowi-Ma\'ruf 85.607.362 suara, suara Prabowo-Sandi 68.650.239. Jumlah suara pemilih Jokowi/Ma\'ruf Amin dan Prabowo Sandi = 85.607.362 +68.650.239 = 154.257.601. Berdasarkan DPT di atas, maka ada selisih DPT dengan yang menggunakan hak pilihnya sebesar 192.830.000 – 154.257.601 = 38.572.399. Angka 38.572.399 ini bisa digolongkan ke dalam kelompok yang golput, suara rusak, dan lain-lain. Kesimpulan: Jumlah pemilih Jokowi-Ma\' ruf 85.607.362 : 192.830.000 = 44,40% Jumlah Pemilih Prabowo-Sandi 68.650.239 : 192.830.000 = 35,60% Jumlah suara golput, suara rusak dll = 38.572.399 : 192.830.000 = 20%. Dengan menggunakan cara menghitung 2019 di atas maka Pilpres 2014 antara paslon Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa sebagai berikut. Jokowi-JK 37,30%. Prabowo-Hatta 32,88% Golput dll 29,81% Kalau memakai rumus menang secara demokratis harusnya 50+1. Nyatanya, Jokowi menang 2 x masing-masing 37,30% dan 44,20%. Dua kali menang suaranya di bawah 50% pemilih. Artinya, mengacu ke rumus menang secara demokratis tidak tercapai, sehingga penulis menyebutnya ini hasil legal, tapi tidak legitimatif. Apa bedanya dengan Pilpres sistem Perwakilan dan Musyawarah di MPR RI yang dianggap kurang demokratis, namun hasilnya bisa terpilih Presiden yang lebih berkualitas, karena ada faktor Utusan Golongan yang bisa menjadi “penyaring capres”? Setelah Presiden terpilih, berdasarkan pengalaman adalah sebagai berikut. Tahun pertama, sibuk konsolidasi kekuasaan. Partai-partai yang dianggap bukan pendukung rezim, diobrak-abrik atau dijinakkan dengan segala cara. Mulai terjadi persekongkolan atau bangun oligarki. Ujungnya kepentingan rakyat diselewengkan. Tahun kedua, mulai raba-raba program apa yang mau dikerjakan, yang bisa membuat rakyat segera melihat hasil nyata. Program abstrak, misalnya revolusi mental, nation and character building dan lain-lain disingkirkan, meskipun dipidatokan dalam kampanye. Seakan sinetron kejar tayang yang bisa membuat rakyat kagum. Dipilih program praktis, misalnya kartu sehat, dan yang paling mudah itu infrastruktur, sekalipun dengan seruduk gunakan pinjaman dengan bunga besar atau gunakan dana yang tidak semestinya untuk infrastruktur, seperti dana haji, dana pensiun dll. Itu sekadar contoh bagaimana bekerjanya sebuah sistem tanpa tuntunan GBHN. Tahun ketiga, mulai bangun pencitraan, banyak selfie dan berbagai acara yang sifatnya konsolidasi untuk terpilih pada periode kedua. Tahun keempat, mulai sibuk bertempur, karena lawan tanding sudah mulai muncul. Praktis setahun petahana sibuk kampanye tersembunyi atau terang-terangan. Beberapa program seperti raskin, bansos dll diolah menjadi modal politik petahana. (*)
Imam Besar Yang Jenaka
Inilah yang membuat banyak orang begitu rindu ingin segera bertemu dengan dzurriyah (keturunan) Baginda Nabi Muhammad SAW tersebut. Bahkan, rela menempuh perjalanan dari tempat yang jauh sekalipun. Oleh: Sulung Nof, Penulis BAGAIMANA cara kita menggambarkan sosok Imam Besar (IB) Habib Rizieq Syihab (HRS) biasanya dipengaruhi oleh sumber referensi yang kita peroleh, baik melalui media, cerita orang, maupun saat kita berinteraksi langsung dengan beliau. Pemimpin spiritual yang menjadi ikon 212 itu kadung dianggap memiliki tipikal yang keras. Bahkan, media di Timur dan Barat menyebutnya sebagai pemimpin garis keras (hardline leader) atau ulama penghasut (firebrand cleric). Ada istilah, “Tak kenal maka tak sayang” atau “Tak kenal maka ta\'aruf” sepertinya cukup tepat untuk mengungkap realitas yang sebenarnya. Tulisan ini akan mengantarkan para Pembaca pada suatu pemahaman yang lebih fair. Bayangkan jika nama, foto, dan video kita dilarang untuk dimuat di media sosial dengan dalih melanggar standar komunitas. Apakah itu adil? Bukankah hal itu melanggar HAM dan merampas hak asasi sebagai warga negara? Dalam drakor kita saksikan, membuntuti orang merupakan pelanggaran hukum. Privasi warga negara sangat dijaga. Lalu bagaimana jika aktivitas kita sedang diintai? Dan, yang lebih menyedihkan lagi, orang dekat kita dihabisi? Syukurlah, Imam Besar memiliki jiwa yang kuat sehingga mampu memikul beban yang demikian berat. Seorang ulama yang tak terbeli, pernah dibui hingga dua kali, bukan perkara yang mudah untuk dilalui, kecuali dengan sabar dan tawakkal. Seandainya bisa membedah anatomi jalan pikiran beliau, barangkali kita bakal syok karena banyak beban yang beliau pikirkan untuk kebaikan dakwah dan umat ini. Saya lalu teringat QS At-Taubah: 128 tentang datuknya. “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin”. Beliau memang tampak keras terhadap kezaliman dan kemaksiatan, namun sesungguhnya berlemah-lembut terhadap kebaikan. Bahkan, selalunya dalam mengisi ceramah diselipkan humor dan canda-tawa. Contohnya saat Reuni 212, Imam Besar berikan sambutan cukup panjang. Akhirnya Habib Hanif berdiri di sampingnya untuk kasih kode. “Duduk,” pinta Imam Besar dengan senyum lembutnya sambil menepuk pundak. “Untung pembawa acaranye mantu. Gak diizinin (lanjut sambutan), kite konciin pintu,” candanya. Dan, jama\'ah pun tertawa. Pun, dalam kajian rutin, kejenakaan Imam Besar selalunya muncul untuk meringankan suasana. Inilah yang membuat banyak orang begitu rindu ingin segera bertemu dengan dzurriyah (keturunan) Baginda Nabi Muhammad SAW tersebut. Bahkan, rela menempuh perjalanan dari tempat yang jauh sekalipun. Alhamdulillah, usai 411 rombongan MMP (Mujahid Mujahidah Priangan) yang datang dari Bandung bisa bersilaturrahim dengan Imam Besar. Beliau sangat menghormati tamu. Kita dijamu dengan baik dan berinteraksi dalam jarak yang begitu dekat dan akrab. Ibarat mimpi, salah seorang ibu mengatakan dengan begitu bahagianya, “Ternyata Habib aslinya lebih putih dan lucu. Ada gak ya boneka kayak Habib? Supaya bisa dipeluk.” Bandung, 04122022. (*)
Kejuaraan Sepak Bola Dunia dan Dakwah Qatar yang Egaliter
Sebaliknya, Qatar bahkan mampu menampilkan dan mempromosikan nilai-nilai ethical dan moralitas itu dengan penuh percaya diri. Dan, semua itu dilakukan dengan cara-cara yang atraktif dan sangat egalitarian. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SAYA ingin memulai dengan suara lantang menyampaikan selamat “mabruk dan mubarak” kepada negara Qatar sebagai negara Muslim dan Timur Tengah pertama, tidak saja menjadi tuan rumah sebuah perhelatan fenomenal, tapi juga telah membuktikan adanya sebuah kemewahan dan kesuksesan di atas ekspektasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan perhelatan persepak- bolaan dunia ini. Sebagai seorang penggemar sepak bola dan seorang Muslim khususnya tentu saya sangat bahagia dengan pencapaian itu. Perhelatan ini telah menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Umat, Timur Tengah dan dunia secara umum bahwa sebuah negara yang kerap dipersepsikan kecil dan kurang “sophisticated” justru mampu membuktikan diri secara profesional dalam mengelola dan melangsungkan perhelatan sepak bola dunia lebih dahsyat dari siapapun dalam sejarahnya. Perhelatan ini juga telah menghancurkan pandangan salah yang telah lama terbangun secara salah mengenai Qatar khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Qatar mampu menampilkan etis keagamaan yang berkualitas sesuai ajaran Islam yang mengajarkan keramahan kepada semua manusia. Sebuah sentuhan hati yang menggugah kepada semua pendatang baik pemain dan tim maupun para pendukung dan penonton. Qatar telah menunjukkan kreasi inovatif yang menakjubkan dalam bidang arsitektur dan perencanaan pembangunan musium, stadium, perhotelan dan berbagai fasilitas lainnya bagi para tamu, tidak saja di saat pelaksanaan acara. Dan, bahkan berbagai inovasi dan fasilitas itu akan berkesinambungan hingga selesai acara di masa depan. Sungguh perbekalan piala dunia Qatar telah menelan biaya terbesarnya dalam sejarah persepak bolaan dunia. Qatar telah menggelunturkan US$ 220 miliar lebih sejak terpilihnya untuk menjadi tuan rumah oleh FIFA pada 2010 lalu. Bahkan pada hari-hari puncak persiapannya kabarnya Qatar menghabiskan US$ 500 juta seminggu dalam pengembangan infrastruktur seperti bandara, jalan, hotel, stadium, dan juga musium. Ini juga termasuk 10 miliar USD untuk membangun tujuh stadium atau lapangan sepak bola baru. Namun, sebelum anda melemparkan tuduhan pemborosan kepada Qatar, harusnya anda ketahui bahwa sebagian besar dari fasilitas ini pada masa mendatang akan didekonstruksi (dibongkar) dan didonasikan kepada negara-negara yang membutuhkan. Selain itu, Qatar juga telah membangun berbagai fasilitas infrastruktur ini dengan merencanakan untuk menjadikannya sekolah-sekolah, pusat-pusat pelayanan kesehatan, pusat pertokoan, dan fasilitas komunal lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat Qatar dan para pendatang lainnya. Lebih dari itu. Para insinyur Muslim Qatar telah membangun sebagian besar dari infrastruktur yang baru mereka dengan bahan-bahan olahan ulang (recycles), termasuk membangun sebuah stadium dari kontainer-kontainer pengiriman barang yang tua dan tidak terpakai. Ini menunjukkan inovasi sekaligus kepedulian lingkungan yang tinggi. Kendati gelombang kritikan yang dahsyat dilemparkan oleh sebagian mereka yang ada di sini dan rasis, khususnya dunia Barat, Qatar telah menunjukkan sesuatu yang mengagumkan. Qatar menjawab semua serangan dan kritikan bukan dengan kata-kata. Tapi, dengan aksi dan kenyataan. Sesungguhnya Qatar pada tataran lain bukan baru dengan ragam kontrihusi kepada dunia dan kemanusiaan. Negara kecil ini telah sejak lama konsisten dan teguh dalam membantu meringankan beban orang-orang Palestina, khususnya pada aspek keuangan dan diplomasi. Qatar juga dikenal dengan komitmen pembelaan kepada soal kebenaran dan keadilan, khususnya kepada para Ulama Islam yang cenderung dikriminalisasi di negara lain. Qatar bahkan menjadi broker persetujuan damai (peace deal) antara Amerika yang telah merugi multi triliunan USD dalam perang sia-sia tanpa akhir dì Afghanistan. Perang yang telah menyebabkan kerusakan dan penderitaan hebat bagi masyarakat Afghanistan. Qatar telah sukses melakukan intervensi sama untuk kepentingan bangsa Chad, Somalia, Sudan, dan juga Libanon. Qatar telah menunjukkan inovasi dahsyat dalam inisiatif diplomasi untuk perdamaian di Yaman dan Suriah. Qatar, negara yang dikenal mungil, kini dikenal sebagai broker perdamaian yang penuh kejujuran dan keikhlasan bagi Timur Tengah dan dunia yang terancam. Dan pada semua upaya itu Qatar tidak tanggung-tanggung menghabiskan biaya besar demi terwujudnya perdamaian Timur Tengah dan dunia. Di tengah semua glamour yang inovatif dan highly profesional itu, Qatar juga telah menampilkan komitmen peradaban yang tinggi. Bahwa perhelatan dengan sangat besar dan mewah tidak harus kehilangan nilai ethical dan moralitasnya. Sebaliknya, Qatar bahkan mampu menampilkan dan mempromosikan nilai-nilai ethical dan moralitas itu dengan penuh percaya diri. Dan, semua itu dilakukan dengan cara-cara yang atraktif dan sangat egalitarian. Terima kasih Qatar, dakwahmu yang berani nan indah akan menjadi tauladan sepanjang masa! Bandara Doha, 4 Desember 2022. (*)
Doktrin “Petugas Partai” Melanggar Konstitusi untuk Merusak Bangsa
Setidak-tidaknya, rakyat wajib memberi sanksi kepada partai politik pelanggar konstitusi, dengan tidak memilih lagi partai politik perusak bangsa tersebut. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MENURUT Undang-Undang Dasar hasil amandemen sebanyak empat kali sepanjang 1999-2002, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu atau gabungan partai politik. Artinya, pencalonan presiden harus dilihat sebagai kewajiban bagi partai politik. Dan kewajiban ini merupakan beban yang diamanatkan konstitusi kepada partai politik. Kenapa beban? Karena kemajuan bangsa ini ada di tangan partai politik, melalui pemilihan presiden, yang pencalonannya hanya bisa dari partai politik. Maka itu, partai politik mempunyai tanggung jawab besar terhadap bangsa ini. Presiden dan wakil presiden yang dicalonkan harus mampu membawa bangsa ini menjadi lebih maju, sejahtera, dan adil. Untuk memastikan ini, partai politik harus mengawasi dengan ketat semua kegiatan presiden dan wakil presiden terpilih, agar dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai perintah konstitusi. Dengan demikian, partai politik mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memilih anak bangsa yang terbaik, dengan rekam jejak prestasi dan akhlak yang sangat jelas, untuk menjadi pemimpin nasional. Kalau presiden tidak menjalankan roda pemerintahan sesuai konstitusi, maka partai politik wajib koreksi melalui parlemen, dan jika perlu memberhentikan presiden dalam hal pelanggaran cukup berat, antara lain pelanggaran terkait konstitusi. Artinya, partai politik wajib mengawasi aktivitas presiden agar selalu taat hukum dan konstitusi. Artinya, partai politik tidak boleh mendikte atau mengendalikan presiden. Karena, kalau partai politik mengendalikan presiden, maka partai politik menjadi bagian dari presiden (eksekutif), sehingga menjadi tidak independen, dan tidak bisa mengawasi presiden dan dirinya sendiri. Semua ini melanggar perintah konstitusi, yang mewajibkan partai politik mengawasi eksekutif. Sebagai konsekuensi, dalam menjalankan kewajibannya, partai politik tidak boleh mempunyai pamrih untuk menjadikan presiden sebagai “petugas partai”, yang mempunyai makna dikendalikan partai, yang berarti melanggar konstitusi seperti dijelaskan di atas. Kalau partai politik gagal menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan konstitusi, atau gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap presiden, maka partai politik tersebut wajib didiskualifikasi serta diberi sanksi berat karena melanggar konstitusi. Setidak-tidaknya, rakyat wajib memberi sanksi kepada partai politik pelanggar konstitusi, dengan tidak memilih lagi partai politik perusak bangsa tersebut. Artinya, rakyat harus menolak partai politik yang akan menjadikan presiden sebagai “petugas partai” dan rakyat harus menolak presiden yang pasrah dijadikan “petugas partai”. (*)
Pemilu Berintegritas, Atau Gagalkan Pemilu?
Untuk mendorong adanya kompetisi bukan konfrontasi maka Jokowi harus menjauhkan diri dari dukung-mendukung capres tertentu, sehingga capres atau cawapres yang muncul menjadi homogen dan tidak memiliki energi mengadu gagasan. Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle JOKO Widodo dalam acara rakernas KPU tiga hari lalu mengungkapkan perlunya pemilu 2024 yang berintegritas. Penyelenggara pemilu membuat pemilu yang jurdil (jujur dan adil) serta mengawal terjadinya adu gagasan, bukan adu domba. Pada hari yang sama, dalam acara CEO Forum di Istana Negara, Mahfud MD memastikan pemilu akan terus berlangsung sesuai dengan rencana. Hal ini menurutnya untuk memberikan kepastian politik bagi dunia usaha agar tidak memunculkan keragu-raguan. Seberapa jauh kita percaya pernyataan pemerintah ini? Baru saja beberapa saat lalu, dalam acara HIPMI yang di buka Jokowi, di Solo, ketua plt. HIPMI dan Ketua DPD-RI menyampaikan gagasan perlunya perpanjangan masa jabatan Jokowi. Bahlil, menteri investasi, yang merupakan sosok penting di acara HIPMI itu memang tidak menyinggung soal perpanjangan masa jabatan presiden, tapi semua rakyat tahu bahwa Bahlil adalah pelontar pertama dan paling progressif dalam usulan perpanjangan masa jabatan Jokowi itu. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan pernyataan mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi ditengarai setelah bertemu dengan kalangan elit penguasa, meskipun kepada saya dia menyatakan karena kehendak Allah mengalir begitu saja dari mulutnya. Spekulasi banyaknya elemen-elemen pendukung kekuasan Jokowi yang masih menginginkan perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi pembicaraan umum dikalangan politik di Indonesia. Sehingga tingkat kepercayaan atas pernyataan Jokowi dan jajarannya tentang kepastian adanya pemilu masih diragukan. Mari kita amati argumentasi penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden yang pernah ada. Pertama, alasan Bahlil adalah para pengusaha baru mulai bangkit usahanya dari terpaan pandemi covid-19. Mereka takut pemilu atau pesta demokrasi 2024 akan membuat suasana kurang kondusif bagi dunia usaha. (investor.id, 9/1/22). Kedua, 3 pimpinan partai pendukung Jokowi memberikan pernyataan mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi, yakni Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB) dan Zulkifli Hasan (PAN). Ketiganya meyakini bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut merupakan aspirasi rakyat dan baik bagi momentum perbaikan ekonomi nasional. Ketiga, LaNyalla mendukung perpanjangan dengan argumen Jokowi kehilangan masa kerja dua tahun pada masa pandemi covid 19. Sehingga wajar Jokowi diberikan kompensasi perpanjangan. Isu yang dihembuskan LaNyalla ini menghidupkan kembali isu perpanjangan masa jabatan setelah beberapa lama meredup. Ketiga kelompok pendukung di atas sebenarnya tidak mempunyai dasar yang kuat, kecuali hanya ingin melawan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden. Dengan demikian kita hanya bisa melihat adanya penggerak-penggerak pendukung masa jabatan yang melawan keinginan Jokowi, yang tidak ingin menunda pemilu atau bisa muncul dugaan Jokowi bermain \"dua kaki\". Pernyataan Mahfud MD di depan CEO Forum dan sebelumnya pernyataan Jokowi di majalah “the Economist” tentang kepastian berakhirnya masa jabatan presiden Jokowi merupakan angin segar bagi demokrasi kita, jika Jokowi dan jajarannya tidak memperlihatkan manuver-manuver sesat penundaan pemilu lagi. Dua Tantangan Jokowi Keinginan Jokowi untuk membuat pemilu berintegritas, khususnya jurdil dan bebas politik uang, merupakan tantangan terbesar bangsa ini. Tantangan kedua adalah ketulusan Jokowi untuk melepas pilihan presiden ke depan pada kehendak rakyat. Tantangan pertama di atas terkait dengan politik kita yang memang sedang dicengkeram oligarki, baik modal maupun partai. Bahkan feodalisme politik. Sudah lama kita ingin kembali kepada politik yang berbasis nilai (value) untuk menghasilkan elit bangsa yang bebas dari kepentingan apapun selain “national and nation interest”. Sayangnya, biaya politik yang sangat besar serta penuh dengan transaksional membuat calon-calon dengan kekuatan gagasan/ide tersingkir sejak awal. Bahkan, lebih parah lagi, terjadi dominasi pemilik modal dalam berbagai jenjang politik, baik di parlemen, partai mauoun maupun pemerintahan. Jika Jokowi ingin kata-katanya tentang pemilu berintegritas terjadi, maka sumbangan terbesar yang bisa dilakukan Jokowi adalah memastikan aparatur keamanan netral dalam pemilu. Ini pernah dilakukan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ketika tidak memberikan dukungan terhadap besannya, Hatta Rajasa, sebagai kandidat Cawapres 2014. Kontribusi lainnya bisa dilakukan Jokowi jika dalam Perppu UU Pemilu nantinya, selain masalah adanya dapil baru yang harus diakomodasi, juga mempertimbangkan penurunan PT (Presidential Threshold) 20%. Sebab, sebagaimana membaca pikiran Mahfud MD ketika menanggapi Rizal Ramli, beberapa waktu lalu, mengatakan sebaiknya PT dikurangi di bawah 10%. PT yang terlalu tinggi akan membuat tokoh-tokoh nasional terhambat untuk maju sebagai kandidat presiden ke depan. Tantangan terkait ketulusan Jokowi harus benar-benar ada. Argumen-argumen perpanjangan masa jabatan maupun presiden 3 periode tidaklah kuat sama sekali. Megawati juga merasakan tidak penuh periodenya, 5 tahun, sebagai presiden dahulu. SBY sendiri juga setahun lebih sibuk hanya mengurus bencana Aceh dan perundingan Helsinki. Namun, SBY tidak mengeluh. Ketulusan lainnya terkait dengan dukungan presiden berikutnya. Jika memang perlu adu gagasan dalam bayangan Jokowi untuk pesta demokrasi yang baik, maka harus dipastikan calon yang ada bukan yang homogen loyalis Jokowi, seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto serta cawapres yang disiapkannya. Justru adu gagasan akan terjadi dalam kondisi capres yang bahkan berbeda visi. Jokowi mungkin menginginkan \"legacy\", seperti meneruskan IKN (Ibukota Negara), tapi SBY juga dulu mengharapkan MP3EI, program andalan SBY, ditindaklanjuti. Namun, faktanya Jokowi tidak menindaklanjuti program SBY. Jadi, sangat wajar dalam demokrasi seorang pemimpin baru mempunyai perbedaan dengan pemimpin sebelumnya. Yang terpenting adalah gagasan itu legal, diuji publik dan bertujuan pada kebangkitan nasional, baik ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat. Jika Jokowi tidak mampu menghadapi dua tantangan di atas, setidaknya Jokowi patuh pada konstitusi dengan mengikhlaskan diri bahwa setiap kekuasan ada akhirnya. Lepaskan calon pemimpin ke depan pada kompetisi sempurna, tidak perlu intervensi dengan beri isyarat “rambut putih” atau “wajah keriput” untuk didukung ke depan. Penutup Pernyataan Jokowi tentang perlunya pemilu berintegritas dan adu gagasan, tahun 2024 serta pernyataan Mahfud MD tentang kepastian pemilu pada tahun 2024 di hadapan CEO Forum, setidaknya memberi angin segar pada demokrasi kita. Sebagian kekuatan tentu akan berusaha mendorong pemilih gagal dengan isu perpanjangan jabatan Jokowi. Bisa jadi Jokowi terlibat, bisa juga tidak. Namun, kita sebagai rakyat harus terus memantau langkah-langkah penguasa saat ini agar jangan melanggar konstitusi. Tantangan bagi Jokowi adalah mengikhlaskan diri bahwa semua kekuasan ada batas akhirnya. Untuk mendorong adanya kompetisi bukan konfrontasi maka Jokowi harus menjauhkan diri dari dukung-mendukung capres tertentu, sehingga capres atau cawapres yang muncul menjadi homogen dan tidak memiliki energi mengadu gagasan. Waktu tidak terlalu lama lagi untuk pemilu. Kepastian siklus pergantian kekuasan bukan hanya dinanti kalangan CEO kapitalis, tapi juga rakyat jelata. Karena demokrasi adalah milik semua rakyat. Jangan sampai pemilu gagal. (*)
Surat Terbuka KNPI Malang Presiden Agar Turun Tangan Kasus Korban Kanjuruhan Pelanggaran HAM Berat
Malang, FNN – Ketua KNPI Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarok menulis surat terbuka kepda Presiden RI, Ir. Joko Widodo, Ahad, 4 Desember 2022. Menurut Zulkam, Negara harus hadir secars utuh dalam proses pengusutan kejadian penghilangan nyawa 135 WNI pada pertandingan Sepakbola Arema FC dan Persebaya, 1 Oktober 2022 di Kanjuruhan, Kabupaten Malang. “Intinya kami berharap Diskresi Presiden dan agar RI 1 turun tangan lagi pada tragedi pelanggarabmn HAM berat ini,” kata Zulham kepada FNN tadi malam. Berikut kutipan lengkapnya Surat Terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi tersebut. Malang, 04 Desember 2022 Nomor : Istimewa Sifat : Penting Perihal : Surat Terbuka Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo di Tempat Dengan Hormat, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Malang menilai negara harus hadir secara utuh dalam proses pengusutan (kasus) kejadian penghilangan nyawa 135 WNI pada pertandingan sepakbola antara Arema FC dan Persebaya 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Representasi negara yang saat ini masih memegang kepercayaan publik tertinggi kedua setelah TNI adalah Lembaga Kepresidenan. Karena itu, DPD KNPI Kabupaten Malang mendesak Presiden RI Ir H Joko Widodo untuk kembali turun tangan dan memperbaiki kinerja Pemerintah dalam proses penuntasan perkara tragedi Kanjuruhan pada hari ke 64 yang tak kunjung memuaskan rasa keadilan publik. Terdapat sejumlah catatan dari proses pengungkapan perkara yang membuat publik, juga para penyintas dan keluarga korban, meragukan terungkapnya kebenaran dan terwujudnya keadilan dari kasus yang mengakibatkan 135 WNI tewas dan ratusan warga terluka ini. Catatan tersebut diantaranya: Pertama, pembiaran terhadap misinformasi dan disinformasi yang terus beredar di ruang publik melalui sosial media terkait tragedi kanjuruhan akan memicu efek domino konflik sosial. Demonstrasi yang terus berulang, aksi perusakan terhadap kantor polisi dan vandalisme dalam rangka sikap protes yang makin tidak terkendali akan berujung kepada konflik yang merugikan semua pihak. Kedua, sikap Polri sebagai institusi yang memilih bekerja dalam diam dan tidak banyak memberikan update penanganan perkara sebagai upaya komunikasi sosial kepada masyarakat luas bukanlah sebuah langkah yang bijak dalam sikap penanganan perkara khusus yang menyita perhatian publik internasional ini. Ketiga, publik menilai rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan dan Rekomendasi Komnas HAM tidak memberi dampak signifikan kepada proses penegakan hukum yang berjalan. DPD KNPI Kabupaten Malang berpendapat bahwa, tragedi Kanjuruhan telah memenuhi unsur jenis pelanggaran HAM berat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional atau Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) Yakni, Kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dijabarkan sebagai kejahatan meluas dan sistematik yang ditujukan kepada warga sipil, yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Bentuk perbuatannya sesuai pasal tersebut diatas dapat berupa: a. Pembunuhan di luar hukum; b. Penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; dan atau c. Penghilangan paksa. DPD KNPI Kabupaten Malang berpendapat, unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat dalam tragedi Kanjuruhan sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah terpenuhi. Pertama, salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 UU Pengadilan HAM). Kedua, penghilangan nyawa secara paksa kepada 135 WNI itu merupakan sebuah serangan yang dilakukan secara sistemik ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil (Pasal 9 UU Pengadilan HAM). Ketiga, bahwa federasi (PSSI) dan lembaga negara dalam hal ini Polri terlibat dalam kejadian ini dan diduga telah memenuhi unsur “serangan” sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 9 UU Pengadilan HAM. Atas pertimbangan tersebut, dan demi memperkuat pendapat umum sebagai bagian upaya bernegara yang sesuai dengan perundangan, kami memohon kepada Presiden RI untuk: 1. Menggunakan kewenangan sebagai Kepala Pemerintahan dan menginstruksikan jajaran penegak hukum melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM agar menjalankan diskresi dan membuka ruang informasi terkait perkembangan penyidikan perkara dengan lebih terbuka. 2. Memerintahkan Kapolri untuk menjalankan tahapan gelar perkara khusus bertempat di lokasi kejadian di Stadion Kanjuruhan untuk mendorong penambahan pasal dan tersangka. Gelar perkara khusus sebagaimana diatur dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang menyebutkan Mabes Polri dapat menindak lanjuti perkara melalui gelar perkara khusus. DPD KNPI Kabupaten Malang siap terlibat dan merekomendasikan peserta dalam gelar perkara khusus dengan menghadirkan perwakilan Aremania sebagai saksi korban, saksi ahli (pakar psikologi massa, pakar pidana, pakar anak dst), saksi mahkota, saksi pelapor, dan justice collaborator. Dalam gelar perkara khusus, penyidik dapat mempresentasikan pada peserta gelar terkait data dan fakta sehingga melahirkan rekomendasi terkait langkah yang harus dilakukan dan memenuhi rasa keadilan publik. 3. Mendorong agar dilakukan sidang di luar pengadilan, dalam hal ini, DPD KNPI Kabupaten Malang mengusulkan sidang digelar di lokasi Stadion Kanjuruhan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Pasal 14 bahwa Pengadilan dapat melaksanan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. 4. Memfasilitasi referendum (jajak pendapat) yang diprakarsai pemerintah sebagai dasar penetapan tragedi 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang memicu hilangnya nyawa 135 WNI sebagai Tragedi Kemanusiaan dan diatur dalam dokumen resmi negara. 5. Mendorong adanya proses hukum formal dalam upaya menetapkan tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 sebagai Pelanggaran HAM Berat. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Malang Ketua Zulham Akhmad Mubarrok (ditandatangani) Tembusan: 1. Kepala Kantor Staf Presiden 2. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM 3. Kepala Kepolisian Negara RI 4. Kepala Kejaksaan Agung RI 5. Ketua Mahkamah Agung (MA) RI 6. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI 7. Ketua Komnas Perempuan RI 8. Ketua Ombudsman RI 9. Gubernur Jatim 10. Bupati Malang
Laksamana Yudo Harus Prioritaskan Penegakan Kedaulatan NKRI
Di situ Panglima TNI jangan bersinggungan dengan Kepala Staf Angkatan. Dia harus fokus dengan tugas menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer dan memelihara kesiagaan operasional. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional – UNAS LAKSAMANA TNI Yudo Margono harus bisa cepat mengambil keputusan dalam memimpin TNI. Terutama harus dapat memilih dengan tepat mana yang mesti didahulukan, sesuai dengan asas kepemimpinan TNI. Termasuk bisa membatasi penggunaan dan pengeluaran dana sesuai prioritas yang diperlukan TNI. Kalau dalam 11 asas kepemimpinan TNI yang tertulis, Laksamana Yudo harus memprioritaskan Ambeg Parama Arta, yakni memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan. Juga Gemi Nastiti, yakni kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan. Diharapkan juga, Laksamana Yudo fokus pada tiga tugas pokok TNI, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya, barulah Yudo menjalankan tugas sebagai Panglima TNI yang secara normatif, kurang dari satu tahun. Dengan catatan apabila tidak ada perpanjangan masa dinas aktif militer. Setidaknya, yang utama selain memimpin TNI, Panglima TNI juga mesti melaksanakan kebijakan pertahanan keamanan negara, menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer, serta mengembangkan doktrin TNI. Di situ Panglima TNI jangan bersinggungan dengan Kepala Staf Angkatan. Dia harus fokus dengan tugas menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer dan memelihara kesiagaan operasional. Dan, jangan masuk wilayah pembinaan dan penyiapan matra, itu tugas Kastaf Angkatan. (*)
Anies Dilarang dan Diteror Karena Mereka Sekeluarga Takut Masuk Penjara
Mau larang atau mau teror rakyat tetap tidak bergeming untuk mendukung ARB jadi Presiden ke-8 NKRI. Siapa suruh ARB gak jadi Gubernur lagi. Jadi banyakkan waktunya blusukan sebelum musim kampanye. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung Hilang akal sehat tentang bagaimana mau membendung Anies Rasyid Baswedan (ARB). Diisukan dengan radikal-radikul gak mempan. Juga, disematkan dengan bahwa Capres harus orang Indonesia asli karena gak berani bilang Capres bukan harus orang Arab gak tepat karena Jokowi juga bukan orang Indonesia asli, karena dia orang China. Dibilang jangan bawa-bawa agama di politik alias gak boleh ada politik identitas dan SARA di kontestasi Capres juga gak nendang karena Jokowi sendiri bawa-bawa identitas, bahkan lebih parah lagi bawa politik identitas untuk menipu emak-emak agar bisa hadir di GBK kemarin dengan alasan Istighosah tapi nyatanya cuma lihat pantat maksiat bergoyang alias goyang ngebor Inul “Darahsetan”. Sekarang pakai jalur penguasa daerah dengan menekan dan melarang ARB melalui Gubernur dan Kapolda agar ARB tidak diberi ijin untuk berkegiatan dan menemui penggemarnya di daerah tersebut. Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat dan Aceh (Nangroe Aceh Darussalam). Tapi masyarakat tetap berkerumun menyambut idola calon presiden baru mereka, yakni ARB. Anies sekarang bukan hanya milik keluarganya saja tapi dia menjelma jadi milik bangsa dan rakyatnya. Belum ada seorang pemimpin dari zaman kemerdekaan dielu-elukan, dan ditunggu kedatangannya seperti ARB. Pas di waktu bukan bulan kampanye lagi. Hampir di setiap provinsi kedatangan dan blusukan ARB disambut dengan meriahnya bak seorang pahlawan yang ditunggu-ditunggu kehadirannya. Tidak ada Capres yang segitu dinantikan selain Anies. Aduh kalau ane itu gak kuat lagi melayani warga yang segitu banyak mengajak Selfi. Semoga ARB sehat selalu dan aman sampai Pemilu nanti dan sampai memimpin kita 5 tahun lagi seperti di DKI. Capres lain pilihan penguasa lagi sibuk nonton bokep dan main baronsai. Gak kuat Istana menahan laju pergerakan ARB maka dipakai cara-cara kotor dengan Meneror ARB dengan cara-cara busuk. ARB itu karateka dan pendekar. Dia gak akan mundur dengan teror anak-anak kecil gitu. Itu hanya pil pemanis saat berjuang. Pantang mundur kalau layar sudah berkembang. Pantang kapal jalan mundur jika jangkarnya sudah diangkat. Selamat menikmati dinginnya ubin penjara kalau kalian tidak berkuasa lagi. Karena rakyat sudah siap berkas-berkas kasus korupsi selama kalian menjabat. Kau dan keluarga kau, ingat itu. Bayangkan anak yang belum lempeng kencingnya saja sudah punya 26 perusahan besar di negeri ini? Itu karena bapaknya penguasa. Ada karena adiknya jadi pejabat jadi menteri dan Abangnya suka-suka dengan leluasa korupsi melalui BUMN Telkomsel dan mereka gak diapa-apain. Yang seperti ini siap-siap nanti tidur di penjara. Mau larang atau mau teror rakyat tetap tidak bergeming untuk mendukung ARB jadi Presiden ke-8 NKRI. Siapa suruh ARB gak jadi Gubernur lagi. Jadi banyakkan waktunya blusukan sebelum musim kampanye. Rakyat dukung ARB sampai para penghuni istana ngekos di Hotel Prodeo dan para oligarki jadi miskin atau mereka mati karena penyakit jantung. Negeri ini dibangun dengan do\'a para santri dan Ulama. Jadi orang-orang laknat seperti kalian diharamkan hidup berlama-lama di Indonesia. Diatas langit masih ada langit. Jadi jangan jumawa dengan kekuasaan dan uang. Semua akan berakhir pada saatnya. Wallahu A\'lam ... (*)
Pahlawan Dalam Al-Quran
Maryam berkata, “Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki, padahal tak seorang pun yang pernah menyentuhku, dan aku bukan pezina”. Jibril berkata, “Demikianlah, Tuhanmu berfirman, ‘Hal itu adalah mudah bagi-Ku, untuk Kami jadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami, dan hal itu perkara yang sudah diputuskan”. (QS 19:16-21) Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MAg, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta PAHLAWAN adalah pejuang yang gigih dan gagah berani, rela berkorban untuk sesama, dan memiliki rasa tanggung jawab kepada orang-orang di sekitarnya. Pahlawan itu juga identik dengan pemrakarsa, penggagas, dan penggerak. Istilah pahlawan dari kata pahalawan, orang yang memperoleh pahala atas jasanya menyumbangkan ide, gagasan, dan tindakan untuk kemaslahatan. Pejuang di barisan terdepan lebih mulia daripada para cendekiawan yang ada di barisan paling belakang. Kriteria kepahlawanan dalam Al-Quran, yaitu pertama, satu kata dengan perbuatan. “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan bangunan yang tersusun kokoh”. (QS Ash-Shaff/61:2-4) Kedua, berada di baris depan. “Jangan sekali-kali kamu menyangka, orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan; jangan menyangka mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.” (QS Ali Imran/3:188) Ketiga, beramar makruf nahi mungkar. “Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itulah kemenangan yang besar”. “Mereka itulah orang-orang yang bertobat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku\', yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin demikian”. (QS At-Taubah/9:111-112) Beberapa pahlawan di dalam Al-Quran, selain para nabi dan rasul, ialah Dzulkarnain, Thalut, Ashabul Kahfi, istri Fir’aun, Maryam, dan Ibu Musa. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulkarnain. Katakanlah, “Aku akan bacakan kepadamu cerita tentang dia”. Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi, dan Kami berikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuhnya. Ketika sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di laut berlumpur hitam, dan mendapati segolongan umat. Kami berkata, “Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau berbuat kebaikan kepada mereka”. Dzulkarnain berkata, “Orang yang aniaya akan kami azab, kemudian dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya tiada tara. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baginya pahala terbaik sebagai balasan, dan akan Kami titahkan kepadanya perintah yang mudah”. (QS 18:83-88) “Kemudian dia menempuh jalan (yang lain). Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari itu, demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: “Hai Dzulkarnain, Ya\'juj dan Ma\'juj pembuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami bayar kepadamu, untuk membuat dinding antara kami dan mereka?” Dzulkarnain berkata: “Apa yang telah dikuasakan Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan; aku buatkan dinding antara kamu dan mereka, beri aku potongan-potongan besi”. Apabila besi itu telah rata dengan kedua puncak gunung itu, Dzulkarnain berkata, “Tiuplah api itu”. Apabila besi itu sudah memerah seperti api, dia pun berkata: “Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu”. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan tidak bisa pula melobanginya. Dzulkarnain berkata: “Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia menghancur-luluhkan; dan janji Tuhanku itu benar”. (QS 18:89-98) Nabi mereka mengatakan, “Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu”. Mereka menjawab. “Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi mereka berkata, “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa”. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. Tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata, “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Siapa di antara kamu meminum airnya, ia bukan pengikutku, dan siapa yang tidak meminumnya, kecuali seceduk tangan, dia adalah pengikutku”. Mereka meminumnya kecuali beberapa orang. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, mereka yang telah minum berkata, “Kami tak sanggup melawan Jalut dan tentaranya”. Orang-orang yang yakin akan menemui Allah berkata, “Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar”. Tatkala Jalut dan tentaranya telah tampak, Thalut dan tentaranya berdoa, “Tuhan, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir”. Tentara Thalut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia atas semesta alam”. (QS 2:247-251) Ashabul Kahfi adalah para pemuda pahlawan penyelamat iman. Mereka menghadapi penguasa yang otoriter, mereka hijrah dan mengasingkan diri dalam sebuah gua. Allah SWT mengisahkan dan memberikan testimoni sekaligus menarasikan doa mereka sebagai berikut. “Apakah kamu mengira orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai prasasti termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan? Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, “Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari hadirat-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini”. Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Dan Kami meneguhkan hati mereka ketika mereka bangun, lalu berkata, “Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia; kalau demikian kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran”. (QS Al-Kahfi/18:9-14) “Allah membuat perumpamaan bagi mereka yang kafir istri Nuh dan istri Luth. Mereka masing-masing berada di bawah dua hamba dari antara hamba-hamba Kami yang saleh, tetapi kemudian mereka mengkhianati suaminya, dan keduanya tak berdaya sedikit pun terhadap Allah, Dikatakan kepada keduanya, “Masuklah kamu ke dalam api neraka Bersama mereka yang masuk”. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman istri Firaun, ketika berkata, “Tuhan, buatkanlah untukku sebuah rumah di taman surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zhalim.” Dan Maryam putri Imran yang memelihara kesuciannya, maka Kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh Kami, dan dia membenarkan kata-kata Tuhannya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia termasuk hamba-hamba yang taat”. (QS 66:10-12) “Ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al Quran, ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, lalu ia mengadakan tabir dari mereka. Kami mengutus roh Kami kepadanya menjelma di hadapannya berbentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, “Aku berlindung darimu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa.” Jibril berkata, “Aku utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci”. Maryam berkata, “Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki, padahal tak seorang pun yang pernah menyentuhku, dan aku bukan pezina”. Jibril berkata, “Demikianlah, Tuhanmu berfirman, ‘Hal itu adalah mudah bagi-Ku, untuk Kami jadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami, dan hal itu perkara yang sudah diputuskan”. (QS 19:16-21) “Hati ibu Musa menjadi kosong. Hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya. Ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, “Ikutilah dia.” Maka ia melihat Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya, dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Saudara Musa berkata, “Maukah aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya dan berlaku baik kepadanya?” Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia tahu bahwa janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu”. (QS 28:10-13) Mereka pahlawan sepanjang zaman. (*)
Modernisasi, Sekularisasi, Liberalisasi, Deradikalisasi, dan Moderasi Beragama
Kita lupa ayat Al Quran menyatakan bahwa ‘sesungguhnya kaum Mukmin itu bersaudara’. Kita lupa Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Kita ini sedang terperangkap dengan jeratan kelompok-kelompok anti Islam. Oleh: Nuim Hidayat, Direktur Akademi Dakwah Indonesia, Kota Depok SEBELUM Tragedi WTC 2001, Tidak Ada Istilah \"Islam Moderat\" atau “Moderasi Beragama”. Sekarang ini pemerintah mempunyai program “deradikalisasi”. Program ini sebenarnya bagus. Yaitu, melarang masyarakat untuk berbuat kekerasan seenaknya. Tapi, nyatanya program ini juga mengarah kepada pluralisme agama. Program ini tentu berbahaya bagi aqidah Islam. Dalam Islam, agama yang benar hanyalah Islam. Agama lain salah. Menurut Prof. Naquib al Attas, hanya Islam yang agama wahyu. Selain Islam, agama budaya. Maknanya, hanya Islam agama yang bersumber dari Yang Maha Kuasa. Sedangkan agama lain hanya karangan manusia. Bibel misalnya, menurut ahli teologi dari mereka sendiri, diduga hanya sekitar 19% yang dipercaya dari Nabi Isa. Selain itu karangan manusia (‘murid-murid atau apostolos Yesus Kristus’). Dalam QS Ali Imran dijelaskan bahwa hanya yang menganut agama Islam yang bisa selamat dari api neraka. Harga iman kita adalah emas sepenuh bumi. Mungkinkah orang kafir mendatangkan emas sepenuh bumi? Tidak mungkin. Ini maknanya bahwa harga iman kita adalah nyawa kita. Lebih baik kita mati daripada kita menganut agama lain (murtad). Istilah wasathiyah (moderat) dalam Islam atau Islam moderat kurang tepat. Islam selain ‘moderat’ juga adil, penuh hikmah, ihsan dan lain-lain. Apakah akan dikembangkan juga Islam adil, Islam hikmah, Islam ihsan dan lain-lain? Karena itu Rasulullah, para sahabat maupun ulama-ulama yang shalih, tidak pernah mengembangkan Islam Moderat. Islam itu kadang moderat kadang tidak. Pada orang kafir yang memerangi Islam, maka kita tidak boleh moderat. Kita harus keras seperti mereka. Pada orang kafir yang tidak memerangi Islam (‘dzimmi), kita bersikap lunak juga. Ketika kita dijajah Portugis dan Belanda, tidak ada tokoh-tokoh Islam yang bersifat moderat. Mereka berani bersikap radikal. Kedua penjajah itu telah banyak membunuh manusia dan menyebarkan misi Katolik/Kristen, maka kaum Muslim saat itu juga bersikap keras terhadap mereka. Nyawa dibalas nyawa (jihad/qital/qishash). Jadi, bilamana kaum kafir tidak memerangi kita secara fisik, kita juga tidak memeranginya dengan fisik. Bila mereka memerangi dengan pemikiran –seperti yang terjadi saat ini – kita juga harus bisa memeranginya dengan pemikiran. Bukan malah ikut agenda mereka, jadi gak turut ikut-ikutan memberi istilah “Islam Moderat”. Istilah Islam Moderat itu, bila kita telaah asalnya dari pemerintah Amerika Serikat, setelah tragedi WTC (2001). Saat itu Amerika membagi Islam kepada dua kelompok, yaitu Islam Radikal dan Islam Moderat. Islam Radikal adalah mereka yang melawan pemerintah Amerika, sedang Islam Moderat adalah mereka yang ‘tunduk’ kepada agenda-agenda pemerintah Amerika. Amerika meluncurkan jutaan dolarnya ke seluruh dunia untuk program ini. Agenda mereka Islam Moderat itu agar berkawan dengan mereka, turut pada mereka dan setuju dengan pluralisme agama (penyamaan agama, faham bahwa semua agama sama akan masuk surga). Tentu kaum Muslim seharusnya menolak program ini. Kita bukan Islam Radikal, bukan pula Islam Moderat. Islam ya Islam. Dalam Al Quran dan Hadits, tidak ada istilah Islam Moderat atau Islam Radikal. Para ulama sebelum tragedi WTC 2001 tidak pernah ada yang menamakan dirinya penganut Islam moderat. Bila kita telaah sejarah dunia, justru Islam-lah yang mengenalkan toleransi (tasamuh). Lihatlah bagaimana toleransinya umat Islam di abad 8 sampai 15 di Andalusia. Para ilmuwan dan pendeta saat itu belajar pada ilmuwan atau ulama di Andalusia. Kaum Muslimin saat itu tidak ada yang membunuh orang non Muslim seenaknya. Kecuali kalau mereka menzalimi atau memerangi fisik umat Islam. Tapi apa yang terjadi kemudian? Justru air susu dibalas dengan air tuba. Kaum Muslim yang tasamuh, justru malah diradikali/diperangi oleh kaum Nashrani. Raja Ferdinand dan Ratu Isabella (‘Katolik’) justru melakukan pembunuhan sadis kepada umat Islam. Ratusan ribu kaum Muslim terbunuh saat itu. Mereka dipaksa dengan tiga pilihan: masuk agama Katolik, keluar dari Andalusia atau tetap beragama Islam dan dibunuh. Kasus besar dalam sejarah ini, menyebabkan Paus kemudian minta maaf. Pemerintah Amerika juga harusnya minta maaf atas kelakuannya saat ini terus mendukung Israel dan telah membunuh lebih dari satu juta kaum Muslim Irak. Jadi, kalau kita telaah, prinsip Islam itu kalau dalam perang fisik ‘defensif’, kalau dalam dakwah harus agresif. Lihatlah bagaimana Rasulullah bersabar sekitar 15 tahun, sebelum terlibat dalam Perang Badar. Tapi dalam dakwah Rasul agresif. Renungkanlah bagaimana Rasul sendiri dalam berdakwah, sehingga kemudian Khadijah, Ali dan Abu Bakar masuk Islam. Dan sebelum 100 tahun Rasulullah SAW wafat, Islam telah menyebar ke seluruh dunia. Jadi, Islam itu menentang paham penyamaan agama. Jika agama sama, untuk apa Rasulullah SAW berjuang lebih dari 23 tahun di Makkah dan Madinah? Perjuangan Rasul adalah perjuangan dakwah. Perjuangan agar kaum kafir masuk Islam dengan kesadarannya. Perjuangan agar kaum Muslim menjadi lebih baik Islamnya (akhlak mulia dan cerdas). Paham membelah Islam Radikal dan Islam Moderat, menyebabkan pembelaan yang minim ketika HTI dan FPI dibubarkan. Opini dibuat pemerintah supaya kaum Muslim tidak membela keduanya, karena keduanya adalah radikal. Kelompok radikal wajar dibubarkan, Islam di Indonesia adalah Islam Nusantara atau Islam Moderat. Begitu pula ketika Dr. Zain an Najah, Ustadz Farid Okbah, dan Dr. Anung al Hamad ditangkap, kaum Muslim juga minim pembelaannya. Ketiganya kan radikal, untuk apa dibela? Begitulah pernyataan yang dibuat kelompok Islam Moderat. Itulah program yang dibuat Presiden Josh Bush dengan para pendeta yang mengelilinginya. Mereka membuat program Islam Radikal dan Islam Moderat. Mereka membelah umat Islam dengan tujuan mengadu domba keduanya. Program itu berhasil dan kita menjadi turut membebeknya. Kita lupa ayat Al Quran menyatakan bahwa ‘sesungguhnya kaum Mukmin itu bersaudara’. Kita lupa Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Kita ini sedang terperangkap dengan jeratan kelompok-kelompok anti Islam. Kata penyair besar Mohammad Iqbal, “Barat tempatmu bergantung; Telah menipu otakmu dan menyihir jiwamu; Barat tempatmu bergantung; Telah menipu dirimu; Sekali dengan bujuk halus dan rayuan; Sekali dengan belenggu dan jeratan”. (*)
Ketua DPD RI Nilai Resesi Dunia Bisa Jadi Peluang bagi Indonesia
Surabaya, FNN – Dunia disebut sedang menuju ketidakpastian ekonomi global. Ancaman yang muncul adalah resesi, tingginya inflasi, pelambatan bahkan pelemahan ekonomi. Dan, resesi tahun 2023 pun diprediksi akan berlangsung cukup lama dan akut jika dibandingkan resesi 1998 dan 2008. Namun, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai ancaman resesi merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi Indonesia. “Untuk menjawab tantangan, Indonesia harus membentuk kekuatan berbagai komoditas pangan yang bisa masuk ke negara-negara lain yang terdampak. Tingginya kebutuhan pangan itu merupakan peluang kita,” ucap LaNyalla, Ahad (4/12/2022). Dijelaskannya, dalam prediksi BI, negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa terjadi pelambatan. Probabilitas terjadinya resesi di AS sudah mendekati 60 persen, demikian juga di Eropa. Pemicu utamanya adalah harga energi dan bahan makanan yang tinggi, serta kebijakan moneter yang semakin mengetat. “Di situlah potensi Indonesia menjadi negara penyuplai pangan sangat terbuka lebar. Asalkan pemerintah serius serta didukung dengan kebijakan makro dan mikro,” tukas LaNyalla. Menurutnya, peluang tersebut juga akan mampu menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Otomatis dengan hal itu, Indonesia bisa menghadapi gejolak resesi, sekaligus memiliki fundamental ekonomi yang kuat. “Kekuatan ekonomi itu bisa digunakan untuk menarik arus investasi dari negara-negara yang mengalami krisis. Karena di masa-masa krisis, investor akan mencari tempat investasi yang lebih stabil,” tukasnya. (mth/*)
KAMI Lintas Provinsi Desak Jokowi Segera Mundur
Surakarta, FNN – Bahwa Indonesia sudah salah kelola sejak awal rejim Joko Widodo berkuasa, memanjakan para pengusaha besar dan investor asing, terutama memberikan privilege melalui UU Minerba, Tax Holiday, Pembebasan pajak, perpanjangan masa HGU membuat investor semakin kaya dan berkuasa, namun rakyat semakin susah. Hal itu disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi di Surakarta, Ahad (4/12/2022). Bahwa menentukan harga hasil tambang jauh lebih rendah dari harga pasar dunia seperti harga Nikel termasuk membebaskan tenaga asing China dalam semua level, sehingga Indonesia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaan SDA yang berlimbah. Di satu sisi menutup kesempatan kerja bagi anak negeri sendiri meningkatkan pengangguran. Di sisi lain, “TKA terutama dari China membanjir,” kata Sutoyo Abadi, Sekretaris KAMI Lintas Provinsi, kepada FNN. Dengan berbagai kemudahan tersebut, perusahaan asing terutama China bisa seenaknya menguras kekayaan bangsa Indonesia tanpa dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti amanah UUD 1945 pasal 33. “Dalam jangka panjang generasi lanjut hanya akan apes, kekayaan sudah dikuras habis oleh perusahaan dan TKA China,” lanjutnya. Menurut KAMI Lintas Provinsi, keberpihakan Presiden Jokowi kepada China dari awal berkuasa sangat kasat mata dengan berbagai kemudahan dan keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah China dan pengusahanya. Begitu juga dalam bersikap di sidang PBB menentukan pernyataan tentang perdamaian di dunia. Keberpihakan kepada China menempatkan Indonesia sulit dalam percaturan dunia untuk turut serta mendamaikan perang Rusia-Ukraina sesuai dengan pembukaan UUD 45. Kondisi ekonomi global akibat pandemi, perang berkepanjangan Rusia versus Ukraina, kegagalan pangan dunia karena musim, telah membuat krisis multi dimensi. Kondisi Indonesia ke depan benar-benar terjerembap ke titik nadir. “Pemerintah Jokowi, sama sekali tidak peka. Malah yang dilakukan bukan antisipasi terhadap krisis ekonomi. Tapi membuat rakyat tercekik,” tegas Sutoyo Abadi. Pemiskinan rakyat dilakukan secara sistematis oleh rejim, melalui kenaikan BBM, mencabut subsidi, menaikkan pajak sehingga naiknya semua biaya hidup. Terjadi PHK di industri padat karya secara besar-besaran. Tidak peka terhadap kondisi, Presiden Jokowi malah “memaksakan” kehendak membangun IKN secepatnya dengan membebani APBN hanya untuk mengejar ambisi pribadinya supaya bisa menyelenggarakan perayaan 17 Agustus 2024. “Padahal secara jelas Jokowi mengetahui Indonesia dalam kondisi ekonomi yang kelam,” tegas KAMI Lintas Provinsi. BUMN dibebani dan “dipaksa” membangun proyek infrastruktur yang merugi. Sehingga membuat utang BUMN melonjak, akhirnya hasil pembangunannya dijual murah kepada swasta. Begitu juga Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung luar biasa membengkak biayanya, seharusnya menjadi beban swasta, dengan semena-mena Presiden Jokowi mengambil dari APBN, yang akan menjadi beban utang. Warisan Presiden Jokowi adalah melonjaknya utang yang menjadi beban bagi pemerintah mendatang dan generasi penerus. Warisan lainya adalah budaya bohong, mobil Esemka, Rp11.000 triliun di kantong ternyata sama sekali tidak ada dan banyak kebohongan lainnya. Bahwa, “Hanya pada masa sejak Jokowi berkuasa terjadi pembelahan rakyat yang tajam. Melalui pemeliharaan dan “pembiayaan” buzzer dan influencer menggunakan narasi pecah belah,” ungkap KAMI Lintas Provinsi. Mereka menyerang, menuduh, memfitnah serta memenjarakan para aktivis, ulama dan tokoh yang kritis yang berbeda pandangan dengan kekuasaan dengan label radikal, intoleransi, teroris dll. “Sebaliknya para pendukung pemerintahan yang melakukan penghinaan dan penistaan bebas dari proses hukum,” tegasnya. Berdasarkan fakta-fakta di atas KAMI Lintas Provinsi sampai pada kesimpulan bahwa Presiden Jokowi sudah tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun mempersatukan rakyatnya, ini malah mengumpulkan para buzzer dan relawannya yang semakin memperuncing menuju timbulnya disintegrasi bangsa. “Untuk itu KAMI Lintas Provinsi meminta dan mendesak: Presiden Jokowi untuk segera secara sukarela mundur sebagai Presiden RI,” tegasnya. (mth)
Peran Ulama dan Tentara dalam Kepemimpinan NKRI
Di bawah Panglima Yudo, mungkin kepiawaian berkuda dan memanah laskar Pangeran Diponegoro perlu diperkuat dengan kepiawaian pelaut Majapahit di bawah asuhan Patih Gajahmada untuk menjaga negara kepulauan ini. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts KITA sudah mendengar kabar suksesi kepemimpinan TNI beberapa hari ini. Kepemimpinan Panglima Jenderal Andhika akan dilanjutkan oleh Panglima Laksamana Yudo KSAL saat ini. Menjelang tahun politik 2023, umat Islam sebagai takeholders terbesar bangsa ini perlu mencermati agenda politik nasional ini. Panglima Yudo telah berjanji akan bersikap netral dalam Pemilu 2024 nanti, sementara Presiden Joko Widodo tampak tidak netral. Sementara itu tudingan politik identitas dialamatkan ke umat Islam, terutama setelah pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Sulit untuk tidak melihat kesan bahwa rezim Jokowi ini telah menempatkan umat Islam dalam posisi yang sulit, jika bukan bermusuhan. Hujan di hulu belum teduh, luka Pilgub DKI Anies vs Ahok dulu belum sembuh. Tentara, memang harus lebih taat pada komando, bukan komandan, yaitu taat pada konstitusi. Namun, ini telah menimbulkan problematika karena UUD 2002 telah mengganti UUD 1945. Akibatnya, national misgovernance kita saat ini telah melahirkan banyak deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah memunculkan banyak free riders dalam penyediaan polity as public goods, sehingga pasar politik kita, menurut Mulyadi, dimonopoli oleh para bandit, bandar dan badut politik. Akibatnya Pemilu hampir selalu berujung pada kepiluan publik. Tata kelola pemerintahan saat ini telah menyebabkan Polri yang langsung di bawah Presiden gagal mengemban misi untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, bahkan makin brutal dan mematikan bagi masyarakat. Kasus Satgasus Merah Putih yang dipimpin Irjen Ferdy Sambo saat ini hanya menyisakan pertanyaan reformasi Polri. Mestinya, Polri seperti TNI, berada di bawah kepemimpinan sipil seorang menteri. Mungkin bukan Mendagri, tapi Menteri Keamanan Dalam Negeri, seperti TNI di bawah Menhankam. Polri makin mudah diperalat oleh kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendek oleh para free riders politik itu. Suksesi kepemimpinan nasional saat ini memiliki dua dimensi agar NKRI bisa lolos menjadi kekuatan baru di Asia baik secara ekonomi, politik maupun militer di tengah pergeseran pusat-pusat ekonomi dan politik dunia, ancaman stagflasi dan kehancuran ekosistem global. Dimensi pertama adalah pergantian komandan, yaitu presiden. Dimensi kedua adalah pergantian komando, yaitu konstitusi. Pergantian komandan tanpa pergantian komandan hanya akan melahirkan presiden boneka para bandit, bandar dan badut politik. Kita membutuhkan TNI yang lebih setia pada UUD 1945 daripada pada UUD 2002. Banyak pihak telah mencoba mengkerdilkan peran ulama dalam pembentukan NKRI. Padahal Ulama kita telah terbukti memiliki peran instrumental dalam penyiapan komando proklamasi, yaitu UUD 1945, juga penyiapan Badan Keamanan Rakyat sebagai embrio ABRI lalu TNI. Laskar Sabilillah dan Hizbullah binaan para ulama berbasis pesantren adalah komponen utama BKR di samping PETA binaan Jepang dan KNIL binaan Belanda. Sabilillah dan Hizbullah diinspirasi oleh peran Pangeran Diponegoro sebagai ulama dalam melawan penjajah Belanda. Laskar Pangeran Diponegoro barangkali adalah tentara paling terlatih yang pernah ada di zaman pra-kemerdekaan. Laskar Pangeran Diponegoro ini telah mengagetkan Jenderal de Kock karena telah mengadopsi struktur, simbol, dan strategi tentara Kekhalifahan Ustmany di Turki. Hampir semua laskar dan angkatan perang di dunia selalu minta dukungan spiritualitas dari Langit melalui doa para tokoh agama. Mereka ingin gugur syahid, bukan mati sangit. Oleh karena itu siapapun panglima TNI perlu menyadari fakta sejarah ini. Di bawah Panglima Yudo, mungkin kepiawaian berkuda dan memanah laskar Pangeran Diponegoro perlu diperkuat dengan kepiawaian pelaut Majapahit di bawah asuhan Patih Gajahmada untuk menjaga negara kepulauan ini. Kita berharap Panglima Yudo menyatakan kesetiaannya kepada komando warisan para ulama negarawan pendiri bangsa agar pergantian komandan yang akan datang ini akan melahirkan seorang mandataris MPR untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Yaitu sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang diberkati Allah swt. Bukan petugas partai, apalagi boneka oligarki para bandit, bandar dan badut politik. Bandung, 4 Desember 2022. (*)
Kenapa Harus Iri Hati ke Partai Nasdem?
Ini keinginan pendukungmu yang dulu berjuang untukmu PS, tapi kalah dua kali. Kalau ARB sebagai Presiden dan PS sebagai Wapres, maka selesailah konflik di bawah selama memasuki 10 tahun terakhir ini. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung GAK salah yang agama sudah bilang. Berbuat baiklah lebih dulu dan jangan tunggu orang lain yang lakukan lebih dulu hal yang baik itu. Karena Partai Nasdem lebih dahulu yang calonkan Anies Rasyid Baswedan, maka gak salah kalau elektabilitasnya naik secara otomatis. Itu karena rakyat sedang Demam Anies. Lihat saja kasus di Aceh. Dilarang di lapangan terbuka, Anies malah datang ke masjid dan ribuan rakyat tanpa dibayar datang menyambutnya. Kalau bakal Capres lain datang rakyat sambut karena dibayar tapi kalau Anies yang datang rakyat sambut dengan teriakan presiden-presiden-presiden tanpa harus dibayar. Ini yang menjadikan pihak Istana demam goyang. Setiap Anies ke daerah, pihak Istana dan para bakal Capres yang lain sudah siap di kantongnya obat Parasetamol menurunkan panas dalam karena melihat Anies disambut gegap-gempita oleh jutaan warga. Bahkan di acara partai Garida, maksudnya Gerinda nama Anies diteriakan sebagai presiden. Ini alamat yang tujuannya jelas agar Partai Gerinda koalisi dengan Nasdem mencalonkan Anies Rasyid Baswedan (ARB) sebagai presiden dengan Prabowo Subianto (PS) sebagai wakil presiden. Kalau ARB gak mau dengan Jenderal Budi Gunawan (BG), maka tidak salah kalau ARB berpasangan dengan PS. Cuma hilangkan keegoan diri pribadi demi membangun bangsa dan tanah air ini. Prabowo sudah 3 kali ikut kontestasi Capres dan Cawapres dan kalah. Nah, kalau ikut lagi keempat kali sebagai Capres ada kemungkinan kalah juga dan partainya akan terpuruk menjadi nol koma. Sebagai prajurit sejati tidak salah kalau PS jadi Wapres Anies. Itu bukan penghinaan, tapi itu marwah bangsa yang diutamakan. Persetan orang di luar mau bilang apa. Yang penting NKRI tetap terjaga utuh seperti semula. Sebab NKRI sudah terjual sama Jokowi dan gengnya. PS harus turun langsung membenahi itu. Hanya bisa kalau berpasangan dengan ARB. Buang jauh-jauh rasa tinggi hati dan sombong demi Ibu Pertiwi. Maaf ya, secara logika PS sudah gak laku lagi dan sudah tue. Berikan kepada yang lebih muda dalam menjalankan amanah ini. Yang tue-tue berdzikir saja sambil memberikan support kepada yang muda dari belakang. Ini keinginan pendukungmu yang dulu berjuang untukmu PS, tapi kalah dua kali. Kalau ARB sebagai Presiden dan PS sebagai Wapres, maka selesailah konflik di bawah selama memasuki 10 tahun terakhir ini. Dan ini pasangan Maut dunia akhirat bilkhusus di dunia, lebih khusus lagi di Asia Tenggara. Jadi dech kita jadi Macan di Asia. Semoga tulisan ini sampai ke tangan PS dan jadi kenyataan dua pasangan maut ini. Kalau Malaysia punya Anwar Ibrahim kita punya ARB dan PS. Cakeeep…. (*)
Ketua DPD Dorong Penyelamatan Kebencanaan Masuk Kurikulum Khusus
Surabaya, FNN – Kebencanaan yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengancam keselamatan penduduk semata, tetapi juga mengancam sejumlah sekolah. Oleh sebab itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap materi penyelamatan kebencanaan masuk kurikulum khusus. Menurut LaNyalla, bencana yang terjadi tak jarang memakan korban siswa yang masih melakukan aktivitas di lingkungan sekolah. “Kebencanaan seperti gempa bumi, banjir dan longsor datangnya seringkali tidak terduga dan memakan korban. Para siswa belum mampu melakukan penyelamatan diri dan berpotensi menjadi korban,” katanya, Sabtu (3/12/2022). Untuk itu, LaNyalla mendorong agar penyelamatan diri saat menghadapi kebencanaan dimasukan ke dalam kurikulum sekolah atau kurikulum khusus. “Artinya, sekolah yang berada di daerah rawan bencana, materi penyelamatan kebencanaan lebih dianjurkan untuk dipelajari secara mendalam,” paparnya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, materi penyelamatan diri dari kebencanaan harus lebih ditekankan pada daerah-daerah rawan bencana. “Karena masyarakat dan siswa di daerah rawan bencana secara praktik harus mengetahui tindakan pertama saat ada bencana. Sedangkan daerah yang lebih aman penekanannya pada pengetahuan,” paparnya. (mth/*)
Anies Bapak Politik Identitas, Katanya
“Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Khawatirnya itu ada yang kurang memahami bahwa dalam diri setiap orang sudah melekat identitasnya. Apa yang ingin mereka hilangkan? Agamanya? Jenis kelaminnya? Sukunya? Oleh: Sulung Nof, Penulis ANIES Baswedan sedang dilabel sebagai “Bapak Politik Identitas”. Serangan ini lucu sekaligus pandir. Mengapa? Sebab tuduhan yang diarahkan kepada Anies tampak inkonsisten dan selalu berubah sesuai pesanan. Mantan pemimpin dan pelayan warga DKI Jakarta tersebut dianggap sebagai gubernur penjual ayat. Padahal yang jelas-jelas membawa ayat adalah Basuki Tjahaja Purnama-BTP alias Ahok saat menyebut “jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah”. Anies juga dituding gubernur yang jual mayat gegara ada spanduk di sebuah masjid yang menolak untuk menyalati jenazah pendukung penista agama. Faktanya, justru beliau yang menawarkan diri menjadi imam shalat jenazah. Bakal Calon Presiden itu juga dituduh sebagai pemimpin sektarian. Faktanya, Anies justru diusung pertama kali oleh Partai Nasdem. Konsekuensinya parpol ini dimusuhi Istana dan para pendengung. Jadilah ia disebut Nasdrun. “Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Bahkan, sebelumnya Anies disebut beraliran Syiah, Salafi/Wahabi, dan lainnya. Padahal semua sebutan itu saling bertentangan. Kita jadi meragukan nalar mereka karena racauan tersebut. Anies Baswedan sendiri adalah aset penting yang entah mengapa dilepas oleh penguasa. Tengoklah videonya saat beliau berikan arahan kepada relawan di Pilpres 2014. Semua menyimak dengan rasa kagum, betapa hebatnya sosok pembicara itu. Maka ketika posisinya berhadapan pada Pilgub DKI 2017, amarah mereka jadi tidak terkendali sampai ubun-ubun. Tahu sendirilah kalau orang emosi, yang keluar dari mulutnya tidak diayak. Orang Betawi menyebutnya “ngebacot”. “Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Tapi mengapa saat putrinya menikah tempo hari tidak \'dipaksa\' menggunakan hijab? Sebab, beliau tahu bahwa hal itu baiknya lahir dari keyakinan diri sendiri, bukan dari tekanan dan paksaan. Hanya karena cucu dari Pahlawan Nasional Indonesia itu didukung oleh Imam Besar Habib Rizieq Syihab dan organisasinya ini lantas Anies dituduh menjual agama? Bukankah beliau juga dekat dengan semua pemuka agama yang ada tanpa kecuali? Sehingga beliau lebih tepat digelari Bapak Kesetaraan. Serangan sporadis yang ditujukan kepada Anies tampak ambivalen saat beliau dianggap tidak satupun membangun masjid. Namun, faktanya di masa beliau beberapa masjid terbangun. Buktinya adalah Masjid Amir Hamzah. Ditambah lagi ada kebijakan dana BOTI. “Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Khawatirnya itu ada yang kurang memahami bahwa dalam diri setiap orang sudah melekat identitasnya. Apa yang ingin mereka hilangkan? Agamanya? Jenis kelaminnya? Sukunya? Jangan berlindung di balik propaganda politik identitas, tapi sebenarnya ada agenda tersembunyi melawan konstitusi. Dalam Pembukaan UUD 1945 jelas disebut bahwa kemerdekaan Indonesia diraih “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Anies sudah membuktikan kinerja dan prestasinya di ibukota. Saat ini beliau ingin menunaikan janji kemerdekaan dalam cakupan yang lebih besar, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, adakah rumah ibadah dirobohkan? Atau adakah deretan rumah warga dibuldozer? Atau adakah kebijakan yang diskriminatif? Atau adakah perilaku beliau yang intoleran dan radikal? Jika hanya katanya bukan faktanya, maka jangan terjebak pada propaganda. Sebab, faktanya, di masa kepemimpinan Pak Anies, Jakarta meraih indeks demokrasi, toleransi, dan kohesivitas yang terbaik. Dan alhamdulillah tingkat kepuasan publik mencapai 83%. Bandung, 03122022. (*)
Pelajaran untuk Puan dan Megawati
Menjadi putra atau putri ideologis orang tuanya atau keturunannya langsung, yang utama adalah mampu menangkap jiwa zaman dan mampu menetapkan peran sejarahnya secara pas. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Wartawan Senior MENGAPA Megawati Soekarnoputri terkesan ngotot ingin mengusung putrinya, Puan Maharani, untuk maju Pilpres 2024? Bisa jadi, Ketum PDIP ini khawatir akan keberlangsungan anak ideologis pewaris perjuangan orangtuanya, Bung Karno (Presiden Soekarno yang juga salah seorang Proklamator). Saya juga ngerti kalau anak biologis harus juga jadi anak ideologis atau ahli waris perjuangan orang tuanya, bukan berarti harus melakukan daur-ulang sejarah persis seperti yang pernah dilakukan orang tuanya dulu. Melainkan tetap memandang perjuangan dan karya orang tuanya sebagai ilham dan inspirasi buat kiprah dirinya saat ini. Dan peka dalam menangkap jalan takdir hidupnya. Terutama ketika saat ini mereka jadi pemimpin seperti orang tuanya dulu. Megawati sebagai pimpinan partai, yakni PDIP, sedangkan Puan sebagai Ketua DPR RI. Ini yang saya coba bandingkan dengan apa yang terjadi di luar sana. Bedanya Corazon Aquino dan Benazir Bhutto menurut saya, ini terletak dalam konteks itu. Sebagai isteri mendiang Benigno Aquino dan penerus ideologis suaminya, Qory menyadari jalan takdir hidupnya adalah sebagai juru damai antara sipil dan militer. Dan merangkul para eksponen pendukung rejim Marcos yang berpikiran maju untuk berada di barisan pendukungnya. Termasuk para jenderal militer yang dulunya merupakan lawan politik Benigno Aquino. Alhasil sampai sekarang, militer yang tetap terserap ke dalam dunia politik sipil. Setelah era Qori sebagai presiden dua periode berakhir, Jenderal Fidel Ramos yang semasa kepresidenan Qori menjabat panglima militer, kemudian menjadi presiden penerusnya. Dan, publik Filipina pun mengenang Ramos bukan saja presiden dari tentara yang berhasil disipilkan, tapi juga visioner dan punya karisma kepeminpinan yang kuat. Seperti juga Qori, Ramos menjabat presiden dua periode. Benazir Bhutto lain lagi, dan ini justru contoh kegagalan politik. Sebagai putri biologis yang juga diharap menjadi putri ideologis Zulfikar Ali Bhuto yang mati digantung oleh rejim militer Jenderal Zia Ulhaq, ketika Benazir jadi pemimpin Pakistan dan mengembalikan sistem politik ke supremasi sipil, Benazir tetap memandang memerangi militer sebagai jihad. Ia tanpa mengenali jalan takdir dan tantangan politik Benazir beda dengan era bapaknya. Alhasil, karena cara pandangnya yang cenderung mendaur-ulang mentah-mentah era bapaknya, alhasil melestarikan perlawanan dan antipati militer terhadap Benazir. Sehingga Pakistan yang sudah mendapat momentum bagi sipil untuk kembali berkuasa setelah era Zia Ulhaq berlalu, militer di bawah Pervez Musharaf kembali berkuasa. Menjadi putra atau putri ideologis orang tuanya atau keturunannya langsung, yang utama adalah mampu menangkap jiwa zaman dan mampu menetapkan peran sejarahnya secara pas. Inilah yang harus mengilhami dan menginspirasi putra-putri ideologis orang tuanya. Bukan mendaur-ulang sejarah dari orang tuanya dulu. Karena selain zamanya berbeda, tantangan zaman juga berbeda. Justru ujiannya di situ. Kalau benar memang anak ideologis, bisakah dirinya jadi anak-anak zamannya seperti orang tuanya dulu? (*)
MUI Perlu Mengklarifikasi Soal Mubahalah dengan Fatwa Ulama
Jakarta, FNN – Sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama klien Sugi Nur Raharja alias Ustadz Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono, sudah 2 (dua) kali yaitu pada Kamis (17/11/22) dan Kamis (1/12/22), Advokat Juju Purwantoro mengunjungi Kantor Pusat MUI, di Jl. Proklamasi Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat. “Maksud kami adalah ingin menemui Pimpinan atau Perwakilan pengurus pusat dari Majelis Ulama Indonesua (MUI), yaitu perihal Klarifikasi Dan Fatwa Keagamaan Soal Mubahalah,” kata Juju Purwantoro kepada FNN. Sampai kunjungan kedua kali tersebut, sayangnya Juju Purwantoro belum juga bisa ditemui perwakilan pengurus pusat MUI. Padahal, lanjutnya, maksud dari kunjungan Tim Kuasa Hukum Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono adalah jelas, yaitu dalam rangka meminta informasi dan klarifikasi para ahli agama dan mohon fatwa keagamaan soal Mubahalah. “Perihal itu sangat penting, karena menyangkut kepentingan hukum dan HAM klien kami. Mereka telah ditahan di Mabes Polri, karena kasus gugaan ijazah palsu Jokowi sejak 13 Oktober 2022,” kata Juju Purwantoro. Hal lain tentu juga menjadi substansi yang penting bagi umat, karena terkait syariat umat Muslim, yaitu soal mubahalah. “Klien kami tersebut, dipersoalkan secara hukum pidana dan telah menjadi Tersangka, karena dianggap telah melakukan tindak pidana penodaan agama anntara lain berdasarkan ketentuan pasal 156 a KUHP. Hal itu dikarenakan adanya unggahan konten Mubahalah Gus Nur pada akun Youtube GN-13,” ungkap Juju Purwantoro. Menurutnya, perihal unsur pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama itu, seyogiyanya harus dipenuhi adanya keterangan ahli agama, dalam hal ini ahli agama Islam. Tentunya ahli yang representatif dan kredibel, salah satunya harus ahli agama yang ditunjuk atau mewakili MUI. Menjadikan diksi dan konten Mubahalah sebagai unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), justru merupakan pelanggaran hukum (out of law) itu sendiri. Hal tersebut cenderung menodai agama Islam, karena sebagai salah satu ajaran syariat Islam. Oleh karenanya menjadi prinsipil MUI untuk mengeluarkan fatwa keagamaan tentang Mubahalah sebagai salah satu rujukan dari ajaran agama. “Nantinya jangan lagi ada anggota masyarakat yang dirugikan atau dikorbankan secara hukum, karena persoalan mubahalah tersebut,” tegas Juju Purwantoro. Berdasarkan alasan itu, maka MUI supaya segera mengkonfirmasi perihal tersebut, dengan mengeluarkan fatwanya. Masyarakatt wajib memperoleh kepastian hukum dan kedamaian dalam melaksanakan akidahnya dan perlindungan hak-hak hukumnya, baik secara hukum negara maupun agama. “Dikemudian hari, jangan ada lagi kriminalisasi atau sebagai penistaan agama atas siapapun yang melakukannya dalam bentuk apapun terkait Mubahalah,” tegasnya. (mth/*)
Mohammad Natsir Pemimpin Nasionalis-Religius
Padahal, badan intel inilah yang meminta Natsir untuk memulai hubungan dengan Malaysia dan Timur Tengah setelah naiknya Soeharto. Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MAg, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta MOHAMMAD Natsir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia salah satu pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi, dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Lahir di Solok, Padang, Sumatra Barat, pada 17 Juli 1908, dari pasangan Mohammad Idris Sutan Saripado dan Khadijah, dan meninggal dunia pada 6 Februari 1993 di Jakarta. Pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri pada era Soekarno pada 1950–1951. Mohammad Natsir salah seorang pendiri Universitas Islam Indonesia, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Di antara karya tulis utamanya ialah buku Capita Selecta, Islam sebagai Dasar Negara, dan Fiqhud Da’wah. Natsir mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Maninjau selama dua tahun, kemudian pindah ke Hollandsch-Inlandsch School (HIS) Adabiyah Padang. Beberapa bulan kemudian ia pindah ke Solok dan dititipkan di rumah saudagar Haji Musa. Selain belajar di HIS pada siang hari, ia juga belajar ilmu agama Islam di Madrasah Diniyah pada malam hari. Tiga tahun kemudian Natsir kembali pindah ke HIS di Padang bersama kakaknya. Pada 1923, ia melanjutkan pendidikan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), lalu ikut bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda, seperti Pandu Nationale Islamietische Pavinderij dan Jong Islamieten Bond. Setelah lulus dari MULO, ia pindah ke Bandung untuk belajar di Algemeene Middelbare School (AMS) hingga tamat pada 1930. Ia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an bergabung dengan partai politik berideologi Islam. Dari 1928 sampai 1932 Natsir menjadi ketua Jong Islamieten Bond (JIB) Bandung. Ia juga menjadi pengajar setelah memperoleh pelatihan guru dua tahun di perguruan tinggi dan memperdalam ilmu agama, termasuk dalam bidang tafsir Al-Quran dan hukum Islam. Pada 1932 Natsir berguru kepada Ahmad Hassan, yang kelak menjadi tokoh organisasi Persatuan Islam. Natsir aktif menulis di majalah-majalah Islam. Karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929. Hingga akhir hayatnya ia telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis lain. Natsir memandang Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia pun kecewa dengan perlakuan pemerintahan Soekarno dan Soeharto terhadap Islam. Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno menuding Mohammad Natsir sebagai pemberontak dan pembangkang yang berujung pemenjaraan. Sedangkan negara-negara lain sangat menghormati dan menghargai Pak Natsir, hingga banyak penghargaan yang dianugerahkan kepadanya. Dunia Islam mengakui Mohammad Natsir sebagai pahlawan lintas batas bangsa dan negara. Di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia (World Muslim League) dan Ketua Dewan Masjid se-Dunia. Menurut Bruce Lawrence, Natsir merupakan politisi yang paling menonjol mendukung pembaruan Islam. Pada 8 Juli 1945 M. Natsir bersama tokoh-tokoh Islam, antara lain Abdoel Kahar Muzakir, Mohammad Hatta, Abdul Wahid Hasyim, Mohammad Roem, dan KH Imam Zarkasyi mendirikan Universitas Islam Indonesia, salah satu perguruan tinggi swasta nasional tertua yang terletak di Yogyakarta. Setelah proklamasi kemerdekan Indonesia Natsir menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada 3 April 1950, ia mengajukan Mosi Integral dalam sidang pleno parlemen yang memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat (RIS), sehingga ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1950. Natsir mengundurkan diri dari jabatannya pada 26 April 1951, karena perselisihan paham dengan Soekarno yang menganut paham nasionalisme dan mengkritik Islam sebagai ideologi, seraya memuji sekularisasi Mustafa Kemal Attaturk di Kesultanan Turki Usmani. Natsir menyayangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah di Turki dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi. Natsir juga mengkritik Soekarno yang kurang memperhatikan kesejahteraan di luar pulau Jawa. Bersama tokoh-tokoh Nasional pada 1947 Mohammad Natsir mendirikan partai politik Islam Masyumi. Pada tahun 1958, beberapa tokoh Masyumi bergabung dalam struktur PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Oleh karena itu, Masyumi bersama-sama dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan oleh pemerintah pada 1960. Upaya untuk membangkitkan kembali partai ini selama masa transisi ke Orde Baru sempat dilakukan, tapi tidak diizinkan. Setelah kejatuhan Soeharto pada 1998, upaya untuk membangkitkan partai ini dilakukan kembali dengan cara mendirikan Partai Bulan Bintang yang berpartisipasi dalam pemilihan-pemilihan umum pasca-Reformasi. Selama dalam era demokrasi terpimpin Indonesia, Natsir terlibat dalam pertentangan terhadap pemerintah yang semakin otoriter dan bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) setelah meninggalkan Pulau Jawa. PRRI yang menuntut otonomi daerah yang lebih luas yang disalahtafsirkan Soekarno sebagai pemberontakan terhadap pusat. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan di Malang tahun 1962 sampai 1964, dan dibebaskan pada masa Orde Baru pada 26 Juli 1966. Di era Orde Baru Natsir membentuk Yayasan Dewan Dakwan Islamiyah Indonesia pada 26 Februari 1967 bersama para pendiri bangsa, semisal Mr. Mohammad Roem (Menteri Luar Negeri RI, dan penandatangan Perjanjian Roem-Van Roejen), Mr. Sjafroedin Prawiranegara (Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia pertama), Prof. Dr. HM Rasjidi (Menteri Agama pertama RI), Mr. Burhanuddin Harahap (Perdana Menteri RI ke-9), Prawoto Mangkusasmito (Ketua Partai Islam Masyumi terakhir), Prof. Kasman Singodimedjo (Jaksa Agung Pertama), dan lain-lain. Sejak berdirinya Dewan Da’wah memutuskan untuk melakukan aktivitas politik melalui dakwah Islamiyah, sebagaimana digariskan oleh Mohammad Natsir, yaitu: “Kita berpolitik dengan dakwah”. Dewan Da’wah memutuskan untuk menekuni bidang dakwah dan mengambil jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dan memperjuangkan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indoensia. Dewan Dakwah melandaskan kebijaksanaannya kepada empat hal: (1) Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berdasarkan taqwa dan keridhaan Allah; (2) Dalam mencapai maksud dan tujuannya, Dewan Dakwah mengadakan kerja sama yang erat dengan badan-badan dakwah yang telah ada di seluruh Indonesia; (3) Dalam hal yang bersifat kontroversial, dan dalam usaha melicinkan jalan dakwah, Dewan Dakwah bersikap menghindari dan atau mengurangi pertikaian paham antara pendukung dakwah, istimewa dalam melaksanakan tugas dakwah; (4) Di mana perlu dan dalam keadaan mengizinkan, Dewan Dakwah dapat tampil mengisi kekosongan, antara lain menciptakan suatu usaha berbentuk atau bersifat dakwah, usaha mana sebelumnya belum pernah diadakan, seperti mengadakan pilot projek dalam bidang dakwah. Natsir juga mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan ikut menandatangani Petisi 50 pada 5 Mei 1980, bersama dengan Jenderal Hoegeng, Letjen Ali Sadikin, Sanusi Hardjadinata, SK Trimurti, dan lain-lain. Akibatnya Natsir dilarang pergi ke luar negeri, dan banyak seminar yang tidak bisa diikutinya. Natsir menolak kecurigaan Soeharto terhadap partai-partai, terutama partai Islam dan mengkritik Opsus (Operasi Khusus) yang berada di bawah pimpinan langsung Soeharto. Padahal, badan intel inilah yang meminta Natsir untuk memulai hubungan dengan Malaysia dan Timur Tengah setelah naiknya Soeharto. Tahun 1980 Natsir menerima anugerah penghargaan Faisal Award dari Raja Fahd Arab Saudi melalui Yayasan Raja Faisal di Riyadh, Arab Saudi. Ia juga memperoleh gelar doktor kehormatan di bidang politik Islam dari Universitas Islam Libanon pada 1967. Pada 1991 ia memperoleh gelar kehormatan dalam bidang sastra dari UKM (Universitas Kebangsaan Malaysia), dan dalam bidang pemikiran Islam dari Universitas Sains Malaysia. Pemerintah Indonesia menghormatinya setelah 15 tahun beliau wafat. Pada 10 November 2008 Natsir dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Soeharto enggan memberikan gelar pahlawan kepada salah satu “bapak bangsa” ini. Namun, pada masa BJ Habibie Mohammad, Natsir menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipradana. (*)
Lawan Hoaks Dengan Haq
Beliau menyampaikan pesan kepada umat agar melawan hoaks dengan haq. Artinya lawan hoaks dengan kebenaran. “Haram,” lanjutnya jika kita melawan hoaks dengan hoaks. Itu tidak selaras dengan Revolusi Akhlaq yang selama ini sudah digaungkan. Oleh: Sulung Nof, Penulis PUCUK dicinta ulam tiba, kiranya itulah gambaran suasana hati umat saat memaknai kehadiran Imam Besar Habib Rizieq Syihab (IB HRS) dalam Reuni 212 bertajuk “Munajat Akbar dan Indonesia Bershalawat untuk Keselamatan NKRI” di Masjid At-Tin, Jakarta (2/12/2022). Sejumlah tokoh nasional pun turut hadir di antaranya Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Lc, MA, Habib M. Hanif Alatas, Habib Bahar bin Smith, KH Jujun Junaedi, KH Munawwir Aseli, KH Muammar ZA, Ust. Yusuf Martak, Ust. Slamet Ma\'arif, Drs. M. Alfian Tanjung, Titiek Soeharto, Edy Mulyadi, dan lainnya. Reuni 212 hari ini membawa ingatan umat pada peristiwa Jum\'at bersejarah, Jakarta, 2 Desember 2016. Enam tahun berlalu, ada beberapa tokoh alumni yang sudah mendahului kita, seperti: KH M. Arifin Ilham, Syekh Ali Jaber, Ust. Tengku Zulkarnain, Ust. Abu Jibril, dan lainnya. Dalam sambutannya selama 52 menit, Imam Besar menyampaikan kronologi undangan Reuni 212 dari panitia yang disampaikan kepada beliau. Sekira pukul 02.30 WIB sebelum acara dimulai, akhirnya beliau memutuskan untuk hadir usai meminta pertimbangan dari para penasihat hukumnya. Beliau menyampaikan pesan kepada umat agar melawan hoaks dengan haq. Artinya lawan hoaks dengan kebenaran. “Haram,” lanjutnya jika kita melawan hoaks dengan hoaks. Itu tidak selaras dengan Revolusi Akhlaq yang selama ini sudah digaungkan. Mertua Habib Hanif Alatas itu juga berpesan agar umat senantiasa memperbaiki tutur kata, memperbaiki shalat, dan menjaga persatuan sebagai bahan evaluasi untuk meraih kemenangan dari Allah. Beliau lalu menukil Q.S. Ash-Shaff:13 yakni “Nashrun minallah wa fathun qarib wa basysyiril-mu\'minin” (Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman). Dalam salah satu doa yang beliau panjatkan sebagai penutup acara, Imam Besar juga mendoakan tokoh-tokoh alumni yang sudah mendahului; enam syuhada; korban gempa Cianjur; dan banyak lagi. Sempat terdengar keharuan dalam bait doanya. Selain menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung acara hingga terselenggara dengan sukses, beliau pun menitip pesan penting kepada umat agar tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. Jakarta, 2 Desember 2022. (*)
Protes Anti-Lockdown Menyebar di China
Beijing, FNN – Protes terhadap kebijakan ketat \"nol-Covid\" China yang melibatkan penguncian (lockdown) semakin menyebar selama akhir pekan di tengah lonjakan infeksi virus corona.Para demonstran di Shanghai menyerukan permintaan, yang jarang terjadi sebelumnya, agar Presiden Xi Jinping mundur, menurut saksi dan video yang dibagikan di media sosial.Di Shanghai, ratusan orang berkumpul pada Minggu malam untuk unjuk rasa yang diadakan selama dua hari berturut-turut, dengan para peserta melampiaskan kemarahan mereka terhadap pihak berwenang.Mereka meneriakkan slogan-slogan seperti \"Turunkan Xi Jinping\" dan \"Turunkan kaisar\" yang mengacu pada pemimpin negara tersebut.Banyak petugas polisi yang dikerahkan di lokasi untuk mengepung para pengunjuk rasa dan beberapa dari mereka ditahan.Di China, gerakan protes besar jarang terjadi karena mengkritik pemerintah secara terbuka dianggap ilegal.Kota Shanghai, yang merupakan pusat keuangan dan komersial negara itu, telah menjalani penguncian (lockdown) selama dua bulan pada awal tahun ini.Banyak aksi unjuk rasa di seluruh China dipicu oleh kebakaran mematikan yang terjadi di Urumqi, ibu kota Xinjiang.Sejumlah demonstrasi berikutnya di kota itu berlangsung dengan spekulasi yang berkembang bahwa upaya evakuasi dan penyelamatan dalam peristiwa kebakaran itu mungkin terhambat akibat langkah penguncian.Mahasiswa Universitas Tsinghua, sebuah sekolah tinggi elit di Beijing yang adalah almamater Xi, mengadakan demonstrasi pada Minggu untuk menyerukan kebebasan.Nyala lilin juga diadakan di sebuah universitas Nanjing pada Sabtu untuk meratapi 10 korban kebakaran yang terjadi di sebuah gedung apartemen bertingkat tinggi di Urumqi.Menurut video yang beredar, aksi protes juga dilakukan di pusat kota Wuhan -- tempat wabah COVID-19 pertama kali terdeteksi pada akhir 2019, kota Shenzhen -- pusat kegiatan teknologi di China selatan, kota Lanzhou di barat laut, dan Jilin di timur laut.Di Shanghai, lebih dari 100 orang turun ke sebuah jalan lokal bernama Urumqi pada Sabtu malam. Mereka menawarkan lilin dan bunga untuk memberi penghormatan kepada para korban kebakaran.Orang-orang juga menyerukan keluhan mereka tentang langkah-langkah pencegahan COVID yang radikal, menolak kediktatoran dan mendorong upaya demokrasi.Namun, polisi kemudian turun tangan dan menahan beberapa demonstran, menurut sejumlah saksi dan video.Seorang pria berusia 20-an yang datang untuk meletakkan bunga di jalan mengatakan dia yakin langkah pembatasan COVID yang diterapkan Pemerintah China terlalu ketat karena penyakitnya sekarang sudah dianggap seperti flu biasa. Dia juga menyesalkan kurangnya kebebasan berbicara di China.Hingga Sabtu (26/11), China telah mencatat kasus virus corona harian lebih dari 38.000 di daratan, menurut Komisi Kesehatan Nasional negara itu. Angka kasus tersebut mencapai tingkat tertinggi untuk hari keempat berturut-turut dibandingkan dengan saat pemerintah mulai merilis data pada musim semi 2020.Di China, orang-orang di daerah yang menjalani lockdown dilarang meninggalkan rumah mereka dan seringkali kesulitan mendapatkan makanan yang cukup dan kebutuhan sehari-hari.Menghadapi kemarahan publik yang semakin meningkat, pemerintah China baru-baru ini mengatakan akan menahan diri untuk tidak menerapkan penguncian di seluruh kota dan sebagai gantinya mengisolasi bangunan tempat kasus COVID dilaporkan.Kepemimpinan Xi Jinping diyakini khawatir dengan penyebaran aksi protes terhadap kebijakan nol-COVID dan meningkatnya kritik terhadap pemerintah.Xi memulai masa jabatan lima tahun sebagai presiden untuk ketiga kalinya, di mana hal itu melanggar norma. Xi kembali menjabat sebagai ketua Partai Komunis yang berkuasa pada Oktober.Daerah otonom Xinjiang pada Sabtu memutuskan untuk menindak aksi kekerasan yang bertujuan menghalangi penerapan langkah-langkah anti-virus.Seorang jurnalis China mengatakan pihak berwenang mungkin mengklaim bahwa \"pasukan asing\" berada di belakang aksi protes dan secara ketat mengontrol aksi unjuk rasa. (mth/Antara)
Adat Dayak Kalimantan Timur Terancam Punah oleh Atensi Kapolri Soal Pasal 303 KUHP
Jakarta, FNN – Budaya adalah jiwa bangsa, tanpa kebudayaan suatu negara tidak akan memiliki identitas. Namun, bagaimana bila acara adat dalam satu kebudayaan dihentikan begitu saja sebagaimana yang pernah terjadi pada masyarakat adat Dayak Tunjung Benuaq dan Bentian Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)? Dedi S. Seniang Ayus, Pemangku Adat menjelaskan adanya intervensi pihak Kepolisian ketika dirinya bersama panitia mengadakan upacara adat berupa kegiatan penanggulangan Wabah Covid-9 melalui ritus adat Dayak dalam acara Gugu Tahun Tolak Bala Covid-19 yang diselenggarakan di wilayah Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda pada 10-09-2020 s/d 10-02-2021 lalu. Tak hanya itu. Serangkaian kegiatan lain seperti Botorbuyang Saungk Salangk (permainan adat Dayak Tunjung Benuaq dan Bentian dalam Sabung ayam Betongkok - Buyang dan begurak) yang dianggap sebagai simbol gotong royong dan menjadi sumber dana pengadaan upacara adat lain karena biayanya yang besar, juga dilarang. Akan tetapi, setelah acara berjalan kurang lebih empat bulan, sebanyak sembilan orang panitia acara termasuk bandar Gurak - bandar Tongkok dibawa ke Polda Kaltim. Dedi yang mendapatkan kabar tersebut melalui telepon pun pergi ke Polda Kaltim bersama adiknya, Feny Nurmala Sari yang juga panitia. Dedi juga menjelaskan selama empat hari bolak-balik ia diperiksa dan menyerahkan dokumen pengadaan acara. Namun, ketika hendak pulang dirinya turut ditangkap. “Setelah pada hari yang keempat, setelah selesai diperiksa di ruang penyidik, kami pun kembali pulang, namun baru keluar dari pintu Gerbang Mapolda Kaltim, kami langsung ditangkap dan dimasukan ke dalam sel tahanan Polda Kaltim pada awal bulan Februari 2021,” jelas Dedi kepada FNN, Jumat (02/12/22) melalui sambungan telefon. Lebih lanjut Dedi menceritakan bahwa sebelas orang yang selama dua bulan di tahanan menjalani proses hukum hingga masuk persidangan di Pengadilan Tinggi Samarinda, dan divonis lima bulan penjara karena tidak memiliki ijin dari Kepolisian. Padahal, Dedi bersama panitia telah mengurus perizinan secara resmi dan berstempel. “Selama 3 hari setelah sosialisasi semua di tingkat muspika, mereka memberi dukungan terhadap acara tersebut lanatas bertanda tangan dan semua berkas sosialisasi berstempel diberi rekomendasi oleh kecamatan,” kata Dedi. Setelah itu Dedi melanjutkan sosialisasi ke Dinas Kebudayaan - Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kaltim dan mendapatkan surat izin acara Satgas Covid-19 Kota Samarinda, berstempel dan tanda tangan. Lalu setelah rampung Dedi pun menyerahkan dokumen tersebut kepada Lembaga Adat Dayak Tunjung Benuaq dan Bentian Provinsi Kalimantan Timur dan keluarlah surat izin acara adat dari Lembaga Adat, “kemudian saya jilid dan saya kirim ke instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kepada Gubernur, Kapolda, Pangdam, Polresta, Polsek sebagai pemberitahuan atau tembusan,\" tukasnya. Selama lima bulan itu sebelas panitia ditahan dalam Rutan Sempaja Samarinda. Dan akhirnya mereka dibebaskan pada 4-08-2021. Pembubaran acara adat itu tidak hanya sekali saja karena pihak Polsek Loajanan Ulu Kabupaten Kukar membubarkan acara kedua (10/11/2022) yang padahal dimaksudkan masyarakat Dayak untuk meminta pada leluhur agar memulihkan citra Polri yang tengah terpuruk. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tugas Kepolisian yang seharusnya mengayomi. Namun demikian, masyarakat Adat Dayak Tunjung Benuaq dan Bentian terus bersabar dan minta kepada Pemerintah dan Polri agar mereka dapat melaksanakan upacara adat di tanah sendiri. (rac)
Doktrin “Petugas Partai” Melanggar Konstitusi untuk Merusak Bangsa
Kalau partai politik gagal menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan konstitusi, atau gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap presiden, maka partai politik tersebut wajib didiskualifikasi serta diberi sanksi berat karena melanggar konstitusi. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MENURUT Undang-Undang Dasar hasil amandemen sebanyak empat kali sepanjang 1999-2002, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu atau gabungan partai politik. Artinya, pencalonan presiden harus dilihat sebagai kewajiban bagi partai politik. Dan kewajiban ini merupakan beban yang diamanatkan konstitusi kepada partai politik. Kenapa beban? Karena kemajuan bangsa ini ada di tangan partai politik, melalui pemilihan presiden, yang pencalonannya hanya bisa dari partai politik. Maka dari itu, partai politik mempunyai tanggung jawab besar terhadap bangsa ini. Presiden dan wakil presiden yang dicalonkan harus mampu membawa bangsa ini menjadi lebih maju, sejahtera, dan adil. Untuk memastikan hal ini, maka partai politik harus mengawasi dengan ketat semua kegiatan presiden dan wakil presiden terpilih, agar menjalankan roda pemerintahan sesuai perintah konstitusi. Dengan demikian, partai politik mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memilih anak bangsa yang terbaik, dengan rekam jejak prestasi dan akhlak yang sangat jelas, untuk menjadi pemimpin nasional. Kalau presiden tidak menjalankan roda pemerintahan sesuai konstitusi, maka partai politik wajib koreksi melalui parlemen, dan jika perlu memberhentikan presiden dalam hal pelanggaran cukup berat, antara lain pelanggaran konstitusi. Artinya, partai politik wajib mengawasi aktivitas presiden agar selalu taat hukum dan konstitusi. Artinya, partai politik tidak boleh mendikte atau mengendalikan presiden. Karena, kalau partai politik mengendalikan presiden, maka partai politik menjadi bagian dari presiden (eksekutif), sehingga menjadi tidak independen, dan tidak bisa mengawasi presiden dan dirinya sendiri. Semua ini melanggar perintah konstitusi, yang mewajibkan partai politik mengawasi eksekutif. Sebagai konsekuensi, dalam menjalankan kewajibannya, partai politik tidak boleh mempunyai pamrih untuk menjadikan presiden sebagai “petugas partai”, yang mempunyai makna dikendalikan partai, yang berarti melanggar konstitusi seperti dijelaskan di atas. Kalau partai politik gagal menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan konstitusi, atau gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap presiden, maka partai politik tersebut wajib didiskualifikasi serta diberi sanksi berat karena melanggar konstitusi. Setidak-tidaknya, rakyat wajib memberi sanksi kepada partai politik pelanggar konstitusi, dengan tidak memilih lagi partai politik perusak bangsa tersebut. Artinya, rakyat harus menolak partai politik yang akan menjadikan presiden sebagai “petugas partai” dan rakyat harus menolak presiden yang pasrah dijadikan “petugas partai”. (*)
Kepercayaan Publik ke Polri Mulai Membaik, LaNyalla Minta Kapolri Jangan Kendor Bersih-bersih
Jakarta, FNN – Indikator Politik merilis hasil survei terhadap lembaga-lembaga negara. Hasil survei menunjukkan kepercayaan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menguat dalam dua bulan terakhir. Atas hal itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Polri untuk menjaga kepercayaan publik. “Tentu ini indikator yang baik. Oleh karenanya, Polri harus betul-betul menjaga kepercayaan publik. Harus terus istiqomah bersih-bersih. Jangan kendor terus memperbaiki dan mempertahankan citra Polri,” kata LaNyalla, Jumat (2/12/2022). Di sisi lain, Senator asal Jawa Timur itu meminta Polri terus berbenah diri untuk memperbaiki kinerja dan memperbaiki citra. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar pencitraan belaka. “Tugas dan fungsi Polri itu melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Ini yang harus benar-benar dibumikan. Presisi harus tetap ditegakkan,” ingat LaNyalla. Polisi, lanjut LaNyalla, harus betul-betul hadir dan berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, LaNyalla berharap agar kasus-kasus yang mencoreng citra polisi di mata masyarakat tak boleh terulang kembali. “Komitmen itu harus ditanamkan. Polri harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Tak boleh lagi citra negatif sebelumnya terulang. Sudah harus ditinggalkan,” tegas LaNyalla. Pada saat yang sama, LaNyalla juga mengucapkan selamat kepada TNI yang mendapat kepercayaan tertinggi dari publik. LaNyalla meminta agar prestasi tersebut terus dipertahankan. “Ini modal yang penting bagi TNI, karena prajurit Sapta Marga itu lahir dari rahim rakyat,” tegas LaNyalla. Pun halnya dengan lembaganya sendiri, DPD RI yang mendapat raihan 68,7%. LaNyalla berkomitmen untuk terus meningkatkan kepercayaan publik dan menjadikan lembaga yang dipimpinnya sebagai saluran aspirasi masyarakat. “Saya sebagai Ketua DPD RI berkomitmen terhadap hal tersebut,” ujar LaNyalla. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil survei Indikator Politik, citra Polri membaik dalam dua bulan terakhir. Survei Indikator Politik dilakukan pada 30 Oktober-5 November 2022 terhadap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling terhadap sampel sebanyak 1.220 orang. Margin of error survei sekitar ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Pada Februari 2022, kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 75,2%. Selanjutnya pada April 2022 77,3%, Juni 2022 62,6%, lalu anjlok di Agustus 2022 dengan angka 54,4% dan mulai membaik di November 2022 60,5%. Sementara itu, berdasarkan tingkat kepercayaan kepada lembaga negara, TNI menjadi paling teratas dengan raihan 93,4%. Selanjutnya Presiden 88%, Kejagung 77,4%, KPK 72,6, DPD RI 68,7%, DPR 64,5%, Polri 60,5% dan partai politik 54,7%. (mth/*)
Demi Investor, Rencana Revisi UU IKN Diharap Tak Tabrak UU Agraria
Jakarta, FNN – Rencana revisi Undang Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN yang diajukan pemerintah ke DPR RI menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, keputusan merevisi UU IKN, dimana salah satunya untuk mengubah status tanah hak pakai/guna menjadi hak milik harus dikaji mendalam. Jangan lantas membuat negara menjadi penjual tanah. Apalagi menabrak UU Pokok Agraria. “Setahu saya, merujuk hukum agraria, lahan negara tidak bisa dijual kepada swasta atau perseorangan atau pihak lain, apalagi orang asing,” tutur LaNyalla, Jumat (2/12/2022). Lebih lanjut, LaNyalla menjelaskan, dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, setidaknya ada dua makna dalam urusan tanah milik negara. Yakni, dikuasai negara dan belum ada hak atas tanah apapun, serta tanah yang dimiliki instansi pemerintah dengan hak atas tanah tertentu, seperti hak pakai selama digunakan atau hak pengelolaan. “Kedua jenis lahan tersebut tak bisa dijual begitu saja oleh negara, kecuali melalui tahapan pengalihan aset negara. Dan itu harus mendapat persetujuan legislatif,” sebutnya. Jadi, imbuhnya, pemerintah harus cermat dalam membuat sebuah kebijakan, termasuk mengenai UU IKN. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru merugikan negara. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa alasan revisi Undang Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN salah satunya untuk mengakomodasi keinginan investor. Salah satu permintaan investor itu, menurut Suharso, adalah status lahan yang awalnya hanya hak pengelolaan menjadi hak kepemilikan. “Ya, mengenai soal tanah juga. Tanah kita ingin pastikan lagi karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat 180 tahun, tapi bagaimana orang bisa beli nggak tanah di sana,” kata Suharso Monoarfa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Desember 2022. (mth/*)
Sudah Cukup Bukti, Polda Metro Jaya Diminta Segera Tetapkan RSO sebagai Tersangka
Jakarta, FNN – LQ Indonesia Lawfirm meminta agar Polda Metro Jaya memperhatikan kasus investasi bodong di Fismondev. “Kasus Mahkota dengan terlapor Raja Sapta Oktohari jalan 3 tahun sudah naik sidik namun belum juga ada penetapan tersangka. Padahal tahap sidik itu menentukan siapa tersangkanya. Alat bukti sudah lengkap, bukti bilyet dan keterangan saksi sudah lengkap. Seharusnya mudah bagi penyidik untuk menetapkan Raja Sapta Oktohari (RSO) sebagai Tersangka,” rilis LQ Jumat (2/12/2022). “Video RSO membujuk para korban juga sudah viral di YouTube dan media sosial. Kami harap polisi bisa improvisasi sehingga masyarakat menilai ada perbaikan di tubuh Polri,” ungkap Sukrich, SH dari LQ Indonesia Lawfirm sebagai pelapor LP Mahkota, dalam rilis. LP Mahkota dengan terlapor Raja Sapta Oktohari memakan korban kurang lebih 6.000 orang dan dana yang terkumpul sekitar Rp 7.5 triliun. Modusnya seolah menjual MTN Medium Term Note dengan bunga di atas bunga bank. Namun, ketika jatuh tempo, modal dan bunga tidak diberikan. Mengetahui Mahkota bermasalah RSO langsung turun dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Hamdriyanto yang diduga hanyalah bemper. “Saya rasa penyidik cerdas, mereka seharusnya tahu itu. Tergantung apakah masih ada hati nurani di Fismondev Polda Metro Jaya untuk membantu korban atau tidak? Ahli pidana juga sudah dengan gamblang menyatakan ada unsur pidana dalam kasus ini,” katanya. “Pihak Mahkota ketika dikonfirmasi beralasan bahwa kasus tersebut adalah keperdataan karena sudah ada perdamaian di PKPU atau homologasi. \"Sudah ada perdamaian dalam PKPU, pidana harusnya gugur,” lanjutnya. Hal ini dibantah tegas oleh LQ Indonesia Lawfirm. “Dalam kasus Indosurya, Fikasa, dan Koperasi Millenium yang ditangani Fismondev Polda Metro Jaya, juga sama ada homologasi dan pidana tetap bisa lanjut. Pidana dan perdata bisa jalan bersamaan. Bahkan, dalam kasus Millenium, para tersangka sudah di vonis penjara 14 tahun pidana, walau ada homologasi,” jelas Kuasa Hukum LQ. “Ini yang menangani penyidik yang sama Dicky Satrio dan unit serta Subdit yang sama. Akan sangat janggal apabila ada perbedaan penanganan dan hasil. Penyidik tahu PKPU tidak menghentikan pidana, bahkan ganti rugi tidak menghentikan pidana itu diatur dalam KUHAP,” jelasnya LQ mengimbau agar penyidik dan para perwira Fismondev mau menjalankan proses hukum secara benar dan tidak erlu ragu memproses Raja Sapta Oktohari walau dirinya adalah Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia dan anak 0sman Sapta Odang, Ketum Partai Hanura. “Ingat semua sama dimata hukum, sesuai prinsip Equality before the law,” katanya. LQ Indonesia Lawfirm akan terus mengawal kasus Mahkota walau ada pencabutan kuasa dari sebagian kecil korban. Mayoritas korban masih mau proses hukum berjalan. (mth/*)
Ungkapan Benny Relawan Jokowi, Potret Aksi Menuju Negara Fasis
Siapapun yang memilih jalan demokrasi menuju transisi kepemimpinan Indonesia tahun 2024, tidak ada pilihan lain kecuali bersama Anies, karena yang lainnya adalah kepanjangan rezim yang berusaha menghapus demokrasi Indonesia menuju nagara fasis. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis REKAMAN dialog antara Benny Ramdhani, Relawan Jokowi, yang juga mantan Aktivis 98 yang kini Kepala BP2MI (dulu BNP2TKI) dengan Presiden Joko Widodo dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu, Sabtu (26/11/2022), menuai banyak cemohan, bahkan PDIP sebagai partai pengusung Jokowi mereaksi keras tindakan fasisme yang mengatasnamakan relawan. Menurut Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto gerakan relawan yang mengatas namakan diri “Gerakan Nusantara Bersatu” itu hanya ingin mengambil keuntungan tanpa melihat dampaknya bagi Presiden. “Akibatnya kehebatan Jokowi yang membanggakan di dunia, dan rakyat Indonesia, lalu dikerdilkan hanya urusan gegap gempita di GBK,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/11/2022). Hasto pun memperingatkan orang-orang di lingkaran dekat Jokowi agar tidak melakukan sesuatu dengan prinsip asal bapak senang (ABS). Menurut dia, tindakan relawan yang menggelar acara di GBK menjadi pelajaran politik yang penting. Hasto terutama mengkritik acara tersebut karena menjanjikan sesuatu dengan cara yang tidak sehat. Namun, dia tak mengungkap maksud pernyataannya tersebut. “Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu, menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut, sampai dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat,” katanya. Bila melihat bagaimana gegap gempitanya acara tersebut, bisa ditangkap bahwa antara yang dilakukan oleh relawan dan apa yang dimaui oleh Jokowi mempuyai magnet yang sama. Artinya, bahwa sejatinya Jokowi memang menghendaki adanya acara tersebut sebagai bagian “show off force”. Pernyataan Benny sebetulnya mewakili perasaan Jokowi, bahwa mereka sebagai penguasa, pemenang dan dalam jumlah besar, sehingga mereka yang berseberangan dianggap sebagai lawan dan tidak boleh melakukan upaya kritik dan koreksi apapun terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menganggap bahwa pemerintah selalu benar, dan yang berbeda pandangan selalu salah. Perasaan menang dan besar itulah yang membuat “relawan Jokowi” berusaha menjilat-jilat Jokowi karena takut akan kehilangan sesuatu yang melekat pada dirinya akibat kekuasaan yang ada pada Jokowi. Apa yang dilakukan oleh relawan Jokowi ini mengingatkan kita pada gerakan yang dilakukan oleh diktator Italia Benito Mussolini masih disebut kejam. Rezim fasis yang ia dirikan pada tahun 1921 dengan cepat naik ke kekuasaan di Italia pasca-Perang Dunia I. Secara khusus, mengubah undang-undang dan prosedur pemilu Italia, membuat cengkeraman Mussolini semakin kuat di negara itu selama lebih dari lima belas tahun. Sejauh mana Mussolini akan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kendalinya dan juga untuk membantu sesama pemimpin fasis yang baru muncul, Adolf Hitler, untuk mendominasi seluruh Eropa, menjadikan tindakannya tidak masuk akal. Dari eksekusi lawan politik hingga metode genosida yang dia perintahkan terhadap orang-orang di banyak negara, Mussolini layak disematkan dalam sejarah sebagai salah satu diktator paling jahat. Apa yang terjadi saat ini menjelang transisi demokrasi dengan memilih presiden tahun 2024, nampaknya harus sejalan dengan kemauannya. Siapapun yang tidak sejalan layak dihambat dan dihabisi. Apa yang dilakukan Jokowi dengan memunculkan kriteria yang tidak satupun sesuai dengan lawan politiknya adalah bagian dari pembunuhan karakter dan kebencian yang diumbar. Ditambah lagi orang-orang yang menjadi kaki tangannya, diusahakan untuk menghabisi apapun karya sepak terjang lawan politik yang tidak dikehendaki dengan cara menghapus jejak karyanya atau menghambat upaya-upaya keterpilihan lawan politik. Hal inilah yang dialami Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang tidak dikehendaki Istana. Padahal yang digadang sebagai calon bukan hanya Anies, tapi Anies lah yang selalu dijadikan sasaran permusuhan, tuduhan dan fitnah tentang intoleransi, politik identitas, dan segala macam kebohongan mereka yang sejatinya adalah bentuk dari ketakutannya akan kehilangan kekuasaan dan sesuatu yang menghidupi dirinya dari menjilat kekuasaan. Upaya menghabisi Anies pun dilakukan secara sistematis melalui tangan- tangan kekuasaan yang menjadi kepanjangannya. Menghapus jejak karya Anies di Jakarta yang dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Heru adalah salah satu upaya, belum lagi safari Anies ke daerah dihambat, dengan melarang Anies berkunjung, mencabut izin kedatangan Anies ke daerah sebagaimana yang terjadi di Aceh dan Riau. Perilaku seperti itu sejatinya menodai demokrasi yang sudah diperjuangkan melalui aksi Reformasi 98. Sehingga, kalau aksi fasisme mengatas namakan Aktivis 98, maka perlu dipertanyakan keberadaannya atau komitmennya guna membangun demokrasi di negeri Pancasila ini. Demokrasi harus terus disuarakan dan diperjuangkan di tengah-tengah upaya fasis yang sedang dipertontonkan. Siapapun yang memilih jalan demokrasi menuju transisi kepemimpinan Indonesia tahun 2024, tidak ada pilihan lain kecuali bersama Anies, karena yang lainnya adalah kepanjangan rezim yang berusaha menghapus demokrasi Indonesia menuju nagara fasis. Tegakkan demokrasi dan lawan upaya-upaya fasis yang menganggap berbeda pendapat adalah musuh dan harus dihabisi. Surabaya, 2 Desember 2022. (*)
Bila Pemilu 2024 Ditunda: Manuver Politik Berbahaya!
Masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin pinter menjadi intelligence voters, setelah 2x dikibuli dalam Pilpres 2014 dan 2019. Jangan melakukan manuver politik yang way too risky, stupid dan inkonstitusionil. Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA, FTA Global & FTA-RI Nasional Indonesia SEMUA ahli hukum, ahli konstitusi dan pembela demokrasi akan turun ke jalan melakukan pembangkangan masal, protes, dan demo menolak Presiden “illegal” yang melakukan manuver politik dengan menunda Pemilu 2024 secara inkonstitusionil juga! Ada 5 masalah yang bisa memantik (trigger) krisis konstitutional di tanah air yang bisa menyulut chaos dan turmoil politik yang dahsyat! 1). Dekrit Presiden 2). Penundaan PEMILU 2024 3). Perpanjangan masa jabatan Presiden Jowowi 4). Komposisi keanggotaan komisioner KPU 5). Jokowi ikut menjadi Cawapres 2024 A). Dekrit Presiden itu manuver politik yang inkonstitusionil. Melakukan manuver politik dengan Dekrit Presiden apapun alasan dan excuses yang diberikan tetap melanggar konstitusi alias unconstitutional (inkonstitusionil) yang harus dihindari, karena hal itu akan memantik krisis konstitutional dan akan mengakibatkan political chaos dan turmoil di tanah air. B). Menunda Pemilu 2024 juga maneuver politik yang inkonstitusionil. Penundaan Pemilu 2024 adalah juga manuver politik yang jelas melanggar konstitusi alias unconstitutional (inkonstitusionil) meskipun mendapatkan dukungan dari DPR, TNI dan partai politik, karena rakyat tahu bahwa manuever politik itu hanya untuk kepentingan segilintir golongan, yakni untuk kepentingan oligarachs politik dan oligarachs ekonomi. There will be massive rejection and protests! C). Memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi setelah 2 term berakhir jelas melanggar konstitusi UUD 1945 dan inkonstitusionil. Memperpanjang masa jabatan Jokowi hingga 2 atau 3 tahun lagi, atau memperpanjang hingga 3 periode dengan berbagai alasan dan excuses, seperti tidak ada dana Pemilu 2024, resesi ekonomi, inflasi yang tinggi, demi menjaga polarisasi, menjaga integrasi bangsa dan meneruskan kesuksesan selama ini adalah bullshit excuses and arguments. Rakyat tidak akan menerima those bullshit excuses! Bila tidak hati-hati akan memantik political chaos dan turmoil di tanah air karena rekayasa oligarachs politik dan oligarchs ekonomi itu yang sudah bisa dibaca oleh publik, hanya untuk kepentingan mereka yang berpotensi besar mengakibatkan krisis konstitutional. D). Komposisi keanggotaan komisioner KPU harus ditambah 36 orang, yakni 2 orang wakil dari masing-masing partai politik yang lolos Pemilu 2024, selain 11 orang anggota komisioner KPU yang telah dipilih lewat proses seleksi oleh DPR. Komposisi keanggotaan komisioner KPU saat ini sangat rawan untuk melakukan rekayasa hasil Pemilu, melakukan manipulasi suara rakyat, melakukan transaksi terselubung dan abuse of power yang menciptakan sentimen publik untuk tidak mengakui kredibilitas hasil kerja KPU. Karena keanggotaan komisioner KPU untuk Pemilu 2024 sekarang ini berisi orang-orang titipan dan hand-picked oleh penguasa, DPR, partai politik, oligarachs politik dan oligarchs ekonomi. Kondisi komposisi keanggotaan komisioner KPU seperti itu sangat rawan, berbahaya dan mengkhawatirkan sekali akan memantik political chaos dan turmoil pada Pemilu 2024! Hal itu harus dihindari at all cost! Saya sudah memberi solusi agar keanggotaan komisioner KPU ditambah 36 orang, yakni 2 wakil dari masing-masing partai politik yang lolos Pemilu 2024. Sehingga dalam tubuh internal komisioner KPU akan tercipta sistem checks and balances antar anggota KPU, yakni 11 anggota komisioner KPU pilihan penguasa dan DPR melawan 36 anggota komisioner KPU yg mewakili kepentingan partai politik, seperti KPUpada Pemilu tahun 2009. Secara detail bagaimana cara kerja KPU dengan komposisi keanggotaan komisioner KPU yang memiliki 2 competing interest, sudah saya jelaskan dengan cukup jelas di link di bawah ini: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=146884924762732&id=100083236746877 E). Presiden Jokowi “unqualified” dan tidak bisa mengikuti Pilpres 2024 dengan menjadi Cawapres karena melanggar hukum dan melanggar Konstitusi. Apapun dalih para pendukung Jokowi untuk mencari alasan, justifikasi, dan excuses dengan menterjemahkan isi UUD 1945 secara broad dan ambiguous, manuver politik seperti itu sangat berbahaya karena akan menciptakan potensi krisis konstitutional. Masyarakat Indonesia sudah muak dikibuli dengan berbagai kibulan, lip service dan hoaxes. Bila Jokowi ikut menjadi Cawapres pada Pilpres 2024 dan terpilih menjadi Wakil Presiden untuk 5 tahun ke depan, sangat berbahaya. Bila di tengah jalan Presiden berhalangan mengalami perubahan kesehatan, meninggal dunia, atau terjadi kondisi politik lainnya yang membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung-jawab sebagai Presiden, maka secara konstitusi, Wakil Presiden harus dilantik menjadi Presiden. Hal ini jelas akan bertabrakan dan melanggar Konstitusi UUD 1945! Itulah alasan hukum dan konstitutional mengapa Jokowi tidak bisa ikut (unqualified) untuk bisa ikut menjadi Cawapres pada Pemilu tahun 2024. Alasan lain adalah sangat sederhana: 1). Bila seseorang itu tidak qualified menjadi kandidat Presiden, maka orang itu juga tidak qualified menjadi kandidat Wakil Presiden. 2). Bila sudah diberi waktu 10 tahun sebagai Presiden dan tidak mampu membuat perubahan, bagaimana mungkin dengan menjadi Wakil Presiden akan mampu membuat perubahan? Itulah mengapa Presiden yang sudah terpilih 2 kali (2 term), tidak boleh lagi mencalonkan diri menjadi Capres atau Cawapres. Semua argumentasi hanya bullshit excuses dan kibulisasi publik untuk mempertahankan kekuasaan. Lima (5) manuver politik di atas sangat berbahaya yang harus diantisipasi dari sekarang, sebab potensi dan ramifikasi politiknya sangat besar dan berbahaya bagi demokrasi di tanah air. Bahkan, akan menciptakan krisis konstitutional yang bisa memantik political chaos dan turmoil seperti yang terjadi pada masa lalu. Kerakusan akan kekuasaan dengan rekayasa dan manipulasi kedaulatan tertinggi rakyat Indonesia, sangat berbahaya! Masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin pinter menjadi intelligence voters, setelah 2x dikibuli dalam Pilpres 2014 dan 2019. Jangan melakukan manuver politik yang way too risky, stupid dan inkonstitusionil. Karena hal itu bisa spark an explosion dari suhu politik yang sudah mulai memanas! (*)
Sabda Alam Dari Gunung Pekik
Situasi seperti ini hanya bisa diatasi bukan hanya dengan people power atau Revolusi, bahkan akan terjadi ludro. Huru-hara besar untuk mengembalikan negara kembali normal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SABDA alam dari Gunung Pekik terdengar dengan jelas dan sangat terang benderang. “Bersikap sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah, karena jika kita bersikap tawadhu di hadapan orang sombong maka itu akan menyebabkan dirinya terus-menerus berada dalam kesesatan. Namun, jika kita bersikap sombong maka ia akan sadar” (Syekh Al Khadimi). Ketika alat keamanan telah dipermak menjadi super body sebagai hammer untuk memukul siapapun yang beroposisi atau melawan penguasa, adalah sebuah kesombongan. Mencurigai dan mengawasi siapapun yang tidak sejalan dengan keinginan nafsu penguasa, pasti akan terjadi perlawanan balik dari rakyat semesta. Tugas negara dan penguasa semestinya mencerahkan mental merdeka, mandiri, modern, dan bermartabat. Juga, konstitusional yang anti kolonial, menghancurkan warisan oligarkis, kleptokratis, kartelis, fundamentalis, fasis dan predatoris. Yang terjadi Justru mengawasi mencurigai, menekan dan mengancam rakyat dan umat yang tidak mau menjadi boneka dan budak oligarki atau menjadi neo kolonialisme baru. Ngawurisme, nekadisme sang penguasa ini sudah melampaui batas batas dan rambu-rambu keadaban manusia dan keseimbangan natur alam semesta. Akibatnya rakyat seperti gabah den interi, akibat tirani penguasa yang sudah membabi-buta. Umat Islam selama ini telah dihantam dengan rudal radikakisme, khilafah, intoleran, diadu satu sama lain, bahkan saat ini akan diadu dengan umat lainnya dengan senjata mortir politik identitas. Kondisi ini terus berlangsung melahirkan keprihatinan para leluhur pendiri bangsa yang sesungguhnya sebagian dari mereka ahli tasawuf dan sebagian dari mereka telah pada makom ma\'rifat, yang telah melahirkan Pancasila. Terdengar dengan jelas kepedihan para leluhur sudah sampai ada kemarahan. Ketika melihat rakyat kecil ditindas, ditekan harus masuk alam jahiliah ala Oligarki. Percaya atau tidak, semua atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, para leluhur sudah merapikan barisan untuk bertindak ketika perlawan fisik rakyat kepada penguasa makin melemah tak berdaya. Situasi seperti ini hanya bisa diatasi bukan hanya dengan people power atau Revolusi, bahkan akan terjadi ludro. Huru-hara besar untuk mengembalikan negara kembali normal. Tanpa perang manusia akan terperangkap dalam kenyamanan dan kekayaan, karena kehilangan kapasitas untuk pemikiran dan perasaan besar, mereka menjadi sinis dan merosot menjadi barbar. (*)
“Ponzi” GoTo Mulai Terjun Bebas
Anehnya juga, kenapa OJK memberi izin IPO kepada GoTo yang prospek bisnisnya tidak jelas, suram, dan diperkirakan tidak bisa memperoleh keuntungan di masa depan? Apa ada permainan? Atau Ada permainan apa? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SAHAM GoTo masih terus melanjutkan tren turun, dan mencapai level terendah sejak penawaran saham perdana atau IPO, pada awal April lalu. Saham GoTo ditutup Rp 141 per saham pada transaksi kemarin (1 Desember 2022), turun Rp 10 dari rekor terendah pada transaksi sehari sebelumnya yang ditutup Rp 151 per saham. Artinya, saham GoTo pada 1 Desember 2022 sudah turun lebih dari 58 persen dibandingkan harga IPO sebesar Rp 338 per saham. Dengan demikian, market cap (kapitalisasi pasar) atau nilai pasar, GoTo anjlok dari Rp 400,3 triliun pada saat penawaran harga perdana menjadi tinggal Rp 167 triliun saja. Gelembung market cap GoTo sedang meletus. GoTo memang kelihatannya saja besar. Tapi, isi sebenarnya hampa. Bisnisnya tergantung dari ‘bakar duit’. GoTo tidak pernah mendapatkan untung selama berdiri 10-12 tahun yang lalu. Total akumulasi rugi GoTo per 30 September 2022 sudah mencapai Rp 99,3 triliun. Sekarang pasti sudah lebih dari Rp 100 triliun. Anehnya, Telkomsel yang merupakan bagian dari BUMN kok mau membeli saham GoTo yang jelas-jelas sedang rugi, dan kemungkinan besar tidak akan bisa memperoleh untung. Apakah ada yang paksa beli? Siapa? Perlu diusut. Karena, membeli saham GoTo dengan kondisi perusahaan rugi terus seperti itu, Telkomsel dengan sadar, dan sengaja, melakukan spekulasi, tepatnya gambling, dengan tarohan sebesar nilai pembelian saham Rp 6,4 triliun. Dengan menggunakan harga Rp 141 per saham, Telkomsel mengalami rugi Rp3,06 triliun dari investasi di saham GoTo ini. Memang rugi ini fluktuatif. Artinya, masih bisa membesar lagi. Karena harga saham GoTo masih sangat mungkin turun lagi. Maka itu, kerugian investasi Telkomsel ini akan menjadi kerugian negara, yang disengaja. Karena, di dalam prospektus GoTo sudah dijelaskan bahwa GoTo tidak bisa memperkirakan prospek bisnisnya di waktu-waktu mendatang, GoTo sangat pesimis dapat memperoleh laba, GoTo sangat pesimis dapat membagikan dividen, dan GoTo secara eksplisit. mengatakan bahwa tingkat pengembalian investasi di saham GoTo kemungkinan diperoleh dari kenaikan harga saham, yang mungkin tidak pernah terjadi. Secara teori, harga saham perusahaan yang sedang rugi, dengan akumulasi rugi yang sangat besar, dengan prospek bisnis ke depan tidak pasti dan cenderung masih akan rugi, tidak mungkin akan bisa naik. Kenaikan harga saham pada kondisi seperti ini patut diduga karena spekulasi atau dimanipulasi. Anehnya juga, kenapa OJK memberi izin IPO kepada GoTo yang prospek bisnisnya tidak jelas, suram, dan diperkirakan tidak bisa memperoleh keuntungan di masa depan? Apa ada permainan? Atau Ada permainan apa? Maka itu, OJK wajib bertanggung jawab atas (potensi) kerugian investor publik yang mencapai puluhan triliun rupiah. Karena lalai melindungi investor publik. (*)
Membandingkan Jokowi dan SBY dalam Menghadapi Pilpres
Oleh karena itu rakyat memilih Anies Rasyid Waswedan untuk mengubah bangsa ini yang sudah mau hancur-hancuan di tangan Mapal. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung KALAU membandingkan dua orang presiden berikut sama saja kita bicarakan antara anak-anak di TK dan orang dewasa di perguruan tinggi. Joko Widodo kelihatan kayak anak-anak dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kelihatan kayak orang dewasa. SBY tidak pernah turut campur urusan Pilpres walaupun rakyat tahu kalau pemerintah saat itu pada tahun 1914 pemerintah memihak Jokowi. Cuma gaya pemerintah bersih sampai gak ketahuan. Tapi tetap saja rakyat gak bisa dibohongi. Beda dengan Jokowi, dia sangat panik bin ketakutan kalau yang jadi presiden bukan dari klan dia yang bisa diatur-atur oligarki. Sehingga di depan Prabowo Subianto bicara lain dan di depan Ganjar Pranowo bilang lain, kemudian di depan cerminnya bilang lain pula. Pokoknya orang ini spesial dijukuki sebagai manusia penuh kepalsuan alias Mapal. Jokowi atau Mapal sangat takut dengan Anies Rasyid Baswedan. Melihat Anies sama saja melihat “raja hantu”. Dan, gak ada do\'a yang bisa dibaca agar ketakutannya hilang maka dia pakai tangan kekuasaan. Gak datang di acara itu atau melarang acara itu, sehingga tempatnya dipakai. Ini terjadi di Palu di acara KAHMI dan di Aceh kala Anies mau ketemu warganya. Ini sama saja Anies dilarang di GBK saat Persija dulu. Hal-hal itu tidak pernah terjadi sama SBY. Sudah mau lengser keprabon saja masih berulah. Malah masih juga pengen diperpanjang masa jabatannya. Padahal, negara ini sudah kayak di neraka. Semua serba sulit. Gak ada enak-enaknya dia menjabat. Malah kalau bisa berbicara langsung dengan Tuhan mau minta agar Tuhan cepat-cepat mengambil dia dari bumi Indonesia dan pindah ke alam lain karena terlalu siksa rakyat dibuatnya. Negara sudah mau dijualnya karena hutangnya. Oleh karena itu rakyat memilih Anies Rasyid Waswedan untuk mengubah bangsa ini yang sudah mau hancur-hancuan di tangan Mapal. Apalagi di kalangan relawannya ada yang mau ajak tempur. Itu tinggal bilang tempatnya di mana dan kapan, karena tidak ada yang ditakuti di dunia ini. Menang saja dengan curang Belagu Sok Jago. Loe jual kita borong. Rakyat sudah resah. Semoga rakyat habis kesabarannya dan terjadi people pawer. Supaya rezim ini segera game over dan the end. Wallahu a\'lam ... (*)
Hidupkan Malam Kala Reuni 212
Inilah tradisi orang-orang saleh sejak dahulu yang menghidupkan malam dalam keimanan, baik di masjid maupun di rumah. Beruntunglah mereka yang dapat menunaikannya. Terlebih lagi secara berkesinambungan. Oleh: Sulung Nof, Penulis BAGI saya pribadi, acara “Munajat Akbar dan Indonesia Bershalawat untuk Keselamatan NKRI” dalam rangka Reuni 212 pada 2022 di Masjid At-Tin lebih seperti i\'tikaf di bulan Ramadhan beberapa tahun silam. Bagi sebagian pihak, barangkali acara ini sulit dimengerti. Mengapa umat rela datang berduyun-duyun dari segala penjuru sejak malam hari menggunakan sepeda motor, mobil, bus, dan lainnya. Dan, mengapa umat rela mengurangi waktu rehatnya dan meninggalkan jam tidur nyenyaknya hanya untuk tahajjud berjama\'ah. Pastilah terasa berat kantuknya. Apalagi tidak dibayar seratus ribu perorang. Anggaplah tulisan ini sebagai pengantar menuju sebuah pemahaman tentang bagaimana umat bertemu karena Allah dan jatuh cinta kepada Rasulullah. Ini salah satu bentuk nikmat iman (halawatul iman). Ketika menyimak alunan zikir dan shalawat yang dipandu oleh Ust. Ridwan Al-Amri sebelum tahajjud, hati sudah terasa tenang. Ada saatnya rasa haru menyelimuti. Dada bergemuruh seolah air mata akan berderai. Inilah tradisi orang-orang saleh sejak dahulu yang menghidupkan malam dalam keimanan, baik di masjid maupun di rumah. Beruntunglah mereka yang dapat menunaikannya. Terlebih lagi secara berkesinambungan. Sejumlah tokoh hadir, antara lain Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) RI Hidayar Nur Wahid; pengacara HRS, Aziz Januar, pengacara Egy Sudjana; Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama, Ustaz Yusuf Martak; tokoh PA 212, Ustaz Slamet Marif. Sesuai jadwal, acara akan berakhir pukul 09.00 yang diisi tausiah agama dan doa penutup. Dalam Munajat Akbar ini dihadiri pula keluarga Cendana, Titiek Soeharto dan Didit Prabowo. Shalat tahajjud berjama\'ah saat ini diimami oleh Ust. Imam Ramadhan. Kemudian shalat Subuh dipimpin oleh K.H. Muammar Z.A. Setelah itu dilanjutkan dengan zikir yang dipandu oleh Ust. Abdul Syukur. Jakarta, 2 Desember 2022. (*)
Habib Rizieq Syihab Hadiri Munajat Akbar
Jakarta, FNN – Munajat Akbar dan Indonesia Bersholawat untuk Keselamatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berlangsung di Masjid At Tin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, berlangsung khusuk dan semarak. Imam Besar Habib Rizieq Syihab (HRS) hadir pada acara yang dikemas dalam Reuni Persaudaraan Alumni 212, Jumat, 2 Desember 2022, dinihari. HRS memasuki ruang utama masjid tersebut sekitar pukul 03.10 dan langsung berada di shaf atau barisan paling depan. Kehadirannya pun disambut dengan takbir dan sholawat dari jamaah. Beberapa saat setelah HRS tiba, kegiatan pun dilangsungkan. Kegiatan diawali dengan shalat Tahajjud dan Witir, serta muhasabah. Kemudian dilanjutkan shalat Subuh berjamaah, zikir dan do\'a. Seusai shalat subuh HRS dan beberapa habaib, ulama dan kiai naik ke panggung dan duduk bersila menghadap jamaah. Terlihat HRS yang memakai masker putih khusuk mengikuti acara. Sejumlah tokoh hadir, antara lain Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) RI Hidayar Nur Wahid; pengacara HRS, Aziz Januar, pengacara Egy Sudjana; Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama, Ustaz Yusuf Martak; tokoh PA 212, Ustaz Slamet Marif. Hingga berita ini diturunkan, acara baru memasuki Indonesia bersholawat dan diiringi penggalangan dana untuk korban bencana alam di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Sesuai jadwal, acara akan berakhir pukul 09.00 yang diisi tausiah agama dan doa penutup. Dalam Munajat Akbar ini dihadiri pula keluarga Cendana, Titiek Soeharto dan Didit Prabowo. (Anw).
Kembali, LQ Indonesia Lawfirm Bongkar Modus Juristo Lakukan Klaim Fiktif Asuransi
Jakarta, FNN – Setelah sebelumnya LQ Indonesia Lawfirm membongkar modus Juristo membuka cabang kantor asuransi fiktif dan meraup Rp 22 miliar dari Sunlife. Kali ini, LQ Indonesia Lawfirm, membongkar modus Juristo dalam melakukan klaim fiktif Kritis dan Jiwa dengan mengubah diagnosa. LQ menyampaikan bahwa sejalan dengan WA (percakapan) pengakuan Juristo di mana dia mengubah diagnosa Kanker hati menjadi Covid 19. “Ini korelasinya untuk mengelabui masa tunggu. Dalam klaim yang berhubungan dengan penyakit khusus seperti kanker ada masa tunggu 1 sampai 2 tahun. Prudential masa tunggu 1 tahun untuk klaim penyakit khusus, perusahaan asuransi lain biasanya 2 tahun. Nah, ini agar Juristo bisa langsung ajukan klaim, diagnosa meninggal diubah menjadi karena Covid 19. Karena Covid 19 dianggap wabah, maka tidak ada masa tunggu. Jadi, tidak terikat masa tunggu,” kata rilis LQ, Kamis (1/12/2022) Modusnya adalah membeli polis asuransi misal pertanggungan Rp 1 miliar kritis dan Rp 1 miliar jiwa, dicarilah orang miskin yang sudah kena sakit kritis, namun belum pernah dirawat di rumah sakit. Misal orang kena kanker tapi tidak mampu bayar rumah sakit dan hanya berobat di alterntif, biasanya orang miskin di kampung yang tidak terjangkau rumah sakit. Karena sakit kritis, biasanya 3-6 bulan orang itu meninggal dan Juristo bisa mengambil uang klaim tersebut. Menurut pengakuan Juristo kepada LQ, dia memiliki puluhan anak buah yang mencari orang-orang sakit memenuhi kriteria tidak ada catatan medis rumah sakit, sehingga tidak melanggar kriteria Pre Existing Condition (keadaan penyakit yang sudah ada sebelumnya) dan dapat dibayarkan klaimnya. Leo Detri, SH, MH selaku Co Founder LQ Indonesia Lawfirm mengemukakan bahwa modus ini lazim dilakukan oleh mafia Asuransi. “Jadi seperti pengakuan Juristo di Podcast Uya Kuya, dia memiliki banyak identitas sehingga bisa jualan polis di berbagai perusaaan asuransi. Lalu polis asuransi yang dia beli untuk anak buahnya, menghasilkan komisi dan bonus untuknya. Sedangkan dari hasil klaim uang modalnya balik beserta keuntungan berlipat,” katanya. Juristo juga mengaku ke LQ Indonesia Lawfirm dirinya memiliki akses ke beberapa rumah sakit swasta yang dia kenal Direktur dan pemiliknya sehingga dia bisa mengubah diagnosa. “Jadi yang Juristo tuduhkan Phioruci mengubah rekam medis ternyata pengakuan Juristo sesuai screen shoot WA adalah perbuatan Juristo sendiri. Ini merupakan fitnah keji,” ungkapnya Menanggapi pelaporan polisi oleh Juristo terhadap LQ Indonesia Lawfirm, hal itu tidak dipandang penting oleh LQ Indonesia Lawfirm. “Hak dia untuk lapor, buat saja 1000 laporan polisi, ga masalah, kita lihat bisa jalan dan terbukti atau tidak? Kami sudah tahu maksud buruk Juristo dari menjelekkan founder kami Alvin Lim dan keluarga, hingga secara tidak etis mengambil kembali klien yang dia referensikan dan terima komisi atasnya. Pertanda persaingan yang tidak sehat. Apalagi mengaku sebagai Advokat padahal belum lulus SH di Dikti,” ucap Leo Detri, SH, MH. LQ Indonesia Lawfirm menghimbau agar masyarakat waspada terhadap orang seperti Juristo. Ketika ada masalah dengan asuransi, dia minta bantuan hukum ke Lawyer LQ Indonesia Lawfirm, namun malah menuduh kami sebagai mafia Asuransi, padahal data dan klien dia yang berikan dan tidak kami kenal sebelumnya. “Tujuan dia jelas suruhan oknum tertentu dan niatnya yang tidak baik bagi LQ. Kami akan hadapi. Ini perkara kecil, cecere itu mah, tidak kami anggap sama sekali,” tutup Leo Detri. (mth/*)
Ketua DPD RI Minta Pengawasan Penjualan Racun Online Diperketat
Jakarta, FNN – Pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, akibat racun dalam minuman yang diberikan anggota keluarganya sendiri membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, prihatin. Menurut LaNyalla, mudahnya pelaku kejahatan mendapatkan zat beracun secara online harus menjadi perhatian pemerintah. Pengawasan harus diperketat. Apalagi, di era digitalisasi senyawa racun begitu bebas dapat diperjual-belikan. “Makanya kita meminta pemerintah mengatur dan mengawasi secara lebih ketat jual beli racun yang beredar di pasaran,” kata LaNyalla, Kamis (01/12/2022). Senator asal Jawa Timur itu berharap kepolisian menelusuri rantai penjualan racun tersebut. “Dengan online semua bisa dijual bebas. Seharusnya penjualan racun yang biasanya dipakai untuk industri dan kesehatan dapat lebih terkontrol. Seperti penjualan obat berbahaya atau alkohol. Harus ada batasan-batasan sehingga tidak semua pihak bisa mendapatkannya,” tuturnya. Diketahui satu keluarga terdiri dari sang ayah berinisial AA (58), istrinya HR (54), dan anak perempuan DK (25) ditemukan tewas di dalam rumah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iqbal Alqudusy mengatakan pelaku merupakan anak kedua dari keluarga korban, yakni DDS (22). Kepada polisi DDS mengaku meracuni kedua orang tuanya dengan racun yang dibeli secara online. (mth/*)
Rizal Ramli Memenuhi Kualifikasi Calon Presiden: Menghilangkan Hak Seseorang Ikut Kontestasi Merupakan Kejahatan Demokrasi
Namun, sebagai seorang pejuang dan petarung, Rizal Ramli adalah guru yang hidup yang telah mengajarkan bahwa kalah atau menang dalam perebutan posisi bukanlah tujuan utama dari sebuah pertarungan. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) TIDAK diragukan, Rizal Ramli merupakan tokoh nasional dan anak bangsa yang sangat peduli dengan nasib bangsa Indonesia, nasib rakyat Indonesia, khususnya rakyat kelompok menengah ke bawah, yang memang perlu diperhatikan secara khusus agar bisa mengurangi kesenjangan sosial, agar dapat mewujudkan keadilan sosial sesuai sila ke lima dari Pancasila. Sejarah menunjukkan, Rizal Ramli sangat konsisten dalam menyuarakan dan membela demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta pembangunan ekonomi yang lebih adil. Jejak Rizal Ramli dalam membela demokrasi dapat dilihat sejak jaman Pak Harto (Presiden Suharto), tanpa kenal takut terus melakukan protes dan demo terhadap kebijakan pemerintahan Pak Harto, yang berujung pada penjara. Setelah itu, Rizal Ramli tetap menyuarakan kebenaran. Hal ini bisa dilihat dari substansi kritik yang dilontarkannya selalu sangat relevan. Baik itu terkait kebijakan ekonomi, kebijakan publik maupun kebijakan politik, semua kritikannya sangat relevan. Bukan kritik yang asal kritik. Tetapi kritik untuk kepentingan bangsa agar menjadi lebih maju. Rizal Ramli memenuhi segala kriteria untuk menjadi pejabat publik, dengan kualifikasi jauh di atas kebanyakan pejabat publik yang ada saat ini, yang kebanyakan bersedia menggadaikan kehormatannya hanya demi jabatan, meskipun harus menggunakan jurus “menjilat”. Hal mana terbukti tidak dilakukan oleh Rizal Ramli ketika menjabat menteri di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, meskipun yang bersangkutan harus terlempar dari kabinet. Rizal Ramli menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan oligarki yang menyusahkan rakyat di tengah rezim yang dikuasai oligarki, seperti yang diperlihatkannya ketika melawan kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta, yang membuatnya terpental dari kabinet. Sikap seperti ini menunjukkan sikap pejuang tanpa pamrih jabatan dan kenikmatan harta, sikap yang sangat dibutuhkan bangsa dan negara, khususnya sebagai calon presiden Indonesia. Maka itu, bangsa ini sangat kehilangan kalau anak bangsa seperti Rizal Ramli tidak mempunyai kesempatan ikut serta dalam kontestasi pemilihan presiden, untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara. Kualifikasi Rizal Ramli seharusnya tidak kalah dengan kebanyakan nama-nama capres yang sekarang beredar, kalau tidak mau dikatakan jauh di atas mereka, baik kualifikasi teknis maupun akhlak. Tetapi, karena sistem politik sudah dikuaai dan disandera oleh oligarki partai politik dan pengusaha maka jalan Rizal Ramli untuk ikut kontestasi pemilihan presiden sengaja dimatikan, demi melanggengkan kekuasaan oligarki serta penguasaan kekayaan negara. Mungkin ada pihak yang berpendapat Rizal Ramli tidak pantas jika menjadi presiden, itu sah saja di alam demokrasi. Tetapi pendapat tersebut tidak bisa memberangus hak yang bersangkutan untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Kalah atau menang dalam kontestasi tak penting di alam demokrasi. Tetapi, yang pasti, menghilangkan hak seseorang untuk ikut dalam kontestasi merupakan kejahatan demokrasi. Semoga rakyat terus memperjuangkan demokrasi dan merebut kedaulatan rakyat dari tangan penjahat demokrasi. Sebelumnya, Aktivis 1998 dari UGM yang juga Tokoh Petisi 28, Haris Rusly Moti yang kerap mengomentari terkait isu ekonomi dan politik di media, juga menyampaikan pandangannya pada sosok Rizal Ramli. “Rizal Ramli itu menjadi contoh bagi kaum aktivis atau yang pernah jadi aktivis. Yang tidak pernah jadi aktivis, tidak bisa merasakan,” kata Haris, dikutip Senin (28/11/2022). Ia menyampaikan bahwa Rizal Ramli sudah menjadi oposisi kritis sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Dan saat pemerintahan Jokowi, masuk kabinet, RR tetap menjadi orang kritis. Walaupun dalam internal struggle, dia gagal melawan lord-lord dan gank mafia dalam kekuasaan,” ujarnya. Moti menyebutkan Rizal Ramli sudah memberikan contoh, bahwa jabatan dan proyek bukan tujuan tapi merupakan cara untuk mewujudkan cita-cita perjuangan dan nilai-nilainya. “RR itu nilainya jauh lebih tinggi daripada aktivis yang jatuh jadi abal-abal dalam kekuasaan,” katanya. Namun, sebagai seorang pejuang dan petarung, Rizal Ramli adalah guru yang hidup yang telah mengajarkan bahwa kalah atau menang dalam perebutan posisi bukanlah tujuan utama dari sebuah pertarungan. “Rizal Ramli telah mengajarkan kita, perjuangan untuk mewujudkan nilai-nilai jauh dan gagasan besar lebih tinggi dari sekedar soal jabatan dan projek,” ujar Moti. (*)
Pembersihan Pejabat Era Anies Terus Berlanjut, Ada Faktor X
Jakarta, FNN – Pencopotan para pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta peninggalan dari Gubernur Anies Baswedan masih terus berlanjut. Kali ini, pencopotan besar-besaran terjadi di BUMD terbesar di DKI, yakni Jakarta Propertindo atau dikenal sebagai Jakpro. Direktur utama dan 4 direksi lainnya dicopot. Bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Hersubeno Point edisi Rabu (30/11/22) membahas perihal tersebut. Rapat umum pemegang saham menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut dari jabatan Direktur Perseroan dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada perseroan, yaitu Widi Amanasto (Direktur Utama), Gunung Kartiko (Direktur Pengelolaan Aset), Muhammad Taufiqurrachman (Direktur Keungan), Leonardus W. Wasono Mihardjo (Direktur SDM dan Umum), Iwan Takwin (Direktur teknik dan pengembangan bisnis). Pemberhentian itu disampaikan dengan keterangan tertulis dari pelaksana tugas Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitri Rahadian, Senin, 28 November 2022. Selanjutnya, Iwan Takwin diangkat menjadi Direktur Utama menggantikan Widi Amanasto. Fitri Rahadian mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris Jakpro sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan dalam rangka penyegaran struktur organisasi. Menanggapi perubahan besar-besaran tersebut, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, menilai bahwa kinerja Direksi Amanasto dan sejumlah direksi lain yang diganti bagus. Hal itu dibuktikan pada penyelenggaraan Formula E dan revitalisasi Taman Ismaill Marzuki yang dinilai sangat sukses. Taman Ismail Marzuki saat ini jauh lebih keren. “Tapi, saya pikir ini jadi hak prerogatifnya Pejabat Gubernur dan harusnya memang objektif, berbasis pada kinerja, baik kinerja yang kemarin sudah dilakukan maupun proyeksi yang sedang mereka siapkan. Harusnya itu menjadi bahan pertimbangan,” kata Ismail kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Selasa (29/11/22). Politisi dari PKS tersebut berharap tidak ada unsur politis dalam pergantian Direksi dan Komisari Jakpro, karena sampai saat ini dia tidak tahu penyebab perombakan besar itu. “Itu ada faktor X yang kita tidak tahu,” ujarnya. Menurutnya, sejauh ini, khususnya di Jakpro, banyak sosok-sosok yang profesional di dalamnya. Jika kemudian kinerjanya terlihat belum terlalu tinggi mungkin karena chemistry-nya belum terbentuk, karena sebelumnya ada pergantian direktur teknik. Jakarta Propertindo adalah BUMD terbesar yang pada masa Anies Baswedan dipercaya menangani sejumlah proyek besar, mulai dari pembangunan stadion Jakarta Internasional Stadion sampai kemudian pelaksanaan gelaran Formula E. Yang terakhir adalah pembangunan rumah susun Kampung Bayam. Belakangan, pengelolaan Kampung Bayam sudah diserahkan kepada Pemprov DKI. Gelaran formula E inilah yang belakangan mengundang kehebohan karena diduga akan digunakan untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan, sekaligus menggagalkan pecapresannya, dengan keluarnya sprindik untuk Anies. Sebelum merombak total Direksi Jakpro, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, juga telah mencopot Dirut MRT, Muhammad Aprindy. Pencopotan ini juga menimbulkan kehebohan karena dia baru menjabat selama 3 bulan ini. Selain mengganti Dirut MRT Jakarta, jajaran Dewan Komisaris MRT Jakarta juga dibongkar dan diganti dengan nama-nama baru. Setelah itu, menyusul orang dekat Anies yang menjadi Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan juga dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris LRT tanpa tahu alasannya. Dengan demikian, sejak dilantik menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta, 17 Oktober 2022, atau kurang dari satu setengah bulan, penjabat Gubernur DKI Jakarta sudah melakukan pencopotan-pencopotan setidaknya di 3 BUMD. Penjabat Gubernur DKI Jakarta juga mengundang kehebohan karena dia memangkas beberapa program kerja Anies yang sangat populer dan yang paling menghebohkan adalah penghapusan anggaran pembangunan jalur sepeda untuk tahun 2023 sehingga mendapat protes yang sangat keras, terutama dari para aktivis back to work dan akhirnya anggaran itu dikembalikan, meski hanya untuk perawatan. Kehebohan lain yang juga dilakukan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta adalah hibah sebanyak Rp 49 miliar untuk kendaraan operasional TNI Polri yang dananya diambil dari subsidi tarif TransJakarta. Ini juga mendapat kecaman. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyebut penempatan Heru, orang dekat dari Presiden Jokowi dan Ahok (Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama) sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta merupakan bentuk pembalasan dendam Jokowi yang disebutnya sebagai “Nabok nyilih tangan”, memukul musuh-musuhnya menggunakan tangan orang lain. Dalam hal ini Jokowi memukul Anies dengan menggunakan tangan dari Heru Budi Hartono, yang sampai saat ini masih merangkap jabatan sebagai Kepala Sekretariat Presiden di Istana. Jadi, sangat jelas bahwa Heru ini memang sengaja ditempatkan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta itu misinya, menurut Rizal Ramli, untuk membalas dendam kepada Anies Baswedan. “Apakah pembersihan orang atau pejabat yang diangkat di era Anies ini masih akan terus berlanjut? Kalau benar bahwa Jokowi sedang nabok nyilih tangan, ini saya kira baru tahap awal. Siapa berikutnya yang menyusul?” ujar Hersu mengakhiri pembahasannya. (ida)
Laksamana Yudo Harus Mampu Wujudkan Poros Maritim Dunia
Jakarta, FNN – Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, tampilnya Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI, sekaligus menjadi pembuktian bagi matra laut. TNI AL harus bisa mewujudkan tantangan Poros Maritim Dunia, sebab dalam pilar visi Poros Maritim Dunia, TNI AL merupakan kekuatan utama untuk membangun pertahanan maritim. “Yudo harus bisa membuktikan bagaimana peran TNI AL secara konvensional dapat mendukung visi Poros Maritim Dunia melalui peran militer, polisionil dan diplomasi,” ungkap Selamat Ginting menjawab pertanyaan wartawan di Kampus Unas Jakarta, Kamis (1/12/2022). Selamat Ginting diminta tanggapan mengenai harapannya atas kepemimpinan TNI di bawah Laksamana Yudo Margono. Ia mengharapkan TNI AL dapat membuktikan perannya, termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Apalagi TNI AL merupakan kekuatan utama untuk mewujudkan pilar kelima Poros Maritim Dunia. “Karena itulah Yudo harus menguasai masalah geografi Indonesia dan membangun komunikasi yang sangat baik dengan Angkatan Laut negara lain dalam berbagai bentuk kerjasama untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia,” ujar Ginting yang malang melintang menjadi wartawan spesialis politik, pertahanan, dan keamanan negara ini. Menurutnya, TNI AL tidak akan bisa bekerja sendiri, tanpa bantuan TNI AD yang menguasai wilayah teritorial daratan Indonesia yang didiami penduduk. Dalam setiap operasi laut, sudah pasti harus mendapatkan dukungan pertahanan udara dari TNI AU. “Panglima TNI harus menjalin kerjasama yang baik dengan tiga kepala staf angkatan. Panglima TNI jangan masuk wilayah pembinaan matra yang merupakan hak kepala staf angkatan. Fokus saja pada penggunaan kekuatan TNI,” saran Ginting. Tradisi Delapan Laksamana Yudo Margono seakan meneruskan tradisi seniornya, lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), yang pernah dipercaya menjadi Panglima TNI. Ia merupakan orang ketiga TNI Angkatan Laut (AL) yang diberikan amanat menjadi Panglima TNI. Dua seniornya yang terdahulu adalah Laksamana (Purn) Widodo AS dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono. “Ketiga panglima TNI dari matra laut berasal dari lulusan AAL dengan angka belakang delapan. Widodo AS lulusan AAL tahun 1968, Agus Suhartono lulusan AAL 1978, dan kini Yudo Margono lulusan AAL 1988-A,” kata Selamat Ginting. Ia mengharapkan angka delapan bukan hanya terkait dengan tahun lulusan saja, melainkan juga mereka bisa mendapatkan nilai delapan dari kinerjanya sebagai Panglima TNI. Angka delapan jika di bangku sekolah merupakan nilai A atau di atas rata-rata baik. Jadi bukan sekadar bekerja, namun harus memiliki prestasi bagus sebagai pimpinan TNI. Selamat Ginting mengungkapkan, Widodo AS lulus AAL 1968 dengan program pendidikan empat tahun (1964-1968) dikenal dengan sebutan Angkatan 14 AAL. Sedangkan Agus Suhartono lulus AAL 1978 dengan program pendidikan tiga tahun (1975-1978), disebut Angkatan 24 AAL. Sementara Yudo Margono lulus AAL 1988-A dengan program pendidikan empat tahun (1984-1988), disebut Angkatan 33 AAL. Berbeda dengan Angkatan 34 AAL atau 1988-B dengan program pendidikan tiga tahun (1985-1988). Kebetulan pula, ketiganya sama-sama pernah menjadi Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), kini disebut Koarmada 1. Usai menjadi Pangarmabar, Widodo menduduki posisi Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), kemudian mendapatkan promosi menjadi Wakil KSAL, dan KSAL pada 1998. Ia bergeser lebih dahulu menjadi Wakil Panglima TNI mendampingi Panglima TNI Jenderal Wiranto. Akhirnya Presiden Abdurachman Wahid memberikan amanat kepada Laksamana Widodo AS menjadi Panglima TNI (1999-2002). Agus Suhartono sebelum menjadi KSAL, pernah menduduki posisi perwira tinggi bintang tiga sebagai Irjen Kementerian Pertahanan. Ia juga tercatat pernah menjadi Komandan Kodikal, Asrena KSAL, Asisten Operasi KSAL, dan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat. Hampir selama tiga tahun Laksamana Agus menjadi Panglima TNI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2010-2013). Hapir 10 tahun, matra laut menunggu giliran kembali menjadi Panglima TNI. Akhirnya Yudo Margono meneruskan jejak karier Widodo AS dan Agus Suhartono. Kini Yudo tercatat pernah lima kali menduduki jabatan panglima. Dimulai menjadi Pangkolinlamil, Pangarmabar, kemudian berganti nama menjadi Pangkoarmada 1, Pangkogabwilhan 1, dan akhirnya menjadi KSAL selama 2,5 tahun. Desember 2022 akan dicatat menjadi puncak kariernya sebagai Panglima TNI. (mth/sgo)
To Kill or to be Killed or Buldozer
Waspada pada jurus katak kungfu hustle, jurus wing chun, rajawali sakti condor heroes atau drunken master si dewa mabuk. Siapkan tepak satu Cimande, naga terbang tapak suci, pulo kali, brajamusti atau lainnya. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan TUHAN baru telah muncul di Indonesia yang bernama “Investasi”. Menteri terdepan penyembah berhala ini adalah Luhut Binsar Panjaitan. Bukan hanya sudah sujud tetapi tersungkur menghamba. Dengan puja-puji berbagai negara akan kehebatan Indonesia yang mungkin basa-basi saja Pak Menteri sudah menggembung hidung. Pikirnya investasi adalah dewa penyelamat negeri. Fatamorgana itu muncul dari bayang-bayang kemakmuran palsu. Keterpurukan dan keputus-asaan rupanya telah membuat halusinasi tentang banjir investasi. Berkokok dengan slogan to kill or to be killed. Lebih gila lagi dengan ancaman akan main buldozer. Emang rakyat itu gundukan tanah yang seenaknya dibuldozer? “Saya akan turun dengan kewenangan saya untuk membuat Anda susah, kalau Anda bermain-main dengan itu tadi. Karena latar belakang saya tentara, buat saya ada satu titik to kill or to be killed. Jadi, gak bisa main-main”. Begitu kata Luhut di Rakornas Investasi, Rabu, 30 Nopember 2022. Ada tiga hal ngawur-nya Luhut di sini, yaitu: Pertama, investasi adalah jurus mabuk cinta eh China yang membuat sang jagal terus minum dan minum hingga hilang kesadaran. Berjalan oleng mengoceh tanpa jelas arah. Main ancam sok jago. Investasi itu bagi Luhut tampaknya sudah menjadi candu. Sebenarnya investor itu tak percaya ketika rakyat tidak mendukung rezim. Kedua, bahwa ada slogan \'to kill or to be killed\' tentu iya, akan tetapi menjeneralisasi bahwa latar belakang tentara harus pada titik ini tentu berlebihan. Tentara itu bukan tukang bunuh. Tukang bunuh namanya pembunuh. Ada aturan main dalam peperangan. Sebenarnya ingin tanya juga kapan ya bapak Luhut berperang ? Kok sombong amat sudah jadi tukang “to kill” Ketiga, Luhut mau bikin Anda susah. Aneh pemimpin model apa seperti ini. Menteri itu pembantu Presiden dalam upaya menggembirakan atau membahagiakan rakyat. Bukan membuat susah. Hanya gerombolan yang suka petantang petenteng kesana sini yang kerjanya menakut-nakuti masyarakat. Geng kampak dengan ketua yang berwajah sinis dan cengengesan. Mungkin berambut putih berkulit keriput. Fokus investasi yang dimaksud Luhut adalah asing atau Foreign Direct Investment. Antara investasi dan penjajahan ekonomi sebenarnya tipis-tipis. Apa kurangnya investasi Belanda di Indonesia dulu, ujungnya ya menjajah. Pembangunan bangsa Indonesia di bawah Jokowi dengan tukang pukul Luhut ini bukan untuk memandirikan ekonomi tapi membuka jalan bagi kolonialisasi. Rakyat dan pelaku ekonomi pribumi harus semakin intensif berlatih mempersiapkan jurus-jurus perlawanan terhadap kedatangan para pebisnis asing yang terang-terangan difasilitasi dan dilindungi oleh centeng-centeng bayaran. Mencoba mengganggunya “Anda akan dibuat susah”. Waspada pada jurus katak kungfu hustle, jurus wing chun, rajawali sakti condor heroes atau drunken master si dewa mabuk. Siapkan tepak satu Cimande, naga terbang tapak suci, pulo kali, brajamusti atau lainnya. Pribumi mandiri dan pribumi usaha bersatu perlu dibangun agar tidak tergerus oleh kekuatan investasi asing dan aseng yang kini digelar karpet merah oleh para penjual atau penggadai kedaulatan bangsa. “Plis inpest tu may kantri”. (*)
Irman Gusman Terharu Jadi Tamu Luar Pertama Anwar Ibrahim
Meskipun Anwar sudah tidak di pemerintahan lagi, Irman tetap menjaga hubungan persahabatan dan terus berkomunikasi dengan politisi senior itu. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik SEBAGAI sahabat lama, Mantan Ketua DPD RI periode 2009-2016 Irman Gusman mendapat kehormatan sebagai tamu dari luar negeri pertama yang diterima langsung oleh Perdana Menteri (PM) ke-10 Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Irman bahkan merasa sangat terharu atas sambutan yang luar biasa dari orang nomor satu dalam pemerintahan Malaysia itu. Hal ini tidak hanya membanggakan, ungkap Irman, tapi sekaligus menjadi moment yang sangat penting. Mengingat dirinya dan Anwar masih terus menjalin komunikasi yang baik, meskipun keduanya sama-sama di dalam penjara. Melalui pesan khusus sepulang dari Kuala Lumpur, Irman menceritakan pengalaman bertemu dengan PM Malaysia ke-10 itu. Irman membagikan pengalaman dan persahabatan lamanya dengan Anwar. Menurutnya, ketika Irman dipenjara, Anwar yang juga sedang dipenjara, masih sempat saling mengirim pesan yang direkam lewat video dan dikirim melalui sahabatnya kepada Irman. “Irman, saya mendoakan dan harap Anda bersabar. Anda masih muda, dan baru sekali dipenjara, sedangkan saya sudah tiga kali,” begitu antara lain pesan video yang dikirimkan Anwar untuk Irman. Barangkali hubungan yang demikianlah yang kemudian menyebabkan PM Anwar Ibrahim tidak bisa menolak kunjungan Irman ke Malaysia sejak Sabtu lalu, dan mengubah agendanya sendiri dari semula tidak akan menerima tamu luar negeri sampai tanggal 4 Desember 2022. “Saya sungguh sangat terharu, sekaligus menambah rasa hormat saya kepada YAB Datuk Seri Anwar Ibrahim,” ujar Irman singkat tentang pertemuan yang penuh persahabatan itu. Irman diterima pertama di majelis makan malam syukuran bersama tokoh-tokoh Islam Malaysia di Masjid Ashabus Sholihin, Taman Rakan, Sungai Long, Selangor, Sabtu (27/11/2022) malam lalu. Selanjutnya pertemuan kekeluargaan dilanjutkan di rumah kediaman peribadi Anwar Ibrahim di #7 Jalan SL 3/3 Kajang, Selangor. Dalam pertemuan yang berlangsung hingga tengah malam, Irman sangat bangga mendapatkan kehormatan itu. Semula dia tidak menyangka bisa bertemu langsung dan diterima oleh Anwar Ibrahim dalam suasana yang akrab dan penuh kehangatan layaknya sahabat lama yang sudah lama tak bertemu. Terutama mengingat kesibukannya yang luar biasa. Sebenarnya, beberapa bulan silam Irman juga sudah bertemu dengan Datuk Anwar di Kuala Lumpur. Yakni ketika PM ini masih sebagai ketua pembangkang (oposisi) di parlemen (Dewan Rakyat) Malaysia. Begitu Anwar Ibrahim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai PM ke-10 Malaysia di Istana Negara Kuala Lumpur hari Kamis petang pekan lalu, mantan Senator Sumatera Barat itu langsung mengirim pesan ucapan selamat melalui WA kepada orang terdekat Anwar, dan menyatakan hasratnya untuk bisa bertemu langsung guna memberikan tahniah. Balasan pesan yang diterima Irman mulanya berbunyi: “YAB PM baru berkenan menerima tamu luar negara setelah tanggal 4 Desember”. Irman membalas dengan mengatakan, ia akan bertolak ke Kuala Lumpur Sabtu (27/11) petang, dan mohon diinformasikan keberadaan dan acara PM untuk bisa bersilaturahim barang satu-dua menit saja. Tanpa menunggu balasan, Irman dan istri pun bertolak ke Kuala Lumpur hari Sabtu petang. Mendarat di KLIA pukul 5 sore waktu Malaysia, Irman terus ke Hotel Westin, Kuala Lumpur. Baru sebentar ia masuk hotel, datang pesan dari ajudan PM Anwar Ibrahim, bahwa YAB PM berkenan menerima Irman ikut majelis makan malam syukuran di Masjid Ashabus Sholihin, Taman Rakan, Sungai Long, Selangor. Pesan itu disertai googlemap lokasi kegiatan. Karena waktunya sangat kasip, Irman dan istri tiba terlambat ketika acara sudah hampir selesai dan akan dilanjutkan makan malam bersama. Tapi, ternyata, Irman sudah disediakan tempat duduk satu meja dengan PM. Sejenak kemudian, Anwar keluar dari masjid. Begitu melihat Irman, PM langsung menarik tangan mantan Senator asal Sumatera Barat itu, dan mereka pun saling berangkulan disaksikan ribuan orang yang menghadiri majelis tersebut. Tak disangka, setelah makan malam, PM memberi isyarat pada ajudannya agar Irman diantar ke rumah pribadinya di Jalan SL 3/3 Kajang, Selangor, sekitar 2 km dari masjid. Ketika Irman sampai di sana, ternyata ratusan orang juga telah menyesaki halaman dan pekarangan rumah tersebut, yang semuanya menunggu Datuk Anwar. Namun Irman disuruh langsung masuk ke rumah, dan diterima istrinya Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail yang akrab disapa Kak Wan. Beberapa lama beramah-tamah dengan Wan Azizah, Anwar masuk ke dalam rumah untuk menerima telepon dari Presiden Hamas, Palestina. Setelah itu, Anwar tidak keluar lagi, dan beramah-tamah dengan Irman di ruang keluarga. Pertemuan yang diniatkan hanya sekejap, dua-tiga menit, akhirnya berlangsung hingga tengah malam waktu Malaysia. Irman Gusman dan Anwar Ibrahim sudah saling mengenal sejak tahun 1987, ketika Irman kuliah di Amerika dan Anwar Ibrahim yang waktu itu menjabat Menteri Pendidikan datang berkunjung lalu memberikan ceramah di depan mahasiswa Indonesia dan Malaysia di Negeri Paman Sam tersebut. Irman ikut dalam ceramah itu, dan berkenalan pertama kali dengan politisi yang sedang naik daun itu. Interaksi keduanya berlanjut pada tahun 1990-an ketika Anwar sudah menjadi Menteri Keuangan merangkap Timbalan Perdana Menteri (TPM) Malaysia. Kegiatan yang mempertemukan mereka adalah ketika Prof. BJ Habibie yang waktu itu menjabat Menristek dan Ketua Umum ICMI menjalin kerjasama dengan TPM Anwar Ibrahim mendirikan Forum Komunikasi Usahawan Serantau (Fokus) sebagai wadah kerjasama ekonomi dan dunia usaha Indonesia-Malaysia. Ketua Fokus dijabat Adi Sasono (Sekjen ICMI) dan Irman sebagai wakil ketua. Dalam kegiatan Fokus inilah Irman sering bertemu dengan TPM Anwar Ibrahim. Salah satu hasil dari forum kerjasama itu adalah ditingkatkannya kerjasama Segitiga Pertumbuhan Singapura-Johor-Riau (Sijori) menjadi IMS-GT (Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle), di mana Sumatera Barat masuk dalam kerangka kerjasama segi tiga pertumbuhan itu. Tahun 1998 Anwar Ibrahim dipecat PM Mahathir Mohamad sebagai TPM karena perbedaan pendapat soal menangani krisis dan karena kritik Anwar yang keras atas praktik KKN di tubuh UMNO, partai di mana Mahathir sebagai Presiden dan Anwar sebagai Timbalan Presiden. Tak cukup sampai di situ, Anwar kemudian dipenjarakan dengan tuduhan korupsi dan sodomi. Meskipun Anwar sudah tidak di pemerintahan lagi, Irman tetap menjaga hubungan persahabatan dan terus berkomunikasi dengan politisi senior itu. Ketika Anwar kemudian kembali ke gelanggang politik dengan membangun Partai Keadilan Rakyat (PKR), bintangnya kembali bersinar. Tapi pada 2015 ia kembali dipenjarakan dengan tuduhan sodomi yang diduga direkayasa untuk mematikan karier politiknya. Saat Anwar dipenjara untuk ketiga kalinya, giliran Irman yang dapat musibah. Ia dipenjarakan atas tuduhan korupsi, walaupun kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Agung menjadi hanya kasus gratifikasi dan Irman dibebaskan dari Sukamiskin. (*)
Marwan Batubara Desak Pemerintah Lakukan Audit Independen Satgassus Merah Putih
Jakarta, FNN – Ketua Front Kedaulatan Negara (FKN) Marwan Batubara yang menjadi salah satu pembicara dalam sebuah seminar mendesak pemerintah untuk melakukan audit independen terhadap Satgassus Merah Putih yang dinilai telah mencoreng nama baik Polri dan diduga terkait dengan aktivitas ilegal sehingga memperburuk citra Indonesia. “Menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberi restu berdirinya Satgassus Merah Putih pada 2019 itu untuk bertanggung jawab. Beliau yang membawahi Polri. Satgassus tidak cukup hanya dibubarkan, tetapi harus ada pertanggungjawabannya,” kata Marwan Batubara yang juga koordinator seminar, Rabu (30/11/2022). Seminar itu memilih tema “Usut Tuntas Dugaan Kejahatan Satgassus Merah Putih Polri dalam Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Hadir menjadi pembicara mantan Ketua KPK Abraham Samad, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, akademisi Ubeidillah Badrun, dan aktivis senior Irma Hutabarat. Menurut Marwan, jika tidak dilakukan segera pertanggungjawaban Satgassus maka sangat pantas rakyat meminta Presiden Jokowi turun. Marwan meminta MPR segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai dengan Pasal 7, UUD 1945. “Jokowi harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan Satgassus yang telah mencoreng nama Polri dan menurunkan martabat bangsa,” ujar Marwan. Pada akhir seminar, peserta meneriakkan yel-yel “Kami menuntut pemerintah untuk melakukan audit independen terhadap Satgassus sekarang juga”. Dalam kesempatan itu, Anthony mengatakan Satgassus patut diduga terlibat dalam sejumlah aktivitas ilegal seperti narkoba, prostitusi, judi online, dan pertambangan liar yang merugikan negara ratusan triliun rupiah selama berdirinya lembaga tersebut. “Harus dibuktikan apakah hal ini benar atau tidak,” tegasnya. Anthony mencontohkan judi online yang menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melibatkan perputaran uang senilai Rp 155 triliun. Memang, setelah Kasatgassus Ferdy Sambo ditangkap terkait pembunuhan Brigadir J, aktivitas judi online terbongkar di sejumlah tempat. Bahkan salah satu pentolan judi online, Aping, sempat kabur ke luar negeri. “Untuk membuktikan apakah Satgassus terlibat dalam aktivitas ilegal atau tidak bisa ditelusuri dari aktivitas transaksi melalui PPATK. Dibuka semua ke mana dana itu mengalir,” kata Anthony. “Kalau masalah judi online tidak diungkap maka negara tercoreng oleh anggapan masyarakat yang menilai, Indonesia adalah negara kepolisian,” imbuh Anthony. Dalam kasus pertambangan ilegal, kata Anthony, ada dua jenis kerugian yang dialami, yakni kerugian ekonomi terkait dengan produk domestik bruto (PDB) dan kerugian negara yang berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak yang mencapai Rp 300 triliun – Rp 320 triliun. Mengutip laporan sebuah media yang dipublikasikan pada Juli 2022, Anthony mengungkapkan sedikitnya ada 2.700 tambang ilegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.600 merupakan pertambangan mineral dan 100 pertambangan batubara. Praktek pertambangan ilegal yang menimbulkan kerugian berupa laporan produksi yang lebih rendah (under reporting) dan laporan harga yang lebih rendah (under pricing). Menurut Irma Hutabarat, kerugian yang ditimbulkan oleh adanya praktek pertambangan sangat besar jika dihitung dari kerusakan lingkungan. Ia mengaku menangis melihat dari udara daerah yang bolong akibat (usaha) penambangan. Untuk memperbaikinya dibutuhkan waktu ratusan tahun. Sementara itu, Abraham Samad, mengatakan harus ada perbaikan yang bersifat holistik dengan membenahi tata kelola sektor minerba dan (juga) membangun satu sistem yang akan menutup peluang kejahatan (fraud) di sektor tersebut. Abraham Samad memperkirakan kerugian negara akibat pertambangan ilegal sangat besar yang seharusnya bisa digunakan untuk membayar utang negara, memperbaiki struktur pendapatan gaji ASN, Polri, dan TNI dan memperbaiki kesejahteraan hidup rakyat melalui pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan. Dia juga meminta aparat hukum bersinergi membenahi pertambangan ilegal. “Dibentuk satu tim khusus yang bekerja untuk menangani praktek mafia tambang,” ujarnya. (mth/*)
Buzzer Jadi Benalu dan Perusak Demokrasi, Tapi Rezim Terus Piara
Jakarta, FNN – Fenomena buzzer muncul ketika Joko Widodo di DKI Jakarta. Kemudian, buzzer terus melekat pada Presiden Jokowi sampai periode kedua pemerintahan Jokowi. Sejauh ini, orang melihat bahwa keberadaan buzzer banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Bagaimana fenomena buzzer dilihat dari segi politik? Rocky Gerung menjawab pertanyaan ini dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official, Rabu (30/11/22) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, sebagai pemandu acara. “Memang kata buzzer itu khas punya Jokowi, kan? Kan nggak ada buzzer PDIP, misalnya. PDIP buzzer-nya ya kadernya sendiri, dan partai-partai lain buzzer-nya adalah partainya sendiri. Nah, kalau Jokowi buzzer-nya outsource. Itu bedanya,” jawab Rocky. Menurut Rocky, jelas terlihat kalau pemimpin tidak kokoh maka akan pasang perisai di mana-mana. Buzzer adalah perisai. Saking tebalnya perisai tersebut membuat Jokowi tidak punya akses lagi dengan rakyat. “Jadi, Jokowi hanya ingin dengar apa yang oleh buzzer dirumuskan sebagai hal yang baik buat Jokowi. Yang lebih bahaya, buzzer itu menyerang. Bukan mempromosikan, tapi dia menyerang. Jadi ada bengisnya,” ungkap Rocky. Para buzzer bekerja dengan menyerang, menurut Rocky, karena setiap kali ada serangan maka langsung bisa dikonversi jadi uang. Jadi, semakin marah, semakin galak, semakin tebal dompet buzzer karena diisi terus oleh majikan. “Itu yang merusak demokrasi ini, karena akhirnya buzzer ini membeli opini publik, penguasa surveiyor segala macam sewa kiri kanan. Jadi memang ini yang merusak demokrasi adalah buzzer,” tegasnya. Menurut Rocky, kita bisa membedakan antara influencer yang dengan rapi mempromosikan seseorang dengan buzzer yang brutal. Kita juga harus membedakan antara kader partai yang paham visi dan misi tokoh yang mereka dukung, dengan buzzer yang membabi buta. Itu kontrasnya. “Perbuzzeran adalah hal yang biadab dalam politik karena makan di mana saja, lalu menyerang kiri-kanan dan seringkali tanpa nama, jadi pengecut juga,” lanjut Rocky. Selain proyek-proyek yang gagal dari Jokowi, orang akan ingat bahwa buzzer itu justru berkembang biak di era Jokowi dan hanya di era Jokowi. Di era lain tidak ada buzzer. Fenomena perbuzzeran merupakan masalah yang cukup serius karena fenomena ini ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain yang bukan negara demokratis. Tampaknya, buzzer menjadi semacam benalu dalam demokrasi. Menanggapi hal ini, Rocky mengatakan,” Ya, itu bagian kasar dari yang disebut proses rekayasa opini publik. Kalau dia bagus rekayasanya, dia pakai cara yang lebih strategis, yang walaupun efeknya mengikat, tapi lebih rapi secara teknis, yang dulu disebut oleh Noam Chomsky sebagai manufacturing consent,” kata Rocky. Dalam manufacturing consent , konsensus difabrikasi dan untuk fabrikasi diperlukan kemampuan intelektual untuk membentuk opini publik. Masalahnya, buzzer tidak punya kemampuan apa-apa, mereka hanya menyerang dan ngoceh seperti anjing keluar dari kandang. “Jadi, kita lihat betul bahwa akhirnya luar negeri juga meriset itu, LP3S sudah lama mengkhawatirkan perbuzzeran ini dan publik internasional menemukan bahwa ciri khas dari politik Indonesia di era Pak Jokowi adalah kebrutalan politik melalui buzzer itu,” lanjutnya. Jadi, buat apa ada forum kampanye yang berisi ide-ide, buat apa ada talk show yang berisi gagasan dan argumen, kalau pada akhirnya buzzer yang menguasai. Buzzer tidak mungkin bisa masuk di talk show karena otaknya terbatas, ujar Rocky. Jadi, menurut Rocky, sayang sekali perbuzzeran ini akan melekat lagi pada Jokowi dan orang akan ingat bahwa Pak Jokowi memenangkan pemilu dengan fasilitas buzzer, karena itu buruk sebagai ingatan. Nanti akan ada satu mata pelajaran baru tentang buzzer dan opini publik, dan studi kasusnya adalah Indonesia, dan orang akan ingat bahwa itu adalah periode Jokowi. Sekarang buzzernya masih ada di WA grup dan itu gila-gilaan, kayak orang bodoh yang sudah buta huruf, tapi masih berupaya untuk mendapat limpahan kekuasaan. (sof)
Advokat Juju Purwantoro: JPU Tidak Mampu Buktikan Dakwaan Ulama
Jakarta, FNN – Dalam Persidangan Kasus terorisme dengan terdakwa Ulama besar yaitu Ust. DR. Farid Okbah, DR. Anung Al Hamat, dan DR. Ahmad Zain yang digelar pada Senin (28/11/22), memasuki agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam agenda sidang tuntutan itu, JPU Jaya Siahaan tampak tidak mampu membuktikan dakwaannya, “karena tidak ada bukti unsur dan kesalahan tindak pidana terorisme yang dilakukan terdakwa,” ungkap Advokat Juju Purwantoro, kuasa hukum terdakwa. “Hal tersebut bertentangan dengan dengan jiwa pasal 1 KUHP, disyaratkan bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin, tajam, jelas, dan dapat dipercaya (asas lex certa),” lanjutnya kepada FNN, Rabu (30/11/2022). Menurut tafsir Juju Purwantoro, “Seseorang tidak bisa dipidana, tanpa ada unsur kesalahannya.” “JPU sama sekali tidak bisa membuktikan dakwaannya, keterkaitan Terdakwa merupakan bagian/kelompok atau sebagai anggota/aliansi Jamaah Islamiah (JI). JPU hanya mengaitkan kegiatan-kegiatan dakwah keagamaan beberapa Yayasan yang Berbadan Hukum Formal (Al Madinah, Abdurahman bin Auf/ ABA, Perisai, Ailah) yang sampai saat ini juga bukan merupakan Yayasan terlarang!” tegas Advokat Juju Purwantoro. Menurut Juju Purwantoro, berdararkan pasal 13 huruf C UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. JPU mendakwakan unsur dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap tindak pelaku terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. \"Oleh karenanya JPU menuntut (dakwaan kedua) agar para terdakwa dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi masa tahanan, dan tetap ditahan,\" katanya. Dalam sidang sebelumnya, JPU menunjukkan salah satu alat bukti, yaitu sebuah flash disk, tanpa mau memperlihatkan atau menerangkan detail isinya. Sebagai alat bukti, flash disk tersebut, JPU menerangkan diperoleh dari hasil sitaan pada sidang kasus terorisme atas nama Siswanto. Sidangnya dipimpin hakim Nyoman Suharta, SH, yang dilaksanakan pada 30 November 2021, di PN Jakarta Timur. Di relas vonis tersebut dengan perkara Nomor 616/ Pid.Sus/2921/PNJkt.Tim, diantaranya menyebutkan 1 (satu) flash disk merk Sandisk 16Gb warna hitam untuk dimusnahkan. Namun, “Anehnya, saat persidangan pembukrian kasus Ust. DR. Farid Okbah dkk, JPU malah menjadikan flash disk tersebut sebagai salah satu alat bukti,” ungkap Advokat Juju Purwantoro. Menurut Kuasa Hukum Ustadz DR. Farid Okbah, dkk itu, di sini telah terjadi pelanggaran hukum oleh JPU, karena sesuai pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang merupakan salah satu tugas daripada “Kejaksaan adalah, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Hal itu juga telah diatur di dalam Pasal 270 KUHAP yang terkait dengan kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Dalam hal ini tidak hanya masalah pidana badan, tetapi juga dalam hal pelaksanaan putusan terhadap barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” “Dengan demikian tampak sekali bahwa JPU telah tidak benar, dan tidak cermat, dalam menyusun tuduhannya. JPU telah memaksakan tuduhannya secara tendensius dengan berusaha memanipulasi salah satu alat bukti dalam persidangan tersebut,” tegas Juju Purwantoro pada FNN, Ahad (27/11/2022). Para terdakwa tersebut dituduh dengan tindakan tetorisme telah melanggar Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme, juga Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Terorisme. Sidang kasus Farid Okbah dan kawan-kawan dipimpin I Wayan Sukanila, selaku Ketua Majelis Hakim dengan kedua anggotanya Novian Saputra dan Henry Dunant Manuhua. (mth)
Natalia Rusli Buron, Kapolres Metro Jakarta Barat: Siapapun Menghalangi Proses Penyidikan Dikenakan Pidana
Jakarta, FNN – Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma Royce menyebut, berdasar LP 3677 dengan Tersangka Natalia Rusli sudah P21 di mana Berkas perkara dan Tersangka wajib diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Demikian dalam keterangan tertulisnya. Namun, Natalia Rusli yang dipanggil oleh penyidik Polrestro Jakarta Barat tidak kooperatif. Anak tersangka Natalia yang bernama Dylan Nathanael mengatakan kepada penyidik, sudah pindah kantor, padahal hari yang sama surat untuk Natalia masih diterima Dylan. Kapolrestro Jakarta Barat memberikan tanggapannya ketika dihubungi secara tertulis. “Terkait Tersangka NR sudah diterbitkan surat penangkapan, saat ini sedang dicari keberadaannya. Semoga bisa segera kami dapatkan, tetap akan menjadi atensi dan perhatian kami,” kata Kombes Pasma Royce. Lebih lanjut Polrestro Jakarta Barat minta kepada segenap masyarakat untuk menghubungi Polrestro jika melihat atau mengetahui keberadaan Natalia Rusli. “Siapapun yang membantu menghalangi proses penyidikan bisa juga dikenakan pidana karena melawan hukum,” tegasnya. Natalia Rusli yang dketahui mengaku sebagai advokat, menghilang setelah akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dicek di rumah dan kantornya dibilang tidak ada. Masyarakat diharap waspada karena pendiri Master Trust Lawfirm ini sudah menjadi Tersangka Penipuan kepada para klien yang memberikan kuasa kepadanya. Natalia mengaku advokat ternyata ijazahnya tidak terdaftar Dikti. Korban-korban Natalia Rusli sangat banyak, dari korban Indosurya, Fikasa, dan Pracico. Bahkan seorang jenderal aktif kepolisian Brigjen polisi ES, ditipu mulut manis Natalia Rusli. Namun, karena koneksi Natalia dan kedekatannya dengan Raja Sapta Oktohari tidak mudah memproses hukum Natalia Rusli. Natalia Rusli yang menjadi Tersangka diketahui juga pernah terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi dengan mantan Sesjamdatun Chaerul Amir dalam menjanjikan penangguhan penahanan Christian Halim. Diminta Hadapi Proses Hukum Sebelumnya, LQ Indonesia Lawfirm dalam keterangan persnya menyampaikan agar Natalia Rusli yang mengaku advokat untuk menaati hukum dan ikuti proses hukum. “Segera datang ke Polres Metro Jakarta Barat, Anda ditunggu Kanit Harda. Kasus dugaan penipuan dengan Natalia Rusli sebagai tersangka sudah P21 menunggu pelimpahan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Nanti silakan, Natalia Rusli buktikan dirinya tidak bersalah,” ucap Advokat Leo Detri, SH, MH selaku Co Founder LQ Indonesia Lawfirm. Dari informasi yang beredar, penyidik Polrestro kesulitan mencari Natalia Rusli. Surat panggilan yang dikirimkan ke kantor Natalia Rusli, Master Trust Lawfirm, di Menara Karya ditolak dengan alasan sudah pindah. Padahal pada hari yang sama surat untuk Natalia diterima oleh Dylan Nathanael, anaknya Natalia Rusli di Menara Karya. “Bagaimana tanggapan masyarakat, di mana lawyer telah menyuruh anaknya berbohong pada pihak kepolisian, dari kecil anaknya diajari untuk berbohong dan tidak menaati aparat penegak hukum yang berlaku? Apalagi diketahui, Dylan sedang menjalani kuliah hukum, bukankah seharusnya memberikan contoh yang baik?” ujarnya, Jumat (25/11/2022). Diketahui bahwa Natalia Rusli setelah menipu korban-korbannya, menjadi kuasa hukum Mahkota dan OSO Sekuritas besutan Raja Sapta Oktohari. “Natalia Rusli ini sangat pandai berbicara, merayu dan menarik uang dari para korbannya. Mulut manis dan penampilan perlente adalah modal dasarnya. Harap masyarakat waspada dan jangan mudah percaya, apalagi tidak jelas Universitas Timbul Nusantara di mana Natalia Rusli mengambil gelar SH namun tidak terdaftar Dikti,” tegasnya. Diketahui bahwa ijazah Sarjana Hukum keluaran IBEK (Universitas Timbul Nusantara) Natalia Rusli tidak terdaftar Dikti dan sesuai Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2019, pasal 5: Ijazah haruslah mengikuti program PIN (Program Ijazah Nasional) di mana penomoran ijazah harus sesuai Aturan DIKTI. Dengan tidak terdaftarnya ijazah Natalia Rusli maka syarat Formil untuk masuk Magister Hukum, yaitu memiliki ijasah S1 yang valid dan Sah tidak terpenuhi. Natalia Rusli selain kasus penipuan di Polrestro Jakbar, juga dipolisikan di Polres Meto Jakarta Utara oleh korban RY. Korban Natalia Rusli bukan hanya masyarakat sipil, bahkan Brigjen Polisi aktif ES pun menjadi korbannya. LQ Indonesia Lawfirm adalah yang pertama kali memproses hukum Natalia Rusli dan membongkar praktek modus operandinya. LQ Indonesia Lawfirm dikenal vokal, berani dan berintegritas tinggi, sehingga hanya dalam waktu 3 tahun sudah memiliki 4 cabang di Indonesia dan kurang lebih 50 Advokat dan ahli hukum. (mth/*)
Setelah Rakyat, Jokowi Ngeprank Parpol
Hanya punya bakat melucu dan melawak, tetapi sayangnya tidak profesional dan tidak menghibur. Bahkan menambah kesedihan dan pilu serta duka yang berkepanjangan bagi siapapun yang mendengar dan menyaksikannya. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI MAKSUD hati ingin mengambil simpati dan dukungan partai politik. Namun, acara relawan di GBK yang sejatinya menggiring agenda Jokowi Presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan, hanya menghasilkan realitas menari di atas penderitaan rakyat. Dengan kebiasaan berbohong pada rakyat, termasuk tak ada rasa sensitifitas kepada warga Cianjur yang dilanda gempa. Jokowi dan relawannya kini mulai ngeprank parpol seolah masih mendapat dukungan yang besar dan kuat dari rakyat. Belum reda gelombang distorsi kebijakan rezim yang membuat rakyat menjadi sengsara, Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sering terus berulah melakukan hal-hal yang tak relevan dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Saat negeri berduka dengan gempa Cianjur, Jokowi bersama relawannya asyik bersenang-senang menghabiskan dana yang disinyalir mencapai Rp 100 miliar di GBK. Bukan hanya rakyat, bahkan PDIP yang menjadikan Jokowi sebagai petugas partai ikut menggugatnya. Melalui Dedi Sitorus, seorang kadernya di parlemen, PDIP mempertanyakan 5 hal yang diantaranya ughensitas dan pemilihan tempat acaranya itu. Seperti biasa, Jokowi dan relawannya ngeles bagai bajaj. Bahkan, kata Dedi Sitorus, para relawan itu sok tahu, merasa paling benar dan berkuasa dari yang lain. Itu merupakan wujud relawan yang sangat memalukan, sudah bodoh tapi sok pintar yang bisa menjadi cerminan presiden yang memang sudah ngga karu-karuan. Jokowi seakan mengokohkan dirinya yang sudah diidentifikasi rakyat sebagai presiden yang tidak punya kapasitas dan paling hobi berbohong. Dia tukang ngeprank kalau merujuk istilah milenial. Tak cukup rakyat, kini giliran partai politik yang kena prank Jokowi. Setelah menemui jalan buntu untuk merayu PDIP agar mendukung jabatan 3 periode atau perpanjangan jabatannya, Jokowi kini mulai banyak bermanuver mencari dukungan parpol. Golkar, PAN, dan PPP misalnya. Jokowi berusaha mendorong partai-partai politik itu untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Koalisi Indonesia bersatu (KIB) seperti ditekan karena diduga para ketua umum parpolnya tersandera kasus berupa skandal korupsi. Melalui KIB, Jokowi seperti sedang menyiapkan atau memaksa Ganjar sebagai presiden boneka oligarki berikutnya setelah dia. Tentu saja sebagai cadangan jika presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan gagal diwujudkan Jokowi. Sayangnya, niat Jokowi memenuhi syahwat politik kekuasaannya itu bagai pungguk merindukan bulan. Bukan hanya miris dan memprihatinkan, acara kumpul relawan di GBK menjadi cemoohan publik. Semakin membuktikan Jokowi dan para relawan itu memang nyata ironi. Mengabaikan kondisi negara yang sedang mengalami krisis dan terpuruk, terlebih di tengah duka korban gempa Cianjur. Semua yang dilakukan Jokowi dan relawannya cenderung semu dan penuh kebohongan. Mungkin sudah terbiasa kehidupan negara ini dianggap permainan, senda gurau dan hanya untuk senang-senang. Tak ada skala prioritas dan hal yang urghens, acara relawan di GBK tidak lebih sebagai upaya mengumpulkan massa bayaran untuk hiburan semata. Maksudnya ingin menunjukkan dukungan rakyat kepada Jokowi masih besar dan kuat. Namun, manuver Jokowi dan relawan itu, seseunggunya hanyalah upaya ngeprank partai politik agar mau mengusungnya menjadi presiden 3 periode atau memperpanjang jabatannya. Kasihan Jokowi dan para relawan ndablek-nya itu, tak lelah ngeprank rakyat, kini mulai ngeprank parpol. Seharusnya mereka itu layak berada di panggung komedi atau menjadi bintang sinetron bergenre lawak. Hanya punya bakat melucu dan melawak, tetapi sayangnya tidak profesional dan tidak menghibur. Bahkan menambah kesedihan dan pilu serta duka yang berkepanjangan bagi siapapun yang mendengar dan menyaksikannya. Kalau rakyat sih sudah terbiasa, terbiasa jadi bulan-bulanan di-prank Jokowi, entahlah kalau parpol yang di-prank. Kita lihat saja apa yang terjadi, apa yang dilakukan parpol menyikap prank Jokowi dan relawannya. Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 30 November 2022/6 Jumadil Awal 1444 H. (*)
Penahanan Alvin Lim Diduga Kriminalisasi dan Pesanan Oknum, Ini Bukti Suratnya!
Jakarta, FNN – Kate Victoria Lim kembali menyampaikan pembelaan terhadap ayahnya yang diduga dikriminalisasi oleh oknum Kejaksaan Agung. “Sudah menjadi fakta, Kejaksaan menjemput paksa ayah saya di Bareskrim Polri untuk ditahan pada tanggal 18 Oktober 2022. Sesuai hukum setiap penahanan harus ada surat penahanan yang menunjukkan institusi mana yang menahan, tanggal mulai ditahan dan batas waktu penahanan itu harus dikeluarkan surat resmi yang copy-nya diberikan kepada pihak keluarga. Namun, sejak ditahan, keluarga dan lawyer tidak pernah menerima surat penahanan hingga kemarin,” katanya, Rabu (23/11/2022). Kate mengungkapkan kejanggalan penahanan dan materi kasus ayahnya, pengacara kondang yang vokal Alvin Lim yang disebut Dahlan Iskan sebagai pengacara paling berani melawan oknum Polri dan Kejaksaan. “Surat penahanan baru kami terima kemarin 22 Nopember 2022, di mana surat ini jelas menunjukkan proses kriminalisasi dan cacat hukum penahanan ayah saya,” ungkapnya. Dijelaskan oleh Kate, didampingi kuasa hukum dari LQ Indonesia Lawfirm, Advokat La Ode Soerya Alirman bahwa surat penetapan penahanan dan surat pengantarnya baru dibuat tanggal 28 Oktober 2022, untuk penahanan tanggal 21 Oktober hingga 9 Desember 2022 dan penahanan 10 Desember 2022. Bukankah seharusnya ada surat penahanan sebelum seseorang boleh ditahan?” ungkapnya lagi. “Sedangkan ayah saya ditahan tanggal 18 Oktober, suratnya baru dibuat 28 Oktober 2022, menunjukkan bahwa sebelum 28 Oktober tidak ada legal standing penahanan ayah saya. Ini selain pelanggaran hukum formil/KUHAP juga merupakan pelanggaran HAM. Ayah saya manusia bukan binatang yang boleh ditahan tanpa surat resmi yang jelas,” tegasnya. ”Teroris sekalipun ketika ditahan pasti ada surat penahanannya, sedangkan ayah saya ditahan tanpa surat. Juga, sejak 18 Oktober hingga 28 Oktober 2022 ditahan atas perintah siapa? Karena, Pengadilan Tinggi (PT) tidak ada mengeluarkan surat penetapan penahanan. Di sinilah dugaan kami Kejaksaan telah melawan aturan hukum acara pidana ketika menahan,” ungkap Kate. Advokat LQ Surya Alirman menjelaskan bahwa atas dugaan pelanggaran HAM ini akan melaporkan ke Komnas HAM dan Komisi Yudisial. \"Tidak dibenarkan aparat penegak hukum, menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Ini jelas kriminlisasi dan surat penahanan yang dikeluarkan oleh MA ini menjadi alat bukti penyelewengan dan pelanggaran HAM terhadap Alvin Lim,” katanya. “Presiden Jokowi sebagai kepala negara harusnya melindungi ketika ada pengacara Alvin Lim yang notabene juga adalah aparat penegak Hukum dikriminalisasi oleh oknum aparat penegak hukum lainnya,” lanjutnya. Sebelumnya Alvin Lim satu-satu nya pengacara vokal yang berani blak-blakan dan melawan oknum APH, tiba-tiba disidangkan dua kali dalam kasus yang sama dan kasus yang telah incracth di MA setelah membongkar dugaan korupsi dan gratifikasi di Kejaksaan Agung yang melibatkan jenderal bintang dua. “Selain disidangkan kembali, Alvin Lim juga menerima 185 Laporan Polisi dari seluruh jaksa di berbagai Indonesia karena kritiknya dianggap sebagai penghinaan terhadap institusi Kejaksaan,” ungkapnya. (mth/*)
Izin Tempur atau Bantuan Dapur
Pejabat birokrasi mantan politisi anggota DPRD Sulawesi Utara ini memang harus belajar Konstitusi lagi. Menurut UUD 1945, kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah Hak Asasi Manusia. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan BENNY Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ngoceh aneh minta izin tempur melawan mereka yang mengkritisi Pemerintah. Ocehan premanisme pejabat pemerintah ini tentu disemprot banyak orang. Benny ini gak ngerti Konstitusi dan relasi rakyat dengan pemerintah. Menjadi pejabat atau Presiden sudah semestinya siap untuk menerima kritik. Jika tak siap, ya sudah mundur saja! Ngajak ngadu otot melawan rakyat adalah kebodohan bertingkat-tingkat. Menganggap bahwa negara ini boleh dikuasai oleh kaum gerombolan. Gerombolan yang beralasan siap membela penguasa. Bukannya ngurus serius pekerja migran yang banyak tertindas, eh mang Benny ini malah ribut ngajak tempur. Ingin menciptakan konflik horizontal. Memang rakyat akan takut dan diam menghadapi tantangan? Tidak Om! Lu jual, gue beli! Bertempurlah melawan para majikan atau pemilik modal yang sok kuasa dan memperbudak. Belalah nasib pekerja migran kita yang memprihatinkan di berbagai negara. Ini adalah tupoksi BP2MI. Bukan ke sana-sini, bela Jokowi. Presiden pun tak akan merasa ada manfaat atas ocehan Benny, sebaliknya justru tercemarkan oleh politik kaum penjilat. Di tengah musibah di Cianjur yang memerlukan empati bangsa, justru berkumpul relawan melakukan aksi politik dukung perpanjangan jabatan Presiden. Presiden sendiri bicara irelevan soal rambut putih dan kulit keriput. Ditambah lagi kini dengan usulan premanisme Benny Ramdhani. Sungguh semakin kacau saja negeri ini. Sebaiknya Benny Ramdhani bukan minta izin tempur tetapi membantu dapur, dapur para pengungsi Cianjur yang rumahnya hancur karena gempa. Mereka yang kehilangan sanak keluarga dan menderita. Sebagian korban masih terkubur belum ditemukan juga. Belum lagi nantinya untuk rekonstruksi infrastruktur. Oh ya Cianjur juga termasuk yang banyak berkontribusi mengirin pekerja migran, lho Pak. Masih banyak pekerjaan urusan dapur, bukan bertempur. Minta penegakan hukum itu bagus, tetapi hukum yang digunakan untuk menggebuk lawan politik, pengkritik atau yang tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah adalah perilaku hewani atau tirani. Main hakim sendiri namanya. Pejabat birokrasi mantan politisi anggota DPRD Sulawesi Utara ini memang harus belajar Konstitusi lagi. Menurut UUD 1945, kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah Hak Asasi Manusia. Namanya freedom of speech. Menyampaikan pandangan mengenai kekeliruan kebijakan Pemerintah itupun dijamin haknya. Beda pandangan juga boleh. Mendesak Presiden mundur juga legal. Bahkan meminta agar Presiden dipaksa untuk mundur juga sah-sah saja. Semua diatur Konstitusi. Tidak harus dengan berkelahi. (*)
Dudung dan Fadjar Masih Punya Kesempatan Menjadi Panglima TNI Gantikan Yudo
Jakarta, FNN - Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berpeluang memimpin TNI hingga akhir pemerintahan Presiden Jokowi pada Oktober-November 2024 mendatang. Jenderal Dudung Abdurachman dan Marsekal Fadjar Prasetyo pun masih berpeluang jadi calon Panglima TNI menggantikan Yudo Margono kelak. “Kemungkinan itu bisa terjadi dengan catatan jika revisi UU TNI tentang perpanjangan usia pensiun perwira TNI dari 58 menjadi 60 tahun, dapat dilakukan secepatnya seperti perintah Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Analis Komunikasi Politik, dan Militer dari Universitas Nasiona (UNAS) menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (30/11/2022). Menurutnya, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masuk dalam program prioritas legislasi nasional hingga 2024 mendatang. Sehingga, jika dapat dilakukan revisi pada pertengahan 2023 mendatang, maka Yudo dan Dudung, serta Fadjar berpeluang pensiun hingga usia 60 tahun. Dengan begitu, lanjut Ginting, otomatis Jenderal Dudung dan Marsekal Fadjar juga masih punya peluang untuk menjadi Panglima TNI berikutnya. Misalnya, Yudo diganti di tengah jalan pada 2023 atau sebelum berusia 60 tahun pada 2024. Di sinilah peluang Dudung maupun Fadjar untuk bisa menggantikan Yudo. “Tentu saja jika melihat adanya instabilitas politik di tengah pusaran pertarungan politik dan memanasnya situasi politik menjelang pelaksanaan pemilu. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pergantian elite TNI sesuai hak prerogratif Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI,” ungkap Selamat Ginting, kandidat doktor ilmu politik. Ia mengacu pada putusan MK pada akhir Maret 2022 lalu yang menilai usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR. Pembentuk UU sewaktu-waktu bisa mengubahnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Tentu saja sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review. “Kualifikasi jabatan misalnya khusus bagi perwira tinggi bintang empat atau kepala staf angkatan dan panglima TNI dapat pensiun hingga usia 60 tahun. Dalam perspektif ini, MK memerintahkan DPR untuk segera merevisi UU TNI terkait usia pensiun tersebut,” kata Ginting yang selama 30 tahun menjadi wartawan bidang politik, pertahanan, dan keamanan negara ini. Untuk memberikan kepastian hukum, lanjutnya, maka MK memerintahkan pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dari kalimat tersebut, menurut Ginting, kemungkinan pada pertengahan 2023 sudah bisa dilakukan perubahan Pasal Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI yang berbunyi: Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Apalagi, lanjutnya, MK menyebut peran yang dilakukan TNI dan Polri memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Sehingga wajar sesuai dengan konstitusi, maka usia pensiun TNI akan disamakan dengan Polri, khusus untuk perwira yang memiliki keahlian khusus. “Misalnya, TNI dikhususnya untuk jabatan kepala staf angkatan dan panglima TNI bisa pensiun hingga 60 tahun,” jelas Selamat Ginting. Hal yang sama juga berlaku di Kejaksaan Agung maupun Pegawai Negeri Sipil, pensiun bagi eselon satu dan dua bisa sampai 60 tahun. (mth/sgo)
Sejarah Mencatat: Hanya PKI yang Menggunakan Pancasila Sebagai Alat Pecah-Belah Bangsa
Pidato sampah. Pernyataan Kepala BP2MI Benny Ramadhani sebagai pejabat negara seharusnya berkewajiban menjaga persatuan bangsa, tetapi ia justru melakukan fitnahan pada umat Islam. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Anggota Dewan Pakar Pemuda Pancasila PERNYATAAN Kepala BP2MI Benny Ramadhani yang siap tempur dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan Presiden Jokowi perlu mendapat tanggapan yang serius. Sebab, sudah melakukan agitasi dan pecah-belah terhadap bangsa Indonesia. Pernyataan Benny tersebut dinilai sangat provokatif dan penuh kebencian yang dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Pernyataan Benny Ramdhani ini provokatif dan penuh kebencian. Berikut ini cuplikan pidato Benny Ramdhani yang mengatakan dengan rasa kebencian yang dituduhkan gerombolan berjubah atas nama agama. “Saudara saudara musuh besar kita ,musuh besar bangsa ini ,musuh besar rakyat Indonesia, musuh besar aparat sipil negara,adalah gerombolan politik berjuba atas nama agama yang selama ini anti Pancasila dan ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara kita sedang diserbu ideologi trans Nasional. Kita sedang diserbu proxy Internasional. Saya ingin menyatakan mereka yang selama ini merongrong pemerintahan sipil yang sah. Bahkan, ingin menggulingkan mereka (yang) selama ini dari klandestain hingga pada perjuangan terbuka, tidak takut lagi. Anti Pancasila, ingin mengganti dengan ideologi sampah dan barang rosokan yang dibawa dari luar. Sesungguhnya mereka antek-antek asing dari luar yang sesungguhnya agen proxy internasional yang ingin menghancurkan negara kita. Memecah kesatuan bangsa, membelah Persatuan Nasional Indonesia, mengganti wajah Indonesia kita dan merobek kain merah putih.” Jelas agitasi Benny seperti ini menggunakan Pancasila untuk menghancurkan Persatuan dan Kesatuan bangsa, tidak sesuai dengan ajaran Pancasila. Mengasuh domba anak bangsa terutama tuduhan terhadap umat Islam .justru fitnah yang tanpa bukti. Padahal dia tidak sadar bahwa Ideologi Pancasila bukan akan diganti, tetapi sudah diganti dengan ideologi trans Nasional yang bernama Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Rupanya Benny tidak mengerti sejak UUD diganti dengan UUD 2002 yang diamandemen itu ideologi Pancasila. Oleh sebab itulah kekuasaan bukan di Permusyawaratan tetapi diperebutkan dengan banyak-banyakan suara kalah- menang, pertarungan kuat-kuatan dengan sistem Presidensil. Bukti bahwa Pancasila itu tidak lagi menjadi dasar ketatanegaraan negara Indonesia adalah: Pertama, sistem kolektivisme, sistem MPR yang keanggotaan MPR elemen dari rakyat Indonesia telah diganti MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Kedua, sistem MPR diganti dengan sistem presidensial yang basisnya individualisme, liberalisme, kapitalisme. Maka kekuasaan dipertarungkan dengan banyak-banyakan suara, kalah menang, kuat kuatan. Maka lahir mayoritas yang menang dan minoritas yang kalah. Dengan demokrasi mayoritas ada oposisi, tentu ini bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, jelas sistem ini menghabisi Pancasila. Tidak ada lagi permusyawaratan perwakilan. Tidak ada nilai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila ke 4 dikhianati diganti dengan banyak-banyakan suara. Ketiga, tidak ada lagi nilai persatuan Indonesia sila ke-3 dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan. Menurut Arief Budiman, mantan Ketua KPU, total ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Jadi, di sini jelas pemilu dengan dasar liberal tidak mengenal “Kemanusiaan Yang adil dan beradab”. Dalam sistem presidensil itu tidak mengenal kemanusiaan maka pemilu 2019 perlu tumbal 894 anak bangsa harus meninggal yang tidak bisa diketahui apa penyebab kematiannya. Bukti menuduh ada yang ingin mengganti ideologi Pancasila hanya ocehan yang tanpa dasar dan tanpa bukti yang hanya menebar kebencian dan adu domba antar anak bangsa dan pecah-belah, biasanya hal demikian dilakukan oleh antek-antek PKI. Memang PKI tidak lagi mengusung bendera palu arit tetapi telah berubah menjadi sel-sel yang setiap saat akan mengancam bangsa kita. Pidato sampah. Pernyataan Kepala BP2MI Benny Ramadhani sebagai pejabat negara seharusnya berkewajiban menjaga persatuan bangsa, tetapi ia justru melakukan fitnahan pada umat Islam. Rasanya sudah bukan lagi kita harus diam atas pernyataan fitnah dan agitasi penuh kebencian ini. Kita harus bawa ke rana hukum. Dan umat Islam harus segera bangkit dan bersatu. Sebab di depan mata, kita sudah bangkit Neo PKI dengan menggunakan Pancasila sebagai alat gebuk. (*)
Sampah Mengakhiri Oligarki Batubara
Transisi energi memang bukan pekerjaan kecil. Ia harus melibatkan seluas luasnya partisipasi masyarakat yang mestihya mendapat manfaat atas agenda internasional yang tengah dipimpin oleh Presiden Jokowi. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) SEJAK isue tambang ilegal menyeruak ke permukaan, mata kita terbelalak, ternyata hasil tambang ilegal membekingi banyak pejabat politik di tanah air. Tambang ilegal dibekingi orang kuat, kata Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bekingan paling banyak berasal dari tambang ilegal batubara. Padahal data menunjukkan bahwa tambang ilegal cuma 10 persen-an dari seluruh tambang tapi menghasilkan uang segitu banyaknya. Bagaimana uang tambang legal? tentu saja uangnya segunung. Tambang batubara Indonesia memproduksi sekitar 650 juta ton sampai dengan 700 juta ton setahun. Sebagian kecil sekitar 100 juta ton dipasok ke dalam negeri untuk memenuhi 70 persen kapasitas pembangkit nasional. Sisanya diekspor ke luar negeri. Uang hasil ekspor kelihatannya tidak disimpan di dalam negeri secara resmi. Buktinya eksploitasi dan ekspor batubara sebanyak itu tidak membawa hasil manfaat bagi stabilitas moneter, nilai tukar, APBN, keuangan nasional, apalagi buat rakyat, tidak ada! Artinya uang hasil dari tambang batubara tidak jelas ke mana dibawa kabur. Pemerintah, DPR, Menteri keuangan, Bank Indonesia, OJK, PPATK, lembaga penegak hukum, tutup mata dengan berbagai skandal sumber daya alam. Sampai sekarang belum ada perusahaan tambang batubara yang tersentuh hukum. Walaupun banyak pengaduan dari masyarakat, pejuang lingkungan, aktivis hak azasi yang menyampaikan fakta bahwa batubara adalah musuh utama gerakan masyarakat dalam masalah lingkungan hidup, gerakan perjuangan masyarakat lokal, gerakan perempuan, dll. Sekarang datanglah agenda suntik mati batubara dan pembangkit batubara. Ide suntik mati ini datang dari pemerintahan Indonesia. Presiden Joko Widodo sendiri yang memimpin transisi energi melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP) telah menetapkan target penutupan pembangkit batubara pada 2030. Melalui kerja bersama atau kemitraan yang beranggotakan Inggris, AS, Jepang dan negara Uni Eropa (UE) lainnya, JETP telah membuat roadmap percepatan transisi energi khususnya penutupan atau suntik mati pembangkit batubara sebelum tahun 2030. Masyarakat Indonesia lebih siap dari siapapun untuk perbaikan lingkungan. Batubara akan digantikan dengan apa? Oleh siapa? Jawabannya dengan sampah, oleh masyarakat sendiri yang didukung komunitas internasional. Langkah progresif telah dimulai oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dengan membangun pabrik pengolah sampah mengubahya menjadi bahan bakar, semua sampah bisa, kecuali kaca dan besi. Program yang didukung PLN ini hasilnya bahan bakar setara batubara dengan kalori 3000 sampai 4000 yang dikirim ke pembangkit PLTU Suralaya milik PLN. Bayangkan pula jika terobosan Walikota Cilegon ini diikuti oleh semua bupati dan walikota seluruh Indonesia, maka selesailah urusan PLN dengan seluruh bandar batubara kakap pelaku utama deforestasi dan pencemaran udara di Indonesia. Bayangkan nanti separuh pembangkit PLN PLTU saat ini akan dipasok bahan bakarnya oleh masyarakat, tukang pengumpul sampah. Ini benar-benar akan menjadi usaha rakyat, memberikan pekerjaan dan memberikan uang kepada rakyat. PLN adalah rakyat, rakyat adalah PLN. Begitulah slogannya kelak. Ini yang namanya dengan Inclusive kalau dalam bahasa Just Energy Transition Partnership (JETP). Kalau bahasa Dirut PLN Darmawan Prasojo, ini namanya kerakyatan. Rakyat terlibat dalam perjuangan untuk ketahanan energi dan usaha memperjuangkan kedaulatan negara. Ini adalah pelaksanaan dari sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Hankamrata), begitu yang dikatakan Dirut PLN pada acara Peresmian Pabrik Bahan Bakar Jumputan Padat TPSDA Bagendum, bahan bahar dari sampah karya masyarakat Cilegon, Rabu (23/11/2022). Transisi energi memang bukan pekerjaan kecil. Ia harus melibatkan seluas luasnya partisipasi masyarakat yang mestihya mendapat manfaat atas agenda internasional yang tengah dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tanpa partisipasi masyarakat maka transisi energi akan mewariskan masalah baru yakni pengangguran dan kemiskinan. Ia tidak akan ada bedanya dengan oligarki bandit batubara, tambang dan sawit yang meninggalkan kerusakan dan kemiskinan di wilayah operasi perusahaan mereka. (*)
PLN Journalist Award 2022, Momen Wartawan Gelorakan Semangat Energi Bersih
Jakarta, FNN – Ajang bergengsi PLN Journalist Award 2022 kembali hadir untuk para jurnalis di seluruh tanah air. Kali ini dengan tema “Transisi Energi Dorong Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan”, PLN mengajak para jurnalis untuk menggelorakan pentingnya energi bersih. PLN Journalist Award 2022 mengundang dan memanggil seluruh jurnalis di tanah air untuk memperebutkan total hadiah ratusan juta rupiah. Adapun sub tema dalam lomba ini antara lain transisi energi sebagai momentum kebangkitan ekonomi negeri; transisi energi demi kehidupan yang lebih baik; transisi energi mendorong pemanfaatan energi kerakyatan; masyarakat tumbuh dan tangguh bersama listrik; energi bersih untuk bumi Indonesia; PLN Peduli, memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, momen penghargaan para jurnalis kali ini senada dengan salah satu agenda besar G20 untuk transisi energi yang sebelumnya berlangsung di Bali. “PLN Journalist Award 2022 istimewa karena mendorong rekan-rekan jurnalis untuk turut mencerahkan masyarakat tentang energi bersih lewat karya mereka. Diharapkan lewat pewartaan teman-teman, masyarakat akan memahami upaya yang dilakukan PLN bagi generasi kita mendatang,” ujar Gregorius. Gregorius menjelaskan, lewat agenda ini juga diharapkan masyarakat memahami peran PLN yang tak hanya sekadar menghadirkan listrik tapi menghadirkan pembangunan. Beberapa program misalnya yang dimiliki PLN dikhususkan untuk agrikultur lewat Electrifying Agriculture, Electrfying Lifestyle, hingga beragam program tanggung jawab sosial lingkungan yang banyak berdampak bagi kesejahteran masyarakat. Adapun dalam penyelenggaraan PLN Journalist Award kali ini, terdapat 8 kategori. Kategori ini antara lain Hard News Media Cetak, Feature Media Cetak, Hard News Media Online, Feature Media Online, Hard News TV, Feature TV, Foto Essay, dan Foto Tunggal. Tersedia hadiah masing-masing untuk juara 1 sebesar Rp 25 juta, juara 2 sebesar Rp 15 juta, dan juara 3 Rp 10 juta. “Peserta sendiri adalah warga negara Indonesia yang profesinya sebagai jurnalis. Baik tetap maupun lepas, dan bekerja di media massa lokal, nasional, di media cetak atau daring, hingga televisi,” jelasnya. Gregorius menegaskan acara ini tidak dipungut biaya dan dapat diikuti dengan mengisi formulir pendaftaran. Untuk itu setiap peserta perlu menyiapkan berkas berupa data diri lengkap dan jelas, scan atau hasil foto KTP/SIM, scan atau hasil foto ID Pers aktif, scan atau hasil foto kartu NPWP, karya jurnalistik yang dilombakan, bukti siar media cetak berupa kliping atau hasil foto/screen capture/scan halaman berita dalam bentuk PDF atau JPG, serta bukti siar media online dan TV berupa link URL halaman situs berita dan hasil screen capture halaman berita. “Karya jurnalistik yang diikutkan dalam lomba ini adalah karya jurnalistik berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Sehinga para peserta perlu mempublikasikan artikelnya di media massa masing-masing pada periode 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022,” lanjutnya. PLN berharap dengan adanya kegiatan ini, para jurnalis semakin mengenal sektor kelistrikan tanah air dengan lebih baik. Gregorius menjelaskan setiap jurnalis dapat mengirimkan maksimal 5 karya untuk setiap kategori. Setiap tulisan yang dikirim ke panitia diharapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih lanjut terkait informasi PLN Journalist Award 2022, dapat mengakses tautan berikut: https://web.pln.co.id/pln-journalist-award-2022. (mth)
Ini Saran IFMA untuk Kemajuan Prestasi Muaythai Indonesia
Bangkok, FNN – Kunjungan kerja hari kedua Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta delegasi dilakukan dengan mengunjungi kantor Otoritas Olahraga Thailand di kawasan Ramkhamhaeng Rd, Bangkok, Thailand, Selasa (29/11/2022). Secara khusus, Ketua DPD RI yang juga Ketua Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) itu bertemu dengan jajaran pengurus Federasi Muaythai Internasional (IFMA) yang berkantor pusat di Bangkok, Thailand. LaNyalla disambut langsung Ketua Kehormatan IFMA, Sakchye Tapsuwan, Direktur Pengembangan dan Promosi Otoritas Olahraga Thailand, Theerawat Sinlapa-Archa, Ketua Komisi Atlit IFMA, Janice Lyn dan Direktur Hubungan Internasional IFMA, Nareerat Vissutvarin serta Sekretaris Jenderal IFMA, Stephan Fox yang bergabung melalui zoom. LaNyalla yang didampingi sejumlah anggota DPD RI, yang beberapa di antaranya juga pengurus Muaythai Indonesia, mendapat beberapa masukan untuk pengembangan prestasi Muaythai di Indonesia. Di antaranya dengan memasukkan cabang olahraga Muaythai sebagai salah satu pilihan ekstra kurikuler di sekolah dan perguruan tinggi. Serta memasyarakatkan Muaythai sebagai bagian dari fasilitas gym di Indonesia. “Kalau di Thailand, Muaythai memang bagian dari tradisi sejarah kami yang panjang. Tetapi di negara lain, Muaythai dikembangkan melalui beberapa tools. Salah satunya yang sekarang menjadi bagian dari gaya hidup adalah aktivitas di gym,” tukas Ketua Komisi Atlit IFMA, Janice Lyn. Perempuan yang juga anggota Eksekutif Komite IFMA tersebut juga menyarankan agar Muaythai menjadi salah satu alternatif program untuk mengurangi angka kenakalan dan kriminalitas remaja, melalui perekrutan mereka di sasana-sasana Muaythai untuk diberi pelatihan secara cuma-cuma. “Di Thailand kami bekerjasama dengan televisi untuk membuat acara reality show untuk menampilkan mereka yang berhasil mengubah nasib, dari kantong-kantong kemiskinan, hingga berhasil menjadi atlit yang berpenghasilan,” tandasnya. Sehingga, lanjut Lyn, Muaythai menjadi bagian dari poverty program (pengentasan kemiskinan, red) yang kita kerjasamakan dengan program instansi lain yang terkait. Sementara itu, Ketua Kehormatan IFMA, Sakchye Tapsuwan juga membuka kesempatan kepada Indonesia apabila membutuhkan dukungan teknik, untuk mengembangkan kurikulum pelatih atau wasit. Senada dengan Tapsuwan, Sekjend IFMA Stephan Fox juga menyiapkan waktu kapanpun untuk Indonesia agar atlit-atlit Muaythai Indonesia mampu mencetak prestasi di tingkat Internasional. “Saya juga berharap Pencak Silat juga bisa masuk ke dalam keluarga besar Martial Art dunia yang diakui oleh IOC (Komite Olimpiade Internasional), termasuk Muaythai. Saya siap membantu untuk assessment. Karena sekarang baru lima cabang yang masuk. Sisanya masih ada 10 cabang yang waiting list,” imbuh pria kelahiran Jerman itu. Beberapa anggota yang juga pengurus PB Muaythai Indonesia terlihat cukup intens berdialog dengan Sekjend dan jajaran pengurus IFMA. Di antaranya Ketua Harian PBMI yang juga Senator Aceh Fachrul Razi. Usai pertemuan, LaNyalla dan rombongan meninjau langsung ke lokasi Pusat Pelatihan Tim Nasional Muaythai Thailand, yang berada satu komplek dengan Kantor Otoritas Olahraga Thailand. Turut mendampingi LaNyalla, anggota DPD RI, Fachrul Razi (ketua harian PBMI), Bustami Zainudin (wakil ketua umum PBMI) Andi M. Ihsan (wakil bendahara umum PBMI), Hilmy Muhammad, Bambang Santoso, M. Sanusi Rahaningmas dan Muhammad J. Wartabone. Tampak hadir pula Ketua Muaythai Jawa Timur Baso Juherman. Selasa (29/11), malam, Ketua DPD RI dan delegasi dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan warga Indonesia serta diaspora di Thailand dalam pertemuan dan jamuan makan malam di KBRI Thailand. (mth/*)
TKI Meninggal Jaman Benny Ramdhani Tiga Kali Lipat Dibanding Saat Jumhur
Sudah kerja keras Jumhur turunkan kematian TKI, eh pas Jumhur diganti TKI yang meninggal meningkat. Harusnya kan turun terus hingga ke angka alamiah. Oleh: Andrianto, Aktivis 98 dan Tokoh Oposan KALAU sudah gak becus urus TKI/BP2MI masih mendinglah jika Benny Ramdhani yang kini Kepala BP2MI (dulu BNP2TKI) mau main-main politik termasuk minta penjarakan orang-orang yang berlawanan dengan pemerintah Presiden Joko Widodo. Faktanya sejak era Jokowi, jumlah TKI/PMI yang meninggal saja naik pesat. Artinya manajemen pengelolaan TKI amburadul. Coba saja bandingkan dengan saat TKI diurus Jumhur Hidayat sebagai Kepala BNP2TKI. Menurut data BNP2TKI yang dilansir oleh katadata.co.id (28/02/17), pada tahun 2014 saat Jumhur Hidayat lepas jabatan Kepala BNP2TKI, jumlah TKI yang meninggal bisa ditekan hingga 226 orang saja dan tahun sebelumnya 2013 yang meinggal 372. Nah, sejak ganti pemerintahan itu jumlah TKI meninggal terus meningkat pesat. Menurut Kepala BP2MI Benny Ramdhani selama dua tahun dari 2020-2022, TKI yang meninggal berjumlah 1.445 orang. Kalau dibagi rata-rata saja artinya lebih dari 722 TKI meninggal dunia. Ini kan artinya 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun 2014. Sudah kerja keras Jumhur turunkan kematian TKI, eh pas Jumhur diganti TKI yang meninggal meningkat. Harusnya kan turun terus hingga ke angka alamiah. Saat Jumhur menjadi Kepaka BNP2TKI dia meninggalkan aktivitas politiknya dan berkonsentrasi penuh pada tugasnya ngurus TKI. Jadi, ya nyata hasilnya. Nah, kalau pegang jabatan hanya untuk petantang petenteng kayak preman main politik ya begitulah jadinya, rakyat jadi korbannya. Dari jejak digital diketahui, Presiden Jokowi melantik Benny Ramdhani menjadi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Benny Ramdhani merupakan Ketua DPP Partai Hanura dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Utara periode 2014-2019. Benny adalah mantan aktivis yang sudah malang melintang di dunia politik. Sebelum bergabung ke Hanura, Benny adalah kader PDIP. Pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara tiga periode sejak 1999 hingga 2014, sebelum melenggang ke Senayan sebagai senator. Benny pernah jadi Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Manado 1996-1998, Direktur Eksekutif Forum Diskusi Anak Bangsa (Fodab) Sulut 1994-1998, Ketua GP Ansor Sulut 2004-2010, dan Direktur Eksekutif Komite Perjuangan Pembaharuan Agraria (KPPA) Sulut. Benny Ramdhani sempat jadi sorotan saat Sidang Paripurna kedua DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 September 2019, ricuh. Dia terlibat adu mulut dan nyaris adu fisik dengan senator asal NTT Syafrudin Atasoge karena berebut interupsi. Teranyar, pernyataan tendensius Ketua BP2MI Benny Rhamdani di hadapan Presiden Jokowi menimbulkan keresahan masyarakat luas. Tak ketinggalan Gerakan Nasional 98 juga tersinggung atas pernyataan provokatif Benny itu. Ketua Umum Gernas 98 Anton Aritonang meminta Presiden Jokowi segera memecat Benny. Apa yang telah disampaikan Benny Ramdhani sebagai Kepala BP2MI dan mengaku “mantan” aktivis 98 saat diskusi dengan Presiden sangat bertolak belakang dengan spirit Reformasi 98, bahkan pernyataan tersebut memicu konflik horizontal antar-sesama anak bangsa. Mereka-mereka yang kritis terhadap Pemerintahan Jokowi dianggap menebar kebencian pada Presiden Jokowi dan cenderung provokatif. Pernyataan Benny ini bukan sebagai masukan kepada Presiden. Benny sudah menjurus, mengarahkan Presiden untuk melakukan tindakan represif kepada mereka-mereka yang kritis terhadap Pemerintahan Jokowi. Gernas 98 menilai pernyataan Benny tersebut justru menebar kebencian. Benny justru tidak bisa membedakan antara kritik dan menebar kebencian. Benny itu penjilat, selama menjadi Kepala BP2MI, Benny sudah melakukan apa terhadap terlindungnya buruh Migran dari intimidasi majikan yang ada di dalam dan luar negeri. Benny Ramdhani telah memicu perpecahan dan konflik horizontal. (*)
Munajat Akbar 212, Perlukah?
Bagaimana dengan yang pro? Munajat Akbar 212 menjadi penting karena beberapa faktor. Apalagi, jika ada rezeki yang cukup untuk melakukan perjalanan dan kesehatan dalam kondisi prima. Oleh: Sulung Nofrianto, Penulis BAGAIMANA jawaban Anda jika dihadapkan pada sebuah pertanyaan, “Perlukah Munajat Akbar 212?” Barangkali responnya akan beragam. Tapi setidaknya ada dua yang kontras, Ya dan Tidak. Bagi yang kontra, kadang ada yang mencibir peserta Munajat Akbar 212 sebagai pengangguran. Sebab, mengadakan aksi di hari kerja tidak mungkin dihadiri oleh para pekerja. Mereka tidak tahu, kalau banyak pengusaha. Kadang ada juga sinisme karena menganggap peserta Munajat Akbar 212 sebagai pengganggu. Sebab, otomatis ruas jalan bakal penuh dengan massa ketika pergi-pulang. Harap maklum, ini terjadi setahun sekali. Bahkan, pengajian rutin pekanan yang selama ini diselenggarakan oleh Majelis Rasulullah di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, juga tidak lepas dari komplain saat itu. Sempat pula menjadi tajuk media arus utama. Bagaimana dengan yang pro? Munajat Akbar 212 menjadi penting karena beberapa faktor. Apalagi, jika ada rezeki yang cukup untuk melakukan perjalanan dan kesehatan dalam kondisi prima. Pertama, silaturrahim kaum muslimin perlu terus dirajut dan dirawat selalu. Pertemuan tahunan ini adalah momen untuk menyatukan kembali (reuni) hati yang jatuh cinta karena Allah dan jatuh cinta kepada Rasulullah. Kedua, acara ini difokuskan untuk bermunajat kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia senantiasa dalam rahmat dan lindungan-Nya. Boleh jadi ini sebagai teguran atas kezaliman yang berakibat mengundang bencana. Ketiga, kehadiran umat akan menjadi salah satu indikator bahwa pengikut Imam Besar Habib Rizieq Syihab tetap eksis. Umat akan tetap solid mengikuti komando para ulama, habaib, dan asatidz. Sebab, merekalah pelita di dalam gulita. Sebagai simpulan, setiap orang berbuat atas dasar keyakinannya. Bahwa, jika keyakinan sudah bertumbuh jadi cinta, maka segala cerca tak akan membuat goyah. Bandung, 28112022. (*)
Menteri Luhut Juga Gagal Tata Seribu Tambang Ilegal
Sebagian dari mereka adalah perusahaan multinasional yang menanamkan modalnya tidak hanya di Indonesia, namun juga di belahan lain dunia. (Sumber: Hanan Nugroho, Bappenas 2020). Oleh: Natalius Pigai, Mantan Komisioner Komnas HAM SAYA menolak hanya Kepolisian dan Bareskrim yang disalahkan. Pemerintah dan Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan gagal tata 1.000 tambang ilegal (Pertambangan Tanpa Izin, PETI) dan cenderung Komprador dengan MNC. Sudah sepatutnya rakyat menekan pemerintah sebagai sumber utama dari masalah tata kelola tambang. Tanpa aparat Kepolisian wilayah tambang ilegal telah menjadi tempat-tempat yang berbahaya dari kejahatan: transaksi ilegal, kriminal, narkoba, alkohol juga prostitusi dan perdagangan PSK (pekerja seks komersial). Para pelaku memiliki jaringan yang kuat diantara 1.000 titik tambang ilegal. Terdapat mobilisasi ilegal barang, orang, juga jasa. Pemerintah telah gagal kelola sumber daya ekstraktif seperti tambang. Padahal Indonesia itu sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang seperti Batubara, Timah, Bauksit, Nikel, Tembaga, maupun Emas. Terdapat fakta pula bahwa Indonesia juga tempat yang ramai dengan kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang masih dikenal sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Namun, Pemerintah dalam hal ini Menko Luhut gagal revitalisasi kegiatan pertambangan rakyat yang sebagian telah berusia ratusan tahun. Akibatnya merugikan negara karena statusnya yang tanpa izin, tidak membayar royalti, menyebabkan keresahan sosial dan merusak lingkungan. Jumlah Pertambangan Ilegal mereka ini mencapai lebih dari 1.000 lokasi di berbagai daerah di Indonesia, dan kegiatan mereka menjadi gantungan hidup bagi sekitar 2 juta warga Indonesia. Hasil-hasil pertambangan di Indonesia yang sebagian (besarnya) kemudian diekspor tersebut diproduksi di pertambangan-pertambangan modern berskala besar seperti Freeport Indonesia (tembaga) di Papua, Vale (nikel) di Sulawesi Selatan, PT Aneka Tambang (bauksit; dulu di pulau Bintan-Kepulauan Riau, dan sekarang di Kalimantan Barat. Selain itu, PT Timah (timah) di Bangka Belitung, PT Kaltim Prima Coal atau Adaro (batubara) di Kalimantan Timur, dst. Sebagian dari mereka adalah perusahaan multinasional yang menanamkan modalnya tidak hanya di Indonesia, namun juga di belahan lain dunia. (Sumber: Hanan Nugroho, Bappenas 2020). Keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Maritim dan Investasi yang membawahi Kementerian Pertambangan dan Energi dimana perusahan miliknya, PT Toba Sejahtera, diduga ikut berinvestasi juga dalam pengelolaan Tambang cenderung subjektif dan menyalahi aturan hukum dan moral. (Sumber: Walhi dan Kontras 2021). Oleh karena itu rakyat seharusnya menekan pemerintah agar menata kembali pengelola hak tambang secara profesional supaya bermanfaat untuk negara, rakyat, pemda, pekerja, pengusaha juga kelestarian lingkungan tetap terjaga. (*)
Sang Raja Buta-Tuli
Roda pemerintahan semua sedang menuju jalan buntu menembus lorong terjal. Bagaikan sang raja hutan “telinga tuli, mata buta”, malah meminta penambahan masa jabatan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SOLITUDINEM faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian). Seorang Raja Hutan dalam kondisi lapar atau kenyang, yang selalu ada dalam benaknya itu adalah memangsa lawan. Karena, semua yang ada di luar dirinya itu adalah ancaman. Seorang Penguasa Tirani pasti memiliki paling tidak sifat “mata buta, telinga tuli” alias “buta-tuli” yang dalam menatap, mendengar dan memahami realitas kondisi objektif Indonesia, yang terusik berbeda pendapat, apalagi melawan, akan jadi sasaran empuk dimangsa. Indonesia sudah dilanda krisis multi dimensi yang kondisinya sudah benar-benar terjerembab ke tingkat titik nadir. Akibat ketidak-cakapan, ambisi, dan keserakahan rezim. Tidak sadar negara sudah diambang negara gagal, mengantisipasi dinamika geo politik dunia, dan gagal mengelola problematika dalam negeri. Gagalnya menjaga negara dengan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia terjepit di tengah turbulensi politik global akibat kesembronoannya. Rezim telah benar-benar kehilangan kepercayaan dari masyarakat mayoritas rakyat Indonesia. Korupsi merajalela dan hutang menggunung, keserakahan oligarki sudah menelikung. Bahwa subsidi dicabut, tarif kebutuhan dasar dan pajak melambung tinggi mencekik hidup rakyat yang daya belinya terus menurun. Gagal melindungi rakyatnya. Dalam kondisi keterpurukan ekonomi, enggan menghentikan IKN, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, pembangunan infrastruktur, dan proyek mercu suar lainnya yang hanya karena hawa nafsu ambisinya. Kekuasan makin pongah, arogan, penyimpangan, kekejian, ketidak-adilan, dan kebohongan justru ketika negara sedang berjalan sempoyongan. Dalam ketidakberdayakan, memposisikan polisi dipermak menjadi super body sebagai hammer memukul siapapun yang beroposisi atau melawan penguasa. Anehnya rezim ini tidak sedikitpun merasa bersalah, bahkan makin jumawa dengan macam rekayasa pencitraan, kosong rasa, dan peduli terhadap “anjing menggonggong kafilah tetap berlalu” sekalipun gelombang demo sudah sampai menuntut Presiden mundur atau turun. Tidak melihat bara sekam semakin membesar dipastikan akan bisa berubah menjadi kekuatan revolusi sosial dan yang setiap saat bisa menerkamnya. Indonesia sudah miskin peradaban, kesantunan, etika dan benar-benar lepas dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan, UUD 1945 juga sudah dimangsa. Roda pemerintahan semua sedang menuju jalan buntu menembus lorong terjal. Bagaikan sang raja hutan “telinga tuli, mata buta”, malah meminta penambahan masa jabatan. Dalam kondisi yang gawat dan rumit, beberapa pejabat tinggi negara, luluh- lantak di mamah oligarki: “In the struggle, I\'m selling myself more often than not on the highest bidder purely for thrill and money” ((Dalam berjuang, saya lebih sering menjual diri saya pada penawar tertinggi semata-mata untuk kesenangan dan uang). Negara dalam bahaya, dikawal pejabat negara kekinian “enjoy live” tidak peduli kapan lagi buka saat ini menjual diri. (*)
Prioritas!
Semuanya ini indikasi konkrit amburadulnya Prioritas di negara ini. Maka marilah kita paham dan sadar bahwa selama pengabaian prioritas ini terus berlangsung, sulit berharap kemajuan NKRI menghadapi masa mendatang. Oleh: Sugeng Waras, Kolonel Purnawirawan, Pemerhati Keumatan, Kebangsaan, Pertahanan dan Keamanan Negara SETIDAKNYA saya sudah pernah sampaikan kepada lima (5) delegasi Perwira Militer Luar Negeri (Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan China) ketika saya bersama rombongan berkunjung ke negaranya, untuk menjawab pertanyaanya terkait sistem pertahanan Indonesia terhadap ancaman invasi dari lugri. Yang esensinya bahwa bangsa Indonesia hakekatnya “cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan”! Memahami dan menyadari bentuk dan komposisi NKRI, maka hal yang paling rawan adalah jika adanya kekacauan dalam negeri bersamaaan dengan invasi dari luar negeri (lugri) itu. Dengan memperhitungkan celah-celah pulau besar yang bisa dimanfaatkan oleh lawan sebagai pintu masuk ke Indonesia, maka dengan mensinergikan kekuatan udara, laut, dan darat bersama dengan rakyat serta penguasaan dan pemanfaatan IT, maka pintu-pintu masuk itu telah dikunci dan dilatihkan secara proporsional dan fungsional setiap saat, secara bertahap, bertingkat, berlanjut, dan berkesimbungan Artinya, Indonesia telah menyiapkan kebijakan, strategi, operasional, taktis, dan teknis yang siap mencegah, menindak dan memulihkan terhadap segala kemungkinan dari AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) terhadap NKRI dalam setiap saat, bentuk, jenis, dan sifatnya. Sehingga kekuatan dan kemampuan sebesar apapun dari musuh akan dapat dipatahkan dan diusir kembali keluar dari NKRI. Inilah kesimpulan dari pertahanan dan ketahanan Perang Rakyat Semesta (PERATA) yang telah diwariskan oleh para pejuang pendahulu kita. Namun, benarkah ini masih konsisten dan konsekuen hingga kini? Ini menjadi tanggung jawab Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang juga sebagai Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Kekuatan dan kemampuan angkatan perang harus tetap menjadi fokus dan prioritas, tanpa mengabaikan pergaulan Internasional dan keseimbangan kepentingan dan tujuan negaranya. Dan, ini bisa terwujud manakala disertai persatuan dan kedamaian warga negaranya. Dan, itu juga harus ditopang dengan sifat dan watak seorang pemimpin yang cakap, cerdas, berwawasan luas, menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang tertanam pada dirinya sendiri serta ditanamkan kepada seluruh wargga negaranya. Bagaimana fenomena negara saat ini? Negara yang diunsuri pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan dari negara lain, serta diaspeki Idologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum serta pertahanan dan keamanan nyaris tak terkendalikan. Peran, tugas dan fungsi TNI sebagai penjaga, pembela, penyelamat kedaulatan negara dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia, serta peran, fungsi dan tugas Polri sebagai pengayom, pelindung, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum sudah jelas, begitu juga MK, MA, DPR maupun lembaga lembaga lain berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun, faktanya lalai dan ceroboh, sehingga Rencana perundang-undangan dan Undang Undang BPIP/HIP, Omnibus Law/Cipta Kerja dan juga Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, sudah lolos, yang semuanya nyaris mengindikasikan kerja-sama, terjadi konpirasi jahat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang mengkianati Pancasila dan UUD 1945. Penegakan hukum yang tebang pilih, kebohongan demi kebohongan yang menjadi solusi, pengelolaan SDA dan keuangan yang amburadul, serta penerimaan TKA yang tidak transparan, menggunungnya hutang negara, yang membebani masa depan bangsa dan negara, serta pudarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Uraian singkat dan tidak mendalam di atas sebagai pengingat dan penekanan kembali bobroknya negara. Tapi mengapa semua tidak ada keberanian untuk melawan? Bangsa Indonesia bukan bangsa tempe yang terus-menerus mlempem, susah bersatu dan tidak ada keberanian. Forum dan Front Ormas gigih mengadakan perlawananan, namun orpol atau parpol sibuk ngurusin persiapan dan pencalonan capres dan cawapres masing masing. Di sisi lain musibah demi musibah, baik karena ulah manusia atau alam terus bergilir. Kejadian di Stadion Kanjuruan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dan gempa bumi di Cianjur sebagai contoh konkrit. Ulah sosok Benny Ramdhani yang mengadu di depan Presiden Jokowi terkait penegakan hukum yang memutar-balikkan fakta dan berpotensi membuat kegaduhan nasional seolah dianggap sepele dan tidak ada tindak lanjut dari aparat. Semuanya ini indikasi konkrit amburadulnya Prioritas di negara ini. Maka marilah kita paham dan sadar bahwa selama pengabaian prioritas ini terus berlangsung, sulit berharap kemajuan NKRI menghadapi masa mendatang. Maka kepedulian dan kepekaan pada masalah-masalah kenegaraan melalui kegiatan keumatan, kebangsaaan, kenegaraan serta untuk membangun dan membangkitkan persatuan dan kesatuan bangsa yang berani, peka dan juga peduli, insiatif dan kreatif, berketuhanan, bermoral, proposional, profesional, bertanggung jawab, bermartabat, dan beradzab, menjadi alternatif utama dalam mengambil solusi. Bandung, 29 Nopember 2022. (*)
Rambut Putih yang Jokowi Maksud: Basuki?
Termasuk jika nanti ada tokoh kalau sudah ketemu taipan-taipan itu pasti dia paham masalah ini. Termasuk kenapa mereka itu gak suka dengan Anies dan bakal terus membendungnya untuk nyapres. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN MENTERI Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketum Partai Gerindra, kena prank Presiden Joko Widodo? Setidaknya, Gelaran Relawan bertajuk “Relawan Nusantara Bersatu” di Gelora Bung Karno, Sabtu (26/11/2022), menjadi bukti prank tersebut. Jokowi memberi kriteria Bakal Calon Presiden yang disokongnya. Cirinya: berambut putih dan keriput. Prabowo jelas tidak berambut putih. Mantan Danjen Kopassus ini juga tidak keriput. Banyak orang mengira, kriteria itu ada pada sosok Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Banyak tokoh politik maupun masyarakat, termasuk ulama dan kiai yang “terkecoh” dengan kriteria yang dimaksud Jokowi itu hingga sudah banyak pula yang mendeklarasikannya, termasuk ulama di Jambi dan sebelumnya juga banyak ulama di daerah lainnya. Ganjar sendiri sepertinya enjoy-enjoy saja dengan kriteria yang dilontarkan Jokowi di GBK tersebut. Apalagi, terhembus kabar, Ganjar itu didukung oleh Taipan alias Oligarki Indonesia dengan kucuran dana yang tidak terbatas. Ini yang akhirnya juga membuat marah PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto langsung bereaksi keras atas penyelenggaraan “Gerakan Nusantara Bersatu”, Sabtu, 26 Nopember 2022, di GBK tersebut. Dalam rilisnya, Hasto pribadi sangat menyesalkan adanya elit relawan yang dekat dengan kekuasaan, lalu memanfaatkan kebaikan Presiden, sehingga menurunkan citra Presiden Jokowi. Akibatnya, kata Hasto, kehebatan kepemimpinan Presiden Jokowi di G20 Bali yang membanggakan di dunia dan di rakyat Indonesia, lalu dikerdilkan hanya urusan gegap gempita di GBK. Menurut Hasto, kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah going global dan menjadi inspirasi dunia, direduksi dengan cara-cara yang tidak elegan. Sepertinya elit relawan tersebut mau mengambil segalanya, jika tidak dipenuhi keinginannya mereka mengancam akan membubarkan diri, tapi jika dipenuhi elit tersebut melakukan banyak manipulasi. “Banyak sekitar Presiden Jokowi yang kurang paham bahwa elit relawan ini kumpulan berbagai kepentingan,” ungkap Hasto. Padahal, lanjutnya, seharusnya menyangkut urusan bangsa dan negara, apalagi pemimpin ke depan merupakan persoalan bersama yang harus dijawab dengan jernih, penuh pertimbangan, dan harus menjawab jalan kejayaan bagi bangsa dan negara Indonesia. “Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu, menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut, sampai harus dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat,” lanjutnya. PDIP menghimbau kepada ring satu Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang (ABS) dan benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya prestasi sudah on the track. “Bahkan prestasi Pak Jokowi itu untuk bangsa Indonesia dan dunia, bukan untuk kelompok kecil yang terus melakukan manuver kekuasaan,” tegasnya. Itulah ungkapan “kemarahan” PDIP yang diekspresikan oleh Hasto Kristiyanto. Tentu saja, PDIP masih manafsirkan rambut putih dan muka keriput itu tidak lain adalah Ganjar Pranowo yang sudah diberi “tegoran” oleh DPP PDIP terkait aktivitas promo “nyapres” untuk Pilpres 2024. Bukan Ganjar? Siapa sebenarnya yang dimaksud Presiden Jokowi berambut putih dan keriput tersebut? Benar, Ganjar Pranowo itu berambut putih, tetapi kulit muka masih halus, tidak keriput. Kesimpulannya, berarti yang dimaksud Jokowi itu bukan Ganjar. Tapi, adalah orang kepercayaan Presiden Jokowi yang lain. Ada satu menteri yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan Presiden Jokowi ini. Yaitu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Rambutnya putih semua, mukanya memang rada keriput atau berkerut. Menteri Basuki adalah menteri yang tiap saat selalu mendampingi Jokowi dalam berbagai kunjungannya. Pak Bas, demikian Basuki Hadimuljono ini akrab dipanggil, sempat menarik perhatian ketika KTT G20 lalu di Denpasar, Bali, mendadak menjadi fotografer di acara G20 tersebut. Terlihat dalam video dan foto-foto yang beredar di media sosial Pak Bas tiba-tiba membawa kamera berlensa besar dan turut membaur dengan fotografer lainnya. Meski berdiri bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, namun hanya Pak Bas yang fokus dan sibuk dengan kamera yang dibawanya. Sejurus kemudian, ia memotret para pemimpin dunia yang hadir. Juru bicara dari Menteri PUPR, Endra Atmawidjaja mengatakan bahwa pada saat itu tugas dari Kementerian PUPR di KTT G20 sudah tidak ada. Maka dari itu, Menteri Basuki menghabiskan waktunya tak hanya mendampingi Presiden Jokowi namun juga menyalurkan hobinya. “Tadi malam, dari kemarin juga beliau sudah bawa kamera. Ketika acara selesai langsung angkat kamera. Ya itu memang hobinya,” kata Endra. Orang-rang pada lupa kalau Jokowi punya orang dekat dan kepercayaan yang punya ciri-ciri seperti disebutkan Jokowi itu, dan dia minim resistensi. Selama 2 periode, sejak terpilih jadi Presiden 2014, Pak Bas sudah dipercaya Jokowi memegang jabatan Menteri PUPR. DR. (HC) Ir. H. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, MSc, PhD (lahir 5 November 1954) adalah Menteri PUPR pada Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin sejak 23 Oktober 2019. Sebelumnya Pak Bas juga menjabat sebagai Menteri PUPR pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2014-2019. Pak Bas lahir di Surakarta, ayahnya seorang anggota TNI Angkatan Darat. Setelah memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada 1979, ia pindah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan memulai kariernya di sana. Kemudian, ia memperoleh gelar master dan doktor dari Universitas Colorado. Pak Bas naik pangkat dan menjabat sebagai Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal di sana, sampai ia menerima penunjukan dari Joko Widodo untuk menjabat sebagai menteri setelah lebih dari 30 tahun sebagai pegawai negeri pada 2014. Karena program infrastruktur Jokowi, Kementerian PUPR menerima porsi anggaran yang signifikan selama masa jabatannya, sebesar Rp 107,3 triliun untuk tahun fiskal 2018. Proyek-proyek di bawah masa jabatannya termasuk pembangunan massal perumahan umum, infrastruktur jalan dan waduk air. Kementrian Basuki juga memprakarsai Proyek Bendungan Bener, yang justru menjadi pro-kontra di daerah Wadas hingga saat ini. Jika menyimak ciri khas yang disebutkan Presiden Jokowi, maka Pak Bas-lah yang sebenarnya disiapkan sebagai penggantinya. Coba diresapi masuk akal atau tidak? Taipan atau Oligarki itu lebih nyaman investasi di Basuki Hadimuljono atau Andika Perkasa. Coba diraba kenapanya? Kalau sama Anies Baswedan mereka itu anti benar. Sebabnya cuma satu: mereka takut kalau FPI yang berkuasa dan mengganggu bisnis mereka. Makanya saya pernah bilang dalam tulisan sebelumnya, kalau Anies itu berat nyapres. Banyak yang jadi kendalanya. Banteng sendiri kalau yang muncul Basuki dan digandeng dengan Puan juga tampaknya gak keberatan. Soal Ganjar, dia cuma jadi pengalih-perhatian dan Ganjar sendiri gak sadar akan itu. Ganjar terlalu kegeeran. Andai dia tahu jalan pikiran Jokowi seperti yang juga disampaikan Panda Nababan, Ganjar pasti malu berat. Dipermainkan Jokowi, seperti prank pada Prabowo yang disebut sebagai penggantinya. Oligarki sendiri seolah menopang Ganjar dengan kekuatan uangnya. Padahal, kalau Ganjar tahu yang dipakai cuma uang recehan, tambah malu dia. Uang besarnya masih disimpan untuk Basuki atau Jokowi 3 periode. Jadi, ketemu kan sebabnya Jokowi ngibul sana-sini dan PHP banyak orang, seperti Prabowo dan Ganjar? Termasuk jika nanti ada tokoh kalau sudah ketemu taipan-taipan itu pasti dia paham masalah ini. Termasuk kenapa mereka itu gak suka dengan Anies dan bakal terus membendungnya untuk nyapres. Perlu diingat, Jokowi-Megawati itu sama-sama saling membutuhkan. Sama-sama butuh aman dan sama-sama butuh menaikkan orang-orang yang bisa dipercaya untuk “mengamankan”. Dan, Anies Baswedan gak masuk di dalam kamus mereka. Taipan-taipan itu apa kata Luhut Binsar Panjaitan. Dan, LBP itu juga punya kepentingan. Kalau paham jalan pikiran Machiavelli, pasti paham skenario ini. (*)
Sindrome Mataraman Belum Mati
Dalam era demokrasi pasca reformasi, mentalitas birokrasi ala Kolonial sarat feodalisme itu bukannya mati. Tapi malah meluas ke ranah politik kepartaian dan parlemen. Yang akhirnya barang tentu, Istana. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopoitik dan Wartawan Senior DI alam pikir budaya politik Jawa, ternyata ada dua konsep yang secara teoritis satu kesatuan, padahal secara praktek bisa dibelah dua, dan tidak saling berhubungan. Pertama, kedaulatan atau istilah Jawa-nya Parentah. Satunya lagi, pelaksana kekuasaan atau dalam Jawa adalah Panguasa. Dalam pakem murni suatu kerajaan sebenarnya itu biasa. Kedaulatan atau Parentah ada pada ranah raja atau ratu. Panguasa atau pelaksana kekuasaan ada pada Patih atau Perdana Menteri. Namun, pada era penjajahan Belanda sejak 1.830, secara jeli memanfaatkan celah ini digunakan untuk membangun struktur politik buat melayani skema penjajahannya. Kasunan Solo dan Kasultanan Yogya, merupakan proyek rintisan Belanda. Setelah membatasi Kasunan Solo dan Kasultanan Yogya pada wilayah-wilayah yang semakin sedikit, Belanda berhasil memaksa kedua kerajaan untuk melimpahkan hak pelaksanaan kekuasaannya atas Banyumas dan Bagelen. Dengan begitu, para bupati kedua daerah itu ditunjuk atas rekomendasi dan persetujuan Belanda. Maka walaupun para calon bupati Banyumas dan Bagelen direkrut dari trah kaum bangsawan kraton, namun sebagai bupati terintegrasi sebagai aparat birokrasi pemerintah Kolonial Belanda. Cara Belanda semacam ini jadi bom waktu saat Indonesia merdeka. Mental para aparat birokrasi dari atas sampai bawah memandang dirinya sebagai raja-raja kecil yang sok kuasa, lebih suka dilayani ketimbang melayani warga masyarakat, dan memperkaya diri tanpa kepekaan pada nasib orang banyak. Kecuali untuk diri, keluarga dan keturunannya, maupun kelompoknya. Dalam menyikapi skema penjajahan gaya baru di era modern sekarang ini, warisan penjajah ini juga memudahkan asing untuk menerapkan penjajahan nirmiliternya. Tidak beda dengan mentalitas para bupati zaman dulu yang patuh pada birokrasi penjajahan Belanda namun melestarikan budaya feodalisme yang melekat pada jabatan bupati, jaksa, patih, wedana dan asisten wedana, maka mental birokrasi terbentuk sampai sekarang. Oke kalian boleh jajah kami, tapi ibarat kami ini kepala mandor bangunan, semua tenaga kerja bangunan harus keluarga kami, keluarga kami. Mulai dari tukang semen, tukang cat, tukang cor. Dan sebagainya. Dalam era demokrasi pasca reformasi, mentalitas birokrasi ala Kolonial sarat feodalisme itu bukannya mati. Tapi malah meluas ke ranah politik kepartaian dan parlemen. Yang akhirnya barang tentu, Istana. Kalau di era Pak Harto (Presiden Suharto) birokrat jadi pemain kunci, maka dalam demokrasi ala reformasi, pemain kunci pengganti aparat birokrasi adalah politisi partai. Mereka inilah bupati-bupati modern namun dengan mental feodal era kolonial. Inilah hakekat oligarki dan kartel politik zaman sekarang. Sebagai broker terhadap kepentingan asing tetap dengan mindset feodalisme tempo doloe: Silakan jajah kami, tapi dalam pelaksanaannya, dalam operasionalisasinya, yang mengerjakan orang-orang kami semua. Makanya dalam membaca ulang budaya nusantara, harus dipilah secara tepat, mana yang murni kearifan lokal, dan mana kearifan lokal yang telah ditunggangi feodalisme dengan skema neokolonialisme dan imperialisme. (*)
Pertamina Transisi Energi atau Sempoyongan
Mengurangi emisi di Scope 3 itu sebetulnya bagian paling mudah. Hanya butuh sedikit inovasi dengan sedikit berpikir, membangun program yang melibatkan banyak kalangan secara luas. Ini bisa dilakukan Pertamina. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) INDONESIA sebagai Pimpinan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang akan mengelola dana awal senilai 20 miliar US dolar, telah mengambil langkah percepatan mencapai NZE (Net Zero Emision) sampai 2030. Ini adalah langkah ambisius untuk menekan emisi di semua lini mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari Scope 1 sampai dengan 3, menyeluruh. Target pemerintah ini jika bukan semua masalah tentu saja ini tantangan paling serius bagi Pertamina sebagai perusahaan energi terbesar di tanah air. Memang bukan hanya bagi Pertamina Scope 3 ini adalah pekerjaan paling berat bagi semua perusahaan penghasil BBM. Scope 3 menyumbang 80 hingga 95% dari total emisi karbon dari perusahaan minyak dan gas. Tetapi hanya sejumlah kecil dari perusahaan-perusahaan ini yang telah menetapkan ambisi bersih Lingkup 3. Sampai sekarang ini hanya 10 perusahaan minyak dan gas besar yang berkomitmen pada Scope 3 net zero. Perusahaan paling ambisius telah menargetkan Net Zero Scope 3 pada 2030. Mayoritas menargetkan 2050. Demikian disebutkan dalam sebuah laporan lembaga investasi. Ini tentu tak termasuk Indonesia dan perusahaan minyak Pertamina. Memang Cakupan 1 dan 2 nol bersih sekarang menjadi standar industri. Tapi Scope 3 net zero membutuhkan penyusutan dramatis minyak dan gas yang merupakan ancaman mendasar bagi keberlanjutan tanpa strategi untuk membangun pusat laba yang baru yang rendah karbon. Para analis menganalisis bagaimana mencapai nol emisi Scope 3 sehingga membutuhkan perubahan struktural yang besar. Perusahaan mengambil taruhan yang berbeda untuk mengelola tantangan keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan area kekuatan kompetitif. Mereka harus bersaing dengan ketat untuk menghasilkan portofolio NZE. Sementara itu, bagi perusahaan minyak memasuki area ini ibarat ikan lele berlomba dengan paus di laut. Belum sempat berenang banyak yang dia akan mati duluan. Bahkan, dengan ikan kakap pun tidak bisa ditandingi. Namun, bukan berarti tidak ada jalan keluar atau peta jalan yang bisa dibuat sama sekali. Ada beberapa model bisnis yang telah muncul, yakni: 1. Perusahaan energi besar – melakukan diversifikasi agresif ke energi baru terbarukan dan bahan bakar rendah emisi akan menopang bisnis dan arus kas minyak dan gas harus terlihat memasuki penurunan. 3. Melakukan ekspansi agresif penangkapan dan penyimpanan karbon untuk mengimbangi emisi Cakupan 3. Model ini memungkinkan penurunan minyak dan gas yang lebih lambat dan berpotensi menimbulkan jejak emisi negatif. 3. Memproduksi bahan bakar berkelanjutan – transisi ke pengembangan bahan bakar rendah emisi dan solusi bisnis sirkular untuk mengimbangi penurunan produksi minyak dan gas serta pemrosesan minyak mentah. Apakah semua bisa, bisa dilakukan atau sudah dilakukan oleh Pertamina? Prasyarat utamanya adalah inclusive dan inovatif. Melibatkan komunitas seluruh konsumen minyak dan mendorong inovasi bersama untuk menekan emisi. Tentu saja Pertamina yang harus membagun inisiatif lebih awal, untuk bisa membangun roadmap yang dapat diterima oleh JETP. Itu kalau mau agar agenda Presiden Joko Widodo di JETP tidak ambyar. Memang telah ada yang dilakukan Pertamina sebelum JETP ini datang. Program yang paling mengemuka adalah bio energi, pencampuran minyak sawit dengan solar, yang telah memicu pertengkaran dengan konsumen minyak goreng. Program ini pun tidak dianggap sebagai transisi energi oleh Uni Eropa. Langkah yang lebih kontroversial yang dilakukan Pertamina adalah gasifikasi batubara yang menjadi blunder di mata internasional yang menjadikan sebuah pukulan keras ke batubara adalah langkah paling kunci bagi JETP. Batubara yang hendak disuntik mati oleh komunitas internasional malah telah disuntik vitamin oleh Pertamina. Tapi terlepas dari dua kekeliruan ini masih ada jalan membenahi, membangun ulang. Pertamina, konon telah menjadikan NZE sebagai prioritas kerja. Mereka sadar transisi energi bukan pilihan, tapi to be or not to be, melaksanakan agar hidup berkelanjutan atau tidak melaksanakan maka sekarat. Mengurangi emisi di Scope 3 itu sebetulnya bagian paling mudah. Hanya butuh sedikit inovasi dengan sedikit berpikir, membangun program yang melibatkan banyak kalangan secara luas. Ini bisa dilakukan Pertamina. Bayangkan di Indonesia orang orang indonesia, jangankan menangkap karbon, menankap jin aja banyak yang bisa. Masa menangkap karbon tidak bisa? Monggo. (*)
Rambut Putih dan Kulit Kerut
Selamat menikmati usia senja dengan kulit dan kening berkerut. Wajah yang tidak cerah adalah kegundahan dan cermin ketidakcerahan hati. Orang yang optimistik dan bermasa depan wajahnya berseri-seri. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan ADA-ada saja Pak Jokowi ini meminta untuk memilih Presiden yang kulitnya berkerut dan berambut putih karena itu ciri orang yang memikirkan rakyat. Kontan netizen berkomentar bahwa ternyata Pak Jokowi tidak berambut putih jadi tidak pernah memikirkan rakyat he hee. Semua tahu arah dukungannya kepada Ganjar Pranowo yang berambut putih. Meski tidak berkerut kulitnya. Naifnya Jokowi juga mewanti-wanti berhati-hati memilih orang yang berwajah bersih. Entah Anies Baswedan yang dimaksud atau patung lilin, he hee. Sinyal pendekatan seperti yang diungkap Pak Jokowi sebenarnya keliru, bias, bahkan mengerikan. Mengukur kapasitas dengan rambut dan kerut. Monyet juga ada yang berbulu putih dan kulit berkerut. Kasihan kalau ada Capres yang diserupakan dengan monyet berbulu putih. Apakah itu Hanoman atau Monkey King. Socrates filsof Yunani pernah mendefinisikan “manusia” itu sebagai “hewan berkaki dua dan tidak berbulu”. Mendengar itu Diogenes esoknya membawa seekor ayam yang telah dicabuti bulunya, lalu melempar ke hadapan murid-murid Socrates sambil berujar: “Inilah manusia menurut Socrates!” Bagaimana bisa menghukumkan rambut putih dan wajah keriput identik dengan memikirkan rakyat? Orang yang memikirkan dirinya sendiri dengan keras juga bisa berambut putih dan kening berkerut. Orang yang takut kehilangan kursi dan stress juga bisa mengalami hal serupa. Rambut putih dan wajah keriput adalah efek dari penuaan usia. Peringatan bahwa sudah saatnya ia harus banyak merenung dan bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukannya. Acara Relawan Jokowi di GBK, 26 Nopember 2022, agak aneh. Masalahnya Jokowi adalah Presiden, maka semestinya pola dukungan adalah seluruh rakyat Indonesia, bukan relawan. Itu adalah cerita lama. Kemunduran ini membuktikan terjadinya pemerosotan demokrasi. Penggalangan dengan pola pengarahan atau penggiringan bukan partisipasi. Dikaitkan dengan teori siklus Polybios, maka bentuk pemerototan telah terjadi di ujung masa jabatan Jokowi. Sekelompok orang bijak yang telah membantu kekuasaan Jokowi bermoral baik yang disebut Aristokrasi sudah merosot menjadi kelompok penjahat yang mengendalikan kekuasaan dengan sewenang-wenang dan eksploitatif yang disebut Oligarki. Demikian juga dengan demokrasi yang telah membawa Jokowi ke tampuk kepemimpinan kini telah hilang dan bergeser menjadi dukungan buatan atau bayaran berbalut relawan. Hakekatnya hal tersebut menurut Polybios bukan demokrasi tetapi bentuk pemerosotannya, yaitu okhlokrasi atau mobokrasi. Kekuasaan kaum gerombolan. Peristiwa penggalangan GBK menunjukkan bahwa kekuasasn Jokowi sudah lemah sehingga terpaksa harus membuat dukungan artifisial relawan. Kemana partai politik? Sudah berlarian mencari posisi masing-masing. Jokowi sudah dirasakan tidak penting dan layak untuk ditinggalkan. Jokowi yang eksplisit mendukung rambut putih sesungguhnya berada di posisi lawan bersama. PDIP bersama Puan Maharani nyaris berseberangan. Gerindra dengan Prabowo Subianto menjadi korban tipu-tipu. Anies Baswedan dan Partai Nasdem beserta Koalisi Perubahan beradu semakin tajam. Nah, KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP tidak mudah lagi diarahkan, apalagi dibayar untuk sekedar wadah bagi sang rambut putih. Mobokrasi Jokowi adalah bentuk frustrasi dan lumpuhnya akhir kekuasaan. Wajahnya mulai berkerut memikirkan nasibnya sendiri. Bukan rakyatnya. Rakyat tidak pernah merasakan diperhatikan selain sekedar menjadi korban dari bagi-bagi sembako atau kaos bergambar Jokowi sendiri. Selamat menikmati usia senja dengan kulit dan kening berkerut. Wajah yang tidak cerah adalah kegundahan dan cermin ketidakcerahan hati. Orang yang optimistik dan bermasa depan wajahnya berseri-seri. Rambut putih tidak berhubungan dengan rakyat karena tidak sedikit rakyat yang membenci pada orang yang berambut putih. Mungkin si rambut putih itu gemar berbohong dan menyakiti rakyatnya. Rambut bisa menjadi alat menipu. Deceptive hair. When the man angry in the giddy dust, his hairs are turn white to decay – Kinsley Lee. (*)
Kalian Yang Undang Bencana, Kenapa Kita Yang Dibuat Sibuk?
Dan, yang paling rentan adalah orang yang Suka melihat berzinanya sesama jenis, karena itu bisa kejangkit pada dirinya. Dengan membunuh pelaku itu sama saja dengan membunuh keinginan melakukan hal yang sama seperti itu. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung TELAH tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan menusia itu sendiri (Al-Qur’an). Bukan tidak peduli dengan sesama manusia. Dan, bukan juga tak mau saling membantu atas musibah yang dihadapi atas sesama manusia. Cuma memang semua sedang dalam keadaan susah. Dan, musibah tidak pernah kita prediksi kapan akan datang dan dimana tempatnya. Namun, semua kitab suci agama-agama sawami telah menjelaskan. Bila suatu wilayah di mana penduduknya sudah jauh dari Allah SWT dan hidup penuh kemaksiatan maka siap-siaplah wilayah atau daerah tersebut bakal ditimpa bencana yang mengerikan kita semua. Negeri-negeri dahulu contohnya. Bagaimana negeri Solomon dan Gomorah dihantam dengan gempa bumi yang dahsyat akibat maksiat kepada Allah SWT. Sekarang di tanah air kita Indonesia telah mengalami hal yang sama. Pada 1955 pernah terjadi di sebuah kampung desa di Jawa Tengah kampungnya tertimpa dengan gunung yang terbelah seperti dipotong tengahnya, sehingga puncaknya menimpa satu kampung itu dan tidak ada satupun yang hidup dari mereka. Kayak kita memotong tumpeng dari tengahnya. Penyebabnya apa? Karena, hidup mereka bergelimang dengan maksiat, terutama zina sesama jenis. Itu juga yang terjadi di Palu beberapa tahun lalu dan juga terjadi di Cianjur baru-baru ini. Belum lama kita tonton berita di TV polisi menangkap Remaja dari Cianjur di Cipanas dalam keadaan telanjang bulat karena mereka melakukan praktek sex sesama jenis. Dan lebih mengagetkan lagi ada anak yang masih SMP terlibat di dalamnya yang ikut diangkut alias ketangkap. Dari mana polisi tahu? Yah, dari laporan masyarakat. Dan, remaja tersebut ternyata mereka saling tahu dari aplikasi yang ada. Ngeri, kan? Nah, oleh karena itu beberapa negara termasuk negara kita melarang praktek LGBT. Di Piala Dunia saja simbol-simbol LGBT dilarang keras oleh FIFA dan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Simbol-simbolnya saja dilarang seperti warna pelangi, apalagi mempraktekkannya? Tim panser Jerman saja memakai Ban Kapten dari pelangi gak bisa mendarat masuk ke Qatar. Lantas, mendarat di Oman dan tidak memakai Ban Kapten pelangi sebagai simbol dari LGBT, baru dimasukkan ke Qatar dan ikut piala dunia. Dalam sebuah video di Rusia saja praktek ini dilarang keras. Padahal, Rusia itu negeri komunis. Apalagi di negeri Islam atau negeri yang warganya mayoritas Islam? Bila melihat ada dua orang sejenis bermaksiat ria maka yang melihat hal itu Dibolehkan Membunuh kedua orang itu. Ini ajaran Islam. Kenapa begitu keras ajarannya? Ingat, ini penyakit menular. Dan, yang paling rentan adalah orang yang Suka melihat berzinanya sesama jenis, karena itu bisa kejangkit pada dirinya. Dengan membunuh pelaku itu sama saja dengan membunuh keinginan melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi, jauhilah perbuatan itu. Karena, itu merusak di bumi dan dibenci oleh Allah. Tapi kalau mau melawan Silakan, tapi jangan di negeri kita. Apalagi, di hadapan kita. Bisa mati dibelah kepalanya. Sebab sudah kena bencana dan musibah yang akan repot kita semua. Kalau lagi ada asyik, jika lagi susah semua, siapa yang mau bantu? Berharap pada siapa. Pada Jin? Gak mungkin dia bisa bantu karena gak ada lagi Nabi Sulaiman di sekitar kita. Maka jangan undang musibah agar kita semua gak dibikin repot. Wallahu A\'lam ... (*)
Jokowi Lakukan Puputan
Apalagi jelas rezim Jokowi bukan lagi menjalankan “Nawa Cita” yang berbasis sosialis ala Bung Karno, melainkan rezim “Nawa Duka” seperti rezim Peng Peng yang pro oligarki. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98 ACARA megah gempita berjuluk “Relawan Nusantara Bersatu” di Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (26/11/2022), yang melibatkan ratusan ribu orang ini bikin dahi berkerut. Apakah kita kembali ke era Orba yang melibatkan jumlah massa besar di luar massa kampanye resmi pemilu yang disebut Kebulatan Tekad? Jika dahulu mayoritas Ibu-ibu majelis taklim (dimobilisasi Badan Kontak Majelis Taklim/ BKMT) kini pun hampir mirip. Terlihat di layar kaca ibu-ibu yang berkerudung memenuhi GBK. Ada dua hal yang membuat kita protes: Pertama, pelanggaran hukum meski itu cuma putusan Menpora yang telah melarang penggunaan GBK sampai perhelatan Piala Dunia U-20 tahun depan. Maklum itu ajang sepakbola dunia resmi dari FIFA, tentu GBK sebagai ajang pembuka harus siap sedia. Kedua, moralitas etika kemanusiaan di saat kita baru tertimpa dua bencana besar yakni Tragedi Kanjuruhan dan Tragedi Gempa Cianjur. Kedua tragedi ini memakan korban cukup besar. Jika acara di GBK ini sekedar acara relawan seperti yang dinyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, justru ini bertolak belakang jika dilihat siapa Ketua Panitanya, yaitu: Stafsus Presiden Aminuddin Maruf dan Stering Comiite-nya Arsjad Rasjid, Ketua Umum KADIN. Artinya jelas ini orang Istana. Justru kita melihatnya Istana memanipulasi Relawan seolah itu acara Relawan. Jadi Hasto keliru, karena acara model GBK sudah kesekian kalinya dilakukan. Dari mulai acara Ribuan Kepala Desa di Istora Senayan, Acara Rakernas Projo di Magelang, Acara Musra di Bandung dan lain-lain. Semua acara ini tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Tidak mungkin Relawan bisa membuat acara berskala besar dan terus menerus. Malah kita bertanya apakah ini pakai dana Pribadi Jokowi atau APBN? Jika ada sponsor oligarki apakah ini bagian dari gratifikasi? Atau kompensasi dari banyaknya kebijakan yang menguntungkan oligarki (UU Omnibus Law, UU Minerba dan lain-lain). Kalau melihat skala acara-acara yang demikian massif tentu sudah Ratusan Milliar Rupiah tergelontorkan. Dari acara GBK makin tampak sekali agenda Pilpres 2024 dimana positioning Jokowi tidak miliki porto polio di Parpol manapun. Jokowi justru terasing dari semua parpol. Jokowi kader PDIP seperti sering diklaims orang PDIP. Jokowi sendiri hadir saat Rakernas 2 PDIP yang hasilnya dibacakan Ganjar Pranowo yang menyatakan Capres itu domain Ketum PDIP. Nah, jadi bertubinya agenda Jokowi jelas punya maksud dan tujuan sendiri. Dalam acara GBK, Jokowi bilang Kriteria Pemimpin mesti wajah berkerut dan berambut putih. Kalo kriteria ini jelas menyinggung Bu Mega. Bukankah Sang Ayahandanya, Bung Karno, kita kenal berwajah clink, berbusana modern, flamboyan dan lain-lain. Juga para tokoh bangsa seperti Bung Hatta, Bung Syahrir yang berwajah klimis dan tidak berambut putih. Anonim yang disebut Jokowi itu menyasar ke Ganjar Pranowo. Justru dia bikin ilustrasi kriteria pemimpin malah bikin ambyar semua orang. Tadinya kita berasumsi Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Tapi, ternyata terpatahkan di acara kemarin kriteria lebih mengarah ke Ganjar seperti skema awal. Bisa jadi pihak oligarki penyokong Jokowi tidak percayai sosok Prabowo. Apa mungkin Prabowo sosok Jenderal bisa diatur-atur kemudian? Buat Jokowi dan para oligarki kelanjutan project mercusuar Presiden Jokowi seperti IKN, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabotabek dan lain-lain itu adalah pertaruhan yang harus dilanjutkan. Apa jadinya bila semua project tersebut mangkrak? SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) saja terus dibuli meski hanya meninggalkan 1 project Hambalang yang nilainya kecil jika dibandingkan salah satu project Jokowi tersebut. Belum lagi potensi KKN yang berujung pidana seperti dikatakan tokoh seperti Prof Anthony Budiawan, Said Didu, dan Faisal Basri. Akhirnya Jokowi tinggal selangkah lagi deklarasikan Capres pilihannya, yakni Ganjar Pranowo. Hanya tinggal waktu saja. Apakah pilihan Jokowi akan diterima parpol-parpol, terutama PDIP? Padahal, apa yang dilakukan di GBK itu sudah sebuah psy war terbuka? Tapi, kita sangsi parpol-parpol akan manut begitu saja. Apalagi figur Ganjar yang penuh kontroversi antara lain tersandung E-KTP, kegagalan memimpin Jateng, sehingga Jateng menjadi provinsi nomor 15 termiskin, Kasus Wadas, Kasus Semen Kendeng dan lain-lain. PDIP sebagai parpol yang miliki tiket VIP tentu punya perhitungan bila usung Ganjar. PDIP adalah parpol yang dikenal miliki ideologisasi yang kuat. Jabatan adalah Penugasan: Petugas Partai. Sebagai partai yang memiliki jiwa sang inspirator dan pendiri mazab Nasonalis Bung Karno, tentu keberlanjutan ruh Bung Karno jadi pertaruhan utamanya. Apalagi muncul kepermukaan jika Ganjar yang Presiden, maka Jokowi yang Ketum PDIP. Bisa jadi setelah puputan Jokowi ini, makin membuat yakin PDIP segera mendeklrasikan Pencapresan Puan Maharani. Karena, pasti akan berisiko mendukung sosok Ganjar yang diingini Jokowi. Apalagi jelas rezim Jokowi bukan lagi menjalankan “Nawa Cita” yang berbasis sosialis ala Bung Karno, melainkan rezim “Nawa Duka” seperti rezim Peng Peng yang pro oligarki. PDIP harus tobatan telah gagal dengan eksprimen Petugas Partainya. Karena Sang Petugas malah menurunkan derajat menjadi timses next Presiden dan berupaya menciptakan next Boneka sesuai keinginan oligarki. Bahkan yang terburuk melakukan upaya Kudeta Konstitusi. (*)
Musibah dan Derita Rakyat di GBK: Parpol Kena ‘Prank’
PDIP menghimbau kepada ring satu Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang (ABS) dan benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya prestasi sudah on the track. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) RAKYAT Indonesia berduka atas musibah di Cianjur. Korban meninggal dunia sudah lebih dari 300 orang, belum termasuk korban hilang. Kerugian materi sangat besar. Mereka kehilangan segalanya. Sudah miskin, bertambah miskin. Di lain sisi, di Jakarta, ada yang mengadakan ‘pesta’, gegap gempita. Relawan mengadakan pertemuan di stadion utama Gelora Bung Karno (GBK). Menurut kabar, dihadiri lebih dari 100 ribu orang. Ironi Apalagi topik yang dibicarakan pada pertemuan tersebut sangat tidak penting bagi bangsa dan negara. Tidak berkelas. Misalnya, membahas ciri presiden. Mengarahkan, pilih presiden sebaiknya wajah yang berkerut dan berambut putih. Karena ciri tersebut memikirkan rakyat, katanya. Ampun deh! Mungkin cuma gurauan saja. Tapi sangat tidak lucu, kan? Tidak berkelas sama sekali! Mudah-mudahan tidak diliput media asing. Gurauan ini jelas telah membuat banyak pihak merasa tidak nyaman. Apa sih maksudnya? Belum lama ini mengatakan giliran Prabowo Subianto akan menjadi presiden 2024. Ternyata cuma gurauan juga, alias ‘prank’? Ternyata yang didukung yang berambut putih. Bukan Prabowo. Semoga Prabowo bisa menerima ini dengan lapang dada. Kedua, gurauan ini pasti akan membuat PDIP juga tidak nyaman. Karena, setiap orang mengerti siapa yang dimaksud berambut putih. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo. Ada dua alasan yang membuat PDIP bisa marah. Pertama, Jokowi sebagai kader PDIP terkesan tidak menghormati serta melancangi PDIP. Dua kader PDIP, Jokowi dan Ganjar, seolah-olah tidak menghargai Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Bahkan terkesan mempermainkannya, dengan tebak-tebakan kurang bermutu. Kedua, gurauan ciri presiden ini dapat diduga mau aborsi pencalonan Puan Maharani sebagai calon presiden dari PDIP. Kedua hal ini pasti akan membuat Ketua Umum dan jajaran PDIP marah. Sebagai kader PDIP, Jokowi dan Ganjar, seharusnya mengikuti arahan Ketua Umum dan jajarannya di PDIP. Bukan bermanuver untuk kepentingan pribadi mereka. Kita tunggu reaksi Prabowo dan PDIP. Semoga mereka dapat menerima semua gurauan ‘prank’ ini dengan lapang dada. Reaksi Sekjen Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto langsung bereaksi keras atas penyelenggaraan “Gerakan Nusantara Bersatu”, Sabtu, 26 Nopember 2022, di GBK tersebut. Hasto pribadi sangat menyesalkan adanya elit relawan yang dekat dengan kekuasaan, lalu memanfaatkan kebaikan Presiden sehingga menurunkan citra Presiden Jokowi. Akibatnya kehebatan kepemimpinan Presiden Jokowi di acara G20 di Bali yang membanggakan di dunia, dan rakyat Indonesia, lalu dikerdilkan hanya urusan gegap gempita di GBK. Menurut Hasto, kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah going global dan menjadi inspirasi dunia, direduksi dengan cara-cara yang tidak elegan. Sepertinya elit relawan tersebut mau mengambil segalanya, jika tidak dipenuhi keinginannya mereka mengancam akan membubarkan diri, tapi jika dipenuhi elit tersebut melakukan banyak manipulasi. “Banyak sekitar Presiden Jokowi yang kurang paham bahwa elit relawan tersebut kumpulan berbagai kepentingan,” ungkap Hasto. Padahal, lanjutnya, seharusnya menyangkut urusan bangsa dan negara, apalagi pemimpin ke depan merupakan persoalan bersama yang harus dijawab dengan jernih, penuh pertimbangan, dan harus menjawab jalan kejayaan bagi bangsa dan negara Indonesia. “Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu, menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut, sampai harus dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat,” lanjutnya. PDIP menghimbau kepada ring satu Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang (ABS) dan benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya prestasi sudah on the track. “Bahkan prestasi Pak Jokowi itu untuk bangsa Indonesia dan dunia, bukan untuk kelompok kecil yang terus melakukan manuver kekuasaan,” tegasnya. (*)
Ketika Parpol Merampok Hak Demokrasi
Tentu akan lebih jahat lagi ketika partai politik itu dikuasai oleh kekuatan uang atau oligarki. Terjadilah kongkalikong kepentingan para elit politik dan keuangan yang maha kuasa. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation, Putra Kajang Asli DALAM dunia demokrasi warga negara (citizen/people) menjadi rujukan kekuasaan. Tentu dalam spirit Islam, Tuhanlah sebagai penguasa masyarakat (people) yang menjadi rujukan tertinggi. Sehingga harapannya “the people” (masyarakat atau warga) dalam visi Islam harus sadar Tuhan. Hanya dengan demikan masyarakat dapat dikategorikan sebagai “Wakil Tuhan” di bumi. Tapi terlepas dari idealisme demokrasi yang berketuhanan (dengan spirit Islam) itu memang dalam konsep demokrasi masyarakatlah yang sesungguhnya menjadi rujukan kekuasaan. Istilah klasiknya: by the people and for the people (dari/oleh dan untuk masyarakat). Yang menjadi masalah memang, sebagaimana sistem perpolitikan yang lain, termasuk yang berbasis agama sekalipun, kerapkali sistem dipermaikan oleh ragam tendensi kepentingan oleh mereka yang punya kepentingan tertentu. Sehingga, idealisme demokrasi kerap dirampok dan terdegradasi ke titik terendah. Berbagai upaya dilakukan atau dimanipulasi untuk melemahkan nilai demokrasi. Dan lebih jahat lagi bahwa semua dilakukan juga atas nama demokrasi. Sehingga berbagai kejahatan dan manipulasi itu seolah “justified” (dibenarkan) secara konstitusional. Pada akhirnya melahirkan apa yang pernah saya sebut “constitutionalized crime” (kejahatan yang bisa dibenarkan secara hukum). Fakta ini mengingatkan saya tentang suatu hal yang Dr. Anies Baswedan sampaikan di acara KAHMI 3 hari lalu. Beliau menyampaikan bahwa kebijakan publik itu perlu etika dan inovasi. Karena tanpa etika akan ada kebijakan-kebijakan publik yang mungkin saja secara hukum benar. Tapi secara etika dan moral menginjak-nginjak kebenaran dan hati nurani. Partai Politik dan Demokrasi Partai-partai politik dalam tatanan demokrasi sesungguhnya sekedar menjadi jembatan bagi ekspresi kedaulatan pemangku kekuasaan tertinggi (rakyat). Karenanya di negara-negara maju, Amerika misalnya, petinggi-petinggi partai politik tidak memiliki peranan yang menentukan. Hampir Chairperson (ketua) dari dua partai besar Amerika (Demokrat dan Republican) tidak dikenal. Hal ini sangat berbeda dengan banyak negara, termasuk Indonesia. Di mana partai-partai politik, bahkan petinggi-petinggi partailah yang lebih dominan dalam menentukan arah perjalanan demokrasi dan kebijakan publik. Akibatnya petinggi negara yang terpilih harus rela menjadi “pekerja politik” yang tidak jarang terkungkung oleh arah kemauan “bos” partai pengusung. Salah satu dilemma terbesar perpolitikan dan demokrasi di Indonesia adalah persyaratan seorang calon posisi publik, baik di eksekutif maupun di legislatif, yang secara dominan ditentukan oleh partai politik. Terlebih lagi posisi publik eksekutif, dari Kepala daerah hingga ke Kepala negara, juga ditentukan oleh partai politik. Bahkan lebih masalah lagi ketika pencalonan itu dengan persyaratan yang berat, minimal 20% dukungan suara dari partai politik. Di Amerika Serikat penyaringan calon dari masing-masing partai, waktu secara internal partai ada persyaratan-persyaratan untuk maju, tapi pada akhirnya ketentuan itu ada di tangan pemilih (rakyat). Sehingga proses pemilihan calon dari partai melibatkan pilihan rakyat. Bahkan jika calon tidak lolos dalam pemilihan (seleksi) pencalonan, yang bersangkutan sah saja maju sebagai calon independen jika memiliki dukungan (dalam bentuk petisi) dari masyarakat. Saya hanya ingin mengatakan bahwa idealisme demokrasi seringkali terculik oleh berbagai kepentingan. Salah satunya adalah kepentingan partai-partai politik. Seolah hak setiap warga negara terbatasi bahkan teramputasi oleh kepentingan partai politik. Hak untuk maju sebagai calon. Dan juga hak untuk menentukan siapa calon yang diinginkan oleh rakyat. Tentu akan lebih jahat lagi ketika partai politik itu dikuasai oleh kekuatan uang atau oligarki. Terjadilah kongkalikong kepentingan para elit politik dan keuangan yang maha kuasa. Penentuan calon, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, bahkan yudikatif, ditentukan oleh kolaborasi kepentingan partai dan kepentingan uang (oligarki). Jika ini terjadi maka negara dan rakyat pada akhirnya hanya akan menjadi “slaves” (budak) kekuasaan yang tidak pernah berujung kepada harapan panjang mereka. Yaitu terujudnya “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Ghafur”. Atau seperti yang dijanjikan oleh negara melalui pesan Pancasilanya, yaitu: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapankah perubahan itu akan terjadi? Entah! Ci-Makassar, 28 Nopember 2022. (*)
Presiden Tidak Tahu Diri?
Bagi PDIP dengan jumlah kursi yang telah melebih 20% satu-satunya partai yang tak perlu koalisi untuk memajukan pasangan capres. Sudah mempunyai “captive market” pemilih tetap 20%. Angka tersebut menjadi “modal sosial” tetap. Oleh: Syafril Sjofyan, Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 SUATU pagi kemarin, istri saya yang apolitik hanya ibu rumah tangga tanya, “Pap, Presiden Jokowi apa ikut pemilu, sudah boleh berkampanye?” Rupanya dia nonton di medsos. Karena setahu saya dia jarang nonton tivi. “Ada acara Jokowi dengan relawan di GBK layaknya kampanye,” lanjut ibu dari anak saya. Pertanyaan awam saya akhirnya tergelitik. Presiden Jokowi memang senang mengumpulkan relawannya. Kadang mereka dikumpulkan di Istana, walau bukan urusan Negara. “Banyak relawannya yang diberi hadiah, di antaranya jabatan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN, bukan milik Presiden) walau hanya punya pengalaman bermain band,” timpal saya sembari ngunyah kripik jengkol. Istri saya tertawa renyah. Komen singkatnya ”Pak Jokowi Presiden relawan, dong”. Dari percakapan pagi tersebut lahir analisis ini. Jokowi lengkapnya bernama Joko Widodo, sebelum menjadi Presiden seperti sekarang, sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat. Karena Jokowi ketika itu bukan siapa-siapa. Juga, bukan tokoh masyarakat, bukan aktivis, bukan pula pemimpin ormas pemuda maupun agama. Menjadi Walikota Solo melalui dukungan PDIP. Nama Jokowi mulai melesat dikenal masyarakat, setelah promo mobil Esemka yang pesan 6.000 unit mobil, katanya ketika itu (sampai sekarang tak pernah ada). Kemudian PDIP memunculkan menjadi Gubernur DKI dan menang. Tidak sampai selesai masa jabatannya, kembali PDIP mencalonkan Jokowi menjadi Presiden pada 2014. Menang. Artinya jika tidak “dimunculkan dan didukung” PDIP meniti jabatan tersebut, Jokowi bukan siapa-siapa. Tentu termasuk anak dan menantunya. Tidak salah Megawati menyatakan dan mengingatkan jika Jokowi petugas partai (PDIP). Begitu besar jasa PDIP terhadap perjalanan hidup Jokowi dengan anak dan mantunya, hingga menjadi orang. Perlu juga dianalisis secara singkat tentang PDIP. Partai tertua setelah Golkar, cikal bakalnya malah lebih tua. Pemilu 2019 sebagai pemenang Pemilu. Jika diamati dari empat kali Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, perolehan suara hasil pemilunya kisaran 18 – 20 %. Artinya partai ini sudah punya “Captive Market” pendukung tetap. Apapun gonjang-ganjing yang terjadi baik di tubuh partai atau eksternal (kasus korupsi dsbnya) tidak akan membawa pengaruh. Hasil survei banyak lembaga juga tidak jauh beda dari kisaran 20 %. Berbeda dengan partai lain hasil pemilu dalam grafik naik-turun curam. Saat Pilpres 2019 Jokowi - Ma’ruf Amin didukung oleh 5 partai dengan perolehan suara pada Pileg 2019, PDIP (19,33%), Golkar (12,31%), PKB (9,69%), Nasdem (9,05%), PPP (4,52%). Total gabungan perolehan suara 54,9 % tidak berbeda jauh dengan angka perolehan kemenangan Pilpres Jokowi. Karena kerja keras 5 partai melalui infrastruktur partai yang berada sampai kecamatan. Artinya, tidaklah signifikan hasil dukungan relawannya terhadap kemenangan Jokowi. Karena infrastruktur relawan Jokowi terbatas, lebih terpusat di ibukota Jakarta atau beberapa di ibu kota provinsi. Begitu juga “efek Jokowi” juga tidak signifikan untuk menaikkan pemilih buat partainya PDIP. Terbukti perolehan suara PDIP 2019 tidak berbeda jauh dengan 4 Pemilu sebelumnya. Hanya berkisar 18 – 20%. Akhir pekan kemarin Jokowi cawe-cawe seakan calon presiden mengumpulkan relawan di GBK. Pengumpulan massa hingga ratusan ribu orang itu tentunya dengan sokongan dana yang besar. Pesta musik serta sebagian peserta itu di iming-iming dengan tablig akbar atau sholawat yang ternyata prank seperti diinvestigasi oleh media mainstream seperti Tempo dan Kompas. Jokowi sebagai petugas partai PDIP seakan menjadi petinggi partai yang bisa menentukan kriteria calon Presiden, yang melabrak fatsun partainya sendiri. Menisbikan hasil kongres dan kewibawaan serta marwah Ketum partainya PDIP. Yang telah menjadikan dirinya dari tidak siapa-siapa menjadi Presiden. Lebih tepatnya tidak tahu diri. Lupa kacang dengan kulitnya. Bagi PDIP dengan jumlah kursi yang telah melebih 20% satu-satunya partai yang tak perlu koalisi untuk memajukan pasangan capres. Sudah mempunyai “captive market” pemilih tetap 20%. Angka tersebut menjadi “modal sosial” tetap. Puan Maharani dengan modal sosial tersebut sudah siap berlaga, tinggal menentukan cawapres yang punya keahlian mengatasi ekonomi yang suram. Tidak perlu terpengaruh dengan survei dan manuver orang yang “tidak tahu diri”. Bandung, 28 Nopember 2022. (*)
Anwar Ibrahim, The Lion of Malays
DSAI adalah panutan politik untuk Islam Rahmatan Lil Alamin, yakni membangun peradaban berbasis anti korupsi, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi rakyat miskin. Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle HILMY Bakar Almascaty, keturunan pendiri Al-Irsyad, seorang yang pernah menjadi penghubung antara Datok Sri Anwar Ibrahim (DSAI) dan Adi Sasono, meminta saya untuk menulis tentang fenomena DSAI ini, serta sepak terjang perjuangannya dan harapan ke depan. Sebab, DSAI, yang baru saja menjadi Perdana Menteri Malaysia, kemungkinan besar akan mempunyai pengaruh pada kebangkitan Islam dunia. Di samping itu, Hilmy juga menyertakan tulisannya terkait DSAI, yakni “Ada Apa Dengan Taliban Nusantara”, Republika (7/8/2019). Tulisan itu menceritakan peranan DSAI menghimpun para Mujahidin dari Indonesia untuk berperang di Afganistan, tahun 1980-an. Ketika itu DSAI adalah menteri yang sangat dipercaya Perdana Menteri Malaysia. Menulis tentang DSAI ini tidaklah mudah. Karena kita akan berbicara tentang perjuangan panjang seorang manusia yang gagah berani, hidup dari penjara ke penjara, dan penuh dengan gagasan yang bersifat ideologis. Manusia satu ini adalah barang langka, ketika kita membandingkan dengan manusia-manusia elite di negeri ini, ada yang bangga jadi boneka, ada yang bangga memukul-mukul meja sambil berteriak perjuangan sampai titik darah penghabisan; Ada yang bangga menghimpun semua oposisi di kantornya, tapi kemudian dengan entengnya mendukung perpanjangan masa jabatan presiden secara inskontitutional, dan banyaknya manusia-manusia pelacur politik, yang hidupnya terjebak antara “stick and carrot”. Tentunya tidak hanya di sini, tapi di Malaysia juga. Beberapa orang telah mengulas DSAI, tapi kelihatannya tanpa makna. Karena sejarah manusia bukanlah soal deskripsi fungsi fakta terhadap waktu. Ada juga yang membuat meme “Dari Penjara Ke Istana; Dari Istana Ke Penjara”, membandingkan DSAI vs Dato\' Najib, di Malaysia. Tapi tulisan yang beredar sejauh ini tidak mengulas apa yang dipikirkan dan diperjuangkan DSAI. Bagaimana efeknya pada kebangkitan Islam di dunia? Bagaimana kebangkitan Bangsa Melayu di Asia Tenggara? Kita harus dapat membahas hal itu. Ideologi Anwar Ibrahim DSAI adalah Islam Fundamentalis pada masa mudanya. Pada awal 70 an dia mendirikan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), lalu menjadi presiden ABIM selama 9 tahun sejak 1974. Organisasi ini mempunyai visi menjadikan Malaysia sebagai bangsa yang merujuk pada Islamic World of View. Perempuan-perempuan ABIM adalah generasi pertama pemakai Jilbab di Malaysia sebagai bentuk kesadaran baru tafsir Islam atas pakaian wanita. Resikonya mereka di-bully sekian lama dan bertahun-tahun. Gerakan tersebut juga melakukan internasionalisasi gerakan Islam, seperti mengimpor pikiran-pikiran pendiri Ikhawanul Muslimin, Jamaat Al Islami, Dewan Dakwah Islam Indonesia, dlsb. (Lihat buku panduan 50 tahun ABIM, https://online.anyflip.com/obtem/jcih/mobile/index.html). Untuk gerakan ini, DSAI pernah ditahan oleh intelijen Malaysia, merujuk pada UU “ISA” (Internal Security Act). Pada saat pidato di Menara Telkom, Jakarta, 2004, atas undangan almarhum Adi Sasono, sepekan setelah keluar penjara yang dijalani selama 5 tahun itu, DSAI menyampaikan bahwa ketika muda dia dirayu untuk masuk Ikhwanul Muslimun, organisasi yang di Indonesia mungkin tercermin pada PKS, namun DSAI menjelaskan bahwa cukup baginya mempunyai panutan dari Bangsa Melayu, yakni Muhammad Natsir. Menurutnya Natsir sebanding dengan para pendiri Ikhwanul Muslimin, seperti Hasan Albana dan Sayid Qutub. Pernyataan DSAI tentang Natsir dan kedekatannya dengan pejuang Islam militan di Indonesia, seperti Muhammad Imaduddin Abdurahim dan Adi Sasono, menunjukkan DSAI yang telah menjadi oposisi di Malaysia tidak berubah garis ideologisnya. Namun, Islam bagi Anwar bukanlah ideologi eksklusif, yang hanya relevan untuk kepentingan kaumnya. Tapi, Islam menurutnya menjadi rahmat bagi semesta alam. Kembali ke awal masa pergerakan DSAI, sejarah mencatat DSAI terlibat dalam gerakan kampus dan mahasiswa yang anti pada pemerintahan. Dalam aksi solidaritas atas nasib petani yang semakin miskin saat itu, pada Desember 1974, DSAI melancarkan protes, yang mengakibatkan dia ditahan selama dua tahun oleh pihak keamanan Malaysia. Isu anti pemerintah dalam konteks model dan strategi pembangunan memang lagi trending pada masa itu, di berbagai negara berkembang. Di Indonesia era pembangunanisme yang dijalankan pemerintah Suharto dikecam oleh aktifis kampus pada Januari 1974. Kritiknya sama dengan yang terjadi di Malaysia, pembangunan dilakukan lebih untuk menguntungkan investor ketimbang rakyat. Yang mengalami kekejaman akibat kritik itu, di Indonesia adalah Hariman Siregar dan kawan-kawannya. Sama seperti Anwar Ibrahim, mereka dipenjarakan. Munro Kua, dalam “Athoritarian Populism in Malaysia”, mengatakan bahwa spektrum gerakan yang melibatkan DSAI pada era 70-an itu menunjukan perjuangan DSAI tidak terjebak pada ideologi tertentu. Sebab, bersama DSAI, banyak tokoh-tokoh nasionalis yang ditangkap. Bahkan, Mahathir Mohamad sebagai Menteri Pendidikan saat itu cenderung menuduh gerakan mahasiswa dan kampus itu ditunggangi Komunis. Tafsir lainnya atas gerakan DSAI yang sejak muda terbiasa dengan berbagai elemen perjuangan, menunjukkan bahwa pandangan keislaman DSAI beradaptasi pada kepentingan perjuangan bersama. Ketokohan DSAI sebagai mahasiswa dan pemuda tahun 70-80 an membuat Mahathir Mohamad, pada tahun 1982, Ketua UMNO dan saat itu Perdana Menteri Malaysia merekrut DSAI untuk bergabung ke partai UMNO. UMNO jika di Indonesia kala itu mirip dengan Golkar era Suharto, partai penguasa. Sejak tahun 1983, setahun setelah bergabung, DSAI menjadi menteri dengan berbagai portofolio dalam kabinet Mahathir Mohamad sampai tahun 1998, menjadi Wakil Perdana Menteri. Era saat DSAI bergabung ke UMNO, partai yang mengusung tema kebangsaan atau Melayu, pandangan keislaman Anwar tidak berubah. Namun, Anwar bermetamorfosis dalam dua isu, yakni persatuan Melayu Raya, yang mencakup bangsa-bangsa Melayu di Asean serta jaringan internasional Islam. Pada isu Melayu Raya, misalnya DSAI terlibat dalam kerjasama memajukan Melayu dengan BJ Habibie, sejak pertengahan tahun 90-an. Dalam konteks Islam, DSAI terlibat dalam penggalangan kekuatan milisi Islam untuk bantu bertempur melawan Rusia di Afganistan era 80 an (Hilmy Bakar Almascaty dalam “Ada Apa Dengan Taliban Nusantara”), aktif dalam forum-forum Islam dunia dan juga mendirikan Universitas Islam Antar Bangsa di Malaysia. Dia juga men-support kehidupan tokoh-tokoh Islam garis keras Indonesia yang mengalami tekanan di era Presiden Suharto, seperti Muhammad Imaduddin Abdurrahim, untuk berkiprah di Malaysia maupun di dunia. Pada tahun 1998, bulan September, Mahathir Mohamad memecat DSAI dari jabatan Deputi Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan sekaligus dari UMNO. Masa itu adalah masa kritis di negara-negara Asean akibat krisis moneter, khususnya di Indonesia telah membangkrutkan ekonomi kita dan sekaligus menjatuhkan Suharto dari kekuasaan. Di Malaysia DSAI mempunyai pandangan yang berbeda dengan Mahathir Mohamad dalam menyelesaikan persoalan krisis ekonomi tersebut, disamping itu DSAI secara konsisten terus menerus mengkritik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang melibatkan keluarga Mahathir dan para menteri. Akhirnya Mahathir marah kepada DSAI. “Human Right Watch”, dalam “Malaysia: Former Deputy Prime Minister Ibrahim Arrested” (23/10/1998) mengungkapkan kelompok loyalis Mahathir melakukan propaganda “50 sebab kenapa Anwar Ibrahim tidak pantas jadi Perdana Menteri”, memuat point DSAI seorang koruptor dan homoseks. Setelah propaganda ini, DSAI ditangkap dan dipenjara selama 5 tahun untuk tuduhan korupsi dan tahun berikutnya dituduh kasus sodomi, dijatuhkan hukuman 9 tahun. Namun, kasus terakhir ini dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, karena tidak ada buktinya. Perlawanan DSAI, keluarganya dan loyalisnya terhadap pemerintah telah menjadikan DSAI menjadi tokoh oposisi di Malaysia. Apa yang berubah ketika dia menjadi oposisi? Apa refleksinya? Selama menjadi oposisi dan dipenjara, DSAI mengalami sebuah refleksi bahwa istilah pribumi versus non-pribumi di Malaysia, yang selama ini menjadi dasar pijakan UMNO, adalah sebuah kelicikan. Atas nama pribumi para elit-elit UMNO dan menterinya melakukan korupsi yang tidak bisa dikontrol. DSAI yang sebelumnya menempatkan isu pro pribumi, sebagai tokoh UMNO, selama 15 tahun, mengalami perubahan pandangan dan sikap, yakni lebih mementingkan isu anti korupsi, kesamaan manusia (humanity) dan keadilan sosial. Ini yang membuat DSAI membuat Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan aliansinya dengan berbagai partai sekuler dan multi etnik. Jalan lurus yang dipilih DSAI pada 2018 secara mengejutkan didukung oleh mantan orang yang memenjarakan dia yakni Mahathir Mohamad. Mahathir yang kecewa dengan kegagalan demi kegagalan UMNO, pada tahun 2018 itu membuat Partai Pribumi dan bersekutu dengan Anwar Ibrahim dalam aliansi Pakatan Rakyat. Anwar yang dizalimi rezim dengan tuduhan Sodomi kedua, diputuskan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung untuk dipenjara 5 tahun. Padahal pengadilan negeri telah menganulir tuduhan itu, tidak berdasar. Mahathir berjanji jika dia menjadi Perdana Menteri akan meminta Raja Malaysia mengeluarkan DSAI dari penjara, memulihkan nama baik dan terakhir memberikan posisi Perdana Menteri itu kepada DSAI pada tahun 2020. Ternyata Mahathir berhasil menjadi Perdana Menteri dan hal-hak politik DSAI dipulihkan. Meskipun Mahathir tidak menepati janjinya untuk membagi jabatan Perdana Menteri pada tahun 2020 itu, namun Datok Sri Anwar Ibrahim sudah menjadi “Singa” yang tidak terkalahkan sebagai tokoh utama oposisi Malaysia. Auman Singa menakutkan seluruh negeri. Akhirnya, seluruh raja Malaysia berunding dan menyerahkan tongkat kepemimpinan nasional di tangan DSAI beberapa hari lalu. Dampak Kepemimpinan DSAI Terhadap Dunia Islam dan Indonesia DSAI, dalam usianya yang 75 tahun, menjadi sangatlah matang dalam berpolitik. Pada skala global, DSAI menunjukkan sikap netralitas atas persaingan kekuatan besar di Asia Pasifik. Dalam Anadolu Agency, kantor berita Turki, “Anwar Ibrahim Dorong Malaysia yang Netral di Tengah Persaingan Kekuatan Besar di Asia Pasifik” (25/ 7/22), Anwar menyebutkan akan berhubungan baik dengan barat dan sekaligus China. Menurutnya, Erdogan adalah contoh baik yang akan dia tiru, yakni meski anggota NATO, tapi menjalin hubungan baik dengan Rusia. Setelah DSAI menjadi Perdana Menteri, SCMP (25/11/22) menulis “Malaysia’s China policy to stay on even keel under Anwar Ibrahim with economy main focus, analysts say”, yang menunjukkan bahwa DSAI akan mengambil jalan netral dari pertarungan geopolitik di Asia Pasifik itu. Pikiran DSAI ini adalah pikiran “Tidak Timur dan Tidak Barat”. Di sini ajaran Islam, baik value maupun praxis, bisa menjadi peluang untuk ditawarkan. Ini merupakan kematangannya sebagai tokoh senior dalam politik Islam dan politik Asia Tenggara. Dalam era krisis global, tentu saja peranan DSAI untuk bisa mempengaruhi tatanan dunia baru multipolar mendapatkan peluang juga. Apalagi Malaysia sebagai negara \"Commonwealth\" mempunyai “club” barat yang berpengaruh. Disamping kemungkinan DSAI menggerakkan jejaring Islamnya. Bagaimana dampak kepemimpinan DSAI terhadap Indonesia? Sebagaimana diketahui elit-elit Indonesia banyak yang menjalin hubungan baik dengan DSAI, sebagiannya mengagumi ketokohan politiknya. Dalam spektrum politik, masyarakat Melayu dan “Islam modernis”, yang jumlahnya secara kasar mencapai 50% penduduk Indonesia, membuka diri atas representasi ketokohan dan pikiran-pikiran DSAI. Disamping itu Malaysia selama ini menjadi destinasi jutaan pekerja migran kita dan juga tempat menimba ilmu bagi mahasiswa kita. Keterhubungan ini membuat cepat atau lambat pengaruh DSAI dan pikirannya akan berproses di sini. Bahkan, bisa jadi dengan hilangnya figur kepemimpinan nasional Indonesia yang berkelas internasional, akan membuat DSAI menjadi idola di sini. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang double digit Q3 kemarin dan teknologi serta keunggulan jejaring keuangan, termasuk ekonomi syariah, akan semakin solid ditangan DSAI. Kematangan DSAI di dunia keuangan, sebagai menteri keuangan hampir 10 tahun, akan memperkuat kembali Malaysia sebagai hub internasional financial market. Pada posisi ini tinggal Indonesia apakah akan memanfaatkan Malaysia untuk tumbuh bersama atau merasa tersaingi dalam kepemimpinan DSAI tersebut. Apabila Indonesia seperti selama ini, tidak menyukai Islam sebagai sebuah pedoman kehidupan, khususnya di era Jokowi, maka kemungkinan besar “energi\" umat Islam Indonesia nantinya akan terafiliasi dengan kepemimpinan DSAI. Tentu formatnya masih perlu diprediksi. Setidaknya, di era digital ini, semua hal lebih gampang terjadi lintas batas negara. Penutup Datuk Sri Anwar Ibrahim (DSAI) merupakan tokoh besar Bangsa Melayu. Juga tokoh besar Islam. Kerasnya kehidupan yang dialaminya dan bermetamorfosanya pikiran politik yang melandasi perjuangannya membuatnya menjadi sosok yang teramat tangguh. DSAI adalah panutan politik untuk Islam Rahmatan Lil Alamin, yakni membangun peradaban berbasis anti korupsi, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi rakyat miskin. Sebagai pemimpin, bagi DSAI hidup berkuasa adalah pengabdian, sebuah amanah, bukan mengumpulkan harta benda. Dalam situasi defisit tokoh sekelas Datok Anwar, di Asia Tenggara, besar kemungkinan DSAI akan dijadikan figur oleh Bangsa Melayu yang tersebar di berbagai wilayah Asia Tenggara, ummat Islam di berbagai negara dan rakyat miskin dunia. Semua orang membicarakan fenomena Datok Anwar Ibrahim ini. Dia adalah Singa Bangsa Melayu (The Lion of Malays), tapi bisa pula dia menjadi Lion of Islam, yang membangkitkan Islam seluruh dunia, sebagaimana diperkirakan bahwa Islam akan bangkit abad ini dari Timur. (Demikian tulisan ini di tulis di Kebon Raya, Lake View Bedugul dan Pantai Sanur, Bali, 27/11/22, @57 years My Age). (*)
Merajut Bangsa Yang Terkoyak
Meski demikian, dengan alasan tertentu ada pihak-pihak yang menyerukan amandemen UUD NRI 1945 kembali, terbatas pada masa jabatan presiden tersebut, agar Jokowi bisa menjadi Presiden RI tiga periode. Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MAg, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta INDONESIA tidak sedang baik-baik saja. Isu-isu kebangsaan krusial antara lain, korupsi di segala lini (menurut Mahfud MD), krisis kepercayaan Polisi (kasus Polisi menembak Polisi), penegakan keadilan secara tebang pilih, dan Amandemen UUD 1945 pada 1999-2002 yang kebablasan. Setelah 77 Tahun Indonesia merdeka, apakah rakyat sudah berdaulat di bumi Nusantara? Negara yang dikuasai oligarki politik-ekonomi, harga kebutuhan-kebutuhan pokok tak terkendali, dan pembangunan IKN menambah beban lagi. Kondisi riil bangsa Indonesia sekarang ini termasuk dalam kategori negara setengah gagal, karena Negara salah urus (menurut A. Syafii Maarif), dan terjadi perselingkuhan kuasa lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif (menurut Rocky Gerung). Marak jargon Pancasila dan NKRI harga mati, tetapi apa saja impor. Persoalan kebangsaan yang akut dewasa ini antara lain lemahnya wibawa pemerintah, KKN meraja lela, minimnya keteladanan, hukum tidak adil, aparat represif, komunikasi pemerintah-rakyat tidak nyambung, utang Luar Negeri massif, dan sumber dana yang terbatas. Negara maju jika penyelenggaraan negara dan pemerintahan berjalan dengan baik, aman sejahtera, dan makmur untuk rakyat Indonesia. Ini merupakan amanat konstitusi. Jika negara dibangun dari kebohongan, penipuan, dan rekayasa, akibatnya korupsi, manipulasi. Pemimpin adalah perisai dalam memerangi musuh rakyatnya dan melindungi mereka. Jika pemimpin mengajak rakyat pada ketakwaan kepada Tuhan, dan bersikap adil, maka ia bermanfaat buat rakyat, tapi jika ia memerintahkan yang selain itu, maka ia musibah bagi rakyat. (Nabi Muhammad SAW). True leader will be seen when there is a crisis. Orang-orang terbaik memiliki kapasitas untuk berkorban, perasaan tentang keindahan, keberanian untuk mengambil risiko, dan disiplin untuk (tetap) mengatakan yang sebenarnya. Ironisnya, kebajikan mereka membuatnya rentan; mereka sering terluka, dan terkadang merasa hancur. Demikian, menurut Ernest Hemingway. Anda tidak akan pernah tahu bahwa yang Anda perbuat itu akan menghasilkan apa, tapi kalau Anda tidak melakukan apa pun, pasti tidak akan menghasilkan apa-apa, kata Mahatma Gandhi. “Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapa pun juga. Jagalah persatuan di dalam tentara, sehingga tentara kita dapat menjadi utuh, satu, dan merupakan benteng yang kokoh kuat dalam menghadapi siapa pun.” (Panglima Besar Jenderal Soedirman). Pada tanggal 15 November 2022 Forum 2045 menyelenggarakan Focus Group Discussion bertajuk Common Project Rekonsiliasi dan Reintegrasi Nasional di University Club Universitas Gajahmada Yogyakarta. Sebagai lembaga independen, dan imparsial, Forum 2045 melibatkan berbagai pihak untuk mempertautkan ide dan inovasi guna menggemakan perubahan, dan bekerja sama menyongsong Indonesia emas – Satu Abad Indonesia 2045. Dua tahun ke depan bangsa Indonesia akan menyelenggarakan perhelatan pemilu serentak, dengan partai politik dan calon legislatif yang demikian banyak. Sistem pemilu yang proporsional terbuka membelah masyarakat berkeping-keping. Polarisasi ekstrem tidak terkendali, baik menjelang maupun pasca pemilu. Polarisasi muncul karena faktor identitas dan persepsi atas pengelolaan kekuasaan. Kedua kutub atau berapa polar yang terbentuk akan mengerucut pada pencarian legitimasi untuk mengkonversinya menjadi kekuatan yang terkonsolidasi. Aktor yang secara intens melakukan komunikasi politik untuk memengaruhi keberpihakan politik, dan sensitivitas komunikasi politik membuat fanatisme politik menjadi lebih kokoh. Populisme muncul sebagai sub tipe politik identitas, karena populisme selalu berhubungan dengan polarisasi, dramatisasi, dan moralisasi politik. Populisme dengan politik identitas menjadi (sangat) berbahaya manakala mengabaikan heterogenitas masyarakat di mana pemilu dilaksanakan dan membuat jurang pemisah antar masyarakat, hingga menimbulkan kebencian yang secara serius mengancam bangunan negara bangsa. Berdasarkan pengalaman masa jabatan Presiden RI pertama dan kedua yang tidak terbatas, salah satu tuntutan reformasi ialah Amandemen UUD 1945 berupa pembatasan masa jabatan presiden secara eksplisit, yakni presiden yang telah habis masa jabatannya bisa dipilih kembali satu kali lagi, menjadi dua periode saja. Meski demikian, dengan alasan tertentu ada pihak-pihak yang menyerukan amandemen UUD NRI 1945 kembali, terbatas pada masa jabatan presiden tersebut, agar Jokowi bisa menjadi Presiden RI tiga periode. Ikutan perubahan UUD 1945 tersebut ialah tatacara pemilihan presiden, yang semula dilakukan wakil-wakil rakyat diubah menjadi semua rakyat berhak memilih presiden, di mana setiap kepala mempunyai satu suatu suara. Unsur perubahan yang kedua ini telah melenceng dari sila keempat Pancasila, yakni: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan/ perwakilan. Akar persoalan bangsa Indonesia ini adalah penyimpangan Reformasi melalui amandemen UUD 1945 empat kali (1999, 2000, 200, 2002), terutama tentang perubahan kedudukan Presiden yang bukan lagi menjadi mandataris MPR, dan Pemilihan Presiden langsung oleh rakyat one man one vote yang telah membuahkan UU Pemilu Nomlor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang presidential threshold. Mengutip pendapat Dr. Mohammad Iqbal, salah seorang penggagas berdirinya Negara Pakistan, “Kelemahan pokok sistem Demokrasi Liberal one man one vote ialah setiap kepala mempunyai satu suara, tanpa mempertimbangkan isi kepalanya.” Nilai-nilai Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 dan Undang-Undang serta Peraturan-peraturan turunannya hendaknya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Keadilan sosial tidak benar-benar diperjuang bagi seluruh rakyat Indonesia. Negeri ini dimerdekakan oleh rakyat semesta, mengapa kini dikuasai oleh oligarki ekonomi dan politik? Keputusan pindah ibu kota negara bisa dikatakan tidak melalui musyawarah, atau demokrasi one man one vote, melainkan melalui otoritas Presiden RI sebatas “minta izin” kepada DPR dalam forum resmi Sidang Paripurna DPR RI 2019. Tiba-tiba DPR sudah menyusun RUU IKN dan dibawa ke sidang untuk disahkan menjadi UU IKN. Tercatat hanya Fraksi PKS saja yang menolak RUU IKN untuk disahkan menjadi UU IKN. Kini Presiden RI Jokowi mengajukan usulan untuk revisi UU IKN yang baru seumur jagung. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah dengan revisi ini hal-hal yang belum legal hendak dilegalkan, misalnya tentang penggalian dana untuk pembiayaan pembangunan IKN dengan pemberian hak guna tanah/bangunan di wilayah IKN dalam jangka 80 tahun, dan dapat diperpanjang menjadi 160 tahun (?), termasuk pembagian kapling pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi khusus Ibu Kota Negara Nusantara. Banyak pakar dari berbagai bidang keahlian yang telah memberikan saran penundaan pindah Ibu Kota Negara dari Jakarta ke kawasan Sepaku Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Di samping aspek geologi, politik, dan ekonomi, terutama adalah karena kondisi keuangan negara yang sedang krisis dengan utang yang menggunung. Bahkan untuk membayar bunga utangnya pun harus berhutang. Negara niscaya mengejawantahkan kebenaran, keadilan, kejujuran, perikemanusiaan, dan persatuan, serta kemaslahatan bagi semua. Indonesia Merana Indonesia tanah airku, tanah airmu Indonesia tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahmu. Kau bilang di sana tegak jadi pandu Kau bilang Indonesia kebangsaanmu Kau bilang Indonesia tanah airmu. Kau serukan Indonesia bersatu Kau serukan hiduplah tanahku Kau serukan hiduplah negeriku Bangsaku rakyatku semua. Kau seru bangunlah jiwanya Kau seru bangunlah badannya Untuk Indonesia. Mengapa kau diam seribu bahasa Atas segala carut marut Indonesia? Mengapa kau obral sumber daya alamnya? Mengapa kau jual murah marwah bangsa? Mengapa kau biarkan para pengeruk batubaranya? Mengapa kau diamkan para koruptornya? Mengapa kau sudutkan putra-putra terbaiknya? Mengapa kau fitnah keji calon-calon pemimpinnya? Mengapa kau kadrun-kadrunkan mereka yang tidak seirama dengan Anda? Masihkah akan berteriak “Saya Indonesia”? Masihkan akan berkata “Saya Pancasila”? Masihkah akan mengaku menjunjung tinggi “Bhinneka Tunggal Ika”? Di mana hatimu? Di mana nuranimu? Di mana pikiranmu? Di mana perasaanmu? Di mana keindonesiaanmu? Cukup sudah segala olok-olokmu Cukup sudah segala kepura-puraanmu Cukup sudah segala kelicikanmu Cukup cukup cukup. Yogyakarta, 27-11-2022. (*)
Dendam dan Ketakutan Jokowi
Menurutnya, tak-tik itu dilakukan Jokowi sebagai trik Jokowi untuk bisa membalas dendam. “Bener lima bulan sebelum waktunya, dicopot lah dia Gatot. Itu style daripada Jokowi,” kata dia. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN JIKA mau jujur, “Gerakan Nusantara Bersatu” di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (26/11/2022) lalu itu adalah bentuk ketakutan Joko Widodo ketika pada akhirnya ia harus meninggalkan Istana setelah, sesuai konstitusi, masa jabatan sebagai Presiden RI berakhir pada 2024. Karena merasa ketakutan itulah pada akhirnya, perpanjangan masa jabatan dan presiden tiga periode dimunculkan kembali. Lewat pernyataan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, soal perpanjangan masa jabatan Presiden muncul lagi dengan menunggangi Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 asli. Reaksi keras datang dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi melalui Dekrit tersebut. Menurut Hidayat, wacana itu selain tidak sesuai dengan ketentuan Konstitusi yang berlaku, juga bisa mengarahkan Indonesia menjadi negara kekuasaan, bukan lagi negara hukum. “Melalui amandemen UUD 1945 sudah diputuskan, Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat). Itulah ketentuan baru yang ada dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945,” ujarnya pada Kamis (23/11/2022). Ia menekankan, apabila ada yang mewacanakan mengubah UUD NRI 1945 termasuk perpanjangan masa jabatan Presiden atau pengunduran Pilpres 2024 nanti dengan mekanisme, maka tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa ditindaklanjuti. Pria yang akrab dengan sapaan HNW ini menyayangkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dengan mendorong Presiden Jokowi membuat Dekrit. Karena dekrit itu secara legal adalah jenis keputusan Presiden, dan itu bukan ketentuan UUD. “Bila mengacu kepada konsep negara hukum yang berlaku sekarang ini di Indonesia, keputusan Presiden tidak bisa mengubah ketentuan-ketentuan atau ayat-ayat yang ada dalam UUD NRI 1945. Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebut bahwa perubahan UUD NRI 1945 kewenangan MPR, bukan Presiden,” tegasnya. HNW mengingatkan agar wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi melalui Dekrit ini tidak bisa disamakan dengan Dekrit mengembalikan UUD NRI 1945 oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Sehab, kondisi politik dan aturan hukum yang berlaku sangatlah berbeda. “Dahulu, ada kondisi deadlock politik konstitusional, sekarang tidak ada. Dulu tidak ada aturan Konstitusi yang menyebut dengan tegas, negara Indonesia adalah negara hukum, sekarang ketentuan sebagai negara hukum itu dinyatakan dengan tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945,” tukasnya. HNW juga menuturkan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan apalagi dengan dekrit tersebut juga tidak sesuai dengan sikap Presiden Jokowi yang sudah menegaskan di depan para Relawannya agar tidak ada lagi yang membahas perpanjangan masa jabatan Presiden. “Bahkan, Presiden Jokowi pernah menyebutkan bahwa yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden (tersebut) ada kemungkinan untuk menjerumuskannya, selain mencari muka atau bahkan menampar wajah Presiden,” pungkasnya. Jika menyimak pernyataan HNW di atas, berarti LaNyalla sudah “kurang ajar” ketika memberikan sambutan di depan HIPMI yang saat itu juga dihadiri oleh Presiden Jokowi. Tapi, tampaknya, Jokowi enjoy-enjoy saja dengan pernyataan Ketua DPD asal Jawa Timur itu. Pernyataan LaNyalla tersebut langsung mendapat reaksi dan kritikan netizen. Sampai mantan Ketua Umum PSSI dan Ketua Umum KADIN Jawa Timur itu, harus mengklarifikasi dengan menyebut, “tidak ada barter politik” segala. Apa benar, hanya LaNyalla dan Allah SWT yang tahu. “Kita semua orang Jatim sudah khatam dengan siapa Nyalla. Jadi, gak kaget,” ucap seorang warga Jatim. Bagaimanapun juga, dari catatan digital diketahui, LaNyalla saat Pilpres 2019 lalu memang berada di kubu Jokowi. Jadi, tidaklah salah jika kemudian ia kembali mendukung penundaan Pilpres 2024. Fakta bahwa Jokowi takut kehilangan tampuk kekuasaannya bisa juga dilihat dari pernyataannya saat memberikan sambutan di acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (26/11/2022).Presiden Jokowi mengatakan, pada Pilpres 2024 nanti masyarakat sebaiknya tidak salah memilih pemimpin. Jokowi mengingatkan masyarakat agar jangan memilih pemimpin yang senang duduk di Istana.Menurutnya, pemimpin Indonesia ke depan adalah yang memahami perasaan masyarakat.“Konsekuensi ke depan pemimpin seperi apa yang kita cari? Hati-hati, saya titip hati-hati. Pilih pemimpin yang mengerti apa yang dirasakan rakyat, pilih nanti di 2024 pilih yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat, setuju?” ujar Jokowi.“Pilih pemimpin yang tahu apa yang diinginkam rakyat, yang dibutuhkan rakyat, setuju? Jangan sampai, jangan sampai kita pilih pemimpin yang hanya senang duduk di Istana yang AC-nya dingin, saya ulang, jangan sampai kita pilih pemimpin yang duduk di Istana AC dingin,” ujar dia.Ia menegaskan, Indonesia merupakan negara besar, sehingga pemimpinnya tidak boleh hanya sekedar duduk manis. Jokowi pun mengingatkan, apa yang sudah dibangun pada pemerintahan saat ini harus dijamin keberlanjutannya.Keberlanjutan itu, menurutnya, jangan terhenti sampai 2024. “Yang sudah kita bangun harus kita jamin keberlanjutannya, inilah yang harus kita jaga sama-sama. Bukan hanya 2024, tapi juga 2029, tapi untuk Indonesia emas 2045 dan seterusnya,” tutur Jokowi.“Oleh karena itu, jangan karena kepentingan jangka pendek, politik, kemudian lupa tidak ada keberlanjutan yang telah kita mulai. Jangan lupa untuk (tetap) menjaga agar yang sudah di jalur tepat ini harus dilanjut,” kata dia. Ke mana arah ucapan Jokowi itu, kita sudah tahu. Jika benar Jokowi lengser, penggantinya nanti harus melanjutkan semua program yang sudah dimulai oleh Jokowi, seperti proyek mercusuar Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Jokowi ketakutan jika yang terpilih pada Pilpres 2024 nanti Anies Baswedan, proyek-proyek mercusuar yang jelas-jelas sudah menyedot keuangan negara, dibatalkan oleh Anies. Makanya, apapu yang “berbau” Anies bakal dijegal oleh Presiden Jokowi. Seperti Jokowi yang membatalkan kehadirannya dalam pembukaan Munas KAHMI XI di Palu H-2 hanya gara-gara Panitia bersikeras mengundang Anies Baswedan. Alasannya, Anies bukanlah pengurus KAHMI. Di sini jelas sekali bahwa Jokowi punya watak pendendam akut. Itu semua gara-gara Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai Bakal Calon Presiden oleh Partai NasDem pimpinan Surya Paloh ini. Tak hanya itu. Korban dendam tampaknya juga menimpa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ini juga lantaran Surya Paloh sempat keceplosan jika Andika bakal dijadikan sebagai Bakal Calon Wakil Presiden untuk Anies Baswedan. Makanya, rencana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI, akhirnya ditolak Presiden Jokowi. Padahal, sebelumnya, jabatan Panglima TNI untuk Andika rencananya akan diperpanjang hingga 2 tahun mendatang. Ini diperkuat dengan Presiden sudah mengirim Surat Presiden (Supres) penggantian Panglima TNI kepada DPR oleh Mensesneg Pratikno. KSAL Laksamana Yudo Margono calon pengganti Andika. Soal watak pendendam Jokowi sebelumnya diungkap oleh politisi senior PDIP Panda Nababan. Korbannya antara lain mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Panda Nababan akhirnya mengungkapkan awal mula kisah hubungan tak harmonis antara Presiden Jokowi dengan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Cerita ini bermula saat HUT TNI yang digelar di Cilegon pada 2017 silam. Saat itu Jokowi kedapatan terjebak macet panjang menuju lokasi hingga akhirnya dia jalan kaki dan naik ojek demi sampai di lokasi tepat waktu. “Pak Jokowi kemudian jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Gatot yang menyambut bersama Tito Karnavia saat itu, menyambut kedatangan Presiden, mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua tidak bisa terbendung. Iya-iya katanya (Jokowi),” ujar Panda yang dikutip VIVA dari YouTube Indonesia Lawyers Club. Namun jelas Panda, Jokowi diam-diam menugaskan Pratikno yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Pramono Anung mengecek ke Polda Banten dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Polda Banten yang kala itu dipimpin oleh Listyo Sigit Prabowo mengaku tidak dilibatkan dalam mengatur lalu-lintas. “Ditelpon Korlantas sama Pramono Anung, kami tidak dilibatkan, oh begitu cara kau mengapakan saya,” jelasnya. Panda mengungkapkan, dari kejadian tersebut dendam itu lalu dibahasakan Jokowi pada acara anak Jokowi Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Saat itu Gatot diperlakukan dengan tidak spesial. “Dua bulan kemudian di pestanya anaknya Jokowi si Bobby itu Rizal Ramli di samping saya, Ban, sudah tahu Soeharto raja Jawa yang sadis, ini lebih sadis lagi katanya,” ujar Panda. “Kau ngomong apa Rizal, kau lihat dulu Gatot Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa (saja) di dekat anggota-anggota DPR, staf-staf kedutaan,” lanjutnya. Sementara, kolega lainnya seperti Tito, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Pratikno menggunakan mawar merah yang menunjukkan mereka adalah panitia. “Mau menyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot, dia berbaur nyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk, istrinya duduk di kursi plastik. Itu istri Panglima loh, nunggu mobil kami sama-sama naik bus,” ucapnya. Menurutnya, tak-tik itu dilakukan Jokowi sebagai trik Jokowi untuk bisa membalas dendam. “Bener lima bulan sebelum waktunya, dicopot lah dia Gatot. Itu style daripada Jokowi,” kata dia. Dan, tampaknya, dendam seperti itu kini dialami Jenderal Andika Perkasa dengan menolak perpanjangan masa jabatannya hingga berusia 60 tahun. (*)
Flash Disk Sitaan Kasus Lain Jadi Barang Bukti Farid Okbah
Jakarta, FNN – Persidangan Kasus terorisme dengan terdakwa Ulama besar yaitu Ust. DR. Farid Okbah, DR. Anung Al Hamat, dan DR. Ahmad Zain akan digelar pada Senin, (28/11/22), dan akan memasuki agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada persidangan sebelumnya, JPU Jaya Siahaan dalam pembuktiannya menunjukkan salah satu alat bukti, yaitu sebuah flash disk, tanpa mau memperlihatkan atau menerangkan detail isinya. Sebagai alat bukti, flash disk tersebut, JPU menerangkan diperoleh dari hasil sitaan pada sidang kasus terorisme atas nama Siswanto. Sidangnya dipimpin hakim Nyoman Suharta, SH, yang dilaksanakan pada 30 november 2021, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di relas vonis tersebut dengan perkara No.616/ Pid.Sus/2921/PNJkt.Tim, diantaranya menyebutkan 1 (satu) flash disk merk Sandisk 16Gb warna hitam untuk dimusnahkan. Namun, “Anehnya, saat persidangan pembukrian kasus Ust. DR. Faid Okbah dkk, JPU malah menjadikan flash disk tersebut sebagai salah satu alat bukti,” ungkap Advokat Juju Purwantoro. Menurut Kuasa Hukum Ustadz DR. Farid Okbah, dkk itu, di sini telah terjadi pelanggaran hukum oleh JPU, karena sesuai pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang merupakan salah satu tugas daripada “Kejaksaan adalah, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Hal itu juga telah diatur di dalam Pasal 270 KUHAP yang terkait dengan kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Dalam hal ini tidak hanya masalah pidana badan, tetapi juga dalam hal pelaksanaan putusan terhadap barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” “Dengan demikian tampak sekali bahwa JPU telah tidak benar, dan tidak cermat, dalam menyusun tuduhannya. JPU telah memaksakan tuduhannya secara tendensius dengan berusaha memanipulasi salah satu alat bukti dalam persidangan tersebut,” tegas Juju Purwantoro pada FNN, Ahad (27/11/2022). Para terdakwa tersebut dituduh dengan tindakan tetorisme telah melanggar Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme, juga Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Terorisme. Sidang kasus Farid Okbah dan kawan-kawan dipimpin I Wayan Sukanila, selaku Ketua Majelis Hakim dengan kedua anggotanya Novian Saputra dan Henry Dunant Manuhua. (mth)
Akankah Jokowi Menjadi Musuh NKRI?
Kapankah akan terjadi transisi kekuasaan pada rezim tirani ini? Atau rakyat hanya bisa pasrah menerima keadaan, kehilangan kemerdekaannya dan hidup dalam penindasan. Perih dan teraniaya dijajah oleh bangsanya sendiri, rakyat kini berhadapan langsung dengan rezim kekuasaan yang dzolim. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI SUNGGUH amoral jika belum pantas disebut biadab. Belum hilang ingatan publik dari kasus Ferdy Sambo di tubuh Polri. Belum selesai luka dan rasa sakit akibat tragedi Kanjuruhan. Kini kekuasaan bertingkah lagi dengan pengerahan massa relawan dengan biaya besar dan tak bermanfaat di GBK. Tujuan hanya sekedar menyampaikan capres berambut putih dan syahwat perpanjangan kekuasaan tiga periode, saat tanah pemakaman korban gempa belum kering dan warga Cianjur diselimuti penderitaan. Ini rezim, sepatutnya disebut manusia atau apa ya? Dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo bukan hanya jauh dari harapan rakyat Indonesia. Perilaku kekuasaan atas nama demokrasi dan konstitusi itu telah menampilkan tabiat otoriter dan diktator secara terang-benderang. Kehancuran sistem dan rezim hipokrit secara perlahan dan pasti berhasil membawa republik ini menuju negara gagal. Pembangunan fisik yang mengabaikan studi kelayakan dan skala prioritas, hanya menjadi kedok dari proyek rente, syahwat korup dan jebakan utang. Selain mangkrak, pembangunan pelbagai infrastruktur seperti jalan tol, kereta api cepat dan IKN menyebabkan terkurasnya uang negara secara sia-sia hingga menyebabkan krisis ekonomi dan krisis multidimensi. Kebutuhan pokok rakyat seperti sembako, gas, listrik dan pelayanan publik lainnya, kalah keutamaannya oleh ambisi proyek mercusuar dan legacy yang muluk-muluk. Jokowi, sosok pemimpin yang lemah dari segi kapasitas yang ditandai dengan ketiadaan visi kenegaraan, mengandalkan tindakan represi dan bahkan telah merusak tatanan nilai-nilai secara struktural dan kultural. Itu menyebabkan rezim yang berafiliasi atau menjadi sub koordinat ideologi kapitalis dan komunis tersebut perlahan tapi pasti telah menggerus sendiri keberadaan dan eksistensi Pancasila, UUD I945 dan NKRI. Tak cukup membungkam demokrasi dan membelenggu konstitusi, kekuasaan dengan tipikal Machiavellis tersebut seakan telah memiliki keharusan untuk meminggirkan peran agama, khususnya Islam. Sebuah entitas sosial politik yang telah menjadi peradaban dunia, pemilik saham terbesar atas kelahiran Indonesia sekaligus rakyat mayoritas, harus terisolasi oleh sistem sekuler dan liberal yang dianut rezim. Bengis pada oposisi, memenjarakan aktifis pergerakan dan ulama, menista agama hingga terkesan tak segan-segan untuk menganiaya dan membunuh rakyatnya sendiri, sepertinya telah menjadi dan satu-satunya prestasi dari pemerintahan di bawah komando Jokowi. Kebohongan demi kebohongan seiring perilaku merampok uang negara dengan membabi-buta dan perilaku amoral ingin memperpanjang kekuasaan hingga tiga periode. Tak mampu membuat para buzzer dan influencer yang dibiayai APBN, meyakinkan rakyat hanya dengan memoles citra dan kondite rezim. Pemerintah justru semakin menimbulkan pembelahan sosial dan ancaman disintegrasi bangsa. Isu SARA berseliweran di tengah kemerosotan ekonomi, pertentangan kelas dan ketimpangan sosial semakin melebar membuka peluang musim kriminalitas dan kecenderungan chaos akibat ulah penguasa. Potensi desktruktif benar-benar menganga di dalam negeri, bukan tidak mungkin tak butuh waktu lama NKRI diselimuti tragedi yang perkepanjangan. Jika saja tak ada upaya yang mendesak untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi pada NKRI dengan pergantian rezim dan agenda perubahan, maka beberapa hal yang bisa dipastikan akan terjadi destabilitas antara lain sebagai berikut: Pertama, kondisi sosial ekonomi antara kelompok orang kaya (the have) dan kelompok orang miskin (the have nots) yang mengundang kecemburuan sosial dan ketimpangan sosial, akan merangsang terjadinya amuk massa (collective behavior). Kedua, konflik politik yang bermuatan konflik horizontal dalam satu sistem politik yang berlaku seperti sekarang ini, akan berdampak dan menimbulkan kepentingan yang berbeda sehingga memicu “internal power struggle” di antara parpol menjelang pemilu serentak tahun 2024. Terlebih lagi, jika perpanjangan jabatan presiden tiga periode dipaksakan berlangsung. Ketiga, gagalnya penegakkan hukum (law inforceman) dengan ketiadaan rasa keadilan hukum yang dirasakan rakyat selama ini, maka tidak menutup kemungkinan hukum rimba yang terjadi di negeri Pancasila ini. Hanya melalui kerusuhan, mungkin akan terjadi perubahan dan rasa keadilan sosial di negeri ini. Beberapa kecenderungan tersebut yang sudah menjadi sinyalemen dan terlihat indikatornya, begitu berbahaya meski hanya dari faktor domestik. Lebih mengerikan lagi muncul dari faktor “conflict of interest” dari luar negeri. Seperti apa yang telah dialami oleh Indonesia sebagai negara merdeka namun dikuasai oleh bangsa asing dan aseng sejak silam hingga saat ini. Seperti api dalam sekam, NKRI sepertinya hanya akan menunggu waktu menjadi wilayah konflik secara nasional maupun internasional. Seakan mengulang era perang dingin, posisi Indonesia yang potensial dari aspek geografis, geostrategis dan geopolitis, pastinya akan menjadi seksi dan menarik bagi kepentingan global. Oleh karena itu, kondisi obyektif dan subyektif akibat kegagalan mengurus negara yang disebabkan oleh ketidakmampuan seorang presiden. Menjadikan Indonesia semakin terpuruk dan terbelakang. Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi ini, rakyat lebih banyak mengalami kemudharatan ketimbang kemaslahatan. Di dalam negeri, Jokowi tak mampu menghadirkan kemakmuran dan rasa keadilan sosial buat seluruh rakyat Indonesia. Di lain sisi lewat kebijakannya yang gegabah, Jokowi tersandera oleh kepentingan luar negeri, terjebak utang yang berakibat kehilangan kehormatan, harga diri dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Sungguh, tidak bisa dibiarkan terus berlangsung lebih lama lagi. Meminjam istilah Bung Karno, rakyat Indonesia itu butuh keberanian, butuh semangat dan butuh tekat untuk menjebol dan membangun sistem kolonialisme dan imperialisme modern baik oleh bangsa asing maupun dari bangsanya sendiri. Ketika trias politika dikuasai oligarki, tak ada pilihan bagi bangsa Indonesia harus membangun demokrasi yang kedaulatan rakyat sebenar-benarnya bisa diwujudkan. Entah dengan jalan konstitusional, entah dengan jalan ekstra parlementer jika itu memang dibutuhkan dan terasa urghens. Dengan “people power” yang bisa mengusung revolusi atau berharap perubahan konstitusional mengandalkan demokrasi yang sakit, pseudo demokrasi. Apapun itu, rezim kekuasaan tak akan pernah legowo melepaskan jabatannya. Perpanjangan jabatan tiga periode, menjadi bukti hasrat rezim begitu tinggi melanjutkan dinasti kekuasaannya. Untuk menjajah, menguasai dan memiliki Indonesia demi kepentingan pribadi, kelompok dan golongannya semata. Tidak peduli republik diambang kehancuran, tak peduli NKRI akan terhapus dalam sejarah yang pernah ada dan tercatat di dunia. Dengan penderitaan rakyat yang begitu hebat. Tak berdaya oleh wabah dan konspirasi pandemi yang berlarut-larut. Di tengah negeri yang diliputi korupsi dan kejahatan kemanusiaan, mampukah rakyat Indonesia keluar dari krisis dan berhasil melakukan restorasi. Kapankah akan terjadi transisi kekuasaan pada rezim tirani ini? Atau rakyat hanya bisa pasrah menerima keadaan, kehilangan kemerdekaannya dan hidup dalam penindasan. Perih dan teraniaya dijajah oleh bangsanya sendiri, rakyat kini berhadapan langsung dengan rezim kekuasaan yang dzolim. Rezim kekuasaan, ada di mana cita-cita proklmasi kemerdekaan dan amanat pendiri bangsa serta para pahlawan dikhianati. Rezim kekuasaan yang oleh publik dinilai dinahkodai seorang pemimpin boneka. Akankah Jokowi menjadi musuh NKRI? Wallahu a\'lam bishawab. Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 27 November 2022/3 Jumadil Awal. (*)
Presiden Minus Karakter Negarawan: Hipokrit Terhadap Wacana Penundaan Pemilu, Perpanjangan Masa Jabatan dan Presiden Tiga Periode
Kembali ke UUD 1945, Yang Berdaulat Adalah Rakyat, maka ambil kembali mandat yang telah diberikan oleh rakyat kepada para Pelaku Makar Konstitusi tersebut. Jalan melalui Pengadilan Rakyat atau Revolusi mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk menghentikan langkah konspirasi penguasa yang hendak makar terhadap konstitusi. Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo BANYAK pihak merasa terkejut ketika Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), LaNyalla Mahmud Mattalitti mengusulkan Pemilu 2024 ditunda. Tidak hanya itu, LaNyalla juga mengusulkan agar masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ditambah dua atau tiga tahun lagi. Hal tersebut disampaikan di acara Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke XVII. Ada misi apa di balik pernyataan Ketua DPD tersebut. Memang akhirnya Ketua DPD memberikan klarifikasi bahwa tidak ada Barter Politik atas pernyataan yang mengejutkan tersebut, namun hal itu tidak menyurutkan persepsi miring terhadap usulan “nyleneh” LaNyalla Mattalitti. Gayung pun bersambut. Tampaknya, Presiden Jokowi tidak lagi menolak wacana penundaan pemilu yang berarti ada perpanjangan masa jabatan presiden, DPR, DPD dan yang terkait dengan kepemimpinan 5 tahunan, demikian juga wacana 3 periode. Terkait dengan wacana ini, ada momentum politik ketika Presiden Jokowi hadir di GBK dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu, Sabtu, 26 Nopember 2022 sekitar pukul 08.20 WIB. Dia hadir menyapa seluruh relawan sampai mengundang sapaan dari para relawan dan pendukungnya yang berlangsung meriah. Di tengah kemeriahan itu, terdengar teriakan-teriakan “tiga periode” dan “satu periode lagi” menyambut Pilpres 2024. Selain itu poster-poster bernada serupa pun seperti “Jokowi 3 Periode” dan semacamnya turut dibentangkan beberapa relawan. Pertanyaannya, mengapa yel-yel dan poster itu ada, dan terkesan dibiarkan untuk dibentangkan? Isu perpanjangan masa jabatan presiden, presiden 3 periode yang mulai lagi dihembuskan sebenarnya kontroversial dengan pernyataan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dulu pernah bilang bahwa isu perpanjangan masa jabatan Presiden tampar mukanya. Namun, pernyataan itu juga terkesan hipokrit, karena Jokowi juga pernah menyatakan bahwa wacana itu merupakan bagian demokrasi. Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Wacana itu menjadi polemik setelah disuarakan sejumlah elit partai politik. Meski demikian, sikap Jokowi kali ini tak sekeras pernyataannya sebelumnya. Kali ini, dia menyatakan bahwa wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi. Namun, sekali lagi, Jokowi menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi. Dalam tinjauan hukum, tindakan Jokowi yang katanya taat konstitusi tapi terkesan membiarkan atas nama demokrasi itu dapat dikatakan hipokrit, antara das sollen (antara idea) dengan das sein (realita). Saya kira pernyataan itu tidak konsisten ketika dihadapkan pada peristiwa persekusi terhadap dosen dan mahasiswa, bahkan ancaman pembubaran diskusi tentang Pemakzulan Presiden yang bahkan dijamin, diatur oleh UUD Pasal 7A. Sementara soal wacana penundaan pemilu itu tidak diatur bahkan bertentangan dengan konstitusi Pasal 7 dan Pasal 22 E ayat (1). Jika mau fair, mestinya semua hak bicara dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh Pemerintah, Presiden. Tapi kita lihat, wong TNI Polri dan istri cuma bicara di GWA saja akan dikenakan sanksi oleh institusinya, ini konstulitusionalkah? Ini demokratiskah? Orang nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, dikatakan (telah) terpapar radikalisme, tidak boleh mengundang ustadz radikal! Inikah yang disebut demokrasi itu? Democracy for who? Ada juga kasus lain yang terjadi pada 29 Mei 2020 di Yogyakarta. Sebuah diskusi yang awalnya diberi judul \'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan\' ramai disorot, terdapat berbagai jenis Teror kepada Panitia dan Pembicara (Prof. Ni\'matul Huda). Judul diskusi akhirnya diubah menjadi: \'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan\'. Teror susulan menyasar panitia diskusi daring tentang pemakzulan presiden yang sebelumnya pada Jum’at lalu Batal digelar kelompok studi mahasiswa Constitutional Law Society, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun, panitia kemudian membatalkan diskusi itu. Alasannya, nara sumber, panitia, dan keluarga panitia mendapatkan ancaman pembunuhan melalui pesan pendek di telepon seluler. Panitia menerima pesan berisi ancaman pembunuhan serempak dari nomor yang berbeda pada Jumat, pukul 13.00. Teror juga menimpa calon pembicara diskusi Prof. Ni’matul Huda. Imbasnya, Prof. Ni’matul takut keluar dari rumah. Teror terhadap Prof. Ni’matul diduga terjadi pada Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar pukul 23.00. Pada jam itu, lima orang memencet bel dan menggedor-gedor pintu dan garasi rumah Ni’matul. Dalam ketakutan, ia tidak membuka pintu dan menghubungi Jamil. Teror kembali muncul pada Jum’at siang sebelum acara diskusi mulai. Ni’matul menerima pesan WhatsApp bernada ancaman pembunuhan sama seperti yang diterima panitia diskusi. Kalau konsisten terhadap hak warga negara dalam alam demokrasi, mengapa perlakuan diskriminatif justru dipertontonkan oleh rezim Jokowi? Pada intinya, kalau dicermati, respons yang ditunjukkan oleh presiden saat ini terhadap wacana penundaan pemilu dan penambahan 3 periode masa jabatan presiden memang “tampak jelas ada penurunan ketegasan” jika dibandingkan respons ditunjukkan pada akhir tahun 2019 lalu dan terkesan inkonsisten. Terkait dengan inkonsistensi sikap Jokowi dalam isu presiden tiga periode ini, julukan King of Lips Service kembali dibicarakan netizen. Pernyataan netizen saya kira juga bukan tanpa alasan mengingat track record Jokowi yang banyak dinilai oleh beberapa pihak tidak konsisten antara yang diucapkan dengan yang diperbuat (BEM UI, Azumardy Azra). Ya seperti yang pernah disebutkan, Jokowi menyatakan bahwa “jika ada orang yg mendorong perpanjangan masa jabatan, hingga 3 periode itu, orang itu (1) menampar mukanya; (2) mencari muka dan (3) menjerumuskannya.” Lalu kenapa selama beberapa mingguan ini dia membiarkan perbincangan yang jelas memenuhi 3 hal itu hingga akhirnya menyatakan itu bagian dari demokrasi? Mestinya presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di awal wacana langsung memberikan pernyataan resmi: “Setop Wacana Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan”, sehingga tidak menjadi bola liar yang menguras energi bangsa. Pernyataan Presiden juga bisa dinilai anti klimaks terhadap Gonjang Ganjing wacana itu karena Terkesan Abu-Abu, Inkonsisten, ambigu dan Hipokrit! Artinya, dugaan bahwa beliau itu The King of Lips Service oleh netizen cukup beralasan. Terkait dulu bilang tampar mukanya, dan sekarang bagian demokrasi, oleh netizen disimpulkan bahwa menampar muka bagian dari demokrasi, hal itu merupakan kekacauan logika akibat dari sikap penguasa. Namun, itu logika yang Lurus dengan menggunakan prinsip Silogismus sebagai berikut: Premis 1: Wacana penundaan pemilu itu menampar muka presiden; Premis 2: Wacana penundaan pemilu itu bagian demokrasi. Kesimpulan: 1. Wacana penundaan pemilu itu Menampar muka, namun termasuk bagian dari demokrasi. 2. Menampar muka presiden itu termasuk bagian dari demokrasi. Ini termasuk penalaran yang benar ataukah Logical Falacy? Ya, kadang-kadang kita perlu ngomong: “Wes, Pokoke Awuren...!” Perpanjangan jabatan itu sebagai konsekuensi adanya penundaan pemilu. Sampai sekarang belum jelas siapa sebenarnya yang punya kemauan untuk melakukan penundaan pemilu. Semula saya malah baca berita yang menyatakan, justru yang mempunyai kemauan untuk penundaan pemilu itu Presiden Jokowi (Andi Arief Demokrat). Lalu meminta menteri dan ketua-ketua parpol untuk melempar wacana sekaligus menyetujui rencana tersebut. Kalau ini benar, maka ini adalah persekongkolan (konspirasi). Persekongkolan mereka dapat disebut sebagai persekongkolan jahat untuk Makar Terhadap Konstitusi. Jika hal ini benar, maka Presiden dapat diduga telah melakukan upaya Pelanggaran Terhadap Konstitusi dan Dapat Di-Impeachment. Pertanyaannya: siapa yang akan melakukan impeachment jika Para Wakil Rakyat saja telah tersandera dalam Persekongkolan tersebut? Kembali ke UUD 1945, Yang Berdaulat Adalah Rakyat, maka ambil kembali mandat yang telah diberikan oleh rakyat kepada para Pelaku Makar Konstitusi tersebut. Jalan melalui Pengadilan Rakyat atau Revolusi mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk menghentikan langkah konspirasi penguasa yang hendak makar terhadap konstitusi. Jika merasa menjadi negarawan, beranikah menghentikan wacana penundaan pemili, perpanjangan masa jabatan dan presiden tiga periode? Jika hipokrit dapat dipastikan, Presiden tidak akan berniat dan mau menghentikan wacana tersebut. Tabik...!!! Semarang, Ahad: 27 Nopember 2022. (*)
Jokowi Tiga Periode: Relawan Suruh Partai Politik Cuci Piring Kotor
Partai politik saat ini sedang menikmati puncak kekuasaan, jangan sampai kekuasaan ini direnggut hanya untuk membela kepentingan pribadi (relawan) Jokowi. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) RELAWAN himpun massa di Stadion GBK. Tujuannya tidak jelas, kecuali mendegradasi kehormatan presiden, seolah-olah menjadi pemimpin organisasi massa (ormas). Relawan seolah-olah mau mengatakan bahwa survei Litbang Kompas, yang menyatakan hanya 15,1 persen rakyat yang masih mendengar perkataan atau arahan Presien Jokowi, salah. Relawan sepertinya mau membuktikan ini lewat pengerahan massa. Tetapi, halusinasi tentu saja tidak bisa menghapus realita. Pertemuan ini terlihat tidak ada makna sama sekali bagi rakyat. Karena tidak membicarakan hal substantif untuk kepentingan bangsa dan negara, apalagi kepentingan rakyat. Maka itu, menghancurkan kehormatan Presiden. Malah terkesan relawan hanya cari muka saja, alias …. Maaf, saat ini, saya belum menemukan kata yang tepat. Relawan mengundang Jokowi pidato. Di tengah pidatonya ada yang teriak tiga periode. Cukup berani menyela pidato presiden, seperti diskusi di RT/RW saja. Apa karena memang sesuai skenario, harus ada yang teriak tiga periode? Anehnya, Jokowi sepertinya menikmati. Tertawa mendengar teriakan tersebut. Mungkin merasa lucu, atau mungkin juga menikmatinya. Cuma Jokowi yang paham makna tertawanya. Seperti juga sebelum-sebelumnya, di mana Jokowi juga terlihat begitu menikmati usulan perpanjangan masa jabatan presiden atau usulan Jokowi tiga periode. Usulan seperti ini hanya mencoreng kehormatan seorang presiden. Karena ini bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan UUD. Relawan macam apa yang minta presiden melanggar konstitusi, kalau (mereka itu) bukan mau menghancurkan kehormatan presiden? Perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode seharusnya dilupakan. Jokowi selesai 2024, menjadi histori saja. Tidak perlu dibicarakan lagi. Karena, perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode hanya bisa dilakukan dengan cara ‘Kudeta Konstitusi’. Artinya, mereka harus mengubah konstitusi untuk kepentingan penguasa sekarang. Sedangkan yang harus melakukan ‘kudeta konstitusi’ adalah MPR. Yang harus melakukan pekerjaan kotor tersebut adalah MPR. Karena yang bisa mengubah konstitusi hanya MPR, yang mayoritas anggotanya terdiri dari anggota DPR, yang merupakan perwakilan partai politik. Artinya, tugas kotor mengubah masa jabatan presiden harus dilakukan oleh parpol. Mereka menghadapi risiko besar berhadapan dengan perlawanan dari rakyat, yang secara jelas akan membela konstitusi dan kepentingan bangsa dan negara dari gerombolan pengacau perebut kedaulatan rakyat, yang bisa memicu terjadi Revolusi Jilid II pasca Revolusi Jilid I 1998. Maka itu, dapat dipastikan, tidak ada partai politik yang mau menjadi martir (relawan) Jokowi. Partai politik saat ini sedang menikmati puncak kekuasaan, jangan sampai kekuasaan ini direnggut hanya untuk membela kepentingan pribadi (relawan) Jokowi. Parpol lebih baik mencari mainan (boneka) baru dengan sistem konstitusi yang berlaku saat ini, yang pastinya lebih menguntungkan bagi partai politik. Maka itu, jangan sampai dirusak. Semoga relawan jangan terlalu banyak berhalusinasi. (*)
Skenario Jahat di Balik Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Secara lahiriah skenario di atas pasti sudah tercium oleh Amerika Serikat (AS) dan pastilah AS tidak akan tinggal diam begitu saja melihat Indonesia menjadi boneka China. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJAK munculnya tuntutan negara kembali ke UUD 1945 asli, oleh sebagian masyarakat dan didukung beberapa statement para Jenderal (Purnawirawan) TNI, tiba tiba terdengar kabar dari Istana merespon akan memenuhi aspirasi tersebut dengan lahirnya Dekrit kembali ke UUD ‘45 asli tentu menjadi berita gembira sebagian tokoh masyarakat, pengamat politik, dan masyarakat pada umumnya. Tapi, tiba-tiba kita dikejutkan pernyataan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang mengatakan antara lain ... mengusulkan penundaan pemilu... dan menyarankan agar Presiden Joko Widodo menambah dua tahun masa jabatan. Demikian kata LaNyalla dalam sambutannya di Munas XVII HIPMI, Senin (21/11/2022). Ucapan yang disampaikan langsung di depan Presiden Jokowi itu ternyata tak berdiri sendiri dan tak sesederhana hanya alasan Covid sehingga Presiden juga tidak maksimal waktunya. Makanya, untuk itu perlu penambahan waktu atau masa perpanjangan masa jabatannya. Demikian juga wacana Istana merespon akan mengeluarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD ‘45 asli, tidak semata-mata keinginan seorang negarawan yang ingin mengembalikan negara pada rel konstitusi UUD ‘45 asli, karena penyimpangan UUD 2002. Diduga kuat, ini semua ada rencana busuk yang direncanakan oleh Oligarki dan keinginan Presiden China Xi Jinping yang tidak menghendaki ada Pilpres 2024 dan menghendaki adanya perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Rencana perpanjangan masa jabatan Presiden juga bukan untuk kepentingan bargaining posisition dengan Dekrit, tetapi ada rencana oligarki akan bermain di adendum paska Dekrit kembali ke UUD ‘45 asli dikeluarkan Presiden. Dari sana harus ada klausul adendum bahwa Presiden bisa menjabat tiga kali, mungkin juga akan ada klausul adendum dan bisa dipilih lagi sepanjang MPR memilihnya, persis seperti zaman Presiden Suharto. Sejarah kelam kepartaian yang selama ini dapat disatukan dalam satu kolam koalisi gemuk di Istana diyakini oleh Oligarki akan bisa tetap dikendalikannya. Tidak terlalu rumit untuk dikenali dalam logika politik transaksional, mereka semua akan dibeli. Bukan hanya partai yang akan dibeli, tetapi semua anggota MPR yang telah memiliki suara memilih Presiden tersebut akan dibeli oligarki berapapun harganya. Perlu dicatat, di Senayan itu ada 711 anggota MPR. Anggota MPR terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Mereka inilah yang bakal dibeli oleh oligarki dan kaki tangannya. Amati saja suara mereka. Kalaupun sekarang ini sudah ada yang mulai bersuara memberi peluang perpanjangan jabatan, dapat dipastikan, dia sudah “terbeli” oligarki. Silakan amati kedepan akan ada dukungan penambahan jabatan Presiden dan Pilpres 2024 dari para pejabat negara. Kemudian, hingga meluas dari sebagian tokoh masyarakat, politisi dan tokoh lainnya, yang sudah terkontaminasi oleh oligarki. Kalau itu sudah muncul, mari kita catat mereka, semua pasti sudah jatuh jadi boneka oligarki. Konon, proses pembelian suara mendukung perpanjangan itu kini sedang berjalan. Jika muncul suara tokoh masyarakat, politisi, atau akademisi yang suaranya mendukung rencana perpanjangan jabatan Presiden hingga selama dua tahun dan meniadakan Pilpres 2024, dapat dipastikan, mereka telah terbeli. Apakah rencana yang sudah matang di atas akan berjalan mulus, tidak terjadi gangguan berarti, hanya kuasa Tuhan YME yang bakal menghancurkan kuasa di atas rekayasa makhluk manusia yang lemah tetapi senang berbohong dan menyombongkan diri. Secara lahiriah skenario di atas pasti sudah tercium oleh Amerika Serikat (AS) dan pastilah AS tidak akan tinggal diam begitu saja melihat Indonesia menjadi boneka China. Ego Presiden dan oligarki yang merasa telah “menguasai” kekuatan TNI dan Polri sebagai tameng kekuasaannya, tak akan kuat kalau rakyat sudah marah dan muncul sebagai kekuatan people power atau Revolusi yang bakal bangkit melawan penguasa. Semoga Allah SWT, Tuhan YME, tetap menjaga negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD ‘45, tetap terjaga dan tetap dalam lindungan kekuasaan dan Ridlo-Nya. Aamiin YRA. (*)
Antara Halusinasi dan Realita, Relawan Jokowi
Realitanya, yang mendengar Jokowi hanya 15,1 persen, kemungkinan bisa turun lagi mengingat masa jabatan Jokowi masih 2 tahun. Realitanya, masa jabatan Presiden Jokowi paling lambat berakhir pada 20 Oktober 2024. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) RELAWAN Joko Widodo unjuk taring, bersama massa, tepatnya mengerahkan massa. Sepertinya, ingin menyampaikan pesan. Pertama, relawan ingin menunjukkan Jokowi masih sangat berpengaruh. Ini sangat penting untuk menjawab hasil survei Litbang Kompas. Ya Litbang Kompas, yang mengatakan hanya 15,1 persen warga yang yakin memilih sosok capres yang didukung Jokowi. https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/11/14/09035291/survei-litbang-kompas-151-persen-warga-pilih-capres-yang-didukung-jokowi Begitu rendah persentase kepercayaan masyarakat tersebut. Padahal masa jabatan Jokowi masih 2 tahun. Ini menunjukkan popularitas Jokowi juga sangat rendah. Sehingga masyarakat enggan ‘manut’. Maka itu, kedua. Tema relawan adalah “2024 Manut Jokowi”. Hal itu untuk membantah bahwa Jokowi sudah tidak didengar. Tetapi ini seperti halusinasi. Realitanya seperti survei Litbang Kompas. Bukan begitu? Relawan menegaskan 6 poin alasan tetap mendukung Jokowi. Satu, bersama Presiden Jokowi … dan seterusnya. Dua, bersama Presiden Jokowi … dan seterusnya. Seperti dilansir KOMPAS.com, anak muda perwakilan relawan Joko Widodo mendeklarasikan “2024 Manut Jokowi” di tengah-tengah acara Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (26/11/2022). Deklarasi tersebut disampaikan oleh perwakilan anak muda relawan Gerakan Indonesia Bersatu yang berasal dari 37 provinsi di Tanah Air. “Kami relawan Jokowi berhimpun dalam Gerakan Nusantara Bersatu, bersama Presiden Jokowi, kami berkomitmen membentuk barisan kuat, mengawal Indonesia Emas 2045, Indonesia yang maju,” kata perwakilan relawan. “2024 manut Jokowi. 2024 manut Jokowi. 2024 manut Jokowi,\" lanjut perwakilan relawan, disambut meriah seluruh relawan yang hadir. Adapun sebelum menegaskan deklarasi tersebut, perwakilan relawan mengungkapkan enam poin alasan tetap mendukung Jokowi. Menurut mereka, selama sewindu (delapan tahun) ke belakang, Presiden Jokowi membuat pembangunan dari hulu ke hilir terjadi secara nyata. Selain itu, Jokowi dianggap berhasil meningkatkan pembangunan SDM, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Relawan mengakui, pembangunan yang dilakukan hari ini bukan hanya untuk generasi sekarang saja, tetapi juga generasi emas pada 2045 nanti. “Hari ini kami berkumpul di sini menjadi saksi membawa bukti dan berjanji. Satu, bersama Presiden Jokowi memastikan pembangunan SDM tak berhenti. Kualitas manusia Indonesia yang kini telah melesat tinggi akan terus diperkuat sebagai pondasi. Menjadikan bonus demografi tak berhenti sebatas teori tapi nyata menggerakkan ekonomi,” kata perwakilan relawan. Kedua, bersama Presiden Jokowi para relawan bertekad melanjutkan pemerataan pembangunan. Antara lain dengan menjaga pilar infrastruktur yang kini telah berdiri dari Aceh sampai Papua akan tetap kokoh menopang ekonomi rakyat setiap sendi. Relawan berjanji bahwa tidak akan ada ketimpangan, melainkan kemakmuran bagi masyarakat. “Tiga, bersama Presiden Jokowi menjaga Indonesia tetap tangguh setelah pandemi, ekonomi telah bangkit dan tantangan kesehatan pun telah terlewati. Dua modal besar untuk mewujudukan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata perwakilan relawan. “Empat, bersama Presiden Jokowi mendorong potensi anak muda negeri. Partisipasi anak muda adalah kunci membangun negeri, bukan sekadar bekerja untuk industrialisasi tapi mampu membangun industrinya sendiri, menyerap tenaga kerja dan memberdayakan rekan senegeri,\" lanjut mereka. Lima, bersama Presiden Jokowi, para relawan akan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Sebab Presidensi G20 sudah berhasil dipegang secara baik. Selanjutnya Presidensi ASEAN saat ini dijabat oleh Indonesia. “Harapan kebangkitan dunia kepada kita dititipkan. Negeri ini tak lagi mendayung di antara dua karang, tetapi menjadi nahkoda global, melewati arus ketidakpastian menuju perdamaian, penyelesaian pandemi, dan perubahan iklim, ekonomi berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi digital,” ujar perwakilan relawan. Bersama Presiden Jokowi! Bersama Presiden Jokowi? Apa artinya? Apakah relawan mau menegaskan akan meninggalkan Jokowi setelah Jokowi tidak menjabat Presiden lagi? Artinya, cukup bersama Jokowi hingga 2024, karena jabatan presiden Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024? Setelah itu, Jokowi akan menjadi rakyat biasa lagi. akan menjadi bagian dari sejarah, histori. Seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Seperti Megawati. Jokowi akan menjadi masa lalu Indonesia setelah 20 Oktober 2024, sesuai konstitusi, sesuai kesepakatan rakyat Indonesia. Maka itu, semoga relawan tidak berhalusinasi berlebihan. Berhalusinasi pendengar Jokowi masih banyak. Berhalusinasi Jokowi bisa memperpanjang jabatan. Karena: Realitanya, yang mendengar Jokowi hanya 15,1 persen, kemungkinan bisa turun lagi mengingat masa jabatan Jokowi masih 2 tahun. Realitanya, masa jabatan Presiden Jokowi paling lambat berakhir pada 20 Oktober 2024. Yang jelas, biaya pengerahan massa ini sangat tinggi. Semoga tidak ada yang kena php alias ‘prank’? (*)
Mengapa Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 Berdasarkan UUDS 1950 Sendiri Inkonstitusionil dan Tidak Demokratis?
Kami aktivis Forum Tanah Air (FTA) USA dan FTA global memiliki solusi alternatif, atau opsi alternatif yang bisa dipertimbangkan dan diperdebatkan untuk bisa menjaga dan melestarikan UUD 1945 “asli” tanpa harus melakukan Dekrit Presiden, tanpa harus memperpanjang jabatan Presiden Jokowi dan mengundur Pemilu 2024 Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA, FTA Global, FTA-RI Nasional Indonesia KETIKA rakyat tak berani menolak tindakan-tindakan pemimpin bangsa yang unconstitutional, abuse of power dan tidak demokratis berupa Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bukan berarti itu adalah tindakan yang bisa dibenarkan dan bisa diulangi lagi. UUDS tahun 1950 memiliki pasal sebanyak 146 pasal, dimana dalam: 1). Pasal 1, ayat 1, UUDS 1950 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. (Ingat, demokrasi itu sendiri memiliki 11 pilar demokrasi). 2). Pasal 1, ayat 2, UUDS 1950 disebutkan bahwa kedaulatan RI adalah di tangan rakyat. 3). Pasal 84, UUDS 1950 menyatakan bahwa Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan setelah membubarkan DPR, dalam waktu 30 hari Presiden harus mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru. Jadi yang dimandatkan oleh Pasal 84, UUDS tahun 1950 adalah hak Presiden untuk membubarkan DPR, bukan hak membubarkan Parliamen, atau Dewan Konstituante. Karena di era UUDS 1950, Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu 2 lembaga yang berbeda. 4). Ketika anggota Dewan Konstituante mengalami gridlock (kebuntuan) dalam bermusyawarah untuk mufakat, tak berhasil mencapai kesepakatan bersama (consensus) karena begitu banyaknya perbedaan pendapat, ideologies dan idealism antar anggota Konstituante, sehingga UUD RI baru yang diharapkan tidak bisa disepakati! Dalam situasi, kondisi dan kontek seperti ini, dimana Dewan Konstituante mengalami gridlock, ada 2 hal yang menjadi pertanyaan saya: 1). Apakah hal itu berarti (warranted) Dewan Konstituante harus dibubarkan? 2). Bagaimana dengan konsep dan rumus “deliberation” yang dibuat dan dirumuskan sendiri oleh para Founding Fathers NKRI yang sebagian besar menjadi anggota Dewan Konstituante, dengan Sila ke #4 Pancasila yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”? 3). Apakah para anggota Dewan Konstituante waktu itu masih belum mengenal atau belum mengetahui system deliberation yang baik dan benar, dan mengetahui apa step process yang harus dilakukan bila terjadi “gridlock” untuk mencari jalan tengah (compromised version) dari berbagai fraksi, golongan dan perwakilan di Dewan Konstituante seperti yang dilakukan di US Congress di Amerika Serikat (AS)? Kadang saya termenung, berpikir dan akhirnya tersenyum sendiri melihat dan menggali kehebatan para Founding Fathers NKRI di era 40\'an, 50\'an dan 60\"an. Mereka selain brilliant, intelligence, suka berdebat, sangat idealistic (idealisme sangat tinggi), anti western, tetapi juga kocak-kocak dalam berpolitik. Kocaknya di mana? Sila ke#4 Pancasila itu khan para Founding Fathers NKRI sendiri yang merumuskan secara idealis, membuat formula deliberation dengan musyawarah untuk mufakat, yang didasari dengan (inner wisdom) hikmat dan kebijaksanaan dalam Sila ke#4 Pancasila? Kemudian para Founding Fathers NKRI itu setelah selesai merumuskan Sila ke #4 Pancasila, mereka sendiri juga yang harus menjalankan dan mempraktekannya dalam pemerintahan dan berpolitik, tetapi hasilnya apa? Hasilnya “gridlock” dan Dewan Konstituante berakhir dibubarkan? Itu khan kocak?! Para Founding Fathers NKRI yang merumuskan Sila ke-4 Pancasila sendiri saja, tidak mampu melakukan dan mempraktekan Sila ke-4 Pancasila, apalagi kita generasi penerus? Dalam perspective saya sebagai activist democracy selama 22 tahun lebih dan mantan anggota City Council 2 term (2002 dan 2008) di Contra Costa County, State of California yang memahami with decent knowledge tentang sistem demokrasi di negara bagian (State of California) dan di USA pada umumnya, serta mengalami sendiri (first hand experience) sebagai kandidat, melakukan kampanye, melakukan public debates dengan kandidat lainnya di depan publik rakyat Amerika, dalam kontek dan praktek-praktek demokrasi di USA dan menjadi 2 term anggota City Council. Dengan segala kekurangan dan kelebihan, saya sendiri sudah menjalani sendiri praktek-praktek bagaimana sistem, proses, prosedur, dan mekanisme deliberation yang baik, benar dan demokratis ditingkat City Council di pemerintahan tingkat Kota. Karena itu, ketika menggali peristiwa politik masa lalu dan sepak terjang para Founding Fathers NKRI di era 40\'an, 50\'an dan 60\'an membuat saya tertarik, kemudian membandingkan dengan pengalaman pribadi saya dalam kontek demokrasi di Amerika Serikat (AS). I found it very entertaining dan sedikit kocak yang membuat saya kadang tersenyum dan tertawa sendiri. 1). Bagaimana para Founding Fathers NKRI kita dulu itu mau mengukur dan mengetahui “Kehikmatan” dan “Kebijaksanaan” wakil-wakil rakyat di pemerintahan, khususnya di Parliamen? Bagaimana mau mengukur “kehikmatan” dan “kebijaksanaan” anggota Dewan Konstituante, anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD? 2). Ukuran standard-nya apa? 3). Dan siapa yang mengukur? Ataukah itu hanya berupa harapan, keinginan, kemauan, cita-cita, impian dan wishful thinking dari para Founding Fathers NKRI terhadap para wakil-wakil di pemerintahan, khususnya di Parliamen agar hikmat dan bijaksana dalam melakukan deliberation mewakili kepentingan rakyat? Tanpa membuat ukuran standard dan bagaimana mengukurnya? Beda dengan sistem deliberation di US Congress, (House & Senate), State Legislature dan City Council yang bermuara pada mekanisme, consensus, compromise, checks and balances. Saya tidak peduli, anggota City Council lainnya itu bijak atau tidak. Ketika terjadi gridlock dalam musyawarah untuk mufakat di City Council, kita akan melakukan conference atau negotiation untuk mencapai compromised version. Ketika terjadi gridlock dalam deliberation, masih ada banyak steps yang harus dilakukan oleh anggota Parliamen (anggota City Council) dari masing-masing representative, fraksi atau caucus untuk mencapai apa yang disebut dengan “compromised version”. Bayangin setiap Bill (RUU) harus lolos di House of Representative dan harus lolos di US Senate, sebelum lolos di US Congress? Setiap kita di City Council membuat aturan baru berupa a new city Codes and Ordinances yang dikeluarkan bersama oleh City Council, aturan baru itu tidak boleh bertabrakan dengan Federal Statutes, State Rules, Regulations and Statutes dan harus in harmony County\'s rules and regulations. Selain tentunya aturan baru itu tidak boleh mengurangi quality of life (kualitas hidup) warga kota, tidak discriminative, aturan itu harus universal dan memiliki prospek untuk meningkatkan local tax revenues for the city, dan lain-lain. Kadang untuk membuat aturan baru di tingkat kota saja sudah begitu sulit, karena selain ada begitu banyaknya interest (kepentingan) dalam satu kota, juga ada statutes di atasnya yang tidak boleh ditabrak, apalagi dalam satu negara. Tapi itulah the nature of deliberation in Parliament, Legislature or Congress. You have to learn to compromise! Dan, compromise adalah salah satu prinsip demokrasi nomer #11 (the importance values of tolerance, pragmatism, cooperation and compromise). Yang membuat saya kesulitan untuk menggali keinginan, cita-cita, cara berpikir dan daya berpikir para perumus Pancasila, adalah satu fakta yang saya sadari bahwa rumusaan Pancasila itu isinya terlalu bagus, terlalu idealis, impian yang terlalu tinggi, mendekati sempurna dan sangat futuristic sehingga sulit untuk dijalankan dan dipraktekan oleh orang biasa (ordinary politicians). Buktinya, para perumus Pancasila itu sendiri terbukti “gagal” mempraktekan Sila ke #4 Pancasila dalam deliberation di Dewan Konstituante! Bagaimana mungkin kita sebagai generasi penerus sekarang yang disuruh menjalankan dan mempraktekan Sila ke#4 Pancasila? Lho wong mereka yang merumuskan Sila ke#4 Pancasila sendiri, gagal?! Apalagi kita yang tidak ikut merumuskan Pancasila? Namun demikian, karena Pancasila adalah hasil karya, hasil kerja, cita-cita, keinginan, kemauan, tujuan dan kesepakatan (compromised version) para Founding Fathers and Mothers NKRI, maka kita sebagai generasi penerus “wajib” menjaga, menghormati, dan melestarikannya. Sistem dan bentuk pemerintahan itu tidak penting bagi saya, asal Adil, Jujur dan Bijaksana (Just, Fair & Wise). Bagi saya, sistem pemerintahan dictatirship atau monarch yang adil, jujur dan bijak, jauh lebih baik daripada sistem pemerintahan demokrasi yang sudah dikorupsi dan direkayasa (corrupted democracy), seperti di Indonesia saat ini, dari demokrasi berubah menjadi Partai-Krasi! Bagaimana cara yang legal, constitutional dan demokratis untuk tetap menjaga dan melestarikan redaksi (text) UUD 1945 asli? Kami mendukung keinginan untuk kembali ke UUD 1945 asli, tetapi: 1). Dekrit Presiden itu tindakan unconstitutional (inkonstitusionil), apapun alasan dan excuses yang dijadikan justification. Karena Presiden tidak memiliki kekuasaan lebih tinggi dari Parliamen, dan Presiden tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah, melanggar, apalagi membatalkan Konstitusi UUD 1945. Presiden juga tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan Parliamen, seperti yang dilakukan Presiden Soekarno yang membubarkan Dewan Konstituante dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 2). Memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi selama 2 tahun atau 3 tahun maksimal dan mengundur Pemilu 2024 adalah tindakan inkonstitusionil (unconstitutional) yang akan menciptakan chaos dan turmoil karena akan menciptakan krisis konstitutional. 3). Kredibilitas Presiden Jokowi saat ini sangat rendah dan tidak akan mendapatkan full support dari publik untuk bisa selamat melakukan dekrit Presiden, meski dengan 2 dekrit Presiden, salah satunya tidak akan memperpanjang jabatan setelah masa perpanjangan jabatan selesai. Tiga options di atas tidak akan bisa diterima oleh banyak kelompok, minimal akan banyak yang menolak dan menentangnya. Semua perubahan politik yang besar menyangkut Konstitusi dan UU, harus dilakukan secara: 1). Legal 2). Constitutional 3). Demokratis. Kami aktivis Forum Tanah Air (FTA) USA dan FTA global memiliki solusi alternatif, atau opsi alternatif yang bisa dipertimbangkan dan diperdebatkan untuk bisa menjaga dan melestarikan UUD 1945 “asli” tanpa harus melakukan Dekrit Presiden, tanpa harus memperpanjang jabatan Presiden Jokowi dan mengundur Pemilu 2024. Solusi dan opsi alternatif yang akan kami berikan masih dalam koridor hukum, constitutional dan demokratis. Apa solusi alternatif itu? Secara comprehensive akan diberikan penjelasan menyusul dalam kontek dialog publik. Inshallah. (*)
Soroti Peringkat Produk Halal, Ketua DPD Singgung Soal Paradoks di Indonesia
Jakarta, FNN – Peringkat Indonesia sebagai negara produsen Produk Halal dinilai menjadi salah satu dari sekian banyak paradoksal dari perjalanan bangsa. Berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy Report, tahun 2020 Indonesia berhasil memperbaiki posisi sebagai negara produsen Produk Halal dari peringkat 10 dunia, naik ke peringkat lima dunia. “Tetapi tahun 2022 ini, posisi Indonesia terlempar di luar 10 besar. Sedangkan yang masuk 10 besar malah negara-negara yang mayoritas penduduknya non muslim. Seperti Brazil, Amerika Serikat, juga Taiwan,” tutur LaNyalla yang hadir secara virtual di Simposium Ekonomi Nasional Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin, Sabtu (26/11/2022) di Surakarta. Bagi Senator asal Jawa Timur itu, hal ini sebenarnya menjadi peluang bagi Himpunan Pengusaha Nahdliyin untuk menembus pasar Produk Halal dunia dengan mengembangkan Koperasi Pesantren dan Industri Mikro dan Menengah. Apalagi, salah satu tugas dari Masyarakat Ekonomi Syariah yang ada di Indonesia adalah melakukan supporting program terhadap hal ini. “Tetapi sekali lagi, inilah salah satu dari sekian banyak paradoksal di negara ini. Oleh karena itu, saya tidak akan membahas angka-angka pertumbuhan ekonomi, PDB, atau rasio utang dan lain-lain. Karena angka-angka itu tidak saya temukan di lapangan,” katanya. Sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla sudah keliling ke lebih dari 300 Kabupaten dan Kota di Indonesia. Namun, hal yang ia temukan hampir seragam. “Yaitu, ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan. Karena itu, saya selalu berbicara tentang Peta Jalan agar kita kembali menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dan mandiri. Caranya, dengan membaca dan menerapkan kembali rumusan Konstitusi yang digagas para pendiri bangsa,” ujarnya. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu berharap, Himpunan Pengusaha Nahdliyin, yang dihuni kader-kader pengusaha Bumiputera untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa. “Apalagi, banyak tokoh NU yang terlibat dalam merumuskan lahirnya negara ini,” katanya. Menurut LaNyalla, sudah saatnya bangsa ini mengakhiri praktek over eksploitasi oleh Kapitalisme Global, yang telah menjadi satu badan dengan Oligarki Ekonomi. “Karena, kemiskinan suatu negara bukan karena negara itu negara berkembang. Tetapi, karena negara tersebut terlalu dieksploitasi oleh Oligarki rakus yang bersinergi dengan Kapitalisme Global. Makanya mulai hari ini, mari kita tanamkan dalam pikiran kita untuk berani bangkit. Harus berani mengubah arah perjalanan perekonomian bangsa,” katanya. Hadir dalam acara Menteri Parekraf RI, Sandiaga Uno, Ketua Dewan Pembina DPP HPN, KH Anwar Iskandar, Ketua Umum DPP HPN, Dede Supriyadi, Direktur Panata Dipantara, Adnan Anwar, Ketua Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Azumi dan Para Pengusaha Nahdliyin. (mth/*)
Jokowi Gagal Membuka Munas KAHMI, Kenapa?
Prediksi unsur BIN itu terbukti. Saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakan nama Anies. Teriakan berulang-ulang, sampai Waprespun harus menyebut nama Anies. Oleh: Ayu Nitiraharjo, Pemerhati Budaya PRESIDEN Joko Widodo membatalkan kedatangan pada Pembukaan Munas KAHMI XI di Palu, 25 November 2022. Pembatalan terjadi H-2 sebelum acara. Bagaimana ceritanya? Kota Palu menjadi saksi kemeriahan Munas KAHMI XI. Mungkin ini menjadi Munas paling meriah dalam sejarah penyelenggaraan Munas KAHMI. Presiden bahkan terjadwal hadir membuka acara tersebut. Presiden telah menyatakan kesediaanya dan rencananya untuk membuka Munas. Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi Pengurus MN KAHMI waktu itu. Pun beberapa hari sebelum pembukaan, Presiden sebenarnya masih confirmed akan hadir. Perubahan terjadi saat H-2 acara. Begini peristiwanya: protokol presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia. Rapat tersebut juga dihadiri oleh forkompimda, termasuk BINDA (BIN Daerah). Dalam rapat tersebut, protokol presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner saja, yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus maka tidak perlu hadir upacara pembukaan yang dihadiri presiden. Panitia galau. Pilihannya, menarik kembali undangan yang sudah terlanjur dikirim kepada Anies agar presiden bersedia hadir, atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan tapi konsekuensinya Presiden jadi tidak hadir membuka Munas. Pilihan yang sama-sama berat buat panitia: Anies adalah bagian langsung dari KAHMI, hampir semua peserta Munas menginginkan untuk bertemu langsung dengan Anies, melarang Anies hadir, panitia pasti akan banyak menuai protes dari peserta. Atau membuatkan Anies hadir, dengan konsekuensi acara tidak dibuka oleh Kepala Negara. Protokol Presiden sikapnya tegas: jika ingin Presiden hadir maka Anies tidak boleh ada di ruangan. Panitia berunding dan hasilnya adalah memilih opsi kedua, yaitu undangan untuk Anies Baswedan hadir di pembukaan Munas tidak dibatalkan. Konsekuensinya, Presiden yang sebelumnya berkomitmen untuk hadir pun akhirnya membatalkan hadir, digantikan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Itulah peristiwa yang senyatanya terjadi. Bahkan unsur BIN yang hadir dalam rapat sempat mengatakan, kalau ada Anies di dalam ruangan, Presiden pasti kalah pamor dengan Anies. Prediksi unsur BIN itu terbukti. Saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakan nama Anies. Teriakan berulang-ulang, sampai Waprespun harus menyebut nama Anies. Namun tetap disayangkan Presiden tidak hadir. Tapi yang lebih disayangkan, mengapa negara harus memusuhi sesama anak bangsa? Jadi ingat peristiwa pelarangan terhadap Gubernur DKI Jakarta untuk turun ke lapangan saat Persija juara kompetisi. Salut untuk Panitia Munas KAHMI yang berani bersikap! (*)
Tinggalkan Pancasila, LaNyalla Sebut Bangsa Dalam Proses Pembusukan
Jakarta, FNN – Proses Pembusukan Ikan yang dimulai dari kepala, dinilai juga telah melanda bangsa ini. Telah ditinggalkannya Pancasila menjadi penyebab hal tersebut. Hal itu yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menyampaikan Keynote Speech pada forum Silaturahmi Nasional 2022 Dhipa Adista Justicia Indonesia Intelligence Institute, di Royal Jade Season City, Sabtu (26/11/2022). Menurutnya, jika hulu rusak, maka maka hilir pun akan rusak. “Seperti kata pepatah, ikan busuk dimulai dari kepalanya terlebih dahulu. Pembusukan Indonesia juga dimulai dari hulunya, dari Fundamental Norm-nya, yaitu dengan meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa,” tegas LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong konsensus nasional untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, ketika konsensus nasional itu tercapai, Presiden harus melakukan Dekrit kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Pada acara yang mengambil tema “Potret Penegakan Hukum di Indonesia” ini, LaNyalla menegaskan keinginan untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli telah digagas oleh banyak pihak, terutama para purnawirawan TNI dan Polri. Namun, hingga hari ini belum menemukan jalan. Bagi dia, hanya ada satu jalan, yaitu konsensus nasional. “Dengan mendorong Presiden untuk melakukan dekrit kembali ke UUD 1945 asli. Kemudian segera kita bentuk tim atau komite untuk melakukan amandemen kekurangan dari konstitusi asli tersebut melalui teknik addendum,” tegas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan komitmennya untuk tetap terus menjalankan ikhtiar agar Indonesia kembali berdaulat, mandiri dan berdikari, dengan cara kembali kepada rumusan para pendiri bangsa. Dijelaskannya, sebagai negara majemuk, Indonesia didesain oleh para pendiri bangsa dengan menggunakan Pancasila sebagai perekat. “Sehingga, sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi Pancasila, yang identik dengan sistem demokrasi yang berkecukupan,” ujar LaNyalla. Ciri demokrasi Pancasila, menurut LaNyalla, adalah seluruh elemen bangsa terwakili di dalam Lembaga Tertinggi Negara, yang bukan saja perwakilan rakyat, tetapi penjelmaan rakyat. “Dalam Lembaga Tinggi negara itu tak hanya diisi partai politik, tetapi juga wakil-wakil dari daerah, dari Sabang sampai Merauke, dan utusan Golongan non-partisan,” katanya. Begitu pula dengan sistem ekonominya, LaNyalla menilai telah didesain oleh para pendiri bangsa dengan sistem ekonomi Pancasila. “Sebuah sistem ekonomi yang menekankan usaha bersama dengan orientasi kepada kesejahteraan, karena perekonomian disusun atas usaha bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 beserta Penjelasannya,” ujar LaNyalla. Karut-marut Indonesia terjadi ketika bangsa ini melakukan perubahan konstitusi atau amandemen UUD 1945 secara brutal, sehingga mengganti hampir 95 persen isi dari Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 naskah Asli. “Sejak saat itulah kita meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi,” tegas LaNyalla. LaNyalla melanjutkan, konstitusi hasil amandemen 1999-2002 memang masih mencantumkan dasar filsafat negara Pancasila pada naskah Pembukaan di Alinea IV. Namun pasal-pasal dalam UUD hasil amandemen itu merupakan penjabaran dari ideologi lain, yaitu Liberalisme-Individualisme. Dijabarkan LaNyalla, sebelum amandemen terjadi, Indonesia sebagai negara telah dilucuti kedaulatannya, termasuk kedaulatan ekonominya, melalui Letter of Intent IMF yang terpaksa ditanda tangani oleh Presiden Soeharto saat itu. Pada 13 November 1998, MPR melalui Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 mencabut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 sebagai materi Pendidikan Ideologi yang diterapkan melalui Penataran P4, dengan pertimbangan karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. “Ini adalah awal bangsa ini mulai dipisahkan dari Ideologinya. Awal bangsa ini mulai meninggalkan Pancasila sebagai grondslag dan Staats fundamental norm. Dan, ini sangat berbahaya,” tegasnya. Mengapa demikian, menurut LaNyalla, penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode damai non-militer. Caranya yaitu dengan memecah-belah persatuan, mempengaruhi, menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati warga bangsa, supaya tidak memiliki kesadaran, kewaspadaan dan jati diri, serta gagal dalam regenerasi untuk mencapai cita-cita dan Tujuan nasional bangsa tersebut. “Inilah yang kerap saya sebut, kita telah durhaka kepada pendiri bangsa,” ujar LaNyalla. “Karena itu saya sekarang berkampanye, untuk menata ulang Indonesia, demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita juga harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila yang merupakan satu sistem yang paling ideal untuk Indonesia, sebagai bangsa yang super majemuk,” urai LaNyalla. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk menyatukan tekad untuk kembali kepada UUD 1945 naskah Asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. “Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi,” demikian LaNyalla. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainuddin. Hadir diantaranya Pendiri Dhipa Adista Justicia, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhi Purdijanto, Ketua Panitia Silatnas 2022 Kombes Purnawirawan DR. Hadi Purnomo, Pakar Komunikasi Politik Prof Tjipta Lesmana serta Keluarga Besar Dhipa Adista Justicia Indonesia Intelligence Institute dan para Advokat dan Praktisi Hukum Indonesia. (mth/*)
Munas KAHMI XI Palu: Harus Bikin Komunike Dukungan Pencapresan Anies
Kalau KAHMI menyatakan total mendukung akan jadi energi yang luar biasa buat pencapresan Anies. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan PERHELATAN Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam/KAHMI ke XI berlangsung di Kota Palu Sulteng. Acara berlangsung pada 24-27 November 2022. Sejak pagi ketika kedatangan salah satu Alumni HMI Anies Baswedan situasi dan kondisi Palu langsung tensi tinggi, ada animo masyarakat terhadap sosok Anies yang digadang-gadang sebagai Capres favorite. Anies tiba bersama rombongan Jusuf Kalla, Mahfud MD dan lain-lain. Acara KAHMI dimulai pada malamnya di hotel Western dengan sambutan-sambutan, antara lain: Ahmad Doly Kurnia/Korspers, Jusuf Kalla, Mahfud Md dll. Puncaknya adalah Orasi Kebangsaan dari Anies Baswedan yang antara lain mengatakan kader dan alumni HMI agar berilmu pengetahuan, punya etos dan etika. Pidatonya simpel dan berbobot, intinya sebuah bangsa jika ingin besar harus menjadikan, pertama bahwa ilmu pengetahuan sebagai tolak ukur dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; Kedua, etos harus dibangkitkan, keuletan dalam membangun bangsa tersebut dibutuhkan; Dan, yang ketiga, etika harus dijunjung tinggi seperti di negara-negara maju dimana nilai nilai etis berlaku. Menurut Anies, hanya HMI yang bisa berada di semua spektrum. Ini sebuah resource yang besar buat KAHMI memajukan Indonesia dan Umat Islam. Anies Baswedan berpidato singkat, padat dan bernas di hadapan ratusan perserta Munas KAHMI. Acara Munas KAHMI XI resminya dibuka esoknya (25/11) di Srinti Convention Hall oleh Wapres Ma’ruf Amin yang menggantikan Joko Widodo yang batal hadir. Saya dari HMI Cabang Jakarta yang hadir sejak hari pertama Munas KAHMI, melihat KAHMI adalah wadah kaum intelek Muslim modern yang tetap eksis. Ini dibuktikan dengan antusias peserta yang tinggi. Namun jangan melulu monoton sekedar sirkulasi pergantian pimpinan KAHMI semata. Mestinya momentum itu jadi ajang kontemplasi pola bentuk KAHMI ke depan yang modern dan menjawab tantangan umat Islam. Karena faktanya umat Islam yang mayoritas 85% masih jadi inferior dalam hal Ekonomi. Ini ironis sekali, meski sudah 77 tahun Indonesia Merdeka, rakyat yang nota bene umat Islam masih belum terentaskan. Pada bagian lain, Habil Marati, mantan anggota DPR dari PPP yang juga hadir berharap Munas KAHMI langsung bikin komunike dukungan Pencapresan Anies Baswedan. Harus to the point, bila tidak akan mubazier. Kalau KAHMI menyatakan total mendukung akan jadi energi yang luar biasa buat pencapresan Anies. Acara Munas KAHMI juga terlihat kehadiran para Alumni antara lain, Sofyan Mile, mantan anggota DPR dari Golkar, Junisab Akbar (mantan anggota DPR dari PBR), Yayat Biaro (mantan anggota DPR dari Golkar, Jhoncik Muhammad (Bupati 4 Lawang, Sumsel), dan lain-lain. (*)
Selamat Hari Thanksgiving
Thanksgiving telah menjadi lebih komersial dan bahkan meningkatkan kecenderungan menjadi materialistis. Apa yang disebut “Black Friday” adalah contoh yang jelas tentang itu. Dan saya pribadi tidak menyukainya. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SETIAP Kamis terakhir bulan November setiap tahun adalah hari istimewa bagi orang Amerika. Ini adalah hari libur nasional dan diamati secara nasional. Itu disebut “Hari Thanksgiving”. Hari Thanksgiving diamati untuk pertama kalinya oleh para Peziarah (Imigran Eropa) setelah panen pertama mereka pada bulan Oktober 1621, yang berlangsung selama tiga hari dan dihadiri oleh 90 penduduk asli Amerika dan 53 imigran Eropa yang baru tiba. Sebagai bagian dari masyarakat lain Amerika, Muslim Amerika mengambil bagian dalam perayaan itu. Dan seringkali muncul pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum Islam pada perayaan seperti itu: Apakah diperbolehkan atau tidak dalam agama? Tentu saja tulisan ini bukan fatwa (hukuman agama). Sebaliknya, tulisan ini adalah untuk membagikan pandangan pribadi saya tentang masalah ini. Saya sepenuhnya menyadari adanya pandangan lain tentang itu. Dan, saya sangat menghargai fakta bahwa Islam memungkinkan kita berbeda pendapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Sungguh merupakan kekayaan iman. Saya ingin memulai dengan menegaskan bahwa ketika Islam datang ke tempat mana pun, ia tidak bermaksud mengubah atau menghapus budaya positif dan norma sosialnya. Karena alasan inilah Anda akan melihat keragaman yang sangat dalam di antara umat Islam dalam hal budaya dan perilaku sosial. Semakin banyak kita berkeliling dunia, semakin beragam wajah Islam yang akan kita lihat tercermin dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim. Pada bagian diskusi ini kita dapat mengatakan ada Muslim Asia Selatan, Muslim Asia Tenggara, Muslim Timur Tengah, Muslim Afrika, Muslim Eropa, Amerika Latin dan, dari tentu saja, Muslim Amerika. Fakta ini didasarkan pada apa yang Nabi sendiri nyatakan: “Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. Yang pada hakekatnya berarti bahwa misi Nabi (Islam) adalah menyempurnakan dan membatasi (bukan mengubah atau meniadakan) nilai-nilai positif dan praktik budaya umat. Oleh karena itu, Thanksgiving sebagai bagian dari budaya Amerika, dan itu termasuk Muslim Amerika, adalah budaya yang dapat diadopsi dan dianut dalam nilai dan pemahaman kita sendiri. Saya menyebut jenis ucapan syukur ini “Shukr”. Bersyukur atau “Syukr” berakar pada ajaran Islam. Al-Quran, misalnya, mengingatkan kita: “Bersyukurlah padaku dan jangan kufur” (Surat 2 ayat 152). Al-Quran juga menyatakan: “Dan jika kamu bersyukur, aku akan memberimu lebih (nikmatku). Tetapi jika kamu kufur, sungguh azabku sangat keras” (Ibrahim: 7) Istilah “Shukr” yang secara harfiah berarti “bersyukur, berterima kasih atau penghargaan” dalam konteks ini dapat merujuk pada Thanksgiving yang dirayakan dengan gembira dan nasional oleh orang Amerika. Saat bergabung dengan sesama orang Amerika dalam merayakan Thanksgiving, kami ingin mengingatkan diri kami sendiri sebagai berikut: Pertama, Syukuran dalam Islam harus berlanjut dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Ini masalah hidup. Selama kita hidup, kita mengucap syukur. Tidak ada salahnya melakukannya pada Kamis terakhir bulan November. Tetapi kami tidak membatasi diri kami pada hari itu saja. Bersyukur atau merayakan Thanksgiving adalah tanggung jawab yang berkelanjutan baik terhadap Pencipta kita maupun sesama manusia. Kedua, ada tiga syukr (syukur) utama yang penting untuk dirayakan: 1) Bersyukur kepada Sang Pencipta dengan mengakui kebaikan dan nikmat-Nya yang tak terbatas kepada kita, dengan merendahkan diri dalam beribadah kepada-Nya dengan komitmen dan dedikasi. Nabi Muhammad menjawab istrinya ketika dia bertanya kepadanya tentang dedikasinya dalam ibadahnya: “bukankah saya harus menjadi hamba (Allah?) yang bersyukur”. 2) Ucapan terima kasih kepada orang tua kita. Dalam Islam, orang tua berada di sisi Allah dalam hal cinta dan hormat. Beberapa ayat dalam Al-Qur\'an mengingatkan umat Islam untuk berbakti dan hormat kepada orang tua mereka. Untuk menemani orang tua mereka di dunia ini dengan kebaikan dan rasa hormat yang tinggi. 3) Bersyukur juga berarti berterima kasih kepada sesama ciptaan, khususnya kepada sesama manusia. Bersikap baik kepada orang lain bukan hanya tindakan kebaikan sosial. Itu sebenarnya adalah bagian dari ucapan syukur kami karena telah menjadi bagian dari keluarga manusia kami. Nabi bahkan memberi tahu kita: “orang yang gagal menghargai sesama manusia juga gagal menghargai Allah”. Sedihnya, hari-hari ini Thanksgiving telah bergeser dari tujuan awalnya dan itu adalah untuk menghargai Tuhan dan bersikap baik satu sama lain. Thanksgiving telah menjadi lebih komersial dan bahkan meningkatkan kecenderungan menjadi materialistis. Apa yang disebut “Black Friday” adalah contoh yang jelas tentang itu. Dan saya pribadi tidak menyukainya. Bagi saya Jum’at Berkah jauh lebih baik daripada Jum’at Hitam. Apakah kamu tidak setuju? Kota Jakarta, 25 November 2022. (*)
Is Anies Going To Be The Next Anwar?
Apakah Anies akan berhasil membawa agenda Islam Tengah sebagaimana amanah UUD 1945 juga seperti janji Anwar sebagai PM ke-10 Malaysia juga membebaskan bangsa ini dari riba akan menjadi pertanyaan beyond his presidency. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts MUNGKIN ya, mungkin tidak. Masa depan masih suci, semua kemungkinan bisa terjadi. Ketidakpastian dan ketidakjelasan adalah fitur melekat masa depan. Sebagai dua tokoh yang dilahirkan dari kelompok nasionalis relijius yang serupa, kaum nasionalis relijius di ICMI, KAHMI, Muhammadiyah, dan parpol-parpol afiliasinya berharap Anies Baswedan akan menjadi the next Anwar for Indonesia. Kini puluhan relawan pro-Anies telah bermunculan di mana-mana bak jamur tumbuh di musim hujan. Ada semacam kerinduan agar kepentingan ummat Islam lebih diakomodasi oleh Pemerintah, tidak seperti zaman Presiden Jokowi ini. Tapi harapan itu hanya bisa terwujud dengan beberapa syarat. Syarat pertama, upaya elit parpol penguasa dan kelompok ProJo menunda Pemilu 2024 atau mengamandemen UUD 2002 agar masa jabatan presiden bisa lebih dari 2 periode gagal. Syarat ini bisa terjadi, perhari ini, dengan kemungkinan 50:50. Penggalangan opini masyarakat untuk mendukung perpanjangan kekuasaan Jokowi masih saja terjadi. Anehnya, Jokowi tampak membiarkan ini terjadi karena bagian dari demokrasi. Kedua, ekonomi Indonesia bisa bertahan menghadapi resesi ekonomi global parah yang kini mengancam, sementara pandemi benar-benar bisa diakhiri untuk tidak memperparah stagflasi global. Kemungkinan besar syarat ini akan berlaku. Pasar domestik yang besar dan bonus demografi akan menggantikan pasar ekspor yang melemah. Ketiga, konflik Rusia-Ukraina segera bisa dikendalikan lalu diselesaikan secara damai, tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas, bahkan Perang Dunia ke-3. Syarat inipun berpeluang 50:50. Opsi perang dunia untuk global resetting dunia, sekaligus pengurangan populasinya, masih menjadi agenda para elit global. Keempat, ummat Islam berhasil mengkonsolidasikan kepentingan politiknya sehingga berhasil mensukseskan pencapresan Anies melalui koalisi parpol. Peluang syarat ini berlaku cukup tinggi. Jika Anwar Ibrahim sukses memimpin Malaysia paling tidak 2 tahun ke depan ini, cocktail party effect akan terjadi sehingga peluang Anies memenangkan Pilpres 2024 akan makin terbuka lebar. Kelima, Pemilu 2024 berlangsung terbuka, jujur dan adil. Syarat kelima ini nyaris mustahil terjadi. Di samping rancangan Pemilu yang paling rumit, kompleks dan mahal di dunua, Daftar Pemilih Tetap yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 masih banyak mengandung jutaan data siluman yang menjadi sumber jual beli suara. Konflik hasil pemilu akan diputuskan oleh KPU dan hakim-hakim MK yang sulit bersikap independen. Di samping itu, penggalangan opini dan intimidasi serta politik uang akan tetap mewarnai Pilpres 2024. Segera perlu dicatat bahwa hiruk-pikuk pencapresan ini bisa jadi hanyalah sebuah operasi bendera palsu. Harapan baru yang dibawa pencapresan Anies telah melemahkan people power untuk memulangkan Jokowi ke Solo sebelum 2024. Sementara itu proses penjarahan kekayaan bangsa ini terus terjadi melalui investasi asing yang sangat eksploitatif, privatisasi sektor strategis seperti energi dan transportasi, serta praktek keuangan ribawi oleh elit global maupun kaki tangan domestiknya. Kedaulatan rakyat sebagaimana amanah UUD 1945 pada akhirnya adalah kedaulatan keuangan. Apakah Anies akan berhasil membawa agenda Islam Tengah sebagaimana amanah UUD 1945 juga seperti janji Anwar sebagai PM ke-10 Malaysia juga membebaskan bangsa ini dari riba akan menjadi pertanyaan beyond his presidency. Jika Anies gagal, maka bangsa ini akan lestari sebagai jongos politik dan jongos ekonomi. Gambiran, Banyuwangi, 26 November 2022. (*)
Pemilu 2024 Pertarungan Oligarki dan Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat
Digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 yang pro kapitalis dan liberalime jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai bangsa yang anti terhadap penjajahan. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila JIKA kita semua menghargai perjuangan bapak-bapak bangsa, menghargai apa yang telah dihasilkan dalam perjuangannya, menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia dan dengan berjuang menegakkan tujuan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jika DPR, MPR, Partai politik tidak lagi peduli terhadap kerusakan negara ini, mari kita galang rakyat untuk mengembalikan tatanan mula NKRI yang berbasis pada “Amanat Penderitaan Rakyat“ Amandemen UUD 1945 ternyata berdampak sangat luas terhadap kehidupan bangsa Indonesia, amandemen bukan saja mengubah ketatanegaraan tetapi lebih jauh telah memporak-porandakan nilai-nilai dan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada lagi pemimpin negeri ini yang mengerti apa itu “Amanat Penderitaan Rakyat“. Apalagi mengerti bahwa pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat. Akibat dari tidak dipahami oleh pemimpin sekarang mereka memperlakukan rakyat dengan semena-mena, penggusuran-penggusuran yang dilakukan tanpa manusiawi. Satpol PP dengan beringas atas nama menertibkan cenderung semena-mena memperlakukan rakyat tanpa solusi yang manusiawi, korupsi merajalela, pungli, manipulasi, semua ini akibat tidak megerti aparat pemerintah itu harusnya mengemban “Amanat Penderitaan Rakyat“. Berikut cuplikan Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1963 di Jakarta…. ”Saya berdiri di sini sebagai warganegara Indonesia, sebagai patriot Indonesia, sebagai alat Revolusi Indonesia, sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, – sebagai Pengemban Utama daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Kita semua yang berdiri dan duduk di sini harus merasakan diri kita sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat! Saya bertanya, sudahkah engkau semua, hai saudara-saudara!, engkau … engkau … engkau … engkau, sudahkah engkau semua benar-benar mengerti dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menyadari dirimu sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menginsyafi dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar merasakan dirimu, sampai ketulang-tulang-sungsummu, sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat? Amanat Penderitaan Rakyat, yang menjadi tujuan perjuangan kita, – sumber kekuatan dan sumber keridlaan-berkorban daaripada perjuangan kita yang maha dahsyat ini? Sekali lagi engkau semua, – engkau semua dari Sabang sampai Merauke! –, sudahkah engkau semua benar-benar sadar akan hal itu? “Dari Sabang sampai Merauke”, – empat perkataan ini bukanlah sekedar satu rangkaian kata ilmu bumi. “Dari Sabang sampai Merauke” bukanlah sekedar menggambarkan satu geographisch begrip. “Dari Sabang sampai Merauke” bukanlah sekadar satu “geographical entity”. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu “national entity”. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu “state entity” yang bulat-kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis, satu “ideological entity” yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, – satu entity of social-consciousness like a burning fire. Dan sebagai yang sudah saya katakan dalam pidato-pidato saya yang lalu, social consciousness kita ini adalah bagian daripada social consciousness of man. Revolusi Indonesia adalah kataku tempohari congruent dengan the social conscience of man! Kesadaran sosial dari Rakyat Indonesia itulah pokok-hakekat daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia itu adalah dus bagian daripada social consciousness of mankind. Dus amanat Penderitaan Rakyat Indonesia adalah bagian daripada Amanat Penderitaan Rakyat daripada seluruh kemanusiaan! Dus Amanat Penderitaan Rakyat kita bukanlah sekadar satu pengertian atau tuntutan nasional belaka. Amanat Penderitaan Rakyat kita bukan sekedar satu “hal Indonesia”. Amanat Penderitaan Rakyat kita menjalin kepada Amanat Penderitaan Umat Manusia. Amanat Penderitaan Umat Manusia menjalin kepada Amanat Penderitaan Rakyat kita. Revolusi Indonesia menjalin kepada Revolusi Umat Manusia, Revolusi Umat Manusia menjalin kepada Revolusi Indonesia. Pernah saya gambarkan hal ini dengan kata-kata: “there is an essential humanity in the Indonesian Revolution”. Pernah pula saya katakan bahwa Revolusi Indonesia mempunyai suara yang “mengumandang sejagad”, yakni bahwa Revolusi Indonesia mempunyai “universal voice”. Jikalau kita semua menghargai perjuangan bapak-bapak bangsa, menghargai apa yang telah dihasilkan didalam perjuangannya, menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia dan dengan ini maka mari kita semua berkomitmen mengembalikan UUD 1945 mengembalikan tujuan negara proklamasi 17Agustus 1945. Jikalau MPR, DPR, Presiden, Partai Politik tidak mau kembali ke UUD 1945 dan Pancasila Maka atas kedaulatan rakyat mari rakyat bersatu untuk kembali kepada tatanan mula NKRI kembali kepada Pancasila dan UUD 1955 Proklamasi. Mari kita galang rakyat untuk: Mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara. Menolak UUD 2002 hasil amandemen. Mengembalikan UUD 1945 Proklamasi sebagai landasan konstitusional bernegara. Mengembalikan MPR sebagai lembaga bangsa dan Lembaga Tertinggi Negara. Mengembalikan Wawasan Nusantara. Mengoreksi seluruh UU yang pro terhadap Liberalisme Kapitalisme. Menasionalisasi seluruh kekayaan ibu pertiwi berbasis pada pasal 33 UUD 1945 Proklamasi. Menghapuskan DPD, mengantinya dengan Utusan-utusan Daerah dan Utusan utusan Golongan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Mengembalikan GBHN sebagai kompas petunjuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Membubarkan lembaga-lembaga ekstra yudisial yang tidak ada di dalam Konstitusi UUD 1945 Proklamasi, dan meng-empowering lembaga-lembaga resmi negara. Digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 yang pro kapitalis dan liberalime jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai bangsa yang anti terhadap penjajahan. Digantinya UUD 1945 ternyata berdampak sangat luas terhadap kehidupan bangsa Indonesia, amandemen bukan saja merubah ketatanegaraan tetapi lebih jauh telah memporak-porandakan nilai-nilai dan dasar-dasar kehidupan berbangsa. Tidak ada lagi pemimpin negeri ini yang mengerti apa itu “Amanat Penderitaan Rakyat“, apalagi mengerti bahwa pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat, akibat dari tidak dipahami oleh pemimpin sekarang mereka memperlakukan rakyat dengan semena-mena, penggusuran-penggusuran yang dilakukan tanpa manusiawi, penguasaan lahan-lahan demi investasi asing, Satpol PP dengan beringas atas nama menertibkan cenderung semena-mena memperlakukan rakyat tanpa solusi yang manusiawi, korupsi sudah sangat akut, bantuan sosial bagi rakyat miskin pun di korupsi tanpa penyelesaian hukum, pungli, manipulasi, semua ini akibat tidak megerti aparat pemerintah itu harus nya mengemban “Amanat Penderitaan Rakyat“. Jadi Pemilu 2024 adalah pertarungan Amanat Penderitaan Rakyat yang ingin kembali pada Pancasila dan UUD 1945 dengan oligarki yang mengusung liberalisme kapitalisme dan antek-antek asing. Suka tidak suka perjuangan ini adalah pertaruhan nasib bangsa Indonesia. Tinggal kita akan terbelah dan hilangnya persatuan bangsa Indonesia. (*)
Hanya People Power Atau Revolusi yang Bisa Amputasi Kejahatan Oligarki
Saat inilah kita berkonsolidasi dan bergerak: It\'s now or never .. Tomorrow will be to late – sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat (Prof. Amin Rais). Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih REZIM yang di-back up Oligarki di belakangnya mustahil dengan sukarela menyerahkan kekuasaan – dengan mempertaruhkan hidup dan mati atas kekuasaan yang sudah ada dalan genggamannya. Kekuatan mereka total sudah dalam kendali kekuatan oligarki. Rekayasa politiknya sampai ingin memperpanjang masa jabatan Presiden karena merasa presiden sudah bersenyawa dengan oligarki. Masyarakat para tokoh perubahan sampai geram dan bertekad hegemoni oligarki harus diputus dan dihentikan dengan langkah keras dan radikal. Langkah keras harus diambil karena mengganti atau mengubah rejim saat ini mustahil bisa dilakukan dengan langkah normatif atau konstitusional, tersisa hanya ada satu pilihan dengan langkah ekstra konstitusional, people power atau Revolusi. Bau busuk rekaya mereka yang tidak peduli dengan pelanggaran hukum nyata tercium oleh masyarakat. Maka rencana mengambil alih kekuasaan oligarki hanya bisa dilakukan dengan sikap dan tindakan revolusioner. Kesadaran dan cara berpikir revolusi adalah “tindakan paksa”, sesuai sikon realitas dan kondisi objektif yang memang mengharuskan tindakan keras dengan paksa. Kondisi objektif: - Para penguasa saat ini ingin terus berkuasa, sekalipun ada konstitusi yang membatasi kekuasaannya. Kodrat watak manusia yang berkuasa cenderung enggan bergeser dari zona nyaman. Sehingga, menggeser orang dari zona nyaman hanya bisa dilakukan dengan paksaan. - Indonesia telah terhempas dan jatuh ke titik nadir disebabkan oleh kekuasaan kepentingan oligarki imperialistik yang telah metamorfosis menjadi Neo Kolonialisme. - Sistem dan perilaku politik Indonesia lepas dari panduan konstitusi sesuai tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945. - Instrumen penyelenggara negara semua telah tenggelam dalam kendali remot Oligarki. - Lebih parah lagi, oligarki sudah mampu membuat UU dan atau apapun yang dikehendaki sesuai kepentingan ekonomi dan politiknya. - Indonesia dalan kondisi darurat kegelapan, karena bergerak tanpa arah bersamaan hampir semua Sumber Daya Alam dan jejaring penyelenggara negara sudah dalam kuasa suka suka. - Bebas melakukan apa saja karena sudah tidak ada GBHN dan MPR sudah lumpuh total, karena statusnya bukan lagi sebagai tertinggi negara. Mengatasi dan menghadapi rezim yang sudah kesurupan bahkan berubah menjadi tirani tidak boleh ada kompromi dan negosiasi. Bentuk dan langkah pergerakan Bung Karno pernah mengatakan, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Perjuangan ini lebih sulit dan rumit karena lawan yang dihadapi tidak berada di luar melainkan berada di dalam tubuh kita sendiri. Rumitnya perjuangan bisa diibaratkan bertempur di dalam kegelapan, sulit mengenali siapa lawan siapa kawan. Rumit dan gelapnya medan pertempuran hanya dapat diantisipasi dengan meningkatkan intuisi kepekaan yang tinggi untuk mengetahui mana kawan mana lawan. Gerakan harus bisa menyibak mana kawan lawan, penghianat, pecundang dan penjilat. Semua harus terpetakan dan harus dibabat habis tidak boleh ada kompromi dan negosiasi yang hanya akan membahayakan perjuangan negara kembali ke UUD 1945 asli. Sebuah gerakan kekuatan people power atau revolusi harus ada figur pemimpin yang mampu menghimpun, menggerakkan, menuntun, mengarahkan segenap potensi perubahan dengan sebuah gerakan riil dan berani mengambil alih kekuasaan yang ugal-ugalan, hanya sebagai boneka Neo-kolonialisme Oligarki. Semua sosok potensi tokoh nasional terbaik harus terkonsolidasi diri hingga menjadi “kekuatan kolektif yang kuat memimpin”. Karena keadaan bersifat mendesak, maka segala sesuatunya dituntut revolusioner. Dalam gerakan harus ada ruang pemikiran, rencana taktis pergerakan, logistik dan pengendalian gerakan tetap pada jalur mengembalikan arah tujuan negara sesuai pembukaan UUD 1945. Potensi pemikir dan penggerak dan penentu arah harus dalam satu kolektif kekuatan sebagai pimpinan pergerakan. Pergerakan harus mencerminkan bahwa pemilik sah kedaulatan adalah rakyat. Mengingat ucapan Soekarno: “Oleh sebab itu, sebagai anak bangsa, kita harus mempunyai kesadaran bersama, bahwa, kerusakan negara (seperti sekarang) ini, tentu, tidak dikehendaki oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, Soepomo, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadi Kusumi, KH Wahid Hasym dan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk melahirkan negara Indonesia ...” Saat inilah kita berkonsolidasi dan bergerak: It\'s now or never .. Tomorrow will be to late – sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat (Prof. Amin Rais). Kegelapanp dan kebuntuan negara hanya bisa diatasi dengan people power atau Revolusi. (*)
Tiba-Tiba Piala Dunia Masuk Islam Jadi Mualaf Sementara
Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung EVEN Piala Dunia yang biasa dilaksanakan di negara-negara di Eropa dan Amerika Latin serta Asia selalu membuat orang berdecak kagum. Kemeriahannya saat pembukaan itu selalu ditunggu-tunggu orang. Pokoknya semerbak gemerlapnya setiap pembukaan piala dunia spektakuler. Tapi piala dunia saat ini dibuka pada 20 November 2022, nuansanya sangat berbeda. Aroma Islamnya sangat kental. Terasa piala dunia ini jadi milik umat Islam. Bahkan yang lebih menarik dengan piala dunia di Qatar sudah banyak orang masuk Islam. Bayangkan saat pembukaan dibuka dengan bacaan surah Ar-Rahman, kemudian diisi dengan kesenian tradisional Arab. Tidak ada wanita dengan pakaian pengumbar syahwat. Lelakinya saja berpakaian ala kadrun. Kadrun dibenci tapi duitnya disukai. Bahkan jadi pengemis. Seperti masjid Syekh yang dibangun di Solo. Harusnya akan dibangun di daerah lain. Tapi memelas ke kadrun agar bisa dibangun di Solo sebagai hadiah buat Jokowi. Padahal dia sendiri jarang Shalat. Dan yang lebih menarik lagi Ustadz yang ahli kristologi Zakir Naik diminta jadi penceramah dalam pembukaan itu. Nanti kalau pembukaan piala dunia U20 di Indonesia undanglah UAS atau Das\'at Latif jadi penceramahnya. Kira-kira bisa gak? Ah ini hanya khayalan penulis terlalu tinggi. Lupakan saja. Dan menarik yang lain tiba-tiba FIFA melarang jangan membawa Miras saat menonton. Ini sesuai dengan kebijakan Qatar di negerinya. Hal-hal yang berbau Haram dilarang karena negeri ini berdasarkan syari\'at Islam. Dan tiba-tiba semua negara di dunia pencinta bola kaki mengamininya. Beginilah kalau negara atau spesifiknya kalau dia berduit. Apa saja bisa dilakukannya. Orang kaya kalau nunjuk pasti terlaksana. Tapi kalau gak punya duit main tunjuk bisa dipatahin telunjuknya sambil dikatain “ngapain kau nunjuk-nunjuk, emang kau siapa?” Qatar telah membuka mata dunia, ini Islam yang sebenarnya. Kita ikut bangga sebagai sesama muslim walau kita bukan warga Qatar. Rahmatan Lilalamin yang diperlihatkan Qatar membawa hati dan perasaan seluruh Umat Islam di dunia. Wallahu A\'lam ... (*)
Kabareskrim: Saya Pertanggungjawabkan Seluruh Pekerjaan Kepada Allah
Jakarta, FNN – Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menegaskan dirinya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaannya kepada Allah sebagai tanggapan atas tudingan yang menyebut dirinya menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur.“Saya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan saya kepada Allah SWT, sesuai arahan Bapak Presiden kepada Kapolri dan tuntutan masyarakat yang sedemikian cerdas,” kata Agus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Agus terkait ucapan Aiptu Ismail Bolong dan beredarnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) DivPropam yang menyebut dirinya menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur.\"Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, maklumlah kasus almarhum Brigadir Yoshua aja mereka tutup-tutupi,\" ujar Komjen Agus.Apa yang Bareskrim kerjakan, tutur Agus melanjutkan, adalah sesuai fakta, rekomendasi Komnas HAM, rekomendasi Timsus, serta tuntutan masyarakat yang sudah menjadi atensi Presiden RI Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut.Lebih lanjut, Komjen Agus mengatakan, BAP juga bisa direkayasa dan dibuat dengan penuh tekanan. \"Lihat saja, BAP awal seluruh tersangka pembunuhan alm Brigadir Yoshua,” kata Komjen Agus.Komjen Agus juga menyampaikan terkait kondisi pandemi yang nyaris melumpuhkan perekonomian dan mengakibatkan berbagai permasalahan.\"Saat pandemi, kebijakan penegakan hukum adalah ultimumremidium, tahun 2020 itu pertumbuhan 0,5 persen, tahun 2021 tumbuh 3,5 persen,” kata Komjen Agus.Polri juga fokus pada penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.\"Tambang rakyat dengan istilah koridor diberi kesempatan sesuai dengan arahan pimpinan agar masyarakat masih bisa memperoleh pendapatan, di samping mengawal program pemulihan ekonomi nasional dan investasi. Yang tidak boleh adalah di dalam areal hutan lindung dan di areal IUP orang lain,” ujar Agus.Bertepatan dengan Hari Guru yang jatuh pada 25 November 2022, Agus menyampaikan nasihat dari gurunya.\"Orang baik itu orang yang belum dibukakan Allah SWT aibnya, doakan yang baik-baik saja mereka yang saat ini sedang mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri secara sadar,” kata Agus. (mth/Antara)
Mendikbudristek Ajak IGI Majukan Pendidikan Indonesia
Jakarta, FNN – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengajak para guru dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) untuk turut memajukan pendidikan Indonesia. “Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas peran guru-guru di IGI dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Peran IGI sebagai forum guru sangat penting untuk terus berbagi dan bergotong royong dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia pendidikan,” ujar Mendikbudristek dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Nadiem menjelaskan peran guru dalam membangun komunitas sangat penting. Melalui komunitas yang dibangun, guru bisa belajar dari guru lainnya. Oleh karena itu, Kemendikbudristek telah membuat Platform Merdeka Mengajar yang disiapkan untuk guru agar dapat belajar dan berbagi oleh guru lainnya. “Tugas kami sudah berubah, yaitu memfasilitasi guru belajar dari guru lainnya untuk berani mencoba dan melakukan hal baru, dan dipimpin oleh Guru Penggerak,” imbuh Mendikbudristek. Menteri Nadiem juga mengapresiasi kepada guru-guru yang telah menggunakan Platform Merdeka Mengajar saat pembelajaran. “Banyak guru yang telah berkontribusi untuk mengunduh materi ajar dan berbagi kepada guru-guru lain se Indonesia,” kata Menteri Nadiem. Program Guru Penggerak, lanjut dia, menjadi terobosan perubahan dalam pembelajaran. Dikatakan Menteri Nadiem, Guru Penggerak selalu melakukan yang terbaik untuk murid-muridnya karena guru berani melakukan hal baru, bereksperimen, dan berani gagal. “Guru Penggerak selalu siap untuk mencoba walaupun gagal, namun akan terus berinovasi. Mereka dipromosikan untuk menjadi pemimpin kita,” jelas dia. Untuk itu, dalam mendukung penyiapan pemimpin di sekolah, Kemendikbudristek telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. “Kami mohon dukungan kepada bapak ibu guru untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mendukung Guru Penggerak menjadi kepala sekolah sesuai dalam Permendikbud yang telah dikeluarkan,\" katanya. Lebih lanjut disampaikan Mendikbudristek, berbagai terobosan lainnya telah dikeluarkan Kemendikbudristek seperti Kurikulum Merdeka hingga yang berkaitan dengan kesejahteraan para guru yaitu pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). “Tahun ini lebih dari 600 ribu guru honorer telah diangkat sebagai ASN PPPK. Hingga hari ini kami masih terus memperjuangkan guru honorer yang belum menjadi ASN PPPK, mohon bersabar dan terus mendukung kami,” kata Nadiem lagi. Dalam pelaksanaan perekrutan ASN PPPK, Mendikbudristek menyampaikan bahwa prioritas utama adalah pengangkatan bagi guru honorer yang belum mendapatkan formasi di sekolahnya. “Jangan sampai guru tergusur dari sekolahnya, berpindah ke sekolah lain karena di sekolahnya belum ada formasi ASN PPPK, akhirnya sekolah tersebut akan kekurangan pengajar yang sudah bekerja lama di sana,” jelas Nadiem. Sedangkan untuk membuka formasi dan perekrutan guru ASN PPPK, lanjut Nadiem, Kemendikbudristek harus bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Pemda setiap wilayah. “Kami akan terus mencoba mengeksplorasi agar Kemendikbudristek dapat mengangkat guru honorer menjadi ASN PPPK tanpa rantai yang panjang,” imbuh dia lagi. (mth/Antara)
Menkes: Bersiap Hadapi Peningkatan Kasus COVID-19 Dua Pekan ke Depan
Jakarta, FNN – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh pihak untuk bersiap-siap menghadapi prediksi peningkatan kasus COVID-19 yang akan segera terjadi dalam waktu satu atau dua pekan ke depan. “Kita sudah monitor secara daily (harian), harusnya kalau feeling saya kita akan mencapai puncaknya antara satu atau dua pekan ke depan. Kemungkinan puncaknya itu akan tercapai,” kata Menteri Budi dalam ISICAM 2022 yang diikuti di Jakarta, Jumat. Budi menekankan pemerintah terus melakukan pemantauan setiap harinya, untuk mengamati tren COVID-19 di Indonesia dari seluruh indikatornya. Sayangnya, terlihat bahwa sejak varian XBB dan BQ.1 masuk ke Indonesia, jumlah orang yang terinfeksi semakin banyak dan patut diwaspadai. Saat ini saja, kasus positif di Indonesia sudah berada dalam skala 8.000-an kasus per harinya. Dengan kehadiran dua varian tersebut, Budi memperkirakan jumlah kasus yang ditemukan akan mencapai 10.000-15.000 kasus per harinya, dengan keterisian tempat tidur di rumah sakit (BOR) jauh lebih rendah dibandingkan dampak dari varian-varian sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga menggencarkan sero survey per enam bulan sekali untuk mengetahui titer antibodi milik masyarakat, yang dilakukan bersama FKM-UI. Melalui sero survey itu, pemerintah dapat mengetahui dalam jangka waktu berapa lama antibodi masyarakat mengalami penurunan dan daerah mana yang perlu segera di booster. Sero survey juga membuktikan bahwa Indonesia memiliki antibodi yang sangat tinggi, sehingga tidak terlalu terdampak gelombang COVID-19 seperti yang terjadi di negara lain. “Kita punya datanya by name by address sekarang untuk 205 juta dari populasi kita, kita bisa prediksi di daerah mana kita harus memberikan booster,” ujarnya. Budi mengingatkan meski antibodi sudah tinggi dan kasus masih di bawah prediksi monitoring pemerintah, semua pihak harus segera melengkapi dosis vaksinasinya dan tidak mengabaikan situasi saat ini. Jika Indonesia berhasil menjaga jumlah kasus seperti saat ini, sampai dengan dua pekan ke depan, maka masyarakat tidak perlu menghadapi gelombang COVID-19 yang dapat menghambat berjalannya segala aktivitas dan perekonomian negara. “Jika kita bisa mengendalikannya, maka Indonesia juga akan menjadi salah satu negara yang tidak mengalami gelombang besar dalam 12 bulan,” katanya. (mth/Antara)
Ada Lebih dari 31 Pintu Sogok, Suap, Peras, dan Korupsi di Kemendari yang Gagal Diselesaikan Hingga Hari Ini
“Saya Buka Cakrawala dan Tergantung Presiden Apakah Ingin Perbaiki Negara Ini Atau Dibiarkan” Oleh: Natalius Pigai, Mantan Tim Asistensi Dirjen Otda Kemendagri Prof Dr. Sudarsono & Prof Dr. Johermansyah Johan KEMENDAGRI adalah kementrian yang besar yang secara langsung dan tidak langsung memimpin jumlah ASN terbanyak. Dengan postur birokrasi terbesar tersebut berpotensi menjadi sumber amoralitas. Maka untuk mengurangi kejahatan moral dalam rangka membangun dalam pemerintahan yang bersih dan berwibawa, saya perlu sampaikan berdasarkan pengamatan dan analisa di Kementerian Dalam Negeri terdapat tidak kurang dari 31 pintu masuk suap, sogok, peras dan korupsi. Potensi suap di instansi Kementerian Dalam Negeri telah berlangsung lama. Saya tidak menuduh individu akan tetapi dengan tujuan dan beritikat baik untuk menunjukkan indikasi, pintu, kran-kran kejahatan agar Kemendagri memperbaiki diri serta aparat penegak hukum dengan mudah melakukan intaian untuk menghentikan indikasi kejahatan moral sistemik ini. Sesungguhnya Presiden Joko Widodo sebagai mantan Walikota dan Gubernur paham betul, namun kita heran kenapa beliau tidak bisa menghentikan sebagai wujud nyata revolusi mental? Berikut saya sampaikan lebih dari 31 titik-titik suap, sogok, peras dan korupsi dì Kemendagri: 1. Pembuatan SK Kepala Daerah (Direktorat Pejabat Negara)/Biro Hukum. (Suap) 2. Penunjukan Penjabat Bupati, Walikota dan Gubernur. Gubernur kirimkan 3 nama selanjutnya Kemendagri memilih 1 nama. Saat itu ada lobby dan sejumlah sogokan oleh para calon yang diusul. Tempat suap di Direktorat Pejabat Negara, Dirjen Otda, Sekjen, bahkan Menteri). 3. Penjabat Gubernur, Walikota/Bupati yang mau diperpanjang setelah 1 tahun juga mesti suap. 4. saat kepala daerah yang sedang menghadapi kasus agar terhindar dari sanksi administrasi atau pemberhentian. (Suap) 5. Pemekaran Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Direktorat Pemerintahan Umum dan Pimpinan Kementerian. (Suap) 6. Pembuatan Peta Wilayah bakal Daerah Otonom Baru (DOB). 7. Penambahan jumlah penduduk suatu wilayah supaya tidak diverifikasi faktual oleh Kemendagri (Suap/Peras). 8. Jual-beli KTP elektronik untuk kepentingan calon verifikasi partai, calon legislatif khususnya DPD serta Kepala Daerah Independen. 9. Penambahan dan pengurangan DAU untuk Daerah (Suap). 10. Filterisasi suatu Perda dan Perdasi. Penyuapan dilakukan agar terhindar dari pengurangan dan atau penghapusan pasal-pasal tertentu. 11. Penyuapan untuk Perda tertentu agar Kemendagri tidak menolak atau meniadakan. 12. Verifikasi Perdasus baik Aceh, DKI, DIY & Papua di Kemendagri (Suap). 13. Pengurusan batas wilayah antar Kabupaten nominalnya tergantung batas wilayah tersebut memiliki Sumber Daya Alam (Suap). 14. Kolusi persetujuan dan atau pembuatan peta wilayah (Map), pembuatan peta wilayah bisa dilakukan oleh Rekanan Direktorat di Kemdagri atau daerah yang bersangkutan. 15. Pengurusan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam yang nilainya tergantung jumlah besaran DBH yang disediakan oleh perusahaan. Makin besar dbh seperti dari sebuah Multi National Company (MNC) mencapai 1 triliun rupiah maka masing-masing kabupaten yang menerima DBH akan setor ke Kemendagri dengan nilai miliaran (Suap). 16. Pembuatan Peta (Map) areal operasi perusahaan yang melibatkan lebih dari 1 kabupatan (Suap). 17. Pengurusan Dana Alokasi Umum (DAU). (Suap) 18. Proses seleksi Sekda Provinsi, Kab/Kota jika seleksi dilakukan oleh Kemendagri maka bisa jual-beli katrol nilai. (Suap). 19. Lobby Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kemendagri untuk pembangunan kantor Pemda dan rumah pejabat pemda. Suapnya ada 2 jenis, yakni agar daerah terima DAK dan suap agar nominal DAK-nya dinaikkan. Daerah suap ke Kemendagri dan Komisi 2 DPR RI. 20. Biaya Desentralisasi fiskal ke daerah. (Suap). 21. Biaya pemotongan atau penarikan desentralisasi fiskal saat negara menarik kembali untuk kepentingan krusial misalnya negara mengalami defisit keuangan. (Suap) 22. Penilaian kinerja Pemda yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Suap). 23. Biaya jahit seragam Kepala Daerah saat pelantikan. Kemendagri punya rekanan penjahit beberapa penjahit di Jakarta. Saat ukur pakaian akan diantar oleh Staf Direktirat PN bersama Kepala Daerah yang bersangkutan. APBN sudah disediakan namun biasanya juga dibebankan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota Terpilih. (Peras) 24. Masuk Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kemendagri (Sogok) 25. Pengurusan SK PAW Anggota Legislatif. Prosesnya seakan akan dibuat berbelit-belit sampai pada terima sejumlah uang. (Sogok) 26. Dana Pemulihan Ekonomi Daerah (PEN). (Suap) 27. Masuk STPDN/IPDN. Penentuan jatah atau quota serta kelulusan tes masuk. (Suap) 28. Kunjungan kerja pejabat Kemendagri ke Daerah difasilitasi soal akomodasi, hotel, transportasi, dan sangu. 29. Pejabat Kemendagri suvervisi ke Daerah (Sogok). 30. Hubungan Legislasi dengan Komisi 2 DPR RI terkait Anggaran dan Regulasi. (Kolusi) 31. Pembangunan fisik kantor Kemendagri, termasuk badan-badan dan STPDN (Korupsi). 32. Biaya paraf draft sebuah surat atau surat keputusan dari staf pembuat draft sampai Kepala Penanggung Jawab. (Suap) 33. Pemeriksaan fisik oleh Inspektorat sebuah proyek APBN Satuan Tugas Kemendagri Baik di Pusat maupun Daerah. (Sogok, Peras, dan Suap) 34. Pemekaran Desa saat kodifikasi wilayah sampai persetujuan. (Sogok) 35. Dll. (*)
Hadapi Resesi Global, Ketua DPD Minta Produksi Komoditas Lokal Ditingkatkan
Surabaya, FNN – Ancaman resesi global harus menjadi prioritas program kerja pemerintah di akhir dan awal tahun depan. Mitigasi dan antisipasi harus cermat. Demikian dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di sela lawatan ke beberapa daerah di Jawa Timur, Jumat (25/11/2022). Menurut LaNyalla, salah satu upaya yang bisa ditempuh pemerintah adalah menggenjot produktivitas komoditi lokal. “Pemerintah perlu mendorong peningkatan produktivitas komoditi lokal dan menekan angka impor komoditi bahan baku pangan,” kata LaNyalla. Dengan tingginya nilai produksi komoditi pangan dalam negeri, LaNyalla yakin Indonesia akan mampu melewati masa-masa sulit dalam pelambatan ekonomi. Selain itu, LaNyalla berharap keunggulan bonus demografi yang dimiliki bangsa ini dapat dimaksimalkan. “Kita memiliki bonus demografi usia produktif yang tinggi, ini wajib dikelola. Sebab seperti dua sisi mata uang, bisa jadi berkah, bisa juga musibah, bila tidak ada lapangan kerja yang menyerap,” tandasnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal tersebut harus dilakukan karena ekonomi dunia masih diperkirakan melambat dan memasuki resesi. “Jika tidak diantisipasi, dampak yang bisa ditimbulkan adalah pertumbuhan ekonomi yang akan melambat, inflasi yang tinggi, suku bunga yang tinggi dan akan berlangsung lama, menguatnya mata uang dolar, serta cash is the king,” katanya. Sebelumnya, Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan melemahnya pertumbuhan ekonomi perlu direspon dengan kebijakan pemerintah agar ekonomi mikro tetap dapat dipicu dan siap menghadapi resesi. (mth/*)
Sistim Negara dengan Dasar Pancasila Adalah Sistem Kekeluargaan
Sudah kita rasakan ketersesatan negara ini bisa kita rasakan bagaimana mungkin 0,1% penduduk minoritas menguasai Ekonomi 80% dan 0,01% menguasai lahan 72%, ini jelas bertentangan dengan negara Pancasila. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila AMANDEMEN UUD 1945 tidak hanya menganti pasal-pasal UUD 1945 dengan diamandemen dan diubah 300 persen bukan hanya aliran pemikiran Pancasila tetapi negara kekeluargaan yang sudah menjadi kesepakatan diganti dengan sistem individualisme, maka kekuasaan bukan lagi dimusyawarahkan, justru menjadi rebutan dengan model pertarungan kalah-menang, banyak-banyakan suara, kuat-kuatan dengan model demokrasi Liberal. Bagaimana mungkin Indonesia mewujudkan “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia” kalau UUD hasil amandemen dasarnya perseorangan Liberalisme Kapitalisme akibat semakin tidak dipahami apa itu Pembukaan UUD 1945 dan apa itu Pancasila! .....”Berdasarkan kepada ide-ide yang dikeemukakan oleh berbagai anggota dalam kedua sidang paripurna Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) itu tersusunlah Pembukaan UUD 1945, di mana tertera lima azas Kehidupan Bangsa Indonesia yang terkenal sebagai Pancasila bangsa dan bernegara. Pembukaan UUD 1945 itu adalah pokok pangkal dari perumusan pasal-pasal berturut-turut dalam 16 (enam belas) Bab, 37 pasal saja ditambah dengan Aturan Peralihan, terdiri dari 4 (empat) pasal dan Aturan Tambahan, berhubung dengan masih berkecamuknya Perang Pasifik atau pada waktu itu disebut Perang Asia Timur Raya. Karena telah tercapai mufakat bahwa UUD 1945 didasarkan atas sistim kekeluargaan maka segala pasal-pasal itu diselaraskan dengan sistim itu. Negara Indonesia bersifat kekeluargaan, tidak saja hidup kekeluargaan ke dalam, akan tetapi juga keluar, sehingga politik luar Negeri Indonesia harus ditujukan kepada melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan segala bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi segala bangsa. Tugas Pemerintahan ke dalam negeri, berdasarkan Pancasila yang menjadi Ideologi Negara ialah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikma kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kelima asas itu menjadi dasar dan tujuan pembangunan negara dan manusia Indonesia. Telah diutarakan di atas bahwa pada umumnya manusia Indonesia telah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya sebagai ciptaan kebudayaan dan peradaban Indonesia dalam perkembangannya sejak dahulu kala sampai sekarang. Maka tugas Pemerintah ialah terutama mengawasi agar ideologi Negara dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh seluruh Bangsa Indonesia. Karena Pancasila adalah Lima Asas yang merupakan ideologi negara, maka kelima sila itu merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara lima asas itu erat sekali, kait-mengkait, berangkaian tidak berdiri sendiri. Setiap warganegara Indonesia yang sadar akan ideologi negara harus dengan aktif mengambil bagian dan ikut serta dalam pembangunan susunan negaranya dan janganlah pembangunan itu melulu manjadi urusan Pemerintah belaka, yang terjadi jauh dari minat para warganegara.....” (Cuplikan dari Panitya Lima Hatta) Negara ini didirikan bukan atas dasar perseorangan, oleh sebab itu memasukan perseorangan di dalam UUD Amandemen adalah pengkhianatan sebab negara ini dasar nya semua buat semua. .....”Kebudayaan Indonesia itu ialah perkembangan aliran pikiran, yang bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia bathin. Manusia Indonesia dihinggapi oleh persatuan hidup dengan seluruh alam semesta, ciptaan Tuhan Yang Maha-Esa, di mana ia menjadi makhluk-Nya pula. Semangat kebathinan, struktur kerokhaniannya bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan antara dunia luar dan dunia bathin, segala-galanya ditujukan kepada keseimbangan lahir dan bathin itu, dia hidup dalam ketenangan dan ketentraman, hidup harmonis dengan sesama manusia dan golongan-golongan lain dari masyarakat, karena sebagai seseorang ia tidak terpisah dari orang lain atau dari dunia luar, dari segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur-baur dan bersangkut paut, berpengaruh-mempengaruhi. Masyarakat dan tatanegara Indonesia asli, oleh karenanya kompak, bersatu padu, hormat-menghormati, harga-menghargai, dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kolektivitas, dalam suasana persatuan. Sifat ketatanegaraan asli itu masih dapat terlihat dalam suasana desa, baik di Jawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan lain. Rakyat desa hidup dalam persatuan dengan pemimpin-pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan. Kepala desa atau kepala rakyat berwajib menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat dan harus senantiasa memberi bentuk kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Oleh karena itu, kepala rakyat yang memegang adat, senantiasa memper-hatikan segala gerak gerik dalam masyarakatnya dan untuk maksud itu senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanya, agar supaya pertalian bathin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara. Para pejabat negara, menurut pandangan tatanegara asli, ialah pemimpin yang bersatu-jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara berwajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya. Jadi menurut pandangan ini negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral, ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan se-seorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamat-an hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.....” Pandangan ini mengenai susunan masyarakat dan negara berdasar ide persatuan hidup dan pernah diajarkan oleh Spinoza, Adam Müler, Hegel dan lain-lain di dunia barat dalam abad 18 dan 19 yang dikenal sebagai teori integralistik. Berdasarkan kepada ide-ide yang dikemukakan oleh berbagai anggota dalam kedua sidang paripurna Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu tersusunlah Pembukaan UUD 1945, di mana tertera lima azas Kehidupan Bangsa Indonesia yang terkenal sebagai Pancasila.....” (Kutipan Panitya 5 Hatta) Sudah kita rasakan ketersesatan negara ini bisa kita rasakan bagaimana mungkin 0,1% penduduk minoritas menguasai Ekonomi 80% dan 0,01% menguasai lahan 72%, ini jelas bertentangan dengan negara Pancasila. Apakah kita sebagai bangsa akan membiarkan keadaan seperti ini? Ayo berjuang terus kembali pada tatanan Negara Berdasar Pancasila dan UUD 1945. (*)
Ini Catatan Sejarah, Ada 14 Kali Gempa Merusak Terjadi di Cianjur-Sukabumi Jabar
Jakarta, FNN – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan sejarah mencatat sebanyak 14 kali gempa merusak terjadi di kawasan Cianjur-Sukabumi.\"Untuk pertama kalinya, gempa Cianjur-Sukabumi tercatat pada tahun 1844. Sebelum tahun 1844 pernah juga terjadi gempa, tapi tidak tercatat,\" ujar Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang mengguncang kawasan Cianjur, Jawa Barat pada Senin (21/11/2022) menjadi salah satu gempa yang merusak.Ia menambahkan gempa Cianjur-Sukabumi yang menyebabkan kerusakan juga tercatat pada tahun 1879, 1900, 1910 dan 1912.Selanjutnya, kata Daryono, pada 2 November 1969 terjadi gempa Cianjur-Sukabumi berkekuatan magnitudo 5,4 yang menyebabkan rumah rusak.Pada 26 November 1973, gempa Cianjur-Sukabumi juga menyebabkan banyak rumah rusak di Cibadak, Sukabumi. Kemudian, pada 10 Februari 1982, gempa berkekuatan M5,5 menyebabkan banyak rumah rusak dan korban jiwa.Pada 12 Juli 2000, gempa Cianjur-Sukabumi berkekuatan M5,4 dan 5,1 menyebabkan 1.900 rumah rusak berat di Cidahu, Cibadak, Parakansalak, Gegerbitung, Sukaraja, Cikembar, Kududampit, Cicurug, Nagrak, Parungkuda, Sukabumi, Cisaat, Warungkiara, Kalapanunggal, Nyalindung, Cikadang, dan Kabandungan.Pada 12 Juni 2011, gempa Cianjur-Sukabumi berkekuatan M4,9 mengakibatkan 136 rumah rusak di Lebak dan Sukabumi.Pada 4 Juni 2012, lanjut Daryono, tercatat menjadi gempa dengan kekuatan yang terbesar di kawasan Cianjur-Sukabumi, yakni mencapai magnitudo 6,1.\"Gempa itu mengakibatkan 104 rumah rusak di Sukabumi,\" katanya.Di tahun yang sama, lanjut dia, tepatnya pada 8 September 2012, juga terjadi gempa M5,1 yang menyebabkan 560 rumah rusak di Sukabumi.Pada 11 Maret 2020, gempa berkekuatan M5,1 merusak 760 rumah di Sukabumi, dan pada 14 November 2022, ada tiga gempa bumi yang terjadi secara beruntun dengan kekuatan magnitudo M4,1, M3,3, dan M2,6.Daryono mengemukakan wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta, Bandung secara tektonik merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks yang menjadikan kawasan itu masuk dalam daerah rawan terjadi gempa.\"Disebut seismik aktif, karena hasil monitor BMKG di daerah itu sering terjadi gempa dengan berbagai variasi dan kedalaman,\" ujarnya.Terkait kompleksitas, lanjut dia, daerah itu merupakan daerah jalur gempa aktif seperti keberadaan sesar atau patahan Cimandiri, Padalarang, Lembang, Cirata, dan masih banyak lagi sesar-sesar minor yang berada di wilayah tersebut.\"Sehingga, kawasan tersebut menjadi kawasan gempa secara permanen,\" tuturnya. Iringi PemakamanGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengiringi prosesi pemakaman Alinda Della Puspita, bocah korban gempa bumi Cianjur, di TPU Sirnalaya, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Selasa. Kedatangan gubernur sebagai bentuk simpati dan rasa duka kepada korban gempa yang diketahui merupakan seorang anak perempuan berusia empat tahun. \"Kami hadir semata-mata untuk ikut merasakan duka karena kejadian gempa ini cukup banyak korban,\" ujar Ridwan Kamil.Tangis haru pecah saat jenazah Alinda dimasukkan ke liang lahat. Ridwan Kamil yang didampingi Bupati Cianjur Herman Suherman kemudian memimpin doa dan menyampaikan duka mendalam atas musibah tersebut. \"Mari doakan mudah-mudahan dilapangkan di alam kuburnya,\" ujar Ridwan Kamil. Gempa bumi berkekuatan 5,6 SR melanda wilayah Cianjur pada Senin (21/11/2022) siang. Gempa yang berpusat di arah barat daya Cianjur pada kedalaman hanya 10 kilometer menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka, khususnya anak kecil. Adapun korban Alinda Della Puspita menurut keterangan keluarganya tidak selamat dari gempa saat sedang bermain di depan teras rumahnya di Kelurahan Sawah Gede. \"Allah sudah memanggil almarhumah seorang anak solehah yang Insyaallah husnul khotimah,\" kata Ridwan Kamil. Ridwan Kamil pun memastikan negara hadir dalam penanganan musibah gempa ini. Berbagai upaya penanganan terus dilakukan pemerintah sejak kemarin. Bahkan Ridwan Kamil sampai menginap di Cianjur pada Senin malam (21/11) untuk memantau dan memudahkan koordinasi. (mth/Antara)
Tim SAR Gabungan Temukan Kakek yang Hilang di Hutan Alioka Konawe
Kendari, FNN – Tim SAR gabungan menemukan kakek bernama Muhammad Amin (65), yang dilaporkan hilang di hutan Alioka, Kecamatan Lalonggaluku Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Sabtu (19/11/2022), dalam keadaan selamat.“Sudah ditemukan, Tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan selamat setelah dua hari operasi pencarian,” kata Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi di Kendari, Senin.Dia menyampaikan, pencarian korban yang merupakan warga Kecamatan Labibia, Kabupaten Konawe melibatkan unsur gabungan tim penyelamat dari Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kendari, anggota Polsek Labibia, Unit K9 Polda Sultra, masyarakat sekitar dan keluarga korban.Pencarian korban dilakukan dengan membagi dua tim, dimana Tim 1 melakukan penyisiran seluas 2 km dari sisi sebelah timur lokasi korban dilaporkan hilang. Sedangkan Tim 2 melakukan penyisiran seluas 1,9 km dari sisi sebelah barat dari lokasi korban dilaporkan hilang\"Setelah ditemukan, selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Korem Kendari dengan menggunakan ambulans milik Puskesmas Labibia untuk mendapatkan penanganan lanjutan,\" ujar dia.Ia menerangkan dengan ditemukan korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat di kembalikan ke kesatuannya masing-masing.Sebelumnya pada 19 November 2022 sekitar pukul 08.00 Wita korban bersama keluarganya dilaporkan masuk ke dalam hutan Alioka untuk mengecek kebun milik orang tua.Namun ketika di dalam perjalanannya menuju lokasi tersebut, tanpa disadari korban terpisah dari rombongan. Pihak keluarga menyadari hal tersebut pada saat keluarga korban telah tiba di lokasi kebun yang dimaksud sekitar pukul 16.00 Wita.Saat itu, pencarian telah dilakukan oleh pihak keluarga namun hasil nihil, sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Basarnas Kendari sekitar pukul 21.20 WITA oleh adik korban bernama Rahmat. (mth/Antara)
Menyikapi Musibah
Mari hentikan mengumbar kesalahan orang, apalagi dalam situasi kesulitan dan kesedihan. Jangan mengumbar paradoks. Merasa beragama tapi berhati dan berkarakter kasar. Oleh: Ali Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation ADA satu kebiasaan yang barangkali kurang, bahkan tidak pantas, dari sebagian orang di saat terjadi sebuah musibah di sebuah tempat. Kebiasaan itu adalah mengumbar atau mengekspos kesalahan-kesalahan (walau itu benar adanya) dari orang-orang yang tertimpa musbah. Musibah gempa bumi yang memporak-porandakan Cianjur misalnya saat ini banyak dikaitkan dengan berbagai (apa yang dianggap) kesalahan dan dosa-dosa penduduk setempat. Ada dua kemungkinan yang terjadi di sini. Pertama, apa yang disebut-disebut itu memang benar. Kedua, apa yang disebut-sebut itu tidak benar atau minimal tidak semuanya benar. Mana pun dari dua kemungkinan itu, benar atau tidak, menyebar-luaskan kesalahan dan dosa-dosa orang lain adalah kesalahan itu sendiri. Apalagi ketika orang-orang itu sedang berada dalam situasi yang sulit dan menyedihkan. Menyikapi musibah dengan cara mengumbar kesalahan orang-orang yang sedang kesulitan menggambarkan karakter yang tidak berakhlak. Karakter yang demikian itu paradoksikal dengan ajaran Islam dan ketauladanan baginda Rasulullah SAW. Bahkan tanpa disadari bisa menjadi sebuah kezholiman kepada mereka yang sedang berduka. Yang seharusnya disadari adalah bahwa Islam adalah agama “rahmah”. Agama yang mengedepankan hati nurani yang penuh kasih sayang. Anggaplah memang benar bahwa di daerah itu banyak dosa dan kesalahan. Secara akhlak Islam menyikapinya bukan dengan mengumbar dosa dan kesalahan itu. Justeru sebaliknya menghadirkan solusi. Dan harusnya disadari bahwa “sitrul Muslim” (menutup aib sesama Muslim yang dianggap pendosa itu adalah bagian dari akhlak mulia. Allah SWT sendiri menyikapi para pendosa dengan kasih sayang: “katakan (wahai Muhammad), wahai hamba-hambaKu yang melampaui batas, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Karenanya menyikapi kesalahan dan dosa mereka yang bersalah dan berdosa bukan dengan menyebarkan. Tapi sekali lagi justeru disikapi dengan kasih sayang dalam bentuk mengajak kembali ke jalan Allah seraya menutupi kesalahan-kesalahan itu. Kebiasaan mengumbar kesalahan orang lain justeru boleh jadi cara Allah menampakkan Karakter sebagian orang. Bahwa jeli melihat kesalahan orang kemungkinan justeru bentuk dari kegagalan melihat kesalahan dan dosa diri sendiri. Orang yang gagal melihat kesalahan dan dosa-dosanya akan merasa suci dan cenderung melihat kesalahan dan dosa orang lain. Lebih jauh kebiasaan yang demikian ini merupakan indikasi arogansi keagamaan. Perasaan lebih dalam beragama jelas dilarang oleh agama Islam: “Laa tuzakkuu anfusakum” (jangan sucikan dirimu sendiri). Justeru ketika ada kesalahan dan dosa yang terjadi di manapun harusnya menjadikan kita merasa bersalah. Jangan-jangan hal itu terjadi karena kelengahan dan hilangnya tanggung Dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar dari Umat ini. Tapi yang lebih penting lagi harusnya di saat-saat musibah menimpa Saudara-Saudara kita bukan ditumpuki dengan beban tuduhan dosa dan kesalahan. Justeru yang harus dibangun adalah rasa simpati dan empati, feelings their feelings (ikut merasakan luka dan duka yang mereka rasakan). Dan yang terpenting jika memang kesalahan dan dosa itu adalah realita (benar adanya) maka Islam selalu hadir sebagai solusi. Sikap Islam yang bijak adalah mengajak dan mendoakan semoga melalui ujian musibah itu mereka kembali mendapatkan hidayah dan kembali ke jalan yang lurus. Mari hentikan mengumbar kesalahan orang, apalagi dalam situasi kesulitan dan kesedihan. Jangan mengumbar paradoks. Merasa beragama tapi berhati dan berkarakter kasar. Doakan Saudara-Saudara kita di Cianjur. Semoga Allah menguatkan dan memudahkan untuk mereka. Tidak saja dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Tapi juga dalam upaya menangkap hikmah-hikmah dari musibah yang menimpa mereka. Amin! Ci-Batam, 25 Nopember 2022. (*)
Inikah Mafia Hukum: “Mencopot” Hakim MK Seperti Cara Me-recall Anggota DPR?
Apakah perlu Revolusi? Apakah perlu People Power? Dengan jalan apa kita memperbaiki kerusakan akut negeri ini? Anda punya solusi? Katanya kita punya Pancasila, bukan? Sanggupkah Pancasila menjadi solusi? Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo PRESIDEN Jokowi telah melantik Guntur Hamzah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Nopember 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Pelantikan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 114 P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan DPR yang ditetapkan 3 November 2022. Guntur menggantikan Hakim MK Aswanto yang sebelumnya diberhentikan oleh DPR RI. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 29 September 2022 Rapat Paripurna DPR RI menyetujui untuk tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto sebagai Hakim MK yang berasal dari usulan DPR. Sebagai pengganti, DPR menunjuk Sekjen MK Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR. Coba kita bayangkan pertanyaan yang mengemuka dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai pemimpin Rapat Paripurna DPR, Kamis (29/9/2022). “Sekarang perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan sidang terhormat, apakah persetujuan untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR tersebut, apakah dapat disetujui?” Lalu apa alasannya DPR “mencopot” Aswanto yang seharusnya masih bisa menjabat hingga tahun 2029? Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengungkapkan alasan Aswanto diberhentikan dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi meski masa pensiunnya masih panjang. Bambang Pacul menjelaskan bahwa Aswanto merupakan hakim konstitusi usulan DPR. Tetapi, menurut dia, Aswanto menganulir undang-undang produk DPR di MK. Bambang Pacul mengatakan: “Tentu mengecewakan dong. Ya bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh.”. Aneh bukan? Bukankah salah satu tugas MK secara umum untuk menganulir atau membatalkan suatu UU jika memang terbukti melalui persidangan di MK bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945? Saya mendapat kesan bahwa “pencopotan” hakim MK Aswanto merupakan bentuk intervensi legislatif terhadap lembaga yudikatif secara terang-terangan dan sekaligus menunjukkan betapa DPR itu sangat arogan karena mencopot hakim MK yang konon “mewakili” DPR seperti “mencopot” anggota DPR dari suatu partai dengan cara “recall”. Inikah yang disebut Demokrasi? Ini yang disebut Negara Hukum? Saya yakin, bukan cermin negara hukum dan demokrasi tetapi negara kekuasaan, dan cenderung terjadi “abuse of power”. Mestinya disadari oleh DPR dan juga Partai Politik bahwa jika seseorang telah terpilih dan menjadi anggota dalam suatu badan negara, ia tidak lagi menjadi wakil mutlak yang harus selalu satu kata, satu warna dalam menyikapi sebuah kebijakan negara. Artinya yang terpenting anggota tersebut menjalankan tugasnya dengan baik sekalipun tidak sesuai dengan harapan pengusul awalnya. Jika model recall ini dilanjutkan, prinsip negara hukum dan demokrasi pasti akan berantakan dan setiap anggota (MK, DPR) yang dipilih atau diusulkan rentan untuk dicopot lantaran sikap anggota dianggap tidak sesuai dengan pengusul (DPR, Partai). Dulu saya pikir MK ini lembaga yudikatif yang berisi Dewa-Dewa hukum dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kapasitas keilmuan ketatanegaraan. Atas kasus ini kita bisa memetik pelajaran bahwa patut diduga bahwa MK pun menjadi alat permainan politik DPR dan Presiden. Jika kedua lembaga ini bersatu, siapa yang bisa mengalahkan? Apalagi telah terbukti melalui penelitian dosen-dosen Trisakti (2020) bahwa ada sekitar 22,01 % putusan MK tidak dipatuhi bisa oleh Presiden dan DPR atau pihak lain terkait. Ketika kedua lembaga ini bersatu, anggota hakim MK bisa berbuat apa karena sebagian mereka pun dianggap Utusan dari DPR dan Presiden yang ternyata harus Tunduk, Patuh dan Menyerah kepada Tuannya jika tidak ingin dicopot dan atau tetap diperpanjang masa jabatannya. Mafia Hukum yang juga melibatkan Presiden, DPR dan MK pun boleh jadi telah dipraktikkan di negeri ini. Atas kasus “pencopotan” hakim Aswanto yang diduga lantaran begitu berani menganulir produk DPR, khususnya yang terakhir berupa UU Cipta Kerja, kita pun bisa menduga bahwa kasus ini hanya Puncak Gunung Es. Artinya, sangat mungkin putusan-putusan MK di masa lalu sangat mendapatkan intervensi dari DPR maupun Presiden. Perkara sengketa pemilu 2019, UU Cipta Kerja, UU Pemilu (soal Presidential Treshhold) yang sudah puluhan kali diuji namun MK tetap berpendapat hal itu merupakan Open Legal Policy dari DPR dan Presiden, patut diduga kuat terjadi Intriks politik hingga konspirasi gelap yang sebenarnya mencerminkan keadaan adanya Industri Hukum yang dibangun sendiri oleh DPR, Presiden dan MK yang berpotensi menjadi Mafia Hukum. Mengingat kondisi hukum dan politik negeri ini sudah rusak, saya kira memang sudah saatnya dilakukan Restorasi Kepemimpinan Nasional agar kembali kepada The Truth and Justice. Kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang Radikal, Extraordinary, bukan perubahan yang biasa, baik inkremental maupun Cut and Glue. Apakah perlu Revolusi? Apakah perlu People Power? Dengan jalan apa kita memperbaiki kerusakan akut negeri ini? Anda punya solusi? Katanya kita punya Pancasila, bukan? Sanggupkah Pancasila menjadi solusi? Sanggupkah Pancasila menunjukkan Kesaktian-nya yang setiap tanggal 1 Oktober kita peringati? Anda yang mengaku “Saya Pancasila” saya tantang sekarang! Jika tidak mampu, maka benar statement yang saya sematkan pada judul buku saya bahwa Pancasila 404: Not Found. Tabik...!!! Semarang, Jumat: 25 Nopember 2022. (*)
Bobot Politik Pernyataan La Nyalla Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Zero
Apakah pernyataan ini sebagai jebakan kepada Presiden Joko Widodo, karena saking frustrasi dan jengkelnya? Karena, kalau itu sampai diikuti, LaNyalla tahu rakyat pasti marah, bisa memicu perlawanan rakyat di jalanan? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PERNYATAAN LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI, membuat banyak pihak tidak nyaman. Dalam pidato di Musyawarah Nasional HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), LaNyalla membuat pernyataan Indonesia harus kembali ke UUD 1945 asli. Pernyataan ini kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang membuat banyak pihak tersentak. Terkait usulan perpanjangan masa jabatan presiden, seakan-akan sebagai ‘hadiah’ atas dekrit kembali ke UUD 1945 asli. Apa LaNyalla ‘masuk angin’? Begitu pertanyaan publik. Atau pernyataan publik? LaNyalla memang mempunyai kedudukan tinggi dan terhormat di Republik ini, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tetapi, jabatan tinggi ini tidak ada pengaruh politik. DPD bukan pembuat undang-undang (UU), tidak ikut mengesahkan UU. Paling banter cuma diminta pendapatnya saja, mungkin juga hanya sebagai formalitas. DPD hanya diminta menampung aspirasi daerah, untuk disalurkan ke DPR atau MPR. Maka itu, secara politik, LaNyalla hampir sama dengan rakyat biasa. Bedanya, LaNyalla bisa komunikasi dengan semua lembaga negara. Cuma itu saja kelebihannya. Maka itu, pernyataan LaNyalla mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, secara politik, tidak ada artinya, nihil: zero. Lain halnya kalau yang menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden adalah ketua partai politik. Mereka ini penentu keputusan politik di parlemen. Mereka bisa mengubah UU, mereka bisa minta diadakan sidang MPR, dan bisa mengubah konstitusi. Mungkin saja pernyataan LaNyalla karena frustrasi melihat elit politik saat ini yang hanya mementingkan kelompoknya saja, frustrasi melihat bangsa ini dikuasai oligarki dalam menentukan presiden dan wakil presiden, hingga kepala daerah. Frustrasi melihat Mahkamah Konstitusi (MK) cenderung menjadi alat kekuasaan, frustrasi melihat gugatan Presidential Threshold 20 persen dikandaskan MK. Begitu frustrasinya sampai keluar kalimat mau perpanjang masa jabatan presiden silakan saja. Apakah pernyataan ini sebagai jebakan kepada Presiden Joko Widodo, karena saking frustrasi dan jengkelnya? Karena, kalau itu sampai diikuti, LaNyalla tahu rakyat pasti marah, bisa memicu perlawanan rakyat di jalanan? Apakah seperti itu tujuannya? Hanya LaNyalla yang tahu. (*)
Politik Rondo Ucul: Akan Lahir Perppu Perpanjangan Masa Jabatan?
Ditengarai bentuk nego keluarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 asli, otomatis Pilpres 2024 akan ditunda, dengan alasan biaya Pilpres belum ada atau belum siap. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SUASANA gaduh, ribut tekanan ke negara harus segera kembali ke UUD 1945 asli, sebagai pertaubatan negara yang telah melenceng dan memberlakukan UUD 2002 dengan segala resiko kerusakan di mana-mana direspon balik berupa kompensasi nego politik Rondo Ucul minta perpanjangan masa jabatan. Istilah politik rondo ucul dari peserta diskusi kajian politik Merah Putih yang kesal, judeg, karena rezim ini ngeyel-nya gak ampun mbelgedes-nya. Setiap menyelesaikan masalah akan lahir masalah baru, seperti rondo liar dengan pikiran liar, yang penting bisa menyalurkan nafsunya. Info bahwa akan lahir Perppu perpanjangan masa jabatan presiden bukan omong kosong dan main-main. Ditengarai bentuk nego keluarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 asli, otomatis Pilpres 2024 akan ditunda, dengan alasan biaya Pilpres belum ada atau belum siap. Bak petir di siang hari “inilah tingkah Oligargi memainkan politik besinya, semua akibat perangkat penyelenggara negara sudah menjadi bebek lumpuh di ketiak Oligarki”. Rentetan rekayasa ini diduga ada panduan politik dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagai komandannya. Lembaga ini tidak terdengar suaranya memang dilarang menyanyampaikan semua gagasan dan pikirannya kepada publik. Bersuaralah mantan Wakil Presiden Try Sutrisno bahwa negara harus kembali ke UUD 1945 asli dengan Dekrit terkoordinasi. Sampai sekarang masih teka- teki makna terkordinasi, mungkinkah sangat dekat dengan makna negosiasi? Presiden dan MPR dapat mengeluarkan Dekrit dalam rangka menyelamatkan negara, jika keberadaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Perubahan atau hasil amandemen dan pelaksanaannya menjurus ke hal-hal yang dapat dan sangat membahayakan negara. Tanpa harus ada embel-embel ada tambahan masa jabatan, dengan jiwa negarawan demi keselamatan bangsa dan negara: - Presiden: dengan alasan negara dalam keadaan darurat keluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 asli dengan segala resikonya - MPR: cabut sebuah amandemen yang dilakukan dengan segala resikonya. Nekad lahirkan Perppu perpanjangan masa jabatan, apalagi ada klausul jabatan 3 (tiga) periode (jelas inkonstitusional) akan menciptakan chaos dan akan menciptakan krisis konstitutional. (*)
Kesaksian Asisten Rumah Tangga Ferdy Sambo Saat Mendengar Tembakan
Jakarta, FNN – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, terdakwa Irfan Widianto yang didakwakan atas obstrution of Justice atau menghalangi penyidikan. Adapun sidang ini berangendakan mendengarkan keterangan dari 3 orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Irianto selaku asisten rumah tangga dari Ferdy Sambo memberi keterangan bahwa dia mendengar suara tembakan dari rumah yang berada di Duren Tiga Nomor 46 Jakarta Selatan pada Jum’at, 8 Juli 2022. “Sejak kapan saudara mendengarkan tembakan di Duren Tiga?” ujar Majelis Hakim saat menanyakan keterangan kepada Irianto. “Sejak pukul 17.00 yang mulia,” jawab Irianto dalam persidangan Obstruction of Justice di ruang tengah PN Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2022). “Berapa kali saudara mendengar tembakan itu?” tanya Hakim. “Tiga kali tembakan pertama yang mulia,” ujar Irianto. Irianto juga sempat menjelaskan bahwa akibat tembakan itu sempat membuat kaca di rumah Duren Tiga pecah. Irianto dalam sidang kali ini juga mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa dia tidak melihat tembakan itu, saat selesai tembakan itu pun dia langsung bergegas ke Garasi yang ada di Duren Tiga. Di sana dia sempat bertemu dengan Yogi, Kuat Ma’ruf dan Ferdy Sambo. (Anw)
Pengetahuan Kebencanaan Harus Terus Diajarkan Secara Massif
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan masyarakat Indonesia harus dibekali pengetahuan tentang penyelamatan diri saat menghadapi bencana. Pasalnya Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. “Pengetahuan tentang penyelamatan diri kebencanaan penting sekali dimiliki masyarakat. Dan harus terus diajarkan secara massif sampai ke pelosok desa,” kata LaNyalla di sela kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Jawa Timur, Kamis (24/11/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, meski telah berulangkali mengalami bencana gempa, faktanya masyarakat belum memahami langkah penyelamatan diri. “Mitigasi bencana gempa menjadi tugas penting BMKG dan harus diikuti, sebab faktanya korban rata-rata tertimpa reruntuhan bangunan yang terkena gempa. Imbasnya fatal,” ujar LaNyalla. Untuk itu LaNyalla menyarankan agar rutin dilakukan simulasi penyelamatan kebencanaan untuk menekan potensi tingginya jatuh korban. “Ingatan masyarakat harus terus menerus dirawat tentang tanggap bencana ini. Langkah-langkah penyelamatan harus terus disimulasikan, khususnya di daerah rawan bencana,” saran LaNyalla. (mth/*)
Presiden Jokowi Kirim Surat Presiden Soal Pergantian Panglima TNI ke DPR
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden (surpres) terkait pergantian panglima TNI kepada DPR RI di Jakarta, Rabu, kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.\"Kami (Istana) sudah menghitung bahwa pada hari ini akan dikirim kepada DPR surpresnya,\" kata Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Rabu.Menurut Pratikno, pengiriman surpres tersebut pada Rabu juga mempertimbangkan reses DPR yang akan dimulai dalam waktu dekat. Saat ditanya siapa nama calon panglima TNI yang diajukan Jokowi, Pratikno enggan menjawab.\"Nanti kalau sudah diterima DPR, nanti dari DPR-lah yang menyampaikan,\" tambah Pratikno.Dia menjelaskan calon panglima TNI bisa berasal dari tiga kepala staf matra TNI ataupun mantan kepala staf yang masih aktif sebagai anggota TNI.\"Kalau calon panglima TNI pasti dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif. Kan gitu aja, clue-nya itu,\" ujar Pratikno.Panglima TNI saat ini, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa, akan memasuki usia pensiun pada akhir Desember 2022. Andika Perkasa dilantik Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI pada tanggal 17 November 2021 sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TNI 2021. Andika saat itu menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun prajurit paling tinggi ialah 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Andika lahir pada tanggal 21 Desember 1964 atau 57 tahun lalu, sehingga pada 21 Desember 2022 dia berusia 58 tahun.Menurut UU TNI tersebut, panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR. Jika DPR tidak menyetujui calon panglima usulan presiden, maka presiden lalu mengusulkan calon pengganti. Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengirimkan surat presiden (surpes) kepada DPR RI mengenai usulan calon panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan pensiun dalam waktu dekat.\"Sekarang masih tanggal 22 (November), ada tiga hari lagi kita menunggu. Mudah-mudahan dalam waktu tiga hari ini Presiden segera mengirimkan surat kepada DPR dan setelah itu Komisi I akan mulai bekerja,\" kata Lodewijk di Jakarta, Selasa.Ia lantas berkata, \"Insya Allah minggu ini karena saya katakan waktu kita tinggal let say 20 hari tambah tiga, tinggal 23 hari\".Ia menyebut pihaknya menunggu surpres usulan calon panglima TNI paling lambat masuk ke DPR pada 25 November karena pihaknya akan segera memasuki masa reses. Sedangkan, ujarnya lagi, Andika akan pensiun pada 21 Desember mendatang.\"Sebelum dia pensiun, 20 hari sebelumnya, presiden sudah mengajukan surat ke DPR di luar dari masa reses. Berarti kalau dihitung-hitung kita itu kan mulai reses tanggal 16 (Desember) paripurna, ditarik ke belakang tanggal 25 (November) paling lambat,\" tuturnya.Setelah surpres masuk, lanjut Lodewijk maka DPR akan menindaklanjuti nya dengan melakukan pengecekan dan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk memberi penilaian terhadap calon panglima TNI.\"Komisi I akan melakukan langkah-langkah pemilihan, baik itu awalnya berkunjung ke rumah mengecek kondisi aktual dari keluarga, kemudian melaksanakan fit and proper test, dari situ akan dilaporkan ke pimpinan DPR RI atau Ketua DPR RI,\" katanya.Lodewijk mengatakan bahwa siapa pun nama yang dipilih Jokowi merupakan hak prerogatif nya sebagai seorang presiden. Ia pun menyebut ketiga kepala staf TNI memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai panglima TNI.\"Kenapa saya katakan sama? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI disampaikan panglima TNI dipilih dari perwira tinggi, baik itu masih aktif sebagai kepala staf angkatan maupun mantan kepala staf angkatan,\" kata Lodewijk. (mth/Antara)
Kembali ke UUD 1945 Asli: Melalui Dekrit atau Jalan Rakyat?
Ini yang disuarakan oleh kelompok yang mengatakan jangan sampai dekrit dikeluarkan oleh presiden sekarang ini. Artinya, terjadi krisis kepercayaan terhadap presiden (khususnya terkait dekrit). Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) TIDAK sedikit pihak merasa kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini sedang sakit akibat amandemen undang-undang dasar (UUD) sebanyak empat kali dalam kurun periode 1999-2022. Oleh karena itu, banyak pihak berpendapat permasalahan bangsa dan negara yang sedang sakit ini hanya bisa diselesaikan dengan kembali ke UUD asli. Pertanyaannya, bagaimana kembali ke UUD 1945 asli? Berharap MPR mengambil langkah untuk kembali ke UUD 1945 asli secara sukarela bagaikan pungguk merindukan bulan. Karena anggota MPR yang berjumlah 711 orang mayoritas terdiri dari anggota DPR (575 anggota), yang merupakan perwakilan dari partai politik, yang justru paling menikmati hasil amandemen UUD 2002 tersebut. Mereka para elit partai politik inilah yang sebenarnya pemegang kekuasaan di Republik ini, sejak amandemen UUD 2002. Mereka yang menentukan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, anggota DPR dan DPRD. Artinya, segelintir orang elit parpol ini yang mengatur negara ini. Maka itu, mereka pasti tidak ingin kehilangan kenikmatan dan kekuasaannya, dan karena itu mustahil mereka mau kembali ke UUD 1945 asli secara sukarela. Sebagai alternatif, tidak sedikit tokoh nasional yang sangat berharap presiden bersedia mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 asli, seperti yang pernah dilakukan Presiden Sukarno pada 5 Juli 1959. Tetapi, cara ini belum disepakati oleh semua pihak yang setuju kembali ke UUD 1945 asli. Cara ini juga sangat bahaya, bisa-bisa menimbulkan permasalahan baru yang lebih pelik dan merusak. Pertama, apa presiden berani mengganggu kenikmatan yang sedang dirasakan oleh parpol hasil dari UUD amandemen? Apa presiden berani melawan seluruh parpol? Saya rasa hampir tidak mungkin. Karena presiden saat ini merupakan produk UUD amandemen tersebut dan produk kesepakatan parpol. Kedua, Presiden Jokowi bukan negarawan yang mementingkan bangsa dan negara tapi lebih mementingkan diri dan kelompoknya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan selama ini. Sehingga dekrit yang tidak menguntungkan kelompok mereka tidak akan dijalankan meskipun mulut rakyat sampai berbusa memohon. Maka itu, kalau dekrit sampai dijalankan, rakyat curiga pasti ada maksud tertentu yang bisa membawa bangsa ini semakin terjerumus. Ini yang disuarakan oleh kelompok yang mengatakan jangan sampai dekrit dikeluarkan oleh presiden sekarang ini. Artinya, terjadi krisis kepercayaan terhadap presiden (khususnya terkait dekrit). Dengan demikian, jalan kembali ke UUD 1945 asli saat ini sedang menemui jalan buntu. Lalu, bagaimana selanjutnya? Apakah harus menunggu pilpres 2024 dan berharap presiden yang akan datang mengeluarkan dekrit? Atau menunggu presiden 2029? Pilihan ada di tangan rakyat. Jalan Rakyat. (*)
Koalisi Gerindra – PKB Berantakan, Opsi Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi Menguat, Bagian dari Skenario?
ADA tanda-tanda bahwa koalisi Gerindra dan PKB berantakan. Padahal, seperti dikatakan oleh Sekjen Gerindra, mereka sudah punya semacam komitmen perjanjian, pada 13 Agustus lalu bahwa mereka akan berkoalisi. Dan memang, dari Presidential Threshold 20% sudah memenuhi kuota. Prabowo Subianto sebagai calon presidennya dan Muhaimin Iskandar alias Imin sebagai calon wakil presidennya. Tetapi, belakangan Imin ngotot bahwa dia dimandatkan oleh PKB untuk menjadi Presiden, bukan calon Wapresnya. Sebenarnya ada tanda-tanda apa ini, tiba-tiba koalisinya menjadi berantakan, bahkan belakangan muncul usulan agar Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Pengamat Politik Rocky Gerung membahas hal ini dalam Channel Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (23/11/22) dengan dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ya, di mana-mana perkawinan paksa itu potensial untuk bubar. Dan kita tahu bahwa nggak ada perkawinan yang sehat di dalam politik Indonesia. Yang disebut koalisi itu tukar-tambah waktu atau tukar tambah-momentum saja. Ada momentum, tiba-tiba menjadi koalisi. Padahal substansinya tidak dibayangkan. Sudah berkali-kali itu terjadi,” ujar Rocky Gerung. Dalam pengamatan Rocky Gerung, dulu juga ada Golkar Jokowi (Gojo), yang juga seolah-olah kalau ada Gojo, itu artinya PDIP dan Golkar bisa saling menambahkan suara pada Jokowi, dengan maksud supaya Airlangga bisa ikut jadi wakil presiden, misalnya. Padahal, orang menganggap bahwa politik itu adalah ide dari setiap orang, bukan sekadar ada warna di atas lalu akan terjadi persesuaian. Sama juga Gerindra dan PKB, seolah-olah karena dua tokoh itu bersatu maka rakyat di bawah juga ikut bersatu. Tapi, akhirnya Imin balik pada prinsip yang benar bahwa dia itu dicalonkan menjadi Presiden, bukan jadi Wakil Presiden. Maka hormati dulu keputusan partainya. “Dari awal, persepakatan antara Gerindra dan PKB adalah persepakatan antara figur Prabowo dengan Cak Imin, dan dua-duanya punya kepentingan. Jadi ini bukan kepentingan mematangkan demokrasi, tapi semacam saling cari celah untuk mendongkrak elektabilitas saja. Jadi, sebetulnya nggak ada ide di belakang itu. Jadi bagus kalau Cak Imin pulih akal sehatnya bahwa dia dicalonkan oleh partainya untuk jadi Presiden, bukan untuk jadi Wapres,” lanjutnya. Menurut Rocky, nggak akan sehat kalau dasarnya bukan kejujuran. Mungkin Imin merasa bahwa Prabowo sedang naik daun, sehingga disiram egonya oleh Jokowi, lalu Prabowo merasa dia dapat restu, kemudian mencari perlindungan kepada restu Jokowi. Sementara, Imin tidak dapat restu dari Jokowi. Itu yang menyebabkan sekarang KPK bereaksi lagi terkai dengan kasus kardus Imin. Jadi, mulai lagi saling tawan-menawan dengan sprindik. Dari keadaan tersebut, bisa disimpulkan bahwa semua rencana koalisi jadi berantakan, baik KIB maupun Gerindra – PKB. Sementara Anies Baswedan sampai sekarang juga belum dapat gambaran, walaupun Anies kemarin sudah menyatakan kemungkinan bakal calon wakil presiden akan diumumkan bulan depan. Ketika ditanya apa sebenarnya yang bisa dilihat dari keadaan tersebut, Rocky mengatakan bahwa Anies Baswedan yang harus membuat keputusan kapan akan diumumkan karena ini bukan soal koalisi, jangan hanya kemungkinan. “Kan Anies yang diminta untuk mencari calon wakil presiden, mustinya Anies bilang saya sudah punya calon wapres, saya minta koalisi hormati keputusan saya nanti. Begitu caranya. Jadi, Anies juga akhirnya jadi peragu sebetulnya,” jawab Rocky. Menurut Rocky, kata kemungkinan menunjukkan seseorang jadi pragmatis. Padahal, orang ingin melihat ketetapan. Orang menunggu. “Anies, Anda sudah jadi presiden relawan, tinggal Anda sebutkan siapa wapresnya, relawan pasti ikut. Tapi, kan Anies masih tunggu kesepakatan dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang pada akhirnya juga akan iya,” lanjutnya. Kalau tidak begitu, Anies bisa kehilangan momentum. Seharusnya Anies menunjukkan bahwa dirinya incast dalam soal ini sehingga calon wakil presiden dia yang menentukan. Dalam hal ini, leadership diperlukan saat bangsa ini betul-betul kehilangan kepercayaan, kehilangan orientasi nilai. “Jadi, kita selalu ingin Anies percaya diri saja,” tegasnya. Jadi, sebaiknya momentum ini dipakai Anies untuk mengatakan bahwa di kantong Anies sudah ada calon wakil presiden. Di kantong dia, bukan di kantong koalisi, karena koalisi cuma tiket saja. Jadi tidak usah terlalu menghitung untung-rugi dengan koalisi. Bagian ini yang membuat greget karena ada pelemahan juga dalam watak Anies. “Berarti Anda tidak cukup kuat untuk memimpin Indonesia, apalagi kalau diminta untuk memimpin gerakan rakyat di luar elektoral, misalnya people power. Padahal, itu justru yang ingin kita tunjukkan bahwa kita bisa ajukan seorang pemimpin kalau dia betul-betul independen, lepas dari tutorisasi seniornya, lepas dari pengaruh oligarki. Karena itu yang orang ingin lihat,” tandas Rocky. Di tengah situasi yang berantakan tadi dan makin menguatnya rencana untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi, apakah ini bagian dari desain itu juga? Ketika ditanya hal ini, Rocky menjawab, “Iya, itu saya kira Jokowi akhirnya melihat pelemahan di antara mereka, dan pelemahan itu juga bagian dari intrik Istana. Presiden Jokowi, bagaimana pun sudah menjadi orang yang matang secara politik sehingga dia tahu strategi.” “Jadi, ini bagian dari intrik Istana untuk memperlihatkan bahwa ini semua nggak bermutu, Anies nggak bermutu karena menunda-nunda; Imin nggak bermutu karena bolak-balik mengubah keputusan; yang diuntungkan adalah Istana. Istana akan bilang, memang cuma Pak Jokowi yang bermutu. Jadi, duel argumentasi enggak ada hari-hari ini.” Bangsa kita ini tidak bisa berdiri tegak itu kalau calon-calon pemimpinnya bermental kroco. Itu yang kita ingin lihat. Dari awal kita kasih teguran pada Anies, kasih dukungan kekuatan pada Anies bahwa dia pemimpin yang sudah ada dalam catatan sejarah dan waktu justru yang mengasuh dia. Itu artinya, dia mesti paham bahwa dia akan memimpin dalam keadaan apapun dan itu yang mesti ditonjolkan. (sof)
Semoga Bersama Kesulitan ada Kemudahan
Pemerintah sekarang getol membangun proyek Bandara, Pelabuhan, serta jalan Tol yang sepi pengguna. Menyebabkan BUMN merugi, berutang banyak menjadi beban negara. Oleh: Syafril Sjofyan, Pemerhati Kebijakan Publik, Pernah bertugas sebagai Area Manager Kegiatan Kemanusiaan di Aceh 2005 - 2012 AMBULANS dan kendaraan yang apa adanya datang silih berganti, hawa kematian bertebaran di mana-mana. Jerit tangis membahana dari para korban yang luka kesakitan menunggu giliran pengobatan dan para medis yang terbatas, di halaman Rumah Sakit menanti berhamparan sambil manahan perih. Ribuan melalui malam dingin di tenda dan bangunan sederhana, di Kabupaten Cianjur. Dulu masyarakat tidak biasa dengan Gempa dan Tsunami, istilah Tsunami pun belum pernah mereka dengar. Sehingga ratusan ribu (bahkan mencapai 250 ribu yang meninggal dan yang hilang) yang jadi korban Gempa dan Tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004, tepatnya 26 Desember 2004, butuh 5 tahun untuk rehab dan rekontruksi secara fisik. Masyarakat pada umumnya juga tidak siap dengan gempa, bangunan rumah dan gedung yang dibangun tidak tahan gempa, menyebabkan jatuhnya korban ratusan jiwa. Semoga semua ada hikmahnya. Pemerintah pusat dan daerah harusnya mengalihkan bantuan untuk membantu masyarakat yang berada di sekitar sesar dan rawan gempa membangun rumah dan bangunan yang tahan gempa. APBN dan APBD benar-benar diarahkan untuk membantu membangun gedung dan perumahan yang tahan gempa. Keselamatan rakyat yang utama. Bukan fokus membangun infrastruktur kepentingan proyek/bisnis para konglomerasi seperti LRT yang merugi. Kereta Cepat yang puluhan tahun menjadi beban. Serta IKN dengan amdal dadakan dan UU IKN keputusan super cepat. Ke depan belum tentu berhasil, bisa menjadi kota hantu, seperti banyak kota baru di China. Pemerintah sekarang getol membangun proyek Bandara, Pelabuhan, serta jalan Tol yang sepi pengguna. Menyebabkan BUMN merugi, berutang banyak menjadi beban negara. Pemerintah ke depan haruslah berubah. Jadikan kesulitan musibah dan bencana menjadi kemudahan buat rakyat. Utamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Bukan keselamatan para konglomerat dan pebisnis muda yang senang beradu jotos ria. Semoga pemimpin kedepan benar–benar punya keberpihakan kepada rakyat. Aamiin. Bandung, 23 Nopember 2022. (*)
Pancasila Wadah Dari Politik Identitas
Bung Karno butuh politik Identitas untuk menciptakan pemimpin dunia dengan membuat NASAKOM. Ini juga politik identitas, cuma rupanya salah perhitungan, komunisnya berkhianat maka gagal gagasan Bung Karno itu. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila KETIKA bangsa ini melahirkan bangsa maka bangsa itu elemennya dari berbagai macam Suku Bangsa. Ada young Java, young Celebes, ada young Sumatra, young Borneo, young Ambon, young Bali, young Papua, dan banyak lagi. Secara historis bangsa ini terdiri berbagai macam suku bangsa, bermacam agama, bermacam adat istiadat, dan berbagai golongan. Maka dengan kesadaran yang tinggi pendiri negeri ini melahirkan perekat kebangsaan yang dinamakan Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Secara historis dan realitas yang mananya negara Indonesia itu komponennya Politik Identitas. Kemerdekaan Indonesia dimulai dari gagasan HOS Tjokroaminoto dengan pidatonya Selfbesture di Kongres Syarekat Islam. Indonesia merdeka dasarnya Syarekat Islam. Sejak itulah tumbuh pergerakan kebangsaan Indonesia melawan penjajahan. Para Founding Father sadar bahwh bangsa ini terdiri dari berbagai suku bangsa, golongan, agama, adat-istiadat, dan berbagai politik aliran. Maka untuk mewadahi agar Indonesia tidak pecah maka wadah itu didasari dengan Pancasila .dan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang kemudian diaplikasikan pada sistem MPR. Oleh sebab itu MPR terdiri dari golongan politik, anggota DPR, utusan golongan, dan utusan daerah. Ketika sistem kolektivisme dalam MPR dibubarkan, maka politik identitas ini tidak tersalurkan sehingga muncul parlemen jalanan seperti 212 dll. Sekarang partai politik yang sekubu dengan penguasa ketakutan dengan kesadaran umat Islam yang sudah tidak bisa lagi diadu-domba dan isu Islamophobia sudah tidak direspon lagi, maka isu politik identitas menjadi stikma baru. Politik Identitas bukan hanya hadir ketika melahirkan Negara Bangsa yang bernama Indonesia. Tetapi politik identitas justru menjaga NKRI, dengan Resolusi jihad KH Hasyim Ashari sebagai tokoh NU mengeluarkan Resolusi Jihad. Jadi peran politik Identitas itu berkontribusi mempertahankan NKRI. Bung Karno butuh politik Identitas untuk menciptakan pemimpin dunia dengan membuat NASAKOM. Ini juga politik identitas, cuma rupanya salah perhitungan, komunisnya berkhianat maka gagal gagasan Bung Karno itu. Apakah partai partai itu bukan identitas? Merah, kuning, hijau, atau biru, bukannya itu identitas? Hanya orang-orang dungulah yang anti identitas. Bukannya kitapun butuh identitas, maka perlu KTP. Berhentilah mengingkari identitas sebab akan terlihat kedunguan kita karena identitas itu sunatulloh. (*)
KIKA: Mahkamah Konstitusi Telah Dibajak Oligarki!
Jakarta, FNN – Keputusan DPR yang mengusulkan pemberhentian Aswanto untuk digantikan oleh Guntur Hamzah sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK), memperlihatkan bagaimana cara oligarki bekerja untuk mengkooptasi Lembaga-lembaga Negara. Tujuannya jelas, untuk mengamankan agenda-agenda besar yang berkaitan dengan mulusnya penetrasi modal dan investasi. Kita tentu tidak lupa dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dikebut demi untuk memuluskan jalan bagi kelompok oligarki yang selama ini menyandera Negara. “Mereka, para pengusaha, pemilik modal, investor, dan yang menjadi kaki tangannya di Indonesia, telah membajak produk undangundang beserta Lembaga-lembaga negara untuk semakin mengokohkan dan melanggengkan kekuasaannya,” ungkap Jubir Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herdiansyah Hamzah dalam rilisnya kepada FNN, Rabu (23/11). Salah satu alasan DPR untuk menggantikan Aswanto dengan Guntur Hamzah, adalah soal ketidakpatuhan. “Aswanto dianggap gagal mengamankan produk hukum yang dibuat oleh DPR bersama Pemerintah. Tidak terdapat dasar legitimasi segala putusan hakim harus tunduk pada legislatif,” lanjutnya. Pemisahan kekuasaan dan check and balances system mendorong penguatan masing-masing lembaga. Dalam hal ini, berkaitan erat dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai produk hukum yang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Bahkan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, secara terang-terangan menyebut jika alasan pergantian Aswanto disebabkan karena produk-produk hukum DPR seringkali dianulir oleh Aswanto. Asas hukum umum bahwa hakim bebas, hakim pula dapat melakukan rechtsfinding, fakta-fakta hukum pembentukan tidak dilihat oleh DPR. “Hakim bukanlah tukang pos kepentingan DPR. Bahkan ia mengibaratkan penunjukan Aswanto sebagai Hakim MK oleh DPR seperti penunjukan direksi perusahaan oleh pemilik. Ini jelas logika yang salah,” tegas KIKA. Memperlihatkan bagaimana intervensi DPR tersebut, justru menyerang dan meruntuhkan independensi MK. Menurut rilis KIKA, Keputusan DPR untuk menggantikan Aswanto dengan Guntur Hamzah, jelas merupakan Tindakan yang inkonstitusional dan melanggar Undang-undang. Keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Hal tersebut menggambarkan bagaimana DPR hendak bekerja dengan cara-cara busuk yang menghalalkan segala cara, demi memuluskan semua produk hukum yang notabene jauh dari harapan publik. “Keputusan DPR tersebut, mecerminkan upaya untuk menyandera MK agar keputusan-keputusan MK sejalan dengan kehendak politiknya,” lanjut KIKA. Bukan hanya untuk DPR semata, tetapi demi kepentingan para oligarki yang selama ini menyandera Negara. “MK telah dibajak oleh oligarki!” tandas KIKA. Anehnya, bahkan Presiden Joko Widodo-pun bergeming. Tidak bereaksi sama sekali terhadap keputusan DPR tersebut. Sikap diamnya Presiden ini pertanda kendali kekuasaan memang berada di tangan para oligarki. Bahkan keputusan DPR yang inkonstitusional dan melanggar Undang-undang inipun, Presiden bersikap permisif. Presiden masih kekeuh untuk tetap menggelar pelantikan terhadap pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah. Sikap abai Presiden ini mencerminkan jika Presiden seolah mengamini tindakan inkonstitusional yang telah dilakukan oleh DPR. “Dan, barang siapa yang membiarkan kejahatan, apa bedanya ia dengan penjahat itu sendiri? Jika Presiden masih memiliki telinga, maka seharusnya Presiden mendengar kritik publik. Bukan justru menutupnya rapat-rapat,” ujar KIKA. Berdasarkan situasi tersebut, maka Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyatakan sikap sebagai berikut: 1. DPR harus mencabut keputusannya yang memberhentikan Aswanto dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah. Tindakan tersebut merupakan inkonstitusional dan melanggar Undang-Undang. Keputusan DPR tersebut merupakan bentuk nyata dari intervensi lembaga peradilan, yang mengancam independensi MK. 2. Keputusan DPR yang memberhentikan Aswanto dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah sebagai hakim MK, adalah bentuk pembajakan terhadap Lembaga Negara yang didesain untuk kepentingan para oligarki. MK telah dibajak oleh oligarki. 3. Presiden harus membatalkan pelantikan Guntur Hamzah yang menggantikan Aswanto sebagai hakim MK. Jika Presiden tetap bersikukuh melantik Guntur Hamzah, artinya Presiden telah mengamini tindakan dan keputusan DPR yang inskonstitusional dan melanggar Undang-undang tersebut. Presiden tidak taat dengan konstitusi! Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) adalah koalisi nasional peneliti dan akademi yang peduli dengan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, terutama yang terkait dengan kebebasan akademik. KIKA diinisiasi pada 6 Desember 2017 dan menjadi organisasi yang lebih terkonsolidasi pada 2018. Organisasi ini bertemu setiap tahun untuk membahas perkembangan kebebasan akademik di Indonesia. Saat ini, KIKA memiliki sembilan satuan tugas khusus yang masing-masing menangani (1) anti kekerasan seksual di kampus; (2) integritas akademik dan budaya; (3) kebebasan berekspresi; (4) gerakan mahasiswa dan jurnalisme mahasiswa; (5) orientasi kebijakan untuk pendidikan tinggi; (6) gerakan antikorupsi dan anti oligarki; (7) masalah agraria dan lingkungan; (8) serikat dosen; dan (9) masyarakat sipil dan gerakan bantuan hukum. KIKA memiliki empat cabang otonom di tingkat lokal, di Aceh, Papua, Bali, dan Kalimantan Timur. KIKA promosikan prinsip indepedensi, integritas bagi civitas akademisi. (mth/*)
Kejujuran Berdemokrasi dan Ancaman Kediktatoran Konstitusional
Tentu dalam konteks Indonesia sistem yang dianut adalah Demokrasi dengan nilai Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation ADA ungkapan lama yang masih sering didengarkan dan relevan sepanjang masa. Bahwa kekuasaan itu cenderung menyeleweng. Dan kekuasaan absolut itu bentuk penyelewengan yang pasti (power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely). Pada masa-masa lalu dan sebagian kecil masa kini ungkapan ini masih terus menjadi sebuah realita. Di beberapa tempat di dunia ini, memang kekuasaan cenderungnya menuju kepada korupsi atau menyeleweng. Satu hal yang paling dominan di berbagai belahan dunia adalah kekuasaan kerap kali menjadi alat “memperkaya” diri dan keluarga, bahkan kelompok kecil. Di beberapa negara non demokratis, ambillah Timur Tengah sebagai misal, kekuasaan mungkin tidak nampak korup atau menyeleweng secara ekonomi. Walaupun kenyataannya para raja dan keluarganyalah yang menguasai perekonomian. Rakyat berada dalam genggaman penguasa tanpa ada daya (kebebasan) hampir dalam segala lini kehidupan. Di sìnilah sejatinya teori demokrasi seharusnya hadir sebagai solusi. Bahwa negara-negara demokrasi seharusnya lebih baik dan fair dalam mengelolah kehidupan publik. Di negara-negara Demokrasi rakyat (seharusnya) memilki kekuasaan untuk mengontrol dan meluruskan kekuasaan jika keluar dari jalan kebenaran (kontitusi). Satu contoh terdekat yang masih terasa bagi kami di Amerika adalah bagaimana di saat kekuasaan negara itu ada di tangan seseorang yang anti Immigran dan Muslim khususnya. Demokrasilah yang kemudian menjadi solusi (berlebihan kalau saya memakai kata salvation atau penyelamat). Konstitusi menjadi rujukan. Rakyat pun punya kebebasan melakukan koreksi bahkan resistensi kepada kekuasaan yang korup itu. Memang benar bahwa negara-negara non Demokrasi itu cenderung korup. Korupsi terbesar dari negara-negara non Demokrasi adalah minimnya bahkan tiadanya kontrol. Kekuasaan oleh rakyat. Sehingga semua kebijakan dikeluarkan oleh penguasa tanpa konsultasi publik (musyawarah). Situasi di atas sebenarnya justeru boleh jadi tidak berbahaya dan merusak jika kekuasaan itu ada di tangan orang-orang yang memiliki kesadaran tanggung jawab. Bukan kepada rakyat sebagaimana dalam konteks demokrasi. Tapi kepada hati nurani dan yang terpenting kepada Penguasa langit dan bumi (Allah SWT). Qatar saat ini mungkin satu negara bercirikan ini. Sebenarnya baik sistem Demokrasi maupun non Demokrasi, atau tepatnya selain sistem Demokrasi, apapun itu bentuknya akan banyak ditentukan oleh realita yang dibangun di atas kejujuran dan rasa tanggung jawab tadi. Al hasil sistem pemerintahan itu “evolve” atau mengalami perubahan. Bahkan dalam sistem yang satu juga akan mengalami perubahan internal sesuai dengan konteks realita yang terkait di masing-masing bangsa dan zamannya. Saya justeru ingin mengingatkan kita semua bahwa yang paling buruk dan jahat bahkan menakutkan itu adalah ketika sistem yang ada dibangun di atas ketidak jujuran dan berbagai manipulasi. Akhirnya terjadilah kejahatan yang terpoles oleh pengakuan nilai-nilai positif (positive values) seperti Demokrasi, bahkan agama sekalipun. Pengakuan Demokrasi bahkan agama bisa disikapi secara tidak jujur dan penuh manipulasi. Ketidakjujuran dan manipulasi yang terjadi dalam kekuasaan tersebut menghasilkan berbagai keresahan (walaupun tidak rusuh) dan kecurigaan bahkan kebencian. Hal itu disebabkan oleh korupsi kekuasaan terjadi secara terbuka (nakedly) tapi masyarakat tidak bisa dan seolah naif untuk berbuat apa-apa. Karena berbagai penyelewengan itu seolah biasa saja, bahkan terbalik seolah itulah yang benar dan konstitusional. Yang terjadi kemudian adalah “intended corruption” (penyelewengan yang disengaja) dengan memanipulasi aturan-aturan yang pada akhirnya melahirkan “Constitutional corruption“ atau penyelewengan-penyelewengan konstitusional”. Sebuah kenyataan paradoks dalam kehidupan publik yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Penyelewengan konstitusiona ini sangat berbahaya karena pertama pastinya mendapat dukungan mayoritas “stake holder” di kekuasaan. Dan karenanya dengan sangat mudah meloloskan (merubah) perundang-perundangan yang ada sesuai kepentinganya. Tapi lebih jahat lagi, resistensi kepada bentuk korupsi atau penyelewengan konstitusional ini akan dianggap sebagai ancaman atau perlawanan kepada negara. Dan kalau ini pastinya memiliki konsekwensi yang tidak diinginkan (undesirable consequences). Karenanya Saya ingin mengajak kita semua untuk konsisten dan jujur pada nilai-nilai positif yang kita anut dan banggakan. Tentu dalam konteks Indonesia sistem yang dianut adalah Demokrasi dengan nilai Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Mari berhati-hati dengan para pecundang atas nama Demokrasi….istafti qalbak (tanya nuranimu)! Jakarte City, 23 Nopember 2022. (*)
Gampang-gampang Susah Dapat Dana Iklim 20 Miliar US Dolar
Memang Menteri Keuangan Indonesia terindikasi tidak suka pinjaman lunak atau hibah, maunya pinjaman berbunga tinggi. Ini kalau dana iklim lancar para makelar bandit utang berbunga tinggi akan kena suntik mati seperti pembangkit batubara juga. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) ISO ora: berikut 8 langkah yang harus dilakukan dalam 6 bulan oleh Presiden Joko Widodo untuk dapat uang 20 miliar US dolar. Ke delapan langkah ini adalah agenda bagi indonesia untuk suntik mati semua bandit batubara. 1. Mengembangkan peta jalan untuk kemampuan manufaktur terbarukan domestik yang membahas persyaratan konten lokal. 2. Kembangkan proses tinjauan dua tahunan untuk menilai kepatuhan terhadap target utama yang termasuk dalam pernyataan bersama dan komitmen untuk membatasi kapasitas batubara tambahan dalam kasus di mana alternatif yang tepat waktu, nol-emisi, terjangkau dan andal tersedia. 3. Kembangkan Rencana Investasi dan Kebijakan JETP untuk mengidentifikasi persyaratan dan peluang investasi untuk mewujudkan transisi energi yang adil. Ini harus dipimpin oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan administratif dan teknis yang diberikan oleh Sekretariat dan dengan kerjasama PT SMI. Rencana Investasi dan Kebijakan juga akan memberikan garis besar reformasi kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan regulasi di pasar energi dan keuangan yang menghambat investasi swasta untuk transisi energi yang adil. 4. Kembangkan program kerja penuh untuk kemitraan ini berdasarkan Rencana Investasi dan Kebijakan JETP, dengan program kerja yang disusun dalam proses inklusif – dengan partisipasi dari aktor non-pemerintah termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil – yang menangani masalah sosial dan dampak ekonomi dari transisi energi Indonesia yang adil. 5. Mengembangkan peta jalan untuk tahun 2030 di sektor ketenagalistrikan sejalan dengan target nol bersih untuk mendukung jalur yang jelas menuju pembangunan hijau. 6. Mengidentifikasi rencana untuk mempercepat pensiun dini atau menghindari pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara on dan off-grid baik sebelum dan sesudah tahun 2030 dengan cara yang secara substansial mengurangi emisi sambil mempertahankan listrik yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. 7. Mengidentifikasi instrumen dan kebijakan pembiayaan potensial yang akan bertindak untuk meningkatkan keberlanjutan keuangan jangka panjang Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan anak perusahaan terkait. 8. Kembangkan strategi untuk meningkatkan sumber daya keuangan lebih lanjut, termasuk dari lembaga domestik, untuk mendukung. Iso apa ora Pak De, saya lihat di dalam kesepakatan bersama ini ada beberapa kata kunci, yakni peta jalan yang jelas, local content, pembiayaan atau dukungan bank untuk batubara nol, tidak menghambat investasi, libatkan masyarakat, harga listrik terjangkau oleh masyarakat, perbaiki keuangan PLN, dukungan bank untuk EBT. Kok rasanya semua ini sudah saya sampaikan dari dulu Pak De. Ingat loh ini semua harus pasti rencananya untuk 6 bulan ke depan. Sebenarnya 20 miliar US dolar ini hanya umpan cacing, setelah ini beres dalam 6 bulan maka akan dikasih lagi umpan kakap untuk mendapatkan Paus Big Fish kata SBY, yakni seluruh pembiayaan di dunia hanya akan melakukan investasi iklim di seluruh lini mulai dari alam, pembangkit dan produksi energi, industri, hingga perdagangan. Memang Menteri Keuangan Indonesia terindikasi tidak suka pinjaman lunak atau hibah, maunya pinjaman berbunga tinggi. Ini kalau dana iklim lancar para makelar bandit utang berbunga tinggi akan kena suntik mati seperti pembangkit batubara juga. Joint Statement by the Government of the Republic of Indonesia (GOI) and the Governments of Japan, the United States of America, Canada, the Kingdom of Denmark, the European Union, the Republic of France, the Federal Republic of Germany, the Republic of Italy, Norway, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (together the “International Partners Group” or IPG). (*)
Beda Tapi Sama
Kematangan hidup memijarkan kesanggupan menghargai perbedaan seraya merajut persamaan. Kearifan Nusantara memuliakannya dalam sesanti “Bhinneka Tunggal Ika”. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, keberadaanmu karena ada perbedaan. Keteguhanmu karena ada persamaan. Jangan pernah membenci perbedaan. Bagaimana bisa kau terlahir, tanpa perkawinan lelaki dan wanita. Bagaimana bisa mengagumi rembulan malam tanpa menerima mentari siang. Bagaimana bisa mengenali putih tanpa keberadaan hitam. Bagaimana bisa menyadari kedirianmu tanpa kehadiran yang berbeda di sekitarmu. Jangan takut pada perbedaan. Bukankah keindahan tamansari karena ragam puspa. Bukankah keelokan pelangi karana aneka warna. Bukankah kemerduan musik karena paduan berbagai nada. Bukankah kemajuan peradabaan karena kawin silang antarbudaya. Meski perbedaan yang membuatmu ada, pengembangan jatidirimu jangan pernah berhenti di stasiun perbedaan. Perbedaan bukanlah titik ujung, melainkan koma persinggahan. Perbedaan memang membuatmu ada dan kaya, tapi persamaanlah yang membuatmu jadi kuat. Daya sintas hidupmu ditentukan kesanggupan mengenali dan merajut persamaan dalam perbedaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di balik aneka warna kulit, kau temukan persamaan darah-merah, tulang-putih. Di balik aneka warna pelangi, dasar warnanya sama putih. Di balik aneka ras manusia, semuanya bermula dari induk yang sama. Di balik ragam agama, semuanya sama-sama mengajak berserah diri pada Sang Pencipta dan beramal baik bagi sesama makhluk. Nama Tuhan bisa kau sebut Allah, El, Elahim, Jehovah, Ahura Mazda, Isvara, Sang Hyang Widhi, Sang Hyang Adi Buddha dan sebutan yang lain, tapi esensi Tuhan sendiri sama. Setiap pemeluk melihat Mentari dari tempat yang berbeda, tapi Sang Mahacahaya sendiri adalah sumber sinar yang sama nan abadi, yang menyinari segala tanpa kecuali. Kematangan hidup memijarkan kesanggupan menghargai perbedaan seraya merajut persamaan. Kearifan Nusantara memuliakannya dalam sesanti “Bhinneka Tunggal Ika”. Bahwa beda itu (bhinna ika), sama itu (tunggal ika). Sejauh berjalan di atas jalan kebenaran dan kebaikan, akan selalu ada titik-temu; karena tak ada jalan darma kebajikan yang mendua dalam tujuan (tan hana dharma mangrwa). Itulah jalan percaya (bercahaya). Dengan cahaya cinta jiwa sakinah, perbedaan dihargai, persamaan diperkuat. (*)
Mencari dan Menemukan Pahlawan
Al-Quran menghadirkan beberapa pahlawan dalam lintasan sejarah. Selain para nabi dan rasul, Al-Quran menyajikan sosok Dzulkarnain, Luqman, Thalut, Maryam, dan Ibu Musa sebagai berikut. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PAHLAWAN adalah pejuang yang gagah berani. Seseorang dengan kelebihan tertentu yang dipandang berjasa kepada individu maupun kelompoknya. Pahlawan rela berkorban untuk sesama, dan memiliki rasa tanggung jawab kepada orang-orang di sekitarnya. Pahlawan identik dengan tokoh, aktivis, eksponen, aktor, motor, inisiator, pelopor, pemrakarsa, pemuka, pencetus, penggagas, penggerak, dan bintang. Setiap zaman melahirkan pahlawan. Konon istilah pahlawan berasal dari kata pahalawan, orang yang memperoleh pahala atas jasa-jasanya di masyarakat, antara lain dengan menyumbangkan ide, gagasan, tenaga, maupun harta benda untuk kemaslahatan bersama. Setiap kota seluruh Indonesia terdapat tempat pemakaman para pahlawan yang telah mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Demikian banyak pahlawan di mana-mana, sehingga tak mungkin taman makam pahlawan untuk menampung semua. Salah satu gelar kepahlawanan disematkan kepada para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka berjasa mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Tidak ada profesi tanpa sentuhan tangan guru. Orang bijak berpesan, “Berjasalah, tapi jangan minta jasa.” Sudah sepatutnya setiap anak manusia menyenandungkan lagu terima kasih kepada guru-guru yang tulus. Ilmu yang berguna selalu dilimpahkan, sebagai bekal kehidupan. Setiap hari mendidik agar tumbuh bakat murid-muridnya. Nasihat-nasihatnya patut diingat sepanjang waktu. Kepahlawanan terdapat di segala lini kehidupan. Presiden Abraham Lincoln dipandang sebagai pahlawan penghapus perbudakan di Amerika Serikat. Nelson Mandela pahlawan kemerdekaan dari apartheid di Afrika. Mahatma Gandhi pahlawan kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Sukarno dan Hatta pahlawan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di antara para Pahlawan Indonesia perintis kemerdekaan adalah Pangeran Diponegoro, Achmad Soebardjo, Soepomo, RM Tirto Adi Soerjo, H.O.S Tjokroaminoto, Jenderal Soedirman, KH Ahmad Dahlan, dan KH Hasyim Asyari. Sedangkan pahlawan perempuan Indonesia antara lain Cut Nyak Dien dari Aceh, Cut Nyak Meutia dari Aceh, Hajjah Rangkayo Rasuna Said dari Maninjau, Agam, Sumatera Barat, Fatmawati Soekarno dari Bengkulu, dan Dewi Sartika dari Jawa Barat. Para penemu adalah pahlawan pada bidangnya. Colombus adalah pahlawan pembuka jalan bangsa Inggris ke benua Amerika. Thomas Alva Edison adalah pahlawan pembawa terang dengan lampu pijarnya. Issac Newton adalah matematikawan, fisikawan terbesar, dan ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Orangtua adalah pahlawan bagi putra-putrinya. Anak sulung adalah pahlawan bagi adik-adiknya. Ketua RT adalah pahlawan bagi warganya. Setiap murid TK punya pahlawan guru idola. Demikian pula murid SD, SMP, dan SMA. Tidak terkecuali mahasiswa Strata Satu, Dua, dan Tiga. Setiap anggota atau warga ormas juga mempunyai pahlawan idaman di antara para pemimpinnya. Al-Quran menghadirkan beberapa pahlawan dalam lintasan sejarah. Selain para nabi dan rasul, Al-Quran menyajikan sosok Dzulkarnain, Luqman, Thalut, Maryam, dan Ibu Musa sebagai berikut. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulkarnain. Katakanlah, “Aku akan bacakan kepadamu cerita tentang dia.” Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi, dan Kami berikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuhnya. Ketika sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di laut berlumpur hitam, dan mendapati segolongan umat. Kami berkata, “Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau berbuat kebaikan kepada mereka.” Dzulkarnain berkata, “Orang yang aniaya akan kami azab, kemudian dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya tiada tara. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baginya pahala terbaik sebagai balasan, dan akan Kami titahkan kepadanya perintah yang mudah.” (QS 18:83-88) Kami berikan hikmah kepada Luqman, “Bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapa yang tidak bersyukur, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya memberi pelajaran, “Hai anakku, janganlah mempersekutukan Allah, sungguh mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar.” Dan Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu-bapaknya. Ibunya mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak kamu tahu, jangan ikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, “Hai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguh yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah. Dan janganlah memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS 31:12-19) Nabi mereka mengatakan, “Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” Mereka menjawab. “Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi mereka berkata, “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. Tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata, “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Siapa di antara kamu meminum airnya, ia bukan pengikutku, dan siapa yang tidak meminumnya, kecuali seceduk tangan, dia adalah pengikutku.” Mereka meminumnya kecuali beberapa orang. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, mereka yang telah minum berkata, “Kami tak sanggup melawan Jalut dan tentaranya.” Orang-orang yang yakin akan menemui Allah berkata, “Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” Tatkala Jalut dan tentaranya telah tampak, Thalut dan tentaranya berdoa, “Tuhan, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir.” Tentara Thalut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia atas semesta alam. (QS 2:247-251) Ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al Quran, ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, lalu ia mengadakan tabir dari mereka. Kami mengutus roh Kami kepadanya menjelma di hadapannya berbentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, “Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa.” Jibril berkata, “Sesungguhnya aku utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.” Maryam berkata, “Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki, padahal tak seorang pun yang pernah menyentuhku, dan aku bukan pezina.” Jibril berkata, “Demikianlah, Tuhanmu berfirman, ‘Hal itu adalah mudah bagi-Ku, untuk Kami jadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami, dan hal itu perkara yang sudah diputuskan.” (QS 19:16-21) Hati ibu Musa menjadi kosong. Hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya. Ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, “Ikutilah dia.” Maka ia melihat Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya, dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Saudara Musa berkata, “Maukah aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya dan berlaku baik kepadanya?” Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia tahu bahwa janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. (QS 28:10-13) Demikian banyak pahlawan yang telah Allah munculkan di muka bumi untuk diteladani, maka jadilah pahlawan, sekurang-kurangnya untuk diri sendiri. (*)
Laksdya Muhammad Ali dan Laksdya Herru Kusmanto Kandidat Terkuat KSAL Pengganti Yudo Margono
Maka sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang juga mengamanatkan, Presiden memiliki hak prerogratif untuk menunjuk dan mengangkat Panglima TNI dan para kepala staf Angkatan. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) dan Kandidat Doktor Ilmu Politik APABILA Laksamana Yudo Margono ditunjuk menjadi Panglima TNI, maka siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL)? Saat ini ada sembilan perwira tinggi (pati) bintang tiga aktif TNI AL. Dari sembilan pati tersebut, tujuh Laksamana Madya/Laksdya (Korps Pelaut) dan dua Letnan Jenderal/Letjen (Korps Marinir). Mereka berasal dari empat lichting (kelas) berbeda, yakni abituren Akademi Angkatan Laut (AAL) 1987, 1988-A, 1988-B, dan 1989. Tujuh Laksdya tersebut adalah: Wakil KSAL Laksdya Ahmadi Heri Purwono (AAL 1988-A) kelahiran 1965; Panglima Komando Armada RI Laksdya Herru Kusmanto (AAL 1988-B) kelahiran 1966; Komandan Pushidrosal Laksdya Nurhidayat (AAL 1988-B) kelahiran 1965; Panglima Kogabwilhan I Laksdya Muhammad Ali (AAL 1989) kelahiran 1967; Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia (AAL 1987) kelahiran 1965; Sekjen Wantannas Laksdya Harjo Susmoro (AAL 1987) kelahiran 1965; dan Rektor Unhan Laksdya Amarulla Octavian (AAL 1988-A) kelahiran 1965. Sementara dua Letjen Marinir adalah Komandan Kodiklatal Letjen (Mar) Suhartono (AAL 1988-B) kelahiran 1966; dan Letjen (Mar) Bambang Suswantono (AAL 1987) kelahiran 1965. Lalu siapa yang paling berpeluang di antara mereka? Untuk menjawab hal itu mesti dipahami dahulu tugas TNI AL, titik berat tugasnya mengamankan laut, bukan di darat. Domain alat utama sistem senjata (alutsista)-nya adalah kapal perang, karena itulah posisi KSAL akan selalu dipimpin Korps Pelaut yang pernah menjadi komandan kapal perang, bukan Korps Marinir yang merupakan pasukan pendarat amfibi. Dari situlah yang memungkinkan untuk menjadi KSAL tentu saja hanya tujuh Laksdya. Dari tujuh nama tersebut, tentu saja usianya harus lebih muda daripada KSAL Laksamana Yudo Margono, abituren AAL 1988-A kelahiran 26 November 1965 dan akan pensiun 1 Desember 2023. Sehingga yang lahir pada 1965, peluangnya untuk menjadi KSAL tipis sekali, karena masa tugasnya kurang dari satu tahun. Termasuk peluang Wakil KSAL Laksdya Ahmadi Heri Purwono, karena justru pensiun satu bulan lebih dahulu daripada Laksamana Yudo Margono. Maka yang masih berpeluang hanya kelahiran 1966 dan 1967. Punya waktu sekitar 1,5 hingga 2,5 tahun masa pensiun. Dari data tersebut di atas, yang paling memungkinan untuk menjadi pengganti Yudo sebagai KSAL hanya dua orang, yakni Panglima Komando Armada RI Laksdya Herru Kusmanto (56 tahun, delapan bulan); dan Panglima Kogabwilhan Laksdya Muhammad Ali (55 tahun, tujuh bulan). Herru dari Korps Pelaut (Komando Pasukan Katak), sedangkan Ali dari Korps Pelaut (Kapal Selam). Jika melihat peluangnya dari sisi usia dan junior dari Yudo Margono, maka kesempatan ada pada diri Laksdya Muhammad Ali. Sebelum menjadi KSAL, Yudo juga menduduki posisi Panglima Kogabwilhan I, seperti yang kini diemban Muhammad Ali. Ali juga pernah menjadi Panglima Koarmada I menggantikan Yudo Margono (2018-2019). Kemudian Ali menjadi asisten perencanaan dan anggaran KSAL (2020-2021). Pernah menjadi Gubernur AAL (2018-2019), dan Koordinator Staf Ahli KSAL (2019). Dia satu-satunya abituren AAL 1989 berpangkat laksdya. Sedangkan Laksdya Herru Kusmanto yang pernah menjadi ajudan Wakil Presiden Boediono, berasal dari Korps Pelaut (Komando Pasukan Katak/Kopaska). Ia pernah menjadi Komandan Lantamal Jayapura. Jabatan bintang duanya, dimulai sebagai Panglima Kolinlamil (2018-2019), Panglima Komando Armada II (2019-2020), Asrenum Panglima TNI (2020-2022), dan kini Panglima Koarmada RI. Kembali lagi ke konstitusi, pasal 10 UUD 1945 menyatakan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Maka sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang juga mengamanatkan, Presiden memiliki hak prerogratif untuk menunjuk dan mengangkat Panglima TNI dan para kepala staf Angkatan. Kita hanya bisa menunggu keputusan Presiden, apakah Laksdya Muhammad Ali atau Herru Kusmanto yang akan menjadi KSAL pengganti Yudo Margono. Jalesveva Jayahahe, Justru di Lautan Kita Menang. (*)
LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Kemenkop UKM 2019 Dibuka Kembali
Jakarta, FNN – Selasa (22/11/2022) pada pukul 15.30 WIB telah berlangsung Zoom Meeting yang diadakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan pembahasan mengenai Kasus Pemerkosaan Pegawai Kementerian Koperasi dan UKM 2019 yang telah dibuka kembali. Korban ND (25 tahun) mengalami kekerasan seksual saat mengikuti kegiatan Rapat Diluar Kantor (RDK) Kementerian Koperasi dan UKM di Bogart pada Kamis (5/12/19). Dalam kasus tersebut ditetapkan 4 tersangka. Meski kasus lama, LPSK mulai dengan cermat melangsungkan test assessment kepada korban untuk pelengkap berkas dokumen. “Berdasarkan observasi dan assessment psikologi, korban mengalami stress dan trauma berat,” tutur Juru Bicara LPSK Rully Novian. Dengan adanya hasil assessment, LPSK turut membuat rekomendasi terhadap kasus ini. “LPSK memberikan rekomendasi guna berlangsungnya kasus ini, yaitu selalu memastikan Restoratif Justice (RJ) tidak berubah menjadi transaksional justice. Kemudian, peraturan APH terkait RJ harus lebih ketat dan rinci agar meminimalisir upaya penghapusan kejahatan dengan dalih RJ,” ungkap LPSK. LPSK juga menjamin bahwa kejahatan yang meresahkan publik dan ancaman pidana tinggi sebaiknya tetap diselesaikan berdasarkan putusan pengadilan. “Kepentingan korban maupun masyarakat atas keadilan dan rasa aman harus menjadi salah satu standar penegakan hukum,” tutup LPSK. (Ind)
Yudo Margono di Atas Kertas Menjadi Panglima TNI
Jakarta, FNN - Analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan pertemuan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (21/11/2022) mengindikasikan Yudo Margono akan menjadi calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Sebelumnya saya sudah menjelaskan makna interaksi simbolik jika ada pertemuan Mensesneg Pratikno dengan tiga kepala staf angkatan. Siapa di antara ketiga kepala staf angkatan yang bertemu Mensesneg, itulah dia calon Panglima TNI,” ujar Selamat Ginting saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (22/11/2022). Kepastian pertemuan KSAL dengan Mensesneg Pratikno, diakui Laksamana Yudo kepada wartawan di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), hari ini (Selasa (22/11/2022). Kini, menurut Selamat Ginting, beberapa hari dalam pekan ini istana akan mengirimkan surat presiden yang isinya mencalonkan Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan berusia 58 tahun pada 21 Desember 2022 mendatang. Hal ini dilakukan, kata dia, karena DPR akan menjalani masa reses mulai pekan kedua Desember 2022 hingga pertengahan Januari 2023. Sementara Jenderal Andika terhitung 21 Desember sudah berusia 58 tahun. Tidak mungkin TNI dipimpin jenderal pensiunan. “Untuk itulah proses pergantian Panglima TNI sebaiknya dilakukan sebelum Andika berusia pas 58 tahun. Memang hitungan pensiun militer Andika Perkasa diberlakukan di awal bulan berikutnya, yakni 1 Januari 2023. Sementara masa reses selesai pertengahan Januari 2023,” ujar Bung Ginting, panggilan akrabnya. Polemik soal calon Panglima TNI ini, kata dia, sekaligus akan mengakhiri penantian matra laut yang selama delapan tahun masa kepresiden Jokowi belum pernah diberikan kesempatan menjadi Panglima TNI. Pada periode pertama, Presiden Jokowi mempercayakan jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Gatot Nurmantyo selama sekitar tiga tahun, kemudian Marsekal Hadi Tjahjanto selama sekitar empat tahun, dan Jenderal Andika Perkasa selama satu tahun. Yudo pun akan memimpin Mabes TNI selama satu tahun, karena pada 26 November 2023, ia akan pensiun dari dinas militer. Dalam pernyataan sebelumnya, Selamat Ginting mengungkapkan, siapa yang akan menduduki posisi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, bisa dilihat dari aktivitas Mensesneg Pratikno. “Jika Mensesneg bertemu KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, maka Dudung yang akan menjadi Panglima TNI. Jika Pratikno bertemu KSAL Laksamana Yudo Margono, maka Yudo yang akan menjadi Panglima TNI. Begitu pun jika Pratikno bertemu KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, maka Fadjar yang akan jadi Panglima TNI,” ujar Ginting yang tiga decade menjadi wartawan spesialis politik pertahanan keamanan negara. Setahun lalu, misalnya. Mensesneg menemui KSAD Jenderal Andika Perkasa di Mabesad. Pertemuan itu belakangan terungkap, istana mengirimkan surat presiden kepada DPR mencalonkan Jenderal Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI. Menurutnya, pertemuan Mensesneg dengan calon Panglima TNI dalam ilmu komunikasi sejalan dengan teori interaksi simbolik. Memang, baik Mensesneg maupun Laksamana Yudo tentu saja tidak akan mengakui bahwa pertemuan itu membahas soal bursa calon Panglima TNI. Namun hal itu sudah cukup memberi makna berdasarkan ilmu komunikasi politik, yakni teori interaksi simbolik. “Teori yang memiliki asumsi manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain,” ujar kandidat doktor ilmu politik Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Unas. (mth/*)
Mengapa Anies Selalu Disambut Meriah?
Dalam survei yang dilakukan Vox Populi dan LSI menunjukkan kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Anies. Nilainya tidak main-main, 83,5% dan 80% warga merasa puas. Sangat tinggi. Oleh: M Chozin Amirullah, Pemerhati Politik MULAI awal November 2022, Anies Baswedan melakukan silaturahmi kebangsaan ke beberapa daerah di Indonesia. Diawali dari Medan, lalu dilanjutkan ke Solo, Jogjakarta, Ciamis, dan Tasikmalaya. Dari beberapa kunjungan tersebut, ada satu fenomena yang sama, yaitu Anies selalu disambuat masyarakat dengan meriah. Ada satu pertanyaan yang menggelitik dari kunjungan dan silaturahmi tersebut. Apa yang membuat Anies selalu disambut begitu meriah? Padahal dia bukan pejabat negara. Dia juga bukan petinggi partai atau ormas. Bahkan dia juga bukan ketua keluarga atau ikatan alumni sebuah kampus. Bagi saya, ini satu fenomena yang menarik. Ingat, Anies sekarang adalah warga negara biasa. Bukan lagi pejabat. Tapi selalu disambut dengan gegap gempita. Saya akan coba mengurai satu per satu faktor apa saja yang membuat kehadirannya selalu ditunggu oleh masyarakat. Pertama, kerja Anies dilihat masyarakat. Meskipun Anies hanya memimpin DKI Jakarta selama lima tahun (2017-2022), tapi kinerja Anies bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Terasa hiperbolik? Tunggu dulu. Saya akan tunjukkan buktinya. Kesungguhan Anies dalam menuntaskan janji membangun Jakarta selama lima tahun sudah dipenuhi. Bukan hanya pada status selesai, tapi dipenuhi dengan sangat baik. Dalam survei yang dilakukan Vox Populi dan LSI menunjukkan kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Anies. Nilainya tidak main-main, 83,5% dan 80% warga merasa puas. Sangat tinggi. Kepuasan warga tersebut tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil Anies Baswedan. Berbagai fasilitas publik dibangun dengan menawan selama Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ibukota benar-benar jadi kota dunia. Banyak sekali fasilitas publik keren yang dinikmati masyarakat. Fasilitas publik yang menawan itu, banyak yang dijadikan tempat beraktivitas. Masyarakat yang menggunakannya kemudian mendokumentasikannya dan menyebarkan ke media sosial, lalu viral. Kecantikan kota Jakarta akhirnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Dampaknya apa? Banyak wisatawan dari luar kota, bahkan ada dari luar negeri, datang ke Jakarta untuk menikmati fasilitas publik di Jakarta. Masih ingat Citayam Fashion Week kan? Fasilitas publik di Dukuh Atas tersebut digunakan oleh warga dari luar kota. Hebatnya lagi, Citayam Fashion Week di Jakarta menginspirasi warga kota lain untuk membuat pagelaran sejenis seperti Bandung Fashion Week, Semarang Fashion Week, Makassar Fashion Week dan lainnya. Kedua, masyarakat kita semakin rasional. Ya, masyarakat kita sekarang ini bisa menilai kinerja pejabat publik dengan rasional. Jadi, bila bagus memang dinilai bagus, bila kurang baik dinilai kurang baik. Kebijakan-kebijakan yang diambil dan dijalankan Anies selama memimpin Jakarta, terbukti berdampak positif bagi warga DKI Jakarta dan Indonesia. Hal tersebut dinilai positif oleh masyarakat. Ada banyak contoh kebijakan Anies yang kebijakannya mendapat penilaian positif dari masyarakat. Transportasi publik terintegrasi lewat JakLingko, harga pangan di Jakarta terkendali, penataan kampung-kampung Jakarta, pembangunan stadion kelas internasional, dan masih banyak lagi. Ketiga, kharisma Anies. Menurut saya, Anies adalah sosok kharismatik. Menurut sosiolog Max Weber, memang ada tipe-tipe pemimpin kharismatik, yaitu pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa. Hal tersebut menurut saya ada dalam diri Anies. Itulah tiga hal yang membuat Anies selalu disambut gegap gempita setiap berkunjung ke satu daerah. Pertanyaan selanjutnya, apakah sambutan-sambutan tersebut hanya terjadi kemarin, atau masih mungkin terjadi di lokasi-lokasi lainnya? Meminjam istilah bahasa kekinian, sambuatan Anies ke depan akan semakin pecah. (*)
Dolar AS Tidak Langka: Cadangan Devisa Lebih Dari 130 Miliar Dolar AS
BI telah menentukan pilihan kebijakannya. BI secara sadar menahan laju kenaikan suku bunga acuan jauh di bawah kenaikan The Fed fund rate. BI juga sangat paham konsekuensi dari pilihan kebijakan tersebut. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) DOLAR AS langka? Pernyataan ini tidak benar, terkesan fitnah (cari kambing hitam), bahkan terdengar seperti membodohi publik. Karena, cadangan devisa Indonesia masih sangat besar. Sangat aman. Begitu kata BI. Cadangan devisa Indonesia lebih dari 130 miliar dolar AS. Bagaimana bisa langka? Cadangan devisa tersebut sebagian besar (atau lebih tepat, semuanya) berasal dari investor asing, yang membawa dolar masuk ke Indonesia, untuk investasi di Indonesia. Sekarang, investor asing tersebut mau menarik kembali dolarnya. Mau dibawa ke negeri asalnya. Tidak banyak, hanya 16 miliar dolar AS, dalam satu tahun terakhir ini, tercermin dari penurunan cadangan devisa dari 146 miliar dolar AS (tertinggi, pada 09/2021) menjadi 130 miliar dolar AS (10/2022). Masalahnya, pemilik dolar AS lainnya tidak mau melepas dolarnya. Mereka juga mau pegang dolar AS, tidak mau pegang rupiah. Membuat permintaan terhadap dolar AS jauh lebih besar dari supply. Hal ini diperparah dengan intervensi Bank Indonesia (BI) yang membuat kurs rupiah tertahan di bawah Rp16.000. Tanpa intervensi mungkin kurs rupiah sudah tembus Rp16.000 atau Rp17.000 per dolar AS. Artinya, kurs rupiah hasil intervensi ini artifisial, tidak menarik bagi investor asing, mengingat suku bunga The Fed sudah naik cukup tinggi, dan sudah mendekati suku bunga acuan BI, dengan selisih hanya sekitar satu persen saja, sehingga pemilik dolar tidak mau melepas dolarnya. Jadi, dolar AS tidak langka. Yang langka adalah kebijakan yang tepat dalam merespons kebijakan The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Untuk mengatasi inflasi yang sangat tinggi, The Fed terpaksa menaikkan suku bunga acuannya cukup agresif. Selama 6 bulan terakhir suku bunga The Fed sudah naik 4 persen. Kebijakan ini diambil untuk menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat, untuk menyelamatkan ekonomi rakyat Amerika Serikat yang daya belinya digerogoti inflasi. Tidak ada yang salah dengan kebijakan The Fed ini. Bahkan BI dan Bank Sentral lainnya, seharusnya sudah dapat memprediksi dan mengantisipasinya. Antara lain dengan menaikkan suku bunga acuan, sebagai respons atas kebijakan the Fed. Tetapi hal ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh BI. Kenaikan suku bunga acuan BI hanya 1,75 persen versus kenaikan suku bunga The Fed sebesar 4,00 persen. Maka itu, dolar lari keluar, bukan langka. Dan kurs rupiah melemah. Begitu juga dengan ECB, European Central Bank, yaitu bank sentral untuk negara-negara pengguna mata uang euro. ECB hanya menaikkan suku bunga acuannya sebesar 2 persen, maka itu kurs euro anjlok 20%, dari sekitar 1,2 dolar AS per euro menjadi sekitar 1 dolar AS saja. Bahkan sempat di bawah 1 dolar AS. Kesimpulannya, tak ada makan siang gratis. Tidak bisa hanya mau menikmati usaha The Fed, tanpa ikut menanggung “derita” kenaikkan suku bunga acuan. BI telah menentukan pilihan kebijakannya. BI secara sadar menahan laju kenaikan suku bunga acuan jauh di bawah kenaikan The Fed fund rate. BI juga sangat paham konsekuensi dari pilihan kebijakan tersebut. Yaitu dolar AS kabur dan rupiah anjlok. Bukan dolar AS langka! Dolar Langka Sebelumnya, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (18 Nov 2022 07:20 WIB), BI mengungkapkan dolar AS sedang langka di pasaran. Kelangkaan mata uang Negeri Paman Sam ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain. “Jadi apa yang terjadi di global sekarang ini dolar shortage,” ungkap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti saat konferensi pers BI, dikutip Jumat (18/11/2022). Menurutnya, kelangkaan ini disebabkan oleh kondisi bank sentral utama dunia, yakni The Federal Reserves (The Fed) yang menaikkan suku bunga secara agresif untuk menekan lonjakan inflasi. Kebijakan itu membuat yield obligasi AS menanjak. “Fed Fund Rate (FFR) terus meningkat kemudian juga bond yield di AS untuk dolar AS juga tinggi,” imbuhnya. Hal tersebut membuat banyak pelaku pasar yang beralih ke obligasi dan dolar AS. Tercermin dari arus keluar yang terjadi di banyak negara baik maju maupun berkembang. “Ini mendorong arus balik dolar AS dari beberapa negara emerging market termasuk Indonesia, termasuk negara maju juga di Eropa dan sebagainya itu masuk kembali ke AS,” jelasnya. Baliknya modal asing ke AS ini tercermin dari Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) yang naik 106,28 atau 11,09 persen hingga November ini. “Ini akhirnya menyebabkan adanya dolar shortage atau kelangkaan dolar di negara-negara emerging market, termasuk negara maju,\" pungkasnya. Kelangkaan dolar AS menjadi satu faktor yang menekan rupiah. Pada perdagangan kemarin, Kamis (17/11), nilai tukar rupiah berada di level Rp 15.662 per dolar AS. Mata uang Garuda melemah 63 poin atau 0,40 persen dari perdagangan sebelumnya. (*)
Rakyat Berjuang Sendiri, Hasilnya untuk Kekuasaan Partai?
Teringat tahun 1965 di Jawa Barat, bagaimana pasukan baret hijau dari Kodam Siliwangi mengawal rakyat, mahasiswa dan siswa yang demo Tritura dan membubarkan PKI. Oleh : DR. Ir. Memet Hakim, Alumnus UNPAD, Pengamat Sosial, Ketua Umum APIB GNPR (Gerakan Nasional Pembela Rakyat) gabungan ratusan ormas dan relawan yang dimotori oleh PA 212 dan GNPF sudah beberapa kali unjuk rasa ke Istana. Dengan tiga tuntutan: Turunkan harga BBM, Turunkan harga lainnya dan Tegakkan supremasi hukum. Tidak digubris oleh pemerintah. Terakhir pada unras 411 GNPR merubah tuntutannya menjadi tunggal, yakni: Turunkan Jokowi! Pada kegiatan tersebut Buruh dan Mahasiswa juga turut serta dengan tuntutan tunggal yang seragam Turunkan Jokowi. Presiden Jokowi dinilai sebagai sumber ketidak-beresan di negeri ini, banyak “bohongnya”. “The King of The Lip Service” menurut BEM UI. Tiga tuntutan GNPR agar harga-harga diturunkan dan tegakkan supremasi hukum. Dengan dinaikannya harga BBM telah membuat kemiskinan dan penderitaan rakyat bertambah, PHK di mana-mana sebagai akibat kebijakan yang salah. Melalui beberapa kali unras GNPR yang didukung oleh masyarakat, sama sekali tidak digubris oleh penguasa. Sehingga tuntutan mundur kepada Presiden Jokowi sangatlah wajar. Aksi GNPR memang mewakili kebanyakan rakyat, mereka berjuang menyuarakan ketidakadilan karena DPR sebagai parlemen wakil rakyat sudah tidak bisa diharapkan. Fraksi di DPD RI dan DPR RI bersikap “membebek” dan “berdiam diri” membiarkan rakyat semakin miskin dan bergerak sendiri. Mereka Partai Politik asyik masyuk dengan mainannya sendiri. Alangkah tidak terpuji dan tidak bermartabatnya sikap tersebut. Partai hanya mengambil keuntungan dari penderitaaan rakyat. Mereka sangat pragmatis. Prinsip usaha dari peluang kekuasaan mencari untung sebesar mungkin dengan modal dan resiko sekecil mungkin. Partai telah bergeser dan tidak lebih hanya alat kekuasaan semata. Sementara para aktivis, ulama, dan tokoh yang kritis menyuarakan penderitaan rakyat mereka biarkan dikriminalisasi oleh penguasa, dituduh radikal, intoleransi, bahkan dituduh teroris dan ditangkap dengan alasan yang semena-mena. Para buzzer sewaan para penguasa menyerang para aktivis dan tokoh kritis dengan sebutan Kadrun dan memaki-maki dengan kosa-kata binatang. Sudah tidak peduli penderitaan rakyat masih saja menyerang yang berjuang untuk rakyat. Partai dan elit politik hanya mampu membuat baliho, menyebar spanduk bendera dimana mana, menyebar bantuan dengan bungkus kampanye terselubung. Mendekat Pemilu mereka rajin berkunjung ke Pesantren. Tiba tiba tampak soleh dan solehah bersarung, berkopiah, berkerudung. identitas Islam mereka pakai dengan murah. Sebaliknya mereka juga menyatakan jangan, ada politik identitas. Munafik lebih tepat untuk label mereka. Penulis menyakini memang tidak semua elit politik, sebagian mereka yang lurus hanya terikat dengan sistim fraksi. Namun jika saja ada yang cerdik dan berani “mendukung” gerakan rakyat memperjuangkan aspirasinya baik secara personal maupun partai atau sayap partai, mereka akan mendulang simpati dan suara rakyat. Di sinilah seharusnya partai pro rakyat berada, berjuang bersama rakyat. Dulu jaman memperjuangkan “kemerdekaan” rakyat yang dipimpin oleh para ulama berjuang, bersimbah darah dan berkorban harta “melawan kekuasaan” para penjajah Belanda. Sekarang ini melalui sistem demokrasi kriminal, jual-beli jabatan. Partai yang full berdaulat. Berkoalisi mendukung penguasa untuk mendapatkan kue kekuasaan, melupakan rakyat yang memilihnya. Sekarang di jaman “mengisi kemerdekaan” rakyat yang “miskin dan menderita“ karena dijajah bangsa sendiri. Siapa yang memperjuangkan? Partai? Rakyat yang berunjuk rasa dipimpin oleh Ulama melalui GNPR bergerak turun ke jalan. Tanpa dukungan partai. Tapi jika berhasil seperti dulu Proklamasi kemerdekaan. Setelah itu partailah yang rebutan kekuasaan. Akankah pola ini terjadi lagi? Teringat tahun 1965 di Jawa Barat, bagaimana pasukan baret hijau dari Kodam Siliwangi mengawal rakyat, mahasiswa dan siswa yang demo Tritura dan membubarkan PKI. Begitu juga terjadi di daerah lain. TNI masih bersama rakyat. Bukan dalam arti slogan. Sekarang bisakah terjadi? Rakyat yang telah dibela oleh kekuasaan, saat ini kembali bersuara dan ingin merdeka lagi tanpa bantuan partai atau TNI. Sejarah yang akan berbicara kelak, apakah partai dan TNI akan berjalan masing-masing atau bersama rakyat. Bandung, 21 November 2022. (*)
Interaksi Simbolik Kunjungan Mensesneg dan Calon Panglima TNI
Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Oleh: Selamat Ginting, Analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (UNAS), Kandidat Doktor Ilmu Politik SIAPA yang akan menduduki posisi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa? Bisa dilihat dari aktivitas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Jika Mensesneg mengunjungi Mabesad, maka yang akan menjadi Panglima TNI adalah KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Jika Pratikno mengunjungi Mabesal maka KSAL Laksamana Yudo Margono yang akan menjadi Panglima TNI. Begitu pun jika mengunjungi Mabesau, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo yang jadi Panglima TNI. Kunjungan Mensesneg dalam ilmu komunikasi sejalan dengan teori interaksi simbolik. Teori yang memiliki asumsi manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Setahun lalu, misalnya. Mensesneg Pratikno mengunjungi Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) menemui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa. Saat itu Andika menjadi salah satu calon Panglima TNI. Kunjungan bermakna interaksi simbolik tersebut, saat itu dibungkus dengan alasan Mensesneg melihat fasilitas baru di Mabesad. Bahkan, Pratikno membantah pertemuan itu berkaitan dengan bursa Panglima TNI. Beberapa hari setelah itu, DPR mengumumkan surat presiden tentang calon Panglima TNI sudah diserahkan Sekretariat Negara kepada Ketua DPR. Hasilnya, Jenderal Andika yang ditunjuk menjadi Panglima TNI. Hal itu berlaku jika di masa normal. Artinya tidak ada percepatan pergantian Panglima TNI. Berbeda ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan digantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Saat itu diam-diam Mensesneg menyerahkan surat presiden kepada Ketua DPR. Artinya ada hal rahasia, Gatot Nurmantyo dicopot lebih cepat tiga bulan dari usia pensiunnya. Gatot mestinya diganti pada Maret 2018 dipercepat pergantiannya menjadi Desember 2017. Maknanya Presiden Jokowi sudah merasa tidak sejalan dengan kebijakan Jenderal Gatot sebagai Panglima TNI. Jadi dilakukan dengan operasi intelijen atau rahasia agar Jenderal Gatot tidak mengetahui keputusan politik Presiden Jokowi. Setidaknya dalam sepekan ini, publik bisa melihat gerakan komunikasi politik yang akan dilakukan Mensesneg Pratikno. Apakah ia akan mengunjungi Mabesad, Mabesal, atau Mabesau? Atau jangan-jangan menggunakan pola komunikasi interaksi simbolik yang berbeda. Yang jelas, tiga kepala staf angkatan memenuhi syarat sesuai UU TNI, calon Panglima TNI akan diambil dari tiga kepala staf angkatan atau yang pernah menjadi kepala staf angkatan. Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi, siapa pun perwira tinggi bintang empat yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi harus siap melajsanan tugas baru. Begitu pun yang tidak dipilih harus siap menerima keputusan politik ini. Tidak boleh matranya \'ngambek\', karena pimpinannya tidak ditunjuk menjadi Panglima TNI. Ini bukan hanya semata-mata urusan pergiliran, tapi lebih dari itu, untuk kepentingan organisasi TNI. Bahkan lebih penting dari itu hakikat ancaman menjadi alasan utama untuk menentukan siapa yang paling pas untuk menjadi Panglima TNI. Sebagai penjaga kedaulatan negara, TNI harus tetap solid. (*)
Antara Mubahalah Bambang Tri dan Sumpah Presiden Jokowi
Sumpah Presiden itu merupakan “perjanjian” langsung dengan Allah SWT selaku pencipta. Namun, apakah Jokowi “menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”? Oleh: Juju Purwantoro, Advokat/Tim Kuasa Hukum Gus Nur & Bambang Tri USTADZ Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dan Bambang Tri telah ditangkap dan ditahan oleh Bareskrim Polri sejak 13 Oktober 2022. Penyidik menganggap mereka telah dengan sengaja di muka publik melakukan praktik bersumpah dengan memanfaatkan simbol ajaran agama Islam, dan berusaha meyakinkan publik dengan materi sumpah yang mengandung dusta. Hal tersebut, menurut penyidik, termasuk sebagai tindakan penyalahgunaan agama terkait penodaan atau penistaan terhadap ajaran agama Islam. Sesungguhnya Mubahalah merupakan ajaran dan keyakinan individu umat muslim, adalah bagian dari syariat Islam. Tujuan mubahalah mereka adalah, karena meyakini tentang ketidak-absahan ijazah sekolah Presiden Joko Widodo yang ditulis dalam bukunya “Jokowi Under Cover”. Mubahalah biasanya adalah sebagai bentuk peringatan, atau \'shock theraphy\' kepada pihak lain agar tidak mudah berbohong dalam sesuatu hal. Terasa aneh, jika ada pihak yang mempersoalkan/intervensi tentang Mubahalah. Apalagi sampai menjadikannya sebagai materi penodaan agama atau tindak pidana kejahatan. Hal itu justru tampaknya sebagai upaya kriminalisasi terhadap ajaran kepercayaan (aqidah) Islam. Padahal tentang mubahalah kita dapat mengacu \'QS. Ali Imran\' (ayat 61) ; “Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.” Mubahalah sendiri dilakukan dengan niat yang tulus, juga tidak diatur dalam hukum formal atau suatu Undang-Undang, dan hanya dilakukan secara fundamental sesuai syariat Islam (nonformal). Sangat mungkin, ada pertentangan kepentingan (conflict of interest) dan pertentangan hukum (conflict of law) jika ustadz Gus Nur dan Bambang Tri dipersoalkan secara hukum dan menjadikan mereka sebagai tersangkanya. Dengan mubahalah menunjukkan keyakinan akan kebenaran, dan komitmen kesiapan seseorang menerima laknat Allah jika dusta, dasarnya adalah norma keagamaan. Penyidik dalam hal ini tampak tendensius (obstruction of justice), karena menganggap mereka melakukan tindak pidana penodaan agama sesuai pasal 156 a KUHP. Seyogiyanya dalam menentukan ada tidaknya unsur pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama harus dipenuhi dengan adanya keterangan ahli agama Islam yang representatif dan independen, misalnya ahli yang mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengalaman selama ini juga belum pernah ada seseorang, bahkan ada tokoh nasional yang melakukan mubahalah tidak berakhir di jeruji penjara. Apalagi tuduhan penyebaran pemberitaan bohong, sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat, tampak sangat mengada-ada dan dipaksakan, terpenting bagaimana mereka bisa ditahan. Keduanya disangkakan Pasal 156 a huruf a KUHP tentang Penistaan Agama, Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan. Kemudian, Pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Sumpah Presiden Bagaimana dengan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden? Apakah jika tidak dipenuhi sumpah atau janjinya selama menjabat bisa dikenakan pasal sebagai Penistaan Agama dan Penyebaran Berita Bohong? Cobalah simak isi Sumpah Presiden dan Wapres saat Jokowi dan Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2019 di depan MPR RI. Pengucapan sumpah atau janji dilakukan secara bergantian. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ujar Presiden Jokowi. Setelah itu giliran Ma\'ruf Amin yang mengucapkan sumpah atau janji. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ucap Ma\'ruf. Setelah itu, keduanya menandatangani berita acara pelantikan. Selain Presiden Jokowi dan Ma\'ruf Amin, seluruh Pimpinan MPR juga ikut menandatangani berita acara pelantikan. Sebanyak 689 anggota MPR hadir dalam Sidang Paripurna. Acara Pelantikan Presiden 2019 ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu prosesi pelantikan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk para pahlawan bangsa. Dalam pelantikan tersebut hadir pula tamu kenegaraan dan utusan dari negara-negara sahabat. Sumpah Presiden itu merupakan “perjanjian” langsung dengan Allah SWT selaku pencipta. Namun, apakah Jokowi “menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”? Silakan rakyat yang menilai janji presiden tersebut dengan 689 saksi di MPR yang bisa dimintai keterangan oleh penyidik. (*)
Pura Mangkunegaran, Istana Bukan untuk Nikahan
Jokowi sebagai seorang Presiden dan Bhre Cakrahutomo sebagai seorang Adipati mestinya dapat memberi keteladanan tentang implementasi nilai-nilai norma-etika. Oleh: Jlitheng Suparman, Budayawan Solo SANGAT disesalkan jika Joko Widodo akan benar-benar menyelenggarakan ngundhuh mantu di Pura Mangkunegaran. Lebih disesalkan lagi ketika Mangkunegoro (MN) X yang bernama asli Bhre Cakrahutomo, sedemikian dengan mudah mengijinkan Pendhapa Ageng Mangkunegaran dipakai untuk ngundhuh mantu Kaesang. Jokowi yang kebetulan menjabat sebagai Presiden RI, dan Bhre Cakrahutomo yang kebetulan menjabat sebagai MN X, kedua-duanya kita berharap jangan sampai miskin wawasan sejarah dan norma etika. Pura atau Kadipaten Mangkunegaran bukanlah kadipaten “manca negari”, kadipaten kecil yang berada di bawah kekuasaan otoritas kerajaan yang lebih besar. Pura Mangkunegaran statusnya juga kerajaan setara dengan Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Lahan dan struktur bangunan situs Pura Mangkunegaran memang tidak seluas dan sebesar Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Namun, otoritas politik Mangkunegaran di kala itu boleh dikata sejajar dengan dua kerajaan yang disebutkan belakangan. Bahkan di masa awal-awal keberadaan Mangkunegoro I sangat ditakuti oleh Pakubuwono III dan Hamengku Buwono I, juga VOC. Intinya, Pura Mangkunegaran secara kesejarahan juga merupakan sebuah kerajaan. Pendhapa Ageng Mangkunegaran statusnya sama dengan Pendhapa Ageng Sasana Sewaka Keraton Surakarta maupun Yogyakarta, yakni sebagai Istana. Sama dengan Istana Merdeka di Indonesia sekarang. Istana itu bukan tempat tinggal maupun milik pribadi. Istana merupakan kantor, tempat kerja, ruang kerja resmi Raja ataupun Presiden. Statusnya sebagai asset negara bukan hak milik privat. Sesuai statusnya sebagai Istana, sudah tentu pemanfaatannya hanya untuk kegiatan resmi kenegaraan. Kegiatan-kegiatan pribadi sebenarnya tidak bisa diselenggarakan di situ. Sejauh pengetahuan belum pernah terjadi Istana dipakai untuk resepsi mantenan. Kalau pun memang pernah terjadi berarti pemegang otoritas bersangkutan tak mengerti atau sengaja menyalahgunakan otoritasnya. Pura Mangkunegaran, Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, dan keraton-keraton setara lainnya di Indonesia sekarang ini memang sudah tidak lagi memiliki otoritas politik. Keberadaannya sebatas institusi (cagar) budaya. Sebagai sebuah cagar budaya terdapat nilai-nilai yang mesti dijaga supaya eksistensinya sebagai representasi jejak peradaban tetap lengkap. Unsur-unsur kesakralan dan kewibawaan sebagai sebuah kerajaan harus dilestarikan. Itulah mengapa sampai saat ini, seperti misal Sasana Sewaka Keraton Surakarta sama sekali tidak digunakan untuk kegiatan lain selain seremoni adat-tradisi resmi kerajaan. Dari uraian di atas, maka rencana Jokowi ngundhuh mantu di Pura Mangkunegaran layak disesalkan. Pertama, hajat pernikahan merupakan urusan ranah pribadi. Dari itu ngundhuh mantu tidak selayaknya diselenggarakan di Pendhapa Ageng Mangkunegaran yang statusnya secara historis-kultural merupakan Istana Kerajaan. Kedua. Dalam konteks Republik Indonesia, Jokowi memang berkedudukan atau menjabat sebagai Presiden. Namun dalam kontek sosio-historis-kultural terkait dengan eksistensi Pura Mangkunegaran, Jokowi selaku pribadi statusnya adalah sebagai kawula atau rakyat biasa. Yang bestatus Raja atau Adipati saja tidak boleh seenaknya menggunakan fasilitas Pendhapa Ageng untuk urusan pribadi, apalagi orang yang berkedudukan sebagai rakyat biasa. Ketiga, jika perhelatan ngundhuh mantu tetap dilaksanakan, kita masyarakat dan bangsa Indonesia sungguh semakin kehilangan keteladanan dalam hal menjaga dan menjalani norma-etika dalam berperikehidupan di segala bidang. Jokowi sebagai seorang Presiden dan Bhre Cakrahutomo sebagai seorang Adipati mestinya dapat memberi keteladanan tentang implementasi nilai-nilai norma-etika. Keempat, kenekatan penyelenggaraan ngundhuh mantu di Pura Mangkunegaran hanya akan mempertontonkan perilaku arogansi penguasa. Dumeh Presiden, dumeh Mangkunegoro, lantas dapat berbuat seenaknya tanpa peduli norma etika. Tindakan tersebut juga dapat dikategorikan pelecehan budaya. Bagaimana pun Pura Mangkunegaran sebagai sebuah representasi jejak peradaban berstatus Kerajaan keberadaannya beserta struktur nilai yang terdapat di dalamnya, tetap harus dihormati. Presiden Joko Widodo maupun KGPAA Mangkunegoro X sebagai bagian dari wong Jawa yang katanya berkepribadian adi luhung, jangan sampai mempertegas sinyalemen “wong Jawa ilang jawane”. Jadi, kalau dipaksakan bisa merusak tatanan karaton karena Jokowi hanya Kawulo (rakyat). Semoga. Sukoharjo, 21 Nopember 2022. (*)
Kabinet Muhammadiyah Lebih Pancasilais Daripada Kabinet Maju
Menjadi Presiden dan para pembantunya dalam Kabinet Maju, semua maju untuk mendapatkan fasilitas sebesar-besarnya. Dan, mereka bisa masuk dalam kabinet maju harus dengan segala cara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PEMILIHAN langsung versi Pilpres atau Pileg adalah sistem untuk pemilihan pemegang jabatan politik di mana pemilih secara langsung memberikan suaranya untuk suatu kandidat atau pasangan calon, yang mereka inginkan agar mereka tersebut dapat terpilih. Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memiliki prosedur yang rumit, panjang dan berdarah-darahm bahkan banyak membawa korban kematian. Tanpa dipanjangkan analisa mengenali prosesnya, yang berakhir dengan kekecewaan, baik soal transparansi sampai indikasi kuat manipulasi suara macam-macam praktiknya. Sampai harus bersengketa di peradilan Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu berbeda pemilihan pimpinan Ormas (Muhammadiyah) untuk 13 nama dengan pemilihan Presiden hingga berlanjut untuk pemilihan para pembantu presiden (para menterinya) Sistem Pemilihan di Muhammadiyah berjalan dengan kawalan sistem dan manajemen yang kokoh, rapi, terstruktur penuh nilai religius, kemanusiaan dan keadaban, terwujud persatuan yang kokoh, tersirat permusyawaratan perwakilan penuh hikmat kebijaksanaan dan terasa rasa keadilan untuk semuanya yang jadi dalam muktamar. Berakhir dengan damai, tidak ada kubu-kubuan, tidak ada tim sukses. Tidak ada kampanye terselubung, tidak ada serangan fajar/subuh apalagi serangan di malam buta. Bebas dari transaksi uang, sama sekali tak tercium. Semua proses berjalan dengan wajar, singkat, terbuka dalam suasana keakraban, persahabatan ukhuwah yang tulus, ikhlas bahkan sangat mengharukan ketika teman-teman ormas lain bahkan dari kalangan umat agama lain ikut membantu untuk suksesnya muktamar berjalan lancar dan sukses. Terlintas dalam pikiran: mungkinkah sistem Pemilu Muhammadiyah ini diadopsi untuk pilpres tingkat negara Indonesia. Kita tahu pemilu dan pilpres kita itu terlalu rumit, panjang, penuh intrik, berdarah-darah sampai timbul korban anggota TPS hingga ratusan orang.. ngeri dan mengerikan. Terlalu bertele-tele dengan biaya mahal. Dampak politiknya masyarakat terbelah dan melahirkan konflik tanpa ujung. Sangat berbeda dengan proses pemilihan di Muhammadiyah. Dalam muktamar ada peserta resmi dan peninjau. Yang luar biasa ada penggembira. Peserta penggembira ini jauh lebih besar datang dari seluruh penjuru tanah air. Mereka datang dengan penuh gembira, hebatnya dalam ukhuwah tercipta rasa satu tidak ada rasa berbeda dengan para peserta resmi muktamar sekalipun fungsi dalam muktamar pasti berbeda. Para penggembira datang dengan biaya sendiri-sendiri penuh rasa bangga karena rasa memiliki Muhammadiyah. Mereka bukan pendukung salah satu calon ketua, tidak punya hak suara, tidak punya hak bicara, hanya punya hak untuk bergembira. Mereka gembira dengan jaminan adanya budaya bersih, jujur, dan damai di Muktamar Muhammadiyah. Bersih muktamar, bersih niat, pikiran, dan bersih fisik di lingkungan muktamar. “Kembali bayangan terjadinya pemilihan Presiden yang bisa sedamai pemilihan kabinet Muhammadiyah”. Bayangan itu kembalinya fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara untuk memilih Presiden dengan kawalan sistem yang ketat dari virus praktik seperti transaksi politik, intervensi kekuatan dari luar, selain murni pilihan sesuai pilihan rakyat. Ketika negara sudah kembali Presiden dipilih oleh MPR, masing masing anggota MPR harus terikat dengan suara dari daerah pilihannya seperti peserta muktamar Muhammadiyah yang sejak seleksi sampai pemilihan 13 nama pasti suara murni dari masing masing daerahnya. Tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan dari luar, apalagi dibeli suaranya. Apa itu bisa diadopsi oleh MPR, jawabnya pasti bisa. Prosesnya benar ada dan dijiwai oleh moral dan perilaku dari nilai-nilai Pancasila. Prestasi demokrasi dan pengamalan Pancasila musyawarah (melalui Pemilihan yang bersih dan jujur) Muhammadiyah telah membuktikan, tanpa harus gembar-gembor dan cuap-cuap “sayalah paling Pancasilais”. Kualitas kabinet Muhammadiyah sangat terjaga dan dijamin kualitasnya, karena lagi-lagi ada persyaratan melalui mekanisme yang ketat dalam AD/ ART yang tidak bisa direkayasa untuk lompat pagar. Nama nama calon kabinet Muhammadiyah yang tidak memenuhi persyaratan AD/ART pasti tereliminasi dengan sendirinya. Hasil pilihan kabinet Muhammadiyah disambut gembira oleh semua peserta yang hadir dalam Muktamar dan seluruh kader dan anggota Muhammadiyah di seluruh tanah air. Tersisa setelah muktamar terakhir satu tekad bersama bekerja membawa Muhammadiyah yang berkemajuan, “Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta” Dengan sistem pemilu seperti itu, Muhammadiyah bisa menghindari banyak virus yang merusak organisasi. Termasuk tidak mungkin terjadi, misalnya, seseorang tokoh tiba-tiba jadi pimpinan, hanya bermodalkan popularitas atau kekuasaan. Jadi pimpinan terpilih sebagai pimpinan (kabinet) Muhammadiyah sudah terseleksi secara ketat, berjenjang, transparan. Hampir tidak mungkin terjadi kasus \'”salah pilih\'”. Termasuk tidak bisa “menjual” Muhammadiyah dalam pemilu atau pilpres. Sebab Muhammadiyah lebih sebagai kumpulan para pengabdi. Maka tidak terpilih pun tidak masalah karena semua dalam semangat yang sama yaitu mengabdi menghidupi Muhammadiyah, bukan mencari hidup dari Muhammadiyah. Yang membedakan antara kabinet Muhammadiyah dengan Kabinet Maju rezim ini dan sangat mencolok adalah: kabinet Muhammadiyah tidak ada keuntungan finansial apa pun untuk menjabat ketua umum dan pengurus Muhammadiyah. Juga tidak mendapat fasilitas. Sebaliknya mengejar sebagai Kabinet Maju tak beda mengejar fasilitas yang harus diraihnya. Menjadi Presiden dan para pembantunya dalam Kabinet Maju, semua maju untuk mendapatkan fasilitas sebesar-besarnya. Dan, mereka bisa masuk dalam kabinet maju harus dengan segala cara. Bahkan, saya suka menyebut kabinet maju saat ini adalah kabinet persengkongkolan hasil persengkokolan sejak awal proses pemilihan yang sangat miskin dan kering dari nilai-nilai Pancasila. (*)
Jumhur Hidayat: Perjuangan Buruh Naikkan Upah, Berhasil!
Jakarta, FNN – Sejak awal gerakan buruh berkeyakinan bahwa UU Cipta Kerja telah melanggar konstitusi dan pada akhirnya terbukti dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, sehingga harus diperbaiki paling lama 2 tahun sejak Putusan MK itu dibacakan pada 25 November 2021. “Akibat Putusan inkonstitusional itu maka penyelenggara negara harus menangguhkan semua tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas termasuk tentunya terkait penentuan UMP/UMK,” kata Mohammad Jumhur Hidayat kepada FNN, Senin (21/11). Menurut Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu, Menteri Ketenagakerjaan RI adalah penyelenggara negara yang tunduk pada Putusan MK, sehingga mengambil kebijakan strategis tanpa mendasari kepada UU Cipta Kerja dan turunannya PP 36 tentang Pengupahan. Oleh karenanya terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023 tersebut patut disyukuri karena hal ini merupakan keberhasilan perjuangan buruh Indonesia dengan melakukan gerakan penolakan serentak terhadap UU Cipta Kerja termasuk di dalamnya tentang penentuan UMP/UMK berdasar PP 36 tentang Pengupahan. Adapun dengan adanya perhitungan baru sesuai Permenaker yang menyatakan bahwa kenaikan maksimun UMP adalah 10% maka kami berpendapat bilamana di suatu daerah ternyata ketentuan kenaikan upah itu lebih dari 10% maka para Gubernur agar tetap menetapkan apa adanya karena sesungguhnya itu adalah perhitungan yang objektif. “Dengan begitu maka kami meminta kepada Menaker dan Mendagri agar tidak perlu memberi teguran karena itu sesungguhnya adalah masalah kebijakan lokal,” tutur Jumhur Hidayat. Sementara, terkait dengan adanya gugatan dari APINDO terhadap Permenaker itu, “organisasi buruh siap menjadi tergugat intervensi dan kami telah siap dengan berbagai argumen hukum yang sejak lama telah dipersiapkan,” tegas Jumhur Hidayat. Bahkan, argumen hukum ini juga pernah memenangkan di PTUN Jakarta Timur atas gugatan APINDO DKI terkait UMP DKI Jakarta 2022 yang tidak menggunakan UU Cipta Kerja dan turunannya PP 36 tentang Pengupahan. (mth/*)
Catatan dari Forum Perdamaian Dunia ke-8 di Solo
Pada kesempatan khutbah Jumat bersama peserta Forum yang beragama Islam saya menguatkan lagi bahwa konsep persaudaraan kemanusiaan bukan hal baru bagi Umat ini. Konsep ini bukan juga pertama kali dicetuskan oleh Sheikh Azhar dan Paus Franciss. Oleh: Imam Shamsi Ali, Imam di New York/US Participant DALAM tiga hari ini saya berada di Surakarta atau Kota Solo untuk dua hajatan besar. Yakni pelaksanaan Forum Perdamaian Dunia ke-8 sekaligus menghadiri pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiah yang ke-48. Bagi saya kedua acara ini merupakan kebanggaan. Muktamar Muhammadiyah membanggakan saya sebagai tamatan pesantren Muhammadiyah. Tapi Forum Perdamaian Dunia juga membanggakan karena perhelatan internasional ini diinisiasi oleh Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia. Pada catatan ini saya akan fokus pada acara Forum Perdamaian Dunia yang diinisiasi oleh Pusat Dialog antar agama dan peradaban di bawah komando Prof. Din Syamsuddin, yang juga mantan Ketua Umum Muhammadiyah dua periode. Perhelatan dua tahunan itu menghadirkan tokoh-tokoh agama, aktifis dan akademisi dunia, khususnya mereka yang bergelut di dunia sosial keagamaan, pendidikan dan kebudayaan. Saya sendiri hadir dalam status sebagai seorang Imam/tokoh agama Islam di Amerika. Walaupun sering dicantumkan sebagai peserta Indonesia karena wajah dan lisan saya yang tentunya tetap tidak berubah sebagai orang Indonesia. Hal ini juga sering disikapi oleh sebagian peserta yang belum mengenal saya, seolah saya hanyalah peserta lokal, yang biasanya disikapi biasa-biasa saja. Yang menarik adalah seorang peserta lain dari US, seorang professor wanita keturunan Korea. Beliau justeru lebih identik sebagai peserta dari Amerika. Padahal dari segi residensi di Amerika saya lebih senior (tinggal lebih lama). Beliau hanya Kebetulan orang asing (non Indonesian) sehingga lebih diidentikkan sebagai orang Amerika. Bagi saya hal ini justeru membanggakan, bahkan membahagiakan. Karena walau saya telah meninggalkan Indonesia sejak tamat pesantren (SMU) dan tidak pernah lagi tinggal di Indonesia, Saya masih tetap diterima sebagai warga Indonesia asli. Ini sekaligus menguatkan kebanggaan saya sebagai orang yang terlahir di negeri tercinta ini. World Peace Forum ke-8 Perhelatan forum dunia untuk perdamaian ini bertemakan “Human Fraternity and the Middle Path as the pillar to Peaceful, Just and Prosperous World”. Tema ini kira-kira ingin menyampaikan bahwa persaudaraan kemanusiaan (Al-ukhuwah insaniyah) dan jalan tengah (wasatiyah) adalah pilar untuk mewujudkan perdamaian, keadilan dan kemakmuran dunia. Para pembicara dengan latar belakang yang berbeda, hadir antara lain perwakilan Vatican (Katolik), Wakil Sheikh Al-Azhar (Muslim), maupun dari kalangan Hindu dan agama-agama lainnya. Bahkan pada sesi khusus membahas tentang nilai-nilai ketimuran ditampilkan pembicara dari Konghucu dan Budha. Semua pembicaraan mengarah kepada bagaimana menguatkan relasi atau persaudaraan kemanusiaan universal dan memasyarakan (mainstreaming) nilai-nilai jalan tengah (wasatiyah) demi terwujudnya perdamaian, keadilan dan kemakmuran dunia. Pada sesi pembukaan acara ini hadir juga beberapa tokoh nasional Indonesia untuk menyampaikan pandangan-pandangan tentang tema Forum. Hadir antara lain Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI), Bapak Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden dua periode) dan lain-lain. Walau pada semua sesi ada pembicara-pembicara yang telah ditentukan, namun semua peserta punya kesempatan untuk menyampaikan pandangan/ide berkaitan dengan tema-tema pembahasan. Sehingga relatif hampir semua peserta punya kesempatan untuk berbicara pada forum ini. Saya pribadi pada kesempatan tersebut secara singkat menyampaikan beberapa pandangan berkenaan dengan tema bahasan. Ada tiga poin penting yang saya sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat itu. Pertama, saya menekankan bahwa pembicaraan mengenai perdamaian, keadilan dan kemakmuran menjadi hambar bahkan hampa (sia-sia) ketika kebebasan hilang dari kehidupan. Saya mengingatkan peserta Muslim khususnya bahwa esensi “Laa ilaaha illallah” adalah kebebasan hakiki. Saya secara khusus merujuk kepada konteks Palestina (yang dubesnya juga hadir sebagai peserta) yang tak kunjung mendapatkan kebebasan (kemerdekaannya). Kedua, pembahasan persaudaraan kemanusiaan (human fraternity) menjadi tidak relevan ketika dunia dengan ragam imajinasi terfragmansi secara tidak adil. Dikotomi dunia kepada Barat dan Timur, yang kemudian melahirkan peradaban Barat dan peradaban Timur bahkan agama Barat dan agama Timur merupakan bahagian dari “paradoxical behavior” (prilaku paradoks) dalam menyikapi Persaudaraan kemanusiaan itu. Masalahnya pembagian dunia itu bukan berdasarkan geografis. Tetapi, lebih kepada cara pandang yang membagi manusia kepada Barat dan Timur. Barat sebagai penggambaran kemajuan, kekuatan, peradaban, dan seterusnya. Sementara bangsa Timur (Eastern nations) adalah sebaliknya. Ketiga, berbagai terminologi yang berkembang atau dikembangkan secara sistimatis, termasuk toleransi vs extremisme, bahkan “war on terror” yang dikembangkan oleh Bush Jr pasca 9/11 di US memiliki konotasi dan pemaknaan yang disesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Dan, karenanya terminologi-terminologi yang dikembangkan harus terdefenisikan secara jelas. Termasuk kata “middle path” itu sendiri yang diterjemahkan dari kata “wasatiyah” yang diambil dari Al-Quran. Pada kesempatan khutbah Jumat bersama peserta Forum yang beragama Islam saya menguatkan lagi bahwa konsep persaudaraan kemanusiaan bukan hal baru bagi Umat ini. Konsep ini bukan juga pertama kali dicetuskan oleh Sheikh Azhar dan Paus Franciss. Tapi justeru merupakan “Godly Declaration” atau Deklarasi Allah dalam Al-Quran (An-Nisa ayat 1 dan Al-Hujurat ayat 13). Juga deklarasi kemanusiaan universal Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbah wada’ di Padang Arafah berabad-abad yang lalu. Hal penting lainnya yang diperoleh dari Forum Dunia untuk Perdamaian ini adalah diluncurkan apa yang disebut “Global Fulcrum on Islamic Middle Path”. Sebuah gerakan global untuk menjadikan wasatiyah Islam sebagai mainstream beragama. Tentu sekali lagi hal ini bukan baru bagi Umat ini memang dikenal dengan “ummatan wasathan”. Tapi ini merupakan bahagian dari keseriusan Umat untuk menyelesaikan berbagai kecenderungan radikal dalam kehidupan. Tentu tidak saja dalam kehidupan beragama. Tapi hampir dalam semua aspeknya, termasuk ekonomi dan politik. Melalui Forum Dunia untuk Perdamaian ini kita harapkan dunia akan semakin membuka mata tentang realita Islam dan umatnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa salah satu ancaman terhadap human fraternity adalah adanya “imaginary view of one another”. Yaitu kecenderungan menilai orang lain tidak berdasarkan fakta. Tapi lebih kepada imajinasi-imajinasi yang dikembangkan, khususnya oleh media dunia. Umat harus mengambil kendali! Udara Solo-Jakarta, 20 Nopember 2022. (*)
Debat Kusir Plus-Minus Amandemen UUD 1945
Perdebatan bermula dari unggahan penulis, “Kelemahan pokok sistem Demokrasi Liberal one man one vote ialah setiap kepala mempunyai satu suara, tanpa mempertimbangkan isi kepalanya.” Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta DEBAT ialah diskusi, pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Berdebat artinya bertukar pikiran, bersoal jawab, bersilat lidah, berbantahan tentang suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat. Mendebat berarti membantah pendapat orang lain dengan mengajukan alasan-alasannya. Debat kusir adalah perbantahan yang tidak disertai alasan yang masuk akal. Konon istilah debat kusir berasal dari pengalaman Haji Agus Salim berdebat dengan Sais Delman. Ketika Haji Agus Salim sedang naik delman tiba-tiba si kuda kentut, “preeet...” Haji Agus Salim pun menyapa Pak Kusir, “Pak, kudanya masuk angin.” Pak Kusir tanpa ekspresi mengendalikan kuda tanpa merespons kata-kata Haji Agus Salim. Terpaksa Haji Agus Salim mengingatkan, “Pak, kuda Bapak masuk angin...” Dengan kalem Pak Sais menimpali, \"Kuda saya tidak masuk angin Pak, tapi keluar angin.” Haji Agus Salim pun mengangguk-angguk dan berkata dalam hati, “Hmmmm.. debat kusir.” Berikut perbantahan seputar amandemen UUD 1945, mana yang memakai dan/atau masuk akal dan mana yang tidak, terserah kepada pembaca yang bijaksana. Perdebatan bermula dari unggahan penulis, “Kelemahan pokok sistem Demokrasi Liberal one man one vote ialah setiap kepala mempunyai satu suara, tanpa mempertimbangkan isi kepalanya.” (Sir Dr. Mohammad Iqbal, salah seorang penggagas berdirinya Negara Pakistan). Unggahan itu disusul kutipan pernyataan Pak Try Sutrisno, “Kita Harus Kembali ke UUD 1945.” https://www.indonesiamandiri.web.id/2022/11/try-sutrisno-kita-harus-kembali-ke-uud.html Salah seorang anggota grup WA menanggapinya demikian. Tidak kembali ke UUD45 saja sudah dikuras oligarki, apa lagi kembali? Kita harus kembali ke sistem parlementer. Agar check and balance jalan. UUD 1945 asli itu menganut sistem parlementer... jadi? UUD 1945 asli itu gado-gado. Cocok untuk masa transisi. Wajarlah, kreasi anak-anak didik Eropa yang besar Amerika Serikat. Tapi Amandemen 4x itu kebablasan. Sila keempat Pancasila itu musyawarah dan hikmah, bukan jumlah! Itu kan ikhtiar sesuai zamannya menurut saya. Orang lelah diperas rezim ORBA dan marah. Sementara intelektual yang dominan kebanyakan didikan US dan terpesona dengan model demokrasi di sana. Mirip dulu waktu akan merdeka. Intelektual kebanyakan didikan Eropa. US dan beberapa negara sudah amandemen berkali-kali konstitusi mereka tak pernah bilang kebabalasan. Kita ini hobi sekali menyesali sejarah sendiri. Dialektika akhirnya dibunuh. Sudah saatnya amandemen UUD 1945 ke-5. Istilah “amandemen kebablasan” itu untuk menunjukkan bahwa hasil amandemen 20 tahun yang lalu sekarang tidak baik-baik saja. Di zaman medsos begini hakim saja terpengaruh opini publik. Jika ingin maju bangsa ini harus mau beradaptasi dan berpikir sesuai zaman. Apa iya anggota parlemen harus dipilih dengan hikmah dan musyawarah? Bagaimana caranya? Jumlah dan konsensus itu adalah kombinasi sesuai konteks. Karena MPR mandul dan dimandulkan. Kok dimandulkan? Amandemen itu produk sejarah. Tidak beda dengan UUD 1945 awal. Itu kan hasil konsensus para wakil rakyat saat itu. Bangsa ini tidak akan pernah maju dan besar jika intelektualnya gemar menyalahkan masa lalu. Ya, bangsa ini akan makin besar bila mau selalu mengevaluasi dan mengkritisi hasil kerja masa lalu. Nah, makanya jangan menyalahkan sejarah. Agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Apakah hasil konsensus para wakil rakyat itu imun dari kekurangan? Anggota grup WA lainnya menimpali. Kami Forum Pemred pernah mengadakan Kongres Kebangsaan pada tahun 2012. Dalam kongres itu hadir berbagai pemangku kepentingan, seperti Ketua Lembaga Tinggi Negara dan Para Ketua Partai. Kongres dibuka oleh Presiden SBY. Di antara poin penting dari deklarasi itu: 1. Kita perlu merumuskan kembali tatanan berbangsa kita dalam keadaan normal, tidak seperti orla ke orba dan orba ke reformasi. Ada unsur dendam ke tatanan sebelumnya. 2. Apakah MPR dan DPD yang mandul seperti sekarang akan kita biarkan. 3. Apakah kita memerlukan GBHN lagi, sehingga arah pembangunan bangsa kerkesinambungan dan menjadi komitmen bersama yangg disahkan MPR. Dst. Kepastian sejarah itu tidak bisa diubah, tetapi, kalau bangsa ini benar-benar ingin menjadi lebih baik ya harus mau dikritik dan siap untuk berubah. Mana ada yang imun dari kekurangan. Tapi kata-kata kebabalasan itu out of context. Ada kelemahan dan kekurangan iya. Apa lagi jika dibaca dalam konteks saat ini. Kita harus menghargai ikhtiar kita sebagai bangsa yang terus bergerak maju. Iya, sistem bernegara kita harus semakin esensial. Dalam suatu pertemuan yang melibatkan para senior citizen keluar kata bahwa reformasi sudah kebabablasan. Saya bilang: bagaimana kita ingin berdialog tentang reformasi sebagai bagian dari sejarah bangsa jika sebagian kita sudah mengambil posisi sebagai hakim garis. Saya ditanya, mengapa berkesimpulan begitu. Saya jelaskan, kata \'bablas\' itu menghendaki salah satu pihak sebagai hakim garis. Ujung-ujungnya saya diyakinkan bahwa kita harus kembali ke UUD 1945 yg murni. Lagi-lagi mereka mengambil posisi sebagai hakim. Ada yang murni ada yang tak murni alias KW. Akhirnya saya memilih untuk mengalah dan mendengarkan saja. Mungkin itu yang terbaik. Sekedar menyampaikan pandangan, manusia biasa seperti saya tempatnya khilaf. Kebablasan = kelewatan, keterusan. Ini menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, boleh setuju dan boleh tidak. Melampaui batas: garis. Garisnya mana? Apakah sila ke-4 Pancasila perlu diamandemen juga? Ya kita tanya kepada yang bilang bablas. Bablas itu malampaui batas/garis. Makanya disebut kelewatan, keterusan. Bagi saya amandemen itu konsensus. Kalau terasa di waktu kemudian tak sesuai keinginan dan tak efektif ya diamandemen lagi. Tapi dengan semangat untuk semakain maju dan esensial. Itulah sejarah. Tentunya tidak setiap hari amandemen. Tentu akan ada konteks politik kekuasan yang ikut mewarnai. Memang, amandemen UUD 1945 telah kebablasan, jadi kapan mau diamandemen lagi, supaya tidak melampaui batas? Menurut hemat saya, amandemen UUD NRI 1945 tersebut telah melampaui batas Pancasila. Apakah carut marut RI kini tidak ada sangkut pautnya dengan hasil amandemen 1999-2002? Nilai-nilai Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya, UUD 1945 dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Bagaimana fakta dan realitanya pasca amandemen 1999-2002? 1) melampaui batas yang mana? 2) carut marut yang mana? Kalau cuma presiden dipilih langsung, 49 tahun sejak berdiri negara ini tanpa pemilihan presiden secara langsung. Apakah lebih baik dari hari ini? Apakah sila ke-4 itu sebuah proses pengambilan keputusan dalam bernegara atau suatu proses pemilihan presiden dan wakil rakyat? Saya tidak tahu. Yang jelas 49 tahun kita hanya memilih partai. Tapi, sekali lagi, apakah lebih baik dari hari ini? Indonesia tidak sedang baik-baik saja... Apakah keadilan sosial benar-benar telah diperjuang bagi seluruh rakyat Indonesia? Negeri ini dimerdekakan oleh rakyat semesta, mengapa kini dikuasai oleh oligarki ekonomi dan politik? Oh... kalau soal keadilan sosial sejak puluhan tahun memang tetap jadi masalah, ada yang membaik ada yang tidak. Maka harus dijelaskan mana yang membaik dan mana yang tidak membaik. Apakah keputusan pindah ibu kota negara melalui musyawarah, atau demokrasi one man one vote, ataukah melalui otoritas Presiden RI? Oligarki ekonomi dan politik terbentuk puluhan tahun. Bukan hanya di era reformasi. Tetapi, di era reformasi makin menjadi-jadi... Kalau ini semua presiden yang berencana ingin memindahkan ibukota negara di republik ini tak akan mungkin tanpa melalui DPR. Meski Sukarno, Suharto dan SBY belum berhasil menuntaskan keinginannya. Pertanyaannya, mengapa di DPR para anggota mayoritas bisa bersepakat? Saya kira era reformasi hanya melanjutkan bibit yang sudah tertanam sejak orba. Jadi, reformasi gagal membuat bibit-bibit oligarki menjadi terkendali. Alih-alih bablas... Karena DPR tunduk kepada Presiden. Kalau ini hampir sejak dulu begitu. DPR tidak tunduk ke presiden hanya di era akhir kekuasaan Sukarno, dan selama 5 tahun setelah reformasi dan pada era SBY, posisi relatif setara. Jadi apa masalahnya? DPR diisi oleh anggota yang berasal dari parpol. Mengapa kontrol kepada eksekutif lemah? Mengapa kader partai yang populer tak bisa dipromosi menjadi capres? Mengapa banyak juga capres dari luar parpol? Bukankah parpol adalah institusi yang diatur dalam konstitusi? Apa peran konstitusionalnya? Apakah ada masalah dalam konstitusi terkait parpol? Menunggu jawaban-jawabannya... Anggota grup WA yang lain menulis, “Sebenarnya saya sudah bosan dengan kosakata amandemen, konstitusi, undang-undang dasar, kuorum, dan sejenisnya.” Pernah beberapa tahun mengurusinya hari demi hari. Ujungnya bukan soal debat substansi namun politik praktis yang memutuskannya lewat serangan kilat. Bersusah-payah mengumpulkan dan merumuskan materinya keliling kampus dan jumpa banyak ahli di tanah air, eh, ditelikung oleh kepala negara cum kepala eksekutif lewat perintah lisan dan ketua majelis permusyawaratan rakyat melalui memo internal; masing-masing ke fraksinya agar menarik dan/atau tidak mendukung. Padahal niatnya, amandemen itu tidak tergesa-gesa dan/atau di bawah tekanan ketidakstabilan politik, tekanan demonstrasi, atau sejenisnya. Jadi, perlu amandemen UUD 1945 lagi atau tidak, kita serahkan kepada Rakyat Indonesia melalui referendum! (*)
Aturan OJK Tidak Jelas: Setelah Tiga Tahun, Korban Minna Padi Masih Terkatung-katung
Jakarta, FNN – Puluhan korban Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) yang didamping oleh LQ Indonesia Lawfirm selaku kuasa hukum menangis dan memohon agar janji-janji yang diberikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk ditepati. Pasalnya mengenai permasalahan ini telah dilakukan dua kali pertemuan antara DPRD Batam dengan OJK Pusat. Adapun pertemuan pertama dilakukan secara daring pada tanggal 19 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Suyanto sebagai perwakilan dari pihak OJK dan Nuryanto sebagai perwakilan dari pihak DPRD Batam. Sedangkan pertemuan kedua yang dilakukan pada 12 Maret 2021 secara tatap muka dengan dihadiri oleh Yunita Lindasari sebagai perwakilan OJK dan Nuryanto sebagai perwakilan DPRD Batam. Lebih lanjut, OJK yang diwakili oleh Hoesen Kepala Eksekutif Pengawas pasar Modal melalui surat OJK kepada Ketua DPRD Batam pada tanggal 30 Juni 2021 dengan nomor S-97/D.04/2021 menyatakan bahwa Manajer Investasi Minna Padi Aset Manajemen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para korban. Menurut kesaksian Korban JE, kasus investasi Minna Padi ini bermula sejak 21 November 2019 ketika OJK membubarkan 6 produk reksa dana Minna Padi Aset Manajemen. “Dengan adanya pembubaran itu menyebabkan Minna Padi Aset Manajemen gagal bayar, adapun jumlah kerugian yang disebabkan atas pembubaran tersebut adalah berkisar 6 triliun rupiah untuk seluruh Indonesia dan sampai hari ini belum ada penyelesaian yang jelas,” ucapnya. Selain itu Korban B juga menjelaskan bahwa dalam 2 tahun ini pihak Minna Padi Aset Manajemen mencoba melakukan penyelesaian pengembalian dana para korban, namun para korban mengalami kerugian sekitar 80% dari penempatan awal mereka. “Pengembalian tahap ke-2 yang hanya 5-10% pun harus dilakukan nasabah untuk menandatangani surat tertentu, sehingga menurutnya kesepakatan itu merugikan para korban,” ungkapnya. Korban B menambahkan, ada juga korban yang terpaksa menandatangani surat tersebut karena penundaan pengembalian ini menyebabkan mereka alami kesulitan keuangan. Lucunya bagai saling lempar, skema pembayaran ini menurut Minna Padi Aset Manajemen adalah persetujuan dari OJK, tapi ketika dikonfirmasi oleh Ketua DPRD Batam saat pertemuan 18 Maret 2021, OJK menyanggah statement tersebut dan menurut OJK persetujuan tersebut tidaklah benar,” tutur korban B geram. Para korban menuntut pengembalian dana mereka sebagaimana dasar perhitungan yang tercantum dalam peraturan OJK POJK Nomor 23/POJK.04/ 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dijelaskan bahwa Minna Padi Aset Manajemen wajib melakukan pembayaran kepada pemegang unit penyertaan/nasabah dimulai dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih Pembubaran (pada tanggal 25 November 2019), Minna Padi Aset Manajemen juga wajib bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya, dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perwakilan LQ Indonesia Lawfirm Adi Nugroho menegaskan bahwa OJK juga wajib bertanggung jawab atas proses likuidasi reksa dana Minna Padi karena diduga tidak ada keseriusan dari OJK untuk mengawal dengan ketat seluruh proses likuidasi reksa dana Minna Padi sehingga menyebabkan ruginya para korban. Selain itu juga Adi Nugroho menuntut atas janji-janji OJK kepada para korban mohon agar segera direalisasikan dan ditepati. “Nasib para korban ini sudah sakit ekonominya jangan pula disakiti jiwanya dengan janji harapan palsu dari OJK,” tegasnya. Bagi yang mengalami hal serupa bisa menghubungi hotline LQ Pusat 08174890999 atau LQ Surabaya 081804544489, mari kita bersatu untuk mengambil kembali hak para korban dari Minna Padi Aset Manajemen, perjuangan belum berakhir,” ujarnya “Kuatkan tekad serta semangat dan jangan pantang menyerah, LQ Indonesia Lawfirm tidak akan lelah untuk mendampingi para korban,” tutup Adi Nugroho. (mth/*)
“Selamat Tinggal PP 36/2021 Pengupahan yang Memiskinkan Upah Buruh Indonesia!”
Jakarta, GNN – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. ASPEK Indonesia menilai perubahan ketentuan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 itu, secara tidak langsung adalah sebuah “pengakuan” dari Pemerintah bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan adalah ketentuan yang tidak berkeadilan dan tidak mensejahterakan bagi pekerja Indonesia. “Selamat tinggal PP 36/2021 Pengupahan yang telah memiskinkan upah buruh Indonesia!” Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulis kepada media (21/11/2022). Namun, ASPEK Indonesia menyayangkan formula baru yang ada dalam Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, yang masih belum maksimal karena kenaikan upah minimum dibatasi dengan indeks tertentu. Mirah menilai, seharusnya formula kenaikan upah minimum dikembalikan saja kepada formula yang ada pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Mirah Sumirat juga meminta kepada kelompok pengusaha untuk berjiwa besar dengan tidak “ngotot” menolak Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, dan tidak memaksakan pemberlakuan PP 36/2021 Pengupahan. “Pengusaha jangan manja, toh selama ini Pemerintah sudah banyak memberikan insentif kepada kelompok pengusaha,” tegas Mirah Sumirat. ASPEK Indonesia juga mendesak Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memaksimalkan peran Dewan Pengupahan yang ada di masing-masing daerah, agar besaran kenaikan upah minimum dapat maksimal sehingga dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Termasuk memaksimalkan peran Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan setempat, untuk memastikan semua pengusaha tunduk pada Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Jika Pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk pengusaha, masih tetap memberlakukan PP 36/2021 tentang Pengupahan, tindakan itu justru merupakan pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menegaskan bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil dan dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat. Selain itu, “Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memerintahkan kepada Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” tegas Mirah Sumirat. (mth/*)
Disorot Media Internasional, Kate Lim: Presiden Tidak Berani Copot Jaksa Agung yang Diduga Punya Tiga Identitas
Jakarta, FNN – Roadshow Kate Victoria Lim membela ayahnya yang juga pengacara Alvin Lim, yang terkenal vokal dan berani berbicara tentang menjamurnya korupsi di instansi Aparat Penegak Hukum mendapatkan atensi dari luar negeri. Kate Victoria Lim mengungkapkan, antara lain ke South China Morning Post (SCMP) mendapatkan eksposure dan dukungan dari wilayah Asia, Singapore, Hongkong, China dan Macau. Interview lengkapnya dalam South China Morning Post, 19/11/2022 dengan link: https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3200222/no-viral-no-justice-detained-indonesian-whistleblower-alvin-lims-teenage-daughter-leads-social-media Perjuangan Kate sebelumnya juga meraih perhatian nasional dimana pendiri JawaPos dan juga mantan menteri BUMN Dahlan Iskan menuliskan dalam artikel Disway bagaimana Alvin Lim berjuang hingga diduga dikriminalisasi oleh oknum Aparat Penegak Hukum. Menurut Dahlan Iskan, Alvin Lim adalah pengacara paling berani di Indonesia dalam menghajar oknum polisi dan jaksa nakal. Hal ini menimbulkan respek mengingat sejak Alvin Lim menggaungkan Polda Metro Jaya Sarang Mafia dan membongkar praktik korupsi di tubuh Bhayangkara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai gencar dan berani membenahi dengan mencopot oknum Jenderal Polri untuk perbaikan institusi Polri. Namun, kejaksaan menanggapi kritik Alvin Lim dengan keras di mana pimpinan Kejaksaan Agung ST Burhanudin memerintahkan jajaran Kejari masing-masing melaporkan Alvin Lim ke kepolisian dengan pasal ITE dan ujaran kebencian. Kritik Alvin Lim yang disampaikan beserta bukti konkret tidak di tanggapi dengan akal sehat melainkan dengan emosi mengebu-gebu dan menyerang Alvin Lim secara pribadi. Kate Victoria Lim dalam wawancaranya menegaskan, di balik keberhasilan Presiden Joko Widodo menangani sektor ekonomi dan pandemi corona, namun dalam sektor hukum Jokowi punya rapor merah. “Presiden Jokowi tampaknya tidak berani mengambil tindakan tegas dan mencopot Burhanudin Jaksa Agung yang diduga menggunakan 3 identitas dengan 3 tahun lahir berbeda. Padahal atas kasus serupa kejaksaan sangat tajam dan langsung menahan Alvin Lim. Hal ini menurut saya karena Presiden Jokowi terikat janji politik ke partai yang menyebabkan pemerintah terbelenggu untuk berbenah,” ungkapnya, Ahad (20/11/2022). Kate Lim melanjutkan bahwa keinginan Jokowi untuk menjadi Sekjen PBB akan sulit terwujud ketika negara asing melihat bagaimana bobroknya penegakan hukum dan tidak tegasnya pemerintahan Jokowi dalam mencopot pejabat yang melawan hukum. “Bagaimana mau memimpin dalam skope banyak negara, jika tangani satu negara saja tidak sanggup. Oleh karena itu, saya menghimbau Presiden Jokowi untuk bisa menjadi pemimpin yang tegas, kepala negara bagi semua orang, bukan pilih kasih terhadap oknum pejabat yang kerap melanggar hukum dan beretika buruk,” harapnya. (mth/*)
Esensi Demokrasi Tak Mungkin Hidup Serumah dan Seatap Dengan Skema Kapitalisme Global Berbasis Korporasi
Konsensus Pragmatik yang menjadi output sistem politik demokrasi, harus dipatuhi para pemain hasil rekrutan dan kaderisasi yang diorganisir oleh konfigurasi kekuatan neoliberal global. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (Presentasi di Depan Seminar Nasional yang Diselenggarakan BEM FEB UI, di Balai Sidang UI, 19 November 2022) ESENSI demokrasi itu dua. Tegaknya kedaulatan rakyat dan kesetaraan. Indonesia pasca Suharto bangsa kita mengalami disorientasi dalam arti tidak kenal diri, tidak tahu diri, dan tidak tahu harga diri. Lantaran dalam mengembangkan esensi demokrasi atas dasar kedaulatan rakyat dan kesetaraan yang khas Indonesia, tidak merujuk pada geopolitik sebagai input atau masukan. Sehingga berbagai komponen bangsa tidak mengenali dulu apa konstelasi geografis dunia internasional yang berkembang pada dekade 1980-an dan 1990-an, sehingga berbagai komponen bangsa tidak mengenali tren global maupun potensi ancaman global yang akan atau sedang berproses di Indonesia. Selain itu, seturut dengan lengsernya Suharto, berbagai komponen bangsa tidak menyelami karakteristik geografis berbagai daerah di bumi nusantara sebagai masukan geopolitik dalam merekonstruksi tatanan baru Indonesia pasca Orde Baru. Termasuk dalam mengaktualisasikan esensi demokrasi khas Indonesia untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan kesetaraan sosial. Alhasil, dari sebab tidak mengenali tren global dan potensi ancaman global yang sedang atau akan berproses di negeri kita, serta mengabaikan karakteristik dan aspirasi geografis masing-masing daerah di bumi nusantara, maka kita sebagai justru mengalami dis-orientasi sejak awal merekonstruksi tatanan nasional baru pasca Suharto. Termasuk dalam membangun sistem demokrasi pasca Orde Baru yang berbasis sistem multi-partai. Dari sebab tidak baca diri dengan merujuk pada karakteristik dan aspirasi geografis masing-masing daerah sebagai kodrat geopolitik Indonesia, dan juga tidak baca lingkungan dengan merujuk pada apa konstelasi geografis dunia internasional sebagai tren global kala itu, maka esensi demokrasi Indonesia justru dibangun atas dssar skema kepentingan kapitalisme global berbasis korporasi yang mana semakin menguat pada era 1980-an dan 1990-an. Skema kapitalisme global berbasis korporasi yang kian menguat sejak dekade 1980 dan 1990 tersebut, kemudian membangun Formasi Neoliberalisme dengan menunggangi arus globalisasi yang merupakan tren global pasca Perang Dingin pada akhir 1980 memasuki awal 1990-an. Nah, formasi Neoliberalisme Global inilah kemudian menjadi fondasi membangun konfigurasi kekuatan politik untuk menguasai kondisi sosial geografis Indonesia di ranah ideologi, politik-ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan. Yang mana tujuan strategisnya adalah menguasai kondisi alamiah geografis negeri kita yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan lokasi geografis. Menyadari tujuan dan niatan skema kapitalisme global berbasis korporasi melalui Formasi Neoliberalisme berikut konfigurasi kekuatan neoliberal sebagai perangkat dukungan strategisnya, maka ketika desain besar demokrasi Indonesia yang dibangun seturut lengsernya Suharto tersebut harus diselaraskan dengan Formasi dan Konfigurasi Neoliberalisme Global, maka esensi demokrasi sebagai kedaulatan rakyat dan kesetaraan sosial harus dihilangkan. Dengan begitu, demokrasi tidak memberi ruang partisipasi yang luas daru berbagai elemen masyarakat baik berbasis budaya maupun klas. Dan tidak mengembangkan kesetaraan sosial dalam arti sistem demokrasi kita tidak peka dengan adanya aspirasi baru dan kelompok baru yang terpinggirkan akibat dominasi dan hegemoni Formasi dan Konfigurasi Neoliberalisme Global dalam menguasai ranah politik, ekonomi, hukum dan sosial-budaya kita. Konsensus Pragmatik yang menjadi output sistem politik demokrasi, harus dipatuhi para pemain hasil rekrutan dan kaderisasi yang diorganisir oleh konfigurasi kekuatan neoliberal global. Lantas, apa strategi alternatif yang harus digagas kaum muda termasuk para mahasiswa? Hidupkan kembali geopolitik sebagai Ilmunya Ketahanan Nasional. Buat dan kembangkablb gerakan dan perjuangan sosial yang kreatif, inovatif dan kritis. (*)
Dahlanian Learning Cybernetics
Keluarga diperkuat menjadi simpul institusi belajar pertama dan utama, di mana kesadaran kelamin (gender consciousness) dan literasi finansial diteladankan oleh orangtua pada anak-anaknya untuk mencegah penularan LGBT dan pinjol akhir-akhir ini. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, LSBO PWM Jawa Timur SISDIKNAS yang didominasi oleh subsistem persekolahan saat ini terus kehilangan relevansinya, juga merosot daya serapnya. Persekolahan menjadikan educatedness menjadi barang langka sehingga makin mahal dan tidak terjangkau oleh banyak warga belajar. Situasi ini membahayakan bonus demografi kita lalu menjegal bangsa dan negara ini sebagai a new economic powerhouse yang mampu mengimbangi kebangkitan China, sekaligus mengisi kemunduran Barat dan AS. Obsesi pada standard mutu telah menelantarkan relevansi pendidikan secara personal, spasial dan temporal, sehingga tidak banyak warga belajar yang memperoleh manfaat persekolahan massal ini kecuali mengantarkan mereka menjadi buruh yang cukup trampil untuk menjalankan mesin-mesin pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan investor asing demi upah yang tidak seberapa. Formalisme persekolahan telah menjadikan Sisdiknas ini kaku, kurang lentur dan tidak adaptif terhadap perubahan cepat yang dihadirkan oleh internet dan teknologi digital. Potensi-potensi agromaritim, seni dan budaya nasional juga ikut terbengkalai. Muhammadiyah perlu mempelopori rekonstruksi Sisdiknas menjadi sebuah Dahlanian Learning Cybernetics (DLC) dengan memanfaatkan ketersediaan internet untuk memperluas kesempatan belajar sebagai public goods bagi warga muda. DLC ini sekaligus merupakan platform untuk belajar merdeka dalam rangka menyiapkan prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka. DLC sebagai sebuah platform komunikasi lintas – dan multi – disiplin dengan berbagai umpan balik akan menjadi jejaring belajar yang adaptif yang menyediakan kesempatan belajar yang customised dan on demand sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi warga belajar. Pola belajar multi-cerdas multi-ranah dengan berguru pada pakar dan praktisi akan menjadi norma baru pembelajaran. Luaran utama DLC adalah warga muda yang mandiri, bertanggung jawab, sehat dan produktif pada usia 18 tahun. Dalam DLC itu, keluarga dan masjid serta unit-unit kegiatan sosial seperti yasinan, karang taruna, unit budaya seperti sanggar seni, klub olahraga, perpustakaan kelurahan, dan unit ekonomi masyarakat seperti bengkel, toko, dan pasar, bersama sekolah, pesantren, dan kampus membentuk sebuah self organized learning environments atau SOLEs (Mitra, 1999). Keluarga diperkuat menjadi simpul institusi belajar pertama dan utama, di mana kesadaran kelamin (gender consciousness) dan literasi finansial diteladankan oleh orangtua pada anak-anaknya untuk mencegah penularan LGBT dan pinjol akhir-akhir ini. Masjid menjadi simpul institusi pendidikan bermasyarakat dan berbangsa. Persekolahan menjadi pusat sumberdaya belajar yang menyediakan studio, perpustakaan, bengkel, laboratorium, akses internet, sarana olahraga, dan guru dan pakar. Guru mengambil peran sosiopreneur dan community organiser. Tujuh filosofi pendidikan Kyai Dahlan menjiwai DLC tersebut: mewujudkan muslim yang hidup bermakna, rendah hati, mengembangkan potensi akal dan ijtihad, berani memperjuangkan kebenaran, dan sanggup berkorban bagi kepentingan publik, serta konsisten antara kata dan tindakan, antara teori dan praktek. Melalui DLC itu pendidikan menjadi instrumen perluasan kemerdekaan (Sen 1999) sekaligus pencerdas kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945, bukan sekedar alat penyiapan buruh murah sebagaimana temuan Banerjee, Duflo dan Kremer (2000) yang memberikan Nobel Ekonomi 2019 bagi ketiganya. Demikianlah DLC menjadi learning enabler oleh semua untuk semua. Malang, 19 Nopember 2022. (*)
Peringatkan Penyeleweng Proklamasi: Penguasa Saat Ini Harus Kembali Pada UUD 1945
Kembali menegakkan Marwah Pancasila dan UUD 1945 original adalah jalan keselamatan bagi bangsa dan negara ini. Marilah kita bangun kesadaran kita sebagai anak bangsa. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KEGALAUAN kita sebagai bangsa hari-hari ini semakin membuncah, semakin gemas dengan tingkah pola para pemimpin yang tidak pantas lagi diteladani, korupsi, intrik-intrik politik yang tidak memberi energi positif. Justru malah sebaliknya, menjadikan bangsa ini karut-marut dan puncaknya hilangnya rasa kepercayaan sesama anak bangsa, hilangnya jati diri berbangsa dan bernegara. Marilah kita merenungkan kembali apa yang pernah dipidatokan oleh Bung Karno pada peringatan 17 Agustus 1963. Sebagai berikut. ….“Dan sinar suryanya! Pada waktu kita berjalan, Proklamasi menunjukkan arahnya jalan. Pada waktu kita lelah, Proklamasi memberikan tenaga baru kepada kita. Pada waktu kita berputus asa, Proklamasi membangunkan lagi semangat kita. Pada waktu di antara kita ada yang nyeleweng, Proklamasi memberikan alat kepada kita untuk memperingatkan si penyeleweng itu bahwa mereka telah nyeleweng. Pada waktu kita menang, Proklamasi mengajak kita untuk tegap berjalan terus, oleh karena tujuan terakhir memang belum tercapai. Bahagialah rakyat Indonesia yang mempunyai Proklamasi itu; bahagialah ia, karena ia mempunyai pengayoman, dan di atas kepalanya ada sinar surya yang cemerlang! Bahagialah ia, karena ia dengan adanya Proklamasi yang perkataan-perkataannya sederhana itu, tetapi yang pada hakikatnya ialah pencetusan segala perasaan-perasaan yang dalam sedalam-dalamnya terbenam di dalam ia punya kalbu, sebenarnya telah membukakan keluar ia punya pandangan hidup, ia punya tujuan hidup, ia punya falsafah hidup, ia punya rahasia hidup, sehingga selanjutnya dengan adanya Proklamasi beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, ia mempunyai pegangan hidup yang boleh dibaca dan direnungkan setiap jam dan setiap menit. Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang mempunyai pegangan hidup begitu jelas dan indah, seperti bangsa kita ini. Malah banyak bangsa di muka bumi ini, yang tak mempunyai pegangan hidup sama sekali! Dengarkan sekali lagi bunyi naskah Proklamasi itu: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” Dan dengarkan sekali lagi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan sela-mat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu peme-rintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melak-sanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Demikianlah bunyi Proklamasi beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alangkah jelasnya! Alangkah sempurnanya ia melukiskan kita punya pandangan hidup sebagai bangsa, – kita punya tujuan hidup, kita punya falsafah hidup, kita punya rahasia hidup, kita punya pegangan hidup! Karena itu maka Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu “pengejawantahan” kita punya isi jiwa yang sedalam-dalamnya, satu Darstellung kita punya deepest inner self. Pada 17 Agustus 1945 mencetuskan keluar satu proklamasi kemerdekaan beserta satu dasar kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebenarnya satu proclamation of independence dan satu declaration of independence. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah loro loroning atunggal. Bagi kita, maka proclamation of independence berisikan pula declaration of independence. Lain bangsa, hanya mempunyai proclamation of independence saja. Lain bangsa lagi, hanya mempunyai declaration of independence saja. Kita mempunyai proclamation of independence dan declaration of independence sekaligus. Proklamasi kita memberitahu kepada kita sendiri dan seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. Proklamasi kita adalah sumber kekuatan dan sumber tekad perjuangan kita, oleh karena seperti tadi saya katakan, Proklamasi kita itu adalah ledakan pada saat memuncaknya kracht total semua tenaga-tenaga nasional, badaniah dan batiniah – fisik dan moril, materiil dan spirituil. Declaration of independence kita, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan dalam memperkembangkan kebangsaan kita, untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita. Maka dari itulah saya tadi tandaskan, bahwa Proklamasi kita tak dapat dipisahkan dari declaration of independence kita yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pembukaannya itu. “Proklamasi” tanpa “declaration” berarti bahwa kemerdekaan kita tidak mempunyai falsafah. Tidak mempunyai dasar penghidupan nasional, tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai arah, tidak mempunyai “raison d’etre”, tidak mempunyai tujuan selain daripada mengusir kekuasaan asing dari bumi Ibu Pertiwi. Sebaliknya, “declaration” tanpa “proklamasi”, tidak mempunyai arti. Sebab, tanpa kemerdekaan, maka segala falsafah, segala dasar dan tujuan, segala prinsip, segala “isme”, akan merupakan khayalan belaka, – angan-angan kosong-melompong yang terapung-apung di angkasa raya. Tidak, Saudara-saudara! Proklamasi Kemerdekaan kita bukan hanya mempunyai segi negatif atau destruktif saja, dalam arti membinasakan segala kekuatan dan kekuasaan asing yang bertentangan dengan kedaulatan bangsa kita, menjebol sampai ke akar-akarnya segala penjajahan di bumi kita, menyapu-bersih segala kolonialisme dan imperialisme dari tanah air Indonesia, – tidak, proklamasi kita itu, selain melahirkan kemerdekaan, juga melahirkan dan menghidupkan kembali kepribadian bangsa Indonesia dalam arti seluas-luasnya: . kepribadian politik, . kepribadian ekonomi, . kepribadian sosial, . kepribadian . kebudayaan, Pendek kata kepribadian nasional. Kemerdekaan dan kepribadian nasional adalah laksana dua anak kembar yang melengket satu sama lain, yang tak dapat dipisahkan tanpa membawa bencana kepada masing-masing”.… Sekali lagi, semua kita, terutama sekali semua pemimpin-pemimpin, harus menyadari sangkut-paut antara Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: . kemerdekaan untuk bersatu, . kemerdekaan untuk berdaulat, . kemerdekaan untuk adil dan makmur, . kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum, . kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, . kemerdekaan untuk ketertiban dunia, . kemerdekaan perdamaian abadi, . kemerdekaan untuk keadilan sosial, . kemerdekaan yang berkedaulatan rakyat, . kemerdekaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, . kemerdekaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, . kemerdekaan yang berdasarkan persatuan Indonesia; . kemerdekaan yang berdasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, . kemerdekaan yang mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Semua ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, anak kandung atau saudara kembar dari Proklamasi 17 Agustus 1945. Bagi orang yang benar-benar sadar kita punya proclamation dan sadar kita punya declaration, maka Amanat Penderitaan Rakyat tidaklah khayalan atau abstrak. Bagi dia, Amanat Penderitaan Rakyat terlukis cetha wela-wela (sangat nyata dan jelas) dalam Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi dia, Amanat Penderitaan Rakyat adalah konkrit-mbahnya-konkrit. Bagi dia, – dus bukan bagi orang-orang gadungan –, melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat adalah berarti setia dan taat kepada Proklamasi. Bagi dia, mengerti Amanat Penderitaan Rakyat berarti mempunyai orientasi yang tepat terhadap rakyat. Bukan rakyat sebagai kuda tunggangan, tetapi rakyat sebagai satu-satunya yang berdaulat di Republik Proklamasi, sebagai tertulis di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. (Cuplikan Pidato Presiden Soekarno 17 Agustus 1963 di Istana Negara). Pidato ini sungguh masih sangat relevan untuk direnungkan keadaan bangsa yang karut-marut sejak reformasi dan mengamandemen UUD 1945, tatanan kenegaraan telah diubah tanpa mau memperdalam apa yang menjadi kesepakatan bersama yaitu Pembukaan (Preambul) UUD 1945, di sanalah tercantum Pandangan hidup, falsafah hidup, Tujuan hidup, cita-cita hidup. Para pengamandemen UUD 1945 telah lupa dan sengaja melupakan apa yang menjadi jatidiri bangsanya, menenggelamkan sistem berbangsa dan bernegara, dengan mengganti Demokrasi Liberal Kapitalisme, demokrasi yang tidak berdasar pada Preambul UUD 1945, demokrasi yang menjadikan rakyat hanya sebagai kuda tunggangan, Rakyat hanya sebagai “tambal butuh“ yang hanya diberi sekedarnya, diberi sembako, setelah itu semua janji-janji manis di lupakan, akibatnya Amanat penderitaan rakyat terus akan berlanjut tanpa cita-cita. Sementara penguasa bergelimang kemewahan, membangun dinasti politik. Anggota DPR dan DPD hanya sebuah pekerjaan untuk mencari kenikmatan kehidupan pribadi dan golongannya. Partai politik hanya sebagai gerombolan manusia tanpa ideologi kebangsaan, ini semua bisa kita ukur dari jati diri bangsa, bisa kita ukur kala “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikma kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan“ diganti dengan demokrasi kalah-menang, demokrasi banyak-banyakan, demokrasi kuat-kuatan. Dampaknya tidak bisa dibantah dengan semakin merajalelanya Korupsi, sebab Partai Politik memang dibiyayai dengan hasil korupsi, begitu juga petinggi partai bergelimpangan kemewahan hasil korupsi. Sekali lagi Penderitaan rakyat akan terus berlanjut karena korupsi menjadi ideologi partai politik. Politik yang dipertontonkan bukan politik yang mempunyai tujuan mensejahterakan rakyat. Politik tanpa moral, politik dibangun tanpa jati diri yang hanya bertujuan untuk kekuasaan pribadi dan golongannya, saling intrik, saling hujat, bahkan menggunakan kekuasaan hanya untuk kekuasaan yang tanpa risih. Sekali lagi rakyat hanya sebagai kuda tunganggang, rakyat disewa untuk demontrasi, dan rakyat hanya sebagi golongan sudra yang dikasta dengan kasta Gakin. Tidak ada jalan selamat rakyat kecuali rakyat melakukan perubahan sendiri, memperbaiki nasibnya sendiri. Amanat penderitaan rakyat harus kita tanggulangi sendiri. Jalan keselamatan harus dibangun dengan Gotongroyong, dengan kebersamaan, dengan persatuan, dengan senasib seperjuangan, menegakkan kembali Negara Preambul UUD 1945. Membangun kesadaran baru bahwa negeri ini didirikan dengan falsafah hidup, tujuan hidup, pegangan hidup, cita-cita hidup, hanya kembali pada cita-cita Negara Proklamasi yang berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 kita bangsa ini akan selamat. Kembali menegakkan Marwah Pancasila dan UUD 1945 original adalah jalan keselamatan bagi bangsa dan negara ini. Marilah kita bangun kesadaran kita sebagai anak bangsa. Bangunlah Jiwamu, Bangunlah Badanmu, Untuk Indonesia Raya. Kita bisa membangun negeri ini jika kita punya jati diri bangsa oleh sebab itu kembali pada Preambul UUD 1945 dan berjuanglah untuk mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 ori .... Merdeka,,,.! (*)
Otoritas Fiskal Memperkirakan Arah Kebijakan Moneter: Salah Kaprah, Salah Fatal
Terbukti, perkiraan Menteri Keuangan meleset jauh. Suku bunga acuan BI sejauh ini sudah naik 1,75 persen, dan kemungkinan besar akan naik lagi sekitar 0,5 persen. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) AKHIR Juli 2022 yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencoba membuat perkiraan arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Menteri Keuangan memperkirakan suku bunga acuan BI akan naik sekitar 100 basis poin l atau satu persen hingga akhir tahun 2022. Hal ini tentu saja tidak lazim. Karena, berdasarkan profesionalisme dan undang-undang, ada garis pemisah yang jelas antara tugas dari otoritas fiskal dan otoritas moneter yang independen. Perkiraan Menteri Keuangan mengenai kenaikan suku bunga acuan ini dapat diartikan sebagai intervensi atas wewenang BI, dan akan menyudutkan BI dalam menentukan arah kebijakan moneter dan suku bunga acuan. Perkiraan Menteri Keuangan tersebut lebih didominasi pada faktor kondisi fiskal dan neraca perdagangan yang membaik pada tahun ini, akibat kenaikan tajam harga komoditas. Tetapi, kebijakan moneter dan suku bunga acuan jauh lebih kompleks dari hanya sekedar kondisi fiskal. Pertama, kebijakan suku bunga acuan BI sangat tergantung dari tingkat inflasi. Selain itu, kedua, dan ini yang sangat penting, kebijakan suku bunga acuan BI sangat tergantung dari kebijakan Bank Sentral negara lainnya, khususnya Amerika Serikat, The Fed. Dalam hal ini, BI harus dapat memberi respons yang tepat atas kebijakan moneter The Fed. Kalau The Fed menaikkan suku bunga acuannya, maka BI juga wajib menpertimbangkan untuk menaikkan suku bunga acuannya. Kalau tidak, BI menghadapi risiko dolar kabur dan kurs rupiah anjlok, karena selisih suku bunga antara Amerika Serikat dan Indonesia menjadi kecil dan tidak menarik bagi investor asing. Dan, itu yang terjadi saat ini. Selisih suku bunga The Fed dengan suku bunga BI awalnya sekitar 3,5 persen, dan sekarang menjadi hanya 1,25 persen. Tidak heran dolar kabur dan kurs rupiah turun. Karena kebijakan suku bunga BI juga ditentukan oleh kebijakan suku bunga The Fed, maka BI tidak bisa memperkirakan berapa kenaikan suku bunga acuan dalam 6 bulan ke depan. Karena BI tidak bisa memperkirakan arah kebijakan the Fed, apalagi Menteri Keuangan. Maka itu, tidak lazim Bank Sentral mengumumkan perkiraan kenaikan suku bunga acuan. Selain tidak mungkin untuk alasan teknis maupun profesionalisme tersebut, pengumuman seperti ini akan dijadikan arah kebijakan strategis bagi banyak perusahaan, yang kalau tidak tepat maka bisa membawa malapetaka. Terbukti, perkiraan Menteri Keuangan meleset jauh. Suku bunga acuan BI sejauh ini sudah naik 1,75 persen, dan kemungkinan besar akan naik lagi sekitar 0,5 persen. Kalau ini terjadi, maka kenaikan suku bunga acuan BI menjadi dua kali lipat dari perkiraan Menteri Keuangan. Sangat bahaya. Sebelumnya, seperti dilansir Liputan6.com, Menkeu Sri Mulyani memprediksi Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis poin atau 1 persen di 2022. Kenaikan bunga acuan dilakukan secara bertahap. “BI rate kita masih 3,5 persen, kemungkinan akan mengalami kenaikan sekitar 100 basis poin tahun ini sampai akhir tahun,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (27/7/2022). Berbagai negara di dunia memperkirakan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed tahun ini akan kembali menaikkan suku bunga dari yang saat ini sebesar 1,75 persen. Sampai akhir 2022, tingkat suku bunga di AS bisa mencapai 2,75 persen-4,5 persen. Proyeksi suku bunga seluruh dunia untuk fed fund akan naik dari 1,75 persen mencapai 2,75 persen-4,5 persen. Selain itu, kondisi US Treasurry tahun ini juga akan mengalami kenaikan 2 kali lipat dari yang saat ini sebesar 2,99 persen. Kenaikannya diperkirakan mencapai 200 bps. Begitu juga dengan Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia diperkirakan juga akan mengalami kenaikan. “SUN 10 tahun juga akan mengalami kenaikan tapi kenaikannya hanya 0,300 bps,” kata Sri Mulyani. Untuk itu, Sri Mulyani menilai sulit jika BI tetap mempertahankan suku bunga acuan 3,5 persen sampai akhir tahun. Sebab meski kondisi Indonesia relatif stabil, namun kondisi global justru sebaliknya. “Jadi kalau kita lihat Indonesia bisa mempertahankan level dari interest rate meskipun tentu saja dalam situasi sunia yang sedang berguncang,” kata Sri Mulyani. (*)
Suara Kidung dari Langit: Kembalilah ke UUD 1945 Asli
Suara kidung makin jelas terdengar dari para leluhur berupa bait-bait bahwa akan ada bencana yang mengerikan. Akibat ulah anak bangsa yang merasa jumawa, tak lebih hanya iblis yang akan membawa bencana. Oleh: Yudhie Haryono dan Sutoyo Abadi, Tim Kajian Politik Merah Putih SAMBIL bersedekap, mulut komat-kamit berucap mantera panjang seperti sabda dewa langit: satu buntelan lontar memancar terang-benderang beraura memberi energi positif, ternyata sebuah kitab: manuskrip enigmatis. Setelah diinskripsi ternyata berisi kaidah dan wawasan yang berjumlah lima: berisi manuskrip metoda tentang pengetahuan rahasia untuk mewujudkan transformasi sebuah negara. Bagaimana bangsa harus menyesuaikan diri di arus alam semesta yang terus berubah. Agar selamat negara ini menempuh dan mengayuh selamat ini, dari gangguan kekuatan kapitalis, liberalis, individualis berwatak iblis. Ternyata inti manuskrip tersebut menjejer lima wawasan mondial dan semesta, berisikan pemahaman tentang alam raya dan peningkatan spiritual, kapital-sosial dan intelektual suatu masyarakat agar mencapai puncak-puncak kesadaran eko-antro-theocentris. Tersambung hubungan resiprokal antara alam raya, manusia dan Sang Pencipta. Keadilan Dalam daun lontar manuskrip ini dikenal dengan lima dasar statis, Ia inspirasi. Dan, wawasan pertamanya adalah wawasan keadilan. Inilah wawasan utama yang menjadi ultima. Ke dalam dan ke luar. Adil yang sosial. Keadilan secara bahasa adalah seimbang, lurus, konsisten. Antonimnya adalah zalim (berbuat jahat). Secara hukum, keadilan adalah ungkapan akan konsistensi atas dasar kebenaran dengan menjauhi setiap tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Adil artinya sama berat-sama ringan; tidak berat sebelah; netral atau; keputusan yang berpihak kepada kebenaran; berpegang pada kebenaran; tidak sewenang-wenang; efesien, cepat, tepat, benar dan pener. Adil dalam agama merupakan ungkapan dalam perkara pertengahan antara dua sisi (pelit dan boros). Siapa yang adil akan menjauhi segala bentuk dosa besar, tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus dan selalu berfikir positif serta cenderung kepada kebaikan plus keselarasan dengan kemutlakan realisasi bagi seluruh tumpah darah, manusia dan alam Indonesia. Keadilanlah yang akan memastikan bertahan atau runtuhnya sebuah peradaban dan negara. Sebab, dalam keadilan dipastikan tak ada kemiskinan dan ketimpangan. Wawasan keadilan dengan demikian mengubur keculasan bin oligarki, pencurian bin konglomerasi, kejahiliyahan bin begundalisme. Kalian lupa , melupakan , dungu atau mendungukan diri, hatinya sekeras batu karena pengaruh iblis, matamu buta dan yelingamub tuli. Sampai tidak tahu dimana letak keadilan itu. Keadilan itu ada didalam buntelan daun lontar masih terbaca dengan jelas. Bak tulisan kidung sakral yang harus dijaga dan di amalkan sebagai amalan keselamatan bangsa dan negara. Kerakyatan Di daun lontar terbaca jelas bertuliskan wawasan yaitu wawasan kerakyatan. Ini tentu merupakan asas kebangkitan intelektual baru yang sedang berlangsung dalam budaya umat manusia sebagai alternatif dari feodalisme, wahyuisme, koncoisme, sukuisme, ras dan darah biru (klan). Artinya, kekuasaan publik harus disemai, dibuat, digerakkan dan ditradisikan oleh, dari dan untuk kita semua. Tidak pandang bulu. Tentu ini merupakan kesadaran profan yang dibawa oleh gerakan massa yang kritis dan terdiri dari individu-individu yang menjejaki kelangsungan intelektual, kesehatan spiritual dan menaburkan sosial-kapital, yakni sebuah praktik perjalanan yang di dalamnya mereka telah dituntun oleh peristiwa-peristiwa jenius dan ikhlas. Merekalah rakyat yang tertranformasi menjadi warga-bangsa dan berujung menjadi warga negara; bercitarasa warga dunia. Proses integral ini dipilih karena persatuan menjadi ontologi, hikmah menjadi epistemologi, kebijaksanaan menjadi aksiologi. Kerakyatan dalam keluasan yang selalu diperbaharui demi rakyat yang merdeka, mandiri, berdaulat, modern dan martabatif menjadi kinerja resiprokal yang hangat, menyenangkan dan berdimensi bahagia bersama. Kebersatuan Membuka gulungan ketiga dari daun lontar itu terbaca wawasan kebersatuan, bagi masyarakat plural, ini kunci. Sebuah negara tidak akan berwibawa jika tidak berisi warga jenius penemu solusi masa depan. Dan, sebuah kejeniusan tidak akan menggebrak dunia jika tidak melakukan revolusi. Revolusi hanya akan berhasil jika telah menemukan kata manteranya: bersatu kita teguh; bercerai runtuh. Inilah playmaker mantra suci dan sakral dalam tiga ranah: mental, nalar, konstitisional. Dalam kebersatuan, hal-hal ketololan tidak dibicarakan. Sebab ketololan identik dengan kejelekan. Dalam kebersatuan, perihal kepandaian selalu menjadi agenda pembicaraan. Sebab kepandaian identik dengan perbaikan. Ultima kebersatuan itu ada pada manusia-manusia jenius. Sebab kejeniusan identik dengan pencarian terobosan. Kejeniusan melewati peristiwa pendek dan ecek-ecek dengan menghadirkan gagasan-gagasan bernas. Dalam wawasan kebersatuan berlakulah hukum keberhasilan, “berbahagialah mereka yang menjadi merdeka dengan pikiran bersama, bersuka-ria dengan sekolah bersama, dan bermartabatif dengan negara keadilan serta berkurikulum dalam bangsa berkesejahteraan bersama.” Ini wawasan holupis kuntul baris. Sesuatu yang urgen tapi tercecer di antara sumur, dapur, kasur dan pupur. Keberadaban Terlihat jelas pada lembar berikutnya dalam daun lontar yaitu wawasan keberadaban. Tentu saja ini satu sinergitas atas sember-sumber purba, kini dan masa depan serta olah rasa, raga, cipta, karsa dan karya. Wawasan ini merupakan kemajuan kebersatuan dan gotong-royong lahir batin berdimensi pada sikap sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan kita semua. Kebangkitan wawasan ini mewakili penciptaan sebuah pandangan dunia baru dan lebih lengkap karena meruang mewaktu dalam semesta Indonesia yang raya. Peristiwa-peristiwa keburukan dan kerakusan akan berhenti karena kehadiran wawasan keberadaban yang multidimensi ini. Generasi baru akan lahir untuk mengatasi pemain lama berbaju baru dan pemain baru bermental lama. Wawasan keberadaban membukakan indra kita kepada tujuan hidup manusia yang sesungguhnya di atas muka bumi ini serta sifat nyata dari alam semesta plus kondisi riil negara yang kita pijak bersama. Keberadaban membentuk peradaban luhur yang berisi identitas terluas dari seluruh hasil budidaya manusia serta mencakup seluruh aspek kehidupan jeniusnya yang berdentum. Dengan beradab, kita melaksanakan peradaban. Dengan peradaban, kita ukir kemanusiaan yang waras dan welas asih. Ketuhanan Sampailah pada lembar kelima pada daun lontar yaitu wawasan yang khas bangsa timur: spiritualitas. Inilah wawasan ketuhanan. Inilah ontologi. Sebab agama itu epistemologi dan moral itu aksiologi. Satu wawasan yang sering disempitkan, dijual belikan dan disalahgunakan padahal maha luas. Saking luasnya bahkan air laut yang dijadikan tinta tak akan cukup untuk menuliskannya. Ketuhanan yang inklusif, yang membebaskan, memajukan, memuliakan keadilan dan persaudaraan adalah wawasan purba yang harus dikurikulumkan kembali saat kita lupa dan berkubang dosa. Inilah wawasan ketuhanan yang lapang dan toleran serta memberi semangat kegotong-royongan dalam seluruh ultima berwarga, bernegara, berbangsa, dan bersemesta. Warga dan bangsa ini sudah lama melepaskan diri dari sumber energi yang lebih besar: dengan mengkhianati ketuhanannya, membunuh nuraninya. Seringkali kita cenderung menjual murah, memanipulasi dan memaksa sesama untuk tunduk dan patuh. Ketika berhasil menguasai orang lain dengan cara tersebut, kita merasa lebih kuat, hebat, bangga dan serakah. Lahirlah perang berenergi fundamentalis yang sangat serakah. Padahal, keserakahan adalah penyebab dari semua konflik antarmanusia; antar negara; antar bangsa dan antar peradaban. Dan, wawasan kelima akan mengobati serta mencerahkannya jika diseduh dengan madu pikiran, ucapan dan tindakan kesahajaan. Kidung: Bencana Mengubah UUD 1945 Asli Ketika 5 (lima) sabda sakral itu sekarang diingkari, pasti akan datang bencana semua datang dari polah manusia berwajah iblis. Yang tugasnya menyerat manusia ke alam kegelapan. Suara kidung setiap malam terdengar suara senandung bersamaan semua makhluk kayangan menunduk tak berdaya, semua meneteskan air mata. Setelah mengetahui bahwa UUD 1945 di ganti dengan UUD 2002. Suara kidung setiap malam turun dari langit terus menerus memberi peringatan dari para leluhur yang kembali merintih berupa bait bait, bahwa akan ada bencana yang mengerikan. Akibat ulah anak bangsa yang merasa jumawa, tak lebih hanya iblis yang akan membawa bencana. Makin larut suara makin jelas terdengar sayup sayup sayup tangis memilukan, semua makhluk kayangan menunduk tak berdaya, semua meneteskan air mata. Setelah mengetahui bahwa UUD 1945 diganti dengan UUD 2002. Suara kidung makin jelas terdengar dari para leluhur berupa bait-bait bahwa akan ada bencana yang mengerikan. Akibat ulah anak bangsa yang merasa jumawa, tak lebih hanya iblis yang akan membawa bencana. Tanpa hidayah, perunjuk-Nya dan kebeningan hati tidak akan bisa mendengar suara kidung dari langit telah memberi tahu Kembalilah ke UUD 1945 Asli Itu Jalan Keselamatan Bangsa dan Negara Ini. (*)
Terbukti Ada Kerugian Keuangan Negara Dalam Proyek Kereta Cepat
Meskipun kerugian negara ini nampaknya sudah jelas dan nyata, tetapi semua pihak yang berwenang mengawasi pemerintah dan keuangan negara, seperti DPR, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan ternyata diam saja. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BIAYA proyek kereta cepat Jakarta Bandung membengkak. Awalnya sekitar 6 miliar dolar AS. Kemudian dilaporkan ada pembengkakan biaya sebesar 1,9 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 28,5 triliun, membuat biaya proyek kereta cepat menjadi 7,9 miliar dolar AS. Kemudian, melalui audit BPKP, ditetapkan biaya proyek membengkak ‘hanya’ 1,176 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,8 triliun. Kemudian, pembengkakan biaya ini dikoreksi menjadi 1,4 miliar AS atau sekitar Rp 21,6 triliun. Masalahnya, nilai pembengkakan biaya kereta cepat ini sudah dalam tahap yang tidak normal. Sangat besar sekali. Mencapai lebih dari 20 persen dari nilai proyek. Menurut pengakuan pemerintah, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, salah satu alasan terjadi pembengkakan biaya karena perhitungan dari pihak China meleset. Pengakuan ini bisa menjadi bukti sudah terjadi kerugian keuangan negara. Karena ada beberapa komponen biaya yang tidak dimasukkan di dalam perhitungan awal tender. Kalau komponen biaya tersebut masuk ke dalam perhitungan, maka biaya proyek akan lebih besar. Bukan lagi 6 miliar dolar AS, tetapi jauh lebih besar dari itu. Dan bisa jauh lebih besar dari biaya proyek yang ditawarkan oleh Jepang yang sebesar 6,2 miliar dolar AS. Sehingga merugikan keuangan negara. Karena itu, biaya yang awalnya seharusnya ada, tetapi ditiadakan untuk memenangi proyek, dan kemudian sekarang baru muncul lagi sebagai pembengkakan biaya, patut diduga sebagai manipulasi tender yang merugikan keuangan negara. Kemudian, kedua adalah komponen bunga pinjaman. Biaya proyek kereta cepat menggunakan 75 persen pinjaman komersial dengan suku bunga 2 persen per tahun, dengan grace period 10 tahun. Artinya, biaya bunga pinjaman kereta cepat per tahun mencapai 90 juta dolar AS (6 miliar dolar AS x 75 persen x 2 persen), atau 900 juta dolar AS selama 10 tahun grace period. Sedangkan Jepang menawarkan bunga pinjaman hanya 0,1 persen saja per tahun, atau hanya 1/20 dari bunga pinjaman China. Artinya, dengan nilai pinjaman yang sama, bunga pinjaman ke Jepang hanya 45 juta dolar AS selama 10 tahun grace period (6 miliar dolar AS x 75 persen x 0,1 persen x 10 tahun). Dengan demikian, selisih pembayaran bunga kepada China versus kepada Jepang lebih mahal 855 juta dolar AS selama 10 tahun. Jumlah ini jauh lebih besar dari selisih nilai proyek yang hanya sekitar 200 juta dolar AS saja. Maka itu, komponen biaya bunga juga merupakan kerugian keuangan negara yang jelas dan nyata, yang seharusnya masuk dalam komponen biaya proyek ketika mengevaluasi penawaran tender. Meskipun kerugian negara ini nampaknya sudah jelas dan nyata, tetapi semua pihak yang berwenang mengawasi pemerintah dan keuangan negara, seperti DPR, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan ternyata diam saja. Diamnya DPR dapat dianggap sebagai indikasi bekerja sama turut menciptakan kerugian keuangan negara. Maka itu, harus bertanggung jawab, tidak boleh lepas tangan begitu saja. (*)
Peradilan “Sesat”: Sidang “Teroris” Tanpa Kehadiran Pelapor
Jakarta, FNN – Persidangan atas para Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang juga sebagai ulama terkenal, yaitu DR. Farid Okbah, DR. Anung Al Hamat, dan DR. Ahmad Zain Annajah, telah melewati agenda pemeriksaan para saksi dan ahli dari terdakwa. Senin (21/11/22) akan memasuki agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, sampai dengan sidang pekan lalu, kuasa hukum telah lebih dari tiga kali meminta agar JPU melalui majelis hakim agar saksi pelapor (kunci) bisa dihadirkan dalam persidangan. “Anehnya dengan berbagai alasan pihak JPU maupun majelis tidak kunjung juga bisa menghadirkan saksi pelapor kasus para ulama tersebut,” ungkap Advokat Juju Purwantoro, kuasa hukum ketiga ulama itu. Padahal untuk memperoleh keadilan materiil sangat penting JPU untuk menghadirkan saksi pelapor, sesuai Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.” Mengacu kepada pendapat ahli (DR. M. Taufik, SH, MH) dalam persidangan tersebut, “adalah prinsip dalam peristiwa pidana haruslah ada pelapornya.” Pelapor dalam kasus pidana sangatlah penting didengar keterangannya sebagai bukti petunjuk (testimoni de audito). Tidak dihadirkannya pelapor atas tindak pidana, tentu saja dapat berpotensi merugikan hak-hak para terdakwa. Kehadiran atau keterangan saksi (pelapor), merupakan salah satu alat bukti yang penting, sesuai Pasal 185 ( ayat 1) KUHAP: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.” Menurut Juju Purwantoro, dakwaan teroris kepada para ulama itu merupakan pelanggaran hukum berat (extra ordinary crime), dan prinsip-prinsip HAM (Crime Against Humanity), adalah sangat melukai rasa keadilan umat Islam. Tuduhan kepada para ulama tersebut, baik sebagai anggota Jamaah Islamiah (JI), maupun sebagai pelaku tindakan terorisme faktanya tak dapat dibuktikan sama sekali di persidangan. Tuduhan sebagai pelaku terorisme (UU Nomor 5 tahun 2018) sangat mungkin terjadi deviasi, bahkan distorsi, karena KUHAP tidak diterapkan secara adil dan konsekuen (legalistik). “Jika hakim dalam memutuskan kasus tersebut tidak sesuai fakta-fakta dalam persidangan, maka Pengadilannya bisa dianggap sebagai \'Peradilan Sesat\',” tegas Juju Purwantoro. (mth/MD)
Anies Baswedan Ini Bukan Untuk Kita, Tapi Untuk Masa Depan Indonesia
Meski ini adalah acara FKM, namun banyak juga dihadiri oleh elemen Parpol seperti PKS, Nasdem, Partai Demokrat, bahkan ada yang dari Golkar, Gerindra dan lain-lain. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98 SAAT acara Forum Kabah Membangun/FKM yang diinisiasi dan dipimpin Tokoh PPP Drs. H. Habil Marati mengadakan Deklarasi Dukungan Anies Baswedan Capres 2024 di Jogjakarta, bagi saya, ini langkah cerdas dan genuine dari FKM. Jogja adalah Sumbu dari Pulau Jawa. Di kota inilah kerajaan besar terakhir di Jawa yang masih eksis. Jogjakarta adalah Kota Perjuangan seperti yang dinyatakan Ketum FKM Habil Marati, tidak terbayangkan bila Jogja tidak bersama Republik Indonesia. Anies Baswedan pun punya history yang melekat di sanubarinya. Sejak SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi di UGM semua di Jogjakarta. Ini bukan demi Anies, tapi demi masa depan Indonesia. Demikian orasi Anies di panggung FKM. Yang menggetarkan acara ini, bukan dari Parpol melainkan dari Relawan. Inilah acara relawan terbesar yang diikuti lebih dari 5.000 orang dan mendapatkan liputan media yang luar biasa. Ada yang berseloroh, ini acara FKM sudah selevel acara Parpol, bahkan parpol sekoalisinya. Tidak salah juga, karena saya juga hadir pada saat acara kampanye Pilpres sekitar bulan Januari 2019 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno di tempat yang sama. Namun, saya lebih mengapresiasi acara FKM, lebih berisi, lebih teringginas dan format acara yang simpel tapi berkarakter. Anies pun berpidato dengan cakap dan langsung ke tujuan acara. Kata Anies: “Relawan kita mesti menjadi Pemersatu, keberadaan relawan bukan pemecah-belah, Tunjukan ke publik relawan kita ingin berkontribusi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini”. Meski ini adalah acara FKM, namun banyak juga dihadiri oleh elemen Parpol seperti PKS, Nasdem, Partai Demokrat, bahkan ada yang dari Golkar, Gerindra dan lain-lain. Acara tengah hari pun berakhir setelah Ashar tiba. Anies pun tampak terkesan akan mlitansi para relawan yang hadir dari berbagai kota di luar Jogjakarta. Pesan terakhir Anies, mesti jaga stamina karena puncak acara masih 16 bulan lagi. Selamat bergerak, semoga tetap istiqomah sampai hantarkan Anies Baswedan Presiden, sehingga seperti dinyatakan Ketum Forum Kabah Membangun/FKM, Bang Habil Marati bahwa Anies adalah “Jembatan Emas Indonesia”. (*)
Sejumlah Mega Proyek PUPR Molor, Menteri Basuki Hadimuljono Malah Selengean di KTT G20
Jadi pantas jika serapan belanja negara sampai akhir september 2022 begitu minim, karena sejumlah mega proyek yang berada di bawah Kementerian PUPR terus molor. Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) SAMPAI 20 September 2022 realisasi belanja negara baru Rp 1.913,9 triliun atau 61,6% dari target, masih ada sisa belanja sebesar Rp 1.192,5 triliun. Anehnya baik Presiden Joko Widodo beserta anak buahnya tampak santai, bahkan katanya tetap optomis sisa anggaran akan terserap di kuartal IV alias akhir tahun. Seharusnya Presiden Jokowi marah besar, karena di balik rendahnya serapan belanja negara akibat para pembantu presiden lelet dan tidak serius bekerja. Banyak proyek yang molor dan berpotensi gagal dikerjakan pada tahun 2022. Sayangnya, bukannya bekerja serius dan gerak cepat, beberapa menteri kita malah selengean. Lihat saja Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat acara KTT G20 di Bali, entah apa yang dipikirkan malah sok cari perhatian jadi tukang fotografer. Center for Budget Analysis (CBA), mencatat sejumlah proyek besar di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR banyak yang molor dan terancam gagal terealisasi pada tahun 2022. Contohnya, mega proyek Bendungan Cijurey yang terdiri dari paket I dan paket II di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp 3,8 triliun, mega proyek yang di bawah SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum Kementerian PUPR beberapa kali gagal tender. Mega proyek bendungan Cijurey seharusnya pada tahun 2022 ini sudah dikerjakan, namun hingga November akhir ini terancam molor. Selain mega proyek Bendungan Cijurey, mega proyek Bendungan Cibeet juga mengalami hal yang sama. Mega proyek Bendungan Cibeet yang terdiri dari paket I dan paket II bernilai Rp 5,4 triliun terancam molor. Dari dua mega proyek saja, total pagu anggaran yang kemungkinan gagal terserap pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 9,2 trilun. Jadi pantas jika serapan belanja negara sampai akhir september 2022 begitu minim, karena sejumlah mega proyek yang berada di bawah Kementerian PUPR terus molor. Lebih miris lagi, bukannya serius bekerja sang menteri Basuki Hadimuljono malah sibuk cari perhatian di KTT G20. Atas kondisi di atas, Center for Budget Analysis meminta Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Jadi menteri tidak perlu kebanyakan gimik atau sok lucu, rakyat saat ini butuh kinerja nyata dari pemerintah bukannya lawakan atau tingkah sok jenaka para elit. (*)
Dudung-Yudo-Fadjar Calon Panglima Antara, Maruli Kandidat Panglima TNI Sesungguhnya
Luhut setidaknya memegang 10 jabatan dalam sejumlah proyek kebijakan Presiden. Naif rasanya jika bukan Maruli yang dipersiapkan menjadi AD-1 kemudian TNI-1. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi, Politik, dan Militer dari Universitas Nasional (Unas), Kandidat Doktor Ilmu Politik HINGGA kini, tidak ada tanda-tanda Jenderal TNI Andika Perkasa akan diperpanjang masa jabatannya sebagai Panglima TNI. Ia akan berusia 58 tahun pada 21 Desember 2022 mendatang. Usia pensiun paling tinggi bagi perwira TNI. Ia memang sudah datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Maret 2022 lalu, untuk menguji batas usia pensiun prajurit TNI. Tujuannya agar perwira yang memiliki keahlian khusus dapat pensiun pada usia 60 tahun, seperti Polri. Andika meminta keadilan. Namun upaya itu kandas. Menurut MK, Pasal 53 dan frasa ‘usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama’ dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a, UU TNI tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Maka, pagelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali yang rangkaiannya berakhir 20 November 2022, kemungkinan akan menjadi kegiatan terakhir Andika Perkasa dalam pengamanan acara internasional di Indonesia. Oleh karena itu pula, Surat Presiden (surpres) Joko Widodo harus sudah sampai Gedung DPR pada pekan ketiga November 2022 ini. Jadi masih ada waktu bagi DPR untuk menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI yang disodorkan oleh Presiden Jokowi. Sehingga, rapat paripurna DPR untuk mengesahkan Panglima TNI pengganti Andika Perkasa bisa terlaksana sebelum 15 Desember 2022. Puncaknya adalah pelantikan serta serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal Andika Perkasa kepada calon Panglima TNI pada pekan ketiga Desember 2022 mendatang. Panglima Antara Tiga Kepala Staf Angkatan, memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan Mabes TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman (57 tahun), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono (57 tahun), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo (56 tahun, 7 bulan). Aturan mengenai pengangkatan calon Panglima TNI tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 13. Panglima akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Pergantian masa tugas tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. “Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan,” bunyi Pasal 13 ayat 5 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pergantian Panglima TNI secara normal harus diwujudkan, karena tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu. Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 untuk masa kampanye direncanakan berlangsung pada 13 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari. Adapun hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Di sinilah titik kritisnya. Apa sebab? Karena baik Jenderal Dudung Abdurachman maupun Laksamana Yudo Margono akan berusia 58 tahun pada November 2023 mendatang. Keduanya hanya berselisih satu pekan hari kelahirannya. Dudung 19 November 1965 dan Yudo 26 November 1965. Sementara Fadjar Prasetyo kelahiran 9 April 1966 dan akan pensiun pada April 2024 mendatang atau dua bulan jelang pemungutan suara. Oleh karena itulah, jika salah satu dari ketiganya menjadi Panglima TNI, mereka akan menjadi panglima antara. Sedangkan Panglima TNI yang sesungguhnya justru adalah pengganti mereka. Sekaligus akan mengawal pelaksanaan masa kampanye serta pemungutan suara di mana situasi politik diperkirakan akan memanas. Perlu stabilitas keamanan nasional yang harus ditangani Panglima TNI. Patron Klien Diperkirakan, Panglima TNI yang sedang dipersiapkan untuk menghadapi situasi panas jelang pergantian kepemimpinan nasional pada Oktober 2024 adalah Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Maruli yang kini menjadi Panglima Kostrad adalah ‘putra mahkota’ yang sesungguhnya dipersiapkan menjadi Panglima TNI di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Hubungan Presiden Jokowi dengan Jenderal Maruli Simanjuntak seperti teori dalam komunikasi politik, yakni teori patron dan klien. Hubungan komunikasi keduanya sudah terkoneksi sejak Jokowi menjadi Presiden pada periode pertama Oktober 2014. Di situ Kolonel (Infanteri) Maruli menjadi Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Teori patron-klien didasarkan atas sistem patron-klien dalam kehidupan masyarakat. Teori ini sudah sangat tua, sehingga selalu diulang-ulang kegunaannya untuk menjelaskan fenomena politik. Sistem patron-klien diorganisasikan oleh orang yang berkuasa, kemudian memelihara loyalitas orang yang lebih rendah kedudukannya. Baik patron ataupun klien menganggap hubungan antara mereka sebagai personal, mirip dengan hubungan dalam keluarga. Namun, berbeda dengan keluarga yang tanpa pamrih, hubungan dalam sistem patron-klien berpamrih atau ada kepentingannya. Termasuk kepentingan politik. Menantu dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal (Purnawirawan) Luhut Binsar Panjaitan itu, pada 2016 dipromosikan menjadi Komandan Korem 074 Warastrama di Solo, kampung halaman Presiden Jokowi. Maruli kemudian kembali ke istana, menjadi Wakil Komandan Paspampres, pada 2017. Setahun kemudian pecah bintang menjadi Kepala Staf Kodam Diponegoro, Jawa Tengah. Tentu saja wilayah tugasnya di provinsi tempat tinggal Presiden Jokowi. Ia kembali menempel dengan Presiden Jokowi pada 2018. Maruli kelahiran Bandung, 27 Februari 1970, itu dipercaya menjadi Komandan Paspampres dengan promosi pangkat bintang dua (mayor jenderal). Sebagai Komandan Paspampres Maruli menduduki jabatan itu selama dua tahun dari November 2018 hingga November 2020. Lulusan Akademi Militer 1992 dengan latar belakang Infanteri Kopassus ini kemudian menduduki posisi bergengsi sebagai Pangdam Udayana di Bali pada November 2020 hingga Januari 2022. Selama satu tahun dua bulan menjadi pangdam, ia promosi ke jabatan strategis sebagai Panglima Kostrad. Posisi Kunci Dudung Selama era Presiden Jokowi, jabatan KSAD bersumber dari Panglima Kostrad. Dimulai sejak Jenderal Mulyono, Jenderal Andika Perkasa, dan Jenderal Dudung Abdurachman. Tentu saja, Maruli tidak akan bisa menjadi KSAD apabila Jenderal Dudung masih dalam posisi memimpin Mabesad. Maka pergantin kepemimpinan elit TNI bisa dimulai dari sini. Apabila Jenderal Dudung Abdurachman tidak digeser dari posisi KSAD, maka Maruli belum bisa mendapatkan promosi bintang empat. Di sinilah Jenderal Dudung Abdurachman berpeluang menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Jika Laksamana Yudo Margono atau Marsekal Fadjar yang menjadi Panglima TNI, maka pergeseran di lingkungan Angkatan Darat mengalami kemendekan. Kecuali apabila Jenderal Dudung digeser ke posisi lain. Misalnya menjadi menteri atau pejabat setingkat menteri. Hal itu bisa dilakukan melalui kebijakan reshuffle kabinet yang kemungkinan akan segera bergulir pada akhir tahun 2022 ini. Indikasinya setelah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mulai berbeda jalan dengan Presiden Jokowi dalam penentuan bakal calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Jika Dudung yang menjadi Panglima TNI, maka kemungkinan juga akan dicarikan posisi terhormat untuk Yudo Margono di kabinet. Mengingat selama era Presiden Jokowi, matra laut belum mendapatkan kesempatan memimpin Mabes TNI. Presiden Jokowi juga menegaskan akan mengevaluasi jajaran kabinetnya yang akan berkeinginan turut dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Sejumlah Menteri dan pejabat setingkat menteri secara implisit maupun eksplisit terlihat bergerak menuju pilpres 2024. Sekarang atau Tidak Jadi, Maruli Simanjuntak nyaris tidak akan mendapatkan kendala untuk menjadi KSAD dan kemudian menjadi Panglima TNI. Tentu saja jika Presidennya masih Jokowi. Apalagi posisi strategis Luhut Panjaitan sebagai menteri yang paling dipercaya Jokowi. Luhut setidaknya memegang 10 jabatan dalam sejumlah proyek kebijakan Presiden. Naif rasanya jika bukan Maruli yang dipersiapkan menjadi AD-1 kemudian TNI-1. Memang ada sejumlah letnan jenderal yang merupakan senior dari Maruli. Namun posisinya seperti ‘ban serep’ apabila ada situasi yang tidak mulus. Di antaranya Letjen Agus Subiyanto, saat ini menjadi Wakil KSAD. Ia juga pernah menjadi Komandan Paspampres menggantikan Maruli Simanjuntak. Agus abituren Akmil 1991, lebih senior daripada Maruli. Ada pula lulusan terbaik Akmil 1990 Letjen I Nyoman Cantiasa, serta lulusan terbaik Akmil 1991 Letjen Teguh Pudjo Rumekso. Termasuk Letjen Eko Margiyono, Letjen Rudianto, dan Letjen Teguh Muji Angkasa, ketiganya lulusan Akmil 1989. Sehingga jika Maruli menjadi KSAD, ia akan melampaui seniornya lulusan Akmil 1989, 1990, dan 1991. Jika Maruli tidak menjadi Panglima TNI di era Presiden Jokowi, maka peluang itu bisa saja lepas. Kehilangan momentum. Pengganti Jokowi kemungkinan bisa saja akan memiliki skenario berbeda. Di sinilah to be or not tobe bagi Jenderal Maruli. Sekarang (2022-2023) atau tidak sama sekali. (*)
Farid Makruf, Pangdam V Brawijaya Pemburu Teroris Ali Kolara yang Ahli Sedekah
MAYOR Jenderal TNI H. Farid Makruf, MA baru saja dipromosikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Pengdam V Brawijaya menggantikan pejabat lama, Mayjen TNI Nurcahyanto yang ditarik ke Mabes TNI dalam rangka pensiun. Pria kelahiran Bangkalan, 6 Juli 1969, itu karir militernya termasuk moncer. Selain karir militer, Farid Makruf juga tercatat ahli sedekah. Ia bergabung dengan Gerakan Sedekah Bebarengan (GSB) beranggotakan 41 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan maupun profesi. GSB dibentuk sejak 2015 saat dikelola almarhum Dr. Teddy Lesmana, Farid Makruf sudah bergabung dengan teman-teman GSB dari berbagai belahan dunia. Saat ini GSB dikelola Ibu Fenty bermukim di Perancis. Tiap bulan donatur bersedekah untuk yatim piatu, lansia maupun santri pondok pesantren di beberapa wilayah. Menjadi Komandan Komando Resor Militer 132/Tadulako yang berada di bawah naungan Komando Daerah Militer XIII/Merdeka dalam waktu singkat, kurang dari dua tahun, Farid ditarik ke Mabes TNI untuk kemudian menjadi Direktur Pendidikan dan Latihan (Dirdiklat) Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) pada 2021-2022. Pada 2022, ia kemudian dipromosikan lagi menjadi Wairjen TNI. Jabatan ini diemban hingga saat ini, sebelum menjadi Pangdam Brawijaya melalui sertijab dalam waktu dekat. Promosi jabatan Farid tertuang dalam surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1122/XI/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, tertanggal 4 November 2022. Dalam surat keputusan tersebut, total terdapat 130 perwira menengah dan perwira tinggi yang dipromosikan dan dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pemburu Ali Kolara Farid Makruf lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991. Saat menjadi pucuk pimpinan Korem 132 Tadulako/Poso namanya mulai melambung dan dikenal publik ketika memburu langsung Ali Kolara Cs, teroris anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang bersembunyi di hutan-hutan dan sering meneror penduduk desa. Tak hanya sukses memburu teroris, Farid juga mendengar suara rakyat di kampung-kampung yang mengeluh masalah listrik dan air, selain akses jalan. Satu saat, ketika tengah menggelar patroli Operasi Madago Raya 2020 untuk mengejar sisa-sisa teroris MIT, Brigjen TNI Farid Makruf yang ditemani Kepala Operasi Badan Intelijen Daerah Sulawesi Tengah, Kolonel Kavaleri Abdul Rahman sedang berbincang dengan Kepala Dusun dan sejumlah warga. Rata-rata, mereka mengeluhkan tidak adanya aliran listrik di dusun mereka. Situasi inilah yang sering dimanfaatkan para DPO teroris untuk bersembunyi dan melintas di wilayah tersebut. Di jajaran kampung pedalaman itu, sebanyak 54 Keluarga menetap di Dusun 2 Manggalapi, serta 62 Keluarga di Dusun 1 dan 48 keluarga di Dusun 3, Kawerewere, Desa Rejeki sangat berharap adanya penerangan listrik terutama di malam hari. Selain untuk kebutuhan rumah mereka, keamanan mereka juga sangat rawan di tengah kegelapan panjang tersebut. Warga hanya berdiam di rumah atau lebih memilih cepat lelap. Sebab, tak ada penerangan listrik. Tak ada pula televisi sebagai hiburan. Anak-anak sekolah tidak bisa belajar karena tidak ada penerangan. Mantan Kepala Penerangan Kopassus itu prihatin. Farid bertanya, bagaimana mungkin daerah yang sebenarnya tak terlalu jauh dari desa-desa induk yang sudah maju tak punya penerangan listrik. Saat patroli ke arah Dusun Kawerewere, dekat Pos Sekat Kawerewere, Brigjen Farid diperkenalkan oleh Kolonel Abdul Rahman dengan warga setempat bernama Sudirman, seorang insinyur. Saat itu, ia sedang bekerja di bengkel motornya. Ternyata Sudirman paham teknik mesin, pembuatan senjata, metalurgi, dan mesin listrik. Di depan rumah sekaligus bengkelnya itulah dia membangun pembangkit listrik yang digerakkan turbin air. Listrik yang dihasilkannya dari pembangkit itu digunakannya untuk bengkel dan penerangan di rumahnya. Kedua perwira abituren Akademi Militer 1991 tersebut kemudian menggali pengalaman dan pengatahuan Sudirman. Kemudian diputuskanlah untuk bagaimana membuat pembangkit listrik tenaga air mikro bagi para pemukim di Kawerewere dan Manggalapi. Setelah kembali ke Korem, Farid Makruf dan staf kemudian merencanakan pembuatan pembangkit listrik itu dan memasukkannya sebagai program unggulan. Mereka kemudian melaporkannya ke staf teritorial Markas Besar TNI Angkatan Darat untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dana. Selama proses perencanaan berjalan, Farid Makruf berpindah tugas. Tapi mengingat langkah awal sudah dimulai, ia pun tetap membantu proses perencanaan sampai tahapan pekerjaan selanjutnya dimulai. ”Saat itu saya meminta Kepala Seksi Perencanaan Korem 132/Tadulako, Kolonel Kavaleri Wahyudi membuat perencanaan bagaimana agar model pembangkit listrik tenaga air yang sudah dibuat oleh Pak Sudirman bisa diduplikasi sehingga mampu melayani lebih banyak warga,” kata Farid. Pembangkit listrik tenaga air ini dipilih, karena pemenuhan energi listrik dengan biaya rendah, serta mudah dioperasikan dan dirawat. Selain itu, pembangkit listrik tenaga air juga ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan bakar minyak. Kepala Desa Rejeki, Dedan Lampekui, punya cerita sendiri soal listrik tenaga air mikro itu. Kisah dia, pada Oktober dan November 2021, saat Operasi Madago Raya Farid Makruf sampai ke Dusun Kawerewere dalam rangkaian operasi memburu sisa-sisa kelompok Mujahiddin Indonesia Timur. Perencanaan dan pembiayaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Korem 132/Tadulako. Setelahnya program ini pun segera dimulai dan masuk dalam program serbuan teritorial. Selain itu, Farid juga tercatat meninggalkan monumen senjata tradisional terpanjang sebagai karya terbaik,penanda kebanggaan masyarakat Tadulako dan Pali pada umumnya. (IP)
Konsepsi Pendidikan
Untuk memperkuat keberfungsian, dunia pendidikan harus terhubung dengan (mendapat dukungan dan ikut menyehatkan) tata kelola politik dan tata sejahtera perekonomian. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, pendidikan baik berfungsi mengembangkan peserta didik yang memiliki kehebatan dalam mengetahui (knowledge), membuat (keterampilan), dan berbuat (karakter), melalui proses pengembangan kapabilitas dan keberfungsiannya dalam kehidupan nyata. Kapabilitas dikembangkan di lingkungan pendidikan melalui ketersediaan wahana kesetaraan kesempatan (opportunities) dan kebebasan (freedom) bagi siapa pun untuk belajar mengembangkan diri dengan memilih melakukan tindakan bernilai atau meraih apa yang dilihat seseorang secara reflektif sebagai sesuatu yang bernilai. Hal itu bisa ditumbuhkan lewat perpaduan fungsi pengembangan potensi (bawaan kodratnya dikembangkan dan disehatkan) dgn tuntunan pembelajaran yang tepat (tersedianya domain), serta ketersediaan peluang-peluang yang relatif setara untuk mengembangkan diri (field). Kapabilitas yang ditumbuhkan dalam dunia pendidikan itu juga harus memperhatikan keberfungsiannya secara efektif, yang dapat diaktualisasikan individu dalam keterlibatannya dlm relasi-relasi kehidupan nyata. Untuk memperkuat keberfungsian, dunia pendidikan harus terhubung dengan (mendapat dukungan dan ikut menyehatkan) tata kelola politik dan tata sejahtera perekonomian. Luaran pendidikan unggul harus mendapat lingkungan politik yang mendukung prestasi-meritokrasi dan tata sejahtera yang mendukung pengembangan ekonomi pengetahuan berbasis inovasi dan teknologi. Bibit unggul individualitas harus tumbuh di atas tanah sosialitas dan lapangan usaha yang sehat dan subur. (*)
Jatim Jadi Alternatif Investasi Asal China, LaNyalla: Harus Beri manfaat untuk Banyak Orang
Jakarta, FNN – Tidak menentunya kondisi China akibat lockdown yang berkepanjangan dan perang Ukraina-Rusia, membuat Jawa Timur dijadikan alternatif oleh para investor asal Negeri Tirai Bambu. Namun, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap investasi yang masuk bermanfaat untuk banyak orang. Dijadikannya Jawa Timur sebagai alternatif pengalihan investasi asal China itu diungkapkan Presiden Srilanka China Trade and Investment Council, Sun Lai Yung I, saat berkunjung ke Graha Kadin Jatim, Surabaya, beberapa waktu yang lalu. Beberapa bidang yang cukup diminati oleh investor China di antaranya adalah kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur jalan tol, solar cell atau listrik tenaga surya, listrik tenaga angin serta energi baru terbarukan yang lain. Menanggapi hal itu, LaNyalla mengingatkan agar investasi yang masuk harus menguntungkan masyarakat banyak, sebagaimana prinsip ekonomi yang tertuang dalam Pancasila. Dijelaskan LaNyalla, dalam Pancasila, perekonomian diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. “Investasi itu tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Investasi harus memberi manfaat untuk masyarakat,” kata LaNyalla, Sabtu (19/11/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai peluang pengalihan investasi tersebut perlu ditangkap dengan baik oleh Pemprov Jatim. Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim itu melanjutkan, stabilitas ekonomi dan sumber daya yang dimiliki serta peluang pasar lokal kawasan industri Jatim harus terus dikembangkan. Namun, LaNyalla berharap investasi tersebut merupakan investasi yang menumbuhkan industri dengan tetap memperhatikan lingkungan. Investasi yang tidak hanya bisnis oriented, namun tetap memperhatikan dan menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan sekitarnya, mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Sangat tidak diharapkan investasi yang akhirnya merusak lingkungan hidup dan tidak memberikan manfaat sama sekali terhadap masyarakat sekitarnya. Tetapi hanya memberikan manfaat pada segelintir orang. Ini yang tidak diharapkan, apapun jenis investasinya,” tegas LaNyalla. (mth/*)
Gagal Bayar Obligasi Global Bisa Memicu Krisis Valuta
Dalam laporan BI tersebut menyebutkan tingginya defisit TMF pada triwulan III 2022 seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) POTENSI gagal bayar utang luar negeri semakin besar, berawal dari sektor properti, menjalar ke sektor keuangan, dan sektor lainnya. Kalau terjadi satu default maka akan memicu krisis valuta: investor asing akan hengkang. Kurs rupiah semakin tertekan! SOS. Itulah yang tampaknya bakal terjadi pada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. Seperti dilansir Bisnis.com, Jum’at (18 November 2022|10:04 WIB) misalnya, KIJA disebut tengah memutar otak untuk membayar utang obligasi global setara setara Rp 4,70 triliun, di tengah kenaikan suku bunga. Perusahaan mengelola kawasan industri di Timur Jakarta seukuran dengan Manhattan, New York, tersebut baru-baru ini meminta restu untuk menukar sebagian besar obligasinya yang jatuh tempo pada 2023 senilai US$ 300 juta dengan utang yang jatuh temponya lebih lama. S&P Global Ratings memberi nilai “tertekan” atau “distressed” pada langkah emiten bersandi KIJA ini, dan memperingatkan bahwa para pemegang saham kemungkinan tidak akan diberi kompensasi yang memadai. Sementara, Fitch Ratings mengatakan penukaran obligasi itu dilakukan untuk menghindari default. Tawaran KIJA untuk menukar obligasinya menegaskan bagaimana kenaikan suku bunga membuat emiten properti di Asia makin rapuh. Obligasi dolar Jababeka memperpanjang penurunan dalam beberapa pekan terakhir, bersama dengan utang dari PT Lippo Karawaci and PT Agung Podomoro, yang juga diperdagangkan dalam tekanan. “Utang pengembang Indonesia dengan peringkat lebih rendah dalam dolar AS yang cukup besar dapat mengalami risiko dalam refinancing. Terutama, pengembang dengan recurring income yang lebih sedikit akan mengalami kesulitan likuiditas,” kata Edward Chan, Direktur di S&P, dilansir Bloomberg, Jumat (18/11/2022). Jababeka menyediakan real estat atau lahan untuk perusahaan seperti Toyota Motor Corp. dan Mattel Inc. yang mendirikan dan mengoperasikan pabrik di Indonesia. KIJA kemudian menjual obligasi untuk mengumpulkan dana dengan rating rendah 6,5 persen pada 2016 untuk tujuan umum perusahaan. Pada saat itu, Jababeka memiliki rencana ambisius untuk membangun kota industri dan resor wisata di seluruh negeri, tetapi beberapa dari proyek tersebut tergelincir oleh pandemi dan silent tsunami 2018. Saat ini perseroan tengah berupaya untuk memperpanjang tenor utang yang jatuh tempo pada Oktober hingga 2027. Harga obligasi tersebut telah turun hampir separuhnya sejak awal tahun ini, menurut data yang dihimpun Bloomberg. Pekan lalu, Fitch Ratings juga telah memangkas peringkat Jababeka lebih jauh ke wilayah tingkat spekulatif, menjadi C dari CC. Penukaran obligasi yang diusulkan juga datang di tengah meningkatnya tanda-tanda adanya kekhawatiran pendanaan di antara pengembang di Indonesia. Pasalnya, kenaikan suku bunga menekan permintaan akan properti dan mendorong biaya pembayaran utang. Kesulitan-kesulitan itu diperparah oleh dolar AS yang terus menguat. Kondisi perusahaan real estat umumnya menjadi cerminan awal krisis keuangan. Bagi sejumlah investor bahkan, langkah KIJA menawarkan penukaran obligasi membawa kembali kenangan akan Jababeka yang pernah nyaris gagal bayar sebelum pandemi lalu. Rencana penukaran utang saat ini juga bisa menjadi contoh bagi pengembang lainnya di Indonesia yang harga obligasnya sudah melorot di bawah 70 sen dolar, level yang dinilai tertekan. Krisis Valuta Cadangan devisa 09/2021 mencapai USD146,9 miliar. Setahun kemudian turun USD 16,1 miliar, menjadi USD 130,8 miliar (09/2022). Penurunan ini masih akan berlanjut, Bank Indonesia menghadapi tekanan naikkan suku bunga acuan. Krisis valuta dan ekonomi menanti. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2022 mengalami defisit 1,3 miliar dolar AS, ini disebabkan oleh melonjaknya defisit pada neraca transaksi modal dan finansial (TMF) yang mencapai 6,1 miliar dolar AS atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam Laporan Negara Pembayaran Indonesia, Realisasi Triwulan III 2022 yang diterbitkan Jumat (18/11/2022) BI menyebutkan, defisit neraca TMF pada triwulan III 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2022 yang mencapai 1,2 miliar dolar AS. Dalam laporan BI tersebut menyebutkan tingginya defisit TMF pada triwulan III 2022 seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. “Aliran keluar neto investasi portofolio meningkat akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang semakin tinggi dan kebutuhan pembayaran surat utang swasta yang jatuh tempo,” kata Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, dalam siaran pers, Jumat (18/11/2022). Melihat perkembangan tersebut, BI menyatakan senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI. “Ke depan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan yang didukung koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal,” kata Erwin. Defisit pada NPI membuat cadangan devisa tergerus menjadi 130,78 miliar dolar AS hingga akhir September 2022, turun dari posisi triwulan II 2022 sebesar 136,38 miliar dolar AS, dan lebih rendah lagi jika dibandingkan dengan posisi pada triwulan I 2022 yang mencapai 139,13 miliar dolar AS. Meskipun demikian, menurut Erwin, kinerja NPI pada triwulan III 2022 tetap kuat menopang ketahanan eksternal. Selain itu, transaksi berjalan pada triwulan III 2022 terus menunjukkan kinerja yang solid ditandai dengan peningkatan surplus, sehingga dapat menahan tekanan terhadap NPI. Demikian juga dengan posisi cadangan devisa sebesar 130,8 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 5,7 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah masih berada di atas standar kecukupan internasional. (*)
Muhammadiyah: Rahmatullah wa Baarakatuh bagi Bangsa Indonesia
Keluarga yang sehat dan terdidik serta produktif adalah public goods yang dibutuhkan untuk memerangi pandemi stunting, dan penyakit degeneratif yang makin menghinggapi warga muda, serta pinjaman online. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @LSBO PWM Jawa Timur HARI ini adalah hari kedua persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah menyelenggarakan Muktamar Nasional 48 di Solo. Memasuki usianya yang ke 110, persyarikatan besar ini sedang melakukan reposisi peran agar tetap relevan dengan lansekap multi-dimensi yang sedang mengalami disrupsi besar-besaran oleh kehadiran internet, kerusakan lingkungan, resesi global, dan konflik perang nuklir. Ancaman perang ini kini makin bergeser ke Asia Timur pada saat China bangkit menjadi kekuatan ekonomi dan militer baru yang menantang Barat. Ummat manusia kini menghadapi ancaman eksistensial yang serius sebagai spesies yang paling terorganisir. Pada saat wacana global dan nasional masih membawa sisa-sisa ketakutan – jika bukan kebencian – terhadap Islam, ketiga ancaman perubahan itu akan secara langsung mempersoalkan Islam Berkemajuan sebagai nilai utama yang selama 5 tahun terakhir ini digelorakan oleh persyarikatan Muhammadiyah di tengah mitra, pesaing dan pelanggannya yang berubah. Pada saat pimpinannya masih didominasi para baby boomers, Muhammadiyah juga sulit mengabaikan peran generasi nettizens yang kini menyusun bonus demogarafi bangsa ini. Diperlukan rumusan nilai utama baru (lagi) supaya persyarikatan ini tetap relevan dengan konstelasi global saat ini. Generasi muda dibingungkan oleh wacana politik indentitas menjelang Pemilihan Umum 2024. Ketidakpedulian pada politik sebagai hasil proyek depolitisasi ummat Islam sejak Orde Baru masih meninggalkan persoalan serius Muhammadiyah. Politik sebenarnya bukan sekedar seni meraih kekuasaan, namun politik Islam adalah upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai amanat para pendiri bangsa yang termaktub dalam UUD 1945 sebelum diganti oleh UUD 2002 yang liberal kapitalistik. Meniru hampir habis-habisan gaya hidup Barat sejak reformasi bukan saja menjerumuskan bangsa dan ummat Islam Indonesia dalam deformasi kebangsaan dan kenegaraan, namun juga sekaligus melemahkan Republik ini sebagai kekuatan regional untuk mengimbangi China dan Barat. Dari KTT G20 di Bali baru-baru ini saja makin terlihat bahwa kepemimpinan Indonesia Islam di ASEAN sesungguhnya berpotensi sebagai sumber kekuatan non-blok yang menyodorkan jalan tengah atau jalan ketiga, the third, middle way. Secara ekonomi, Muhammadiyah perlu segera membebaskan Republik ini dari riba sebagai instrumen nekolimik Barat yang memperbudak sekaligus secara diam-diam terus memiskinkan dan menguras kekayaan ummat Islam secara tidak sah jika sulit disebut melanggar hukum. Muhammadiyah perlu segera mengadopsi Hattanomics yang telah diamanahkan oleh UUD45 terutama dalam pasal 33. Adalah riba yang menghancurkan asas kekeluargaan dalam usaha bersama dalam perekonomian. Koperasi (sudah) menjadi model kelembagaan ekonomi Muhammadiyah berpola bagi-hasil menjadi pola utama investasi Amal Usaha Muhammadiyah, menghindari riba yang hanya menguntungkan segelintir elit ekonomi nasional maupun global. Investasi perlu diperluas ke sektor keuangan dengan membangun Baitul Mal Muhammadiyah sambil terus mendorong sistem keuangan berbasis emas, meninggalkan uang kertas serta barter dalam perdagangan internasional untuk mendorong fair trade and commerce. Dengan jumlah anggota yang cukup besar, Muhammadiyah berpotensi memperkuat pasar domestik dalam menghadapi stagflasi dan resesi global beberapa tahun ke depan. Pada saat yang sama, untuk membangun kembali etos kesaudagaran (yang) sekaligus meningkatkan kecerdasan finansial anggota persyarikatan, sistem pendidikan Muhammadiyah yang masih didominasi oleh persekolahan perlu direkonstruksi menjadi Sibernetika Jejaring Belajar Dahlanian yang lentur dan luwes untuk memperluas kesempatan belajar bagi warga persyarikatan maupun warga negara umumnya. Pendidikan untuk semua tidak mungkin diwujudkan melalui persekolahan formal. Keluarga dan masjid menjadi simpul-simpul Self Organized Learning Environment utama, sementara persekolahan dan pesantren melengkapi dan menambahi kapasitas edukatif Muhammadiyah. Keluarga yang sehat dan terdidik serta produktif adalah public goods yang dibutuhkan untuk memerangi pandemi stunting, dan penyakit degeneratif yang makin menghinggapi warga muda, serta pinjaman online. Muhammadiyah bertanggungjawab menyedikan warga muda yang mandiri, bertanggungjawab, sehat dan produktif pada umur 18 tahun. Pendidikan tinggi tidak boleh dirumuskan sebagai kelanjutan pendidikan menengah untuk menutup-nutupi kegagalan pendidikan menengah menyediakan warga muda yang mandiri tersebut seperti saat ini. Dengan komitmen kuat pada Hattanomics dan Dahlanian Learning Cybernetics itu Muhammadiyah akan menebar kasih sayang bagi semua warga bangsa, dan etos saling mensejahterkan dan memakmurkan yang bernilai rahmatullah wa barakatuh, menghentikan kehidupan saling peras, saling jegal dan saling bermusuhan yang memecah belah persatuan bangsa yang majemuk ini. Kiprah Muhammadiyah yang inovatif ditunggu dengan penuh harap oleh bangsa ini. Gunung Anyar, Surabaya, 19 November 2022. (*)
Jabatan Panglima TNI Sebaiknya Diganti Kasgab TNI
Jakarta, FNN – Analis militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengusulkan jabatan Panglima TNI sebaiknya diganti dengan istilah Kepala Staf Gabungan (Kasgab) TNI sebagai perpanjangan tangan presiden di institusi militer (Mabes TNI). “Dalam konstitusi pasal 10 UUD 1945 menyebutkan Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” kata analis komunikasi, politik, dan militer dari Unas, Selamat Ginting di Jakarta, Jumat (18/11/2022). Menurutnya, jika mengacu kepada konstitusi, mestinya pimpinan tiga matra langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Maka, istilah jabatannya adalah Panglima Angkatan Darat (Pangad), Panglima Angkatan Laut (Pangal), dan Panglima Angkatan Udara (Pangau). Karena itulah, lanjut Selamat Ginting, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga mesti diubah. Sebab Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dalam UU TNI rancu dengan Pasal 10 UUD 1945. Rancu sebab posisi Panglima TNI dalam sistem hierarki jabatan dengan Presiden, mengingat posisi Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Sering diistilahkan sebagai Panglima Tertinggi TNI. “Posisi Panglima TNI itu tidak tercantum dalam konstitusi,” kata Selamat Ginting yang pernah menjadi wartawan bidang politik pertahanan keamanan negara selama 30 tahun. Apalagi, kata kandidat doktor ilmu politik ini, setiap menjelang pergantian Panglima TNI, senantiasa menimbulkan kegaduhan secara politik. Jadi dengan posisi sebagai Kasab, maka berfungsi semacam menteri koordinator. Kasab Nasution Kondisi tersebut, lanjut Selamat Ginting, pernah diberlakukan di era Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno pada 1962. Tepatnya pada 21 Juni 1962, Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Kasab). Pada masa itu sebagai Pangad Letnan Jenderal Ahmad Yani, Pangal Laksamana Madya RE Martadinata, Pangau Marsekal Madya Omar Dhani. Bahkan sebelumnya pada 1955, dibuat suatu organisasi Gabungan Kepala-Kepala Staf yang merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan. Gabungan Kepala-Kepala Staf ini diketuai seorang ketua. Dijabat bergiliran mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Barulah pada era Orde Baru Presiden Soeharto, istilah Kasab diubah menjadi Panglima ABRI (Pangab). Jenderal Soeharto sebagai presiden merangkap sebagai Pangab. Saat itu tujuannya untuk mengintegrasikan antar-angkatan, dampak dari peristiwa G.30S/PK tahun 1965. Kemudian pimpinan matra dikembalikan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) hingga kini. Istilah KSAD, KSAL, dan KSAU dimulai pada 1950. Bersamaan dengan pengangkatan TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) menggantikan Jenderal Soedirman yang wafat dengan posisi Panglima Angkatan Perang. (*)
Adu Mulut PM Kanada – Xi Jinping Soal Spionase China, Indonesia Harus Waspada TKA China
Jakarta, FNN – Seperti sudah sejak awal kita duga bahwa dalam panggung KTT G20 memang Indonesia seperti yang sebagai event organizer. Tetapi, bagaimanapun juga, Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari berbagai persoalan geopolitik global. Yang terbaru dan sekarang sedang viral adalah konfrontasi secara terbuka antara Presiden Xi Jinping dan PM Kanada, Justin Trudeau, yang kebetulan tertangkap kamera, dan ramai sekali dibicarakan di media sosial dan media internasional. Di media sosial, para wartawan internasional justru saling ada tweet word bagaimana Xi Jinping sangat marah kepada Trudeau. Ketika diminta tanggapannya oleh Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, di Kanal Rocky Gerung Official, Jumat (18/11/22), Rocky Gerung mengatakan, “Jadi, sebetulnya dari sudut pandang diplomasi, Indonesia itu kalah dalam memperebutkan isu, karena isu dipakai oleh Jinping, Joe Biden.” “Dan kita tahu Kanada adalah proksi Amerika Serikat. Jadi, kalau kita mau bayangkan kenapa dia bocor di situ, itu artinya Kanada atau Blok Barat itu memanfaatkan G20 tanpa koordinasi dengan Indonesia, dengan Intelijen Indonesia. Tapi yang bocor artinya kemampuan Indonesia untuk menyimpan rahasia para pemimpin dunia yang sedang bersidang, itu nggak terlaksana,” ujar Rocky Gerung. Memang, itu pertemuan yang tak di-publish karena tak mungkin G20 dipakai untuk pembicaraan bilateral antara China dan Kanada yang ketegangannya sudah dari 10 tahun lalu. Kanada terus mempersoalkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di China dan belakangan soal pemanfaatan intel-intel China yang menyusup melalui perdagangan untuk intervensi dalam politik lokal Kanada. Itu dibahas banyak hal. “Tapi, yang lebih menegangkan sebetulnya adalah Indonesia nanti dalam soal-soal ketegangan itu ada di mana posisinya. Dan, bagi jurnalis internasional, G20 dimanfaatkan oleh kekuatan besar numpang di dalam event yang presidensinya adalah Indonesia.” Menurut Rocky Gerung, Indonesia mungkin terkaget-kaget kenapa bocor tapi tidak tahu. Mustinya Indonesia itu tahu lebih dahulu karena Indonesia tuan rumah. Memang mungkin pembicaraan tersebut ada dalam agenda, tetapi Indonesia mesti menjamin bahwa itu tidak akan bocor. Jadi, kamar tidur negeri ini diintip oleh intel asing sebelumnya dan Kanada tentu tahu dan dengan jeli memanfaatkan situasi itu lalu membocorkan. Jadi impact-nya sebetulnya Indonesia tidak rapi di dalam mempersiapkan ruang-ruang pertemuan di antara mereka yang ingin melakukan kasak-kusuk empat mata. Etikanya, Indonesia mesti menjamin tidak akan bocor. “Jadi, sebetulnya G20 itu memang diintai oleh semua kekuatan besar untuk dimanfaatkan. Karena, kita cuma event organizer, kita nggak pernah paham permainan diplomasi tingkat tinggi yang sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Amerika, Rusia, China,” ungkap Rocky Gerung. Jadi, mata-mata China itu sebetulnya sudah ada di ruangan di seluruh Bali. Demikian juga CIA sudah ada di situ, lalu mungkin kirim-kirim sinyal. Jadi, ini momentum yang memang dihitung dan Kanada untung banyaklah di situ, karena dia langsung klaim bahwa di masyarakat Kanada itu biasa untuk memperlihatkan apa hasil pembicaraan, walaupun itu enggak biasa karena ada perjanjian untuk tidak dibocorkan. “Jadi, kecolongan sebetulnya. Bukan China yang kecolongan, tapi Indonesia yang kecolongan. Yang dicolong panggungnya,” jelas Rocky Gerung. Rocky mengatakan bahwa mestinya Presiden Jokowi datang, terus terangkan bahwa ini ada pertemuan antara China dan Kanada dalam upaya untuk menurunkan ketegangan di Indo Pasifik dan komunike mereka itu silakan tanya pada masing-masing. Dengan demikian Jokowi dapat panggung karena seolah-olah Jokowi yang jadi moderator di situ. Tetapi hal itu tidak terjadi sehingga Jokowi kehilangan poin lagi dalam diplomasi internasional. “Yang orang akan diingat adalah bahwa ada blunder di G20 ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, blunder itu buruk untuk hubungan internasional,” lanjut Rocky. Karena keberatan dari Trudeau yang disampaikan kepada Jinping itu adalah banyaknya mata-mata China yang masuk ke Kanada dan yang membuat kaget adalah karena di situ disebutkan bahwa China melalui mata-matanya juga ikut terlibat dalam kontestasi semacam Pilkada atau kontestasi politik lokal Kanada. Ini mengerikan sekali. Negara Kanada yang pasti punya mata-mata yang sangat canggih saja masih bisa ditembus oleh mata-mata China, bagaimana dengan Indonesia yang kita tahu sangat wellcome dengan China. Di antara banyak sekali tenaga kerja China yang masuk ke Indonesia, pasti banyak sekali mata-matanya. Menurut Rocky, “Sebetulnya ini semacam sindiran pada Indonesia bahwa Kanada saja yang backup intelijennya kuat masih khawatir bahwa kekuatan ekonomi China itu akan menyusup sekaligus membawa kepentingan intelijen China. Indonesia lebih rawan sebetulnya.” “Jadi, kalau pemerintah Indonesia masih bantah-bantah dan tidak mendengar apa kata Trudeau bahwa Kanada, negara modern yang berlapis-lapis dan bahkan dapat proteksi intelijen dari Amerika Serikat, dia masih bisa merasa cemas juga,” tegas Rocky. Jadi, sekali lagi, soal geostrategi, geopolitik kita, harus kita hubungkan dengan kecemasan dunia terhadap ekspansi China ke negara-negara yang tadinya demokratis, tapi pasti China akan berupaya untuk eksport politik dia yang tidak demokratis. “Kan China bukan negara demokrasi,” lanjut Rocky. Jadi, kalau misalnya Presiden Jokowi kemarin secara diplomatis menyebut Kakak Besar, itu juga berbahaya sebetulnya, karena itu mengelu-elukan sebuah negara yang tidak demokratis. Kita menghormati pemilihan umum di situ yang memang tidak demokratis sehingga menjadikan Jinping sebagai pemimpin tertinggi dan seumur hidup. “Tapi, nggak boleh itu kita jadikan contoh bahwa itu adalah pilihan mereka. Indonesia terikat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia global. Itu semua mesti jadi parameter bahwa Indonesia paham China melanggar HAM dengan dasar konstitusi kita yang menyatakan bahwa kesetaraan manusia harus dihargai, pelihara perdamaian dunia,” ungkap Rocky Gerung. “Jadi, Indonesia enggak boleh mendua di situ. Secara diplomatis boleh saja, tetapi menyebut Kakak Besar itu artinya memuja-muja. Tidak boleh begitu bahasa diplomatik. Salah Pak Jokowi mengatakan Kakak Besar hanya untuk dapat investasi,” lanjut Rocky. (sof)
Kembali ke UUD 1945 Asli: Jalan Satu-satunya Indonesia Bisa Selamat
LaNyalla menyampaikan bahwa keinginan kembali ke UUD 1945 itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. “Tidak lama setelah saya sampaikan, anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) menemui saya,” ujarnya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MEMAKAN waktu cukup lama Kajian Politik Merah Putih terus berdiskusi dan sampai pada keyakinan: kembali ke UUD 1945 asli pasti akan lahir karena amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002 telah membawa petaka negara berjalan tanpa arah. Negara menjadi jarahan Oligarki, kekuatan asing, dan aseng lainnya. Bahkan menimpa pada kehidupan masyarakat tanpa perlindungan negara, semua itu menjadi liar, benturan dalam kehidupan terjadi di mana-mana. Proses negosiasi para pengusul kembali ke UUD 45 asli sedang berjalan, baik melalui Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas), dan Dewan Pertimbangan (Wantim) Presiden, bahkan aspirasi juga sudah sampai kepada Presiden. Momentum dekrit Kembali ke UUD 1945 asli ada dua momentum: sebelum Pilpres 2024 dan sesudahnya. Konsekuensi dan dampak masing masing momentum tersebut akan berbeda. Sebelum Pilpres 2024 tentu lebih sedikit resiko, Pilpres 2024 dibatalkan, sedang Pemilu legislatif tetap berjalan, untuk mengisi perwakilan di lembaga legislatif. Konsekuensinya negara ditata ulang setelah Presiden dipilih oleh lembaga MPR yang telah kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Bisa terjadi jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang untuk melakukan perubahan semua UU yang bertentangan dengan UUD 1945 asli. Resiko benturan masyarakat bisa diminimalisir, dikendalikan dengan ketat. Reaksi Oligarki tentu akan keras karena menyangkut hidup dan matinya. Dekrit kembali ke UUD 1945 asli setelah Pilpres 2024 tetap berjalan, namun konsekuensi dan resikonya sangat berat dan besar. Dapat dipastikan untuk kembali ke UUD 1945 asli hanya bisa terjadi dengan kekerasan. Presiden terpilih dan Oligarki akan tetap bertahan dan mempertahankan posisinya. Kondisi ini akan melahirkan kekerasan dan sangat mungkin terjadinya perang saudara untuk memaksa presiden mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 asli. Keadaan akan menyerat kekuatan dari luar untuk ikut bertarung dalam mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Opsi kedua ini prosesnya sangat rumit dan berbahaya, yang terjadi Indonesia dipertaruhkan selamat sebagai negara yang utuh sesuai UUD 1945 asli atau roboh dan hancur berantakan. Saat ini sesungguhnya Indonesia pada posisi gempuran perang asimetrik yang ditandai dengan telah diubahnya UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai Naskah Asli. Pengubahan UUD 1945 Naskah Asli dilakukan oleh MPR-RI 1999 - 2004 dan disahkan pada Agustus 2002, bentuk kelengahan, kesembronoan dan akibat tekanan dari kekuatan yang sangat besar Indonesia akan diubah menjadi negara liberal, kapitalis, dan individualis. Sekaligus penghancuran jatidiri dan identitas bangsa Indonesia. Suka atau tidak, Indonesia bisa bubar akibat kesalahan para pengelola negara saat ini yang sok jagoan, latah dan merasa jumawa, kebodohan dan sangat kering pengalaman, penghayatan bahwa negara lepas dari Pancasila pasti akan ambruk dan hancur. Tidak mau melihat sejarah kacaunya negara, dan akhirnya sampai terjadinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berpegang kepada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengembalikan Pancasila sebagai Dasar Negara pada 3 April 2014, menuntut segera diberlakukannya kembali UUD 1945 Naskah Asli sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Karena hanya UUD 1945 naskah asli-lah yang sah diberlakukan pada saat Pancasila sudah ditetapkan kembali sebagai Dasar Negara oleh Mahkamah Konstitusi. Tuntutan ini harus segera direalisasikan mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ditetapkan di: Jakarta, 28 Oktober 2014. Presiden Jokowi diminta mengeluarkan Dekrit supaya kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli. Sebab, selama 20 tahun sejak amandemen UUD 1945 yang dimulai pada tahun 2000, rakyat semakin tertindas di berbagai bidang, baik bidang ekonomi dan politik yang full dalam kendali dan dikuasai oligarki. “Rakyat menunggu dan mendukung Jokowi mengeluarkan dekrit,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti ketika berkunjung ke kantor FNN, di Gedung SOHO, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu sore, 16 November 2022. Menurut LaNyalla, dengan kembali ke UUD 1945 asli jelas akan berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Agar bisa seperti itu, maka kembali ke UUD 1945 asli itu kemudian disempurnakan dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Masyarakat, kalangan akademisi (rektor, dosen, guru besar dan mahasiswa), para jenderal (purn) TNI, para raja raja dan sultan, tokoh agama dan tokoh-tokoh lainnya di daerah tetap terus menuntut dan bersama masyarakat akan bergerak jika Presiden mengabaikan tuntutan negara segera kembali ke UUD 1945 asli. Kalau Presiden tetap bandel, Presiden sah untuk diturunkan di tengah jalan dengan paksa. LaNyalla menyampaikan bahwa keinginan kembali ke UUD 1945 itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. “Tidak lama setelah saya sampaikan, anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) menemui saya,” ujarnya. “Saya sudah sampaikan dan serahkan “Peta Jalan mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” sebanyak 36 halaman yang intinya kembali ke UUD 1945 asli,” ungkap LaNyalla. Kembali ke UUD 1945 asli adalah jalan terakhir untuk Indonesia bisa selamat dari kehancurannya. (*)
Gatot Nurmantyo Sejajar dengan Anies Baswedan dan Habib Rizieq Sebagai Pemimpin Perubahan
Garut, FNN – Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo mempunyai posisi yang sejajar dengan Anies Baswedan dan Habib Rizieq Shihab berpotensi sebagai pemimpin perubahan di Indonesia ke depan. Sejajar karena Gatot selama ini mempunyai ide-ide yang sama kuat dengan Anies dan HRS untuk memperbaiki negeri ini. Perbaikan tersebut menyangkut soal keadilan sosial, kedaulatan bangsa, dan dukungan untuk berkembangnya peranan Islam dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Demikian dikatakan Syahgand Nainggolan pada acara Kongres Umat Islam di Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat, Jum’at hari ini (18/11/22). Hadir dalam kesempatan itu antara lain Gatot Nurmantyo, DR. Ubedillah Badrun, Edy Mulyadi, Bachtiar Chamsyah, MS Ka\'ban, DR. Ahmad Yani, DR. Said Didu, Anton Permana, Adhi Massardi, Dindin Maolani, Prof. DR. Rohmat Wahab, KH Deden Abdul Hakim, KH Cecep Halim Mussaddad, KH Nonop Hanafi, dan puluhan pimpinan pesantren yang datang dari berbagai daerah Jawa Barat dan Banten. Acara itu dibuka oleh Wakil Gubernur Jabar, Uu Rukhanul Ulum. Syahganda selanjutnya berharap agar para elit nasional, baik partai politik maupun organisasi keumatan, sudah harus melepaskan ambisi-ambisi kekuasaan semata-mata. Menurutnya, ambisi seperti ini akan memperburuk kondisi kebangsaan kita, seperti merajalelanya korupsi, ketimpangan sosial yang semakin besar serta hancurnya ekonomi pada era krisis dunia ke depan. Tanpa ambisi feodalistik dan hipokrit, mereka bisa memikirkan kelas kepemimpinan nasional yang hebat, seperti Gatot Nurmantyo, di samping Anies Baswedan. Menurut Syahganda, Presiden Jokowi hidup tanpa value. Oligarki itu penghamba riba. Semua proyek ujungnya riba. Bangunan di mana- mana hanya untuk tiba. Oleh karena itu, kata Syahganda, umat harus mencari presiden yang anti oligarki. Value yang antiriba hanyalah Islam. Calon yang berani melawan oligarki hanya Habib Rizieq Shihab, Gatot Nurmantyo, dan Anies Baswedan. (mth).
Presiden Tetap Terperangkap Kerja Taktis Oligarki
Dan, membawa masuk Presiden Jokowi dalam perangkapnya. Presiden kita sangat lemah talentanya memahami situasi dan kondisi ekonomi dan politik yang sangat membahayakan negara sebagai negara berdaulat. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol telah meninggalkan Bali, sebelum KTT G20 selesai. Sebelum Yoon, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga telah meninggalkan Bali dan digantikan Menteri Keuangannya. Selain kedua pemimpin tersebut, Presiden Uni Emirat Arab Sheihk Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dan Ketua FIFA Gianni Infantino yang hadir sebagai undangan sudah kembali ke negara masing-masing. Sementara, Presiden China Xi Jinping tetap di tempat, merasa nyaman seolah sudah berada di rumah sendiri, apalagi Presiden Jokowi selalu mengatakan senasib sepenanggungan. Tidak tanggung-tanggung, ia menyebut Xi Jinping sebagai Kakak Besar. Ketika para tamu dan kepala negara pulang sebelum selesai pertemuan, Xi Jinping tetap di tempat, setia ditemani Luhut Binsar Panjaitan dan Anthony Salim. Benar dugaan para pengamat paska pertemuan G.20 Bali, Indonesia memiliki agenda khusus dengan peran sentral kendali oleh Anthoni Salim. Indonesia kembali terperangkap oligarki dan terjerat program OBOR China. Indonesia dan China telah menyepakati lima kerja sama di berbagai bidang dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali pada Rabu (16/11/2022). Penandatanganan lima dokumen kerja sama tersebut dilakukan setelah pertemuan bilateral, serta disaksikan secara langsung oleh Jokowi dan Xi. Adapun lima dokumen kerja sama tersebut meliputi antara lain rencana aksi kerja sama promosi bersama dalam kerangka kerja Poros Maritim Dunia dan Belt and Road Initiative. Kerjasama lainnya adalah nota kesepahaman (MoU) pada pembangunan bersama pusat konservasi, riset, dan inovasi tanaman obat Indonesia-Tiongkok. MoU tentang pelatihan kejuruan sektor industri. Peningkatan kerjasama ekonomi digital dan persetujuan perluasan dan pendalaman kerjasama bilateral ekonomi dan perdagangan lebih lanjut. Pada saat Indonesia sedang menghadapi masalah TKA China yang membanjiri tanah air dan dipastikan mereka tidak akan kembali ke negaranya. Hutang negara ke China yang mulai megap-megap untuk mengembalikan sekalipun sekedar bunganya. Kerjasama ini tidak akan pernah membawa kebaikan selain, negara makin tenggelam dalam genggaman dan kooptasi Oligarglki dan China. Oligarki tetap saja memiliki naluri cantik sebesar apapun momentumnya tetap saja bisa diterobos. Dan, membawa masuk Presiden Jokowi dalam perangkapnya. Presiden kita sangat lemah talentanya memahami situasi dan kondisi ekonomi dan politik yang sangat membahayakan negara sebagai negara berdaulat. Tidak pernah memiliki naluri dan kepekaan prediksi atas kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada masa depan. (*)
Pangkas Habis Anggaran Jalur Sepeda, Pj Gubernur DKI Akan Berhadapan dengan Rakyat
Jakarta, FNN – Beberapa hari terakhir ini, warga Jakarta, terutama penggiat sepeda dan pemerhati lingkungan, dihebohkan oleh dua hal. Bagaimana tidak, di saat berbagai kota di seluruh dunia ingin memperpanjang jalur sepedanya, karena berkaitan dengan usaha memperbaiki iklim agar ramah lingkungan, DKI Jakarta justru menghentikan pembangunan jalur sepeda. Bukan hanya penghentian jalur sepedanya semata, tetapi anggaran untuk maintenance-nya juga dinolkan. Itu kehebohan pertama. Kehebohan kedua, terkait dengan pengalihan atau hibah dana subsidi transportasi di sirkuit penumpang Transjakarta sebesar Rp 409 miliar ke pembelian kendaraan untuk TNI dan Polri di DKI Jakarta. Bagaimana mungkin ketika orang berharap subsidi transportasi agar orang berpindah ke transportasi publik, tapi ternyata dananya malah dipotong untuk membelikan kendaraan sebuah instansi yang kita tahu anggarannya sudah sangat besar, terutama Polri. Dua kehebohan yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah DKI Jakarta ini banyak disoroti masyarakat dan media besar secara serius. Hersubeno Arif, wartawan senior FNN pun menyorotinya dalam Kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis, 17 November 2022, dengan mengundang nara sumber Doktor Hamdani, mantan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang pembangunan dan keuangan, dan dua kali menjadi Penjabat Gubernur, yaitu Bali dan Sumatera Barat. Dari sisi perspektif kebijakan dan masalah keuangan mengenai boleh tidaknya Pj Gubernur melakukan hal ini, Hamdani menjelaskan bahwa jika dilihat dari sisi kewenangan, sejauh mana kewenangan dari seorang Pj Gubernur sudah diatur secara lebih tegas dalam PP 49 Tahun 2008. Dalam PP tersebut ada larangan-larangan, antara lain, pertama, melakukan mutasi pegawai; kedua, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; ketiga, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggara pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Atas dasar hal itu, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Nomor 70 Tahun 2021. Instruksi ini terkait dengan bagaimana penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi Kepala Daerah yang berakhir pada 2022. Menurut Hamdani, instruksi ini dikeluarkan berkaitan dengan banyaknya kepala daerah (setidaknya ada 7 Gubernur) yang masa jabatannya berakhir pada 2022. Penjabat Gubernur itu bukan bukan pejabat politis sehingga dia tidak mengemban visi misi, tidak membawa visi misi. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 itu diminta kepada Kepala Daerah atau dalam hal ini Gubernur yang berakhir pada 2022 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 2003-2026. Ini seperti RPJMD, sebagai acuan untuk penyusunan RKPD 2003 dan dalam rangka untuk penyusunan APBD 2023. Dengan demikian, program bagi Gubernur yang berakhir 2022 itu kuat sekali untuk APBD 2023. Setidaknya dua dokumen yang dipegangnya. “Jadi, bagi kepala daerah yang berakhir 2022, legacy yang berkaitan dengan APBD 2023 ini kuat sekali. Pertama, ditopang oleh Pergub atau Perkada RPD 2023-2006,” kata Hamdani. Kedua, Pergub atau Perkada RKPD 2023. Jadi, kuat sekali legacy-nya tadi. Kalau hanya demikian, karena yang menjadi acuan penyusunan APBD itu adalah RKPD, dengan sendirinya tentu tidak mudah bagi seorang Penjabat Gubernur mengganti atau mengubah. Tetapi, memang dalam aturan tadi dimungkinkan setelah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, apakah Penjabat Gubernur DKI sekarang sudah mendapat izin dari Mendagri atau belum, perlu dikonfirmasi lagi. “Yang perlu dipertanyakan adalah: pertama, apakah anggaran tersebut ada dalam RKPD 2023? Kalau tidak, berarti ada proses anggaran yang tidak didukung dengan proses perencanaan pembangunan, karena pada hakikatnya kalau kita bicara tentang masalah tata kelola pengeluaran keuangan daerah itu, mesti diawali dari perencanaan pembangunannya yang ada dalam RKPD sehingga tidak ujug-ujug dia muncul dalam APBD saja,” ujar Hamdani. Berkaitan dengan usulan-usulan yang apakah kegiatan sepeda itu dihilangkan atau kegiatan subsidi untuk transportasi massa dihibahkan, lanjut Hamdani wa yang harus kita pahami adalah kalau subsidi untuk transportasi massa itu dihilangkan, harus diingat bahwa itu merupakan unsur wajib, itu pelayanan dasar, wajib dan dasar, karena menyangkut sosial kemasyarakatan yang tidak bisa kita kurangkan atau kita hilangkan. Apalagi kalau dibarter dengan hibah. Ketentuan hibah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa hibah dapat dialokasikan apabila telah terpenuhi urusan wajib tadi. Jadi tidak bisa tiba-tiba muncul anggaran hibah. Kemudian hibah tadi juga tidak bisa muncul dalam proses apalagi kalau sudah lewat WAPPS. Jadi, ketika usulan-usulan tadi disampaikan atau proposal yang masuk dan permohonan masuknya sekarang dan itu lewat, tidak masuk dalam kebijakan umum anggaran pembangunan, maka sudah bisa dipastikan tidak memiliki legalitas untuk dianggarkan. Jika demikian peraturannya maka apa yang bisa dilakukan? Apakah publik bisa mengajukan keberatan soal ini atau mekanismenya seperti apa? Menjawab pertanyaan ini Hamdani menjelaskan, kalau berkaitan dengan dokumen perencanaan anggaran, kita bisa melihat rencana pembangunan di situsnya DKI Jakarta. Jika yang berkaitan dengan warga yang merasa terdampak dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi sebagian warga tadi, pertama kita melihat bahwa seorang penjabat mundur manakala program itu merupakan program lanjutan, maka yang harus diperhatikan adalah kesinambungan dari program yang sudah ada. Bagaimana pemanfaatannya bisa maksimal kalau di tengah jalan diamputasi. Program ini kan sudah dimusyawarah dan diputuskan dalam Musrembang, sehingga jika ada perubahan harus dipertemukan antara Gubernur dan warga dalam RKPD-nya. “Jadi, rencana pembangunan yang ada dalam RPD bukan merupakan selera personal. Ini adalah kemauan warga dan merupakan kesepakatan antara Pemprov DKI dengan warga, juga dengan DPRD,” lanjut Hamdani. Bahasan selengkapnya bisa disaksikan di Herubeno Point. (ida)
Gurihnya Bila Punya Pesinden yang Tak Ngerti Bahasa Inggris
Inilah negeri wakanda, negeri yang dipimpin pesinden yang berijazah palsu ini. Saking palsunya, maka orang yang membongkar kasus ini langsung dipenjara dua kali sampai bininya dibuntingin. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung JADI wartawan sepintar apapun dia dengan jam terbang tinggi pun gak bisa berkutik bila bertanya untuk menjebak pesinden yang gak ngerti bahasa asing. Dia hanya tahu bahasa kodok sebagai titisan ilmu dari Nabi Sulaiman AS yang ngerti bahasa binatang. Jadi wartawan gak bisa berlama-lama mau tanya sang pesinden. Wong dia sendiri gak ngerti, mau apa? Paling yang kesel orang-orang pintar sebagai masyarakatnya yang ngerti bahasa asing. Keren kaaan lulusan kampus ternama di Kota Jogjakarta walaupun gak ada ijazahnya bisa memimpin suatu sidang yang dihadiri kepala-kepala negara asing dari negara-negara yang besar...? Payah para profesor doktor di negeri ini. Kalian cetek semua. Cuma pertanyaannya event di Bali itu benar-benar nyata atau sekedar gimik saja untuk mengangkat namanya, siapa tahu bisa dicalonkan jadi Sekjen PBB, kalau di sini gak bisa dan tertutup kran untuk 3 periode. Negara ini memang negara penuh kejutan. Kala para pendukungnya, terutama para buzzerRp laknatullah anti Arab dengan istilah kadrun tapi tiba-tiba Syekh tajir melintir dari Arab menghadiahkan pada pesinden Indonesia “Masjid yang Indah” seindah masjid Nabawi. Ini sebagai kompensasi kepada pesinden waktu diminta Syekh kadrun ini membiayai proyek IKN, sudah disetujui tapi akhirnya dibatalkan. Mungkin sang Syekh berpikir dari pada bantu IKN sama saja bantu orang China komunis. Mending bantu Umat Islam dalam bentuk mendirikan masjid yang megah dan mewah. Kalau urusan ini sang Syekh gak pelit karena berbisnis dengan Allah SWT. Cuma jadi pertanyaannya selama pesinden berkuasa di negeri ini selama sepuluh tahun kurang dikit sudah berapa masjid yang pernah dibangun? Mungkin ada masjid kecil yang dibangun di terminal tapi gak tahu di terminal mana. Inilah negeri wakanda, negeri yang dipimpin pesinden yang berijazah palsu ini. Saking palsunya, maka orang yang membongkar kasus ini langsung dipenjara dua kali sampai bininya dibuntingin. Untung emaknya pesinden sudah koid, kalau gak emaknya juga terindikasi palsu karena jarak umur emaknya dengan pesinden hanya terpaut 10 tahun. Waktu jadi pesinden umurnya 51 dan emaknya umurnya 61 tahun. Sekali lagi keren kaaaan, umur 10 tahun sudah hamil dan melahirkan anak yang bakal jadi pesinden. Mungkin di sini letak keajaibannya. Sehingga, ke sananya serba ajaib semua. Wallahu A\'lam ... (*)
Putihkan Jakarta!
Percayalah, upaya anda tidak akan berhasil mematahkan semangat FPPI yang ada di mana-mana, dan bertobatlah meskipun anda itu hanya suruhan atau jongos majikan anda yang tersesat itu! Oleh: Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD SAYA menghadiri rapat persiapan konsolidasi “Reuni Akbar 212” yang akan digelar pada Jum’at, 2 Desember 2022, di Jakarta. Hasil keputusan rapat mengerucut dan membanggakan, penyelenggaraan Reuni 212 tahun ini kembali seperti tujuan ketika pertama dilaksanakan pada 2 Desember 2016, yaitu mengembalikan chitroh murni, Agama Islam sebagai agama Rahmatan Lil Aalamiin, untuk persatuan, kesejahteraan dan kedamaian umat manusia seluruh dunia. Jadi, jangan sampai ada yang menyelewengkan apa lagi memutar-balik dan mencampur-adukkan agama dan politik. Sekali lagi, hasil keputusan panitia, memaknakan bahwa penyelenggaraan Reuni Akbar 212 tahun ini sebagai ajakan dan cermin untuk mengingatkan dan mengajak kembali berpedoman dan berjalan pada jalan Allah, ajaran Islam yang penuh persatuan dan kedamaian umat manusia di dunia melalui wadah keumatan dan kebangsaan! Kita akan bermunajat besar, berdoa dan bersyukur bersama-sama, tidak pandang bulu, tidak pandang dari kelompok maupun golongan apapun dan manapun, kita akan bertumpah-ruah menjadi satu di Ibukota Jakarta pada 2 Desember 2022, dengan satu tujuan murni, kembali kepada jalan Allah dan fitrah Islam tanpa diembel embeli niat atau pamrih apapun! Hanya satu tujuan dan satu niat tulus, untuk persatuan dan kedamaian umat Islam di Indonesia khususnya dan umat Islam di dunia umumnya, melalui keumatan dan kebangsaan, bertekad bulat dan hanya bersandar kepada Allah SWT! Riak-riak Kecil Sepulang saya dari rapat yang selesai pada 16 Nopember pukul 22 30, sampai di sekitar hotel Borobudur, saya bersama isteri mampir makan bakmi Jawa, mobil saya parkir dekat ujung Jalan Wahidin 1, kira-kira 20 meter dari saya nongkrong sambil makan bakmi. Tiba-tiba pada pukul 23.15 terdengar ledakan semacam petasan, dengan santai saya bersama isteri tetap menikmati bakmi Jawa. Namun, ketika saya menuju mobil yang saya parkir, di situ telah berkerumun beberapa orang melihat dan membicarakan ledakan di mobil saya. Dan... benar setelah saya periksa, mobil saya tetap terkunci, bau bensin menyengat di sekitar mobil, ada bekas botol air mineral 1 literan yang berisi tinner warna hitam tergeletak di dekat mobil, ada tali plastik warna hijau yang nyangkut di kaca spion depan kanan, dekat sopir. Saya bertanya pada orang yang ada di situ, mereka mengatakan tidak tahu- menahu, hanya spontan datang karena mendengar ledakan, namun ada seseorang yang sepintas melihat ada dua orang berboncengan sepeda motor yang tidak jelas nomor, jenis, dan warnanya. Setelah saya rasa cukup, saya kembali ke tempat saya menginap di salah satu perwakilan Kodam yang pernah lama saya berdinas. Siangnya, 17 Nopember 2022, pukul 13.00 saya bersama isteri kembali ke Bandung, ketika 10 meter akan sampai di rumah, tepatnya di ujung gang di mana saya tinggal, di Jalan Cijerah Bandung, dekat Borma, pada pukul 18.50 saat saya membelokkan mobil masuk gang, tiba tiba terdengar ledakan keras, mobil saya pinggirkan, saya keluar mobil memeriksa ban depan kiri yang saya kira meletus, ternyata utuh tidak apa-apa. Baru setelah saya periksa bagian belakang, ternyata kaca belakang mobil saya sudah jebol, lubang di tengah-tengah sekitar 5 cm dan retak di sekeliling kaca. Karena tempat ramai toko dan orang-orang jualan, ada yang melihat jika ada 2 orang berboncengan sepeda motor N-Max tua, warna hitam seperti menggedor kaca belakang mobil saya dan terus cepat melaju kencang ke depan. Ada lagi yang memperkirakan ada orang yang tidak dikenal melempar batu atau memukul dengan palu kekaca mobil saya (kemungkinan ada batu yang masuk mobil). Begitu mobil bagian dalam saya periksa, di jok belakang saya temukan benda tembaga sepanjang 7 cm, bulat 2 cm, berbentuk mirip peluru, sebagian dibalut dengan kain kafan dengan sedikit tetesan/lumuran cairan warna darah jingga. Alhamdulillah, saya bersama isteri dalam keadaan sehat tanpa ada luka apapun. Dari kejadian di atas, bisa saja ada orang yang iseng, tapi saya lebih menduga ada orang yang sengaja nguntiti dan berniat tidak baik ke saya, bahkan ada kontak-kontakan dari oknum tertentu Jakarta dan Bandung. Saya berasa, ini mungkin ada kaitan saat saya bicara dalam rapat di Jakarta, yang akan menerjunkan 100-200 orang FPPI yang akan bersinergi dengan tim PAM dari Panitia Reuni 212. Tujuan dukungan saya sebagai wujud konkrit, sekumpulan purnawirawan untuk ikut berpartisipasi ikut membantu dalam rangka untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan kita semua. Oleh karenanya, saya menghimbau dan berharap, kepada oknum-oknum manusia yang berniat buruk ke saya, untuk berpikir kembali bahwa tidak ada manfaatnya memburu saya, karena saya bukan siapa-siapa dan tidak akan bermakna. Saya khawatir, justru rencana tindakan anda akan mendapat dari kutukan dari Allah yang Maha Kuasa, karena tidak ada pamrih lain dari saya selain mecintai NKRI ini dan terus akan mendukung dan membantu menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Percuma, upaya-upaya itu, karena sedikitpun tidak akan menyurutkan keinginan saya. Berketuhanan, profesional, proporsional, prosedural, konstitusional, kompak, bersatu, valid, solid, beradab, dan bermartabat yang dilandasi Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika serta berprinsip terhadap hal yang normatif namun luwes terhadap sesuatu yang sulit diterjemahkan menjadi tumpuan FPPI. Tak terbang karena pujian, tak tumbang karena cacian! Itu merupakan pegangan orang orang renta ini. Ketahuilah, dalam diri saya yang sudah renta ini, tidak memiliki kemampuan apapun, kecuali ingin mengajak teman-teman saya para purnawirawan dan masyarakat yang mau dan sepaham, menyisihkan sedikit pikiran dan tenaga untuk peka dan peduli terhadap keadaan NKRI dalam satu wadah Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI). Percayalah, upaya anda tidak akan berhasil mematahkan semangat FPPI yang ada di mana-mana, dan bertobatlah meskipun anda itu hanya suruhan atau jongos majikan anda yang tersesat itu! Anda bisa celaka duluan sebelum bisa mencelakai saya. Bagi saya, mati hidup, sekarang atau nanti, sama saja, hanya di tangan Allah, maka berupayalah agar kapanpun matimu di jalan Allah! Sekali lagi, hentikan kegiatan laknat anda daripada terbukti kalian akan celaka di jalan dan ditonton oleh orang banyak. Camkan ini! Marilah bersama, berniat luhur dan mulia untuk kemaslahatan manusia dengan ikhlas dan semangat memutihkan Jakarta pada 2 Desember 2022. Allahu Akbar… Merdeka…! Bandung, 18 November 2022. (*)
Ada Modus Pencucian Uang di Bisnis Tambang Ilegal Disuntikkan ke Klub Sepak Bola
Jakarta, FNN – Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies, mengatakan, salah satu pencucian uang ilegal terbesar ada di industri olahraga sepakbola: melalui pembelian klub atau melalui sponsor. “Di Indonesia juga terjadi, ada pihak awam mendadak beli klub sepakbola dan dapat sponsor dari minyak goreng: terkait pencucian uang?” sebut Anthony Budiawan kepada FNN, Jum’at (18/11/2022). Anthony Budiawan menyebut, aktivitas tambang ilegal di Indonesia memiliki potensi besar mengarah kepada tindak pencucian uang. Sebab, katanya, uang kotor yang dihasilkan oleh tambang ilegal tersebut perlu disamarkan agar tak terendus oleh aparat. Budiawan berkata ada berbagai macam cara modus pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku usaha tambang ilegal. Salah satunya adalah dengan menyuntikkan investasi kepada perusahaan-perusahaan tambang yang legal. “Jadi nantinya akan ada perputaran uang dari bisnis tambang tersebut. Dan juga ini upaya untuk menyamarkan aliran dana,” kata dia dalam diskusi tentang tambang di Jakarta pada Kamis, 17 November 2022. Selain melakukan penanaman modal, ia juga menambahkan, pencucian uang dari tambang ilegal bisa dilakukan melalui aktivitas bisnis yang juga ilegal pula. Ia mencontohkan dari hasil risetnya yang menunjukkan uang hasil tambang diinvestasikan kepada perusahaan-perusahaan judi. “Berdasarkan berbagai laporan, uang money laundering dari aktivitas judi itu bisa mencapai 155 triliun rupiah,” ungkap Anthony Budiawan. Selain itu, ia juga menyebut salah satu modus pencucian uang dari aktivitas tambang adalah menginvestasikannya ke dalam klub sepak bola. Menurutnya, praktik investasi uang tambang ilegal kepada klub sepak bola ini juga masih memiliki keterkaitan dengan bisnis judi ilegal. “Bahkan kita tahu salah satu klub sepak bola di Italia mendapat suntikan dana dari kegiatan tambang ilegal di Indonesia,” ujarnya. Anthony Budiawan juga menjelaskan bahwa salah satu alasan menjamurnya tambang ilegal di Indonesia adalah adanya dugaan keterlibatan aparat di dalamnya. Menurutnya, aparat diduga tidak hanya sebagai pelindung dari bisnis ilegal, melainkan juga bertindak sebagai pemain dari bisnis haram tersebut. “Salah satunya adalah Ismail Bolong beberapa waktu lalu,” kata Budiawan. (mth)
Kuasa Pengetahuan
Pada abad 19, Britania, Perancis, dan Jerman melesat menjadi kekuatan dunia, bersamaan dengan keunggulannya dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. Oleh: Yudi Latif, Cendikiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, sikap kita terhadap dunia pendidikan dan pengetahuan cenderung mendua. Di satu sisi, hampir semua sepakat pentingnya modal pendidikan-pengetahuan (culture capital) bagi kemajuan negara. Di sisi lain, bahkan para ilmuwan sendiri jarang memberikan perhatian pada pengaruh variabel keilmuan dan perguruan bagi kenaikan dan kejatuhan negara-bangsa. Dalam buku Empire of Ideas (2022), William C Kirby menengarai adanya kecenderungan seperti itu. Lewat studi komparatif, ia simpulkan bahwa dunia universitas terkait erat dengan dunia politik kekuasaan. Universitas Berlin – sebagai pelopor universitas riset modern – didirikan sebagai senjata budaya untuk memperkuat negara Prussia setelah kalah perang dari Perancis (1806), dengan memperbaharui kuasa pengetahuan. Dalam sambutan pasca kekalahan, Raja Frederick William III mengatakan, “Negara harus menggantikan apa yang kalah dalam kekuatan fisik dengan kekuatan intelektual.” Pada 1810 berdirilah Universitas Berlin. Begitu pun sejarah eksistensi Universitas di Amerika Serikat. Universitas tertua di negara itu, Universitas Harvard, untuk masa terpanjang abad pertamanya merupakan universitas negara (negara bagian). Kemudian berubah jadi universitas swasta namun dengan tetap mempertahankan komitmennya bagi tujuan kepublikan. Selama perang Dunia I dan II, universitas ini menjadi tanki pemikir dan pemasok teknologi bagi kemenangan perang. Apalagi Universitas California, Barkeley, yang sejak awal pendiriannya hingga kini merupakan universitas publik kebanggaan yang melayani negara bagian California. Meski saat ini makin banyak menerima dana dari swasta, namun tetap mempertahankan aspirasinya untuk melayani kepentingan publik. Di China, Universitas Tsinghua didirikan dengan misi kebijakan luar negeri: untuk mempererat hubungan AS dan China dengan mengirimkan alumni Tsinghua ke AS. Saat ini Tsinghua merupakan penerima talenta-talenta terbaik Amerika dan Internasional yang dengan cepat naik tangga sebagai institusi pendidikan tinggi kelas dunia. Kendati fakta keterhubungan erat antara dunia universitas dan dunia kekuasaan, perhatian para ilmuwan sendiri cenderung mengabaikannya. Signifikansi dunia universitas luput dari kebanyakan studi-studi berpengaruh yang berkaitan dengan politik kekuasaan serta kebangunan dan kejatuhan bangsa. Paul Kennedy dalam karya klasiknya, The Rise and Fall of the Great Power, memfokuskan perhatiannya pada perubahan ekonomi dan konflik militer. David Landes dalam The Wealth and Poverty of Nations lebih memberikan perhatian pada waktu dan jam ketimbang pada pendidikan. Daren Acemoglu dan James Robinson dalam Why Nations Fail menggali lebih dalam tentang asal-usul kekuasaan, kemakmuran dan kemiskinan, akan tetapi kata “pendidikan” tak ditemukan dalam indeks bukunya. Bahkan dalam karya Charles Males, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi perguruan tinggi pada umumnya dan di Harvard khususnya, hanya memberi sedikit ruang bagi universitas dalam membahas trajektori kebangkitan Amerika dalam bukunya Among Empires. Betapapun, setidaknya Landes sempat mengutip pernyataan seorang banker dari Teluk Persia pada titik zenit bonanza minyak, “Kaya adalah pendidikan... keahlian... teknologi. Kaya adalah mengetahui. Ya, kami memiliki uang. Namun, kami tidak kaya.” Negara kaya tak bisa memiliki (banyak) universitas yang miskin. Kapasitas suatu bangsa bisa saja diukur dengan PDB atau kekuatan militernya, akan tetapi tak bisa mengabaikan fakta pentingnya pendidikan, khususnya perguruan tinggi, bagi kegemilangan negara. Kekuatan ekonomi dan politik global terhebat dalam tiga abad terakhir juga memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin dalam pengetahuan dan kesarjanaan (perguruan tinggi). Perancis mendominasi Eropa secara lebih bertahan dengan kekuatan ide ketimbang kekuatan militer. Kekaisaran Qing pada puncaknya menentukan apa arti menjadi “terpelajar” dan “beradab” di kawasan Asia Timur yang juga dikagumi di Eropa. Pada abad 19, Britania, Perancis, dan Jerman melesat menjadi kekuatan dunia, bersamaan dengan keunggulannya dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. Alhasil, kemampuan negara mempromosikan pendidikan dan pengetahuan sangat vital bagi kegemilangan negara-bangsa. Tak ada perbantahan antara rezim demokratis dan nondemokratis, liberal dan komunis atas pentingnya pengetahuan. Bahkan, seorang Mao dalam Revolusi Kebudayaannya meyakini, “Sebanyak apa pun mimpi kita, alam akan memberikannya sejauh ada pengetahuan.“ Belajar Merunduk. (*)
Pemain Naturalisasi Timnas Jordi Amat dan Sandy Walsh Resmi Warga Negara Indonesia
Jakarta, FNN – Pemain Timnas, Jordi Amat berkewarganegaraan Spanyol dan Sandy Walsh warga negara Belanda resmi menjadi Warga Negara Indonesia, setelah diambil sumpah janji setia pewarganegaraan di Kantor Kemenkum HAM, Jakata Selatan, Kamis, 16 November 2022. Acara pemindah kewarganegaraan ini di langsungkan secara tertutup. Media peliput difasilitasi layar monitor yang terletak di depan gedung. Ketua Umum PSSI Mochammad Irawan tampak mendampingi keduanya. Diawali pembacaan Keputusan Presiden mengenai Status Warga Negara Indonesia (WNI) kepada kedua pemain tersebut. Selanjutnya Jordi Amat dan Sandi Walsh membacakan sumpah kewarganegaraan yang dilakukan secara bersama. “Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan, dan berjanji dengan sungguh-sungguh melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan menjalani dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya,” ujar Jordy Ahmad dan Sandy Walsh. Selanjutnya mereka dilantik sebagai Warga Negara Indonesia yang kemudian mereka melakukan penandatanganan berkas. (Anw)
Refleksi atas UU Sisdiknas
Peran dominan persekolahan dalam sisdiknas telah melemahkan keluarga sebagai satuan pendidikan yang sah. Keluarga hanya diberi peran sebagai penghasil manusia yg akan disekolahkan untuk menjadi buruh trampil bagi kepentingan investor, bukan untuk menjadi warga negara yang bebas dan bertanggungjawab. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Departemen Teknik Kelautan ITS Surabaya 1. Tujuan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada dasarnya adalah untuk membangun jiwa merdeka sebagai prasyarat budaya bagi bangsa yg merdeka. Sisdiknas adalah platform untuk belajar merdeka. Pembangunan adab dan akhlaq hanya mungkin dilakukan atas warga negara yang berjiwa merdeka. 2. Belajar sebagai konsep kunci dalam pendidikan belum didefinisikan sehingga Wajib Belajar diartikan secara sembrono sebagai Wajib Sekolah. Padahal belajar sebagai proses tidak pernah mensyaratkan formalisme persekolahan yg rumit. Mengatakan Wajib Belajar sebagai Wajib Sekolah menyembunyikan misi persekolahan sebagai instrumen teknokratik untuk menyiapkan buruh yg cukup trampil menjalankan mesin2 pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan investor. 3. Terlalu berorientsi mutu berbasis standard, lalu menomorduakan relevansi personal, keluarga, spasial dan temporal. Penyeragaman menjadi fitur utama persekolahan sehingga keunikan setiap warga belajar tidak dikenali, tidak dihargai, lalu terbengkalai dan tidak berkembang. 4. Pendidikan informal oleh keluarga dipandang tidak sepenting pendidikan formal, sehingga keluarga tidak dilihat sebagai satuan pendidikan yang penting dalam Sisdiknas; pengaturannya diletakkan pada pasal-pasal penutup. Peran dominan persekolahan dalam sisdiknas telah melemahkan keluarga sebagai satuan pendidikan yang sah. Keluarga hanya diberi peran sebagai penghasil manusia yg akan disekolahkan untuk menjadi buruh trampil bagi kepentingan investor, bukan untuk menjadi warga negara yang bebas dan bertanggungjawab. 5. Pendidikan tinggi secara keliru dirumuskan sebagai kelanjutan pendidikan menengah. Padahal pendidikan menengah seharusnya pendidikan terminal yang menghasilkan warga negara yg mandiri, bertanggung jawab, sehat dan produktif pada usia 18 tahun. Pendidikan tinggi bersifat tambahan saja bagi warga negara yang memiliki bakat akademik tertentu. Mayoritas warga negara muda harus sudah mampu mandiri pada usia 18 tahun. Banyak perguruan tinggi dibangun hanya untuk menutup-nutupi kegagalan pendidikan menengah menghasilkan warga muda yang mandiri. Kebutuhan pendidikan tinggi yang meningkat sejatinya adalah kebutuhan semu. Kegagalan membangun budaya sehat telah menyebabkan banyak PT membuka fakultas kedokteran, dan swasta membuka rumah sakit. 6. Kehadiran internet telah mengurangi peran pendidikan formal melalui persekolahan secara signifikan. Akses pada sumber2 belajar makin terbuka. Sisdiknas perlu dirumuskan kembali sebagai Jejaring Belajar yang lentur sehingga membuka peluang belajar yang lebih besar bagi warga belajar. Pendidikan akan semakin mengarah pada pola berguru atau magang pada empu atau pakar atau apprenticeship. 7. Persekolahan sebelum internet telah mempersempit peluang belajar, menjadikan pendidikan sebagai barang publik menjadi makin langka, dan mahal. Pendidikan untuk semua makin mudah dilaksanakan dengan mengurangi dominasi sekolah dalam Sisdiknas. Sisdiknas harus dirumuskan kembali sebagai platform untuk memperluas learning opportunity. Surabaya, 17 November 2022. (*)
Meminta Klarifikasi MUI Soal Ahli Agama dan Fatwa Mubahalah dalam Pandangan Agama Islam
Namun, do\'a kaum muslimin yang diijabah akan mendatangkan pertolongan Allah SWT kepada kami. Saat Allah SWT menolong, maka tak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakan. Oleh: Ahmad Khozinudin, SH, Advokat, Kuasa Hukum Gus Nur PADA hari Kamis (17/11), Penulis bersama Tim Advokasi Gus Nur (Bang Eggi Sudjana, Rekan Ricky Fattamazaya, Anwar Silalahi) dan sejumlah Tokoh dan Ulama (Ustadz Irwan Syaifulloh, Ustadz Bukhori Muslim, Ustadz Salman, dll) mendatangi Kantor Pusat MUI, di Jl. Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat. Kami ingin menemui Pimpinan atau Perwakilan dari MUI, sehubungan dengan surat Permohonan Informasi dan Fatwa Keagamaan Soal Mubahalah yang telah kami kirim tanggal 14 November 2022 lalu. Sayangnya, kami tidak dilayani dengan baik. Tak ada perwakilan MUI yang menemui kami, tidak diberitahu pula kapan unsur Pimpinan MUI bisa mengagendakan waktu untuk menerima kami. Padahal, kami sudah berkirim surat resmi sebelumnya pada 14 November 2022. Di dalam surat tersebut, selain meminta informasi soal ahli agama dan mohon fatwa keagamaan soal Mubahalah, kami juga menyampaikan informasi hari Kamis, tanggal 17 November 2022 berkunjung ke MUI. Karena tidak ditemui, tidak pula ada kejelasan kapan akan diagendakan pertemuan untuk menerima dan beraudiensi, akhirnya kami membuat video pernyataan di depan Kantor Pusat MUI. Beberapa substansi pernyataan kami adalah sebagai berikut: Pertama, kami menyayangkan pelayanan MUI dalam menindaklanjuti permohonan masyarakat dan penerimaan tamu. Kedepan, kami berharap MUI dapat lebih memperbaiki layanan dan penerimaan aduan atau kunjungan masyarakat. Kedua, Klien kami Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dipersoalkan secara hukum dan menjadi Tersangka diantaranya karena dianggap telah melakukan tindak pidana penodaan agama berdasarkan ketentuan pasal 156 a KUHP, sehubungan dengan unggahan konten Mubahalah Gus Nur pada akun Youtube GN-13. Salah satu unsur pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama harus dipenuhi dengan adanya keterangan ahli agama, yang dalam hal ini ahli agama Islam yang harus representatif, yakni harus ahli agama yang ditunjuk atau mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mubahalah adalah salah satu ajaran syariat Islam. Menjadikan konten Mubahalah sebagai dasar pengenaan pasal penodaan agama adalah tindakan yang absurd bahkan justru berpotensi menodai agama Islam. Sehingga, Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan fatwa keagamaan tentang Mubahalah agar dapat memberikan pencerahan kepada segenap masyarakat. Berdasarkan hal itu, kami mendatangi Majelis Ulama Indonesia agar dapat mengkonfirmasi apakah telah mengutus atau menunjuk ahli agama kepada tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dalam perkara yang menjerat klien kami. Mengingat, penyidik Ditsiber Bareskrim Polri mengaku telah berkoordinasi dengan MUI sehubungan dengan penetapan Tersangka penista agana terhadap klien kami Gus Nur. Padahal, sangat aneh Mubahalah dijadikan kasus penistaan agama. Kami juga meminta agar MUI dapat menerbitkan fatwa keagamaan tentang Mubahalah. Sehingga, kedepan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap Mubahalah, siapapun yang melakukannya. Ketiga, kami menyampaikan himbauan kepada Kapolri Pak Listyo Sigit Prabowo agat segera menghentikan kasus ini. Mengingat, kasus ini jika diteruskan dikhawatirkan akan memicu kegaduhan. Bahkan, akan ada kesan Penyidik Polri melakukan kriminalisasi terhadap ajaran Islam Mubahalah. Tindakan seperti ini semestinya selesai dengan penyelesaian Restorative Justice. Bukan dengan pemidanaan. Keempat, penangkapan Gus Nur dengan kasus Mubahalah ini tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Ijazah Palsu yang dilayangkan Bambang Tri Mulyono (klien Kami yang lain). Sebab, tanggal 3 Oktober 2022 kami mendaftarkan gugatan Ijazah Palsu, tanggal 18 Oktober 2022 panggilan sidang, pada tanggal 13 Oktober 2022 Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim. Selain dipersoalkan dengan kasus penodaan agama, klien kami Gus Nur juga dikasuskan dengan pasal mengedarkan berita bohong (pasal 14 UU No 2/1946). Kebohongan itu terkait ijazah palsu Joko Widodo yang menjadi objek Mubahalah Gus Nur. Kalau kasus Gus Nur dilanjutkan, Gus Nur dituduh mengedarkan berita bohong soal Ijazah palsu melalui Mubahalah, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ijazah Joko Widodo asli. Penyidik Bareskrim harus menyidik Saudara Joko Widodo dan meneliti keaslian Ijazah Joko Widodo. Materi ini tentunya akan kami maksimalkan untuk diungkap di pengadilan, agar dapat diketahui siapa yang bohong. Kalau penyidik tidak memeriksa Saudara Joko Widodo, maka unsur \'mengedarkan berita bohong tidak terpenuhi\' dan kasus yang menimpa klien kami benar-benar hanya digunakan untuk membungkam klien kami dan menghalangi upaya mencari kebenaran soal ijazah palsu Joko Widodo melalui gugatan (yang telah kami cabut sebelumnya, karena faktor penangkapan terhadap Bambang Tri Mulyono). Terakhir sebagai penutup, kami memohon doa dan dukungan kepada segenap umat Islam agar kami bisa maksimal membela Gus Nur. Kami menyadari, tidak mudah menghadapi kekuasaan, apalagi secara substansi ini berhadapan dengan RI-1. Namun, do\'a kaum muslimin yang diijabah akan mendatangkan pertolongan Allah SWT kepada kami. Saat Allah SWT menolong, maka tak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakan. Mohon doa juga, agar Gus Nur, Bambang Tri Mulyono, serta segenap keluarga Gus Nur diberikan kesabaran dan keikhlasan. Dan kepada pengurus MUI, kami masih siap untuk menunggu undangan resmi untuk menerima kunjungan kami, sebagaimana telah resmi kami kirimkan melalui surat sebelumnya. (*)
Uhaib: Membangun Koalisi untuk Negeri Tidak Sembarangan
Jakarta, FNN – Pada Kamis (17/11/2022) berlangsung Diskusi Kopi Party Movement dengan tema Gurita Energi Kotor Dari Lubang Tambang (Dari Skandal Uang Kotor 303 Hingga Pengkhianatan Pasal 33 UUD 1945) di Dapoe Pejaten, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Gigih Guntoro, kemudian mengundang narasumber Prof. Anthony Budiawan (Pakar Ekonomi), Abraham Samad (Mantan Ketua KPK), DR. Faisal Basri (Dosen UI), Faisal Ratuela (Direktur Eksekutif Walhi Malut), Salamuddin Daeng (Peneliti AEPI), Yohana Toko (Direktur Walhi Kaltim), serta DR. M. Uhaib As\'ad (Dosen Universitas Islam Kalsel). DR. M. Uhaib As\'ad kerap disapa Uhaib membuka bahasan dengan kilas balik terhadap VOC jaman dahulu yang pernah dilakukan oleh Indonesia sebelum merdeka. “Pembahasan kali ini sangat menarik. Saya awali dengan kilas balik yang terjadi di Indonesia yaitu VOC. Sejarah VOC hanya mengambil kekayaan SDA Indonesia seperti cengkeh, pala, atau rempah lainnya. Namun, yang terjadi saat ini adalah VOC juga. Tapi, cukup erat kaitannya dengan politik,” tuturnya. Menurutnya, VOC modern Indonesia sejatinya merampok kekuasaan negara lewat partai politik. Poin bersamanya tidak hanya praktik ekonomi yang menghabiskan SDA saja. Ada korelasinya dengan politik. “Di negara yang kaya dengan SDA kaitannya dengan pasal 33, ya seharusnya kita juga kaya semua. Faktanya, ditengah kekayaan SDA masih ada rakyat Indonesia yang stunting, kekurangan, kelaparan,” tegas Uhaib. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nassional. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Uhaib menegaskan untuk tidak main-main dengan pasal tersebut. “Lihat, Papua dikeruk, hanya dapat royalti berapa? Regulasi politik sekarang bergeser menjadi kapitalisme. Bicara demokrasi sangat erat dengan SDA. Bukan hanya sekedar bisnis, ada instrumen perselingkuhan politik,” ungkap Uhaib. Dalam penutupnya, Uhaib berharap untuk Indonesia terus memperbaiki sistem pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan human resources. “Teman-teman yang hadir pada diskusi kali ini, Jepang kaya bukan karena SDA tapi dari Human Resources-nya. Diharapkan kedepannya Indonesia juga bisa seperti itu. Kita bukan sedang membangun jembatan, yang hanya 2-3 tahun selesai dan jadi. Tapi, kita harus bisa membangun koalisi yang kuat untuk negeri, tidak sembarangan,” tutupnya. (Ind)
LaNyalla Minta Presiden Jokowi Keluarkan Dekrit Kembali ke UUD 1945 Asli
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo diminta mengeluarkan Dekrit supaya kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli. Sebab, selama 20 tahun sejak amandemen UUD 1945 yang dimulai pada tahun 2000, rakyat semakin tertindas di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi yang terus dikuasai oligarki. “Rakyat menunggu dan mendukung Jokowi mengeluarkan dekrit,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti ketika berkunjung ke kantor FNN, di Gedung SOHO, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 16 November 2022 sore. Dalam kunjungan yang tidak direncanakan itu, ia didampingi anggota DPD asal pemilihan Aceh, Fachrul Razi. Menurut LaNyalla, dengan kembali ke UUD 1945 asli jelas akan berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ke masa mendatang. Agar bisa seperti itu, maka kembali ke UUD 1945 asli itu kemudian disempurnakan dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Ia yakin betul rakyat mendukung jika Jokowi mengeluarkan dekrit yang tujuan utamanya menyelamatkan bangsa dan negara sehingga tetap kokoh dalam koridor NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). “Resistensi (sedikit) pasti ada dari sebagian kecil anggota DPR/MPR, termasuk dari partai politik. Itu tidak masalah. Yang jelas, rakyat (sudah) mendukung kembalinya ke UUD 1945 asli,” kata senator asal pemilihan Jawa Timur itu. LaNyalla mengaku sudah banyak menyerap aspirasi rakyat akan hal itu. Aspirasi itu diperoleh dan didengarkannya secara langsung ketika melakukan kunjungan kerja sejumlah daerah di Indonesia dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. “Kalangan akademisi (rektor, dosen, guru besar dan mahasiswa) para sultan, tokoh agama dan pemudia, tokoh-tokoh lainnya di daerah menunggu kembali ke UUD 1945 asli,” katanya. Tidak hanya dari daerah, sejumlah tokoh bangsa pun turut mendukung gagasan dan desakannya supaya kembali ke UUD 1945 asli itu. “Saat saya bertemu dengan Try Soetrisno (mantan Wakil Presiden), Pak Try sangat mendukungnya. Yang kencang (mendukung kembali ke UUD 1945 asli, begitu ucap Pak Try,” katanya. Dalam waktu dekat, dia pun akan menemui sejumlah pejabat negara guna menyampaikan usulannye supaya kembali ke UUD 1945 asli. Dengan cara itu, dia semakin yakin pada akhirnya presiden mengeluarkan dekrit. Dia menyebutkan keinginan kembali ke UUD 1945 itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. “Tidak lama setelah saya sampaikan, anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) menemui saya. Saya sudah sampaikan dan serahkan “Peta Jalan mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” sebanyak 36 halaman yang intinya kembali ke UUD 1945 asli,”ucapnya. (Anw).
Indonesia Ajukan Diri Tuan Rumah Olimpiade 2036, LaNyalla Minta Seluruh Komponen Kompeten Dilibatkan
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Indonesia siap mencalonkan diri jadi tuan rumah Olimpiade 2036, pada hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. LaNyalla mendukung rencana tersebut. Hanya saja, ia berharap seluruh komponen yang berkompeten dilibatkan. “Tentu saja kita sambut baik. Karena, kesiapan ini akan berdampak pada banyak sektor. Sama halnya perhelatan G20 di Bali, yang berpotensi positif terhadap beberapa sektor,” katanya, Kamis (17/11/2022). Tidak itu saja, LaNyalla juga berharap kesiapan menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 disampaikan secara transparan kepada publik. “Pemerintah pun harus membuka akses yang lebar kepada semua pihak agar dapat menjadi bagian dari persiapan event itu,” tuturnya. Ketua Umum PB Muaythai Indonesia itu menambahkan, sukses penyelenggaraan event yang bergengsi akan lebih mudah dan optimal jika melibatkan pihak-pihak yang kompeten. “Kenapa pihak-pihak kompeten harus dilibatkan? Karena pencalonan tuan rumah Olimpiade 2036 harus berdampak domino bagi banyak hal, baik secara ekonomi maupun lainnya, seperti inspirasi prestasi pada cabor olahraga, peningkatan kualitas SDM serta infrastruktur,” tutur pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu. Lebih dari itu, LaNyalla berharap keterlibatan seluruh komponen atau SDM yang kompeten dilakukan secara maksimal. Seperti untuk pembangunan venue yang memenuhi standar dan lainnya. (mth/*)
Para Bandit Batubara Indonesia Akhirnya Disuntik Mati dengan Dana 20 Miliar US Dolar
Jadi suntik mati dan jangan sisahkan satupun. Ini eranya suntik-menyuntik mati. Mumpung presiden Jokowi dapat uang US$ 20 miliar dari Jepang, AS dan negara negara G7. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) DUA tahun lagi Presiden Joko Widodo akan menjabat, mewariskan komitmen dalam tujuh tahun ke depan akan menutup pembangkit batubara lebih cepat dari yang dijadwalkan. Inilah yang dihasilkan oleh pertemuan G20 Bali Indonesia Presidency. Suntik mati pembangkit batubara dengan uang 20 miliar US dolar dari konsorsium internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Kesepakatan akan memajukan emisi puncak hingga 2030. Indonesia sendiri telah menetapkan tujuan nol-bersih dalam sektor ketenagalistrikan Program berdasarkan rencana COP26 Afrika Selatan. Dana ini akan dikelola oleh Kemitraan Transisi Energi Indonesia (JETP), yang direncakan rampung dalam satu tahun “mungkin merupakan satu-satunya transaksi atau kemitraan keuangan iklim terbesar yang pernah ada,” ungkap seorang pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan kepada wartawan. Untuk mengakses program hibah dan pinjaman lunak senilai US$ 20 miliar selama periode tiga sampai lima tahun, Indonesia telah berkomitmen untuk membatasi emisi sektor listrik sebesar 290 juta ton pada tahun 2030, dengan puncaknya pada tahun itu. Sektor publik dan swasta masing-masing telah menjanjikan sekitar setengah dari dana tersebut. “Indonesia berkomitmen untuk menggunakan transisi energi kita untuk mencapai ekonomi hijau dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” kata Presiden Joko Widodo dalam sebuah pernyataan. “Kemitraan ini akan menghasilkan pelajaran berharga bagi komunitas global.” Darimana Dananya? Amerika Serikat dan Jepang memimpin upaya bersama Indonesia atas nama negara demokrasi G7 lainnya, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, serta mitra Norwegia, Denmark, dan Uni Eropa. Bank pembangunan multilateral dan Dana Investasi Iklim akan menyumbang sekitar sepertiga dari US$ 10 miliar dana publik untuk JETP Indonesia, kata kepala CIF Mafalda Duarte kepada wartawan. CIF telah mengalokasikan sekitar US$ 500 juta untuk membantu transisi energi Indonesia. Jepang sendiri telah mengumumkan akan membantu transisi Indonesia dari tenaga batubara melalui lembaga publik dan swasta, termasuk Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang berafiliasi dengan negara. Selanjutnya Asian Development Bank (ADB) dan produsen listrik swasta pada hari Senin mengumumkan rencana untuk membiayai kembali dan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara 660 Megawatt di provinsi Jawa Barat, kesepakatan pertama di bawah program pembiayaan pengurangan emisi karbon baru ADB. Pejabat Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS mengatakan setengah dari US$ 20 miliar akan datang dari sektor swasta, dengan tujuh bank global yang berpartisipasi: Bank of America (BA.N) Citigroup Deutsche Bank (DBKGn.DE), HSBC (HSBA.L), Standard Chartered (STAN.L), Macquarie (MQG.AX) dan MUFG. Para pejabat AS mengatakan, keuangan publik akan mencakup pinjaman lunak dan ekuitas, serta beberapa hibah. AS akan bekerja dengan Indonesia untuk memetakan rencana 90 hari untuk mendirikan sekretariat untuk menjalankan inisiatif dan bagi Indonesia untuk mereformasi kebijakannya, seperti merampingkan perizinan dan menyiapkan proses pengadaan yang kompetitif untuk membuat target dapat dicapai. Suntik Mati Batubara Suntik dulu baru mati, mungkin itu maksud Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Adanya suntikan dana US$ 20 miliar akan membuat ngiler. Sehingga tidak ragu-ragu lagi akan menyuntik mati seluruh pembangkit batubara yang sebagian besar milik oligarki yang menopang politik negara ini. Dana tersebut akan diterima separuh oleh pihak swasta sehingga akan mempensiunkan separuh dari pembangkit batubara mereka. Dan, Oligarki pembangkit batubara dapat mengakses program hibah dan pinjaman lunak senilai US$ 20 miliar selama periode tiga sampai lima tahun, Indonesia telah berkomitmen untuk membatasi emisi sektor listrik sebesar 290 juta ton pada tahun 2030, dengan puncaknya pada tahun itu. Ini kerja lumayan oligarki Indonesia, delapan tahun mereka bersama Presiden Jokowi menggenjot pembangunan pembangkit batubara melalui mega proyek 35 ribu megawatt. Proyek yang berhasil memasang kapasitas listrik 72 gigawatt. Sementara kebutuhan puncak listrik nasional hanya 38 gigawatt. Jadi kalau seluruh pembangkit batubara swasta ditutup, maka sama sekali tidak ada masalah dengan listrik nasional. Tetap nyala. Jadi suntik mati dan jangan sisahkan satupun. Ini eranya suntik-menyuntik mati. Mumpung presiden Jokowi dapat uang US$ 20 miliar dari Jepang, AS dan negara negara G7. Ini adalah kebetulan yang baik bagi PLN, lepas dari kewajiban membayar 50% listrik yang tidak terpakai atau terbuang percuma atau tidak terjual. Jadi, Pak LBP paham sudah bagaimana mancing uang yang banyak. Top markotop lah! (*)
Benarkah Budi Gunawan Didukung Megawati Menjadi Cawapres?
Melihat jejak digital di atas, rasanya tidak mungkin kalau PDIP bakal dukung Budi Gunawan maju Pilpres 2024. Saya yakin, Megawati lebih mengutamakan Ketua DPR Puan Maharani putrinya ketimbang “orang lain”. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN TULISAN Wartawan Senior FNN Kisman Latumakulita berjudul “Kepala BIN Budi Gunawan Serasi Menjadi Cawapres Anies Baswedan” di FNN (Ahad, 13 November 2022 21:53:43) menarik untuk disimak lebih dalam. Kisman menilai, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan sangat layak dan pantas untuk dijodohkan menjadi bakal calon Wakil Presiden dari Anies Baswedan. Kapasitas dan kapabilitas sangat baik sebagai tokoh bangsa. Budi Gunawan suskes menjadi negarawan yang teruji mengabdi kepada bangsa Indonesia.Hampir dipastikan tidak ada komponen bangsa ini yang meragukan komitmen dan kemampuan Budi Gunawan. Meski tidak banyak diketahui masyarakat menengah-bawah, namun kiprah Budi Gunawan untuk menyatukan seluruh komponen bangsa selalu dan selalu dilakukan. Menurut Kisman, Budi Gunawan tidak pernah berhenti berbuat yang terbaik demi bangsa Indonesia. Dan, berbagai lapisan masyarakat digalang untuk memastikan bahwa Indonesia tetap bersatu, baik hari ini maupun nantinya.Ketokohan Budi Gunawan bisa dianggap mewakili kaum nasionalis abangan. Figur yang cocok dengan bakal Calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan yang dikesankan mewakili kelompok nasionalis kanan. Pasangan koalisi yang serasi untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa Indonedia. Kisman menilai, Anies Baswean-Budi Gunawan bisa mengakhiri keterbelahan sosial masyarakat yang masih terasa sampai hari ini. Dalam tulisan itu juga disebutkan, Budi Gunawan masih lebih unggul dibandingkan dengan bakal Cawapres Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat maupun mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Bisa dibilang (lebih) unggul dalam semua aspek. Apalagi Budi Gunawan juga (diketahui) memiliki kedekatan yang sangat mumpuni dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri,” tulisnya.Begitu pula bila dibadingkan dengan Jenderal (Purn) Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, PhD, yang sekarang menjabat Menteri Dalam Negeri, maka Budi Gunawan juga masih lebih unggul. Budi Gunawan itu matang dan mampu di semua lini. Baik itu lini depan, lini tengah dan lini belakang. Kisman mengungkap, diduga Tito Karnavian kini sedang digadang-gadang oleh beberapa petinggi PKS yang dikoordinir Sekjen PKS Habib Aboebakar Alhabsyi untuk berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai bakal Cawapres. Manuver politik Sekjen PKS ini bisa dipahami, karena selama menjadi anggota DPR lima belas tahun, Habib Aboebakar Alhabsyi hanya bertugas di Komisi III DPR. “Komisi yang membidangi masalah-masalah hukum. Wajar kalau mempunyai kedekatan khusus dengan Tito Karnavian,” tulis Kisman. “Dukungan politik untuk Budi Gunawan, pastinya bukan hanya dari PDIP,” tambahnya. Yang jadi pertanyaan, apakah benar PDIP mendukung Budi Gunawan untuk dipasangakan dengan Anies Baswedan sebagai bakal Calon Wakil Presiden, meski “memiliki kedekatan” dengan Megawati? Jangan sampai ada kesan, ini hanya klaim sepihak dari Budi Gunawan tanpa diketahui PDIP. Apalagi, jika dilihat semangat PDIP dan Megawati yang selalu gembar-gembor bahwa PDIP sebagai partai anti korupsi, rasanya tidak mungkin PDIP begitu saja mendukung Budi Gunawan sebagai Bacawapres. Karena jejak digitalnya sulit dihilangkan sebagai salah satu dari 17 Jenderal Polisi yang punya rekening gendut. Isu soal Rekening Gendut Jenderal Polisi ini mulai beredar sejak 2010. Namun, pada Januari 2015 menjadi viral lagi setelah Budi Gunawan gagal menjadi Kapolri setelah namanya disebut punya rekening gendut sebesar Rp 400 miliar. Apalagi, seperti dilansir Merdeka.com, Minggu (18 Januari 2015 14:56) Budi Gunawan diperiksa KPK terkait kasus rekening gendut miliknya. Bahkan, tak tanggung-tanggung, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka selang satu hari menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon tunggal Kapolri di DPR. Kegagalan Budi Gunawan menjadi Kapolri kemudian berbuntut pada rivalitas KPK versus Polri. Ketua KPK (saat itu) Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan dalam kasus pemalsuan dokumen pada pertengahan Januari 2015. Penetapan tersangka atas Samad itu merupakan hasil pengembangan kasus pemalsuan dokumen dengan tersangka awal seorang perempuan bernama Feriyani Lim. “Ditemukan keterlibatan orang lain, yaitu Pak AS, kemudian dalam proses penyidikan itulah mereka [penyidik Polda Sulselbar] dalami dan dalam gelar perkara ditetapkan bahwa AS sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri (kala itu) Irjen Pol. Ronny Sompi. Dokumen yang diduga dipalsukan oleh Samad dan juga Feriyani Lim adalah paspor atas nama Feriyani Lim. Samad diduga membantu membuatkan KTP dan Kartu Keluarga palsu untuk memudahkan pengurusan paspor Feriyani. Sementara itu dalam konferensi pers di Mapolda Sulselbar di Kota Makassar, Senin (17/02/2015), Kabid Humas Polda Sulselbar (saat itu) Kombes Endi Sutendi mengatakan Samad dijerat dalam pasal 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen kependudukan yang memiliki ancaman hukuman maksimal delapan tahun. Kasus ini pertama kali dilaporkan ke Mabes Polri pada 29 Januari. Bareskrim Mabes Polri kemudian melimpahkannya ke Polda Sulsebar. “Dalam gelar perkara yang diadakan pada tanggal 9 Februari, semua unsur penyidik setuju bahwa Saudara AS sudah cukup bukti untuk ditingkatkan statusnya sebagai tersangka,” kata Endi. Penetapan tersangka atas Abraham Samad menuai kecaman publik di media sosial. Tak sedikit yang menuduh hal ini masih ada kaitannya dengan konflik KPK versus Polri yang berawal dari penetapan kandidat Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny Sompi membantah jika kasus itu terkait dengan ketegangan yang terjadi antara KPK dengan Polri. Tidak hanya Samad yang dijadikan tersangka. Wakil Ketua KPK (saat itu) Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri saat antar anaknya ke sekolah, seperti dilansir Kompas.com (23/01/2015, 12:06 WIB). Bambang Widjojanto kemungkinan besar ditangkap tim Bareskrim Polri yang ketika itu dipimpin Komjen Budi Waseso, yang konon, berbesan dengan Budi Gunawan, saat dalam perjalanan mengantarkan anak bungsunya, Taki (10), ke sekolah, Jumat (23/1/2015). Melihat jejak digital di atas, rasanya tidak mungkin kalau PDIP bakal dukung Budi Gunawan maju Pilpres 2024. Saya yakin, Megawati lebih mengutamakan Ketua DPR Puan Maharani putrinya ketimbang “orang lain”. Apalagi, Megawati masih punya putra bernama Prananda Prabowo yang dulu saat Megawati jabat Presiden, dialah “otak” ibunya itu. Bisa saja Megawati itu menawarkan Prananda sebagai Bacawapres, sementara Puan konsentrasi di PDIP guna melanjutkan trah Soekarno. Yang masih perlu ditanyakan langsung kepada Budi Gunawan adalah apakah Kepala BIN yang akan berakhir masa jabatannya ini berniat ikut kontestasi Pilpres 2024, sayangnya dalam tulisan Kisman ini belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Apalagi ketika menyebut “diduga” Tito Karnavian kini sedang digadang-gadang oleh beberapa petinggi PKS yang dikoordinir oleh Sekjen PKS Habib Aboebakar Alhabsyi untuk berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai bakal Cawapres. Sayangnya, seperti halnya Budi Gunawan, tidak ada konfirmasi langsung dari Habib Aboebakar Alhabsyi. Rasanya tidak mungkin PKS bakal mengajukan kandidat yang santer disebut-sebut terkait skandal “Buku Merah” yang pernah ditangani KPK juga. Jagat media sosial geger sejak Kamis (17/10/2022), setelah Indonesia Leaks merilis bukti baru terkait skandal perusakan buku merah yang membuka kemungkinan dimulainya investigasi lanjutan terkait berbagai kasus yang menyangkut KPK. Sebuah rekaman kamera CCTV yang diterima IndonesiaLeaks memperlihatkan momen perusakan barang bukti buku merah oleh penyidik KPK dari unsur kepolisian. Buku Merah memuat catatan transaksi keuangan CV Sumber Laut Perkasa, perusahaan milik Basuki Hariman, yang disalurkan kepada sejumlah pejabat. Basuki adalah narapidana kasus suap impor daging yang perkaranya turut menyeret hakim Mahkamah Konsitusi Patrialis Akbar. Dalam rekaman CCTV itu terlihat, ada dua penyidik dari unsur kepolisian, yakni Harun dan Roland Ronaldy, terindikasi merusak buku merah di Ruang Kolaborasi lantai sembilan Gedung KPK. Terekam, beberapa moment Harun dan Roland bolak-balik di ruangan itu melakukan sesuatu terhadap buku tersebut. Skandal buku merah jadi persoalan besar lantaran nama mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tertera dalam buku tersebut sebagai salah seorang penerima aliran uang dari Basuki. Dalam berdasarkan BAP sekretaris Basuki yang rutin mencatat di buku itu, Kumala Dewi Sumartono, ada sembilan kali uang mengalir pada Tito dengan nominal mencapai Rp 8,1 miliar, merujuk laporan Tempo. Bukti baru ini juga memunculkan dugaan kemungkinan keterkaitan antara pengrusakan buku merah dengan penyerangan kepada penyidik senior KPK kala itu, Novel Baswedan. Pasalnya, perusakan buku merah terjadi tiga hari setelah pertemuan Novel dengan Tito. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rilisnya CCTV bisa menjadi bukti awal dimulainya kembali penelusuran kasus buku merah atau pun Novel Baswedan. “KPK bisa mengenakan [pasal] obstruction of justice kepada orang yang diduga merusak barang bukti itu, buktinya bisa dipakai adalah rekaman CCTV,” ujar Wana Alamsyah saat dikonfirmasi Tempo. Jadi, sekali lagi, rasanya tidak mungkin kalau pejabat PKS menyodorkan Tito untuk dipasangkan sebagai Bacawapres Anies Baswedan. Tito pun sekarang ini sedang galau menghadapi skandal Buku Merah dan Ferdy Sambo yang disebut sebagai Kepala Satgassus Nusantara dan Merah Putih yang dibentuk semasa Tito menjabat Kapolri. Menyitir tulisan Kisman Latumakulita di atas, alangkah lebih baiknya jika PDIP dan PKS segera menjawab perihal “dukungan” pada Budi Gunawan maupun Tito Karnavian itu. Benarkah parpol ini mendukung? (*)
Kasak-kusuk untuk Menjadi Nakhoda Muhammadiyah di Muktamar Ke-48
Kita menginginkan ada seperti tipikal Pak AR lagi di Muhammadiyah. Yang ke atas punya ketegasan dan ke bawah punya marhamah ke warga persyarikatan Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ketua LDK PWM DKI MUHAMMADIYAH bukan partai politik. Tetapi Muhammadiyah punya amal usaha dan pendukung serta simpatisan separoh dari warga masyarakat di negeri ini. Maka dari itu Muhammadiyah menjadi seksi dan gula-gula bagi siapa yang berkuasa dan ingin berkuasa baik itu di Muhammadiyah atau di pemerintahan. Tapi, sayangnya Muhammadiyah sudah punya cara sendiri dalam mengatur dirinya yang gak bisa dikangkangin oleh pihak lain siapapun dia. Mau jadi Ketua Umum (Ketum) silakan atau mau jadi Ketum kedua kali juga silakan. Gak ada yang bisa melarang dan mencegahnya. Tapi kalau pengen jadi Ketum kemudian membentuk Tim-tim dari kalangan angkatan mudanya yang hampir persis sama dengan yang ada di partai-partai politik yang sikat-sikut sana-sini dan membentuk polarisasi yang kemudian menyebabkan warga persyarikatan terbelah seperti saat Pemilihan Presiden (Pilpres) itu yang gak elok dan gak boleh. Dulu ada kejadian orang yang tidak masuk jadi calon Ketum tapi beliau dipilih secara aklamasi oleh semua pengurus untuk jadi Ketum. Itu pernah terjadi. Yakni KH. Sutan Mansur. Model seperti ini tidak pernah terjadi di organisasi manapun baik organisasi massa atau politik baik di dalam negeri atau di dunia. Itu hanya terjadi di Muhammadiyah. Apakah hal semacam ini bisa terjadi di era milenial lagi seperti saat ini di Muktamar ke-48? Kayaknya hal itu Sulit bin Susah. Why atau Kenapa? Karena orang sekarang punya kepentingan pribadi dengan Muhammadiyah cukup tinggi. Mereka mau jadikan Muhammadiyah sebagai tunggangan untuk Kepentingan Pribadi dan Kelompoknya. Seperti yang sudah terjadi di beberapa Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) saat ini. Ada yang punya kepentingan ingin jadi rektor. Dan, kalau sudah jadi rektor, ingin bisa dua atau tiga priode tanpa prestasi. Ada yang pengen jadi direktur di suatu AUM tanpa malu-malu memintanya agar dia bisa duduk di situ. Padahal Aib bagi Muhammadiyah minta-minta jabatan. Ada yang pengen jadi pengurus di suatu AUM yang gak mau diganti-ganti dengan orang lain kecuali dia mati. Ada yang benar-benar cari hidup di Muhammadiyah karena sudah pensiun di pemerintahan daripada gak ada pemasukan cuan ke kantongnya maka lebih baik jadi pengurus Muhammadiyah. Lumayan kan ada honornya. Padahal dia sudah hafal betul perkataan Yai Ahmad Dahlan “Hidup-hidupkan Muhammadiyah jangan cari hidup di Muhammadiyah”. Ke semua kelompok manusia yang dicontohkan di atas itu mereka adalah orang-orang taat kepada Allah tapi masih hubuddunnya. Jadi, pengurus dan jabatan apa aja di Muhammadiyah silakan saja dan itu tidak haram tapi jangan Kemaruk dan Serakah. Karena organisasi ini milik umat, bukan milik bapak moyang ente. Jadi harus bergiliran. Kecuali ada aturan khusus yang telah disepakati bersama dan disetujui bersama agar anda menduduki jabatan itu sampai kiamat. Itu baru boleh. Seperti yang terjadi sama KH. AR Fakhrudin, beliau jadi Ketum cukup lama karena keteladanan yang beliau miliki. Beliau dengan Kultur Jawanya bisa meredam Pak Harto (Soeharto) sang presiden saat itu yang semua orang takut hatta Jenderal semut saja di negeri ini takut dengannya. Tapi Alhamdulillah Pak AR begitu panggilannya bisa mengatasinya. Kita menginginkan ada seperti tipikal Pak AR lagi di Muhammadiyah. Yang ke atas punya ketegasan dan ke bawah punya marhamah ke warga persyarikatan. Kira-kira ada gak model-model kayak Pak AR lagi? Ke depan Muhammadiyah harus dipimpin oleh seorang yang bermental kayak Pak AR. Yang kesempatan beliau jadi kaya terbuka luas tapi beliau memilih jualan bensin eceran di depan rumahnya sambil nunggu dengan membaca kitab kuning. Oh Pak AR kami merindukan sosok karismamu di Muktamar 48 Muhammadiyah ini. Allahummag filahu warhamhu wa\'afihi wa\'fuanhu. Nasrum Minallahi wafathun Qoriib wa Basysyiril Mukminin. Wallahu A\'lam ... (*)
Elon Musk Sebut Masa Depan RI Cerah, LaNyalla: Harus Didukung Arah Kebijakan Negara
Denpasar, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan pandangan pendiri Tesla, Elon Musk, yang menyatakan masa depan Indonesia cerah karena bonus demografi dan SDA yang melimpah, adalah hal yang sangat positif. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan bonus demografi dan sumber daya alam melimpah tersebut tidaklah cukup untuk mengangkat bangsa ini. Karena ada variabel lain yang juga penting. “Yang lebih penting adalah arah kebijakan negara. Harus mengutamakan national interest di atas segala-galanya. Sehingga negara harus kembali berkuasa penuh atas bumi air dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,” kata LaNyalla, saat menghadiri KTT G20 di Denpasar, Bali, Rabu (16/11/2022). Dikatakan LaNyalla, globalisasi yang ditunggangi kepentingan neoliberalisasi memaksa negara hanya bertindak sebagai “host” untuk kepentingan asing, terbukti membuat negara lemah dan terjebak dalam utang. “Karena itu, saya sering sampaikan pengelolaan kekayaan mineral Indonesia, seharusnya kita kembalikan kepada sistem yang didisain para pendiri bangsa, melalui penerapan secara murni Pasal 33 dan Penjelasan UUD 45 naskah asli,” tukasnya. Begitu pula dengan tujuan negara, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak bisa dimaknai hanya dengan mencerdaskan otak saja. “Tetapi harus mencerdaskan kehidupan. Itu namanya membangun human capital,” imbuhnya. Ditambahkan LaNyalla, jika arah kebijakan negara tepat dan kecerdasan kehidupan bangsa tercapai, maka apa yang dikatakan Elon Musk itu niscaya benar-benar terwujud. Sebelumnya, saat B20 Summit, pendiri Tesla Elon Musk membuat prediksi dengan mengatakan Indonesia memiliki masa depan cerah. Karena, Indonesia memiliki bonus demografi yang besar serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. (mth/*)
Komjak Minta Kajati Jawa Timur Dipecat, Diduga Istri Kedua Jaksa Agung
Jakarta, FNN – Berdasarkan temuan dari Koalisi Masyarakat Penjaga Adyaksa (Komjak), status perkawinan Burhanuddin dengan Mia (istri kedua) terungkap setelah Koalisi menemukan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda atas nama Jaksa Agung Sianitar (ST) Burhanuddin. Komjak juga menuntut Jaksa Agung Burhanudin dipecat karena dugaan penggunaan KTP ganda dan menyalahi aturan beristri lebih dari satu. “Kami datang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu, 17 November 2021, untuk menyampaikan laporan tentang dugaan Jaksa Agung memiliki informasi identitas berbeda-beda. Kami menyerahkan surat aduan, satu lembar identitas, dan empat lembar informasi lain yang berbeda-beda terkait identitas Jaksa Agung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata Ketua Komjak Hajarudin, usai mendatangi Kemendagri untuk meminta klarifikasi atas laporan mereka setahun lalu, (8/11/2021). Komjak ditemui salah satu staf Kemendagri. Mendagri Tito Karnavian sedang tidak ada di tempat. “Kami berharap dan menuntut Menteri Dalam Negeri menyelesaikan masalah ini agar tidak membuat kegaduhan, serta memastikan identitas Jaksa Agung yang benar. Hal tersebut sangat penting karena Jaksa Agung adalah marwah kejaksaan, sehingga informasi harus jelas mengingat jika ada identitas yang salah,” kata Hajaruddin. Untuk diketahui, pada Oktober 2021 lalu, Komjak mendapatkan temuan dua KTP atas nama ST Burhanuddin. KTP pertama bernomor 32170** atas nama DR. ST Burhanuddin, SH, MH. KTP tersebut beralamat di Bandung, Jawa Barat. Di situ tercantum bahwa pemilik KTP lahir di Cirebon, 17 Juli 1959. Nomor KTP tersebut tercantum dalam KK bernomor 32170**. Dalam KK tersebut tercatat bahwa Burhanuddin memiliki istri bernama Sruningwati, SH. Sementara itu, ada satu lagi KTP bernomor 31740***, juga atas nama DR. ST Burhanuddin SH, MH. Di situ juga tercantum bahwa pemilik KTP lahir di Cirebon pada 17 Juli, tetapi tahun 1960 – beda satu tahun dengan KTP pertama. Alamat KTP tersebut di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan tercantum dalam KK bernomor 31740xxx. Dalam KK tersebut, ST Burhanuddin tercatat memiliki istri bernama Dra. Mia Amiati Iskandar. Sebagaimana dikutip Info Indonesia, Kamis, 28 Oktober 2021, petugas bagian Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel, Marsuhil, membenarkan jika Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki nomor induk kependudukan (NIK) alias KTP ganda. Meski demikian, “Yang berlaku hanya KTP elektronik,” kata Marsuhil, sebagaimana dikutip Info Indonesia, Jumat, 29 November 2021. Marsuhil memastikan jika ST Burhanuddin adalah warga Pejaten Barat, dan yang bersangkutan menjabat sebagai Jaksa Agung. Sementara itu, Petugas Kelurahan Pejaten Barat Marsudi dan dan Ketua RT 010 Jalan Ayub, Pejaten Barat, Agus – sebagaimana dikutip Info Indonesia pada 29 November 2021 – memastikan jika ST Burhanuddin yang beralamat di Pejaten itu memiliki istri bernama Dra. Mia Amiati Iskandar atau lebih dikenal sebagai Mia Amiati. Mia ketika itu (November 2021) merupakan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI. Sementara, berdasarkan situs resmi Kejaksaan RI, Ikatan Adhyaksa Darmakarini (IAD) Pusat dipimpin oleh Sruningwati Burhanuddin, yang disebut sebagai Ibu Jaksa Agung. Pernyataan resmi situs Kejaksaan itu menegaskan bahwa istri dari Jaksa Agung Burhanuddin adalah Sruningwati Burhanuddin. Karena disinyalir menikah dengan ST Burhanuddin sebagai istri kedua, Mia Amiati dilaporkan Komjak ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mia dinilai melanggar PP Nomor 45 Tahun 1990. PP ini merupakan revisi regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Berdasarkan PP tersebut, perempuan PNS dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat. “Untuk itu kami mendesak supaya Mia Amiati dicopot dari jabatan Kajati Jawa Timur dan PNS. Mia Amiati, sebagai PNS perempuan, melanggar PP tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS. Sanksinya, sebagaimana yang disebutkan pada PP tentang Disiplin PNS, adalah pemecatan secara tidak hormat. Karena PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat,” kata Hajarudin. “Kami juga mendesak agar Burhanudin dicopot dari jabatan Jaksa Agung karena melanggar TAP MPR RI Nomor IX Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hubungan Jaksa Agung Burhanuddin dan Mia Amiati adalah suami-istri, sehingga berpotensi KKN dan menimbulkan konflik kepentingan,” tegas Hajarudin. “Kami berharap Menteri Dalam Negeri segera merespons dengan keterangan pers bersama Kejaksaan Agung, sehingga berita dan informasi yang beredar tersebut bisa selesai,” tuturnya. (mth/SHY)
Nilai Strategis Muktamar Muhammadiyah
Mengingat strategisnya Muktamar Muhammadiyah ke-48 ini, maka sudah semestinya warga Muhammadiyah, khususnya para kader mampu bersinergi dan memfokuskan perhatian pada kesuksesan penghelatan akbar organisasi berkemajuan di Indonesia ini. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan SETELAH menunda rencana pelaksanaan tahun 2020, maka Muktamar Muhammadiyah ke-48 akan direalisasikan tanggal 18-20 Nopember 2022. Tetap bertempat di Kota Solo, Jawa Tengah. Agenda rutin yang dilakukan lima tahunan ini tentu penting bagi pengembangan Muhammadiyah ke depan. Muktamar ke-48 memiliki nilai yang sangat strategis, sekurangnya: Pertama, menjadi ajang silaturahim warga Muhammadiyah. Silaturahmi ini spesial mengingat diselenggarakan pasca pandemi Covid-19. Suasana yang mencekam akibat pandemi telah menghambat silaturahmi secara fisik. Tiga juta warga akan berada di area untuk temu kangen, temu rasa, dan sebagiannya temu pikir. Bergembira dalam bingkai persaudaraan. Kedua, evaluasi dan konsolidasi organisasi. Perjalanan 7 tahun ke belakang yang dinamis penting dievaluasi baik kerja institusi, jaringan maupun amal usaha. Program 5 tahun ke depan dirancang dengan pedoman perjuangan yang terus diperkuat. Maju dan mencapai keberhasilan pragmatis dengan berbasis ideologis. Ketiga, mengantisipasi perkembangan sosial politik. Muktamar menjelang tahun politik tentu rentan. Akan tetapi sistem baku yang telah dimiliki Muhammadiyah khususnya dalam pola pemilihan Pimpinan cukup kuat untuk menghadapi intervensi dan guncangan politik. Sebaliknya sikap politik yang direkomendasikan sangat diperlukan, relevan dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Keempat, berdekatan dengan KTT G-20 di Bali memberi inspirasi dan spirit tersendiri bagi Muhammadiyah untuk lebih banyak berbuat di kancah global. Keberadaan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah di berbagai belahan dunia menjadi strategis bagi peningkatan kiprah tersebut. Muktamar untuk dunia yang lebih adil, damai, dan beradab. Kelima, penguatan nilai keagamaan dalam berbangsa dan bernegara. Di tengah arus kuat sekularisasi dan peminggiran nilai-nilai relijiusitas bangsa, Muhammadiyah bersama lembaga keagamaan lain harus mampu menjadi benteng pertahanan yang kokoh. Melalui gerakan da\'wah masif, nilai-nilai Qur\'an dan Sunnah diimplementasikan. Rezimintasi faham keagamaan harus dikoreksi dan diluruskan. Mengingat strategisnya Muktamar Muhammadiyah ke-48 ini, maka sudah semestinya warga Muhammadiyah, khususnya para kader mampu bersinergi dan memfokuskan perhatian pada kesuksesan penghelatan akbar organisasi berkemajuan di Indonesia ini. Muktamar harus berdaya guna bagi umat, bangsa dan negara. Muhammadiyah adalah organisasi Islam untuk Indonesia dan dunia. Selamat Muktamar Muhammadiyah ke-48. Argo Wilis, 16 Nopember 2022. (*)
Komunis Sudah Menjadi Sel-sel Masuk ke Segala Kehidupan Bangsa dan Negara
Bagaimana bisa dikatakan kumpulan ideologi dunia kalau justru bertentangan dengan Pancasila. Sungguh aneh jika elit politik melalui partainya tak lagi bisa memahami Pancasila justru mencari ilmu ke Partai Komunis China (PKC). Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila BANYAK partai politik mengirim kadernya ke Partai Komunis China (PKC) untuk belajar ke sana tidak jelas apa yang dipelajari dari PKC itu. Bukan hanya kader partai yang dikirim, tetapi perwira kepolisian juga dikirim ke negara Komunis China. Kita mengalami distorsi pemahaman tentang komunis sementara ideologi negara Pancasila sudah diamandemen, sudah tidak menjadi dasar negara. Dihilangkannya ideologi negara berdasarkan Pancasila itu banyak yang tidak memahami. Sementara lembaga negara MPR, DPR, dan Penguasa masih menganggap Pancasila itu ada. Kajian yang kami lakukan ternyata persoalan Ideologi Pancasila masih terjadi perdebatan dan tidak banyak mengerti Ideologi Negara Berdasarkan Pancasila itu yang mana dan ada di mana? Ada para pakar merasa Pancasila bukan Ideologi, ada yang mengatakan bahwa Pancasila adalah Kumpulan Ideologi dunia. Bagaimana Pancasila dikatakan kumpulan ideologi dunia kalau Pancasila itu antitesis Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, dan Komunisme. Ideologi dunia Marxisme, Lininisme, Kapitalisme, Liberalisme, itu hanya bicara Manusia dan Materialisme. Sedangkan Pancasila bicara Tuhan, Manusia, dan Alam (materialisme). Bagaimana bisa dikatakan kumpulan ideologi dunia kalau justru bertentangan dengan Pancasila. Sungguh aneh jika elit politik melalui partainya tak lagi bisa memahami Pancasila justru mencari ilmu ke Partai Komunis China (PKC). Pancasila itu ilmu kehidupan berbangsa dan bernegara justru dicampakan. Ajaran komunis apapun bentuknya jelas dilarang, apalagi berangkat langsung ke Partai Komunis China jelas melanggar Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Bagaimana kita akan menegakkan hukum kalau elit dan penegak hukumnya melanggar komitmen berbangsa dan bernegara. Isu tentang PKI merebak ke mana-mana tetapi tentu PKI bukan bodoh dengan menggunakan logo palu arit dan tidak akan mengibarkan bendera PKI tetapi sudah menjadi sel-sel masuk yang ke semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hanya mengendus cara-cara komunis merebak di kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa merasakan masih adanya pecah-belah, juga adanya Islamophobia, adanya ketidakadilan. Semakin hari semakin terbuka bagaimana polisi kebobrokannya mulai soal judi, narkoba, backing mem-begking-i kelompok oligarki. Komunis sudah bangkit dan sudah masuk ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan kita lengah terhadap semua itu karena dengan digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 maka sesungguhnya yang diganti adalah UU ideologi Pancasila. Isi dari TAP MPRS XXV/1966 terdiri dari empat pasal, yaitu: Pasal 1 Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 Nomor 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut di atas menjadi Ketetapan MPRS. Pasal 2 Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang. Pasal 3 Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan. Pasal 4 Ketentuan-ketentuan di atas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia. Tap MPRS ini masih berlaku tetapi semua berkhianat dan tidak ada yang sadar ketika negeri ini sudah di titik nadir. Oleh sebab itu segera kembali ke UUD 1945 asli jika ingin menyelamatkan negeri ini. (*)
Berpotensi Dibawa ke Mahkamah Internasional: Gas Air Mata Penyebab Kematian Aremania!
Jika menyimak hasil uji laboratorium dari sampel gas air mata itu, maka yang patut dipertanyakan lagi adalah mengapa polisi sampai harus membawa dan menembakkan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan itu? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN TEPAT peringatan 40 hari atas tewasnya 135 suporter Aremania di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, 1 Oktober 2022, suporter Arema FC itu menggelar aksi damai pada Kamis (10/11/2022). Ratusan suporter mengusung keranda dan membentangkan spanduk besar berlatar hitam dengan tulisan bernada sindiran yang menyasar aparat, “Urus Bokep Gerak Cepat Urus Tragedi Lemah Syahwat”. Aksi tersebut diposting melalui akun Twitter @punditfootball yang terpantau pada Jumat (11/11/2022) ini. Suporter Aremania menyentil langkah aparat yang cepat menangani skandal video porno “Kebaya Merah” di Kota Surabaya dibandingkan mengusut tragedi Kanjuruhan yang menurut Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) bentukan pemerintah dan Komnas HAM, dipicu dari aksi tembakan gas air mata dari aparat selepas pertandingan Arema FC Vs Persebaya itu. Dus, “40 hari pasca Tragedi Kanjuruhan, Aremania menggelar aksi pada Kamis sebagai bentuk kekecewaan karena lambatnya pengusutan,” cuit pemilik akun @punditfootball mengunggah foto yang nampak menunjukkan Aremania menggelar aksi dengan mengenakan busana serba hitam. Aremania membawa 135 keranda dalam aksinya representasi atas jumlah korban tewas, termasuk tragedi yang menjadi salah satu terbesar dalam pertandingan sepak bola profesional dunia. Dalam aksinya, Aremania juga memperlihatkan para foto korban. Selain keranda, Aremania FC ikut membawa spanduk, banner, hingga poster ungkapan duka maupun tuntutan untuk keadilan dalam penegakkan hukum Tragedi Kanjuruhan. Salah satu spanduk diantaranya juga tampak menyindir pengusutan kasus Tragedi Kanjuruhan yang dinilai urung menemukan titik temu. “Sementara, untuk penindakan kasus video porno terbilang cepat. Padahal, bukti foto dan video terkait Tragedi Kanjuruhan jauh lebih banyak,” lanjut keterangan tertulis Pundit Football disertai video singkat. Aremania menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi memperingati 40 hari Tragedi Kanjuruhan. Salah satu tuntutan utama mereka yakni memproses secara hukum seluruh aktor di balik tragedi Kanjuruhan, termasuk petugas yang menembakkan gas air mata. Mereka juga menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, seluruh korban dan keluarga dalam tragedi layak menerima kompensasi. Bersamaan dengan 40 hari peringatan terbunuhnya 135 Aremania itu, jauh dari Malang, Ketua DPR Puan Maharani dan ibunya yang juga Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memilih ke Korea Selatan. Padahal hari itu juga bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November 2022, keduanya memilih ke lokasi Tragedi Itaewon di Kota Seoul, Korsel daripada ke Stadion Kanjuruhan, yang waktu tempuhnya hanya sekitar 1,5 jam saja dari Jakarta. Kedua tokoh politik itu juga mengekspresikan rasa duka atas tragedi tersebut dengan menaruh bunga. Kedatangan keduanya dipersiapkan oleh protokoler DPR, KBRI Seoul, dan pihak Korsel. Keduanya mendatangi tempat menyampaikan duka bagi VIP. Di situ keduanya menaruh bunga dan menuliskan ucapan duka cita. Jarak tempat duka bagi VIP dan lokasi tragedi sekitar 300 meter, masih di wilayah Itaewon. Keduanya membawa nama sebagai pimpinan DPR dan Ketum partai ketika mengucapkan bela sungkawa. Sedangkan korban akibat penembakan gas air mata di Kanjuruhan nyaris tak dapat ucapan bela sungkawa sama sekali, apalagi didatangani oleh keduanya, padahal jarak Jakarta – Malang cuma sekitar 1.000 km saja. Ironis bukan? Miris sekali. Selamat jalan “Pahlawan Aremania”! Meski kedua tokoh politik itu tidak peduli dengan korban Stadion Kanjuruhan, toh masih banyak rakyat yang menaruh empati kepada mereka. Langgar HAM Berat Salah seorang diantaranya adalah budayawan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, mendukung suporter Arema FC, Aremania, untuk melaporkan tragedi Stadion Kanjuruhan ke Mahkamah Internasional. Mengutip Kompas.com, Sabtu (05/11/2022, 19:40), dukungan Cak Nun pada Aremania itu disampaikan saat berkunjung ke Gate 13 Stadion Kanjuruhan, Jumat (4/10/2022) sore. Ditemani Aremania dan warga sekitar, Cak Nun mendatangi Gate 13 stadion yang menjadi titik fatal tragedi Kanjuruhan. Kemudian, dilakukan tabur bunga dan doa bersama untuk para korban yang tewas pada tragedi memilukan itu. Cak Nun menyayangkan terjadinya tragedi Kanjuruhan. Baginya, hal ini bisa terjadi karena adanya respons berlebihan aparat terhadap Aremania dengan tembakan gas air mata. Padahal, kata Cak Nun, suporter kecewa lalu turun ke lapangan itu biasa. “Tidak hanya Aremania, cara suporter sepak bola di Inggris pun justru lebih parah dari ini,” ujar budayawan yang juga biasa disapa Mbah Nun itu. Tokoh intelektual muslim Indonesia itu juga berpesan kepada Aremania dan warga Malang untuk terus mengawal proses hukum tragedi ini. Cak Nun juga siap memfasilitasi Aremania untuk melaporkan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. Cak Nun kemudian bertanya, ”Aremania ada yang sudah melaporkan kejadian ini ke Mahkamah Internasional, di Den Haag, Belanda? Kalau belum, ini saya membawa teman dari Yayasan Kalimasada Nusantara. Mereka siap memandu Aremania membawa tragedi ini ke Mahkamah Internasional.” Mahkamah Internasional (International Criminal Court-ICC) adalah peradilan yang menangani kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan. Kasus pelanggaran HAM berat akan ditangani Mahkamah Internasional jika negara dirasa tidak mampu karena terjadi kegagalan sistem peradilan nasional secara menyeluruh maupun sebagian. Mahkamah Internasional juga bisa turun tangan jika sebuah negara dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan proses peradilannya. Cak Nun kemudian berharap dilakukan pengibaran 135 bendera setengah tiang di area Stadion Kanjuruhan, sebagai bentuk simpati kepada korban. Apalagi jika Pemerintah Daerah setempat kemudian mendukung dengan cara mengibarkan bendera merah putih setengah tiang se-Malang Raya. “Itu lebih baik,” kata Cak Nun. Sementara, hasil uji laboratorium memastikan ada komponen ikutan dalam gas air mata di Stadion Kanjuruhan. Komponen ikutan itu hasil penguraian senyawa utama di serbuk yang membahayakan. Hasil uji pada dua laboratorium ini mengungkap, selain senyawa CS gas yang menjadi komponen utama gas air mata, setidaknya ada empat senyawa lain yang ditemukan. Melansir Kompas.com, Kamis (10 November 2022 05:27 WIB), menyebutkan, komponen utama dari gas air mata adalah O-chlorobenzylidene malononitrile sebanyak 49,6 persen. Senyawa ini dikenal dengan sebutan CS gas. Namun ada empat komponen ikutan hasil penguraian CS gas yang ditemukan yakni, 2-chlorobenzaldehyde (36,5%), 0-chloropropylbenzene (11,6%), benzene (1,2%), dan benzyl dichloride atau p-Chlorobenzyl chloride (1,1%). Empat komponen ikutan dari sampel gas air mata yang ditembakkan polisi di Stadion Kanjuruhan memiliki sifat beracun, mudah terbakar, menimbulkan kerusakan organ tubuh, dan pada kondisi tertentu bisa memicu kematian. “Semua senyawa bisa memicu kanker. Ketika kena paparan gas, maka akan menjadi senyawa berbahaya,” kata peneliti AKS ditemui kampusnya, Rabu (2/11/2022). Sampel yang diuji merupakan gas air mata yang ditemukan di tribun utara Stadion Kanjuruhan. Menurut AKS, CS gas terurai menjadi empat senyawa berbahaya karena penyimpanan yang tidak layak, telah kedaluwarsa, serta akibat kelembapan udara. Senyawa ikutan ini teridentifikasi setelah peneliti melarutkan serbuk gas air mata dan memasukkannya ke mesin bernama Gas Chromatography Mass Spectrometer. “Pada menit ke-29, kami mendapatkan spektra (seperti sidik jari) senyawa ini,” ungkap AKS.. Faktor lain yang memperparah dampak gas air mata yaitu waktu penembakan malam hari. Penguraian zat gas air mata pada malam hari itu, kata AKS, lebih lambat dibanding siang hari karena pengaruh suhu udara. Empat komponen ikutan dari sampel gas air mata yang ditembakkan tersebut memiliki sifat beracun, mudah terbakar, menimbulkan kerusakan pada organ tubuh, dan pada kondisi tertentu bisa memicu kematian. Semua senyawa bisa memicu kanker. Ketika kena paparan gas, maka akan menjadi senyawa berbahaya. Hasil uji laboratorium dari salah satu kampus negeri di Jatim ini terkonfirmasi dengan pengujian sepuluh sampel gas air mata di laboratorium milik lembaga riset pemerintah. Dari dokumen hasil uji laboratorium yang diperoleh Kompas, salah satu butir risalah penelitian menyebutkan, dari semua sampel yang diuji itu, terdapat senyawa lain yang diperkirakan hasil penguraian CS gas. Namun tidak ada penjelasan nama senyawa lain tersebut. Risalah menyebut kemungkinan penambahan senyawa lain pada sepuluh sampel gas air mata. Sepuluh sampel gas air mata yang diuji di laboratorium milik lembaga riset pemerintah ini berasal dari Satuan Brimob Polda Jatim, Shabara Polres Malang, dan suporter Arema FC. Sampel berupa amunisi gas air mata hijau polos, ungu polos, merah polos, amunisi flashball powder kaliber 4 mm (merah), amunisi flashball smoke kaliber 4 mm (kuning), amunisi biru polos, selongsong perangkat gas air mata, amunisi silver polos, amunisi silver GL-2303/L, dan amunisi CS flashball. Jika menyimak hasil uji laboratorium dari sampel gas air mata itu, maka yang patut dipertanyakan lagi adalah mengapa polisi sampai harus membawa dan menembakkan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan itu? Bukankah FIFA melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion? Siapa yang mengizinkan dan perintahkan penembakan tersebut? Jangan korbankan polisi di level bawah untuk urusan ratusan nyawa yang melayang ini. Tidak salah kalau kemudian Cak Nun siap memfasilitasi jika Aremania pada akhirnya membawa tewasnya 135 suporter di Stadion Kanjuruhan ini ke MI di Den Hag, karena ini masuk kategori pelanggaran HAM berat. (*)
LaNyalla: Sesi Ketahanan Pangan G20 Sebaiknya Bahas Kedaulatan dan Dengar Suara Aktivis Lingkungan
Denpasar, FNN – Salah satu ancaman global yang serius adalah krisis pangan dunia. Dan peringatan soal itu sudah disampaikan Badan Pangan Dunia (FAO). Sehingga, dalam pembahasan G20 Sesi Ketahanan Pangan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Indonesia serius membahas ketahanan pangan dengan paradigma kedaulatan dalam negeri. “Artinya Indonesia mampu membangun ketahanan pangan tanpa ketergantungan dengan bahan yang kita tidak berdaulat. Alias yang masih harus kita impor. Termasuk bahan baku pupuk kimia dan obat-obatan serta vaksin ternak,” tandasnya (15/11/2022) di Bali. Untuk itu, industri penunjangnya harus dibangun di sini, dengan bahan baku yang ada di sini. Dikatakan LaNyalla, negara-negara G20 sudah menerapkan bioteknologi agrikultur. Termasuk AS, Brazil, Tiongkok dan India. Tetapi Indonesia masih mendiskusikan. Padahal kita memiliki Lembaga Riset dan Penelitian untuk itu. “Bioteknologi terbukti sebagai jawaban atas perubahan iklim, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau,” imbuhnya. Karena itu ia berharap, Sesi Ketahanan Pangan G20 juga mendengar aspirasi dari para pegiat lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi dan lainnya. Yang sudah menyuarakan beberapa kritik dan masukan mereka. “Kritik mereka membangun. Termasuk kritik terhadap program Food Estate Singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang kini videonya viral. Selain dianggap gagal, juga berdampak alih fungsi hutan cukup luas,” urai Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Padahal, lanjut LaNyalla, pemerintah sendiri sudah mengatakan, melalui Menkeu, bahwa ada ancaman yang lebih dahsyat dari Pandemi Covid, yaitu perubahan iklim, karena pemanasan global yang juga disumbang deforestasi hutan. LaNyalla juga memberi masukan bahwa Indonesia masa depan, dengan keunggulan komparatif sumber daya alam serta jumlah penduduk usia produktif, seharusnya mampu menjadi lumbung pangan dunia dan penghasil oksigen melalui biodiversitas hutan. Ketua DPD RI menghadiri KTT G20 didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. (mth/*)
Rencana Satgasus KY Seperti Jurus Pendekar Mabok
Jika Komisi Yudisial membentuk Satgasus, secara tidak langsung Komisi Yudisial hanya mengamini bahwa mereka tidak bekerja dalam menjaga martabat pengadilan dan tidak becus dalam melakukan seleksi hakim di Mahkamah Agung. Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis-CBA TERJERATNYA dua Hakim Mahkamah Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh membuktikan bobroknya kinerja Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga keluhuran, martabat, dan memverifikasi Hakim Agung. Perlu dicatat, masalah jual-beli perkara oleh hakim bukan kali ini saja terjadi, tercatat sejak 2012 sampai 2019 terdapat 20 hakim yang terjerat. Menyikapi fenomena luar biasa ini, baik Mahkamah Agung (MA) maupun KY belum menunjukkan langkah serius dan konkrit. Sebagai contoh yang tengah dilakukan Komisi Yudisial bukannya melakukan evaluasi terhadap kinerja di internalnya, yang dilakukan malah ingin membentuk Satgasus yang secara tidak langsung mengamini bahwa Komisi Yudisial memiliki kinerja yang rusak. Rencana Komisi Yudisial yang ingin membentuk Satgasus, adalah tindakan reaksioner atau tidak lebih dari jurus mabok yang tidak jelas landasan atau dasar hukumnya dan tidak terukur karena tidak jelas tujuannya. Sudah sejak 2012 atau setidaknya tahun 2019 dimana terdapat oknum hakim terlibat korupsi, tapi baru saat ini Komisi Yudisial ingin membentuk Satgasus. Idealnya, tanpa embel-embel Satgasus jika saja tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Yudisial dijalankan dengan baik tidak akan ada cerita puluhan hakim terjerat karena melakukan jual-beli perkara. Komisi Yudisial adalah lembaga negara penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan pada hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Selebihnya, UU Nomor 18 Tahun 2011 pasal 20 menjelaskan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, sehingga Komisi Yudisial harus melakukan pemantauan, dan pengawasan terhadap perilaku hakim, bukan malah membentuk Satgasus yang akan menghabiskan anggaran negara. Komisi Yudisial memang sudah seharusnya bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dalam rangka pemantauan terhadap indikasi pelanggaran-pelanggaran kode etik hakim oleh para hakim. Sehingga, persyataan yang disampaikan tidak lagi “akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum”, tapi memang seperti itulah seharusnya dilakukan oleh komisi yudisial sejak dulu. Pernyataan Komisi Yudisial yang ingin “membentuk satgasus” dan “akan bekerjasama dengan aparat hukum” dalam menjaga hakim merupakan bukti minimnya kinerja Komisi Yudisial, minimnya pemahaman Komisi Yudisial dalam menjalankan amanat Undang-Undang. Sehingga, keinginan Komisi Yudisial untuk membentuk Satgasus dan bekerjasama dengan aparat hukum hanyalah upaya Komisi Yudisial lari dari tanggungjawab, dan Komisi Yudisial hanya akan melakukan pemborosan terhadap anggaran negara. Tidak perlu lagi membuat Satgasus. Jika Komisi Yudisial membentuk Satgasus, secara tidak langsung Komisi Yudisial hanya mengamini bahwa mereka tidak bekerja dalam menjaga martabat pengadilan dan tidak becus dalam melakukan seleksi hakim di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial patut kembali membaca undang-undang terkait tugas fungsi dan wewenangnya. Banyaknya hakim yang terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi membuktikan bahwa selama ini Komisi Yudisial belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan diperlukan pembenahan internal. Mulai dari proses seleksi hakim, pembinaan dan pengawasan hakim, serta sanksi dan hukuman bagi hakim yang melanggar hukum, keseluruhannya perlu dievaluasi, bukannya membuat Satgasus yang berpotensi menambah beban APBN. (*)
Rakyat Kelaparan, Mengapa Orang Islam Berhaji yang Disalahkan?
Coba kalau yang mati ini di era Anies alias ARB masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, maka habis Anies diberitakan, dibuli habis-habisan 7 hari 7 malam ditambah 3 bulan secara maraton. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung PASAL 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam UU itu gak ada disebut orang Islam diamanatkan negara supaya fakir miskin tidak terlantar dan mati. Jelaskan apa ada undang-undangnya. Tapi, KOMPAS bikin artikel yang jadi berita lebih baik membiarkan orang kelaparan daripada pergi haji. Orang miskin dan anak terlantar bukan tugas orang pergi haji. Itu kewajiban negara. Tapi bagaimana rakyat bisa diurus kalau yang ngurus berijazah yang diduga palsu? Memang dalam Islam diajarkan kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya. Tapi, kenapa kalau urusan begini kita kelihatan sok Islami tapi di sisi lain para ustadz, kiai, dan habaib suka ditangkap kalau gak mau nurut pada penguasa yang dzalim ini. Keluarga yang mati ini hidup di tengah-tengah pemukiman orang yang bukan Islam alias pemukiman China yang masyarakatnya loe loe gue gue. Kenapa KOMPAS tidak soroti itu. Koq langsung melimpahkan kesalahan itu kepada Umat Islam yang berhaji. Jelas kelihatan sekali KOMPAS sangat benci kepada Islam alias Islamophobia. Bukan dibikin berita dengan menyalahkan pemerintahnya, tapi menyalahkan Umat Islam yang berhaji. Kalau mau salahkan maka salahkan rezim laknat yang membangun IKN, membangun kereta api cepat dan membiayai buzzerRp dengan uang rakyat. Mending uang-uamg tersebut dipakai untuk kesejahteraan rakyat sehingga gak ada rakyat yang mati kelaparan. Orang pergi haji gak ngutang pada rezim laknat. Itu duit yang mereka pakai dari usaha keringat mereka sendiri. Memang Rasulullah SAW memerintahkan kalau ada tetangga kita yang kelaparan dan kita biarkan untuk membiayai pergi haji maka hajinya kurang Afdhol. Itu kalau tetangganya kelaparan. Nah sekeluarga itu tetangganya semua gak disunat dan pemakan babi serta anjing maka status hukumnya gak kena kepada Umat Islam pada umumnya. Harusnya yang lebih bertanggung jawab itu bukan orang berhaji tapi pemerintah sebagai rezim laknat. Kelihatan sekali sedikit demi sedikit rakyat miskin papa akan terus yang jadi Korban kematian setelah Anies Baswedan tidak jadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka fakir miskin dan orang terlantar gak ada lagi pelindungnya. Mereka dibiarkan mati merana karena gak ada lagi yang memperhatikan mereka. Coba kalau yang mati ini di era Anies alias ARB masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, maka habis Anies diberitakan, dibuli habis-habisan 7 hari 7 malam ditambah 3 bulan secara maraton. Gak tahu ke depan apalagi yang Allah mau perlihatkan kepada kita semua rakyat Indonesia? Food Estate bagaimana kabarnya yang hutan sudah digundulin. Itu hanyalah tipu-tipu saja antara Wiwi dan Wowo dalam mengelabui rakyatnya. Ternyata penyakit tukang tipu itu bisa menular. Wiwi sudah tularkan kepada Wowo. Maka jadilah mereka satu kolam tukang tipu. Masih mau bertahan dengan rezim laknat ini? Wallahu A\'lam. (*)
Kabut Tebal Misteri Dugaan Ijazah dan Silsilah Keluarga Palsu
Namun, jika benar ternyata ijazah Jokowi itu palsu, apakah nanti akan dibuka transparan? Apalagi ini menyangkut “wibawa negara”. Karena bisa dipastikan, Negara bakal malu jika terbukti punya Presiden Berijazah Palsu! Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih Misteri Ijazah Palsu BUKU Jokowi Under Cover 2 tentang dugaan ijazah palsu sesungguhnya sudah ada di sebagian masyarakat, khususnya para pengamat politik dan para tokoh masyarakat luas lainnya. Buku setebal 226 halaman tersebut dipastikan sudah beredar dengan senyap melalui jaringan media sosial. Dalam kondisi Jokowi masih berkuasa dan bisa menggunakan kekuasaannya, mereka tidak berani mengungkap selain hanya diam setelah membacanya. Dalam buku itu memang terkesan belum rapi penyusunannya karena berisi informasi yang diulang-ulang dari satu halaman ke halaman lainnya. Tetapi tidak sulit untuk dimengerti dan ditangkap ceritanya. Cukup menarik tentang dugaan ijazah palsu ini, dilengkapi dengan bukti bukti dokumen dan petunjuk proses pemalsuannya sampai pada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi khususnya ijazah SMA diduga kuat palsu. Misteri dugaan palsunya ijazah Jokowi ternyata juga merambah pada Ijazah SD dan SMP-nya. Sekalipun konon yang digugat ke pengadilan adalah dugaan ijazah palsy yang SMA-nya yang menjadi syarat kelengkapan administrasi saat maju sebagai Walikota, Gubernur, dan Presiden. Halaman 5-33 berisi kronologi ijazah palsu dan pada halaman 33 berdasarkan informasi dan penjelasan dari anak P Joel Martono yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi di SMA Negeri Surakarta dari kelas 3 IPA 2 tahun 1980 tersebut bernomor seri 008112 adalah palsu. Karena no ijazah dengan no seri tersebut adalah milik Joko Wahyudi, bukan milik Joko Widodo. Dari halaman 40 hingga 51 terlihat proses cara pembuatan ijazah palsu diotak-atik nomor induk yang dipalsukan. Dalam proses pelacakan yang cukup rumit dan memakan waktu panjang ada pada halaman 52, Bambang Tri menemukan petunjuk lebih lanjut dari Ibu Sri Handayani (lulusan kelas 3 IPA 1- SMA 6 Surakarta) menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak mengenal yang namanya Joko Widodo dan memastikan ijasahnya palsu. Pada halaman tersebut Bambang Tri sudah bersumpah: “tembak kepala saya kalau saya tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu SD - SMP - SMA dan UGM”. Pada halaman 53, terlihat ijazah asli Ibu Sri Handayani setelah disandingkan dengan copy ijazah Jokowi, Bambang Tri menyimpulkan bahwa “no urut dan nomor seri ijazahnya asli hanya nomor induknya yang palsu (diduga hasil dari rekayasa editan). Pada halaman 158 ada penjelasan bahwa dalam ijazah seharusnya tertulis angka (tujuh, delapan, enam), bukan berupa huruf (a, b, c, d). Penjelasan dari Ibu Handayani masih muncul di halaman 65 bahwa ijazah asli hitam putih (tidak kenal editan) karena pada 1980 belum ada foto editan. Pada halaman 90-112 adalah cerita kedekatan Ibu Sri Handayani sebagai teman Jokowi sejak di SMP 1 Negeri Surakarta. Pada halaman 83, ternyata pada 2014 Cemplon (almarhum) juga bersumpah: “tembak kepala saya bila Jokowi asli lulusan UGM - SMA saja nggak lulus kok”. Lebih lanjut ulasan Cemplon terlihat pada halaman 86-89. Dalam buku tersebut tidak kalah banyak saksi hidup yang membenarkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Silah sengkarut tak ada artinya kalau masing-masing bersikukuh benar dengan pendapatnya masing-masing. Jalan terbaik adalah: - Lewat pengadilan, sayang gugatan ke pengadilan telah dicabut. - Tunjukan ijazah asli Jokowi langsung ke masyarakat luas via sidang terbuka di DPR/MPR. Halaman 182 sampai akhir full contoh pembuktian foto rekayasa ijazah palsu. Tidak termuat dalam buku tersebut ada tanda tanya dari mana Bambang Tri bisa mengatakan dokumen yang dimiliki adalah palsu atau tidak palsu. Perlu chek-rechek yang terdengar info, ternyata Bambang Tri ada bantuan dari ahlinya yaitu Roy Suryo di Jogjakarta. Roy Suryo sering menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan multimedia. Oleh media masa Indonesia ia sering dijuluki sebagai pakar informatika, multimedia, dan telematika. Misteri Silsilah Keluarga Misteri Jokowi bukan hanya soal dugaan ijazah palsusaja, tetapi juga muncul dalam buku tersebut tentang silsilah keluarga. Pada halaman 114 terbaca dugaan menurut Bambang Tri adalah fakta: 1. Sujiatmi alias Jinem itu ibu tiri Jokowi adalah fakta. 2. Widjiatno suami Jinem itu sopir DN Aidit adalah fakta. 3. Mulyono Irlambang itu ayah kandung Jokowi adalah fakta 4. Idayati itu adik tiri Jokowi adalah fakta. Contoh sebuah fakta lain yang membenarkan terjadinya fakta itu. Nama asli Sujiatmi adalah Jinem didukung oleh keterangan Kepala Desa Setempat yang memberikan keterangan begitu pada kakak kandung saya, Bambang Sadono, yang kemudian mengkhianati saya karena Bambang Sadono telah menolak permintaan saya agar kepala desa itu didatangkan di persidangan saya (pengadilan saat ditangkap BNN pertama). Pada halaman 116 ada foto wanita cantik, terlihat agak samar-samar dalam pertunangan Jokowi-Iriana, diduga ibu kandungnya Jokowi, yaitu Yap Mei Hwa? Lagi lagi dugaan tersebut harus dijelaskan oleh Jokowi langsung siapa wanita tersebut. Pada halaman 58, tentang ibu kandung Jokowi, diceritakan pula bahwa Mbah Kiman yang menangkap ibu kandung Jokowi, Yap Mei Hwa, pada 1965 untuk diserahkan kepada Kolonel Yasir Hadibroto. Mbah Kiman menangkap Yap Mei Hwa di rumah guru spiritual Mulyono di Banyubiru, Ambarawa - Semarang. Pada halaman 60 terlihat foto Mbah Kiman. Selanjutnya Yap Mei Hwa juga menunjukkan tempat persembunyian Aidit di belakang stasiun KA Solo. Fakta dalam dugaan Wijiatno adalah sopir Aidit disandingkan dengan beberapa foto pembenaran. Pada halaman 114 Bambang Tri sampai pada kesimpulannya bahwa Jokowi adalah anak Irlambang Mulyono, bukan Notomihardjo. Hubungan dengan Hari Mulyono, beda ibu. Wajah Jokowi persis pamannya, Widjiatno. Sekali lagi status Hari Mulyono adalah adik kandung seayah Jokowi hanya bisa dibantah Jokowi bila dia melakukan test DNA. Jokowi membutuhkan sebuah fakta keras lainnya untuk membantah yaitu test DNA. “Saya (Bambang Tri) mendasarkan sinyalemen saya kepada fakta bahwa ijazah SD Jokowi mencantumkan nama ayah Irlambang Mulyono,” ungkap Bambang Tri. Pada halaman 171 ada tawaran dari Bambang Tri, jalan keluarnya yang juga mudah adalah dilakukannya tes DNA, kalau memang Ibu Sujiatmi itu adalah ibu kandungnya. Pada halaman 172, juga ada tawaran dari Bambang Tri bahwa yang bisa membantah tuduhan itu adalah Jokowi sendiri dengan cara menunjukkan ijazah asli UGM dan SMA ke publik lewat akun resminya. Sekalipun Bambang Tri, sangat yakin “potong leher Bambang Tri kalau Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya SMA dan UGM. Karena, dia memang tidak punya”. Sasaran fitnah ini harus segera diakhiri baik tentang dugaan ijazah palsu dan dugaan kebohongan tentang ayah ibu kandung Jokowi. Jalan terbaik memang lewat pengadilan. Namun, jika benar ternyata ijazah Jokowi itu palsu, apakah nanti akan dibuka transparan? Apalagi ini menyangkut “wibawa negara”. Karena bisa dipastikan, Negara bakal malu jika terbukti punya Presiden Berijazah Palsu! Yang paling mungkin adalah dengan membiarkan masalah ini menguap begitu saja hilang ditelan udara seperti suara – maaf – kentut yang tak berbekas. (*)
Di Manila, Irman Gusman Disambut Bak Negarawan
Di Asia Tenggara, kata Irman, masih ada potensi-potensi konflik yang perlu diatasi, dan tak boleh diwariskan kepada generasi masa depan, sebab akan sangat berbahaya jika ditempatkan dalam konteks persaingan negara-negara besar. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik SEBUAH kejadian langka berlangsung di Manila, Filipina, ketika mantan Ketua DPD RI Irman Gusman disambut layaknya seorang negarawan yang masih menjabat. Ini cerita seorang wartawan yang hari ini pulang dari mendampingi mantan senator Sumatera Barat ini melawat ke negara tetangga itu. Diceritakan, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang penuh khidmat di aula International Business Forum di Manila, menyusul lagu kebangsaan Filipina, “Lupang Hanirang”, mengawali pembukaan International Business Forum di Manila pada 10 November 2022. Siang itu, pada Hari Pahlawan, Ketua DPD RI 2009 - 2016 Irman Gusman disambut meriah sebagai negarawan Indonesia, yang diberi kehormatan memberikan “keynote speech” pada pertemuan para pebisnis terkemuka yang datang dari berbagai negara. Dalam pertemuan pebisnis mancanegara yang membahas tema “ASEAN Economic Recovery in Post-Pandemic Era” tersebut, Irman membeberkan keberhasilan Indonesia mengatasi pandemi Covid-19 serta peluang bisnis yang bertebaran di berbagai daerah di Indonesia, yang masih belum dikenal oleh pebisnis dari berbagai negara, khususnya dari Filipina. Menyampaikan pidatonya dalam bahasa Inggris, Irman juga menggugah komunitas bisnis internasional dengan mengutip ucapan negarawan, founding father, dan Presiden Negara Persemakmuran Filipina Manuel L. Quezon yang pada 9 Desember 1939 menjadi berita utama di berbagai negara. Presiden Manuel Quezon saat itu berkata, “I would rather have a government run like hell by Filipinos, than a government run like heaven by any foreigner. I said that once; I say it again, and I will always say it as long as I live.” [Lebih baik saya melihat suatu pemerintahan yang dijalankan seperti naraka oleh warga Filipina daripada melihat suatu pemerintahan yang dijalankan seperti surga oleh orang asing. Dulu saya katakan itu, kini saya ulangi lagi, dan akan terus saya katakan itu selama saya hidup]. Ungkapan yang dikutip Irman itu menggugah para pebisnis dan pejabat tinggi pemerintah dan Kongres Filipina yang hadir di acara tersebut. Bahkan di akhir acara itu Irman dikerumuni para petinggi dan wartawan Filipina yang memberikan apreasiasi atas pengutipan kalimat patriotik itu, yang membakar semangat juang rakyat Filipina untuk melepaskan diri dari penjajahan serta melawan campur tangan asing dalam penyelenggaraan negara. Di akhir pidatonya, Irman Gusman menggugah para pebisnis mancanegara untuk memperhatikan nasib warga masyarakat di daerah-daerah tempat mereka menjalankan usahanya. Cara Irman menggugah mereka bukan dengan himbauan, melainkan dengan kata-kata bijak yang sarat makna: Rivers do not drink their own water (Sungai-sungai tidak meminum airnya sendiri); Trees do not eat their own fruit (Pohon-pohon tidak memakan buahnya sendiri); The Sun does not shine on its self (Matahari tidak menyinari dirinya sendiri); Flowers do not spread fragrance for themselves (Kembang-kembang tak menyebarkan aromanya untuk diri sendiri); Living for others is a rule of nature (Hidup untuk orang lain adalah sebuah hukum alam); We are born to help each other (Kita dilahirkan untuk saling membantu); No matter how difficult it is (Betapa pun sulit); Life is good when you are happy (Hidup ini baik ketika kamu berbahagia); But much better when others are happy (Tapi jauh lebih baik ketika orang lain berbahagia); Because of you (Karena kamu). Hadirin bertepuk-tangan meriah ketika frasa terakhir itu (Because of you) diterjemahkan Irman ke dalam bahasa Tagalog: Dahil Sa Iyo. Dahil Sa Iyo sebetulnya merupakan judul lagu yang terkenal di Filipina sejak 1938. Ketika dijadikan lagu tema untuk film Bituing Marikit (Beautiful Star), dan dipopulerkan oleh penyanyi terkenal Rogelio de la Rosa, lagu ini digemari juga di Amerika dan berbagai negara lain usai diedarkan versi bahasa Inggrisnya pada 1964. Selain berbicara di International Business Forum tersebut, Irman Gusman juga mengadakan pertemuan dengan Federasi Kadin-Kadin China-Filipina yang beranggotakan lebih dari 170 kamar dagang. Chinese-Filipino Chamber of Commerce ini adalah penggerak ekonomi terbesar di Filipina yang bergerak di sektor swasta dan menyerap jutaan tenaga kerja. Mereka juga merupakan pendonor terbesar dalam mengatasi wabah Covid-19 di negara itu. Irman juga mengadakan pertemuan khusus di Quezon City dengan Congressman terkemuka, Rodante D. Marcoleta, untuk membicarakan krisis energi di Fillipina serta potensi Indonesia untuk mengatasi krisis tersebut. Peningkatan Kerjasama Militer Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman membahas peningkatan hubungan dan kerjasama bidang keamanan antara Indonesia dan Filipina ketika ia menemui pimpinan Angkatan Darat negara itu pada 10 November 2022. Dalam kunjungannya ke Markas Besar Angkatan Darat Filipina, sebelum memberikan ”keynote speech” pada International Business Forum di Manila, Irman Gusman diterima oleh Kepala Staf ad interim Angkatan Darat Filipina, Mayor Jenderal Jose Eriel M. Niembra. Mayjen Niembra mewakili Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Romeo Browner yang mendampingi Presiden Ferdinand R. Marcos, Jr. dalam kunjungan ke Kamboja. Dalam pertemuan itu Ketua DPD RI 2009-2016 Iman Gusman disambut dengan protokol kenegaraan, meskipun Irman berkunjung ke Filipina dalam kapasitas pribadinya atas undangan panitia penyelenggara International Business Forum. Di atas meja pertemuan dengan pimpinan Angkatan Darat Filipina tersebut, bendera Merah Putih terpampang megah, diapit bendera Filipina saat kedua tokoh itu bertukar informasi dan membahas kelanjutan kerjasama militer antara dua negara bertetangga ini. Jenderal Niembra sangat mengapresiasi kerjasama TNI dengan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) termasuk pembelian kapal angkut perbekalan militer dari Indonesia dan berharap kerjasama militer kedua negara dapat terus ditingkatkan dan diperluas untuk menjaga keamanan wilayah Asia Tenggara. Pimpinan Angkatan Darat Filipina itu juga mengakui bahwa alutsista buatan Indonesia lebih cocok untuk digunakan di Filipina, ketimbang produk persenjataan buatan negara lain. Ia juga mengapresiasi kerjasama AFP dengan Densus 88 dalam memberantas terorisme. Keunggulan presisi senapan buatan PT Pindad juga diakui oleh jenderal Filipina tersebut yang mengatakan, “Pantas saja tentara Indonesia selalu menang dalam kejuaraan tembak, karena senjata buatan Indonesia bagus.” Sementara itu, Irman Gusman mempromosikan potensi dan kapasitas produksi alutsista dari industri strategis Indonesia sebagai “salah satu opsi terbaik untuk program modernisasi alutsista Filipina.” Usai pertemuan tersebut, Jenderal Niembra membawa Irman ke Gedung Pertemuan Angkatan Darat tempat Irman menyampaikan pidatonya tentang perlunya memperluas kerjasama pertahanan keamanan antara kedua negara untuk menanggulangi berbagai potensi ancaman di kawasan Asia Tenggara. Dalam pidatonya Irman mengatakan bahwa dilihat dari Jakarta, banyak kemajuan telah dicapai dalam kerjasama militer di bawah payung Philindo Military Cooperation Framework. Namun demikian, aspek-aspek non-militer perlu diberi perhatian khusus, karena sangat memengaruhi berbagai bidang kehidupan dan berdampak pada stabilitas dalam negeri kedua negara. Irman menjelaskan tentang berbagai bentuk ‘proxy wars’ yang kini bergulir, bahkan sampai menyentuh perumusan aturan hukum, kebijakan dan praktik-praktik bisnis internasional, perdagangan narkoba, aliran-aliran dana ilegal, bahkan upaya-upaya yang kian marak untuk mencuci otak dan merusak perilaku masyakarat sehingga berbahaya terhadap stabilitas dalam negeri kedua negara. “Ancaman semacam ini tak dapat dihadapi dengan senjata,” tegas Irman, ”karena musuhnya tidak kelihatan, namun mereka terus beroperasi di berbagai negara.” “Tujuan mereka adalah untuk melemahkan ketahanan nasional dari berbagai aspek,” jelas Irman. Oleh karena itu maka kerjasama pertahanan dan keamanan kedua negara bertetangga ini perlu terus ditingkatkan dan diperluas, bukan hanya di bidang militer, kepolisian, dan intelijen, tetapi juga di berbagai bidang lainnya yang menyangkut komponen-komponen lainnya dalam masyarakat. Di Asia Tenggara, kata Irman, masih ada potensi-potensi konflik yang perlu diatasi, dan tak boleh diwariskan kepada generasi masa depan, sebab akan sangat berbahaya jika ditempatkan dalam konteks persaingan negara-negara besar. “Perlu diciptakan pendekatan baru yang komprehensif dan inklusif untuk mengakomodir kepentingan berbagai pihak terkait konflik Laut China Selatan, dengan konsep yang lebih luas dari Panduan Perilaku China-ASEAN, mengingat bahwa ASEAN sudah mempunyai Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif 2030 dengan China serta mempunyai Perjanjian Perdagangan Bebas dengan China dan India,” ujar Irman. Dalam konteks hubungan bilateral dengan Filipina, kata Irman, kedua negara tidak memiliki masalah di perbatasan, namun perlu meningkatkan patroli untuk mengamankan sumber daya kelautan serta memberantas perdagangan barang-barang ilegal. Juga untuk mencegah berbagai kegiatan terorisme. Selama kunjungan tiga hari di Filipina, Irman Gusman dan delegasinya dikawal oleh tim pengamanan khusus yang ditugaskan oleh Markas Besar Angkatan Darat Filipina. Sementara Kepolisian Filipina mengutus polisi lalu lintas yang menjadi fore-rider untuk mengamankan rute-rute perjalanan Irman Gusman ke berbagai tempat acara. Pasukan Angkatan Darat Filipina yang mengawal Irman Gusman dan delegasinya itu dipimpin oleh Irish O. Tan yang pernah bertugas dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di perbatasan Israel-Syria. (*)
Ketua DPD RI Berharap Kolaborasi Efektif untuk Hasilkan Rekomendasi Bagi Pemimpin Dunia
Denpasar, FNN – KTT G20 yang berlangsung di Bali, 15-16 November 2022, diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi untuk para pemimpin dunia. Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, hal tersebut bisa diwujudkan lewat kolaborasi antar unsur pemerintah dan non pemerintah. “Faktanya, besar harapan dunia terhadap hasil keputusan yang dihasilkan pada G20 di Indonesia. Terutama terkait pemulihan ekonomi global,” kata LaNyalla, saat tiba di Bali dalam agenda menghadiri KTT, Senin (14/11/2022). Menurutnya, hal yang sangat krusial ini harus diwujudkan melalui kolaborasi global. \"Sehingga mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama,\" ujarnya. LaNyalla yakin tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial yang terjadi saat ini dapat dipecahkan bersama melalui keputusan bersama di tingkat Sherpa G20. “Sebagai salah satu workstream, komitmen bersama tingkat Sherpa diharapkan mampu memberikan rekomendasi terbaik yang dapat ditetapkan oleh para Kepala Negara dan Pemerintahan negara anggota G20 pada KTT G20 ini,\" ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, Indonesia harus mampu memberikan jalan tengah dalam mendapatkan rekomendasi terbaik untuk kepentingan dunia global. \"Oleh karena itu, saya mendorong terjadinya kolaborasi yang dibangun Indonesia, baik dari unsur pemerintah maupun kelompok non-pemerintah, serta stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi,\" katanya. Pertemuan Sherpa G20 keempat yang sekaligus merupakan pertemuan terakhir menyongsong KTT G20 dalam Presidensi G20 Indonesia, telah dilangsungkan di Jimbaran, Bali, 11-14 November. Ketua DPD RI tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali untuk menghadiri KTT G20, pada Senin (14/11/2022). LaNyalla didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. (mth/*)
Yang Mahal di Indonesia Itu Membiayai Oligarki Konglomerat Busuk
Mereka semua oligarki konglomerat busuk tersebut harus ditangkap, jangan dibiarkan menguasai negara, pemerintahan, bank Indonesia, perbankan, sumber daya alam. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) JANGAN dibalik ya, seolah olah oligarki konglomerat busuk yang membiayai kehidupan sosial, ekonomil, politik, pembangunan negara Indonesia. Bukan! Justru rakyat Indonesia-lah yang berkeringat membiayai kemewahan hidup oligarki konglomerat busuk. Ingatkan seluruh rakyat jangan terpengaruh oleh propaganda oligarki konglomerat busuk yang mengaku sebagai penyangga utama ekonomi Indonesia. Konglomerat busuk itu parasit kutu busuk. Rakyat Indonesia itu marhaen, rakyat dengan lahan sepetak, jendela rumah jadi kios, masak pagi-pagi jual ke tetangga, jualan kaki lima, jualan online skala kecil, rakyat Indonesia begitu mandiri, hampir tidak membutuhkan bantuan pemerintahan, mereka hidup guyub saling tolong menolong dalam komunitas komunitasmya. Rakyat Indonesia itu bisa membiayai pemerintah, menggaji para pejabat dari tingkat RT sampai presiden. Kebutuhan uang untuk itu tidaklah besar. Rakyat bisa iuran beras untuk membiayai mereka, iuran-iuran tersebut telah biasa dilakukan tanpa mengeluh, karena biaya pemerintahan itu murah sekali. Namun, membiayai kemewahan hidup konglomerat busuk itulah yang paling mahal. Lahan sepetak dipajaki, kios semeter dipajaki, rumah dipajaki, bayar iuran dipajaki, jualan dipajaki, semua untuk menumpuk uang di APBN yang kemudian dipakai belanja oleh oligarki konglomerat busuk. Mereka memperbesar kemewahan hidup mereka dengan mendapatkan belanja APBN dalam proyek-proyek mereka yang boros, tidak efisien dan korup. Untuk APBN itu rakyat yang dipajaki, oligarki konglomerat busuk yang belanjakan, pemerintahan yang diperalat. Kemewahan hidup para konglomerat busuk dengan diperbesar tidak hanya dengan memperalat pemerintahan, namun seluruh institusi moneter dan keuangan. Konglomerat busuk memperalat institusi moneter agar merusak stabilitas moneter. Mereka mendapatkan untung dengan menjatuhkan nilai tukar, mereka juga menjadi insider trading, memainkan nilai mata uang. Mereka itu adalah biang kerok hancurnya mata uang negara ini, setelah terlebih dahulu memindahkan aset-aset mereka ke luar negeri dan kembali disaat uang mereka bernilai besar terhadap rupiah. Coba lihat itu Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Liquiditas Bank Indonesia (KLBI), mereka membangkitkan negara, memaksa negara agar meminjam uang, membuat uang, lalu dialirkan semua ke kantong-kantong konglomerat busuk. Tahu berapa jumlahnya, 6-7 kali APBN Indonesia di masa itu. Bagaimana mereka tidak kaya-raya, mereka itu parasit, kutu busuk yang tengik. Apa yang mereka lakukan terhadap ekonomi Indonesia? Mereka merusak, sumber daya alam dikeruk secara serampangan, sawit, batubara, minyak, tambang-tambang yang luas luas, mereka keruk, meninggalkan kerusakan kerusakan yang sangat parah, mewariskan bencana alam, seperti tragedi kemanusiaan di seantero negeri. Uang mereka dibawa kabur ke luar negeri. Mereka simpan di Panama Papers, pandora papers atas nama pejabat negara dan budak-budak piaraan mereka. Para konglomerat busuk dan antek-anteknya pada dasarnya anti dengan kebangsaan Indonesia. Jadi, sekali lagi yang mahal itu bukan transisi energi, bukan pelaksanaan politik dan pemerintahan, bukan penyelenggaraan hajat hidup orang banyak. tapi yang mahal itu adalah biaya yang harus ditanggung untuk menopang kemewahan hidup para konglomerat busuk yang sepanjang hari merampas sumber daya ekonomi rakyat dan merusak kemampuan produksi serta produktifitas rakyat. Mereka semua oligarki konglomerat busuk tersebut harus ditangkap, jangan dibiarkan menguasai negara, pemerintahan, bank Indonesia, perbankan, sumber daya alam. Karena para konglomerat busuk itu hanya akan terus melanjutkan kerusakan yang tidak berkesudahan. Mereka harus ditangkap karena telah melakukan kudeta, makar kepada bangsa dan negara Indonesia. (*)
Spirit Sejati
Selalu ada sisi terang dari gelap. Di tengah lautan kegelapan bisa saja terbit rembulan pandu penerang. Kalaupun tiada purnama, kita bisa menyibakkan kelam dengan menyalakan lentera sendiri. Oleh: Yudi Latif, Cendikiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, kita hidup di zaman buih keterapungan. Saat huruf-huruf tak jadi kata; kata tak jadi kalimat; kalimat tak jadi ayat; ayat tak menjangkau alamat. Di seantero negeri, ucapan menggelembung mudah pecah tanpa isi yang bisa ditangkap. Orang mudah berganti posisi tanpa konsistensi posisi etis. Pusat perhatian lekas bergeser dari suatu isu ke isu lain seperti ikan berebut umpan. Tak ada kesetiaan menggumuli masalah. Persoalan menjadi debu beterbangan yang menghilang sendiri dihempas angin. Dalam kerumunan nunut hanyut, kesadaran takluk pada sihir kemasan. Jutaan orang tanpa tumpuan rentan terbius hipnosis pencitraan. Frustrasi gelombang hati yang ringkih mudah berserah pada titah mesiah gadungan. Di zaman gelisah kepalsuan, saat orang terempas tunggang-langgang tanpa jangkar jatidiri, jalan terbaik pulang ke akar. Yakni, akar keyakinan yang menumbuhkan pohon harapan. Bahwa kesenjangan antara impian dan kenyataan bisa dipecahkan dengan menghidupkan spirit, yang menyatukan pikiran dan hati. Di bawah terang spirit, katastropi tak perlu terlalu diratapi. Krisis bisa dilihat sebagai derita ibu hamil yang mengandung anak kemajuan. Seperti kata Hegel, sejarah memang mahkamah penjagalan, namun bukannya tanpa tujuan. Kekacauan memberi ruang kemunculan para pencerah; bintang penuntun yangg dapat menyingkap pola-pola tersembunyi sebagai pemandu manusia keluar dari lorong gelap menuju jalan cahaya. Maka, tetaplah teguh dalam menyusuri gelap malam. Semakin jauh kita melangkah, makin dekat dengan fajar. Tak usah terlalu gundah mengarungi kegelapan. Di kelam malam manusia bisa menyadari arti kehadiran bintang penuntun. Selalu ada sisi terang dari gelap. Di tengah lautan kegelapan bisa saja terbit rembulan pandu penerang. Kalaupun tiada purnama, kita bisa menyibakkan kelam dengan menyalakan lentera sendiri. Satu pijar lentera kecil bisa menuntun langkah di gulita malam. Jutaan lentera serentak menyala, pancarkan gelombang pencerahan. Satu hal yang pasti, gelap tak bisa disingkirkan dengan gelap. Gelap hanya bisa dienyahkan oleh cahaya. Daripada mengutuk kegelapan, marilah masing-masing pribadi tetap eling dan waspada, dengan menghidupkan kembali spirit kasih-sejati yang bisa menyalakan lentera jiwa. (*)
G20, Apa yang Kita Harapkan?
Apalagi survei yang dirilis Kompas hari ini (14/11/2022) menunjukkan loyalis Jokowi tinggal 15% saja (lihat \"Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi\"). Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle DALAM Crux Channel, YouTube, pertemuan bilateral US-China yang di-upload beberapa jam lalu, Joe Biden menyampaikan kepada Xi Jin Ping bahwa dia ingin memastikan kedua negara itu mampu memenej perbedaan dan memelihara kompetisi untuk tidak menjadi konflik dan bersama dalam menyelesaikan isu global. Ketika masuk pada isu global, Biden menekankan dua hal, yakni soal perubahan iklim dan \"food security\". Xi dalam responnya setuju dengan perlunya komunikasi yang baik diantara kedua negara itu, namun tidak merespon isu kritis perubahan iklim dan kelangkaan pangan. Xi malah menekankan isu stabilitas dan keamanan dunia. Pertemuan kedua pimpinan negara besar dunia ini, hari ini, yang didampingi oleh para menterinya, pastinya akan menjadi \"guidance\" besok dan lusa, dalam pertemuan resmi G20. Indonesia sendiri selama ini mengusung tema \"Global Health Architecture, Digital Transformation and Sustainable Energy Transisition\". Hilangnya tema \"Climate Change\", sebagai agenda utama, yang dimainkan Indonesia tentu saja sejalan dengan Tiongkok, India, Brazil dan Rusia yang masih menghadapi isu lingkungan. Kelompok negara ini, khususnya Indonesia dan China, berada pada Environment Index performance yang rendah sekali, di bawah 30, sementara Amerika 51, German dan Prancis di atas 60, sebagai bandingan (EPI, 2022). Lebih dalam soal Indonesia, Greenpeace mencatat misalnya selama 2015-2019, pemerintah Joko Widodo jilid 1, seluas 4,4 juta Ha lahan terbakar. Sebanyak 30% diantaranya berada pada konsesi kelapa sawit dan bubur kertas. (BBC Indonesia, 24/9/22). Sebelum Jokowi melakukan moratorium kelapa sawit, The Jakarta Post melaporkan 2,6 juta Ha hutan terbakar tahun 2015 (6/11/21), 80% untuk pembukaan lahan sawit, dan BBC Indonesia mengatakan tahun 2016 saja deforestasi mencapai 929.000 Ha. (BBC, 20/11/21). Pengrusakan lingkungan lainnya adalah batubara. Eksploitasi batubara sengaja terus digenjot, khususnya ketika harga tinggi, yang membuat sumber energi tidak ramah lingkungan ini menjadi andalan Indonesia. Selain energi ini ikut memperkaya segelintir elit yang terlibat dalam wajah-wajah berseri di G20. Biden memang konsisten bicara climate change. Pada Agustus 2021 di Inggris, sebelum acara G7 saat itu, bahkan dia menyebutkan Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang. Ini adalah peringatan besar juga bagi kita tentang seriusnya ancaman perubahan iklim. Namun, dalam situasi dunia yang tidak pasti, khususnya akibat perang Rusia vs Ukraina, dan munculnya krisis energi, akan membuat tema lingkungan dan energi bersih sulit untuk menjadi kesadaran bersama. Batubara Indonesia sendiri menjadi incaran berbagai negara barat yang sedang krisis energi saat ini. Begitu pula minyak sawit kita diborong habis oleh (jejaring) negara-negara maju yang ingin mengoplos sumber energi mereka, beberapa waktu lalu. Biden dan Xi tidak menyinggung soal \"Global Health Architecture\" pada saat pertemuan mereka tadi. Kepentingan isu ini lebih pada negara-negara miskin seperti Indonesia yang menderita ketika pandemi terjadi. Sebagamana kita ketahui pada masa pandemi Covid19, negara barat dan China mengontrol penemuan, pabrikan dan distribusi vaksin COVID-19. Bahkan, Rusia yang sudah menemukan vaksin Sputnik, tidak diakui secara internasional oleh barat. Isu Global Fund mungkin kurang menarik, karena WHO (World Health Organization) sebagai lembaga kredibel sulit untuk \"disaingi\". Menkes Budi Sadikin, dalam \"Forum: G20 and APEC\", Chinadaily (14/11/22) meyakini Global Fund ini menjadi salah satu andalan untuk menopang ketimpangan antara negara miskin dan kaya ketika terjadi krisis. Tapi, sesungguhnya begitulah hubungan antara negara kaya dan miskin sepanjang sejarah manusia, kecuali negara miskin mempunyai daya tawar kolektif melakukan tekanan. Dalam G20 ini sesungguhnya Indonesia kurang mengerti strategi yang tepat. Seharusnya Indonesia menggalang berbagai negara menengah yang tergabung dalam BRICS, yang ada di G20, yakni Brazil, Rusia, India dan China, serta Turky tentunya, membentuk front besar dalam menekan barat pada isu-isu dimana negara miskin atau menengah ini membutuhkan keadilan (share prosperity), seperti isu aku akses vaksin dan pengobatan yang adil, serta isu ekonomi lainnya. Sayangnya Indonesia selalu berpikir bahwa dengan menjadi organiser pertemuan G20 seolah-olah menjadi pimpinan. Dengan merasa pemimpin, seakan-akan bisa menjadi magnet bagi semua negara dan bisa menjadikan transaksi bisnis. Ini momentum menjadi kurang termanfaatkan. Kelemahan Indonesia lainnya adalah \"event organizer mindset\". Indonesia menghabiskan uang triliuan untuk G20 ini, baik infrastruktur di Bali (Rp 850 miliar), TMII (Rp 1,2 triliun), sebagaimana disebut Kompas (10/6/22). Belum termasuk anggaran keamanan dan berbagai event lainnya. Semangatnya adalah pada perhelatan yang mewah dan gemerlap. Berbeda dengan berbagai G20 sebelumnya di Itali, Brisbane, London, Hamburg dll, masyarakat sipil diberikan ruang yang besar, bahkan demonstrasi yang melibatkan ribuan orang, seperti mahasiswa dan pecinta lingkungan, untuk menekan pertemuan fokus pada tujuan kehidupan global. Di Indonesia, pecinta lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, dll dihadang untuk melakukan aktivitas. Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum diintimidasi hari ini karena diperkirakan akan melakukan aktivitas terkait G20. Dalam negara demokrasi, seharusnya peranan rakyat, masyarakat sipil, sama derajatnya dengan kalangan bisnis. Dengan mindset sebagai event organizer, uang besar yang dikeluarkan Indonesia untuk G20 kelihatan tidak sebanding dengan hasil yang akan deperoleh nantinya. Misalnya, jika Indonesia mengklaim adanya investasi masuk yang besar, itu bukanlah terkait dengan G20, khususnya, melainkan berbagai \"obral\" ijin, tax dlsb yang selama ini sudah terjadi. Di bidang keuangan sendiri, obral suku bunga bond kita sudah dianggap ketinggian oleh IMF. Alih teknologi sendiri belum terlihat, hampir semua mobil listrik yang disimbolkan pro lingkungan dalam event G20 tidak ada mobil Esemka, kebanggaan Jokowi, mayoritas atau semua impor (belum jelas produksi INKA murni buatan dalam negeri). Sebenarnya kita berharap apa pada G20? Sebagai rakyat kita tentu senang banyak pemimpin dunia datang berkunjung ke Bali. Ini adalah kesempatan mempromosikan Bali ke dunia. Namun, sesungguhnya harus lebih daripada itu, yakni mempromosikan seluruh Indonesia. Bali sejak dulu kala sudah dikenal dunia, bahkan untuk sebagian orang, Bali lebih populer. Kedua, Indonesia mempertanggung jawabkan pengeluaran yang besar pada event G20 ini terhadap kepentingan kemajuan kita, baik secara ekonomi maupun politik. Apalagi Indonesia sudah menjadi pemimpin ASEAN. G20 diharapkan memperlancar hubungan bilateral antara Indonesia dengan berbagai negara member, juga hubungan people to people, bukan sekedar bussiness to bussiness saja. Contohnya pertukaran kebudayaan, pendidikan dll. Ketiga, kita berharap Jokowi merasakan \"sense of being a global leader\". Ini untuk membuat Jokowi berambisi pada politik global sebagai bagian karir hidupnya, sejak walikota, gubernur, presiden dan lalu sekjen PBB atau lainnya. Sehingga sirkulasi kekuasaan di dalam negeri dapat mulus ke depan. Apalagi survei yang dirilis Kompas hari ini (14/11/2022) menunjukkan loyalis Jokowi tinggal 15% saja (lihat \"Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi\"). Jadi Jokowi jangan lagi terlalu banyak turut campur dalam urusan pilpres 2024. Biarkan saja itu urusan parpol. Selamat menjalankan G20 untuk Jokowi, Chairman Xi Jin Ping, Joe Biden, Erdogan, Modi, Sunak, pemimpin Afrika, dll. Kami berharap yang terbaik untuk dunia menjadi tempat hidup yang indah. (*)
Deklarasi Dukung Anies Baswedan, Rabu di Yogyakarta
Jakarta, FNN – Forum Kabah Membangun (FKM) dan Forum Ulama Membangun (FUM) besutan mantan senior pengurus,anggota dewan,maupun yunior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar deklarasi serta dukungan untuk Anies Baswedan, di Yogyakarta. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Rabu, 16 Nopember 2022 dari pukul 12.00 hingga pukul 15.00. Pada awalnya, kegiatan ini akan diselenggarakan pada 13 Oktober 2022. Dengan berbagai macam pertimbangan, kegiatan ditunda ke 30 Oktober 2022. Jadwal terus mengalami pergeseran secara dinamis. Hingga akhirnya, fix pada 16 November 2022. Ketua Panitia, Bambang Ari S, dalam rilis yang dikirim ke redaksi FNN malam ini,mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyalurkan aspirasi keluarga besar PPP. Pertama, untuk mengangkat kader umat berprestasi ke dalam pucuk pimpinan nasional. Kedua, untuk menyelamatkan PPP agar lolos Parlementary Threshold dalam Pemilu 2024. Dengan mendukung Anies Baswedan, diperkirakan elektabilitas PPP akan meningkat pesat. Mengapa dipilih lokasi DIY untuk Deklarasi dukungan FKM dan FUM kepada Anies? Hal ini tidak lepas dari sejarah Yogyakarta sebagai Kota yang pernah menjadi ibukota negara. Serta perannya yang dianggap menyelamatkan keberadaan Republik Indonesia melalui Serangan Umum 1 Maret. Kegiatan Deklarasi akan diikuti oleh para peserta lintas elemen. Ada peserta dari simpul-simpul relawan, perwakilan partai politik, keluarga besar PPP berbagai propinsi, barisan Mak-Mak, aktifis gerakan, dan lain-lain. Menurut rencana, Anies akan dijemput oleh para pendukung di bandara YIA. Kemudian diarak menuju lokasi kegiatan, di gedung Pacific Jalan Magelang Km 4,5. Baik pendukung dari FKM, FUM, hingga pendukung dari berbagai simpul relawan yang ada di DIY maupun Jawa Tengah. Siapapun diperbolehkan untuk hadir dalam kegiatan Deklarasi ini. Dengan harapan, semua peserta agar berperilaku tertib dan santun selama mengikuti berlangsungnya acara. Kegiatan ini diiperkirakan akan melibatkan sekitar 5000 peserta dari berbagai wilayah. (IP)
Politik Makin Konyol dan Nggak Bermutu, Ada Proyek De-Aniesasi di Jakarta
PENGGANTI Anies Baswedan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, diduga telah berupaya melalukan De-Aniesasi atas beberapa kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan Anies. Seperti terkait dengan suksesnya Anies menurunkan emisi gas karbon hingga mencapai 26% saja. Sementara di berbagai kebijakannya mulai diamputasi. Jalur sepedanya ini, dihapus. Pembangunan jalur sepeda pada 2023 itu akan di-nolkan oleh Budi. Jadi, jika dinolkan itu artinya sama saja dihapus. Bahkan, ada program juga yang menarik ternyata untuk subsidi transportasi tarifnya itu, oleh Pj Gubernur yang sekarang ini dialihkan untuk dihibahkan ke TNI dan Polri membeli kendaraan operasional. Pj Gubernur Heru sempat didemo Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Perwakilan Daerah DKI Jakarta. Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta Winarso mengingatkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jangan arogan dalam memimpin. Adapun arogansi yang dimaksud Winarso yakni terkait beredar kabar bahwa Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) program Gubernur DKI Jakarta terdahulu Anies Baswedan bakal dihapuskan. “Saya katakan Heru Budi, jangan terlalu arogan dalam pemimpin DKI Jakarta. Kami mendengar ada isu, KPJ dan KJP dan juga kesejahteraan yang sudah digelontorkan era sebelumnya akan dihapus atau dikurangi,” kata Winarso di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/11/2022). Winarso juga memperingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta harus diutamakan dibandingkan kepentingan yang dibawa Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) sendiri merupakan salah satu andalan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kesejahteraan buruh. Adapun manfaat yang bisa didapatkan gratis menggunakan Transjakarta, pangan murah/bersubsidi; daging sapi Rp 35.000/kg, daging ayam Rp 8.000/kg, beras Rp 30.000/5 kg/1 sak. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung terkait adanya upada De-Aniesasi beberapa program Anies Bawesdan yang dibangun sebelumnya? Berikut dialog wartawan senior FNN dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (14/11/2022). Soal Kompas yang kembali bikin blunder. Ini lagi rame, netizen membahasa soal Kompas yang bikin blunder lagi. Kemarin kita bahas soal ada satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yang meninggal dunia, karena katanya kelaparan, mungkin polisi sekarang belum menyatakan, langsung bantah belum pasti karena kelaparan. Tapi, yang dipersoalkan adalah kenapa ada artikel di Kompas yang membahas kaitan antara naik haji dengan kesalehan sosial. Kemudian ilustrasinya adalah foto dari keluarga di Kalideres itu. Nah ini kan mengingatkan kita pada kasus Anies Baswedan yang fotonya digunakan untuk ilustrasi berkaitan dengan remisi terhadap para koruptor. Yang menarik kemudian, orang/netizen membuat konten dengan kemarahan tapi dia menunjukkan persoalan, loh, kok yang disalahin orang naik haji. Ini kan tanggung jawab pemerintah, mestinya persoalan IKN, soal jalan kereta api cepat, kemudian Kompas meralat beritanya, tetapi tetap mengaitkan dengan kesalehan sosial. Itulah cara Kompas untuk membangun narasi yang insinuatif, menyodorkan sesuatu secara tersamar. Dan orang bisa baca, di belakang itu memang masih ada sisa-sisa pikiran yang tertuju pada satu kelompok, dan karena Kompas yang muat maka kelompok itu langsung dianggap sebagai Islam. Jadi, Islamofobia samar-samar juga masih ada pada Kompas. Itu bahayanya sebetulnya. Dan kalau misalnya kita lihat, nggak trade off ada kesalehan sosial dengan tanggung jawab pemerintah. Kesalehan itu istilah teologi, istilah agama, yang menyangkut hak orang untuk memperoleh kesalehan dengan menjalankan tugas-tugas keibadahan. Beda dengan tugas pemerintah. Tugas pemerintah dalam menjamin ada keadilan sosial. Itu soalnya. Keadilan sosial tidak diperoleh oleh keluarga yang ada di Jakarta Barat itu. Kan itu poinnya. Jadi, jangan dianggap bahwa trade off itu harus diperlihatkan sebagai zero zoom kind..... Nggak begitu cara melihat problem. Sesuatu yang secara batinnya ingin dibuat saleh, itu enggak ada urusannya dengan negara. Negara fasilitasi saja kan semua orang yang ingin menjadi saleh, tapi bukan berarti bahwa dengan itu lalu ditagih, karena ada kesolehan sosial yang berlebihan maka keadilan sosial jadi kurang. Tidak begitu trade off-nya. Negara harus menjamin kesalehan sosial, sekaligus menyediakan keadilan sosial. Begitu cara kita menguliahi kembali Kompas. Tapi saya kira kenapa ini kita singgung karena kontras dengan yang terjadi selama ini. Itu yang membuat bangsa kita ini menjadi terbelah dan sekarang ini selalu dieksploitasi. Kita lanjutkan dengan situasi sekarang di G20, yang sekarang ini sudah mulai, sangat ramai sekali karena kepala negara sudah mulai hadir dan besok akan dilaksanakan pertemuan KTT dan Pak Jokowi kelihatannya hari ini bersiap-siap meresmikan masjid Pangeran dari UEA di Solo. Yang lebih penting kemarin media ramai juga mengutip pernyataan Pak Jokowi dalam wawancara dengan Ekonomis, Pak Jokowi berencana setelah ini akan pulang kampung, ke Solo, dan kemudian katanya mau jadi apa ditanya aktivitasnya, ternyata mau jadi pemerhati lingkungan. Seru juga Bung Rocky. Kalau itu wellcome betul, Pak Jokowi akan bersahabat dengan saya. Karena itu harapan saya bukan sekadar pemerhati, tapi protector lingkungan. Jadi, harus lebih jauh lagi, bukan memperhatikan lingkungan, nggak ada gunanya kalau sekadar memperhatikan, tapi tidak membatalkan kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan. Dan, kalau ditagih konsistensi itu, itu artinya Pak Jokowi akan membatalkan IKN. Kalau niat untuk menjadi pengamat atau pemerhati lingkungan, itu pasti bertentangan dengan proyek yang sedang dia lakukan. Jadi, orang akan tagih konsisten enggak Pak Jokowi mengatakan pulang ke Solo sebagai pemerhati lingkungan. Sementara, dia masih berupaya pengganti dia itu meneruskan perusakan lingkungan di Kalimantan dengan bangun ibukota, dengan food estate yang gagal di Papua, gagal di Kalimantan, yang pohonnya sudah dipangkas, dijual, sementara food-nya, tanaman pangannya nggak tumbuh di situ. Jadi, kelihatannya juga orang akan meragukan keputusan Pak Jokowi untuk lengser dengan cara yang indah, lengser keprabon lalu mulai menjadi aktivis lingkungan. Nah, mulai dari sekarang saja Pak Jokowi aktivis lingkungan. Apa cara yang paling bagus, batalkan undang-undang omnibuslow, karena omnibuslow itu merusak lingkungan. Jadi begitu nasihat/kuliah saya untuk Pak Jokowi yang akan menjadi pemerhati lingkungan. Pada akhirnya Pak Jokowi tahu bahwa dunia ini sedang ada di dalam konsep baru tentang Green ekonomi, environmental etic segala macam. Itu artinya Pak Jokowi mesti juga mengkritik GP Ansor yang menghalangi Green Peace untuk pergi ke Bali. Green Peace adalah pemerhati lingkungan. Jadi, itu kira-kira. Kita mau menguji sebetulnya kebijakan publik dengan etika politik. Jadi kalau etika politik seorang pemimpin yang hari ini namanya Pak Jokowi ingin melindungi lingkungan maka public policy-nya harus tidak merusak lingkungan. Kan kontrasnya itu. Jadi, The Economist sekarang lagi seri pemberitaan ekonomis itu adalah untuk memastikan bahwa perdamaian dunia harus menghasilkan keadilan ekologi. Dan, saya baca berkali-kali Economist ingin menerangkan bahwa kita mungkin akan gagal untuk mencapai 1,5 derajat perjanjian penurunan suhu bumi, yang sangat mungkin enggak tercapai. Dalam keadaan itu, saya baca bahwa justru Anies Baswedan di Jakarta sudah melampaui target yang diwajibkan di 2030 bahwa emisi karbon harus turun 30%. Dalam pemerintahan Anies, Jakarta sudah turun 26%. Jadi Anies sudah sukses dalam soal lingkungan. Karena itu, mestinya Pak Jokowi belajar pada Anies. Soal De-Aniesisasi Malah yang terjadi sebaliknya Bung Rocky. Kayaknya pengen belajar dengan Anies itu Bloomberg. Bloomberg kan mengundang Anies Baswedan di side stage (bukan main stage). Jadi diundang, dia bicara di sana. Sementara, kemudian di Jakarta, berbagai kebijakannya mulai diamputasi tuh. Jalur sepedanya ini, dahsyatnya pembangunan jalur sepeda di tahun 2023 itu bukan tanggung-tanggung, dinolkan. Jadi, jika dinolkan itu artinya diamputasi, dibunuhlah gitu programnya. Kemudian, ada juga program yang menarik ternyata untuk subsidi transportasi tarifnya itu, oleh Gubernur yang sekarang ini dialihkan untuk dihibahkan ke TNI dan Polri membeli kendaraan operasional. Ini kan dua hal yang sangat berbeda. Ini satu orang mendorong naik sepeda kemudian pindah ke public transportasi, eh ini malah mobil lagi yang ditambah. Inilah akan ditonton dunia bahwa ada G20 di Bali dengan tema lingkungan dan perdamaian, dan semua orang tahu bahwa prinsip-prinsip awal G20 yang mulai diberlakukan sejak 23 tahun lalu, adalah soal emisi karbon. Jadi, sebetulnya nanti wartawan atau pemerintah tamu di G20 akan bingung baca headline. Indonesia mengundang kami untuk bicara tentang penurunan emisi karbon, sementara Jakarta justru melarang sepeda. Kan ajaib itu? Jadi, betul-betul kontras tuh. Apalagi orang mau lihat bagaimana sebetulnya Jakarta itu meneruskan target-target yang sudah mulai diselesaikan oleh Anies dalam soal lingkungan. Ada jalur sepeda khusus, itu artinya mengurangi emisi karbon. Ada transportasi umum, itu artinya mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang boros energi. Kan semua itu yang dilakukan Anies sehingga Anies dapat undangan macam-macam soal di luar negeri dan sekarang diundang dengan tema yang sama di G20 di side event yang dibuat CNBC atau Bloomberg untuk melihat bagaimana Anies sebagai Gubernur mengupayakan target dunia, yaitu turunnya emisi karbon 30% di 2030. Anies lakukan itu dan sudah tercapai sebelum 2030 sebesasr 26%. Tinggal diteruskan oleh gubernur yang baru, tapi justru gubernur yang baru sedang menaikkan kembali emisi karbon dengan membatalkan anggaran transportasi umum, dengan membatalkan anggaran untuk memperpanjang jalur sepeda. Kan kontradiksi. Jadi, hal-hal semacam ini kita bisa pahami bahwa ada upaya untuk de-Aniesisasi. De-Aniesisasi itu tuh bertentangan dengan visi G20 yang hari ini dibuka oleh Presiden Jokowi. Jadi, itu ngaco sebetulnya, ya dungu juga sebetulnya. Dan yang menarik, yang paling kenceng kalau saya baca di media, itu memang PDIP, kemudian PSI. Ini dua partai yang selama ini memang sangat sangat anti Anies. Dan yang konyol ini apa yang dilakukan oleh PSI. Ini kan anak-anak muda, harusnya pasti pro pada soal lingkungan. Kalau PDIP okelah, itu kan memang old passionlah, kita maklum, tapi kalau terjadi pada PSI itu menyedihkan. Walaupun kemudian belakangan mencoba meralat dengan menyatakan bukan itu maksud dia. Itu PSI singkatan dari Pe-Sepeda Indonesia kan? PSI juga tanda tekanan atmosfer dari ban sepeda kan, 20 PSI biasanya atau 32 PSI, tekanan angin sepeda. Sekarang angin itu kempes, jadi sepeda nggak boleh lagi dipakai di Jakarta. Ya marahlah seluruh netizen yang muda. Jadi, sekali lagi, itu betul-betul enggak ada perspektifnya PSI itu, kan. Dia meralat sesuatu yang sudah dia ucapkan. Kan mestinya ada kepekaan. Kami partai milenial, karena itu kami pro lingkungan. Karena itu, kami dorong supaya ada energi alternatif, yaitu kaki buat dikayuh, bukan masukin timbal ke dalam mobil. Jadi, memang ini partai yang nggak punya perspektif, jadinya ya mau diapain. Sebetulnya, karena hanya ingin mendegradasi Anies maka PSI lakukan hal-hal yang konyol gitu. Ya sudah, tapi saya selalu menganggap bahwa memang berpolitik itu mesti punya otak. Tapi kan ini bahaya, karena kita selalu bicara soal etika. Etika publik, etika politik, dan saya kira kalau cuman karena persaingan untuk menuju tahun 2024 sehingga kita melakukan hal-hal yang yang negatif, apapun yang diwariskan oleh Anies dihajar terus, saya kira ini enggak sehat. Memang, dan kelihatannya orang sudah frustrasi. Jadi, PSI itu kelihatannya sudah frustrasi itu. Mau dukung Ganjar, Ganjar enggak mau didukung PSI. Mau anti-Anies, Anies justru lakukan hal yang membahagiakan milenial yang adalah komponen PSI. Jadi, kehilangan pakem. Sebetulnya bukan karena nggak mampu untuk melihat keadaan, tapi memang kurang otaknya. Jadi gampangnya begitulah. Kan orang yang punya perspektif pasti pakai akal. Dan, kemampuan memperspektifkan politik, itu nggak ada di situ. Karena PSI adalah partai yang bereaksi terhadap kebijakan, bukan dia yang punya perspektif. Dia bereaksi doang. Dia orang yang terus-menerus bereaksi tanpa dia sendiri punya konsep. Jadi, itu bahayanya kalau partai yang didesain oleh oligarki dan dikendalikan khusus hanya untuk menghalangi seseorang, itu konyolnya di situ. Kan parta mestinya punya jalan menuju cita-cita dia, bukan menghalangi orang. Itu dungunya di situ. (ida/sws)
Anies Baswedan Silaturahim dengan Mudrick di Kartopuran Solo
Solo, FNN – Bertempat di kediaman Mudrick SM Sangidu, Kartopuran, Solo, Senin (14/11/2022), Anies Baswedan bersilaturahmi dengan Pendiri Mega- Bintang ini. Dalam kunjungannya Anies menyampaikan silaturahmi ini adalah silaturahmi kekeluargaan. “Pada waktu reformasi dulu, orang tua kami menceritakan bahwa Pak Mudrick adalah putra Bapak Malkan Sangidu sahabat orang tua kami. Sehingga dalam silaturahmi ini adalah silaturahmi kekeluargaan,” ungkap Anies. Dalam menyambut kehadiran Anies, Mudrick didampingi oleh Aktivis Mega- Bintang se-Solo Raya. Mudrick menyampaikan bahwa hubungan keluarga sudah terjalin sejak Bapak Ibu dan Kakek Nenek mereka. “Ayah saya sangat bersahabat baik dengan keluarga Mas Anies baik yang ada di Solo maupun Jogjakarta,” kata Mudrick. Selanjutnya Mudrick berpesan kepada Anies yang saat ini telah dicalonkan sebagai Calon Presiden oleh Partai Nasdem untuk fokus pada pencalonan Presiden jangan menghiraukan kasak-kusuk yang ada di luaran. “Jadi begini, Mas Anies. Anda saat ini telah dicalonkan Partai Nasdem untuk maju sebagai Calon Presiden pada Pilpres tahun 2024. Saya hanya berpesan kepada Mas Anies untuk fokus pada pencalonan Mas Anies. Selalu menjaga kesehatan dan tetap istiqomah memperjuangkan kepentingan rakyat,” pesan Mudrick. Menanggapi pesan yang disampaikan oleh Mudrick, Anies menyampaikan ucapan terima kasih dan akan senantiasa memegang pesan pesan Mudrick. “Saya sangat berterima kasih kepada Pak Mudrick, sengaja saya sowan ke sini karena Pak Mudrick adalah tokoh yang telah melampaui beberapa dekade perjalanan Bangsa Indonesia. Sehingga saya perlu banyak belajar kepada Pak Mudrick,” ungkap Anies. Usai berkunjung di kediaman Mudrick Sangidu, Anies melanjutkan perjalanan diantaranya berkunjung ke Pasar Kliwon yang saat ini diselenggarakan acara Haul Habib Haul Habib Ali bin Muhammad Al-habsy atau sering disebut dengan Haul Solo. (mth)
Bangsa Indonesia: Mudah Percaya, Lupa dan Menyerah, Berahir Nestapa
Pemimpin boneka, selalu bermain watak, seperti pelawak yang bisa ketawa, sekalipun situasinya sedang gawat. Ini biasa terjadi. Inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) berencana balik ke Solo, Jawa Tengah, usai masa jabatannya sebagai presiden selesai pada 2024. “Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa,” kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan The Economist yang ditayangkan di YouTube, seperti dikutip, Ahad (13/11//2022). Tiba-tiba muncul puja-puji bak seperti telah datang berita segar dari “dewa langit” yang turun ke bumi. Basa-basi politik yang jauh dari pencerahan keadaan sesungguhnya yang sedang terjadi, seperti kena kekuatan magis semua kesurupan. Jokowi ingin kembali ke kampung halamannya di Solo. Jokowi ingin terlibat dalam kegiatan di sektor lingkungan setelah tak lagi menjabat presiden. Selagi masih memiliki kekuasaan telah merusak lingkungan di mana-mana. Jokowi juga berharap kepemimpinannya dapat memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir dan cara kerja baru. Dia juga ingin Indonesia melompat menjadi negara maju. Mengapa masih mimpi di siang bolong, kok masih hanya keinginan selama ini apa yang dilakukan. Lompatan apa yang telah terjadi selain lompat mundur ke belakang? Bung Lenin mengatakan, “kebohongan yang diajarkan terus-menerus di kemudian hari akan dianggap sebagai sebuah kebenaran”. Telah datang kebohongan berkali-kali masih dipercaya dan dilahab sebagai sebuah berita benar. Erving Goffman menggunakan mekanisme panggung ini untuk menganalisis dunia sosial di Indonesia. Ada panggung depan (front stage), ada panggung belakang (back stage). Panggung depan sering berbeda 180 derajat dengan panggung belakang. Cliffort Geertz adalah ahli antropologi asal Amerika (AS). Ia memakai istilah “negara panggung” alias theater state untuk memotret dinamika kekuasaan di Indonesia. “Ya Indonesia sudah berubah menjadi “negara panggung” alias theater state”. Simbolisme, persepsi, narasi dan drama lebih penting ketimbang realitas. “Pemimpin Boneka” seringkali diasosiasikan untuk pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara. Pemimpin boneka, selalu bermain watak, seperti pelawak yang bisa ketawa, sekalipun situasinya sedang gawat. Ini biasa terjadi. Inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi. Tipuan dan kebohongan politisi busuk, sedang memainkan perannya. “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki!”. Sesungguhnya keinginan untuk perpanjangan jabatan dan atau keinginan untuk tiga periode masih hidup. Jangan keburu percaya agar tidak jatuh lagi ke alam nestapa, Jokowi akan kembali ke Solo, apalagi tampak jelas statemen yang menyertainya hanya kalimat verbal belaka. Sejak maraknya demo mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, pada awal 2022 lalu, barang-barang pribadi milik Jokowi sudah mulai diboyong pulang kampung ke Solo. Hal itu dilakukan untuk mencegah peristiwa yang pernah dialami Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ketika dipaksa lengser dan keluar dari Istana sebelum waktunya: banyak barang pribadinya hilang! (*)
Rezim Akan Runtuh Akibat Kabut Teori “Guna Tolol”
“Sudahlah yang ingin hobi mengeluh dan dleming lanjutkan, yang ingin terus misuh dan marah marah silakan. Jangan sampai, stress, stroke atau bisa menjadi gila”. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MOBOKRASI pemerintahan di Indonesia dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan. Otomatis akan melahirkan pemimpin yang inkonstitusional and plain stupid (inkonstitusional dan bodoh). Indonesia sekarang ini seperti hidup tanpa aturan, pengendalian dan tanpa pemimpin, lahan Indonesia menjadi jarahan banyak pihak yang ingin terus menjarahnya. Persaingan kekuatan para penjarah, saat ini Indonesia telah menjadi milik kaum elit, para borjuis – kapitalis Oligarki Politik dan Ekonomi, yang bebas mengatur dan mengendalikan negara dengan suka cita menjadi ambtenaar. Yang ada di Istana hanya badut-badut: When a clown moves into a palace he Doest be come a king. The palace be come a circus (Ketika badut pindah ke Istana dia tidak menjadi raja. Istana menjadi sirkus). Yang berlaku adalah teori guna tolol. Menurut Markus Ghiroth (gembong komunis 1965), dalam strategi komunis, ada namanya istilah “teori guna tolol”. Yaitu: orang-orang tolol yang berguna. Menempatkan orang-orang “tolol” bodoh, manut, mata duitan, rakus jabatan, di posisi strategis agar kemudian bisa dan mudah di atur dan di kendalikan. Kritik dari Bung Ihsanudin Nursi ringan tapi tajam, bagi penggemar petahana bahwa rezim ini tidak ada cacat sedikitpun bagi mereka. Ketika ditunjukkan kebodohan, kebohongan dan kegagalan petahana mereka tetap tak bergeming. Saya beri istilah “pemuja”, karena mereka ini sudah menganggap petahana satu-satunya sosok yang akan menyelamatkan Indonesia, “Ratu Adil”-lah istilahnya, ujarnya. Gangguan kejiwaan ini bisa semakin parah, ketika kebohongannya mendapat pujian. Kebohongannya yang menjadi-jadi membuat semua omongannya pasti kebalikannya. Dampaknya kerusakan di mana-mana. Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu yang lain. Kitalah yang ditunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang dicari (Barack Obama). Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu – (Lemony Snicket). Tak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju (Beverly Sills). Fokuslah, bukan sekadar sibuk saja (Tim Ferris). Tanpa sasaran dan rencana meraihnya, Anda seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan (Fitzhugh). Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan” – (Sutan Syahrir). Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukkanmu dalam kebathilan” (Imam Syafi’i). “Sudahlah yang ingin hobi mengeluh dan dleming lanjutkan, yang ingin terus misuh dan marah marah silakan. Jangan sampai, stress, stroke atau bisa menjadi gila”. Hanya percaya atau tidak sudah tidak ada jalan perubahan dengan cara kompromi, teori guna tolol harus dihentikan total, tata kembali Indonesia – “kembali ke UUD 45 asli”, jalannya hanya ada satu pilihan “Revolusi”. (*)
Harmoni Agung
Oleh: Yudi Latif, Cendikiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, agama itu bicara tentang keselamatan pengikut, sedang budaya (budi pekerti) bicara tentang keselamatan bersama. Setiap agama punya universe tersendiri, budaya ibarat lobang cacing (dalam string theory) yang menghubungkan antar-universe ke dalam tatanan agung multiverse. Adalah baik menjaga keselamatan universe masing-masing, dengan menjadi pemeluk agama yang baik. Namun, harap diingat, keselamatan semua saling tergantung, yang memerlukan keserasian gerak antar universe, dengan mengembangkan budaya kewargaan (kebersamaan) yang baik. Mabuk Tuhan jangan sampai melupakan sesama makhluk. Karena Tuhan tak bisa hadir dalam jiwa pemeluk yang menyengserakan, menyakiti, dan membunuh kehidupan yang lain. Jalan menuju Tuhan harus seiring dengan jalan menuju kemanusiaan dan kealaman. Manakala Tuhan ramai diseru, namun tak membawa kosmos, malah menimbulkan chaos dalam kehidupan bersama, itu pertanda zaman Kaliyuga. Jalan penyelamatan warga bumi menuntut kita untuk berketuhanan secara berbudaya. Semua jalan agama kekamian harus bisa terintegrasi ke dalam sistem lalu lintas budaya kekitaan. Itulah pangkal jalan satyayuga-kertayuga. (*)
Penyempurnaan Kerusakan Ekonomi Indonesia
Ini mengerikan! Ini sama artinya dengan kekayaan ekonomi Indonesia telah merosot separuh, namun pada saat bersamaan kewajiban Indonesia terhadap asing yakni utang dalam mata uang dolar telah meningkat separuh. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) ADA dua indikator utama ekonomi negara itu menuju kerusakan atau menuju perbaikan, yakni 1) Penerimaan negara sebagai indikator pemeirntah berhasil cari uang atau gagal; 2) Nilai tukar sebagai indikator pemerintah berhasil berdagang secara internasional atau gagal. Dari dua indikator tersebut ternyata pemerintahan Joko Widodo akan berakhir dengan kerusakan ekonomi Indonesia yang makin parah. Jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di awal penerimaan negara terhadap Gross Domestic Product (GDP) berada pada posisi 13% lebih. Di ujung pemerintahan SBY penerimaan negara merosot menjadi 10,8 % terhadap GDP. Dalam ekonomi GDP adalah indikator yang utama. GDP adalah total output yang dihasilkan dalam ekonomi. Semakin tinggi GDP seharusnya penerimaan negara makin besar. Kalau sebaliknya, berarti banyak yang maling, korupsi atau nyolong di negara itu. Pemerintahan Jokowi selanjutnya malah menyempurnakan kerusakan dalam penerimaan negara. Meskipun laju eksploitasi sumber daya alam berlangsung masif dan rakyat dipajakin makin intensif, tapi penerimaan negara terhadap GDP jatuh sampai titik terendah. Menurut data Bank Dunia, sejak 2014 begitu pemerintahan Jokowi dimulai penerimaan negara terhadap GDP terus meluncur secara pasti tanpa ada kemampuan mengatasinya. Pada 2020 penerimaan negara terhadap GDP hanya sebesar 8,3%. Ini adalah yang paling buruk sejak tahun 1981 dimana penerimaan negara terhadap GDP saat itu sempat mencapai 21,8 persen. Kerusakan paling besar yang telah mengakibatkan makin terpuruknya Indonesia dalam pergaulan global dan perdagangan internasional adalah terpuruknya nilai tukar rupiah. Di masa awal pemerintahan SBY nilai tukar rupiah terhadap USD senilai Rp 8.700 per USD. Seiring berjalannya pemerintahan SBY nilai tukar rupiah atas USD meluncur sampai akhir pemerintahan SBY menjadi Rp. 12 300 per USD. Tetapi rata rata kurs sepanjang pemerintahan ini adalah Rp. 10.000 per USD. Nah, pemerintahan Jokowi membawa nilai tukar mata uang Indonesia makin tidak berharga. Menyempurnakan Kerusakan dalam nilai mata uang negara. Nilai rupiah terhadap USD sepanjang pemerintahan Jokowi talah merosot 50% lebih. Sekarang nilai tukar rupiah terhadap USD adalah Rp 15.700 per USD. Jika pada masa pemerintahan SBY nilai tukar rupiah rata-rata Rp 10.000 per USD, maka selama pemerintahan Jokowi rata rata nilai tukar rupiah Rp 15.000 per USD. Ini mengerikan! Ini sama artinya dengan kekayaan ekonomi Indonesia telah merosot separuh, namun pada saat bersamaan kewajiban Indonesia terhadap asing yakni utang dalam mata uang dolar telah meningkat separuh. Ibarat negara ini sudah jatuh, masih ditimpa tangga. Kerusakan tampaknya akan terus berlanjut. Jika belajar dari pengalaman sekarang transisi SBY ke Pemerintahan Jokowi, maka transisi pemerintahan Jokowi ke pemerintahan baru menuju pemilu serentak 2024 bisa jadi membuat rupiah akan kehilangan nilai lebih banyak lagi. Hal ini disebabkan menjelang peristiwa politik besar seperti pemilu gonjang-ganjing politik dan ketidakpastian makin buruk. Rupiah akan mengarah ke Rp 20.000 - Rp. 25.000 per USD. Sebab fundamentalnya adalah hampir tidak ada penahan tergerusnya cadangan devisa Indonesia yang tergantung pada impor dan kewajiban membayar utang luar negeri yang sangat besar. (*)
Ironis, Dana Triliunan Digelontorkan untuk KTT G20, di Jakarta Satu Keluarga Tewas karena Kelaparan
MEMANG ironis. Ada sekeluarga yang tinggal di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, yang jaraknya sekitar 5 km dari Istana Merdeka, meninggal karena tak bisa beli beras. Mereka kelaparan. Pesan WhatsApp (WA) terakhir satu keluarga yang meninggal kelaparan itu ditujukan kepada petugas PLN. Mereka tak punya uang untuk bayar listrik dan beli beras. Pesan WA terakhir ini sudah berlangsung lama sekitar sebulan lalu. Sesudah mengirimkan pesan WA, keluarga ini diduga tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan dan diminum. Lantas, mengunci diri di dalam rumah dan meninggal satu per satu sebelum akhirnya mayat mereka mengeluarkan aroma busuk. Hasil autopsi jenazah empat anggota keluarga di Kalideres ini, mereka meninggal sekitar 3 minggu lalu atau sekitar pertengahan Oktober 2022. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma Royce menyebut, kematian 4 orang sekeluarga di Kalideres ini karena tidak makan dan minum dalam waktu yang cukup lama. Keempatnya tewas dalam waktu yang berbeda. “Ini dari bapaknya, ibunya, serta iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda,” kata Pasma lagi. Yang lebih ironis, meski jaraknya tidak jauh dari Istana tempat Presiden Joko Widodo berkantor, seolah rakyat yang meninggal karena kelaparan dianggap peristiwa biasa, seperti halnya tewasnya 135 orang suporter Aremania akibat tembakan gas air mata oleh aparat Kepolisian di Jawa Timur, 1 Oktober lalu. Meski korban meninggal akibat gas air mata, yang “disalahkan” justru Stadion Kanjuruhan. Makanya, stadion kebanggaan Aremania itu harus dirobohkan karena “tidak sesuai” standar FIFA. Meski ada peristiwa kelaparan dan korban Aremania di Stadion Kanjurunan, sepertinya Pemerintah lebih fokus pada gelaran KTT G20 di Denpasar, Bali, pada pertengahan November 2022 ini. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat persoalan itu? Berikut ini dialog lengkapnya wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Presiden Akal Sehat itu di Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (12/11/2022). Soal Tewasnya Satu Keluarga Akibat Kepalaran Sebentar lagi, kepala negara dari berbagai negara yang akan bergabung dalam forum KTT G20 datang ke Bali. Tetapi, yang sudah pasti Presiden Vladimir Putin tidak akan hadir. Yang jelas, yang jadi bintangnya tidak akan hadir, termasuk Presiden Zelensky dari Ukraina. Bersamaan dengan itu, ada satu peristiwa yang menurut saya tragis dan mengenaskan, ada satu keluarga di Jakarta Barat, di Ibukota negara, ditemukan tewas dan sudah berhari-hari. Untuk sementara, hasil outopsi menyebutkan kemungkinan besar keluarga ini sudah hampir pasti karena lambungnya kosong dan otot-otot yang menciut karena dia ini sudah tidak makan dan minum berhari-hari. Saya membayangkan situasi yang sangat miris dalam situasi ini. Begitu Bung Rocky, suasana kebatinan kita hari-hari ini. Ya, itu di Ibukota. Kita membayangkan di daerah. Untung sekali daerah masih ada semacam toleransi, antara tetangga bisa saling menjenguk. Tapi, poinnya adalah ada kekurangan pangan atau harga-harga mahal. Saya kemarin dari Bengkulu dan ketemu petani-petani sawit yang juga protes bahwa harganya sekarang lagi baik-baik, tapi nanti kemudian jatuh lagi, lalu yang mereka protes adalah yang mereka dapat paling 1/10 dari yang harusnya mereka dapat, karena permainan korporasi besar. Jadi, sebetulnya ini satu fakta bahwa ekonomi tidak diurus oleh pemerintah. Pemerintah memang mengurus ekonomi, tapi hanya yang besar-besar. Nah, itu yang seringkali Pak Jokowi nggak paham bahwa kalau makronya bagus belum tentu mikronya bagus juga. Karena makro itu disebutkan di dalamnya disparitas. Karena itu, disebut agregat-agregat yang kemudian figurnya, angka-angkanya diperlihatkan seolah-olah membaik atau bertumbuh. Padahal, dia bertumbuh di atas disparitas yang makin lama makin tajam. Jadi, kalau kita bilang tewas karena kekurangan makanan, itu seharusnya kita nggak percaya. Karena mereka bilang ya ada kesulitan ekonomi, tetapi APBN kita bagus koq, pertumbuhan bagus, dan ada surplus APBN. Jadi, sekali lagi, tugas negara untuk memantau potensi terjadinya kelaparan itu tidak dilakukan. Negara sibuk mempromosikan dirinya sendiri sebagai berhasil. Jadi, poin kita, penderitaan rakyat yang disebut misteri, itu sekedar dijadikan umpan untuk mengatakan bahwa negara akan mengurus. Ada kekerasan, negara akan mengurus. Padahal, sebetulnya fakta yang diperlihatkan dan seringkali juga dipantau oleh publik internasional, bahwa negara tidak punya koneksi langsung dengan data riil di daerah. Jadi, kalau dikatakan bahwa negara punya data, iya, tapi datanya itu sekadar data untuk dipamerkan, bukan data untuk mengatasi masalah. Itu maksud saya. Jadi, big data itu tidak ada gunanya kalau tidak ada big policy. Big policy tidak ada gunanya kalau nggak ada big ideas. Nah itu intinya. Ini mereka bukan kelaparan lagi Bung Rocky, ini betul-betul nggak makan, karena itu dibuktikan dari otopsi di lambung yang kosong, kemudian polisi juga menemukan kulkasnya betul-betul kosong. Padahal, kalau kita lihat, ini perumahan kelas menengah kalau di Jakarta. Jadi ini yang kita sebut kemarin beberapa kali menyatakan bahwa banyak sekali orang yang nearpoor, batas antara kaya dan miskin, dari kelas menengah kemudian turun menjadi miskin, tapi kalau ini sangat-sangat miskin, sehingga mereka tidak bisa makan lagi sama sekali. Itu sangat mungkin tiba-tiba uangnya habis saja dan dia nggak tahu mau ngapain, saling menguatkan lalu akhirnya kehabisan tenaga, lalu tewas secara tragis di situ. Kita membayangkan itu ada G20 di Bali yang dipersiapkan bertahun-tahun, iklannya ada di mana-mana. Setiap peristiwa rapat seminar, ada pidato ketua panitia tentang G20, menteri ngomong tentang G20. Tetapi, ada kelaparan hanya 5 km dari Istana. Jadi, kontras itu, kita bukan mau protes bahwa pemerintah tidak boleh pamerkan hasilnya, tetapi pameran itu mesti berimbang dengan deteksi dari petugas-petugas tentang potensi kemiskinan, potensi kelaparan, potensi tewasnya manusia, hanya karena satu dua hari tenaganya hilang tiba-tiba dia lihat dompetnya ternyata sudah habis, di ATM ternyata sudah nggak ada lagi. Jadi, sebetulnya persiapan tentang kesulitan pangan dunia ini, juga harus masuk di dalam agenda kabinet. Mestinya begitu kan. Jadi, kabinet sibuk mengurus isu global food and energy, tapi nggak pernah ada satu sidang yang betul-betul dibuat kita paham bahwa presiden bersidang untuk memantau potensi terjadinya impoverishment, pemiskinan yang tiba-tiba ini. Jadi, poin kita selalu, buat apa ada data kalau akhirnya data itu dibatalkan oleh peristiwa tragis kemarin, satu keluarga tewas karena tidak makan. Jadi, orang bertanya kalau rapat itu ngapain di ibukota (Istana), apa sebenarnya yang dirapatkan. Absurd sekali kita membayangkan dalam satu dua minggu ke depan, akan sibuk dengan suatu perhelatan besar, tapi keadaan rakyat itu betul-betul terabaikan atau bukan sekadar terabaikan, tapi nggak punya akses untuk mengetahui apa yang akan dibicarakan di G20. G20 itu menjadi semacam konspirasi yang sangat elitis dan rakyat bahkan nggak boleh pergi ke Bali dan beberapa relawan yang memperjuangkan hak rakyat kecil dihalau untuk masuk ke Bali oleh LSM, oleh ormas juga tuh. Nggak ada semacam persiapan untuk mengatakan pada rakyat ini perhelatan bangsa, nggak ada, jadi perhelatan presiden dan kabinet dengan target yang pasti gagal gitu, karena upaya untuk mengakhiri perang di Eropa nggak jadi, karena Ukraine nggak datang, Putin nggak datang. Kalau Amerika datang, itu pasti memaksa bangsa Indonesia untuk memilih, proksi China atau Amerika. Kan itu saja. Tentang Pilpres dan Capres Oke. Karena itulah secara konsisten, kita, FNN, selalu menyerukan, terutama berkaitan dengan Pilpres, calon-calon presiden, itu memang betul-betul, itu tidak hanya modal pencitraan. Itu yang selalu kita serukan, karena ini menarik juga. Saya dikirimi meme atau kompilasi, ini bagaimana tanpa sadar itu ada foto-foto Ganjar itu posisinya persis semua dengan posisi yang dilakukan Pak Jokowi. Saya jadi tersenyum-senyum sendiri dan saya jadi teringat Anda tidak salah kalau menyebutkan bahwa memang Ganjar ini Little Jokowi. Little dalam pengertian politis ya, bukan pengertian fisiknya. Karena fisiknya lebih gede Ganjar dari Pak Jokowi. Saya agak bingung melihat meme semacam ini. Apalagi kemudian gara-gara itu saya penasaran, kalau dilihat banyak sekali foto-foto Ganjar dan sebagainya yang saya bilang untuk apa ya presiden pencitraan semacam itu. Apakah bisa membuat kenyang orang satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat, tadi. Saya menganggap Ganjar itu (sudah) kehilangan daya untuk meningkatkan elektabilitasnya. Dayanya hilang, gayanya banyak. Jadi, miskin daya, kaya gaya, sehingga mengulang-ulang sesuatu yang mungkin tim suksesnya bilang yang begini lucu, ini milenial bisa tertarik. Tapi, itu artinya, timnya Ganjar ini membodohi rakyat. Kan rakyat kita mau ada pertandingan politik berbasis gagasan, berbasis konsep, bukan berbasis postur, posisi, gimik-gimik yang dibuat dengan kamera-kamera canggih. Buat apa. Kita menghindari itu justru. Kita mau orang datang seadanya, tetapi keseadaannya itu tidak menghalangi kemampuan dia untuk mengadakan pikiran, supaya pikiran yang diadakan itu, itu yang kita pestakan nanti di 2024. Jadi persiapan-persiapan Pemilu sekarang itu betul-betul sekedar numpang tenar, tapi enggak ada gagasan. Mau tenar saja tuh. Sekaligus itu kan KPU kasih dong semacam panduan, supaya rakyat paham kalau yang beginian itu memalukan. Kalau KPU sendiri cuma bilang bahwa kami cuma penyelenggara maka secara teknis kami siapkan kotak-kotak suara. Sebetulnya, fungsi KPU itu bukan sekedar menjadi panitia teknis, tapi mendorong proses Pemilu itu yang betul-betul bermutu, dimulai dari mengevaluasi gimik-gimik dari para capres ini. Bukan demi KPU, tapi demi rakyat yang akan memilih. Jadi, KPU ini juga jadi tempat cari kerjaan doang tuh. Dia nggak paham apa artinya menghidupkan demokrasi. Sekarang orang enggak lihat ada persaingan demokrasi. Orang lihat siapa yang dapat amplop duluan, orang lihat siapa yang dikasih fasilitas duluan, dan Ganjar paham itu. Ya saya dapat informasi, beberapa mahasiswa bahkan dibuatkan di kampus itu semacam klub. Ada lagi yang dapat fasilitas rumah untuk tempat diskusi, tapi dengan pesan “kalian mesti kritis ya. Iya, kritis, tapi disuruh kritis oleh orang yang memberi fasilitas”. Itu yang Anda maksud kelompok Cipayung plus itu ya? Iya. Itu sudah pastilah. Tetapi ada juga kelompok-kelompok mahasiswa yang memberitahu saya bahwa kami mahasiswa ada yang dikasih Rp 300.000, ada yang dikasih sejuta sebulan. Buat apa? Ya buat bikin kegiatan. Oleh siapa? Oleh timnya Ganjar. Saya lupa kapan, mungkin 3 - 4 bulan lalu saya dengar cerita itu. Saya bilang ya nggak apa-apalah. Kan itu fasilitas yang diberikan agar kalian aktif. Iya, tapi itu kayaknya sogokan. Saya bilang belum tentu. Mungkin orang lain yang mau jatuhin Ganjar, tapi mereka menganggap bahwa itu bagian dari upaya supaya kita nggak mengkritik Ganjar. Ya, biasa saja, yang penting mahasiswa tetap tahu keadaan. Mahasiswa bisa bandingkan antara Jokowi dan Ganjar. Saya bilang begitu. Bedanya apa, ya sama saja. Ya, kalau begitu ngapain pilih Ganjar, pilih Jokowi saja lagi. Tapi, sekali lagi, siram-menyiram fasilitas ini adalah hal yang sudah biasalah. Itu kita tahu. Yang kurang, siram-menyiram gagasan. Kenapa kita terus mengkritik Mas Ganjar ini, karena dia kan katanya disebut salah satu calon presiden yang potensial untuk memenangkan Pilpres. Nah, kita inginnya dia menang karena memang gagasannya jelas tentang bangsa Indonesia itu seperti apa, bukan hanya karena menang gaya tadi. Yang gimik-gimik ini mestinya berhentilah. Tunjukkan yang lebih naik kelas. Itu sindirannya bagus. Naik kelaslah. Masa’ dari dulu gitu-gitu saja. Sudahlah, biarin itu bagian dari Pak Jokowi. Waktu Ganjar cari gorong-gorong yang mirip gorong-gorong yang punya Jokowi itu yang bentuknya sama. Jadi, sukses Pak Jokowi jangan ditiru oleh Ganjar, karena itu sukses yang palsu. Di ujung pemerintahan Pak Jokowi bangsa terbelah, di ujung pemerintahan Pak Jokowi rasa aman publik hilang, di ujung pemerintahan Pak Jokowi disparitas meninggi, masa iya mau diikuti Ganjar. Ini Pak Jokowi bahkan sudah merasa bahwa sudah di ujung pemerintahan dia tinggal satu yang ingin dia pastikan bahwa siapapun pengganti beliau, IKN harus jalan. Itu keinginan saja. Tapi, siapapun pengganti Jokowi, pasti IKN akan batal. Karena ini bukan soal menjalankan, tapi soal kemampuan menjalankan. Ganjar pasti tidak bisa meneruskan IKN itu, karena hutang-hutang Jokowi, hutang korporasi apalagi utang-utang BUMN yang dipakai untuk membiayai aksi korporasi, itu akan ditagih oleh lender-nya mungkin masih nego, tetapi kalau ditagih oleh rakyat bagaimana coba. Kalau nggak ada, rakyat merasa bahwa ya itu dalam setiap hari bisa dicicil itu kematian seperti yang terjadi di Jakarta Barat kemarin itu. Oke. Kita terusin ngomong soal capres. Kalau tadi Ganjar sudah kita bahas, sekarang soal Anies. Kemarin ulang tahun Nasdem, 10 November. Ternyata, yang paling banyak disoroti publik adalah ternyata nggak jadi deklarasi bersama dengan PKS dan Demokrat, walaupun kemudian Demokrat dan PKS menyampaikan bahwa itu tinggal proses waktu saja. Tapi kalau kita menyimak pidatonya Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh, ada dua hal yang saya sorot. Pertama, Pak Surya Paloh sekarang kelihatannya sudah mulai release bahwa dia harus menghadapi Nasdem akan direshuffles, selalu diulang lagi bahwa itu hak prerogatif dari Pak Jokowi. Tetapi, Pak Jokowi tahu siapa sahabat Jokowi. Sementara, Anies mengingatkan bahwa kita berterima kasih pada Nasdem yang sudah memilih jalan untuk mendaki dan terjal. Dia mengingatkan kita bahwa untuk mencapai tujuan yang tinggi, untuk sukses, orang harus memilih jalan yang mendaki dan terjal. Dan saya kira sebenarnya untuk proses awal Nasdem sudah bagus, berani melawan pemerintah padahal dia bagian dari pemerintah. Cuma penanganan afternya itu yang kemarin kita persoalkan. Jelas narasi Anies lebih kerenlah dari Ganjar, sudah memilih tapi jalan yang terjal. Kan bagi milenial, itu menandakan intelektualitas. Kemampuan Anies untuk menyulap kepahitan hidupnya itu, dia kan sekarang sedang pahit kehidupan politiknya. Padahal dia kan harus memutuskan pro Nasdem yang artinya separuh pro- Jokowi atau pro-relawan yang sepenuhnya anti – Jokowi. Kan gitu mental itu. Jadi, Anies dijepit di situ tuh dan jepitan itu yang mungkin juga Anies diuji. Kalau mau terus dengan Nasdem, itu artinya Nasdem mau bawa Anies untuk nego dengan Jokowi. Kemarin saya usulkan ya kalau itu jalan pikirannya, ya langsung saja. Nasdem bilang Anies kami pasangkan dengan (putra Jokowi) Gibran Rakabuming Raka. Selesai masalah. Aduh, diulang lagi nih. Nanti ribut lagi nih. Saya selalu hanya menguji jalan pikiran tuh. Jadi, continuitys and change, siapa? Yang paling tepat Gibran. Karena sinyal continuity ada pada Gibran. Anies jadi lebih aman. Mungkin itu juga yang ditunggu Pak Jokowi. Dan, Gibran bisa magang di situ. Ya pasti PKS sama Demokrat akan marah pada saya, tapi saya tahu mereka paham satire saya. Jadi, bagian-bagian ini yang mau kita ujikan tuh. Tetap Anies sudah ada di dalam elu-eluan massa, nggak mungkin lagi ditinggalkan. Jadi. Anies akan maju terus sebagai calon presiden karena pertandingannya sekarang bukan Anies versus Ganjar tapi Anies versus Jokowi. Anies versus Surya Paloh. Kalau Anies kalah, relawan pasti mundur, lalu bubarlah pencalonan Anies kan. Tapi, banyak juga relawan yang mungkin bisa disogok. Itu kritik saya kemarin kepada Anies, ya Anda akan maju karena sejarah memanggil. Tapi Anda jangan panggil relawan untuk mendekat ke Nasdem. Itu dua agenda yang berbeda. Biarkan relawan lakukan aktivitasnya dan mungkin sekali kalau Pemilu formalnya gagal, bisa Pemilu dilakukan oleh relawan. Jadi Anies mesti berani ambil risiko itu. Sebagai sahabat ya selalu mendorong Anies untuk mempertimbangkan bahwa tidak harus politik itu sempurna melalui sistem elektoral. Kalau ada kecelakaan, orang akan tunggu Anies itu dihasilkan oleh (suatu) kecelakaan politik. Itu juga bagus buat Indonesia untuk belajar bahwa dari awal politik ini memang diasuh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, Pemilu tidak boleh membenarkan cara itu. Harus ada Pemilu yang diselenggarakan oleh rakyat, bukan oleh KPU. Dan, kita bisa bayangkan, kalau terjadi deadlock misalnya Anies nggak ada cawapresnya, bagaimana keadaan Indonesia. Sementara, semua bakal cawapres bisa disogok Istana supaya jangan mau jadi cawapresnya Anies. Berarti Anies enggak masuk walaupun elektabilitas naik terus, maka terjadi social unrest. Kan itu. Jadi kita mesti membayangkan cara-cara buruk untuk menghalangi Anies. Itu sebetulnya yang sudah kita bayangkan adalah cara-cara bagus untuk memuluskan Ganjar, tapi kemudian Presiden Jokowi berpikir ya sudahlah daripada ribut saya mending dorong Prabowo Subianto saja karena Prabowo yang sudah terjamin kesetiaannya. Kira-kira begitu. Politik kan goal without moral. Satu waktu juga Pak Prabowo mungkin ngasih sinyal bahwa saya enggak akan terusin IKN, karena itu berat betul, walaupun Pak Prabowo punya tanah di situ. (sof/sws)
Usulan APINDO No Work No Pay, Menyakiti Hati Buruh dan Minim Empati Kondisi Buruh!
Jakarta, FNN – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) bereaksi keras terkait adanya desakan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay (tidak bekerja, tidak dibayar). ASPEK Indonesia menilai desakan APINDO pada Pemerintah ini membuktikan bahwa kelompok pengusaha hari ini semakin rakus dan hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Para pengusaha rakus belum juga puas walaupun sudah berhasil “melahirkan” Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, namun masih saja terus menekan kehidupan pekerja/buruh. “ASPEK Indonesia mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk menolak dengan tegas terkait permintaan aturan fleksibilitas jam kerja \"no work no pay\" yang tidak manusiawi tersebut,” kata Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulis ASPEK Indonesia, Sabtu (12/11/2022). Mirah Sumirat mengingatkan Pemerintah dalam hal ini Menaker untuk menunjukkan keberpihakannya kepada nasib pekerja/buruh di Indonesia. Jangan sampai pekerja/buruh mengalami eksplotasi dari pengusaha karena pekerja/buruh adalah urat nadinya perekonomian Indonesia. “Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, baik perlindungan kepastian kerja, kepastian upah layak dan kepastian jaminan sosial,” tegas Mirah Sumirat. Mirah Sumirat menyentil pernyataan APINDO yang berdalih perlunya aturan no work no pay adalah untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). “Dalih APINDO itu hanya omong kosong dan dibuat-buat, hanya mencari alasan untuk lepas dari tanggungjawab membayar hak-hak pekerja/buruh! Karena sebetulnya mereka tidak mau bertanggung jawab untuk mensejahterakan pekerja/buruhnya sendiri,” lanjut Mirah Sumirat. Karena itu, ASPEK Indonesia mendesak Pemerintah dan pengusaha untuk memaksimalkan peran serikat pekerja di setiap perusahaan, khususnya dalam menghadapi tantangan dunia usaha saat ini. “Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk efisiensi perusahaan, tanpa harus menghilangkan hak-hak normatif pekerja/buruh, dan tanpa melakukan PHK,” pungkas Mirah Sumirat. (mth/sws)
Menghindari Meletusnya Perang Pulau Pasir, Presiden Jokowi Diminta Segera Keluarkan Keppres Penataan Pulau Terluar
Jakarta, FNN - Presiden Jokowi diminta segera menerbitkan Keppres Pembentukan Tim Penataan Legalitas Pulau Pasir dan Pulau Terluar dengan melibatkan PDKN sebagai pemegang Collateral 101 Eigendom Verponding agar dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Permintaan ini disampaikan oleh Dr.Rahman Sabon Nama atas nama para Raja/Sultan Kerajaan se Nusantara juga atas nama pribadi maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Daulat Kerajaan Nusantara (DPP PDKN), Sabtu, (12/11/22) di Jakarta. Ia mengatakan bahwa PDKN pada tanggal 2 November 2022 telah mekaporkan pada presiden Joko Widodo terkait *Klaim kepemilikan oleh Australia atas Pulau Pasir di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah kedaulatan NKRI* sama dengan intervensk mencaplok kedaulatan NKRI. PDKN tegas menolak klaim Australia atas Pulau Pasir dan menyataksn keprihatinan dan penyesalan oleh para Raja/Sultan Kerajaan seNusantara serta DPP PDKN kepada Presiden Joko Widodo selaku Kepala negara dan pemerintahan mendiamkan atas pernyataan Kementrian Luar Negeri mengakui klaim Australia kepemilikannya atas Pulau Pasir. Kepada Presiden Jokowi Raja/Sultan seNusantara yang bergabung dalam PDKN meminta, agar pemerintah secara resmi perintahkan TNI minta Australia segera meninggalkan Pulau Pasir yang merupakan wilayah kedaulatan NKRI berdasarkan Kode Collateral Dunia 101 (Asset milik Raja/Sultan Kerajaan Nusantara), maupun berdasarkan historikal sosial-kultutal dan Peradaban yang berabad-abad berlangsung di Pulau Pasir. Rahman menjelaskan Pulau Pasir adalah milik wilayah kedaulatan NKRI berdasarkan Kode Collateral Dunia 101 yang merupakan asset Raja/Sultan kerajaan Nusantara. Begitu pula tentang kehidupan sosial-kultutal dan peradaban di Pulau Pasir karena pwrtama ; Pulau Pasir, dikenal masyarakat setempat sebagai Desa Pulau Pasir, adalah bekas Keresidenan Pulau Sumbawa di bawah Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Kerajaan Nusantara ini meliputi Kepulauan Christmas yang telah diklaim dan menjadi wilayahf kedaulatan Australia; Dalam rentan waktu kekuasaan/pemerintahan Kerajaan Pajajaran yang menjangkau Pulau Pasir NTT, kerajaan ini melalui pemerintahan Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan legalitas hak kepemilikan atas Pulau Christmas dan Pulau Pasir berupa Eigendom Verponding atas nama keluarga Kerajaan Pajajaran. Legalitas Eigendom Verponding ini dinotarialkan sebagai Akta Tanah pada kantor Van H.G Thomas, Notaris di Batavia (Jakarta), pada tanggal 18 September 1938; Diera pemerintahan Soeharto thn 1971 TNI AD melakukan pemetaan topografi dan pengukuran di Pulau Pasir dengan luas 167 KM2 .Kemenlu sebagai jubir luar negeri seharusnya berkordonasi dengan Panglima TNI dan TNI AL terkait pulau Pasir. Kedua ; Aspek lain dari fakta/bukti kepemilikan Indonesia atas Pulau Pasir adalah aspek sosial-kultural dan peradaban. Bahwa di pulau ini sejak zaman purbakala merupakan tempat persinggahan dan bermukim nelayan-nelayan tradisional NTT, Bugis Makassar. Giat nelayan ini berlangsung berabad- abad hingga era modern. Sampai hari ini nelayan Solor Watan Lema dari (Pulau Solor, Pulau Lembata, Pulau Adonara, Pulau Alor, dan Pulau Flores Daratan) masih bergiat sebagai nelayan di Pulau Pasir, kerap nelayan Solor Watan Kema asal Lamalera dan Lamakera berburu ikan paus dan nelayan Bugis Makassar dan Rote Endao pun masih mencari ikan dan teripang di Pulau Pasir. Tetapi para nelayan kerap kali pula dihalau dan ditangkap aparat bersenjata Australia; Oleh karena itu Ketua Umum PDKN itu menegaskan berdasrkan bukti/fakta kepemilikan secara legal berikut historikal wilayah pemerintahan Kerajaan Pajajaran maupun bukti sosial-kultural- peradaban itulah menjadi kekuatan hukum bagi Indonesia, khususnya bagi Presiden Joko Widodo untuk menyatakan kepada Australia dan negara di dunia bahwa Pulau Pasir, rumpun gugusan Kepulauan Provinsi NTT, adalah milik dan wilayah kedaulatan Indonesia; Raja/Sultan Kerajaan seNusantara yang tergabung di PDKN berikut jajaran PDKN menyatakan mendukung penuh Presiden Noko Widodo, dan pemerintahannya untuk tidak membiarkan Pulau Pasir kedaulatan wilayah NKRI, diklaim milik Australia secara melawan hukum. Dukungan ini tidak hanya sebatas narasi politik, tetapi paling utama adalah dukungan data/bukti/fakta legalitas kepemilikan Pulau Pasir yang kaya minyak dan gas alam cair itu; Dukungan tersebut sungguh perlu, karena ada praduga bahwa pemerintah atau negara Indonesia lemah secara legalitas hukum tentang kepemilikan Pulau Pasir. Faktor kelemahan inilah, berimplikasi buruk sebagaimana pernyataan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jaila kepada Pers (24 Oktober 2022) bahwa Pulau Pasir milik Australia berdasarkan warisan Inggris. Pernyataan absurd di ruang publik ini perlu diselidiki apa latar dan motifnya, bahkan posisi jabatan Dirjen tersebut patut dievaluasi Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi; Rahman melanjutkan permasalahan penting Pulau Pasir adalah: Bahwa sepanjang dimungkinkan, Indonesia, yakni Presiden, dapat mengkondisikan / mengusulkan dalam Forum KTT G-20, tanggal 15-16 November 2022 di Bali, agar ada sesi khusus membahas solusi penyelesaian Pulau Pasir dengan merujuk pada ketentuan UNCLOS 1982 tentang hak-hak di Zona Maritim meliputi: Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen. *Berangkat dari penjelasan di atas, maka Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) memberikan solusi sebsgai Rekomendasi Usulan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo agar sebaiknya Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Pembentukan Tim Khusus Penataan Legalitas Kepemilikan Pulau Terluar, terkhusus Pulau Pasir, terdiri dari lintas instansi yaitu: Menteri Luar Negeri, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Panglima TNI serta Menkopolhukam dengan melibatkan Partai Daulat Kerajaan Nusantara, pemegang Collateral 101 Eigendom Verponding Pulau Pasir serta pulau terluar lainnya. Adapun hasil kerja tim melalui Keppres ini, diharapkan lahir korelasi dengan kedaulatan wilayah negara dari berbagai implikasi minimnya informasi legalitas kepemilikan tanah pulau. Karena dari sinilah pulau-pulau terluar akan terselamatkan dari klaim negara lain seperti Pulau Christmas, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang telah teramputasi dari wilayah kedaulatan NKRI. Diharapkan agar Menteri Luar Negeri untuk terus memainkan peran politik bebas aktif, mengajak negara anggota ASEAN memberi sanksi kepada Australia, dan berunding dengan Kerajaan Inggris dan Australia meminta Australia segera meninggalkan Pulau Pasir di wilayah Provinsi NTT. Menyikapi situasi politik dan ekonomi global serta antisipasi situasi terburuk terjadi kontak senjata antara Indobesia Australia yang bisa berdampak negatif pada stabilitas politik, ekonomi dan keamanan dalam negeri, maka sebaiknya Presiden segera mengintruksikan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI yang baru perlu segera diisi agar segera menggelar pasukan guna memperkuat pasukan tempur di Pulau Pasir, Natuna, Papua dan Papua Barat cetus alumnus LEMHANAS RI itu menjelaskan. Apabila terjadi perang Indonesia Australia ,maka untuk mengamankan kemungkinan akan terdampak terjadinya gejolak Inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok,sehingga presiden perlu memerintahkan Menteri Pertanian, Kabulog dan Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan Nasional dan instansi terkait lainnya untuk menjaga stabilitas inflasi dan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok pangan serta menjaga terjaminnya kelancaran distribusi pangan keseluruh wilayah Indonesia dan menjaga ketersediaan stok penyangga pangan nasional,jelas pria kelahiran pulau Adonara NTT itu. (mth).
Lembu Pun Menyamakan Langkah Ketika Membajak Tanah
Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta SEGALA puji bagi Allah yang menjadikan pernikahan jalan kebahagiaan. Segala puji bagi Allah atas curahan nikmat-Nya, yang disembah karena kuasa-Nya. Dialah yang menerangi jalan manusia dengan petunjuk-Nya, Yang mengukuhkan manusia dengan agama-Nya, dan memuliakan dengan kehadiran Nabi-Nya. Allah Yang Maha Mulia menjadikan pernikahan untuk memperoleh keturunan dan kebajikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan darinya pasangannya; Dia memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah pula hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu. (QS An-Nisa`/4:1). Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah adalah bahwa Dia telah menciptakan leluhur kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak dan bertebaran. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan hidup dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat-Nya. (Ar-Rum/30:20-21). Orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. (QS Ath-Thur/52:21). Anak cucu mereka yang beriman akan ditinggikan Allah derajatnya sebagaimana derajat orang-orang tua mereka, dan dikumpulkan dengan orang-orang tua mereka dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, “Hati manusia masing-masing memiliki kesatuannya; yang saling mengenal akan menyatu dan yang berseteru akan berpisah.” “Siapa yang memandang istrinya dengan pandangan kasih, dan istrinya juga memandangnya demikian, maka Allah akan memandang mereka berdua dengan pandangan rahmat.” Atas dasar cinta makhluk diwujudkan. Dengan cinta semua jiwa meraih harapan, mendapatkan idaman, dan terbebas dari segala yang meresahkan. Cinta adalah anugerah Ilahi. Cinta adalah satu hati dalam dua tubuh. Cinta itu memberi, bukan meminta, apalagi memaksa. Cinta bukanlah semata-mata buah dari pendekatan. Andaikata bukan karena kecocokan dan kesesuaian, cinta itu tak akan terwujud dalam hitungan tahun, bahkan abad. Pernikahan mendidik manusia agar bertambah lembut jiwanya. Dengan perkawinan Allah SWT memperkokoh tali kekerabatan dan mewariskan cita-cita mulia orangtua kepada anak cucu hingga akhir masa. Suami istri bagaikan dua sayap seekor burung. Bila kedua sayap kuat, maka ia dapat terbang tinggi ke angkasa, bila keduanya lemah, maka tak dapat beranjak ke mana-mana. Lembu pun menyamakan langkah ketika membajak tanah di sawah. Rumah tangga bagaikan surga; Bila suami istri suka sekata. Suami istri cinta agama; Perkawinan mereka akan sentosa. Suami istri suka mengaji; Silang sengketa sukar terjadi. Suami istri suka belajar; Silang sengketa akan terhindar. “Tuhan, anugerahilah aku ilham untuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku serta untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan untukku pada keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu.” (QS Al-Ahqaf/46:15) “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan hidup kami dan keturunan kami penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS Al-Furqan/25:74). (*)
Google Nobatkan Nabi Muhammad SAW sebagai Manusia Terbaik di Dunia
Jakarta, FNN – Sebuah pengakuan diberikan Google pada salah seorang Rasul Allah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan pengakuan dari Google sebagai manusia terbaik di dunia. Penetapan tersebut berdasarkan hasil yang muncul ketika mengetikkan “siapa manusia terbaik di dunia” atau “Best man in the world” pada laman pencarian. Maka seketika itu Google akan menjawabnya dengan menunjukkan nama Nabi Muhammad SAW di daftar teratas. Penempatan Nabi Muhammad SAW sebagai peringkat pertama dalam laman pencarian Google tentunya memiliki sejumlah alasan. Fakta itu bisa dilihat dalam buku “The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History” atau “100 Peringkat Orang Paling Berpengaruh dalam Sejarah” yang ditulis seorang Jewish atau tokoh non muslim yang bernama Michael H. Hart. Michael Hart merupakan seorang ilmuwan Amerika Serikat yang bergelut pada bidang astronomi dan geometri, penulis, sejarawan amatir, peneliti, dan separatis kulit putih/nasionalis kulit putih. Semasa hidupnya, Michael Hart banyak melakukan riset ilmiah tentang tokoh-tokoh besar dunia. Dirinya juga banyak menulis karya tulisan. Dalam literaturnya Michael Hart menyebut pengaruh besar Nabi Muhammad SAW yang tetap eksis hingga detik ini. Meskipun terdapat sedikit perselisihan politik pragmatisme di antara sesama negara Arab, tetapi jalinan kebersamaan mereka tetap kukuh apabila disatukan dengan agama, bahasa, budaya, dan sejarah. Bahkan, ketika ekspansi Barat menjamah negeri mereka pada 1973, seluruh negeri Arab dapat bersatu padu mengusirnya dari tanah Jazirah Arab. Michael Hart juga memaparkan bahwa sinergi antara agama dan dunia yang sangat hebat yang diajarkan Rasulullah itulah yang mendorongnya untuk memilih Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh pertama di antara deretan nama manusia paling berpengaruh di dunia. Menurut Michael Hart, dirinya mempercayai dengan pasti, Rasulullah SAW yang memiliki gelar ‘Al Amin’ karena sifat terpujinya yang begitu luar biasa adalah satu-satunya manusia yang meraih keberhasilan paling spektakuler, baik di bidang penyiaran agama maupun kehidupan. Karena Nabi Muhammad SAW berhasil menyebarkan risalah Islam, kini Islam menjadi agama terbesar di dunia. Beliau merupakan sosok pemimpin politik dan panglima tentara yang brilian, serta pemimpin agama yang hebat dan Agung. Hal ini bisa dibuktikan setelah 13 abad kepergian Nabi Muhammad SAW, pengaruhnya tetap eksis dan pengikutnya terus bertambah. (mth/sws)
Jokowi-lah Ancaman Demokrasi!
Saya berharap PDIP, Partai, Elemen Civil Socety, dan lain-lain itu mewaspadai Jokowi-Isme, yakni menciptakan feodalisme dan kultusisme yang menjadikan kita menyimpang dari akar konstitusi Republik Demokrasi. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan JOKO Widodo akan dikenang sebagai Presiden Mangkrak. Ini bermula dari mangkraknya Mobil Esemka yang tiada wujudnya hingga kini. Dalam periode pemerintahannya tidak ada niatan mewujudkan realisasi Mobil Nasional, setidaknya meletakkan dasar seperti BJ Habibie dulu dengan Project mobnas: Maleo. Yang ada makin banjir mobil dari RRC dan Korea. Sebelumnya, publik dibuai dengan histeria bila Jokowi Presiden, Rupiah akan kuat di kisaran Rp 10.000 per USD seperti periode awal SBY. (Pada akhir rezim SBY rupiah menyentuh Rp 13.000 per USD). Sekarang yang terjadi malah rupiah sudah lewati angka psikologis pasar Rp 15.800 per USD. (Tampaknya masih akan menaik). Janjinya untuk mewujudkan Nawa Cita yang isinya sangat Sosialistik ala Bung Karno, yang terjadi Rezimnya sangat Liberalis dan Kapitalistik. Tampaknya kita yang over estimed, dari berbagai sumber antara lain Bang Rizal Ramli yang pernah di dalam kabinet, Jokowi nyaris tidak pernah mau membaca executive summary. Padahal cuma 1 lembar sesuai permintaannya. Akhirnya roda pemerintahan berdasar intuisi dan kepentingan Oligarkhys. Ini yang terjadi dari project Infrastrukturnya yang tidak bermanfaat untuk rakyat. Seperti project IKN (Ibu Kota Negara), Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bandara Kertajati, LRT Jabotabek dll. Semua project Jokowi dapat dipastikan mangkrak dan berpotensi pelanggaran hukum yang dapat menjadikannya berurusan dengan penegak hukum kelak. Jokowi sudah mengantisipai sehingga berupaya untuk terus berkuasa. Namun ambisi tersebut membentur tembok besar ketika PDIP menolak Amandemen 3 periode, dan Perpanjangan 3 tahun. Akhirnya sampailah Jokowi secara terang-terangan meng-endorse beberapa figur, dimulai dari Ganjar Pranowo (Jokowi berutang budi lewat tangan GP sang putra, Gribran Rakabuming Raka, bisa dapat rekom Walikota). Ganjar dengan dukungan resource-nya melejit ke elektabilitas tertinggi dengan maksud mem-presure Megawati Soekarnoputri dan PDIP memberi tiket Capres untuk Ganjar. Sejak setahun ini opsus dijalankan. Namun tanda-tandanya malah makin tertutup, PDIP mengunci Ganjar. Wajar saja. Ganjar pilihan Jokowi, bukan pilihan Megawati. Sedangkan Megawati tentu trauma dengan eksprimen petugas partai yang ternyata di-remote kekuatan lain. Bagi Megawati tentu akan lebih realistik menjaga roh dan keberlanjutan trah Sukarnoisme di PDIP. Setelah itu KIB didirikan untuk maksud sekocinya Ganjar. Namun PDIP mencium skenario ini, sehingga mengancam memecat Ganjar bila jadi Capres. Sejarah mencatat banyak tokoh berguguran bila dipecat antara lain Arifin Panigoro, Dimyati Hartono, Laksamana Sukardi, Rustriningsih dll. Semua tokoh ini dipecat dari PDIP oleh Megawati yang juga Ketum PDIP. Akhirnya melalui instrumen relawan militannya MUSRA (Musyawarah Rakyat) yang tadinya di-design untuk menaikan pamor Ganjar di akar rumput dan Parpol, tiba-tiba berputar haluan. Jokowi pun di acara HUT Perindo secara terang terang menyebut Prabowo Subianto dengan istilah Jatah. Dilanjutkan dengan pertemuan Musra dengan Prabowo sebagai bentuk dukungan Capres. Jokowi dan para oligarkhysnya tentu tidak mau lagi terkecoh sama Megawati dalam hal last minute mendukung KH Maruf Amin sebagai Cawapres. Padahal sosok ini yang paling di benci, karena berperan besar menjadikan Ahok masuk Bui dan tersungkur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dari Anies Baswedan. Apa yang dilakukan Jokowi memang tidak lazim. Sebagai Presiden seharusnya bertindak sebagai pengawas, bukan malah jadi Partisan. Dengan resource yang dimlikinya tentu keabsahan pemilu yang jurdil menjadi terancam. Apalagi putusan MK yang dibuat Adik iparnya yang membolehkan Menteri tidak mundur ketika jadi Capres, ini tercium juga untuk melapangkan Prabowo. Saya berharap PDIP, Partai, Elemen Civil Socety, dan lain-lain itu mewaspadai Jokowi-Isme, yakni menciptakan feodalisme dan kultusisme yang menjadikan kita menyimpang dari akar konstitusi Republik Demokrasi. Jangan biarkan Tiran muncul sehingga kita setback menjadi negeri paria yang mundur ke belakng dan hanya untungkan para Oligakrhysnya Jokowi. (*)
Politik Ekonomi Hatta
BUMN bermitra dengan jejaring koperasi bersama sektor swasta bersinergi untuk membangun ekonomi yang berkeadilan sekaligus berkedaulatan. Adalah riba yang menghancurkan prinsip-prinsip kekeluargaan ini. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Business Memperingati Hari Pahlawan Kamis kemarin (10/11/2022) di BAPPENAS, berkumpul tokoh-tokoh ekonom senior, juga para insinyur untuk membahas prospek Hattanomics bagi Indonesia di masa yang penuh disrupsi global ini. Emil Salim, Boediono, Dorojatun Kuncorojakti, Sri Edi Swasono hadir secara virtual membersamai Suharso Monoarfa Ketua BAPPENAS. Apa yang bisa dipelajari dari pemikiran Bung Hatta, Wijoyo Nitisastro dan BJ Habibie, serta 22 tahun reformasi yang penuh disrupsi ini untuk mengantar Republik ini ke masa depan? Hatta telah memberi kerangka ideologis bagi pembangunan ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Bung Hatta memberi arah politik ekonomi nasional agar ekonomi kita disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bukan dengan asas kompetisi pasar bebas individualisme kapitalistik. Bumi dan air serta semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kepentingan privat diperbolehkan, tapi dibatasi sewajarnya. Investasi atau kerjasama dengan asing diperbolehkan, tapi tidak boleh mengancam kedaulatan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Menghadapi krisis pasca Orde Lama, Wijoyo secara berani mengambil langkah pragmatis dengan mengadopsi Keynesian economics bagi Orde Baru. Sebagai arsitek ekonomi Orde Baru, Wijoyo juga mempelajari RPLT Soemitro Djojohadikusomo yang disusun di fase akhir Orde Lama yang ternyata gagal dilaksanakan. IMF diundang untuk memberi pinjaman bagi program jangka pendek, sementara amanat UUD45 menjadi strategi jangka panjang. Dengan memilih strategi comparative advantage berbasis sektor primer, Wijoyo bisa mengatasi inflasi, membenahi program pangan, pengendalian penduduk, dan mulai menghasilkan pertumbuhan tinggi selama 15 tahun kemudian. Kebijakan ini masih berlangsung hingga saat ini sehingga Indonesia mengidap penyakit Belanda. Obsesi pertumbuhan dengan memastikan stabilitas politik, pemerataan terlantar menjadi bagian penting pembangunan. Stabilitas politik ditempuh dengan depolitisasi kampus, dan ormas, sementara sekolah hanya mencetak buruh yang cukup trampil menjalankan mesin-mesin pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan pemilik modal. Pendidikan yang direduksi melalui persekolahan massal gagal mewujudkan prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Selama Orde Baru sektor maritim sebagai sektor pemersatu penting bagi negara kepulauan ini, tidak memperoleh perhatian yang berarti. Amanah Deklarasi Juanda tidak memperoleh dukungan kebijakan yang dibutuhkan untuk membangun sektor maritim sebagai instrumen pemerataan distribusi pembangunan melalui sistem logistik yang efisien bagi bentang alam seluas Eropa ini. Armada kapal nasional tidak dilihat sebagai infrastruktur dalam paradigma ekonomi kontinental, hanya jaringan jalan, jembatan dan pelabuhan saja. Kesenjangan spasial antara Jawa dan Luar Jawa makin menganga, sementara ketidakadilan energi makin parah pada saat sistem transportasi nasional kita terjebak pada moda jalan tunggal yang tidak efisien, polutif dan tinggi-karbon. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi sehingga sempat disebut sebagai macan atau keajaiban Asia, terjadi konglomerasi kelompok minoritas, dan sentralisasi berlebihan di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek. Untuk itu, sekelompok pengusaha pribumi dibantu kebijakan afirmatif Ginanjar Kartasasmita untuk kemudian menjadi konglomerat baru. Kita kemudian menyaksikan apa yang disebut oleh Yosihara (1988) sebagai ersatz capitalist. Sementara itu Habibie melengkapi program Wijoyo dengan membangun competitive advantage melalui strategi progressive manufacturing melalui klaster industri strategis penerbangan, perkapalan, dan kereta api. Karena fokus pada kebijakan liberalisasi pasar dan keuangan pada akhirnya bangunan ekonomi Orde Baru runtuh lalu jatuh pada 1998 karena krisis moneter yang melanda sebagian besar ASEAN. Reformasi ternyata membawa perubahan fundamental karena UUD45 diganti oleh UUD2002 yang menurunkan peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi semacam event organizer kenegaraan saja. Presiden yang semula adalah mandataris MPR untuk menjalankan GBHN sebagai amanat rakyat, berubah menjadi petugas partai belaka, jika bukan boneka oligarki. Dengan arsitektur legal politik yang telah diturunkan dari UUD2002 itu, biaya politik meningkat tajam, maka banyak pejabat publik berubah menjadi bandit politik yang menggantungkan logistiknya pada para bandar politik, sementara Pemilu dijalankan oleh KPU, MK, dan Bawaslu sebagai badut politik. KPK dan POLRI menjadi preman politik. Melalui berbagai UU pengelolaan sumberdaya alam yang neoliberal, kita dapat menyaksikan kapitalis semu yang rapuh menjelang reformasi berubah menjadi full fledged neo-captalism yang membawa konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir taipan yang menguasai ratusan ribu hektar lahan perkebunan, pertambangan, dan kawasan-kawasan komersial di perkotaan, perbankan hingga media massa. Prinsip-prinsip ekonomi Hatta yang diamanahkan dalam UUD45 lenyap tak berbekas. Deformasi kehidupan berbangsa dan benegara terjadi di mana-mana, sementara maladministrasi publik melahirkan regulasi yang melayani kepentingan para pemodal besar, bukan melayani kepentingan publik. Polri berubah menjadi institusi kekuasaan yang makin brutal dan mematikan, bukan pelindung dan pengayom masyarakat, sementara hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah. TNI hanya menjadi agnostik secara politik. Dari perspektif perencanaan pembangunan, di luar sektor maritim, yang belum digarap secara pragmatis oleh Wijoyo dan Habibie adalah memastikan bahwa international trade and commerce berlangsung berkeadilan bebas-riba. Tentu mengherankan bahwa sejak Nixon membebaskan USDollar dari emas, lalu mencetak USD out of thin air, AS dan sekutu Baratnya bisa dibiarkan mengeruk keuntungan illicitly seperti ini. Ketimpangan pendapatan dan konsumsi energi perkapita antara negara-negara miskin dan sedang berkembang dengan negara-negara maju bertahan buruk. Hanya Rusia dan China yang kini cukup berani menghadapi unfair trade and commerce ini dengan meninggalkan USDollar dalam transaksi-transaksi internasional mereka, terutama di bidang energi. Ketimpangan energi ini sejatinya bisa dikurangi dengan PLTN, namun penguasaan teknologi PLTN menjadi isu yang sangat politis secara internasional. Kini dunia pasca-pandemi menghadapi resesi yang dalam, perang nuklir dan keruntuhan lingkungan akibat emisi karbon yang tidak terkendali. Di tengah kemunduran Eropa san AS serta kemunculan BRICS, ini adalah kesempatan bagi adopsi prinsip-prinsip politik ekonomi Bung Hatta dalam perencanaan pembangunan nasional: Pembangunan ekonomi diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan, yaitu ekonomi berskala kecil, rendah-karbon, mendorong kemandirian dan kreativitas, berbasis agro-maritim, serta bebas riba. Investasi dirumuskan sebagai profit and loss sharing. Investasi dalam sektor maritim yang slow yielding, high risk, dan technologically intensive memerlukan kebijakan afirmatif dalam mewujudkan infrastruktur logistik negara kepulauan yang tangguh. BUMN bermitra dengan jejaring koperasi bersama sektor swasta bersinergi untuk membangun ekonomi yang berkeadilan sekaligus berkedaulatan. Adalah riba yang menghancurkan prinsip-prinsip kekeluargaan ini. Negara Pancasila tidak bisa dibangun dengan merusak lingkungan dan keluarga sebagai institusi basis negara-bangsa ini. Di atas platform UUD45, pilihan politik ekonomi Hatta inilah visi NKRI sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bisa diwujudkan. Jatingaleh, 12 Nopember 2022. (*)
Bjorka Kembali Beraksi: MyPertamina Dibobol
Jakarta, FNN – Pada 24 Oktober 2022, FNN menulis Bjorka dengan judul: “Bjorka Bakal Muncul Lagi Awal November 2022?” FNN menyebut, Bjorka diam sampai akhir Oktober 2022 karena dia sedang proses hapus jejak. Dan juga, untuk mengamankan Bitcoin miliknya agar tak bisa dideteksi. Menurut seorang netizen yang pernah “bersalam” di Darkweb, Bjorka mungkin akan kembali beraksi akhir Oktober atau awal November 2022. Dan, ternyata benar. Bjorka yang sebelumnya pernah mengancam akan membobol aplikasi MyPertamina, dibuktikannya. Dugaan kebocoran data MyPertamina ini diunggah Bjorka lewat forum hacker Breached.to pada Kamis (10/11/2022). Kebocoran data yang dilakukan Bjorka pertama kali disebarkan oleh akun Twitter @FalconFeedsio. Ia pun sempat menyebarkan pesan Bjorka yang ada di Telegram. Data aplikasi MyPertamina yang diretas ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi pada lembaga negara. Sebelumnya Bjorka juga melakukan pencurian data terhadap pelanggan Indihome, data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan surat yang ditujukan untuk presiden Indonesia. Dalam unggahan di Breached Forum, akun Bjorka menuliskan bahwa dirinya mengantongi 44 juta data dari MyPertamina per Kamis (10/11/2022). Dalam keterangan yang sama, Bjorka melanjutkan bahwa ukuran data itu mencapai 30 GB namun telah terkompres hanya berukuran 6 GB. Peretasan dilakukan seja. Data pengguna aplikasi MyPertamina yang di-hack oleh Bjorka meliputi nama, email, nomor induk kependudukan atau NIK, NPWP, nomor telepon, serta pengeluaran pengguna. Bjorka juga menyertakan link contoh transaksi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi MyPertamina tersebut. Data tersebut kemudian dijual dengan harga USD 25.000 atau sekitar Rp 392 juta dengan pembayaran melalui bitcoin. Bjorka juga menuliskan bahwa dirinya mengantongi 44 juta data pengguna. Data itu disertai keterangan bahwa aplikasi MyPertamina terintegrasi dengan platform dompet digital LinkAja yang digunakan untuk pembayaran di SPBU secara non-tunai. Ulah Bjorka ini sebelumnya ramai dibahas di Twitter. Beberapa netizen turut memberikan tanggapan atas kejadian peretasan ini. “Lohh ehh lohh ehh lohh kemarin anggaran naik buat security karena Bjorka terus ngilang. Ini Bjorka comeback bobol lagi. Btw anggaran kemarin kurang kah?? Mueheheheee,” tulis @adi***, seperti dikutif Suara.com. Mengapa yang diserang itu Indonesia? Bjorka menjelaskan, dia menyerang Indonesia hanya ingin memberi pelajaran. Sebab, pengamanan data yang dilakukan selama ini ecek-ecek. Jadi, gampang dibobol. Menurutnya, seharusnya dengan anggaran yang digunakan selama ini, sistem yang mampu dibeli Indonesia sudah super canggih. “Artinya, (sudah) banyak uang anggaran yang raib oleh sulapan para pejabat. Anggaran yang raib itu sudah dihitung. Nanti akan dibuka ke umum pada waktunya. Sehingga, kebocoran dapat segera terungkap,” kata Bjorka. “Padahal bulan lalu RUU pelindungan data pribadi barusan disahkan. Udah punya nama resmi UU 27/2022. Dan udah ada sosiasinya https://appdi.or.id. Tapi gatau lah,” tutur @nih***. (mth)
Jaktent Hadir untuk Industri Kreatif yang Lebih Baik
Jakarta, FNN - Jakarta Content Week (Jaktent) 2022 hadir kembali di tahun ketiga dengan tema collabrate. Dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (11/11/2022) Avi Purba, General Manager Jaktent 2022 menjelaskan bahwa tema yang diangkat merupakan kombinasi dari kolaborasi dan kalibrasi, diartikan sebagai sebuah strategi masa depan untuk industri kreatif. Acara jumpa pers Jaktent yang terselenggara atas kerjasama Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurt Book Fair tersebut juga menghadirkan7777777 Claudia Kaise (VP Frankfurter Buchmesse), Diaz Henzuk (Sekretaris Jenderal Asosiasi Desain Grafis Indonesia), dan Mayumi Haryoto (Co-founder @bacapibo). Jaktent menyelenggarakan 50 sesi secara live, talkshow, workshop, diskusi literasi, konten kreatif, pop-culture dan kuliner. Jaktent menghadirkan berbagai rangkaian program yang terdiri dari LitBeat, LitBite, LitFest, LitFilm dan The Market. Adapun program yang diadakan Jaktent bertujuan menciptakan ekosistem yang kreatif, terkhusus di wilayah Asia Pasifik. Juga lebih menunjukan lagi proses kolaborasi secara langsung untuk dapat mewadahi dan memajukan industri kreatif di Indonesia dan Dunia. Serta mempertemukan pelaku industri kreatif untuk saling bertukar ide, pengalaman, dan perkembangan teknologi. Dias Henzuk, salah satu wakil dari kurator LitBeat Jaktent mengatakan bahwa dengan adanya wadah seperti Jaktent dapat mempertemukan pelaku yang kompeten dan relevan khusus di bidangnya untuk menyuarakan isu-isu yang belum populer dan hal baru. \"Bahwa hal seperti ini harus lebih sering diadakan dan bukan menjadi hal yang extraordinary sebenarnya. Karena harusnya hal seperti jaktent ini lebih sering, dan hal yang rutin, jadinya. Dan Jaktent sudah melaksanakan tugasnya dengan baik,\" ujar Dias. \"Jadi, harapan saya sih, acara hal seperti ini harusnya, yang paling penting pertama adalah keputusan penyelenggara dan kurator akan isu-isu yang diangkat, siapa saja yang berbicara, dan dampak seperti apa yang dihasilkan dari acara ini. Dan sepertinya, Jaktent sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat, sangat baik,\" ucap Dias menambahkan. Hal tersebut didukung oleh Mayumi yang juga menjadi salah seorang kurator. Dan Mayumi berharap Jaktent menjadi wadah dalam peningkatan kualitas konten-konten di Indonesia. \"Wadah seperti ini baik untuk diadakan Sehingga konten Indonesia menjadi lebih berbobot yang lebih berarti daripada sekadar kasarnya headline, judul besar tapi tanpa ada isinya,\" ucap Mayumi. Acara Jaktent dapat dihadiri secara umum yang berlangsung pada 11-13 November di Taman Ismail Marzuki, Ruang Belajar, Ruang Berkarya, Teater Wahyu Sihombing, Galeri Emiria Soenassa, dan Teater Sjuman Djaja. Pengunjung juga bisa mengunjungi booth dan pameran buku dari Patjarmerah dan bacapibo. Dan Jaktent dapat dihadiri secara langsung ataupun diakses melalui laman daring resminya dengan gratis. (Rac)
Megawati dan Puan Tabur Bunga Tragedi Itaewon, Netizen: Lupa ya Kanjuruhan Lebih Dekat
IRONIS memang. Meski korban penembakan gas air mata polisi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, 1 Oktober 2022, mencapai 135 orang tewas, ternyata Ketua DPR Puan Maharani dan ibunya yang juga Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memilih ke Korea Selatan. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November 2022, keduanya memilih ke lokasi Tragedi Itaewon di Kota Seoul, Korsel daripada ke Stadion Kanjuruhan, yang waktu tempuhnya hanya sekitar 1,5 jam saja dari Jakarta. Kedua tokoh politik itu juga mengekspresikan rasa duka atas tragedi tersebut dengan menaruh bunga. Kedatangan keduanya dipersiapkan oleh protokoler DPR, KBRI Seoul, dan pihak Korsel. Keduanya mendatangi tempat menyampaikan duka bagi VIP. Di situ keduanya menaruh bunga dan menuliskan ucapan duka cita. Jarak tempat duka bagi VIP dan lokasi tragedi sekitar 300 meter, masih di wilayah Itaewon. Keduanya membawa nama sebagai pimpinan DPR dan Ketum partai ketika mengucapkan bela sungkawa. Sedangkan korban akibat penembakan gas air mata di Kanjuruhan nyaris tak dapat ucapan bela sungkawa sama sekali, apalagi didatangani oleh keduanya, padahal jarak Jakarta – Malang cuma sekitar 1.000 km saja. Ironis bukan? Miris sekali. Selamat jalan “Pahlawan Aremania”! Meski kedua tokoh politik itu tidak peduli dengan korban Stadion Kanjuruhan, toh masih banyak rakyat yang menaruh empati kepada mereka. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat kunjungan Megawati dan Puan ke Korsel itu? Berikut ini dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (11/11/2022). Setelah memberi kuliah umum di Universitas Bengkulu, saya kira sama ya, Anda temukan di berbagai daerah apa yang dipikirkan oleh publik. Iya. Itu akhirnya saya bikin komparasi bahwa ekspresi lokal itu tidak bisa dipahami hanya melalui keterangan pers dari partai-partai di pusat. Jadi dari pusat itu nggak paham bahwa di daerah itu perintah partai pusat beda dengan keadaan lokalnya. Jadi, kelihatannya ini dari segi kepartaian itu nggak ada hubungan langsung antara DPP dan pengurus daerah. Keluh kesah dari pengurus daerah menunjukkan kepada siapa itu tidak online sebetulnya atau tidak inline apa yang menjadi ekspresi daerah dan apa yang diputuskan di pusat. Bagi mahasiswa kendati Bengkulu sedikit melemah karena prestasi akademis yang tidak tumbuh dengan baik dan itu masih takut untuk mengekspresikan pikirannya, tapi mereka anggap bahwa ini permulaan. Jadi, mereka mengundang saya dengan maksud berani untuk bicara. Jadi, terlihat bahwa kampus memang membutuhkan diasuh kembali oleh akal sehat. Kira-kira begitu tema mereka, karena dia nggak dapat informasi lain tentang politik selain dari FNN. Semua hal akhirnya dikembalikan pada kehadiran FNN. Itu jadi FNN sudah jadi talk of the town di Bengkulu. Syukurlah kalau memang apa yang kita lakukan itu semacam ada manfaatnya. Ada kontribusi kita terhadap pemikiran-pemikiran di daerah begitu, karena memang sejak awal kan channel ini kita dedikasikan untuk itu. Itu mahasiswa tanya bagaimana desa kalian tahu. Mereka bilang, di desa kami juga setiap hari itu ada komunitas untuk saling mengingatkan bahwa ini ada video FNN. Jadi, mereka sebut ibu-ibu, emak-emak, itu begitu ada pertemuan para petani, misalnya, itu membahas isu FNN. Mereka menganggap bahwa yang penting mereka dengar. Kalau mengerti itu mungkin masih susah. Jadi, begitu cara mereka mengapresasi percakapan-percakapan di FNN. Terima kasih. Nanti kita mencoba sedikit menurunkan bahasa, tapi susah juga. Saya kira mereka juga nanti lama-lama kalau ikuti kita terus juga paham. Jadi, hal yang menggembirakan sebetulnya kendati mereka jujur mengatakan bahwa sebetulnya mereka nggak paham tapi mereka tahu ini politik yang benar. Mereka cuma ingin ada suara yang bisa memungkinkan mereka tahu bahwa pikiran mereka disambungkan melalui jalur-jalur sosial media. Dan, FNN ya itu yang mereka lihat sebetulnya tuh. Dosen-dosen juga begitu tuh, hadir banyak dosen, ada yang berbisik-bisik, tapi ada yang langsung lantang. Oke Bung Rocky, sekarang kita bahas hal yang lagi rame, karena Bu Mega dan Mbak Puan sedang di Korea. Kan Mbak Puan mendapat gelar Doktor Honoris Causa yang kedua dan ini dia masih kalah jauh dibandingkan dengan Bu Megawati. Tapi sekarang ini netizen lagi heboh karena selama di Korea rupanya Ibu Mega dan Mbak Puan itu berkunjung ke Itaewan, tempat di mana ada tragedi di sana, kemudian dia meletakkan bunga di sana sebagai tanda duka cita. Saya kira ini bagus, tapi kemudian netizen mempersoalkan kenapa kok sampai Korea jauh-jauh datang ke situ, tapi ketika ada peristiwa di Kanjuruan kok tidak kedengaran Ibu Megawati dan Mbak Puan. Ini digugat oleh para netizen ini Bung Rocky. Ini soal standar etik pemimpin. Ini benar dan kan memang nggak ada pejabat yang datang ke situ dan tokoh-tokoh partai menganggap itu sekadar tragedi. Dia nggak bisa paham bahwa itu juga adalah konstituen, yang kalau Pemilu dikerahkan untuk mengusung tokoh tertentu, tapi ketika terjadi peristiwa itu, seoalah-olah lepas tangan. Karena itu hak publik sebetulnya buat mengintip kegiatan Ibu Mega di Korea, dan mulai bikin penilaian. Jadi betul, kendati publik Indonesia itu seolah-olah tidak peduli, tapi begitu ada perbandingan mereka langsung anggap bahwa ini enggak benar tuh. Jadi kepekaan muncul selalu ketika ada perbandingan. Itu artinya, mereka sebetulnya dari awal tahu bahwa yang terjadi di Malang itu harus dapat perhatian lebih besar dari Ibu Mega. Karena di situ juga wong cilik tuh. Jadi, keluh kesah atau semacam sinisme itu menunjukkan bahwa rakyat kita peka terhadap ketidakadilan. Dan, itu yang mesti dipahami oleh Ibu Mega. Kalau Ibu Mega dapat doktor, belum balik ke Indonesia itu masih di Korea, sudah dinilai sebagai tidak peka, ya apa gunanya simbol-simbol akademis itu. Ya. Ini saya kira sebenarnya kayak gini nggak perlu baper juga kalau netizen mempersoalkan ini. Karena persoalan seperti ini saya kira sangat substansial. Jadi, kesannya itu kan seperti tidak ada ketulusan kalau di luar negeri bisa menunjukkan semacam itu, kenapa hal yang sama tidak bisa dilakukan, justru harusnya yang lebih diutamakan ketika terjadi dalam negeri, bukan di luar negeri. Ya itu yang kita maksud bahwa standard moral orang Indonesia sebetulnya tinggi dan begitu kontras diperlihatkan, muncul evaluasi dan evaluasi itu yang juga diberlakukan oleh rakyat Indonesia atau netizen kalau melihat kebijakan pemerintah yang timpang atau berbohong. Jadi, cara kita membaca oposisi sekarang adalah melalui sinisme, satire dari netizen, itu dasarnya. Jadi Pak Jokowi atau pemerintah jangan anggap bahwa oposisi itu berhenti ketika partai-partai itu diserap dalam kekuasaan. Tetap saja, suara masyarakat sipil itu suara yang jujur, suara yang jernih. Tentang Prabowo Didatangi Projo Oke, Bung Rocky kita ngomongin kelanjutan obrolan yang kemarin. Kemarin Pak Prabowo didatangi oleh Projo yang baru saja menyelenggarakan musra di Sumatera Barat dan kalau di Sumatera Barat kita pasti tahulah memang Pak Prabowo juga menang di sana pada pilpres yang lalu. Dan sebenarnya mereka ini juga tidak hanya akan menemui Pak Prabowo, tapi juga menemui orang lain seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno dan sebagainya. Tetapi sekarang ini menjadi berbeda pertemuan itu setelah Pak Jokowi meng-endorse Pak Prabowo gitu, dan kata Projo, karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, jadi Projo juga mendukung Pak Prabowo. Ini jadi sangat menarik dan Pak Prabowo juga memberikan sinyal bahwa dia merasa nyaman bekerja sama dengan Jokowi dan dia minta agar komunikasi dengan Projo terus berlanjut. Saya kira ini kan sebenarnya sinyal-sinyal politik yang kita bisa baca ke mana arahnya. Ya, apa gunanya lagi Projo kalau “kami mendukung apa yang didukung oleh Pak Jokowi”. Jadi, ngapain dukung lagi kalau presidennya sendiri sudah mendukung. Ngapain relawan sibuk-sibuk? Kan fungsi relawan memperkuat dukungan kepada presiden. Sekarang presiden bilang ya saya sudah pastikan, Presiden Jokowi mestinya bubarin saja kan. Nggak ada manfaatnya lagi. Karena presiden langsung. Lain kalau Projo yang tekan Jokowi untuk memberi sinyal pada Pak Prabowo maka Projo bisa klaim itu. Kalau sekarang Projo enggak klaim apa-apa. Kan Projo mau bilang ya Pak Jokowi sudah putuskan maka kami ikut. Itu bukan berita. Itu namanya pengikut Jokowi jadi apa yang diputuskan Jokowi dia ikut. Jadi Pak Jokowi bilang oke maka dia ikut. Bayangkan, misalnya dulu Projo sangat anti-Prabowo. Mereka merasa ini jijik, misalnya, menyebut nama itu. Sekarang mereka mesti nyebut itu karena Presiden Jokowi sebutkan nama dia, nama Pak Prabowo. Bagi Pak Prabowo itu enggak ada problem juga, didukung enggak didukung. Bagi Pak Prabowo yang penting dia dapat sinyal bahwa Jokowi tidak akan menghalangi Prabowo, maka Pak Prabowo mengkonsolidasi partainya tuh. Yang bekerja siapa nanti? Ya relawan Gerindra, bukan lagi relawan Jokowi sebetulnya. Jadi agak ajaib sebetulnya ini para relawan Pak Jokowi mondar-mandir atau ke sana kemari saja kerjaannya. Nggak ada poin di situ. Itu yang dari awal kita terangkan bahwa musra itu akhirnya akan berhenti itu sebelum tuntas 31 provinsi yang dijanjikan itu. Karena amunisinya juga habis, karena para sponsor tahu bahwa mending langsung saja Jokowi yang ucapkan daripada lewat musra. Jadi begitulah keadaan kita. Jadi terima saja bahwa memang pasti ada atau bahkan paradoks politik. Apalagi yang mesti diucapkan selain mengatakan “Selamat Datang Pak Prabowo”! Kira-kira begitu. (ida/sws)
Presiden Hanya Menjadi Badut Alat Kekuasaan Bandit dan Bandar Politik
Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lanskap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode adendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PROF Salim Said mengatakan bahwa negara Indonesia sekarang ini dikuasai Oligarki. “Saya takut bahwa banyak yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak group-group oligarki,” katanya. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” lanjut Prof Salim Said. Dengan modal yang dimiliki oligarki, mereka bisa bersama-sama mengelola kekuasaan. Demokrasi dan Oligarki yang tidak terkendali mengarah ke tirani (Aristoteles). Kekuasaan akan menjadi hukum. Kalau itu terjadi, John Locke, Where-ever law ends, tyranny begins. Ketika hukum berakhir (mati), maka tirani mulai (berkembang). Pondasi negara hukum dan demokrasi akan mati suri. Bertambah runyam kalau PKI sudah masuk pada semua pos penyelenggaraan negara. Komunisme ini menganut faham Antroposentrism (artinya, orang yang menganggap kebenaran berdasarkan diri sendiri). Persis dengan keadaan dan kelakuan Rezim saat ini. Oligarki dan PKI baik sendiri-sendiri maupun dengan bersenyawa akan dan telah melakukan kudeta dan menghancurkan negara ini. Oligarki telah mampu membajak UUD 1945 Asli diubah menjadi UUD 2002, rezim ini sadar atau tidak telah mengubah arah negara tanpa arah. UUD 1945 itu bukan sekedar dokumen akademik, tapi ia adalah dokumen sejarah yang menjadi fondasi negara ini, telah dihancurkan. Jika UUD bisa diganti oleh MPR hasil Pemilu, maka kesesatan praktik politik akan selalu memperoleh pembenaran UUD melalui penggantian tersebut. Kita telah kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya sekali karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara. UUD 2002 telah membuka bagi kesalahan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga para Bandar dan Bandit politik leluasa melakukan apa saja. Sudah cukup banyak bukti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengalami deformasi serius setelah penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002. UUD 2002 dan UU turunannya telah menjadi papan lontar banyak masalah mal administrasi publik di mana UU dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan Bandar dan Bandit politik dengan segala kuasanya berakibat negara di jurang kehancurannya. Semua lembaga negara produk UUD 2002 kini jatuh menjadi alat kekuasaan dengan dukungan para Bandar dan Bandit politik yang makin kekenyangan dalam menikmati berbagai kuasa politik kekebalan hukum dan konsesi ekonomi yang telah membahayakan negara. Presiden kini hanya menjadi badut politik yang dengan sukarela menjadi alat kekuasaan para Bandit dan Bandar politik. Seruan secepatnya negara harus mengagendakan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 asli versi Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lanskap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode adendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Kembali ke UUD 1945 adalah pertobatan dari kemurtadan bangsa ini. Paska mengganti menjadi UUD 2002 semua kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercengkeram Bandit, Bandar dan Badut politik saat ini adalah ekspresi para penguasa yang terkutuk. (*)
Mengapa Mesti Anies?
Tapi, sebaliknya justru berhasil mengendalikan oligarki. Contohnya, dia tidak surut ketika menghadapi tekanan untuk menetapkan kebijakan menghentikan perluasan reklamasi Teluk Jakarta. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik DEKLARASI pencapresan Anies Rasyid Baswedan oleh Partai Nasdem tentu saja melahirkan pro dan kontra. Sesuatu yang wajar terjadi, ketika terjadi pembelahan di masyarakat selama ini dibiarkan saja. Apalagi Anies adalah orang pertama yang dideklarasikan sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) dalam pemilu 2024 mendatang. Ketika partai-partai lain bahkan masih ragu untuk menunjukkan calonnya. Dan, hal itu diawali dengan begitu ngototnya Ketua KPK Firli Bahuri untuk menjadikan Anies sebagai tersangka dalam dugaan korupsi balap Formula E, dengan barang bukti yang tak cukup. Sehingga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendahuluinya dengan mendeklarasikan Anies sebagai Bacapres. Terlepas dari permainan politik di tingkat elit, masyarakat banyak ternyata melihat sesuatu yang lain pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Tidak terbayangkan sebelumnya, bahwa pendeklarasian dirinya sebagai salah satu Bacapres 2024 melahirkan antusiasme yang luar biasa di kalangan rakyat. Tidak hanya di ibukota Jakarta. Tapi bahkan di seantero kepulauan Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Sebuah fenomena pertama yang belum pernah terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa, jutaan relawan Anies tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Fenomena itu menimbulkan pandangan yang beragam. Tapi tak dapat dipungkiri, Anies begitu digandrungi. Dia seolah dipandang bagai manusia setengah dewa yang diutus Tuhan. Saat negara sedang dalam masalah besar. Anies diharapkan rakyat sebagai tokoh yang akan melahirkan perubahan yang besar. Dari keterpurukan multi dimensi yang ada sekarang menjadi kejayaan yang dicita-citakan. Dari kehidupan rakyat yang morat-marit secara ekonomi menjadi kesejahteraan yang merata bagi semua kalangan. Bahkan, juga dari ketidakadilan penegakan hukum menjadi penegakan hukum yang adil buat semua. Dan berbagai persoalan bangsa yang sudah sangat mendesak untuk dibenahi. Suatu pemandangan yang aneh bisa kita lihat nyata sebagai bukti begitu eratnya kaitan Anies dengan hasrat rakyat banyak untuk bisa merasakan perubahan. Ketika masa jabatannya habis, misalnya, dan dia harus meninggalkan Balai Bota Jakarta, Anies diapresiasi dan dielu-elukan jutaan warga miskin ibukota. Seperti diberitakan banyak media, ribuan warga menyerbu Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Ahad (16/10/2022). Mereka ingin menyaksikan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang hendak mengucapkan kata-kata perpisahan. Ketika tiba di Bundaran HI sekitar pukul 07.57 WIB, Anies menyapa para peserta Car Free Day yang ada di lokasi itu. Tapi menjelang kedatangannya, warga Jakarta sudah bentangkan spanduk Terima Kasih Anies di Depan Plaza Indonesia. Ada juga yang meneriakkan “Anies for Presiden”. Pemandangan itu kontras sekali dengan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) saat kalah dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan mesti meninggalkan kantornya di Balai Kota Jakarta dalam kesunyian. Karena Ahok hanya mendapatkan kiriman karangan bunga oleh sejumlah kalangan. Tidak ada rakyat yang melepas dan mengelu-elukannya. Dan, bisa ditebak bahwa puluhan karangan bunga itu berasal dari orang-orang kaya yang tentu saja pemuja Ahok. Mengapa Anies? Pertanyaan ini bisa jadi datang dari mereka yang tidak suka Anies. Atau, mereka yang lebih setuju dengan statusquo yang ada sekarang. Meskipun di hati kecilnya mengakui bahwa keadaan bangsa dan negara saat ini tidak baik-baik saja. Dan tentu saja pertanyaan ini bisa dijawab oleh sebagian besar rakyat kecil yang kini terseok-seok menghadapi kenyataan beratnya beban ekonomi yang mesti mereka tanggung sehari-hari. Dalam suatu kesempatan, mantan Menteri Pendidikan di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pernah mengemukakan pandangannya tentang kebijakan masa lalu sejumlah pemerintahan di ibukota Jakarta. “Selama bertahun-tahun di Jakarta, selalu dilakukan operasi yustisia. Untuk menjaring rakyat kecil dan orang-orang miskin dari desa yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik di ibukota,” begitu kata Anies. Dan, pastinya mereka yang pernah tinggal dan menetap di Jakarta bisa memaklumi karena pernah menyaksikan langsung operasi yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) itu. Dapat dibayangkan, orang-orang yang miskin dan papa itu ditangkapi di terminal-terminal, stasiun-stasiun kereta dan di berbagai tempat kumuh lainnya. Mereka dikejar-kejar, digelandang dan diperlakukan secara semena-mena di suatu tempat yang layaknya disebut penjara. Mereka bukan penjahat. Mereka hanya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi mereka kemudian dipaksa pulang kembali ke kampung halaman mereka. Mereka seolah tidak dibolehkan untuk sejenak merasakan kenyamanan ibukota yang baru ada di angan-angan mereka. Suatu kebijakan yang tidak menghargai harkat kemanusiaan mereka. Harus dimaklumi bahwa kebijakan itu sudah menjadi rahasia umum bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Bahwa penduduk luar Jakarta seolah tak berhak untuk tinggal dan menetap di ibukota. Dan ini hanyalah salah satu contoh kecil saja dari sejumlah kebijakan tentang keberpihakan Pemda DKI Jakarta kepada rakyat jelata yang papa. Menurut Anies, operasi yustisia tidak pernah dilakukan di airport-airport yang merupakan tempat kedatangan orang-orang kaya. Sehingga, begitu jelas bagaimana pemerintah DKI Jakarta memperlakukan rakyat kecil yang papa itu. Perlakuan yang sangat kontras dengan kebijakan terhadap mereka yang berpunya. Selama bertahun-tahun, persoalan ini seolah dianggap tidak masalah. Tapi di masa kepemimpinan Anies, kebijakan itu dihapuskan. “Kami melakukan perubahan terhadap kebijakan ini. Karena, menurut kami, Jakarta adalah kota untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh lagi ada rakyat yang diperlakukan semena-mena,” katanya. Pengendali Oligarki Berbeda dengan Joko Widodo yang selama ini oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sebagai petugas partai dan oleh sejumlah pakar politik dianggap sebagai boneka oligarki, Anies tidaklah demikian. Menurut pandangan pakar politik Eep Saefulah Fatah, selama lima tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies tidak menjadi petugas partai. Dia juga tidak dikendalikan oligarki. Tapi, sebaliknya justru berhasil mengendalikan oligarki. Contohnya, dia tidak surut ketika menghadapi tekanan untuk menetapkan kebijakan menghentikan perluasan reklamasi Teluk Jakarta. Meskipun triliunan dana disiapkan untuk menjegal Anies agar tidak lolos jadi presiden, namun para relawan yang sekarang bermunculan di mana-mana tidak mengalah. Karena dalam pandangan mereka, saat ini hanya Anies yang dapat diharapkan untuk melakukan perubahan yang mendasar. Mengapa? Karena rakyat melihat bahwa Anies telah berhasil memenuhi janji-janji kampanyenya. Tidak seperti banyak tokoh lainnya yang tidak bebas membuat kebijakan demi rakyat banyak. Terutama janji-janjinya yang telah mengubah ibukota Jakarta menjadi lebih baik. Semua itu jadi pusat perhatian rakyat Indonesia. Bukan hanya warga Jakarta. Di antaranya, Anies telah membangun Jakarta International Stadium (JIS) yang membanggakan. Stadion beratap penuh terbesar di Asia-Pasifik, yang dibangun dengan APBD Rp 4,5 triliun. Atapnya bisa dibuka tutup, kapasitasnya 82 ribu penonton. Begitu juga penyelenggaraan balap mobil Formula E yang monumental, pembangunan setidaknya 103 jalur sepeda, penciptaan aplikasi moda transportasi terintegrasi JakLingko, pelebaran trotoar yang membuat Jakarta tambah cantik dan warga merasa sangat nyaman, pembangunan sumur resapan, pembangunan taman-taman kota yang indah, penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp 2 miliar, pembangunan instalasi jalur kabel bawah tanah yang dinamakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), dan banyak lagi lainnya. Semua itulah yang dilihat rakyat pada Anies. Mereka lalu membayangkan bagaimana kalau Anies jadi presiden. Yang dapat melakukan perubahan di banyak bidang. Yang paling mendesak, pertama, adalah membangun perekonomian bangsa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Kedua, membebaskan diri dari ketergantungan kepada pihak asing mana pun. Termasuk mengembalikan seluruh Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang kian banyak jumlahnya ke negara asal mereka. Ketiga, merombak sistem penegakan hukum ke arah yang berkeadilan. Dengan meninggalkan sistem penegakan hukum yang bobrok sekarang ini. Selain itu, rakyat juga akan merasa bangga melihat pemimpin mereka mampu berbicara sekaligus berwibawa di forum-forum internasional. Mengembalikan harkat dan martabat bangsa sebagai bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Semua itu tampaknya untuk saat ini hanya mungkin dilakukan oleh Anies. Tidak oleh para tokoh lain yang digadang-gadang akan menjadi Bacapres mendatang. (*)
Jum’ah Mubarak: Mengenal Madinah
Singkatnya bangsa/negara yang bernama Madinah itu adalah aktualisasi dari cita-cita Qur’ani untuk membentuk “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Gafhuur”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation ADA dua kubu ekstrim dalam tubuh Umat Islam dalam memandang negara kebangsaan (nation state). Kubu pertama melihatnya bahwa Rasulullah diutus sebagai Rasul dalam arti yang terbatas. Rasulullah tidak mengurus kehidupan dunia secara umum, apalagi negara kebangsaan secara khusus. Kubu kedua kemudian hadir dengan konsep kenegaraan yang spesifik. Bahkan lebih jauh mengaitkan segala hal dalam agama dengan bentuk negara spesifik itu. Penganut paham kedua ini terjatuh ke dalam paham, salah satunya paham “khilafah” dalam arti sempit. Kedua golongan itu memiliki argumentasi referensi keagamaan (ayat atau hadits) yang seringkali memiliki penafsiran yang dipaksakan. Sehingga pada akhirnya penafsiran itu cenderung menyalahkan, bahkan mengkafirkan dan “menerakakan” pendapat yang tidak sejalan. Jika kita ikuti secara dekat perjalanan hidup (sirah) Rasul akan didapati bahwa perjalanan hidup beliau imemang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan publik (jama’ah). Dalam artian bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar kehidupan manusia sesuai dengan ajaran Ilahi (Al-Qur’an dan Sunnah). Kehidupan di sini tentunya dimaknai secara utuh (kaffah) atau menyeluruh (syamil). Baik secara pribadi-pribadi (individual) dan jamaah (kolektif). Juga pada aspek fisikal (material duniawi) dan aspek ruhiyah (spiritual ukhrawi). Sebuah pemahaman kehidupan yang tidak parsial. Rasulullah memulai hidup dan perjuangannya di Mekah. Sekitar 13 tahun beliau berjuang untuk menata kehidupan manusia pada tataran pribadi (individual) tadi. Hal yang paling menonjol pada fase ini adalah pembentukan “hati” manusia dengan konsep Tauhid: “Laa ilaaha illallah”. Fase selanjutnya dimulai dengan perpindahan Rasulullah dari Mekah ke kota Yatsrib. Perpindahan ini dikenal dalam sejarah dengan hijrah (migration). Pada umumnya Ulama menyebut penyebab Hijrah ini karena kesulitan dakwah di Mekah. Alasan yang menurut saya kurang relevan. Karena Dakwah memang tidak pernah disikapi dengan hamparan karpet merah. Rasulullah diperintah hijrah bukan karena kesulitan/tantangan dakwah di Mekah karena dakwah pastinya tertantang. Juga seorang Rasul tidak akan menghindar dari tantangan dakwah itu. Beliau diperintah hijrah karena memang fase dakwah selanjutnya, fase dakwah, akan segera dimulai. Fase dakwah selanjutnya yang dimaksud adalah fase penataan kehidupan “jama’i” (kolektif) dengan membangun komunitas (Umat/bangsa). Tempat di mana komunitas ini terbentuk dan berkembang dikenal dengan “daulah” (negara). Karakter bangsa dan negara inilah yang akan dibahas secara singkat. Berganti dari Yatsrib ke Madinah Hal pertama yang menjadi perhatian kita adalah penggantian nama kota itu dari Yatsrib menjadi “Madinah”. Apa Urgensi perubahan nama ini? Apa arti Madinah dan relevansinya dalam membangun komunitas (ummah/bangsa dan negara? Kata Madinah ternyata memiliki makna dan konotasi yang dahsyat. Pada umumnya Umat menerjemahkan kata ini secara sederhana dengan “kota” (city). Kota yang dipahami sebagai sebuah tempat dengan karamaian, gedung-gedung pencakar langit, bahkan dengan kehebatan sains dan teknologinya. Ternyata kata Madinah tidak sekedar berarti kota. Tapi memiliki makna yang lebih luas dan mulia, lebih dari sekedar sebuah kota. Apalagi jika kota itu sekedar terimajinasikan dengan kota-kota besar dunia, seperti New York, London, Paris, dan Tokyo misalnya. Kata Madinah merupakan derivasi dari kata “daana-yadiinu-diinun”. Dari kata ini terlahir ragam konotasi dengan makna-makna yang saling terkait. Saya ambil beberapa makna penting saja dari kata “diin” ini. Pertama, kata diin mengandung makna “agama dan ketaatan”. Lihat misalnya firman Allah di Surah An-Nisa ayat 125: “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan-(Nya).” Pada makna ini tegas bahwa negara yang dicita-citakan oleh Islam itu adalah negara yang terbangun di atas agama dan ketaatan. Satu hal yang memaknai itu pada realita bahwa hal pertama yang dilakukan Rasulullah di Madinah adalah membangun masjid. Tentu masjid di sini dipahami tidak sekedar pada pemaknaan ritual. Tapi lebih kepada simbolisasi bahwa negara/bangsa itu adalah “masjid” yang secara literal diartikan “tempat sujud”. Dan sujud itu diartikan sebagai “ketaatan”. Maka negara adalah tempat untuk taat kepada Pencipta. Kedua, kata diin juga mengandung makna keteraturan dan tanggung jawab. Diin itu bermakna aturan yang mengatur kehidupan manusia dan konsekwensinya dipertanggung jawabkan. Diin dihadirkan untuk memberikan pengaturan kepada kehidupan manusia yang cenderung “chaotic” (kacau balau) akibat dorongan hawa nafsu yang pada ghalibnya tak terkendali. Pada makna ini jelas bahwa ummah (bangsa/negara) yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah bangsa dan negara dengan aturan (Konstitusi) yang solid, serta memiliki pertanggung jawaban yang jelas. Itulah yang kemudian teraplikasikan dalam bentuk Konstitusi Madinah yang dikenal dengan “Piagam Madinah” (the Charter of Madinah). Piagam Madinah ini diakui oleh banyak ahli sebagai Konstitusi Sipil (civic constitution) yang pertama dalam sejarah manusia. Ketiga, kata diin juga bermakna “tamaddun” atau peradaban (civilization). Dengan demikian Madinah dimaknai sebagai tempat di mana peradaban itu terbentuk dan berkembang. Sehingga kota yang bernama Madinah itu sejak awalnya dimaksudkan untuk menjadi tempat di mana Umat/bangsa menjalani hidup kolektifnya dengan peradaban. Umat (bangsa/komunitas) yang civilized (berperadaban) itu tentunya ditandai (characterized) oleh banyak hal. Tapi semua itu tersimpulkan dalam dua kata; social justice. Di sebuah negara yang berperadaban itu nilai-nilai keadilan sosial ditegakkan secara jujur dan konsisten. Pada kehidupan yang berperadaban itu terjadi kesetaraan dalam segala hal; ras, gender, kesetaraan peluang (equal opportunities) di segala lini kehidupan; ekonomi, politik, dll. Dan pastinya bangsa yang berperadaban (civilized nation) itu adalah bangsa yang secara terus menerus mengupayakan kemakmuran yang berkeadilan. Singkatnya bangsa/negara yang bernama Madinah itu adalah aktualisasi dari cita-cita Qur’ani untuk membentuk “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Gafhuur”. Tapi pastinya, hal itu hanya akan terwujud jika dibangun dengan nilai-nilai “diin” (ketaatan, keteraturan, dan berperadaban). Kemajuan pembangunan sebuah bangsa/negara secara fisikal tanpa “diin” justeru boleh jadi diakui sebagai bangsa/negara perperadaban (civilized) tapi tidak beradab (uncivilized). NYC Subway, 10 Nopember 2022. (*)
Manurver Politik PDIP: Pemerintah Didorong Minta Maaf kepada Bung Karno dan Keluarga
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33 tahun 1967 telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Aturan itu awalnya berisi pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden pertama RI Soekarno. Di bagian menimbang disebutkan bahwa Soekarno mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan kelompok G30S pada 1965. Kemudian, TAP MPRS itu dicabut pada 2003 lewat TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 (semasa Presiden Megawati Soekarnoputri. Setelah itu, Presiden Soeharto pada 1986 memberikan gelar Pahlawan Proklamator dan Pahlawan Nasional pada 2012 semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Artinya, Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan,” kata Jokowi. Pencabutan aturan ini kemudian menuai pro kontra di kalangan elit politik tanah air. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah berharap Pemerintah Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Soekarno dan keluarga besarnya karena pernah mengeluarkan TAP MPRS tersebut. “Menurut kami setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional, kepada Bung Karno di tahun 2012, maka seyogianya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga,” kata Basarah dalam keterangan tertulis, Selasa (8/11/2022). Basarah menegaskan bahwa tudingan yang ditujukan kepada Bung Karno dalam hal G30S tidak pernah terbukti. Oleh karena itu, Basarah menganggap negara perlu menyampaikan permohonan maaf kepada Sukarno dan keluarga besar. Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menilai permintaan tersebut mengada-ada. Dia meyakini desakan itu muncul atas kemauan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Kalau Sukarno direhabilitasi itu namanya mengada-ada kan,” kata Desmond di kompleks parlemen, Rabu (8/11/2022). Ia menilai, permintaan itu muncul karena pemerintahan saat ini merupakan bagian dari keluarga Soekarno. Sebab, Jokowi juga merupakan petugas partai yang dipimpin Mega sebagai putri Presiden RI pertama tersebut. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani berpendapat negara tak harus meminta maaf ke Bung Karno karena Tap MPR menyatakan Soekarno tidak terlibat dalam G-30S/PKI. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat persoalan ini? Berikut ini dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (10/11/2022). Saya mau tanya pada Anda Bung Rocky karena jujur saya bingung. Pak Jokowi ini kan sebenarnya sudah sejak beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33 tahun 1966 yang sudah dicabut dan beliau menyatakan bahwa ini kan soal Bung Karno melindungi tokoh komunis segala macam sudah dicabut. Saya waktu itu mengamati ada apa kok tiba-tiba isu ini dimunculkan, tapi tiba-tiba saja kemudian PDIP mengeluarkan statement bahwa pemerintah harus minta maaf pada keluarga Bung Karno dan kemudian sekarang, mulai hari ini, saya baca kemarin, saya baca ada penolakan dari Gerindra. Sebenarnya apa yang terjadi dan mengapa isu ini diangkat kembali. Kita bisa berspekulasi karena nggak ada yang jelas kan. Hal yang jelas Bung Karno adalah proklamator, sudah selesai sampai di situ. Itu sudah semuanya. Apa yang masih dipersoalkan? Bahwa Bung Karno nggak bikin salah, jelas dia bikin salah. Wong dia mau jadi presiden seumur hidup. Itu soal urusan para sejarawan. Tapi, urusan kita adalah menduga-duga bahwa di belakang ini ada semacam transaksi batin lagi Pak Jokowi dengan Bu Mega tuh. Kira-kira persyaratan Bu Mega “lakukan sesuatu baru saya maafin kamu”. Itu intinya kan. Ini jadi soal personal Bung Karno pada waktu itu melakukan kesalahan di dalam kalkulasi politik sehingga terjadi peristiwa ‘65 tuh. Kan waktu itu dia bukan ayahnya Megawati, dia Presiden Republik Indonesia. Dia bukan Soekarno dalam pengertian Bapak dari sebuah keluarga. Itu lain. Sama juga dengan Pak Harto. Pak Harto juga berkuasa karena dia memelihara kekuasaan militer. Lalu kita kritik dan itu akhirnya diterima diselesaikan. Jadi mesti bedakan, ini bukan problem keluarga Ibu Mega. Ibu Mega memang mungkin terkait secara biologis, tetapi ini soal ideologi Bung Karno, ini urusan bangsa tuh. Jadi, para sejarawan memeriksa dan enggak ada orang yang menganggap Bung Karno tidak bersalah. Bahwa Bung Karno adalah proklamator, betul. Tapi Bung Karno melakukan politik melanggar HAM, menahan lawan-lawan politik, membubarkan partai politik, PSI dibubarkan, Masyumi dibubarkan, lawan-lawan politiknya ditahan, Sultan Syahrir ditahan, Buya Hamka ditahan, segala macam. Kan itu peristiwa yang ada di dalam sejarah. Kalau dimaafkan, artinya Pak Karno itu nggak pernah membuat kesalahan kalau begitu kan. Nanti jadi ajaib. Nanti tiba-tiba romusha minta PDIP minta maaf pada keluarga romusha karena Bung Karno bahkan sudah bilang saya yang mengirim mereka ke dalam kematian. Bung Karno sendiri bilang begitu karena dia sadar bahwa dia salah bikin perhitungan. Tapi pada waktu itu Bung Karno masih hidup, lalu dia tahu bahwa sebagai ketua pengerahan romusha, itu buruh yang dipaksa kerja paksa oleh Jepang ke Sailon ke luar negeri itu, itu tanggung jawab Bung Karno. Bung Karno sudah bilang, dia yang merasa bersalah. Jadi, kalau begitu nanti romusha bilang enggak cukup Bung Karno, harus keluarga, harus PDIP minta maaf. Jadi kacau nanti. Kita hanya bisa menduga bahwa di belakang itu ada tukar tambah kepentingan dan bukan kepentingan negara. Ini kepentingan dua tokoh politik, yaitu Pak Jokowi dan Ibu Mega. Jangan dilibat-libatkan dengan soal sejarah. Itu intinya. Saya heran karena Tap MPRS itu sudah dicabut sendiri semasa pemerintahan Ibu Mega tahun 2003. Bahkan, gelar pahlawan proklamator itu kalau enggak salah itu zamannya Pak Harto bahkan, tahun 1986. Kemudian, zamannya Pak SBY tahun 2012, Pak Bung Karno diberi gelar Pahlawan Nasional. Saya kira sebenarnya bangsa ini sudah meletakkan Bung Karno pada posisi yang pada makomnya gitu. Memang, nggak ada orang yang menganggap Bung Karno itu pengecut, nggak ada orang yang menganggap Bung Karno pengkhianat atau macam-macam. Orang tetap di dalam balancing antara kemakrifatan dan keangkaramukaan, tetap Bung Karno dianggap Bapak Bangsa. Di mana-mana kita tahu itu. Jadi, buat apa mempersoalkan sesuatu yang secara faktual orang tahu bahwa Bung Karno punya kesalahan, bahkan kejahatan dalam sejarah demokrasi. Dan orang anggap oke, itu kecelakaan sejarah, karena ada konteks perang dunia, perang dingin segala macam. Ada kepentingan permainan ideologi Timur Barat. Jadi, Bung Karno ada di dalam wilayah yang pada waktu itu dia bisa untuk jadi semacam sekarang, mau jadi proksi China atau proksi Amerika. Bung Karno mau melinggis Inggris, mau menyetrika Amerika, lalu terjadi peristiwa G30S. Dan itu dalam ahli sejarawan, ya salah strategi saja PKI itu. Lakukan sesuatu yang tidak matang gitu. Dan kita baca semua otokritik dari kalangan PKI sendiri itu bahwa mereka salah melakukan analisis. Sampai sekarang, data-data itu berseliweran, belum bisa dibuatkan semacam keutuhan keterangan apa yang terjadi. Tetapi, bahwa ada peristiwa itu jelas dan ada kerugian pada pihak Muslim, jelas. Dan, kita tahu bahwa semua hal itu adalah kontroversi. Jadi, buat saya, biarkan Pak Karno itu ada di dalam spektrum kontroversi. Dan, bagus juga kan, orang menilai Bung Karno dalam kontroversi itu. Kalau PDIP ngotot, apalagi keluarga Bung Karno ngotot, itu agak absurd, karena ini PDIP mau menghalangi negara. Kalau begitu Bung Karno dikecilkan lagi jadi sekadar kepala keluarga. Beliau besar sekali namanya. Jadi, apapun yang dicapkan orang pada beliau, tidak memengaruhi kemuliaan atau keagungan dia sebagai orang yang meletakkan dasar negara modern di Indonesia. Tapi kemudian, dia salah langkah karena ingin jadi presiden seumur hidup, lalu orang mulai bikin analisis kenapa jadi begitu? Karena ada sifat manusia dan ada kepentingan yang lebih besar karena Bung Karno melihat dia harus jadi Bapak Asia dengan doktrin sosio-nasionalisme itu yang didalamnya ada komunismenya. Jadi, semua variabel itu sudah kita pelajari di bangku akademi dan orang tahu bahwa Ibu Mega sebetulnya hanya bayang-bayang sederhana dari figur Bung Karno, nggak sebesar Bung Karno, apalagi Puan segala macam. Dan, orang mengerti bahwa memang enggak mungkin menandingi Bung Karno. Mau siapapun enggak bisa menandingi Bung Karno. Jadi, PDIP jangan memonopoli ke-Bungkarno-an dan menganggap bahwa kesalahan Bung Karno harus dipulihkan, apalagi minta maaf. Itu agak susah karena sejarah selalu punya cacat. Enggak ada yang jalan bagus di dalam kehidupan di dalam kehidupan seorang tokoh. Justru kesempurnaan manusia itu kan di situ ya. Ya. Berbuat salah itu adalah manusia. Antropologi politik selalu mengajarkan kesalahan pasti harus terjadi supaya dia dianggap manusia. Oke. Karena itu maka ketika beberapa hari lalu Pak Jokowi menyampaikan itu kita mencoba mengendapkan, apa maksdunya. Tiba-tiba muncul pernyataan PDIP dan kemudian sekarang ditolak oleh Gerindra dan sebagainya. Memang kita tidak terlalu salah kalau seperti Anda tadi menyimpulkan ini ada tukar tambah soal politik, apakah ini berkaitan dengan ketegangan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, berkaitan dengan pencalonan Ganjar dan sebagainya. Kan orang kemudian analisis bisa ke mana-mana. Ya, analisis saya ini soal di belakang layar adalah tukar tambah itu. Tetapi, kalau kita mau perluas sedikit analisisnya, ini juga mau memancing soal politik identitas, supaya ramai. Pasti nanti pihak Islam akan menganggap enggak, Bung Karno itu bersalah dan salahnya besar sekali, karena PKI berkelahi atau melakukan kekerasan terhadap HMI. Dan, itu semua yang mengalir dalam sejarah kan. Tapi, apakah itu yang mau diungkit-ungkit hanya untuk permainan elektabilitas. Kan kacau. Jadi, tetap ini ada operasi intelijen, tapi di belakang itu juga ada semacam ya tahu sama tahu bahwa siapa yang mengeluarkan isu, tentu dia punya kepentingan pertama tuh. Jadi, kita tagih sekarang Pak Jokowi keluarin isu itu, lalu ditanggapi oleh PDIP. Itu artinya, kepentingan dia berdua saja. Mana ada kepentingan rakyat di situ. Kan rakyatnya nggak peduli soal-soal semacam itu. Tiba-tiba ada soal permintaan maaf. Jadi Gerindra pasti bereaksi karena secara historis kan mesti dibuka ulang dan faksi-faksi yang ada dalam Gerindra juga banyak yang tahu, memang Bung Karno itu otoriter. Jadi gampang saja. Memang otoriter. Membubarkan partai sikap otoriter, menahan lawan-lawan politik juga sikap otoriter. Jadi, jangan sampai PDIP dikesankan ingin mengembalikan versi otoriterianisme Bung Karno. Satu partai, Nasakom saja yang ada di Indonesia. Itu juga otoriter. Jadi, percuma sebetulnya mengungkit-ungkit sesuatu yang nanti akan membongkar banyak hal. Padahal, sebenarnya buat kita persoalan itu sudah selesai dan saya kira bagi generasi yang baru sekarang bahkan itu jauh sekali ya persoalannya. Mereka sendiri mungkin bingung mengapa soal-soal seperti ini mesti diributkan. Iya, ini tahun Pemilu. Semua hal mau dijadikan bahan buat ambil suara, buat kampanye segala macam. Dan Pak Jokowi yang mestinya beliau sebagai presiden yang sudah nggak boleh mengambil keputusan sebetulnya. Biarkan saja banyak proyek Pak Jokowi yang pasti kalau dia bagus diteruskan oleh successornya, kalau buruk ya pasti dihentikan. Nggak usah dipaksain. Pak Jokowi nggak perlu memaksakan bahwa semua proyek dia itu harus diteruskan oleh presiden berikutnya. Kan itu artinya menahan presiden berikutnya untuk tidak boleh berimajinasi atau membuat program lain. Jadi, Pak Jokowi juga salah itu. Dia minta supaya ada kelanjutan dari program dia. Enggak ada. Nggak perlu ada. Kenapa mesti ada. Kan kalau memang baik pasti dilanjutkan, tapi bukan karena dia program Pak Jokowi, tapi karena kemasuk-akalan suatu proyek secara ekonomi maupun secara politik. Yang bahaya kalau Pak Jokowi tetap punya ambisi, seluruh proyek dia harus diteruskan oleh suksesornya. Itu artinya Pak Jokowi juga mengalami mental seperti Soekarno, mau ngatur terus-menerus. Itu bahayanya, Soekarnoisme yang otoriter bisa dipraktekkan oleh Presiden Jokowi hari ini. Saya kira sebenarnya kita harusnya dalam negara demokrasi itu kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada akhir masa jabatan seorang kepala negara itu kemudian terjadi kekacauan semacam ini. Karena sebenarnya demokrasi sudah mengatur mekanisme sendiri. Katakanlah kita punya pengalaman yang pertama kali kan Pak SBY yang dua periode itu dalam era demokrasi ini. Dan pada waktu itu, saat Pak SBY selesai, ya selesai. Kemudian ganti Pak Jokowi. Harusnya, kita membayangkan pola yang sama juga berlaku begitu. Tapi yang terjadi kita malah bingung nih kok seperti ini negara jadinya. Jadi, bayangkan misalnya Pak SBY ngotot supaya proyek-proyek Pak SBY harus diteruskan Pak Jokowi itu. Maka enggak mungkin Pak Jokowi ngledek ada proyek mangkrak di Hambalang waktu itu. Kan itu jelas Pak Jokowi mau kasih sinyal bahwa ini mangkrak. Sekarang banyak yang mangkrak ini di era Pak Jokowi. Jadi, biasa saja tuh. Nanti orang juga akan anggap bahwa itu karena ada salah kebijakan. Jadi, banyak hal yang enggak perlu dipaksakan. Jadi, susah nanti kalau setiap pemimpin itu harus menunjuk suksesornya. Contohnya saja SBY. SBY nggak peduli itu siapa yang mau terpilih itu karena dia nggak mau meninggalkan kesan bahwa dia mengatur masa depan orang lain tuh. Kan begitu. Bahkan, kalau Pak Jokowi ingin terpilih lagi, nggak ada orang yang ingin mengatur apa yang mesti dilakukan oleh Pak Jokowi selain dirinya sendiri itu. Jadi, sebetulnya yang disebut sirkulasi elit tersebut artinya pergantian visi kepemimpinan, bukan sekedar pergantian orang, pergantian rezim. Kalau terus-menerus Pak Jokowi ingin begitu, nanti pengganti Pak Jokowi juga akan bilang oke nanti terusin ya. Jadi terus-menerus. Jadi sejarah ini sejarah Jokowi doang. Demikian juga emosi dari teman-teman di PDIP, seolah-olah sejarah Bung Karno sudah macet. Enggak. Orang akan ingat Bung Karno terus. Nah, kalau mau dipersoalkan kenapa sejarah Bung Karno itu berhenti, ya karena Pak Jokowi tidak meneruskan proyek-proyek pikiran Pak Bung Karno yang sosialistis. Kan Pak Jokowi itu bertentangan sama sekali dengan teori ekonomi Bung Karno: kemadirian, ternyata kita nggak mandiri, tergantung pada China. Kesetaraan bangsa-bangsa, kita nggak setara, kita diatur-atur di dalam kompetisi global. Pro keadilan rakyat, enggak. Karena Bung Karno dari alam baka dia bisa lihat bahwa disparitas tinggi sekali itu. Jadi, nggak ada satu pun poin yang bisa kita katakan Jokowi itu meneruskan proyek Bung Karno. Padahal, di awal orang tahu, Pak Jokowi sebagai petugas partai diwajibkan untuk pro pada pikiran-pikiran Bung Karno dan kita nggak lihat itu dalam kenyataan. Bahkan, dalam narasinya Pak Jokowi itu tidak punya semacam kesamaan dengan Bung Karno, walaupun nggak boleh disama-samakan, tapi jauh betul. Jadi bagaimana kita menempatkan ini secara proporsional Bung Rocky? Ini permainan sementara dalam upaya memancing opini itu. Biasanya, ketika opini terbentuk, akan ada yang ambil keuntungan dari penyesatan opini. Kan itu saja. Karena itu, kita mau terangkan pada publik nggak usah peduli saja. Kan ini nggak ada urusan dengan pemilu yang jujur, gak ada urusan dengan kesulitan ekonomi hari-hari ini. Satu-satunya hal yang bisa kita duga secara kuat adalah persaingan antara Jokowi dan Megawati belum selesai. Oleh karena itu, dicari jembatan. Jembatannya adalah memunculkan isu semacam ini. Yang kedua, sekaligus memancing reaksi dari masyarakat kaum muslim politik. Setiap kali Bung Karno diajukan itu sebetulnya reaksi pertama dari umat muslim. (sof/sws)
Rezim Ini Semu dan Hanya Bayangan
Keduanya mendatangi tempat menyampaikan duka bagi VIP. Di situ keduanya menaruh bunga dan menuliskan ucapan duka cita. Jarak tempat duka bagi VIP dan lokasi tragedi sekitar 300 meter, masih di wilayah Itaewon. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih BAGAIMANA bisa mengubah dunia, jika tak bisa mengubah diri (kita) sendiri? “Kemarin aku merasa pintar, karenanya aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku lebih bijaksana, maka aku mulai mengubah diriku sendiri.” (Jalaludin Rumi) Setelah mampu memimpin diri, dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab. Pemimpin bukan hanya mengikuti kemauan dirinya sendiri, tapi juga kemampuan mendidik rakyat mengenali yang hak dan bathil yang benar dan yang zalim. Kemampuan menggerakkan untuk perubahan ke arah harmoni hidup yang selaras, serasi dan seimbang. Bukan mengubah menjadi tirani dan otoriter. Pemimpin harus dapat mengaktifkan kepada perbuatan, tetapi bukan hanya menyerukan perbuatan, tetapi mengetahui untuk apa berbuat dan ke mana arah perbuatannya. Tujuan kebaikan adalah kebaikan untuk hidup bersama keluar dari kubangan krisis dan kegelapan. Rela dan ikhlas menginvestasikan potensi kemampuan dan kebajikan diri ke dalam mekanisme dan kelembagaan politik yang bisa memengaruhi perilaku masyarakat, untuk menolong dirinya dari kesulitan, penderitaan hidup yang berkepanjangan. Kini, rakyat Indonesia harus bisa keluar dari situasi gelap. Sebagai pejuang perubahan tidak boleh hanya termangu menunggu dan menunggu sang juru selamat, sedangkan juru selamat akan datang dari dirinya sendiri, sebagai modal moral perjuangan politiknya. Tak pernah ada kata terlambat, tak ada kata sebentar lagi, waktumu untuk berangkat berjuang antara hari ini dan besok. Bahkan rentang waktu itu terlalu panjang ketika waktu kematianmu tinggal beberapa menit, setelah sekian lama menyia-nyiakan waktu hanya untuk menunggu. Rezim ini semu dan hanya bayangan, kering dari makna karena telah lepas dari Pancasila dan UUD 1945. Negara ini butuh perjuangamu untuk bebas dari kegelapan, kembali ke UUD 1945 asli untuk bisa hidup normal kembali. Tidak ada yang bisa menolong kita, kecuali diri kita sendiri. Berjuang untuk meraih kemerdekaan hakiki. Meski rakyat punya perwakilan di Senayan, toh mereka lebih memikirkan diri mereka sendiri. Tak peduli rakyat tercekik. Suara rakyat nyaris tak pernah bisa didengar, apalagi diperjuangkan. Lihat saja sang pimpinan DPR dan Ketum partainya, keduanya lebih memilih ke lokasi Tragedi Itaewon di Kota Seoul, Korea Selatan, ketimbang ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang menelan korban tewas 135 orang. Ketua tokoh politik itu juga mengekspresikan rasa duka atas tragedi tersebut dengan menaruh bunga pada Kamis (10/11/2022). Kedatangan keduanya dipersiapkan oleh protokoler DPR, KBRI Seoul, dan pihak Korea Selatan. Keduanya mendatangi tempat menyampaikan duka bagi VIP. Di situ keduanya menaruh bunga dan menuliskan ucapan duka cita. Jarak tempat duka bagi VIP dan lokasi tragedi sekitar 300 meter, masih di wilayah Itaewon. Keduanya membawa nama sebagai pimpinan DPR dan Ketum partai ketika mengucapkan bela sungkawa. Sedangkan korban akibat penembakan gas air mata di Kanjuruhan nyaris tak dapat ucapan bela sungkawa sama sekali, apalagi didatangani oleh keduanya, padahal jangka waktu perjalanan sekitar 1,5 jam saja dari Jakarta. Itulah kenyataan yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Ironis bukan? Miris sekali. Selamat jalan “Pahlawan Aremania”! (*)
Jangan Memilih Penggurus yang Bolak-Balik Istana, Apalagi Jadi Ketua Umum!
Dua orang ini mau disingkirkan oleh penguasa dari Istana. Dan yang 13 harus jeli memilih siapa jadi Ketum dan Sekumnya. Jangan ada titipan-titipan dari Istana laknat, harus si fulan yang jadi Ketum. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ketua LDK PWM DKI MUKTAMAR Muhammadiyah di Solo tidak akan lama lagi digelar. Pesan-pesan dari para kader Muhammadiyah atau yang lainnya demi kelangsungan hidup Independensi, Mandiri dan Tak Bisa Dibeli pihak luar terus menggema. Salah satu itu yakni dari Ayahanda Prof. Dr. H Moh. Amin Rais MA, mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Video beberapa menit untuk mengingatkan peserta Muktamar yang diawali sehari sebelum Muktamar dengan Tanwir memilih para calon yang disodorkan tiap-tiap wilayah dari seluruh Muhammadiyah kemudian dibawa ke Muktamar untuk dipilih 13 orang yang akan jadi nakhoda secara kolektif kolegial. Tetapi tetap dari 13 orang akan dipilih siapa yang jadi Amir untuk membawa berlayar kapal besar bernama Muhammadiyah. Nah, di sinilah masuk wanti-wanti dari pesan Ayahanda Moh. Amin Rais (MAR). Jangan memilih pengurus apalagi, jadi ketum Muhammadiyah orang yang suka Bolak Balik di Istana. Kita tidak tahu siapa orang yang dimaksud Ayahanda MAR. Tapi, orang juga sedang mengira-ngira siapa orang tersebut. Sudah pasti tidak lain dan tidak bukan mereka yang secara de facto dan de yure yang menjadi orang nomor satu dan nomor dua di Muhammadiyah itulah yang dimaksud Ayahanda MAR. Ini bukan apa-apa. Ayahanda MAR mengingatkan saja demi kelangsungan hidup Muhammadiyah agar tetap kelihatan dakwah Amar Makruf dan Nahi Mungkarnya. Memang menjadi Ketum dan Sekum di Muhammadiyah benar-benar cukup seksi. Karena, nama besar Muhammadiyah menjadi Ketum dan Sekum juga terangkat jadi besar. Sehingga siapa saja yang dekat dengan kedua orang ini bakal dijamin aman tentram hidupnya. Jabatan akan datang secara bertubi-tubi bila dekat dengan kedua orang sakti mandraguna ini di Muhammadiyah. Contoh kasus seperti Sambo di Rumah Sakit Islam Campaka Putih. Karena bagian dari klan Ketum maka dia dapat kemudahan menjadi Ketua Majelis PKU dan memegang tujuh jabatan yang lain, yang seharusnya salah satu jabatan itu dipegang seorang dokter karena itu wilayah kedokteran tapi dokter itu Lewat kalah sama dokter pakai S alias Dokterandus (Drs). Pernyataan Ayahanda MAR itu gak main-main. Seorang Imam mujtahid dulu yang kalau dipanggil penguasa ke Istana, beliau gak mau, akhirnya beliau dicambuk. Sampai kulit belakangnya sama tebalnya dengan kulit tumit yang kalau jalan gak pakai alas kaki. Bukan apa-apa, menurut sang Imam, kalau Ulama sudah ke Istana rezim, apalagi makan uang rezim gak bakalan independen dan tajam lagi dalam berfatwa. Padahal fatwa ulama itu salah satu kekuatan jema\'ahnya. Kalau Ulama sudah sering duduk ngopi dengan penguasa, maka sang ulama itu akan terhalang penglihatan alias buram melihat persoalan-persoalan umat. Ini yang menyebabkan Muhammadiyah jadi mandul melihat penderitaan umat melalui politik dan kekuasaan. Bahkan, ada larangan kalau ada kasus yang mau dibela jangan bawa-bawa nama Muhammadiyah. Sudah kayak Muhammadiyah punya keturunan nenek moyangnya saja. Kalau pakai nama yang lain, pihak aparat gak mau memproses. Tetapi, kalau nama Muhammadiyah karena Muhammadiyah besar maka aparat mau tidak mau memprosesnya. Hal ini pernah terjadi, ada seorang kader yang melapor kepada kepolisian atas pencemaran dan penghinaan Islam oleh si murtadin yang saat itu jadi pendeta. Wah, kader tersebut diomelin habis-habisan oleh pimpinan pusat melalui pimpinan wilayahnya. Tapi saat si pendeta ingkrah dihukum para pengurus memuji-muji bahwa kader tersebut hebat. Jadi, kepada para Muktamirin jelilah dan harus terang matanya serta pakai hati yang dalam saat memilih pengurus yang 13 itu. Pilihlah yang gak disukai rezim laknat seperti Ayahanda Anwar Abbas dan Ayahanda Busro Muqoddas. Dua orang ini mau disingkirkan oleh penguasa dari Istana. Dan yang 13 harus jeli memilih siapa jadi Ketum dan Sekumnya. Jangan ada titipan-titipan dari Istana laknat, harus si fulan yang jadi Ketum. Muhammadiyah itu sudah ratusan tahun hidup dan berpengalaman, jangan dirusakin dengan orang-orang yang pro Istana. Umat masih sangat membutuhkan Muhammadiyah. Jangan jauh dari umat dan berharap dari penguasa. Apalagi penguasa yang penuh dengan kepalsuan. Ijazah palsu, bahkan orang tuanyapun palsu. Selamat bermuktamar. Nasrun Minallah wa Fathun Qoriib wa Basysyiril Mukminin. Wallahu A\'lam ... (*)
Bunda Merry Pahlawan Kita
Keraguan Yaqut maupun rezim Jokowi atas dominasi Islam di Indonesia yang bersifat historis terjadi karena banyak hal, bisa politik maupun pemahaman yang salah. Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle BUNDA Merry, begitu namanya, baru divonis bebas oleh hakim di Kotabumi, Lampung Utara, kemarin. Banyak yang tidak mengetahui cerita tentang itu, mengapa dia disidang di pengadilan. Orang-orang lebih banyak mendengar berita perempuan berkerudung yang bawa pistol ke Istana sendirian mau menyerang atau perempuan berkebaya merah, terkait sensasi sexual alias porno berbasis tradisionalitas dan originalitas, yang menjadi trending topic maupun banyak diberitakan media online maupun dibincangkan di medsos belakang ini. Ceritanya, pada awal tahun ini, sekitar Maret, Bunda Merry melakukan demonstrasi mengecam Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Staquf, yang membandingkan suara Adzan dengan “gonggongan anjing”. Bunda Merry, sebagai kordinator aksi, memimpin demo ke kantor kementerian agama Lampung Utara, meminta Yaqut meminta maaf kepada umat Islam. Demo ini merupakan salah satu demo dari gelombang yang sama di berbagai wilayah Indonesia, karena mereka menganggap suara adzan sangat biadab jika dibandingkan dengan gonggongan anjing. Dari semua demo yang ada, hanya Bunda Merry di Lampung ini yang akhirnya dipidanakan dan sempat dipenjarakan. Namun, Alhamdulillah kemarin hakim memvonis Bunda Merry tidak bersalah, setelah jaksa menuntut penjara 7 bulan. Aktivis Perempuan Bunda Merry bebas demi hukum dari segala tuntutan pada sidang putusan PN Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Rabu 9 November 2022. Dalam amar putusan perkara Nomor 190/Pid. Sus/2022/PN Kbu, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Andi Barka, mengadili terdakwa Merry, SAg binti Almarhum Supandi, menyatakan terdakwa Merry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Suara Adzan vs Gonggongan Anjing Hari ini orang-orang memperingati hari pahlawan. Rujukan hari pahlawan entah kenapa ditujukan pada sejarah perjuangan 10 November 1945 di Surabaya. Padahal, banyak sekali perlawanan rakyat atas penjajahan yang telah terjadi. Terlepas dari sejarawan memilih tanggal dan tempat ini, sejarah itu merujuk pada pekik Allahu Akbar! Cnn.com (10/10/20), pada tulisannya, “Peran Islam dalam Hari Pahlawan, Pertempuran 10 November”, memuat antara lain, “Pekik takbir Bung Tomo saat pertempuran 10 November hingga saat ini masih dikenang membangkitkan semangat para pejuang”. Tentu saja peran ulama, khususnya KH Hasyim Asy\'ari, yang mengeluarkan fatwa Jihad melawan Belanda dan Sekutu, saat itu, lebih penting lagi. Nah, pentingnya takbir itu dalam kemerdekaan kita tidak bisa dibantahkan. Dan takbir itu selalu didengungkan dalam suara Adzan setiap pagi, siang, dan malam dari corong-corong Masjid. Sehingga, merdunya suara Adzan adalah warisan sah dari keberadaan Indonesia. Bagaimana soal anjing? Anjing adalah binatang peliharaan non muslim, pada umumnya. Baik itu digunakan sebagai penjaga rumah dan toko, maupun “pet” (peliharaan). Mayoritas umat Islam menganggap anjing binatang haram, meski derajatnya tidak seperti babi. Dalam ajaran Islam, setiap orang (Muslim) yang dijilat atau terkena anjing, harus membasuh bagian yang terkena dengan menyamak campuran air dan tanah. Ajaran ini adalah sebuah keyakinan yang pasti. Mayoritas mazhab Islam, kecuali Maliki, meyakini hadist yang mengatakan bahwa malaikat tidak akan turun ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Kemarahan umat Islam terhadap Yaqut Qoumas saat dia membandingkan suara Adzan dengan suara gonggongan anjing untuk menjelaskan perlunya toleransi beragama di Indonesia tentu saja mengganggu akal sehat. Pertama, mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak mengerti atau menyadari pergeseran asset atau penguasaan asset strategis pertahanan, khususnya di perkotaan, terhadap keberadaan anjing vs Masjid. Menurut penelitian sebuah universitas di Jakarta, beberapa tahun lalu, misalnya, memang disebutkan bahwa hanya 5 pengembang besar yang menguasai lahan-lahan perumahan di Jabodetabek. Penguasaan ini tanpa disadari seringkali mengubah peta demografis, di mana penghuni baru mungkin membawa anjing dan tidak berafiliasi dengan Masjid. Penduduk lama, yang umumnya berbatasan dengan kawasan perumahan, umumnya masih hidup berbasis wisdom lama, yakni membuat Masjid sebagai syiar agama. Namun, tentu saja suara dari Masjid tersebut dapat mengganggu orang-orang komplek perumahan. Sebaliknya, di dalam kompleks perumahan, umumnya Masjid diatur suara Adzan dan pengajian lainnya terbatas pada Masjid saja. Sudah menjadi kasus umum dalam pengembangan perumahan posisi Masjid dibuat tidak menonjol. Penonjolan tempat publik umumnya mal, cafe, sport center, dan lain sebagainya, yang mengedepankan simbol hidup duniawi. Kontrol atas tanah yang umumnya diwajibkan untuk fasilitas sosial dan umum biasanya dikendalikan pengembang bukan pemerintah. Sehingga, secara total sebenarnya sebuah permukiman besar adalah pemukiman yang dikendalikan pengusaha dibanding pemerintah (daerah). Untuk fakta dan peristiwa pergeseran kawasan-kawasan strategis perkotaan di Indonesia, sebagaimana diuraikan di atas, kementerian agama jangan terjebak pada realita yang sesungguhnya belum tentu membawa keadilan terhadap eksistensi “Adzan”. Menteri Agama harus berani mengoreksi berbagai ketidakpatutan pergeseran sosial yang menghilangkan dominasi sosial umat Islam, apalagi membiarkan posisi umat Islam yang semakin “Underdog”. Saya tidak perlu mengungkapkan banyaknya Masjid yang bersifat historis telah rubuh karena para pengembang membuat desain perumahan yang menyingkirkan Masjid. Rubuhnya Masjid itu paralel dengan hilangnya atau merosotnya fungsi Masjid dalam masyarakat di situ. Kedua, seharusnya pembanding suara Adzan tidak harus gonggongan anjing. Dalam salah satu tema yang berani diusung rezim Joko Widoao pada G20 adalah transformasi digital. Jika rezim ini berani menawarkan isu “digital life” pada dunia, sepantasnya isu ini ditawarkan juga pada pengembangan syiar Islam. Suara Adzan yang berbasis “voice” bisa disubtitusi dengan platform baru yang berbasis digital, untuk keperluan syiar, jika pemerintah melakukan intervensi pada pembiayaan dan edukasi. Untuk negara yang mengklaim banyak uang, tentunya pendekatan persuasif kepada rakyat lebih dibutuhkan daripada membangkitkan kemarahan. Namun, semua ini tergambar dari keberpihakan pemerintah atas suara Adzan. Sebagaimana tema artikel ini, suara Adzan adalah bersifat historis dibanding suara gonggongan anjing dalam keberadaan masyarakat kita. Beberapa Catatan yang Baik Beberapa waktu belakangan ini kita melihat langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang cukup revolusioner dalam mendekatkan diri pada ulama. Terlihat bahwa Kapolri berusaha mencari atau mencari kembali value atau moralitas bangsa yang hilang, setidaknya di institusi kepolisian. Bahkan, dalam sebuah pesannya terkait larangan tilang manual kendaraan bermotor baru-baru ini, kapolri menitipkan pesan agar polisi di semua lapisan mendekatkan diri pada agama dan ulama/pendeta. Di daerah misalnya, kita melihat Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan mengikuti langkah Kapolri dengan sowan ke ulama seperi Emha Ainun Najib alias Cak Nun untuk silaturahmi. Ini adalah terobosan luar biasa, karena Cak Nun adalah simbol oposisi utama terhadap rezim ini. Langkah tersebut tentunya akan menghubungkan kembali spirit moral pada penegakan hukum ke depan, sekaligus mendorong pihak kepolisian memaknai tema-tema Islam dalam urusan sosial sebagai bagian sejarah sah bangsa kita. Sehingga, misalnya, tidak perlu polisi langsung mempidanakan Bunda Merry dalam kasus yang seharusnya didekati dengan “restorative justice”. Tentu saja langkah ini perlu diikuti dengan membatasi berkembangnya isu-isu terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme yang dipaksakan, atau digunakan untuk politik atau salah persepsi terkait dengan isu ini. Penutup Dus, Bunda Merry telah membuka mata kita tentang kepahlawanan. Dia telah menghubungkan pentingnya suara Adzan yang berisi takbir dengan imajinasi kita atas peristiwa 10 November 1945 dulu, di mana pekikan Takbir menjadi simbol Indonesia Merdeka. Dominasi suara Adzan terhadap suara gonggongan anjing merupakan simbol sosial bahwa keberadaan umat Islam di Indonesia haruslah dominan, bukan dalam pengertian kuantitatif, melainkan juga kualitatif. Kualitatif artinya penguasaan umat Islam atas asset-asset strategis perkotaan maupun kekayaan alam lainnya. Itu sebagai konsekuensi perjuangan umat Islam melawan penjajahan selama ratusan tahun. Keraguan Yaqut maupun rezim Jokowi atas dominasi Islam di Indonesia yang bersifat historis terjadi karena banyak hal, bisa politik maupun pemahaman yang salah. Pertanyaannya adalah apakah kita akan mengingkari sejarah kita sebagai sebuah bangsa? Kita harus tetap memilih eksistensi Adzan dan Takbir. Perempuan seperti Bunda Merry yang membela eksistensi Adzan adalah pahlawan kita. Biarlah orang-orang lain memilih Rara Pawang hujan atau si Kebaya Merah sebagai pahlawan mereka. Selamat Hari Pahlawan, Merdeka! (*)
Meluruskan Pemikiran Rocky Gerung tentang Ideologi Pancasila
Mengganti UUD 1945 oleh para komprador yang menyebutnya amandemen itu tidak lebih dari penipuan terhadap bangsa ini. Nyatanya yang diamandemen adalah Ideologi Pancasila diganti dengan individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila SAYA pengagum Rocky Gerung, ak ada yang bisa menang berdebat dengannya dan selalu mengundang decak kagum terhadap narasi yang dibangun, logis dan argumentatif yang sulit dipatahkan. Tapi saya yang selalu mengikuti pergulatan pemikirannya ada juga yang tidak pas dan mungkin kurang luas. Soal Ideologi Pancasila, Rocky mengatakan Pancasila bukan Ideologi Negara dan sila-sila Pancasila saling bertentangan. Hal ini yang membuat Rumah Pancasila mencoba urun rembuk. Ideologi itu merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide”. Ideologi bisa dianggap sebagai visi yang komprehensif, cara memandang segala sesuatu (bandingkan Weltanschauung), secara umum (lihat ideologi dalam kehidupan sehari hari) dan beberapa arah filosofis (lihat Ideologi politis), atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit (definisi ideologi Marxisme). Ya selama ini ideologi kalau sosialis ya Marxisme, sementara lawannya yaitu Kapitalisme dan Liberalisme. Kedua ideologi ini bicara soal manusia dan material sehingga sampai detik ini kedua ideologi tidak mampu menyelesaikan masalah dunia. Bahkan, Marxis sudah mati Rusia dengan Blok Timur – dan dunia – pada kebijakan glasnost dan perestroika, yang mengisyaratkan bahwa visi politik Marxis-Leninis sejak 70 tahun lalu telah diliputi kapitalisme pasar dan diikuti matinya Marxisme –Leninisme. Begitu juga dengan China. Kekacauan di China baru mereda saat Deng Xiaoping mengambil alih kekuasaan di PKC. Dia mulai melakukan stabilisasi politik dan ekonomi negara. Ideologi Komunis oleh Deng Xiaoping dioplos dengan burger, bisteak ala restoran Barat dan jadilah komunis yang Kapitalistik. Ideologi Liberalisme, Kapitalisme, dan Marxisme, Komunisme, kedua ideologi ini bicara tentang Manusia dengan material. Bagaimana dengan ideologi negara berdasarkan Pancasila yang katanya Bung Rocky Gerung tidak ada? Rasanya Bung Rocky perlu mendalami Pancasila sebagai Ideologi. Sebab, Pancasila tidak hanya bicara Manusia dan Material atau Alam tetapi Pancasila bicara tentang Tuhan, tentang manusia dan tentang Alam semesta. Tentang Tuhan, Manusia, Material atau Alam, tentu akan dahsyat jika saja para ilmuwan Indonesia bisa menjadikan pijakan dalam memecahkan persoalan dunia. Pancasila bukan isapan kosong bisa menjadi mercusuar dunia jika ilmuwan sekelas Rocky Gerung mampu berpijak pada bumi Pancasila dalam pergulatan pemikirannya tidak merendahkan Pancasila sebagai filsafat bernegara. Memang bukan 5 sila Pancasila itu sebagai Ideologi negara kalau 5 sila itu disebut lima prinsip bernegara atau Philoshophy Groundslag. Pemikiran paradikmatika Philoshophy tentu membutuhkan perenungan yang sangat fundamental. Desain negara berdasarkan Pancasila sebagai berikut ...”pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Visi Negara Republik Indonesia di Dalam Pembukaan Dituliskan Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Misi Negara Republik Indonesia ada pedoman, yang dalam Pembukaan sendiri ditentukan sebagai tujuan dan tugas bekerjanya Negara dalam kalimat keempat. Bersifat nasional, ialah ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesedjahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa”. Bersifat internasional, ”ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan demikian tujuan dan lapangan tugas bekerjanya Negara tidak hanya negatif, ialah memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian ke dalam dan keluar, atau sebaliknya bersifat positif (absolut) semua kepentingan, termasuk kepentingan perseorangan, sama sekali dipelihara oleh Negara. Akan tetapi bersifat kesatuan negatif dan positif kecuali menuju ketertiban, keamanan, dan perdamaian (tujuan negatif), juga menuju keadilan, kesejahteraan, serta kebahagian (tujuan positif). Karena arti ideologi itu adalah kumpulan ide-ide atau kumpulan gagasan- gagasan maka yang disebut Ideologi negara itu UUD 1945 dan penjelasannya. Sebab, alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 kemudian oleh pendiri negeri ini diuraikan di dalam batang tubuh UUD 1945, maka batang tubuh itulah yang disebut sebagai Ideologi negara berdasarkan Pancasila. Contoh Ideologi Pancasila tentang Ekonomi, misalnya ada di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 itulah sistem ekonomi Pancasila. Pasal ini berisikan landasan perekonomian serta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia. Berikut bunyi Pasal 33, yang dikutip langsung dari Undang-Undang 1945: Pasal 33: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 adalah sistem Ekonomi berideologi Pancasila. Contoh lain Ideologi Pancasila tentang kedaulatan rakyat ada di pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Konsekuensi dari pasal tersebut telah menempatkan MPR sebagai organ negara yang super body dan merupakan lembaga tertinggi dalam negara. Oleh sebab itu Negara berideologi Pancasila cirinya ada 3, yaitu: 1. Adanya lembaga tertinggi negara yang disebut MPR, pelaksana kedaulatan Rakyat. 2. Adanya politik rakyat yang disebut GBHN. 3. Presiden mandataris MPR. Berdasarkan buku Serial Pemikiran Tokoh-Tokoh UGM: Prof. Notonagoro dan Pancasila “Analisis Tekstual dan Kontekstual” disebutkan bahwa etika hidup bersama ini tertuang dalam Pancasila, yang telah menetapkan dasar-dasar azasi bagi warga dan bangsa Indonesia dan juga menetapkan sikap batin bagi negara dan bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup dan ideologi Bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berperan sebagai tuntunan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari manusia sehingga semua kegiatan akan terkendali, sedangkan sebagai ideologi, Pancasila berperan untuk mewujudkan tujuan nasional yang berupa kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar pendapat Prof Notonagoro yang disebut Ideologi itulah Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di UUD 1945 itulah tujuan bernegara diuraikan. Jadi, bisa dikatakan ideologi negara berdasarkan Pancasila itu ya UUD 1945. Celakanya UUD 1945 itu telah diganti dengan UUD 2002, maka yang diganti itu sebenarnya Ideologi Pancasila. Mengganti UUD 1945 oleh para komprador yang menyebutnya amandemen itu tidak lebih dari penipuan terhadap bangsa ini. Nyatanya yang diamandemen adalah Ideologi Pancasila diganti dengan individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Pancasila menurut pendapat pakar. 1. Muhammad Yamin. Adalah lima dasar yang beriri pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang penting dan baik. 2. Ir. Soekarno. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun telah terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan falsafah bangsa Indonesia. 3. Prof. Notonagoro. “Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya Pancasila merupakan dasar falsafah serta ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar kesatuan.” 4. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghani. Pengertian Pancasila menurutnya adalah filsafat negara yang diciptakan untuk menjadi ideologi kolektif, yang nantinya harus digunakan sebaik mungkin untuk menyejahterakan rakyat serta bangsa Indonesia. Dari uraian di atas, maka tidak benar yang dikatakan Bung Rocky Gerung, Pancasila bukan Ideologi negara. Kami dari Rumah Pancasila berharap ada tanggapan yang memadai dari pemikiran Rocky Gerung tentang Ideologi Negara berdasarkan Pancasila. (*)
Menkominfo: Pusat Data Nasional Perkuat Efisiensi E-Governance
Cikarang, FNN – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate mengatakan Pusat Data Nasional (PDN) yang dibangun di Indonesia memiliki peran penting untuk memperkuat dan mengoptimalkan pemerintahan berbasis digital (e-governance) yang lebih efisien.“Harapannya adalah efisiensi, tata kelola data yang lebih efisien. Memperkuat e-governance dan menghasilkan Satu Data Indonesia untuk pengambilan keputusan berbasis data,” kata Menteri Johnny di sela acara “Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Data Nasional” di kawasan GIIC, Cikarang, Jawa Barat, Rabu.Lebih lanjut, Menkominfo mengatakan pembangunan PDN ini nantinya dapat berdampak pada efisiensi pengeluaran APBN terhadap pusat data dan server yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia.Menurut Johnny, kini dalam lingkup untuk pemerintah saja, saat ini ada 2.700 pusat data yang memakan biaya besar tiap tahunnya.“Demikian halnya dengan aplikasi pemerintah. Aplikasi pemerintah ada 24 ribu lebih. Nanti, pada saat (pembangunan) PDN ini selesai, kita harapkan ini terkonsilidasi di sini. Pusat datanya terkonsilidasi di sini, mengatur aplikasi pemerintah juga di sini,” ujar dia. Meski salah satu tujuan dari PDN adalah untuk efisiensi dan integrasi, Johnny menilai terdapat beberapa aplikasi besar dan penting dari pemerintah yang harus dijaga, termasuk di dalamnya aplikasi Peduli Lindungi.Namun, lanjut dia, perencanaan pusat data harus dipersiapkan dengan matang agar pengaplikasiannya dapat berlangsung optimal.“Sehingga, aplikasinya lebih efisien dan memudahkan, dan layanan e-governance-nya jadi lebih baik untuk mendukung PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” kata Johnny.Sementara itu, Kementerian Kominfo bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia, dan pihak terkait lainnya telah melakukan seremoni peletakan batu pertama pembangunan PDN di GIIC Deltamas, Cikarang.Menkominfo mengatakan, proyek ini dibiayai melalui bantuan Pemerintah Prancis sebesar 85 persen dan APBN rupiah murni sebesar 15 persen. Adapun total nilai kontrak senilai 164,6 juta euro.Di sisi lain, Kementerian Kominfo berencana membangun empat PDN berstandar global Tier-IV yang terletak di wilayah Jabodetabek; Nongsa Digital Park Batam; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terakhir ada di Balikpapan, Kalimantan Timur guna mendukung pusat pemerintahan baru.“Spesifikasi teknisnya hampir sama, jadi tinggal duplikasi teknis yang ada di sini untuk kemudian dibangun di tiga lokasi lainnya yang sudah disebutkan. Namun, itu semua sangat tergantung dengan ketersediaan dananya,” kata Menkominfo. (mth/Antara)
Menkes: Meningkatnya Kasus COVID-19 Akibat Munculnya Subvarian Baru
Surabaya, FNN – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan oleh munculnya tiga subvarian baru.\"Jadi memang sekarang kasusnya naik disebabkan varian baru. Varian baru ada tiga, BA2.75, XBB dan BQ1. Yang banyak di Indonesia adalah BQ1, banyak di Eropa dan Amerika dan XBB ada di Singapura,\" katanya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, Rabu.Ia menyatakan bahwa subvarian baru itu memang ciri-cirinya ialah penularannya cepat sehingga mengakibatkan ada lonjakan kasus.\"Orang sudah divaksin, sudah kena, cepat juga tertular. Dan masuk RS (rumah sakitnya) juga sedikit di atas BA2.75 bulan Agustus kemarin,\" katanya.Saat ini, kata dia, yang dirawat mencapai 24.000 pasien. Kondisi berat ada 10.000 pasien dan yang meninggal dunia ada 1.300 orang sejak Oktober 2022.\"Itu untuk yang berat saya kaget, 40 persen belum vaksin atau 70 persen belum booster. Yang meninggal dari 1.300 itu 50 persen belum vaksin dan 80 persen belum booster,\" katanya.Menkes memprediksi, kasus COVID-19 di Indonesia akan terus melonjak. Dia mengakui kalau sekarang sudah masuk gelombang ketiga. Tapi, kasus-kasus terbanyak, apalagi yang subvarian baru, banyak ditemukannya di kota-kota besar.\"Kasus paling banyak ditemukan di Bali, Surabaya, Jakarta. Gelombangnya sudah mulai naik sekarang. Jadi dijaga dari sekarang,\" kata dia.Melihat fakta itu, ia mengajak masyarakat yang belum melakukan vaksinasi booster untuk segera vaksin.\"Yang belum vaksin cepat vaksin. Kalau punya orang tua belum vaksin, paksa vaksin, belum booster, paksa di-booster,\" katanya.Menurut dia, hal itu dikarenakan vaksinasi dan booster itu sangat mengurangi risiko masuk rumah sakit dan wafat. \"Dia akan tertular, tidak apa-apa tertular, tapi kalau dia divaksinasi, dia itu ringan. Jadi tolong cepat-cepat vaksinasi, dan yang sudah tapi belum booster, cepat di-booster,\" kata dia.Selain vaksin, Menkes mengimbau masyarakat memperketat protokol kesehatannya lagi.\"Jadi saran saya, tetap pakai masker. Karena kasusnya lagi naik cepat sekarang. Dan yang belum divaksin, harus segera booster,\" demikian Budi Gunadi Sadikin. (mth/Antara)
Menko Marves: Persiapan KTT G20 di Bali 99 Persen
Badung, FNN – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan persiapan seluruh rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15--16 November 2022 telah mencapai 99 persen.Ia menjelaskan berbagai persiapan termasuk terkait infrastruktur, transportasi, logistik, dan keamanan, berjalan sesuai rencana.\"Saya kira (persiapan KTT G20) berjalan baik. Bapak Presiden (Joko Widodo) kemarin sudah melihat sendiri semua persiapan. Saya kira sudah 99 persen,\" kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan selepas menghadiri seminar internasional Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu.Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 yang terdiri atas sejumlah kementerian, lembaga, TNI, dan Polri telah melakukan berbagai persiapan untuk KTT G20.Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, yang merupakan puncak acara dari seluruh rangkaian G20, pada tahun ini berlangsung di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Badung. Sementara itu, lokasi lain yang turut dikunjungi para tamu negara selama KTT G20, yaitu Taman Hutan Raya (Tahura) Mangrove Ngurah Rai di Denpasar, dan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park di Jimbaran, Badung.Presiden Joko Widodo, yang bakal memimpin seluruh rangkaian pertemuan KTT G20, pun mengecek langsung persiapan itu pada 7--9 November 2022.Presiden Joko Widodo, didampingi oleh beberapa menterinya termasuk Menko Marves, mengecek persiapan dan simulasi penyambutan para tamu negara di Gedung VVIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, The Apurva Kempinski, Garuda Wisnu Kencana, dan Tahura Mangrove Ngurah Rai.Pada sela-sela kunjungannya itu, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia siap menerima tamu-tamu negara untuk KTT G20.\"Jadi ini sudah H-7, saya sudah cek dari pagi tadi sampai titik-titik yang paling kecil sudah kita cek semuanya dan saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20,\" kata Presiden RI di Bali, Selasa (8/11).Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyebut ada 17 kepala negara anggota G20 yang mengonfirmasi menghadiri KTT G20 secara langsung di Bali.Beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang terkonfirmasi bakal menghadiri KTT G20 secara langsung di Bali, antara lain Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.Sejauh ini, kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy ke Bali belum dapat dikonfirmasi. Presiden Jokowi menyampaikan dua pemimpin negara itu masih mempertimbangkan situasi dan kondisi di negara masing-masing.\"Beberapa hari yang lalu saya juga sudah bertelepon, berbicara lewat telepon dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky, beliau menyampaikan akan hadir kalau kondisinya memungkinkan,\" kata Presiden Jokowi. (mth/Antara)
Meletus, Lontarkan Abu Setinggi 1,5 Kilometer
Jakarta , FNN - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan aktivitas vulkanik erupsi yang terjadi di Gunung Semeru, Jawa Timur, berupa abu yang terlempar sekira 1.500 meter di atas puncak gunung berapi itu.Petugas Pos Pengamatan Gunung Sumeru Mukdas Sofian mengatakan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi 0 detik pada pukul 15.50 WIB.\"Kolom abu terpantau berwarna putih hingga abu-abu dengan intensitas tebal ke arah timur laut,\" kata Mukdas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu malam.PVMBG merekomendasikan masyarakat, pengunjung, atau wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terkena perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak.Selain itu, masyarakat, pengunjung, atau wisatawan juga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius lima kilometer dari puncak Gunung Semeru karena rawan bahaya lemparan batu (panas).PVMBG juga merekomendasikan untuk selalu mewaspadai potensi jatuhan awan panas, jatuhan lahar, dan lahar di sepanjang sungai atau lembah hulu dari puncak Gunung Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. serta potensi lahar pada sungai- sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan.Aktivitas Gunung Semeru terdapat di Kawah Jonggring Seloko yang terletak di sisi tenggara puncak Mahameru. Erupsi Gunung Semeru umumnya berupa letusan gunung berapi dan abu strombolian yang terjadi tiga hingga empat kali setiap jam.Letusan tipe vulkanik ditandai dengan letusan eksplosif yang terkadang menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya.Kemudian terjadi letusan tipe strombolian yang biasanya diikuti dengan pembentukan kubah dan lidah lava baru.Pada saat letusan eksplosif biasanya diikuti oleh aliran awan panas yang mengalir ke lembah-lembah yang lebih rendah dan arah alirannya sesuai dengan pembukaan kawah dan lembah di Gunung Semeru.Arah pembukaan kawah Gunung Semeru saat ini adalah ke arah tenggara atau ke arah hulu Besuk Kembar, Besuk Bang, Besuk Kobokan, demikian Mukdas. (mth/Antara)
Anies Presiden, Rocky: Beban Ekonomi dan Politik Lebih Berat, Minggu Kedua Sudah Ditagih
APAKAH sekarang ini Presiden Joko Widodo sudah berperan juga sebagai Raja Indonesia? Haruskah seorang Bakal Calon Presiden mendatang minta restu ke Jokowi agar bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024? Dalam acara HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 21 Oktober 2022 lalu, misalnya, Presiden Jokowi sempat berpesan supaya partai politik tak keliru dalam menentukan Capres-Cawapres 2024. “Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden,” kata Jokowi mengingatkan. Peringatan Presiden Jokowi tampaknya ditujukan kepada Nasdem yang sudah mendeklarasikan dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebagai Bacapres 2024. Pernyataan Jokowi di atas bisa ditafsirkan bahwa Nasdem “sembarangan” memilih Anies sebagai Bacapres 2024. Sementara warga Jakarta yang pernah dipimpin Anies selama 5 tahun, sudah merasakan perubahan, Jakarta lebih baik. Janji-janji kampanye yang pernah dilontarkan Anies pun sudah dipenuhinya, tidak ada yang tertinggal. Tampaknya, Jokowi memang sedang galau dan panik, kepada siapa nantinya dia akan bersandar. Sementara Ganjar Pranowo, meski sudah direstuinya, tapi nasibnya hingga kini tidak jelas. PDIP belum juga mencalonkannya. Sementara, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang tadinya diharapkan menjadi kendaraan untuk mencalonkan Ganjar, tidak juga menentukan sikapnya. Itu juga karena Ketum Golkar Airlanggar Hartarto sendiri juga ingin didukung Jokowi sebagai Bacapres 2024. Apalagi, belakangan secara terbuka, Presiden Jokowi terkesan mendukung Menhan Prabowo Subianto maju Pilpres 2024. Setelah Jokowi menang dua kali Pilpres, “Setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” kata Jokowi Itulah sikap Jokowi dalam beberapa hari belakangan ini. Dukung sana-sini dengan mengabaikan etika politik, seolah dia sudah menjadi Raja. Sinyal-sinyal tersebut terungkap dalam wawancara wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung, dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu (9/11/2022). Berikut petikannya. Senang sekali ini kita terus bisa update situasi yang, meminjam bahasanya Bung Rocky, karena terlalu banyak kekacauan di sana-sini. Iya, banyak kekacauan dan orang nggak punya perspektif, lalu karena nggak punya perspektif menjadi fanatik. Kan fanatik itu kalau nggak dituntun oleh perspektif, oleh cara pandang, lalu masuk dalam cara pandang buta. Cara pandang buta itu nggak mau peduli itu siapa dia, ada apa di situ, pokoknya gua suka sama dia tuh. Langsung tuh. Dan itu yang menyebabkan perselisihan internal para pendukung masing-masing capres maupun antar-para pendukung. Jadi, saya balik lagi bahwa teman-teman semua ini, FNN ditugaskan oleh peradaban untuk menuntun pembersihan politik dari kalangan fanatik, dari kalangan feodal. Itu buruknya. Dari kedua belah pihak, mau oposisi mau petahana, semuanya ingin kita clear-kan. Supaya ada level playing field yang betul-betul hanya didasarkan pada kemampuan membaca politik secara rasional. Ini menarik kalau Anda sudah membahas soal ini. Mari kita bahas soal moral etika berkaitan dengan pencapresan. Ada dua fenomena: Pertama, fenomena tentang Anda sendiri yang saya juga mesti menjelaskan kiri kanan di mana orang mempertanyakan tentang sikap Anda, berkaitan dengan pernyataan Anda tentang LBP yang cocok jadi wakilnya Anies itu. Sampai sekarang, tadinya saya pikir ini cuma bercandaan, ternyata serius, banyak orang nangkapnya. Kedua, ini kritik dari teman kita sendiri, tentang Pak Jokowi yang memberikan restu dan mengendors secara langsung Pak Prabowo untuk jadi calon presiden. Ini dianggap sebagai menyalahi etika dan terkesan negara kita ini sekarang berubah jadi monarki. Kalau monarki berarti Pak Jokowi bakal jadi raja dong. Silakan Anda mulai dari mana. Yang Anda dulu deh. Orang terus-menerus mengaitkan saya sebagai pendukung Anies, pendukung AHY, ya jelas saja karena saya nggak mendukung Jokowi, nggak mendukung Ganjar kan. Tapi, bukan mendukung dalam pengertian menjadi tim relawan. Saya mendukung setiap orang yang punya gagasan masuk di dalam wilayah politik. Jadi yang punya gagasan itu. AHY punya gagasan, Anies punya gagasan, maka saya dorong supaya masuk ke situ. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah supaya gagasannya AHY, gagasannya Anies, dihadapkan langsung dengan gagasannya Ganjar. Kan itu. Dengan kata lain saya juga mendorong Ganjar datang ke dalam wilayah debat publik di pers, di FNN, supaya kita adu gagasan, bukan adu jual spanduk. Itu masa lampau. Ngapain spanduk ada di mana-mana, tetapi gagasannya kita nggak tahu. Jadi itu konteksnya. Lalu pada waktu seminar dengan FNN, orang bertanya, siapa yang layak jadi wapres. Saya nggak peduli mau siapa jadi wapres nggak ada urusan dengan saya. Cuma saya uji, Anies memberi syarat. Wapres itu ABC, lalu kita uji siapa yang mampu itu. Nggak ada yang mampu, maka saya sodorkan. Kalau parameternya adalah kemampuan menambah elektabilitas dari wilayah non-muslim, kan mesti begitu pengertiannya, maka LBP. Kenapa? Karena LBP datang dari wilayah yang bukan wilayah Anies, jadi tambah. Kalau syarat kedua Anies adalah yang mampu untuk menertibkan kasak- kusuk, bahkan saya pakai bajingan-bajingan begundal di DPR, ya Pak Luhut. Kenapa? Karena Pak Luhut ngerti permainan koboi-koboi yang ada di DPR. Terpenuhi yang kedua. Yang ketiga, kalau Anies mensyaratkan wakil presidennya mampu untuk mengelola pemerintahan secara birokratik junto teknokratik, pasti cuma Pak Luhut. Karena Pak Luhut berhasil menyelesaikan banyak soal terus sehingga dapat banyak penugasan dari Pak Jokowi. Kan itu masuk akal kan? Lalu orang marahin saya, marahin FNN, kok Rocky pro Luhut. Bukan saya pro Luhut, tapi parameter Anies hanya ada pada Luhut. Kan gitu. Jadi orang-orang ini, yang otaknya dangkal juga, jadi fanatik pada Anies, lalu musuhin saya tuh. Padahal, saya justru menguji parameter itu. Lain kalau dikatakan kan AHY bisa. Loh, saya bilang iya AHY juga saya dorong, tetapi di dalam parameter Anies AHY enggak masuk. Kenapa? AHY enggak punya pengalaman teknokratik, belum pernah memerintah. Jadi, orang marah ke saya. Loh, Anies yang bikin (persyaratan). Kalau sekarang misalnya saya bilang, oke, AHY enggak bisa, berarti siapa yang punya pengalaman di pemerintahan. Gibran. Sekarang saya bilang tuh, Anies ambil Gibran saja wakil presidennya kan? Kan Gibran punya pengalaman jadi walikota. Nanti orang marah lagi ke saya. Itu namanya orang sudah masuk pada fanatisme. Padahal, kita ingin supaya politik ditumbuhkan dengan parameter-parameter akademis. Kalau kita uji sekarang Gibran, Gibran masuk kriteria ketiga dari Anies, punya pengalaman pemerintahan. Gibran mampu nggak menertibkan perkelahian politik nanti di DPR, karena saya bayangkan kalau Anies menang, tetap saja partai politik bukan dikuasai Anies. Kan tetap minoritas PDIP, partai pendukung Nasdem segala kan. Jadi, hal semacam itu yang kita uji. Apakah Gibran punya pengalaman pemerintahan? Punya, walikota. Apakah Gibran mampu? Belum tentu dia mampu. Apakah Gibran nambahin suara, pasti nambahin suara dari wilayah PDIP. Jadi, Gibran tinggal satu soal. Jadi semua kita ukurkan berdasarkan parameter yang dibuat oleh Anies sendiri. Kan begitu. Aher boleh dimajukan karena Aher punya pengalaman pemerintahan. Boleh nggak Aher menambahkan suara, ya sama juga tuh. Aher dengan Anies sama tuh suaranya. Syarat kedua dari Anies, mampu menertibkan persaingan politik di DPR, kelihatannya tidak mampu, karena PKS juga sedikit. Sama nasibnya dengan Demokrat. Mana mungkin Demokrat mampu untuk menguasai parlemen. Tetapi, kalau Aher lebih mungkin karena presiden Anies terpilih, lalu suara pergi ke PKS tuh, maka suara PKS naik tuh. Saya nggak membayangkan Anies terpilih suara Nasdem naik. Lain itu. Jadi Anies terpilih presiden, tapi Nasdem suaranya ya segitu-gitu saja kan? Orang menganggap ya lebih baik pasangkan saja. Kalau saya memilih Anies, sebagai muslim misalnya, maka saya akan memilih PKS. Kira-kira begitu ukurannya. Enggak ada terbalik begitu. Jadi kalkulasi Nasdem juga bisa keliru. Nah, semua ini adalah permainan di kepala untuk kita atur. Kenapa politik tumbuh dengan kekacauan ini. Karena nggak ada nol persen. Kan itu intinya kan. Jadi, karena tukar tambah, Anies terpaksa mesti pasang parameter, yang memang secara awal orang langsung lihat kesan bahwa Anies memang ingin serius. Nah, bahkan saya tambahkan, seandainya Anies dapat calon wakil presiden yang memenuhi kriterianya, pertama menambahkan suara, kedua mampu mengendalikan politik di Parlemen, dan ketiga dia akan mampu menjalankan pemerintahan. Oke. Wakil presidennya sudah cocok, siapapun namanya. Terus tiba-tiba, dua minggu pertama tagihan dari kreditur internasional tuh, dua minggu berikutnya tagihan dari China soal harus bayar kelebihan atas anggaran di kereta cepat, macam-macaam. Dua minggu kemudian ada ketegangan di Indo Pasifik, nah lantas itu bubar pemerintahannya tuh. Karena Anies akan digoyang kembali oleh petahana, karena dia menang bukan atas dukungan Pak Jokowi. Jadi, Anies akan mendapat oposisi lebih besar justru ketika dia menang. Dan, ketika dia menang, beban politik dan ekonomi yang dibebankan oleh Presiden Jokowi mulai ditagih di minggu kedua, kalau dia menang. Ini semua bayangan di kepala dan kita mesti mampu untuk bikin konstruksi di kepala, begitu. Supaya relawan juga paham, nggak sekadar memilih, tetapi ada konsekuensi-konsekuensinya. Nah, itu sebetulnya intinya kenapa kita hentikan fanatisme itu. Soal Etika Politik Jokowi Yang kedua tadi soal Bivitri. Bivitri bagus menerangkan soal itu karena Bivitri memang pakar hukum tata negara, dia bisa melakukan perbandingan secara ketatanegaraan dunia. Memang nggak ada dalam tradisi Presiden itu muncul sebagai raja di dalam sistem Republik. Lain kalau Pak Jokowi itu raja maka boleh semua orang minta restu sebagai Sabdo Pandito Ratu. Jadi kita balik lagi pada feodalisme kan. Gerindra sudah putuskan Pak Prabowo calon presiden. Itu keputusan Gerindra, keputusan dari sebuah partai, dan itu keputusan tertinggi kehendak anggota. Ngapain lagi minta izin pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bilang nggak bisa, misalnya, lalu Gerindra mau ngapain? Demikian juga Golkar, memutuskan Pak Airlangga jadi calon presiden, tapi saya minta izin dulu. Artinya, Airlangga atau Prabowo nggak peduli dengan keputusan kongres atau munasnya, kan? Jadi, hal-hal semacam ini mesti kita terangkan dan Bivitri mengingatkan bahwa ini bukan monarki loh. Justru karena demokrasi maka kekuatan rakyat itu ada pada partai politik, bukan pada presiden. Presiden itu kan dipilih di dalam sistem yang kompetisinya fair. Jadi, kalau presiden kasih sinyal saya maunya Prabowo, itu artinya presiden tidak tahu etika demokrasi. Ya boleh saja dia bilang diam-diam, empat mata, tetapi dia mengucapkan ke publik artinya dia punya preferensi. Apa hak presiden untuk mengatur munas. Jadi, Presiden akan bilang Munas Golkar itu harus dibatalkan, demikian Munas Demokrat. Semua munas harus dibatalkan karena saya hanya peduli Munas Gerindra. Itu nggak boleh diucapkan. Jadi, mestinya Pak Prabowo juga mengatakan, iya, terima kasih Pak Presiden, tetapi itu bukan cara demokratis. Airlangga juga bisa bilang begitu. Supaya orang tahu bahwa Gerindra itu dipimpin Prabowo, bukan oleh Jokowi. Supaya orang tahu bahwa Golkar itu dikendalikan oleh Airlangga, bukan oleh Jokowi. Supaya orang ngerti bahwa PKB itu adalah milik Cak Imin (Muhaimin Iskandar), bukan milik Pak Jokowi. Kan itu intinya. Jadi, begitu sebetulnya kalau saya teruskan logika dari Mbak Bivit tadi. Saya coba komentari, tetapi sekaligus pertanyaan lagi kepada Anda, politik yang Anda sebut tadi fanatisme berlebihan, sekarang anak-anak muda menyebutnya baper. Baper ini enggak boleh dalam politik dan yang perlu kita ingatkan sebagai media, FNN itu menjaga jarak pada semua kekuasaan, pokoknya kita jaga jarak pada semuanya. Tetapi, one day, media itu juga harus punya keberpihakan. Dan, itu jelas parameternya kapan kita mesti berpihak. Yang kedua, saya kira saya tadi mikir-mikir ketika Anda menjelaskan itu, tetapi sebenarnya Pak Jokowi juga enggak bisa disalahkan sendirian. Karena Pak Prabowo itu bolak-balik memuji Pak Jokowi di mana-mana, berkali-kali. Bahkan Pak Prabowo sudah menyatakan kalau terpilih jadi presiden ingin membentuk kabinet seperti kabinet Pak Jokowi. Pak Airlangga juga bilang begitu bahwa capres dari KIB harus konsultasi dulu ke Pak Jokowi. Begitu juga dengan Puan Maharani yang sebenarnya dia juga petugas partai, dia datang kepada Pak Jokowi dan dia minta-minta dukungan untuk menjadi calon presiden. Jadi, Pak Jokowi juga punya kecenderungan semacam itu, tapi para politisi kita juga punya seperti itu. Jangan-jangan ini kultur baru di kita, kultur demokrasi monarki. Iya, kalau dirumuskan, relawannya baper, tokoh-tokohnya caper. Pak Parbowo caper itu, atau kalau saya mau lebih tajam lagi, cemen. Pak Prabowo mesti bilang gitu karena dia ada di dalam. Nggak mungkin dia mengatakan bahwa yah, itu payah Pak Prabowo. Pak Prabowo ada di dalam, Airlangga ada di dalam. Jadi kita mesti bedakan mereka sebagai Menteri, terpaksa mesti muji-muji Jokowi kan. Tetapi, begitu ada persaingan politik, batas itu hilang. Dia mesti kembali pada konstituennya yang menghendaki otonomi. Jadi itu intinya sebetulnya. Kita nggak ada soal, Airlangga muji-muji, tetapi orang akan ingat Airlangga itu pemimpin Golkar. Jangan sampai keputusan Golkar dianulir hanya karena pujiannya pada Jokowi. Jadi, kesulitannya begitu. Di mana ini dimulai? Ini semua dimulai oleh kesalahan Pak Jokowi sendiri yang dulu menghendaki supaya nggak ada partai politik masuk. Sekarang partai politik masuk. Kita nggak bisa membedakan ini Airlangga atau Prabowo menteri atau sebagai ketua partai. Jadi, kacau perpolitikan kita. Etika itu yang musti kita bersihkan. Dengan kata lain, mereka yang memihak pada presiden, ya sudah bilang saja bahwa kami tidak akan bersaing dengan Presiden Jokowi. Tapi, diam-diam kan Airlangga mulai menarik diri dari KIB dan mulai kasih sinyal bahwa dia bisa bersaing. Jadi, sebetulnya itu yang disebut sebagai pragmatisme. Pragmatisme artinya mengambil keputusan ketika semua hal sudah diuji. Itu namanya pragmatisme. Ditemukan kembali pengertian baru. Kalau sekarang bukan pragmatisme tapi oportunisme, kalangan oportunis. Ya, ini para penjilat sebetulnya. Kita tidak ingin lihat Indonesia tumbuh dalam ludah yang berlebihan dari para penjilat. (ida/sws)
Arab Saudi Bidik 15 Juta Jemaah Umrah RI, LaNyalla Minta Pengawasan Diperketat
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik kebijakan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia yang menargetkan 15 juta Jemaah umrah asal Indonesia. Hanya saja, ia berharap pengawasan turut diperketat. Target 15 juta jemaah umrah asal Indonesia tiap tahun itu, merupakan bagian dari program Vision 2030 Arab Saudi. Program ini menargetkan kunjungan warga negara asing, termasuk umrah, sebanyak-banyaknya. Menurut LaNyalla, kabar ini merupakan angin segar bagi pelaku bisnis Travel Haji dan Umrah. Meskipun ada saingan dengan aplikasi Smart Pilgrims yang dikucurkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. \"Tentu ini kabar yang sangat baik dan diharapkan mampu menjadi pemantik perekonomian dan berdampak baik bagi usaha travel di Indonesia. Meskipun harus bersaing dengan aplikasi Nusuk dan sejenisnya,” kata LaNyalla, di sela kunjungan daerah pemilihan di Jawa Timur, Rabu (9/11/2022). Namun LaNyalla juga mengingatkan, pentingnya pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang harus diperketat. \"Pemerintah harus berkaca dari kejadian yang lalu, saat terjadi penipuan haji dan umrah yang merugikan masyarakat. Ini tidak boleh terulang kembali, banyak masyarakat yang sudah merindukan tanah suci pasca pandemi. Sudah menabung lama, kalau tertipu kan itu keterlaluan,\" ujar LaNyalla. Ia menambahkan, terkait perubahan kebijakan terkait umrah yang tidak lagi dengan Kemenag tetapi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hal itu perlu diatur dengan jelas. \"Jangan sampai melahirkan polemik dan rebutan lahan bisnis, karena harus tetap bermuatan ibadah bagi jemaah, bukan sekadar wisata religi semata. Harus jelas benang merahnya,\" katanya. (mth/*)
AASB Desak Pemerintah Taati Putusan MK
Jakarta, FNN – Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) tiba di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (9/11/2022) pukul 11.15 WIB. Aksi tersebut digelar untuk mendesak penentuan Upah Mininum tahun 2023, agar Pemerintah menaati Putusan MK yaitu tidak menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mana UU Cipta Kerja tersebut telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat. \"Nama-nama yang saya sebutkan silakan memisahkan diri dan mempersiapkan untuk bertemu dengan MK,\" ucap Arif Minardi, Presidium AASB. Arif menambahkan bahwa perwakilan tersebut diantara lain yaitu Bung Jumhuri, Ibu Narti, Bung Fernandi, Bung Nano, dan Bung Idris. Sebelum bertemu dengan MK, peserta aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. (Ind)
Bagaimana Transisi Energi: Mengurangi Konsumsi BBM Solar Seliter Saja Setahun Tidak Bisa!
Jadi, bandit solar Indonesia benar-benar merusak nama baik Presiden Joko Widodo di G20 yang diberi mandat memimpin dunia dan melakukan transisi energi. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) PEMERINTAH dan PT Pertamina jika fokus ke masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar saja dalam dua tahun ke depan, maka mungkin separuh masalah emisi di Pertamina selesai terkait emisi CO2. Bayangkanlah BBM solar ini setiap 1 liternya sama dengan 2,4 kg karbon. Itu beban yang sangat besar sekali pada masa depan. Sementara di dalam solar berbagai masalah bertumpuk dan sampai sekarang tidak ada kemajuan untuk mengatasi atau menyelesaikan. Apa itu masalah di dalam bahan bakar solar: 1. Subsidi yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahun tak mengenal kata berkurang. Dunia akan bertanya mengapa Indonesia mensubsidi bahan bakar kotor begitu besar. 2. Solar ini kuotanya selalu jebol, tidak pernah dapat diperkirakan dengan benar. Dunia bertanya mengapa indonesia merencanakan penggunaan bahan bakar kotor saja jebol. 3. Mafia solar merajalela, maka dunia bertanya, bagaimana bisa bahan bakar kotor diperdagangkan secara kotor melibatkan aparat kotor begitu besar di negara ini. 4. Konsumsi solar yang meningkat setiap tahun. Dunia pun bertanya, mana komitmen Indonesia mengurangi konsumsi solar bahan bakar kotor setiap tahunnya. Paling tidak setahun mengurangi seliter saja, kok gak bisa? 5. Solar digunakan untuk pertambangan batubara dan sawit. Ini lebih gila lagi, bahan bakar kotor digunakan oleh pebisnis yang merupakan pelaku utama pengrusakan hutan Indonesia. Sudah kotor bahan bakarnya, hutan dirusaknya dengan bahan bakar itu. Jadi, bandit solar Indonesia benar-benar merusak nama baik Presiden Joko Widodo di G20 yang diberi mandat memimpin dunia dan melakukan transisi energi. Sementara Presiden Jokowi mengurangi konsumsi solar seliter saja di dalam negeri tidak bisa? Perlu dicatat, di sisi lain, hingga Juni 2022 lalu total solar subsidi yang sudah tersalurkan sebanyak 8,3 juta kiloliter. Adapun total kuota solar subsidi yaitu 14.9 juta kiloliter. Sumber lain mencatat, solar subsidi sekitar 18 juta atau 18 miliar liter. Data mobil diesel jadi masalah karena gak jelas. (*)
Rizal Ramli Sesuai Kriteria Menurut Presiden Jokowi
Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi pulau G di Jakarta Utara. Ia menyebut bahwa reklamasi adalah hal yang biasa, tapi perlu memenuhi sejumlah persyaratan. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MEMANG, Rizal Ramli adalah Anti-Tesa Presiden Joko Widodo. Karena, NKRI kini Krisis Ekonomi/Utang dan Krisis Akhlak-Moral, yang dambakan Tangan Dingin Kepemimpinan, ya Rizal Ramli. Ekonomi menjadi momok utama beberapa tahun ke depan: maka itu Capres-Cawapres 2024 wajib mempunyai pemahaman ekonomi yang baik, untuk membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera, dan berkeadilan sosial. Salah satu calon: Rizal Ramli! Sistem politik presidential threshold 20% menghalangi para calon pemimpin nasional terbaik berpartisipasi dalam Pilpres. Memalukan dan sekaligus menjadi skandal besar bangsa ini. Tantangan utama Indonesia dalam beberapa tahun ke depan adalah ekonomi. Maka itu, pemahaman ekonomi sangat kritikal bagi presiden mendatang, agar dapat membawa bangsa ini keluar dari resesi secepatnya. Salah satu orang tersebut yaitu Rizal Ramli, yang memiliki semua persyaratan dan kualifikasi sebagai Capres 2024. Yang tidak dimiliki olehnya hanya kuota presidential threshold 20%. Sekali lagi, sungguh memalukan, dan skandal besar, kalau Rizal Ramli tidak bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024, akibat sistem demokrasi “kriminal” presidential threshold 20%. Melansir Kompas.com, Ahad (6 November 2022, 06:00 WIB), Presiden Joko Widodo menilai Capres-Cawapres pada 2024 mendatang membutuhkan kandidat yang menguasai persoalan ekonomi makro dan mikro. “Memerlukan ini. Ke depan itu memerlukan pemimpin yang mau, tidak hanya ngerti makro, bukan hanya ngerti... mikronya juga harus ngerti,” kata Jokowi dalam wawancara khusus seperti dikutip dari Kompas.id, Sabtu (5/11/2022). Jokowi menilai, kriteria lain yang sebaiknya dipenuhi Capres-Cawapres 2024 mendatang adalah mahir dalam mencerna data serta melakukan eksekusi kebijakan di lapangan. “Tapi (calon) memang harus mampu bekerja lebih detail. Menguasai data dan lapangan, kemudian memutuskan,” ucap Jokowi. Menurut Jokowi, hal itu diperlukan karena persoalan yang akan dihadapi Indonesia dan negara-negara lain ke depan diperkirakan bakal lebih pelik. Karena situasinya situasi yang tidak normal. Dalam acara HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 21 Oktober 2022 lalu, Presiden Jokowi sempat berpesan supaya partai politik tak keliru dalam menentukan Capres-Cawapres 2024. “Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden,” kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan kondisi perekonomian dunia pada 2023 diperkirakan bakal suram karena dampak berbagai persoalan. Itu berdasarkan prediksi dan kalkulasi dari lembaga-lembaga internasional. “Itu yang saya sampaikan itu (kondisi) dunia,” ujar Jokowi usai melakukan groundbreaking Wavin Manufacturing Indonesia, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (3/10/2022), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden. “Ekonomi dunia tahun depan memang semua lembaga-lembaga internasional menyampaikan dalam posisi yang tidak baik. Dalam posisi yang lebih gelap,” katanya melanjutkan. Oleh karenanya, Jokowi meminta semua pihak harus berhati-hati. Meskipun perekonomian Indonesia tumbuh 5,44 persen, ia meminta pemerintah tetap waspada dengan krisis ekonomi apapun. “Kita harus waspada meskipun ekonomi kita tumbuh 5,44 persen. Itu adalah sangat baik dibandingkan dengan negara-negara lain tetapi kita tetap harus hati-hati, harus waspada dan selalu bersiap dalam posisi badai apapun. Harus siap,” katanya. Selain itu, kata Jokowi, perang antara Ukraina dan Rusia dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian dunia dan memicu terjadinya resesi. Ia mengingatkan kembali soal inflasi yang saat ini ditakutkan banyak negara. Pasalnya, nilai inflasi di sejumlah negara melonjak sangat tinggi. Inflasi semua negara biasanya hanya 1 sekarang 8, lebih dari 10 dan bahkan ada lebih dari 80 persen, ada 5 negara. Antitesa Jokowi Calon pemimpin nasional yang terbukti sebagai antitesa Jokowi, dan terbukti berani melawan kebijakan oligarki, terbukti pro rakyat, dengan menghentikan proyek reklamasi yang berpotensi mendapat untung Rp 400 – 700 triliun tidak lain adalah Rizal Ramli. Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi pulau G di Jakarta Utara. Ia menyebut bahwa reklamasi adalah hal yang biasa, tapi perlu memenuhi sejumlah persyaratan. “Reklamasi di Indonesia itu biasa harus bisa, tapi harus bisa mengakomodasi beberapa sektor: kepentingan negara, kepentingan nelayan dan kepentingan rakyat,” ujar Rizal di acara Inspirato Liputan6.com di SCTV Tower, Senayan, Jakarta, seperti dilansir Liputan6 (22 Jul 2016, 12:39 WIB). Banyak yang bertanya kenapa proyek reklamasi pulau G dihentikan. Proyek ini pun tidak serta merta dihentikan tanpa ada alasan yang jelas. Rizal Ramli menegaskan, menteri-menteri terkait telah berdiskusi sebelum memutuskan untuk menghentikan proyek ini. “Setelah berdiskusi, kami sepakat untuk membagi pelanggaran reklamasi menjadi 3 yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat,“ jelasnya. Adapun pelanggaran yang disebutkan Rizal antara lain: 1. Pelanggaran ringan. Rizal mengatakan, pelanggaran ini adalah pelanggaran yang mencakup permasalahan administrasi saja, seperti kurangnya surat-surat, perijinan, dan sebagainya. Pada tahap ini pemerintah masih memberikan kesempatan kepada pengembang yang melanggar. Tidak hanya pulau G namun pulau lainnya untuk melengkapi surat-surat dan administrasi lainnya. 2. Pelanggaran sedang. Rizal menuturkan penyebab lain dihentikannya reklamasi di Pulau G karena pelanggaran sengketa luas wilayah. Seperti membangun bangunan baru di atas kanal pembatas yang tidak semestinya. “Sebagai contoh Pulau C dan D yang melanggar luas wilayah dengan membangun bangunan baru yang tidak seharusnya di atas kanal pembatas sepanjang 100 m. Bangunan ini menutup akses nelayan ke Muara Angke dan juga menutup akses saluran banjir menuju laut lepas,” terang pria kelahiran Padang itu. 3. Pelanggaran berat. Dikatakan Rizal, pelanggaran berat ini adalah pelanggaran yang digolongkan sudah membahayakan ketiga sektor akomodasi di atas, yaitu pemerintah, nelayan dan masyarakat. “Pulau G itu sangat berpotensi membahayakan masyarakat untuk apa itu dilanjutkan? Kami sangat membuka kesempatan bagi investor untuk melakukan reklamasi tapi dengan berbagai syarat, jika merugikan dan membahayakan pasti tidak akan kita izinkan,” ujarnya. Rizal Ramli berani melawan oligarki ketika masih menjabat menteri di Kabinet, bukti pelayanan pada masyarakat khususnya nelayan menjadi prioritas utama Rizal Ramli, meskipun berisiko diberhentikan dari jabatan. Ia akhirnya diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan, yang antitesa Rizal Ramli. (*)
Panik Takut Anies Menang
Inmendagri Nomor 47 tahun 2022 dikeluarkan untuk memperpanjang PPKM tersebut. Kebijakan yang diteriaki publik karena dianggap ini mengada-ada. Covid-19 tetap bermakna untuk menakut-nakuti. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan BERITA cukup menggelitik pada acara Cokro TV Ade Armando mengajak kaum Nasrani untuk tidak memilih Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Menurutnya memilih Anies Baswedan itu sama dengan menukar iman. Kontan banyak pihak mereaksi negatif atas ajakan Armando. Lucunya teman sejawatnya, Abu Janda, turut mengecam politik identitas Ade Armando itu. Sikap berlebihan Ade Armando adalah cermin dari kepanikan bahwa Anies Baswedan sulit tertandingi. Termasuk oleh jagoan Ade sendiri yakni Ganjar Pranowo. Head to head Anies unggul dibanding Ganjar atau Prabowo. Hasil survey CSIS adalah contoh. Gegap-gempita sambutan Anies jauh melebihi keduanya. Ade Armando yang sudah pernah babak belur digebukin makin bonyok saja pikirannya. Mengajak umat Kristen tidak memilih Anies Baswedan dengan alasan tukar iman adalah pandangan picik dari seorang dosen kampus ternama. Anies telah membuat panik banyak kalangan, antara lain: Pertama, kalangan buzzer si tukang dengung. Denny Siregar, Eko Kunthadi, Nong Darol, Ade Armando, dan lainnya terus menyuarakan “ngak ngik ngok” dengan nada lirih dan khawatir. Mencicit seperti tikus celurut. Kedua, partai koalisi pemerintah. PDIP yang semakin teralienasi. Nasib satu koma Puan Maharani, bukan tandingan Anies. KIB nampaknya terbelah juga. Banyak kader PPP, PAN, dan Golkar menyuarakan Anies. Gerindra kehilangan kepercayaan diri dan semakin bingung untuk kawin paksa dengan Muhaimin Iskardar alias Imin. Prabowo Subianto bakal kalah KO. Ketiga, Jokowi sang Presiden yang plin-plan. Plin-nya ingin tiga periode, plan- nya dukung Ganjar. Plin-nya Wapres dari Prabowo plan-nya dukung Erick Thohir. Plin-nya tidak ada Pemilu, plan-nya Gibran Rakabuming Raka jadi Gubernur melalui Pemilu. Mengganjal Anies dengan jurus mabuk. Keempat, KPK yang tidak ajeg. Ketua KPK Firli Bahuri ingin Anies berstatus tersangka untuk kasus Formula E, tetapi anggotanya tidak temukan bukti. Sebaliknya KPK dituntut harus bongkar kasus e-KTP Ganjar dan Puan, serta temukan Harun Masiku, serta periksa dugaan penyimpangan APBN dan isu korupsi Jokowi saat jabat Walikoto Solo dulu. Kelima, lembaga survei pesanan. Dukungan membludak Anies menyulitkan setting permanen. Prabowo nomor satu, Ganjar kedua dan Anies pun buncit. Kepanikan terbukti dengan mulai tidak sering muncul survey. Di samping pembiayaan seret, juga sulit untuk terus-menerus membodohi rakyat. Lembaga survey adalah pabrik hoaks terbesar. Kepanikan pada banyak elemen yang menyebabkan Jokowi didorong untuk mengambil sikap terbaik, yaitu mundur. Diawali dengan anggota Kabinet \'nyapres\' yang segera mundur. Ternyata buru-buru lembaga kacung Istana, Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan bahwa Menteri tidak perlu mundur jika maju sebagai Capres. Bahwa Anies berpeluang besar menang. Rezim Jokowi terus memusuhi dan mengganjal. Bumi hangus adalah pilihan terakhir. Pemilu dicoba digagalkan dengan dua alasan krisis keuangan atau Covid-19 yang dianggap masih ada dan membahayakan. PPKM diperpanjang. Inmendagri Nomor 47 tahun 2022 dikeluarkan untuk memperpanjang PPKM tersebut. Kebijakan yang diteriaki publik karena dianggap ini mengada-ada. Covid-19 tetap bermakna untuk menakut-nakuti. Ujungnya tidak ada Pemilu. Presiden, DPR dan lainnya diperpanjang periode. Ini adalah antisipasi pahit atas Anies yang berpeluang besar mengalahkan Ganjar, Prabowo, Puan dan lainnya. Oligarki panik dan gemetaran. Bandung, 9 November 2022. (*)
Rakyat Wajib Bangkit Melawan “Demokrasi Kriminal”
Satu partai politik membuat perubahan UU Pemilu untuk menghapus presidential threshold menjadi 0 persen, dan atau dua, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu yang isinya menghapus presidential threshold menjadi 0 persen. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PEMILIHAN Presiden (Pilpres) masih cukup lama, tapi copras-capres sudah mulai ramai. Partai politik menaksir-naksir, siapa yang akan dijadikan jagonya, untuk diadu di arena pilpres. Sang jago berebut menunjukkan taji, dengan survei-survei buatan, siap untuk diadu. Negara ini seolah-olah milik mereka, milik para pemimpin 9 partai politik. Mereka dengan seenaknya menentukan siapa yang boleh menjadi presiden dan wakil presiden. Memangnya mereka itu siapa, di bumi Indonesia ini? Apa hak mereka bisa menentukan seenaknya, siapa bakal calon presiden dan wakil presiden? Memang mereka itu siapa? Apa hak 9 partai politik tersebut, sehingga bisa menentukan seenaknya, mendikte dan mempermainkan nasib bangsa besar ini, yang berjumlah 270 juta orang lebih? Mereka kasak-kusuk menentukan calon presiden. Nasib Anies Baswedan masih digantung, partai Demokrat dan PKS belum menentukan sikap. Nasib Ganjar Pranowo terkatung-katung, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih enggan mencapreskan Ganjar, PDIP malah memberi sanksi kepada Ganjar. Nasib bangsa besar ini hanya ditentukan oleh 9 partai politik, yang masing-masing tersandera Presidential Threshold 20 persen, sehingga bangsa ini hanya bisa mendapatkan 3 atau 4 nama calon presiden, dari segelintir nama yang hanya berkutat seputar Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Puan Maharani, atau di lingkaran kedua ada Andika Perkasa dan Erick Thohir. Padahal, banyak tokoh nasional yang hebat, yang mencintai negeri ini setulus hati, yang mampu memimpin bangsa ini menjadi lebih baik, membuat rakyat lebih sejahtera, dan senantiasa membela kepentingan rakyat banyak. Tapi mereka tidak bisa tampil di pentas nasional pilpres. Rakyat tersandera oleh sistem politik dan sistem presidential threshold 20 persen yang nyata-nyata melanggar konstitusi, melanggar kedaulatan rakyat. Yang, ironisnya, dilindungi oleh Mahkamah Konsitusi, yang menjelma menjadi pembela tirani. Haruskah rakyat diam saja melihat nasib negara dan bangsa ini dipermainkan oleh segelintir orang tersebut? Haruskah rakyat diam saja melihat nasib rakyat dirusak oleh persekongkolan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan membuat undang-undang yang merugikan negara dan bangsa, dengan membiarkan pelaksanaan pemerintahan tanpa pengawasan memadai, untuk kepentingan pribadi penguasa politik dan kroni-kroninya? Rakyat tidak boleh diam saja. Sudah waktunya rakyat bangkit. Sudah waktunya rakyat memperjuangkan dan merebut hak rakyat, hak kedaulatan rakyat, yang dijamin di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Rakyat wajib menuntut presidential threshold 20 persen dihapus menjadi 0 persen. Karena presidential threshold 20 persen merupakan kejahatan demokrasi, Kejahatan konstitusi. Maka itu, rakyat wajib menuntut: Satu partai politik membuat perubahan UU Pemilu untuk menghapus presidential threshold menjadi 0 persen, dan atau dua, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu yang isinya menghapus presidential threshold menjadi 0 persen. Semoga seluruh elemen rakyat kompak berjuang bersama-sama untuk merebut kedaulatan rakyat, untuk menghapus presidential threshold 20 persen. Semoga mahasiswa, buruh, akademisi, aktivis, dan seluruh elemen masyarakat lainnya, termasuk yang di daerah, terus berjuang sampai tuntutan ini dipenuhi. Semua perjuangan ini demi memperbaiki nasib rakyat Indonesia di masa depan, agar terbebas dari tirani partai politik. (*)
Kepemimpinan dan Dunia Global
Pemimpin yang diharapkan dalam pandangan Islam adalah yang tidak mudah diintimidasi oleh keadaan apapun. Pemimpin Islam itu punya “izzah” (rasa mulia) dan tidak minder di hadapan kekuatan apapun. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation/Chaplain for NYChh Bellevue Hospital SERING saya sampaikan bahwa dunia kita saat ini tak dapat disangkal lagi adalah dunia yang “deeply globalized”. Dunia yang sangat mengglobal dengan segala sophistikasi aspek positif dan aspek negatifnya. Dan siapapun yang hidup dalam dunia global kita saat ini akan terseret ke dalam pergerakan global yang maha dahsyat dan beyond our conventional expectations (di luar ekspektasi normal kita). Yang menggembirakan bagi Umat ini adalah bahwa Islam sebagai ajaran/acuan hidup yang baku tidaklah asing dengan keadaan dunia yang demikian. Segala sesuatu yang menjadi indikasi bahkan karakter penting dari dunia global terantisipasi dengan rapi oleh ajaran agama hanif ini. Dari berbagai karakter dunia global itu, ambillah misalnya tiga hal yang sering saya sampaikan di mana-mana. Satu, berkarakter universal. Islam juga adalah ajaran universal (Rahmatan lil-alamin/hudan linnaas/Rabbal ‘alamin, dst). Dua, berkarakter cepat yang ditandai oleh kecepatan transportasi dan informasi. Islam itu berkarakter “kecepatan” (dan bergegaslah kepada ampunan Tuhanmu dan syurga). Tiga, dan saya kira ini yang terpenting untuk menjadi catatan Umat kali ini. Yaitu bahwa dunia global kita ditandai oleh keterikatan tapi sekaligus kompetisi yang tinggi (interconnectedness and high competition). Ternyata dari dulu Islam telah mengingatkan itu. Ayat-ayat yang memerintahkan berlomba-lomba seperti “dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan” itu mengindikasikan keduanya. Bahwa di satu sisi manusia itu saling terikat/tergantung, namun juga berkarakter kompetitif. Dan karenanya kompetisi dalam Islam itu bersifat “saling tergantung” (mutual in nature). Perhatikan kata: فاستبقوا (Fastabiqul Khoirot dan saling berlombalah kalian). Kata ini mengindikasikan kompetisi tapi dalam semangat kebersamaan. Berkompetisi tidak harus diartikan menjatuhkan, apalagi dengan ragam manipulasi dan ketidak jujuran. Kepemimpinan dan Dunia Global Saya pernah membaca bahwa kepemimpinan yang efektif itu minimal memiliki 10 karakter yang mendasar. Kesepuluh itu adalah kejujuran (Honesty), kemampuan mendelegasikan (Ability to delegate), komunikasi (Communication), ada rasa humor (Sense of humor), percaya diri (Confidence), komitmen (Commitment), Karakter positif (Positive attitude), kreatifitas (Creativity, saya lebih menyebut inivatif), kemampuan menginspirasi (Ability to inspire), dan intuisi (Intuition). Keseluruhan karakter itu sebenarnya tersimpulkan secara sederhana dalam sebuah ayat Al-Quran di Surah As-Sajadah ayat 24: “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat Kami.” Secara global ada tiga kesimpulan penting dari Karakter kepemimpinan atau Pemimpin dalam pandangan Islam. Pertama, “yahduuna bi amrina” (memberikan petunjuk dengan perintah Kami (Allah). Makna dari potongan ayat ini adalah bahwa Pemimpin ideal itu adalah yang paham petunjuk Allah, sehingga mampu memberikan perintah, instruksi, atau kebijakan secara umum “bi amrina” (dengan atau sesuai perintah/ajaran Allah SWT). Masalahnya kemudian ketika Pemimpin itu tidak paham ajaran Allah, apalagi memang anti atau phobia dengan ajaran itu. Atau boleh jadi paham tapi tidak peduli bahkan juga anti dan phobia dengan petunjuk/ajaran Allah. Kedua, “lamma shobaru” (seraya bersabar). Hal ini dipahami bahwa memberikan petunjuk/kebijakan yang sesuai perintah Allah itu tidak mudah. Penuh tantangan dan pastinya memerlukan “mental yang solid”. Sabar itu adalah “a state of mentality” (keadaan mental) yang membaja di hadapan tantangan dan/atau sebaliknya godaan. Pemimpin yang sabar tidak mudah patah semangat karena tantangan yang ada. Tapi juga tidak mudah terjatuh ke dalam jebakan godaan. Ketiga, “bi ayaatina yuuqinun” (yakin dengan ayatKu/tanda-tanda kekuasanKu). Keyakinan itu menghasilkan ketetapan hati. Ketetapan hati itu yang sederhananya disebut “self confidence” (percaya diri). Pemimpin yang diharapkan dalam pandangan Islam adalah yang tidak mudah diintimidasi oleh keadaan apapun. Pemimpin Islam itu punya “izzah” (rasa mulia) dan tidak minder di hadapan kekuatan apapun. Merujuk kepada sepuluh karakter kepemimpin tadi yang tersimpulkan secara gamblang dalam ayat Al-Quran itu, tentu implikasi teknisnya ada pada wawasan yang luas (broaden mindset), berintegritas tinggi (punya Karakter dan akhlak), serta berkapabilitas (termasuk inovatif/kreatif dan memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi. Dari semua itu, menurut anda siapa calon yang layak? Saya tidak memerlukan jawaban anda. Yang saya inginkan adalah “consult your heart” atau dalam bahasa hadits: استفت قلبك (minta Fatwa pada kata hatimu) Semoga! NYC Subway, 8 Nopember 2022. (*)
Pertemuan G-20 di Bali Hanya Akan Menjadi Pertemuan Rondo-20? (2)
Jokowi berpikir dengan dibukanya dialog antara Presiden Zelenskyy dan Presiden Vladimir Putin, perubahan geopolitik akan mudah terjadi. If that easy, Turkey sudah melakukannya berkali-kali...! Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global BEDA dengan kebijakan imperialism dan expansion Russia dan Vladimir Putin. Russia dan Vladimir Putin sering mencaplok territorial negara tetangga, dan Ukraina bukan yang pertama kali. Siapa yang berani punishing Russia dan Vladimir Putin for invading Ukraine...? PBB menjadi powerless untuk berani melawan Russia dan Vladimir Putin. The rule base of international order has been broken and UNITED NATIONS (UN) can\'t do nothing about it to punish Russia and Vladimir Putin...! Dengan kondisi geopolitik baru seperti itu, maka the rule base of international order yang dibuat setelah perang dunia II dan menjadi basis perdamaian dunia selama 74 tahun, sudah pecah, rusak dan broken...! Russia and Vladimir Putin has broken the international law and order dengan melakukan invasi militer ke Ukraina....! The world order has now changed...! Bagaimana mengembalikan tata hukum international dan universal multilateralism lagi....? Kondisi geopolitik sekarang ini, khususnya pelanggaran hukum international oleh Russia di Ukraina yang mengancam national security negara Uni Eropa, harus dipecahkan. 1). Menegakkan kembali the rule base of international order, yang selama 74 tahun terakhir telah dijalankan oleh PBB dengan baik. Tidak mungkin universal multilateralism bisa dijamin, bila the rule base of international order tidak bisa ditegakkan. 2). Satu-satunya cara untuk menempuh tujuan itu adalah to defeat Vladimir Putin dan Russia di Ukraina. Karena selama Vladimir Putin dan Russia menang di Ukraina, national security negara Eropa terancam dan the rule base of international order has \"Broken\", dan peran PBB menjadi meaningless...! 3). Tindakan NATO, USA dan Uni Eropa plus Australia dan Canada (54 negara) secara unity melakukan sangsi ekonomi terhadap Russia adalah bentuk dari Blok Baru yang muncul sebagai akibat dan konsekwensi dari tindakan Russia dan Vladimir Putin “breaking” the rule base of international order. 4). Bila Vladimir Putin hilang dari percaturan politik dunia, defeated atau stepping down, atau kejadian lain terhadap diri Vladimir Putin, baru the rule base of international order bisa ditegakkan to guarantee multilateralism bisa berjalan lagi, mungkin dengan berbagai new twists di Security Council di PBB. Selama Vladimir Putin berkuasa, akan sulit mengembalikan multilateralism, khususnya universal multilateralism. Tanpa jaminan itu, universal multilateralism yang muncul di dunia hanya sementara, seporadic, mudah terjadi conflicts, regional, akan muncul banyak blok-blok baru dan tidak ada “Universal Multilateralism” under one big umbrella seperti PBB. This is the new world order saat ini, entah disukai atau tidak. Tapi, itulah faktanya. Yang berpikir globalization masih ada dan tetap berjalan, itu orangnya lagi 76 ngimpi...! Sekarang ini dengan military invasion Russia di Ukraina, “globalization” sudah berakhir. Apakah pemimpin Indonesia seperti Presiden Jokowi, Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani masih tidak bisa melihat that globalization has gone for good....? Dengan invasi militer Russia di Ukraina itu, the rule base of international order sudah “rusak”, sudah tidak ada, sudah broken dan PBB tidak berdaya untuk menghukum Russia. Karena itulah, dunia dan geopolitik global saat ini sudah pecah dan muncul blok-blok baru, karena peran PBB menjadi tidak berarti (meaningless). 1). The West (54 negara, NATO, G7, USA, European Union, Australia, Canada, dll) membentuk blok baru untuk melawan Russia dengan sangsi ekonomi, embargo dan military alliances. 2). Russia dan China ingin membentuk blok baru untuk melawan hegemony The West + BRICS countries. 3). Negara Timur Tengah, OPEC dan ASEAN bingung untuk memilih alliances dan banyak yang terjepit diantara 2 kepentingan, yakni kepentingan ekonomi dan pertahanan. 4). Saat ini Saudi Arabia ingin bergabung dengan BRICS, mungkin BRICS menjadi ABRICS atau ASBRICS. 5). Begitu juga Swedia dan Finlandia kini bergabung dengan NATO dan European Union secara militer dan dalam koordinasi pertahanan militer di Eropa. The world has changed and globalization has gone for good...! Bila pemimpin, akademisi dan diplomat Indonesia seperti Presiden Jokowi, Menlu Retno Marsudi atau Menkeu Sri Mulyani berharap membuat perubahan geopolitik atau menghasilkan resolution dari pertemuan G20 yang significant, maka the underlying issue yang mengancam “national security” negara Eropa (European Union) harus dipecahkan dulu. Tanpa memecahkan the threats and the underlying issue yang mengancam national security negara Eropa sehingga The West mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap Russia, maka nggak usah 76 ngimpi akan menghasilkan significant resolution dari pertemuan G-20 di Bali. At best hanya akan menjadi pertemuan RONDO-20..! Rondo: (rocking and docking) for those world leaders in Bali for photo ops and chit chatting. Ingat: 1). Dialog itu selalu terbuka lewat back channels, lewat pihak ketiga dan indirect diplomacy, tetapi selalu gagal untuk menemukan compromised solution. Pintu dialog itu tetap ada dan terbuka. Menhan USA Lloyd Austin, sering menelphone Menhan Rusia Sergei Shoigu, ketika muncul potensi yang membahayakan akan terjadi perang nuclear. Jokowi berpikir dengan dibukanya dialog antara Presiden Zelenskyy dan Presiden Vladimir Putin, perubahan geopolitik akan mudah terjadi. If that easy, Turkey sudah melakukannya berkali-kali...! Yang menjadi masalah utama bukan tidak adanya keterbukaan atau pintu dialog, tetapi the Russia\'s invasion di Ukraina yang mengancam national security negara Eropa dan tuntutan Presiden Vladimir Putin yang tidak mungkin bisa diterima oleh rakyat Ukraina dan Presiden Zelenskyy. The underlying issues itulah yang harus dipecahkan oleh Presiden Jokowi, Menlu Retno atau Menkeu Sri Mulyani, bila ingin membuat perubahan geopolitik di dunia dan menghasilkan significant resolution dari pertemuan G-20 di Bali. Kepercayaan The West terhadap Russia saat ini sudah berubah dan ancaman kekuataan militer Russia terhadap national security negara Uni Eropa kini menjadi prioritas utama, bagi NATO, USA dan European Union. Selama kondisi geopolitik dunia itu tidak berubah, the new Cold-War antara The West Vs Russia dan China, antara G7 Vs BRICS akan terus berlangsung. As of right now, globalization has gone....! (*)
Semua Obat yang Ditarik Punya Izin Edar, Ketua DPD Minta BPOM Beri Penjelasan
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot kinerja BPOM dalam penarikan obat sirop terkait kasus gagal ginjal pada anak. Menurut LaNyalla yang sedang kunjungan dapil di Jawa Timur, langkah menarik obat sirop dari pasaran mengundang pertanyaan. \"Keputusan ini menimbulkan tanya. Sebab, seluruh obat yang ditarik itu memiliki izin edar dari BPOM. Termasuk, obat yang diduga mengandung Etilena Glikol (EG) dan Dietilena Glikol (DEG),\" ujar LaNyalla, Selasa (8/11/2022). Dengan keluarnya izin edar, LaNyalla menilai BPOM seharusnya telah menjamin keamanan obat-obat sirop yang beredar di pasar. \"Makanya menjadi sebuah ironi jika BPOM kemudian menarik obat-obatan sirop yang awalnya telah mereka beri izin edar. Artinya, BPOM tidak bisa lepas tangan terhadap kondisi yang terjadi saat ini,\" ujarnya. LaNyalla pun meminta BPOM secepatnya memeriksa kandungan pelarut pada semua jenis Vaksin Imunisasi yang diberikan kepada bayi dan anak-anak. “Karena ada testimoni orang tua korban, anaknya tidak pernah minum obat sirop, tetapi terpapar gagal ginjal akut dan meninggal,” tandasnya. Senator asal Jawa Timur itu berharap BPOM memberikan keterangan kepada publik mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi. Ditambahkan LaNyalla, BPOM juga jangan saling lempar ke Kementerian Perdagangan soal impor bahan baku EG dan DEG, karena regulasi yang tidak diatur BPOM untuk masuk dalam kategori bahan baku obat. “Justru seharusnya masuk dalam kategori bahan baku obat. Sehingga seharusnya masuk kategori lartas (larangan terbatas, red),” urai Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memutuskan untuk mencabut izin edar tiga industri farmasi yang dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku pelarut Propilen Glikol dan produk jadi mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) melebihi ambang batas aman. (mth/*)
Tiba-tiba Belok Dukung Prabowo, Rocky: Sudah Kita Duga, Jokowi Butuh Penjamin
PRESIDEN Joko Widodo tampak bahagian ketika melontarkan kalimat, “Saya menang Pilpres 2 kali, setelah ini jatahnya Pak Prabowo”. Apalagi, Prabowo Subianto langsung menyambutnya dengan sikap berdiri tegak dan hormat kepada Presiden Jokowi. Apakah itu sinyal bahwa Jokowi sudah tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo yang sebelumnya digadang-gadang sebagai Bakal Capres yang akan diusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori Golkar, PPP, dan PAN? Apalagi, sampai detik ini Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pun belum ada keputusan perihal nasib Gubernur Jawa Tengah ini, apakah PDIP akan beri tikel Bacapres kepada Ganjar atau Ketua DPR Puan Maharani. Prabowo sendiri memang tampak sumringah dengan ucapan Jokowi seolah telah memberi sinyal dukungan kepada mantan rivalnya pada Pilpres 2014 dan 2019 itu. Prabowo harus super hati-hati atas ucapan Jokowi yang hakikatnya tidak memiliki kekuatan dan bobot strategi politik sama sekali, apalagi ucapan Presiden bisa berubah-ubah dalam hitungan detik. Sebenarnya, ucapan Presiden Jokowi yang ditujukan kepada Menhan Prabowo Subianto itu tidak lebih dari upaya untuk menarik perhatian dan simpati dari Prabowo saja. Jokowi sedang mencari figur penggantinya yang nantinya itu benar-benar bisa melindungi dirinya setelah tak menjabat Presiden lagi. Karena jika mau jujur, Jokowi telah banyak melanggar konstitusi dan perundangan yang berlaku. Figur Ganjar Pranowo yang diharapkan dapat tiket dari PDIP ternyata hingga kini masih belum juga. Mau difasilitasi lewat KIB, di sana ada Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang lebih berhak mendapat tiket KIB maju Pilpres 2024 ketimbang Ganjar. Di sini Ganjar kan cuma penumpang “titipan” Jokowi saja. Dalam kegalauan itulah Jokowi mencoba beralih pada figur Prabowo Subianto dengan celoteh, “setelah ini jatahnya Pak Prabowo”. Bagaimana pandangan pengamat politik Rocky Gerung? Wartawan senior FNN Hersubeno Arief melakukan dialog dengan Presiden Akal Sehat ini dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (8/11/2022). Berikut petikannya. Ini perkembangannya menarik soal Ganjar, saya melihat kok tiba-tiba kelihatannya Pak Jokowi sudah mulai berubah haluan, meskipun ini masih bercanda gitu. Tapi, kalau bercanda berkali-kali menurut saya bukan bercanda lagi nih soal dukungan terhadap Pak Prabowo. Ya, itu point yang sebetulnya dari awal kita sudah duga bahwa Pak Jokowi akhirnya pertarungannya adalah siapa yang akan menjamin dia. Beberapa minggu lalu saya terangkan bahwa kelihatannya Pak Jokowi lebih mungkin percaya pada Prabowo daripada Ganjar. Karena Prabowo sudah memperlihatkan kesetiaan dari oposisi berubah jadi pengikut. Dan, bahasa tubuh Pak Prabowo terlihat mampu untuk memberi keyakinan pada Pak Jokowi bahwa tugas dia untuk mengamankan Pak Jokowi sesudah lengser juga bisa dipastikan. Kalau Ganjar nggak jelas, mampu gak menjaga Pak Jokowi atau kepentingan-kepentingan Jokowi pasca lengser. Kan itu yang paling penting, terutama soal potensi Pak Jokowi untuk dipersoalkan di kemudian hari itu karena banyak kebijakan yang buruk soal IKN, soal Kereta Cepat Jakarta Bandung yang merugikan negara segala macam. Jadi, dia potensi itu dan dianggap bahwa Anies nggak mungkin menjamin itu karena Anies datang dari tradisi yang berbeda dan relawan Anies pasti akan menuntut Pak Jokowi untuk diperkarakan di kemudian hari. Jadi itu mungkin bertentangan dengan undang-undang kepresidenan. Tetapi, politik hari ini kan politik intai mengintai, masih ada dendam. Itu saya kira yang dibayangkan Pak Jokowi dan menganggap bahwa Prabowo lebih aman. Ya, memang lebih aman, tapi perubahan rezim kan seringkali bisa berlangsung tanpa melalui sistem yang normal. Nah, kalau sistem yang tidak normal itu terjadi, artinya Anies muncul sebagai pemenang pemilu atau kandidat yang dipilih rakyat melalui sistem yang tidak normal, maka berantakan seluruh agenda Pak Jokowi. Tapi, secara normatif saya kira sinyal itu buat Pak Prabowo. Apalagi Prabowo baru pulang dari Amerika dan mungkin bawa oleh-oleh cerita tentang potensi proksi Amerika diperlukan Indonesia untuk mengamankan Indo Pasifik dan macam-macam. Jadi, kelihatannya ada semacam sinyal atau bukan sekadar sinyal sebetulnya, ada kalkulasi yang sudah final dan itu yang akan jadi patokan partai-partai lain untuk bersiap-siap mengajukan calon tandingan. Kan begitu saja. Kalau Ganjar dari awal nggak jelas, dimain-mainkan Pak Jokowi, dibuatkan musra supaya dukung Ganjar ternyata musranya nggak jalan. Jadi, banyak pengikut Ganjar yang pasti kecewa pada Jokowi. Tapi kan mereka memang tahu bahwa Pak Jokowi janjinya cuma satu, Ganjar Ganjar Ganjar. Tiba-tiba ada perubahan politik dunia di mana diperlukan seseorang yang paham tentang geostrategi. Lalu pertimbangan lain adalah kemampuan untuk deal dengan krisis pangan dan energi dan dianggap krisis tersebut melibatkan pengetahuan luas tentang bagaimana peta energi dunia, peta pangan dunia, dan kelihatan Ganjar mengurus Jawa Tengah saja nggak bisa. Dan itu akibatnya kalau orang yang hendak diusung itu gak memperhatikan global politik, perubahan di dalam era dunia. Jadi, mondar-mandir di tik-tok dari satu panggung ke panggung yang lain. Ganjar lupa bahwa isu dunia itu justru yang akan jadi penentu. Milenial juga berhitung tentang isu dunia, isu lingkungan, isu pangan, isu militer, globalisasi Eropa. Itu yang nggak ada di dalam pandangan Ganjar. Sangat mungkin Pak Prabowo pulang dari Amerika dibekali dengan perspektif geostrategi lalu diterangkan pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mengerti bahwa 2022 tidak sama seperti Indonesia 2019 atau bahkan 2024, ketika nggak ada problem dunia. Saya kira Pak Jokowi harusnya konsultasi dengan beberapa orang dekat dan menganggap bahwa ya sudah, Pak Prabowo saja. Itu dari perspektif kepentingan politik Istana. Beda dengan politik rakyat yang menganggap bahwa nggak ada urusannya Jokowi mau siapapun kalau orang menghendaki Anies ya jadilah Anies kan. Tidak mungkin Pak Jokowi itu jadi semacam patokan tunggal. Walaupun dia petahana tapi secara etis gak boleh petahana itu mendorong-dorong seseorang. Itu akan jadi pola nanti. Nanti di era berikutnya Pak Jokowi itu atau Pak Prabowo akan tentukan siapa presidennya. Jadi, untuk apa ada pemilu. FNN kembali mengingatkan bahwa demokrasi adalah peluang untuk semua orang, bukan sesuatu yang dimahkotakan oleh Presiden. Ini bukan sistem kerajaan. Pak Prabowo jadi kayak pangeran yang langsung ditunjuk oleh Jokowi. Nggak bisa dong. Pak Prabowo juga pasti merasa kurang enak kalau sekadar ditunjuk Jokowi. Pak Prabowo kan petarung, mau bersaing itu. Walaupun pesaingnya yang ngalahin Pak Prabowo yang dua kali menang. Jadi, etika politik tetap harus kita pegang. Jangan karena presiden sudah kasih sinyal yang berlebih bahwa yang akan datang itu adalah Prabowo maka semua orang bergerombol di sekitar Gerindra kembali. Nanti Nasdem gigit jari lagi karena sebetulnya bagian dari kekuasaan, tapi nggak dapat restu dari Jokowi. Demikian juga Ganjar. Relawan Ganjar pasti kecewa dan saya dorong relawan Ganjar untuk menentang keputusan Jokowi kan supaya orang nggak anggap kalau begitu relawan Ganjar dipermainkan Jokowi doang dong. Kan kasihan juga Projo cs itu. Suruh bikin musra, ujungnya Prabowo yang direstui. Itu yang saya anggap bahwa rasa moral bangsa ini hilang. Mengintip, minta dibujuk, itu ngapain. Kan itu juga relawan yang banyak LSM di situ, banyak dosen di Projo yang kehilangan harga diri pada akhirnya, dipermainkan oleh seseorang yang memang jatuh dari awal. Watak Pak Jokowi adalah pamer semua hal nanti kemudian dipilih sendiri, lalu dibentur-benturkan. Itu soalnya. Jadi, Jokowi sudah paham bagaimana ngerjain orang. Oke. Ketika beberapa hari yang lalu Anda mau memberikan sinyal bahwa kemungkinan besar Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, saya sebenarnya masih mikir-mikir. Tapi sekarang dengan dua kali Pak Jokowi menyatakan ini, meskipun bercanda, saya jadi mulai serius. Saya kemudian jadi teringat juga ketika dulu, lama sekali, videonya sekarang viral, Anda pernah berdebat dengan seorang politisi dari NasDem, yang Anda menyatakan bagaimana kalau tiba-tiba nanti Nasdem mencalonkan Anies Baswedan. Si politisi itu menghina Anda, bagaimana mungkin Nasdem mencalonkan Anies. Dan itu kejadian sekarang. Jadi menurut saya, jangan-jangan Anda mendapat bocoran, wangsit, atau Anda memang apa ini Bung Rocky? Kan dari awal kita deteksi Pak Prabowo dengan perhitungan dia yang semi misterius, walaupun kita tahu ujungnya masuk ke kabinet, lalu merasa bahwa hanya dengan cara itu dia bisa berguna, lalu dia yakinkan kepada Pak Jokowi bahwa sebagai seorang prajurit dia lebih mementingkan negara dibanding pertandingan politik. Lalu Pak Prabowo disingkirkan oleh pemilih muslim, lalu emak-emak ngomel pada Pak Prabowo. Tapi, Pak Prabowo yakin bahwa politik itu artinya mencari jaminan bahwa dia akan mampu untuk memimpin di ujung. Dan perlahan-lahan Pak Prabowo memperlihatkan bahwa kemampuan dia menandingi yang lain terbukti, walaupun sudah dicaci-maki sebetulnya oleh masyarakat pendukung Prabowo awal, tapi dia bisa buktikan bahwa dia bisa dan mampu untuk bertahan dengan ada sedikit kelucuan, ada sedikit percaya diri yang mungkin orang merasa kalau begitu Prabowo menyimpan strategi, ya cerdas juga Prabowo. Kira-kira begitu kan. Nah, itu kira-kira yang dibaca oleh Pak Jokowi. Maka kloplah. Yang kedua, relasi Pak Prabowo dengan Ibu Mega kan tetap terjaga. Walaupun dasarnya perjanjian batu tulis yang sering saya sebutkan ya itu tinggal batunya saja, tulisannya sudah hilang. Tetapi, pragmatisme politik juga tahu bahwa kira-kira Mbak Puan itu mau diasuh oleh siapa, sebagai wakil presiden misalnya, sebagai politisi yang kariernya masih panjang. Nggak mungkin dia diasuh oleh Ganjar. Jadi, kira-kira begitu. Ibu Mega juga merasa ya sudah pada Prabowo saja dititipkan. Dan Prabowo juga memperlihatkan kesetiaan kepada Ibu Mega. Jadi, sekali lagi, politik Indonesia itu jangan diukurkan melalui teori-teori komparatif politik, elektoral politik. Di sini tetap feodalisme berlangsung, di sini kasak-kusuk komunalisme jalan terus. Jadi, wangsit mesti dibaca dengan baik. Tetapi, apa artinya itu bagi kita, bagi rakyat Indonesia. Buruklah. Artinya demosnya hilang. Demokrasi dasarnya demos. Tapi demos-nya hilang. Jadi, transaksi antar elit yang dulu diterangkan oleh sosiologi klasik bahwa politik itu sebetulnya transaksi antar elit saja. Di mana pada akhirnya bertemu? Ya di pesta kawinan bertemu, atau di dalam upacara kenegaraan bertemu, sementara rakyat ya statusnya sebagai relawan saja, atau sebagai pendukung Jokowi segala macam. Ya fanatisme rakyat itu akhirnya berbalik menjadi semacam olok-olok saja. Elit akan olok-olok. Jadi, bayangkan buzzer itu bingung lagi. Dari awal sebetulnya mereka nggak taat azas kan. Dulu saya minta pada relawan Jokowi, usir Prabowo dari Istana tuh. Lalu saya dilaporkan, seolah saya menghina Prabowo. Padahal memang faktanya begitu. Kan itu haknya relawan Jokowi, kenapa Pak Prabowo ada di situ? Jadi, Pak Jokowi merasa bahwa ah, nggak penting relawan gua tuh. Kasih amplop tipis juga sudah diam. Itu yang sering saya terangkan, Pak Jokowi bagaimanapun, walaupun kapasitas konseptual dia di bidang pembangunan kurang, nggak mampu berpikir teknokratik, tapi dia mampu membaca psikologi orang. Apalagi sudah 7 tahun. Dia tahu yang ini mukanya cuma minta ditempeleng pakai amplop tipis, yang sana mesti dikeluarin sprindik dulu baru tunduk. Pak Jokowi sudah betul-betul jadi politisi yang paham bagian buruk dari etika massa civilian. Tapi bagian buruknya juga itu yang sedang dipakai oleh Pak Jokowi dan itu yang berhasil sebetulnya tuh. Jadi, dari segi etika politik, buruk sebetulnya. Tetapi, ya sudah. Terima saja faktanya karena kita saya senang bahwa akhirnya politik itu justru memburuk habis-habisan. Karena, kalau nggak memburuk enggak mungkin kita perbaiki. Jadi, biarkan saja itu. Dan ini kalau kita lihat, Pak Jokowi ini secara perlahan dia sudah mulai menunjukkan perannya, bukan hanya sekarang sebagai King, tapi nanti dia akan menjadi king maker, gitu kan. Kan kita lihat coba waktu ulang tahun Golkar, dia mengingatkan hati-hati milih calon presiden, jangan sembrono. Ini diulang lagi di depan Perindo. Dan dia juga menyatakan hati-hati pilih calon presiden. Dan yang luar biasa Hary Tanu pun kemudian menyatakan bahwa apapun pokoknya perintah dari Pak Jokowi akan dijalankan. Saya membayangkan bagaimana Pak Jokowi itu nggak merasa lebih nyaman di luar itu ya, kalau di PDIP dia cuma dianggap sebagai petugas partai, sementara di luar beliau betul-betul diperlakuan seperti raja gitu. Kan faktor utamanya di feodalisme kan. Dan, berkali-kali kita katakan, kalau begitu ngapain kalian bikin partai? Mahkamah partai di mana, dignitas partai di mana, martabat partai di mana kalau mengangguk-angguk pada presiden. Satu-satunya keterangan mengapa ketua-ketua partai itu menggut-manggut bukan hanya karena feodalisme, tetapi karena ada komorbid pada mereka. Gampang nerangin itu. Kalau nggak ada komorbid, kalau nggak ada integritas etis, nggak ada bau korupsi, enggak terlibat di dalam satu dua penggelapan, itu pasti berdiri tegak semua. Sekarang semua partai mulai dipersoalankan. Nasdem mulai diusut tower apa itu, sprindiknya sudah keluar. Itu pertanda bahwa Anies sudah diam saja itu, nggak usah ikut-ikut lagi dalam politik. Jadi, sebetulnya semakin Anies digembirakan oleh masyarakat dan relawan, semakin Istana merasa harus ada kepastian siapa yang akan nantang Anies. Kira-kira begitu. Atau siapa yang musti disingkirkan. Jadi, kelihatannya itu yang terjadi. Seluruh perencanaan KPU nggak ada gunanya. Seluruh Munas yang dibuat, PPP bikin munas, PAN bikin munas, Golkar bikin munas, gak ada gunanya lagi. Kalau Pak Jokowi bergembira maka Pak Jokowi mulai mempermainkan. Ya, semakin tertuju jokenya Pak Jokowi. (sof/sws)
Ecek-Ecek dan Murahan, Jokowi: Saya Menang Pilpres 2 Kali, Setelah Ini Jatahnya Pak Prabowo
Jokowi sedang mencari figur penggantinya yang nantinya itu benar-benar bisa melindungi dirinya setelah tak menjabat Presiden lagi. Karena jika mau jujur, Jokowi telah banyak melanggar perundangan yang berlaku. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “KETIKA pasukanmu menghadapi musuh dan musuh tampaknya berkuasa, coba seranglah musuh pada titik tertentu. Kalau engkau berhasil merontokkan titik tersebut, tinggalkan titik tersebut seranglah berikutnya dan seterusnya, seolah-olah engkau sedang menempuh jalan berkelok” (Miyamoto Musashi). Kelemahan Presiden Joko Widodo, yaitu menumpuk macam-macam masalah, baik aspek ekonomi dan politik sudah pada titik nadir, dan demo rakyat sudah satu tema: Turunkan Jokowi! John Locke, “suatu pemerintahan hendaknya mencerminkan kehendak warganya, sebuah pemerintahan yang tidak melakukan hal itu telah kehilangan haknya untuk tetap ada”. Presiden bukan saja abai terhadap aspirasi suara pendemo, tetapi juga sudah menutup mata, telinga, dan hatinya. Semua orgumentasi dari para pakar dan negarawan untuk saran, kritik, dan kehati-hatian masuk telinga kanan dan keluar dari telinga yang lain. Ucapan: “Saya menang Pilpres 2 kali, setelah ini jatahnya Pak Prabowo” itu terbaca dengan jelas pikiran dalam kebuntuan, ada pesan: - Jangan menyerang saya untuk turun, kalian beperang dan bertengkarlah pada lahan Capres 2024. - Lupakan saya, jangan minta saya turun, sayapun masih ada kehendak dan niat untuk tambahan waktu berkuasa atau selama 3 periode. Jokowi lupa semua itu akan mental karena sesungguhnya Jokowi sedang dan sudah kehilangan pendukungnya, yang muncul itu rakyat melawan. Dirinya mulai terisolasi dan tersisa pendukung jadi-jadian massa bayaran yang sering dikumpulkan di Istana. Kekuatan politiknya menyisakan pilihan dengan cara-cara teror, ancaman, intimidasi primitif, dan itu akan tereliminasi, bahkan salah jalan dan kelola akan melahirkan percepatan musuh makin membesar. Saat ini Jokowi sesungguhnya ada pada posisi ketakutan sendirian, ketakutan resiko hukum paska lengser dan ketakutannya terpapar dalam bahaya yang setiap saat akan menimpanya, sementara jalan pencitraan sudah tertutup total. Ini akibat kekuasaan yang dimiliki selama ini hanya tergantung di luar dirinya daripada mengandalkan talentanya. Pada saat kekuasaannya mulai memudar otomatis dirinya masuk dalam kegelapan. Reaksinya sering tidak masuk akal, bereaksi berlebihan melakukan sesuatu di luar kontrol dan nekad tanpa arah. Situasinya apabila Jokowi terus melawan, perlawanan bisa makin membesar, bukan saja akan makin sulit, juga akan makin terisolasi dari rakyat berarti maut. Menghadapi keadaan kekuasaan yang makin tirani, alternatif jalannya adalah menempatkan diri pada posisi sentral, hadapi setiap adalah satu persatu, bunuh setiap masalah satu persatu. Mulailah dari masalah kecil sambil kesampingkan masalah yang paling berbahaya. Ciptakan momentum, baik fisik maupun psikologis yang akan membantu mengatasi semuanya. Bergerak cepat untuk melawan. Kemenangan dan kekuasaan pasti akan diraih dengan pikiran jernih fokus pada sasarannya. Tempatkan pengetahuan dan berpikir strategis. Abaikan urusan yang sama sekali tidak penting seperti kalimat “Saya menang Pilpres 2 kali, setelah ini jatahnya Pak Prabowo”. Prabowo harus super hati-hati atas ucapan Presiden yang hakikatnya tidak memiliki kekuatan dan bobot strategi politik sama sekali, apalagi ucapan Presiden bisa berubah-ubah dalam hitungan detik. Ucapan Presiden Jokowi yang ditujukan kepada Menhan Prabowo Subianto itu tidak lebih dari upaya untuk menarik perhatian saja. Jokowi sedang mencari figur penggantinya yang nantinya itu benar-benar bisa melindungi dirinya setelah tak menjabat Presiden lagi. Karena jika mau jujur, Jokowi telah banyak melanggar perundangan yang berlaku. Figur Ganjar Pranowo yang diharapkan dapat tiket dari PDIP ternyata hingga kini masih belum juga. Mau difasilitasi lewat KIB, di sana ada Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang lebih berhak mendapat tiket KIB maju Pilpres 2024 ketimbang Ganjar. Di sini Ganjar kan cuma “numpang” naik saja. Dalam kegalauan itulah Jokowi mencoba beralih pada figur Prabowo Subianto dengan celoteh, “setelah ini jatahnya Pak Prabowo”. (*)
Pesepeda Chasing the Shadow Greenpeace Dihadang di Probolinggo
Surabaya, FNN – Tim pesepeda Chasing the Shadow Greenpeace dihadang dan diintimidasi sekelompok orang dari beberapa organisasi masyarakat yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat Probolinggo, Senin (7/11/2022). Sekelompok ormas tersebut mendatangi tim Greenpeace yang tengah singgah dalam perjalanan di Probolinggo. Mereka menyatakan menolak kegiatan bersepeda dan kegiatan kampanye Chasing the Shadow di Bali. “Salah satu teman kami yang ikut dalam rombongan dipaksa membuat surat pernyataan dengan tanda tangan di atas materai agar tidak melanjutkan perjalanan, atau tidak melakukan kampanye apa pun selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali,” kata Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dalam rilisnya yang diterima FNN, Selasa (8/11/2022). Tim pesepeda sudah mengalami intimidasi sejak berada di Semarang, baik dari orang-orang tak dikenal maupun yang berseragam polisi. Sekitar tujuh orang yang mengaku polisi sempat mendatangi tim Greenpeace yang sedang on air di sebuah stasiun radio. “Mereka menanyakan rencana aksi di Simpang Lima, Kota Semarang, padahal Greenpeace tak berencana menggelar aksi di kawasan tersebut. Di Semarang, Greenpeace menggelar acara pameran foto, diskusi, dan pertunjukan musik di Gedung Oudetrap, Kota Lama,” tambah Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Tata Mustasya. Sejumlah aparat berseragam Korps Bhayangkara dan militer juga kerap terlihat di tempat-tempat yang didatangi para pesepeda dan tim Greenpeace Indonesia, seperti di Desa Timbulsloko, Sayung, Demak, dan di Desa Tegaldowo, Gunem, Rembang. Represi semakin meningkat saat tim bergerak dari Semarang menuju ke Kota Surabaya. Tim Chasing the Shadow mengalami teror berupa pengintaian dari orang tidak dikenal dan indikasi perusakan kendaraan. Puncaknya terjadi dalam perjalanan menuju Probolinggo, di mana ancaman jika kami melanjutkan perjalanan disampaikan secara terang-terangan, baik secara lisan maupun melalui penggembosan ban kendaraan. “Kami menilai hal ini sangat merusak prinsip demokrasi dan mencederai kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi negara ini. Pola represif semacam ini juga banyak terlihat dalam kasus-kasus perampasan lahan, seperti di Kendeng dan Kulonprogo,” ungkap Leonard Simanjuntak. Dalam melakukan kampanye, Greenpeace selalu menerapkan prinsip-prinsip antikekerasan. Pesan kampanye yang mereka bawa dalam kegiatan tur sepeda adalah mengabarkan kepada publik bahwa krisis iklim sudah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, serta mengancam sejumlah aspek dalam kehidupan kita, termasuk pangan dan sejarah kebudayaan. Menurut Greenpeace, justru, kegiatan bersepeda merupakan salah satu cara mereka dalam mempromosikan solusi iklim untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Sepeda merupakan simbol kendaraan yang paling minim emisinya sebagai solusi iklim. Salah satu solusi untuk mencegah terjadi dampak krisis iklim adalah dengan melakukan akselerasi transisi energi. Dalam dokumen NDC, jika Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), transisi energi adalah hal mutlak yang harus dilakukan secara serius, ambisius, dan adil. “Hal ini merupakan seruan Tim pesepeda Chasing the Shadow Greenpeace yang disampaikan secara damai, kreatif, dan terbuka,” lanjut Tata Mustasya. Pemerintah dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan tak bisa berjalan sendiri untuk menangani krisis iklim dan membutuhkan partisipasi publik. Namun, ironisnya partisipasi warga negara untuk menyuarakan krisis iklim dan sekaligus solusinya justru dihadapkan pada tindakan represif dan pembatasan ruang demokrasi. Yang patut diingat oleh pengurus negara adanya ruang demokrasi bagi masyarakat sipil adalah prasyarat untuk bisa mewujudkan keadilan iklim. Karenanya kami mendesak agar pemerintah menghentikan upaya represif terhadap aktivis yang tengah menyuarakan keadilan iklim. Negara harus menjamin kebebasan berpendapat seluruh warganya. Tidak ada Indonesia yang maju dengan masih hadirnya represi terhadap aksi-aksi kreatif untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Polisi juga harus menjalankan perannya untuk memberikan rasa aman, bukan malah menciptakan ketakutan bagi warga negara. (mth/*)
Aliansi Aksi Sejuta Buruh Bersiap Geruduk MK
Jakarta, FNN – Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar aksi pada Rabu (9/11/2022) di Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi tersebut digelar untuk mendesak penentuan Upah Mininum tahun 2023, agar Pemerintah menaati Putusan MK yaitu tidak menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mana UU Cipta Kerja tersebut telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat. Tuntutan tentang kenaikan upah dan kesejahteraan buruh itu didasarkan karena selama tiga tahun tidak ada kenaikan upah padahal sudah terjadi kenaikan harga barang pokok. “Siap-siap kita turun untuk memahamkan kepada pemerintah tentang pengupahan,” ucap Arif Minardi, Presidium AASB. Dan aksi unjuk rasa besok direncanakan akan dihadiri oleh 2.000 orang massa aksi dari elemen buruh. (Rac)
Pertemuan G-20 di Bali Hanya Akan Menjadi Pertemuan Rondo-20? (1)
NATO dan USA berperang untuk kepentingan geopolitik global, dan tidak untuk “mencaplok” territory negara lain seperti yang dilakukan oleh Russia dan Vladimir Putin di Ukraina. Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global VLADIMIR Putin tidak akan berani datang pada G-20 meeting di Bali karena faktor keselamatan, berbahaya bagi dirinya. Ancaman assassination di dalam negeri saja sudah begitu tinggi, apalagi di luar Russia. Ke-143 negara di PBB condemning Russia yang telah annexed 4 daerah milik Ukraina secara illegal, yakni Luhanks, Donetks, Zaporizhzhia, dan Kherson. Presiden Ukraina Zelenskyy akan menghadiri pertemuan G-20 lewat virtual, karena faktor keselamatan diri juga. In time of war, tidak mungkin seorang kepala negara keluar dari negaranya. Bila Vladimir Putin hadir pada meeting G-20 hanya akan menjadi Target criticism bagi mayoritas anggota G-20. Belum lagi nanti harus mendengar pidato Presiden Ukraina Zelenskyy, yang most likely (kemungkinan besar) akan memutar video clips attrocities, rapes, tortures, destructions dan killings innocent civilians, babies and children untuk menunjukkan kepada dunia akan kejahatan perang Vladimir Putin di Ukraina. Dengan perhitungan itu, Presiden Russia Vladimir Putin tidak akan hadir pada pertemuan G-20 di Bali! Karena tidak ada untungnya bagi Vladimir Putin dan berbahaya sekali bagi keselamatan dirinya. Ekonomi RRC China saat mulai nyungsep…., Xi Jinping tidak akan pernah berani melakukan military invasion ke Taiwan karena ada negara USA yang akan melindungi Taiwan secara militer. Xi Jinping berkoar-koar akan menyatukan Taiwan dengan mainland China dengan cara apapun, termasuk kekuataan militer PLA, hanyalah untuk kebutuhan politik dalam negeri. Xi Jinping harus kelihatan kuat dan berani melawan USA, meski secara ekonomi sudah mulai nyungsep dan secara militer, tentara PLA belum pernah teruji dalam perang besar melawan negara besar, seperti USA. Apa yang terjadi dengan Russia saat ini yang menghadapi sanksi ekonomi dari Barat, membuat Xi Jinping mikir 100x untuk berani melakukan invasi militer ke Taiwan. Sekali China kena sanksi ekonomi dari Barat, ekonomi China akan masuk toilet lebih cepat dibanding Russia, karena 85% pembeli dan importers barang-barang dari RRC China adalah The West. Karena itu, untuk menyelamatkan ekonomi China dari collapsing, maka Xi Jinping akan kompromi dengan tuntutan USA, asal Xi Jinping bisa menyelamatkan perekonomian di China....! Diplomat Indonesia masih 76 ngimpi ingin membuat pertemuan G-20 sukses dan menghasilkan resolution, dengan membuka dialog antara: 1). Presiden Xi Jinping dan Presiden Biden. 2). Presiden Vladimir Putin dan Presiden Biden. The issue is not about having open dialog one on one. That opportunities for open dialog by phone or one on one are wide open that can be arranged by United Nation (UN), other nations such as Turkey. The underlying issue is not that, Indonesia...! The underlying issue is the \"military invasion of Russia\" in Ukraine that threaten the national security of all European countries...! Unless Indonesian diplomats understand this, I don\'t think they can understand The West, especially USA, NATO & European Union. A). Globalization Sudah Berakhir. Diplomat, akademisi dan Presiden Jokowi masih 76 ngimpi bahwasanya geopolitik dunia sekarang ini masih sama seperti sebelum perang di Ukraina terjadi. Itu kepercayaan, observation wishful thinking dan pikiran 76 ngimpi. Ketika Vladimir Putin Russia melakukan invasi militer di Ukraina, the rule base of international order sudah hilang, sudah rusak, sudah tidak ada lagi karena PBB tidak mampu menegakkan international laws untuk melawan Russia, sehingga peran PBB sekarang ini menjadi tak berarti (meaningless)...! Invasi militer Vladimir Putin Russia di Ukraina adalah akhir dari globalism, multilateralism dan akhir dari peran PBB sebagai universal multilateralism body. Akan tertapi karena masih belum ada pengganti PBB, maka peran PBB masih dipertahankan meski hanya ceremonial, hanya symbolic, photo ops dan diplomasi basa basi saja..! Secara prinsip peran PBB sudah hilang. A new world order has emerged...! A new Cold War has started...! Itulah mengapa sekarang muncul blok-blok baru sebagai konsekwensi logis dari hilangnya peran PBB. Globalization telah pecah menjadi small multilateralism...? Kata multilateralism itu memiliki pengertian yang simple dan broad. In contrast, atau berbeda jauh dengan pengertian bilateralism dan unilateralism. Pengertian sederhananya, multilateralism means coordinated diplomatic interaction of three or more countries, sudah bisa disebut multilateralism. Jadi NATO itu satu bentuk multilateralism. ASEAN, OPEC dan BRICS juga bentuk multilateralism. Tetapi pengertian multilateralism secara broad dan complex adalah PBB itu sendiri. Konsep di balik dibentuknya PBB adalah untuk menciptakan “universal multilateralism under one big umbrella”, supaya blok-blok kecil dan medium dari berbagai negara itu, bila terjadi conflicts bisa dijembatani dalam satu umbrella PBB dengan 5 big permanent members sebagai Big Bosses di UN Security Council. Masalah utama di PBB adalah ketika ada 1 anggota permanent security council yang melakukan Veto. Atau justru anggota permanent member UN Security Council yang melakukan pelanggaran terhadap hukum international yang disebut “the rule base of international order”. Contoh nyata seperti yang kini dilakukan oleh Vladimir Putin Russia dengan melakukan invasi militer di Ukraina, melanggar international law and order...! Inilah yang menjadi tantangan baru PBB. Bagaimana dengan serangan NATO dan USA di Iraq, Iran, Afghanistan, Bosnia, Kosovo, Kibya, Nicaragua, dll....? Tidak ada perang (War) yang bisa diterima oleh mereka yang mencintai perdamaian, peace and security. Semua negara yang ikut dalam perang memiliki alasan, kepentingan dan justifikasi masing-masing. Tetapi ada 1 hal yang membedakan antara perang Vladimir Putin di Ukraina dengan perang yang dilakukan oleh NATO dan USA. NATO dan USA berperang untuk kepentingan geopolitik global, dan tidak untuk “mencaplok” territory negara lain seperti yang dilakukan oleh Russia dan Vladimir Putin di Ukraina. 1). NATO tidak pernah memaksa satu negara untuk joint NATO. Mereka joint NATO karena keinginan negara itu sendiri untuk mendapatkan perlindungan militer dari NATO. 2). Selama 74 tahun USA dan NATO melakukan perang di berbagai negara, tidak satupun negara lain yang dicaplok territorial-nya, dan dijadikan negara bagian baru (State) yang ke #51, #52 atau #53. (*)
Pendidikan Iman dalam Al-Quran
Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sambil memberi pelajaran: “Hai anakku, jangan persekutukan Allah; mempersekutukan Allah sungguh suatu kejahatan besar.” (QS 31:13) Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PENDIDIKAN adalah usaha manusia dewasa mengenalkan seseorang terhadap dirinya, orang-orang di sekitarnya, dan alam semesta, serta Tuhannya supaya bisa menjaga diri sebagai ciptaan terbaik, dan berperan sebagai khalifah, serta memenuhi rencana Tuhan untuk dirinya. Iman ialah pembenaran dengan hati, dinyatakan dengan lisan, dan diejawantahkan dengan perbuatan. Pendidikan iman niscaya meliputi penguatan iman dalam hati, dan perluasan pengetahuan keimanan melalui melihat dan mendengar, dengan pernyataan keimanan secara lisan, serta pengalaman iman dengan perbuatan. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta (QS 21:107). Dia sungguh mempunyai akhlak yang agung (QS 68:4). Rasulullah SAW bersabda, “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji.” Struktur Iman: pembenaran dengan hati, pernyataan dengan lisan, dan pelaksanaan dengan anggota badan. Sungguh orang-orang yang berkata: “Tuhan kami adalah Allah” dan selanjutnya mereka berpegang teguh pada kejujuran, para malaikat akan turun kepada mereka dari waktu ke waktu: “Janganlah khawatir dan jangan sedih! Tapi terimalah berita gembira tentang surga yang dijanjikan kepadamu. (QS 41:30) Demi waktu sepanjang sejarah, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. (QS 103:1-3) Komposisi Iman ilmu dan amal. Ketahuilah, tiada tuhan selain Allah. Minta ampunlah atas dosamu, dan atas dosa orang beriman laki-laki dan perempuan; Allah tahu tempat usahamu dan tempat kediamanmu. (QS 47:19) Siapa yang mengerjakan amal kebaikan, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, pasti akan Kami beri ia kehidupan yang baik, dan akan Kami balas dengan pahala yang sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (QS 16:97) Pintu Iman pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah melahirkan kamu dari rahim ibumu sementara kamu tidak mengetahui apa-apa; dan Dia membuat untukmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, supaya kamu bersyukur. (QS 16:78) Tuhan, kami mendengar orang yang memanggil mengajak kami iman, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, dan kami pun beriman. Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa kami dan hapuskanlah dari kami segala perbuatan kami yang buruk, dan wafatkanlah kami bersama mereka yang banyak berbakti. (QS 3:193) Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya, mereka itulah yang mendapat bimbingan Allah, dan merekalah orang yang arif. (QS 39:18) Kondisi Iman bertambah dan berkurang. Bila ada surat yang diturunkan, di antara mereka berkata: “Siapa di antara kamu yang dengan itu imannya bertambah?” Orang yang beriman akan bertambah imannya, dan mereka bergembira. Tetapi yang hatinya sudah berpenyakit, akan menambah ragu hati yang sudah ragu, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. (QS 9:124-125) Orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut Allah tergetar hatinya, dan bila ayat-ayat-Nya dibacakan kepada mereka, bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. (QS 8:2) Pengembangan Iman dengan melihat, mendengarkan, dan melakukan. Sungguh! Pada penciptaan langit dan bumi, pada pergantian malam dan siang, pada pelayaran kapal-kapal di lautan dengan segala yang menguntungkan manusia, pada hujan yang diturunkan Allah dari langit, serta dihidupkan-Nya bumi sesudah mati, pada binatang-binatang dari segala jenis yang ditebarkan-Nya di seluruh bumi ini, pada perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi,- sungguh semua itu tanda-tanda bagi manusia yang berpikir. (QS 2:164) Mereka yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan. Mereka itulah yang benar-benar beriman; di sisi Tuhan mereka memperoleh derajat yang tinggi, pengampunan, dan rezeki yang bersih. (QS 8:3-4) Peneguhan Iman dengan Instruksi, dan Narasi. Katakanlah: “Jelajahilah bumi ini, kemudian lihatkan bagaimana akibat orang yang mendustakan kebenaran.” (QS 6:11) Katakanlah: “Ya Allah pemilik Kekuasaan, Kauberi kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Kacabut kekuasaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau memberi kemuliaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau memberi kehinaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala yang baik. Sungguh Engkau berkuasa atas segalanya. (QS 3:26) Bersabarlah seperti kesabaran para rasul yang begitu tabah, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka. Pada hari ketika mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, seolah mereka tinggal di dunia ini tak lebih hanya sebentar saja waktu siang. Tugasmu hanyalah menyampaikan, tetapi bukankah yang dibinasakan hanya mereka yang durjana? (QS 46:35) Akumulasi iman. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, – laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah – bagi mereka Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. (QS 33:35) Ujian iman: Hijrah dan Jihad. Mereka yang diwafatkan oleh malaikat karena berbuat zalim terhadap diri sendiri, malaikat bertanya: “Bagaimana kamu ini?” Mereka menjawab: “Kami tertindas di negeri ini.” Malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah luas, kamu dapat berhijrah?” Mereka akan tinggal di neraka, tempat Kembali yang terburuk. (QS 4:97) Apakah kamu mengira akan masuk surga tanpa mendapat ujian dari Allah, mereka yang berjihad dan yang sabar. (QS 3:142) Pemupukan iman dengan kisah. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan ia tinggal bersama mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun, kemudian banjir besar melanda mereka, sementara mereka tetap berlaku zalim. (QS 29:14) “Inilah Aku Tuhanmu! Tanggalkanlah terompahmu; engkau berada di lembah suci Thuwa. (QS 20:12) Jika kamu tidak menolongnya, Allah telah menolongnya, Ketika golongan orang kafir mengusirnya; dia salah seorang dari dua orang Ketika keduanya berada dalam gua, dan berkata kepada sahabatnya: “Jangan sedih, Allah bersama kita.” Lalu Allah melimpahkan ketenangan kepadanya, dan memberi kekuatan dengan suatu pasukan yang tidak kamu lihat. Dijadikannya seruan orang-orang kafir menyuruk jatuh, dan firman Allah menjulang tinggi sampai ke puncak. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS 9:40) Pemupukan Iman dengan perumpamaan. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan? Kata yang baik seperti pohon yang baik, akarnya tertanam kokoh, dan cabangnya menjulang ke langit. Menghasilkan buahnya setiap waktu dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia supaya mereka ingat. Dan perumpamaan kata yang buruk seperti pohon yang buruk, tercabut dari dalam bumi dan tak pernah mantap. (QS 14:24-26) Pemupukan Iman dengan sumpah. Demi matahari dan cahayanya yang cemerlang, demi bulan bila mengiringinya, demi siang bila menampakkannya, demi malam bila menutupinya, demi langit dan pembinaannya, demi bumi dan permukaannya yang luas, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Maka Ia menunjukkan kepadanya kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh, beruntunglah yang membersihkannya, dan rugilah yang mengotorinya. (QS 91:1-10) Pemupukan iman dengan pemandangan di hari kiamat. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Gempa hari kiamat sungguh kejadian yang amat dahsyat. Pada hari ketika kamu melihatnya; setiap ibu yang menyusui akan lupa pada yang disusui, dan setiap perempuan hamil akan keguguran kandungannya; kamu akan lihat manusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah sangat dahsyat. (QS 22:1-2) Pembelajaran iman dengan teladan. Sungguh, dalam diri Rasulullah kamu mendapatkan teladan yang baik; bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. (QS 33:21) Pembelajaran iman dengan nasihat. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sambil memberi pelajaran: “Hai anakku, jangan persekutukan Allah; mempersekutukan Allah sungguh suatu kejahatan besar.” (QS 31:13) Penanaman iman dengan shalat dan doa. Pada waktu malam shalat tahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu; niscaya Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji dan terhormat. Katakanlah: “Tuhanku, masukkanlah aku ke jalan masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari jalan keluar yang benar, dan berilah aku dari pihak-Mu kekuasaan yang dapat menolongku.” (QS 17:79-80) Di antara mereka berdoa: “Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia ini, dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api.” (QS 2:201) (*)
Pantulan Diri
Jika sang “juru selamat” tak kunjung datang, mengapa pemimpin yang ada tak berusaha memperkokoh “modal moral” politiknya? Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, bahwa kesenangan melihat orang lain bersalah atau menutupi kejahatan besar dengan menggunjing kejahatan kecil adalah proyeksi dari cahaya kegelapan di langit jiwa kita. Dalam warna dasar kegelapan itu, pepohonan tua berbuah hampa; sedang tunas-tunas muda layu sebelum berkembang. Bagai menegakkan batang terendam, setiap percobaan kebangunan, jatuh kembali ke kemunduran. Bahwa kita ingin sarapan pagi dengan harapan, tapi tak banyak orang yang menyalakan cahaya jiwa. Bagaimana bisa mengubah dunia ini, jika tak bisa mengubah diri sendiri? Jalaluddin Rumi berkata, “Kemarin aku merasa pintar, karenanya aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku lebih bijaksana, maka aku mulai mengubah diriku sendiri.” Setelah mampu memimpin diri, bolehlah orang mengembangkan harmoni keluar dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab. Pemimpin bukan hanya mengikuti kemauan rakyat, tapi juga mendidik rakyat meraih kematangan pribadi. Dalam istilah Bung Karno, pemimpin harus dapat ”mengaktivir kepada perbuatan”: “mengaktivir bangsa yang ia pimpin kepada perbuatan. Kalau cuma menyerukan perbuatan, tetapi dalam kenyataan tak mampu mengaktivir rakyat kepada perbuatan, buat apa bermimpi jadi pemimpin.” Pengalaman bangsa-bangsa menunjukkan, hanya pemimpin politik yang memiliki ketangguhan “modal moral” yang bisa membawa komunitas politik keluar dari kubangan krisis. Yang dikehendaki bukan sekadar kualitas moral individual (orang baik), namun terutama kemampuan politik untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan itu ke dalam mekanisme dan kelembagaan politik yang bisa memengaruhi perilaku masyarakat. Jika sang “juru selamat” tak kunjung datang, mengapa pemimpin yang ada tak berusaha memperkokoh “modal moral” politiknya? Tak pernah ada kata terlambat untuk perbaikan dan pertobatan. Bagi para pemimpin yang ada, sebaikya menggemakan do’a St. Francis Asisi: “Tuhanku, jadikan aku instrumen kedamaian-Mu. Tatkala ada kebencian, kutaburkan cinta; tatkala ada luka, maaf; tatkala ada keraguan, keyakinan; tatkala ada keputusasaan, harapan; tatkala ada kegepalan, cahaya; tatkala ada kesedihan, keceriaan.” Makrifat Pagi. (*)
Munas KAHMI dan Panggilan Pemilu 2024
Oleh karenanya, Munas ke-XI KAHMI hendaknya tidak sekadar mencari presidium baru, tetapi juga menyeleksi dan merekomendasikan satu-dua nama sebagai bakal Cawapres pendamping Anies. Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR Terpilih/Anggota DPD RI PENGHUJUNG November tahun ini, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bakal menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) di Palu, Sulawesi Tengah. Pelaksanaannya tepat di tengah kasak-kusuk politik menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Meski secara organisasi tidak berpolitik praktis, namun KAHMI adalah rahim bagi lahirnya sejumlah besar politisi tanah air dan pemimpin dalam berbagai komunitas masyarakat Indonesia. Maka, sungguh naif bila di pentas Pemilu, KAHMI menjadi pemain figuran, apalagi sekadar penonton. Ada banyak peran HMI-KAHMI yang terukir dalam sejarah perjalanan bangsa. Juga ada banyak panggilan yang belum dan harus ditunaikan demi menjawab tantangan kontemporer. Salah satu yang terdekat adalah Pemilu 2024. Melalui Pemilu, Indonesia memanggil putra-putri terbaiknya. KAHMI tidak boleh ketinggalan kereta. Kader KAHMI, HM Jusuf Kalla (JK) adalah sejarah gemilang KAHMI yang patut diulang. Dua kali momentum tercipta, dua kali pula JK menjadi wakil presiden. Oleh beberapa tokoh, JK bahkan seringkali disebut sebagai the real president. Salah satunya oleh Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, almarhum Buya Syafii Maarif. Pasca-JK, kini, ada nama kader HMI-KAHMI bertengger di jajaran empat besar bakal calon presiden (Capres) 2024 berelekabilitas tertinggi. Tidak perlu malu-malu menyebut nama. Dia adalah Anies Rasyid Baswedan. Anies telah menemukan momentumnya. Urusan berikutnya tinggal bagaimana menjaga momentum ini agar terus memiliki daya dorong kuat. Salah satunya dengan cawapres yang tepat. Hingga saat ini, bakal calon wakil presiden (Cawapres) Anies masih menjadi diskusi hangat. Bargaining politik agaknya masih berkecamuk. Nama Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansyah, dan Ahmad Heryawan ramai disebut-sebut. Namun, proses politik belum mengerucut kepada satu nama. Terbuka kemungkinan opsi munculnya satu-dua nama baru. Siapapun yang mumpuni dan sejalan dengan Anies tentu berhak mengisi, termasuk warga KAHMI. Lalu, mengapa KAHMI tak menyambut? Toh KAHMI tidak kekurangan stok. Warga KAHMI begitu majemuk. Ada elit partai politik Airlangga Hartarto, pengusaha Soetrisno Bachir, akademisi sekaligus birokrat Mahfud MD dan seterusnya. Mereka tumbuh dan berkembang di banyak habitat. Tetapi KAHMI tetap menjadi habitat istimewa. Keindonesiaan dan Keislaman Di luar sana, kader KAHMI berbeda warna almamater politik. Namun, tetap semangat mengokohkan keindonesiaan dan keislaman senantiasa menjadi benang merah perjuangan yang menjembatani jiwa dan pikiran mereka. Sayangnya, keindonesiaan dan keislaman itu pula yang justru mendapat tantangan maha berat belakangan ini. Ya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hutang menggunung, ekonomi merapuh, kesenjangan sosial melebar, dan banyak problem besar lainnya. Sialnya, politik manajemen isu seringkali memosisikan Islam sebagai tersangka. Saat korupsi merajalela, wacana radikal booming. Ketika rupiah melemah, yang dipertentangkan justru Islam versus budaya. Menteri Agama RI bahkan menyebut Islam sebagai agama pendatang, memancing rakyat terus-menerus saling menegasi, melemahkan kohesivitas sosial. Keindonesiaan merapuh. Nilai-nilai Islam yang tadinya kongkrit dan sangat dibanggakan, dibuat ambigu. Politik identitas menyerang Anies, sementara lawan politiknya dibiarkan bebas berpolitik identitas. Tengoklah bagaimana Ade Armando menggiring opini publik dengan mengangkat isu politik identitas agama tertentu. Eksistensi Islam seakan ingin dibuat terpisah dari eksistensi negara. Seolah-olah, jika seseorang nasionalis, maka dia pasti bukan penganut Islam yang taat. Pun sebaliknya, jika ia penganut Islam yang taat, maka pasti dia tidak nasionalis. Situasi ini adalah tantangan bagi KAHMI. Situasi ini juga menambah daftar panjang alasan mendorong “orang” KAHMI sebagai Cawapres pendamping Anies. Anies telah meniti separuh perjalanan panjang menuju 2024. Separuh jalan berikutnya ikut ditentukan oleh figur Cawapres pendampingnya. Pasangan bakal Capres-Cawapres KAHMI bukan mimpi di siang bolong. Kita memerlukan pemimpin yang tidak hanya sejuk, ramah terhadap semua pemeluk agama, nasionalis dan intelek, tetapi juga memiliki karakter yang tidak saling memunggungi. Oleh karenanya, Munas ke-XI KAHMI hendaknya tidak sekadar mencari presidium baru, tetapi juga menyeleksi dan merekomendasikan satu-dua nama sebagai bakal Cawapres pendamping Anies. Rekomendasi Cawapres bukan perkara baru bagi KAHMI. Pada Munas IX 2014, KAHMI pernah merekomendasikan tiga nama Capres-Cawapres, yakni JK, Akbar Tanjung, dan Mohammad Mahfud MD, yang kemudian mengantar JK mendampingi Joko Widodo. Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI terpilih harus punya kemampuan mengonsolidasi harapan itu. Tentu bukan hanya soal politik. Begitu banyak problem bangsa ini yang menuntut partisipasi organisasi. Presidium MN KAHMI diharapkan mampu mengelola, menjembatani, dan mengoptimalkan potensi jutaan warga KAHMI di seluruh Indonesia. Namun, bagaimana pun juga, urusan kepemimpinan bangsa punya relasi terhadap semua persoalan negeri. Maka momentum Pemilu adalah hal serius yang harus disikapi KAHMI. (*)
Capres KIB Belum Deal, Anies Bebas Beredar, Ganjar Malah Dihajar
NASIB Ganjar Pranowo yang digadang-gadang sebagai Bakal Calon Presiden yang didukung Presiden Joko Widodo hingga kini belum jelas benar. Apakah dia bakal diajukan PDIP belum tentu juga. Karena di internal PDIP sendiri juga figur Puan Maharani masih diunggulkan sebagai Bacapres juga yang disokong Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga ibunya, sama-sama trah Soekarno. Sementara, jika PDIP memang tidak mencalonkan Ganjar, maka sekoci untuk Ganjar adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori Golkar, PPP, dan PAN. Namun, tampaknya KIB juga tidak solid. Pasalnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga tampaknya sama-sama ingin maju sebagai Bacapres Golkar. Sehingga, nasib Ganjar juga masih terkatung-katung belum tentu dicalonkan KIB. Sementara, Menhan yang juga Ketum Gerindara Prabowo Subianto mendapat sinyal dari Presiden Jokowi yang akan mendukungnya maju sebagai Bacapres. Tapi, Prabowo “dihadang” dengan kasus Komponen Cadangan (Komcad). Dari nama-nama bursa Bacapres, hanya Anies Baswedan saja yang selama ini masih terbilang bebas ke mana-mana menemui relawan dan pendukungnya. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat semua ini? Ikuti dialognya wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (7/11/2022). Ini ada hal yang menarik karena kemarin ternyata pertemuan antara KIB di Makassar tidak menghasilkan kesepakatan siapa yang akan diusung. Nah, yang menarik lagi, kan kita tahu Golkar ngotot, maunya dia yang jadi calon Presiden, tapi kemudian alasan yang dikemukakan secara formal oleh Airlangga Hartarto adalah menunggu 1-2 lagi anggota koalisi yang baru. Ya, itu artinya Airlangga paham bahwa Jokowi tidak akan bakal memaksakan calon dia tuh. Karena bukan sekadar Jokowi nggak mampu memaksakan, tapi fakta di lapangan bahwa calon Pak Jokowi, Ganjar itu makin lama semakin kacau pendukungnya. Jadi, PDIP tetap akan berupaya untuk memasang duri di sepanjang perjalanan politik Ganjar. Dan kelihatannya Pak Jokowi berbalik itu ke arah Pak Prabowo. Jadi, kira-kira KIB sinyalnya begitu, tunggu Prabowo saja sekalian gabungkan dengan Gerindra. Semua ini kan sinyalnya Pak Jokowi tuh. Jadi, Airlangga juga menganggap mungkin Pak Jokowi ingin Prabowo Subianto – Airlangga Hartarto yang maju sebagai pengganti beliau. Tapi, kita menduga-duga hal yang nggak kita inginkan sebetulnya. Ngapain sih semua orang menunggu restu Pak Jokowi, menunggu sinyal sana sinyal sini. Tetapi dari awal kan kita sudah prediksi bahwa KIB itu kan Koalisi Indonesia Berantakan. Sekarang ini makin berantakan. Sebentar lagi Koalisi Indonesia Bubar. Atau jangan-jangan menunggu sinyal dari Pak Jokowi sendiri, karena ini kan juga masih terus berlangsung musyawarah rakyat, musyawarah yang dilakukan oleh Projo. Dan saya membaca ini kemarin rupanya dilaksanakan di Sumatera Barat, di Padang, dan ditolak oleh mahasiswa karena berlangsung di kampus dan itu dianggap menggunakan politisasi kampus. Itu kayak tikus masuk ke sarang kucing. Kacau juga idenya. Ngapain datang ke Padang. Tetapi, memang kemampuan kita untuk menduga kekacauan kan dengan mudah dari awal kita tahu bahwa pasti ini akan bubar. Jadi, kalau dia batal di Padang karena ditolak itu artinya moral panitia ini juga hancur di mana-mana. Nanti dia pindah ke Palembang ditolak juga tuh. Jadi, mungkin sudah saatnya diucapkan saja supaya ngapain terus-menerus berupaya untuk membujuk rakyat. Padahal, elektabilitas Pak Jokowi sudah enggak diperlukan karena beliau sudah selesai. Jadi, enggak jelas kan ini musyawarah rakyat buat apa? Dari awal Jokowi bahkan sudah ogah menjenguk-jenguk musyawarah itu, sejak dari Ujung Pandang yang kedua juga sudah degradasi. Karena Jokowi sudah sibuk untuk nyari-nyari koalisi. Jadi, ngapain lagi itu musyawarah rakyat. Tetapi, tetap mau memperlihatkan bahwa relawan ini utuh. Namanya relawan ya utuh kalau amplopnya tebal. Makanya saya mikir-mikir kenapa mereka memilih Sumatera Barat, sementara yang di Makassar pun dibatalkan. Kita tahu kan dan mereka juga sangat tahu bahwa ini dari dua pilpres juga itu bukan daerah Jokowi. Di sana kekalahan Pak Jokowi justru telak. Ya, dari awal kan ide musyawarah rakyat hanya untuk menyenangkan hati Jokowi. Relawan direkrutlah, bahkan banyak akademisi yang jadi penasihat dari musra ini. Padahal, ngapain nih fungsinya dosen-dosen itu, dosen UI, dosen Gajah Mada, segala macam jadi penasihat dari musyawarah rakyat, tanpa tahu apa arahnya. Jadi, sebetulnya memang ada paket yang lengkap itu, bahkan pasti dibayar mahallah konsultan-konsultan akademis ini. Tapi dia sendiri nggak paham musyawarah itu mau ngapain. Demi apa itu? Demi memperpanjang masa jabatan presiden atau lebih menandingi musyawarah MPR? Jadi nggak jelas demi apa. Tetapi, yang jelas demi mengelu-elukan Ganjar tuh. Dan, agak ajaib, misalnya hal yang sudah jelas itu buat Ganjar, tapi kalangan akademisi masih menganggap itu netral. Ini gila kan? Cara berpikir dungu itu sudah masuk juga pada dosen-dosen UI, UGM, IPB, yang direkrut untuk jadi Dewan Pengawas dan Dewan Pengarah. Arahnya sekarang berantakan. Mestinya, ada semacam kelegaan dari panitia ini untuk mengatakan kami hentikan karena ada penolakan. Nanti ada yang mengatakan, kan di Padang jadi ditolak, ya pasti. Di tempat lain juga pastinya diam-diam sebenarnya orang enggak peduli lagi karena di depan mata kita yang bersaing itu Anies dan Ganjar. Dan Anies sudah lari lebih cepat daripada musyawarah rakyat. Jadi, bayangkan, misalnya, Anies ada di depan sekarang, Anies sudah lari di depan, tapi masih ada musyawarah rakyat juga. Jadi orang bingung ini mau ngapain. Bilang saja bahwa musyawarah undang Anies saja supaya jelas. Tapi takut kan. Musra ini takut masuk ke dalam wilayah di mana Anies bisa dimunculkan di Musra. Nanti orang bingung. Dan saya kira dengan situasi semacam itu kita jadi memahami ya kalau Ganjar kemudian ada indikasi yang melawan lagi PDIP. Kenapa? Ini kan kita baca di DPRD Jawa Tengah, itu mulai muncul protes karena ternyata Ganjar Pranowo nggak pernah datang kalau diundang rapat oleh DPRD Jawa Tengah, karena sibuk keliling-keliling nyapres. Bagaimana dia enggak sibuk keliling nyapres kalau Anies sudah keliling? Ya, itu Ibu Megawati banyak peluru buat pelan-pelan disiksalah Ganjar itu dengan perintah DPP. Tapi tetap kita akan tunggu Ibu Mega juga harus jelas memberitahu bahwa calon kami bukan Ganjar. Paling enggak dia bilang begitu. Karena dia memang belum ada calon. Jangan takut karena mungkin Puan belum fiks di situ, tetapi dia juga harus sebutkan bahwa calon kami bukan Ganjar, agar tahu dirilah sebetulnya. Jadi, sebetulnya dari awal kita duga keras bahwa permainan headline ini akhirnya dibatalkan oleh munculnya Anies di Medan itu. Anies di Medan ini bisa dua minggu muncul di headline terus. Sementara itu headline-nya Ganjar ternyata dia pemalas, ternyata dia enggak ngurus Jawa Tengah, lalu akan dikeluarkan lagi oleh PDIP. Ini buktinya, stunting di Jawa Tengah masih tinggi, ini buktinya kerusakan lingkungan, ini buktinya banjir segala macam. Jadi, PDIP sebetulnya yang akan ganjal Ganjar sendiri, diberi ganjaran oleh PDIP. Kalau kita lihat hari ini, sebenarnya seperti Anda sebutkan tadi, KIB pasti bubar gitu ya. Kalau tidak bubar justru KIB yang akan diakuisisi oleh yang lain gitu. Kalau bahasanya Pak Airlangga menunggu 1-2 partai lain. Tapi mungkin dari persepsi itu kita lihat justru KIB nanti yang akan di take over oleh koalisi yang lain. Memang begitu. Dan, ini semua menandakan bahwa makin lama Pak Jokowi makin lemah. Dia nggak punya grade lagi, tuh. Dia kasih sinyal supaya cepat-cepat dong, jangan rangkul-rangkulan saja. Airlangga bilang pegang tangan saja belum apalagi rangkul-rangkulan. Kira-kira begitu sinyalnya. Tapi bagus juga Golkar mulai kasih sinyal bahwa dia mandiri dan partai-partai lain pasti akan belajar dari Golkar. Dan Golkar tahu cara memeras yang cerdas. Kan Airlangga bilang tunggu lagi satu partai. Itu artinya, dia tahu siapa yang mesti dia gaet di situ, supaya Airlangga jadi firm sebagai calon presiden. Itu bagus juga. Jadi, paling tidak ada tiga calon presiden, walaupun tiga-tiganya kita nggak peduli. Oke, mari kita ngomongin realitasnya dulu. Jadi, kelihatannya sekarang yang real ini berarti setidaknya ada tiga kubu/koalisi. Pertama, koalisinya Anies (Nasdem, Demokrat, dan PKS) yang katanya sudah hampir selesai (90%); kedua, kubu PDIP, itu jelas dia tidak akan goyah dalam situasi semacam itu, yang terjadi nanti dia akan menarik partai lain. Ketiga, PKB dan Gerindra. Sementara KIB ini potensinya mungkin akan diserap oleh Prabowo atau PDIP. Iya, itu saja. Dan, Airlangga kelihatan senyumnya bagus saja walaupun dia faktor akhirnya kan. Jadi, Golkar sekarang berbalik, Golkarlah yang menawan dua blok yang tadi itu. Bahkan, Golkar masih kasih sinyal bahwa dia masih akan tunggu mungkin nada terakhir dari Pak Jokowi itu. Jadi kelihatan betul bahwa pemilu ke depan itu nggak ada gunanya sebetulnya. Atau senyum terakhir di depan Jokowi karena persiapan mentalnya buruk. Sementara itu, calon presiden yang kita butuhkan adalah orang yang sudah beredar untuk memberitahu rakyat bahwa ini mandat dia, bahwa ini proposal dia untuk bangsa ke depan. Jadi, kita menunggu presiden untuk ajukan proposal, bukan kasak-kusuk di antara partai. Kasak-kusuk itu penyebabnya karena 20% itu. Sudahlah, kita mau mendengar bahwa Anies mau jadi calon presiden, oke ini konsep saya. Ganjar begini kasih konsepnya saja itu. Tunggu koalisi itu belakangan saja kan. Demikian juga Prabowo. Kan semua presiden di Amerika itu selalu sudah siap dengan bukunya. Dulu Bill Clinton mulai dengan bikin buku People First (Dahulukan Rakyat), Obama juga bikin buku Keberanian untuk Berharap. Jadi, semua calon presiden nggak usah peduliin kasak kusuk. Tapi, mereka mesti beredar. Nah, masalahnya Anies sudah bebas dari birokrasi maka dia beredar. Ganjar belum bebas dari birokrasi makanya dia dihajar. Jadi, sekarang ini justru secara mengejutkan Ganjar yang selama ini dielu-elukan dan dianggap ini orang yang tadinya akan dapat blessing dari Pak Jokowi malah nasibnya makin nggak jelas setelah pertemuan Makasar ini ya. Saya kira Ganjar banyak minum obat sekarang, obat penenang gitu. Karena kalaupun dia ditolak Pak Jokowi atau ditolak PDIP ya nggak ada soal, tetapi yang terjadi dia ditolak pada saat Anies dielu-eluhkan. Itu soalnya tuh. Ganjar lakukan fight back-lah. Pastikanlah, saya Ganjar Pranowo, saya ingin jadi presiden dan jika saya dihalangi oleh PDP maka saya akan lompati pagar PDIP atau saya keluar dengan baik-baik. Kan keluar PDIP itu hanya dengan dua cara, lewat pintu atau bongkar genteng. Tapi, itu orang melihat sebagai satu tindakan otentik dari seorang capres, bukan nunggu diombang-ambingkan. Makin lama Ganjar mentalnya juga terombang-ambing. Padahal, Anies sudah dengan firm kasih pidato tentang keadilan sosial, Anies bahkan tegaskan perubahan atau tidak. Jadi, nadanya sudah naik. Kemaren dia masih ragu-ragu. Begitu dia ketemu massa, emosi, ego, intelektualnya itu tumbuh. Nah, kita tunggu juga Ganjar begitu. Ganjar santai-santai ya nggak ada isinya kan. Mondar-mandir kiri kanan, tapi apa yang dia ucapkan. Kira-kira begitu. (ida/sws)
Paparkan Kedaulatan Ekonomi, Ketua DPD RI Kutip Hadits
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengutip Hadits Riwayat Ahmad untuk memaparkan bagaimana kedaulatan ekonomi di Republik ini harus diimplementasikan. Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual di Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah se-Indonesia, Senin (7/11/2022), di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. “Sistem ekonomi Pancasila sudah sangat jelas, negara harus berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk, (untuk) menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,” kata LaNyalla. Menurut LaNyalla, konsepsi Ekonomi Pancasila itu sejalan dengan konsep ekonomi Islam, di mana Public Goods dikategorikan dalam tiga sektor strategis yaitu air, ladang atau hutan, dan api atau energi. Ketiganya itu harus dikuasai Negara. “Bahkan dalam hadist Riwayat Ahmad, diharamkan harganya. Artinya tidak boleh dikomersialkan menjadi Commercial Goods. Seperti tertulis dalam Hadist Riwayat Ahmad, yang artinya; \'Umat Islam itu sama-sama membutuhkan untuk berserikat atas tiga hal, yaitu air, ladang, dan api dan atas ketiganya diharamkan harganya\',\" tegas LaNyalla. Contoh konkret dalam perspektif di atas adalah bagaimana Sahabat Usman bin Affan diperintah oleh Rasul untuk membeli sumur air milik seorang Yahudi di Madinah saat itu, yang kemudian setelah dibeli, dia gratiskan airnya untuk seluruh penduduk Madinah. Sampai hari ini, sumur itu dikenal dengan nama sumur Usman. “Sehingga ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama yakni koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik nasional maupun asing,” ulas LaNyalla dalam kegiatan yang mengusung tema, \'Reformasi Hukum Indonesia: Wajah Hukum adalah Wajah Peradaban\'. Dalam hal pembagian, Senator asal Jawa Timur itu menilai terdapat garis demarkasi tegas antara wilayah public goods dan commercial goods, serta irisan di antara keduanya. Sehingga terjadi public, privat, people, partnership. “Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, termasuk sumber daya di daerahnya. Sehingga keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri bangsa kita,” ujar LaNyalla. Dikatakan, hal itu merupakan sistem asli yang lahir dari pemikiran luhur para pendiri bangsa, yang berbeda dengan Isme-Isme yang ada saat itu, seperti Liberalisme di Barat atau Komunisme di Timur. “Oleh karena itu, saya menawarkan Peta Jalan untuk mengembalikan Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat dengan cara, kita kembalikan UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian kita sempurnakan kelemahannya dengan cara yang benar, bukan diganti total seperti saat Amandemen 1999-2002 silam,” pungkasnya. Sebab, hari ini, imbuhnya, Indonesia perlahan tapi pasti, menjadi bangsa yang individualis, liberal, sekuler dan kapitalistik. (mth/*)
Hebatnya Muhammadiyah Tidak Ikut Menari Dalam Irama Gendang Rezim Laknat Tentang Terorisme dan Radikalisme
Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ketua LDK PWM DKI DI kala Ormas-ormas lain sibuk dengan urusan deradikalisasi yang disuarakan dan menjadi proyek BNPT tapi Muhammadiyah tidak tertarik. Kalau Ormas-ormas lain tergiur sampai ngeces melihat duit dalam program itu tapi Muhammadiyah tidak tertarik tuh. Itu kenapa? Karena Muhammadiyah udah terlalu kaya dan para pengurusnya gak tergiur dengan uang hamis bin bau anyir itu yang akan merugikan dan sebagai tertuduh umat Islam sendiri. Muhammadiyah lahir sebelum Indonesia merdeka. Dan sudah biasa menghadapi penjajah dan hafal betul tingkah pola penjajah dalam program Devide Et Impera-nya. Jadi jangan ajari Muhammadiyah dalam hal terorisme, radikalisme, ekstrisme dll. Itu udah kuno dan basi. Oleh karena itu tatkala Kepala BNPT Boy Rafli Amar berbicara di Muhammadiyah tentang hal itu di depan Ketum Muhammadiyah dan jajarannya yang saat itu ayahanda Prof. Dr. Din Syamsudin dkk tidak mendapat respon. Malah direspon sebaliknya. Bicara dan ajarin Muhammadiyah tentang terorisme, radikalisme, ekstrisme itu sama aja menggaramin air laut. Bukan Muhammadiyah sok tahu. Tapi Muhammadiyah tahu persis agenda apa di balik itu semua. Yang dirugikan pasti Umat Islam. Jadi Muhammadiyah gak mau bersekutu dengan yang hanya merugikan umat Islam. Kalau Ormas lain silakan. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Ada tetangga Ormas sebelah Lembaga Dakwahnya merilis tentang program deradikalisasi ke pemerintah kemudian meminta sebagian kelompok dalam Islam agar dilarang di Indonesia. Dan, lagi-lagi Muhammadiyah tidak tertarik dengan ide nyeleneh itu yang tercium bau sengat banyak cuan dalam proyek itu. Ini tergambar dalam pidato pengukuhan profesornya dalam bidang sosiologi yakni Ketum Muhammadiyah ayahanda Haidar Nasir. Beliau bukan memperkuat apa yang selalu digembar gemborkan pihak sebelah tentang moderasi beragama tapi beliau malah mengusulkan Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi. Kalau moderasi seperti ini tak ada yang dirugikan apalagi umat Islam. Begitulah kalau orang pintar melihat satu permasalahan yang tanpa ada harapan dapat jatah cuan di balik itu atau noting to lose. Sekali lagi jangan ajari Bebek dan Ikan Berenang karena hanya akan sia-sia. Sebagaimana jangan ajarin dan ajak-ajak Muhammadiyah menjadi Ormas yang Phobia kepada Islam dan umat Islam. Kalau mau jadi phobiaislam sendiri saja gak usah ajak-ajak yang lain ikut dengan kalian. Muhammadiyah masih banyak kerjaan. Masih banyak umat Islam yang belum terlayani di AUM-AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) seperti sekolah-sekolah, kampus-kampus, rumah-rumah sakit dan tempat-tempat yang lain dengan baik dan sempurna. Sekali lagi Muhammadiyah terlalu kaya dan tidak ikut memburu cuan dengan Memakan Bangkai sudara seiman dalam Islam. Warga persyerikatan tidak terdidik dengan hal seperti itu. Jiwa sosial di Muhammadiyah cukup tinggi sehingga gak ngiler memburu harta Islamphobia yang diprogramkan rezim laknatullah. Di muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Solo nanti akan menguatkan hal itu. Selamat bermuktamar. Semoga sukses. Nasrumminallah Wafathun Qoriib, wa Basysyiril mukminin. Wallahu A\'lam. (*)
Siapa Bilang Hak Suara Anda (Vote) Tidak Akan Membuat Perubahan? It All Matters
Jangan pernah berpikir, hak suara anda itu tidak berguna. Sebaliknya, hak suara anda itu sangat berguna dan juallah semahal mungkin untuk membuat perubahan demi kepentingan bangsa dan negara. Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global PRESIDEN Barrack Obama sebelum menjadi State Senator di Illinois dan menjadi Presiden USA adalah seorang activist, tempatnya sebagai community activist. Apa itu community activist? Community activist adalah mereka yang secara volunteer mau meluangkan waktu untuk membantu masyarakat di sekitar guna mengatasi masalah yang dihadapi warga setempat, dalam segala hal, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, usaha, politik, sosial, hukum dan budaya. Intinya, seorang community activist adalah berkorban dan mengorbankan diri untuk membantu masyarakat setempat. Itulah yang dilakukan oleh Barrack Obama ketika belum terkenal dan dikenal di USA, jauh sebelum menjadi State Senator. Activist democracy dan activism di Forum Tanah Air (FTA) USA, FTA GLOBAL dan FTA-RI Nasional Indonesia adalah secara prinsip sama dengan community activist, hanya kita lebih fokus dalam urusan politik, ekonomi dan demokrasi. Namun demikian, sebagai activist kalian bebas memilih issue dan kegiatan yang kalian sukai untuk membantu masyarakat di sekitar anda. Kebutuhan yang sangat Penting in my view saat ini adalah memberikan edukasi publik untuk menjadi pemilik suara (voters) yang intelligence, brilliance dan punya harga diri. Kalian semua bisa menjadi seorang activist untuk bisa mengajak orang lain menjadi voters yang intelligence, brilliance dan punya harga diri dengan melakukan kegiatan avtivism didaerah kalian masing-masing. Jangan kalian jual hak suara kalian (vote) dengan harga yang sangat murah, Rp 50.000 atau Rp 100.000, tetapi mengorbankan kepentingan bangsa dan negara. Pentingnya bagi rakyat untuk memahami politik, paling tidak menjadi well-informed voters, kalau tidak bisa menjadi voters yang brilliance dan intelligence! Siapa itu voters yang intelligence dan brilliance? Tahukah mengapa Socrates itu awalnya tidak menyukai demokrasi dan demokrasi di Athen, Greece waktu itu diledekin oleh Socrates sebagai: Government of the MOB, by the MOB and for the MOB. The MOB yang dimaksud oleh Socrates adalah: 1). Ignorance voters 2). Un-informed voters 3). Ill-informed voters 4). Mis-informed voters 5). Mislead voters. Karena itu dalam demokrasi modern mulai 18th century onward, kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan demokrasi kuno diperbaiki dan ditutup dengan pillar demokrasi ke # 4 yang disebut Free Media atau Free Press, dengan freedom of the press, yang memiliki tugas dan tanggung-jawab to inform the public....! Kalau idealism journalism di Indonesia dijual murah demi isi perut, dibuat memeras dan cari duit, yang salah bukan demokrasi atau freedom of the press, tapi mental journalIist-nya....! Mendukung seorang Capres itu boleh-boleh saja dan saya tidak against any candidate. Yang saya inginkan, jadilah voters yang intelligence dan jangan mau dikibuli oleh Capres, Caleg, Cagub, Cawali, Cabup dan partai politik. Gunakan hak suara anda (vote) untuk memaksa para kandidat itu untuk membuat perubahan politik dan ekonomi lewat janji politik dan kontrak sosial secara tertulis, dengan materai Rp 10.000 dengan saksi-saksi dan kalau perlu dilegalisir di Notaris....! Karena perubahan politik lewat jalur conventional sudah tidak didengar oleh penguasa. Demo dan protes rakyat itu mudah tersalurkan dan cepat didengar pejabat negara yang punya rasa “malu” terhadap rakyat, punya rasa malu terhadap kedaulatan tertinggi rakyat, terhadap mandat yang diterima dari rakyat, tahu diri bahwa setiap bulan itu makan gaji juga dari uang rakyat, dan memiliki etika politik yang tinggi seperti di negara maju....! Lho wong ini berhadapan dengan pejabat negara dan regime ijazah palsu, tukang pembohong nomer wahid, the king of lip service rai gedhek, the king of HOAX maker, tidak punya malu terhadap kedaulatan tertinggi rakyat, bermental komunis, tidak punya rasa malu bahwasanya jabatan yang didudukinya itu adalah hasil mandat dari rakyat yang sifatnya sementara, gaji tiap bulan yang mereka makan juga uang dari rakyat. Pejabat negara dengan rai gedhek seperti itu sulit didemo dan diprotes dengan cara conventional....! Biar kalian demo dan protest teriak-teriak sampai mampus, tidak akan digubris oleh pejabat negara yang tidak punya malu, rai gedhek dan bermental komunis...! Satu-satunya jalan untuk memaksakan perubahan politik dari bawah ke atas adalah melakukan “long term demo” dengan specific Target dan strategy untuk mencapai tujuan demo dengan menciptakan Tekanan Ekonomi dan Tekanan Politik. Demo dan protes tanpa menciptakan Tekanan Ekonomi dan Tekanan Politik, sama saja bohong, hanya akan mendapatkan perhatian dari Media massa, media electronic dan media sosial. Hasilnya big zero insignificant...! Cara lain yang bisa ditempuh untuk memaksakan perubahan dari bawah ke atas adalah dengan membuat “janji politik dan kontrak sosial” secara tertulis dengan semua kandidat, untuk dipaksa membuat perubahan politik dan ekonomi lewat janji politik dan kontrak sosial. Bikinlah janji politik dan kontrak sosial itu secara tertulis, dengan saksi-saksi dan materai Rp 10.000 dan kemudian dilegalisir di Notaris. Ada 5 perubahan politik dan ekonomi yang minimal harus dituntut, dan sudah saya sebutkan berkali-kali dalam article sebelumnya. Simpan surat perjanjian dan kontrak sosial itu untuk keperluan kedepan...! Itu baru voters yang brilliance dan intelligence...! Karena suara kalian tidak gratis, dukungan anda punya nilai dan nilainya sangat mahal bagi partai politik dan semua kandidat...! Jangan pernah berpikir, hak suara anda itu tidak berguna. Sebaliknya, hak suara anda itu sangat berguna dan juallah semahal mungkin untuk membuat perubahan demi kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan partai politik, Capres atau Caleg...! Ketika kalian mulai jual mahal dengan hak suara anda, tidak memberikan dukungan secara gratis, maka para petinggi partai politik, kader partai politik, anggota DPR, Capres dan Caleg akan tunduk dan menghormati kalian. Trust me on this....! (*)
LQ Indonesia Law Firm Diundang Kemenkeu Terkait RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Surabaya, FNN – Maraknya kasus gagal bayar yang terjadi di Indonesia saat ini baik dari Koperasi maupun sektor keuangan yang telah diawasi Otoritas Jasa Keuangan tidak menutup kemungkinan terjadi gagal bayar seperti kasus fenomenal saat ini yakni kasus gagal bayar Koperasi Indosurya yang telah merugikan para nasabah tersebut hingga mencapai ratusan triliun. Pemerintah dalam hal ini lalai dalam mengawasi sektor-sektor keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat sehingga menelan banyak korban (rakyat), khususnya OJK, KEMENKOP, BAPPEBTI dan lembaga pengawas keuangan lainnya. LQ Indonesia Law Firm seperti diketahui berprestasi menangani berbagai kasus seperti gagal bayar, investasi bodong dalam bentuk koperasi simpan pinjam, robot trading, reksa dana, MTN, investasi sembako, dan lainnya. “Kasus-kasus yang kami tangani yakni Koperasi Indosurya, Koperasi Sejahtera Bersama, Robot Trading DNA PRO, Auto Trade Gold, Net 89, Mahkota, Oso Sekuritas, dan lainnya,” kata Managing Partner LQ Indonesia Law Firm Surabaya Adv. Rizki Indra Permana, SH, MH. “Dalam penanganan perkara kami sangat totalitas dalam membela dan meperjuangkan hak-hak korban klien kami, maka dari itu kami sangat vokal dalam menyuarakan isi hati para korban yang ingin mendapatkan keadilan. Rizki Indra Permana menuturkan, maraknya kasus penipuan dengan modus menghimpun dana masyarakat dengan alibi investasi dan Koperasi Simpan Pinjam dengan menjanjikan bunga cukup besar serta sudah mendapatkan pengawasan dari KEMENKOP dan OJK. “Bukan hanya sekali dua kali kasus yang serupa terjadi, tetapi banyaknya pelaku-pelaku yang memanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri dengan modus berupa Koperasi Simpan Pinjam dan investasi. Dari beberapa kasus yang sedang ditangani LQ Indonesia Law Firm telah dilaporkan resmi ke pada pihak Kepolisian RI dan beberapa kasus sudah masuk dalam persidangan,” tuturnya. ”Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Sektor Keuangan) mempercayai LQ Indonesia untuk andil dalam Penyusunan atau Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait KSP/USP,” ungkapnya. Dengan diselengarakannya konsultasi publik ini yang mengundang LQ Indonesia Law Firm untuk berkontribusi dalam pemikiran dan sebuah ide gagasan diharapkan mendapat sebuah pandangan dan masukan terkait Rancangan Undang-Undang KSP/USP untuk kepastian para korban. Rizki Indra Permana berharap, agar dengan dibentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait KSP/ USP dapat mengatur kehidupan dalam suatu negeri supaya masyarakat memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Selain itu pelaku yang menggunakan berbagai modus untuk melakukan penipuan terkait Koperasi Simpan Pinjam dan Investasi Bodong tidak dapat berkutik dengan pembelaan yang dilakukan karena adanya undang-undang tersebut, dan hak-hak korban dapat dikembalikan sepenuhnya,” ujarnya. Ia menjelaskan, diundangnya LQ Indonesia Lawfirm membuktikan bahwa pemerintah sudah mengakui eksistensi dan prestasi serta sumbangsih LQ dalam penegakan hukum kasus koperasi dan gagal bayar sektor keuangan. LQ Indonesia Law Firm dapat dihubungi di 08174890999 (Jabodetabek) dan hotline 081804544489 (Surabaya) untuk memberikan bantuan hukum terkait permasalahan hukum dan siap dalam penanganan perkara secara cepat dan tepat,“ pungkasnya. (mth/*)
Penyerapan APBN Rendah Mencerminkan Pengelolaan Keuangan Negara Gagal
“Artinya kalau memang punya belanja yang belum terserap ya kita pastikan diserap berkualitas, bukan kemudian harus jor-joran dibelanjakan,” jelas Febrio dalam kesempatan yang sama. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) INI jelas telah menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Surplus APBN begitu besar tapi PPN dan harga BBM dinaikkan dengan alasan APBN Akan Jebol, yang belakangan terbukti hanya isapan jempol alias pembohongan publik, dan kejahatan kepada rakyat? Tingkat penyerapan APBN begitu rendah, inflasi pangan sangat tinggi, pemerintah seharusnya membelanjakan APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok bawah. Tapi ini malah sebaliknya, menaikkan PPN dan harga BBM. Kok bisa pemerintah begitu jahat terhadap rakyatnya? Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, sisa uang belanja negara yang belum terserap nantinya bisa menjadi dana tambahan atau cadangan untuk pemerintah untuk APBN 2023. Apa itu tidak salah? Apa BKF tidak mengerti, bahwa APBN 2022 yang tidak terserap tidak bisa digunakan untuk APBN 2023? Penyesatan informasi? Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jum’at (28/10/2022), menyebutkan, tahun 2022 tersisa dua bulan lagi, namun masih ada Rp 1.200 triliun belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih belum terealisasi.Ia menjelaskan, di sisa akhir 2022, dari pagu belanja negara di dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun, pemerintah baru merealisasikan belanja sebesar Rp 1.913,9 triliun atau baru terserap 61,6% hingga 30 September 2022.Artinya masih ada Rp 1.192,5 triliun yang belum diserap atau dibelanjakan.“Daftar belanja kita ada Rp 3.000 triliun, kalau itu dieksekusi semuanya, itu masih ada Rp 1.200 triliun yang akan di-spend (dibelanjakan) dalam 2 bulan ke depan. That\'s really big money,” jelas Sri Mulyani dalam seminar yang diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (28/10/2022). Dengan anggaran belanja yang belum terserap tersebut, Sri Mulyani meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2022 masih akan kuat, bahkan diperkirakan lebih tinggi dari Kuartal II-2022 yang mencapai 5,44% (year on year/yoy).Febrio menambahkan, untuk sisa belanja negara yang sekira Rp 1.200 triliun itu bukan artinya harus dihabiskan atau dibelanjakan.Menurut pemerintah, pasalnya untuk membelanjakan uang sebesar itu pada sisa akhir tahun menjadi tantangan tersendiri.“Artinya kalau memang punya belanja yang belum terserap ya kita pastikan diserap berkualitas, bukan kemudian harus jor-joran dibelanjakan,” jelas Febrio dalam kesempatan yang sama. Sehingga apabila belanja negara dalam APBN 2022 tidak bisa terserap dengan baik, maka artinya pemerintah bisa menghemat anggaran dengan konteks belanja yang berkualitas. Seperti dilansir CNBC Indonesia, Jumat (28/10/2022 19:14 WIB), sisa uang belanja negara yang belum terserap itu, kata Febrio, nantinya bisa menjadi dana tambahan atau cadangan pemerintah untuk APBN 2023.“Jadi, tahun depan itu kita antisipasi menghadapi ketidakpastian, bahwa karena ketidakpastian tinggi tahun depan, kita pastikan bahwa kita akan punya cash buffer yang cukup dari tahun 2022,” jelas Febrio. (*)
Kejahatan dan Kelicikan Manusia Iblis
Bergaya mengejar bayangan radikalisme, terorisme, intoleran, dan bahkan fatamorgana politik identitas, rekayasa mereka sendiri. Dialah sebenarnya yang sedang memangsa bangsa dan negara ini. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KALAU itu Nash pasti akan terjadi karena semua ada genggaman pemilik yang serba Maha. Syetan atau Iblis akan menggangu manusia itu nash akan terjadi sampai saatnya bumi akan dihancurkan (hari Kiamat). Hanya ketika Syetan atau Iblis akan menggangu atau memusuhi manusia tetap ada rambu perjanjian yang syetan tidak akan bisa menerjang atau melanggarnya, yaitu ketika pada manusia berisi iman. Syetan atau Iblis akan melemah, mengecil dan menjauh. Ketika turun surat An Nash – Syetan atau Iblis bisa berwujud manusia ketika itu syetan, ia bisa masuk melalui aliran darah anak Adam (manusia), manusia bisa berubah menjadi liar, sadis, jahat, dan melebihi liciknya Iblis yang hanya tugas sebagai pembisik. Muncullah permusuhan saling memperdayai, saling bunuh antar manusia, bahkan saling memangsa sesama manusia yang mengaku umat beragama, apalagi dengan manusia bernyawa Dajjal. Manusia akan hilang kemanusiaannya berubah menjadi manusia hewan dan lebih hina karena akan sampai saling membunuh satu sama lain. Wahn yaitu awal lahirnya manusia kapitalis yang buas, jahat, dan licik. Indonesia lahir dari perjuangan para syuhada ulama dan sebagian manusia sufi yang melahirkan rambu penjaga aturan keseimbangan hidup bernegara yang bhineka dan diharapkan bisa hidup bersama dengan damai, kemudian dihancurkan oleh para Syetan atau Iblis Oligarki yang nafsunya hanya untuk mengejar dunia. Semua terperangkap di dalamnya hanya alasan nafsu, butuh makan dan udud. Mereka terus bermain akrobatik memutar balikan kebenaran sampai UUD ‘45 dan Pancasila diporak-porandakan. Anehnya mereka masih mengaku paling pancasilais. Bergaya mengejar bayangan radikalisme, terorisme, intoleran, dan bahkan fatamorgana politik identitas, rekayasa mereka sendiri. Dialah sebenarnya yang sedang memangsa bangsa dan negara ini. Bergaya negarawan – menipu diri memanipulasi kalimat dalam Pancasila hanyalah ucapan tanpa makna. Bahkan, sampai mengatakan bahwa agama adalah musuh Pancasila. Kondisi ini hanya bisa diatasi dengan bersatunya umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia, sadar semua dalam bahaya dan harus bisa membasmi Syetan atau Iblis yang telah menyesatkan konstitusi dasar negara kita. Segera kembalikan dan kembali ke Pancasila dan UUD ‘45 asli, jalannya adalah Revolusi! (*)
Hampir Dapat Dipastikan KTT G20 Gagal
Jelas klaim ini tidak sesuai fakta, apakah bangsa ini tidak ada rasa malu lagi, “membajak” prestasi pihak lain, pihak internasional, untuk diakui sebagai miliknya? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BAHWA KTT G20 bakal gagal, sudah terbayang sejak lama. Seharusnya Indonesia bersikap realistis atas kemungkinan gagal ini. Sikap realistis ini akan lebih dihargai, karena kegagalan KTT G20 akibat terjadi perang Rusia dan Ukraina (dengan dukungan NATO). Tepatnya akibat serangan Rusia ke Ukraina. Perang ini membuat anggota G20 terpecah, bahkan konfrontasi langsung di antara mereka, antara Rusia dan NATO. Dalam kondisi seperti ini, berapa besar kemungkinan mereka dapat duduk berdampingan di dalam KTT G20 seolah-olah tidak ada apa-apa? Sebagian besar anggota G20 adalah anggota NATO (7 negara) dan sekutu dekat NATO (3 negara: Jepang, Korea, Australia). Sikap NATO terhadap Rusia terkait Ukraina sangat jelas. Sejak 2014, NATO mengutuk keras aneksasi (menurut NATO) yang dilakukan Rusia terhadap teritori Ukraina, Crimea, serta tidak mengakui pendudukan ini. Serangan Rusia atas Ukraina pada Februari lalu mendapat respons langsung dari NATO, yang secara terbuka memberi bantuan kepada Ukraina dalam segala hal untuk mempertahankan teritorinya, sekaligus memberi sanksi kepada Rusia. Bantuan kepada Ukraina datang dari seluruh negara anggota NATO. Tentu saja bantuan dari AS sangat menentukan. Oleh karena itu, kegagalan KTT G20 bukan hanya tidak akan menghasilkan komunike dalam bidang apapun, tetapi lebih dari itu. Hampir dapat dipastikan Joe Biden dan Vladimir Putin tidak akan hadir, begitu juga dengan anggota teras NATO lainnya. Apa artinya KTT G20 tanpa kehadiran langsung kepala negara itu, khususnya AS dan Rusia? Artinya gagal! Klaim FIF Dalam rilisnya pada 9 September 2022 lalu, Bank Dunia mengungkapkan bahwa lebih dari US$1,4 miliar dalam komitmen keuangan telah diumumkan dan diharapkan lebih banyak lagi dalam beberapa bulan mendatang. Sejauh ini, komitmen telah dibuat oleh Australia, Kanada, China, Komisi Eropa, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, UEA, Inggris Raya, Amerika Serikat, Bill & Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust. Kita ketahui bahwa Financial Intermediary Fund (FIF) didirikan oleh World Bank untuk membantu negara berkembang (negara berpendapatan rendah dan menengah) menangani permasalahan pandemi yang didirikan pada 30 Juni 2022, dan mengadakan pertemuan pertama pada 8-9 September 2022. FIF juga melibatkan tenaga ahli dari WHO. Sejauh ini Bank Dunia berhasil mendapatkan komitmen senilai 1,4 miliar dolar AS dari berbagai negara dan yayasan philantropis dunia. Demikian dalam rilis World Bank pada 9 September 2022 lalu. Tapi, tahukah Anda, Presidensi G20 Indonesia telah mengklaim berhasil mengumpulkan FIF senilai US$1,4 miliar? Jelas klaim ini tidak sesuai fakta, apakah bangsa ini tidak ada rasa malu lagi, “membajak” prestasi pihak lain, pihak internasional, untuk diakui sebagai miliknya? Memang kasihan, bagi mereka yang miskin prestasi. Bisa jadi, mungkin klaim seperti inilah yang menyebabkan KTT G20 bakal gagal. (*)
Logika Cerdas Rocky Gerung: Luhut Cawapres Anies?
Dan sekaligus membuka kesempatan agar AHY dapat dipilih sebagai calon wakil presiden Anies, karena yang bersangkutan bukan dari rezim Jokowi selama dua periode ini. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) ROCKY Gerung sungguh sangat cerdas dalam menyampaikan misi di dalam diskusi publik. Sebelumnya elit Nasdem, Ahmad Ali, pernah mencetuskan atau mengusulkan, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai calon Wakil Presiden Anies Baswedan. Tanggapan publik ketika itu datar saja, bahkan bisa dibilang tidak ada reaksi. Sekarang kubu Anies mulai menentukan kriteria calon wakil presiden lebih serius, dan terukur. Apakah kriteria tersebut dari Anies atau dari NasDem, kurang pasti. Begitu mendapat kesempatan emas untuk membahas ini, Rocky Gerung tidak menyia-nyiakannya. Pertama, Rocky Gerung mengatakan bahwa kriteria atau check list yang dibuat kubu Anies Baswedan bukanlah untuk menyaring calon wakil presiden, tetapi untuk menghalangi: siapa saja yang tidak memenuhi kriteria maka tidak bisa menjadi wakil presiden Anies. Ini sebuah pengungkapan yang sangat penting dan brilian. Jelas, Rocky ingin mengatakan kriteria ini untuk mengganjal AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)! Luar biasa. Kedua, berdasarkan kriteria tersebut maka tidak ada satu orangpun yang memenuhi syarat dan bisa menjadi calon wakil presiden Anies. Kecuali hanya satu, yaitu Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Dengan pernyataan ini, Rocky ingin memainkan psikologis pendukung atau relawan Anies, Rocky ingin memancing kemarahan relawan Anies. Karena Rocky tahu bahwa relawan Anies tidak akan setuju kalau LBP menjadi wakil presiden Anies. Sebabnya, LBP dikenal luas sebagai orang yang sangat penting di belakang semua kebijakan Jokowi saat ini, yang banyak menuai protes dari masyarakat luas dan relawan Anies khususnya. Diharapkan, reaksi marah relawan Anies Baswedan dengan sendirinya akan menghentikan kubu Anies mencalonkan Luhut sebagai calon wakil presiden Anies. Bahkan diharapkan akan berdampak lebih luas, bukan hanya Luhut yang mendapat penolakan, tapi semua pihak yang terkait rezim oligarki ini. Artinya, inti dari pernyataan Rocky adalah untuk menutup kemungkinan Anies berkolaborasi dengan oligarki. Dan sekaligus membuka kesempatan agar AHY dapat dipilih sebagai calon wakil presiden Anies, karena yang bersangkutan bukan dari rezim Jokowi selama dua periode ini. Yang lebih hebat lagi, Rocky Gerung bersedia menjadi orang yang dicaci-maki oleh pendukung dan relawan Anies, karena berani “menghina” Anies dengan mendampingi Luhut sebagai wakil presiden Anies. Sungguh brilian! (*)
Mujahid Dakwah Abdullah Said
Abdullah Said adalah mujahid dakwah multi talenta, sebagai sosok teoretisi dan praktisi. Acuan dakwahnya adalah sirah nabawiyyah, yang dalam tempo 23 tahun berhasil membangun peradaban baru. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta GAJAH mati itu meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasa. Sebuah peribahasa tentang seseorang yang gemar berbuat baik semasa hidupnya, setelah meninggal dunia kebaikannya akan selalu dikenang. Salah satu mujahid dakwah menuju jalan Allah ialah KH Abdullah Said (1945-1998). Sejak belia Abdullah Said sudah menekuni syiar Islam. Pendiri organisasi kemasyarakatan Islam Hidayatullah ini mencurahkan seluruh usianya di jalan dakwah. Sejak muda ia menghayati makna amalan ikhlas lillahi taala. Tidak ada kata lelah dan menyerah dalam usaha menegakkan amar maruf nahi munkar. Ia lahir dengan nama Muhsin Kahar, bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 di Desa Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ayahnya, Abdul Kahar Syuaib, beliau dai sekaligus imam kampung setempat. Ibundanya, Aisyah. Saat berusia 10 tahun, Muhsin Kahar alias Abdullah Said hijrah ke Makassar, mengikuti ayahnya. Sebelum hijrah ke Makassar, Abdullah Said hanya sempat menyelesaikan pendidikan sekolah dasar hingga kelas tiga. Pendidikan formalnya tersebut dilanjutkannya di kota tersebut. Lulus dengan predikat terbaik, Muhsin Kahar melanjutkan pada sekolah agama, yakni Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) dengan ikatan dinas enam tahun. Ia pun meneruskan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Makassar. Abdullah hanya bertahan dua semester di kampus tersebut. Sebab, ia merasa tidak memperoleh ilmu baru di bangku kuliah. Antara energi dan waktu yang dikeluarkan dan hasil yang didapat dianggapnya tidak sebanding. Abdullah Said otodidak. Ia membaca banyak buku bertema agama Islam. Di antara penulis favoritnya ialah Buya Hamka, A Hassan, M Isa Anshari, dan M Natsir. Banyak majelis kajian didatanginya pada masa rihlah keilmuan nonformal ini. Begitu pula masjid-masjid tempat menimba ilmu dan hikmah dari sejumlah ulama. Semangat menuntut ilmu membuat Abdullah Said merantau dari satu daerah ke daerah lain. Salah satu daerah tujuannya ialah Ponorogo, Jawa Timur. Ia menyambangi Pondok Modern Darussalam Gontor walaupun hanya sepekan. Abdullah Said lalu menuju Pondok Pesantren Persis Bangil, tempat bertukar pikiran dengan Ustaz Mansyur Hassan. Berkat persahabatannya dengan putra ulama Persatuan Islam (Persis) A Hassan itu, ia kerap diundang untuk menjadi khatib di masjid-masjid Persis. Tiga bulan berikutnya, ia ke Jakarta untuk menimba ilmu dari sejumlah tokoh Muslim di sana. Barulah kemudian kembali ke Sulawesi Selatan untuk berdakwah. Sejak 1966 Ustaz Abdullah berkiprah di persyarikatan Muhammadiyah. Pertama-tama melalui Pemuda Muhammadiyah Cabang Sulsel dan Sultra. Dari persyarikatan tersebut ia mempelajari bagaimana sistem kaderisasi dai berjalan efektif. Inilah bekal yang sangat berharga untuk kelak merintis pesantren dan ormas Hidayatullah. Sebagai aktivis Pemuda Muhammadiyah, ia pernah menggemparkan seluruh Makassar. Cerita bermula pada 27 Agustus 1969. Bersama para pemuda Muhammadiyah Makassar, ia melakukan penyerbuan tempat perjudian lotto. Banyak tokoh muda Muslim setempat yang diamankan di ruang tahanan Kodim 1408 Makassar. Atas saran sejumlah kawannya, ia pun meninggalkan kota itu. Dalam kondisi dikejar-kejar aparat kepolisian, ia pun memutuskan untuk mengganti nama, dari Muhsin Kahar menjadi Abdullah Said. Kota Balikpapanm Kalimantan Timur menjadi lokasi hijrahnya pada Maret 1970. Masyarakat Muslim setempat menerimanya dengan tangan terbuka. Setahun kemudian ia berhasil mengumpulkan sejumlah anak muda. Mereka kemudian diarahkan untuk mengikuti kaderisasi dai. Proses yang disebut Training Center (TC) Darul Arqam itu berlangsung dua kali, yakni tahun 1970 dan 1972, di kota tersebut. Selama di Kota Balikpapan, Ustaz Abdullah Said selalu mengamati kondisi kehidupan umat Islam. Menurutnya, kaum Muslimin sudah mulai terseret arus gaya hidup hedonisme. Anak-anak muda itu cenderung tertarik pada kesenangan duniawi, alih-alih menekuni ilmu-ilmu agama. Di daerah berjulukan Kota Minyak itu, sang ustaz ingin menggalakkan TC Darul Arqam. Bahkan, visinya ialah mewujudkan sebuah kampung kaderisasi muballigh. Dengan demikian, penempaan generasi muda di dalamnya dapat berlangsung dengan lebih intens. Ia mulai mengomunikasikan gagasannya itu kepada sejumlah dai, baik yang sebaya maupun senior. Jaringan Muhammadiyah yang ada di Kalimantan didayagunakannya untuk itu. Begitu pula dengan ormas-ormas lain. Pada awalnya, mereka mengira bahwa Ustaz Abdullah semata-mata hendak menyebarluaskan TC Darul Arqam, agar seperti kaderisasi dai di lingkungan Pemuda Muhammadiyah. Namun, pada akhirnya disadari bahwa ulama dari Sulawesi Selatan itu ingin “bergerak” lebih maju. Yakni, merealisasikan sebuah tempat yang memang khusus dibuat sebagai kawah candradimuka para pemuda Muslim. Tak butuh waktu lama Ustaz Abdullah dikenal luas reputasinya sebagai seorang orator ulung. Banyak masjid di Balikpapan yang mengundangnya berceramah. Dalam tiap kesempatan tausiyah, ia menyelipkan pesan tentang pentingnya membangun kawasan kaderisasi dai. Allah SWT memudahkan jalannya. Sejumlah tokoh mendukung gagasannya. Hasan Ibrahim, alumnus Pesantren Krapyak yang pernah juga menimba ilmu di Akademi Tarjih Muhammadiyah. Muhammad Hasyim HS, yang pernah nyantri di Pondok Modern Gontor. Dan, Muhammad Nazir Hasan seorang dai lokal yang saat itu sedang belajar di Akademi Tarjih Muhammadiyah. Mereka membantu Ustaz Abdullah mewujudkan impiannya, membangun kampung perkaderan di Balikpapan. Pada 1 Muharram 1393 Hijriyah atau 5 Februari 1973 dia diberi sebuah lahan di Karang Bugis, Kalimantan Timur. Berdirilah kompleks pondok pesantren yang dinamakan Hidayatullah. Pada 1976, Ustaz Abdullah menerima wakaf berupa tanah seluas 5,4 ha dari seorang dermawan. Lokasi area itu di Gunung Tembak, sekira 33 km dari Kota Balikpapan. Dengan sokongan dari Walikota Balikpapan saat itu, H Asnawie Arbain, berdirilah pusat pembinaan Hidayatullah di sana. Pesan untuk Para Dai Sejak 1970-an, Ustaz Abdullah Said alias Muhsin Kahar telah cukup sukses dalam menghadirkan kaderisasi dai. Terlebih lagi, pada masa itu mulai mendirikan Pesantren Hidayatullah – yang di kemudian hari bertransformasi menjadi organisasi masyarakat (ormas) Islam. Kawasan Gunung Tembak, Kalimantan Timur, yang semula hanya tanah semak belukar, diubahnya menjadi cahaya peradaban. Dari sanalah para pemuda Muslim dididik dan ditempa agar menjadi muballigh yang andal, baik pada aspek ilmu dan kognitif, maupun mental dan akhlak. Salah satu target Ustaz Abdullah ialah menyebarkan syiar Islam seluas-luasnya, termasuk ke daerah-daerah pedalaman di Tanah Air. Sejak tahun 1975 para pemuda yang lulus kaderisasi di Gunung Tembak dikirim ke banyak kawasan yang kini diistilahkan sebagai 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Dalam setiap momen pelepasan dai ke daerah 3T, Ustaz Abdullah Said selalu memberikan nasihat. Para mubaligh itu hendaknya selalu menautkan hati dan pikiran kepada Allah SWT. Dengan begitu, lelah mereka insya Allah menjadi ibadah. Dalam menyampaikan dakwah, mereka juga disarankan untuk menggunakan tutur kata yang santun dan komunikatif, guna hindari permusuhan di antara sesama Muslimin. Salah satu kiat yang disampaikan ialah kebiasaan tahajud. Kalau bisa, jangan lewatkan satu malam pun tanpa melakukan shalat lail. Kini, Hidayatullah telah menapaki usia 50 tahun. Sejak pertama kali dibentuk sebagai yayasan, hingga diresmikan sebagai sebuah ormas, Hidayatullah terus berkiprah di Indonesia. Spirit Ustaz Abdullah Said selalu menjadi inspirasi sehingga seluruh aktivitas yang memantapkan hati dengan gigih di jalan dakwah. Hidayatullah telah memiliki 33 dewan perwakilan wilayah, 260 perwakilan daerah, dan 70 cabang. Banyak lembaga pendidikan didirikan di bawah naungan ormas tersebut. Di antaranya 200 Pusat Pendidikan Anak Saleh (PPAS), yang di dalamnya seratusan anak yatim diurus dan dididik. Ada pula lembaga pendidikan tinggi, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah di Depok, Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim (STAIL) di Surabaya, dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan. Bahkan, pada 2013 berdirilah STT STIKMA Internasional Malang. Program kaderisasi dai terus berlangsung. Setiap tahun sekira 150 dai muda dikirim ke daerah-daerah. Hampir selalu 50 persen di antaranya merupakan alumni pendidikan tinggi. Abdullah Said adalah mujahid dakwah multi talenta, sebagai sosok teoretisi dan praktisi. Acuan dakwahnya adalah sirah nabawiyyah, yang dalam tempo 23 tahun berhasil membangun peradaban baru. Generasi terdahulu telah menabur benih-benih jihad fi sabilillah, tugas dari generasi masa kini adalah menyemai, merawat, dan mengembangkannya. Nashrun minallah wa fathun qarib... yang artinya, Pertolongan Allah dan kemenangan sudah dekat… (*)
Rocky Gerung Goyang Logikanya
Otomatis statement tawaran LBP sebagai Cawapres Anies Baswedan tersebut otomatis akan mental dan tidak berbasis realitas terbaca hanyalah akal-akalan bulus dari akal yang tidak sehat. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ROCKY Gerung (RG) bakal membentuk gerakan Liga Boikot Pemilu (LBP) sebagai bentuk protes atas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold berupa kepemilikan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional seperti diatur dalam UU Pemilu. Mulanya, ia meminta partai-partai politik menggugat ambang batas 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) demi demokrasi Indonesia. Rocky menganggap seharusnya tidak ada presidential threshold dalam pencalonan presiden pada pilpres. “Kalau kalian masih berupaya koalisi demi merebut tiket, itu artinya kalian enggak paham demokrasi. Kalau kalian enggak paham, saya akan pimpin gerakan untuk boikot pemilu, namanya LBP, Liga Boikot Pemilu,” ujar Rocky mengutip 20Detik, Kamis (23/6/2022). Suara lantang dan penuh keyakinan masih basah mengiang-ngiang di benak masyarakat penuh harap kejutan apa yang akan dilakukan oleh Bung Rocky Gerung tersebut. Namun, lho, lho, lho ada bisikan demit dari mana tiba-tiba mengeluarkan statement Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai Cawapres Anies Baswedan. Dengan nada serius lebih lanjut mengatakan: “Cuman satu, Luhut Binsar Panjaitan, saya serius. Kalau kita logika bagus begitu cara berpikirnya,” ucap Rocky Gerung dalam diskusi bertajuk \'Siapa Cocok Dampingi Anies\' yang diselenggarakan FNN, Rabum 2 Oktober lalu. Seolah ada beban dengan tekanan hanya Luhut yang memenuhi kriteria sebagai pendamping Anies Baswedan. Sampai di sini bisa dibaca, ada yang tidak wajar pada Rocky Gerung dan pasti sangat dipahami membicarakan Cawapres ketika Anies sendiri belum menjadi Capres resmi, adalah lelucon yang tidak lucu. Bisa saja seorang Capres akan dideklarasikan dalam satu paket dengan wakilnya. Sekalipun tidak wajar dan terkesan RG sedang menggoyang atau mungkin akal sehatnya mulai goyang, dampak politiknya cukup besar. Tidak penting soal reaksi Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS yang konon akan mengusungnya, ada indikasi kuat RG telah bermain politik praktis akan melemparkan Anies dari bursa Capres 2024. Apakah RG sudah masuk dengan kekuatan politik besar akan menggangu Anies? Hanya sekedar prediksi bisa salah dan bisa benar. RG mengemas ada tiga poin kriteria pendamping yang dibutuhkan Anies di antaranya: - memiliki elektabilitas yang tinggi, mampu menstabilkan politik parlemen dan bisa membangun Indonesia dengan gaya teknokrat. - orang yang mampu berkontribusi dalam memenangkan Anies adalah yang berasal dari wilayah sekuler bukan dari elektoral Anies. - pendamping yang mampu menertibkan begundal-begundal DPR adalah orang yang pernah menjadi koboi. Ketiga poin tersebut dalam standar akal sehat langsung patah. Bahwa orang yang mampu untuk menertibkan koboi-koboi politik juga harus pernah jadi koboi. Itu kedunguan yang terang benderang. Tidak mungkin: Koordinator Oligarki harus bunuh diri dan sebelumnya harus membunuh geng komplotannya. Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk, menuturkan bahwa kemampuan politik Anies Baswedan mendapat penilaian tertinggi, khususnya kemampuan memenangi negosiasi dalam tarik-menarik di antara berbagai kepentingan. Jangan lupa fenomena pendukung Anies Baswedan muncul spontan, tampak sangat masif, histeris dan lebih kuat dari pendukung Prabowo – Sandi saat itu. Para pendukung datang karena belive, yaitu bertemunya sebuah keyakinan antara nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesederrhanaan dan kesopanan dengan figur Anies. Bagi umat Islam jauh lebih melekat karena faktor ghiroh. Dan, hebatnya Anies memiliki pendukung lintas agama dan golongan yang bersih dari kepentingan-kepentingan kelompoknya. Apakah Rocky Gerung lupa bahwa pendukung Anies tipe believe lebih kuat dari tipe interested. Kalimatnya sederhana: “I have believed with Mr Anies Baswedan: Saya sudah percaya dengan bapak Anies Baswedan”. Tanpa minta imbalan selain imbalan untuk bisa hidup bersama dikemudian hari. Pada tipe believe apapun yang masuk pada dirinya akan terfilter sebagai penguat referensi atau bahkan akan ditolak. Believed untuk dipahami bukan untuk didiskusikan. Otomatis statement tawaran LBP sebagai Cawapres Anies Baswedan tersebut otomatis akan mental dan tidak berbasis realitas terbaca hanyalah akal-akalan bulus dari akal yang tidak sehat. Sebagaimana warga negara sah dan biasa saja ketika seseorang sudah ada kepentingan politik harus siap berkonflik kepentingan demi ambisi dan tujuan politiknya. Kekuatan seseorang membuat pesan politik biasanya karena ada faktor antara lain: - Ada pesanan dari seseorang yang memiliki kedudukan, wewenang dan kekuasaan. - Ada misi dan kepentingan pribadi dan golongannya. - Ada hubungan afiliasi (hubungan agama, darah, perkawinan maupun hubungan pertemanan). - Ada gratifikasi dan fasilitas lainnya. Saya percaya Bung Rocky Gerung dengan kemampuan intelektualnya yang luar biasa sedang menggoyang akal sehatnya atau memang ada gangguan, sehingga akal sehatnya sedang goyah dan goyang. Sampai lupa dengan Liga Boikot Pemilu (LBP)-nya. (*)
Rocky Gerung: Demo Tuntut Jokowi Mundur Itu Ada Alasan, Nodong Senjata, Itu Baru Makar
MENGAPA setiap kali ada unjuk rasa Presiden Joko Widodo kabur dari Istana sehingga terkesan menghindar? Itulah yang terjadi pada Jun’at, 4 November 2022. Bersamaan dengan moment tersebut, pada paginya, Presiden Jokowi secara mendadak ada agenda kunjungan ke Jawa Timur, tepatnya ke Mojokerto. Mengutip Antara, keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden menyatakan Presiden Jokowi beserta rombongan lepas landas menumpangi pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekira pukul 7.30 WIB.Presiden dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, disambut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto, dan Danlanudal Juanda Kolonel Laut Heru Prastyo.Dari bandara, Presiden melanjutkan perjalanan menuju pabrik bioetanol PT Energi Agro Nusantara (Enero) di Mojokerto. Di sana, Presiden menghadiri acara “Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi”. Mengapa Presiden Jokowi sering menghindar ketika terjadi demonstrasi yang digelar rakyatnya? Untuk menjawabnya, wartawan senior FNN Hersubeno Arief berdialog dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Offial, Sabtu (5/11/2022). Berikut petikannya. Bung Rocky, ini rupanya media itu memperhatikan kenapa Pak Jokowi setiap kali ada unjuk rasa pasti selalu meninggalkan Istana. Dan, ada saja yang tadinya enggak ada kegiatan, tiba-tiba ada kegiatan. Dalam kasus yang kemarin, demo 411 itu kan banyak sekali yang unjuk rasa kemudian minta Pak Jokowi mundur. Tapi pada saat yang bersamaan ternyata Pak Jokowi pergi ke Jawa Timur, ke Mojokerto. Dan alasan dari biro protokol Istana, katanya Pak Jokowi sudah punya jadwal lama yang tertunda, dan oleh Pak Menteri BUMN diminta lagi untuk hadir. Tapi kenapa dipilih bersamaan dengan aksi unjuk rasa di sekita Istana? Itu yang dipertanyakan media. Ya, sudah terjadi berapa kali itu. Kalau satu kali itu kebetulan, kalau dua kali kebangetan, kalau tiga kali ketakutan. Kalau sekali lagi kedunguan namanya. Kan orang akhirnya catat pola Pak Jokowi bereaksi terhadap politik. Terhadap relawan Jokowi, dia begitu senang gembira, ada di dalam suasana, lalu terbawa gelak tawa, dan terlihat kalimatnya jadi berbunga-bunga tuh. Itu kalau dengan relawan. Tetapi, kalau dengan demonstran, mahasiswa, guru, buruh, itu sepertinya enggak mau menyambut kan. Kalau nggak mau menyambut enggak apa-apa kan, kirim wakil saja. Tetapi, akhirnya jurnalis tahu bahwa polanya nanti Pak Jokowi pasti akan minta pagi-pagi buatkan saya agenda untuk keluar kota tuh. Kira-kira begitu kan. Itu sebetulnya sejenis kepengecutan. Karena itu rakyat dia, dia mesti hadapi dan apapun yang disebut kalau 411 pasti warnanya Muslim. Dan itu justru harus dihadapi oleh Pak Jokowi karena selama ini yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi, yang sedang dikerjakan Pak Jokowi, adalah memecah-belah bangsa dengan isu-isu Islamofobia. Saya sebut Pak Jokowi dalam pengertian administrasi, kebijakan-kebijakan yang memecah-belah bangsa itu makin lama makin terlihat. Buzzer-buzzer Pak Jokowi nggak henti-hentinya lakukan Islamofobia. Jadi, kelihatannya politik Islam dipancing untuk demonstrasi supaya diperlihatkan bahwa ini betul-betul Islamofobia politik Islam. Jadi, jebak menjebak itu sebetulnya. Dan, itu buruk sekali. Satu peristiwa dikaitkan dengan peristiwa yang lain, lalu di ujungnya, oh itu karena Islam tuh. Ya memang karena Islam itu mayoritas, tapi kan kita mesti tahu bahwa yang diperjuangkan Islam itu adalah keadilan, bukan negara Islam yang diperjuangkan tuh. Bahwa narasinya begitu itu adalah hak komunitas itu untuk membayangkan keadilan di dalam satu kekhalifahan. Tapi, sebetulnya kan secara historis itu enggak mungkin. Apalagi, secara ekonomi untuk membiayai revolusi menuju negara Islam. Jadi, sebetulnya kan dengan mudah kita anggap bahwa enggak, itu hanya ingin protes terhadap ketidakadilan. Secara teknis nggak mungkin itu terjadi. Tetapi, Pak Jokowi sudah keburu punya pikiran bahwa ini ngapain nemuin mereka yang beroposisi berbasis agama. Jadi, Pak Jokowi sebetulnya kalau dia masuk akal politiknya, dia bisa temui demonstran supaya terlihat bahwa Pak Jokowi tidak pro Islamofobia. Nah, sementara ini, kalangan Pak Jokowi, termasuk orang-orang yang tadinya punya pandangan demokratis, itu kemudian mengolok-olok politik muslim, lalu membentur-benturkan dengan data kependudukan bahwa yang Kristen itu seharusnya satu blok, jangan terpecah belah. Itu mereka justru memprovokasi politik identitas. Jadi kalau ditanya apa ya akan diwariskan oleh Pak Jokowi? Satu, adalah IKN yang mangkrak; dua, adalah masyarakat yang terbelah. Ya ,oke. Mari kita dudukkan secara proporsional ya tentang demokrasi dan kemudian hak publik, hak warga negera untuk melakukan unjuk rasa, di Indonesia ini kelihatannya seolah-olah bahwa kalau unjuk rasa itu identik bahwa akan terjadi kerusuhan atau kekacauan. Dan itu yang kemudian membuat aparat keamanan bertindak represif dalam soal unjuk rasa. Padahal, sebenarnya hak menyatakan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Ya, itu yang harus diamankan. Jadi, hak saya untuk demonstrasi itu yang mesti dijaga, bukan dipamer-pamerkan bahwa hak saya akan merusak demokrasi. Justru terbalik. Hak saya minta dijaga supaya demokrasi itu betul-betul tumbuh di dalam perbedaan pandangan. Kan demonstrasi itu tanda ada perbedaan pandangan. Nggak mengangguk-ngangguk saja seperti ketua-ketua partai yang ngangguk-ngangguk di depan Presiden. Rakyat membutuhkan ekspresi. Kalau alasannya itu berbahaya, di mana ada demonstrasi yang tidak menimbulkan semacam kerusuhan? Tapi, tidak ada kerusuhan yang membahayakan demokrasi kalau betul-betul aparat bekerja sesuai dengan SOP. Karena itu yang terjadi. Sekarang kita ditakut-takuti, kalau ada kumpulan massa itu berarti akan terjadi seperti Kanjuruhan. Oh enggak. Lain. Itu SOP yang buruk pasti akan terjadi seperti yang di Kanjuruhan. Sekarang pagelaran musiknya Ahmad Dhani nggak bisa dilakukan karena dianggap itu akan mengarah pada keributan. Kalau begitu nanti kampanye juga nggak usah dilakukan karena akan mengarah pada keributan. Jadi, semua kumpulan massa ditakuti. Padahal, sebetulnya tugas aparat memungkinkan kumpulan massa itu berjalan dengan damai. Orang yang nonton musik enggak akan merusak, dia mau senang-senang saja. Kecuali ada gas air mata dilemparkan pada penonton, ya panik lagi kan. Jadi, hal-hal yang sudah pernah terjadi, jangan jadi preteks bahwa itu akan terjadi lagi. Justru itu yang mesti dibuktikan bahwa tidak akan terjadi seperti Kanjuruhan. Jadi, jangan karena ada Kanjuruhan maka semua perhimpunan manusia itu, crowd ini yang mau dilarang. Kan jeleknya begitu cara berpikir kekuasaan. Nanti terjadi seperti Kanjuruhan. Nah, justru mesti dicegah supaya jangan terjadi Kanjuruhan. Kan terbalik-balik. Saya kira agak berbeda ya Bung Rocky karena musiknya Ahmad Dhani, kita tahu dia seorang pemuda dan kita tahu dia orang yang sangat kritis terhadap pemerintahan. Dan kita tahu juga kemarin misalnya ketika acara Jakarta Berdendang juga sempat menimbulkan (kisruh), mereka itu bukan oposisi, justru menimbulkan entertaimen. Tadi malam juga berlangsung pertunjukan Korea atau apa gitu kemudian ada sejumlah penontonnya berdesak-desakan, kemudian sampai ada yang pingsan. Akibatnya pertunjukan kemudian dihentikan. Saya kira ini kita masih terpengaruh dalam situasi Kanjuruhan, di Taiwan, di Seoul Korsel, dan sebagainya sehingga membuat petugas keamanan tidak mau mengambil risiko. Ya. Lama-lama orang naik Transjakarta juga dianggap potensial untuk desak-desakan segala macam. Jadi, kepanikan itu justru yang membuat kita merasa kalau begitu nggak ada caranya dong untuk menjamin bahwa perkumpulan manusia itu dalam bentuk ekspresi atau nonton musik atau apapun itu bisa dimungkinkan untuk dilakukan tanpa ada kecemasan. Kan tugas dari pengatur ketertiban publik adalah menjamin keamanan, bukan mengamankan orang yang akan menonton. Kan itu beda. Jadi, sebetulnya konsep kepublikan kita itu berubah sama sekali karena kita akhirnya masuk dalam kecemasan yang kita buat sendiri sebetulnya. Padahal, dengan Kanjuruhan, mesti ada semacam pembelajaran supaya nggak akan lagi ada contoh yang lain, yang menjurus pada situasi seperti di Stadion Kanjuruhan. Demikian juga soal demonstrasi, presiden pasti tahu bahwa ini akan ada potensi untuk jadi kerusuhan maka dia pergi dari situ tuh. Justru dia pergi dari situ menimbulkan semacam dendam sehingga nanti akan balik lagi demonstran. Dan pengamanan dengan mudah dilakukan, bahkan di awalnya 212 juga Pak Jokowi temui dan enggak ada apa-apa itu. Karena orang mau mengeluh, rakyat itu mau mengeluh pada pemimpinnya, eh pemimpinnya kabur. Bagaimana jalan pikirannya? Itu kan rakyat dia. Nah, kalau rakyat mengeluh ya dia mesti dengar. Bukan dia tutup telinga, apalagi melarikan diri, artinya dia tidak bertanggung jawab sebetulnya tuh. Dan itu sudah berkali-kali kan. Jadi orang lihat oh polanya begitu, mentalnya segitu doang. Kalau ngancem-ngancem pada ketua partai bisa, tapi menemui demonstran kok nggak berani kan. Jadi, akhirnya timbul satu kesan bahwa ya ada perilaku yang oportunis sebetulnya pada kepala negara kita. Oke. Mari kita dudukkan juga secara proporsional karena saya menyimak ini (kita tonton video-video dari aksi kemarin) unjuk rasa 411. Oke, di situ memang muncul juga tuntutan agar Presiden mundur. Dan kita selalu menganggap kalau tuntutan mundur itu bukan berarti harus makar loh ya, karena itu juga dijamin secara konstitusi untuk menuntut seorang presiden mundur. Yang nggak boleh itu justru tuntutan untuk seorang presiden yang mau maju terus sampai tiga periode kan. Justru itu yang dilarang oleh konstitusi. Ya, saya dapat banyak postingan dan banyak buzzer yang menganggap ini sudah makar nih. Lah, orang minta presiden mundur itu ada alasannya. Kalau ditodong dengan senjata untuk mundur baru itu namanya makar. Ini permintaan dengan analisis kan Jadi, itu mundur demi kebaikan bangsa sebetulnya, bukan untuk menghancurkan bangsa. Tapi, karena sudah timbul semacam antipati, kalau yang ngomong oposisi maka itu buruk, lalu presiden menganggap bahwa ya sudah enggak usah diladenin gitu. Ya enggak perlu diladeni juga. Kan itu cuma wacana. Artinya, didiemin aja, enggak usah dibalas dengan itu makar segala macam. Jadi, hak untuk mengucapkan kejujuran pikiran terhalang karena ketakutan akan adanya pidana. Kalau saya bilang presiden mundur saja karena enggak mampu untuk membereskan potensi perpecahan bangsa yang basisnya rasialisme, yang basisnya agama, yang basisnya primordial. Ini memang faktanya. Memang faktanya bangsa ini terbelah kok. Sudah berkali-kali Presiden minta supaya sudah selesaikan konflik masa lalu, tetapi jalan terus. Yang provokasi siapa, ya pihak presiden, pihak pendukung presiden yang terus-menerus menganggap bahwa jangan sampai negara ini jatuh pada pemimpin yang namanya kearab-araban atau Islam atau radikal atau radikun segala macam, itu kan terbaca betul oleh publik bahwa itu adalah kerjaan para pendukung Presiden. Itu bodohnya di situ tuh. Berupaya untuk membangkitkan harapan pemimpin baru, tapi takut kalau ada pemimpin baru yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Padahal biasa saja. Kan itu cuma dihitung policy Anies misalnya apa bedanya jenis keadilan Anies dengan jenis keadilan Ganjar. Kan orang mau tahu. Jadi, orang enggak mau lihat ada perspektif lain, kalau setelah Jokowi harusnya Ganjar itu. Oleh karena itu, Ganjar harus didukung oleh Islam maupun oleh Kristen. Kan itu yang dipromosikan sekarang dengan segala macam ancaman. Kalau Kristennya terbelah maka Ganjar akan kalah itu. Apa itu. Dari mana risetnya. Itu omong kosong yang kosongnya sangat besar. Oke, kita ini kelihatannya masih berkutat terus pada hal-hal yang seperti itu, yang seharusnya nggak perlu terjadi lagi. Dan ini yang menurut saya membuat kita nggak pernah maju sebagai bangsa, karena hal-hal yang elementer ini nggak pernah kita beresin. Justru malah yang hal-hal yang remeh temeh yang kita perdebatkan terus. Kalau misalnya orang menilai di ujung pemerintahan Pak Jokowi apa yang ditinggalkan Pak Jokowi itu: yang pertama adalah dendam yang berketerusan dan itu membahayakan yang kita sebut peradaban demokrasi ke depannya yang akan dihuni oleh anak-anak milenial. Karena itu anak-anak milenial menganggap ini ngapain kita terus memuja NKRI harga mati, kalau yang terjadi terus adalah persaingan, pertentangan, dan nggak ada satupun perintah Pak Jokowi untuk menghentikan olok-olok itu yang didengar oleh buzzer-buzzer beliau. Jadi, buzzer-buzzer Pak Jokowi ini juga enggak mau dengar apa yang sudah diterangkan oleh Pak Jokowi. Hentikan sinyal-sinyal primordial itu, tetap berjalan. Hentikan sinyalnya rasis, tetap berjalan. Hentikan Islamofobi, tetap berjalan. Jadi partai-partai pun yang seharusnya bersifat moderat, ikut di dalam orkestrasi yang Islamofobis semacam itu. (sof/sws)
Gratifikasi Jokowi Ada di Balik Dinding
Jangan sampai terkecoh dengan penampilan yang mengintimidasi atau menyilaukan, sehingga merancukan penampilan lahiriah dengan apa yang menggerakkannya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “MANUSIA mengandalkan tenggorokan untuk pernapasan dan (juga) untuk memelihara nyawanya. Ketika tenggorokan dicekik, organ panca indranya akan kehilangan kepekaannya dan tidak lagi berfungsi normal. Ia tidak akan sanggup merentangkan anggota anggota tubuhnya, akan menjadi kebas dan lumpuh. Tak akan sanggup bertahan dan akhirnya mati”. (The Wiles Of War). Ketika pilar kekuasaan dan pilar penopang menghadapi musuh mulai kritis gratifikasi kekuasaannya mulai retak, yang bersangkutan akan kelihatan linglung, nanar, dan gelisah. Gratifikasi Presiden Joko Widodo sudah terlacak oleh rakyatnya, apa yang membuat masih bisa bertahan, siapa yang memandu tindakannya dan sumber yang melandasi kekuatannya. Semua bukan bersumber dari kekuatan dalam dirinya. Gerakan fisik sudah terlihat seringkali penampilan lahiriahnya dilebih-lebihkan. Bahkan sesekali menyesatkan karena kuasa tidak berani menunjukkan kelemahannya. Di balik penampilannya tersebut itulah “pusat gravitasi”. Pusat segala kuasa dan gerakannya tersebut tergantung yang akan mengatur keseluruhannya. Menyerang pusat gratifikasi ini, menetralkan, atau malah menghancurkannya adalah serangan paling hakiki keseluruhan strukturnya akan ambruk. Memukul dan menyerang di sini adalah cara terbaik untuk mengakhiri konflik secara pasti dan ekonomis. Jangan sampai terkecoh dengan penampilan yang mengintimidasi atau menyilaukan, sehingga merancukan penampilan lahiriah dengan apa yang menggerakkannya. Untuk menemukan pusat gratifikasi harus dikenali dan dipahami dengan tepat, psikologi dan budaya ketika yang bersangkutan bergerak. Struktur dan cara berpikir dan prioritas mereka. Sering bersifat abstrak tetapi tetap akan mudah dilacak pada reputasinya, kapasitas yang akan memperdayai hidupnya dan tidak bisa disembunyikan. Jokowi hanya bisa hidup di balik dinding, berlindung dari kekuatan dirinya, kekuatan itu melindunginya. Jangan membentur-benturkan kepala kita ke dinding atau mengepungnya. Temukan pilar dan penopang yang menjadikan dinding tersebut berdiri yang memberikan kekuatan. Gali di bawah dinding tersebut, rusak di fondasinya hingga dinding tersebut ambruk dengan sendirinya. Ambil pilihan tindakan: - runtuhkan sumber ekonomi Oligarki bersamaan dengan momentum krisis ekonomi global - hentikan hutang negara dan hentikan ambisi investasi sebagai jubah andalannya - hentikan syahwat pembangunan infrastruktur untuk semuanya - putus ketergantungan ekonomi dengan China - pulangkan semua TKA China dengan paksa - segera kembali ke Pancasila dan UUD 45 asli Poin di atas adalah tenggorokan rejim saat ini apabila dicekik pasti akan ambruk dan runtuh. Tidak ada pembalikan terhadap dalil atau prinsip ini. (*)
Rocky Gerung: Begitulah Konsep Punakawan di Istana Memanfaatkan Prestasi Semu untuk Dipamerkan
PERTEMUAN Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) Keempat diselenggarakan pada 12-13 Oktober 2022, bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group) 2022. Dalam pertemuan terakhir di bawah Kepresidenan G20 Indonesia tersebut, para Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan kembali komitmen mereka untuk memecahkan tantangan ekonomi global yang meningkat dan berfokus pada hasil nyata. Presidensi G20 Indonesia terus berupaya untuk menjaga semangat dan efektivitas G20. Pada pertemuan penutup Jalur Keuangan, Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan aksi konkret dan berdampak yang dituangkan dalam simpulan FMCBG G20. Pertemuan FMCBG G20 pada Oktober 2022 lalu dihadiri secara langsung oleh sejumlah pimpinan yang tercatat sejak pandemi, di mana 66 pimpinan hadir secara langsung, dan hanya 4 orang yang hadir secara virtual. Secara keseluruhan, pertemuan tersebut dihadiri oleh 371 delegasi, di mana 304 orang hadir secara langsung dan 67 orang hadir secara virtual. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia kembali mengundang Menteri Keuangan Ukraina pada pertemuan ini, menandakannya sebagai undangan ke-3 yang dilaksanakan selama masa presidensi. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) membahas enam agenda, yaitu: 1) Ekonomi Global; 2) Arsitektur Keuangan Internasional; 3) Peraturan Sektor Keuangan; 4) Investasi Infrastruktur; 5) Keuangan Berkelanjutan; dan 6) Perpajakan Berkelanjutan. Dalam pertemuan ke-4 ini, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, Menteri Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Perry Warjiyo memimpin sidang bersama-sama. Disebutkan, G20 berhasil mengumpulkan Finansial Intermediary Fun (FIF) 1,4 miliar dollar dan dana ini akan digunakan untuk pembiayaan kesiapsiagaan pencegahan dan respon pandemi di masa depan. Belakangan, hasil kumpulan dana itu diklaim sebagai keberhasilan Presiden Joko Widodo yang menjadi Presidensi G20. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat klaim ini? Berikut petikan dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (4/11/2022). Tentang Isu Politik Global Bung Rocky, kita update dulu peristiwa hari ini, 4 November 2022, banyak sekali gerakan aksi turun ke jalan di Jakarta. Ada yang 411, ada juga buruh yang turun menuntut perbaikan upah, dan sebagainya. Kemudian di dunia juga ada perkembangan-perkembangan menarik, yakni soal percobaan pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan tetapi gagal karena dia hanya tertembak di bagian kaki. Ada timnya yang meninggal dunia. Itu update kita hari ini (4/11/2022) dan dunia memang semakin panas. Ya, kita mulai dengan peristiwa yang mendebarkan itu lalu kita mulai kalkulasi kenapa mantan Perdana Menteri itu, Jepang kemarin, Pakistan, masih dimusuhi orang itu, masih ada dendam. Kan seharusnya dalam tradisi demokrasi sudah selesai, sudah mempertanggungjawabkan kebijakannya, entah itu ada yang dipidana dulu baru bertanggung jawab, tapi ada yang memang lengsernya baik-baik, tetapi rasa keadilan sosial itu ternyata membekas dalam itu. Dan apapun itu, dendam pribadi segala macam, itu diarahkan kepada seseorang yang menyebabkan kesulitan kehidupan dari mungkin cuma satu orang rakyat yang merasa susah kehidupan, apalagi kalau banyak rakyat yang merasa bahwa kepemimpinan seorang Presiden di masa lalu itu penuh dengan penipuan, penuh dengan manipulasi. Jadi, yang kita sebut dimensi keadilan dia lebih panjang dari tahun pemilu. Dia akan ada dalam benak orang, apalagi kalau dia berhadapan dengan situasi riil pada satu saat yang kemudian dia ingat ini akibat dari kebijakan-kebijakan masa lalu, akumulasi kita hadapi sekarang sebagai rakyat. Itu yang menyebabkan pembunuhan politik itu berlangsung terus-terus kendati seseorang sudah dilengserkan. Sebaliknya, ada yang sudah dilengserkan karena korupsi tapi kemudian diingat kembali bahwa dia punya poin dalam membuat masyarakat itu merasa lega dibandingkan dengan yang sekarang. Itu yang terjadi misalnya pada presiden Lula di Brazil kemarin. Jadi, selalu ada perspektif yang menetap dalam sejarah, yaitu ingatan memori kolektif yang memungkinkan orang memuji ulang Sang Pemimpin atau bahkan mengintai dia kendati dia bukan lagi memimpin. Nah, itu pelajaran buat Indonesia tuh, ketika kita lagi kasak-kusuk untuk bikin Pemilu, sebetulnya di belakang itu ada kalkulasi. Ini calon berikutnya akan punya dendam atau tidak terhadap yang sekarang. Mungkin calon berikutnya akan jadi penerus yang sekarang, tetapi rakyat merasa bahwa bukan itu yang harus dibereskan, tetapi kejahatan di masa lalu. Jadi, bagi saya memori kolektif itu atau past event itu hal yang sudah lampau itu, akan terbawa kembali ke dalam masa kini, ke dalam current situation bila keadaan hari ini memberi kesan bahwa ini disebabkan oleh yang ada di belakang. Jadi, ini juga harus saja kita sebut bahwa ini juga sinyal atau waring Pak Jokowi karena ketika beliau lengser tetap saja ada orang yang dendam, ada orang yang tidak merasa diuntungkan atau bahkan merasa tersingkir di dalam politik Pak Jokowi selama 7 tahun itu. Itu yang mesti kita bayangkan sebetulnya, bukan sekadar nyari capres-capres yang hasil manipulasi atau hasil policy yang tuker tambah. Tentang G20 Oke kita teruskan ya, berkaitan dengan geopolitik global, G20 yang akan segera berlangsung di Indonesia, Zelensky sudah menyatakan bahwa dia tidak akan hadir kalau presiden Putin dari Rusia hadir. Sementara Presiden Putin, meskipun dia menyatakan bahwa dia saling menyebut saudara dengan Pak Jokowi, tapi kemungkinan dia kehadirannya juga belum pasti. Dia menyatakan atau dia memastikan bahwa akan mengirim delegasi tertinggi untuk KTT G20 di Bali, tetapi untuk kehadiran dia sendiri menyatakan mungkin. Mungkin dia hadir. Nah, menurut saya, sebenarnya kan bagaimanapun kehadiran Putin ini tentu saja prestise bagi Pak Jokowi dibanding Zelensky. Zelensky ini kan lebih pada satu kredit tertentu bahwa Indonesia punya peran dalam perdamaian. Kira-kira begitu yang saya bayangkan. Iya, kalau kita lakukan preleminary analysis, analisis pendahuluan awal, artinya ada sinyal dari Zelensky bahwa dia protes bahwa Indonesia berpihak pada Rusia. Kira-kira begitu. Dan, protes Presiden Ukraina Zelensky itu artinya konsultasi dengan NATO. Konsultasi dengan NATO artinya sinyal dari Amerika Serikat. Jadi, sebetulnya Amerika Serikat lagi menekan Indonesia melalui NATO junto Zelensky untuk balancing di dalam politik G20 nanti. Karena terkesan Indonesia kasih porsi yang lebih banyak pada Rusia daripada pada Ukraina soal kemarin, kendati memang dianggap bahwa Indonesia berusaha mendamaikan. Iya, tetapi faktor luar negeri bukan cuma itu masalahnya tuh, tetap bagi Amerika tekanan pada Indonesia adalah Anda mau berpihak kepada siapa dalam politik Ukraina itu. Itu faktor kecil di dalam perubahan geopolitik dunia tuh. Tetap China akan tuntut Indonesia di dalam soal Ukraina, itu di belakang Ukraina ada China, di belakang perang Rusia – Ukraina ada China di situ. Dan proksi China di Ukraina tersebut adalah Rusia dan sebaliknya proksi Rusia di Ukraina adalah China. Jadi, backup-mem-backup itu. Itulah yang akan jadi komplikasi dalam mengatur delegasi mana yang akan disambut duluan di G20. Itu pasti dalam satu minggu ini kan terbaca kesibukan pemerintahan Departemen Perhubungan, kalangan militer, intelijen yang masuk bolak-balik ke Bali hanya untuk mengatur misalnya parkir pesawat Biden di mana nanti. Presiden Rusia minta supaya anggota security-nya itu ditambah, dikasih hotel khusus. Kan pusing mengatur begituan aja kan. Jadi, dari segi permainan opini dunia, Indonesia itu diuji, mampu nggak menyelenggarakan sebuah perhelatan dunia, yang bisa menjamin keamanan, bisa menjamin tidak terjadinya senggol-senggolan intelijen antara Rusia dan Amerika nanti misalnya. Itu rumit sekali. Karena itu saya membayangkan itu kelihatannya Rusia memang nggak akan datang karena dia akan minta diperlakukan lebih istimewa dibanding Amerika. Amerika juga lakukan tekanan yang sama. Itu saya kira di atas kertas. Dan, sekarang ini kita dengar juga ada semacam psywar karena ada semacam spekulasi kesehatan Presiden Putin itu kan juga semakin kencang, dan kemarin ada katanya dokumen-dokumen yang membocorkan kesehatan kesehatan Putin gitu. Tapi ini harus dilihat juga bagian dari psywar internasional antara blok barat dengan Putin. Iya, itu psywar itu akan jalan terus. Mungkin akan disusun bagaimana misalnya Joe Biden berpapasan di dalam ruangan sidang itu. Siapa yang mesti kasih sinyal supaya yang sana lewat sini, yang sana lewat situ. Jadi, kira-kira, yang Ukraina itu lebih cepat memberi sinyal bahwa kami nggak ingin ada Rusia. Kira-kira begitu. Oke. Mari kita ngomongin G20 itu kaitannya dengan masalah domestik ya. Ini saya banyak sekali dikirimin flayer-flayer. Disebutkan, G20 berhasil mengumpulkan finansial intermediary fun (FIF) 1,4 miliar dollar dan dana ini akan digunakan untuk pembiayaan kesiapsiagaan pencegahan dan respon pandemi di masa depan. Ini enggak dijelaskan ini pandeminya di mana. Tapi orang kalau membaca ini, kalau di Indonesia ini pasti untuk dalam negeri. Dan ini kemudian ada juga: konkret, inilah kontribusi G20 Indonesia untuk sembuhkan dunia. Saya kira sebenarnya ini enggak salah memang, karena kalau disebutnya G20 Indonesia saja, enggak disebutkan G20 di Indonesia. Tapi kalau kita cari-cari sebenarnya ini kan bukan kerjaannya Pak Jokowi ya. Ya, itu dengan mudah orang lihat bahwa ini iklan-iklan nyolong program orang tuh. Kita tahu bahwa dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, World Bank itu sudah lancarkan mengumpulkan uang itu. Dia bujuk bahkan korporasi dibujuk supaya kasih dana buat FIF itu. Jadi, semua prestasi yang memungkinkan Indonesia dianggap oleh dunia karena harus pameran prestasi di G20, itu enggak ada lagi filternya. Mestinya kita malu, kita mengklaim sesuatu yang bukan kita yang lakukan. Nggak ada Indonesia mengumpulkan dana segitu. Itu proyek Bank Dunia. Jadi, sekali lagi, jangan-jangan pasang poster yang hanya untuk memviralkan sesuatu atau mendorong, ini kan nanti buzzer-buzzer ini akan bilang Presiden Jokowi karena dia Ketua G20 dia berhasil mengumpulkan 1,4 miliar dollar. Itu kita mau cari di mana proyek itu, apa proyek BUMN? Itu proyeknya World Bank dan semua orang tahu bahwa itu adalah hasil dari upaya World Bank untuk membujuk negara-negara maju menyumbang, membujuk korporasi lewat CSR. Jadi jangan bagian-bagian bohong itu dipamerkan terus. Jadi, ini semacam poster gede-gedean yang lagi ditebar di seluruh dunia itu. Saya datang ke Galunggung ada tulisan: Terima kasih Pak Jokowi BLT, Bansos segala macam. Gak ada yang pernah membuktikan bahwa itu sampai ke rakyat atau tidak. Padahal, sebetulnya data dari macam-macam LSM, itu dana BLT dikorupsi sampai banyak betul kepala desa yang kena korupsi itu. Dan kadang-kadang dibiarkan supaya memilih partai tertentu yang mengedarkan BLT itu. Jadi, kelihatannya bahwa poster-poster yang bertebaran, entah itu di tingkat global dalam rangka menyambut G20 maupun di tingkat lokal dalam rangka mempromosikan prestasi Presiden Jokowi, BLT, itu mungkin dibuat oleh relawan-relawan yang sedang ingin menjilat pada Pak Jokowi. Itu bahayanya. Jadi satu waktu Pak Jokowi akan diprotes, ini kok Anda klaim ya. Demikian juga BLT, kok nggak ditulis di situ berapa banyak yang dikorupsi. Bukan Pak Jokowi wajahnya senyum-senyum bagi BLT dan apa namanya bantuan upah segala macam itu. Jadi, begitulah, dalam ketiadaan konsep maka semua punakawan di istana itu memanfaatkan prestasi semu itu untuk dipamerkan. Itu prestasi semu yang dipamerkan. Oke, tapi mari kita pelan-pelan kita bahas dua fakta yang berbeda ini walaupun sebenarnya akhirnya kesimpulan kita sama. Pertama, soal klaim finansial FIF Finansial Intermediary Fun tadi yang dilakukan oleh Bank Dunia, tapi kemudian ini secara halus dispin bahwa itu seolah-olah prestasi dari kepemimpinan Indonesia. Saya penasaran memang dan ternyata kemudian ini kita ketemu, saya ketemu link-nya nih yang dari World Bank Project. Ini memang jelas di sini artikelnya pada tanggal 30 Juni 2022. Jadi sudah sebelumnya itu munculnya. Mudah-mudahan ini bukan kerjaan Pak Jokowi tapi hanya kerjaaan buzzer yang menyebar keberhasilan semua yang diklaim. Kedua, ini baliho yang terkesan memang tidak didesain bahwa itu serius banget dari negara, seolah-olah itu adalah inisitaif dari rakyat. Tapi yang menjadi pertanyaan (ini Anda lihat ini di Cinere), tapi waktu Anda ke Galunggung Anda lihat juga baliho-baliho ini ya. Di Sentul itu, juga penuh dengan poster itu. Di Jawa Barat yang di mana suara presiden itu jatuh di Jawa Barat, itu penuh dengan baliho itu. Dan itu betul-betul di pematang sawah, di pinggir hutan ada itu. Jadi, saya bayangkan ini pasti oligarki yang pasang itu, karena agak sulit kita bayangin bahwa itu dipasang oleh Istana itu. Iya, masif sekali. Buat apa Istana pasang kalau Presiden Jokowi sudah berkali-kali pidato. Jadi, tiba-tiba kok ada upaya untuk mengelu-elukan kembali Presiden Jokowi. Jadi, itu yang kita anggap sebagai permainan komunikasi massa yang bodoh itu. Dan nggak ada orang tahu ini apa isinya tuh. Coba buka Google tentang BLT dan kepala desa, itu banyak betul kan yang dibui. Jadi, hal-hal yang saya semacam ini dan yang juga tadi prestasi Bank Dunia diklaim oleh Indonesia dengan sangat tipis sebetulnya, lalu dianggap bahwa ini prestasi. Jadi, jangan berbohonglah. Bilang saja bahwa itu World Bank di G20 nanti akan melaporkan pengumpulan dana itu dan Indonesia kebetulan G20 maka Indonesia mungkin sekali akan diminta untuk mendistribusikan. Tapi jangan bilang itu dikumpulkan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana uang dunia dikumpulkan oleh Presiden Jokowi itu sama dengan klaim, Ukraina telah berhasil didamaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi, Pak Jokowi sendiri dijebakkan di situ oleh para penjilat. Ini kedunguann politik saja sebetulnya. Iya, betul. Itu soal misalnya impor gandum untuk pangan dunia itu Turki, bukan Pak Jokowi yang mendamaikan. Gitu yang punya peran itu. Jadi berlebihan ini ketololan-ketololan itu. Dengan mudah orang bisa cari dari mana ini isu itu. Dan poster-poster G20 itu seolah-olah membanggakan bahwa Indonesia terpilih karena reputasinya Pak Jokowi maka Indonesia terpilih untuk memimpin G20. Lo, G20 itu arisan. Kita kebagian hari ini, bukan dipilih. Memang sudah waktunya. Jadi, begitu banyak hal yang dipakai justru untuk mem-backup kekuasaan yang sudah lemah. Itu makin lemah jadinya kan orang anggap ya sudah lemah masih bohong. (ida/sws)
Rocky Gerung Dihujat Habis-habisan Oleh Emak-emak
Jakarta, FNN – Seorang emak-emak menghujat pengamat politik, Rocky Gerung. Perisriwa tersebut terjadi saat diskusi, “Siapa Cocok Mendampingi Anies”, di Jakarta, Rabu, 2 November 2022. Hujatan yang disampaikan oleh Ima itu pun membuat suasana ruang diskusi menjadi riuh. “Diskusi kita sangat menarik sekaligus membengongkan saya, karena tadi (Prof. Firman Noor) mengatakan indikator seorang (calon) wakil presiden ada delapan. Setidaknya akhlaknya baik, berintegritas, mempunyai chemistry dengan presiden nanti,” kata Ima dari komunitas Manis. Ima pun menceritakan selama ini menjadi fans (penggemar) berat Rocky Gerung. “Bahkan saya bisa dikatakan sebagai pengagum berat Abang (Roky) gitu,\" ucap Ima bersemangat. Akan tetapi, ia merasa patah hati terhadap RG, panggilan akrab Rocky Gerung. “Sekarang patah hati dengan pernyataannya. Terus terang saya bisa patah hati, saya bisa menjadi nol di hati dan pikiran saya,” katanya. “Kenapa? Karena ketika indikator bilang ada delapan, kemudian memunculkan calon Bapak LBP (Luhut Binsar Panjaitan), saya langsung syok. Sebab, delapan indikator yang dipaparkan (Firman Noor) tidak ada satu pun menurut saya ada pada LBP,\" katanya berapi-api. Ima pun menyebut Rocky Gerung terlalu picik dalam dunia politik, ketika menilai Anies Baswedan. Apalagi, harus mengambil orang-orang hitam (Rocky menyebut begundal dan koboi) di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Ia mengatakan, tidak pantas Rocky Gerung menyebut-nyebut LBP menjadi calon pendamping Anies Baswedan. Sebab, dalam pandangannya, Menteri Koodinator Maritim dan Investasi itu banyak mengambil kebijakan yang merugikan telah masyarakat. Kita share saja pribahasa yang mengatakan, \" Di atas langit masih ada langit.\" Kalau ini, \"Di atas Bapak Presiden masih ada Luhut. Bisa dikatakan seperti itu,\" katanya. Jadi pengambil kebijakan di Indonesia ini kebanyakan bukan Jokowi, tetapi sebenarnya Luhut. Menurut Ima, Anies Baswedan sudah perfext (sempurna). Dari segi fisik oke, dari segi akhlak mantap. Anies serba oke. Karena itu, ia pun mengajukan pasangan Anies yang pas adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Meski mungkin dari latar belakang politiknya belum terlalu wow, tetapi ada di belakangnya. Bapaknya (Susilo Bambang Yudhoyono) yang pernah menguasai negeri ini. \"Ketika mau mendaur ulang bisa,\" kata Ima. Hujatan Paling Indah Rocky pun menanggapi hujatan itu dengan santai. \"Hujatan paling indah seminggu ini. Dihujat emak-emak,\" katanya. \"Begini ya. Anies yang membikin kriteria itu, bukan saya yang bikin. Kalau terjadi bagaimana?\" ujarnya. Kalau terjadi continue and change yang paling mungkin adalah LBP. Saya hanya memasangkan parameter yang dibuat oleh Anies sendiri. Yang mampu menstabilkan politik ya LBP. Oleh karena itu, saya bertanya ada nggak yang bisa lawan LBP? AHY tidak punya pengalaman tekhnokratif, sedangkan Anies membutuhkan orang yang mempunuai pengalaman itu. Lain kalau Anies bilang kriteria saya cuma satu, saya pilih sendiri dan itu nanti saya ucapkan sendiri jangan pake keiteria. \"Saya perlu wakil presiden yang dicalonkan oleh ibu, oleh emak-emak, oleh relawan. Apa itu keluar gak dari mulut Anies? Tidak ada! Itu yang saya bilang mesti fair!\" ucap Rocky yang serinh dipanggil Profesor Akal Sehat itu. Anies tida mengatakan kriteria saya mau 8 kek mau 10 mau 20 karena saya elektabilitasnya sudah tinggi, karena saya moralitasnya sudah tinggi, karena saya dipercaya dalam hubungan internasional. \"Anies nggak ucapkan itu. Dia bahkan bikin kriteria untuk napi yang nggak boleh jadi calon wakil presidennya, bukan siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh itu!\" kata Rocky. Itu yang saya ucapkan tadi, jangan gairah kita akhirnya menutupi analisis. Ia mengatakan kembali ketika pernah menyebutkan Anies akan dicalonkan Nasdem. \"Semua marah. Tidak mungkin, tidak mungkin! Sekarang sudah terjadi. Bagaimana kalau Anies akhirnya menteri-menteri Nasdem di reshuffle terus mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggantikan menteri Nasdem di kabinet, lalu anda kecewa dengan saya nggak?\" ujar Rocky. Ia pun mengingatkan pentingnya polirik itu diasuh dengan pikiran, bukan emosi. \"Jadi, Anies tahu keterangan saya. Jadi sekali lagi bukan saya yang ngurusin LBP. Akan tetapi kriteria yang dipasang itu memungkinkan orang menafsirkan bahwa harus ada unsur dari dalam kekuasaan untuk mendampingi Anies,\" ucapnya. Menurut Rocky, seja awal ia sudah mengatakan, Anies bukan pengganti Jokowi, bukan penerus Jokowi. Dia orang yang berbeda itu LBP berbeda apa tidak? Tida berbeda. Tetapi Anies kasih kriteria itu punya pengalaman tekhnokrat punya pengalaman memimpin negara siapa coba? Ia mengimbau relawan Anies supaya akalnya mesti bersih dalam melihat persoalan. Dalam berpolitik harus ada kejeniusan. Kalau dikatakan saya mengusulkaj LBP, bukan. \"Saya mempersoalkan kriteria yang dibuat oleh Anies sehingga Anies terjebak sendiri pada kesulitan itu,\" ujar Rocky. Rocky kemudian menyebutkan, yang pertama mendeklarasikan Anies (sebagai Capres) adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lalu Anda tanya, kok KPK? Memang, karena KPK-lah yang mengincar Anies. Karena seperti itu, sehingga orang merasa ok, Anies kita dijadikan presiden saja ketimbang dijebak oleh KPK. (Anw).
Apakah Jokowi (Menginginkan) Ketum PDIP?
Jokowi memiliki Putra dan Mantu yang bersinar terang sebagai Walikota. Tentu ini jabatan Eksekutif yang mirip dengan keluarga George Bush saat jadi Presiden AS ke-41 kelak digantikan Geroge Bush Jr yang waktu itu Gubernur Texas. Oleh: Andrianto, Aktivis dan Pengamat Kebangsaan ADA yang menghebohkan di jagad kandang banteng saat doa agar Joko Widodo Ketum PDIP. Sontak tensi makin meninggi berpacu seiring belum jelasnya tiket Capres dari PDIP. Apakah salah jika ada yang mendo\'akan Jokowi menjadi Ketum PDIP setelah Megawati Soekarnoputri. (Jabatan yang sudah disandang Megawati sejak 1993 Kongres Luar Biasa di Surabaya). Apakah itu doa yang baik? Bukankah doa justifikasinya selalu baik. Apalagi Do\'a dari elemen relawan Ganjar Pranowo yakni KAMI Ganjar (Koalisi Aktivis dan Milineal Indonesia) yang dipimpin eks petinggi KNPI Joko Priyoski. Yang bikin dahi berkerut reaksi dari pendukung militan Ganjar Pranowo, yakni para BuzerRP yang menyatakan KAMI Ganjar abal-abal. Bukankah doa itu harapan, lagipula disebutkan bila Ganjar Presiden maka untuk memperkuat pemerintahan, PDIP yang diprediksi semua lembaga survei akan mendapat pemilih suara terbesar di Parlemen. Agar selaras dengan Ganjar di eksekutif, maka Jokowi Ketum PDIP. Tentu ini harapan dari KAMI Ganjar. Publik menilau endorsmen Jokowi ke Ganjar tentu bukan tanpa reserve. Jokowi butuh pengganti yang bisa diandalkan loyalitasnya, mengingat banyaknya kasus dan peristiwa poitik berupa pelanggaran HAM (tragedi Bawaslu, KM 50 dll) dan surutnya demokrasi dengan penangkapan aktivis yang dosisnya melebihi era Orba, bahkan Yusril Ihza Mahendra menyakini otoriterisme terhadap Bambang Tri dan Gus Nur perihal isu ijasah palsu. Belum lagi banyaknya project mercusuar sifatnya seperti IKN dan pemihakan ke para Oligarki Ekonomi seperti dinyatakan Faisal Basri yang mengecam keras soal tata kelola Sumber Daya Alam Nikel yang untungkan elit terdalam Jokowi yang berkongsi dengan negara Asing/RRC. Selama ini terlihat gesture Jokowi berupaya keras menjajakan Ganjar, meski PDIP lewat Rakernas ke-2-nya yang dibacakan Ganjar sendiri bahwa domain Capres itu Ketum PDIP yakni Megawati. Namun, tidak berlangsung lama Jokowi justru menggelar MUSRA (Musyawarah Rakyat) elemen relawan militan Jokowi untuk Pencapresan. Nah reaksi Ganjar sendiri sangat keras perihal doa ini. Padahal Relawan KAMI Ganjar bukankah sifatnya non struktural? Memangnya sudah ada relawan resmi Ganjar? Akhirnya kita jadi teringat ujaran terkenal Ketua Mao Zedong, memancing ular keluar dari tanah. Sebuah ungkapan era Revolusi Kebudayaan China, terjadinya penyingkiran tokoh yang kritis terhadap Mao. Akhirnya publik memang menangkap adanya benih-benih keretakan yang parah di kandang banteng. Apalagi dengan makin menuanya usia Megawati. Selain Jokowi memang tidak ada kader yang menonjol lagi. Meski ada Puan Ketua DPR. Puan tentu lebih banteng ketimbang Jokowi. Puan kader yang alami proses natural dan berjenjang sampai akhirnya jadi Petinggi di PDIP. Hal pengkaderan ini tidak dialami Jokowi yang blum pernah jadi pengurus PDIP bahkan saat inipun, bukan pengurus. Pasca Presiden dengan usia yang relatif fresh tentu Jokowi tidak ingin ulangi kesalahan Suharto dan SBY. Keduanya dengan sikond berbeda abai terhadap keluarganya. Bahkan yang tragis Suharto yang besarkan Golkar, Keluarga Cendana tersingkir dari Golkar. SBY pun nyaris terguling dari Partai yang didirikannya akan dibegal oleh orang lingkaran dalam Istana. Jokowi memiliki Putra dan Mantu yang bersinar terang sebagai Walikota. Tentu ini jabatan Eksekutif yang mirip dengan keluarga George Bush saat jadi Presiden AS ke-41 kelak digantikan Geroge Bush Jr yang waktu itu Gubernur Texas. Jokowi pastinya akan mengawal proses Sang Putra ke jenjang tertinggi seperti dirinya. Dan ini bisa terjadi bila Ganjar yang didukungnya bisa menggantikannya. Maka logis do\'a jadi manifest Jokowi Ketum PDIP. Bagaimana menurut anda? (*)
Para Pengacara Desak Keterbukaan Penanganan Pandemi Covid-19
Jakarta, FNN – Para pengacara yang tergabung dalam Garda Hukum 508 kembali menuntut transparansi pemerintah dan DPR RI terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah banyak menelan korban jiwa dan menghabiskan anggaran yang sangat besar. Tuntutan itu mereka sampaikan melalui fakta integritas yang dibacakan oleh Ketua GH 508 Gideon saat mendeklarasikan pengukuhan Garda Hukum 508 di Monumen Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Kamis (3/11/2022). Pendiri GH 508 Joko Ahmad Sampurno menegaskan, sejauh ini pihaknya menduga adanya kejanggalan dalam penanganan pandemi dan penerapannya sehingga banyak memicu korban baik yang terpapar maupun yang meninggal dunia. “Diduga banyak penyimpangan hukum dan undang-undang yang dilakukan oleh oknum. Selain itu juga tentang Undang-Undang Karantina yang dibuat oleh DPR sebelum Covid-19 melanda Indonesia,” ungkap Joko melalui keterangan resminya di Jakarta pada Jumat (4/11/2022). Joko mengatakan bahwa dalam menghentikan pandemi yang terjadi saat ini, Kementerian Kesehatan dunia dan Indonesia tidak menggunakan prosedur penghentian pandemi Covid-19 yang sesuai dengan Ilmu Biologi dan Ilmu Kedokteran dalam memberantas virus. “Penghentian Pandemi Pathogen (Virus/Bakteri) dilakukan dengan membasmi Virus/Bakteri atau membasmi pembawanya. Artinya, untuk menghentikan pandemi Covid-19 adalah dengan membasmi Virus Covid-19 atau mengecilkan kelembaban udara,” tegas Joko. Sayangnya, lanjut Joko, Kementerian Kesehatan di seluruh dunia lebih memilih menggunakan strategi Karantina, 5M, dan Vaksin. Sehingga justru diduga malah menghasilkan pembesaran Pandemi Covid-19. “Karena permasalahan itulah akhirnya kami membentuk Garda Hukum 508 yang akan mengawal semua proses hukum juga dalam menuntut transparansi (dari) pemerintah maupun pihak DPR terkait penanganan Pandemi Covid-19 selama ini,” ujarnya. Joko menegaskan sejauh ini pihaknya sudah menyurati dan menyerahkan maklumat atas tuntutannya kepada lembaga-lembaga terkait demi memberikan asas keadilan bagi masyarakat. “Garda Hukum 508 akan mengawal Proses Hukum Pandemi Covid 19 agar Rakyat Indonesia mendapat keadilan di depan Hukum Negara Indonesia. Demikian Pula jika diperlukan Garda Hukum 508 juga siap membantu Proses Hukum ditingkat dunia Internasional,” tutup Joko (red)
Siap-Siap Tembus Rp 16.000 Per Dolar AS
Apakah keyakinan ini akan menjadi kenyataan? Bagaimana konsekuensinya kalau meleset? Apakah kebijakan BI masih bisa beradaptasi tepat waktu terhadap perubahan ekonomi global yang sangat cepat? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) BANK Sentral Amerika atau Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya pada hari Rabu (2/11) sebesar tiga perempat persen untuk keempat kalinya secara berturut-turut, tetapi juga mengisyaratkan bahwa Fed dapat segera mengurangi tingkat kenaikan suku bunganya. Langkah Fed itu menaikkan suku bunga jangka pendek utamanya ke kisaran 3,75% hingga 4%, level tertinggi dalam 15 tahun. Kenaikan suku bunga itu adalah yang keenam yang dilakukan bank sentral tahun ini – sebuah rentetan yang telah membuat KPR dan pinjaman konsumen dan bisnis lainnya semakin mahal dan meningkatkan risiko resesi. Dengan kurs rupiah sempat tembus Rp 15.820 per dolar AS itu, tidak terlalu mengejutkan. Karena, sejak Mei 2022 lalu, kebijakan moneter Bank Indonesia terasa sangat spekulatif. Kurs rupiah sudah diperkirakan akan terus melemah, tergantung seberapa kuat intervensi kurs oleh otoritas moneter. Setelah kebijakan spekulatif, kini BI bermain api, hanya menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point pada 22 Oktober lalu, padahal the Fed, FOMC, mengadakan rapat pada 1-2 November 2022, dan diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya paling sedikit 75 basis point, dan menjadi kenyataan. Membuat selisih suku bunga acuan BI dengan the Fed sangat kecil sekali, memicu dolar mengalir ke luar negeri dan kurs rupiah terdepresiasi tajam. Siap-siap tembus Rp 16.000 per dolar AS. Sejauh mana BI masih terus kuat intervensi? Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) pertahankan tingkat suku bunga acuan di 3,5 persen pada Juli lalu. Meski inflasi tahunan (total) sampai dengan Juni 2022 sudah mencapai 4,35 persen. Bahkan, inflasi pangan mencapai 9,1 persen. Namun demikian, tingkat inflasi tersebut tidak membuat BI khawatir. Karena BI lebih mempertimbangkan tingkat inflasi INTI, yang menurut BI masih sangat rendah. Hanya 2,63 persen. Karena itu, BI tidak menaikkan suku bunga acuan. Inflasi Inti adalah komponen inflasi dengan pergerakan persisten, artinya tidak termasuk komponen inflasi yang bersifat fluktuatif seperti pangan dan energi (yang bisa tiba-tiba naik dan turun).Sebelumnya, awal pekan ini, BI menjual SBN (Surat Berharga Negara) di pasar sekunder senilai Rp 390 miliar, untuk mengurangi jumlah uang beredar, dan tentu saja untuk menekan inflasi (Inti). Artinya, BI berpendapat, inflasi Inti yang merambat naik ke 2,63 persen itu disebabkan jumlah uang beredar meningkat.Meskipun masih sangat rendah, BI berpendapat inflasi Inti harus ditekan, melalui pengetatan uang beredar. Tetapi, untuk inflasi Non-Inti, yaitu inflasi pangan dan energi, sepertinya BI tidak bisa berbuat banyak, menyerahkan global untuk mengatasinya.BI sangat paham dampak dan konsekuensi dari bauran kebijakannya ini. BI berpendapat ekonomi Indonesia mampu menghadapi konsekuensi tersebut.Pertama, kurs rupiah akan menghadapi tekanan cukup serius. Karena perbedaan suku bunga di AS dan Indonesia menjadi sangat kecil, sehingga dapat memicu arus dolar keluar dari Indonesia. Apalagi kalau suku bunga the FED naik lagi pada awal pekan depan, maka arus dolar bisa lebih deras lagi mengalir ke luar negeri. Rapat dewan gubernur the FED diselenggarakan pada 26-27 Juli lalu.Kedua, penjualan SBN sebesar Rp 293 miliar sepertinya hanya kebijakan basa-basi saja. Jumlah ini sangat tidak signifikan. Hanya untuk pengaruhi faktor psikologis pasar saja. Kecuali kalau kebijakan ini akan berlanjut terus, dan menjadi signifikan. Maka, dampaknya, pertumbuhan ekonomi akan tertekan.Kebijakan penjualan SBN ini terlihat tidak konsisten. Kalau BI menganggap inflasi INTI masih rendah, seharusnya BI tidak perlu memperketat uang beredar, yang akan membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Kalau kebijakan ini hanya untuk pengaruhi faktor psikologis pasar saja, maka kebijakan ini tidak berarti sama sekali dalam melawan inflasi (INTI).Kebijakan moneter BI seperti digambarkan di atas mengandung risiko cukup besar, sulit terukur, dan bisa dikatakan mengandung unsur “spekulatif”?Sepertinya BI sangat yakin jumlah cadangan devisa cukup besar untuk bisa memenuhi arus dolar keluar dari Indonesia, tanpa mengganggu kurs rupiah. Artinya, BI sangat yakin intervensi kurs rupiah akan efektif, dapat menahan kurs rupiah di sekitar Rp 15.000.Apakah keyakinan ini akan menjadi kenyataan? Bagaimana konsekuensinya kalau meleset? Apakah kebijakan BI masih bisa beradaptasi tepat waktu terhadap perubahan ekonomi global yang sangat cepat? Kalau meleset agak jauh, mungkin bisa berakibat fatal bagi perekonomian Indonesia: Kurs rupiah dan cadangan devisa bisa tergelincir. (*)
Popularitas Dr. Craig Considine dan Komunitas Muslim Amerika
Di luar dugaan saya, tidak berselang lama setelah saya mengirim DM (direct message) beliau merespon di kedua platform itu. Tidak sekedar menjawab. Tapi mengenalkan diri sebagai pengagum (entah apa yang dikagumi). Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation BANYAK kalangan yang bertanya sejak kapan dan dari mana saya mengenal Dr. Craig Considine, seorang professor yang saat ini sangat populer di kalangan Komunitas Muslim, tidak saja di US, tapi juga di berbagai belahan dunia Islam. Beliau menjadi populer karena kwalitas kecendekiawanan (Scholarship) dan kegigihan mencari ilmu (tholabul ‘ilm). Terlepas dari kesimpulan yang dia telah capai hingga saat ini, Dr. Considine telah memecahkan es (breaking the ice) dalam dunia keilmuan ketika sampai kepada kebenaran tentang “the other” (orang lain). Hal ini yang membawanya kepada kesimpulan bahwa Muhammad (SAW) adalah Nabi dan utusan Tuhan. Dia mencintainya sebagai role model (tauladan) khususnya dalam aspek-aspek kemanusiaan (humanity) dan sosial. Bahkan dia memposisikan diri sebagai “Muslim apologist” (seorang pembela Rasulullah dan ajarannya). Kata-kata “mengimani, mencintai, dan membela” bagi saya adalah pengakuan yang perlu diapresiasi dari seseorang yang terbuka mengaku Kristen. Hati manusia tidak diketahui dan tidak terukur. Allahlah yang mengarahkan dan menentukan kemudian apa dan bagaimana seseorang dalam keimanan. Kali ini bukan itu yang akan saya bahas lagi. Tapi sedikit latar belakang dari mana, di mana, dan bagaimana saya mulai mengenal Dr. Craig Considine yang ahli di bidang sociologi ini. Kenapa tiba-tiba saja saya dekat, bahkan saling mendukung dalam upaya membangun jembatan kesepahaman (bridge of understanding) untuk dunia yang lebih damai. Awal dari semua itu telah cukup lama. Pada sekitar tahun 2006 lalu, ketika saya masih seorang Imam di Islamic Cultural Center of New York (96th Street Mosque), saya mendapat kunjungan kehormatan dari Professional Akbar Ahmed. Beliau adalah mantan Dubes Pakistan di Inggris yang belakangan menjadi Chair Ibnu Khaldun Institute dan professor ilmu-ilmu Islam dan sosiologi di Washington University. Kehadiran beliau ketika itu untuk mewawancarai saya tentang “American Muslim” untuk proyek buku yang beliau tulis: A Journey to America. Beliau saat itu hadir di kota New York, selain mewawancarai saya juga hadir di Muslim Day Parade atau Parade Islam yang saya ketuai. Beliau juga ditemani oleh dua orang mahasiswanya. Salah satunya adalah mahasiswa muda yang bertugas mengambil gambar atau video. Mahasiswa itulah yang di kemudian hari menjadi Prof. Craig Considine, PhD. Sebagai seorang mahasiswa saat itu yang sedang bertugas menemani professornya tentu saya tidak terlalu peduli. Fokus saya adalah memberikan perhatian kepada Prof. Akbar Ahmed yang saya anggap sangat populer dan honorable (dihormati). Considine muda hanya seorang mahasiswa yang bertugas memegang kamera milik sang professor. Sejak itu kami tidak pernah lagi berkomunikasi apalagi bertemu. Hampir 10 tahun kemudian, sekitar tahun 2016, saya membaca sebuah artikel tentang Rasulullah (SAW) yang ditulis oleh seorang Professor non Muslim. Artikel itu begitu indah dan jujur, mendorong saya untuk mencari tahu siapa gerangan sang penulis; Craig Considine. Saya pun mulai mencari tahu. Pihak pertama yang saya tanya adalah Prof. Google. Ketika saya tanya Google, dengan semangatnya si Google memberikan jawaban yang banyak. Termasuk bio data, afiliasi, hingga ke media sosialnya. Awalnya saya tidak yakin Craig akan merespon. Siapalah saya. Hanya seorang aktivis jalanan yang tidak dikenal. Bukan seorang cendekiawan (ilmuwan). Bukan juga akademisi. Karenanya saya coba saja menghubungi lewat media sosialnya. Kalau tidak salah menelusuri twitter dan FB miliknya. Saya semakin kagum karena keberanian dan kejujurannya sebagai non Muslim. Di luar dugaan saya, tidak berselang lama setelah saya mengirim DM (direct message) beliau merespon di kedua platform itu. Tidak sekedar menjawab. Tapi mengenalkan diri sebagai pengagum (entah apa yang dikagumi). Dalam respon ketika itu beliau sampaikan: “Imam Ali, thank you for reaching out to me. I am one of your fans. I know you, but you don’t know me. I am the student who came to meet you along Dr. Akbar Ahmed some years ago…etc”. Singkat cerita lagi, beliau mengenalkan diri bahwa beliau sedang mendalami tentang kehidupan Muhammad (the life of Muhammad) dari aspek sosiologi. Dan beliau sedang menyelesaikan penulisan sebuah buku tentang Nabi Muhammad (SAW). Bahkan meminta saya menjadi salah seorang yang menuliskan testimoni bagi buku beliau jika nantinya diterbitkan. Dan saya lakukan itu. Pada tahun 2018 lalu saya undang Dr. Conside menjadi pembicara utama di acara tahunan Nusantara. Beliau bahkan sangat senang dan bahagia dengan undangan itu. Lalu pada 2022 ini, setelah dua tahun absen karena Covid-19, beliau hadir tidak sekedar jadi narasumber. Tapi beliau menjadi recipient (penerima) Nusantara Award 2022. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hidup manusia itu seringkali tidak diprediksi. Hari ini tidak dikenal, bahkan tidak ada yang mau mengenalnya. Di esok hari menjadi terkenal dan banyak yang ingin mengenalnya. Dr. Considine dikenal dan terkenal karena karya-karya dan inovasi di bidang keilmuan. He deserves it. For that, congratulations my friend! NYC Subway, 3 Nopember 2022. (*)
Ubah Saja BNPT Menjadi BNPO Atau BNP-PKI!
Tentu semuanya memang hanya sekadar dugaan belaka tapi bisa jadi benar adanya. Kenyataan dan realitas yang terjadi saat ini negara dalam ancaman Oligarki dan indikasi kuat akan bangkitnya kembali PKI. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TOKOH Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku sudah menduga bakal terjadi sesuatu saat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bicara tentang radikalisme dan politik identitas jelang Pemilu 2024, kata Din Syamsuddin dalam keterangan, Rabu, 26 Oktober 2022. Sebaiknya Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) diubah menjadi Badan Nasional Penanggulangan Oligarki (BNPO) atau Badan Nasional Penanggulangan Kebangkitan Partai Komunis Indonesia (BNPK-PKI). Cabut dan ubah UU Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sesuai kondisi aktual negara dalam ancaman Oligarki dan kebangkitan PKI. Pada masa perkembangan virus Covid dengan program PPKM dan macam- macam aturan untuk pencerahan virus Covid, BNPT seperti pensiun dari kerjanya, sunyi senyap tenang dalam posisinya. Akhir-akhir ini menjelang tahun politik 2023, narasi radikalisme dan terorisme kembali digulirkan bak gorengan lama yang berusaha dipanaskan kembali keberadaannya. Bahkan sudah beranak lahirnya narasi Politik Identitas di aduk dengan khilafah. Di balik getolnya pemerintah untuk memerangi paham radikalisme-terorisme ini muncul opini, sebenarnya persoalan radikalisme-terorisme itu diduga kuat hanya merupakan sebuah proyek yang berbahaya karena bisa memecah-belah persatuan umat dan bangsa Indonesia. Sangat mungkin ini hanya untuk menutup beberapa situasi negara dalam kondisi gawat akibat ulah Oligarki yang telah memporak-porandakan tata kelola negara dan bersamaan sangat kuat diduga akan munculnya kembali kebangkitan PKI. - Apa itu radikalisme begitu penting untuk diwaspadai? - Apakah radikalisme ini sebenarnya hanya sebuah proyek belaka? - Siapa sebenarnya yang menjadi korban terbesarnya? - Apa agenda terselubung di balik getolnya kampanye anti radikalisme-terorisme di Indonesia? Sampai detik ini, narasi radikalisme belum mendapatkan pengertian dan makna yang jelas di tengah-tengah masyarakat kita. Sebab tudingan yang didengungkan mengenai radikalisme acapkali sarat dengan kepentingan politik tertentu yang menyertainya. Bahkan, seringkali tudingan-tudingan tersebut dialamatkan kepada pihak-pihak yang dianggap telah mengancam eksistensi penguasa atau ditujukan kepada mereka yang katanya bermaksud mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan arah tembakan lurus kepada umat Islam. Ancaman terhadap penggantian Pancasila dan UUD 1945 itu sangat jelas dan terang benderang bukan datang dari umat Islam. Ancaman tersebut justru datang dari rezim bersama kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat atas remot kaum kapitalis Oligarki yang telah berkali-kali mengamandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002. Kekuatan itulah yang saat ini riil telah mengganti UUD 1945 menjadi UUD 2002. Tiba-tiba urusannya melesat jauh ke soal radikalisme, teroris, khilafah dan politik identitas. Secara yuridis dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memang berulangkali digunakan diksi “radikalisasi”. Tidak dijelaskan definisi dari radikalisme itu sendiri sendiri sehingga tidak jelas makna yang dimaksudkannya. Selain itu hingga saat ini belum ada lembaga negara yang secara sah dapat menentukan siapa saja yang bisa disebut radikal dan tindakan apa yang bisa dilakukan kepadanya. Karena radikalisme tidaklah sama dengan terorisme, bahkan BNPT pun sebenarnya tak punya legitimasi untuk menentukan kriteria radikal maupun ekstrem dan siapa saja yang harus diwaspadainya. Terlalu banyak analisa kalau persoalan radikalisme – terorisme hanya merupakan sebuah proyek, antara lain oleh mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hafidz Abbas dikutip beberapa media menyebut bahwa kasus terorisme di Indonesia selama ini terkesan seperti proyek belaka. Jauh sebelumnya, sinyalemen radikalisme-terorisme telah dijadikan proyek juga disampaikan oleh Mantan Ketua Umum PBNU dua periode (1999-2009), KH Hasyim Muzadi (sebelum beliau meninggal dunia). Secara tersirat menilai bahwa permanenisasi isu radikalisme-terorisme di Indonesia ini sepertinya sudah dijadikan proyek-proyek yang permanen sifatnya. Laksamana TNI Purnawirawan Mulyo Wibisono, mantan Komandan Satgas Intel Badan Intelijen Strategis (BAIS) ini bahkan tanpa tedeng aling-aling menyebut ada kemungkinan kemunculan teroris Solo beberapa waktu yang lalu sebagai rekayasa pihak BNPT untuk mendapatkan kucuran dana, dana dari si polisi dunia, seperti dikutip itoday, Sabtu (8/9/2012). Membaca narasi soal radikalisme-terorisme di atas memang memunculkan sebuah tanda tanya benarkah persoalan radikalisme-terorisme di Indonesia itu hanya sekadar proyek belaka? Terlepas dari benar atau tidaknya sinyalemen yang menyatakan program pemberantasan radikalisme dan terorisme sebagai proyek semata, yang jelas program ini sasaran dan korbannya kepada umat Islam. Wajar Muhammadiyah yang secara tegas menolak ajakan BNPT untuk bersama-sama memerangi radikalisme dan terorisme di Indonesia atau menolak untuk bergabung dalam program deradikalisasi di Indonesia. “Muhammadiyah berdiri sejak 1912, jauh sebelum Republik ini berdiri, apalagi BNPT. Kami sudah berpengalaman menangani soal radikalisme,” papar Pak Din. Benar apa yang dikatakan oleh Jhon Pilgers, seorang jurnalis Australia bahwa korban terbesar terorisme adalah umat Islam. Hakikatnya tak ada perang terhadap radikalisme-terorisme, yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme sebagai kedoknya. Untuk umat Islam, mereka membaginya menjadi 4 golongan:1) Muslim Fundamentalis; 2) Muslim Tradisionalis; 3) Muslim moderat (liberal); Dan, 4) Muslim Sekuler. Dengan adanya penggolongan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak yang berkepentingan dalam memecah-belah umat islam atau politik devide et empera. Melalui skema pembagian ini dengan mudah akan diperuncing perbedaannya dan saling dibenturkan satu dengan lainnya. Sehingga, tidak perlu susah payah menyerang kaum muslimin, cukup memakai politik devide et empera. Selain mengandung nuansa proyek yang merugikan kepentingan umat Islam, isu radikalisme dan terorisme juga dicurigai mengandung misi terselubung yang merugikan bukan hanya umat Islam tapi bangsa Indonesia pada umumnya. Agenda terselubung itu diantaranya: - Mendangkalkan keyakinan umat Islam yang menjalankan syariat agamanya. - Patut dicurigai bahwa narasi radikalisme hanya alat untuk memukul pihak-pihak yang dinilai tidak sejalan dengan penguasa. - Stigmatisasi radikal sengaja disematkan kepada ulama (ustadz) dan tokoh masyarakat yang lantang menyuarakan kebenaran dan berani menantang kebijakan rezim yang tidak menjalankan amanah yang diberikan rakyat kepadanya. - Kampanyekan kalau syariat dan khilafah Islam dianggap sebagai sistem yang tidak toleran terhadap non muslim atau yang berbeda agama. - Narasi radikalisme yang dikembangkan saat ini bisa jadi merupakan upaya untuk menutupi kebobrokan sistem neoliberal kapitalisme yang telah menggurita di Indonesia yang merugikan rakyat, bangsa dan negara. Digaungkan untuk Pengalihan Isu? Menayangkan drama radikalisme seolah menjadi ‘end game’ dari pemerintah untuk menutupi masalah-masalah yang ada dan ketidakmampuannya dalam menangani permasalahan yang menjadi kewajibannya. Tentu semuanya memang hanya sekadar dugaan belaka tapi bisa jadi benar adanya. Kenyataan dan realitas yang terjadi saat ini negara dalam ancaman Oligarki dan indikasi kuat akan bangkitnya kembali PKI. Ini waktunya UU terkait Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) diubah menjadi Badan Nasional Penanggulangan Oligarki (BNPO) atau Badan Nasional Penanggulangan Kebangkitan Partai Komunis Indonesia (BNPK-PKI). BNPT yang tidak jelas maksud dan tujuannya. Kita harus melihat dengan jernih persoalan radikal-radikul ini, sehingga nantinya tidak terjebak pada konflik horizontal yang panjang dan melelahkan diantara anak-anak bangsa. Karena akan sangat merugikan integritas, persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak permasalahan bangsa dan negara ini yang perlu ditangani segera, sehingga isu radikalisme, terorisme, khilafah dan politik indentitas sangat berbahaya kalau direkaya hanya untuk menutupi masalah negara dari bahaya Oligargi dan perkembangan PKI saat ini. (*)
Kalimantan Selatan Kaya SDA, Tapi Masyarakat Tidak Sejahtera
Jakarta, FNN – Masuknya industri tambang ke Kalsel tidak selaras dengan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyatnya. Dosen Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), Muhammad Uhaib As’ad membeberkan hasil analisisnya terkait situasi yang ada di Kalsel. KOPI Party Movement pada Kamis (3/11/2022) mengadakan seminar “Mengungkap Persekongkolan Geng Tambang di Polisi Dengan Oligarki Tambang #ReformasiTotalPolri” di daerah Jakarta Selatan. “Parameternya. Satu, infrastruktur ekonomi tidak berbanding dengan rusaknya sumber daya alam. Kemudian pendidikan dan kesehatan,” jelas Uhaib As’ad. Menurutnya, yang menikmati sumber daya alam ini bukan warga tapi kelompok bisnis, penguasa lokal, dan partai politik. Ini merupakan jaringan terstruktur dan ia juga menduga keterlibatan mafia dalam kasus tambang ini. “Dan ini kan ada jaringan yang terstruktur. Dengan institusi kekuasaan, militer, kepolisian. Ini menjadi rahasia umum, orang semua tahu itu. Karena Kalsel ini sebagai industri tambang terbesar kedua. Itu menjadi instrumen bertemunya kepentingan para politisi, para pebisnis. Ini yang saya sebut dengan the rise of local oligarch,” tegasnya. Uhaib As’ad juga mengatakan adanya hubungan dengan oligarki daerah dan oligarki pusat karena jaringan yang terstruktur ini. Tambang tidak bisa dilihat hanya sebagai aktivitas ekonomi dan bisnis, melainkan tambang dilihat sebagai instrumen perselingkuhan antara politisi dan pebisnis. Menurut pengalaman Uhaib As’ad, tidak ada satupun buku dan jurnal yang mengatakan negara dengan kekayaan alam otomatis akan menjadi kaya. Karena sumber daya alam di negara-negara tersebut dikuasai oleh penguasa dan aparat. Uhaib As’ad dalam seminar ini menjadi pembicara pertama. Selain Uhaib, ada 8 pembicara lainnya. Denny Indrayana (Pakar Hukum Tata Negara), Adrianus Meliala (Pakar Kriminologi UI), Bambang Rukminto (ISESS), Sugeng Teguh Santoso (IPW), Swary Utami Dewi (Pemerhati Lingkungan), Melky Nahar (JATAM), Kisworo (Koordinator WALHI Kalsel), M. Hatta Taliwang (Kepala IEPSH). (Fer)
LQ Indonesia Lawfirm Laporkan Dugaan Tindak Pidana Investasi Bodong Bisnis Sembako dan Simpan Pinjam, Korban Tertipu 7,8 Miliar Rupiah
Jakarta, FNN – Maraknya kasus penipuan yang menggunakan modus investasi kerja sama kembali harus menelan korban. Tidak tanggung-tanggung, kerugian yang dialami oleh korban mencapai 7,8 milyar rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Advokat Rizki Indra Permana, SH, MH, dan Advokat Jaka Maulana, SH, dari LQ Indonesia Law Firm selaku kuasa hukum korban. Ditemui sesuai membuat laporan, Rizki menjelaskan bahwa kehadirannya adalah untuk melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta pencucian uang. “Jadi hari ini kami dari LQ Indonesia Law Firm, bertindak selaku kuasa hukum dari klien kami, telah membuat laporan kepolisian sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan tindak pidana pencucian uang,” ungkapnya. Disinggung mengenai siapa yang dijadikan sebagai terlapor, Advokat Jaka juga mengungkapkan ada 2 (dua) nama yaitu Saudara A.S.A.P dan Saudari K.I.F.S. “Jadi A.S.A.P dan K.I.F.S ini adalah pasangan suami isteri. Awalnya pada sekitar tahun 2019, K.I.F.S memperkenalkan klien kami kepada A.S.A.P. Di mana kemudian A.S.A.P dan K.I.F.S menawarkan kerjasama dalam bidang pengadaan sembako dan simpan pinjam dengan iming-iming keuntungan sebesar 3% per bulan. A.S.A.P bahkan memberikan garansi bahwa bisnis ini sangat aman, hingga berjanji akan memberikan Sertifikat yang dijaminkan di investasi simpan pinjam jika terjadi masalah di kemudian hari,” jelas Jaka. “Tidak hanya sampai di situ terlapor juga mengaku kepada korban seorang pengusaha dari Casa Jardin Jakarta Barat, yang mana mempunyai kedekatan dengan adik dari pemilik KSP Indosurya. Akhirnya oleh karena tergiur dengan bujuk rayu tersebut, korban pun bersedia untuk menyerahkan uang kepada A.S.A.P sebagai dana investasi secara bertahap dengan nilai total keseluruhan Rp 7,8 miliar,” lanjutnya. “Namun ternyata pada kenyataannya hingga sampai jatuh tempo, keuntungan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Bahkan dana pokoknya pun tidak dikembalikan,” ungkapnya. Korban atas nama VKT pun kemudian menghubungi hotline LQ Indonesia Lawfirm di 081804544489, untuk meminta perlindungan hukum dan mendatangi kantor di Plaza BRI Lantai 7, Jl. Basuki Rahmat No. 122, Surabaya. “Setelah kami mendapatkan keterangan dari korban, tim kami langsung segera melakukan gelar internal guna menentukan upaya penanganan perkara ini. Dan laporan kepolisian yang kami buat hari ini adalah salah satu dari beberapa upaya hukum yang akan kami tempuh guna menyelesaikan permasalahan ini,” kata Jaka. Advokat Rizki Indra Permana juga menyatakan pihaknya amat geram melihat masih banyaknya penipuan dengan modus investasi bodong semacam ini. “Selama ini kami di LQ Indonesia Lawfirm berfokus untuk menerangi segala bentuk kejahatan bermodus investasi bodong semacam ini, sudah banyak yang kami tangani, antara lain KSP Indosurya, Koperasi KSP SB dan lain-lain, tapi ironisnya, meski pun sudah sebegitu viral perkara yang kami tangani, ternyata tidak juga menimbulkan efek jera bagi para pelaku, sehingga kami sangat geram ketika kami mendapatkan keterangan korban soal perkara ini,” jelas Rizki. “Yang besar-besar lagi kita bersihin, eh, yang kecil-kecil ternyata masih banyak berjalan. Makanya kami melalui laporan polisi ini juga ingin memyampaikan peringatan bagi para oknum yang masih menjalankan praktek investasi bodong agar segera menghentikan seluruh kegiatannya akan kami tumpas sampai ke akarnya. Kami percaya hukum bisa ditegakkan dalam perkara ini,” tutup Rizki. (mth/*)
Capres Oligarki Bakal Tergerus pada Pilpres 2024
Jakarta, FNN – Pemilihan presiden (pilpres) 2024 akan diwarnai dengan calon dari oligarki. Jika itu terjadi akan berdampak buruk bagi kelangsungan demokrasi di tanah air. Untuk membedah hal itu, Political and Public Policy Studies (P3S) dan esensinews.com terpanggil mengadakan diskusi daring yang akan dihelat Kamis (03/11/2022) pukul 15.00 WIB. Hal itu disampaikan Direktur P3S, DR Jerry Massie Ph.D., Senin (1/11/2022). Menurut dia, pentingnya publik paham akan bahaya capres didanai kelompok oligarki. Awal pemilu 1955 bebas dari gurita dan cengkeraman oligarki. Namun hal itu, jauh berbeda dengan pesta demokrasi pemilu belakangan ini. \"Mereka punya sasaran dan tujuan mebguasai aset-aset di negeri ini, presiden pilihan mereka akan dijadikan doll (boneka) dan dairy cows atau (sapi perah). Ini menjadi ancaman kelangsungan berbangsa dan bernegara,\" ujarnya. Dikatakannya lagi, modus \'money politics and political promise\' (janji politik) akan menjadi senjata mereka. Webinar akan menghadirkan sejumlah pakar bakal antaranya, Muslim Arbi (Pengamat Politik), Jerru Massie (Pakar Politik) Said Didu (Ekonom), Anthony Budiawan (Pakar Ekonomi), Ray Rangkuti (Koordintor LIMA), dan Marwan Batubara (Direktur IRESS). Harapannya, dalam webinar ini akan ada konklusi yang dapat diambil demi pemilu yang berintegritas dan berkualitas. (mth/*)
Dosen UNISKA: Tambang Sudah Menjadi Instrumen Persekongkolan Oligarki
Jakarta, FNN – Dosen Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), Muhammad Uhaib As’ad mengatakan, tambang bukanlah sekedar aktivitas ekonomi bisnis. Menurutnya, tambang sudah menjadi instrumen persekongkolan oligarki, baik oligarki lokal maupun pusat. Uhaib As’ad mengatakan pendapatnya pada Kamis (3/11/2022) di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan. Seminar yang berjudul “Mengungkap Persekongkolan Geng Tambang di Polisi Dengan Oligarki Tambang #ReformasiTotalPolri” diadakan oleh KOPI Party Movement untuk memperlihatkan masalah di institusi penegak hukum dan penguasa. Uhaib As’ad menegaskan, tambang sudah menjadi instrumen membangun basis patronasi politik dan bisnis. Tambang juga disebutkan sebagai instrumen persekongkolan saat menjelang Pilkada. “Tambang menjadi political marketing yang dimainkan oleh bos-bos tambang atau mining boss, atau local strongmen. Dan, menjadi Satpol team financial local election,” jelas Uhaib As’ad. Menurutnya, tambang tidak bisa dilihat hanya sekadar aktivitas ekonomi. Kehadiran tambang juga menciptakan banyak masalah yang cukup parah. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kerusakan ekologi di Kalimantan Selatan tidak bisa diungkapkan dengan sebatas kata-kata. “Penggundulan hutan, kemudian lubang-lubang tambang, kemudian marginalisation of local community, poverty of local community, pengusiran warga di lahan-lahan yang sudah dimiliki sejak turun-temurun karena ada kekuatan oligarki. Yang di-back up oleh kekuatan aparat keamanan,” katanya. Selain itu, ia juga melihat tambang menimbulkan konflik sosial antar warga dan perusahaan, antar perusahaan dan perusahaan. Menurutnya, jadi ada satu lingkaran konflik yang terjadi di lapangan industri tambang. Seperti diketahui, di Kalimantan Selatan ada sekitar 40% mendekati 50% luas wilayah telah diekspansi oleh industri tambang dan kelapa sawit. Namun demikian, Uhaib As’ad mengatakan, masuknya industri tambang yang luar biasa ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. (Fer)
LaNyalla Minta Peternak Kecil dan Mandiri Dapat Akses Subsidi Pakan Ternak
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik rencana pemerintah memberikan subsidi untuk pakan ternak. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan pemerintah untuk menjamin akses bagi peternak kecil dan mandiri. \"Rencana pemerintah memberikan subsidi pakan ternak cukup positif. Apalagi tujuannya untuk melakukan stabilisasi harga daging dan telur. Tapi, subsidi itu harus benar-benar tepat sasaran,\" kata LaNyalla, Kamis (3/11/2022). Menurutnya, peternak skala kecil dan mandiri harus mendapatkan manfaat dari program ini. \"Karena merekalah sebenarnya objek dari subsidi. Oleh sebab itu, kebijakan subsidi pakan ternak harus dipastikan tidak meleset dan sampai ke mereka yang membutuhkan,\" katanya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, selama ini yang diuntungkan pasar adalah peternak korporasi. \"Dengan modal yang besar serta akses pasar yang kuat, peternak korporasi jelas lebih diuntungkan dalam kondisi harga yang tidak stabil. Di sisi lain, peternak skala kecil dan mandiri terancam gulung tikar alias bangkrut,\" ujarnya. LaNyalla juga berharap subsidi dapat berkontribusi maksimal terhadap stabilitas harga produksi. \"Jangan sampai subsidi hanya dapat dinikmati oleh pemodal besar sedangkan peternak kecil hanya menonton dan dapat angin surga semata. Kan kasian,\" ujarnya. (mth/*)
Semarakkan Muktamar Muhammadiyah, UBN Roadshow Dakwah
Jakarta, FNN – Pimpinan AQL Islamic Center KH Bachtiar Nasir atau akrab disapa UBN dijadwalkan melakukan roadshow dakwah di Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah pada Sabtu-Ahad, 5-6 November 2022. Roadshow dakwah UBN di kedua kota tersebut dalam rangka menyemarakan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Solo, Jawa Tengah pada 18-20 November 2022 mendatang. “Ya, UBN insyaallah akan melakukan kegiatan dakwah di Sukoharjo dan Karanganyar. Ini bagian dari memeriahkan Muktamar Muhammadiyah. Untuk diketahui, UBN ini kan bagian keluarga besar Muhammadiyah,” kata Humas AQL Islamic Center, Novitasari kepada media, Jum’at (4/11/2022). Diinformasikan Novitasari, pada Sabtu, 5 November 2022 pukul 19.30 WIB UBN dijadwalkan mengisi tablig akbar dengan tema “Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta”. Lokasi acara di lapangan Desa Wonoreja, Sukoharjo. Sementara pada Ahad, 6 November 2022 pukul 07.00 WIB, UBN akan mengisi kajian Ahad pagi di Alun-alun Kabupaten Karanganyar. Adapun tema yang disampaikan “Membumikan Alquran di Bumi Intanpari”. “Insyaallah kedua kegiatan dakwah ini dapat disaksikan secara live streaming di kanal-kanal media sosial milik AQL,” jelas Novitasari. Novitasari berharap roadshow dakwah UBN berjalan sukses dan membawa manfaat keilmuan bagi umat Islam. Seperti diketahui, Muktamar Muhammadiyah ke-48 akan berlangsung di Kota Solo tanggal 18-20 November 2022. Muktamar ini sudah dua kali ditunda karena terkendala Pandemi Covid 19. (TG)
Penyakit Itu Bernama Wahan
Diakui atau tidak, sadar atau tidak, bahwa kehinaan demi kehinaan telah menyelimuti kehidupan Umat ini. Dan itu terjadi hampir dalam semua lini kehidupan. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DALAM sebuah haditsnya Rasulullah SAW pernah memprediksi bahwa Umat ini suatu ketika akan menjadi bagaikan “buih” di tengah lautan. Terombang-ambing seiring tiupan angin yang berlalu. Di hadits yang lain disebutkan bahwa suatu masa Umat ini akan menjadi bagaikan “sepotong daging” (lezat) yang diperebutkan oleh anjing-anjing (yang kelaparan). Di hadits pertama para sahabat bertanya: “Apakah ketika itu kita sedikit (minoritas) ya Rasulullah?” Beliau menjawab: bahkan kalian ketika itu banyak (mayoritas). Tapi saat itu kalian dihinggapi penyakit “wahan”. Sahabat kembali bertanya: “apa itu wahan ya Rasulullah?” Baginda Rasul menjawab: cinta dunia dan benci (takut) mati”. Informasi yang disampaikan oleh Rasulullah di atas terasa semakin nyata ketika kita mau dan berani membuka mata kesadaran bahwa Umat ini memang sedang dihinggapi penyakit itu. Penyakit yang terindikasi oleh tendensi “materialistik” dengan mengabaikan nilai-nilai ukhrawi (spiritualitas). Ketika Rasulullah menjawab tentang apa itu wahan sesungguhnya beliau tidak memberikan arti kata maupun defenisi dari kata itu. Justeru yang beliau sampaikan adalah indikator atau penyebab terjadinya penyakit wahan itu. Seolah beliau ingin menyampaikan bahwa terjadinya penyakit wahan ini disebabkan oleh “حب الدنيا وكراهية الموت\" (cinta dunia, takut mati). Cinta dunia adalah penggambaran situasi kejiwaan (mental state) manusia yang sangat terkungkung oleh tendensi duniawi. Penyebutan cinta dunia ini merupakan penggambaran dari cara pandang kehidupan manusia yang materialis dan bersifat sementara. Dalam bahasa kininya “cinta dunia” ini lebih dikenal dengan cara pandang atau konsep hidup yang materialis. Pahamnya dikenal dengan materialisme. Perilakunya dikenal dengan materislistik. Dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan “المادية” atau cara pandang kehidupan yang dibatasi oleh hal-hal yang bersifat fisikal. Dengan demikian peringatan Rasulullah SAW tentang penyebab penyakit tadi sesungguhnya ada pada konsep kehidupan manusia yang saat ini telah mendominasi dunia, hampir tanpa kecuali. Paham materialisme seolah menjadi “diin” (jalan hidup) yang menguasai dunia. Dan Umat ini telah terpenjara di dalam paham itu. Untuk itu, dengan sendirinya sudah pasti penyakit wahan itu menjadi penyakit kronis yang menimpa Umat ini. Penyakit yang menjadikannya tidak memiliki posisi (stand) yang jelas dan tegas dalam merespon berbagai pergerakan global masa kini. Jika kita lihat lebih dekat lagi, sebenarnya kata “wahan” itu memiliki koneksi dengan kata “kehinaan” (hinatun). Kata ini juga memiliki konotasi yang dekat dengan kata “hayyin” (هين) yang bermakna lemah (tidak memiliki sofistikasi). Saya tidak bermaksud menggali derivasi kata ini. Tapi intinya adalah bahwa Umat ini sejak masa Rasulullah SAW telah diprediksi akan menderita penyakit wahan. Dan wahan dapat dimaknai sebagai kehinaan, rendah diri, atau situasi di mana Umat ini kehilangan “izzah” (kemuliaan). Diakui atau tidak, sadar atau tidak, bahwa kehinaan demi kehinaan telah menyelimuti kehidupan Umat ini. Dan, itu terjadi hampir dalam semua lini kehidupan. Di bidang perekonomian Umat tetinggal bahkan sering jadi sapi perahan. Secara militer jadi obyek dagang dan uji coba peralatan militer dunia. Secara ilmu dan tekonologi sangat terbelakang. Secara politik seringkali jadi mainan dunia global dan kekuatan dunia. Bahkan, secara sosial budaya jadi obyek kapitalisasi budaya orang lain. Dan semua itu terjadi karena cinta dunia tanpa kontrol (materialisme) yang mengakibatkan hilangnya harga diri (kemuliaan). Tanpa harga diri dan perasaan mulia dengan agama ini Umat tidak akan punya pegangan yang kuat (العروة الوثقي). Akibatnya, Umat hanya akan terbawa arus kekuatan dunia sesuai keinginan dan kepentingan mereka. Masanya membuka mata! NYC Subway, 2 Nopember 2022. (*)
Ketua DPD RI dan Dewan Pertimbangan Presiden Bahas Persoalan Bangsa
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto membahas berbagai persoalan kebangsaan yang ditinjau dari berbagai sudut pandang saat silaturahmi di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan itu, Rabu (2/11/2022). Turut dibahas juga persoalan-persoalan yang terjadi di daerah sebagaimana tugas dan fungsi DPD RI. Masalah daerah ini menjadi pembahasan yang sangat serius. LaNyalla mengatakan, peran, fungsi dan tugas Wantimpres yang sangat penting berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. “Wantimpres ini bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kami terbuka ingin memberikan masukan, bertukar pikiran dan membahas masalah kebangsaan dan persoalan strategis nasional,” katanya. Senator asal Jawa Timur itu menilai, perbaikan bangsa ini perlu dilakukan bersama untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Sehingga, apa yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional ini bisa kita capai, sesuai dengan apa yang diinginkan para pendiri bangsa,” tutur LaNyalla. LaNyalla melanjutkan, DPD merupakan mitra strategis pemerintah. DPD RI juga bukan berasal dari kalangan partai politik. LaNyalla mengatakan aspirasi yang disalurkannya adalah murni suara hati rakyat dan daerah. “Kami ini adalah jembatan daerah dan pusat. Maka, perlu sekiranya ke depan dilakukan pertemuan seperti ini secara berkala agar kita dapat mencarikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi rakyat dan daerah,” harap LaNyalla. Ketua Wantimpres, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menjabarkan sudah sejak lama pihaknya mencanangkan untuk berkunjung ke DPD RI. Tujuannya adalah untuk meminta masukan agar dapat dirumuskan dalam sebuah kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden. \"Kami harus lebih banyak bertemu, berbincang, melihat situasi dan perkembangan, untuk selanjutnya kami analisis dan memberi masukan dalam tataran kebijakan kepada Presiden,\" ujarnya. Wiranto mengaku telah banyak meminta masukan dari berbagai institusi. Belum lama ini, Wantimpres melakukan pertemuan dengan para pembantu Presiden. Wantimpres juga bertemu dengan Ketua MPR RI. \"Sekarang kami berkunjung ke DPD RI untuk meminta masukan dan berbincang masalah nasional yang kita hadapi bersama. Kami yakin banyak sekali referensi perkembangan di pusat dan daerah yang dimiliki DPD RI,\" tutur Wiranto. Selain Wiranto, jajaran Wantimpres yang hadir dalam silaturahmi adalah Putri Wisnuwardani dan Sidarto Danusubroto beserta jajaran. Sementara Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin. Turut mendampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Andiara Aprilia Hikmat (Banten), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, Togar M Nero dan Brigjen Pol Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Persidangan, Sefti Ramsiaty. (mth/*)
Ketika Indonesia dan Presiden Jokowi Mendapat Mandat Memimpin Dunia
Bagaimana bisa Indonesia menjalankan. Apakah Indonesia mampu? Setahu kita, dunia sudah mampu gayuh sepeda 100 km, Indonesia merasa dirinya hanya bisa gayuh sepeda 2 km. Bagaimana memimpin? Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) INDONESIA memimpin dunia sudah benar, Presiden Jokowi sudah dilantik sebagai G20 Presidency, dan Indonesia telah diangkat menjadi Climate Change Super Power. Percaya tidak percaya, ini merupakan takdirnya Indonesia dan Jokowi. Secara spiritual ini wahyu jagat telah turun. Banyak yang mengira ini bukanlah sebuah posisi yang penting, bahkan ini cuma giliran kepemimpinan G20. Pandangan demikian sah-sah saja. Namun, dari sisi geopolitik saat ini dugaan semacam itu keliru. Karena ini adalah ujian terakhir bagi G20. Kredibel, kuat atau cuma dahan rapuh atau kerupuk. Selain itu, ini untuk pertama kali Indonesia berada pada posisi kepemimpinan yang sejalan dengan kebutuhan geopolitik dengan pembukaan UUD 1945, yakni menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya butuh cara yang benar, satu cara saja bagi Indonesia untuk menuntaskan amanahnya. Kesempatan yang tidak akan datang lagi, kalau sekarang tidak bisa menjalankan, maka tidak akan pernah bisa apa-apa. Jokowi mesti berpikir keras, satu cara bisa tuntaskan banyak masalah. Satu kali dayung 7000 kilometer lebih panjang Indonesia terlampaui, jadi cara apa yang bisa dilakukan Indonesia – Jokowi? Coba kita perhatikan bagaimana kepemimpinan dunia pernah terjadi dalam sejarah modern yang kita dengar. Pertama, harus dipimpin atau dipandu oleh sebuah falsafah dan ideologi. Sebuah cara pandang baru yang merupakan jalan yang harus ditempuh dan itu tentu saja menjadi tawaran Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah strategi, yakni sebuah konstitusi baru dunia, konstitusi bersama yang jika dipegang secara konsisten maka masih ada peluang dunia selamat. Sebaliknya, jika tidak konsisten dan konsekuen maka dunia terus meluncur ke arah jurang sebagaimana yang terjadi sekarang sedang meluncur deras ke jurang. Ada yang berpegangan pada pohon, dahan, dan ranting yang telah rapuh. Pegangan yang lain belum disediakan oleh Indonesia. Ketiga, Indonesia harus dapat menyediakan uang. Untuk bisa menyediakan uang maka ada tiga cara yang bisa ditempuh oleh Indonesia yakni: Pertama, Indonesia harus membuat uang yang dapat digunakan seluruh dunia untuk dapat keluar dari masalah tidak adanya uang untuk menjalankan sistem baru yang ditawarkan indonesia. Kedua, kalau tidak bisa membuat uang maka Indonesia harus mencari uang. Ketiga, kalau tidak bisa mencari uang maka Indonensia harus meminta semua orang mengumpulkan uang. Tapi menjadi pemimpin kalau cuma bisa meminta orang mengumpulkan uang, wibawa pemimpin itu tidak ada. Pemimpin tidak boleh menjadi pengengemis, apalagi mengemis kepada yang sedang susah. Setelah selesai dalam masalah uang, maka harus membangun organisasi kerja multilateral yang kuat, tangguh dipercaya, dan mempunyai kredibilitas untuk menjalankan strategi yang ada. Di dunia ini terdiri jua dari orang tidak baik. Orang orang yang punya uang tapi membuat kerusakan. Juga, ada orang baik, tapi tidak punya kekuatan untuk berbuat kebaikan. Inilah fungsi organisasi baru yang akan dibangun. Organisasi yang mengurus perusahaan, mengurus negara dan mengurus seluruh anggota masyarakat dunia. Tapi mungkin pemerintah Indonesia, Jokowi bingung bagaimana memimpin dunia, bukan hanya memimpin negara-negara, tapi memimpin masyarakat dunia. Bagaimana bisa Indonesia menjalankan. Apakah Indonesia mampu? Setahu kita, dunia sudah mampu gayuh sepeda 100 km, Indonesia merasa dirinya hanya bisa gayuh sepeda 2 km. Bagaimana memimpin? Begini saja dulu, coba tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mau, dan bersedia mengemban amanah ini. Cara menunjukkan kemauan itu bisa dimulai dari APBN Indonesia dan dana CSR Indonesia akan dialokasikan untuk membiayai komunitas global yang mau mendedikasikan hidup mereka pada perbaikan dunia, membangun inisiatif iklim dan mendorong keterbukaan digitalisasi secara internasional bagi transparansi. Kalau belum punya uang bisa dimulai dengan membiayai Asia dulu, kalau uang masih sangat sedikit bisa dimulai dari Asean. Intinya mulai dengan menjadi pemimpin yang banyak memberi. Bagaimana sinuhun, iso apa ora? (*)
GNPR Desak Jokowi Turun
Jakarta, FNN – Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) akan menggelar aksi damai Akbar 411 di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Jumat (4/11/2022). Dalam jumpa pers, Presidium GNPR yang diwakili oleh Muhammad Husein Al Attas menyampaikan ada enam poin terkait aksi Akbar 411, yaitu: 1. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi, meninjau, dan mengkritisi kinerja pemerintahan; 2. Kebebasan berserikat yang dilindungi pasal 28E UUD 1945; 3. GNPR dan rakyat sudah beberapa kali turun tapi tidak digubris, hal itu menandakan kegagalan pemerintahan; 4. Menuntut presiden untuk mundur; 5. Tuntutan GNPR merupakan permintaan demokrasi yang dilindungi UU; 6. Mengajak seluruh elemen untuk turun ke jalan. Acara yang sudah direncanakan dan memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian sejak Kamis (20/10/2022) lalu tersebut akan melibatkan ribuan massa dari berbagai organisasi dan tokoh masyarakat dengan pengamanan internal 1000 orang dan 100 orang tenaga medis. Jokowi dituntut untuk mundur, meskipun sudah 8 tahun menjabat, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Dan ada banyak kasus yang terjadi selama kepemimpinannya, antara lain kasus KM 50, pembunuhan Brigadir J, tragedi kemanusia Kanjuruhan, dan lainnya. (Rac)
Surat Terbuka Untuk Menteri Keuangan
Jakarta, 3 November 2022 Kepada Yth. Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan RI Cq. Dirjend Pajak Kementerian Keuangan RI Di Jakarta. Perihal : Bayar PPN 2 (Dua) Kali untuk Barang Yang Sama Dengan hormat, Semoga Ibu sehat selalu sehingga bisa berfikir dan bertindak dengan jernih dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan. Selanjutnya perkenankan saya atas nama keluarga menyampaikan pertanyaan atau keluhan karena saya merasa dirugikan atas suatu transaksi yang mengharuskan saya membayar PPN hingga 2 (Dua) Kali. Adapun kronologinya adalah sebagai berikut: 1. Pada tahun 2012 saya membeli apartemen di Kota Kasablanka Jakarta Selatan dengan cara dicicil dan setelah hampir 10 tahun, saya mengalami kesulitan keuangan terutama karena saya dipenjara akibat mengungkapkan ketidaksetujuan saya terhadap UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang saat ini sudah dinyatakan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Pada saat saya dipenjara itulah cicilan ke bank itu benar-benar macet. 2. Saat saya bebas untuk sementara, saya berusaha keras untuk melunasi hutang ke bank tersebut namun ternyata sudah di buy back (diambil kembali) oleh developernya yaitu dari GRUP PAKUWON dengan membayarkan sisa hutang saya ke bank. 3. Selanjutnya saya berencana untuk membayar sisa hutang ke bank tersebut (dana buy back) kepada developer namun developer tidak mengijinkan. Menurut developer, apartemen itu bisa kembali menjadi milik saya dengan skema yaitu saya harus membeli lagi apartemen yang sama tersebut dari developer. Adapun dananya adalah dari dana saya yang sudah diterima developer selama 10 tahun itu kemudian menambahkan lagi kekuarangannya sehingga sama dengan harga jualnya, dan dengan keharusan membayar PPN lagi. 4. Karena saya terjepit maka akhirnya saya terpaksa menyetujui skema tersebut walau sebelumnya saya sudah bertanya kepada seorang pejabat pada Ditjend Pajak namun tidak bisa memberi penjelasan dan jalan keluar. 5. Dengan skema ini artinya saya membayar PPN sebanyak 2 (Dua) Kali untuk barang yang sama. Padahal setahu saya, PPN itu adalah pajak kepada konsumen akhir dan hanya dibayarkan 1 (Satu) Kali saja. 6. Terkait hal ini saya ingin mempertanyakan dan menyampaikan keluhan terhadap kejadian yang menimpa saya ini. Namun lebih daripada itu, saya meyakini bahwa peristiwa yang saya alami ini boleh jadi menimpa banyak orang lainnya. 7. Pertanyaan saya, apakah skema seperti yang saya uraikan di atas itu dibenarkan menurut aturan pajak? Kalau aturan itu memang benar, maka sebaiknya aturan itu diubah karena sangat merugikan konsumen dalam hal ini rakyat Indonesia karena dalam keadaan kesulitan, bukannya dibantu pemerintah malah diperas dengan membayar PPN hingga 2 (Dua) Kali. Sekiranya pembayaran PPN 2 (Dua) Kali itu suatu kesalahan penerapan, maka tolong segera kembalikan uang saya dan juga mungkin uang konsumen lainnya yang mengalami hal serupa, karena uang itu tentulah sangat berharga buat keluarga saya dan juga keluarga lainnya. 8. Saya sadar betul bahwa selama ini APBN telah dikelola secara ugal-ugalan yang akhirnya pemerintah tidak punya uang. Menurut saya, silahkan mengambil langkah-langkah cerdas untuk memperkokoh APBN namun janganlah dengan cara memajaki rakyat seenaknya. Saya menunggu jawaban dari Ibu Menteri Keuangan cq. Dirjen Pajak tentang hal ini dan semoga harapan saya terkabul yaitu pemerintah tidak “memeras rakyat” dengan cara memajaki rakyat dengan seenaknya. Demikian surat ini saya sampaikan dan atas perhatian Ibu Menteri, saya ucapkan terimakasih. Salam, Moh Jumhur Hidayat Rakyat Indonesia (*)
Berkelut dengan Kasus Korupsi Fadel Muhammad
Jakarta, FNN – Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KAMPAK) M. Yusuf menyuarakan suaranya terhadap dugaan kasus korupsi Dana Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Selama Satu Periode Anggaran (SILPA) dan Dana Alat Kesehatan yang dilakukan oleh Anggota DPD RI, Fadel Muhammad. Yusuf mengatakan bahwa dugaan korupsi ini sudah berlangsung pada 2001 tentang APBD Gorontalo dan 2004 yang melibatkan Fadel Muhammad. Aksi KAMPAK dilakukan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Kamis (3/11/2022). Meskipun kasus ini sudah ditetapkan SP3 dan didukung Kejagung, namun aliansi KAMPAK tetap menyuarakan keadilan. “Kejagung merespon dengan baik, menerima, dan kita bisa melaporkan tindak lanjutnya, bukti-bukti terus dikumpulkan untuk disampaikan nanti,” ujar Yusuf selaku Koordinator Aksi. Sebanyak 100 massa aksi menginginkan bahwa tindakan kasus korupsi ini, KAMPAK berharap Fadel dihukum berat sesuai dengan aturan hukum dan perundangan yang berlaku. “Ya, meski sudah SP3 tetapi sudah dibuka kembali. Kalau memang Fadel terbukti, ada tindakan kasus korupsi, kita mau semuanya ditahan, supaya kelar. Waktu itu yang ditangkap hanya anggota DPR saja. Padahal ada Fadel Muhammad yang menandatangani tidak serta merta di tahan juga. Ini tidak adil bukan?\" tambahnya. Kasus ini berkelut sejak 2001 dan masih terus berlangsung hingga saat ini, 2022. (Ind)
Solusi Resesi Global: Hukum Progresif dan Keadilan Substantif
Mana yang akan terbukti? Kebangkitan sistem kekhalifahan baru ataukah makin kokohnya raksasa India, China dan Amerika? Atau justru yang akan terjadi adalah Cycle of Fear: Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo DIREKTUR Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, pernah memberikan komentar penting terkait ancaman resesi yang melanda dunia. Ia menyebut bahwa pelemahan ekonomi itu kemungkinan besar terjadi. Kristalina mengatakan prospek ekonomi global telah “gelap secara signifikan” sejak April 2022 lalu. Ia mengatakan bahwa IMF akan menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi global di angka 3,6% untuk tahun 2022. Disebutkan bahwa resesi global ini disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi secara hampir bersamaan. Seperti penyebaran inflasi yang lebih universal, kenaikan suku bunga yang lebih substansial, perlambatan pertumbuhan ekonomi China, dan meningkatnya sanksi terkait dengan perang Rusia di Ukraina. Beberapa riset menyebutkan bahwa resesi ekonomi kemungkinan besar terjadi tahun depan. Terbaru, analisa Nomura Holdings menyebutkan bahwa resesi akan dialami negara-negara ekonomi besar seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Kanada, Australia, Korea Selatan (Korsel), dan juga zona Euro (Kepala Riset Pasar Global Nomura, Rob Subbaraman). Enam negara ini berisiko mengalami resesi yang lebih dalam dari perkiraan jika kenaikan suku bunga memicu kegagalan perumahan dan deleveraging,\" tulis laporan yang dijelaskan Subbaraman itu. Bagaimana dengan China? Subbaraman juga memberikan penjelasan terkait China. Menurutnya, China memiliki tren cukup aneh di mana kebijakan nol-Covid tetap diterapkan, sementara ekonominya diprediksi bebas dari resesi. Mungkin kita akan kagum dengan keadaan ini, dan boleh jadi hal ini sesuai Ramalan NIC bahwa di tahun 2020-an China Menjadi Raksasa dan ada pula Ramalan Khilafah Baru akan muncul. Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat (National Inteligent Council/NIC) pada Desember 2004, “A New Caliphate provides an example of how a global movement fueled by radical religious identity politics could constitute a challenge to Western norms and values as the foundation of the global system” [Maping The Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project]. Dokumen ini berisikan prediksi atau ramalan tentang masa depan dunia tahun 2020 yang telah lalu. Dalam dokumen tersebut, NIC memperkirakan bahwa ada empat hal yang akan terjadi pada tahun 2020-an yakni: (1) Dovod World: Kebangkitan ekonomi Asia. China dan India bakal menjadi pemain penting ekonomi dan politik dunia; (2) Pax Americana: Dunia tetap dipimpin dan dikontrol oleh AS; (3) A New Chaliphate: Kebangkitan kembali Khilafah Islam, yakni Pemerintahan Global Islam yang bakal mampu melawan dan menjadi tantangan nilai-nilai Barat; (4) Cycle of Fear: Muncul lingkaran ketakutan (fobia), yaitu ancaman terorisme dihadapi dengan cara kekerasan dan akan terjadi kekacauan di dunia – kekerasan akan dibalas kekerasan. Dari dokumen tersebut jelas sekali bahwa negara-negara Barat meyakini bahwa Khilafah Islam akan bangkit kembali. Menurut mereka, Khilafah Islam tersebut akan mampu menghadapi hegemoni nilai-nilai peradaban Barat yang kapitalistik sekuler. Bagaimana dengan Indonesia? Tekanan inflasi tinggi di AS juga mendorong kenaikan suku bunga acuan lebih tinggi. Secara historis tekanan inflasi tinggi di AS direspon dengan kenaikan suku bunga acuan yang tinggi juga di Indonesia. Ini bisa berpotensi menimbulkan gejolak dan volatilitas karena peranan dollar Amerika Serikat di dalam transaksi dunia lebih dari 60% dan ini memberikan dampak signifikan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kalau kita cermati megapa resesi global khususnya di bidang ekonomi adalah karena Potensi Kenaikan Hutang dan Bunga. Dua hal ini lekat dengan pengelolaan perekonomian berbasis Sistem Kapitalisme Sekuler yang jauh dari tuntunan Alloh dan dengan demikian pasti telah terjadi Krisis Spiritualitas. Runtuhnya Sebuah Negeri Bermula dari Krisis Spritualitas Jika anda bertanya, apa sebab peradaban dunia dewasa ini justru bergerak mengalami kemunduran? Sejak dari ancaman perubahan iklim, ancaman kelaparan (krisis pangan), ancaman peperangan dan ancaman dari berbagai wabah penyakit menular, maka salah satu jawabannya dapat ditemukan dalam Al-Qur\'an surah Al-Rum. Di dalam Surah ini, Allah SWT memberitahu sebab-musabab hancurnya kerajaan Persia dan Romawi yang pernah menjadi negara adidaya pada masanya. Jadi inilah sebab musabab runtuhnya dua kerajaan besar di masa lampau (Persia dan Romawi/Konstantinopel). Dari sisi kemajuan pembangunan infrastruktur (pisik/lahiriah), mereka memang terdepan. Ayat ini juga mengakui hal itu. Namun mereka lalai dalam urusan kehidupan akhirat. Pola kehidupan semacam ini akan berpengaruh pada Hukum-Hukum yang Ditetapkan dan Diterapkan, yakni Hukum yang tidak memiliki Dimensi Keluhuran melainkan hanya Berdimensi Duniawi yang hanya berdasarkan Konsensus manusia yang dzalim. Ini terjadi baik dalam sistem sosial komunisme maupun liberal kapitalisme. Keduanya Sekuler dan telah terbukti \"menyengsengsarakan\" umat manusia dengan tanda-tanda Resesi Global. Apa solusinya? Secara singkat dapat dikatakan kita harus kembali kepada Hukum Progresif yaitu Hukum yang berdimensi spritualitas kehidupan. Mengapa begitu? Karena dimensi spritualitas ini memiliki keluhuran, ketinggian, kemuliaan daripada dimensi duniawi. Dengan demikian, jika menghendaki Peradaban duniawi kokoh, memiliki kedudukan yang mulia, tinggi, berkeadaban dan tidak mudah Jatuh Dalam Resesi maka kehidupan spritualitas dalam suatu masyarakat hendaknya diperhatikan Dan Membingkai Hukum yang Ditetapkan dan Diterapkan. Hukum apa yang sangat Progresif itu? Tidak lain adalah Hukum Alloh, Syariah Islam yang agung dalam mengelola kehidupan dalam segala aspeknya yang jauh dari praktik Ribawi. Bagaimana bisa diterapkan? Apakah dalam negara demokrasi bisa? Bisa tetapi tidak kaffah dan cenderung Prasmanan sehingga sulit juga untuk berkelit dari ancaman Resesi Global. Satu-satunya cara untuk dapat terjadi penetapan dan penerapan Hukum Islam adalah Sistem Pemerintahan Islam Global yang disebut Kekhalifahan atau pun Imamah. Sistem Pemerintahan dengan Hukum Islam inilah yang akan menjamin hadirnya Keadilan Substantif. Namun, berdasarkan sejarah, kita harus sadar betul bahwa setiap negeri, setiap peradaban tumbuh dan berkembang dalam dua alam sekaligus, secara beriringan (paralel) dalam batas-batas waktu yang telah ditetapkan atasnya. Dan oleh sebab itu, pasti adanya bahwa setiap negeri, setiap peradaban memiliki durasi masa pertumbuhan, perkembangan, dan kejayaannya masing-masing, untuk selanjutnya mengalami keruntuhan pada waktu yang telah ditentukan (oleh Allah) atasnya. Artinya, kekuasaan itu dipergilirkan. Kebanyakan, pengabaian kehidupan spritual itu terjadi karena tiadanya keyakinan pada diri seorang individu bahwa pertemuan dengan Allah merupakan keniscayaan yang pasti akan terjadi. Dan karena itu, mereka abai untuk melakukan persiapan-persiapan menyambut saat tibanya masa pertemuan yang dijanjikan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan Resesi Global selalu berulang terjadi. Pertanyaannya adalah: Apakah meski terlambat Ramalan NIC akan terbukti dengan melihat fakta-fakta yang muncul sekarang ini? Mana yang akan terbukti? Kebangkitan sistem kekhalifahan baru ataukah makin kokohnya raksasa India, China dan Amerika? Atau justru yang akan terjadi adalah Cycle of Fear: Muncul lingkaran ketakutan (fobia), yaitu ancaman terorisme dihadapi dengan cara kekerasan dan akan terjadi kekacauan di dunia – kekerasan akan dibalas kekerasan. Tabik...!!! Semarang, Rabu: 2 November 2022. (*)
Magma dan Bara Revolusi Akan Meletus
Amarah rakyat akan terbakar dan meletus. Magma gunung akan meletus dan gelombang tsunami akan datang, revolusi akan muncul, bersamaan dengan lahirnya pemimpin Revolusi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “ALAM telah memutuskan bahwa apa yang tidak sanggup membela diri, tak akan dibela” (Ralp Waldo Emerson). “Saat ini Indonesia telah menjadi milik kaum elit, para borjuis – kapitalis Oligarki, bebas mengatur dan mengendalikan negara dengan suka cita menjadi ambtenaar”. Terpantau dari media sosial telah memancing amarah, kejengkelan, kepada rezim yang mengatur negara dengan ugal-ugalan. Suara keras dari moncong pengeras suara pendemo, meminta agar Presiden Joko Widodo bersedia menemuinya. Rezim justru menjauh mendengar aspirasi apalagi dialog dari hati ke hati dengan pimpinan demo. Dari balik Istana justru terdengar nyaring keangkuhan Jokowi mengatakan: “berapa lama kalian akan bertahan untuk berdemo”. Presiden keluar-masuk melalui pintu belakang Istana. Keangkuhan dan kesombongan terus muncul di saat rezim seharusnya bisa bersama rakyat bergandeng tangan menghadapi kondisi ekonomi dan politik negara yang makin runyam dan gelap. Kebuntuan komunikasi antara rakyat dengan rezim menimbulkan percikan api ketidakpuasan dan kekecewaan makin membesar, arahnya bisa menjadi bara magma menjelang saatnya lahir gerakan people power atau Revolusi. Keadaan bergerak menuju titik terendah, penderitaan rakyat makin meluas. Rezim putar lidah menakut-nakuti (riil memang menakutkan) dengan terus memberi sinyal keadaan akan makin gelap, dengan bahasa yang rakyat tidak semua paham makna arus pengaruh global ekonomi yang terus memburuk. Loh menakut-nakuti rakyat tercium bau busuk hanya akan dijadikan alasan menunda Pilpres 2024. Agar tetap berkuasa sebagai boneka Oligarki. Sekuat- kuatnya berbohong pasti akan terkena batunya, semuanya akan terbongkar. Pada situasi sulit dan ketika para praktisi, ahli dalam bidang masing-masing khususnya para pakar ekonomi memberi saran stop proyek mercusuar seperti infrastruktur, sperti IKN agar dihentikan sementara, rezim fokuslah menolong menyelamatkan ekonomi rakyat. Sifat pongah rezim tersebut justru balik memberi jalan keluar seperti sedang kesurupan, melesat jauh dari rasional dan akal sehat dengan balik memukul rakyat dengan cuap-cuap, “Silakan tanam singkong, makan keong, enceng gondok”. Kebuntuan memaksa dan terpaksa para pakar sementara tetap di tempat, mengisi waktunya terus berdiskusi teori-teori klasik mengatasi resesi global yang dari satu negara ke negara lain. Membahas realitas memang berat bagaimana mengatasi kondisi yang makin mencekam. Sekalipun muncul dengan pemikiran riilnya tetapi masih jauh dari memadai sebagai kekuatan moral mendesak rejim lebih realistis mengatasi keadaan yang makin kritis. Rakyat terus menimbun rasa amarah, tapi tak tahu akan ke mana salurannya, jalan keluarnya masih menemui tembok buntu. Dalam media sosial saling melupakan kemarahannya tanpa titik temu bahkan sering terjadi pertengkaran sendiri dalam ruang yang sama-sama pengap dan gelap. Kesadaran sesekali muncul suara galaknya ini, waktunya rezim harus turun atau diturunkan dengan gerakan revolusi. Sayang, semuanya belum terlihat menjadi kekuatan yang riil masih saling menunggu, berharap sesekali memerintah orang lain untuk segera bergerak. Anehnya antara yang memerintah dan diperintah sama-sama berada di tempat yang sama. Semestinya dialog-dialog teori harus disudahi, mewujud, dan beranjak dari ruang debat tanpa ujung, bergerak menuju ruang perumusan pergerakan untuk penyelesaian masalah. Masalah yang sudah terang-benderang sewajarnya harus metamorfosa menjadi sebuah gerakan. Karena terus dibahas ketika selera gaya analis makin kelelahan justru makin buram dan gelap, semestinya dirumuskan menjadi lebih terang dan realistis Kemurkaan rakyat akan membentuk gelombang tsunami, sekalipun saat ini belum menunjukkan tanda gerak-gerik mengarah menjadi gelombang dahsyat penggulingan rezim. Fakta semua masih bermain-main dengan dalil wait and see, sedang di situlah sebenarnya seorang pengecut bersembunyi dan tiarap. Mereka tetap terus menunggu momentum, tidak sadar momentum hanya akan datang dengan tangan-tangan, keringat, dan keberanian kita untuk bergerak berjuang merubah keadaan yang makin sulit. Revolusi memang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda, kalau lahar magma gunung amarah rakyat sudah waktunya meletus pasti akan pecah gunung tersebut, lahar akan menyambar dan menerjang kemana-mana. Amarah rakyat akan terbakar dan meletus. Magma gunung akan meletus dan gelombang tsunami akan datang, revolusi akan muncul, bersamaan dengan lahirnya pemimpin Revolusi. “Kehidupan adalah suatu pertempuran panjang, kita harus berjuang dalam setiap langkahnya....” (Athur Schopenhuer) ... (*)
Menyoal Presiden Sebagai Kepala Negara Tanpa Konstitusi
Padahal TNI adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Tetapi dalam UUD 2002 itu jelas tidak ada kata kepala negara, maka kekuasaan presiden bisa melakukan sekehendaknya. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KETELEDORAN yang sangat fatal dalam mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002, karena di dalam UUD 2002 tidak ada satu pasalpun tentang Presiden sebagai kepala negara. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Indonesia juga negara yang berdasar pada konstitusi. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial. Di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Kita bisa bayangkan jika kepala negara tidak diatur dengan jelas di dalam konstitusi, maka tentu akan menjadi tidak jelas batas kekuasaan dan bisa menjadi penyalagunaan wewenang. Di dalam UUD 1945 tentang kepala negara ada di penjelasan kekuasaan kepala negara pada pasal 10,11,12,13,14,15, UUD 1945 kekuasaan kepala negara itu dijelaskan pada penjelasan UUD 1945. Ketika UUD 1945 diamandemen rupanya pengamandemen lupa memasukkan Presiden sebagai Kepala Negara tentu saja ini sangat fatal dan bisa berujung salah tafsir dan penyalagunaan wewenang. UUD 1945 Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dalam pasal 10 Presiden sebagai apa kepala pemerintahan atau kepala negara tidak jelas sebab tidak ada pasal tentang kepala negara. Dalam situasi apa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kalau tidak ada penjelasan tentang kepala negara ini sangat gawat, sebab Presiden bisa menyeret TNI dalam kehendaknya atau sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Padahal TNI adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Tetapi dalam UUD 2002 itu jelas tidak ada kata kepala negara, maka kekuasaan presiden bisa melakukan sekehendaknya. Dari kasus ini harusnya profesor tata negara itu sadar terjadi bahaya dalam kenegaraan kita tidak ada jalan lain kecuali kembali pada UUD 1945 dan Pancasila. Kebobrokan sistem demokrasi liberal yang justru merampas kedaulatan rakyat dan demokrasi dikuasai oligarki. (*)
Kisruh Stok Beras Nasional, Pintu Masuk Jokowi Reshuffle Nasdem
SETELAH nama Anies Baswedan diumukan sebagai Bakal Calon Presiden dari Partai Nasdem, kini partai besutan Surya Paloh dalam dilema. Kabar yang kini beredar, menteri Nasdem bakal di-reshuffle dari Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin. Diawali dari kontroversi stok beras nasional, melalui Menteri Perdagangan dari PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kita menipis. Padahal, menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa stok beras melimpah. Adakah pernyataan Presiden Jokowi yang minta waktu seminggu pada Mentan untuk memastikan stok beras nasional aman saat Rapat Kabinet Terbatas itu sengaja dilontarkan sebagai sinyal Syahrul Yasin Limpo bakal didepak dari Kabinet? Untuk mengetahui kontroversi stok beras itu, wartawan senior FNN Hersubeno Arief melakukan dialog dengan pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Rabu (2/11/2022). Berikut petikannya. Bung Rocky, ini makin seru ya, seperti sudah kita prediksi. Ini koordinasi dalam pemerintah juga makin seru. Saya baca kemarin hasil rapat kabinet terbatas, presiden meminta waktu seminggu pada Mentan untuk memastikan stok beras nasional aman. Dan ini saya kira ada kaitannya dengan pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa CBP (cadangan beras pemerintah) menipis. Sementara, kata Mentan Syahrul Yasin Limpo melimpah. Kalau ada yang menyatakan menipis suruh dateng ke Departemen Pertanian. Ini menarik. Mundur sedikit supaya lebih seru dikit, waktu itu Badan Pangan Nasional menyatakan stok kedelai tinggal satu pekan, giliran dibantah oleh Mendag, kerena kan kedelai urusan impor, hoaks katanya. Bagaimana Anda melihat ini. Ini sebetulnya persoalan internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang bersaing dengan koalisi Nasdem. Jadi, kita tahu kalau persaingan antar-menteri sudah dari zaman awal. Bahkan dari zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebetulnya selalu terjadi persaingan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian kalau soal stok pangan. Karena bagi Kementerian Perdagangan lebih baik impor karena di situ ada fee kan? Sementara kalau Kementerian Pertanian enggak, dia mau produksi. Jadi, sebetulnya dia bisa diselesaikan oleh Menkonya tuh supaya terjadi keputusan bersama. Menko membawahi Pertanian dan Perdagangan. Tetapi, konyolnya, Menkonya Golkar, Perdagangan PAN, Pertanian Nasdem. Jadi, nggak mungkin di antara mereka itu ada koordinasi karena tiga-tiganya kan partai politik yang sedang cari dana sekaligus cari kesalahan orang. Ini saling cari kesalahan tuh. Karena Nasdem sebetulnya sedang dalam keadaan terpojok di depan Presiden, lalu diterjemahkanlah oleh Mendag yang dari PAN itu bahwa Presiden memang ingin menghukum Nasdem maka dia lanjutkan itu untuk membuli menterinya Nasdem. Kira-kira begitu. Nah, Airlangga sebagai ketua senior KIB ya nontonnya dari atas. Dia biarin saja menterinya Nasdem dan PAN berkelahi. Itu akibatnya kalau presiden bermain-main politik dalam soal kebijakan. Kenapa presiden harus sampai turun tangan, padahal sebetulnya ada Menko yang bisa menyelesaikan. Jadi, terlihat bahwa Presiden Jokowi dikompori sebetulnya untuk cepet-cepet tendang satu menteri dari Nasdem supaya bisa diganti oleh entah dari Golkar atau dari PAN. Kira-kira begitu. Ini juga mesti dilihat bahwa itu sebagai persaingan internal yang kita sebut dari awal bahwa saling amputasi dalam kabinet pasti terjadi. Ini yang lagi berlangsung, saling amputasi tuh. Kalau rumornya kemarin bukan PAN yang dapat tambal tapi malah PKS yang disuruh masuk. Ya, PKS nunggu di tikunganlah. Kalau begituan kan PKS jago. Jadi pasti akan ada reshufle yang orang juga sudah pasti tahu bahwa Nasdem akan direshufle. Masa’ nggak ada hukuman pada Nasdem yang sudah menyimpang dari cara berpikir Presiden dengan mengusung Anies Baswedan, misalnya. Demikian juga Prabowo Subianto mungkin akan disentil sedikit karena tiba-tiba menggandeng Cak Imin (Muhaimin Iskandar) tanpa lapor Presiden. Kira-kira begitu. Jadi, kita menonton sebetulnya satu orkestrasi di dalam kabinet yang tidak ada konduktornya. Jadi orkestrasi yang saling saut-menyaut di kalangan kabinet. Dan, Presiden pasti akan kasih sinyal untuk menghajar Nasdem. Itu gampang saja tuh, jadi nggak usah rumit-rumit publik bahwa ini permainan politik bikin harga yang justru folatil kan. Jadi, justru sinyal itu yang bikin pasar lokal, para spekulan mulai masuk tuh. Kalau begitu ya impor dong. Jatah saya kan masih ada di atas kertas. Maka PAN langsung kasih sinyal impor dan semut-semut langsung berkerumun di sekitar Menteri Perdagangan. Oke, sebelum kita ngomong politiknya, lebih baik kita ngomongi koordinasinya dulu karena ini bukan hanya soal Mentan dan Mendag, tapi juga dengan Badan Pangan dan Mendag tadi. Jadi saya bingung bagaimana sebetulnya pemerintah dikelola, antara satu lembaga dengan lembaga lain, antara satu departemen dengan departemen yang lain saling bantah dan saling menegasikan. Ya, keterangannya ini tahun politik. Semua hal diupayakan supaya jadi kacau. Jadi, bagaimana presiden memimpin rapat lalu mendengar hoaks, lalu dia putuskan sendiri. Kan mestinya dia tegur dulu, kasih sanksi dong mereka yang bermain hoaks itu. Nanti Nasdem kasihan dia, kena getahnya. Jadi, permainan semacam ini akan berlanjut. Terus soal informasi dari Badan Pangan itu pasti ada risetnya. Badan Pangan itu kan semacam badan strategis soal bahan pangan dan ketersediaan. Kalau dia sebut hoaks, orang nggak percaya itu, bagaimana kita dapat informasi tentang data pangan nasional kalau Badan Pangannya sendiri disebut hoaks atau sebaliknya. Departemen Perdagangan itu datanya apa? Lalu berpikir kalau begitu Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas itu dengan informasi dari mana kan? Itu konyolnya kan. Jadi misinformasi itu menyebabkan dis-informasi di publik. Publik berpikir bahwa kami dipermaikan dan konsumen pasti dirugikan. Kan susah warung-warung kecil itu berbisnis kalau data yang masuk dalam WA mereka itu bertentangan. Iya. Atau jangan-jangan ini impor yang banyak itu tidak masuk ke dalam data Badan Pangan Nasional. Karena bagi Departemen Perdagangan semakin banyak impor kan semakin bagus buat mereka. Ya, itu yang sering kita bahas berkali-kali bahwa data itu harusnya data publik yang sama. Tetapi, karena menterinya adalah ketua partai maka pasti ada yang disembunyikan sedikit karena mungkin impornya belum nyetor, masih ada stok sedikit. Ya nggak mungkin dia laporkan ke Badan Pangan Nasional. Lain kalau menterinya teknokrat. Zulkifli Hasan kan bukan teknokrat. Jadi dia tetap menganggap bahwa setiap satu liter kedelai itu ada harganya setoran importir. Itu sudah jadi rahasia umum kenapa kita anggap bahwa dulu Presiden Jokowi juga konyol, dia sudah janjikan supaya kabinetnya bukan dari partai politik tapi dari teknokrat, sekarang dia kejebak sendiri tuh. Karena nggak mungkin partai politik di dalam kabinet tidak memainkan insider trading-lah, yang disebut sebagai mencari rente. Oke, jadi kekacauan ini semua muaranya pada politik, karena rensiking itu kan untuk biaya politik juga. Itu yang menjelaskan kenapa kemudian Nasdem walaupun sudah mendukung Anies masih bertahan mati-matian kalau bisa jangan ditendang dari kabinet. Karena ada pos tiga menteri ini akan signifikan walaupun tinggal dua tahun lagi. Itu yang Anies tidak bayangkan bahwa dia sebetulnya dijebakkan di situ. Dan orang menganggap bahwa ya sudah itu sudah terjadi. Nasdem juga konyol karena mestinya Nasdem berpikir bahwa Anies itu diajukan sebagai presiden lengkap dengan wakil presiden. Sekarang kita masih tunggu bagaimana caranya Anies kasih persayaratan ABCD untuk menjadi wapresnya. Sementara sumber daya untuk mendukung Anies secara formal itu Nasdem pasti nggak punya uang. Itu kita lihat justru relawan daerah itu yang dengan betul-betul keyakinan bahwa tanpa oligarki pun Anies bisa jadi presiden. Itu yang sebetulnya jadi ketakutan Pak Jokowi sekarang. Bahkan, Nasdem mungkin juga berpikir ya sudah keluarkan saja kami dari kabinet. Toh Anies sudah melenggang melalui relawan. Tetapi, di ujungnya Nasdem juga sadar bahwa nanti ada partai pesaing yang bisa ambil alih Anies, lalu Nasdem kehilangan akses pada Anies. Dan, Anies juga merasa bahwa ya dia dicalonkan oleh Nasdem, tetapi juga banyak partai lain yang mungkin lebih jujur dalam mencalonkan Anies. Kan Anies mulai belajar bahwa Nasdem ada tipu-tipunya kalau begitu. Dia masih disuruh cari wapres artinya disuruh cari pemodal. Kan gampangnya begitu. Bukan sekadar cari suara. Oh, jadi itu pointnya ya. Bukan seolah-olah legowo, tapi cari modal sendiri ya. Kalau dia jujur, mestinya Nasdem bilang begini: Kami sudah minta Anies untuk cari wakil presiden sendiri, tapi dia sudah jadi presiden kami, kami akan membiayai. Kan mestinya Nasdem yang membiayai. Karena itu kami tahu kami akan berselisih dengan Pak Jokowi, dengan menteri yang lain di dalam kabinet. Tapi kami ambil risiko untuk keluar karena kami sudah siap untuk membiayai Anies. Ternyata enggak tuh. Kan sinyalnya mestinya Nasdem keluar saja supaya Anies lega. Demikian juga sebaliknya tuh, investor politik merasa wah, Nasdem nggak ada duitnya. Ngapain kalau 90% masih datang dari wilayah oligarki. Begitu oligarki masuk ke Anies, maka Anies akan kehilangan dukungan. Karena orang ingin melihat Anies sempurna, walaupun itu terlalu utopia untuk berpolitik tanpa dukungan oligarki. Sementara Nasdem nggak mungkin keluar dari wilayah oligarki. Mungkin Nasdem kebingungan karena menipis amplop-amlop untuk dijadikan bahan politik. Itu sudah dibaca dengan baik oleh Jokowi dan mulailah Jokowi ancam-ancam dikit, kalau dalam seminggu nggak ada gua ganti lo. Kira-kira begitu. (sof/sws)
Profesor Machfud MD dan Memedi Khilafah
Syariah tentang ekonomi sedang berkembang pesat Ekonomi Syariah dan lembaga keuangan syariah. Syariah tentang produk halal dijalankan oleh pemerintah. Bukannya semua ini hukum Khilafah. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila PERNYATAAN Menko Polhukam RI Mahfud MD menyindir semua pihak yang ingin mengganti demokrasi dan ideologi Pancasila di Bumi Tanah Air. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud pada saat menghadiri acara Kongres Forum Rektor PTN se-Indonesia yang berlangsung di Universitas Airlangga, Surabaya, Ahad (30/10/2022). Memang perlu waspada ada yang ingin mengganti dengan khilafah tetapi itu baru impian. Sementara Prof Mahfud MD lupa bahwa negara ini sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sudah tidak ada lagi ideologi Pancasila. Dan sejak itu sistem MPR diganti dengan Presidensil. Sehingga, kekuasaan diperebutkan dengan pertarungan banyak-banyakan suara, kalah-menang, kuat-kuatan, jelas bertentangan dengan Pancasila. Dongeng Khilafah tersebut hanya untuk menakut nakuti umat. Yang justru pernyataan soal khilafah dilontarkan di tengah pusatnya ilmu pengetahuan yaitu Forum Rektor. Apa yang membuat kita ketakutan terhadap Khilafah? Khilafah itu mau mengganti Ideologi Pancasila, partai bukan, kekuasaan juga tidak punya. Jadi memedi atau momok Khilafah itu sangat tidak rasional jika dijadikan alat untuk menakut-nakuti kaum cerdik pandai yang tergabung dalam Forum Rektor kan sangat tidak relevan, dan seharusnya Forum Rektor membuat kajian dan kritis terhadap keadaan bangsa dan negaranya saat ini. Mengapa ideologi Individualisme, Liberalis, dan Kapitalis dibiarkan mengganti Ideologi Pancasila? Bahkan, lebih gila lagi dengan menggunakan sistem Presidensil visi-misi negara diganti dengan visi-misi Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Dengan begitu negara sudah tidak lagi bertujuan Masyarakat Yang Adil dan Makmur. Jadi negara ini sudah bukan negara yang di-Proklamasi-kan 17 Agustus 1945. Bahkan, hari ini Pancasila sudah tidak menjadi Ideologi Negara, bukannya Ideologi Negara berdasarkan Pancasila itu oleh pendiri negeri ini diuraikan pada Batang Tubuh UUD 1945. Bukannya negara berdasarkan Pancasila itu adalah negara Khilafah model Indonesia. Khilafah itu dasarnya Tauhid dan sistemnya Majelis. Negara berdasarkan Pancasila dasarnya Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid ), sistemnya MPR (majelis). Jadi, negara berdasarkan Pancasila itu Khilafah model Indonesia, bukannya Syariah Islam dijalankan di negeri ini. Syariah tentang Pendidikan ada dari Taman Pendidikan Al Qur\'an sampai perguruan tinggi. Syariah tentang kehidupan muamala kawin cerai, bagi waris, negara mendirikan Pengadilan Agama. Syariah tentang ibadah negara ikut mengatur hari-hari besar keagamaan umat Islam, umroh, dan Haji diatur melalui pelayanan haji dan umroh. Syariah tentang ekonomi sedang berkembang pesat Ekonomi Syariah dan lembaga keuangan syariah. Syariah tentang produk halal dijalankan oleh pemerintah. Bukannya semua ini hukum Khilafah. Jadi tidak masuk akal jika Khilafah dijadikan memedi untuk menakut-nakuti bangsa ini. Sudahlah, sebaiknya berhenti membuat Islamophobia dengan memedi Khilafah. Lebih baik energi bangsa ini untuk mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 Asli agar kita tidak termasuk menjadi pengkhianat bangsa dan seharusnya Forum Rektor itu menjadi garda terdepan mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila untuk menyelamatkan masa depan bangsa. (*)
Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Melanggar Konstitusi, Bisa Kena Tindak Pidana Korupsi
Dalam hal ini, sudah ada niat jahat (mens rea). Yaitu, sudah tahu bahwa semua ini melanggar konstitusi, tapi tetap dijalankan. Dan sudah ada tindakan dan perbuatan (actus reus), yaitu penggunaan keuangan daerah. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) TAHUN 2022 dan 2023 tidak ada pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota. Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 tersebut akan diganti dengan Penjabat Kepala Daerah yang dipilih atau ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Jumlah Kepala Daerah yang habis masa Jabatannya pada 2022 berjumlah 101 Kepala Daerah, dan pada 2023 berjumlah 170 Kepala Daerah. Pengangkatan atau penunjukkan Kepala Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri ini pada hakekatnya bertentangan dengan Konstitusi yang mewajibkan Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Artinya, tidak boleh diangkat atau ditunjuk, oleh siapapun termasuk oleh presiden, sesuai perintah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) yang berbunyi: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota “dipilih secara demokratis”. Bunyi Pasal 18 ayat (4) ini sangat jelas, tidak bisa ada interpretasi lain. Yaitu, dipilih secara demokratis, yang berarti pengangkatan atau penunjukkan Kepala Daerah, menurut konstitusi, tidak sah: alias melanggar konstitusi. Maka itu, sebagai konsekuensi, menurut konstitusi telah terjadi kekosongan pejabat Kepala Daerah, untuk daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya sudah habis pada 2022 ini. Karena, Penjabat Kepala Daerah yang diangkat atau ditunjuk tersebut, menurut konstitusi, tidak sah. Sehingga yang bersangkutan, menurut konstitusi, juga tidak sah bertindak atas nama pemerintah daerah. Artinya, semua tindakannya tidak sah, dan melanggar konstitusi dan hukum. Termasuk penggunaan keuangan daerah atau APBD juga tidak sah, sehingga bisa masuk kategori merugikan keuangan daerah (negara), yang mana masuk kategori tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, sudah ada niat jahat (mens rea). Yaitu, sudah tahu bahwa semua ini melanggar konstitusi, tapi tetap dijalankan. Dan sudah ada tindakan dan perbuatan (actus reus), yaitu penggunaan keuangan daerah. Semoga semua tindakan yang bertentangan dengan konstitusi ini dapat segera dikoreksi. Semoga semua pihak dapat menghormati dan mentaati konstitusi. Bangsa yang tidak taat konstitusi, bangsa yang dengan sengaja melanggar konstitusi, akan menuju bangsa gagal. (*)
Menyoal Sindiran Menkopolhukam: Sistem Pemerintahan Khilafah Berhadapan dengan Demokrasi dan Pancasila
Jejaknya Masih Jelas. Bukankah, kita juga pernah dibantu khilafah ketika kita melawan penjajah Belanda? Apakah kita akan melupakan begitu saja jejak kekhalifahan di negeri ini? Itu tidak fair! Itu a-history! Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo OKEZONE.com dan berapa media online tanggal 30 Oktober 2022 mewartakan bahwa Menko Polhukam RI Mahfud MD menyindir semua pihak yang ingin mengganti Demokrasi dan ideologi Pancasila di Bumi Tanah Air. Hal itu diungkapkan Mahfud ketika menghadiri acara Kongres Forum Rektor PTN se-Indonesia yang berlangsung di Universitas Airlangga, Surabaya, Ahad Minggu (30/10/2022). Mahfud MD mengatakan: “Ada yang bilang kayak gini \'pak ini negara Pancasilanya sudah gagal pak harus diganti ideologinya\', lalu saya tanya ganti dengan apa, lalu dia bilang \'karena ideologi Pancasila sudah gagal, maka kita ganti saja menjadi khilafah\', memangnya kalau khilafah sudah pasti bagus? Ndak, jawab dia”. Kemudian ia mengajak audience untuk berpikir rasional dengan memperbaiki demokrasi. Pertanyaannya, apakah khilafah itu ideologi yang disejajarkan dengan Pancasila? Apakah betul dalam sistem pemerintahan khilafah tidak ada kejahatan? Apakah betul jika kita memilih sistem pemerintahan kekhalifahan itu tidak rasional dan bertentangan dengan Pancasila? Sebagai umat yang meyakini Tuhan Alloh sebagai Sang Khaliq dan menyadari diri manusia sebagai mahluk ciptaannya, tentu kita harus kembali kepada fitrah manusia yakni: (1) tunduk kepada penciptanya dengan cara mengakui keberadaannya (bertauhid); (2) mewujudkan ketundukan kepada sang Khaliq dengan cara menyembahnya (beribadah); dan yang ke (3) menjalankan hukum-hukum Alloh di muka bumi (bersyariat). Di samping itu manusia dilengkapi dengan kefitrahan yang lain yaitu: akal sehat. Maka, dengan kedua fitrah itu kita bersama dapat bertanya kepada diri kita: layakkah kita mengkriminalkan ajaran Islam khilafah yang nota bene datang dari petunjuk Alloh dan rasul-Nya serta kebebasan berpendapat yang mendasar dan hal itu merupakan HAM yang dijamin oleh Konstitusi UUD NRI 1945? Saya menyadari betul bahwa tidak ada kebebasan tanpa batas, tetapi ketika kebebasan itu terus ditakuti dan diintimidasi, masih adakah kebebasan itu? Untuk menentukan suatu ajaran itu terlarang atau tidak perlu dilakukan pengujian oleh: (1) Lembaga keagamaan yang menaunginya, kalau tentang khilafah, maka MUI berwenang mengujinya. (2) Putusan Pengadilan atau ketentuan UU yang secara tegas menyebutkan untuk itu. Selama ini belum ada fatwa MUI dan Putusan Pengadilan atau Ketentuan UU yang menyatakan bahwa Khilafah itu sebagai ajaran Islam (bidang fikih) yang terlarang dan bertentangan dengan Pancasila. Perlu dicatat, Khilafah itu bukan ideologi, melainkan ajaran Islam tentang sistem pemerintahan ideal menurut tuntutan Alloh, Rasul, dan para sahabat. Khilafah bukan ideologi yang disejajarkan dengan komunisme, kapitalisme, juga radikalisme. Karena sebagai bagian dari ajaran Islam maka khilafah boleh didakwahkan. Tujuannya agar umat tahu tentang sistem pemerintahan ini sehingga tidak “plonga-plongo” ketika suatu saat sistem ini Tegak di Muka Bumi sebagaimana Janji Rasululloh dalam hadist yang Shohih. Jadi, tidak ada salahnya jika siapapun orang, lembaga, ormas Islam Mendakwahkan Khilafah selama tidak ada unsur kekerasan, pemaksaan, dan apalagi makar. Persekusi terhadap Pendakwah Khilafah Sebagai Ajaran Islam Apa itu persekusi (persecution)? Secara umum, arti persekusi adalah suatu perlakuan buruk dan sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis oleh individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau golongan lain dengan cara memburu, mempersusah, dan menganiaya, karena perbedaan suku, agama, atau pandangan politik. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertian persekusi adalah suatu sikap/ tindakan permusuhan, pemburuan, dan penganiayaan terhadap seseorang atau golongan tertentu, terutama karena ras, agama, dan keyakinan politik. Berdasar definisi tersebut peristiwa penggrudukan kyai, ustadz yang pernah dilakukan oleh ormas atau oleh orang atau pun kelompok orang tertentu dapat diklasifikasikan sebagai Persekusi dengan bukti di lapangan telah ada: (1) Tindakan kekerasan (secara psikis): bentakan, paksaan pengakuan, cercaan, perintah memaksa membuat surat pernyataan, ancaman). (2) Tindakan permusuhan terhadap kelompok karena perbedaan keyakinan agama dan politik (khilafah), anggota kelompok jelas dpt dideteksi dari ucapan-ucapan pelaku dan suasana \"perburuan\" oleh kelompok sangat jelas sekali. Kalau pelakunya ormas, maka konsekuensi hukumnya kembali kepada UU Ormas karena yang melakukan persekusi itu statusnya sebagai Ormas. Jadi, anggota, bahkan Ketua ormas seharusnya patut diduga telah melakukan persekusi dan tindakan hukum yang memenuhi larangan Ormas sesuai dengan Pasal 59 ayat 3: a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap agama (ajaran agama), dan kelompok (golongan, HTI), lihat penjelasan ayat ini. b. Melakukan penistaan agama, penodaan agama dengan pernyataan tentang khilafah sebagai ideologi terlarang – sementara khilafah bukan ideologi, melainkan sistem pemerintahan – dan dengan demikian dianggap bukan bagian ajaran Islam. Ini pelecehan dan penodaan agama (Ps 156a KUHP). c. Melakukan tindakan kekerasan secara verbal dan psikis terhadap Ustadz, Kyai, mengganggu ketentraman umum dengan cara gerudukan dan teriakan permusuhan. d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum dengan cara membatasi kebebasan bergerak, melakukan kekerasan psikis dan verbal, menginterogasi dugaan pelanggaran hukum, upaya pemaksaan membuat pernyataan atau perjanjian. Sanksinya dapat berupa: (1) Sanksi Administratif. Pencabutan Badan Hukum atau SKT Ormas sekigus pembubaran ormas oleh Menkum HAM. (2) Sanksi Pidana. Anggota/Pengurus dapat dijatuhi pidana penjara mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun (Ps 59 c dan d) atau seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun (Ps 59 a dan b). Menurut saya tidak fair bila kita mengharamkan sistem pemerintahan khilafah dan memusuhi orang yang mempelajari dan mendakwahkan khilafah, apalagi hendak disusun Proposal tentang Protokol Kampus, Masjid dan Pesantren Anti Khilafah. Itu tidak fair! Mengapa, karena dalam sejarah selama 1300 tahun umat Islam memang dalam kepemimpinan dengan sistem kekhilafahan, apapun bentuk dan variasinya. Bahkan, bukankah beberapa wilayah Indonesia sempat menjadi bagian atau wakil kekhalifahan Ustmani, misalnya Demak, DI Yogyakarta? Jejaknya Masih Jelas. Bukankah, kita juga pernah dibantu khilafah ketika kita melawan penjajah Belanda? Apakah kita akan melupakan begitu saja jejak kekhalifahan di negeri ini? Itu tidak fair! Itu a-history! Khilafah itu jelas terbukti merupakan bagian dari fikih siyasah, sehingga khilafah adalah ajaran Islam, bukan ajaran terlarang. Oleh karena itu mendakwahkannya bukanlah tindakan kriminal dan bukan terpapar radikalisme. Bahkan, persekusi pada pendakwah khilafah baik oleh perorangan maupun organisasi merupakan perbuatan pidana yang dapat dijerat denagan KUHP (Pasal 156a) dan UU ITE serta UU Ormas 2017. Kalau demikian, maka kriminalisasi khilafah dan dakwahnya sebenarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Islam itu sendiri. Tabik...!!! Semarang, Selasa: 1 November 2022. (*)
Meraih Kemenangan Itu Dengan Gerakan, Bukan Oleh Dogma Teori Statis
Kalau negara makin zalim dan tirani, Perubahan dengan revolusi mungkin mengejutkan, namun menyegarkan bahkan menggairahkan. Negara harus dikembalikan dengan kita bertindak dan bergerak cepat sesuai dinamikanya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEBIJAKAN saya adalah tidak mempunyai kebijakan (Abraham Lincoln). Kemenangan seseorang dalam sebuah peperangan tidak dapat diulang – semua kemenangan merupakan jawaban atas berbagai keadaan yang selalu berubah (Sun-Yzu). Bahwa kelemahan untuk menang dan kekalahan dalam setiap perjuangan perlawanan kita selalu menyimpang sejak awal, karena tidak selaras dengan momen sekarang, tidak peka terhadap keadaan. Reaksinya selalu berubah terhadap hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Teori dan ide yang dicerna dianggap sebagai pamungkas padahal tidak ada hubungan dengan masa kondisi kita sekarang. Semakin banyak buku, teori dan pemikiran hanyalah memperparah masalahnya. Para pahlawan pejuang kita saat itu, menjadi ahli strategi yang paling kreatif bukan karena mempunyai pengetahuan lebih banyak, melainkan mereka sanggup (apabila perlu) menyingkirkan anggapan sebelumnya dan hanya fokus pada momen/keadaan sekarang (saat itu). Pengetahuan, pengalaman, dan teori mempunyai keterbatasannya sendiri. Menghadapi kekacauan kehidupan adalah keadaan saat ini. Carl von Clause (filsuf besar perang): menyebut itu sebagai fiksi yaitu perbedaan antara cara pandang kita yang berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Para pejuang pahlawan kita saat itu adalah kesanggupan menyesuaikan pemikiran dengan keadaan yang berubah-ubah, sehingga responnya menjadi sangat realistis. Kalau hanya mendasarkan pada teori-teori yang pernah dicerna dengan pengalaman masa lalu responnya akan sangat lamban, mengecewakan dan pasti akan gagal. Ahli strategi yang sesungguhnya, pikirannya seperti sebuah sungai, semakin cepat mengalir akan semakin baik mengikuti perkembangan dan menanggapi perubahan. Menyegarkan dirinya dan energi akan semaki besar. Ahli teori seperti lumpur dalam sungai akan menetap dan mengeras di sana, menghambat alirannya. Kebutuhan untuk memerangi dan memenangkan sebuah perjuangan adalah memulihkan aliran pikiran alami. Menurut Napoleon Bonaparte, prinsip perang apa yang ia ikuti, dia menjawab tidak mengikuti prinsip perang manapun. Kejeniusan adalah kemampuan menanggapi keadaan, memanfaatkan keadaan yang ada dengan sebaik-baiknya – ia seorang oportunis sejati. Demikian pula Jenderal Sudirman atau strategi Pangeran Diponegoro dan lainnya. Meyakini teori secara kaku mempunyai hukum yang sulit dijelaskan atau aturan abadi yang sama dengan mengambil posisi kaku, statis, yang akan menjatuhkan kita sendiri. Teori akan memperluas visi, tetapi tidak boleh menjadi dogma. Pada situasi yang baru lebih baik berprinsip tidak tahu apa-apa. Dan harus siap belajar dari awal yang akan melahirkan teori sendiri yang lebih canggih daripada mengandalkan teori dari buku orang lain. Vo Nguyen Giap mengatakan operasi militer yang sukses adalah kemampuan menelaah setiap situasi yang sama sekali baru. Strategi yang mutahir dan unggulan memandang segala sesuatu apa adanya sangat peka terhadap bahaya dan kesempatan. Mereka melupakan masa lalu – kondisi aktual sekarang terlalu menarik bagi mereka. Pasukan Pangeran Diponegoro tidak pernah mengulang strateginya – strategi terus mengikuti kerumitan dan kekacauan dengan mengambil kemungkinan baru untuk mengatasi keadaan. Perluasan hakiki dari evolusi tersebut adalah perang gerilya yang memandang kekacauan dengan menjadikan ketidak teraturan tidak mudah diramalkan sebagai strategi. Pasukan gerilya tidak akan pernah mengulang taktik yang sama. Jangan pernah menerapkan taktik dan teori manapun secara kaku, jangan biarkan menetap pada posisi statis, mempertahankan ide tertentu mengulang manuver yang sama yang tidak hidup. Aristoteles mendefinisikan bahwa kehidupan oleh gerakan, maka yang tidak bergerak sudah mati. Jangan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang sia- sia. Pastikan kita terus bergerak untuk negara ini kembali kepada kiblat perjuangannya. Kalau negara makin zalim dan tirani, Perubahan dengan revolusi mungkin mengejutkan, namun menyegarkan bahkan menggairahkan. Negara harus dikembalikan dengan kita bertindak dan bergerak cepat sesuai dinamikanya. Orang yang berperang menurut aturan yang sama pasti gagal. Sebab perang itu progresif (Ulysses). Sama halnya kita melawan kekuasaan yang zalim harus digulingkan atau dihentikan dengan dengan gerakan yang menyesuaikan keadaan saat ini. (*)
Nestapa UUD 1945
Bahwa, kita telah kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta PASCA Reformasi 1998, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen, yakni 1999, 2000, 2001, dan 2002. UUD 1945 hasil amandemen dinamai UUD NRI 1945. Para aktivis peduli konstitusi dan masalah negara yang tergabung dalam sebuah grup WhatsApp dengan 296 peserta menolak amandemen UUD 1945 dan berjuang untuk kembali ke UUD 1945. Mereka menyebut UUD 1945 hasil amandemen sebagai UUD 2002. Efek fatal amandemen tersebut adalah hapusnya kedudukan MPR sebagai pemberi mandat Presiden. Akibatnya, Presiden memiliki kedudukan yang setara dengan MPR. Karena itu tidak ada lembaga negara yang bisa meminta pertanggungjawaban Presiden. Jika Presiden bertanggung jawab langsung kepada Rakyat, apakah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertaji untuk mengontrol kebijakan dan sepak terjang Presiden, sedangkan mayoritas anggota DPR adalah pendukung Penguasa? Anthony Budiawan menulis bahwa keputusan amandemen UUD 1945 tidak lepas dari pengaruh “Washington Consensus”, yakni kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh “Washington(-based) Instutitions”, yaitu IMF dan World Bank. Program Kebijakan Ekonomi tersebut wajib diikuti negara penerima bantuan IMF seperti Indonesia pada 1997/1998, sebagai persyaratan bantuan. Masih menurut Anthony Budiawan, untuk menjalankan program kebijakan ekonomi tersebut agar lancar, maka UU, bahkan UUD, yang bertentangan dengan program kebijakan ekonomi, wajib diubah. Program IMF tersebut dinamakan Structural Adjustment Programs (SAP), yang isinya Liberalisasi, Privatisasi, dan Globalisasi (LPG). Maka itu, tidak heran banyak sekali UU yang diubah secara mendasar pada periode Indonesia di bawah cengkeraman IMF, termasuk Perubahan UUD. Hasilnya, ekonomi Indonesia sangat terbuka untuk asing, Indonesia menjadi pasar perusahaan global (Globalisasi), BUMN, termasuk BUMN strategis diprivatisasi, dan tidak ada batasan PMA (Liberalisasi). UUD (amandemen) 2002 merampas kedaulatan daerah. Utusan daerah dan utusan golongan dikeluarkan dari MPR yang juga sudah tidak berdaulat lagi. Pilpres langsung membuat daerah tidak berdaya. Terjadi perampasan kekayaan Daerah ke Pusat bersama kroni oligarki. Pihak status quo berupaya keras mempertahankan UUD 2002, karena bisa berkuasa mutlak. Mereka menuduh pihak yang ingin kembali ke UUD asli sebagai antek Orba. Padahal UUD asli tidak ada hubungannya dengan Orba. Justru yang menghidupkan kembali UUD asli adalah Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Penggantian UUD 1945 itu adalah sebuah penghianatan. Upaya kembali ke UUD 1945 Asli itu juga harus ekstra hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Bukan tidak mungkin itu juga akan dimanfaatkan oleh rezim saat ini beserta para oligarki di belakangnya untuk menjadikan kekuasaan Presiden sekarang 3 periode, atau bahkan presiden seumur hidup. Maka pembatasan 2 periode jabatan presiden tetap perlu dipertahankan. Kembali ke UUD 1945 dengan adendum. Aktivis yang lain berpendapat bahwa kembali ke UUD 1945 asli adalah wajib, tapi tidak di era Jokowi; tunggu presiden baru, karena masih ada orang-orang yang berusaha 3 periode lewat amandemen UUD 2002 atau dekrit kembali ke UUD 1945 asli dengan menekan Ketua Umum partai untuk mendukung amandemen terbatas UUD 2002. Para pendiri negara ini sudah memikirkan segala kemungkinan, kalau batang tubuh kurang jelas, misal tentang pembatasan masa jabatan Presiden, bisa ditulis dalam penjelasan. Kalau ada aturan yang perlu ditambahkan, misalnya pasal 33, bumi air dan \"udara\", bisa masuk pada aturan tambahan. Kalau ada pasal yang perlu direvisi bisa masuk dalam aturan peralihan. Begitu kembali ke UUD 1945 Presiden adalah Mandataris MPR. Sewaktu-waktu MPR bisa menurunkannya. Tidak harus melalui MK, karena MK sudah bubar, dan masuk menjadi kamar MA. Perjuangan itu memerlukan persatuan dan pengorbanan. Apalagi perjuangan untuk melakukan perubahan secara total dan \'radikal\'. Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, adalah refleksi persatuan pemuda dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka telah berhasil membuat sejarah perjuangan bangsa. Jika kita memang menghendaki perubahan, maka harus berani berkorban dan menggalang persatuan. Sayangnya, di antara kita belum bersatu, bahkan ada mencurigai dan menghujat dengan penuh kebencian terhadap orang-orang yang sebenarnya satu barisan dalam gerakan perubahan. Pasal 7 UUD 1945 sudah disalahtafsirkan sedemikian rupa, sehingga Suharto berkali-kali dipilih kembali, dan tak seorang pun berani menolak interpretasi tersebut, hingga tiba masa reformasi. Sayangnya, Reformasi akhirnya juga telah disimpangkan demikian rupa, hingga membuahkan UUD 2002 yang membawa nestapa pada Bangsa. Kembali ke UUD 45 Asli adalah sebuah keharusan, kalau masih ingin mempertahankan Negara Republik Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah yang sebelumnya di bawah kekuasaan kerajaan, kesultanan atau bangsawan yang berdaulat, sebelum mereka sepakat menyerahkan kedaulatannya dengan mendirikan Negara baru, Negara Republik Indonesia, pada 17 Agustus 1945. UUD 2002 hasil empat kali amandemen sudah merampas Kedaulatan Daerah, dengan menghapus Utusan Daerah, sehingga Daerah tidak mempunyai suara lagi untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden, dan hanya menjadi (suku) bangsa inferior di Negara Republik Indonesia yang dikuasai sekelompok kecil elit politik dan oligarki pengusaha. Mereka merampas kekayaan Daerah, seperti batubara, mineral, hutan dan perkebunan, untuk memperkaya kelompok mereka sendiri dengan cara membuat UU untuk kepentingan mereka, agar perampasan kekayaan sumber daya alam tersebut dapat dilakukan seolah-olah legal. Sedangkan rakyat Daerah pemilik kekayaan alam tersebut dibiarkan miskin, bahkan diusir dari lahan pertambangan, perkebunan atau kawasan proyek real-estate untuk oligarki. Mereka bahkan diintimidasi kalau melawan. Kasus Wadas adalah contoh yang masih segar dalam ingatan kita. Hanya dalam waktu 20 tahun cengkeraman kekuasaan Pusat terhadap Daerah semakin memburuk dan sudah pada tahap tidak bisa ditoleransi lagi. Eksploitasi kekayaan alam Daerah semakin tidak terkendali. Di lain sisi, kerusakan alam semakin buruk dan mengakibatkan bencana alam yang tak terperi. Kalau kondisi ini tidak segera diperbaiki maka tinggal tunggu waktu Daerah akan memisahkan diri dari Negara. Efek amandemen UUD 1945 lainnya adalah pemilihan Presiden langsung oleh semua Rakyat Indonesia. Hal ini bertentangan dengan sila keempat Pancasila bahwa: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Efek domino perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden ialah lahirnya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, terutama pasal 222 tentang Presidential Threshold 20%. Dampak Pilpres langsung adalah pembelahan anak bangsa serius. Menurut Anthony Budiawan, pada era ini publik sengaja dipecah-belah oleh rezim melalui buzzeRp dan survei. Bahkan, Mesin buzzeRp langsung bekerja siap menghancurkan dan mematikan pendapat yang tidak diinginkan, sekaligus membentuk opini menyesatkan: memproduksi masyarakat akal sehat versus akal bulus. Pada 8 Oktober 2022 Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi membuat pernyataan sikap antara lain sebagai berikut. Bahwa, UUD 2002 telah membuka bagi kesalahan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga para Bandar dan Bandit politik leluasa melakukan apa saja. Bahwa, peran DPR, MK, KPU, KPK hingga POLRI kini hanya menjadi badut politik yang dengan sukarela menjadi alat kekuasaan para Bandit dan Bandar politik. Bahwa, praktik politik tidak bisa menjadi alasan mengganti UUD45 diganti dengan UUD2002. Jika UUD bisa diganti oleh MPR hasil Pemilu, maka kesesatan praktik politik akan selalu memperoleh pembenaran UUD melalui penggantian tersebut. Bahwa, kita telah kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara. Bahwa, UUD 1945 bukan sekadar dokumen akademik, tapi dokumen sejarah yang menjadi fondasi negara ini. Atas kesimpulan telaah dan kajian tersebut, KAMI Lintas Provinsi, bersikap bahwa: 1. Saatnya rakyat meminta dan mewajibkan Negara secepatnya mengagendakan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 asli versi Dekrit Presiden Soekarno 1959. 2. Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lanskap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode adendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. 3. Memfungsikan dan mereposisi MPR RI kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Kedaulatan harus dikembalikan ke tangan rakyat, bukan ke partai politik. 4. Presiden dipilih oleh MPR sebagai mandataris MPR untuk menjalankan GBHN sebagai amanah rakyat, bukan petugas partai, apalagi menjadi badut politik kaki tangan para taipan. 5. Kembali ke UUD45 adalah pertobatan bangsa ini. Paska mengganti menjadi UU 2002 semua kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercengkeram Bandar dan Badut politik saat ini adalah ekspresi para penguasa yang terkutuk. Ya Allah satukan hati dan langkah kami untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan. Bimbinglah dan berikan petunjuk yang benar, serta ridhai perjuangan ini, amin. (*)
Dilema Ganjar, Antara Penumpang Gelap dan PDIP
DUKUNGAN Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk bisa maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin tampak. Apalagi, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang di dalamnya terdapat Golkar, PAN, dan PPP, mulai terang-terangan bakal mengusung Ganjar. Zulkifli Hasan, Ketum DPP PAN, misalnya, secara terbuka menyatakan, jika PDIP tidak mencalonkan Ganjar, maka KIB akan mengusung Ganjar. Semua itu sudah atas “restu” Presiden Jokowi. Tampaknya, dengan kekuasaan yang dipegangnya, Jokowi juga mulai “main sandera” terkait tokoh-tokoh partai yang kasusnya sudah ada di tangan KPK. Kartu truk “sprindik” KPK sengaja dilempar ke publik untuk memberi sinyal, kalau macam-macam KPK akan “turun tangan”. Anies Baswedan dengan Formula-E. Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar juga disandera dengan memunculkan kembali kasus “kardus durian”. Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto pun tak lepas dari sandera Komponen Cadangan (Komcad). Sebagai partai yang sudah bergabung di KIB pun, Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto juga tak lepas dari “sandera sprindik”. Bagaimana pengamat politik melihat fenomena tersebut? Berikut ini kutipan dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (1/11/2022). Kita kembali ngomongin soal politik Indonesia dan kelihatannya ada tanda tanya makin menarik tentang kekhawatiran Pak SBY bahwa Pilpres itu hanya akan dilaksanakan dua calon, itu mulai tampak bentuknya. Sekarang ini, bukan hanya soal Anies Baswedan dengan formula E, Cak Imin (Muhaimin Iskadar) dengan kardus durian, ini muncul lagi ini soal Komcad, anggaran Komcad pasti mengaitkan dengan Pak Prabowo, yang dimuat Tempo ini soal borok anggaran pasukan cadangan. Nah, sejumlah pengadaan barang sudah mendahului kontrak, sebagian barang didatangkan sebelum ada anggaran. Payung hukum ke Pasukan Cadangan ini dinilai memberi celah penyelewengannya. Mungkin saja ini betul, ada persoalan-persoalan itu, tapi orang jadi sensitif. Apa ini bagian dari upaya supaya tetap dua calon, dan tanda-tanda bahwa Ganjar Pranowo itu akan jadi capres dari KIB itu sudah makin jelas, karena sudah disuarakan oleh PAN yang menginginkan agar Ganjar maju ke Pilpres. Saya kira memang begitu, karena apapun rumus yang kita pasang untuk menghitung politik, di ujungnya hasilnya adalah jaminan bahwa Pak Jokowi tidak akan diganggu gugat, paling nggak 5 tahun ke depan. Itu yang dimulai dari upaya Pak Jokowi dan timnya untuk memastikan hanya ada dua calon. Calon yang satu adalah calon dia yang pasti jadi, calon yang lain boleh tapi nggak akan jadi. Jadi sebetulnya itu. Kan nggak ada cara lain untuk membaca kemampuan Pak Jokowi politiking. Karena Pak Jokowi masih punya kekuasaan maka semua partai pasti ada dalam kendali dia tuh. Apakah Pak Jokowi punya komorbid, banyak. Tapi, dia lebih banyak mengendalikan mereka yang berupaya untuk melawan dia tuh. Buat sementara begitu teknik politiknya. Nah, kalau setiap pesaing mulai diajukan kasus, itu artinya ada kecemasan pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak cemas, dia bilang saja siapapun boleh, yang penting saya sudah pilih Ganjar. Sekalian kalian bertanding melawan Ganjar. Mau Puan, mau Prabowo, Anies, siapa pun. Tapi kelihatannya di hitungan di istana itu fifty-fifty. Sebab jangan sampai sangat mungkin Ganjar iya, tapi Anies yang menang. Ganjar iya, tapi Prabowo yang menang, Ganjar iya, tapi si orang lain yang menang. Jadi, tetap akan diatur bahwa pesaing nomor 2 itu nggak boleh terlalu dielu-elukan. Kalau misalnya soal Komcad tadi, Komponen Cadangan, semacam cadangan sipil untuk mem-backup (wamil kalau dulu), itu kemudian juga pasti kena ada anggaran besar di situ, mulai diumpankan soal Komcad ini. Balik pada isu politik tadi, menurut saya, potensi Pak Prabowo untuk melampaui Ganjar juga tersedia tuh. Karena Pak Prabowo langsung mau bersama dengan PKB, dengan Cak Imin. Itu dua kekuatan yang justru bisa komplementer. Kan Pak Prabowo kemarin kehilangan dukungan umat Islam karena Prabowo masuk ke kabinet. Jadi, teknik Pak Prabowo atau Gerindra untuk minta dukungan umat Islam lewat Cak Imin itu pasti signifikan. Jadi, ketakutan istana kalau Cak Imin dan Pak Prabowo bergabung. Nah, kalau sekarang ini ada soal Komcad dipersoalkan itu sebetulnya sinyal bahwa Pak Prabowo belum diizinkan untuk menggandeng Cak Imin, kira-kira begitu. Kalau Cak Imin, langsung dikasih tahu, Anda jangan macam-macam ya. Jadi, perintah istana selalu jangan macam-macam. Kira-kira begitu kan. Itu buruknya demokrasi, karena tadi PT 20% itu kan sehingga sibuk kasak-kusuk cari koalisi. Jadi, kira-kira di dalam keadaan sekarang semuanya masih debatebel, bahkan Ganjar masih sangat jauh untuk dinyatakan sebagai tokoh yang sudah diedarkan ke mana-mana tuh. Sementara Anies juga diedarkan, tapi oleh relawan yang betul-betul konsisten, nggak tunggu uang relawan Anies. Saya tahu. Kemaren saya mondar-mandir di Jawa Barat dan saya lihat betul bahwa relawan itu lakukan hal yang harapan besar supaya Anies jadi. Jadi, harapan besar itu dibaca oleh istana sebagai ancaman. Lain jika Anies bilang, melalui Nasdem saya akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi atau tim Pak Jokowi nggak akan terlalu takut dengan kemunculan Anies. Tapi, sekali lagi, Nasdem juga pasang posisi untuk siap-siap ditendang dari koalisi kan. Itu makin berbahaya lagi tuh. Kalau Nasdem yang ditendang dari koalisi, itu artinya Nasdem akan all out dukung Anies dan bergerilya ke mana-mana. Nanti uang Nasdem sebetulnya juga nggak ada untuk melawan uang oligarki. Tetapi, oligarki bisa terbagi dua juga, karena menganggap ya sudahlah, kalau Anies secara faktual, walaupun secara elektroniral belum bisa dinyatakan sebagai capres, tapi secara faktual sudah ada di mana-mana. Lalu diam-diam ada yang mulai pindahin fokus amplop itu dari Ganjar ke Anies. Jadi, kira-kira terbaca oleh istana bahwa Anies sebetulnya sedang menguat dan ada indikasi akan dapat sumbangan dana dari oligarki. Nah, bagi kita yang menghendaki Anies untuk bersih, itu akan kita tantang tuh. Karena Anies harusnya di percobaan politik di Indonesia bahwa dia bisa menang jadi presiden tanpa uang oligarki kok. Jadi bayangin misalnya kalau satu juta orang itu kumpulin masing-masing Rp 100.000, itu jadi Anies jadi presiden. Itu sudah Rp 10 triliun dia peroleh. Tetapi, Anies juga punya semacam mental yang ragu-ragu, antara ikut di dalam perpolitikan yang normal atau memanfaatkan momentum ini untuk mengajari Indonesia bahwa dia bisa jadi pemimpin tanpa asuhan oligarki. Ini betul-betul pemimpin yang tumbuh dari kerelaan orang untuk menitipkan harapan pada dia tuh. Itu yang kita dorong pada Anies sebetulnya. Dan potensi itu ada ya pada rakyat kita. Ada, dan potensinya besar sekali. Orang ingin melihat kontras saja. Orang nggak mau lihat Ganjar siapa, ya Jokowi; siapa lagi, Prabowo, Prabowo adalah Jokowi. Kira-kira begitu kan. Sandi (Sandiaga Uno) bahkan yang masih punya standing agak khusus, karena masih dekat dengan emak-emak, tetap dianggap begitu. Jadi, keributan di istana akan dimulai oleh dukungan yang berlebih pada Anies. Oke. Tapi, supaya jangan salah paham dulu ya publik. Kita menyatakan, soal korupsi itu dua hal yang berbeda. Bahwa kemudian sekarang BPK menemukan penyimpangan-penyimpangan dana di komponen cadangan, ya oke itu silakan dilanjut. Bahwa kemudian dari kasusnya Cak Imin itu silakan dilanjut. Tapi, yang jadi persoalan buat kita kan sekarang menjadi threat off. Ada yang tidak dilanjutkan karena dia berada dalam dukungan pemerintah, tetapi ada yang dicari-cari karena dia berpotensi akan menjadi oposisi dari pemerintah. Itu yang kita persoalkan kan. Itu yang orang akhirnya rumuskan bahwa KPK itu sudah jadi peralatan politik istana kan. Kan susul-menyusul. Padahal kita dari awal saya sudah bilang, Cak Imin Anda masih ada problem lo dengan kardus. Cak Imin temen saya, jadi saya suka-suka aja bicara sama dia. Dia ketawa-ketawa saja tuh. Jadi, sekali lagi, memang dicicil, istana itu mencicil bersamaan dengan naiknya elektabilitas lawan politiknya, dia cicil ancaman sprindik kan. Itu ngeheknya begitu. Dari awal saja kan bilang bahwa nggak bisa maju karena potensi sprindik. Ini orang sudah maju, Anies sudah maju dihalang-halangi oleh formula E, Cak Imin sudah maju, kardus tiba-tiba dibongkar, Pak Prabowo walaupun menteri tapi kemudian ada sinyal bahwa ada Komcad di bawah Departemen Pertahanan. Komponen cadangan itu rekrutmennya seluruh daerah, itu berarti ada uang besar di situ. Jadi, permainan politik yang mungkin juga ada soal permainan uang, tapi permainan kasak-kusuk ini untuk menghalangi seseorang, itu yang menjengkelkan sebetulnya. Publik makin merasa kalau begitu ya sudah nggak usah ada Pemilu aja. Langsung saja aklamasi. Tinggal ditunggu setelah aklamasi ditangkap KPK apa enggak? Oke. Sekarang mari kita bicara KIB. KIB ini kemarin, misalnya kita tangkap sinyal ini, terutama dari PAN, mereka akan menunggu PDIP. Kalau ternyata PDIP tidak mencalonkan Ganjar Pranowo maka KIB akan mencalonkan. Tidak lama kemudian juga muncul pernyataan dari Zulkifli Hasan. Jadi ini resmilah dan mereka ingin memasangkan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil. Tetapi, Golkar, selama ini kan menyebut sebagai harga mati bahwa Airlangga Hartarto itu, meskipun belakangan Airlangga sendiri tidak mau menanggapi soal pencalonan Ganjar ini, dan kita tahu bahwa sebenarnya Pak Airlangga juga tahu bahwa ini harus dikonsultasikan ke Pak Jokowi dulu. Jadi, ini sudah mulai mengerucut. Sebenarnya memang kita sudah tahulah karena PPP dan PAN sudah deklarasi-deklarasi di berbagai daerah untuk mendukung Ganjar gitu. Sementara Golkar sendiri kelihatannya masih dilematis soal ini. Cara berpikir Golkar selalu dia pragmatis, tapi sekaligus gak mau kehilangan kesempatan. Kan ada yang pragmatis tiba-tiba dia melipir sendiri saja. Karena itu, bagi Airlangga kan, Airlangga juga mengerti bahwa Golkar itu kuat loh sebetulnya. Dalam wilayah-wilayah tertentu di mana orde baru berhasil itu, Golkar nggak pernah kalah. Jadi, kita tahu ada komponen caption market dari Golkar yang memang diasuh oleh jumlah proyek yang bisa diperlihatkan langsung sebagai proyek Golkar tuh. Misalnya, soal BLT, kan tetap Airlangga yang dapat poin di situ, walaupun di klaim-klaim oleh Erick Thohir di beberapa tempat. Tetapi, Golkar juga tahu bahwa BLT itu banyak yang dikorupsi oleh Kepala Desa. Dan saya baca sebetulnya banyak betul kepala desa yang dipanggil Kejaksaan karena salah BLT. Tetapi, soal BLT ini kan yang harusnya jadi tempat Golkar mempromosikan diri, itu juga bisa dijadikan sebagai sinyal bahwa Golkar mengonsumsi BLT. Padahal, sebetulnya bukan Golkar yang korupsi, tapi Golkar menyalurkan itu untuk dikorupsi atau dibiarkan dikorupsi oleh sejumlah kepala desa yang lebih dekat dengan partai yang lain sebetulnya kan. Jadi, Golkar menunggu sebetulnya isu apa yang bisa diajukan supaya orang ingat bahwa Golkar itu partai modern. Nah, itu kehilangan momentum karena sudah diledek duluan oleh Pak Jokowi sehingga Airlangga sebetulnya secara sederhana sudah separuh tangannya sudah ditarik-tarik oleh Pak Jokowi untuk pergi ke Ganjar. Tapi Golkar ini kan faksinya macam-macam. Ada yang masih mau ke Anies, ada yang mau ke Ganjar. Jadi, nggak mungkin Golkar itu diarahkan sama seperti Pak Jokowi mengarahkan PPP atau PAN. Itu lebih mudah. Kalau Golkar susah. Dia punya, namanya juga beringin akarnya ke mana-mana, dibongkar satu yang sana masih bisa bertahan. Itu uniknya Golkar atau itu enaknya Golkar. Oke. Jadi, walaupun sebenarnya tadinya sudah selesai lah itu KIB, itu sudah di tangan Pak Jokowi, tapi tetap muncul kerumitan-kerumitan internal gitu. Saya menginginkan kerumitan itu dibikin lebih rumit lagi sampai kekacauan berlangsung lama. Golkar kan nggak perlu terlalu takut karena Pak Airlangga mungkin ada sprindiknya tapi Pak Airlangga mampu untuk mengucapkan kembali janji dia pada anggota bahwa dia akan tunduk pada kongres, bahwa dia adalah ketua terpilih untuk jadi presiden. Kan itu yang mesti dipegang. Kalau enggak orang anggap ya buat apa kalian kongres dan memutuskan presiden kalau mau jadi presiden akhirnya tidak berdasarkan hasil kongres, tapi restu Presiden Jokowi. Kan begitu. Itu yang mungkin membedakan Golkar dengan Nasdem, yang secara langsung tunjuk saja Anies tuh atau PDIP yang masih ngotot bahwa harus ada kader dari PDIP. Jadi Pak Jokowi sebetulnya juga disandera oleh ambisi dia sendiri kan. Dia mau ambisi tapi yang bisa dia perintah di KIB ya cuma PAN dan PPP. Golkar belum tentu bisa dia perintah. Golkar paham itu dan kirim-kirim sinyal lah. (ida/sws)
Megawati Harus Turunkan Jokowi Jika Ingin Selamat
Kinilah saatnya Megawati bersama rakyat ikut menuntut Jokowi agar mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Jokowi sudah banyak melanggar konstitusi. Tarik “Surat Tugas” Jokowi yang ditunjuk sebagai Petugas Partai PDIP. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) RASANYA sulit sekali untuk minta Presiden Joko Widodo “turun tahta”, meski demo besar-besaran telah dilakukan oleh mahasiswa, buruh, emak-emak, dan elemen masyarakat lainnya. Tidak kurang juga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah pula memberi penilaian Kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin: NASAKOM, “Nasib Satu Koma”. Ini karena indeks prestasinya “satu koma” saja. Praktis tidak ada satu prestasi pun yang bisa dibanggakan dari slogan “kerja-kerja-kerja” itu. Jokowi – Ma’ruf lebih mengejar pembangunan infrastruktur ketimbang menyejahterakan rakyatnya. Mahasiswa dan buruh pun akhirnya mengancam Jokowi bakal menurunkan massa yang lebih besar lagi. Apakah Jokowi masih bisa bertahan hingga pada 2024 nanti? Jika melihat penilaian BEM UI kepada kabinet Jokowi-Ma\'ruf tentu saja hal itu sulit dipertahankan. IP seluruh Menteri itu rata-rata “satu koma” sehingga disebut Nasakom. IP terendah 1,O diberikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang disebut sebagai “Malaikat Pelindung Institusi Bobrok” dan Ketua KPK Firli Bahuri “Si Pelanggar Kode Etik”. IPK (Indeks Prestasi Kurang Ada) tertinggi adalah Nadiem Makarim 1,7 dan segera digelari “Menteri yang Salah Urus Pendidikan”. Di tengahnya itu ada “Penjahat Pengkhianat Demokrasi” yaitu Luhut Binsar Panjaitan (1,3) dan Bahlil Lahadalia (1,4). Sementara Sri Mulyani, Arifin Tasrif, dan Suharso Monoarfa dilabeli sebagai “Tukang Bakar Duit Rakyat”. Sebelumnya, BEM UI malah pernah memberi predikat kepada Presiden Jokowi sebagai “The King of Lip Service”. Rasanya bosan sekali jika harus menulis ulang daftar janji-janji Jokowi. Yang jelas, rakyat sudah bosan dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Jokowi lebih mengutamakan kelangsungan ekonomi para oligarki dengan berbagai fasilitas kebijakan yang menguntungkan mereka ketimbang urusan “perut rakyat”. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru bernama Nusantara salah satunya. Presiden Jokowi sampai harus “membebaskan pajak” selama 30 tahun kepada mereka, sementara rakyat dicekik dengan beragam pajak dan kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga sembako, barang, dan jasa. Memang, Indonesia diketahui masuk dalam daftar 10 negara dengan ekonomi terbesar dunia versi Dana Moneter Internasional (IMF). Bahkan, Indonesia itu berada di posisi ke-7, di atas Inggris dan Perancis. Daftar ekonomi terbesar dunia mengacu pada tingkat Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mengacu Purchasing Power Parity (PPP). Indonesia mencatatkan PDB sebesar USD 4,02 triliun pada 2022. Angka ini tertuang dalam laporan World Economic Outlook IMF edisi Oktober 2022. PPP sendiri merupakan salah satu ukuran perbandingan nilai mata uang yang ditentukan oleh daya beli uang tersebut terhadap barang dan jasa di tiap-tiap negara. Posisi paling atas ditempati oleh China dengan besaran PDB USD 30 triliun, diikuti Amerika Serikat dengan PDB USD 25 triliun, dan India dengan USD 11,6 triliun. Berikutnya Jepang tercatat memiliki PDB USD 6,1 triliun, Jerman mencatatkan PDB USD 5,3 triliun, dan Rusia USD 4,6 triliun. Sementara, Brazil, Inggris, dan Perancis berada di bawah Indonesia. Secara berurutan mencatatkan PDB sebesar USD 3,78 triliun, USD 3,77 triliun, dan USD 3,68 triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melesat sampai akhir tahun 2022 ini. Dia juga membuat skenario terkait tantangan yang akan dihadapi pada 2023 nanti. Adapun optimisme tersebut muncul karena Indonesia konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama tiga kuartal beruntun sejak Triwulan IV 2021. Dan, itu masih akan terus berlanjut sampai tiga bulan terakhir pada 2022 ini. Namun, menurut DR. Fadhil Hasan, PhD, kalau hanya diukur GDP based PPP, kita ukuran raksasa (10 besar), tapi kan kita juga masuk 100 negara termiskin di dunia. “Dengan ukuran kemiskinan Bank Dunia itu, sekitar 150 juta masuk kategori miskin. Kita raksasa yang miskin,” tegasnya. Dan, tak berlebihan kalau ada yang menilai, misalnya, menilai Sri Mulyani itu bakar duit negara karena kita lihat sekarang kemarin ada data terbaru angka hutang kita sampai sekarang ini sudah tembus sampai 7.420 triliun. Dengan begitu, kalau rasio pembayaran pokok dan hutangnya kita sekarang sudah tembus sampai Rp 1.000 triliun. Padahal, pendapatan kita kisaran Rp 2.000-an triliun saja, sementara APBN kita Rp 3.000 sekian. Jadi, sekarang ini kira-kira pendapatan kita itu, untuk membayar bunga dan pokok hutang saja sudah lebih dari 40% dari pendapatan kita. Dan, hampir dipastikan bahwa kita ini hanya bisa membayar pokok dan bunga hutang itu dengan hutang baru. Siapapun yang terpilih jadi Presiden berikutnya, itu justru yang diingatkan oleh BEM. Jadi, BEM juga mengingatkan beban yang akan ditanggung oleh presiden baru, bukan hanya mengingatkan Sri Mulyani, Jokowi, dan yang lainnya. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, karena ini perjanjian yang ada MoU dan akan dinyatakan sebagai liabilitinya adalah negara, yang akan dijadikan tanggungan adalah aset negara. Investor melihat Indonesia masih bisa digaruk sumber dayanya. Jadi, sekali lagi, ini hutang yang akan dibebankan pada 4 hari pertama presiden baru 2024 itu. Jika terjadi di luar 2024, lebih mudah untuk negosiasi dengan internasional bahwa ini ada force majeure. Dan itu artinya rakyat tidak menghendaki galang- gulung hutang yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Tapi, itu juga sulit karena orang tetap mau melihat pergantian kekuasaan ini berjalan mulus. Artinya, tak ada semacam people power atau revolusi rakyat. Dengan kata lain, Presiden Jokowi akan menyelesaikan tugasnya pada 2024. Justru kalau mulus maka bebannya menjadi berat buat presiden berikutnya, kecuali ada eskip yang mengatakan, presiden di depan tidak boleh diikat oleh presiden yang sekarang. Sebenarnya jika melihat kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia terkini, sudah sepatutnya Presiden Jokowi “lempar handuk” saja. Mundur dari kursi Presiden RI, diikuti oleh Wapres Ma’ruf Amin. Tidak ada kebaikan sama sekali jika Jokowi-Ma’ruf meneruskan hingga akhir masa jabatannya 2024. Adanya “konflik” kepentingan di internal PDIP hingga muncul isu Jokowi akan kudeta Megawati untuk menggantikan posisinya sebagai Ketum DPP PDIP bisa jadi momentum Megawati mendesak agar Jokowi mundur dari jabatannya. Bahwa kudeta atas kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang oleh Muhaimin Iskandar merebut PKB dan kudeta atas Amien Rais di PAN bisa saja menjadi inspirasi bagi Jokowi guna merebut PDIP dari trah Soekarno dengan bantuan Ganjar Pranowo dan “pengkhianat” di PDIP sendiri. Fakta tersebut tampak dari bagaimana Presiden Jokowi mendukung Gubernur Jawa Tengah itu maju sebagai Bakal Calon Presiden 2024. Padahal, Megawati belum memutuskan siapa yang akan diusung PDIP nanti. Yang jelas, putrinya yang Ketua DPR Puan Maharani itu juga berambisi maju Pilpres 2024. Pertanyaannya, jika berbagai survei menyebut elektabilitas Ganjar Pranowo itu tertinggi dibandingkan Anis Baswedan dan Prabowo Subianto, tetapi mengapa Megawati tak langsung menugaskannya, seperti saat mengusung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019? Perlu dicatat, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Tengah sebagai daerah yang dipimpin Ganjar Pranowo masuk dalam daerah termiskin di Indonesia. Menurut Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, itulah yang menjadi pertimbangan dan membuat PDIP tak juga kunjung mendukung Ganjar. “Sebagai gubernur yang miskin prestasi karena Jawa Tengah menurut data BPS adalah Provinsi termiskin di Jawa tentu membuat Megawati dan PDIP berpikir ulang untuk memberikan tiket partainya kepada Ganjar Pranowo,” kata Achmad, Selasa (25/10/22). Dia juga menyoroti pendukung Ganjar di luar PDIP yang terlihat menekan PDIP dan Megawati untuk segera mengusung Ganjar. Antara lain, dengan mendesak KPK untuk memeriksa Puan karena diduga terlibat E-KTP. “Megawati dan PDIP tentunya akan mengevaluasi kembali bagaimana (dulu) dukungan terhadap Jokowi sebagai presiden RI baik pada periode pertama maupun kedua. Bagaimana tekanan terhadap PDIP dari eksternal dapat dirasakan sangat kuat saat itu,” jelas dia. Kinilah saatnya Megawati bersama rakyat ikut menuntut Jokowi agar mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Jokowi sudah banyak melanggar konstitusi. Tarik “Surat Tugas” Jokowi yang ditunjuk sebagai Petugas Partai PDIP. Bukankah Megawati sudah punya pengalaman melengserkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dari singgasana Presiden? Gabung bersama mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya untuk melengserkan Jokowi. Megawati akan dikenang oleh rakyat sebagai “Nasionalis Sejati” seperti Bung Karno jika berhasil selamatkan NKRI. (*)
Setan dan Iblis di Indonesia Minta Pensiun Dini
Jadi apalagi tugas saya kalau sudah diambil-alih oleh mereka. Lebih baik saya pensiun dini saja, sembari menikmati setan/iblis manusia yang bertingkah melebihi tugas saya sebagai setan/iblis. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DALAM sebuah dialog imajiner, setan suatu ketika menghadap Allah SWT sambil berkata: “Wahai Tuhanku kami selaku bangsa syetan minta pensiun dini saja”. Tuhan lalu bertanya: “Kenapa minta pensiun, padahal dulu saat kamu saya usir dari surga, kamu sendiri yang memohon agar kamu beserta keturunanmu diberikan lisensi dan dispensasi untuk selalu menggoda dan menyesatkan manusia agar menjadi penghuni neraka?” Setan pun menjawab: “Ya Tuhan, ada dua alasan mendasar kenapa saya beserta pasukan minta pensiun dini”. Alasan pertama: sekarang kelakuan manusia sudah melebihi kami setan, hamba kuatir dan takut nanti justru kami yang tergoda dan lebih tersesat dari manusia. Coba saja lihat ya Tuhan, ketika kami para setan menggoda manusia untuk mencuri, ternyata manusia malah sangat bengis, sadir dan kejam, merampok, korupsi, membunuh sesama manusia tanpa alasan yang hak. Kami hanya menggoda manusia supaya menggoda isteri tetangga, eh ternyata manusia malah berzina menjadi budaya mereka. Ujung-ujungnya manusia itu selalu menyalahkan setan, padahal yang enak mereka. Alasan kedua, ungkap iblis, sebelum kami goda pun manusia sudah kesetanan, sehingga kami para setan hampir tidak punya pekerjaan lagi karena manusia sendiri sudah berubah menjadi setan alias kesetanan. Mereka sudah menjadi setan sebelum digoda setan. Atas keadaan dan kejadian seperti ini saya para setan (iblis) harus pensiun dini, menganggur tak mempunyai pekerjaan karena diambil alih oleh manusia. Saya memang kadang bangga telah berhasil membujuk dan menggoda mereka tetapi mereka justru lebih jahat dari saya sebagai setan (iblis). Memang saya berhasil mengacak-acak mereka jangan takut dengan Tuhan. Maka sekalipun saat sebelum pegang jabatan telah disumpah atas nama-Mu mereka akan selalu melanggar sumpahnya. Justru saya (iblis) yang jadi takut sendiri, saya menggoda manusia karena laknat-Mu. Tetapi kami semua sesungguhnya sangat takut dengan adzab dan siksaan-Mu. Manusia yang memiliki benteng, sehingga bangsa kami setan tak akan bisa menggangu mereka yang memiliki iman. Tetapi mereka malah menantang-Mu dan tidak percaya pada alam ketika mereka akan diadili atas kekuasaannya di dunia, di alam kelanggengan. Kata mereka jangan percaya, itu hanya bohong karena nota bene .. belum pernah dibuktikan. Mereka sama sekali tidak takut dengan mubahalah padahal itu sumpah atas nama-Mu yang bohong akan terkena akibatnya karena perjanjiannya siapa yang berbohong akan kena azab-Mu. Mereka malah menantang-Mu dengan memenjarakan manusia yang menuntun mubahalah. Pewaris Nabi para yang sedang menebar kebajikan justru ditangkap dan dipenjarakan hanya dengan alasan khilafah, radikal dan intoleran, padahal agama-Mu adalah “rahmatal Lil \'alamiin”…. Jadi apalagi tugas saya kalau sudah diambil-alih oleh mereka. Lebih baik saya pensiun dini saja, sembari menikmati setan/iblis manusia yang bertingkah melebihi tugas saya sebagai setan/iblis. Hal ini mengingatkan kita pada statement Prof. Salim Said, bahwa manusia Indonesia, Tuhan saja sudah tidak ditakuti. Kalau sudah begini jangan pernah bicara Pancasila. Karena keadaan sudah kembali ke alam jahiliyah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: “Orang yang mencintai kekuasaan, dunia dan harta (secara berlebihan) tidak akan lepas dari tiga (kerusakan dan penderitaan): Kekalutan (pikiran) yang tidak pernah hilang, keletihan yang berkepanjangan dan penyesalan yang tiada akhirnya\". Iqra: “sadar dan ingatlah kita baca kisah nyata tentang kekelaman umat-umat para Nabi dulu di kitab-kitab agama, dan perihnya hati para Nabi-nabi, ketika menghadapi umatnya. Setelah kita lihat keadaan bangsa kita hari ini, apa kita baru mengerti ternyata Allah yang Maha Benar, atas Kuasa-Nya menenggelamkan dan memusnahkan sejumlah umat terdahulu itu... dalam sekejap .. musnah tanpa bekas”. “Maha benar Allah dengan segala Firman-Nya”. (*)
Kerajaan Ide
Perlu juga dibekali keahlian spesifik dengan wawasan generalis. Kurikulum pendidikan liberal arts perlu diberikan pada masa awal perkuliahan disusul dengan disiplin ilmu yang lebih spesifik pada tahap berikutnya. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan tinggi kita begitu menggandrungi “dunia fantasi”: meraih predikat world class university. Tanpa kejelasan apa maknanya; apa pendefinisi utama yang membuat suatu universitas bisa dikatakan world class? Pagi ini saya membaca buku Empire of Ideas: Creating the Modern University from Germany to America to China, karya William C. Kirby (2022). Ketidakjelasan pemahaman membuat universitas lebih fokus memenuhi kriteria yang diukur dalam sistem pe-ranking-an; melupakan keluasan misi Tridharma Pendidikan Tinggi. Sesungguhnya, pendefini utama “world class” itu tidak seragam. Terkait erat dengan filosofi dan misi. Otoritas China lebih tekankan aspek kontribusi pada kebajikan publik sebagai penentu utama suatu universitas itu kelas dunia. Otoritas lain lebih tekankan peran universitas dalam inovasi. Ada pula yang menekankan sentralitas tradisi. Namun, apapun pendefinisi utamanya, impian world class itu pada akhirnya terpulang kepada kualitas tenaga akademik (faculty), mahasiswa, tata kelola (governance), dan keterlibatan internasional. Butuh tenaga akademik bermutu tinggi yang terus memproduksi berbagai riset. Untuk itu perlu wahana yang menjamin “kebebasan mengajar”, “kebebasan belajar”, dan “kebebasan meneliti” yang memerlukan semacam kontrak sosial implisit antara universitas dan masyarakat luas. Butuh kemampuan menarik mahasiswa berpotensi tinggi seraya merawat mutu lulusan secara produktif dan istimewa. Mahasiswa harus mampu menghubungkan keilmuan dengan realitas kehidupan. Perlu juga dibekali keahlian spesifik dengan wawasan generalis. Kurikulum pendidikan liberal arts perlu diberikan pada masa awal perkuliahan disusul dengan disiplin ilmu yang lebih spesifik pada tahap berikutnya. Butuh sistem tata kelola yang efektif dan fleksibel, disertai kepemimpinan yang kuat tapi kolegial. Maka, diperlukan derajat independensi dari campur tangan politik dalam urusan pemilihan dan pendidikan dengan sumberdaya yang memadai untuk melaksanakan visinya. Butuh ekosistem kondusif bagi pengembangan jaringan dan keterlibatan internasional. Guna internasionalisasi temuan lokal sambil menyerap temuan dan keahlian luar. Mampu memadukan cerlang budaya lokal dengan visi global. (*)
Kembali ke UUD 1945?
Persekolahan massal paksa sebagai instrumen teknokratik penyiapan buruh trampil, bukan instrumen pencerdasan kehidupan bangsa, adalah hambatan laten upaya kita kembali ke UUD ‘45. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts USULAN baru-baru ini oleh beberapa tokoh pergerakan, purnawirawan jenderal, dan para raja dan sultan Nusantara agar Presiden Jokowi menerbitkan Dekrit Presiden secara terkoordinasi untuk memberlakukan kembali UUD 1945 untuk menghadapi beberapa hambatan berikut. Hambatan pertama sekaligus terbesar adalah polarisasi yang tajam bangsa ini ke dalam kelompok “cebong” dan “kadrun”. Gita Wiryawan menyebut, kanker medsos yang menyebabkan keterbelahan parah ini. Bahkan para intelektual pun terbelah menjadi Jokowers dan oposannya. Bagi Jokowers, Jokowi adalah presiden dengan capaian reformasi paling spektakuler nyaris tanpa cacat, sambil menuding bahwa para oposannya adalah sisa-sisa Orde Baru yang ingin kembali berkuasa. Artinya, tidak ada urgensi sama sekali untuk kembali ke UUD ‘45. Lagi pula, parpol yang kini menguasai jagad politik nasional akan keberatan untuk melepas semua privileges yang dihadiahkan oleh UUD 2002. Hambatan kedua adalah luka lama yang hingga kini belum sembuh akibat kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melawan Anies Baswedan dalam Pilgub DKI 2017 silam. Hujan di hulu belum teduh, luka lama belum sembuh. Luka lama ini tidak cuma melahirkan polarisasi yang parah antara cebong dan kadrun, sekaligus melahirkan harapan bahwa ummat Islam punya peluang memenangkan Pilpres dalam arsitektur legal perpolitikan yang liberal kapitalistik ini. Mulyadi Tadampali mengatakan bahwa jagad politik saat ini dipenuhi para bandit politik yang logistiknya disokong oleh para taipan bandar politik, sementara Pemilu dikendalikan oleh para badut politik di MK, KPU, KPK, sampai POLRI. Bahkan bagi para die hard Jokower, skandal Ferdy Sambo sekalipun tidak membuktikan bahwa Jokowi meraih kemenangan politik karena dukungan Satgassus Merah Putih. Berbagai produk regulasi yang dimungkinkan oleh UUD 2002, termasuk UU IKN, yang berpihak bagi kepentingan pemodal besar asing maupun aseng, tidak dilihat sebagai maladministrasi publik. Hambatan ketiga adalah publik yang buta huruf politik karena cukup lama diposisikan sebagai jongos politik setelah menjadi jongos ekonomi sejak Orde Baru hingga hari ini. Depolitisasi masyarakat, dan pen-jongos-annya telah mendungukan masyarakat. Kemiskinan yang berlarut telah melahirkan budaya nriman yang mencengangkan. Ini sekaligus membuktikan bahwa pendidikan kita telah gagal total untuk menyediakan prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Slogan Merdeka Belajar Kampus Merdeka membuka kenyataan bahwa bangsa ini sedang belajar merdeka. Persekolahan massal paksa sebagai instrumen teknokratik penyiapan buruh trampil, bukan instrumen pencerdasan kehidupan bangsa, adalah hambatan laten upaya kita kembali ke UUD ‘45. Jika kelahiran Orde Baru, lalu Orde Reformasi hanya peristiwa revolusi istana yang elitis, kali ini kita membutuhkan perubahan yang lebih substansial yang sesungguhnya diharapkan Soekarno dkk the founding figures sebagaimana telah dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 beserta batang tubuh dan penjelasannya. Kembali ke UUD 1945 sejatinya adalah Reproklamasi Kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ini. Gunung Anyar, 1 Nopember 2022. (*)
Kate Victoria Lim Minta Jaksa Agung Dicopot dan Diproses Hukum Atas Dugaan KTP Palsu
Jakarta, FNN – Sejumlah pengacara dan elemen masyarakat kembali mengelar aksi di depan Kejaksaan Agung dan Istana Presiden bertujuan untuk menyatakan keberatan atas kejanggalan penahanan Alvin Lim yang berbanding terbalik dengan tidak diprosesnya dugaan KTP ganda milik Jaksa Agung Burhanudin yang ada 3 tahun lahir berbeda. Kate Victoria Lim meminta kepada Presiden Joko Widodo agar bertindak tegas dan segera mencopot Jaksa Agung Burhanudin. \"Saya hanya ingin Presiden tegas dan jadi panglima hukum, ayah saya sudah buat aduan beserta bukti 3 data identitas berbeda diduga milik Jaksa Agung Burhanudin, namun tidak pernah ditindaklanjuti, karena Burhanudin atasan Jamwas. Mana mungkin bawahan periksa atasan. Saatnya Presiden Jokowi bertindak tegas,\" katanya. \"Masyarakat sedang dalam krisis hukum dimana kepercayaan kepada institusi Kejaksaan ada pada titik nadir karena banyak nya oknum aparat yang melawan hukum dan menindas masyarakat. Saatnya Presiden menunjukkan kewibawaan dan membenahi hukum di Indonesia selaku panglima tertinggi yang kami semua hormati,\" harap Kate, Senin (31/10/2022). Kate selama seminggu terakhir, sibuk membongkar terkait dugaan KTP palsu Jaksa Agung Burhanudin, baik di podcast Uya Kuya maupun di kanal Youtube Quotient TV dan UI Watch untuk memperoleh keadilan karena ayahnya malah ditahan atas dugaan ikut serta mengunakan KTP palsu. \"Sedangkan Jaksa Agung yang sudah dilaporkan malah tidak pernah di proses hukum. Mana asas \'equality before the law\' atau persamaan di muka hukum? Yang ada hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas,\" tegasnya. Para advokat dan elemen masyarakat yang berunjuk rasa berjanji akan meggelar aksi mingguan hingga tuntutan mereka dipenuhi dan didengarkan pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, Advokat Alvin Lim ditahan secara janggal dan mendadak setelah selesai memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri. (mth/*)
Di Tengah Badai PHK, Jumlah Penduduk Produktif Meningkat, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tetapkan Prioritas
Jakarta, FNN – Gelombang PHK di sejumlah industri manufaktur, terutama tekstil, harus disikapi dengan sangat cermat oleh pemerintah. Apalagi ledakan bonus demografi, berupa meningkatnya jumlah penduduk usia produktif sudah di depan mata. Demikian ditegaskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Senin (31/10/2022) di Jakarta. Dikatakan LaNyalla, sudah seharusnya pemerintah menentukan skala prioritas. Jangan mengejar yang ingin, tetapi lakukan yang dibutuhkan. “Kalau keinginan pasti banyak. Termasuk mempercepat IKN, itu kan keinginan. Tetapi persoalan ketersediaan lapangan kerja usia produktif di semua wilayah ini harus jadi skala prioritas, di tengah badai PHK dimana-mana,” tukasnya. Menurut LaNyalla, bonus demografi sebesar 114 juta jiwa usia produktif harus dikelola. Termasuk kualitas SDM-nya dengan memastikan mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. “Setelah itu salurannya kemana, itu juga harus dipikirkan,” imbuhnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, angka yang sangat besar ini merupakan anugerah dan kekuatan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, jumlah ini akan menjadi ancaman dan akan memberi dampak pada kompleksitas masalah sosial. \"Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan adalah kualitas SDM, sehingga angkatan kerja mampu menangkap peluang, menempatkan diri dan juga mampu menjadi SDM yang terampil pada bidang-bidang yang sedang potensial berkembang,\" tutur LaNyalla. Ketua Dewan Penasehat Kadin Jawa Timur itu menegaskan, jika tidak ada perimbangan dengan lapangan kerja yang cukup, maka sama dengan kita sedang menggali kuburan sendiri. “Karena pasti akan timbul persoalan yang lebih besar di kemudian hari,\" pungkas LaNyalla. Sebagaimana diketahui, pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70 persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang. Namun di tengah pencanangan program tersebut, resesi dan inflasi ekonomi memaksa tingginya angka pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor. (mth/*)
Bersama Anies Tanpa Indonesia Menangis
Telah menjadi milik seluruh anak bangsa, Anies memenuhi dahaga melepas kerinduan rakyat akan pemimpin sejati. Pemimpin yang respek, menghormati dan menghargai rakyatnya. Mampu merangkul perbedaan dari kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa. Terbukti telah bekerja nyata, bukan citra apalagi sekedar retorika. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI BAGAI lilin kecil di gelap malam-malam gulita. Redup lemah hampir-hampir tiada daya. Sesungguhnya walaupun sedikit kau berarti, bagi mata hati dalam buta meraba. Seperti itulah perumpamaan kehadiran Anies Baswedan, berjibaku melawan kejahatan bersama dan kehancuran sistem. Bersama rakyat, Anies tertantang dan akan membuktikan, bagaimana layaknya dan sebenarnya bernegara. Anies hanya sebagai Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi manfaatnya terasa ke seluruh Indonesia. Bukan hanya kebijakan pembangunannya yang memang tak mampu mencapai ke pelosok nusantara. Bukan juga kewenangannya yang memang terbatas ruang dan waktu, tidak mengalir hingga ke daerah-daerah terpencil. Namun, kerja nyata dan prestasinya membuat decak kagum setiap mata yang melihat dan setiap telinga yang mendengarnya. Kabar-kabar keberhasilannya tersebar dari mulut ke mulut, menelusuri negeri dari Sabang hingga Merauke. Ruang media sosial tak pernah sepi membicarakan pesonanya, seluruh jemari bergerak mengutip dan menyebarkan asa kebaikan negeri dalam personalnya. Bagai hujan sehari menghapus kemarau panjang setahun, begitulah wujud kehadiran Anies usai mengemban amanat sebagai Gubernur Jakarta yang eksistensinya semakin didamba. Warga Jakarta terasa puas dan semangat menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasinya. Kemajuan kotanya dan kebahagiaan warganya, seakan ingin ditularkannya ke seantero negeri, tak cukup berhenti hanya sampai di Jakarta. Rakyat antusias mengabarkannya, menyebarkan kebaikan figur pemimpin yang sederhana dan bersahaja, namun gilang-gemilang karyanya. Letih berurai keringat, darah, dan nyawa, rakyat begitu peluh merindukan figur pemimpin yang melindungi dan melayani. Terlalu lama makan janji dan kenyang dengan mimpi-mimpi. Rakyat begitu menderita karena didera hidup dalam tekanan dan rutin dieksploitasi. Bukan kejujuran yang memandu, namun kebohongan yang beraksi saban hari. Bukan pemimpin yang mengayomi, negeri semakun ironi karena kiprah pejabat dan politisi tanpa nurani. Krisis kepemimpinan, seperti tanpa pemerintahan dan cenderung menjadi negara gagal. Fakta dan realitas itulah yang telah lama dirasakan rakyat. Tahun-tahun panjang penuh nestapa, rakyat banyak menanggung beban dari dosa-dosa kalangan durjana pengelola negara. Harapan terbesit dari suasana Jakarta. Meninggalkan jejak pemimpin yang bijak dan berwibawa. Cerdas, bersih, dan santun, menyalip maraknya isu, intrik, dan fitnah. Kesalehan sosialnya mampu menepis badai sikap kebencian dan permusuhan. Ia tak punya waktu untuk meladeni suara nyinyir dan julid. Ia dituntun oleh semangat menunaikan amanah, dan totalitas pengabdian diri untuk negeri. Dikenal, dibela, dan dicintai, begitulah pemilik nama lengkap Anies Rasyid Baswedan mendapat perlakuan rakyat. Telah menjadi milik seluruh anak bangsa, Anies memenuhi dahaga melepas kerinduan rakyat akan pemimpin sejati. Pemimpin yang respek, menghormati dan menghargai rakyatnya. Mampu merangkul perbedaan dari kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa. Terbukti telah bekerja nyata, bukan citra apalagi sekedar retorika. Memang tak terbantahkan dan sudah menjadi rahasia umum. Bahwa Negara sejahtera, di mana kemakmuran dan keadilan bukan hal mudah, tetapi juga bukan mimpi. Kehadiran Anies dan karyanya, secara perlahan namun pasti menuntun rakyat mewujudkan keinginan para “the founding fathers” dan cita-cita proklamasi kemerdekaan itu. Anies yang rendah hati, juga Anies yang berbudi pekerti dan dengan segudang prestasi. Berangkat dari Jakarta menjejaki seluruh negeri, siap menghapuskan derita setiap anak bangsa. Terimakasih Jakarta dan kini Indonesia memanggil, terasa tepat ditujukan ke Anies. Sepertinya rakyat boleh bangga dan berbesar hati karena boleh jadi pada waktunya, bersama Anies tanpa Indonesia menangis. Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 31 Oktober 2022/5 Rabi\'ul Akhir. (*)
Darah Segar Muhammadiyah Itu Proporsional
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan da\'wah dan gerakan tajdid adalah organisasi yang dilahirkan untuk siap menghadapi hal-hal tersebut di atas. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan MANTAN Ketum PP Muhammadiyah Prof DR Dien Syamsuddin menyampaikan pandangan segar tentang darah segar di Muhammadiyah. Agenda Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta tanggal 18-20 Nopember 2022 di samping penyampaian jawaban atas tanggapan peserta Muktamar yang dikemukakan secara daring pada 5 Nopember 2022 juga fokus terhadap pemilihan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Melalui Sidang Tanwir pada 18 Nopember 2022, 94 calon yang dinyatakan telah memenuhi syarat akan dipilih dan ditetapkan menjadi 39 calon tetap. Selanjutnya, 39 calon ini yang akan dipilih oleh seluruh peserta Muktamar menjadi 13 anggota PP Muhammadiyah. Ketua Umum dan Sekretaris Umum dimusyawarahkan oleh 13 Pimpinan terpilih. Inilah Demokrasi berbasis musyawarah yang berlaku di lingkungan Muhammadiyah. Kolektif kolegial menjadi prinsip kepemimpinan yang dijalankannya. Buya Anwar Abbas, salah seorang Ketua PP Muhammadiyah menyambut konstruktif ungkapan Prof Dien tentang darah segar tersebut. Tekanannya pada kriteria komitmen dan pemahaman nilai Al Qur\'an dan As Sunnah. Di samping segar menurutnya harus memiliki idealisme dan integritas. Mampu menghadapi tantangan perubahan di tingkat lokal, nasional maupun global. Muhammadiyah tentu memiliki sumber daya insani yang cukup untuk itu. Darah segar yang ideal adalah proporsional. Jika 13 anggota PP yang akan dipilih dan terpilih komposisi 7 personal lama dan 6 yang baru maka hal itu sudah cukup bagus. Apalagi kalau terbalik. Ada nuansa keberlanjutan dan perubahan. Inilah makna dari penyegaran tersebut. Bukankah tiga anggota PP Muhammadiyah yang ada telah meninggal dunia dan itu harus tergantikan? Tiga ledakan besar (three explotions) yang harus diantisipasi Muhammadiyah ke depan. Pertama, jumlah penduduk yang semakin meningkat (population). Hal ini menuntut kualitas sumber daya insani yang siap untuk berkompetisi. Apalagi dalam peluang “bonus demografi”. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi (science and technology). Kemampuan untuk melakukan healing dengan sarana iptek yang berkembang cepat science tell us how to heal and how to kill. Ketiga, pergeseran nilai dan relasi (changing ethics and norms, relationship between man and man, man and nature). Pemahaman Qur\'an dan Sunnah secara bayani, burhani dan irfani akan mampu mengantisipasi perubahan nilai tersebut. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan da\'wah dan gerakan tajdid adalah organisasi yang dilahirkan untuk siap menghadapi hal-hal tersebut di atas. Pandemi Covid 19 telah berhasil di antisipasi dan warga Muhammadiyah nampak bersemangat untuk mensukseskan dan menggembirakan Muktamar ke-48. Berjuta anggota akan hadir di Solo dengan bahagia. Untuk melanjutkan dan melakukan perubahan. Dalam rangka \"memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta\". Bandung, 31 Oktober 2022. (*)
Predator Politik Saling Menjegal
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Apakah Megawati akan diam saja? Kekuatan Megawati semakin melemah? PDIP sudah terpecah: semakin banyak yang mendukung Ganjar, bahkan mendukung Jokowi? PDIP memang “seksi”, bisa mengusulkan capres sendiri tanpa tergantung partai lainnya. PDIP bisa mengusung sendiri paslon Capres-Cawapres. Tapi, ketika tidak lagi sejalan dengan penguasa, maka keseksiannya bisa menjadi bumerang: target “dikudeta”. Tidak tanggung-tanggung, target penghancuran langsung diarahkan ke Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri, putri dan ibunya yang menjabat Ketua DPP dan Ketua Umum DPP PDIP. Sepertinya sikap politik PDIP dan Megawati bertentangan dengan keinginan para oligarki penguasa yang mau meneruskan status quo, akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Di lain pihak, Megawati tidak berkenan, alasannya belum menentukan capres: atau mau mendorong Puan? Perselisihan semakin keras dan terbuka. Pertama, Puan langsung jadi sasaran tembak. Sekelompok orang mengaku Sahabat GP 2024 meminta KPK periksa Puan dalam skandal E-KTP: ini permintaan wajar atau politis? Puan dianggap penghalang untuk bisa capreskan Ganjar? Sahabat GP 2024 meminta KPK harus segera memeriksa Puan Maharani, yang juga Ketua DPR dalam skandal E-KTP. Semua nama yang disebut terpidana Setya Novanto termasuk Ganjar Pranowo sudah diperiksa KPK, namun sampai saat ini Puan belum diperiksa lembaga antirasuah itu. “Kami dari Sahabat GP 2024 menyerahkan secara tertulis dalam bentuk surat meminta KPK agar segera memeriksa Puan dalam skandal E-KTP,” kata Yonpie anggota Sahabat GP 2024, dalam video yang beredar. Yonpie mengatakan, KPK tidak boleh tebang pilih dalam kasus korupsi E-KTP. “Jangan ada tebang pilih dan Puan belum pernah diperiksa KPK padahal dalam dakwaan Mantan Ketum Partai Golkar Setya Novanto nama Puan mencuat di Persidangan Tindak Pidana Korupsi E-KTP. Kasus korupsi E-KTP ini harus dibuka terang benderang hukum tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah,” ungkapnya. Hampir semua nama yang disebut Setya Novanto dalam Sidang Tipikor sudah dipanggil KPK termasuk Ganjar Pranowo yang juga dinyatakan tidak cukup bukti dan clear dalam kasus korupsi E-KTP tersebut. “Dikuatkan oleh kesaksian Novel Baswedan kala itu sebagai penyidik KPK menyebutkan Ganjar tidak termasuk dari orang yang mengembalikan hasil Korupsi E-KTP artinya Ganjar tidak terlibat dalam kasus tersebut,” paparnya. Sebelumnya, Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDIP, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan US$ 500.000. Hal itu dikatakan Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018). “Bu Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka,” kata Setya Novanto kepada majelis hakim. Menurut Novanto, pada suatu waktu pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Made Oka Masagung datang ke rumahnya. Ia menyebut, saat itu Oka menyampaikan bahwa ia sudah menyerahkan uang kepada anggota DPR. “Saya tanya pada waktu itu ‘Wah untuk siapa?’ Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat saya dan saya minta maaf, karena ada juga saudara Andi di situ, adalah untuk Puan Maharani 500.000 (dollar AS) dan untuk Pak Pramono 500.000 (dollar AS),” kata Novanto. Saat majelis hakim mengonfirmasi ulang keterangan itu, Novanto menegaskan bahwa ia hanya mendengar soal penyerahan uang kepada anggota DPR itu dari Oka Masagung dan Andi Narogong. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga membantah pernyataan Novanto tersebut. Ia mengatakan, saat proyek e-KTP dijalankan, PDIP sebagai oposisi tidak memiliki menteri di pemerintahan sehingga tidak ikut mendesain. Sasaran kedua langsung mengarah ke jantung lawan, mematikan. Relawan Ganjar lainnya doakan Jokowi terpilih jadi Ketum PDIP. Artinya, Megawati akan dikudeta? Apakah akan ada “PDIP tandingan” dan Megawati tersingkir? Apakah tanda Trah Soekarno akan berakhir? Koalisi Aktivis dan Millennial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (KAMI-Ganjar) bakal menggelar doa, zikir dan istigasah agar Gubernur Jawa Tengah itu bisa menjadi Capres dan terpilih menjadi Presiden RI. Selain itu, mereka juga bakal mendoakan agar Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024. “Sebagai bangsa yang percaya terhadap Tuhan dan Pancasilais, segala usaha dan upaya yang akan kami lakukan harus diawali dengan doa dan harapan agar mendapat Ridho dan rahmat Allah SWT. Apalagi menetapkan calon pemimpin bangsa ini ke depan,\" ungkap Koordinator KAMI-Ganjar, Joko Priyoski dalam keterangan tertulis pada Rabu, 26 Oktober 2022 lalu. Ia menambahkan, KAMI-Ganjar bukan sekadar organisasi relawan biasa. Organisasi itu telah terstruktur dan diklaim tersebar di seluruh Indonesia. “Kami akan adakan acara sakral ini di seluruh Indonesia menurut ajaran Islam. Agar nanti kerja-kerja politik, bisa dimenangkan oleh Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI. Lalu, agar Pak Jokowi paska tidak menjadi presiden lagi di 2024 bisa menjadi Ketum PDIP periode 2024-2029,” kata pria yang akrab disapa Jojo itu. Mengapa KAMI-Ganjar yakin Jokowi dapat dipilih menjadi Ketum PDIP pada kongres mendatang? KAMI-Ganjar yakin Jokowi bisa terpilih menjadi ketum karena PDIP bukan partai kerajaan Presiden Jokowi dan Megawati tiba di Rakernas PDIP, Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. (dok. PDIP) Menurut Jojo, Jokowi berpeluang untuk memimpin PDIP pada 2024. Sebab, partai berlambang banteng hitam dan moncong putih itu adalah partai demokrasi. Fatsunnya PDIP, kata dia, bukan partai kerajaan. “Maka, kami berharap Pak Jokowi mau dan bisa terpilih kelak menjadi ketum ketika Kongres PDIP tahun 2024 nanti,” kata pria yang mengaku juga adalah aktivis 98 itu, seperti dilansir IDN Times. Ia mengaku yakin bila PDIP dipimpin oleh Jokowi dan Ganjar terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029 maka itu akan berimbas semua program Nawacita Jokowi yang sudah dirintis dan telah direalisasikan bisa tetap dipertahankan. Apakah Megawati akan diam saja? Kekuatan Megawati semakin melemah? PDIP sudah terpecah: semakin banyak yang mendukung Ganjar, bahkan mendukung Jokowi? Atau Megawati akan melawan, dan balik “kudeta” Jokowi melalui parlemen, seperti kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berhasil dijatuhkan? Apakah Megawati masih mampu? (*)
Haedar Nasir Versus LD-PBNU Dalam Merespon Program Deradikalisasi Rezim Joko Widodo
Betapa tolerannya umat Islam Indonesia, dengan adanya fakta telanjang, bahwa ada segelintir etnis lain dan beragama lain, atau minoritas etnik dan minoritas agama tapi bisa menguasai 50% (mayoritas) aset nasional negeri ini. Oleh: Budi Nurastowo Bintriman, Pengamat Sosial Politik BARU-baru ini, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LD-PBNU) mengadakan Rakernas. Tentu ada beberapa tema yang dibahas di dalamnya. Namun ada satu hal yang menarik perhatian publik, yaitu respon NU terhadap fenomena intoleransi, ektremisme, radikalisme, dan terorisme. Isu-isu tersebut juga menjadi perhatian bagi Haedar Nasir. Perhatiannya tersebut berwujud dalam pidato pengukuhan profesornya dalam bidang sosiologi. Ia memberi judul “Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi”. Antara LD-PBNU dengan Haedar Nasir ternyata banyak perbedaan, bahkan pertentangan. Maka perbedaan dan pertentangan tersebut menjadi sangat menarik pula untuk diangkat ke publik. Semoga tulisan ini mendewasakan, mencerdaskan, dan mencerahkan bangsa ini, dan umat Islam ini. Atas rumusan-rumusan yang terpublikasi (yaitu: ekstremisme, radikalisme, dan terorisme) yang hendak diberantas, tampak nyata terasa, bahwa LD-PBNU lebih fokus menyasar ke Islam. Ini bisa dirunut dengan istilah-istilah yang dimunculkan, seperti: wahabi, takfiri, tuduhan bid\'ah, hijrah fest ataupun hijab fest. Ditambah lagi, LD-PBNU merujuk pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD, bahwa ajaran wahabi sama sekali tidak cocok dengan corak, kultur, dan karakter umat Islam Indonesia. Dan ,Said Aqil Siraj menyatakan bahwa ajaran wahabi adalah pintu masuk terorisme di Indonesia. Sementara bagi Haedar, fenomena intoleran, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme mempunyai spektrum universal. Artinya, semua ajaran entah itu agama, kepercayaan, filsafat dan lain sebagainya mempunyai peluang yang sama untuk terhinggapi penyimpangan-penyimpangan tersebut. Itu bukan melulu ada dalam Islam saja. Di sini tampak jelas, bahwa LD-PBNU terlalu menyederhanakan persoalan. Akibatnya bisa terjadi distorsi yang justeru menyesatkan masyarakat. Haedar mengistilahkannya justeru terjadi “bias islamophobia”. Kemudian LD-PBNU mengusulkan pada pemerintah agar lebih menggencarkan lagi program deradikalisasi dengan istilah Da\'i Kamtibmas dan Satgas Da\'i Maritim. Dan, ke sini-sininya, LD-PBNU menawarkan kerjasama NU-Polri untuk program deradikalisasi pemerintah. Istilah “Da\'i Kamtibmas” dan “Satgas Da\'i Maritim” sangat berbau pendekatan keamanan-militeristik. Maka itu seolah mengkonfirmasi apa yang ditengarai oleh Haedar Nasir. Cara-cara rezim Joko Widodo dalam menghadapi isu intoleran, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme masih sama dengan cara-cara rezim Orla dan Orba, yaitu dengan pendekatan keamanan-militeristik. Haedar mengkhawatirkan bahwa kekerasan yang dihadapi dengan kekerasan justeru akan melahirkan kekerasan baru tanpa berkesudahan. Ini terbukti dengan sangat terang-benderang, bahwa fenomena intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme tak pernah tuntas, tak pernah ada kejelasan, dan justeru semakin samar serta misterius. Makanya Haedar malah menengara bahwa sebenarnya persoalan intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme itu sangat erat kaitannya dengan konspirasi global. Menurutnya semua itu pasti ada backing-nya, ada sponsor dan dana besar di belakangnya. Kekuatan global itu bermain dan berkelindan dengan kekuatan domestik. Tujuannya tentu untuk menangguk keuntungan besar-besaran material dari bumi Indonesia. Parahnya, Haedar menengarai, bahwa program deradikalisasi yang bias Islamophobia itu memang justru untuk terus diproduksi meskipun sejatinya obyeknya itu sendiri tak ada. Sebab program ini beraroma proyek. Maka pihak-pihak yang mudah goyah terhadap godaan rupiah pasti menjadi pendukung program tersebut. Menurut Haedar, rezim Joko Widodo yang menerapkan program deradikalisasi (beraroma islamophobia) sejatinya sedang merugikan bangsa sendiri, wabil khusus merugikan umat Islam. Maka Haedar mengajukan konsep “Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan dalam Perspektif Sosiologi”. Konsep yang nir kekerasan. Ini sejalan dengan nilai kasih-sayang yang ada pada semua agama yang ada di Indonesia. Karena bangsa Indonesia sudah teruji sebagai bangsa yang memiliki sifat adaptif dan akukturatif. Contoh ekstremnya adalah penerimaan bangsa ini terhadap agama Katholik atau Protestan yang menjadi agama kaum penjajah. Satu fakta lagi yang bisa diungkap untuk mengkonfirmasi analisis Haedar betapa baiknya dan betapa tolerannya bangsa Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam. Betapa tolerannya umat Islam Indonesia, dengan adanya fakta telanjang, bahwa ada segelintir etnis lain dan beragama lain, atau minoritas etnik dan minoritas agama tapi bisa menguasai 50% (mayoritas) aset nasional negeri ini. Untuk itu, kita tidak boleh lelah mendorong moderasi atau sikap tawasuth! Kita musti terus menyadarkan pihak-pihak yang menggelorakan program deradikalisasi yang beraroma islamophobia! Konsep deradikalisasi yang dilahirkan dari Barat. Yaitu bangsa Barat yang daam sejarah panjangnya (ratusan tahun) kotor oleh lumuran darah kekejian dan kedzaliman (sejak era merkantilisme hingga detik ini). Wallahu a\'lam bishshawwab... (*)
Anies itu Fakta, Bukan Citra
Menjual sesuatu yang menarik dan menggoda tapi sejatinya penuh kepalsuan. Berbeda dengan figur Anies yang asli dan genuin, figurnya merupakan fakta bukan citra. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI TOPENG itu tidak hanya untuk menutupi wajah. Topeng juga bisa dipakai menggelapkan jiwa dan raga. Etika dan moralitas menguap, terbang terusir oleh kepalsuan diri. Seluruh tubuh dan ruhnya, tenggelam oleh pesona dan kemolekan citra. Semu memang, meski terlihat indah sesaat. Tidak sekedar tanpa integritas, hadirnya juga tanpa kemanusiaan yang hakiki. Angin kebencian dan permusuhan terus menggelayuti kiprah Anies Baswedan sebagai pemimpin yang terus “flowering”. Seakan tidak pernah surut dari gelombang dendam sosial dan politik. Anies tetap bersahaja dan bergeming melewati badai isu, intrik dan fitnah yang ingin membunuh karakter kepemimpinannya. Prestasinya diabaikan, penghargaannya tak dinilai, begitulah upaya menjegal Anies dibawa sampai ke kedengkian hati oleh lawan-lawan politiknya. Amarah dan dengan disertai perilaku jahat yang kuat korelasinya dengan kekuasaan, tak pernah sepi dari perjalanan karir Anies. Asal bukan Anies dan kalau perlu Anies harus disingkirkan dari dinamika politik, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi pada Pilpres 2024. Namun sayang sungguh sayang, upaya setengah mati dari konspirasi untuk menyingkirkan Anies tak pernah berbuah manis. Selalu kegagalan dan jalan buntu menjungkalkan Anies yang dijumpai lawan politik, para pelaku tabiat buruk manusia yang berkolaborasi dengan setan. Menjadi budak kapitalis dan kacung komunis, gerombolan lingkaran dan sub koordinat rezim tersebut dengan segala cara ingin menjatuhkan Anies. Sebuah hawa nafsu jahat berbentuk sistem dengan sekumpulan orang, yang tidak ingin Anies tampil sebagai pemimpin yang mencerahkan bagi rakyat, negara dan bangsa serta agama. Kenapa upaya membegal Anies dengan pelbagai cara keji dan berbiaya mahal itu tak kunjung berhasil? Jawabannya sederhana, selain didukung rakyat, Anies selalu tampil apa adanya. Dengan kesederhanaan, ketulusan dan kejujuran dalam bertugas mengemban amanat rakyat. Tentu saja dengan kerja keras dan kerja cerdas, yang dibekali qua intelektual dan qua ideologi. Sikap rendah hati, terbuka dan egaliter juga menjadi penguat behavior cerdas dan santun yang dimiliki Anies. Kenyataan-kenyataan itu yang tak terbantahkan dan tak bisa dimanipulasi, oleh anasir kekuatan apapun yang tak ingin perubahan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Anies. Dengan tidak mengecilkan dan “under estimate”, kebanyakan sosok pemimpin lain yang ikut memeriahkan kontestasi capres ini, memang tak bisa ditutup-tutupi dan tidak bisa disembunyikan oleh para politisi dan pejabat kompetitor Anies. Karena, kebanyakan sudah tersandera, bahkan hampir semuanya terbelenggu dalam dosa politik dan catatan hitam sejarah. Ada yang terlibat skandal korupsi E-KTP, kasus Semen Mendem, tragedi Wadas hingga kejahatan terhadap perusakan lingkungan dan komunitas. Mirisnya lagi, bakal capres-capres mentereng dan penuh gaya itu, ternyata juga sering terlibat dalam pembajakan kostitusi, hingga berhubungan gelap dengan korporasi hitam dan mafia, serta pelbagai kejahatan kemanusiaan lainnya. Betapapun populer dan eksentriknya bertingkah, bakal capres-capres yang sangat bergantung pada oligarki itu, sudah menjadi kartu mati di mata rakyat. Betapapun uang berlimpah dan fasilitas menggiurkan miliknya berupaya membeli demokrasi. Mengapa hal itu terjadi dan mengemuka untuk menelanjangi pemimpin yang cenderung disebut boneka atau wayang kekuasaan? Penilaiannya juga tidak terlalu rumit, mereka itu pemimpin palsu, pemimpin yang lahir dari demokrasi kapitalistik dan transaksional. Mereka yang membeli jabatan dengan uangnya tersebut, kemudian menghisap kekayaaan negara sebesar-besarnya dengan menggunakan kekuasaannya itu. Uang untuk membeli dan membangun pencitraan itu sesungguhnya bertolak-belakang dengan realitas dirinya. Harta dan kewenangannya tersebut mungkin bisa menjadi bengkel yang dapat memperbaiki rupanya, tapi tak akan mampu mengobati dan menyembuhkan penyakit pikiran dan hatinya. Tetap menjadi virus berbahaya bagi demokrasi yang sehat, karena orientasi jahat dan distorsi tersebut adalah kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Bagus kemasannya, sangat buruk isinya, begitulah karakter beberapa bacapres yang tidak ada dalam figur Anies. Sekali lagi, isi lebih penting dan utama daripada kemasannya. Karena isi akan menemukan bentuknya, sebaliknya kemasan yang akan mencari bentuknya. Tidak ada kemasan tanpa isinya. Tak sekedar baik di luar, namun bobrok di dalamnya. Menjual sesuatu yang menarik dan menggoda tapi sejatinya penuh kepalsuan. Berbeda dengan figur Anies yang asli dan genuin, figurnya merupakan fakta bukan citra. Kepribadian Anies yang otentik, yang memiliki karakter dan integritas, jauh dari pencitraan. Ya, bukan pencitraan yang selama ini bertebaran dalam wujud banyak pemimpin penuh janji dan segudang kebohongan. Keji pula. Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 31 Oktober 2022/5 Rabi\'ul akhir 1444 H. (*)
Jokowi Mundur, Indonesia Maju
Kalau saja republik ini ingin tetap ada dan tercatat di peta dunia, seperti melalui “poin of no return” yang harus berani menghadapi perjuangan dan resiko apapun untuk Indonesia yang lebih baik. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI INDONESIA sepertinya sedang dipimpin oleh “gerombolan bromocorah”. Sekelompok manusia bermental korup juga bengis, bergabung dengan penjahat perampok harta negara dan pembunuh rakyat. Tak ketinggalan, perilaku seks bebas dan menyimpang ikut mewarnai pentas panggung politik para bajingan berdasi yang sering berdalih atas nama rakyat dan konstitusi. Semua kejahatan kemanusiaan itu begitu sempurna, seakan menggantikan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Ini bukan soal konstitusional atau inkonstitusional. Ini juga bukan soal sesuai masa jabatannya atau berhenti di tengah jalan. Ini menyangkut keselamatan dan masa depan NKRI. Tidak perlu menunggu sampai dua tahun, langkah-langkah preventif mutlak dilakukan agar republik ini tidak semakin hancur. Situasi dan kondisi negara ini sudah sama dengan penyakit yang kronis dan akut. Sistem ketatanegaraan yang semakin amburadul berbarengan dengan perilaku menyimpang para aparatur pemerintahan. Bukan sekedar distorsi kekuasaan, rezim semakin terang-benderang melakukan kejahatan terstruktur dan sistematik. Negara ini tidak boleh kalah oleh segelintir penghianat bangsa. Rakyat harus bangkit, melawan dan menyelamatkan Indonesia tercinta berapa pun besar dan mahalnya perjuangan tersebut. Bangsa Indonesia sejak dalam kepemimpinan hampir dua periode Jokowi, semakin mengalami kerusakan. Kecenderungan negara gagal sudah semakin terasa ketika kebohongan demi kebohongan terbukti dalam mengurus negara. Bukan hanya tak terbukti dalam mewujudkan janji kampanye ketika pilpres, pemerintah lebih parah lagi, banyak menghasilkan kebijakan yang membuat rakyat sengsara dan menderita. Demokrasi ekonomi dan demokrasi politik hanya berbuah kekuasaan yang korup, tiran dan menindas. Tak ada lagi tempat bagi akal sehat, nurani, dan budi pekerti. Tak ada lagi sedikitpun celah bagi etika dan moralitas. Tak boleh ada keleluasaan untuk tumbuhnya kemanusiaan dan Ketuhanan. Kekacauan penyelenggaraan negara yang diselimuti dengan pelbagai kejahatan kemanusiaan. Bukan saja mengubur keyakinan rakyat terhadap keberadaan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Kebanyakan Pejabat dan sebagian besar pemimpin berubah menjadi psikopat politik yang karena orientasi materi, menghalalkan segala cara hanya untuk memenuhi dan memuaskan syahwat dunia. Rakyat menjadi terbelah, sebagian terpinggirkan dan frustasi, sebagian lagi mengikuti jalan sesat setan berwujud aparat negara. Banyak yang terus mengambil sikap kritis dan kesadaran perlawanan, namun tidak sedikit yang menghamba pada kekuasaan. Sudah banyak korban yang berjatuhan, teraniaya, dan bahkan menemui kematian karena konsisten menegakkan kebenaran dan keadilan. Begitupun ada yang mengambil posisi aman, menjilat dan ikut menikmati kue kekuasaan meski tenggelam dalam kemunafikan. Dengan krisis kepemimpinan seiring krisis moral yang berdampak pada krisis multidimensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia juga telah mengalami kehancuran nyaris di semua aspek. Kebudayaan kapitalistik yang hedon telah membuat rakyat tercerabut dari akar nilai-nilai spiritual dan religi. Keinginan mencari kesenangan hidup dan mengabaikan prinsip-prinsip ahlakul kharimah, membuat hampir seluruh rakyat Indonesia hanya menjadi bangsa yang sekedar beragama tetapi tak Bertuhan. Kebohongan demi kebohongan, fitnah keji dan pembunuhan sudah menjadi pemandangan biasa dalam pergaulan sosial dan interaksi kebangsaan. Rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan rezim boneka dan aparat monster tersebut, layaknya populasi penduduk yang primitif dan barbar yang hidup di dalam era modern. Sejak rezim Jokowi memimpin, Indonesia menjadi negara terbelakang, bahkan tertinggal 100 tahun dari negara yang hanya ada di kawasan Asia Tenggara. Pembelahan sosial telah menimbulkan luka dalam dan sulit disembuhkan bagi persatuan dan kesatuan nasional. Kehidupan ekonomi dan politik yang membuat kehidupan rakyat dibebani oleh utang dan krisis keuangan, membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa kuli di atas bangsa kuli. Begitu pula dengan kedaulatan negara, harga diri, kehormatan serta martabat bangsa yang semakin terpuruk. Indonesia menjadi sempurna menuju negara gagal, ketika ditambah sistem pertahanan dan keamanan menjadi begitu sangat lemah. Hal ini terbukti bukan hanya pada ranah sosial, ekonomi, dan politik, dalam penguasaan persenjataan konvensional dan biologis, militer Indonesia masih tergolong memiliki alutsista yang secara kualitatif dan kuantitatif masih jauh dari standar dan belum mampu menjamin keselamatan dan kesinambungan eksistensi NKRI. Pandemi Covid-19 beserta kontroversi dan eksesnya menjadi bukti yang tak terbantahkan, betapa rapuhnya Indonesia dalam skala lokal dan terlebih lagi global. Rasanya, ini bukan sekedar subyektifitas dalam melihat fenomena mirisnya Indonesia, yang sejatinya negara besar dan kaya. Republik yang sarat historis dan ideologis serta mumpuni menjadi bangsa pemimpin dan disegani di dunia, namun apa daya, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Rezim Jokowi, sebuah komunitas politik dengan pemimpin boneka didampingi birokrat hipokrit dan badut-badut buzzer yang konyol ini, Indonesia nyaris tenggelam oleh perilaku menyimpang dari kekuasaan rezim Jokowi yang tak ubahnya bagai penjahat berkedok aparatur negara dan dilindungi konstitusi. Sebuah entitas politik pemerintahan yang sanggup menerkam, mengoyak, dan mencabik-cabik Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Pada akhirnya tak ada pilihan lain lagi, yang terbaik bagi keselamatan rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Kalau saja republik ini ingin tetap ada dan tercatat di peta dunia, seperti melalui “poin of no return” yang harus berani menghadapi perjuangan dan resiko apapun untuk Indonesia yang lebih baik. Maka menjadi keharusan yang wajib dilaksanakan, bahwasanya saatnya Jokowi mundur sehingga menjadikan Indonesia maju. Dari catatan pinggiran labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 30 Oktober 2022/4 Rabi\'ul Akhir 1444 H. (*)
Berpikir Tentang IKN Presiden Jokowi
Pemerintah masih sempat menghapus subsidi. Dan, menghilangkan BBM jenis premium. Konon, awal November 2022, harga BBM akan dinaikan lagi. Dapat dipastikan, harga-harga akan naik lagi. Rakyat semakin tercekik lagi. Oleh: Syafril Sjofyan, Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 LAMA saya berpikir. Merenung. Tentang hati seorang Presiden. Joko Widodo. Seperti apa, perhatiannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan pada kondisi kelam. Namun yang tergambarkan dalam benak pikiran saya ini hanyalah keberpihakannya kepada pemilik modal, investor (Asing). Bahkan, sangat terkesan keberpihakannya “hanya” kepada dirinya sendiri. Betapa tidak. Ketika resesi ekonomi 2023 sudah di depan mata, krisis yang menghantui dengan ancaman kebangkrutan dan kehidupan kelam, yang akan diderita semua pihak, Presiden Jokowi terkesan abai. Dalih yang disampaikan selalu ini sebagai dampak Covid-19. Dampak perang Ukraina-Rusia yang berkepanjangan. Dampak perang dagang USA – RRC yang berlangsung sejak lama sampai sekarang. Dampak krisis pangan global. Yang sudah diderita rakyat Indonesia. Kenaikan harga BBM juga berdampak pada kenaikan harga semua kebutuhan. Akibat PHK dan bangkrutnya UMKM ketika dua tahun Covid-19 itu, belum sembuh benar. Sekarang sudah terjadi lagi PHK ratusan ribu karyawan di berbagai Perusahaan padat karya. Karena order dibatalkan buyer. Tidak ada lagi order baru dari buyer. Sebab, kemampuan beli para buyer drastis anjlog karena krisis ekonomi global. Jokowi tetap “ngotot” perihal mimpinya. Yakni, pada akhir masa jabatannya HUT Proklamasi 2024 harus di IKN (Ibu Kota Negara) baru di Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur. Apapun “caranya”. Bahwa tindakan Presiden Jokowi hanya satu, mewujudkan mimpi pribadinya. Tak peduli apapun yang akan terjadi. Menggerogoti APBN yang sudah bolong-bolong. Pembayaran utang dengan utang lagi. Sepertinya Jokowi “tidak peduli” dengan krisis ekonomi yang melanda. Presiden Jokowi cukup berkata bahwa 2023 krisis terjadi. Indonesia akan kelam. Titik. Meski anomali dari krisis kelam, Jokowi ternyata malah “menjual” secara obral dan “banting harga” penggunaan lahan dan pembangunan IKN Nusantara itu. Sangat terkesan, IKN tersebut ke depannya akan “jadi jajahan” para pemilik modal dengan segala fasilitas yang sangat memanjakan dan menggiurkan bagi para investor. Sebegitunya Jokowi hanya untuk mewujudkan mimpinya. Dalam kondisi “kelam” katanya, tetap Keukeuh (Bahasa Sunda: “bandel/keras kepala”). Ungkapan ini pernah disampaikan Setya Novanto (mantan Ketua DPR, dan mantan Ketua Golkar yang menjadi pesakitan KPK) tentang sosok Jokowi. Delapan tahun berkuasa Presiden Jokowi punya hobi “lempar-lempar” hadiah kepada rakyatnya. Sampai sekarang tidak pernah berubah. Tidak ada orang terdekat yang mampu mencegahnya. Jokowi bagai “sinterklas” bagi-bagi amplop pada setiap kunjungannya. Sebagai Presiden melibatkan diri dalam kegiatan teknis secara langsung membagikan BLT. Bagi sebagian kalangan rakyat miskin, Presiden Jokowi itu baik. Menghadapi “keadaan kelam” karena krisis ekonomi “tidak terlihat” empatinya terhadap penderitaan yang akan dihadapi rakyatnya. Tugasnya sebagai kepala pemerintahan meningkatkan kesejahteraan sekurang-kurangnya menjaga agar kesejahteraan rakyatnya secara menyeluruh tetap bisa bertahan meski dalam kondisi sulit, Sepertinya abai. Padahal menurut para ekonom, akibat krisis ekonomi, recovery cukup lama dan diperkirakan 5 tahunan. Sebagai Presiden, Jokowi “belum pernah” menyampaikan “kiat-kiat” apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh rakyatnya. Kiat kepada Kepala Rumah Tangga, para UMKM, dan para Pengusaha besar yang tengah melakukan PHK besar-besaran. Begitu juga kiat dari Presiden untuk para pejabat pusat dan daerah dalam menghadapi “kekelaman” tersebut. Presiden Jokowi lebih “asyik masyuk” sendiri untuk mewujudkan mimpi, beristana baru di IKN. Sebenarnya tulisan ini sudah saya tulis dua hari lalu. Belum saya kirimkan ke media. Sebab masih berpikir keras. Apa yang ada di benak Presiden. Terutama dalam menghadapi kelamnya kondisi ekonomi. Saya tunggu kiat dari Jokowi dalam menghadapi kekelaman, tidak ketemu juga. Karena memang tidak ada. Sementara investor dimanjakan dengan berbagai kemudahan di IKN. Pemerintah masih sempat menghapus subsidi. Dan, menghilangkan BBM jenis premium. Konon, awal November 2022, harga BBM akan dinaikan lagi. Dapat dipastikan, harga-harga akan naik lagi. Rakyat semakin tercekik lagi. Keberpihakan Presiden Jokowi “berlebih” kepada pemilik modal dan mimpinya. Bukan kepada rakyatnya. Si miskin cukup disuap dengan BLT dan lemparan hadiah. Mengenaskan. Eling Pak Presiden. Bahwa kekelaman akan terjadi. Itu kata Bapak Presiden sendiri, bukan saya atau rakyat, lho?! Bandung, 30 Oktober 2022. (*)
Kader Pemuda Pancasila Jawa Timur Satu Suara Dukung LaNyalla Presiden 2024
Surabaya, FNN – Forum Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Jawa Timur mendukung Ketua Umum Majelis Pengurus Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai Presiden 2024, Minggu (30/10/2022), di Surabaya. Rakerwil 2022 MPW Pemuda Pancasila yang digelar di Graha Kadin Jawa Timur, dihadiri oleh seluruh pengurus MPW Pemuda Pancasila Jatim dan pengurus inti dari 38 Majelis Pengurus Cabang (MPC) Pemuda Pancasila di seluruh Jatim. Ketua Harian MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menegaskan dukungan kepada LaNyalla sebagai Presiden 2024 ini adalah bentuk dukungan konkrit MPW dan MPC kepada kader yang dianggap memiliki kapabilitas dan loyalitas terhadap organisasi. \"Kami memandang Pak LaNyalla adalah kader yang sudah puluhan tahun di Pemuda Pancasila. Beliau berkeringat, baik itu material maupun moril memperjuangkan dan menjalankan Pemuda Pancasila. Gagasan-gagasan beliau tentang kebangsaan serta kedaulatan rakyat di Indonesia sangat baik, utamanya dalam hal ajakan untuk kembali ke Pancasila dan kedaulatan ekonomi Indonesia,\" tegasnya. LaNyalla, lanjut Adik, berupaya mengembalikan marwah UUD 45 dan menata kembali kedaulatan rakyat Indonesia. Bahkan ia berkeliling Indonesia, termasuk keliling kampus untuk menyuarakan hal tersebut. Adik menilai, ide-ide yang selama ini disuarakan dan menjadi konsen LaNyalla adalah ide yang sebenarnya harus dilakukan Indonesia, baik yang terkait dengan kembali ke UUD 45, terkait oligarki ataupun yang terkait dengan bagaimana mengatur Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia. \"Kita harus betul-betul berdaulat sebagai bangsa. Selama ini, kami belum merasakan bahwa negara ini betul-betul berdaulat terhadap sumber daya alam. Kita memiliki SDA yang sangat luas, tetapi bagaimana SDA bisa menyejahterakan rakyat, ini yang banyak disuarakan oleh Pak LaNyalla yang harus ditata secepatnya,\" kata Adik. Ia menegaskan, masyarakat harus tahu bahwa sebenarnya ide-ide LaNyalla adalah ide yang harus secepatnya diselesaikan oleh bangsa dan negara Indonesia. \"Dan kami di MPW akan support terus agar Indonesia bisa lebih berdaulat, Indonesia bisa lebih berjaya, sesuai dengan cita-cita kita 2050 Indonesia Emas. Kalau ini tidak dikerjakan secepatnya kita akan kehilangan momentum. Ini harus kita dukung dan kita lakukan bersama untuk menjaga kedaulatan rakyat,\" ungkap alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tersebut. Adik juga menegaskan, keputusan mendorong LaNyalla sebagai Presiden 2024 ini nanti akan kami bawa ke Rakernas menjadi salah satu usulan dari MPW Pemuda Pancasila Jatim. \"Terkait statemen dari Ketua Umum Pemuda Pancasila Pusat yang mendukung Anis sebagai Capres, MPW Jatim mempersilahkan saja, karena itu juga bukan keputusan di forum tingkat tertinggi organisasi,” tegas Adik. Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekjen Majelis Pengurus Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, M Ridwan, menyatakan keputusan dukungan terhadap salah satu kader yang mencalonkan sebagai Capres sebagai aspirasi di forum formal Rakerwil seperti ini adalah hal yang sah dilakukan. \"Itu sah-sah saja. Kalau ada kader Pemuda Pancasila yang dianggap mumpuni, kualifikasinya bisa dipertanggungjawabkan untuk dibuatkan aspirasi di forum formal organisasi seperti ini, saya pikir sah-sah saja,\" kata Ridwan. Ridwan juga menganggap LaNyalla adalah kader Pemuda Pancasila yang memiliki kapasitas yang sangat mumpuni dan teruji. Selain pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Jatim dan Ketua PSSI, ia juga sudah menjabat sebagai Ketua Umum MPW Pemuda Pancasila Jatim lebih dari satu periode dan sekarang memiliki posisi strategis sebagai Ketua DPD RI. \"Artinya wajar saja kader dan anggotanya memberikan dukungan kepada beliau untuk mencalonkan diri sebagai Presiden di 2024. pemahaman tidak titik, statement itu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Pemuda Pancasila wajib mendukung kadernya baik yang akan menuju legislatif, DPD, DPR RI, DPRD maupun Bupati dan Walikota, Gubernur bahkan Presiden. Itu harus didukung,\" pungkasnya. (mth/*)
Amandemen UUD 1945 Tak Lepas dari Kepentingan “Washington Consensus”
Jakarta, FNN - Dalam Acara Syukuran Sumpah Pemuda di Jakarta, Sabtu, 29 Oktober 2022, ada pernyataan menarik dari Edwin Soekowati, Presidium Front Nasional Pancasila yang juga Ketua umum Aliansi Nasionalis Indonesia. Menurutnya, ada kepentingan global melalui Washington Concensus. Ada 10 program utama tapi yang terpenting program: liberalisasi ekonomi dunia atau pasar bebas (non proteksi), privatisasi BUMN, kesempatan yang sama antara investor asing dan lokal di suatu negara tanpa ada proteksi bagi investor asing tersebut. “Untuk itu pihak global melihat UUD Indonesia, yaitu UUD 1945 tidak bisa menunjang program Washington Consensus,” ungkap Edwin Soekowati. Karena dianggap terlalu nasionalistik, sosialistik dan proteksianalistik bagi kepentingan Nasional. Jadi, harus diamandemen, menjadi UUD 2002 yang jiwanya liberalistik, individualistik dan kapitalistik. UUD 2002 dibuat dan diinisiasi oleh kelompok global melalui NGO-NGO asing seperti NDI, Republik Institute, Boston Institute, USAID dan lain-lain kerja sama dengan LSM lokal yang tergabung dalam ornop. “Jadi, jelas UUD 2002 tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia yang dicetuskan dengan Kemerdekaan 17-08-45 dan dikonstitusionalkan tanggal 18-08-45 melalui UUD 45 asli,” tegas Edwin Soekowati. Dalam menghadapi persoalan sistem bangsa Indonesia yang liberal dan kapitalistik yang membuat Indonesia babak belur menghadapi berbagai masalah di negara ini, Edwin Soekowati, mengatakan untuk harus kembali ke UUD 1945. “Kembali ke UUD 45 yang sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 170845,” papar Edwin Soekowati yang juga mantan anggota DPR Fraksi PDI periode 1987-1992 dan anggota KPU RI 1999. Mayjen Purn Prijanto mengusulkan Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan untuk kembali ke UUD 1945. “Cara untuk membuka tergemboknya MPR akibat UUD 2002. Cara ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari kehendak rakyat melalui konvensi atau musyawarah antar pimpinan supra dan infra struktur politik, referendum,” ungkapnya. Menurut Prijanto, Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan bersumber dari kehendak rakyat. “Bukan kehendaknya Presiden. Syukur-syukur, Presiden selaku Kepala Negara memiliki kesadaran yang sama dengan rakyat,” papar mantan Wagub DKI Jakarta ini. Pokok-pokok kehendak rakyat, lanjut Prijanto, harus dituangkan dalam Dekrit/Keppres agar tidak diselewengkan dalam Sidang di MPR meliputi pernyataan. Pertama, telah terjadi kegentingan negara, utamanya masalah terbelahnya persatuan bangsa. “Kedua, UUD 45 terdiri dari Pembukaaan, Batang Tubuh, Penjelasan dan Adendum. Ketiga, Dasar Negara adalah Pancasila, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tidak bisa diperas-peras,” paparnya. Keempat, Presiden dan Wapres hanya dua kali untuk jabatan yang sama. “Kelima, anggota DPD menjadi anggota MPR dan Utusan Golongan dibicarakan dan diputuskan pada persidangan MPR pada tahap awal, sehingga MPR merupakan pengejawantahan rakyat,” ungkap Prijanto. Mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo menyebut, Indonesia telah mengalami kemunduran sejak UUD 1945 diamandemen. Ia pun meminta untuk kembali ke UUD 1945. Dalam amandemen UUD 1945 itu, kata Agustadi, setiap pasal dihilangkan penjelasan aslinya. Padahal, penjelasan tersebut tidak boleh diubah. “Dalam praktiknya dihilangkan, sehingga penjelasan ini merupakan hal-hal pokok yang dijelaskan hal-hal yang kurang jelas dalam batang tubuhnya, tapi sekarang dihilangkan,” paparnya. Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengatakan, batang tubuh UUD 1945 tak lagi utuh setelah empat kali amandemen. Ia berharap UUD 1945 dikembalikan seperti aslinya, namun tetap ada adendum penyempurnaan menyesuaikan zaman. “Kita ingin kembali ke UUD 1945 yang utuh awal dahulu. Kalau ada tambahan itu sifatnya di adendum lewat lampiran-lampiran sampai ke depan, generasi muda nanti juga boleh menambahkan. Tapi UUD 1945-nya tetap, lampirannya menyesuaikan jaman, boleh. Sekarang ini yang terjadi batang tubuhnya dirusak, diamandemen,” ungkapnya. (mth)
WNA Bisa Tinggal 10 Tahun, Bahaya: Bisa Dimanfaatkan Jelang Pilpres 2024
Migrasi warga China ke Indonesia bersamaan sejumlah anak muda di China saat ini lebih memilih untuk menyerah ketika berhadapan dengan situasi buruk. Tindakan tersebut di China dikenal dengan sebutan “Bailan”. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEBIJAKAN second home visa alias visa rumah kedua yang diperuntukkan bagi Warga Negara Asing (WNA) atau eks Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru dikeluarka Pemerintah, sangat berbahaya terutama menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Selama 10 tahun mendapatkan second home visa, sangat mungkin bakal dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan politik khususnya jelang Pilpres 2024. WNA bisa tinggal 10 tahun, kemungkinan akan dimanfaatkan lebih dalam oleh WNA asal China untuk kepentingan yang lebih luas baik aspek ekonomi atau politik untuk mengendalikan Indonesia. Terbitnya visa tersebut menjadi pembenaran isu serbuan warga China bisa mencapai ratusan juta orang, mengingat penduduk China kini mencapai 1,4 miliar. Kebijakan WNA bisa tinggal 10 tahun di Indonesia, membuat Presiden Joko Widodo layak dicurigai punya agenda sendiri. Sangat mungkin kepatuhan Jokowi sedang menjalankan perintah pemerintah Presiden Xi Jinping untuk mengurangi beban pemerintah dan negaranya, yaitu kepentingan terselubung untuk ekspansi memindah kepadatan penduduknya ke Indonesia. Mantan kepala BIN Sutiyoso mengungkapkan kekhawatirannya akan terus berdatangannya tenaga kerja asing (TKA) dari China, dia bahkan menjamin mereka tak akan kembali lagi ke negaranya. “Saya jamin orang itu gak akan pulang ke negaranya,” tegas Sutiyoso pada Senin, 22 Mei 2022. Ungkapan Sutiyoso bukan asalan-asalan karena ada isu bahwa warga China yang sudah keluar dari negaranya akan dihapus data kependudukannya. Dengan demikian, warga tersebut akan berusaha menjadi WNA di negara yang mereka datangi dan tidak akan pernah kembali kenegaranya. “Agar semua orang Indonesia waspada tehadap serbuan TKA asal China dan segera sadar akan kemungkinan etnis China menjadi mayoritas di tanah air,” tegas Sutoyo. Warga Negeri Tirai Bambu akan migrasi ke Indonesia karena kejamnya aturan yang ada di negara asal mereka. Salah satunya adalah aturan larangan punya anak, maksimal satu orang. Maka mereka akan berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk beranak pinak di Indonesia, pada saatnya mereka menjadi etnis mayoritas di tanah air. Migrasi warga China ke Indonesia bersamaan sejumlah anak muda di China saat ini lebih memilih untuk menyerah ketika berhadapan dengan situasi buruk. Tindakan tersebut di China dikenal dengan sebutan “Bailan”. Bailan secara harfiah berarti ‘biarkan membusuk’. Sebagaimana diberitakan South China Morning Post, gerakan kaum rebahan ini muncul dari sentimen generasi muda China yang merasa mereka tak memiliki kekuatan untuk merespons tekanan ekspektasi sosial di negara itu. Kebijakan ini membuat miris jika jumlah warga asal China akan datang ke Indonesia tanpa kendali, ke depan khawatir situasinya akan lebih buruk lagi. Kita mengingatkan, seluruh warga negara Indonesia tidak boleh tinggal diam. Rakyat Indonesia harus paling depan mengamankan NKRI dari penjajahan gaya baru yang lebih berbahaya, dari penjajahan Belanda yang makan waktu 350 tahun. Penjajahan gaya baru akan mengambil negara untuk selamanya. Presiden Jokowi harus membatalkan second home visa ini, karena ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara. (*)
Ganjar Dielu-elukan, Anies Disingkirkan, Prabowo Dilemahkan
GANJAR Pranowo, politisi PDIP yang masih menjabat Gubernur Jawa Tengah akhirnya disanksi tegoran lisan oleh DPP PDIP. Itu terkait dengan pernyataan kesiapa Ganjar untuk maju sebagai Bakal Calon Presiden, meskipun tidak ada restu dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bukan hanya Ganjar yang ditegor oleh DPP PDIP. Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudi Hardiatmo, juga terkena imbas karena menyatakan dukungannya pada Ganjar untuk maju Pilpres 2024 mendatang. Isu pun kemudian melebar pada adanya “operasi” dari Relawan Ganjar yang menginginkan agar Presiden Joko Widodo mengambil-alih kepemimpinan di PDIP sehingga pengajuan Ganjar untuk kontestasi Pilpres 2024 tidak ada lagi kendala. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat persoalan yang menimpa PDIP ini? Berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung dalam kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (29/10/2022). Ada dua topik menarik, yang pertama berkaitan dengan konflik di internal PDIP yang kelihatannya seperti kita duga ini makin serius; yang kedua tanda-tanda yang Anda sebut tadi menjadikan kalau tetap Pemilu itu hanya dua calon sudah terlihat juga, dengan kasusnya Cak Imin (Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar), kasus kardus durian itu akhirnya mulai dibongkar-bongkar lagi oleh KPK dan NU sudah mendukung untuk dibongkar tuntas kasus itu. Mari kita bicara soal PDIP dulu ya. Kemarin kan Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudi Hardiatmo dikenai sanksi dan dia ngomong sama wartawan 45 tahun dia gabung di PDI, bukan PDIP, baru sekali ini dia kena sanksi, di luar ternyata dia kemarin menyelenggarakan ulang tahunnya Ganjar Pranowo di Solo. Tapi kelihatannya ulang tahun ini bukan hal yang berdiri sendiri, nggak mungkin tidak by desain, karena saat bersamaan ribuan relawan Ganjar katanya disebut berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta, merayakan ulang tahun Ganjar sekaligus mendorong dia untuk jadi presiden. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, partai sopo iku, kata Ganjar Pranowo. Nah ini saya kira serius. Ya, ini fenomena ketika uang masuk kembali. Kan kalau kita lihat di Jakarta itu upaya untuk memastikan Ganjar itu tidak dihalangi berarti ya mesti dielu-elukan terus-menerus kan. Ganjar sebetulnya nggak suka sama PSI, tapi Ganjar tunduk pada Kakak Pembina yang membina Ganjar maupun membina PSI. Sama saja itu, jadi diselesaikan sama Kakak Pembina itu. Sementara, kita melihat juga fenomena yang sama di Solo, dan Solo itu lebih otentik karena Pak Rudi itu orang yang betul-betul paham bahkan sampai urat nadi PDIP. Dia yang juga membesarkan Pak Jokowi di Solo, yang juga akhirnya menerima Gibran sebagai walikota walaupun kita tahu dulu beliau sinis karena menganggap politik seolah-olah dipaksakan dari pusat, nggak ada suara daerah. Sekarang Pak FX Rudi ini kemudian memihak pada Ganjar. Itu masuk akal betul karena dianggap bahwa itu hak dia untuk menentukan Jawa Tengah. Dan sebetulnya PDIP memang tidak konsisten dari awal tuh. Kalau melarang Ganjar, ya larang. Apa larangan yang paling bagus ya cabut kartu anggotanya. Kan Ganjar juga seolah-olah disiksa oleh PDIP, dipermainkan. Jadi Ganjar fight back akhirnya. Dan, mereka yang menganggap bahwa PDIP keterlaluan, nggak ada sikap politik selain ngacak-ngacak dari dalam. Nah, itu sebetulnya yang membuat Pak Rudi merasa betul-betul tersinggung karena dia senior betul dan dia paham betul kapan PDIP lemah, kapan PDIP kuat. Dan dia adalah bagian dari kaki PDIP yang sangat kuat. Jadi, itu yang menunjukkan bahwa PDIP akhirnya berantakan di dalam. Kalau kemarin orang masih anggap itu teknik PDIP untuk bikin kontroversi supaya menaikkan elektabilitas partai, enggak. Enggak begitu jadinya. Kalau balik lagi pada fenomena Ganjar, Ganjar adalah calon yang kira-kira andalan utama dari Pak Jokowi, sudah selesai. Dan pasti juga Pak Jokowi ingin jangan sampai cuma Ganjar. Kalau Ganjar saja yang dicalonin nggak jadi pemilu kan? Lalu Pak Jokowi kasih sinyal pada KIB, Airlangga Hartarto segala macam. Tapi kan faktanya elektabilitas Pak Airlangga masih jauh. Dan, Ganjar sudah di depan. Nah, karena itu mesti dipastikan bahwa Ganjar mau dihambat oleh PDIP dia akan jalan sendiri. Jadi, tetap di ujung peristiwa ini, persaingan Pak Jokowi dan Ibu Mega yang nggak pernah selesai. Nah, bagi publik, sebetulnya okelah Ganjar dijadikan sebagai calon Presiden, tapi Ganjar ada problem loh dengan dengan E-KTP, bahkan di dalam kasus yang sama juga Setya Novanto menyebut nama PDIP beberapa orang. Bukan hanya Ganjar. Bahkan Puan Maharani disebut di situ. Jadi, kelihatannya Ganjar akan dibersihkan namanya supaya Pak Jokowi punya calon yang bisa dia pegang karena makin lama makin nggak jelas. Pak Jokowi ingin kejelasan siapa yang bisa diandalkan sebagai pembawa panji-panji Jokowinomik walaupun Jokowinomik maksudnya utangnomik. Berikut, kalau kita mau fair harusnya Ganjar ditantang oleh orang yang setara. Yang setara sekarang cuma Prabowo Subianto. Prabowo dan Anies Baswedan. Tetapi, kita tahu Anies lebih berat dijadikan sebagai pesaing Ganjar karena Anies bisa menang terhadap Ganjar. Maka musti dicari supaya Anies tidak terlalu naik elektabilitasnya, kendati Anies sebenarnya lebih riil karena relawan itu enggak tunggu Kakak Pembina untuk mem-backup Anies di daerah-daerah. Yang kini jadi problem sekarang kawan saya Cak Imin. Karena sudah mulai dibongkar lagi kasus kardus duren. Tapi sebetulnya arahnya bukan pada Cak Imin. Arahnya pada Prabowo kan. Karena Pak Prabowo dan Cak Imin akan duet dan mungkin akan deklarasi secepat-cepatnya, maka ada kekhawatiran bahwa suara Prabowo itu akan bergabung dengan suara PKB. Dan itu berarti agak berat buat Ganjar untuk menghadapi Prabowo kalau gabung dengan PKB. Tetapi, bagi Istana ya Pak Prabowo mesti diajukan sebagai calon, tapi jangan dengan Cak Imin, kira-kira begitu. Jadi, kalau kita baca sinyal pertama itu, artinya Cak Imin tidak direstui oleh Presiden untuk jadi calon Pak Prabowo karena bisa calon ini yang menang. Jadi, bola panasnya sebetulnya ada pada Pak Prabowo, mau lanjut dengan Cak Imin, atau cari orang lain, dan itu berarti kesempatan konsolidasi partai makin lama makin tertinggal, karena orang mau cepet-cepet tahu Prabowo dengan siapa tuh. Atau mungkin Prabowo balik lagi ke Puan dan itu jadi problem baru lagi itu. Jadi, komplikasinya di situ sebetulnya dan semua itu kita sudah bahas berkali-kali. Semua kedunguan ini terjadi karena ngotot dengan 20%. Ini clear ya kelihatannya sekarang mulai petanya kelihatan jelas bahwa yang disampaikan Pak SBY bahwa Pak SBY turun gunung mendengar ada desain hanya 2 capres, itu mulai terbayang. Kelihatannya capresnya maunya Jokowi itu pasti Ganjar sekarang ini setelah dia enggak berhasil tiga periode, nanti berpasangan dengan siapa mungkin Airlangga atau siapa. Dan kemungkinan besar mau nggak mau Pak Prabowo didorong balik lagi ke Puan Maharani. Kalau itu kontestasinya potensinya Ganjar untuk menang itu besar. Kira-kira gitu ya. Sementara Anies itu pasti dieksekludit. Iya. Sebetulnya ini program untuk menghalangi Anies sebetulnya. Karena itu, dicari dua di depan itu siapa. Tapi 2 di depan enggak boleh sama kuat. Musti Ganjar yang paling kuat. Jadi Pak Prabowo juga akan dilemahkan, Anies akan disingkirkan. Itu kira-kira. Jadi, kalau dibikin headline, bunyinya kira-kira “Ganjar dielu-elukan, Anies disingkirkan, Prabowo dilemahkan”. Begitu gampangnya. Oke, sekarang saya jadi paham ketika pernah kita bahas juga sebelum puncak hari peringatan ulang tahun Golkar, Sekjen Golkar menyatakan bahwa akan ada anggota KIB yang baru. Dan ketika ditanya oleh wartawan siapa, nanti lihat saja siapa yang hadir. Kedua, Pak Airlangga juga ngomong bahwa ini tiketnya sudah premium. Kalau ada yang gabung lagi jadi VIP, di depan Jokowi. Saya waktu itu menduga siapa, kemungkinan kalau Cak Imin yang digerilya, tapi Cak Imin waktu itu tetap bergeming, jadilah sekarang Firli Bahuri, Ketua KPK, turun tangan. Kira-kira begitu kan. Iya, itu gampang kalau kita lihat. Keinginan Istana yang atau sinyal Istana yang samar-samar itu, harusnya disambut oleh Cak Imin waktu itu. Tapi Cak Imin juga politisi yang lihai, yang merasa bahwa ini sama saja bohong. Dijebak di situ dan jadi kan. Jadi, sebetulnya bagian-bagian politik kita itu sudah masuk pada bagian yang paling buruk, itu tukar-tambah yang kasar gitu. Ini kan transaksi kasar, yang di sana mau disingkirkan, yang di sini mau disprindkan, mau dikeluarin lagi. Tapi kita mau dorong saja supaya kekacauan itu makin cepat. Rakyat kan memang ingin ada kekacauan supaya terjadi perubahan cepat, bukan rakyat ingin kekacauan ansih. Itu juga salah. Rakyat enggak ingin kekacauan, rakyat ingin perubahan. Tetapi, demi perubahan dipercepat, kekacauan adalah prasyaratnya. Jadi, kalau berantakan semua ini, orang akan anggap bahwa oke kalau begitu bikin saja dewan negara untuk memilih Presiden. Semua ini akan berujung pada yang berkali-kali kita uji hipotesisnya. Ini akan ada perang besar-besaran. Indonesia akan berantakan karena ini soal to be or not to be. Prabowo pasti enggak menginginkan dia dicalonkan untuk sekadar boneka-bonekaan. Karena selama ini dia sudah tahu bahwa teknik-teknik itu dipakai dari 2019, bahkan. Jadi, Pak Prabowo nggak mungkin terjebak dalam masalah itu. Dia akan melakukan perlawanan strategis yang lain. Apalagi Pak Prabowo baru pulang dari Amerika Serikat dan kelihatannya dapat sinyal dari Paman Sam untuk kepemimpinan yang diperlukan oleh Amerika, karena situasi di Asia Pasifik dan Asia Tenggara yang agak kritis menjelang 2024. Jadi, faktor Global pasti menguntungkan Pak Prabowo. Faktor lokal juga akan dipakai Pak Prabowo untuk menyatakan, dia memang dari awal membantu Pak Jokowi, tapi ambisi Pak Prabowo nggak mungkin ditahan hanya oleh dua pencalonan yang kita sebut sebagai bualan-bualan politik. Jadi, mari kita dorong Pak Prabowo supaya terus saja maju kendati Cak Imin lagi disorot KPK. Karena hanya dengan cara itu kita pastikan ada kompetisi yang sehat. Demikian juga Anies, kita dorong relawan untuk jangan mundur kendati Anies akan disingkirkan dalam permainan politik. Demikian juga Ganjar Pranowo, maju saja terus supaya PDIP belajar bahwa memperlambat pencalonan justru membuat partai itu kehilangan hak dia untuk meneruskan era Soekarno. Jadi, tetap PDIP mesti cari calon sendiri yang memang akan dikalahkan. Tapi PDIP lebih bergengsi kalau mengatakan memang kami nggak perlu Ganjar, yang penting kami ada kader. Emang Ganjar doang yang kami andalkan. Ini masa depan Soekarnoisme. Kira-kira begitu. Orang tunggu satu istilah lagi yang kuat dari Ibu Mega juga supaya orang paham Megawati pemimpin, bukan sekedar menunggu dibujuk. Kalau gitu kita fokus lagi ke soal PDIP. Jadi, kalau kemarin kita hanya melihat tanda-tanda, kita anggap tadinya ini cuma manuver relawan, itu kemarin yang relawan ngomong soal Pak Jokowi calon Ketua Umum itu saya kira baru pion saja. Kemudian sekarang ini bidak-bidak yang lain mulai dimajukan. PDIP itu akhirnya habis kalau Ganjar jadi presiden artinya Presiden Jokowi memerintah dari belakang, dan PDIP bisa tiba-tiba bikin Kongres Luar Biasa, Ganjar jadi ketua partainya atau Pak Jokowi justru yang menganggap Ganjar harus bantu Jokowi untuk mengambil-alih PDIP, hal itu demi anak-anak Pak Presiden yang perlu partai juga di 2029 nanti. Kan percepatan-percepatan begini mesti kita baca bahwa enggak mungkin Pak Jokowi nggak punya keinginan untuk meneruskan dinastinya di dalam politik. Dan, yang paling mudah adalah mengambil-alih PDIP kan. Jadi, akan terjadi semacam Moeldokowisasi tuh, cara Pak Moeldoko ambil-alih Demokrat. Karena capek bikin partai mending ambil-alih saja. Demikian juga hal yang sama, kimia politik yang sama, ada pada Pak Jokowi. Jadi, akan ada permainan yang memang kotor, tetapi itu konsekuensi dari politik yang nggak mau bersaing dari awal di 0%. Jadi, semua hal yang pernah kita analisis itu memang ujungnya soal 0% ini yang jadi masalah. Sekarang mereka rasain sendiri tuh, karena nggak ada satu pun partai yang mau ikut pikiran FNN pada waktu itu. Ini faktor Pak Jokowi. Kemudian orang bertanya-tanya, apa iya ini hanya kepentingan Pak Jokowi semata. Apakah ada kepentingan justru sebenarnya Pak Jokowi itu hanya menjalankan agenda kepentingan di belakangnya yang jauh lebih besar. Pasti. Jadi, kontinyuiti itu ada karena seluruh perangkat politik Pak Jokowi kan dipegang bukan oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi juga punya ambisi, jadi ya sudah bertautlah itu antara akumulasi atau kepentingan oligarki yang bisa disebut oligarki dan ambisi Pak Jokowi untuk meneruskan legasinya. Kan Pak Jokowi nggak mungkin hanya berhenti pada Jokowi. Sama seperti Pak SBY akhirnya diteruskan oleh Agus Harimurti itu. Dan Agus Harimurti akhirnya belajar untuk jadi politisi yang tulen, bukan sekadar jadi anak presiden. Kan itu intinya. Karena Demokrat akhirnya tumbuh sebagai partai modern, merasa bahwa oke kepemimpinan memang ada pada dinasti Agus Harimurti, tetapi Agus Harimurti menunjukkan kemampuan dia untuk belajar politik dan pelan-pelan tumbuh sebagai pemimpin. Pak Jokowi juga pasti akan ikuti pola yang sama, karena itu pola biasa di dalam soal dunia dan dalam soal regenerasi pemimpin-pemimpin dunia. Itu yang terjadi di Pakistan, di India, macam-macam. Tetapi, Pak Jokowi belum dapat kepastian, nanti setelah 2024 siapa yang akan jamin dia tuh. Tentu orang yang paling dekat dengan Jokowi, yaitu Ganjar. Prabowo itu kan bukan orang dekat Pak Jokowi. Prabowo masuk ke dalam kekuasaan karena unsur pragmatisme terutama. Kalau Ganjar memang ada di situ dan di-train untuk menjadi penerus Jokowi. Jadi, begitulah keadaan kita. Pengembangan politik nggak terjadi. Yang terjadi adalah sikut-sikutan, intrik segala macam. Itu yang kita sebut Indonesia ini punya peralatan demokrasi, partai, Pemilu, lembaga-lembaga advokasi hak asasi manusia, tapi fungsi-fungsi itu nggak dijalankan. Jadi hanya ada lembaga tanpa pelembagaan. Itu istilahnya di dalam ilmu politik. (ida/sws)
APBN Jebol, Hanya Isapan Jempol
Sehingga, secara keseluruhan, total realisasi subsidi energi, yaitu subsidi BBM, LPG dan listrik, per September 2022 hanya mencapai Rp 123,8 triliun, jauh lebih rendah dari anggaran sebesar Rp 208,93 triliun: atau hanya 59,25 persen saja. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) APBN akan jebol. Kalimat yang sangat populer pada Agustus lalu. Sekaligus menakutkan. Disuarakan ramai-ramai oleh para menteri, seirama dan senada. APBN akan jebol diorkestrasi untuk pembenaran menaikkan harga pertalite dan solar. Yang akhirnya benar-benar dinaikkan pada 3 September 2022. Alasan APBN akan jebol, karena subsidi BBM (yang kemudian dikoreksi menjadi subsidi energi) sangat besar, mencapai Rp 502 triliun: negara manapun tidak kuat menyangganya, katanya. Bagaimana realisasinya hingga saat ini? Apakah APBN sudah jebol? Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi APBN pada Agustus 2022 mengalami surplus Rp107,4 triliun, dan per akhir September 2022 masih mencatat surplus Rp60,8 triliun. Artinya, APBN baik-baik saja. Sehat-sehat saja. Tidak jebol. Sedangkan realisasi subsidi BBM dan LPG masih sangat rendah, jauh lebih rendah dari yang “dipropagandakan”. Realisasi subsidi BBM dan LPG per Agustus 2022 hanya Rp 71,21 triliun, atau hanya 47,67 persen dari anggaran subsidi BBM dan LPG sebesar Rp149,37 triliun (belum termasuk dana kompensasi BBM), terdiri dari subsidi BBM Rp 14,58 triliun dan LPG Rp 134,79 triliun. Sedangkan realisasi subsidi listrik per Agustus 2022 hanya 51,85 persen dari anggaran. Dengan demikian, realisasi subsidi BBM, LPG dan listrik, atau dinamakan subsidi energi, hanya 48,86 persen dari anggaran. Sangat rendah. Atau, lebih tepatnya, subsidi yang dianggarkan jauh lebih besar dari yang diperlukan. Artinya, anggaran menggelembung, atau digelembungkan, untuk menaikkan harga BBM? Jadi, bagaimana APBN bisa jebol? Data per akhir September 2022 juga memperkuat bahwa APBN baik-baik saja. Realisasi subsidi BBM dan LPG per September 2022 hanya 58,9 persen dari anggaran. Artinya, APBN baik-baik saja, tidak akan jebol. Sedangkan realisasi subsidi listrik per September 2022 juga sangat rendah, hanya 60,15 persen dari anggaran. Sehingga, secara keseluruhan, total realisasi subsidi energi, yaitu subsidi BBM, LPG dan listrik, per September 2022 hanya mencapai Rp 123,8 triliun, jauh lebih rendah dari anggaran sebesar Rp 208,93 triliun: atau hanya 59,25 persen saja. Apalagi kalau dibandingkan angka “propaganda” Rp 502 triliun, jauh lebih rendah lagi? Maka itu, APBN akan jebol sepertinya hanya isapan jempol saja? Dalam kamus Indonesia, isapan jempol artinya kabar tidak benar, atau kabar bohong. Karena, pertama, APBN per September 2022 masih sangat sehat, mencatat surplus sangat besar, yaitu Rp60,8 triliun. Kedua, subsidi energi baru mencapai 59,25 persen dari anggaran, masih sangat rendah. Sehingga tidak salah, APBN Jebol hanya Isapan Jempol? (*)
Amanat Pendidikan Untuk Kemajuan
Nun. Demi pena dan demi catatan yang ditulis manusia. Dengan karunia Tuhanmu, engkau bukanlah orang gila. Sungguh, bagimu pahala yang tiada putusnya. Sungguh, engkau mempunyai akhlak yang agung. (QS 68:1-4). Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta PENDIDIKAN adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan mereka melalui pembelajaran. Bangsa Indonesia mengenal berbagai jenis, tingkat, dan bidang pendidikan, yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan keagamaan, pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan kedinasan, pendidikan kejuruan, pendidikan moral, pendidikan nasional, dan pendidikan profesional. Pendidikan merupakan usaha sadar manusia dewasa untuk mengenalkan seseorang terhadap dirinya, orang-orang di sekitarnya, dan alam semesta, serta Tuhannya agar dapat menjaga eksistensinya sebagai ciptaan terbaik dan berperan sebagai khalifah di bumi, serta memenuhi rencana Tuhan untuk dirinya. Maha Besar Allah Pemelihara semesta alam dan Pencipta manusia dengan curahan kasih sayang-Nya. Dia membekali manusia dengan potensi-potensi diri untuk menggapai pengertian, pengetahuan, dan pandangan rohani, agar dapat memahami alam semesta dan dirinya sendiri serta mengenal-Nya lewat isyarat-isyarat yang mengagumkan, dan mengagungkan-Nya dalam kebenaran. Potensi utama untuk mengenal dunia adalah pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran; Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS 16:78) Sejak dalam kandungan setiap insan sudah berikrar kepada Allah SWT bahwa Dia adalah Tuhan Pemeliharanya. Itulah fitrah tauhid yang disematkan Allah SWT dalam diri manusia. Sementara ilmuwan menyebutnya God spot, titik ketuhanan, yang berada pada belahan tertentu otaknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran; Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, “Bukankah Aku Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Ya, kami bersaksi!” Demikianlah supaya kamu pada hari kiamat tidak berkata, “Ketika itu kami lalai.” Atau agar kamu tidak mengatakan, “Leluhur kami mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami anak keturunan sesudah mereka. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?” Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. (QS 7:172-174) Manusia mengetahui Allah SWT Tuhan semesta alam. Atas dasar itu manusia mengakui kewajiban dan tanggung jawab kepada-Nya. Allah SWT pun telah mengilhami manusia tentang ketakwaan dan kedurhakaan. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya, dan gagallah mereka yang mengotorinya. 1. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari; 2. dan bulan bila mengiringinya; 3. dan siang bila menampakkannya; 4. dan malam bila menutupinya; 5. dan langit serta pembinaannya; 6. dan bumi serta penghamparannya; 7. dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya; 8. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya; 9. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya; 10. dan merugilah orang yang mengotorinya. (QS 91:1-10). Kemampuan yang tersembunyi dalam diri setiap orang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan mengingatkan tentang bahaya yang mengancam hidupnya. Akan tetapi untuk membangkitkan kemampuan itu perlu imbauan kepada setiap orang melalui “suara yang sayup-sayup” dalam dirinya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan siapa yang dibiarkan sesat, mereka itu menganiaya diri sendiri (QS 7:178) Pendidikan perdana Tuhan kepada Adam ialah mengenal nama-nama segala sesuatu sebagai simbol pengatahuan. Kemampuan belajar merupakan keunggulan tertentu manusia dibandingkan dengan malaikat dan makhluk-makhluk-Nya. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (sifat-sifat) semua benda; lalu semua diperlihatkan kepada para malaikat dan Dia berfirman, “Beritahukanlah kepada-Ku nama-nama semua ini jika kamu benar.” Mereka berkata, “Mahasuci Engkau. Tiada ilmu pada kami kecuali apa yang sudah Kauajarkan kepada kami. Engkaulah Yang Mahatahu lagi Maha Bijaksana.” (QS 2:31-32). Pendidikan perdana pada Nabi pungkasan ialah membaca dengan wahyu lima ayat pertama. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah yang menggantung. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah. Yang mengajar manusia menggunakan pena. Mengajar manusia apa yang tak ia ketahui. (QS 96:1-5). Dalam wahyu perdana tersebut Allah SWT mengulang perintah membaca dua kali, dan mengulang kosakata mengajar dua kali pula tanpa menyebutkan apa yang mesti dibaca. Maknanya, agar manusia proaktif membaca apa saja yang bisa menambah ilmu, iman, dan amal, serta meningkatkan kearifan hidupnya. Bukankah Allah SWT menciptakan manusia tanpa tahu apa-apa? Jangan kau ikuti apa yang tidak kau ketahui, karena setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. (QS 17:36). Seseorang tidak cukup hanya baik untuk dirinya sendiri, tetapi ia harus membawa keselamatan dan kemaslahatan bagi sesama. Allah SWT berpesan dalam Al-Quran; Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia kafir dan batu. Penjaganya malaikat yang keras lagi kasar, dan tidak mendurhakai Allah tentang apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS 66:6). Para Nabi membimbing umat untuk mendengarkan ajakan orang yang menuntun ke jalan Allah. Hai kaum kami, penuhilah seruan Allah dan berimanlah kepada-Nya. Dia akan mengampuni segala dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Siapa yang tidak mendengarkan ajakan orang yang menyeru ke jalan Allah, ia tak dapat menggagalkan rencana Allah di bumi dan tak ada pelindung selain Dia. Mereka dalam kesesatan yang nyata. (QS 46:31-32). Allah SWT mendidik melalui jalan dakwah para da’i-Nya. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pesan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapat petunjuk. (QS 16:125). Allah SWT sekaligus memberikan rambu-rambu seruan para rasul-Nya. Engkau tak pernah mengharap Al-Quran diturunkan kepadamu, kecuali sebagai rahmat dari Tuhanmu. Janganlah menjadi penolong orang kafir. Jangan ada apa pun yang akan merintangi kau dari ayat-ayat Allah sesudah diturunkan kepadamu. Ajaklah mereka kepada Tuhanmu, dan janganlah masuk golongan kaum musyrik. Janganlah kamu seru tuhan lain selain Dia. Segala yang ada akan binasa, kecuali wajah-Nya. Segala ketentuan ada pada-Nya, dan kepada-Nya kamu dikembalikan. (QS 28:86-88). Para Rasul mendidik umat secara optimal lalu berserah diri kepada Allah swt. Syu’aib berkata, “Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan ia member aku rezeki yang baik dari-Nya? Aku tidak ingin menentangmu atas apa yang aku larang; yang kuinginkan hanyalah kerukunan semampuku. Keberhasilanku dalam tugas ini hanya dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali. (QS 11:88). Para Nabi mendidik dan mengajar dengan tindakan dan keteladanan. Allah swt memberikan testimoni dan rekomendasi kepada para rasul-Nya. Sungguh, dalam diri Rasulullah kamu mendapatkan teladan yang baik; bagi bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari kemudian, dan banyak mengingat Allah (QS 33:21). Nun. Demi pena dan demi catatan yang ditulis manusia. Dengan karunia Tuhanmu, engkau bukanlah orang gila. Sungguh, bagimu pahala yang tiada putusnya. Sungguh, engkau mempunyai akhlak yang agung. (QS 68:1-4). Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan terdidik dengan saksama. Hai orang-orang beriman, bila dikatakan kepadamu berilah tempat dalam pertemuan, berilah tempat, Allah akan memberi tempat yang lapang kepadamu, dan bila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kamu dan mereka yang diberi ilmu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 58:11) Orang-orang yang terdidik dan berpngetahuan luas bertakwa kepada Allah SWT. Demikian pula di antara manusia, binatang melata, dan hewan ternak, terdiri atas berbagai macam warna. Yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah mereka yang berpengetahuan. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. (QS 35:28) Pendidikan diharapkan menjadi proses memanusiakan manusia sehingga semua manusia dapat menjadi warga Negara yang lebih baik. Para pendidik niscaya mendidik, bukan menghardik, mengajar, bukan menghajar, mengajak, bukan mengejek; memandu, bukan mengadu; merangkul, bukan memukul. (*)
Di Hadapan Pengurus PITI, Komjen (Purn) H. Syafrudin: “Hilangkan Istilah Aseng, Asing, Cebong dan Kadrun!”
Jakarta, FNN – Pembina Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Komjen (Purn) H. Syafrudin Kambo mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan diksi seperti \'asing\', \'aseng\', \'kadrun\' dan \'cebong\' jika istilah itu dijadikan alat untuk memunculkan polarisasi di masyarakat. Hal itu disampaikan Syafrudin saat memberikan sambutan pada pelantikan Pengurus PITI Periode 2022-2027 di Gedung DMI, Jakarta, Sabtu (29/10/2022). Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu mengakui bangga dengan PITI yang telah ikut berkiprah dalam mengisi setelah Republik Indonesia lahir dan merdeka. . Untuk itu Syafruddin mengajak bangsa Indonesia bersyukur karena di negara yang beragam suku dan agamanya tapi tetap satu negaranya yaitu Indonesia. “Tapi di Arab, satu sukunya, satu bahasanya tapi negaranya ada kurang lebih 17 negara,” ia mengingatkan. “Mari kita hindari sekat-sekat. Karena itu tidak boleh ada lagi istilah asing, aseng, cebong, kadrun, sehingga memunculkan polarisasi.” tegas Syafruddin. Karena itu, mantan Wakapolri ini mengajak semua pihak untuk melihat Indonesia sebagai sebuah perahu besar. “Indonesia ibarat kapal besar dan semua berhak ikut didalamnya. Apalagi kita sedang menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ajaknya. Lebih lanjut ia menyebutkan pelantikan pengurus PITI ini bertepatan dengan momentumnya Hari Sumpah Pemuda dan Maulid Nabi Muhammad SAW. “Insya’ Allah dengan pelantikan PITI bertepatan dengan dua momentum itu PITI dapat barokahnya,” ucapnya. Dalam pelantikan itu ditampilkan juga sambutan Ketua Dewan Masjid Indonesia, HM Jusuf Kalla dan ucapan selamat dari Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo melalui video dan tausyiah yang disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Dr. Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengingatkan agar pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) memberikan yang terbaik kepada anggotanya dan masyarakat baik di bidang dakwah maupun sosial. “Terutama menjaga persatuan Indonesia dan memberikan motivasi bagi kebaikan. Karena pengurus itu intinya adalah pengabdian,” kata Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan Periode 2014-2019 itu. Ia melanjutkan, kiprah PITI juga harus diarahkan kepada upaya mendorong semangat kemajuan dan persatuan bangsa. “Pengurus adalah pengabdian, jadi harus mendorong semangat kemajuan bangsa ini serta menjaga persatuan,” ujar JK seraya mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus PITI yang baru dilantik. Sedangkan Ketua Umum PITI Periode 2022-2027, Dr. H. Serian Wijatno, SE, MM, MH dalam pidato sambutannya mengatakan kepengurusan PITI hasil Muktamar tahun ini adalah untuk melanjutkan roda kepengurusan PITI sebagai ikhtiar melaksanakan perjuangan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamiin dalam NKRI yang berlandaskan Pancasila. “Karenanya saya berpesan kepada pengurus yang dilantik kiranya agar serius dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dan peran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi,” ucapnya. Serian yang juga mantan atlet nasional bulutangkis ini menaruh harapan besar untuk menjadikan organisasi ini maju dan berkembang serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya umat Islam dari kalangan Tionghoa. “Pengurus PITI dituntut untuk lebih produktif, lebih inovatif dan lebih energik. Mari bekerjalah dengan penuh keseriusan, keikhlasan, kesabaran dan semangat,” ajak Serian kepada para pengurus PITI. PITI, dahulu dikenal sebagai Pembina Iman Tauhid Islam adalah sebuah organisasi Islam Tionghoa-Indonesia. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 14 April 1961. PITI tidak bertalian dengan organisasi sosial politik manapun. Ketua PITI sebelumnya yaitu H. Anton Medan yang wafat pada Senin, 15 Maret 2021. Sepeninggal Anton Medan, kemudian dijabat H. Denny Sanusi sebagai Penjabat Sementara. (bunayya saifuddin)
Ketua DPD RI: Pemerintah dan Pertamina Harus Jamin Akses BBM Masyarakat Desa
Jakarta, FNN – Susahnya masyarakat di pedesaan bisa mendapatkan BBM, menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah dan Pertamina harus menjamin seluruh masyarakat tak mampu bisa menjangkau BBM subsidi, termasuk masyarakat pedesaan. Dijelaskan LaNyalla, ia telah menerima aspirasi dari masyarakat desa mengenai hal ini. Termasuk masyarakat desa di Majalengka, Jawa Barat, yang mengadukan jika mereka harus membayar hingga Rp 14.000 perliter demi mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite. Padahal, bandrol Pertalite hanya Rp10.000 perliter. Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan jika pengawasan harus dilakukan dengan ketat. \"Yang harus diingat, SPBU memang sudah tidak boleh menjual ke pengecer semenjak UU Migas ada, SPBU hanya boleh menjual ke end user,\" tuturnya, Sabtu (29/10/2022). Menurut LaNyalla, BUMDes sebenarnya bisa menjual BBM dengan membuka Pertashop. “Tapi, Pertashop hanya menjual Pertamax. Kita harapkan Pertamina memberikan kebijakan lebih. Sehingga Pertashop yang ada di desa juga bisa menjual BBM jenis lain, khususnya subsidi. Sehingga masyarakat desa bisa menikmatinya sesuai dengan harga pasaran,” jelasnya. Untuk beberapa kasus di desa, terutama desa-desa di pegunungan yang susah dijangkau oleh truk Tangki, menurut LaNyalla, masih dimungkinkan untuk diskresi. “Tapi harus ada rekomendasi dari kelurahan lewat bupati untuk pembelian di SPBU melalui drum. Hanya saja mekanisme penjualan ke konsumen, khususnya untuk Pertalite dan Bio Solar, tetap harus tercatat secara digital,” katanya. Untuk kasus Majalengka, LaNyalla mengimbau sebaiknya melalui mekanisme yang sudah ada. Artinya, Kades atau Lurah intens berkoordinasi dengan jajaran di atasnya, termasuk kepolisian untuk menjamin distribusi. “Contoh di Madiun, saat petani membutuhkan BBM untuk mengisi genset yang digunakan untuk air sawah, bupati minta dialokasikan BBM-nya ke Pertamina. Kemudian Pertamina menunjuk SPBU yang boleh menyalurkan BBM-nya,\" terang LaNyalla. (mth/*)
Anies Diteriaki Presiden Saat Peluncuran Buku Sabri Saiman
Jakarta, FNN – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri peluncuran buku biografi tokoh Jakarta Utara Sabri Saiman di Bidakara, Jakarta, Jumat malam (28/20/22). Kehadiran Anies saat memasuki ruangan, sontak membuat keriuhan peserta dan meneriaki Presiden. “Nah ini baru Presiden beneran, Allohu Akbar,” pekik seorang yang hadir. Meski terlambat datang, namun kehadiran Anies di penghujung acara ini kembali hangat. Anies datang mengenakan kostum batik coklat dan seperti biasa tetap segar dan penuh senyum ceria. Kedatangan Anies langsung disambut Sabri Saiman. Menurut Anies, Sabri Saiman adalah sosok yang dalam pergaulan sosial sangat unik, berkarakter dan penuh semangat, terutama di kalangan Jakarta Utara. “Bang Sabri adalah juga sosok yang senantiasa memikirkan orang (dan rakyat) dibandingkan dirinya sendiri,” ungkapnya. Anies juga mengisahkan, sebagian besar hidup Bang Sabri Saiman untuk kerja sosial kepada masyakat. Sehingga wajar selalu menjadi rujukan untuk studi dan pengembangan di Jakarta. Untuk itu pula, kata Anies, sepatutnya kita bersyukur sekali Jakarta Utara punya sosok seperti Sabri Saiman. “Jika Jakarta Utara aman, maka Jakarta juga aman,” nilai Anies. Menurut Bakal Capres RI Anies Baswedan, begitu banyak tokoh yang juga memiki pengalaman panjang dan menarik tapi hanya menempel di badan dan tidak ditulis. Namun, pengalaman orang itu tidak ditulis, sehingga pengalaman itu tidak bisa dipetik hikmahnya. Maka sudah tepat apa yang dilakukan teman-teman Bang Sabri untuk menulisnya. “Apa yang dialami Bang Sabri ini bisa jadi pelajaran kita semua. Kita punya banyak tokoh, tapi saat wafat hanya jadi dongeng saja tidak ada dokumentasi semasa hidupnya,” tuturnya. Anies juga mengungkapkan, ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies adalah sosok terdepan dalam mengutamakan keinginan masyarakat. “Terus terang ini jadi cirinya, saya sering jika bediskusi dengan beliau mejanya ikut bergetar karena gebrakan Bang Sabri apalagi bila berbicara tentang sosial dan kemanusiaan,\" ungkap Anies sambil tersipu. (bunayya saifuddin)
Renungan Sumpah Pemuda: Pemuda, Bangkit Melawan atau Mati Kelaparan!
Persoalannya adalah bagaimana pemuda ini akan mampu menjadi Avant Garde bagi penjaga nasionalisme jika mereka sendiri dihantui kecemasan yang berjangka panjang. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle BERBAGAI berita hari-hari ini bicara tentang Sumpah Pemuda mengharapkan kejuangan pemuda untuk membangun persatuan nasional, sebagaimana yang diharapkan bangsa ini jika merujuk pada sejarahnya, Sumpah Pemuda 1928. Persoalannya adalah apakah pemuda kita saat ini, mempunyai kemampuan untuk berbicara nasionalisme? Atau sebaliknya, pemuda saat ini menjadi beban negara yang harus diselamatkan? Dalam tulisan saya terdahulu, “Gelombang PHK dan Perfect Storm: Buruknya Nasib Buruh Indonesia” (12/10/2022), yang dapat diakses beberapa media online, telah dibahas lebih dari satu juta pengangguran baru selama 9 bulan tahun ini. Hal itu dapat dilihat dari 2,2 juta pencairan JHT. Banyak diantara mereka kaum muda, karena tabungan JHT-nya masih beberapa tahun. Pertanyaannya seberapa besar pengangguran kaum muda? Dalam data bank dunia, https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=ID, pengangguran kaum muda usia 15-24 tahun berada pada angka 16% tahun 2021. Jauh di atas kelompok usia lainnya atau angka total 5,8 % (Februari 2022). Angka usia 15-24 ini berada pada 15,9% pada saat Jokowi mulai berkuasa. Pada saat SBY berkuasa, pengangguran kaum muda usia itu berkisar 26%, turun hampir 10% ketika SBY turun. Artinya, selama Jokowi berkuasa pengangguran kaum muda usia ini tetap begitu saja, secara rerata. Jumlah usia 15-24 berjumlah 21,3 juta jiwa dan usia 15-44 tahun berjumlah 88,61 juta jiwa. Jika kita asumsikan usia muda itu di bawah 45 tahun, maka jumlah usia sangat muda telah memasuki dunia kerja hampir mencapai 25%. Pengalaman buruk mereka sebagai pencari kerja di awal kehidupannya, seperti susah mendapatkan pekerjaan dan gaji yang tidak bisa mencukupi, membuat kemungkinan adanya krisis kehidupan pada hidup mereka kelak. Secara kualitatif sulitnya sarjana mendapatkan pekerjaan dan sulitnya mempunyai penghasilan yang cukup dalam bekerja diuraikan dalam artikel CNN Indonesia (28/10/2022), dalam “Sarjana Susah Cari Kerja, Siapa Yang Salah?” dan “Barisan Para Perantau Muda Ke Jakarta: Sulit Menabung, Dibunuh Sepi”. Memang pemerintah mengklaim telah terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,45 juta selama kuartal Indonesia/2022, namun angkatan kerja baru yang masuk mencari kerja mencapai 4,2 juta, pada saat yang sama (merdeka.com, 9/5/2022). Dari penyerapan naker itu mayoritas pada pertanian, yang hampir 1,9 juta pekerja, lalu sektor pengolahan dan perdagangan, masing-masing 840 ribu dan 640 ribu. Tapi, gelombang PHK yang terjadi saat ini telah menunjukkan secara total terlihat tidak terjadi pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia. Bagaimana dengan pemuda yang bekerja? Pada tulisan terdahulu saya, yang saya singgung di atas, saya sudah membahas temuan “Mekari White Paper”, April 2022 yang dilansir Kompas (10/10/2022), di mana terjadi kemerosotan daya beli karyawan sebesar 74%, 61% tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan 15% saja yang masih punya tabungan jika di-PHK, serta uraian survei Litbang Kemenhub (Kompas, 9/10/2022) tentang penghasilan Ojek online, berkisar Rp 50.000 – Rp 100.000 per hari yang langsung habis dalam sehari. Mereka adalah kaum muda, yang sebesar 40,6% berusia 20-30 tahun. Data kuantitatif ini jika kita sambungkan dengan laporan CNN Indonesia di atas, yang menggambarkan sosok-sosok pekerja muda di Jakarta, yang bertahan hidup tanpa tabungan, namun harus bertahan di Jakarta, karena tidak punya alternatif kerja dengan penghasilan lebih baik, apalagi balik ke desa, tentu lebih semakin nyata, bahwa kaum muda sudah terjebak dalam kehidupan pas-pasan. Kesulitan menciptakan lapangan kerja, sebenarnya juga dapat terlihat dari laporan CNN Indonesia (27/10/2022), dalam judul \"Turun Naik Nasib BLK dan Asa Pemuda Mengejar Mimpi”. Berita ini menggambarkan upaya pemerintah menciptakan pelatihan berorientasi kerja. Di mana disebutkan bahwa dari anggaran yang disalurkan pemerintah pada Balai Latihan Kerja (BLK) di Bandung, Sidoarjo, dan Solo masing-masing Rp 100 miliar hanya mampu menciptakan naker terserap sebanyak 674 orang, 1.257 orang, dan 1.432 orang. Sejumlah 3.000-an orang pekerja dengan anggaran lebih 300 miliar pelatihan menunjukkan susahnya menciptakan “link and match” antara pencari kerja (skill and competence) dan penyedia kerja. Gambaran tentang buruknya nasib kaum muda sudah kita gambarkan. Kita masih melihat ini dalam standar resmi pengangguran. Jika kita bicara riil, maka cakupan defenisi pengangguran dapat diperluas lagi. Jika di Amerika, BPS mereka menentukan angka pengangguran standar dengan ukuran U3, namun ukuran riil dengan U6, angkanya berbeda jauh. Dalam kamus Britannica, “How is the U.S. Unemploynent Rate Calculated”, yang memuat pengertian U3 dan U6 tersebut, disebutkan bahwa angka standar pengangguran Amerika 2022 adalah 4,4%, namun secara riil sesungguhnya 8,7%. Secara umum kita sudah memperlihatkan bahwa kaum muda dan pemuda mengalami persoalan besar bagi dirinya sendiri. Mereka menjadi bagian dari sistem perekonomian kita yang menempatkan mereka sebagai alat produksi semata, yang digunakan untuk memenuhi rumus-rumus pembangunan ekonomi ala neoliberal. Mengapa demikian? Sistem ekonomi kapitalis yang berkembang di Indonesia memang dijalankan dengan prinsip sebagai berikut: pertama, ekonomi harus bertumbuh tanpa memikirkan pertumbuhan untuk siapa. Yang pasti pertumbuhan ekonomi selama ini lebih menguntungkan kaum kapitalis oligarki yang segelintir jumlahnya. Kedua, jika inflasi tidak terkendali, maka pemerintah dan Bank Sentral harus merem inflasi dengan menaikkan suku bunga. Dengan suku bunga yang tinggi uang beredar berkurang. Namun, resikonya adalah PHK. Mengatur inflasi pada tingkat 2-3 % adalah rumusan yang tidak perduli nasib pekerja. Ketiga, Flexicurity. Ini sebuah prinsip di mana hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja diusahakan pada titik kepentingan terbatas sekali. Kapan merekrut pekerja dan mem-PHK dipersilakan pada pengusaha. Ini disebut Flexiblity Labour Market. Aspek Security, yakni kesejahteraan pekerja atau pekerja yang di PHK, diserahkan pada negara. Pengusaha tidak mau terlibat. Pekerja Indonesia sudah masuk pada fase ini, sehingga pekerja tidak punya lagi kepastian hidup dan karir. Bangkit Melawan atau Mati Kelaparan Krisis ekonomi yang akan melanda Indonesia, sudah pasti akan (dijadikan alasan) memperburuk nasib kaum muda pekerja. PHK, pembayaran upah jam-jaman, penurunan upah riil, dan lain sebagainya akan terus terjadi dan bertambah buruk. Banyak orang memprediksi akan terjadi tahun depan. Persoalannya adalah bagaimana pemuda ini akan mampu menjadi Avant Garde bagi penjaga nasionalisme jika mereka sendiri dihantui kecemasan yang berjangka panjang. Ini adalah pertanyaan besar bagi kaum muda ketimbang orang-orang meminta kaum muda menjaga persatuan nasional. Sebab, pula perpecahan nasional selama ini bukanlah tanggung jawab pemuda, melainkan pertarungan politik kaum tua. Tanggung jawab pemuda saat ini adalah merebut Indonesia untuk mereka miliki demi masa depan mereka. Merebut artinya tidak membiarkan Indonesia berjalan tanpa memastikan kepentingan kesejahteraan kaum muda meningkat dan berkelanjutan. Sedangkan memiliki artinya memastikan mereka bukan sekedar buruh murah yang tergantung pada kepentingan segelintir kapitalis pemilik kekuasaan. Di sinilah letak kepentingan kita membicarakan kaum muda dan pemuda kita. Bukan menyerahkan urusan politik perpecahan, isu persatuan dan tetek bengek lainnya. Pemuda harus kita sadarkan untuk bangkit melawan kaum kapitalis atau mati kelaparan. Salam. (*)
Ultimatum Jokowi, Mahasiswa dan Buruh Kembali Bergerak
RASANYA sulit sekali untuk minta Presiden Joko Widodo “turun tahta”, meski demo besar-besaran telah dilakukan oleh mahasiswa, buruh, emak-emak, dan elemen masyarakat lainnya. Tidak kurang juga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah pula memberi penilaian Kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin: NASAKOM, “Nasib Satu Koma”. Ini karena indeks prestasinya “satu koma” saja. Praktis tidak ada satu prestasi pun yang bisa dibanggakan dari slogan “kerja-kerja-kerja” itu. Jokowi – Ma’ruf lebih mengejar pembangunan infrastruktur ketimbang menyejahterakan rakyatnya. Mahasiswa dan buruh pun akhirnya mengancam Jokowi bakal menurunkan massa yang lebih besar lagi. Apakah Jokowi masih bisa bertahan? Berikut ini dialog Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (28/10/2022). Tentang Sumpah Pemuda, 28 Oktober Halo-halo, apa kabar Anda semua? Ketemu hari Jumat ini, ya bersama dengan saya Hersubeno Arif dan Bung Rocky Gerung, dari Rocky Gerung official Forum News Network. Bung Rocky, hari ini tanggal 28 Oktober ya, ini bersamaan dengan hari Sumpah Pemuda dan juga hari ini ada unjuk rasa besar-besaran di Jakarta dan beberapa tempat di kota di Indonesia. Ya, ada kebangkitan kembali semangat Sumpah Pemuda dan justru karena bangsa ini ada di depan pintu gerbang perpecahan. Jadi, kita harus mengingat kembali bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, justru para pemuda ini yang sudah memerdekakan bangsa ini sebelum negara ini merdeka itu. Dan kita ingat bahwa kan janji Sumpah Pemuda itu nusa satu, bangsa satu, dan bahasa persatuan satu. Dia nggak bilang satu bahasa, bahasa Indonesia itu bahasa persatuan di antara bahasa-bahasa daerah yang berbeda itu. Jadi jelas dari awal, filosofi dari Sumpah Pemuda itu kira-kira bunyinya begini: karena kami berbeda maka kami memerlukan persatuan. Jadi, itu pentingnya ontologinya karena kami berbeda, kami memerlukan persatuan. Sekarang, rezim ini justru membalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kan itu konyolnya begitu kan. Jadi, sebetulnya pengertian-pengertian pluralitas itu dari awal dipahami oleh anak-anak muda ini. Mereka tahu bahwa Sulawesi pasti beda wataknya dengan Sumatera, orang Batak beda dengan Jawa, tetapi demi sesuatu di masa depan, dia bersatu. Dengan kata lain, jangan hapuskan perbedaan itu, karena justru adanya perbedaan itu yang membuat mereka bergembira untuk bersatu. Sekarang kami Pancasila, yang lain berarti bukan. Jadi, demi Pancasila semua nggak boleh. Itu kacau kan sebetulnya. Jadi, Pancasila itu harus dianggap sebagai ide yang mempersatukan, bukan ide yang membasmi perbedaan. Itu soalnya tuh. Itu terkait dengan soal Islamofobia. Islamofobia itu seolah-olah menganggap bahwa semua hal yang berbau Islam itu berbahaya buat persatuan. Justru karena ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, segala macam diperlukan merawat perbedaan. Jadi, kita mengingat Sumpah Pemuda dalam upaya merawat perbedaan, bukan memusuhi perbedaan. Itu poinnya. Dan yang lebih penting sebetulnya anak muda cuma bersumpah Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa. Mereka nggak bersumpah satu pajak. Dan kalau kemudian kita proyeksikan sekarang, dengan rendah hati kita mesti bilang bahwa tokoh-tokoh Pemuda dulu, para founding parent kita itu jauh lebih cerdas dan jauh lebih bijak dibandingkan kita sekarang ini ya. Iya betul, karena mereka nggak pernah berkoalisi. Mereka datang dengan indentitas sendiri bahwa kami datang dengan perbedaan tapi kami bangga dengan perbedaan itu. Itu sebetulnya yang mesti dirayakan dalam demokrasi. Kalau sekarang, itu semuanya menganggap ini mesti koalisi demi supaya menghimpun kekuatan. Semua partai itu justru kuat, ngapain ada koalisi-koalisi. Memangnya sistem parlementer, ada koalisi segala macam. Ini sebetulnya etika politik kita dari awal itu paham betul apa itu demokrasi, apa itu pluralitas, apa itu perbedaan. Sekarang nggak ada, jadi harus sama ya. Koalisi ini harus sama, walaupun partai-partai berbeda, tapi kita sama-sama harus tunggu sinyal dari Presiden Jokowi. La itu untuk apa. Bagaimana mental begitu. Tentang Buzzer (Komisari BUMN) yang Mengubah Kata Khilafah Menjadi Khilafuck Dan beberapa hari ini kita kembali diganggu buzzer yang menjadi komisaris. Dan ketika menjadi komisaris juga dia nggak berubah sifatnya dari buzzer, misalnya mengubah kalimat Khilafah menjadi Khilafuck. Itu apa? Kadang-kadang saya bingung. Ini kalau kita biarkan ini ngaco, tapi kalau kita ikut mengomentari kita jadi ikut bodoh, gitu. Itu kalau dia ikut Kongres ‘28 bisa ditempeleng sama anak-anak muda ’28, lo bego banget sih. Bayangkan, misalnya 100 sekian tahun setelah Sumpah Pemuda masih ada kunyuk-kunyuk seperti itu tuh, yang berupaya untuk menyelipkan kebencian dengan framing, dengan frasa-frasa bodoh semacam itu kan. Jadi, kelihatan memang orang ini nggak ada otaknya itu. Mau diapain kan. Dia orang yang gak ngerti, mau ditempeleng juga nggak ngerti kenapa dia harus ditempeleng, mau dihina dia merasa ya sudah memang bagian gua menghina-hina kan. Jadi, ini yang disebut sebagai ,,,, g itu. Bahkan, yang banal pun, yang kejahatan pun dia nggak paham. Dia nggak paham bahwa dia komisaris dari BUMN yang adalah digaji oleh rakyat. Kan itu lembaga negara. Kalau dia anak swasta mungkin dia bisa bilang ya gua kan nggak digaji. Ini Komisaris BUMN, digaji oleh negara lewat APBN, tapi menghina rakyat yang menggaji dia. Mau diapain coba. Itu dalam bahasa filosofi ada namanya nausea, rasa muak dari rakyat tetapi muaknya aneh. Muak lihat orang bodoh. Kira-kira begitu. Ya kalau dia memang sudah susah gitu, mau diapain. Tapi, yang jadi persoalan kok justru malah pemerintah mengangkat dia menjadi komisaris, dan kemudian juga ketika kasus-kasus semacam ini dilaporkan ke polisi justru dilindungi. Itu kan yang jadi persoalan serius malah. Ya, saya bergaul dengan rakyat bawah. Setiap kali saya naik gunung, masuk desa-desa, pasti saya ketemu tukang ojek, penjaga keamanan sekolah, segala macam itu, dan mereka adalah rakyat biasa, rakyat kecil itu, yang punya pandangan politik berbeda dengan Pak Jokowi. tetapi, kalau saya bicara dengan mereka yang orang sering bilang bodoh, enggak. Itu pintar semua, rakyat kecil itu pintar. Mereka paham bagaimana membedakan isu itu kebencian dan kritik itu. Ini komisaris kok bisa dungu. Apapun istilahnya, memang dia dungu sebetulnya, dan itu yang justru akan diselamatkan oleh pimpinan BUMN. Oh, ini nggak begitu, dia begini. Apa? Itu dari segi pernyataan, memilih kalimat saja sudah buruk gitu kan. Jadi, di saat kita justru merayakan Sumpah Pemuda, ada seorang pemuda dungu yang berupaya memecah-belah bangsa. Tentang Gerakan (Demo) Mahasiswa Tetapi, di tengah kedunguan itu kita masih punya harapan karena mahasiswa, terutama dari BEM seluruh Indonesia hari ini mulaibergerak gitu. Dan tuntutan mereka juga sangat substansial karena mereka ingin Presiden Jokowi mencabut omnibuslaw dan kemudian segera mengeluarkan Perpu. Kalau tidak, ini akan unjuk rasa terus-menerus. Dan kita tahu kan dampak dari omnibuslaw itu seperti apa. Iya itu. Dan, disambut oleh buruh. Jadi akan ada gerakan baliklah gitu. Mungkin si Komisaris ini minta ditakar IQ-nya oleh BEM UI. Dan BEM UI tidak pernah anggap, itu barang, bukan orang. Tapi balik tadi pada kritik BEM UI dan itu kemudian diikuti oleh banyak daerah sekarang, menganggap bahwa yang diucapkan oleh BEM UI memang itu proposal alternatif itu. Artinya, kalau negara membiarkan hal-hal yang fundamental itu dilindungi oleh hukum yang dia buat sendiri juga, itu artinya ada hak rakyat untuk terus mempersoalkan. Dan demonstrasi akan berlanjut. Jadi terlihat betul bahwa kemampuan publik untuk membuat kontras bahwa yang dilakukan oleh rezim ini sudah buruk semua tuh. Bahkan, dalam omnibuslaw ternyata ada bagian pasal yang menganulir sifat pidana dari ijazah. Kan hal-hal begituan yang kemudian orang curiga, kalau begitu sudah berlangsung jauh, sehingga kemudian yang kita baca kemarin lawyer-nya Bambang Tri itu atas permintaan Bambang Tri konsultasi menarik kembali kasus itu. Tentu saja orang lantas berpikir ada apa di belakang itu, segala macam alasan teknikalitas, nggak mungkin orang lagi di penjara itu dibawa ke dalam sidang untuk peristiwa yang lain. Itu sebetulnya memang diakali begitu supaya dia nggak masuk dalam sidang kan. Jadi, terlihat bahwa semakin soal ijazah ini ditutup-tutupi itu justru semakin terlihat atau semakin terasa bahaya memang ada yang enggak benar kan. Jadi, apapun, itu entah alasan lawyernya nebis in idem nanti, agar mencegah nebis in idem, tapi publik sudah merasa bahwa kalau begitu ini akan jadi black number lagi nih kasus ini. Jadi, balik pada BEM, BEM melihat semua itu bahwa ada ketidakadilan yang dipalsukan, ada pemerataan yang enggak jadi, ada akumulasi yang berlanjut dengan konsekuensi disparitas, karena semua itu enggak ada satupun di antara anggota kabinet, termasuk presiden, yang IP-nya dikasih dua. Semua di bawah dua. Artinya buruk. Jadi, kalau istana saja buruk, apalagi buzzer-buzzer-nya kan. Saya sebenarnya termasuk orang yang menghindari untuk membicarakan para buzzer ini, karena menurut saya ini pekerjaan mubazir dan mengotori pikiran kita saja. Tapi kalau sudah berlebihan seperti ini, ya mau nggak mau kita mesti membicarakannya. Ya, sekadar untuk melampiaskan kebingungan kita dalam memahami persoalan kok bisa ada sebuah negara dikelola seperti ini. Jadi, semua hal yang diucapkan Presiden Jokowi itu, “nanti kita ada bonus demografi”, apa? Apa deviden yang akan kita peroleh kalau kita nggak kasih investasi baik pada bangsa ini. Jadi, sekali lagi, ada yang masih nikmat untuk menunggu deklarasi-deklarasi capres ini, tetapi secara umum masyarakat menganggap ya adalah, tapi buat apa kita masuk ke dalam kerumitan itu. Ya, putuskan saja Anies Baswedan jadi presiden. Kira-kira begitu. Jadi, orang sudah frustrasi sebenarnya, lu mau ngapain gitu. Walaupun tetap Anies mesti diuji, tapi di benak publik menganggap semuanya bohong begitu kan. Lebih baik proteksi Anies, tapi kemudian Anies juga masuk di dalam jebakan-jebakan tuh. Jadi, hal-hal semacam ini akan terbawa terus, sementara di depan mata kita itu ada ancaman krisis pangan dan energi, Indonesia sudah mau kehilangan kemampuan untuk memproduksi pangan sendiri. Gitu-gitulah. Iya, betul-betul. Untung diingatkan Anda. Saya juga baru baca itu Pak Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengingatkan agar Bulog segera serap produksi gabah dari para petani karena katanya stok beras itu sekarang menipis di Bulog. Ini serius sekali Bung Rocky kalau sampai terjadi. Ya, itu stok kurang itu artinya ya ada betulnya juga di Bulog buffer stoknya itu buffernya dinaikin, tapi sekaligus Menteri Perdagangan memberi sinyal silakan para importir mulai mengimpor. Mendua sebetulnya itu. Tetapi, ya Menteri Perdagangan lebih enak meng-import daripada ngurusin pertanian rakyat. Kalau Menteri Pertanian sih iya, dia pasti ingin beras rakyat itu di-stok di Bulog. Tapi kalau Menteri Perdagangan ya itu nggak ada fee-nya tuh, mending import-lah. Jadi kita mesti waspada kalau, pokoknya kalau kabinet yang ngomong itu soal laporan rakyat, itu mesti waspada. Bisa sebaliknya tuh. (ida/sws)
BEM SI Demo Tutupi Jalan, Orator: Kami Mencari Atensi
Jakarta, FNN – Polisi sempat dorong-dorongan dengan mahasiwa untuk menggeser massa aksi ke pinggir jalan. Pasalnya, BEM SI gelar demo di tengah jalan dan halangi lalu-lintas putaran Air Mancur Thamrin. Akibatnya, kendaraan dari arah jalan Budi Kemuliaan ke arah jalan Merdeka Selatan terhambat. Diketahui, pada Jumat (28/10/2022) terjadi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Selatan. Menurut Koordinator Pusat BEM SI, Muhammad Yuza Augusti, aksi diikuti oleh berbagai kampus dari banyak daerah. Orator pertama, Samsul naik ke atas mobil komando saat polisi melakukan dorong-dorongan dengan mahasiswa. Ia mengaku yang dilakukan mahasiswa bukanlah untuk merusuh dan memprovokasi, melainkan untuk mencari atensi. “Jangan salah teman-teman. Kami di sini bukan untuk merusuh. Tapi ini adalah untuk mencari atensi,” tegas Samsul. Tema demo ini berdasarkan unggahan Instagram @bem_si yaitu \"8 Tahun Kegagalan Jokowi\". Menurut postingan tersebut, banyak sekali isu-isu yang belum terselesaikan. Selama 2 menjabat tidak membawa apapun. (Fer)
Dr. Nurhadi Terpilih Sebagai Ketua APPSANTI Periode 2022-2024
Denpasar, FNN – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) ke-III di UNDIKSHA Denpasar, Bali, yang berlangsung pada 27-28 Oktober 2022 telah memilih Dr. Nurhadi, Mhum, sebagai Ketua APPSANTI periode 2022-2024. Periode sebelumnya APPSANTI dipimpin Ubedilah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Nurhadi adalah Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi yang juga sebagai Ketua Program Strudi (Kaprodi) tersebut di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Solo, Jawa Tengah. Nurhadi telah menyelesaikan S3-nya di University of Innsbruck Astria bidang Antropologi. Pemilihan Ketua APPSANTI berlangsung secara aklamisi. Pimpinan sidang yang terdiri dari Prof. Dr Ferdinan Karebungu, MSi dari UNIMA Manado, Dr. Atika Wijaya, MSi dari UNNES Semarang, dan I Wayan Putra Yasa, SPd, MPd dari UNDIKSHA Denpasar telah memimpin persidangan pemilihan Ketua APPSANTI melalui mekanisme musyawarah mufakat dan secara aklamasi dari seluruh peserta Munas telah memilih empat pengurus inti yaitu Dr. Nurhadi dari UNS Surakarta sebagai Ketua, Dr. Eka Vidya Putra dari UNP Padang sebagai Sekretaris, Dr. Rosramadhana Nasution dari UNIMED Medan sebagai Wakil Ketua, dan Dr. A Octamaya Tenri Awaru dari UNM Makasar sebagai bendahara. Nurhadi dalam sambutannya setelah terpilih sebagai ketua APPSANTI menyampaikan bahwa dirinya akan menjalankan amanah Munas dan akan terus berupaya untuk membuat APPSANTI turut berkontribusi bagi kemajuan dunia pendidikan maupun kehidupan sosial bangsa Indonesia secara umum. “Bismillah saya akan bersama sama bersinergi dengan bapak ibu semuanya untuk menjalankan amanah ini dan terus secara lebih maju meningkatkan peran APPSANTI untuk masa depan dunia pendidikan sosiologi antropologi dan turut berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial bangsa ini,” tegas Nurhadi di tengah forum Munas. (sws)
MUNAS III APPSANTI: Mendikbud Diminta Lakukan Evaluasi
Denpasar, FNN – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) ke-III di UNDIKSHA Denpasar, Bali, yang berlangsung pada 27-28 Oktober 2022 selain mengubah sejumlah pasal dalam AD/ART dan program umum organisasi, juga menghasilkan lima rekomendasi eksternal. Lima rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, mendesak pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan memperhatikan substansi pengembangan kurikulum sekolah merdeka mata pelajaran sosiologi dan antropologi di sekolah menengah atas dengan mengutamakan design masa depan masyarakat Indonesia menuju society 5.0 dengan tetap mengedepankan visi kebangsaan dan keIndonesiaan yang maju dan humanis. Kedua, kepada seluruh stakeholder pendidikan agar menempatkan pandangan-pandangan sosiologis dan antropologis terkait kebhinekaan sebagai bagian utama dalam implementasi kurikulum merdeka di semua jenjang pendidikan. Ketiga, merekomendasikan untuk setiap perguruan tinggi anggota APPSANTI untuk meningkatkan Kerjasama dengan para praktisi pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Keempat, mendesak Kemendikbud agar melakukan evaluasi terhadap Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan membuat kebijakan yang tidak merugikan mahasiswa kependidikan terkait masa depan pilihan profesinya sebagai tenaga pendidik. Kelima, mendesak agar LAMDIK (Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan) melakukan evaluasi terkait besaran biaya akreditasi program studi yang terlalu besar agar proses akreditasi program studi tidak menjadi subjek komodifikasi. I Wayan Putra Yasa, salah satu pimpinan sidang Munas APPSANTI menyebut, pentingnya melakukan evaluasi konstruktif terhadap sejumlah kebijakan pendidikan di era disrupsi saat ini, termasuk evaluasi terhadap LAMDIK. “Saya kira hasil rekomendasi ini baik untuk kemajuan pendidikan, termasuk evaluasi harga Akreditasi Program Studi yang mahal, ini aspirasi mayoritas peserta Munas,” ujar I Wayan Putra Yasa yang juga Kaprodi Pendidikan Sosiologi UNDIKSHA Denpasar. Sebelumnya diberitakan bahwa Munas III APPSANTI berlangsung di UNDIKSHA Denpasr hingga 28 Oktober 2022. (sws)
Inisiasi-Inisiasi “Nekad” Nusantara
Proyek pendirian Pondok pesantren ini sendiri terdorong oleh semangat itu. Nusantara termotivasi melakukan sesuatu, dan “quite big and ambitious”, untuk mengenalkan Indonesia khususnya dalam konteks sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SEKIRANYA Saya ingin menyimpulkan Nusantara Foundation itu dalam satu kata, mungkin kata yang tepat: “determinasi” atau “nekad”? Kata determinasi mungkin terlalu positif. Karenanya saya lebih cenderung untuk memakai kata “nekad”. Memang sejak berdirinya pada bulan September 2013 lalu Nusantara telah melakukan banyak gebrakan yang secara sederhana dapat dilihat berani, bahkan mungkin sangat “nekad”. Penamaan Nusantara itu sendiri sesungguhnya terbangun di atas semangat itu; berani (nekad)? Kata Nusantara di Amerika sangat tidak populer. Orang tidak mengenal apa Nusantara itu. Sehingga penamaan yayasan ini dengan Nusantara riskan untuk tidak mendapat atensi dari masyarakat. Nusantara didirikan pertama kali oleh sekolompok muallaf murid-murid saya ketika itu dengan tujuan utamanya: pengadaan “Muallaf Center” di Kota New York. Dengan dukungan Dompet Dhuafa ketika itu dengan berbagai kegiatan diluncurkan, termasuk kelas-kelas khusus untuk muallaf. Namun di awal berdirinya Nusantara telah menginisiasi sebuah kegiatan yang lagi-lagi terasa “nekad”. Kegiatan itu adalah mensponsori pelaksanaan World Zakat Forum (WZF) bekerjasama dengan Badan Zakat Nasional (Baznas) dan banyak Laznas dari dunia Islam. Hadir di acara tersebut 70 peserta dari 25 negara. Beberapa bulan kemudian Nusantara menginisiasi pelaksanaan Seminar Islam di PBB New York. Seminar yang membahas sejarah dan pengaruh Islam di bumi Nusantara lagi-lagi “nekad”. Hadir sebagai pembicara ketika itu beberapa professor dan ahli Indonesia (Indonesianis) dari beberapa Universitas Amerika. Bahkan dari Indonesia hadir juga Bapak Dahlan Iskan, Aa Gym, dan beberapa tamu lainnya. Berselang beberapa bulan kemudian Nusantara kembali “nekad” mengadakan sebuah acara seminar besar dengan tema: “Challenging extremism together globally”. Hadir sebagai pembicara beberapa professor dan ahli di bidang ini. Salah satunya adalah Prof. Robert Hefner dari Boston University yang sangat populer itu. Berbagai acara “nekad” Nusantara berhasil dilaksanakan, termasuk beberapa kegiatan dialog antar pemeluk agama, out-reach programs (mengenalkan Islam ke beberapa Universitas Amerika), dan beberapa kegiatan sosial/keagamaan lainnya. Bahkan beberapa kali mengadakan “Muslim fashion show” bersama Dian Pelangi, Elzatta, dan lain-lain. Inisiatif “nekad” terbesar Nusantara dimulai pada penghujung tahun 2018 lalu. Langkah ini oleh sebagian orang dianggap tidak masuk akal, minimal over ambisius. Tapi itulah realitanya. Nusantara menginisiasi pendirian pondok pesantren di Amerika Serikat. Dan ini dilakukan di saat Islam mengalami tekanan yang luar biasa di bawah kepemimpinan Donald Trump. Saya tidak membahas lagi inisiatif “nekad” ini di sini. Karena saya yakin banyak yang telah mendengar dan mengenalnya. Walau proyek itu masih dalam proses dan sedang berjalan, tapi berita yang menggembirakan adalah bahwa derap langkah juang itu terus bergerak. Berbagai inisiatif “nekad” juga dilakukan di lokasi Pondok. Termasuk acara-acara sosial, buka puasa, dengan mengundang tetangga-tetangga non Muslim yang belum pernah sama sekali bersentuhan dengan Islam. Juga kegiatan “nekad” boarding school selama dua bulan di tahun 2019 dan 2021 dengan peserta yang harus dibatasi. Program GLP for students dan GLP for Ustadz juga sebuah program kepemimpinan yang terasa “nekad”. Beberapa hari lalu US Department of State (Kemenlu US) meminta Nusantara menjadi host pertemuan antara tokoh-tokoh agama Timur Tengah (Middle East) dan Amerika. Pertemuan ini disponsori oleh Kemenlu Amerika untuk membahas beberapa kemungkinan kerjasama di bidang pendidikan. Diakui Isu Islamophobia dan anti semitisme selalu menjadi tema utama pertemuan itu. Annual talk on the Prophet (pbuh). Di tahun 2019 lalu, persis sebelum terjadi pandemi covid Nusantara kembali menginisiasi kegiatan “nekad” lainnya. Kegiatan itu adalah pertemuan tahunan di bulan Rabiul Awal dengan nama: “Annual talk on the Prophet Muhammad (pbuh)”. Acara tersebut sekaligus dirangkaian dengan penggalangan dana bagi kesinambungan berbagai kegiatan Nusantara, khususnya pembangunan pondok pesantren yang dimaksud. Covid menutup pintu untuk kegiatan ini selama dua tahun (2020-2021). Alhamdulillah di tahun 2022, tepatnya Sabtu 29 Oktober ini Nusantara kembali melangsungkan acara “nekad” itu. Persiapan acara dilakukan dengan lebih matang. Berbagai inisiatif Nusantara yang saya sebut “nekad” ini memang terasa nekad. Selain karena saya sadar dengan segala keterbatasan, baik tenaga SDM dan dana, juga karena keterbatasan kesempatan di tengah berbagai tanggung jawab di kota New York. Acara annual talk Sabtu ini menjadi sangat penting karena selain akan menghadirkan seseorang yang saya sebut “a Muslim by heart”, Dr.Craig Considine, juga akan hadir beberapa pejabat Amerika. Di antaranya anggota Kongress Grace Meng, NY Senator John Lui, NY Rep. David Weprin, perwakilan kantor Walikota dan Kepolisian New York. Tentu akan sangat baik bagi upaya promosi Indonesia jika pejabat perwakilan pemerintah RI juga hadir. Undangan telah dikirimkan kepada semua. Semoga mereka melihat acara ini sebagai ajang yang baik, tidak saja untuk memperlihatkan dukungan kepada warganya. Tapi juga sebuah kesempatan untuk PR dan networking yang saya yakin sangat diperlukan oleh Indonesia di luar negeri. Proyek pendirian Pondok pesantren ini sendiri terdorong oleh semangat itu. Nusantara termotivasi melakukan sesuatu, dan “quite big and ambitious”, untuk mengenalkan Indonesia khususnya dalam konteks sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Bukan dengan kata-kata dan slogan. Tapi dengan aksi dan kenyataan. Kata seorang teman: “jika mereka membangun imej dengan asumsi-asumsi, kita respon dengan aksi dan fakta”. See you all this Saturday, 29 October. Starts at 4:30 PM, ends by 9:30 PM. Venue: Agra Palace: 116-33 Queens BLVD Forest Hills, NY 11735. New York, 27 Oktober 2022. (*)
Langkah Kecil Menuju Revolusi
Langkah kecil perlu menciptakan ilusi perlaha-lahan menggerogoti sedikit demi sedikit. Jangan khawatirkan ketika ada reaksi mereka marah karena itu tanda emosi mereka terlibat. Habisi mereka pada saat masih kecil. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KETIKA Jenderal Charles de Gaulle melarikan diri ke Inggris ia mempunyai satu sasaran – memulihkan kehormatan Prancis, akan memerdekan Prancis. Seandainya de Gaulle mengumumkan niatnya ia pasti sudah dipandang sebagai campuran berbahaya antara ilusi dsn ambisi. Sebagai gantinya dengan luar biasa sabar dengan tetap fokus pada sasarannya de Gaulle menggerogoti sedikit demi sedikit. Kunci untuk menjadikan efektif adalah mempunyai kesadaran yang jelas pada sasarannya, lalu mengidentifikasi area kecil yang harus dikuasai. Untuk setiap gigitan harus mempunyai gigitan yang mempunyai logika strategi keseluruhan, sehingga tidak seorangpun mencium niatnya. Kalau gigitan terlalu besar, tidak akan sanggup menangani dan kewalahan dengan berbagai masalah. Cara kerja strategi: ambil tanpa diskusi dan peringatan – musuh akan bereaksi entah melawan atau memberi kerugiannya tanpa melawan. Ambil yang benar-benar berharga. Mainkan naluri konservatif mereka pada umumnya lebih kuat daripada naluri akuisitif mereka. Melakukan Fait accomply, kuncinya adalah bereaksi cepat tanpa diskusi. Bagian dari konservatifme adalah memilih diskusi yang tidak ada habis- habisnya tanpa mengambil tindakan. Diskusi sudah berlalu sudah tiba saatnya mengambil tindakan adalah kehormatan serta bobot. Semua kita tidak pernah mengetahui kapan Oligarki berdiskusi, semua kekuatan politik dan ekonomi sudah dalam genggamannya. Bahkan gabah (beras) lokal petani sudah dalam kendalinya. Masalah terbesar ada manusia terperangkap pada impian besar hanya impian dan kesulitan fokus pada sasaran dan tidak ada langkah langkah kecil yang diperlukan. Nafsu selalu ingin ada lompatan raksasa menuju sasaran. Dalam dunia sosial (alam) apapun untuk sampai pada besar dan stabil tumbuh secara perlahan lahan. Langkah kecil adalah tindakan berhubungan dengan manfaat psikologis tak terukur, terhubung dengan langkah besar. Langkah kecil bersifat terapeutik (pengobatan) dari pada tindakan. Langsung saja Fait accomply cara terbaik untuk mengambil kendali. Langkah kecil perlu menciptakan ilusi perlahan-lahan menggerogoti sedikit demi sedikit. Jangan khawatirkan ketika ada reaksi mereka marah karena itu tanda emosi mereka terlibat. Habisi mereka pada saat masih kecil. Mustahil akan terjadi People Power atau Revolusi tanpa langkah kecil yang mendahuluinya. (*)
BEM UI Jengkel dan Frustasi, Kinerja Jokowi dan Seluruh Pembantunya Dikasih Nilai Nasakom
BADAN Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin gagal memenuhi janji-janjinya dan menjawab kekecewaan publik. Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang menyatakan, setelah 3 tahun memerintah, Jokowi dan Ma\'ruf sudah semestinya berhenti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kegelisahan bagi publik. “Sikap kita jelas, 3 tahun kepemimpinan Pak Jokowi dan Ma\'ruf Amin, kami merasa cukup sudah berbagai kegelisahan ini sudah hadir, cukup sudah Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis, cukup sudah Pak Jokowi menghadirkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan,” kata Melki. Melki menuturkan, ada 8 isu yang disorot BEM UI dalam evaluasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf yang semuanya masih dianggap belum berhasil. Salah satunya, kata Melki, Jokowi gagal melakukan reformasi kepolisian yang menjadi salah satu misi saat maju sebagai calon presiden pada 2014 lalu. “Salah satu misi Pak Jokowi di dalam Nawacita adalah bagaimana institusi kepolisian dapat menjadi harapan masyarakat dalam mengais keamanan, tapi buktinya justru isntitusi kepolisian malah jadi pihak yang paling berperan dalam hilangnya nyawa-nyawa di Kanjuruhan,” ujar Melki. Ia juga menilai Jokowi gagal menghadirkan pendidikan yang inklusif berkaca dari mahalnya biaya pendidikan tinggi. Terkait isu pendidikan, BEM UI juga menyoroti kebebasan berpendapat di lingkungan kampus yang seringkali dibatasi. “Belum lagi soal reforma agraria, belum lagi soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang belum selesai, dan juga bagaimana komtimen Pak Jokowi dalam menghadirkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan hukum yang berpihak pada masyarakat,” kata Melki. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan BEM UI tersebut? Berikut petikan dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (27/10/2022). Bung Rocky, ini kelihatannya anak-anak UI, BEM UI ini bener-bener lagi marah besar pada Pak Jokowi, marah atau frustasi dengan Pak Jokowi. Karena kemudian disebut ini dikasih semua kabinet ini, nilainya itu, dari Pak Jokowi, Pak Wapres, sampai seluruh menteri dan juga para penegak hukumnya diberi IPK-nya itu cuma di bawah 2. Ini cuma satu koma sekian. Ini nilainya enggak lulus kalau nilainya nasakom gitu. Iya, itu nasakom (nasib satu koma). BEM UI tersebut punya yang namanya Departemen Strategis. Mereka selalu secara rutin mengevaluasi, bahkan rektornya sendiri dievaluasi kok dan rektornya mungkin nol koma itu. Jadi kabinet itu di-wacths. Ada Kabinet Wacht versi UI karena anak-anak UI ini kan juga punya akses ke dalam data, juga punya akses pada politisi-politisi itu. Dosen-dosen mereka yang tajam-tajam selalu bocorkan keadaan gitu. Jadi, semua senior UI itu pasti diakses oleh BEM UI itu. Jadi, dia well inform. Dan, itu yang membedakan BEM UI mungkin dengan daerah. Tetapi, itu satu nafas sebetulnya. Cuma, BEM UI karena dekat dengan Jakarta jadinya lebih mudah untuk mengucapkan ledekan. Tetapi, BEM seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama tuh. Saya sudah ke BEM-BEM di negeri ini juga begitu. Di Mataram, saya ke Mataram, ke Denpasar, Universitas Udayana tuh. Macam-macam itu, di Palu, daerah kecil di Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, mungkin dalam sebulan ini sudah 30 universitas undang saya tuh. Jakarta juga begitu yang swasta-swasta. Semua (BEM) ada dalam suasana yang sama itu, mau menilai, ini Pak Jokowi mau dikasih nilai berapa tuh. Dan semua merasa bahwa memang tidak ada prestasinya itu. Satu-satunya yang terus digenjot adalah soal IKN. Ini mahasiswa juga jengkel, ini bukannya memperbaiki pendidikan malah memperbaiki IKN. Sementara IKN dipromosikan kami nggak boleh kasih kritikan. Begitu kan. Kan mahasiswa sudah menganggap bahwa Jokowi sibuk dengan IKN, enggak peduli dengan pemilu sebetulnya, mau siapapun ganti presiden tetap harus IKN dilanjutkan. Bahkan, sudah dipastikan dalam kalau ada sidang pokok-pokok haluan negara maka IKN akan dimasukkan sebagai ketetapan. Jadi, mahasiswa merasa ini ada urusan apa sih presiden dan kabinet itu, hanya muter-muter dalam soal yang nggak ada hubungannya dengan cita-cita negara. Sementara kondisi masyarakat semakin memburuk. Bahkan, mereka mulai menghitung bahwa IKN itu kan yang untung yang punya tanah di situ. Itu sudah pasti untung. Tiga ratus ribu hektar tanah untuk ibukota negara itu pemiliknya adalah oligarki. Artinya, Presiden Jokowi mau servis oligarki. Kalaupun dibangun di situ proyek-proyeknya juga untuk oligarki. Jadi, semua mahasiswa menganggap hal yang paling berbahaya adalah presiden lupa pendidikan politik dan hanya sibuk dengan mengurus infrastruktur. Nah, itu yang kemudian dibaca dengan baik dalam statistik, lalu BEM UI kasih poin. Jadi, yang bagi kita dampaknya negatif semua. Tentu bereaksilah. Presiden pasti bereaksi berbicara, menteri bereaksi, segala macam akan bereaksi itu. Tapi masyarakat justru memuji itu kan. Jadi, apapun yang terjadi, dalam reaksi balik dari istana terhadap kritik dan dalam meme yang memang serius itu, rakyat merasa memang diwakili suara kita oleh BEM UI. Itu artinya masyarakat daerah juga merasa diwakili oleh seorang mahasiswa di daerah masing-masing. Jadi, sudah terjadi kesepakatan bahwa suara mahasiswa adalah suara emak-emak, suara mahasiswa adalah buruh, suara mahasiswa adalah suara masa depan. Sudah, itu intinya. Itu nggak mungkin dibantah oleh... Nanti juga ada istana suruh bikin survei, lalu dipakai big data segala macam. Nggak ada itu. Karena ini soal legitimasi, bukan soal legalitas. Gitu loh masalahnya. Oke. Dan saya kira ini, kalau kita lihat datanya cukup komprehensifkan. Saya sih baca meme-nya yang mereka buat lengkap seluruh kabinet dapat penilaian gitu. Dan yang menarik, Ibu Sri Mulyani, yang notabene Guru Besar UI juga dapet nilainya 1,7. Sementara kemudian, terutama penegakan hukum gitu, ya Kejaksaan, KPK, Kepolisian, itu nilainya lebih rendah lagi. Kalau Kepolisian dan KPK cuman 1,0 gitu ya. Ini menurut saya cukup kejam juga ya mereka memberikan penilaian terhadap kabinet dan pemerintahan Jokowi. Iya, karena mereka bandingkan, sebetulnya fair betul, mereka bandingkan yang dijanjikan Jokowi, yang dijanjikan Yasona Laoly, Menteri Hukum, ini semua menteri yang pernah berjanji itu gagal, nggak bisa mewujudkan itu. Lalu alasannya covid, alasannya macam-macam. Ya, iya, tapi mereka mesti kasih alasan yang bisa diterima oleh metodologi mahasiswa itu. Di dalam metodologi riset BEM UI, itu adalah apologi. Sebetulnya memang dari awal bohong saja. Jadi covid datang untuk membenarkan kebohongan mereka kan. Kan itu maksudnya. Demikian juga krisis pangan, krisis energi dunia, untuk membohongi supaya mereka selamat, ini kan karena keadaan eksternal atau ada eksternaliti. Enggak. Bukan karena itu. Dari awal arah ke perwujudan janji Pak Jokowi melalui kabinetnya itu gagal semua. Jadi mahasiswa nggak mungkin ditipu oleh headline Humas Istana. Jadi ngaco aja berkoar-koar para juru bicara istana karena diganti sini diganti situ, tetap mahasiswa menganggap kalian itu, satu blok istana, itu sebetulnya minus tuh. Sudah bagus kita kasih 1,7 tuh. Sebetulnya minus kalau dibandingkan dengan janji presiden, ya sudah minus semua kan. Jadi, nanti kan iya, ada infrastruktur yang enggak direncanakan dibuat, enggak ada dijanji dibuat. Itu juga enggak dihitung oleh mereka kan. Jadi, BEM UI hanya menghitung apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi dalam kampanye, itu yang dia evaluasi. Bukan yang enggak dijanjikan lalu tiba-tiba tapi kita sudah bikin ini kan. Iya tapi enggak dijanjikan. Itu artinya, ada kejahatan baru untuk memainkan hal yang tidak dijanjikan. Jadi tetap, logika dari BEM UI atau akademisi umumnya adalah metodologi, enggak ada hubungan dengan kebencian di situ. Dan nggak berlebihan kalau kita misalnya menilai Ibu Sri Mulyani itu bakar duit negara karena kita lihat sekarang kan kemarin ada data terbaru angka hutang kita sampai sekarang ini sudah tembus sampai 7.420 triliun ya. Dengan begitu, kalau rasio pembayaran pokok dan hutangnya itu sekarang sudah tembus sampai 1000 triliun. Bayangkan itu pendapatan kita cuma berapa gitu, cuma 2000 sekian, APBN kita 3000 sekian. Jadi, sekarang ini kira-kira pendapatan kita itu, untuk membayar bunga dan pokok hutang saja sudah lebih dari 40% dari pendapatan kita. Dan, hampir dipastikan bahwa kita ini hanya bisa membayar pokok dan bunga hutang itu dengan hutang baru. Nah, itu yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan nanti. Jadi, berhutang baru untuk membayar bunga dan pokok kan? Atau mau siapa pun presidennya. Itu justru yang yang akan diingatkan oleh BEM. Jadi, BEM bukan sekadar mengingatkan Sri Mulyani, Jokowi, Laoly, Kejaksaan dan segala macam, BEM juga mengingatkan beban yang akan ditanggung oleh presiden baru. Kan nggak mungkin itu, kecuali dengan gampang Anies dan Ganjar atau siapa pun yang menjadi presidennya nanti mengatakan oke. Kita akan minta supaya internasional membatalkan. Nggak bisa. Karena ini perjanjian-perjanjian yang ada MoU dan akan dinyatakan sebagai liabilitinya adalah negara, yang akan jadi tanggungan adalah aset negara. Kan investor melihat Indonesia masih bisa digaruk sumber dayanya. Jadi, sekali lagi, ini hutang yang akan dibebankan pada 4 hari pertama presiden baru 2024 itu. Jika terjadi di luar 2024, lebih mudah untuk negosiasi dengan internasional bahwa ini ada force majeure. Dan itu artinya rakyat tidak menghendaki galang gulung hutang yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Tapi itu juga sulit karena kan tetap orang mau melihat ini muluslah pergantian kekuasaan. Justru kalau mulus maka bebannya jadi berat buat presiden berikutnya kecuali ada eskip yang mengatakan bahwa presiden di depan tidak boleh diikat oleh presiden yang sekarang. Justru semua partai yang ingin mencalonkan presiden mesti kulonuwun pada Pak Jokowi. Itu anehnya Indonesia, sudah bebannya besar, tapi masih minta izin lagi pada petahana. Petahana ya yang bikin kesulitan pada kalian. Kan itu dungu namanya. Kalau dulu ada istilah gali lubang tutup lubang, sekarang nggak cukup gali lubang baru ini. Karena saya kira gali dua lubang baru itu untuk menutup satu lubang lama gitu yang terjadi. Iya, itu memang terasa dan ajaib memang, ini mereka yang masih kasak kusuk buat cari koalisi. Apa sebetulnya poinnya? Jadi, rakyat mesti kita didik bahwa ini semua akan terjebak di dalam beban yang ditinggalkan Presiden hari ini nih. Karena itu, bikin kontras, supaya publik internasional juga kalau negonya gampang nanti. Kan kalau misalnya Anies mengatakan kami akan beda dengan Pak Jokowi, nah publik akan maafin, publik internasional atau investor internasional kemudian akan oke, karena Anda akan berbeda, kami kasih diskon. Tapi kalau Anda hanya penerus utang Jokowi maka beban hutang itu akan ditagihkan kepada Anda. Ini juga tim Anies Baswedan rada kurang berpikir membayangkan itu. Bung Rocky, saya mengamati, dalam situasi semacam ini saya melihat ada kesan Pak Jokowi itu, saya tidak tahu apakah beliau tidak paham atau beliau teraliminasi dari realitas gitu? Kenapa saya tanyakan ini, terutama soal ibukota baru, itu kan ternyata pak Jokowi tetap memaksakan dan kemarin misalnya naik kapal patroli TNI gitu, beliau menyusuri jalur logistik IKN, dan sebagainya. Loh, beliau tahu nggak sih bahwa IKN terancam batal tidak terlaksana. Tapi beliau kemudian melakukan hal semacam itu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada Presiden kita ini. Dia menunggangi imajinasi dari pendukung-pendungkungnya yang juga sebetulnya, yang namanya imajinasi itu delusinya lebih besar daripada faktanya. Jadi semua pendukung Jokowi membayangkan memang akan terjadi, kenapa? Karena mereka sudah lihat laptop Pak Jokowi yang benar-benar keren. Demi masa depan, kita tahu bahwa IKN itu keren betul. Itu kayak kota di masa depan. Tapi itu di laptop kan. Kalau saya dengar dengan orang-orang yang bahkan intelektual yang ada di daerah-daerah itu merasa hebat betul ya. Iya, tapi itu di laptop. Bagaimana di-breakdown yang di laptop itu menjadi proposal bisnis. Wong semuanya kabur kok. Jadi, Pak Jokowi sebetulnya realitas baru yang dia bayangkan itu, itu juga disponsori oleh semacam ya dihipnosis, semacam ide palsu dari para pendukungnya itu. Pak Jokowi pun merasakan kami saya masih didukung oleh relawan masih menganggap. Ya, masuk akal secara estetik, tapi secara finansial itu nggak bisa tuh. Jadi, kelihatannya kan orang nggak paham bahwa ibukota baru akan dibangun di lahan sekitar 250-300.000 hektar. Lalu orang bertanya, itu lahannya siapa? Lahannya negara? Bukan. Itu lahan dari oligarki yang sudah ada kelihatannya, ada HPH, ada tambang segala macam itu. Itu kan akan dihitung sebagai kalau dijual kan dibeli negara kan itu dihitung habisnya. Jadi, sebelum IKN itu jalan dan pasti setelah jalan dia bubar, tanah-tanah itu sudah diperoleh transfernya ke oligarki. Kan itu yang diriset oleh masyarakat sipil sejak setahun lalu bahwa yang diuntungkan pertama adalah pemilik tanah yang menyewa dari negara dibeli lagi oleh negara dengan harga tinggi itu karena faktor bisnis. Yang kedua, begitu mulai dibangun relasi negara dengan oligarki ini juga yang akan menentukan siapa yang akan membangun. Jadi, semua hal yang ada di atas kertas itu akhirnya kita pastikan IKN itu adalah ibukota oligarki. Lalu kita siapa? Kita disuruh bayar pajak untuk membiayai 30-40% dari IKN itu kan? Kan itu yang mestinya masuk di kepala kalangan aktivis atau LSM atau intelektual analis-analis, bahkan di daerah-daerah yang ada kampusnya. Tapi, nggak bisa berpikir rasional karena dihipnosis oleh realitas palsu yang digambarkan oleh Presiden Indonesia di 2045 akan punya Ibukota yang kira-kira bertetangga dengan surga. Jadi disebutnya apa Bung Rocky, hiperealitas atau apa disebutnya. Boleh disebut hiperialitas, tapi dalam psikologi namanya itu disebut delusi. Membayangkan sesuatu yang nggak mungkin. Kalau ilusi masih mending tapi ini delusi, hal yang pasti nggak mungkin tapi dibayangkan mungkin supaya tetap pada attachment dengan Presiden Jokowi kan. Itu sama dengan kita merasa mesti ada attachment dengan Bung Karno, nanti Bung Karno jadi otoriter di ujung hidupnya. Tetapi tetap Bung Karno adalah hebat, iya hebat kira-kira di awal kemerdekaan. Setelah itu beliau setelah ‘59 jadi otoriter. Tapi, bagian otoriter dari Bung Karno enggak mau dilihat, lalu kita pergi terus menganggap Bung Karno hebat-hebat-hebat. Itu delusi namanya. Kan sejarah mestinya ada faktanya, Soekarno hebat tetapi di ujungnya dia jadi buruk. Itu yang mesti kita tetapkan sebetulnya. Kita enggak menghina Bung Karno, dia adalah Bapak Proklamasi, tapi di ujung dia jadi otoriter. Demikian juga Jokowi, di awal dia menjanjikan pro rakyat, di ujung dia pro oligargi. Kan itu mesti dipisahin kan. Nah, kalau itu disambung terus namanya delusi. Itu orang sakit jiwa sebetulnya ya, yang membayangkan bahwa presiden Jokowi masih sama seperti di awal waktu dielu-elukan. Dan enggak ada satupun mulai dari Esemka, kalau kita sebut kira-kira ada 300 kebohongan. (sof/sws)
Sumpah Pemuda?
Sentimen-sentimen primordial kesukuan justru mulai marak akhir-akhir ini. Langkah ini adalah sebuah langkah mundur, jika bukan pengkhianatan, Soempah Pemoeda. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya. @Rosyid College of Arts HARI ini, 28 Oktober 2022, kita mengenang Soempah Pemoeda 94 tahun silam. Peristiwa itu menandai kelahiran sebuah bangsa baru, yaitu Bangsa Indonesia. Segera perlu dicermati bahwa Bangsa Indonesia tidak lahir secara alami, tapi buah imajinasi anak-anak muda dari berbagai suku yang tinggal di sebuah bentang alam yang semula disebut sebagai Hindia-Belanda. Imajinasi tersebut kemudian disebut anak-anak muda itu sebagai bangsa Indonesia. Peristiwa Soempah Pemoeda itu dengan demikian melahirkan dua imajinasi baru : bangsa sebagai entitas baru yang melampaui suku, dan Indonesia yang menggantikan Hindia-Belanda. Peristiwa itu sangat penting karena terbukti kemudian memungkinkan Proklamasi Kemerdekaan bangsa terjajah itu 17 tahun kemudian oleh Soekarno-Hatta. Imajinasi para pemoeda itu yang menjelaskan mengapa Emanuel Macron tidak lama ini mengkhawatirkan kemunduran Barat sebagai kekuatan imajinasi yang selama 200 tahun lebih mendominasi dunia. Macron mengatakan bahwa konflik Rusia-Ukraina merupakan bukti pengeringan imajinasi Barat vis-a-vis Timur yang dengan susah payah didaku oleh China. Permusuhan NATO vs Rusia adalah blunder geostrategi karena membiarkan AS untuk mendorong terus permusuhannya dengan Rusia itu sebagai permusuhan Barat dengan tetangga dekat Eropa sendiri. Rusia semakin menempatkan diri sebagai Eurasia karena dimusuhi terus-menerus oleh NATO. Kejadian Kamis pagi kemarin di sebuah SMA swasta di kawasan Juwingan Surabaya menjadi penting bagi saya dalam memaknai Sumpah Pemuda hari ini. Bersama istri dan juga Kepala Sekolahnya, kami menyaksikan putra-putri SMA Kertajaya bercerita tentang foto-foto di sekitar rumah mereka yang mereka ambil sendiri beberapa waktu sebelumnya. Rumah-rumah pemuda-pemudi ini tersebar luas sejak di Jojoran, Sidotopo, Benowo, Menganti, hingga Gubeng Kertajaya. Beberapa diantaranya tinggal di Homesantren di kawasan Tambaksari. Rumah-rumah itu pada umumnya sederhana, dalam kampung yang padat penduduk. Rico yang tuna netra tinggal di Homesantren. Sebagian lagi yatim atau bahkan yatim piatu seperti Yunita yang bercita-cita jadi dokter. Zuhair yang tinggal di sekitar Gelora Bung Tomo berkisah tentang mengintip pertandingan sepakbola dari atas loteng rumahnya. Bercerita di depan teman-temannya tentang rumah mereka masing-masing beserta kenangan indah bersama keluarga adalah sebuah proses memaknai pengalaman sebagai imajinasi yang dikonstruksi kembali. Belajar adalah proses memaknai pengalaman sebagai imajinasi, sebagai dongeng. Banyak yang tidak menyadari bahwa bangsa ini, dan juga Indonesia adalah dongeng kolektif, sebuah imagined community, bukan in factu, tapi in statu nascendi yang terus dilahirkan dalam imajinasi. Begitu imajinasi kolektif para pemuda ini hilang, maka hilang pula bangsa dan Indonesia. Begitulah tingkat kerapuhan bangsa Indonesia ini. Tentu sangat berbahaya sekali jika para penguasa dengan sembrono memberi pengalaman buruk berbangsa dan bernegara melalui berbagai maladministrasi publik di mana banyak hukum dibuat bukan untuk kepentingan masyarakat kecil, tapi untuk mempertahankan kekuasaan para elit politik dan segelintir taipan. Hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pendidikan melalui persekolahan massal paksa dijadikan instrumen pencetakan buruh trampil bagi kejayaan invetasi para pemilik modal asing dan kaki tangan domestiknya. Pemilu hanya menjadi istrumen transfer bersih hak-hak politik publik pemilih ke para elit partai politik, bukan untuk memastikan siklus kepemimpinan yang semakin meritokratik yang menghasilkan pelayanan publik yang semakin pula memberdayakan, mencerdaskan, dan memerdekakan bangsa ini. Polarisasi yang makin tajam antara kelompok cebong dan kampret alias kadrun tidak bisa dibiarkan menghancurkan imajinasi kolektif bangsa ini. Sayang sekali rezim saat ini justru memelihara tidak sedikit kanker medsos buzzer bayaran untuk mempertajam keterbelahan bangsa ini. Jika Sumpah Pemuda membuka sebuah spektrum baru bagi barisan suku-suku yang menjadi sebuah bangsa baru, rezim oligarki saat ini justru menempuh jalan sebaliknya: membiarkan keterbelahan ini untuk tetap berkuasa sambil menjadi kaki tangan kekuatan-kekuatan nekolimik asing. Sentimen-sentimen primordial kesukuan justru mulai marak akhir-akhir ini. Langkah ini adalah sebuah langkah mundur, jika bukan pengkhianatan, Soempah Pemoeda. Kegiatan Zuhair, Yunita, dan Rico dkk bercerita di depan kelas di sebuah kampung di Surabaya itu penting dari perspektif pemuda Indonesia saat ini. Di kampung Peneleh yang tidak jauh dari Juwingan, dulu HOS Tjokroaminoto mulai membangun imajinasi kolektif bangsa ini bersama Soekarno muda. Ingatlah bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah imajinasi kolektif yang rapuh. Pemuda Indonesia saat ini, sejak millenials sampai Gen-Z tidak boleh membiarkan diri menjadi korban kemiskinan imajinasi segelintir orang yang sok berkuasa. Jemursari, 28 Oktober 2022. (*)
Wanita Berjilbab Masuk Istana: Taktik “Etok Etok”
Jangan direspon atau kalaulah akan direspon beritahu, dugaan sinetron ini mereka sedang latihan saja. Mereka sering tidak menyadari melakukan taktik yang sama pada kondisi-kondisi yang berbeda itu kesalahan dan fatal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DIKATAKAN oleh Prof Din Syamsuddin: Istana tersebut ia anggap sebagai self fulfilling prophecy atau perkabaran tentang sesuatu yang bakal terjadi. Masyarakat luaspun sudah paham paska Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko singgung tentang radikalisme, tidak makan waktu lama akan ada kejadian etok-etok (pura-pura) sebagai pembenaran atas ucapannya. “Membatasi diri dengan taktik yang itu-itu saja tidak selalu perlu. Kalau mampu beradaptasi terhadap keadaan, kita akan lebih dapat melepaskan diri dari bahaya” (Fables Aesop). Kesalahan fatal adalah mengganggap sukses dengan taktik yang sama pada keadaan yang sudah berubah. Dalam forum kajian politik Merah Putih, peristiwa wanita berjilbab berusaha masuk Istana – bukan topik penting sekalipun dengan kelakar tetap dibahas sekenanya dengan super santai. Seorang wanita yang \"berjilbab dan berhijab\" disertai cadar berjalan di depan Istana Merdeka. Tiba-tiba di depan gerbang utama dia menodongkan pistol FN ke arah seorang Paspampres. Polisi lalu-lintas yang bertugas di sekitar Istana lantas segera mengamankan perempuan tersebut. Kini yang bersangkutan berada di Polres Metro Jakarta Pusat, dan menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran kasus ini “masih didalami”. Dugaan kuat pengulangan taktis yang sama dengan kejadian wanita berjilbab yang tiba-tiba menerobos Mabes Polri di Jl Trunojoyo. Rakyat lebih cepat cara mendalaminya bahwa itu hanya sekedar mainan. Kesan pendapat netizen di medsos bahwa yang bersangkutan hanya bermain-main menodongkan senjata. Dugaan kuat pistol mainan dan sama sekali tidak terdengar ada tembakan. Terlalu sering munculnya skenario yang sama orang stres, gila atau gemblung jadi-jadian. Terkesan semuanya hanya skenario siapa yang menjadi peran action-nya di pintu gerbang Istana dan siapa Paspampres yang harus pura-pura beraksi cepat merespon satu paket rekayasa yang biasa dengan taktik yang sudah usang tidak menyediakan keadaan yang sudah berubah. Sangat mungkin hanya untuk mengalihkan tekanan isu ijazah palsu yang sangat kuat menerpa Istana. Apalagi Presiden Joko Widodo barusan salah counter attack dengan mengatakan ijazah tidak penting, yang penting skill. Pernyataan itu jelas sangat fatal. Spontan rakyat mencibir dengan sindiran tersebut, “itu benar skill menipu, bohong-bohongan dll. We…” Framing ke sentuhan tuduhan stigma dan radikalisme akan coba ditiupkan kembali atau setelah Moeldoko menyinggung politik identitas, dan skenario pelaku harus memakai jilbab bisa saja dalam paket skenarionya. Hanya itu kecil arahnya nyasar ke sana. Drama diupayakan ke arah islamophobia bisa terjadi, tetap saja sasaran jangka pendek agar masyarakat beralih perhatian ke istana terkait ijazah palsu bagaikan bom nuklir yang jatuh di istana. Sangat mungkin kalau test the water ini gagal sesuai tujuan akan ada plan skenario baru semata untuk menolong istana dari serangan peluru ijazah palsu yang sudah dicoba terus-menerus di-counter tetap gagal total. Kalau skenario perempuan bercadar gagal menarik dan mengalihkan isu ijazah palsu, maka peristiwa itu akan segera di senyapkan, plan lanjutan harus dihidupkan pada penangkapan teroris jadi-jadian tetap dalam kendali skenarionya. Antisipasi atas kejadian dengan taktik yang selalu sama, terlalu vulgar dan abal-abal diduga dan terduga kuat hanya main-mainan dan dagelan. Jangan direspon atau kalaulah akan direspon beritahu, dugaan sinetron ini mereka sedang latihan saja. Mereka sering tidak menyadari melakukan taktik yang sama pada kondisi-kondisi yang berbeda itu kesalahan dan fatal. Cara yang sama, taktik etok-etok atas kejadian tersebut sudah ada dalam memori kamus rakyat itu kekonyolan yang sia-sia. (*)
Marak Kasus Ginjal Anak, Partai Buruh Akan Gelar Aksi di Kemenkes
Jakarta, FNN – Partai Buruh dan Serikat Buruh akan menggelar demonstrasi di kantor Kementerian Kesehatan. Menurut Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam siaran persnya pada Selasa (16/10/2022), mereka menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Kesehatan pada Jumat (28/10/2022) pukul 10.00 WIB. Aksi unjuk rasa itu adalah bentuk protes dan keprihatinan atas maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak yang telah menelan 143 korban tewas. Partai Buruh juga mendesak tanggung jawab kepada seluruh institusi atau fasilitas kesehatan di dalam negeri dan membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap apa yang terjadi. “Kami minta agar dibentuk tim nasional pencari fakta terhadap melayangnya 143 nyawa anak anak,” ujar Said Iqbal. Partai Buruh dan organisasi Buruh juga mendesak agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito untuk mengundurkan diri. “Ini ada ratusan nyawa melayang, tetapi mereka yang bertanggungjawab seperti tidak merasa bersalah,” tegasnya. (Rac)
Kate Victoria Lim Tanya Jaksa Agung Terkait Proses Hukum KTP Ganda di Kanal Uya Kuya
Jakarta, FNN – Kate Victoria Lim gadis 15 tahun, anak pengacara Alvin Lim, ketika diwawancarai Uya Kuya menyampaikan keluh-kesah dan aspirasinya terkait penegakan hukum di Indonesia. Hal ini imbas dari ditahannya Alvin Lim dari dugaan \'ikut serta\' memalsukan KTP. Dalam podcast Uya Kuya, Kate mempertanyakan kenapa hal yang sama terkait dugaan KTP palsu atas nama ST Burhanudin dengan 3 tahun lahir berbeda, justru tidak pernah diproses atau diselidiki oleh pihak berwenang padahal, Alvin Lim sudah membuat laporan resmi ke Jamwas terkait KTP aspal milik Jaksa Agung ini. Kate mempertanyakan kenapa ada perbedaan penanganan kasus dugaan KTP palsu yang digunakan oleh Jaksa Agung? “Aneh, pejabat negara ditanyakan perihal dugaan KTP palsu, bukan dijawab/ klarifikasi, malah dikriminalisasi oleh oknum aparat? Ayah saya divonis 4,5 tahun untuk kerugian 6 juta perak, sedangkan Pinangki terima gratifikasi milyaran, hanya vonis 4 tahun. Apakah Adil?” tanyanya. Kate Victoria Lim menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya, ayahnya dikriminalisasi. Sebelumnya juga Alvin Lim sempat ditahan 9 bulan atas sangkaan penculikan anak. Padahal Alvin Lim hanya mengambil Kate, anak kandungnya sendiri dari rumah orang lain. Alvin Lim yang terkenal vokal, disebut Dahlan Iskan sebagai pengacara paling berani menghajar polisi dan jaksa serta membela masyarakat yang menjadi korban investasi bodong. Prestasinya antara lain, mengawal kasus Indosurya hingga Henry Surya ditahan. Bahkan, berani membongkar modus P19 mati Kejaksaan yang sempat membuat Henry Surya lepas demi hukum. Kate Victoria Lim, selaku putri tunggal Alvin Lim, sejak ayahnya ditahan mulai aktif bersuara meneriakan keadilan. Bahkan ikut dalam orasi di depan gedung MA dan Kejagung meminta agar ayahnya dibebaskan. Karena menjadi korban kriminalisasi. Gerakan Alvin Lim dan Kate Victoria Lim mendulang dukungan masyarakat luas yang mayoritas merasakan dampak buruknya penegakan hukum di Indonesia. (mth/*)
Era Meritokrasi Pemilu 2024 Anies Antitesa Jokowi
Tentu pada 2024 nanti suksesi kepemimpinan akan beda dengan 2019, sebab pertarungan kepentingan akan sangat tajam dan akan menghalalkan segala cara. Sebab ini soal hidup matinya kelompok oligarki bisa jadi keris Empu Gandring akan mewarna perhelatan perebutan kekuasaan. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila PILPRES masih tahun 2024. Ketika ada partai yang mendeklarasikan calon Presidennya, partai besar PDIP menyoroti langkah Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau Capres 2024. Langkah NasDem sebagai partai koalisi pemerintah itu dinilai PDIP tak sesuai etika politik yang diharapkan, karena Anies selama ini diketahui memiliki pandangan berbeda dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam politik itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Pandangan politik berbeda ya memang harus berbeda dan itu sudah menjadi kehendak rakyat. Mengapa, sebab rakyat ingin kembali pada tujuan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan cita-cita negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menjadi ribut di koalisi pendukung PDIP ketika ada yang mengatakan Anies adalah antitesa Jokowi. Mengapa harus baper dan langsung marah, bukannya kontestasi pilpres itu adu konsep menawarkan apa yang dikehendaki rakyat? Bahkan harusnya memang calon bisa menawarkan antitesa dari Inkamben, misal selama ini banyak janji-janji yang tidak ditepati ya antitesanya buat janji- janji yang ditepati, selama ini diatur oleh oligarki, ya buat antitesanya negara ini merdeka tidak tergantung oligarki. Utang yang sudah menggunung ya buat antitesanya tidak lagi hutang yang sembrono. Menjual aset-aset negara seperti PLN ya buat antitesanya bahwa pemerintah berdaulat atas energi, korupsi yang merajalela ya antitesisnya korupsi dihabisi sampai keakar-akarnya. Kepolisian yang sudah berada di titik nadir ya buat antitesanya supaya Kepolisian bermartabat. Memperbaiki negeri ini dari keterpurukan perlu antitesa untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi. Pada Pilpres 2024 sudah saatnya politik Indonesia berubah, pemimpin harus terapkan Meritokrasi tidak lagi karena KKN, atau dinasti politik, dan asal-usul tidak jelas rekam jejaknya. Pemimpin harus terukur dan mempunyai kemampuan yang bisa ditelusuri rekam jejaknya. Istilah Meritokrasi (merit, dari bahasa Latin: mereō; dan krasi, dari bahasa Yunani Kuno: κράτος kratos, \'kekuatan, kekuasaan\') adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. 1. Kemajuan dalam sistem seperti ini didasarkan pada kinerja, yang dinilai melalui pengujian atau pencapaian yang ditunjukkan. 2. Meskipun konsep meritokrasi telah ada berabad-abad lamanya, istilah ini sendiri diciptakan pada tahun 1958 oleh sosiolog Michael Dunlop Young dalam buku distopia politik dan satirenya yang berjudul The Rise of the Mercy. Bangsa ini tidak bisa lagi dipimpin dengan pemimpin yang tidak jelas rekam jejaknya dan harus berani menegakkan kebenaran terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan pendiri negara bangsa ini yaitu Pancasila dan UUD 1945 asli. Saya sering dengar pidato Aneis Baswedan yang mengatakan bahwa hutang kita mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pernyataan sepert ini tidak sederhana, sebab mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak mungkin diletakkan pada sistem Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan antitesa dari Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Artinya, tidak ada jalan lain mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau tidak kembali pada Pancasila dan UUD 1945 yang asli. Artinya, sistem MPR harus dikembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, dengan GBHN-nya dan presiden mandataris MPR. Tentu pada 2024 nanti suksesi kepemimpinan akan beda dengan 2019, sebab pertarungan kepentingan akan sangat tajam dan akan menghalalkan segala cara. Sebab ini soal hidup matinya kelompok oligarki bisa jadi keris Empu Gandring akan mewarnai perhelatan perebutan kekuasaan. Antara Pendawa dan Kurawa, antara kaum akal sehat melawan akal dengkul. Tetapi saya yakin bahwa era kengawuran dan pengkhianatan terhadap negara proklamasi akan berakhir. Allah akan turun tangan, sebab negara ini didirikan berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, didirikan, dan dipertahankan dengan resolusi jihad yang penuh dengan panjatan doa-doa para ulama sesepuh bangsa ini. Tentu Allah tidak akan membiarkan negara ini hancur-lebur. (*)
Operasi Intelijen di Muhammadiyah dalam Muktamar Agar Jangan Memilih Pengurus yang Kritis pada Rezim
Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Ustadz Kampung dan Ketua LDK PWM DKI DI setiap Ormas pasti ada operasi intelijen jika mau Muktamar atau semisal dengan itu agar tidak mengakomodir para pengurus Muhammadiyah yang kritis pada pemerintah. Operasi intelijennya diantara lain mulai mengumpulkan beberapa peserta di beberapa propinsi yang akan ikut Muktamar kemudian di-briefing oleh pengurus pusat yang jadi kacung penguasa agar para peserta jangan memilih pengurus lama yang kritis pada rezim penguasa yang suka menangkap Ulama. Para pengurus pusat yang diincar itu saat ini, yakni diantara lain Ayahanda Anwar Abbas, Ayahanda Busro Muqoddas, Ayahanda KH Muhyidin Junaidi, dan Ayahanda Dahlan Rais (adik dari Amin Rais). Untung di Muhammadiyah pakai sistem Kolektif Kolegial. Jadi kelompok yang akan intervensi di Muhammadiyah gak bisa bermain. Sebagaimana mereka suka bermain dalam pemilihan ketum dan pengurus Ormas lain. Para penghamba penguasa itu hanya bisa seperti di atas itu. Main di tiap-tiap provinsi berkolaborasi dengan pengurus yang bisa dijadikan alat penguasa untuk menyingkirkan mereka-mereka yang tidak disukai rezim laknatullah. Yah kalau para kader Muhammadiyah bila gak sayang pada Muhammadiyah maka akan ikut saja apa yang dimauin rezim. Bagi mereka slogan Hidup-Hidupkan Muhammadiyah Jangan Cari Hidup di Muhammadiyah gak berlaku lagi. Yang ada banyak-banyak cari jabatan di Muhammadiyah agar bisa numpang hidup di Muhammadiyah. Kalau itu yang terjadi maka ke depan Muhammadiyah akan jadi Fosil hanya enak jadi bahan cerita pernah ada Ormas yang sangat kaya dengan AUM (Amal Usaha Muhammadiyah)-nya yang bejibun tapi diurus oleh orang-orang yang gak amanah. Kita tulis ini karena kita kader sejak dari rahim ibu kita yang dulu dari NA sampai \'Aisyiyah. Jadi kita gak mau Muhammadiyah jadi Bancakan orang-orang yang tamak dan rakus numpang hidup di Muhammadiyah. Kita Bukan Ormas Anti Pemerintah. Pemerintah itu wajib dibantu agar tidak salah jalan dalam membawa bahtera NKRI. Salah satu cara membantu itu dengan menghidupkan Budaya Kritis. Supaya kelihatan di Muhammadiyah kita punya Otak karena suka berdebat dengan argumen bukan dengan sentimen. Mari kita tunjukkan kepada pencinta rezim laknat bahwa kita gak bisa dibeli dan diatur dengan cara memilih suara terbanyak pada orang-orang yang gak disukai rezim. Ada anak muda potensial yang telah jadi Profesor yang bisa jadi Nakhoda Baru di Muhammadiyah yakni Prof. Dr. H. Abdul Mukti, MA. Muhammadiyah harus di-reshuffle. Pengurus yang sudah tua-tua yang sudah udzur silakan Mundur. Berikan kesempatan Kader Muda yang belum Terkontaminasi dengan rezim laknat. Selamat bermuktamar. Jangan sampai kita kehilangan JATI DIRI kita sebagai warga persyerikatan. Nasrum Minallah wa Fathun Qoriib. Wallahu A\'lam ... KiranaRSCM, 271022. (*)
Menempa Daya Muda
Dengan menggali modal sejarah, kita bisa bercemin bahwa peristiwa Sumpah Pemuda bisa dilukiskan sebagai ekspresi pembongkaran kreatif (creative destruction). Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia INDONESIA tanpa komitmen memberdayakan kaum muda ibarat pohon melupakan akarnya. Menulis dalam majalah pengobar kemajuan, Bintang Hindia (volume no. 14/1905: 159), Abdul Rivai mendefinisikan “kaum muda” sebagai “semua orang Hindia [muda atau tua] yang tak lagi berkeinginan untuk mengikuti aturan kuno, namun sebaliknya bersemangat untuk mencapai rasa percaya diri melalui pengetahuan dan ilmu”. Munculnya istilah “kaum muda” sendiri merefleksikan usaha intelektual dari kaum inteligensia baru untuk menemukan batas imajiner antara diri mereka dengan aristokrasi tua dengan cara mengkonstruksi penanda beda bagi kedua kelompok tersebut. Anggota bangsawan “tua” disebut “bangsawan usul”, sedangkan anggota bangsawan “muda” disebut “bangsawan pikiran”. Pada terbitan pertama majalah yang sama tahun 1902, Rivai mengingatkan bahwa demi kemajuan, “Tak perlu memperpanjang perbincangan kita mengenai ‘bangsawan usul’ karena kemunculannya memang telah ditakdirkan.... Saat ini, pencapaian dan pengetahuan-lah yang akan menentukan posisi seseorang. Inilah situasi yang melahirkan munculnya ‘bangsawan pikiran’.” Kedua jenis bangsawan itu lantas dipertautkan dengan komunitasnya masing-masing. Pengikut “bangsawan usul” diasosiasikan dengan komunitas “kaum tua” atau “kaum kuno”, sedangkan penganjur “pikiran” diasosiasikan dengan komunitas “kaum muda”. Dalam perkembangannya, istilah kaum muda digunakan secara luas dalam liputan media dan wacana pendukung bangsawan pikiran. Sebuah usaha merepresentasikan identitas kolektif dari mereka yang memiliki kesamaan tekad untuk memperbaharui masyarakat Hindia melalui jalur keilmuan-kemajuan. Sejak itu, istilah kaum muda atau pemuda selalu dirapatkan dengan kualitas pengetahuan/keterpelajaran seperti tercemin dalam kemunculan entitas “pemuda-pelajar”. Istilah Belanda ‘jong’, yang kerap digunakan untuk menamai satuan-satuan organisasi pemuda-pelajar pada dekade awal abad ke-20, tidak merujuk pada sembarang pemuda, melainkan memiliki konotasi khusus pada “yang muda-yang terpelajar-yang berilmu”. Jenis pemuda macam inilah yang kemudian melahirkan “Sumpah Pemuda” pada 28 Oktober 1928, sebagai tonggak penciptaan kebangsaan Indonesia. Peringatan Sumpah Pemuda menjadi momen pengingat bahwa pada awal pertumbuhan gagasan ke-Indonesia-an, kaum muda-lah yang menjadi inisiator, pemimpin, sekaligus pelaksana politik kebangsaan. Adapun politik dalam kesadaran pemuda terpelajar ini adalah politik akal-budi untuk mengupayakan resolusi atas problem-problem kolektif (kaum terjajah) melalui pengikatan solidaritas kekitaan dan pemenuhan kebajikan publik. Peluang dan Ancaman Dengan cetakan dasar ke-Indonesia-an seperti itu, usaha apa pun untuk memancangkan kembali marwah bangsa ini harus mempertimbangkan fitrah perjuangan emansipasi berbasis daya muda dan daya pengetahuan. Kesadaran akan pentingnya usaha merevitalisasi daya muda dan daya pengetahuan itu menemukan kembali relevansinya dalam usaha Indonesia menghadapi tantangan masa kini. Berdiri awal dekade kedua abad ke-21, di tengah dunia yang baru beringsut dari cengkraman pandemi Covid-19, seperti deja vu yang menyerupai latar peristiwa Sumpah Pemuda. Berakhirnya Perang Dunia I, suasana kehidupan di Hindia Belanda memasuki masa krisis dan katastrofi yang akut. Hal itu ditandai oleh ambruknya kehidupan perekonomian, krisis industrial dan krisis pangan, akibat disrupsi perang, bersamaan dengan cengkraman pandemi influenza (1918-1920) yang memakan korban kematian sekitar 4,6 juta jiwa. Krisis perekonomian membuat pemerintahan kolonial mengetatkan ikat pinggang, dengan menguatkan tindakan represif. Suasana demikian justru membangkitkan semangat perlawanan dari minoritas kreatif kaum muda untuk menyatukan berbagai gugus perjuangan ethno-nationalism ke dalam suatu blok historis bersama, dengan menciptakan komunitas imajiner (civic-nationalism) baru bernama Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi monumen kesadaran kebangsaan baru, yang telah membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Bila kaum muda terpelajar pada masa kolonial mampu merespon tantangan zamannya, sanggupkah kaum muda masa kini merespon tantangan zaman baru? Untuk itu, kita perlu memiliki bayangan ke mana pendulum sejarah kehidupan dunia bergerak pasca pandemi Covid-19. Salah satu skenario yang bisa kita rujuk adalah pandangan Peter Zeihan dalam buku, The End of the World is Just the Beginning (2022). Menurutnya, perkembangan globalisasi dalam beberapa dekade terakhir sebenarnya dipicu oleh kepentingan Amerika Serikat untuk melumpukan Uni Soviet selama perang dingin, melalui aliansi strategis dengan berbagai negara lintas-benua. Untuk itu, Amerika Serikat telah menawarkan bantuan keamanan, investasi, infrastruktur teknologi, finansial dan pasar global. Rantai pasokan berskala global dimungkinkan karena proteksi angkatan laut AS. Dolar AS menopang pasar finansial dan internasionalisasi energi. Komplek-komplek industri inovatif tumbuh untuk memuaskan konsumen AS. Kebijakan keamanan AS menekan negara-negara bersengketa untuk melucuti senjata. Miliaran orang memperoleh makanan dan pendidikan berkat sistem perdagangan global yang dipimpin AS. Berkat semua itu, globalisasi merebak dengan membuat segala hal jadi lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Dengan berakhirnya perang dingin, AS kehilangan kepentingannya untuk mempertahankan itu. Kecuali bila AS terlibat perang langsung dengan negara-negara adidaya baru, pendulum sejarah akan berbalik arah menuju de-globalisasi. Tandanya mulai dicanangkan pada era pemeritahan Donald Trump: “America First”. Dan keterisolasian berbagai negara semasa pandemi covid-19 yang lalu mempercepat proses ke arah itu. Bila era deglobalisasi menjadi kenyataan, negara dan kawasan tak memiliki pilihan lain kecuali membuat barang sendiri, menanam makanan sendiri, memenuhi energi sendiri, bertempur dengan senjata sendiri, dan mengerjakan semua itu dengan penduduk dan sumberdayanya sendiri. Dalam menghadapi perkembagan tersebut, Indonesia memiliki peluang dan ancaman. Secara geografis, Indonesia berada di kawasan strategis sebagai gerbang menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia Timur dan India, sekaligus batu loncatan menuju pusat ketegagan geopolitik global di masa depan. Secara demografis, Indonesia beruntung memiliki struktur penduduk bercorak muda; bisa terhindar dari problem negara-negara Eropa dan Asia Timur yang mengalami proses penuaan (aging). Kita juga memiliki keanekaragaman sumberdaya sebagai sumber rantai pasok bagi industri sendiri. Tantangan terbesar yang kita hadapi adalah rendahnya modal manusia (human capital). Padahal, berdasarkan pengalaman gerak maju lintas-negara, kendati faktor terwariskan (geografi, demografi, geologi, sumberdaya alam) bisa berkontribusi terhadap kemajuan, faktor yang paling menentukan adalah modal manusia. Alhasil, bila Indonesia gagal membangun kualitas hidup dan kapabilitas manusia, maka di negeri yang begitu strategis dan kaya potensi sumberdaya ini, kelimpahan penduduk muda tak akan menjadi bonus demografi lagi, melainkan bencana demografi. Apa yang Harus Dilakukan? Untuk bisa merespon tantangan tersebut, kita perlu melakukan perubahan konsepsi pembangunan dengan menyadari kembali khitah ke-Indonesia-an. Seperti kebangkitan nasional di masa lalu yang dikobarkan kaum terpelajar sebagai produk pembangunan kualitas manusia, begitu pun peta jalan kemajuan Indonesia masa kini. Pembangunan tak boleh hanya dipahami sebatas pembangunan infrastruktur fisik dan indikator perekonomian kuantitatif (PDB, pendapatan per kapita, dan sejenisnya). Pembangunan itu pada hakekatnya harus dipahami sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau kita bicara kualitas hidup, kata kuncinya adalah kapabilitas dan keberfungsiannya dalam memecahkan problem riil masyarakat. Dan kalau kita bicara kapabilitas dan keberfungsian, tumpuan utamanya adalah pendidikan dengan dukungan sistem politik dan sistem perekonomian yang kondusif. Pendidikan baik dapat meningkatkan kapabilitas manusia dengan keunggulan dalam pengetahuan, keterampilan-tata kelola, dan karakter, yang dapat menumbuhkan pribadi baik sekaligus warga negara dan warga dunia yang baik. Dalam kaitan itu, Ray Dalio (2021) mengingatkan bahwa sepanjang sejarah peradaban, kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya menghadirkan suatu sistem yang di dalamnya orang-orang berpendidikan baik bisa bekerja sama secara damai, dengan penghormatan terhadap hukum, peraturan dan ketertiban masyarakat, hingga dapat melahirkan berbagai inovasi dan produktivitas yang melambungkan kesejahteraan. Sistem demikian bisa terlahir dalam kehadiran negara yang sehat. Negara yang memiliki kepemimpinan kuat dan kapabel dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan kehadiran warga sipil yang bisa dikelola akan lebih memiliki daya resiliensi dan responsi daripada negara yang tak memiliki kualitas tersebut. Negara yang lebih inventif akan lebih makmur dan lebih mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tantangan ketimbang negara yang kurang inventif. Politik Kebudayaan Gerak maju pembangunan berbasis kapabilitas manusia memerlukan transformasi paradigmatik dari pendekatan politik dan ekonomi sebagai panglima menuju budaya sebagai panglima. Kebudayaan harus menjadi dasar dan haluan pembangunan yang dibudayakan di jantung pendidikan. Seperti diingatkan Bung Hatta, apa yang diajarkan dalam pendidikan adalah kebudayaan, sedang pendidikan sendiri adalah proses pembudayaan – melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa dan olah raga, yang dapat berfungsi optimal dalam kehadiran lingkungan tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera yang baik. Dalam usaha itu, strategi kebudayaan dituntut melakukan reorientasi pada dimensi mitos (keyakinan), logos (pengetahuan) dan etos (karakter kejiwaan). Pada dimensi mitos, kita harus menyangkal mitos yang memandang status quo senioritas, kekayaan dan keturunan sebagai ukuran kehormatan dan tumpuan kemajuan. Mitos baru harus dimunculkan dengan mempercayai kualitas manusia dan kapasitas kaum muda sebagai ukuran kehormatan dan agen perubahan. Seiring dengan itu, kaum muda sendiri diharapkan dapat menyelamatkan kepercayaan rakyat kepada Republik, dengan mengembalikan politik pada khitahnya sebagai seni untuk mewujudkan kemaslahatan bersama (common good). Seiring dengan itu, mitos lama yang mempercayai bahwa kemenangan suatu golongan harus dibayar oleh kekalahan golongan lain mesti diganti dengan mitos baru yang mempercayai keutamaan berbagi kebahagiaan dengan merayakan kemenangan secara bersama. Potensi kekayaan dan keragaman Indonesia tak boleh dibiarkan terus dikuasai secara eksklusif dan berjalan dalam situasi “plural-monokulturalisme”, tanpa kesediaan saling berbagi dan berinteraksi. Harus diciptakan wahana yang dapat menguatkan semangat persatuan dalam perbedaan (bhinneka tunggal ika), lewat perluasan jaring-jaring konektivitas (perjumpaan) dan inklusivitas (kesetaraan dan keadilan), yang dapat mengatasi prasangka dan kecembuan sosial dan memperkuat rasa saling percaya, serta menghasilkan persenyawaan yang unggul dan produktif . Pada dimensi logos, pengukuhan kembali kekuatan ilmu sebagai ukuran kehormatan terasa penting ketika daya pikir (bangsawan pikiran) mulai direndahkan kembali oleh “kebangsawanan usul” baru, dalam bentuk oligarki-plutokrasi, politik dinasti, dan popularitas “tong kosong”, yang membawa mediokritas dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan merajalelanya mediokritas, etos kreatif dan ekonomi inovatif sebagai basis kemakmuran dan daya saing bangsa tak memiliki topangan yang kuat. Jika bangsa ini hendak merestorasi elan vitalnya, seperti yang pernah dihidupkan oleh pemuda pelopor di masa lalu, tak ada jalan lain bahwa modal pengetahuan dan pemahaman (logos) perlu ditingkatkan dengan memperbaiki sistem pembelajaran sosial secara kolektif (collective social learning). Bahwa kemajuan dan kesejahteraan rakyat harus dipandang sebagai hasil dari proses belajar sosial, melalui kesetaraan kesempatan (opportunities) dan kebebasan (freedom) bagi siapa pun untuk belajar mengembangkan diri dan meraih apa yang dilihat seseorang secara reflektif sebagai sesuatu yang bernilai. Untuk memberi lingkungan yang kondusif bagi penguatan modal pengetahuan, praksis demokrasi harus kembali dipimpin oleh orientasi etis ‘hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan nalar-pengetahuan dan kearifan. Seturut degan itu, selain perlu penguatan sistem pendidikan inklusif, dunia pendidikan juga diharapkan menjadi wahana penumbuhan budaya demokrasi dan kompetensi kewargaan (civic competence). Harus dicegah proses pendidikan yang mengarah pada eksklusivisme dan segregasi sosial. Kapitalisasi dunia pendidikan harus dibatasi dengan meneguhkan kembali standar meritokrasi di atas daya beli. Pada dimensi etos, perlu ada transformasi karakter untuk membebaskan bangsa dari perbudakan mental dan mentalitas budak yang kurang memiliki daya kemandirian, suka eker-ekeran mempertentangkan hal remen-temeh dengan mudah terpukau pada gebyar lahir ketimbang isi batin. Terkait hal ini, energi kaum muda harus diarahkan untuk memperkuat etos kejuangan. Meski minoritas kreatif masih tumbuh, energi etos kaum muda hari ini banyak terkuras oleh kecenderungan mental menerabas, keguyuban kekerasan dan permusuhan, serta kecenderungan menutupi kemalasan dan melempar tanggung jawab dengan menyalahkan pihak lain. Demi kebahagiaan dan kemajuan bersama, etos negatif tersebut harus diganti dengan etos solidaritas, etos mandiri, etos kerja dan etos kreatif sesuai dengan bakat dan karakter masing-masing. Dengan menggali modal sejarah, kita bisa bercemin bahwa peristiwa Sumpah Pemuda bisa dilukiskan sebagai ekspresi pembongkaran kreatif (creative destruction). Menerobos kecenderungan kejumudan, serba ragu, konformis, status kita tangkap api Sumpah Pemuda sebagai ekspresi pembongkaran kreatif (creative destruction). Menerobos kecenderungan kejumudan, serba ragu, konformis, status quois dan parokialis dari kaum tua, para pemuda-pelajar, umumnya berusia di bawah 30 tahun, datang dengan ilmu dan etos kreatif. Etos kreatif ini, seperti dilukiskan Margaret Boden dalam The Creative Mind (1968), bersendikan kepercayaan diri dan kesanggupan menanggung risiko, sehingga memiliki keberanian untuk mendekonstruksi bangunan lama demi konstruksi baru yang lebih baik. Itulah trayek kebangkitan bangsa di masa lalu, itu pula trayek kebangkitan bangsa menuju masa depan. (*)
IKN: Presiden Sudah Berada di Jalan Buntu
Akan dikaji dengan cara apapun IKN akan mengalami kegagalan. Kegagalan dari caranya sendiri yang terlalu berambisi, spekulasi dengan rancang bangun asal-asalan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih GAMBARAN: “Belati bentuknya panjang dan runcing. Tidak pernah diasah. Dalam bentuknya itulah terletak kesempurnaannya sebagai alat untuk menembus secara bersih dan dalam. Entah ditusukkan ke bagian samping, belakang atau menembus jantung, efeknya tetap fatal”. Presiden Joko Widodo seperti sales yang terus menawarkan investasi di Ibu Kota Negara (IKN), namun sepertinya banyak kendala mengarah ke situasi buntu. Pemerintah melakukan “Obral” IKN berupa fasilitas dapat HGB 160 tahun, tax holiday 30 tahun, tax reduction sampai 350 persn. Luar biasa promosinya. Ini seolah tanah Kalimantan itu sudah menjadi milik “pribadi” saja. Cara yang paling dangkal untuk berusaha menarik investasi adalah melalui omongan tanpa apapun yang nyata di belakangnya. Pengaruh yang dihasilkan oleh sekadar goyang lidah sepertinya tidak akan terlalu berarti. Hanya ingin memukul emosi, menyilaukan, dengan gambaran, harapan, dan stimulus dengan janji-janji peluang emas yang mereka mengira akan menarik dan menyentuh para investor. Selama ini merasa sebagai penguasa yang paling berkuasa seringkali enggan menerima masukan, saran, dan nasihat dari para punggawa pemilik ilmu sesuai ahlinya. Didorong emosi ambisi dan mungkin karena proyek titipan, di luar kemampuan untuk menolaknya. Intinya, terlalu banyak membanjiri perkataan yang merasa paling tahu dan benar justru selama ini kosong dari kecocokan antara kata dengan realitanya, akan berdampak pantulan balik yang negatif atau pasti mental. Ketika Presiden Jokowi hanya bicara secara umum tentang kebaikan IKN tanpa mampu menjelaskan apa persisnya tentang kebaikan tersebut. Dia sedang menyembunyikan sesuatu di balik yang ia maksud. Ketika menghadapi kondisi seperti inilah kita harus curiga. Ini bukan akan membangun Ibu Kota Negara tetapi justru akan menjual Ibu Kota Negara. Dia selalu menggunakan kata-kata manis silakan investasi apa saja – obral IKN berupa fasilitas dapat HGB 160 tahun, tax holiday 30 tahun, tax reduction sampai 350 persen. Itu adalah bahasa samar, berbunga-bunga penuh dengan metafora yang cerdik. Siapapun yang terperangkap ke dalamnya bisa dipastikan akan terjebak pada kekonyolan tersebut. Dugaan kuat Presiden Jokowi sendiri sesungguhnya tidak meyakini apa yang dikatakannya itu tetapi ia katakan sebagai benar. Selalu menyembunyikannya dengan kebohongan sehingga dampaknya akan selalu mendapatkan kesulitan. Karena sekuat apapun menyembunyikan kebohongan pasti akhirnya jebol. Akan dikaji dengan cara apapun IKN akan mengalami kegagalan. Kegagalan dari caranya sendiri yang terlalu berambisi, spekulasi dengan rancang bangun asal-asalan. Presiden sudah berada di jalan buntu. Tak ada saran terbaik selain, sebaiknya dihentikan sebelum berakibat lebih fatal. (*)
Survei Kepercayaan Publik: TNI Nomor 1, Polri 3 Terbawah
Jakarta, FNN – TNI berada di peringkat pertama, kemudian disusul Basarnas di peringkat kedua dan BNPB di peringkat ketiga. Sementara, Polri terpuruk di posisi 3 (tiga) terbawah bersama partai politik dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Itu adalah hasil survei yang dilakukan oleh Indonesian Political Opinion (IPO) untuk mengukur tingkat kepercayaan publik pada lembaga non Kementerian. Menurut Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra, alasan kepercayaan publik kepada Polri menurun adalah karena dalam 5 bulan terakhir kondisi penegakan hukum di Indonesia berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Ia menunjukkan hasil survei IPO pada Rabu (26/20/2022) di Jakarta Selatan. “KPK banyak mendapat kritik, kemudian Kejaksaan juga sedang ada ujian besar. Mulai dari kasus korupsi besar, misalnya Duta Palma dll. Termasuk juga ramainya terkait dengan bebasnya Jaksa Pinangki misalnya, termasuk Polisi juga menghadapi banyak kasus,” ungkap Dedi. Ini terlihat dari hasil survei mengenai penegakan hukum. Hanya ada 36% suara yang mengatakan baik dan 1% sangat baik. Sementara itu terdapat 53% suara mengatakan buruk dan 6% sangat buruk. Polri mendapatkan kesan buruk dari masyarakat. Ada 76% yang mengikuti pemberitaan Polri dan 83% suara yang mengetahui kasus penembakan Brigadir Yosua. Kesan buruk juga bisa didapat melalui pengalaman yang berurusan dengan kepolisian. Terdapat 74% suara mengatakan pernah berurusan dengan kepolisian dan 71% dari suara tersebut mengatakan tidak puas dengan layanan kepolisian. Survei ini mengambil representasi sampel sejumlah 1.200 responden yang tersebar secara nasional. Metode atau teknik pengambilan sampel menggunakan MRS (Multi Random Sampling) atau pengambilan sampel bertingkat. Tingkat pengukuran kesalahan (margin of errror) 2,90 persen, atau dengan tingkat akurasi data 95% hingga maksimalnya 97%. (Fer)
Hasil Survei IPO: Pemilu Selesai 1 Putaran Jika Anies Dipasangkan dengan Ganjar
Jakarta, FNN – Dalam hasil survei yang dilakukan oleh Indonesian Political Opinion (IPO) menunjukkan jika Anies Baswedan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, maka akan ada potensi pemilu akan selesai dalam 1 putaran. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah Putra memaparkan hasil survei di acara Rilis Survei Nasional dan Soft Launching Ipolink di Resto Balakenam Dapoer Rakjat, Jakarta Selatan, pada Rabu (26/10/2022). IPO membuat 8 skema Capres potensial. Di antara semua skema, pemasangan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memperoleh suara tertinggi dengan total 41,5%. “Kalau Anies Baswedan bertemu dengan Ganjar Pranowo lalu melawan Prabowo Subianto-Erick Tohir dengan Puan Maharani-Muhaimin Iskandar, maka jaraknya cukup jauh. Anies-Ganjar di posisi 41,5%, ini punya potensi 1 putaran kalau bisa begitu,” jelas Dedi. Selain itu, Anies terlihat 2 kali menempati posisi pertama jika dipasangkan dengan tokoh berbeda. Pasangan Anies-Sandiaga mendapatkan perolehan 32,4% disusul oleh pasangan Airlangga-Ganjar 24,9% dan Puan-Erick 13,6%. Pemasangan Anies-Erick Tohir juga berhasil memperoleh banyak suara dengan 34,2%. Dedi mencatat ada tokoh-tokoh yang punya potensi untuk meningkatkan daya pilih seperti Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, AHY, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Selain itu, ia juga menambahkan nama-nama tokoh yang akan menurunkan perolehan suara. “Tapi ada nama-nama yang justru akan menjadi beban. Yang pertama paling terlihat adalah Puan Maharani, yang kedua ada Erick Tohir, kemudian Salim Segaf,” Dedi menambahkan. Seperti yang diketahui, IPO sendiri merupakan lembaga riset sosial dan opini publik berbasis kajian akademik. Sejak tahun 2013, IPO telah melakukan penelitian politik, demokrasi, masalah sosial dan isu gender. (Fer)
Sepertinya Anies Lebih Sreg Pilih AHY Cawapres
Jakarta, FNN – Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai NasDem, Anies Rasyid Baswedan membagikan momen kebersamaan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Keduanya bertemu di kediaman pribadi Anies, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa (25/10/2022) siang. Momen keduanya dibagikan melalui akun instagram pribadi Anies, @aniesbaswedan. Anies sendiri secara khusus mengunggah sejumlah foto pertemuannya dengan AHY di pendopo rumahnya. Keduanya terlihat tersenyum sedang berbincang hanya berdua. Apakah ini adalah sinyal Anies bakal pilih AHY sebagai bakal Cawapresnya? Sebelumnya, Ketum NasDem Surya Paloh sudah memberi kebebasan kepada Anies untuk memilih sendiri Bacawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 mendatang. Petinggi PKS dan Demokrat telah sepakat dengan Surya Paloh tersebut. Tiga partai pendukung pun, PKS, Demokrat, dan NasDem, sepakat masing-masing membentuk tim kecil. Dan, pada siang itu, Anies juga bertemu dengan tim kecil dari tiga partai yang sedang dekat dengannya. Perwakilan NasDem ada Ketua DPP Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya. Dari PKS ada Wakil Ketua Majelis Syura M. Sohibul Iman serta dua Kepala Staf Presiden PKS Pipin Sofian dan Juru Bicara M Kholid. Demokrat juga mengirim dua perwakilan, yakni Iftitah dan Waketum Benny K. Harman. Seperti diketahui, tim kecil bentukan NasDem, Demokrat, dan PKS kian intens melakukan pertemuan dalam penjajakan koalisi yang lebih serius lagi. Mereka mulai membahas siapa calon pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ketua DPP NasDem Willy Aditya dalam keterangannya mengatakan bahwa tim kecil hari ini tengah berkumpul. Mereka melakukan pertemuan di kediaman Anies Baswedan, Bacapres usungan NasDem. Meskipun demikian, hanya moment berdua dengan AHY yang secara khusus diunggah Anies dalam akun instagramnya secara terpisah. Kedua tokoh muda ini, Anies dan AHY, sudah kerap digadang-gadang bakal berpasangan sebagai Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam keterangannya, Anies mengaku berdiskusi banyak hal dengan putra sulung Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. “Sebuah kehormatan siang tadi mas AHY berkenan mampir, dan kami diskusi berdua cukup panjang,” ujar Anies, Rabu (26/10/2022). Menurut Anies, keduanya juga saling mencocokkan catatan dan bacaaan. Ia mengaku senang bisa berdiskusi dengan AHY mengenai banyak hal. “Selalu menyenangkan dan mencerahkan kalau berdiskusi, tukar pikiran dengan mas AHY. Membahas dari soal sejarah hingga tantangan Indonesia ke depan,” ujarnya. “Alhamdulillah ketika gagasan tentang bernegara ditopangtinggikan, maka begitu banyak titik temu dalam berdiskusi. Sekali lagi, terima kasih mas AHY,” pungkas Anies. (mth/*)
Letjen Purn Suharto: Rakyat Harus Bergerak Lakukan Revolusi!
Jakarta, FNN – Polisi telah dimanfaatkan oleh presiden untuk meraih dan mengamankan kekuasaan. Polisi dengan kewenangan yang berlebih ikut bermain politik. “Karena selama ini Polri memang dijadikan alat oleh Presiden untuk meraih sekaligus mengamankan kekuasaannya,” kata mantan Komandan Jenderal Marinir Letjen (Purn) Suharto saat menjadi nara sumber diskusi bertajuk “Tegakkan Martabat Bangsa: Reformasi Total Polri Dimulai Dengan Audit Satgassus Merah Putih Segera” di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Kata Suharto, kalau hanya mendengungkan reformasi Polri itu sama saja mengikuti keinginan pemerintah. “Yang harus dilakukan adalah mereformasi pemerintahan secara keseluruhan,” ungkapnya. Artinya, harus dilakukan revolusi. “Rakyat harus bersatu untuk bergerak melakukan revolusi untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sudah sangat carut-marut ini,” tandasnya. Suharto berharap revolusi bisa menghasilkan kesepakatan agar Bangsa Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang asli. Sedangkan pembicara lain, Marwan Batubara mengungkapkan, ada dugaan Satgassus Merah Putih berperan menjadi salah satu organ penting untuk mensukseskan Capres-Cawapres dukungan rezim oligarki, termasuk dalam mengepul dana dan promosi media secara massif. Satgassus terindikasi pula terlibat dalam kasus pembantaian enam pengawal Habib Rizieq Syihab di KM 50 jalan Tol Jakarta Cikampek. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo berperan sebagai pimpinan penanganan kasus dengan didukung oleh sekitar 30 anggota Satgassus. Modus manipulasi serta rekayasa atas kasus dan penghilangan barang bukti, hingga penggusuran TKP seperti terjadi pada rest area KM 50, merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. “Dengan berbagai kejahatan berkategori mafia di atas, termasuk kejahatan politik, maka pembubaran Satgassus oleh pemerintah melalui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tanpa pertanggungjawaban, pada 11 Agustus 2022 yang lalu, sangat tidak cukup,” ungkap Marwan Batubara. Karena, “Sepak terjang Satgassus jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan hukum yang berlaku. Dan, rakyat pun jelas menolak sikap dan kebijakan pemerintah tersebut,” tegasnya. Sementara Anthony Budiawan mempertanyakan, apakah Indonesia sudah menjelma menjadi negara Kepolisian, alias Police State, dengan Satgassus sebagai Secret Police? A police state is a country in which the government controls people\'s freedom by means of the police, especially secret police. Negara Kepolisian atau Police State adalah negara otoritarian, menggunakan kekuatan polisi (rahasia) untuk mengawasi aktivitas warga, membatasi kebebasan berpendapat, anti kritik serta represif, terhadap pihak yang berseberangan. Apakah Satgassus memainkan peran polisi rahasia? (mth/*)
Degradasi Regulasi Ketenagalistrikan Agar PLN Bubar Lebih Cepat?
Untuk memperlancar pengalihan aset ini, maka digunakan seabrek istilah dalam bahasa asing, tapi kesannya asal comot. Lah kok rasanya saya tahu siapa konsultannya. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) KATA orang tua di kampung, air itu jernih di hulunya tetapi semakin ke hilir makin keruh, karena perilaku manusianya. Ini adalah pengibaratan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana negara awalnya mengatur semua yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, tetapi seiring perjalanan waktu semua dirusak oleh para pengurus negara, pemerintah, dan legislatif. Pada 37 tahun yang lalu, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. UU ini dengan baik mengatur bagaimana negara memastikan rakyat berdaulat atas ketenagalistrikan. PLN ditunjuk sebagai perusahaan negara yang bertugas untuk menjalankan layanan ketenagalistrikan nasional. Demikian juga pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam layanan ketenagalistrikan diberikan peluang. Sistem kelembagaan yang dibangun dalam UU Nomor15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yakni: (1) Integrasi dalam penyediaan ketenagalistrikan mulai dari pembangkit listrik, Transmisi hingga Distribusi; (2) Pengadaan listrik di mulai dari titik pembangkitan sampai masyarakat. Kaidah ini yang selalu mau dirongrong oleh berbagai kepentingan; (3) Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (KUK) diberikan peluang usaha. UU ini mempersilakan berbisnis, yang penting tidak merugikan negara dan ada dalam integrasi layanan listrik yang dijalankan oleh negara. Namun, sejak era reformasi yang semangatnya liberalisasi ekonomi terjadilah pergeseran filosofi, strategi melalui regulasi pelembagaan liberalisasi dalam sektor ketenagalistrikan. UU ketenagalistrikan dibongkar secara total. Strategi pengusahaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi diutamakan. UU Ketenagalistrikan era reformasi memang bermaksud menyerahkan bisnis listrik kepada oligarki modal. Ora Kapok Di bawah sikap takluk pada agenda liberalisasi ekonomi yang disponsori modal asing bekerja sama dengan konglomerat busuk dan oligarki nasional, maka disahkanlah UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. UU ini mempreteli hak menguasai negara dalam penyediaan ketenagalistrikan melalui pasal pasal unbandling pengelolaan PLN baik secara vertikal maupun horizontal. Usaha penyedian listrik oleh PLN selaku perpanjangan tangan negara hendak dipotong-potong untuk sebagian diserahkan ke pihak swasta atau agar sebagian menjadi bisnis yang dikuasai swasta. UU ini dinyatakan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK yang disampaikan majelis hakim MK dalam sidang pembacaan putusan atas permohonan judicial review UU 20/2002 terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh BHI, Serikat Pekerja PLN, dan Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKA PLN) di kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/12/2004). Amar putusan ini dibacakan oleh 9 hakim, termasuk Ketua MK Jimly Ash-Shiddiqie, secara bergiliran. Dalam amar putusannya, MK menetapkan bahwa pasal 27, 28, 33, dan 54 UUD 1945 telah dilanggar oleh ketentuan di dalam UU 20 Tahun 2002. Pelanggaran itu, terutama terhadap pasal yang menyatakan bahwa listrik merupakan komoditi yang dapat dikompetisikan dan ditingkatkan harga jualnya dan listrik merupakan cabang usaha yang cukup dikuasai oleh negara dalam konsep perdata. Lima tahun kemudian disahkan UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. UU ini sama dengan UU sebelumnya yang membawa konsep penyelenggaraan ketenagalistrikan secara unbandling. Skema yang dibangun UU ini adalah pengelolaan ketenagalistrikan secara terpisah pisah baik secara horizontal maupun vertikal atau keduanya secara bersamaan. Tentu saja maksudnya supaya listrik yang dipisah-pisah itu dapat diambil-alih oleh swasta atau diserahkan bagian bagiannya secara utuh 100 persen kepada swasta. UU yang sudah mati dibangkitkan lagi oleh oligarki Indonesia. Lagi-lagi UU Nomor 30 Tahun 2009 dibatalkan oleh MK. Dari pasal-pasal yang diuji itu, ada 2 pasal yang akhirnya dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1. “Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi salinan putusan MK. MK juga menyatakan, “Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Oligarki Indonesia memang gak akan bisa tobat. Kegagalan dua kali tidak menjadikan mereka kapok. UU Ketenagalistrikan kembali dimasukkan ke dalam Omnibuslaw yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Ketenagalistrikan yang sudah mati dua kali dihidupkan kembali. Dalam cluster ketenagalistrikan UU Cipta Kerja konsep liberalisasi ketenagalistrikan dibangkitkan lagi dari dalam kuburnya. Lagi-lagi UU ini dibatalkan oleh MK. Kali ini yang dibatalkan adalah proses formalnya dan memberi tenggang waktu kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU ini. Pokrol Bambu Namun, bukannya memperbaiki kesalahan formil dalam UU Ciptaker, akan tetapi malah menjadikan UU Ciptaker sebagai dasar bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan turunan dari UU Ciptaker terutama dalam sektor ketenagalistrikan. Oligarki Indonesia seperti orang kebelet pipis tidak tahan untuk mempercepat liberalisasi PLN atau bahasa lainnya agar aset-aset PLN segera bisa dipreteli, sehingga bisnis listrik ke depan tidak didominasi PLN. Wah ini adalah main pokrol bambu. Pemerintah bergerak bagaikan hantu membuat berbagai agenda privatisasi PLN, yakni melalui sub holding PLN. Anak anak perusahaan PLN dipisahkan dari induknya, agar bisa dilepas ke swasta. Usaha melepaskan ke swasta melalui sub holding dilanjutkan dengan IPO, lease back, strategic partner hingga pengalihan aset. Baru-baru ini Pemerintah mengalihkan aset PLN pada PT Bukit Asam, BUMN tambang batubara yang sebagian sahamnya dimiliki pihak swasta. Alasannya untuk mempercepat penutupan pembangkit batubara tersebut, dengan alasan mencapai target Net Zero Emission (NZE). Kok kayaknya gak nyambung antara tujuan dan tindakan. Apakah PT BA kesulitan jual batubara sehingga diserahkan pembangkit PLN? Atau apakah PT BA kesulitan uang sehingga diajak jualan listrik PLTU dengan sistem take or pay dengan PLN? Untuk memperlancar pengalihan aset ini, maka digunakan seabrek istilah dalam bahasa asing, tapi kesannya asal comot. Lah kok rasanya saya tahu siapa konsultannya. Saya pernah dengar dia orang yang suka deception dengan bahasa asing itu ceramah tentang taktik seperti begitu. Gunakan istilah asing yang banyak dalam menjual aset negara. Pertama dialihkan ke BUMN Tbk, setelah itu dialihkan ke swasta murni. Kalau ini sudah jual aset namanya. Ngono Mas. (*)
Meneropong Nakhoda Baru di Muhammadiyah Menjelang Muktamar
Dan, hebatnya pula Muhammadiyah tidak mengambil bagian Amar Ma\'ruf dan Nahi Mungkar dalam kedzaliman ini. Maka jadilah kemungkaran menari-nari di hadapan kita semua. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung MUKTAMAR adalah forum tertinggi di setiap Ormas. Mengubah aturan dan memilih pemimpin dalam 5 tahun sekali di setiap Ormas, maka Muktamar tempatnya. Begitu juga di Muhammadiyah. Di Muktamar nanti harus ada penyegaran kepengurusan. Ayahanda yang sudah tua-tua dan mulai sakit-sakitan silakan legowo diganti dengan yang yunior yang smart dan berenergi serta Berani menentang badai. Sebagaimana dulu Yai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Berani menentang badai di tengah-tengah kepungan penjajahan. Alhamdulillah Muhammadiyah masih berlanjut sampai sekarang. Kalau sekarang kita butuh NAKHODA seperti itu bukan sebaliknya hanya suka main di ZONA AMAN dan gak mau di koreksi dan dikritik. Apalagi era sekarang era milenial. Pengurus yang gak mau dikritik silakan diam di rumah sambil tahlilan. Kalau mengkritik berdasarkan argumen maka terimalah kritik itu. Tapi, kalau berdasarkan sentimen cukup didengar saja. Masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Makin kedepan tantangan Muhammadiyah makin kencang. Apalagi kalau gak mau nurut penguasa. Maka dicari² celah untuk mengacaukan dari dalam Muhammadiyah. Sekarang saja ada ayahanda yang tidak disukai oleh rezim dan berniat mau singkirkan ayahanda tersebut dari kepengurusan Muhammadiyah yang 13 itu. Tapi karena sistem yang dipakai muhammadiyah tidak sama dengan Ormas-ormas lain maka susah Muhammadiyah diintervensi. Di pimpinan pusat ada tiga nama yang pantas untuk jadi Nakhoda Baru di Muhammadiyah setelah era Ayahanda Haidar Nasir. Yakni Ayahanda Anwar Abbas, ada ayahanda Busro Muqoddas dan ada ayahanda Abdul Mukti. Ketiga ayahanda itu sudah teruji dalam kepemimpinan kemarin. Kenapa hanya tiga itu. Itu karena penulis hanya tahu ketiga ayahanda ini di saat merespon persoalan umat dan penguasa. Kalau yang lain banyak yang pintar tapi lebih banyak diam main di zona aman. Kenapa ayahanda Haidar Nasir harus diganti, karena Muhammadiyah butuh penyegaran pengurus. Kalau ditanya kepada penulis cenderung ke mana, maka ane akan jawab ayahanda Abdul Mukti lebih cocok dan lebih segar dalam memimpin Muhammadiyah. Sebab kalau beliau yang jadi Nakhoda banyak anak muda yang jadi kader lebih dimanfaatkan untuk kelanjutan Muhammadiyah. Tapi yang jelas Muhammadiyah Tidak Boleh Melepaskan ketiga aset ini dalam kepengurusannya yang 13 nanti. Ini harus diperhatikan oleh para peserta Muktamirin. Jangan sampai salah memilih pemimpin. Ketiga ayahada tersebut di atas adalah Top Ten dalam menggawangi Muhammadiyah ke depan. Dan kalau nanti ayahanda terpilih jadi Nakhoda harus hati-hati dan siap dikritik karena kritik itu bukan barang haram. Dan, yang paling penting Ijazah para ayahanda yang terpilih harus jelas, jangan Aspal. Jangan ditanya salah satu pengurus, tapi yang jawab satu angkatan sambil pakai acara reunian yang basa-basi yang baru kenalan waktu itu. Sekarang negeri ini lagi dilanda tsunami kepalsuan dan tipu-tipu. Dan hebatnya yang bersangkutan tidak merasa berdosa melakukan itu. Dan, hebatnya pula Muhammadiyah tidak mengambil bagian Amar Ma\'ruf dan Nahi Mungkar dalam kedzaliman ini. Maka jadilah kemungkaran menari-nari di hadapan kita semua. Kalau kedzaliman ini kita biarkan dan dianggap lumrah maka tidak mustahil tsunami beneran akan melanda negeri ini terutama Jakarta. Na\'udzubillahi Mindzalik. Selamat bermuktamar. Carilah pemimpin yang Smart, \'Alim, Shaleh dan Berani menentang badai penguasa. Semoga Muhammadiyah tetap jaya dan selalu membangun negeri dan membantu umat yang papa. Wallahu A\'lam ... (*)
Rishi Sunak dan Anies Baswedan: Warna Kulit vs Ideologis
Apakah Indonesia lebih rasis dari Inggris? Apakah moralitas kita terganggu jika warna kulit Anies berbeda dengan kita, seperti yang dituduhkan antara lain oleh Sri Bintang Pamungkas? Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle RISHI Sunak, 42 tahun, keturunan India, istrinya India, telah dilantik menjadi orang nomer satu di Inggris kemarin. Satu miliar empat ratus juta penduduk India ikut merayakan pelantikan itu, penuh bangga. Berbagai media internasional dan lokal (India), pada Senin (24/10/2022), telah mengaitkan Hari Raya Hindu, Diwali, sebaai hari kemenangan kebaikan atas keburukan, memberikan dua berkah besar, yakni India menang Cricket atas Pakistan dan dilantiknya Sunak sebagai Perdana Menteri. Kejadian ini membawa kenangan manusia pada seorang bernama Mahatma Gandhi. Pada 129 tahun lalu, Gandhi yang baru menyelesaikan kuliahnya di bidang hukum di Inggris, menggigil kedinginan di stasiun KA Pietermaritzburg, Afsel. Gandhi diturunkan paksa di stasiun itu oleh petugas kereta karena dia naik kereta kelas bisnis. Tujuannya masih jauh ke Pretoria. Kelas bisnis hanya untuk kulit putih, namun tidak dicantumkan di tiket. Awalnya Gandhi menolak turun. Tapi apa daya. Bahkan, Gandhi ketakutan untuk mengambil selimutnya di tas. Akhirnya dia merintih dalam kedinginan sepanjang malam. Namun, dari sinilah Gandhi mulai bangkit menjadi pemimpin Bangsa India. “I was born ini India, but was made in South Africa,” kata Gandhi sebagaimana dimuat The Hindu (2019) dalam artikel “A visit to Pietermaritzburg station, where Gandhi was pushed off the train in South Africa”. Artikel ini juga memuat hari itu adalah hari kebangkitan “Satyagraha”. Gandhi marah dengan diskriminasi rasial yang menimpanya. (Sebagai catatan ajaran Satya Graha atau menolak kerjasama dengan musuh telah mengilhami perjuangan Bung Karno). Gandhi (dan Nehru) berhasil memerdekan India 74 tahun lalu dari Inggris. Inggris telah menjajah India selama 89 tahun, setelah mereka tercatat menduduki Benggali tahun 1757 (190 tahun sebelum merdeka). Setelah kemerdekaan, orang-orang India menjadikan Inggris sebagai tempat utama migrasi, baik untuk mengais rejeki maupun menggapai pendidikan tinggi. Beberapa waktu lalu, seorang menteri Inggris mempersoalkan banyaknya orang India yang tidak pulang ke India, melewati batas visa kunjungan yang diberikan. Namun, tanpa bisa dibayangkan, sekarang orang India bukan lagi menjadi pedagang kelontong di London, tapi dengan Sunak menjadi Perdana Menteri, telah jadi orang tertinggi. Jauh dari London, di Indonesia seorang keturunan Arab, Anies Baswedan, 53 tahun, telah dilantik Partai Nasdem, beberapa waktu lalu, sebagai kandidat presiden Indonesia 2024. Puluhan ribu rakyat pun tumpah ruah di Jakarta melepaskan Anies dari posisi Gubernur tanggal (16/10/2022) lalu. Mereka semakin cinta kepada Anies, khususnya sejak dia dicalonkan sebagai Presiden. Drone Emprit, lembaga survei model tercanggih, Crowdsourcing Methode, menunjukkan kepopuleran Anies Baswedan jauh sekali di atas kandidat lainnya, di medsos saat ini, antara lain 4,4 kali lipat dari Ganjar Pranowo dan 16,7 kali dari Prabowo. Namun, jalan panjang masih menghantui Anies Baswedan, karena dia masih membutuhkan partai pendukung lainnya, rencana KPK mentersangkakan atas kasus Formula E dan Presiden Jokowi yang mendukung kandidat lainnya. Lalu untuk apa judul artikel ini membandingkan Rishi Sunak dan Anies Baswedan? Pertama adalah soal warna kulit. Sebagai India, Sunak saat ini menjadi simbol kebhinekaan. The New York Times, (24/10/2022) menulis berita dengan judul “Sunak’s Ascent Is a Breakthrough for Diversity, With Privilege Attached”. Bahwa Penerimaan rakyat Inggris ini sekaligus penerimaan atas dua simbol minoritas, bukan kulit putih dan bukan Kristen, sebagai pemimpin mereka. Kedua, soal pendidikan. Sunak merupakan sosok yang menempuh pendidikan di tempat utama di Inggris dan Amerika. Dia berhasil lulus kuliah di Oxford, Inggris dan Stanford, Amerika. Ketiga, soal profesionalisme. Sunak merupakan Bankers dari Goldman Sach, salah satu perusahaan keuangan terkemuka di dunia. Keempat, Sunak merupakan India-Inggris, yakni orang yang lahir dan dibesarkan di Inggris. Bukan imigran seperti kakeknya. Kelima, dia unggul sebagai kandidat di partai yang memerintah, yakni partai Konservatif. Khususnya untuk menggantikan Liz Truss sebagai pemimpin partai, sekaligus Perdana Menteri. Bagaimana dengan Anies? Soal warna kulit, Sri Bintang Pamungkas (SBP) telah menyerang Anies dalam artikelnya 3 hari lalu, yang menyebar di berbagai group WA. Arab seperti Anies Baswedan, seperti juga orang-orang China menurut SBP tidak punya hak dan moralitas politik untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Mereka adalah manusia yang seharusnya berterima kasih sudah dapat makan dan minum di negeri ini. Pikiran seperti SBP ini memang telah berkembang sepuluh tahun lalu, ketika SBP, yang terang-terangan, dan berbagai pihak lainnya yang samar, menolak Jokowi jadi pemimpin, karena dia dianggap mereka tidak Indonesia asli. Kalimat “Indonesia Asli” memang tercantum dalam UUD 1945 asli sebagai calon presiden. Namun, setelah UUD itu diamandemen, tahun 1999-2002, kalimat Indonesia asli itu diubah menjadi hanya “Warga Negara Indonesia” sejak kelahirannya. Artinya, secara legal itu tidak menjadi persoalan. Yang digugat SBP adalah soal kepantasan dan moralitas. Untuk di Inggris kejadian Sunak dapat diperkirakan sebagai berikut, pertama, memang ada diversity dalam masyarakat mereka saat ini, atau kedua, mereka terpaksa membutuhkan orang yang tepat dan mampu menyelamatkan perekonomian mereka dari krisis. Atau ketiga, rakyat Inggris telah hancur lebur karena krisis begitu besar, sehingga mereka tidak mampu lagi mengontrol sirkulasi elite politik. Perkiraan ini sebenarnya merupakan analisa dari berbagai analis dalam media-media internasional. Semuanya tentu perlu didalami. Dalam asumsi kebhinekaan (diversity) seharusnya Indonesia lebih baik dari bangsa kulit putih. Sejarah 250 tahun bangsa kulit putih menjajah dunia, diskriminasi dan kebencian rasial selalu menjadi senjata utama mereka untuk membantai manusia lainnya. Alasan Sri Bintang memojokkan Anies Baswedan secara rasialis tentunya justru kurang bermoral. Memang benar bahwa boleh jadi kita akan memberikan tongkat komando menyelamatkan negara ini pada bangsa pribumi, atau akan lebih bermoral, dengan catatan memang ada pemimpin bangsa kita yang bebas korupsi. Namun, kita harus membuka peluang Anies untuk bisa muncul sebagai pilihan yang terbaik. Jangan dibunuh karakternya sebelum bertanding. Sehingga ini memperluas pilihan yang ada. Namun, dibanding dengan Sunak, orang biasa, Anies Baswedan memiliki warisan kejuangan dari kakeknya sebagai pendiri Negara Indonesia 77 tahun lalu. Warisan sejarah ini adalah warisan patriotisme yang mampu menjamin kecintaan Anies pada Indonesia. Moralitas yang seharusnya ditantang oleh oposite Anies adalah kemampuan Anies untuk membangun kembali negeri kita. Sebab, pertanyaan semua negara yang dihancurkan pandemi COVID-19, perang dingin dunia barat versus Rusia/China dan badai krisis ekonomi dunia saat ini, adalah bisakah bangsa itu bangkit, bukannya bangkrut? Apakah Anies akan membawa keselamatan atau kehancuran? Untuk menjawab ini sangat terhubung dengan kapasitas dan jejak langkah Anies itu sendiri. Dalam ukuran kapasitas, ditambah jejak pendidikan, Anies tentu jauh di atas semua kandidat yang ada. Skala pengelolaan negara, baik sebagai Menteri Diknas maupun Gubernur DKI, Anies telah melewati kerja dengan kompleksitas dan skala yang tinggi. Gubernur Jateng, seperti Ganjar Pranowo, misalnya, merupakan jabatan yang terdesentralisasi kekuasaannya, terbagi dengan walikota dan bupati di sana, tidak sebesar Anies. Kapasitas dan pendidikan Anies setara dengan Sunak di Inggris itu. Meskipun, negara mereka jauh lebih besar. Perbedaan Anies dan Sunak terletak pada ideologinya. Sunak mewakili simbol kapitalis, di mana mazhab berpikir dia mempunyai rujukan pada Adam Smith dan Margareth Thatcher, yakni Mini Government, Pajak Rendah, dan Pertumbuhan Tinggi. Sementara Anies akan lebih sosialistik alias Pancasilais, yakni membangun negara dan rakyat sekaligus, sebagaimana selama Gubernur dia membuat jargon “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”. Ideologi Anies bertumpu pada pembangunan manusia, keadilan bersama dan demokrasi. Untuk kemenangan Sunak tersebut, kaum buruh dan sosialis di Inggris tidak menyambut gembira. Nadia Whittome, tokoh buruh Inggris keturunan India mengingatkan kaum buruh bahwa Sunak adalah pilihan buruk buat rakyat kecil. Menurutnya, dalam Al-jazeera, Senin (24/10/2022), “Rishi Sunak as Prime Minister isn’t a win for Asian representation,” katanya. “He’s a multi-millionaire who, as chancellor, cut taxes on bank profits while overseeing the biggest drop in living standards since 1956. Black, white or Asian: if you work for a living, he is not on your side,” lanjutnya. Dikaitkan dengan ideologis, pemikiran Sri Bintang yang mengutamakan “presence” bukan “Essence”, perlu kita singkirkan untuk sementara waktu. Sebab, Bangsa Indonesia saat ini benar-benar membutuhkan pemimpin yang dengan segenap jiwanya ingin menyelamatkan bangsa. Jadi, Sunak dan Anies mempunyai kesamaan dalam kebutuhan suatu bangsa ketika dilanda krisis. Mereka hadir ketika krisis besar datang. Keduanya mempunyai kapasitas dan sekolah yang baik. Keduanya lahir dan besar di dalam negerinya. Bedanya Sunak besar dalam lingkungan Partai Konservatif yang pro kapitalis, sedangkan Anies Baswedan tumbuh dalam “Kawah Candradimuka” Pancasila yang sosialistik. Penutup Perdana Menteri Inggris yang berdarah India dan Anies Baswedan berdarah Arab mempunyai kemampuan, kapasitas dan pendidikan yang sama mumpuni untuk membangun negaranya. Semua bangsa di dunia benar-benar mengharapkan pemimpin yang mampu membangun kembali sebuah negara setelah pandemi Covid-19, perang dingin Barat vs. Rusia/China dan badai krisis ekonomi saat ini. Kerelaan Bangsa kulit putih Inggris yang biasanya rasis, menunuk Sunak, bisa jadi benar-benar menunjukkan adanya diversity atau kebhinekaan pada masyarakat Inggris saat ini, setidaknya dalam membawa mereka keluar dari krisis. Apakah Indonesia lebih rasis dari Inggris? Apakah moralitas kita terganggu jika warna kulit Anies berbeda dengan kita, seperti yang dituduhkan antara lain oleh Sri Bintang Pamungkas? Kita perlu menghindari pembunuhan karakter pada calon pemimpin yang mungkin bangsa ini sedang membutuhkan. Dengan bolehnya setiap WNI bertarung untuk Capres, sesuai dengan UUD 1945 Amandemen, setidaknya pertanyaan moralitas calon presiden ke depan adalah terkait dengan patriotisme dan kecintaan mereka pada negara, bangsa dan rakyat. Kita membutuhkan Essensi bukan Eksistensi saja. (*)
Jangan Kecelik Lagi, Kata Cak Nun...! (2)
Selain membiarkan terbentuknya Partai Koalisi yang menguasai suara mayoritas, keberadaan Tyranny Majority itu dibiarkan dan tetap melakukan voting! Itu namanya demokrasi lontong sayur! Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global, City Council 2002 & 2008 ITULAH mengapa di US Senate, ada mekanisme Filibuster di mana 1 orang Senator bisa melakukan Filibuster untuk menghentikan 99 Senator lainnya untuk tidak mengambil voting. Alasannya? Karena 1 Senator yang mewakili satu negara bagian (State) itu suaranya bisa mewakili 40 juta orang, seperti State of California (CA). Bila ada RUU yang mau di-voting di US Senate dan RUU itu merugikan satu negara bagian, maka 1 Senator itu memiliki kekuasaan untuk melakukan Filibuster agar seluruh senate tidak melakukan voting. 3). Parliamen (MPR/DPR/DPD) harus menciptakan mekanisme seperti Filibuster di US Senate, untuk menghilangkan keberadaan Tyranny Majority, seperti terbentuknya Partai Koalisi pro pemerintah yang menguasai mayoritas suara di DPR. Sebab, bila tyranny majority yang berbentuk partai koalisi yang pro pemerintah itu dibiarkan begitu saja ketika voting akan dilakukan, kan sudah jelas kelompok mereka yang menang voting terus? This is no brainer! Ini sistem deliberation dan voting model apa? Tapi itu yang sudah dijalankan di Indonesia puluhan tahun, bukan? Karena itu, MPR/DPR/DPD harus membuat mekanisme sendiri untuk menghilangkan Tyranny Majority di Parliamen. Tidak sulit amat menciptakan sistem atau mekanisme itu untuk menghilangkan Tyranny Majority di MPR, DPR dan DPD, jika diperlukan, saya bisa membantu! Sehingga ketika terjadi deadlock (musyawarah untuk mufakat tetapi mufakat tidak dicapai), maka suara 1 orang anggota MPR, DPR atau DPD bisa menghentikan voting, karena mereka mewakili suara puluhan juta orang Daerah. Itulah mekanisme Filibuster di US Senate, karena 1 Senator mewakili 1 negara bagian, seperti California, mewakili 40 juta suara rakyat California. Tidak mungkin 1 suara Senator yang mewakili 40 juta suara di negara bagian, sama nilainya dengan suara Senator dari Alaska, Wyoming atau North Dakota yang hanya mewakili suara rakyat negara bagian yang lebih sedikit. Karena itu, supaya adil, fair dan square untuk semua Senator dari 50 negara bagian, diciptakan mekanisme Filibuster untuk semua Senator, guna melakukan Filibuster (menghentikan voting di US Senate), bila 1 Senator wakil negara bagian itu merasa dirugikan oleh RUU (Bill) yang akan di-voting. Itu artinya, di US Senate tidak ada Tyranny Majority meski, dalam satu masa, partai Republican menguasai US Senate, dan di masa lainnya, partai Demokrat menguasai US Senate. Tetapi setiap senator di US Senate itu bisa melakukan Filibuster, artinya 1 suara Senator bisa mengalahkan 99 suara Senator yang lain. Itulah konsep Deliberation dan Voting dalam Representative-Democracy. Tidak seperti konsep deliberation dan voting di DPR sekarang! Selain membiarkan terbentuknya Partai Koalisi yang menguasai suara mayoritas, keberadaan Tyranny Majority itu dibiarkan dan tetap melakukan voting! Itu namanya demokrasi lontong sayur! 4). Sistem, proses, prosedurial dan mekanisme deliberation di US House of Representative dan di US Senate itu sangat complex, ada banyak steps yan00g harus ditempuh, ketika terjadi deadlock dan sebelum voting diambil. Ini perlu penjelasan tersendiri karena sangat complex dan perplexing. 5). Ketika voting dilakukanpun, masih ada steps, proses, prosedur dan mekanisme serta kondisi yg harus dipenuhi untuk voting bisa dilakukan, salah satunya adalah tidak boleh ada Tyranny Majority. Tetapi steps, proses, prosedur dan mekanisme banyak sekali yang harus dipenuhi, sebelum akhirnya semua anggota House of Representative atau anggota US Senate itu setuju untuk mengambil voting up and down. Ini juga perlu penjelasan tersendiri karena sangat complex dan perplexing. Sistem deliberation di DPR, aturan sidang di DPR, aturan voting mulai dari sidang di era Konstituante tahun 50\'an dan 60\'an hingga sekarang, masih belum dan tidak ada yang demokratis, dalam pandangan saya sebagai activist democracy 20 tahun lebih. Bahkan acuan dan standards yang dipakai dari Sila ke-4 Pancasila, juga tidak jelas dan abstracts. 1). Bagaimana mengukur Hikmat/Hikmah (Kehikmatan) dan Kebijaksanaan seorang anggota Parliamen (DPR)? 2). Ukuran standarnya apa? 3). Dan siapa yang mengukur? Beda dengan di US Congress dan semua anggota State\'s Legislature, yang dipakai pedoman itu nyata, kongkrit dan jelas, seperti aturan yang ada di: 1). Robert\'s Rule of Order (Parliamentary Proceedings Guidelines) untuk semua anggota Legislatif di USA, mulai dari City Council hingga anggota US Congress. 2). Di masing-masing negara bagian (State) ada 1 aturan atau UU lagi sebagai penjelasan dan penyempurnaan aturan persidangan umum (public meetings) untuk anggota Legislatif negara bagian (State), mulai anggota City Council hingga anggota State\'s Legislature. Di negara bagian California ada UU tersendiri, yakni California Government Code Section 54950 to 54960 yang dikenal dengan disebutan: UU \"The Brown Act.\" (*)
Peta Dukungan Pilpres 2024: Ganjar China; Anies, Prabowo, Andika, Amerika Serikat
SETELAH sempat “dicekal” selama beberapa tahun, Prabowo Subianto pekan lalu akhirnya bisa masuk dan berkunjung ke Kementerian Pertahanan AS di Pentagon. Prabowo datang sebagai Menteri Pertahanan RI. Adakah pembicaraan dengan koleganya di Pentagon itu terkait dengan gelaran Pilpres 2024 dan dukungan kepada tokoh-tokoh Indonesia yang bakal tarung dalam Pilpres 2024 nanti? Ataukah ada agenda lain menyangkut situasi politik di Indo Pasifik yang perlu mendapat perhatian serius dari AS dan Indonesia? Terutama ancaman China yang juga berkepentingan dengan isu Pilpres 2024? Untuk mengetahui itu semua, berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (25/10/2022). Tentang Geopolitik Global Halo halo, apa kabar Anda semua. Senang sekali masih terus bisa meng-update berbagai informasi aktual untuk Anda semua lewat channel Rocky Gerung official, bersama saya Hersbeno Arif dan Bung Rocky Gerung. Cerah nih, Bung Rocky, latar belakangnya bunga-bunga lagi menghijau. Ya, bunga menghijau, yang sedang gugur adalah kekuasaan. Oh, begitu ya. Ya, kalau ada yang gugur, pasti selalu ada yang tumbuh. Itu juga yang terjadi di Inggris, yang kita amati ini menarik sekali karena untuk pertama kalinya saya kira dalam sejarah, ada imigran India itu yang menjadi Perdana Menteri di Inggris, di tengah situasi yang sangat menantang di Inggris. Kita nggak tahu berapa lamanya akan bertahan. Yang sebelumnya kan cuma 44 hari bertahan. Nah, sementara di China, ini kelihatannya Xi Jinping makin menguatkan mencengkeramkan kukunya di sana karena dia menjadi presiden di periode ketiga, dan bisa jadi mengarah ke seumur hidup gitu nanti. Dan, dia sudah mulai menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Nah, kalau kita ngomongin China, bagaimanapun juga itu pasti ada kaitannya dengan geopolitik global dan terutama Indonesia kalau untuk kawasan Asia Tenggara. Sementara, untuk Inggris itu juga jangan lupa bagian dari kaukus, kaukus antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang pasti juga memperhatikan Indonesia. Mari kita bicarakan ini dari dampak globalnya Bung Rocky. Ini pembicaraan yang tiba-tiba harus kita lakukan karena ada perubahan dalam geopolitik sebetulnya. Dan betul, kalau kita mulai dari Inggris, kita anggap bahwa itu satu terobosan bahwa akhirnya politik identitas nggak bekerja lagi di situ. Bayangkan kalau di Indonesia, misalnya, nggak mungkin itu terjadi. Karena ini mesti dicari macam-macam cara, nanti kalau ada seseorang yang punya potensi dilabeli politik identitas. Nah, ini keturunan India yang betul-betul karena kemampuan dia, dulu dia Menteri Keuangannya Boris Johnson, jadi dari partai yang sama, partai konservatif. Dan kelihatannya Inggris mengandalkan pikiran-pikiran partai konservatif yang sangat liberal untuk menyelesaikan perekonomian di negeri itu. Dan, kelihatannya publik Inggris masih percaya. Tetapi, yang lebih penting adalah sinyal bahwa partai konservatif, kalau dia memerintah, itu dia pasti akan sejalan dengan politik Amerika Serikat. Kebetulan AS bukan partai konservatif. Tetapi ada kepentingan bersama, yaitu di kawasan Indo Pasifik dan Australia justru. Karena kita tahu Amerika lagi bikin konsolidasi untuk memastikan bahwa China tidak boleh terlibat di Ukraina, melalui proksi Rusia. Jadi, kelihatannya Perdana Menteri Inggris yang baru itu akan ada di dalam jaringan baru politik di Asia dan Indo Pasifik, yaitu untuk mengkontain China. Kan tradisi partai konservatif akan selalu hati-hati atau bahkan bersifat reaktif terhadap China tuh. Kalau partai buruh mungkin sedikit lebih demokrat atau lebih luwes atau lebih moderat. Kalau partai konservatif di Inggris pasti dalam upaya untuk membentengi ekspansi ekonomi China, terutama, walaupun China sekarang lagi melarat karena ekonominya enggak tumbuh. Tapi itu soal penting buat kita pelajari. Ada sebut saja realignment di Eropa untuk memastikan bahwa China enggak boleh masuk di dalam persaingan dengan Eropa, terutama, karena krisis di Ukraina. Itu satu poin. Yang kedua, yang lebih menarik lagi, tentu adalah perubahan di China yang akhirnya dipastikan bahwa Xi Jinping kembali memimpin China tuh. Kendati kita baca banyak protes di masyarakat China bahwa Xi Jinping selama ini tidak memperlihatkan proses pembaruan demokratis. Jadi, kalau periode ketiga itu pasti nggak ada beban lagi pada Xi Jinping, untuk melakukan politik yang semakin otoriter. Kan dalam sejarah China Xi Jinping ini adalah orang yang menanamkan ideologinya sendiri itu, yang disebut Xi Jinpingcort, pikiran-pikiran Jinping yang dianggap sebagai sukses. Sekarang Xi Jinping dianggap sebagai semacam dewa. Karena itu, China harus diajari pikiran Xi Jinping. Itu yang ada di kurikulum-kurikulum Universitas sekarang, yang diprotes sebetulnya. Jadi, sebetulnya, kalau kita lihat tadi apa inchargement-nya bagi Indonesia, pasti Jinping akan meneruskan aktivitas koboi-koboian di China Selatan, di Indo Pasifik tuh. Karena memang nggak mungkin Jinping berubah menjadi lebih moderat. Justru dia ingin dapat kekuasaan tambahan supaya dia bisa pastikan bahwa China akan jadi setara dengan Amerika, senior super power. Kalau sekarang ini masih junior super power. Nah, yang menarik adalah apa nanti reaksi Amerika terhadap Xi Jinping? Ya pasti Amerika akan pasang barikade laut, segala macam kemampuan militer Amerika akan dikerahkan ke Indo Pasifik dan China Selatan atau Asia umumnya tuh. Sekarang, bagi Indonesia kira-kira mau ngapain gitu. Kan Amerika tetap akan tekan Indonesia untuk jadi proksi dia untuk menghalangi ekspansi China. Jadi, presiden berikutnya pasti tangan Amerika akan bermain di Indonesia. Kira-kira begitu gampangnya kan. Sebab, dalam dua tahun ke depan, Amerika pasti akan minta kepastian, Anda proksi mana. Jadi, kita lihat nanti, kampanye-kampanye presiden pasti akan diwarnai oleh kepentingan politik regional Amerika di Indo Pasifik. Ya, sebelum kita masuk ke Indonesia, kita terusin sedikit ya supaya analisisnya nyambung katanya. Kan walaupun tidak liberal, ini partai Demokrat itu justru dalam geopolitik global itu selama ini sangat berbeda dengan Partai Republik di mana Partai Republik lebih pada mementingkan kepentingan dalam negeri. Tapi kalau Partai Demokrat, persoalan HAM akan menjadi soal yang dia seriusin kan. Jelas bertabrakan dengan China kan. Itu betul yang diingatkan Hersu bahwa Partai Republik selalu dia melihat ke dalam kekuatan Amerika, gitu. Nah, itu yang disebut tadi sebagai American first. Tetapi, dalam politik luar negeri, apalagi kalau dipimpin oleh Demokrat, itu tema HAM jadi kekuatan sekali. Karena ada doktrin sejak perang dunia ke-2 bagi Amerika, siapapun yang melanggar HAM, siapapun yang mengkhianati kebebasan politik, siapapun yang berupaya untuk menganeksasi dengan kekerasan, itu artinya melanggar prinsip-prinsip universal human right declaration yang Amerika pasti ada di belakangnya tuh. Jadi, Amerika enggak peduli itu, mau negara apapun, kalau tanda-tanda ekspansionis, dia akan hajar. Amerika sendiri ekspansionis, tapi dia nggak memperluas wilayah itu. Nah, beda dengan Rusia pasti akan perluas wilayah, China akan perluas wilayah, Amerika tidak pernah memperluas wilayahnya, itu bedanya. Karena dia menganggap bahwa dia dapat mandat dari para pendirinya untuk mempertahankan wilayah bebas, di manapun. Jadi, kalau dibilang Amerika akan intervensi pasti, karena itu adalah perintah sejarah. Bahwa tidak boleh ada negara yang menganeksasi negara lain atas dasar kekuasaan. Jadi, itu pentingnya. Jadi, betul bahwa kita akan lihat bahwa dalam politik luar negeri, China terhadap China, Amerika akan sama dengan Inggris, yaitu kepentingannya sama, yaitu mencegah ekspansi teritorial dari China, terutama yang sedang terancam adalah Taiwan. Politik Indonesia Ya. Oke. Nah, ini mari kita masuk ke Indonesia. Kemarin kita lihat betapa pengaruh kuat dari Xi Jinping yang kelihatan adalah salah satu pesaingnya ya. Kemarin kita belum dapet konfirmasi tentang bagaimana Hu Jintao presiden sebelumnya ditarik keluar dari Kongres Partai Komunis China. Seperti biasa, kita enggak pernah dapat penjelasan yang resmi, tetapi video-video menunjukkan perdana menteri yang dari partainya Hu Jintao dan ini proksinya Hu Jintao digusur dari PKC. Artinya, memang ini semakin powerfull Xi Jinping ini. Dan seperti Anda sebutkan tadi, ini pertempurannya di Indonesia bagaimanapun 2024 mereka pasti akan mengamati itu. China akan mengamati, Amerika juga akan mengamati dengan cermat. Itu nasib kita tuh. Karena kita mau sebut negara besar iya, tapi kita nggak punya kemampuan sebagai super power. Negara kita besar doang gitu. Tapi dalam politik proksi itu lebih menentukan daripada besarnya negara tuh. Jadi, kelihatannya memang all the President Man itu, Xi Jinping mau pastikan bahwa saya mau diingat sebagai pembentuk China yang super power. Karena itu, nggak boleh ada satupun elemen dalam pemerintahan saya yang masih mendua tuh. Jadi, ekspansionisme atau watak ekspansionis dari Xi Jinping akhirnya diperlihatkan dengan mencegah siapapun yang masuk ke situ. Karena yang unik dalam China itu, kalau dia presiden sekaligus menguasai tentara merah, itu kuat sekali kan. Nah, ini baru jarang sebetulnya Presiden itu sekaligus jadi komandan tentara merah. Di sini Xi Jinping memastikan bahwa militer ada di bawah dia tuh. Jadi, komandonya bisa lebih cepat dan saya kira itu dari beberapa tahun lalu Jinping melakukan perubahan habis-habisan di tubuh militer supaya dengan mudah dikendalikan oleh dia tuh. Faksi-faksi dibuat atas nama kepentingan nasional, tapi yang dia taruh adalah orang-orang dia. Kira-kira kalau di Indonesia itu panglima-panglima teritorial itu punya mandat langsung dari Xi Jinping. Jadi sebagai presiden dia dengan mudah menggerakkan kekuatan militer. Jadi di situ bertumpu ambisi Xi Jinping untuk menjadi pemimpin dunia, sekaligus Ambisi ekspansionisnya, dengan akibat demokrasi makin merosot di China tuh. Dan pada saat bersamaan juga itu terjadi di Indonesia ya. Artinya, sekarang kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi di bawah era Pak Jokowi itu kita bergerak lebih mendekat kepada China, meski Pak Luhut mencoba membuat balancing dengan tetap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Tapi ada trend yang sama itu antara China dengan Indonesia, yakni semakin memburuknya iklim demokrasi. Ini ada satu penelitian terbaru yang ditulis oleh Profesor Leadle dengan Pak Saiful Mujani yang akan didiskusikan juga menyoroti bagaimana demokrasi Indonesia di era Jokowi ini menurun. Ya, saya baca itu artikel yang ditulis oleh Saiful Mujani kawan saya. Dan orang bertanya-tanya wah sudah mulai kritis ini Pak Saiful Mujani pada Presiden. Tapi kita tahu Saiful Mujani adalah orang yang belajar komparatif politik dan terpaksa dia musti terangkan bahwa Indonesia dalam ukuran apapun buruk demokrasinya. Kan itu. Walaupun dia suka bikin survei yang seolah-olah mengindikasikan kepemimpinan Jokowi, tetapi ini terjadi semacam paradoks, bagaimanapun lembaga survei mau mempromosikan Jokowi, ya di internasional Jokowi itu jatuh indeks demografinya itu. Apalagi di Leadle. Kan enggak bisa disogok untuk mengatakan ini baik-baik saja. Jadi, sebetulnya kita tahu bahwa keadaan kita memang buruk. Jadi, penting untuk mengetahui pikiran dunia bahwa Indonesia buruk. Karena itu, dalam persaingan 2024 nanti, ketika Xi Jinping mulai menyusun kembali kekuatan di Indo Pasifik, tentu Amerika akan cari partner Indonesia, siapa? Kan secara historis Indonesia itu selalu menjadi proksi Amerika untuk kontain komunis di Asia Tenggara itu. Yang terjadi kemudian berubah, Amerika mensponsori pemerintahan otoriter demi stabilitas di Asia Pasifik. Kan itu yang terjadi sehingga pada waktu itu Indonesia punya kepemimpinan politik di ASEAN melalui figur Pak Harto. Tapi kemudian pemburukan ekonomi menyebabkan perubahan macam-macam. Nah, sekarang kita lagi berpikir, di mata Indonesia kira-kira yang paham soal global politik siapa ya? Ganjar Pranowo? Itu agak susah tuh karena Ganjar paham soal Wadas doang, kira-kira begitu. Anies Baswedan, itu mungkin karena Anies sekolah di sana dan kedekatan dengan tokoh-tokoh Senator di Amerika cukup punya akses. Yang lebih potensial pasti Prabowo karena Prabowo kemarin sudah diterima di Departemen Pertahanan di Pentagon. Sangat mungkin itu juga dibicarakan. Seminggu yang lalu kan kita dapat berita dari Amerika bahwa Prabowo bertemu dengan petinggi di Pentagon itu. Dan itu pasti terkait dengan keamanan di Indo Pasifik tuh. Jadi, secara logis ya mungkin Prabowo akhirnya diterima Amerika, walaupun dulu tidak boleh masuk Amerika karena soal HAM. Tetapi, sejak dua tahun terakhir kan Amerika memungkinkan Prabowo untuk masuk ke Amerika. Jadi, sekali lagi, Indonesia ada di dalam kawasan yang agak rawan karena intervensi Amerika pasti akan masuk dalam pemilu Indonesia itu. Jadi bagi kita, ini kita cuma bikin analisis ya, bukan kita Pro Prabowo atau Pro Anies atau anti Ganjar, enggak, kita cuma memberitahu bahwa publik internasional akan menghitung faktor kepemimpinan baru Indonesia di dalam konteks keamanan Indo Pasifik, kira-kira begitu. Oke, tapi kalau kita buat pemetaannya supaya lebih mudah gitu ya, kita menyebut nama-nama calon yang sudah muncul di publik ya, ada Ganjar, Prabowo, Anies, bahkan juga mungkin kalau kita ngomongin soal geopolitik lokal kita mau memasukkan faktor Andika Perkasa di situ ya, Panglima TNI yang jelas ke Amerika gitu. Jadi kita bisa lihat misalnya ini posisinya kalau bicara soal kepentingan Pak Jokowi dan proksi Pak Jokowi, Ganjar dalam hal ini pasti akan lebih dekat dengan China gitu. Artinya, China punya kepentingan untuk men-support Ganjar, dalam hal ini begitu ya. Kemudian, tapi kalau Amerika mungkin referensinya Amerika akan ada Prabowo, Andika Perkasa, maupun Anies Baswedan. Gitu kan Bung Rocky. Itu selalu ada faktor yang nggak pernah dihitung oleh para politisi Indonesia tuh. Bahwa menguatnya China itu artinya mengajak duel Amerika. Amerika selalu punya posisi bila Anda ingin damai, bersiap-siaplah untuk perang. Jadi, sebetulnya penguatan China itu justru membahayakan Ganjar karena Ganjar nggak akan dipromosikan Amerika karena sinyalnya Ganjar adalah proksi Jokowi, dan Jokowi pasti proksinya China tuh. Dan Pak Luhut berupaya balancing itu. Pak Luhut kan paham tentang perubahan politik ke depan. Nah, Pak Jokowi enggak paham itu, jadi Pak Jokowi masih ngotot soal Ganjar, padahal sebetulnya dalam segi perhitungan politik global ya Ganjar itu nonfaktor karena dia enggak paham politik internasional. Karena ya ada dalam sejarah record dekat dengan China tuh. Jadi itu soalnya tuh. Sementara Prabowo tentu paham politik global, paham sebagai Menteri Pertahanan apalagi. Jadi, Pak Prabowo diuntungkan dalam situasi ketegangan di Indo Pasifik. Dia punya kedudukan yang strategis untuk menyatakan bahwa Indonesia dalam bahaya, persiapannya mesti ini-ini tuh. Kira-kira itu. Jadi, mungkin Pak Prabowo bilang ya itu kan gua sudah bilang kan. Gua sudah prediksi bahwa Indo Pasifik ini berbahaya, karena itu sudah betul saya ada di dalam, dan Pak Jokowi memang instingnya bagus. Kira-kira begitu. Oke, ini kan kita memetakan saja Bung Rocky, bagi kita memberikan panduan pada publik bahwa sebenarnya kita, bagaimanapun juga Indonesia itu, kita tidak bisa hidup dalam tempurung. Geopolitik global itu sangat berpengaruh, dan karena itu tentu saja kita harus memilih figur-figur pemimpin itu yang memang paham geopolitik global, punya kecakapan dalam mengelola politik geopolitik global, dan juga diterima oleh komunitas-komunitas politik global gitu kan harusnya. Itu yang kita sebut sebagai momentum yang pragmatik sebetulnya. Walaupun Indonesia secara normatif dituntun oleh prinsip bebas aktif segala macam, tapi nanti harus ditafsirkan bebas aktif itu bebas untuk aktif ke mana? Kira-kira begitu kan. Bebas aktif bukan berarti yang sana oke yang sini oke, yang sana enggak yang sini enggak. Enggak begitu, karena ketegangan dunia itu sekarang imperatifnya adalah soal ekonomi itu. Dan kemiskinan di Eropa sudah menjadi-jadi dan selalu orang anggap, kalau terjadi krisis ekonomi dunia maka cara penyelesaiannya adalah dengan perang. Itu yang sudah menjadi standar berpikir bahwa perang itu akan memulihkan semangat untuk membangun. Kira-kira begitu kan. Itu yang terjadi di perang dunia ke-2 ketika Eropa dihajar habis oleh pasukan sekutu Amerika lalu datang pemulihan melalui Marshall Plan, lalu Eropa dibangun kembali, lalu Bank Dunia kumpulin uang untuk merekonstruksi Eropa. Lalu efeknya bagi dunia ekonomi tumbuh lagi. Itu semacam dalil bahwa ekonomi itu bisa ditumbuhkan melalui perang. Jadi kita juga harus bersiap untuk menerima fakta itu bahwa ke depan seseorang yang disebut calon presiden Indonesia pasti akan diasuh oleh kepentingan Amerika itu. Dan itu riil. Itu yang namanya riil politik. Yang normatif politik tentu kita ingin supaya kita tidak mengulangi masuk dalam jebakan kolonialisme atau imperialisme. Tapi, sekali lagi, kita cuma mau hitung itu di peta sebetulnya, sebagai analis. Kita nggak pro Ganjar, tidak ingin mengelu-elukan Pak Prabowo, ingin menasihati Anies supaya juga belajar lebih banyak tentang potensi 2024, karena nanti Anies akan ditagih bahwa mampu nggak dia menyelesaikan potensi konflik China dan Amerika tuh. Sementara hutang kita pada China masih sangat besar kan. Jadi, ini soal-soal itu. Jadi, Anies diuji apakah dia akan masuk dalam jebakan baru, dia harus punya proksi oligarki. Ganjar juga akan diuji mampu nggak membaca politik kawasan. Nah, kalau Prabowo akan merasa tanpa diuji saya sudah paham. Kira-kira begitu. Itu faktanya begitu sih. (sof/sws)
Kalau Rakyat Menghendaki, Mudrick SM Sangidu Siap Pimpin Revolusi
“Apakah kalian sanggup melawan kezaliman yang dilakukan oleh rezim saat ini?” tanya Mudrik kepada peserta. Serentak peserta menjawab: \"Sanggup...!!!\" seraya menggemakan kalimat takbir. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih BERSAMA Bapak Mudrick SM Sangidu: telah bergerak dari Solo Raya – sekalipun masih skala kecil dan lokal – adalah bagian dari gelombang dahsyat people power yang akan terjadi. Berangkat dengan kesadaran bahwa sumber masalah itu dari orang Solo. Kata Rocky Gerung, orang Solo harus ikut bertanggung jawab. Politik Solo adalah sumbunya pendek. Sejarah pernah membuktikan diawali dari Solo melebar ke Semarang – Jogja berubah menjadi huru-hara Nasional. People/Revolusi satu-satunya pintu perubauan, Solo Raya siap atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Konsolidasi langsung dengan tokoh masyarakat masing-masing daerah (Solo - Wonogiri - Sragen, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo dan Boyolali). Segera dan secepatnya adakan koordinasi dengan semua tokoh pergerakan dari masing-masing daerah menyamakan pikiran, kekuatan, dan dukungan logistik (satu paket). Menentukan langkah gerakan riil dan taktis. Menunjuk pemberani sebagai leader pergerakan. Suasana psikologis saat awal mereka kita temui: Selama ini mereka hanya mengeluh, takut, dan ke mana harus mengadu. Mereka hanya menunggu ada pimpinan penggerak dan pemberani. Awalnya mendengar people power atau Revolusi tidak paham, dan bahkan hanya ketakutan. Setelah ada penjelasan versi bahasa yang mereka bisa pahami, ini hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan – mereka baru mengerti, memahami, dan barulah muncul ghiroh semangat dan keberanian. Kekuatan Solo Raya harus dikoordinasikan dengan kekuatan Magelang Raya, Jogjakarta, dan Semarang. Kekuatan Jogjakarta dan Semarang serta belahan daerah lainnya, harus secepatnya dikoordinasikan. Apa yang akan dilakukan harus segera dirumuskan dengan jelas dan pasti menjadi pergerakan setelah pertemuan para tokoh pergerakan dalam waktu dekat. Perjuangan ini harus dan akan konek dengan arus pergerakan dengan daerah lainnya khususnya dengan gerakan di Jakarta. Bergerak dan berjuang bersama, kita harus bergerak dan berjuang bersama semua sadar dan menyadari ada pembagian tugas masing-masing dan tetap harus bersinergi menghadapi keadaan yang makin tidak menentu dengan segala kemungkinan yang terjadi. Jangan pernah mencela atau menyepelekan setiap pergerakan demo sekecil apapun – mereka telah bergerak dengan tenaga, pikiran, waktu dan finansialnya masing masing. Satu orang yang telah bergerak di depan lebih mulia daripada ribuan orang yang hanya diam ditempat. Dalam setiap sambutannya, Mudrick menyampaikan bahwa people power yang kita lakukan ini adalah dalam rangka ber-amar makruf nahi munkar. “Kondisi negara saat ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Kewajiban kita adalah untuk melawan kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim saat ini,” katanya. Lebih lanjut Mudrick mengajak seluruh Aktivis Pergerakan khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya untuk bangkit melawan rezim yang zalim kepada rakyatnya. \"Ini saatnya, kita diam ditindas atau bangkit melawan,” tegas Mudrick yang diikuti pekikan takbir peserta. “Apakah kalian sanggup melawan kezaliman yang dilakukan oleh rezim saat ini?” tanya Mudrik kepada peserta. Serentak peserta menjawab: \"Sanggup...!!!\" seraya menggemakan kalimat takbir. Salah satu peserta ada yang bertanya, kapan people power ini akan dilakukan? Maka Mudrick menjawab, “Saatnya adalah sekarang. Dan kita semua adalah pemimpin. Jangan pernah bergantung kepada siapa pun. Kita adalah pemimpin.” Selanjutnya Mudrick menyampaikan bahwa semua komponen masyarakat harus saling bersinergi. Jangan mudah terpecah-belah. Yang tidak ada keberanian berada dalam gelanggang, jangan mengendurkan semangat teman-temannya. Bahkan bisa membantu dengan apapun dan sekecil apapun bantuan tersebut. Bisa dengan dana maupun doa. Mudrick meminta segera disosialisasikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten. Ada koordinator-koordinator di tiap-tiap kecamatan untuk lebih memudahkan komunikasi dan mensinergikan kekuatan rakyat. Pasti Terjadi Kerusakan negara datang dari Solo, maka masyarakat Solo juga harus ikut bertanggung jawab! People power pasti terjadi. Rakyat selama ini hanya mengeluh tak tahu kemana harus mengadu. Rakyat makin takut dengan ganasnya rezim melakukan penangkapan hanya beda aspirasi. Rakyat hanya menunggu dan menunggu pemimpin berani untuk bergerak menghentikan keadaan yang makin carut marut dan rakyat menjadi korbannya. People power atau Revolusi hanya itulah jalannya setelah semua pendekatan secara konstitusional dan demo-demo diabaikan dan tidak gubris sama sekali. Gerakan Solo Raya telah terkoordinasi dan dipastikan akan sambung dengan gerakan dari Jogjakarta. Nyambung dengan Magelang Raya dan daerah di Jawa Tengah khususnya. Tentunya akan sambung dengan gerakan di Jakarta. People power adalah hak rakyat sebagai pemilik kekuasaan negara. Sekiranya rakyat menghendaki Mudrick SM Sangidu siap pimpin people power. Dan people power pasti terjadi kalau rezim tetap ambigu dan menyepelekan aspirasi rakyat yang saat ini pada puncak kemarahan dan menginginkan ada perubahan negara ke arah yang lebih baik. (*)
Mayjen Farid Makruf Bicara Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana
Jakarta, FNN – Mayjen TNI Farid Makruf menjelaskan bagaimana peran TNI dalam penanganan bencana alam di Indonesia. Ia menegaskan, TNI adalah milik rakyat Indonesia yang bekerja dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal itu disampaikan dalam kursus seminar DMHA (Disaster Management & Humanitarian Assistance) ini diselenggarakan oleh DRRC UI (Disaster Risk Reduction Center UI) pada Selasa (25/10/2022). Seminar ini sering diselenggarakan untuk memberikan gambaran tentang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan dengan fokus pada strategi pengurangan resiko dan ketahanan. DRRC juga berkolaborasi dengan University of Hawai’i-Manoa dan The Asian Institute of Technology Thailand. Peran TNI dalam menangani bencana meliputi pemberian tempat berlindung, pencarian korban hilang, dan pembuatan perencanaan evakuasi. Mayjen Farid menjelaskan, dalam penanganan evakuasi khususnya, TNI melibatkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau yang dikenal BASARNAS. Mayjen Farid menceritakan bagaimana pengalamannya dalam melakukan penyelamatan korban terjebak reruntuhan masjid karena gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018. “Dari 12 orang yang terjebak tersebut, kita berusaha menyelamatkan mereka. Kemudian Basarnas menurunkan peralatan untuk mengangkat reruntuhan bangunan. Dari pagi sampai jam 5 sore, akhirnya selesai. Dari 12 orang, kita telah berhasil menyelamatkan 8 dan sisanya meninggal karena tidak adanya makanan dan minuman serta reruntuhan bangunan menimpa mereka,” jelas Mayjen Farid. Ia juga menegaskan bahwa TNI telah melakukan operasi penyelamatan nyawa semacam ini tidak hanya di NTB, juga di banyak tempat dan telah berkali-kali. Bahkan untuk ke depannya, Mayjen Farid menginginkan adanya penanganan evakuasi yang lebih baik agar lebih banyak nyawa yang bisa selamat. “Bagaimana dengan ke depannya? Saya menyarankan agar kita mempunyai kendaraan yang sangat baik. Kita punya kendaran untuk mengangkat semua reruntuhan untuk menyelamatkan korban selamat yang tertimbun. Kemudian tidak hanya mobil ambulans, kita juga membutuhkan kendaraan yang lebih baik untuk membawa korban ke rumah sakit. Jika kita bisa membangun rumah sakit di lapangan dekat dengan terjadinya bencana, mungkin kita akan bisa menyelamatkan nyawa lebih baik,” ujar Mayjen Farid. Seperti yang diketahui, Indonesia adalah negara yang rawan terkena bencana alam. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2022 telah terjadi 2.860 peristiwa bencana alam di Indonesia. Korban yang terdampak tercatat ada 3.593.497 orang. (Fer)
Jangan Kecelik Lagi, Kata Cak Nun...! (1)
Karena dalam prinsip-prinsip demokrasi, yang ada hanyalah kedaulatan rakyat, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi yang memberikan dan menyebutkan kedaulatan partai politik! Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global, City Council 2002 & 2008 JANGAN 76 ngimpi, Capres yang diusung oleh partai politik itu akan berbuat yang significant terhadap kepentingan rakyat di atas kepentingan partai politik dan oligarchs? Apapun hebatnya seorang Capres, ketika sudah diikat janji politik (kontrak politik) oleh partai pengusung dan Konglomerat oligarchs yang mengeluarkan dana untuk membiayai Pilpres, tidak mungkin Capres itu akan melawan kepentingan partai pengusung dan oligarchs di atas kepentingan rakyat. That is almost impossible and wishful thinking. Karena itu, rakyat Indonesia yang harus lebih pinter dari Capres, lebih pinter dari petinggi partai politik dan oligarchs, untuk tidak mendukung Capres dengan gratis. Semua Capres itu harus ditodong, diikat dengan janji politik dan kontrak sosial dengan rakyat secara tertulis. Ada 5 perubahan yang harus terjadi di Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari tangan jahil petinggi partai politik. Dalam sistem pemerintahan demokrasi yang baik dan benar (true and full democracy), konsep dasarnya adalah \"kedaulatan rakyat\" (sovereignty of the people atau popular sovereignty), bukan kedaulatan pemerintah! Artinya, Pemerintahan itu ada untuk \"melayani\" rakyat, dan rakyat itu ada \"tidak\" untuk melayani pemerintah. Itu harus benar-benar ada implementation-nya dalam pemerintahan secara nyata, bukan hanya lip service dan hoax. Kedua, dari 11 prinsip-prinsip demokrasi, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi itu yang memberikan atau menyebutkan kedaulatan partai politik. Tidak ada sama sekali. Bila sekarang di tanah air Indonesia, partai politik sangat berkuasa bahkan lebih di atas kedaulatan rakyat, itulah yang harus kalian sadari, harus dibongkar dan diperbaiki dengan mengembalikan kedaulatan tertinggi dari tangan partai politik kepada rakyat. Anomaly demo-krasi yang sudah berubah menjadi partai-krasi itulah yang harus menjadi fokus dan prioritas nomer #1 bagi seluruh anggota masyarakat di Indonesia. Prioritas kalian bukan Capres, bukan Pilkada dan bukan Pileg, tetapi merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah dikudeta, dimanipulasi dan diambil alih oleh partai politik. Karena itu, seluruh elemen masyarakat Indonesia perlu menuntut janji dan membuat kontrak politik kepada semua Capres, semua Caleg dan semua calon pemimpin daerah untuk \"mau berjanji\" (membuat social contract) dengan rakyat untuk mengembalikan kedaulatan rakyat\" dari tangan partai politik, dengan: 1). Membatalkan UU MD3, dan mengembalikan hak recall (PAW) kepada rakyat. 2). Membatalkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 222, yang dikenal dengan istilah Presidential Threshold 20%. 3). Memisahkan semua anggota Legislatif, DPR, DPD dan DPRD dari ikatan partai politik dengan UUD atau UU tersendiri. 4). Membatasi kedaulatan partai politik dan keberadaan partai politik tidak boleh memiliki kekuasaan dan kedaulatan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat dengan membatalkan UU partai politik dan menggantinya dengan UU partai politik yang lebih demokratis. 5). Memisahkan \"text asli\" UUD 1945 dengan text 4x amandemen, sebab text asli UUD 1945 dengan segala kekurangan dan kelebihannya harus dijaga, dihormati dan dilestarikan sebagai jada, karya dan hasil compromised version dari para pendiri NKRI. Karena itu, text asli UUD 1945 harus dibiarkan utuh dan dipisahkan dengan semua text 4x amandemen, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat (AS). Kelima hal di atas itulah yang saat ini harus diminta dan ditodongkan kepada semua Capres, Caleg,dan pemimpin daerah 2024. Apa untungnya kalian mendukung seorang Capres, tetapi tidak mau membuat janji politik secara \"tertulis\" dengan rakyat? Jadi kalau ada Capres yang mau dan berani membuat 5 janji politik (social contracts) di atas secara tertulis dengan rakyat, maka siapapun nama Capres itu, masih akan sangat menguntungkan rakyat. Daripada seorang Capres yang keren, pinter, religious, pinter berbicara, pinter berbahasa Jawa, Inggris dan Arab, punya prestasi politik segudang dan punya title sepanjang kereta api, tetapi tidak mau dan tidak berani membuat janji politik dan social contracts dengan rakyat untuk melakukan 5 perubahan di atas! Percuma, karena tidak menguntungkan rakyat dan hanya menguntungkan oligarchs! Karena selama kedaulatan rakyat itu masih dikuasai partai politik, jangan berharap ada perubahan politik di tanah air Indonesia! Prove me I am wrong on this! Silakan dibuktikan saya salah dalam soal ini! Voting dalam Pemilu (Pilsung) dan Voting dalam Deliberation di Parliamen (DPR/Congress) itu 2 hal yang berbeda, baik secara konsep, prinsip, sistem, proses, prosedur, dan mekanismenya jauh sangat berbeda! 1). Dalam Pilsung (Pemilu), One Man-One Vote artinya memang satu hidung punya 1 suara. Justru bila ada 1 hidung memiliki atau mewakili ratusan, ribuan atau jutaan suara, seperti system Noken di Irianjaya di mana 1 Kepala Suku mampu influence dan directing semua anggota suku untuk memilih satu kandidat atau satu partai politik itu yang salah kaprah dan tidak demokratis. Karena Pemilu (Pilsung) adalah manifestasi, aktualisasi dan implementasi dari sistem pemerintahan Direct-Democracy! Di mana rakyat sendirilah yang langsung memberikan suara dan mandat kepada seorang calon pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat di pemerintahan. Itulah Direct-Democracy! 2). Tapi beda dengan sistem, proses, prosedur dan mekanisme Representative-Democracy, seperti dalam Deliberation dan Voting di Parliament (DPR). Semua anggota Legislative (DPR) adalah representatives of the people (wakil-wakil rakyat), sebagai manifestasi atau cerminan dari Representative-Democracy. Karena semua anggota Legislative (MPR, DPR, DPD) itu adalah mewakili rakyat (representing the people), bukan mewakili partai politik! Juga bukan menjadi boss rakyat, kemudian mengkudeta kedaulatan rakyat dan berbalik posisi dan status menjadi wakil-wakil partai politik. Anggota legislative adalah wakil rakyat, bukan wakil partai politik. Karena dalam prinsip-prinsip demokrasi, yang ada hanyalah kedaulatan rakyat, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi yang memberikan dan menyebutkan kedaulatan partai politik! Dalam Deliberation dan Voting di Parliament (DPR); proses pengambilan keputusan di Parliament (DPR) atau yang dikenal dengan istilah Deliberation, konsep demokrasi One Man-One Vote bukan berarti suara 10 rondo ucul mengalahkan suara 1 profesor. Itu pengertian konsep One Man-One Vote yang salah, dan jelas tidak paham prinsip demokrasi khususnya on separation of power, checks and balances. Perlu diketahui, suara 1 anggota DPR atau DPD dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mewakili puluhan juta suara rakyat daerah, yang jauh lebih besar dibanding wakil anggota DPR dan DPD dari Irianjaya atau Maluku. Jadi tidak mungkin dalam Representative-Democracy, konsep One Man-One Vote dalam deliberation diartikan suara 10 rondo ucul mengalahkan suara 1 orang profesor! (*)
Puan Maharani-lah Capres PDIP
Akan lebih baik segera deklrasikan Puan Maharani, sehingga pemilih captive PDIP yang di kisaran 20% jadi lebih tahu dan mensosialisasikannya. Oleh: Andrianto, Aktivis 98 dan Pengamat Kebangsaan JATUH talak 1 kepada Ganjar Pranowo yang pede menyatakan siap untuk Capres 2024. Sudah bisa diduga dari hasil Rakernas II PDIP Juni 2022 yang dibacakan sendiri oleh Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa Capres hak prerogatif Ketum PDIP tiada lain ya Megawati Soekarnoputri. Publik menangkapnya sebagai pemborgolan terhadap Ganjar. Tidak mungkin sang pembaca tidak mengerti makna yang dibacanya. Sebelumnya, itu memang terlihat PDIP sudah gusar dengan manuver Ganjar yang ambisius dengan ditopang Cyber Army dan perangkat relawan yang dulu pendukung Joko Widodo. PDIP seperti halnya PKS adalah partai kader yang lebih mengutamakan kader yang loyal pada perintah partai, jabatan adalah Penugasan bukan Perebutan. Situasi Ganjar yang ambisius ini yang membuat kader senior seperti Bambang Pacul, Trimedya Panjaitan dan juga Masinton Pasaribu jadi mempertanyakan kapabilitas Ganjar? Ganjar belum pernah mentas di level nasional kecuali pernah menjadi anggota DPR biasa yang namanya justru keserimput skandal E-KTP. KPK mencatat, sudah 8 x memeriksa Ganjar dan juga menghadirkan ke persidangan. Situasi Ganjar beda jauh dengan Jokowi dulu yang terkesan tidak ambisius dan menunggu dengan sabar titah dari Mega jelang dua bulan pemilu. Ganjar Pranowo bisa jadi bertindak semborono karena ada dukungan dari Jokowi. Sering terlihat Jokowi bersama Ganjar. Bahkan dalam acara relawan utamanya, Jokowi memberi angin kepada Ganjar. Jokowi tentu lebih nyaman sama Ganjar Proteksi hukuman KPK dari kasus E-KTP jadi collateral loyalitas selamanya. Apalagi KPK sekarang anak cabang eksekutif langsung di bawah Presiden? Jokowi butuh orang yang loyal untuk amankan proyek-proyek mercusuar yang untungkan Oligarki tapi rugikan rakyat Indonesia. Situasi dan kondisi politik sudah makin terbaca, Gerindra sudah resmi Capreskan Prabowo Subianto. Nasdem Capreskan Anies Baswedan bahkan Golkar sejak munas 2 tahun lalu Capreskan Airlangga Hartarto. Maka masuk akal bilamana PDIP Capreskan kader utamanya sekaligus kader ideologis dan biologis yakni Puan Maharani. Jalannya pemerintahan 8 tahun ini yang ugal-ugalan jauh dari gambaran ideal PDIP. Hutang yang menumpuk hingga lebih dari Rp 7.000 triliun, ekonomi yang pro Oligarki, hukum yang suram ditambah kohesi sosial yang bisa mengancam integrasi bangsa warisan Bung Karno sang inspirator PDIP. Dapat dikatakan eksprimen menjadikan Presiden sebagai petugas partai telah gagal. Sang petugas ternyata lebih jadi petugas oligarki. Tentu keledaipun tak mau jatuh pada lubang yang sama. Tinggal menunggu waktu saja Ganjar Pranowo di-kick out alias dipecat untuk melapangkan jalan Putri Mahkota, yakni Puan Maharani sang kader utama. Lantas gimana peluangnya? Dalam kontestasi pemilu disamping figur tentu mesin partai dan momentun jadi azas kemenangan. Elektabilitas Puan yang kecil akan berderek dengan ruang waktu. Contohnya dulu Jokowi juga rendah ketika berduel lawan Foke atau Ganjar ketika berduel sama Bibit saat Pilkada. Ya itu pilkada? Ini kan pilpres? Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dulu modalnya tidak setinggi Mega, makanya Mega pede menggaet Cawapres dari ormas NU, KH Hasyim Muzadi. Jelang dua bulan pemilulah ada accident Jenderal taman kanak-kanak kepada SBY yang tidak lagi dilibatkan di kabinet. SBY lantas mundur dari kabinet dan menyatakan siap Capres dan sejarah sudah kita ketahui hasilnya. Jadi waktu masih tersedia buat Puan Maharani. Lagipula pemilu bukan soal menang kalah. Kehormatan sebagai partai besar jadi pertaruhan PDIP. Toh PDIP sudah pernah menjadi oposan dan pernah jadi pemenang. Akan lebih baik segera deklrasikan Puan Maharani, sehingga pemilih captive PDIP yang di kisaran 20% jadi lebih tahu dan mensosialisasikannya. Untuk Cawapresnya ada 5 figur yang layak dan bisa menutupi kekurangan Puan yakni Jenderal Andhika Perkasa, Kepala BIN Budi Gunawan dan Tito Karnavian, Mendagri. Dari kalangan sipil juga ada Muhamimin Iskandar dan Mahfud MD. Meski lebih pas duet Puan dan Budi Gunawan. Bagaimana menurut Anda? (*)
Dalam Aksi Damai, Kate Victoria Lim Minta Keadilan di MA dan Kejagung
Jakarta, FNN – Masyarakat yang terdiri dari advokat, wartawan, LSM, dan elemen masyarakat memenuhi area Patung Kuda Monas, yang semula aksi damai untuk meminta keadilan akan dilakukan di depan gedung Mahkamah Agung dan aksi damai di depan Kejaksaan Agung RI, Senin (24/10/2022). Aksi Damai kali ini sangat unik karena hadirnya putri tunggal advokat vokal Alvin Lim yang turut memberikan orasinya. Perlu diketahui, Alvin Lim dieksekusi sebelum putusan In Cracth, yang mana diduga melanggar SEMA tahun 1985 karena Alvin Lim sebelumnya telah lepas demi hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga seharusnya menunggu putusan MA. Kate Victoria Lim menunjukkan kedewasaan dan keberanian di luar sehingga mempesona pengunjung dan masyarakat yang melihat aksi damai itu. Kate di atas mobil komando mengumandangkan, “Bebaskan Alvin Lim! Di mana keadilan bagi masyarakat?” ucap Kate dengan lantang. Kate dalam keterangan pers mengungkapkan sulitnya mendapatkan keadilan bagi masyarakat, dimana hukum hanya dimiliki oleh orang berduit dan berkuasa. “Saya minta agar Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan dapat menegakkan hukum dengan rasa keadilan. Dua pelaku utama divonis 2,5 tahun, tapi papa saya yang katanya ikut serta malah divonis 4,5 tahun. Dimana keadilan? Hukum sangat tajam ke papa saya, tapi tumpul ke oknum pejabat seperti Jaksa Pinangki hanya vonis 4 tahun,” jelasnya. Sebelumnya Advokat Alvin Lim ditahan kejaksaan terkait dugaan ikut serta pemalsuan KTP karena memberikan alamat kantor hukumnya ke pelaku utama. Di mana alamat kantor digunakan untuk buat KTP palsu dan merugikan Allianz sejumlah 6 juta rupiah atas klaim rumah sakit. Kate menduga bahwa hal tersebut adalah rekayasa oknum tertentu yang terganggu atas suara vokal ayahnya. (mth/*)
Rocky Gerung: Bu Mega, Kalau Anda Teguh Pendirian, Pecat Ganjar, Dewan Kolonel dan Hasto
GANJAR Pranowo dipanggil DPP PDIP untuk klarifikasi soal pernyataannya yang menyebutkan bahwa dia “siap nyapres”. Gubernur Jawa Tengah yang sedang naik daun karena hasil surveinya selalu di atas Anies Baswedan itu harus datang langsung pada Senin sore (24/10/2022). Surat panggilan atas nama DPP PDIP itu ditandatangani oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Kedua DPP PDIP Komarudin Watubun. Menurut Hasto, pemanggilan itu bukanlah tanpa alasan karena saat ini PDIP masih fokus membantu masyarakat. PDIP kini belum memprioritaskan soal pencapresan untuk Pemilu 2024. Karena, lanjutnya, terkait dengan pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.“PDI Perjuangan makin menguat dalam bergerak ke bawah untuk nyatu dengan kekuatan rakyat. Masalah capres, ya, belum diumumkan oleh Bu Mega,” ujarnya. Sebenarnya apa yang terjadi di PDIP sekarang ini? Pengamat politik Rocky Gerung berusaha menganalisa bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (24/10/2022). Halo apa kabar Anda semua. Senang sekali ketemu pada hari Senin. Wah, ini Senin yang cerah jadi mudah-mudahan juga semua Anda dalam kondisi juga cerah dan semangat hari ini ya, seperti saya lihat Bung Rocky seger nih. Biasanya kalau habis akhir pekan, habis naik gunung, jadi seger yang Bung Rocky. Ya, saya seger naik gunung. Ada yang berupaya naik kekuasaan, tapi bingung sendiri. Iya. Bener. Saya bingung dengan apa yang terjadi di PDIP. Kenapa semuanya kok ditegur gitu ya. Ganjar Pranowo siap nyapres ditegur, tapi loyalisnya Paun Maharani juga ditegur itu Dewan Kolonel, bahkan dikasih surat peringatan keras dan terakhir. Gitu kalau tidak salah ingat saya. Ini kan serius banget. Apa yang terjadi sebetulnya Bung Rocky. Itu kan kayak orang, dia lihat tetangganya kok tiap hari pesta gitu kan, lalu dia bingung sendiri. Dia mau pesta, pengantinnya nggak ada. Kan gitu tuh soalnya. Jadi, dia ngoceh saja di dalam rumahnya sendiri itu. PDIP juga begitu nih. Mau pesta, tapi pengantin enggak ada. Itu soalnya semacam itu. Dan, Ibu Mega, dalam usia yang senja, dia harusnya kasih keputusan lebih tepat, tapi justru saya menduga itu aparat di sekitar Bu Mega itu nggak kasih informasi yang benar kepada Ibu Mega. Kan Ibu Mega makin lama aksesnya makin terbatas karena memorinya juga makin berkurang itu, sehingga kapasitas Ibu Mega untuk bikin prediksi juga harus dibantu dengan baik. Sementara, Hasto ngoceh-ngoceh kiri-kanan nggak jelas. Ini Mega yang ngomong, apa ada faksi lain yang sedang menuntun Hasto. Ini kan masalahnya di situ tuh. Dan, kelihatannya orang-orang khusus yang ada di sekitar Ibu Mega enggak lagi mau kasih poin yang masuk akal, karena mungkin Mega akan bereaksi lagi kan. Jadi, selama Puan Maharani tidak dipastikan sebagai kader Soekarnois maka rakyat akan menganggap bahwa kalau begitu PDIP sudah selesai dong. Kan soalnya cuma satu kan, pastikan saja bahwa Puan adalah kader Soekarno. Di dalam dirinya tuh mengalir darah kepemimpinan. Kenapa ragu, kan itu. Nanti dia diganggu oleh Pak Jokowi ganggu dengan KIB, lalu Ganjar Pranowo bikin manuver sendiri, sementara Anies Baswedan sudah petentang-petenteng, gembira di seluruh Indonesia kan. Jadi, ini kecemburuan ada orang pesta membuat Ibu Mega gelisah. Kegelisahan itu sebetulnya yang mestinya kita bantu. Ibu Mega, Anda terkenal atau diingat sebagai orang yang selalu teguh pada pendirian jika menyangkut disipiln partai. Jadi kalau cuma ngancam-ngancam, ya buat apa. Ya pecat saja kan. Pecat Ganjar, pecat Dewan Kolonel, kalau bisa pecat Hasto tuh! Iya. Sebenarnya kan memang kita membaca pikiran Ibu Mega itu dari apa yang diucapkan oleh Hasto, walaupun kadang-kadang kita meragukan apakah betul memang pernyataan Ibu Mega atau sekedar mengatasnamakan Bu Mega, itu karena kita lihat yang tidak konsisten, terutama dalam kasus Ganjar, misalnya. Pada awalnya ditanya oleh wartawan ketika Ganjar menyatakan siap untuk maju capres dia menyatakan itu masih dalam koridor-koridor partai, kan begitu. Lalu, beberapa hari kemudian dia bilang bahwa itu akan dipanggil, diklarifikasi, karena tetep saja itu hak prerogatif Ibu Mega. Jadi saya kira mungkin di sini Hasto bicara pada media dan ditegur oleh Ibu Mega dan dia salah menafsirkan apa yang dipikirkan Ibu Mega. Itu double lost translation sebetulnya. Jadi, dua kali kacau, Hasto berupaya untuk memahami pikiran ibu Mega walaupun dia sudah bertahun-tahun mendampingi Bu Mega, tapi akhir-akhir ini dia nggak bisa nangkap Ibu Mega maunya apa? Ibu Mega juga mau berupaya untuk memikirkan apa yang bisa disebutkan sebelum diputuskan, Hasto mendahului. Jadi, kekacauan komunikasi itu memang berlangsung di dalam PDIP karena nggak ada calon yang betul-betul kuat kan. Kalau punya calon kuat dia masa bodoh mau Dewan Kolonel, Dewan Jenderal, Dewan Bripka, juga nggak penting. Yang penting saya sebagai ketua partai, Ibu Mega sudah tahu siapa yang saya inginkan. Tapi nanti ada soal ya, itu tunggu waktu. Iya, dalam penantian itu, semua hal bermain, bahkan orang-orang dekat Mega juga sudah merasa kalau begini memang PDIP nggak ada harapan. Kan begitu kira-kira. Kalau saya nguping-nguping banyak yang melihat ya ini mungkin masa paling buruk dalam PDIP. Karena di ujung usia Ibu Mega yang sudah bijak sebetulnya, Ibu Mega masih harus ngurus partai sampai soal tetek bengek-nya kan. Jadi harusnya dipreteli saja bahwa Ibu Mega harusnya mengatakan bahwa saya sudah punya calon, karena itu calon lain yang berupaya untuk mengganggu PDIP kasih disiplin yang final. Kan selesai? Sehingga Ganjar juga lega, oh, dia nggak didukung oleh PDIP. Ya, mungkin juga Ganjar bisa bilang ya lebih baik gua nempel ke Anies buat jadi menteri pariwisata nanti itu. Karena Ganjar lagi senang berwisata walaupun sudah ditegur jangan keluar kota, eh dia wisata-wisata. Oke. Memang saya kira nggak adil ya memberikan beban terlalu berat kepada Ibu Megawati seperti sekarang karena selalu dikatakan oleh Bu Mega bahwa “Kan kalian yang memberi saya hak prerogratif untuk menentukan presiden.” Padahal, untuk menentukan seorang presiden perlu pertimbangannya sangat banyak dan tidak bisa kalau Bu Mega tidak mendapat masukan-masukan dari berbagai kalangan, terutama para kader yang dia percaya kan? Ya, Bu Mega cuma hitung satu soal, yaitu Pak Jokowi sendiri. Karena setiap upaya Ibu Mega untuk menghalangi Ganjar, itu di belakangnya, Ibu Mega itu tahu, Jokowi ini masih presiden. Jadi keinginan Pak Jokowi itu seringkali juga akhirnya ditahan di dada oleh Ibu Mega supaya nggak berselisih terlalu jauh tuh. Kan itu masalahnya. Dan, ini kan kirim-mengirim sinyal. Pak Jokowi juga makin lama merasa bisa mengatur PDIP. Kenapa? Itu karena PDIP nggak punya kader. Kan itu. Yang dianggap satu-satunya kader yang dibanggakan PDIP ya Pak Jokowi sendiri. Kan begitu ceritanya kan. Jadi, Pak Jokowi masuk di dalam manajemen batin yang berupaya untuk dikirim sinyal tanpa saya PDIP juga akan ambruk. Kira-kira itu. Nah, sinyal itu kemudian diperkusi oleh pers, oleh macam-macam, dan dianggap yang memang itu faktornya. Lain kalau Pak Jokowi dari awal dibimbing oleh Ibu Mega sehingga Jokowi tahu bahwa dia harus bersarang di PDIP. Tapi karena teguran-teguran Mega, sindiran-sindiran Mega yang sering kali menyakitkan hati Pak Jokowi, ya Pak Jokowi pasti melakukan semacam revans. Kan begitu kan. Jadi, politik ada dua dimensi. Dimensi revans, dimensi pembalasan itu selalu ada dalam kompetisi politik, juga dimensi momentum. Nah, itu yang sekarang hilang dalam Ibu Mega. Momentumnya hilang. Ibu Mega sudah terburu dikepung juga oleh Anies dan Pak Prabowo juga sudah merasa ya sudahlah kalau PDIP mencla-mencle ya mending dengan Muhaimin Iskandar saja kan. Begitu kira-kira psikologi Bu Mega. Itu yang enggak bisa dibaca oleh orang sekelas Hasto. Hasto belum bisa baca begituan. Cuma Mega yang punya batin yang kuat. Setelah tapa brata mungkin minggu ini Bu Mega akan keluar dengan statement to be or not to be, Puan atau bukan, kalah atau menang nggak ada soal. Itu yang orang tunggu dari Ibu Mega. Iya. Dan kelihatannya begini, kalau Anda bicara bahasa tubuhnya, memang kelihatan beda sekali ketika Pak Jokowi berada di lingkungan PDIP dengan di lingkungan Golkar. Kita ingat dulu bagaimana bahasa tubuh Pak Jokowi menghadapi Ibu Mega dan bahasa tubuh Pak Jokowi saa kemarin ketika pidato peringatan Puncak Golkar. Bagaimana Pak Jokowi dengan santai mencandai semua yang hadirlah, mulai dari Pak Ical yang dibilang lagi sumringah wajahnya karena batubara harganya naik, bahkan Pak Luhut yang pakai baju jas kuning pun juga dicandai oleh Pak Jokowi sampai disuruh berdiri oleh Pak Jokowi karena kaget. Jadi, ini kelihatan benar bahwa Pak Jokowi itu merasa at home banget gitu ya, merasa nyaman ketika di lingkungan Golkar itu. Dia bukan merasa nyaman. Pak Jokowi merasa kalau di PDIP dia adalah alat dari PDIP. Kalau di Golkar di KIB, KIB itu alatnya Jokowi. Ini kan alat gue nih, semua bisa gua buli. Ya tentu ada hal yang Pak Jokowi kasih sinyal, eh gua tahu kelakuan lu semua, kira-kira begitu kan. Kalau di PDIP susah Pak Jokowi bilang begitu. Karena ada soal kalah mental, kalah moral, kalah aura dengan Ibu Mega. Kalau yang di KIB Pak Luhut teman baik Jokowi, jadi dia tahu bercanda pun Pak Luhut pasti paham. Airlangga ya mungkin sedikit nyut-nyut nih, ini apa maksudnya apa. Kira-kira begitu kan. Kalau dua partai yang lain di KIB sudah pasti itu, enggak mungkin berupaya untuk kasih sinyal melebihi apa yang diminta oleh Pak Jokowi. Ya dua partai, PPP dan PAN itu ya sudahlah, itu saya sebut itu bukan lagi peralatan Pak Jokowi, tapi mainan hiburan Pak Jokowi. Sebetulnya kalau kita baca, selain bercanda Pak Jokowi itu jelas nyindir Surya Paloh walaupun Surya Paloh nggak merasa disindir soal sembrono. Kemudian yang tadi bercanda dengan Pak Ical, Pak JK, Pak Luhut, semua dicandain, tapi kepada Pak Airlangga dan KIB saya kira itu semacam warning, ancaman, yang dia menyatakan: “Jangan hanya rangkul-rangkulan, segera mengumumkan siapa capresnya”. Kan itu maksudnya tentu Pak Jokowi ingin kepastian karena bagaimanapun sekarang juga kan tetap berusaha di kalangan internal KIB itu untuk mereka berebut tiket. Padahal kan sebenarnya kita tahu bahwa mereka itu tidak berhak menentukan siapa capresnya, karena itu tiketnya Pak Jokowi, bukan tiket KIB. Nah, di situ kita masuk pada problem etika politik. Pak Jokowi dengan enteng memaksakan itu. Dan sebetulnya partai-partai itu bisa tersinggung dong, eh urusan apa presiden nyuruh KIB untuk cepet-cepet, urusan kitalah karena kita belum dapat calon. Jadi, mustinya Golkar, PPP, PAN tersinggung karena disuruh buru-buru. Kan dalam tradisi demokrasi nggak bisa dong Pak Presiden nyuruh partai politik. Tapi karena partai politik memang sudah jadi alat atau permainan presiden, ya presiden coba-coba ya gue mau bermain nih, mana peralatan. Nah, Golkar sodorin Airlangga, PAN sodorin Ganjar, PPP juga hal yang sama. Tapi semua soal itu kan menunjukkan bahwa nggak ada sebetulnya tuntunan etis dalam politik. Apalagi Pak Jokowi, petentang petenteng di situ juga karena sebetulnya terlarang kalau kita mau pakai konsep politik. Tetapi, sekali lagi, konsep kita kan bukan partai yang mandiri. Ini kan partai yang diasuh langsung oleh Presiden sebagai kenikmatan politik dia tuh. Jadi, kita nggak lihat marwah Golkar di situ. Kita nggak lihat marwah Nasdem, kita nggak lihat marwah PPP, apalagi PAN. PKB juga sama saja tuh. Jadi semua hal menunjukkan bahwa president under control, dan itu bagus bagi presiden sebagai pemain politik, tapi buruk buat demokrasi. Masa partai-partai nunduk-nunduk saja pada presiden yang enggak punya partai. Ajaib itu. Jadi, sebetulnya bagian itu yang saya soroti itu bahwa ini semua partai disuruh oleh Presiden untuk mengikuti kehendaknya. Itu yang berbahaya bagi demokrasi. Tapi kita tahu semuanya punya komorbit, karena itu disuruh vaksin 30 kali pun pasti mau nih partai-partai. (ida/sws)
PDIP Minta Klarifikasi Ganjar Siap Capres?
Jakarta, FNN – Akhirnya, DPP PDIP memanggil kadernya Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah pada Senin sore (24/10/2022). Undangan itu ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun. Adapun tujuan dari undangan tersebut adalah meminta klarifikasi Ganjar. Sayangnya, tidak dijelaskan detail apa hal yang membuat Ganjar harus datang melakukan klarifikasi. Acara tersebut dilakukan secara tatap muka di Kantor DPP PDIP.Belum diketahui apakah Ganjar hadir memenuhi undangan tersebut. Namun, dalam surat undangan yang tersebar di awak media, Ganjar Pranowo “wajib datang”. Sebelumnya Hasto mengungkapkan bahwa partainya akan memanggil Ganjar Pranowo atas pernyataannya yang siap jika ditugaskan sebagai calon presiden (capres). Pemanggilan tersebut untuk meminta klarifikasi Ganjar Pranowo atas pernyataannya itu.“Kita tunggu saja momentumnya, Pak Ganjar akan kami lakukan klarifikasi terkait dengan pernyataannya,” kata Hasto di GBK Arena Senayan, Jakarta, Ahad (23/10/2022), sebagaimana dilansir Antara.Dikatakan oleh Hasto bahwa klarifikasi akan dilakukan oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun. Selain Ganjar, Hasto menyebutkan bahwa partainya juga akan menegakkan disiplin organisasi terhadap Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo. Hal itu setelah Rudy kedapatan mendukung Ganjar Pranowo yang menyatakan siap maju sebagai capres pada 2024.“Kami melakukan hal yang sama karena hukum harus berkeadilan di PDIP, sehingga Pak Rudy pun juga akan kami tegakkan disiplin organisasi,” tegas Hasto.Tak hanya kepada dua kader partai tersebut, Hasto menegaskan, pihaknya akan menindak tegas seluruh kader yang mencoba bermanuver terkait dengan capres pada Pemilu 2024, termasuk kepada ‘Dewan Kolonel’ yang dibentuk anggota Fraksi PDIP dalam mendukung Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai capres.Beberapa waktu lalu Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya menjadi calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Namun, sebagai kader partai dia menerima semua keputusan yang ditetapkan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.“Capres kan, (Capres) PDI Perjuangan itu (hak) prerogatifnya Bu Mega,” kata Ganjar saat ditanya soal kesiapannya menjadi Capres 2024 nanti, di sela-sela kunjungannya ke Boyolali pada Rabu (19/10/2022). (mth)
Bjorka Bakal Muncul Lagi Awal November 2022?
Jakarta, FNN – Bjorka seolah memang sudah hilang ditelan bumi. Terakhir, dia muncul saat melakukan doxing terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali saat terjadi peristiwa Stadion Kanjuruan, Kabupaten Malang, 1 Oktober 2022. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Bjorka itu bukan hacker sesungguhnya. Dia disebut muncul, hanya untuk membuat kekacauan. “Bjorka ini memang ada, orang yang sengaja mau bikin kekacauan,” ujarnya saat acara pembukaan “Seminar dan Pelatihan Cyber Security untuk 1.000 Santri se-Indonesia” di Jakarta, Sabtu, 22 Oktober 2022. Hasil penelitian sementara BSSN menemukan bahwa Bjorka bukan hacker sesungguhnya. Menurut Hinsa, Bjorka mengumpulkan data yang dicuri atau dibeli kemudian dimunculkan. Hinsa menyinggung soal data kepresidenan yang beberapa waktu lalu itu dibocorkan Bjorka, menurutnya itu hanya data keluar masuk surat. “Sebenarnya dokumen ada klasifikasinya, biasa, rahasia dan sangat rahasia. Apakah hanya daftar surat keluar masuk itu (bisa) dianggap rahasia? Tidak juga,” ungkap Hinsa. Doxing terhadap Menpora meliputi nama lengkap, nomor ponsel, NIK, serta nomor KK Amali. Selain itu, ada alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, hingga jenis kendaraan Menpora. Korban doxing lainnya, yaitu termasuk Kepala BSSN, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, Anies Baswedan, Puan Maharani, Denny Siregar hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Bjorka juga menjual data yang diduga milik pelanggan PLN, data browsing pengguna IndiHome, data registrasi kartu SIM, dokumen rahasia Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Selebriti Nikita Mirzani pernah menantang Bjorka agar membuka data pribadi milik Nikira. Tapi, peretas yang sampai saat ini tidak diketahui identitasnya itu menyebut tidak memiliki waktu meladeni dan mengatakan bahwa Nyai, sapaan akrab Nikita Mirzani sedang mencari sensasi saja. “Bjorka elo hacker apa tukang ngarang sih. Bikin heboh 1 Indonesia tapi data-data ngambil dari kelurahan sama di Google plus dikasih bumbu-bumbu bohong sama ngarang,” tulis Nyai di Instagram pribadinya. Apakah Bjorka memang benar-benar tidak akan muncul lagi dan membuat heboh Indonesia? Tampaknya tidak juga. Kabarnya, Bjorka akan muncul lagi pada akhir Oktober atau awal November 2022. Bjorka dimungkinkan diam sampai akhir Oktober 2022. Konon, sekarang ini Bjorka sedang proses hapus jejak. Dan, untuk mengamankan Bitcoin miliknya agar tak bisa dideteksi. Menurut seorang netizen yang pernah “bersalam” di Darkweb, Bjorka mungkin akan kembali beraksi akhir FNN, Senin (24/10/2022). Mengapa Bjorka serang Indonesia? Bjorka menjelaskan, dia serang Indonesia hanya ingin memberi pelajaran saja. Sebab, pengamanan data yang dilakukan selama ini ecek-ecek. Jadi, gampang dijebol. Seharusnya dengan anggaran yang digunakan selama ini, sistem yang mampu dibeli Indonesia sudah super canggih. “Artinya, (sudah) banyak uang anggaran yang raib oleh sulapan para pejabat. Anggaran yang raib itu sudah dihitung. Nanti akan dibuka ke umum pada waktunya. Sehingga, kebocoran dapat segera terungkap,” kata Bjorka, seperti dikutip netizen tadi. (mth)
LaNyalla: Sila 1 Pancasila Adalah Spirit Utama Menjalankan Negara
Kediri, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan negara ini untuk berpegang pada spirit Ketuhanan dalam mengatur kehidupan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Sila Pertama Pancasila. Dijelaskan LaNyalla, Sila Pertama Pancasila, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, merupakan payung hukum spirit teologis dan kosmologis dalam menjalankan negara. \"Oleh karena itu sudah seharusnya kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama,\" ujar LaNyalla saat mengisi Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri, Minggu (23/10/2022). Oleh sebab itu, LaNyalla menegaskan jika kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, apalagi merugikan rakyat, jelas telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama yang artinya telah melanggar norma hukum tertinggi, Pancasila. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, para pendiri bangsa sudah berpikir jauh ke depan untuk menyiapkan negara ini sebagai negara yang berketuhanan. Agar mampu menjaga marwah rakyat Indonesia yang juga berketuhanan. Namun, bangsa ini sudah durhaka pada para pendiri bangsa. Pemikiran-pemikiran luhur mereka yang tertuang dalam Pancasila ditinggalkan. Bangsa ini tercerabut dari akar bangsanya sehingga menjadi bangsa yang tidak memiliki jati diri dan karakter. \"Kita tahu perubahan atas Naskah Asli UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 silam telah mengubah 95 persen isi Pasal-Pasal di dalamnya, sehingga tidak nyambung lagi dengan Pancasila. Bahkan Penjelasan UUD 1945 naskah asli dihapus total. Sehingga Pasal-Pasal dalam Konstitusi baru itu justru menjabarkan Ideologi lain, yaitu Individualisme dan Liberalisme. Tak heran jika belakangan ini Kapitalisme dan Sekulerisme semakin menguat di Indonesia,\" paparnya. Penghilangan Pancasila sebagai Identitas Konstitusi yang dilakukan secara “malu-malu tapi mau”, atau “malu-malu kucing” inilah, kata LaNyalla, sebagai pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut. \"Untuk itu kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang Pancasila yang hari ini sudah ditinggalkan,\" ungkapnya. Menurut LaNyalla, bangsa ini harus membaca kembali watak dasar dan DNA asli sistem Demokrasi bangsa ini. Dimana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan Sistem Syuro, yang sebenarnya diadopsi dari sistem yang sudah sangat dikenal dalam ajaran Islam. Yaitu kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Didalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari Partai Politik. Tetapi juga ada Utusan dari seluruh Daerah dan Utusan Golongan-Golongan yang lengkap. \"Karena itulah saat ini saya berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita harus menjadikan bangsa ini berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila,\" tukasnya. Hadir Ketua Ponpes Wali Barokah Kota Kediri, Drs. H. Sunarto, M.Si, Ketua DPD LDII Kota Kediri, H. Agung Riyanto, S.Si, Ketua DPD LDII Kab. Kediri, dr. H. Agus Sukisno, Ketua Kadin Kab. Kediri, David Tompo Wahyudi, Segenap guru dan pengurus Ponpes Wali Barokah, jajaran Pengurus DPD LDII Kab. & Kota Kediri dan Santriwan-Santriwati Ponpes Wali Barokah Kota Kediri. (mth/*)
Isi Kuliah Umum di UNP Kediri, LaNyalla Paparkan Penyebab APBN Selalu Minus
Kediri, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan APBN Indonesia selalu minus. Pertama, Indonesia harus menutup defisit APBN dengan utang luar negeri yang berbunga sangat tinggi. \"Tahun ini bunga utang saja mencapai Rp400 triliun,\" ujar LaNyalla, saat mengisi Kuliah umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri, Jawa Timur, Ahad (23/10/2022). Sementara di tahun 2023 nanti, dalam nota Rancangan APBN, pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp 700 triliun. \"Penyebab utamanya karena perubahan Pasal 33 UUD 1945 akibat Amandemen Konstitusi pada 1999 hingga 2002. Pasal 33 yang terdiri dari 3 ayat berikut penjelasan, diubah menjadi 5 ayat dengan menghapus naskah penjelasannya. Perubahan itu telah mengubah sistem ekonomi Indonesia menjadi sistem ekonomi liberal kapitalistik,\" ujarnya. LaNyalla menjelaskan, dari situlah lahir puluhan undang-undang privatisasi dan swastanisasi cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Perekonomian bangsa kemudian dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar bukan atas usaha bersama antara rakyat, perusahaan negara dan swasta. \"Negara akhirnya sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam. Negara hanya berfungsi sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing,\" ujarnya. Mazhab perekonomian Indonesia pun berubah, dari mazhab pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat menjadi mazhab pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak dari rakyat. \"Neraca APBN Indonesia menjadikan Pendapatan Negara dari Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang berasal dari pengelolaan atau penguasaan negara atas Sumber Daya Alam, justru menjadi sumber pendapatan sampingan,\" katanya. Mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu mengatakan, negara dengan keunggulan komparatif sumber daya alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Pendapatan Negara Bukan Pajak. \"Indonesia negara kaya, punya keunggulan komparatif sumber daya alam dan biodiversity hutan serta iklim yang mendukung untuk menjadi lumbung pangan. Apalagi sumber kekayaan laut dan garis pantai Indonesia, yang merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Pendapatan dari pengelolaan itu yang harusnya dimaksimalkan,\" papar LaNyalla. Ditambahkan oleh dia, konsep mazhab ekonomi yang mengandalkan pemasukan negara dari Pajak Rakyat atas Pendapatan Domestik Bruto hanya tepat bagi negara seperti Amerika Serikat. “Di sana terdapat ratusan perusahaan raksasa dunia yang dimiliki warga Amerika dan berkantor pusat di Amerika. Sehingga pajak yang mereka kontribusikan juga besar ke dalam neraca APBN mereka sendiri 0,” imbuhnya. Begitu pula industri lainnya, seperti industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia. Juga industri-industri lainnya, termasuk farmasi dan obat-obatan, industri militer serta industri besar lainnya. Karena itulah, saat ini LaNyalla menawarkan gagasan untuk mengingat kembali pikiran para pendiri bangsa. Tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk dan kaya akan sumber daya alam ini. Supaya bangsa ini bisa mewujudkan tujuan nasional yaitu memajukan Kesejahteraan Umum. Supaya penduduk Indonesia tidak semakin miskin dan bangsa ini tidak terus menerus menjadi negara berpendapatan rendah. \"Kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi,\" tuturnya. Hadir dalam Kuliah Umum, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT) PGRI, Juli Sulaksono MM, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr Zainal Afandi MPd, Seluruh pejabat struktural di lingkungan UNP Kediri dan para mahasiswa UNP Kediri. (mth/*)
Rocky Gerung: Nasdem Tidak Paham, Rakyat Ingin Pengganti Jokowi Bukan Penerus, Anies Terjebak Sekarang
AKHIRNYA Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara. Menurut Surya Paloh, pihaknya tidak mempunyai alasan untuk mundur dari koalisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin hingga 2024. Sebab, pemerintahan Jokowi dianggap baik oleh NasDem. “Enggak ada alasan bagi Nasdem untuk mundur kalau bukan dimundurkan,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri kegiatan silaturahmi kebangsaan dengan sejumlah doktor dan guru besar dari berbagai universitas di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (22/10/2022). Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu. Meskipun ada beberapa hal yang perlu perbaikan. Dengan demikian, Surya Paloh mengatakan, Nasdem akan tetap menjadi bagian koalisi pemerintah dan memperjuangkan supaya pada masa akhir jabatannya, Presiden Jokowi dapat meninggalkan warisan yang baik. “Harapan kami, berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dalam 2 tahun ke depan beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berarti sebagai legacy (warisan). Itu yang harus diperjuangkan oleh Nasdem,” ujarnya. Bagaimana kelanjutan hubungan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (22/10/2022). Berikut ini dialog lengkapnya. Halo-halo Bung Rocky, kita ketemu di akhir pekan. Ya, selalu kita omongin dan kita ulang-ulang terus, mestinya kalau akhir pekan itu kita ngomongnya yang agak santai dikit, ngomongin sport, ngomongin live style, atau ngomongin seks, seperti di RGTV gitu ya. Tapi kelihatannya kita nggak dikasih napas dengan situasi politik di Indonesia. Mau nggak mau kita mesti ngomongin politik. Ya, ini kita ngomongin akhir pekan tentang topik akhir pemerintahan. Akhir Nasdem dan Golkar. Kira-kira begitu. Kan selalu ada isu yang bisa ditafsirkan dua tiga kali, setelah Pak Jokowi datang ke Golkar lalu terbit semacam persamaan politik baru bahwa Golkar sebetulnya lebih dekat dengan Jokowi daripada Nasdem. Kan kira-kira begitu. Lalu Golkar, sudah, dia mulai eksploitasi itu. Ya berhaklah Golkar eksploitasi pujian Jokowi itu. Nah, Nasdem nggak dapat pujian tapi dapat sindiran. Berarti siapa yang akan berakhir di akhir pekan ini. Kira-kira begitu. Tapi menarik ini ya. Sebenarnya kalau kita amati ada operasi-operasi rahasia di balik itu yang mencoba menarik balik Nasdem. Ini sinyalnya jelas dari Sekjen Partai Golkar beberapa hari sebelum pertemuan menyatakan bahwa akan ada anggota baru di KIB. Siapa? Silakan saja nanti lihat siapa yang datang. Kemudian Pak Airlangga juga waktu itu bicara soal tiketnya sudah premium nih, tinggal VIP saja. Kalau ditambah lagi dengan teman-teman ketua umum yang hadir di sini, ya tinggal VIP. Dan kita malam ini siap-siap teken-teken. Tapi sampai akhir pertemuan, ternyata tidak ada yang teken-teken dan yang jadi gabung di KIB itu. Itu juga jadi nelangsa sebetulnya. Presiden Jokowi kayak mengemis begitu. Kasih kepastian dong, saya bakal dijamin oleh siapa. Itu sebetulnya ngemis kan? Dan itu yang kita anggap permainan politik yang dari awal memang tidak setara tuh. Jika dia nggak setara, ngapain Presiden Jokowi mesti seolah-olah kasih sinyal, ya kalau Ganjar Prabowo nggak bisa ya Airlangga-lah, tapi janganlah Anies. Kira-kira begitu kan gampangnya bacanya. Karena itu, Nasdem yang bereaksi lebih cepat. Ya, kalau enggak ada soal apa-apa ngapain Surya Paloh bereaksi kan. Dia bilang saja ya kan presiden sudah kasih sinyal, yaitu itu Airlangga. Ya kami nggak apa-apa, tapi tetap Anies. Itu lebih masuk akal cara berpolitiknya. Jadi yang baper pertama justru Pak Surya Paloh, itu nggak boleh begitu. Dan memang bapernya karena kesalahan dia tuh. Karena orang menganggap Pak Jokowi itu akan digantikan 2024. Itu berarti akan menggantikan orang yang berbeda dengan Jokowi. Siapa yang berbeda dengan Jokowi? Selama ini cuma Anies yang berbeda tuh. Jadi publik merasa oke, Anies akan menggantikan dengan Jokowi. Ini Anies adalah pengganti Jokowi, bukan penerus Jokowi. Kan begitu kan. Nah, yang terjadi Nasdem bilang enggak, Anies adalah penerus Jokowi. Lalu terjadilah kekacauan pada relawan. Relawan berpikir, lo kami menginginkan Anies itu pengganti Jokowi, bukan penerus. Kenapa Nasdem jadikan Anies penerus, ya karena Nasdem ada di dalam. Kalau mau konsisten, Nasdem keluar, supaya Jokowi diganti calon Nasdem. Kalau ini kan cuma diteruskan. Ya, kalau diteruskan ya mending yang lain. Kira-kira begitu. Jadi, kesalahan dari awal adalah Nasdem enggak paham bahwa rakyat itu menginginkan ada pengganti Jokowi, bukan penerus. Jika penerus sudah ada tuh, Ganjar itu penerus Jokowi. Kalau Anies dianggap penerus, ya Anies sama Ganjar saja kalau begitu dua-duanya. Itulah kalkulasi Nasdem yang tidak tuntas. Jadi Anies kejebak sekarang di situ. Apalagi kan kemudian Pak Surya Paloh menyatakan dia tidak akan mundur, tetap mengawal pemerintahan Jokowi – Ma’ruf sampai tahun 2024, kecuali dimundurkan oleh Pak Jokowi itu lain hal. Menurut saya, sebenarnya kalau mau menang banyak, itu seperti yang Anda katakan, komplit... saja sekarang, kan paling ini Pemerintah Jokowi tinggal 2 tahun. Kalau dia gamblingnya dengan Anies berhasil, kan dia punya waktu 10 tahun. Jadi oke kalah dulu di awal, kan Pak Surya biasalah, Pak Surya ini kan pedagang. Gambler. Jadi tahulah yang seperti ini harusnya. Ya, kira-kira waktu Surya Paloh/Nasdem mencalonkan Anies itu kan kejar-kejaran sama KPK. Kira-kira begitu kan. Nah, sekarang kelihatannya justru Nasdem yang mungkin akan dikejar-kejar KPK. Mana kita tahu keadaannya kan. Karena ini hal yang sebetulnya setiap saat semua partai itu potensi untuk disprindikkan. Bagaimanapun, Presiden Jokowi masih punya kuasa. Jadi, sindiran Presiden Jokowi itu harus diterjemahkan oleh Nasdem, apa sindirannya itu. Mundur atau dimundurkan? Kalau dimundurkan berarti ada sesuatu tuh. Masa dimundurkan kemudian berupaya untuk ya memang kita sudah siap untuk mundur. Jadi, etika politik mengatakan kalau Anies itu dideskripsikan atau dibayangkan sebagai pengganti Jokowi, sejak sekarang lakukan kontra-argumen, kontra-kebijakan. Kan itu gampangnya. Cuma kan enggak mungkin tiba-tiba Nasdem menyatakan diri sebagai oposisi. Wah, itu berantakan seluruh tukar tambah yang sedang dirancang. Jadi, sekali lagi kita mau lihat sebetulnya, itu kita sudah tahu ya, zig zag-nya Pak Surya Paloh itu jago ya. Tetapi, itu membahayakan Anies. Anies itu makin lama makin hilang pengaruhnya kalau Nasdem tetap berada di dalam keabu-abuan. Kan itu kan. Jadi Anies cemerlang di tingkat relawan, tapi kemudian redup di tingkat Nasdem. Kira-kira begitu jadinya. Jadi, ini sebenarnya walaupun Pak Jokowi pakai politik Jawa, sindir menyindir, harusnya Pak Surya Paloh tahulah kalau yang disindir itu Pak Surya Paloh. Tapi Pak Surya Paloh tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Saya kira tahu beliau, dan ini tinggal adu jago ini. Tentu nanti ada sindiran baru nanti dari Pak Surya Paloh. Mungkin lagi disiapkan dalam minggu ini. Nyindir mertua, kena tetangga. Kira-kira begitu. Begini, jadi bagian-bagian yang absurd dalam politik Indonesia, itu dibikin justru jadi permainan, jadi gimik. Padahal, rakyat mau dapat kepastian. Rakyat nggak mau gimik. Itu urusan elit deh. Rakyat ingin siapa sebetulnya yang akan menggantikan Jokowi, bukan untuk meneruskan Jokowi. Mengganti artinya ada pembeda tuh. Kalau dikatakan bahwa Nasdem masih bagus relasinya dengan Pak Jokowi, berarti harus diteruskan oleh Anies. Kita Cuma mau meluruskan saja jalan pikiran publik. Publik menuntut Anies lakukan hal yang berseberangan dengan Jokowi. Boleh, enggak? Ya, boleh. Supaya ada kompetisi. Kalau enggak itu cuma lama-lama orang ah, kalau begitu Anies memang mau continuity saja, nggak ada change di situ tuh. Jadi, Nasdem mencegah Anies untuk melakukan change, padahal rakyat memilih Anies ingin ada change. Paradoksnya di situ. Dan, kita maunya kongkretlah. Kalau memang mau dukung Anies ya nggak usah dimundurkan, langsung mundur saja dari kabinet. Kan gitu ya Bung Rocky. Ya, itu langsung dapet limpahan suara. Jadi, Anies tidak dikalkulasi oleh Nasdem. Dalam dua minggu terakhir Nasdem merasa lo kok nggak masuk setoran-storan dari oligarki. Karena memang nggak jelas kan. Jadi ada saja oligarki yang menginginkan ada perubahan. Ada oligarki yang ingin contnuity. Nah, sekarang Nasdem bingung, yang mana sebenarnya yang ingin menjadi proponent yang mendorong Anies tiba di 2024. Kalau enggak, dia kesulitan. Kan partai-partai lain yang ingin bergabung dengan Anies juga kesulitan tuh. PKS tentu tunggu sinyal. Apalagi Demokrat. Kan akhirnya Anies itu kedinginan sendirian. Lain kalau sudah ada selimut wakil presiden, Anies lebih nyaman. Karena Anies betul-betul sendirian saja tuh. Kan jadi ancaman juga kalau orang anggap bahwa Anies adalah penerus Jokowi lalu Demokrat bilang kami mendukung Anies, itu artinya Demokrat penerus Jokowi dong. Demikian juga PKS. Kita sudah bantu kasih analisis sebetulnya. Nanti kita kalkulasi ya apakah Pak Jokowi itu hanya berhenti pada sindiran dan nanti seperti Anda prediksi dua minggu lagi akan ada sindiran baru atau mungkin ada langkah kongkret. Kalau langkah kongkret mungkin menurut saya dicicil dulu gitu, kan ada tiga itu menteri kabinet. Ini yang mesti jadi kita hitung juga ini. Kalau Pak Jokowi cerdas, jangan di-reshuffle. Begitu di-reshuffle, Nasdem bisa naik daun. Kami didholimi segala macam. Ini bukan dikomporin ya. Ini cuma mbayangin, bagaimana menyiksa Nasdem sebetulnya. Ya biarin saja diambangin. Satu diganti, tapi yang lain nggak tuh. Ada sinyal-sinyal begitu. Tapi kita nggak usulkan itu karena itu buruk sebetulnya. Tapi sudah, politik Indonesia memang hukum-hukum kan. Jadi, kita juga senang kalau Nasdem diambangkan, tetapi ada dijewer kecil dari tiga tinggal dua. Nah, mulai tuh, mlipir-mlipir sampai akhirnya 2024 habis sama sekali. Lain kalau Pak Surya Paloh bilang, oke demi etika politik kami tarik tiga menteri kami. Pak Jokowi, maaf sekali. Terima kasih, tapi kami akan mendukung walaupun kami tidak ada di pemerintahan. Nah, itu lebih masuk akal tuh. Kalau masih bilang kami akan mendukung karena itu kami ada dalam pemerintah, itu membingungkan. Jadi, apa namanya, sinyal itu enggak jelas. Mau mendukung Anies, masyarakat pendukung Anies ingin Anies di luar kawasan pemerintah, tapi Nasdem justru seret Anies masuk ke kawasan pemerintahan. Jadi sangat mungkin nanti Pak Jokowi kalau jahil akan tarik satu menteri dari Nasdem, terus dimasukin Anies. Kacau. (sof/sws)
Anies dan Demokrasi Bau Amis
Perlahan tapi pasti, Anies mampu menjadi personal garansi untuk rakyat Indonesia dengan pelbagai prestasi dan penghargaan sebagai gubernur Jakarta. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI ANIES Baswedan bukan orang kaya, Anies bukan dari partai politik, dan Anies juga bukan berasal dari oligarki. Anies hanya punya kesederhanaan, karakter, dan integiritas. Semua faktor yang tidak masuk dalam kriteria pemimpin yang dilahirkan oleh demokrasi kapitalistik dan transaksional. Masihkah ada tempat di republik ini bagi figur yang amanah, jujur, dan adil untuk memandu jalan keselamatan bagi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI? Anies memang fenomenal, ia menjadi pemimpin yang memiliki keunikan, tidak biasa dan sarat prestasi setelah Soekarno dan Soeharto. Anies pemimpin yang sebenarnya, yang tak luput dari pro dan kontra, banyak yang mencintainya, namun tak sedikit yang membencinya. Anies telah menempuh jalan penderitaan, dipenuhi isu, intrik, dan fitnah meskipun terbatas memimpin Jakarta. Mungkin, seperti pepatah makin tinggi pohon semakin tinggi angin menerjang. Anies dan keberhasilannya membangun ibukota negara itu, kini menapaki panggung politik nasional, menyambut aspirasi rakyat yang menghendakinya menjadi presiden. Tantangan terbesarnya bukan pada apresiasi dan persfektif politik kedaulatan rakyat, melainkan pada sistem demokrasi yang selama ini dijalankan. Secara teori dalam aspek formal dan konstitusional, negara Indonesia memang menganut demorasi Pancasila, akan tetapi secara substansi dan esensi dalam penyelenggaraannya, jelas dan faktual mempraktekkan demokrasi neo liberal yang berisi pemilu kapitalistik dan traksaksional. Demokrasi yang sangat bergantung pada kekuasaan dan kepemilikan modal, memang selalu bertolak belakang dengan keinginan suara rakyat. Sistem pemilu baik pileg, pilpres dan pilkada yang dikontol dan direkayasa oleh oligarki yang mewujud korporasi, partai politik dan birokrasi. Mereka hanya menguntungkan segelintir orang yang menggengam kekuasaan, kelompok lingkaran dan irisannya. Undang-undang dan regulasi yang selama ini mengatur teknis pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yang mengusung amanat cita-cita kemerdekaan itu, menjadi terasa hambar, semu dan cenderung menghianati kedaulatan rakyat. Rekayasa, manipulasi dan kamuflase menjadi utama dalam konspirasi pemilu yang penuh kebohongan dan kejahatan itu. Bukan melahirkan pemimpin yang memiliki karakter dan integritas, pseudo demokrasi justru menghasilkan dinasti rezim korup, menindas, dan anti demokrasi yang hakiki. Mulai dari parpol dan perpanjangan tangannya di lingkungan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian menyasar pada ormas dan organisasi keagamaan, para pemimpin spiritual, intelektual, dan akademisi. Hingga pada gerakan mahasiswa dan aktifis serta pelbagai komunitas kritis perlawanan. Demokrasi yang glamor dan mewah itu, menjadi lumpuh terasa sekarat, lunglai oleh bujuk rayu jabatan, uang dan fasilitas lainnya. Di tengah-tengah keniscayaan demokrasi, rakyat, negara, dan bangsa terus terpuruk karena krisis multidimensi yang menyelimuti seluruh aspek kehidupan. Negara kaya tapi miskin, bangsa yang besar tetapi kerdil, berlimpah sumber daya alam tapi dalam kesengsaraan dan penderitaan karena tradisi korup dan terjerat utang, rakyat dan pemimpinnya mengagungkan Pancasila tapi terbiasa berperilaku penuh kebiadaban. Kini, saat dunia dihantui gejala resesi ekonomi global. Indonesia yang sejak lama rentan dengan krisis dan salah urus dalam tata-kelola negara, terancam mengalami kebangkrutan nasional. Distorsi yang akut secara personal dan sistem dalam pemerintahan serta kehidupan sosial di bawahnya, mengharuskan seluruh rakyat tanpa terkecuali mengambil langkah-langkah kongkrit penyelamatan negara dan bangsa Indonesia. Tak cukup reformasi saat birokrasi dan institusi negara terlanjur diliputi penyakit mental materialistis begitu akut dan kronis. Pembenahan sumber daya manusia dan pembaruan sistem menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Politik uang, bagi-bagi kekuasaan dan merampok keuangan negara dengan cara konstitusional, tak boleh ada tempat lagi dalam pesta demokrasi. Kalau Ingin mendapatkan pemerintahan yang \"clear and clean\" serta negara yang merdeka dan bermartabat sesungguhnya, maka keinginan itu menjadi disadari sebagai sesuatu yang \"to be or not to be\". Dalam demokrasi, rakyat harus berani mengambil sikap memilih kepentingan pragmatis sesaat atau kesinambungan dan untuk masa depan Indonesia sebagaimana negara ini awalnya didirikan. Membangun Demokrasi Sehat Keberanian sekaligus kejelian partai Nasdem mengambil momentum dari situasi politik nasional, saat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya dalam pilpres 2024, bisa dibilang sebagai bentuk kepeloporan dan titik awal pembangunan demokrasi yang sehat dan berkeadaban. Sebagai salah satu bagian dari koalisi pemerintahan dan berada dalam lingkar kekuasaan, manuver Nasdem menggandeng Anies tak lepas dari kontroversi dan polemik. Di satu sisi bisa dianggap sebagai penghianatan oleh kalangan rezim, tapi di sisi lain diapresiasi sebagai proses kematangan politik dan jiwa besar Nasdem. Dengan segala resikonya, Nasdem mampu keluar dari kemelut konflik kesadaran ideal spiritualnya dengan kesadaran rasional materialnya. Nasdem berhasil mengambil pilihat sulit antara tetap menjadi “insider” dengan kue kekuasaan dan segala fasilitasnya, atau mengedepankan moralitas dan etika politik yang cerdas, visionerm dan bermartabat. Pilihan sudah dijatuhkan, Anies dengan atitutte dan kesantunan dalam behaviornya, membuat Nasdem kepincut mengusungnya sebagai capres. Babak baru demokrasi yang sehat baru saja melangkahkan kakinya. Anies yang seiring waktu menjadi figur magnet bagi keinginan dan harapan rakyat untuk menghadirkan negara kesejahtraaan, setidaknya dekat dengan kemakmuran dan keadilan. Perlahan tapi pasti, Anies mampu menjadi personal garansi untuk rakyat Indonesia dengan pelbagai prestasi dan penghargaan sebagai gubernur Jakarta. Tidak sekedar maju kotanya dan bahagia warganya, kegemilangan Anies memoles Jakarta menjadi lebih baik sebagai kota modern dan humanis, membuat seluruh rakyat kepincut dan mulai meliriknya sebagai pemimpin masa depan. Tidak terkecuali parpol yang secara fundamental dan signifikan melahirkan kepemimpinan nasional. Nasdem memang menjadi yang pertama, namun bukan yang terakhir mengusung Anies sebagai capresnya. Masih ada PKS dan Demokrat yang patut diduga jatuh hati pada Anies. Rakyat akan menunggu PKS dan Demokrat melewati pergolakan batinnya, memilih politik ideal atau politik realitas. Publik harap-harap cemas akan keberanian PKS dan Demokrat menjadi penjaga kemurnian demokrasi yang berkeadaban, mengikuti jejak langkah seperti yang sudah dimulai Nasdem. Rakyat, negara, dan bangsa Indonesia, sepertinya akan memasuki masa-masa penentuan akankah demokrasi semakin tenggelam atau mulai bangkit kembali menemukan jatidirinya. Kapitalisme yang selama ini menghidupi perjalanan demokrasi kita, akankah menemukan antitesa dari kesadaran rakyat dan elit pemimpin khususnya dari kalangan partai politik. Mungkinkah lahir partai politik pelopor penyelamat bangsa yang akan merubah wajah demokrasi. Entah parpol sedang dalam kesadaran atau tidak, memahami atau tidak, atau mungkin juga sedang berkutat dalam pergumulan orientasi mau atau tidak mau melakukannya. Perjalanan masa depan Indonesia, dengan Anies sebagai nahkodanya, tinggal parpol yang menyediakan perahu besarnya. Sementara Anies dengan segala jerih payah dari suka dan duka perjalanan kepemimpinannya, harus sabar dalam menyelami dan menggauli demokrasi yang masih terasa bau amis. Dari catatan pinggiran labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 23 Oktober 2022/26 Rabi\'ul Awal 1444 H. (*)
Rule of Laws
Negeri ini merupakan tempat perjumpaan seluruh sistem hukum dunia: hukum berbasis keagamaan berdampingan dengan civil law dan common law ala Indonesia – dalam bentuk hukum adat, ditambah hukum internasional yang diratifikasi. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, banyak kritik dialamatkan pada ahli hukum kita. Kebanyakan terkesan sebagai legal technician; kurang memahami visi hukum sebagai penanda peradaban, akibat lemahnya pemahaman filsafat dan kesejarahan hukum. Hari ini saya baca buku The Rule of Laws, karya Fernanda Pirie (2021), yang mengupas sejarah 4.000 tahun usaha manusia menertibkan dunia. Visi tentang ketertiban sendiri beragam. Sistem hukum dasar yang dikembangkan di Mesopotamia, China, dan India berbeda dalam bahasa, logika, dan tujuan. Visi hukum tradisi Mesopotamia tekankan keadilan, China tekankan disiplin, Hindu tekankan tertib kosmos. Visi hukum keadilan lebih akomodatif terhadap hak (rights); visi hukum disiplin dan tertib kosmos lebih tekankan kewajiban. Pelembagaan hukum sebagai sarana pembentuk peradaban berkembang melalui proses adopsi dan adaptasi. Model hukum Mesopotamia, dengan kode Hammurabi sebagai landmark-nya, memengaruhi pelembagaan hukum dalam tradisi Semitik-Abrahamik dan Greco-Romawi dengan corak berbeda. Dalam tradisi Semitik-Abrahamik, kode Hammurabi itu diadopsi kerangka dasarnya untuk diadaptasikan dengan tradisi dan adat Yahudi sebagai kaum nomaden; lalu diintegrasikan dalam sistem hukum keagamaan yang tekankan kewajiban. Kristen dan Islam melanjutkan jalur ini dengan mengadopsi sebagian hukum Yahudi (Hammurabi) untuk didaptasikan dengan tuntunan agama baru dan tradisi lain. Kristen mengawinkankannya dengan tuntunan Injil dan tradisi hukum Greco-Romawi. Islam mengawinkannya dengan tuntunan Qur\'an, tradisi Nabi Muhammad, dan adat lokal; menjadikan ahli agama sebagai otoritas perumus hukum, meski umumnya terbatas pada hukum pribadi dan keluarga. Sedang hukum publik diatur penguasa, meski secara teori harus memperhatikan tuntunan ulama dan kaidah agama. Di sisi lain, tradisi Greco-Romawi mengadopsi kode Hammurabi itu untuk diadaptasikan dengan adat lokal dan sistem Republik Romawi yang melembagakan hukum berbasis sistem hukum negara (state law). Melahirkan sistem civil law yang menyebar luas seiring perluasan pengaruh (republik dan imperium) Romawi dan Romawi Suci. Sisakan Inggris, yang tak pernah takluk (sepenuhnya) pada Romawi, kembangkan sistem common law, berbasis adat, tradisi dan dekrit lembaga peradilan. Di luar itu, India dengan sistem sosial Hindu berbasis kasta, menempatkan kaum Brahmana sebagai otoritas perumus hukum yg menuntun warga dan penguasa hidup tertib harmoni (kosmos) di jalan dharma-agama sesuai kasta, yang dirumuskan dalam Dharmasutra. Adapun di China, hukum selalu merupakan produk penguasa. Guru agung, seperti Konghucu, tak terlalu percaya pada efektivitas hukum tertulis; lebih mempercayai keteladan moral penguasa. Dgn demikian makin menguatkan posisi penguasa sebagai perumus dan penentu hukum. Bagaimana dengan Indonesia? Negeri ini merupakan tempat perjumpaan seluruh sistem hukum dunia: hukum berbasis keagamaan berdampingan dengan civil law dan common law ala Indonesia – dalam bentuk hukum adat, ditambah hukum internasional yang diratifikasi. Menjadi tantangan mendebarkan, bagaimana sistem hukum Pancasila mampu merekonsiliasikan keragaman tradisi dan sumber hukum itu ke dalam suatu sistem hukum nasional. (*)
Bendung Anies, Jokowi Dorong KIB Segera Deklarasikan Capres
PRESIDEN RI Joko Widodo berpesan terkait siapa yang akan dipilih Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk Pilpres 2024. Pesan tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada puncak perayaan HUT ke-58 Golkar di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10) malam. “Saya denger-denger dan saya melihat tiap hari itu Pak Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar) tuh rangkulan terus dengan Pak Mardiono (Plt Ketum PPP M. Mardiono) dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus,” ujar Jokowi.“Tapi saya yakin sebentar lagi pasti akan segera menentukan [bakal capres dan/atau cawapres yang akan didukung untuk Pilpres 2024], kita tunggu saja,” lanjutnya.Dalam kesempatan itu, secara umum Jokowi mengimbau dalam memilih capres pada 2024 mendatang tak boleh sembrono. Dia pun mengibaratkan pemilu itu seperti memilih pilot yang akan menerbangkan pesawat dengan rakyat Indonesia sebagai penumpangnya. Sebelumnya, Airlangga dalam sambutan untuk HUT partainya memamerkan bahwa KIB sudah memiliki tiket \'premium\' untuk mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024 mendatang.Pernyataan itu disampaikan Airlangga di hadapan Presiden Jokowi, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan sejumlah elit parpol lainnya saat berpidato di acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta Pusat.Menurut Airlangga, tiket \'premium\' yang dimiliki KIB itu bisa berubah menjadi tiket VIP bila mendapatkan bantuan dari petinggi parpol lain. Apa yang sebenarnya terjadi di Golkar dan KIB sehingga membuat Presiden Jokowi berkomentar seperti di atas itu? Berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (22/10/2022). Halo-halo Bung Rocky, ini kita ketemu di akhir pekan. Hari ini Sabtu, ini enaknya ngomongin apa nih kalau akhir pekan begini. Ya, akhir pekan kita ngomong hal yang ringan, yang basa-basi. Ya, yang basa-basi kemarin saya lihat Anda mulai ngomong-ngomong yang ringan tuh. Saya nggak tahu ngomong ringan atau berat untuk ketemu Bang Haji Rhoma Irama. Bakal bikin obrolan bareng sama Bang Haji ya. Ya, kemarin saya mampir dari Sukabumi terus lewat jalan Depok situ, ingat bahwa Bang Roma itu pernah ngajak saya dari 2-3 bulan lalu. Jadi, saya mampir saja di situ dan Rhoma Irama bercerita banyak sebetulnya, karena dia bukan cuma musisi, dia juga politisi. Dia bahkan beberapa kali diinterogasi oleh dulu namanya Laksus di zaman orde baru, waktu peristiwa Priok, dia juga diperiksa terkait peristiwa Amir Biki. Banyak cerita inside soal Istana juga, tapi ada hal-hal yang memang hanya Rhoma dan Istana Pak Harto yang tahu soal-soal itu. Tapi, dia cerita kisi-kisinya. Lebih dari itu, Rhoma selalu gembira melihat politik tumbuh lagi. Karena saya bilang ya politik dan musik itu sama-sama ekspresi bebas gitu. Jadi kalau orang ekspresikan dalam politik, ada yang lewat lirik. Itu uniknya Rhoma Irama. Kan kehidupan Rhoma ini sudah dibahas ada yang mungkin jadi disertasi. Jadi, dia fenomenal betul. Soal Ulang Tahun Golkar Oke. Kita ngobrolin ini agar nggak terlalu serius ngomongin politik. Tapi tentu saja orang mencermati tadi malam, Pak Jokowi hadir dalam ulang tahun ke-58 Golkar, dan namanya juga ulang tahun partai politik jadi kita pasti melihat isyarat-isyarat politik yang muncul di situ. Saya setidaknya mencatat empat hal di situ. Pertama, Pak Jokowi masih membahas soal ijazahnya karena di situ ada Bang Akbar Tanjung dan mengingatkan bahwa dia itu teman sekolahnya Ibu Nina Akbar Tanjung waktu SMP. Kedua, mengingatkan ini kelihatannya nyindir Pak Surya Paloh, karena di situ kalau milih capres itu jangan sembrono. Wah, ini kalimatnya “sembrono” itu serius digunakan di kalimat itu. Ketiga, saya kira ini berkaitan mengingatkan KIB ini, kenapa KIB enggak segera deklarasi ya, gitu. Walaupun jangan cepet-cepet, tapi ya jangan rangkul-rangkulan terus, kata Pak Jokowi. Keempat, beliau mengingatkan bahwa ini karena tadi berkaitan dengan track record presiden harus jelas, ini nggak boleh sembarangan dan beliau melihat Pak Airlangga ini sudah punya jam terbang yang tinggi, gitu kata Pak Jokowi. Saya jadi kemudian menyimak apa sih yang disampaikan oleh Pak Erlangga sebelumnya, oh dia mengingatkan bahwa dia berterima kasih sudah diberi waktu, diberi kesempatan magang di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi waktunya naik kelaslah. Kira-kira begitulah empat poin. Saya enggak tahu kalau Anda punya catatan lain. Ya, ini namanya gayung bersambut, tapi bisa saja gayungnya bocor. Jadi, nggak bisa mandi juga tuh. Tetapi peristiwa-peristiwa semacam ini kan kita anggap ya ada bagian basa-basi, ada bagian sensasi saja tuh. Kan nggak ada yang penting sebetulnya di situ selain Golkar mau mengatakan dia sudah melakukan konsolidasi itu. Dan, konsolidasi Golkar dipamerkan di depan partai-partai yang lain. Itu artinya semacam eh gua sudah segini loh. Kan itu memang kalau kita lihat Golkar ini partai modern, enggak ada intrik di dalam enggak bisa diselesaikan internal. Kalau partai lain kan intriknya dibawa ke pengadilan. Jadi, Golkar sebenarnya tumbuh dengan rasionalitas. Golkar berupaya untuk memperlihatkan kembali kemampuan teknokratik dia tuh. Jadi, dari segi kapasitas teknokratik itu Golkar berlebih. Demikian kira-kira inti yang ingin diterangkan oleh Golkar di depan presiden dan partai lain bahwa mereka siap menjadi instrumen teknokratik dari negeri ini dan itu ada sejak zaman Orde Baru. Itu yang continue di dalam Golkar sendiri. Yang diskontinyu adalah tradisi Golkar untuk mengucapkan pikiran supaya orang tahu posisi dia di mana. Dulu Golkar di zaman Akbar Tanjung lebih frontal mengucapkan pikiran, tapi kemudian makin lama makin zig-zag. Jadi, pragmatisme Golkar akhirnya dilihat sebagai opportunistik sebetulnya. Pragmatisme itu bagus bagi Golkar yang paham bahwa program mendahului leader. Dan, kalau leader-nya ada itu bagus betul. Zaman dulu Pak JK (Jusuf Kalla) jelas ada arahnya atau zaman Akbar Tanjung lebih lagi. Nah, Pak Airlangga harus kasih sinyal pada Pak Jokowi supaya Pak Jokowi paham arahnya. Tapi, Pak Jokowi langsung menuntut saja. Ini kalian pro Ganjar atau Erlangga sebetulnya yang mau diucapkan. Tapi Golkar dalam hal itu kan pintar untuk menyembunyikan maksudnya tuh. Dan, pasti akan ada tokoh Golkar lain yang berbicara tidak sejalan dengan yang dibicarakan oleh Airlangga. Itu biasa tuh. Nanti akan dianggap oh iya, itu Airlangga menyatakan diri akan meneruskan proyek-proyek Pak Jokowi, tapi yang lain faksi lain bilang enggak, Airlangga kita mau jadikan presiden, tidak perlu lewat KIB, misalnya. Karena KIB itu bisa jadi jebakan. Jadi, hal-hal begituan yang kira-kira, ini kan nggak ada yang final. Jadi, penyebab dari basa-basi ini semuanya karena kita tidak final. Karena itu, publik mungkin lebih suka melihat aspek personal, dan Presiden kemarin itu menyebutkan nama istri Pak AkbarTanjung. Lalu orang ingatkan lagi, wah kayaknya masih baper nih Pak Presiden karena persidangan masih ditunda, dan orang masih nunggu kehadiran Pak Jokowi dengan ijazahnya di pengadilan. Itu justru yang membuka ingatan orang bahwa Pak Jokowi, Anda masih ditunggu loh di Pengadilan. Saya lihat pidato Presiden itu di dalam bahasa tubuh presiden ada semacam kegamangan karena menanti keputusan KIB. Padahal Presiden bisa paksa saja kan. Jadi, masalahnya Golkar semacam menyimpan agenda baru bahwa dia melihat ada perubahan dalam arah politik publik. Gairah pada Anies itu bertambah, lalu Ganjar akhirnya menekatkan diri untuk berlawanan dengan Ibu Megawati. Jadi, kira-kira Golkar sekarang punya second opinion terhadap dirinya sendiri. Nah, itu kira-kira yang ingin dimintakan kejelasan oleh Pak Jokowi. Itu sebabnya kenapa KIB ini kan semacam keanehan dalam politik Indonesia. Semua ada di dalam kontrol Pak Jokowi, tapi bikin-bikin KIB. Itu kira-kira atas suruhan Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi kerepotan sendiri itu. KIB lama-lama membentuk koloni sendiri. Kan itu masalahnya. Koloni itu bisa berbeda dengan hal yang dibayangkan awal oleh Pak Jokowi. Jadi, kecemasan Pak Jokowi karena “hanya rangkul-rangkulan” itu justru disebabkan karena Pak Jokowi membiarkan KIB itu tumbuh sebagai koloni di dalam kabinet, sehingga Pak Jokowi akhirnya mengingat bahwa salah seorang bekas ketua Golkar istrinya adalah sahabat Pak Jokowi. Jadi, netizen pindah fokus lagi, oh itu masalahnya sehingga Pak Jokowi menyebutkan Ibu Nina karena persidangan tentang status ijazah Pak Jokowi masih berlangsung dan akan lama itu. Ini satu event dua peristiwa. Saya juga menangkap itu, karena pada pidatonya Pak Airlangga mengingatkan bahwa tiket dari KIB itu premium karena udah di atas PT 20%. Kalau nambah lagi ini tinggal tinggal VIP. Artinya kan kalau tiketnya VIP ya mesti mendapat treatment yang juga VIP, kan kira-kira begitu yang disampaikan. Ya. Dan saya melihat bahasa tubuh-bahasa tubuh di situ berupaya menduga KIB ke mana. Yang paling cemas sebetulnya adalah Pak Surya Paloh karena sudah ambil tiket duluan tapi kurang premium. Kira-kira begitu. Mungkin Pak Surya Paloh merasa kalau tunggu sebentar mungkin dapat tiket premium, walaupun Anies premium di tingkat dukungan massa. Dukungan rakyat premium, bahkan VIP. Tapi karena Nasdem yang akhirnya ragu-ragu untuk melihat atau untuk mempromosikan Anies sebagai antitesa, ya publik merasa ya ini gua beli premium tapi kok disuruh nonton di luar lapangan. Kira-kira begitu kan. Lebih buruk lagi kalau ada tiket premium tapi penuh, lalu pasang televisi nonton di luar lapangan. Ini kira-kira keadaan politik Indonesia. Anies Baswedan tumbuh dengan baik di rakyat, tetapi Nasdem yang mendorong Anies justru kembali menjadi konservatif. Kan itu intinya. Nah, Golkar membaca itu. Jadi, mungkin Golkar anggap ya sudah, sama kita saja. Jadi, sangat mungkin juga Airlangga Hartarto – Anies. Atau ya macam-macamlah, Go Anies. Kira-kira begitu. Go Anies sudah mulai ada nih. Ada foto-foto anak-anak muda yang memakai baju kuning dan Go Anies dan kabarnya Akbar bakal deklarasi besok. Ini pasti elemen-elemen di dalam tubuh Golkar meskipun tidak menyatakan nama Golkar. Ya, saya kira itu sinyalnya. Kan orang tahu Go Anies artinya orang tahu ya Anies Golkar. Tapi, semua ini sinyal-sinyal untuk memancing di air keruh. Karena ketidakpastian. Kan semua tidak pasti. Mereka nggak mau yang pasti kan? Ya, sampai sekarang saya juga masih berpikir kenapa tanggung banget ya langkahnya Nasdem itu. Kenapa dia kemudian tiba-tiba ketika sudah sangat maju, kan ini bagaimanapun juga keberanian Nasdem itu luar biasa dengan mencalonkan Anies dan kita tahu ada bayang-bayang Firli Bahuri di belakang. Kan itu operasi intersep dari Nasdem terhadap KPK. Tapi kenapa tanggung, jalan kok tiba-tiba mundur lagi, dan itu yang membuat kemudian kelihatan Airlangga jadi lebih baik sama Airlangga, gitu. Ya, itu yang mungkin disindirkan oleh Pak Jokowi, karena itu, jangan cepat-cepat tapi kemudian salah pilih. Kira-kira begitu sindiran Pak Jokowi kepada Nasdem. Walaupun sudah berupaya seluruh aparat Nasdem sekarang di front line mengatakan ya sudah, kami tetap Anies, tapi tetap mendukung Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan. Ya tentu saja, mana ada partai yang nggak mendukung Pak Jokowi, mau kena sprindik apa. Tapi, sebetulnya publik mau lihat Nasdem ini kok tiba-tiba jadi jadi ngeyel yang nggak ada arah, gitu kan. Apa takut? Begitu sebetulnya. Jadi, terjadi reaksi balik dari relawan yang sudah pasang persneling 3 ternyata Nasdem sebagai partai pendukung retrait, pasang mundur. Itu intinya kan. Itu adalah sifat dari politik yang nggak ada kepastian sebetulnya. Kalau Nasdem dari awal pasti ya dia promosikan bahwa Anies dan wakil presidennya yang sudah dipilih Anies kita deklarasikan. Kan selesai masalahnya. Ini akibat masih nyari-nyari sponsor atau mungkin amplopnya kurang tebal, belum tebal, transaksi belum terjadi. Sebetulnya kalau saya rumuskan Nasdem artinya takut lagi pada ancaman Pak Jokowi. Dan itu menimbulkan demoralisasi pada relawan-relawan. Kan relawan menganggap kami berdiri di belakang Nasdem. Lah, Nasdem-nya mundur. Ya bagaimana relawan mau maju tuh. Tabrakan dong. Saya kira sebenarnya di luar itu kita juga melihat bahwa Pak Jokowi memang sudah punya agenda sendiri di luar PDIP. Dia sekarang merasa berada di atas anginlah, kira-kira posisinya begitu. Ya, jadi pertemuan kemarin Golkar itu 2 hal dipastikan: pertama Pak Jokowi merasa nggak perlu lagi berbasa basi dengan PDIP atau telepon-teleponan sama Bu Mega. Karena dia tahu bahwa KIB itu bisa ditumbuhkan sebagai alternatif juga akhirnya. Nah, di KIB, tentu yang paling senior adalah Airlangga. Dan PPP yang kemarin kasak-kusuk untuk mendukung Ganjar itu juga akhirnya apa? Itu secara ideologis, secara historis, enggak ada PPP mendukung Ganjar yang dari segi apapun nggak cocok dengan paradigma PPP sebagai partai Islam dan partai yang harusnya tunggu dalam posisi oposisi gitu. Kan itu intinya tuh. Jadi percuma sebetulnya PPP itu berupaya manuver di depan Pak Jokowi kalau publik tidak melihat koneksi ideologis antara Ganjar dan PPP. Itu masalahnya tuh. Nah itu yang kemudian dibaca dengan baik oleh Golkar. Golkar menang banyak kemarin. Jadi, selamat ulang tahun sambil pesta-pesta kecillah. Karena Pak Jokowi kelihatannya juga punya second opinion terhadap siapa yang akan meneruskan legacy dia. Nah, di situ kalau Golkar manuver itu tidak diragukan. Kemampuan Golkar untuk sepak kiri sepak kanan, padahal dia tahu jalan yang dia harus tempuh, itu keahlian oportunis dari Golkar. (ida/sws)
Santri Itu Penghulu Perubahan
Akhirnya, santri-santriyah itu bagaikan air segar yang mengalir. Ketika terhambat di sebuah tempat, akan menemukan jalan lain untuk menghadirkan kesegaran dan kehidupan. Oleh: Imam Shamsi Ali, Alumni Pesantren Muhammadiyah “Darul-Arqam Gombara” Makassar SATU hal yang akan diingat oleh sejarah di negeri tercinta adalah bahwa di negeri ini ada satu hari yang diperingati sebagai Hari Santri. Konon ini jadi bagian dari perjuangan teman-teman NU yang pada akhirnya diterima dan ditetapkan oleh pemerintah dengan sebuah Keppres. Usaha ditetapkannya Hari Santri ini mengingatkan saya bagaimana lika-liku perjuangan kami Komunitas Muslim di kota New York memperjuangkan untuk ditetapkannya Idul Fitri dan Idul Adha sebagai holiday (hari libur) sekolah. Perjuangan itu memakan waktu kurang lebih tujuh tahun. Ikhtiar itu kami mulai sejak Michael Bloomberg menjabat Walikota saat itu. Setelah berhasil meloloskan resolusi dukungan DPRD New York, kami mendesak Walikota untuk menanda tangani Resolusi itu untuk menjadi UU di Kota New York. Sayang hingga akhir tugasnya sebagai walikota New York, Michael Bloomberg gagal meresmikan Id sebagai hari libur sekolah di Kota New York. Di era walikota Bill de Blasio saat itulah ketika beliau meminta dukungan kami pada pilkada ketika itu, kami mengikat dukungan itu dengan komitmen Walikota untuk nantinya meresmikan Id sebagai hari libur sekolah di Kota New York. Beliau setuju dan jadilah Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur sekolah di Kota dunia ini. Benar tidaknya tentang proses penetapan Hari Santri ini telah menjadi bagian dari barteran dukungan politik. Bagi saya hal itu tidak terlalu penting. Dan itu sah-sah saja. Di situlah harusnya salah satu makna jihad politik. Ormas-ormas Islam harusnya mampu menjadi bagian dari perjalanan atau proses politik itu. Memperjuangkan kepentingan Umat lewat politik walau tidak harus berpolitik. Sebagai santri, saya sendiri tentunya bangga bahwa pada akhirnya santri mendapat pengakuan resmi. Saya katakan resmi karena sesungguhnya pengakuan bangsa ini kepada santri menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Santri tidak akan bisa dipisahkan dari sejarah perjalanan besar bangsa ini. Santri itu pilihan dan mutamayyiz (Istimewa). Di masa lalu ada semacam persepsi yang terbangun seolah anak-anak yang disekolahkan di pesantren itu adalah pembuangan. Artinya, hanya mereka yang tidak lolos masuk sekolah negeri atau sekolah lainnya yang dimasukkan ke pesantren. Maka pesantren misalnya identik dengan anak-anak nakal dan terbelakang. Persepsi ini saya yakin dengan sendirinya telah bergeser atau tergeser oleh realita bahwa ternyata santri itu memiliki potensi dan kapabilitas yang tidak kurang, bahkan tidak mustahil lebih dari mereka yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah lainnya. Santri-santriyah itu memiliki azam (keinginan yang kuat) yang terbangun di atas kepribadian yang mandiri. Seseorang tidak akan bertahan dan berhasil di pesantren kecuali dengan keinginan yang solid dan matang. Hal itu karena situasi pesantren yang menuntut (demanding) dalam segala hal. Santri santriyah juga selama di pesantren tidak saja belajar keilmuan (tholab al-ilm). Justeru di pesantren mereka belajar kehidupan. Saya bisa mengistilahkan latihan hidup (life training). Mereka belajar hidup sebagai manusia yang independen, disiplin, dan tentunya dengan tatapan masa depan yang besar dan optimisme. Salah satu pesan kyai, KH Abdul Djabbar Ashiry, di saat saya pamit ke luar negeri untuk sekolah adalah tentang belajar hidup ini. Dalam bahasa Arab yang tertata rapih dan fasih beliau mengatakan: “nak, kamu itu di pesantren ini tidak saja telah menimbah Ilmu. Tapi kamu telah belajar hidup. Di mana saja kamu berada niscaya kamu siap untuk hidup”. Santri itu juga bermental baja. Dunia yang semakin kejam dengan persaingan yang semakin ketat hanya akan bisa ditaklukkan dengan mentalitas baja. Manusia yang bermental kerupuk akan hancur berkeping dilabrak pergerakan dan perubahan yang tidak terkirakan (unexpected). Dengan sendirinya permasalahan hidup manusia juga semakin kompleks. Di pesantrenlah santri-santriyah ditempa untuk berani, percaya diri dan tidak minder (rendah diri). Mereka tumbuh tetap dalam ketawadhuan. Tapi memiliki keberanian dan percaya diri yang tinggi untuk mengambil bagian dari perubahan dan tantangan hidup yang ada. Santri-santriyah juga adalah sosok yang menggabungkan dua kekuatan dan modal hidup manusia terbesar. Kedua kekuatan dan modal hidup terbesar itu adalah kekuatan intellectual (akal) dan kekuatan spiritual (hati). Dengan dua kekuatan ini mereka menjadi manusia “Ulul albaab” yang siap mengarungi bahtera kehidupan dengan kompleksitas permasalahannya. Di sinilah kita lihat partisipasi dan keterlibatan para santri-santriyah dalam segala lini kehidupan manusia. Baik itu pada tataran personal maupun publik. Mereka menjadi politisi, pengusaha dan ragam profesi lainnya dengan kedua kekuatan tersebut. Kuat akal dan kuat hati. Mereka tidak mudah tertipu karena berakal. Tapi mereka juga tidak perlu jadi penipu karena punya hati. Santri-santriyah juga memiliki ragam kemampuan yang mumpuni. Selain penguasaan bahasa asing yang cukup, lebih dari sekolah-sekolah lain, mereka memiliki kemampuan delivery yang tinggi. Di pesantren-pesantren diajarkan ceramah (muhadhorah), Diskusi hingga mujadalah (debat), baik dalam bahasa lokal maupun bahasa asing. Ini menjadi salah satu modal utama bagi para santri untuk mengambil bagian dalam kehidupan dunia yang semakin mengglobal. Dunia global yang menjadikan manusia seolah hidup di bawah satu atap yang sama. Dan karenanya komunikasi menjadi salah satu modal yang menentukan. Tentu banyak keunikan atau keistimewaan santri-santriyah itu. Tapi satu hal yang tak kalah pentingnya adalah bahwa santri-santriyah tidak sekedar jadi agen-agen perubahan. Mereka harus menjadi penghulu perubahan itu. Dengan modal dan kekuatan akal dan spiritualitas, yang didukung oleh mental baja tadi, mereka siap mengarungi bahtera kehidupan ini dengan segala dinamikanya. Betapa santri-santriyah dengan segala perubahan dunia yang “unexpectedly changing” dan “deeply challenging” tetap tegar. Tidak lentur (terbawa arus) dan tidak pula terombang-ambing oleh derasnya goncangan kehidupan. Karenanya, dalam dunia yang saat ini dikenal sebagai dunia global yang tantangannya semakin besar, serta perubahan yang ada semakin cepat, santri-santriyah diharapkan selalu berada di garda depan untuk menyetir arah l perubahan dunia. Akhirnya, santri-santriyah itu bagaikan air segar yang mengalir. Ketika terhambat di sebuah tempat, akan menemukan jalan lain untuk menghadirkan kesegaran dan kehidupan. Santri bagaikan pohon yang subur nan sehat. Meninggi dengan ranting-ranting dengan buah-buah segarnya setiap saat. Akarnya kuat menghunjam ke dalam tanah. Tak rapuh dan tak mudah tercabut oleh hembusan angin liar. “بعيد النظر بل رسيخ الأصل” (bervisi jauh ke depan, namun tetap mengakar pada dirinya”. Selamat Hari Santri! Makassar, 20 Oktober 2022. (*)
Ubedilah Badrun: Saya Hitung Rezim Ini Selama Lima Tahun Korupsi Rp 300 Triliun
Jakarta, FNN – Nilai korupsi yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dihitung oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun. Sosok yang kerap disapa Kang Ubed ini menyampaikan hasil perhitungannya tersebut dalam diskusi publik bertajuk \"Indonesia Dalam Belantara Benturan Kepentingan\" yang digelar di Sekretariat PMII, di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022). “Rezim ini telah mengkorupsi hampir Rp 300 triliun uang dalam lima tahun terakhir,” kata Kang Ubed. Menurut mantan aktivis 98 ini, jika nilai korupsi hasil perhitungannya itu dipakai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), maka akan lebih memberikan manfaat bagi Indonesia. “Angka Rp 300 triliun itu kalau mau menjadikan mahasiswa profesor itu bisa sampai 3.000 mahasiswa jadi profesor,” urainya. “Atau kita bisa membangun hampir 300-an universitas sekelas Harvard,” sambungnya menuturkan. Maka dari itu, Kang Ubed menyayangkan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi satu persoalan yang diperjuangan saat reformasi justru kembali merajalela, bahkan dipertontonkan oleh keluarga pejabat. “Salah satu penyebab korupsi adalah kerakusan rezim, dan ini terjadi. Dan yang mengatakan negara ini negara para koruptor itu bukan saya, tapi Presiden RI (Joko Widodo), dia sudah mengatakan koruptor sudah masuk kategori extraordinary crime,” ucapnya. “Lalu kemudian kita lihat, apakah Presiden (Jokowi) dengan seluruh keluarganya menampilkan performa yang anti KKN itu? Tapi buktinya tidak,” tegas Kang Ubed. (mth/*)
Muhammad SAW: Sang Mutiara-05
Di sìnilah salah satu makna terbesar dari kata “rahmah” itu. Bagaimana Muhammad telah dihadirkan oleh sang Pencipta untuk memberikan GPS atau road map dari perjalanan hidup ini. Dari mana, di mana, apa/bagaimana, dan ke mana. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation MUHAMMAD SAW memang dilahirkan, dan diutus bukan sekedar membawa risalah samawiyah (heavenly message) atau pesan langit. Beliau pada dirinya perwujudan dari pesan itu. Dan karenanya beliau bukan hanya pembawa (carrier). Tapi pada dirinya terpatri (perwujudan) risalah itu. Keseluruhan pesan-pesan langit itu tersimpulkan dalam satu kata “رحمة”. Rahmah yang secara populer dan sederhana diterjemahkan dengan “kasih sayang” memaknai seluruh hal yang berkaitan dengan risalah dan diri baginda Rasulullah SAW. Dengan kata lain, tak satu sisi manapun dari risalah atau hidup Muhammad kecuali sebagai perwujudan dari “kasih sayang” itu. Rasulullah memang dikenal luas oleh Umatnya sebagai “rahmatan lil-alamin”, seperti yang digambarkan oleh Al-Qur’an: “dan tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai “rahmatan lil-alamin”. Pernyataan Ilahi itu sebenarnya adalah sebuah penyimpulan bahwa tidak satupun yang berkaitan dengan Rasulullah dan risalahnya kecuali menjadi bagian dari kasih sayang itu. Di antara sekian kerahmatan baginda Rasulullah itu adalah bahwa beliau hadir membawa sekaligus sebagai “nuur” (lentera) kehidupan. Kehadiran beliau memang dimaksudkan untuk memberikan penerangan di tengah kegelapan dunia (zhulumat) seperti yang disebutkan pada bagian lalu. Salah satu perwujudan nur atau cahaya itu adalah menghadirkan peta hidup (road map) kehidupan yang jelas. Peta kehidupan yang dihadirkan baginda Rasul ini begitu jelas, terang benderang, menerangi akal dan batin yang tidak mengalami polusi hawa nafsu yang jahat. Kehidupan itu adalah perjalanan (journey) atau safar dari titik poin yang telah ditetapkan (amran maqdhiyan) ke titik poin yang juga telah ditentukan. Walaupun titik-titik perjalanan dari mana dan kemana sudah jelas dan pasti, namun bagaimana menjalaninya yang kemudian penuh dengan lika liku dan ketidak menentuan. Kehidupan dunia ini penuh dengan ketidak pastian. Ketidak pastian (uncertainty) dunia itu menjadikan manusia pada umumnya mengalami kebingugan yang dalam (deep state of confusion), bahkan kejahilan yang tidak tertolerir. Prilaku manusia yang bingung dan jahil itulah yang menimbulkan berbagai destruksi (Al-fasad) atau kerusakan dalam berbagai manifestasinya. Akibatnya manusia yang seperti ini kehilangan kemanusiaan, bahkan berubah menjadi “bagaikan hewan bahkan jauh lebih jahat dari hewan dalam kesesatan” (Al-qur’an). Dalam dunia yang penuh gulita dan ketidak menentuan saat ini betapa banyak manusia yang terjatuh ke dalam kehinaan itu (asfala saafiliin). Mereka kemudian berjalan dalam hidup ini penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura pintar dalam kebodohan yang sangat. Pura-pura kaya dalam kemiskinan yang menyakitkan. Pura-pura bahagia dalam penderitaan yang tiada ujung. Adakah kebodohan yang lebih tinggi dari ketidak tahuan pencipta dan orientasi hidup? Mereka yang tidak mengenal pencipta sedang mengalami disorientasi yang paling mengerikan. Karena sedang terjadi self paradoks yang luar biasa. Haji katanya nurani itu tidak akan pernah mengingkari Penciptanya. Itu adalah fitrah. Maka ketika manusia tidak mengenal penciptanya maka di saat itu terjadi pengingkaran yang hebat. Pengingkaran inilah yang dikenal dengan kata “kufur”. Dan pengingkaran terbesar adalah mengingkari hari nurani itu. Disorientasi hidup manusia menjadi masalah terbesar juga ketika mereka gagal mengenal “jalan hidup” (shirat) yang benar (al-Mustaqim). Dan itu sederhana. Dari mana, di mana (apa dan bagaimana) dan kemana. Bisa dibayangkan betapa lelahnya kehidupan manusia yang tidak mengenal jalan hidup (orientasi) yang lurus itu. Bayangkan anda berjalan di sebuah gurun pasir yang luas. Anda ingin sampai ke sebuah tujuan. Tapi anda tidak saja bahwa anda tidak tahu arah jalannya. Tapi lebih dari itu, bahkan tak tahu ke mana tujuan perjalanan itu. Sungguh sangat melelahkan pastinya. Di sìnilah salah satu makna terbesar dari kata “rahmah” itu. Bagaimana Muhammad telah dihadirkan oleh sang Pencipta untuk memberikan GPS atau road map dari perjalanan hidup ini. Dari mana, di mana, apa/bagaimana, dan ke mana. Dan karenanya jika saja manusia sadar tentang siapa Muhammad dalam menyelamatkan manusia dari disorientasi kehidupan itu pastinya mereka akan mengapresiasi. Itulah alasan terpenting kenapa Umat ini mencintai Rasulnya melebihi siapa saja setelah Allah. Bahkan lebih mencintainya dari dirinya sendiri. NYC Subway, 21 Oktober 2022. (*)
FKM Akan Deklarasikan Anies Baswedan Capres
Jakarta, FNN – Pada Jum’at, (21/10/2022) berlangsung acara FKM (Forum Kabah Membangun) yang merupakan bagian rangkaian pra deklarasi akhir Oktober ini di Jogjakarta. Acara yang berlangsung di Hotel Santika TMII Jakarta Timur itu, dibuka oleh Ketua FKM Drs. H. Habil Marati yang menyatakan, FKM wadah aktivis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang prihatin dan gelisah dengan kondisi PPP. Padahal PPP adalah partai lama yang disegani di era Orba jika dibandingkan sesama partai lama Golkar dan PDI yang lebih berhasil saat ini. PPP saat ini nomor buncit di parlemen dan nyaris tidak lolos Presidential Threshold (PT). “FKM akan berjuang agar PPP dapat besar kembali. FKM akan menggalang kekuatan untuk men-support figur Capres yang miliki kedekatan dengan umat dan konstituen PPP,” tegas Habil Marati. Habil Marati Ketua FKM akan mendeklrasikan Anies Baswedan sebagai Capres dengan Cawapresnya dari TNI. Menurut pengamat politik Rocky Gerung sebagai narsum, politik makin suram dengan tekanan ekonomi yang makin parah. “Pemerintah seperti hilang upaya dan kemampuannya,” ungkap Rocky Gerung. Rocky Gerung ragu pemerintah siap hadapi krisis. “Untuk Capres Anies yang baru dideklrasikan Partai Nasdem sangat mungkin diganggu dan akan terus dihambat karena Jokowi dan oligarkinya punya capres lain,” lanjutnya. Ridwan Saidi, tokoh senior yang juga menjadi narsum menyatakan, bahwa lebih utama benahi sistemnya dulu. “Harus ada perubahan total. Reformasi telah gagal,” ujarnya. Menurut Babe Ridwan, bila tidak ada pembenahan mendasar, pemilu tidak ada artinya. Sementara itu, Tb Massa Jafar menyatakan, pemilu nanti akan berlangsung sengit dan politik identitas bisa saja terjadi sebagai keniscayaaan politik. Diskusi berlangsung dinamis yang juga dihadiri beberapa tokoh antara lain, Moh. Jumhur Hidayat (Ketum KSPSI), Hatta Taliwang (mantan anggota DPR), Syahrial Agamas, Prof Anwar Sanusi, Wahyuni Reffi, Umar Husin, Hersubeno Arief (wartawan senior FNN), Andrianto (Aktivis Pergerakan 98) dan puluhan peserta. (mth)
Hanya Salah Kirim Email, Mendagri Inggris Mundur, di Indonesia 134 Nyawa Melayang, Tak Ada yang Mundur
MENTERI Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengundurkan diri pada Rabu (19/10/2022), hanya karena membagikan dokumen resmi dari surel pribadinya. Mengutip Antara, pengunduran diri Braverman yang dilakukan hanya 43 hari setelah dia ditunjuk oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss – yang akhirnya menyusul mengundurkan diri – semakin menunjukkan kekacauan politik yang mencengkeram Inggris. Dalam surat pengunduran dirinya kepada perdana menteri yang diunggah di Twitter, Braverman menulis bahwa sebelumnya dia mengirim dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya. “Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan. Tapi, saya harus pergi,” katanya. Sebagai menteri dalam negeri, dia memegang standar tertinggi dan pengunduran diri adalah hal yang benar untuk dilakukan. “Urusan pemerintah bergantung pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kesalahan mereka,” ujar Braverman, melanjutkan. Namun, Braverman kemudian berkomentar mengenai pemerintahan Truss. “Kita sedang melalui masa yang penuh gejolak. Saya khawatir tentang arah pemerintah ini,” kata Braverman. Entah ada hubungannya atau tidak dengan pernyataan Braverman ini, pada Kamis (20/10/2022), hanya enam minggu setelah menjabat, Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengundurkan diri Pengumuman PM Inggris Liz Truss mundur terjadi setelah Menteri Keuangan barunya, Jeremy Hunt, membatalkan hampir semua agenda ekonomi yang dia usulkan. Langkah Hunt seharusnya menjadi dorongan untuk pertumbuhan, tetapi di sisi lain kebijakan itu menjadi deklarasi kegagalan politik Truss. Pada awal Oktober ini, pada Konferensi Partai Konservatif di Birmingham, Truss masih berusaha menggalang dukungan partai untuk pendekatan kontroversialnya dalam meningkatkan ekonomi Inggris. “Saya memiliki tiga prioritas untuk ekonomi: pertumbuhan, pertumbuhan, pertumbuhan,” katanya. Pemilihan Truss awalnya diharap menghadirkan perubahan dari era penuh gejolak mantan Perdana Menteri Boris Johnson. Itulah situasi politik di negeri Pangeran Charles III. Mungkinkah sikap seperti itu bisa terjadi di Indonesia? Berikut ini dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (21/10/2022). Halo halo, apa kabar Anda semua kembali berjumpa dengan saya Hersubeno Arief dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini ada breaking news, saya kira menarik ini, Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri karena salah kirim email. Itu urusan dinas tapi menggunakan email pribadi. Ini menurut saya kabar sangat-mengejutkan. Ini terjadi di Inggris, bukan di Indonesia. Tadinya saya berharap itu terjadi di Indonesia, ternyata bukan. Tapi, nggak lama setelah itu ternyata Perdana Menterinya berhenti juga, karena krisis ekonomi di Inggris dan memang mengerikan ini resesi di Inggris, banyak orang yang sudah tidak makan berhari-hari karena harus membayar biaya energi yang sangat tinggi dan sebagainya. Tapi, saya kira sebenarnya kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Inggris, bagaimana etika publik, itu yang saya kira sering bener kita bicarakan. Di Indonesia ini, ada sekarang seorang pejabat, meskipun dia bukan pejabat pemerintahan, tapi pejabat organisasi PSSI, yang dituntut mundur, disindir-sindir oleh Pak Mahfud, tetap juga nggak mundur. Gitu. Ya, itu yang selalu kita sebut bahwa kedudukan moral seorang pejabat publik itu sebetulnya menjadi tuntunan masyarakat, bukan elektabilitasnya tuh. Kan kalau kita anggap misalnya Perdana Menteri Inggris itu elektabilitasnya tinggi, dia tahu bahwa dia gagal untuk membuktikan janji-janjinya walaupun orang tahu itu karena krisis Eropa menyebabkan separuh dari atau bahkan lebih dari separuh penduduk Inggris kekurangan dana untuk membeli makanan. Jadi itu pertanggungjawaban dari seorang pemimpin. Juga sang menteri yang hanya salah mengirim email, memakai email pribadi untuk urusan publik, itu menyebabkan dia merasa malu. Jadi itu standar moralnya begitu kan. Apalagi kalau Indonesia dianggap sebagai bangsa yang bermoral, kenapa nggak pakai standarnya Inggris? Yang lebih berat ya standar negara-negara di Timur, Jepang misalnya, Korea Selatan. Kan kita juga sama-sama negara Timur yang standarnya lebih tinggi dari Barat, misalnya. Tapi, justru itu yang nggak terjadi karena feodalisme kita masih tinggi, karena arogansi di kita masih tinggi. Jadi, itu sebetulnya yang jadi sinyal, yang sering kali kita terangkan lewat FNN ini. Buat apa sih elektabilitas pejabat publik kalau etikabilitas itu nol? Kan itu intinya? Jadi, kita mau ajari bangsa ini sebetulnya dengan mencontoh bangsa lain, tapi nanti dibilang itu kan Barat. La justru Barat yang bermutu kalau begitu kan. Jadi, sinisme kita selalu pada mereka yang menganggap Timur itu beretika, ternyata enggak tuh. Ya, Ketua PSSI, bahkan Menpora, sebetulnya mundur saja. Kan ini semua peristiwa publik yang akan dicatat dalam sejarah. Justru kalau ketua PSSI mundur, maka selesailah problem etis kita. Mereka adalah contoh. Bahwa itu cuma jabatan, ngapain jabatan itu kemudian toh lima tahun lagi orang lupa siapa Menpora siapa ketua PSSI, tapi peristiwa Kanjuruhan itu akan diingat terus. Nah, kalau ada semacam satu radikal break di dalam mental pejabat-pejabat yang terkait dengan peristiwa itu, bukan terlibatlah, terkait dengan peristiwa itu, dan paket itu kemudian diingat oleh sejarah dan milenial 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi akan ingat, kok enggak ada ya pertanggungjawaban etis dari pemimpin terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi Kanjuruhan. Kan itu soalnya kan? Dan apalagi secara teknis ya sudahlah itu kita tutup saja Kanjuruhan. Ngapain itu yang dijadikan dasar untuk memanipulasi kejahatan kan? Jadi, hal-hal yang teknis macam itu yang orang anggap pemerintah kok seluruh kabinet ini atau sistem birokrasi Presiden Jokowi, tidak dituntun oleh yang kita sebut noblesse oblesse itu. Jadi, ketinggian moral itu kok hilang, padahal bangsa ini selalu dielu-elukan sebagai negara atau bangsa dengan moral standing yang kuat. Dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa menjawab dengan mudah, mengapa bangsa kita ini seperti jalan di tempat gitu, sementara bangsa-bangsa lain bergerak maju. Karena tadi itu, persoalan tadi. Kita sebenarnya tidak punya seperti yang digembar-gemborkan bahwa kita punya nilai-nilai adiluhung itu, itu hanya sekedar slogan saja, tapi realitasnya tidak. Nah itu istilah yang saya cari-cari dari beberapa bulan lalu, itu istilah noblesse oblesse itu sebenarnya adiluhung ternyata. Istilahnya bahkan lebih hebat dari istilah Barat, yaitu adiluhung. Dua kata yang menunjukkan bahwa betul himbauan moral itu atau dorongan moral itu, itu yang harusnya dilekatkan pada pejabat publik. Jadi, kelihatannya gagal. Dan, kalau kita lihat pembicaraan hari-hari ini, tetap politik itu bertambah tanpa ada dimensi moral tadi, dimensi keadiluhungan dari politik. Politik baru disebut politik kalau dimensi adiluhungnya itu ada pada para pemimpin. Kalau nggak, jadi dangkal kan? Memalsu di mana-mana, bohong di mana-mana, itu kan yang terjadi. Ya, kenapa mungkin orang bisa dengan mudah melihat gambarnya. Kenapa sih Bung Rocky dan kita di FNN selalu bicara soal etikabilitas. Etikabilitas itu yang pertama. Soalnya elektabilitas itu kan kita tahu, kita paham sekali bahwa elektabilitas itu juga manipulatif. Iya, betul. Kan yang disebut orang sekarang terpukau dengan elektabilitas. Kalau kita tanya dari mana kalian tahu elektabilitasnya, dari survei. Lah, surveinya sendiri tidak punya etika, ngapain dipercaya elektabilitas yang dibuat oleh surveiyor yang etikabilitasnya rendah. Pertanggungjawaban keuangan nggak pernah ada, dianggap dan publik padahal dana privat. Ini hal yang standar dalam politik. Nah, euforia politk kita hari ini adalah euforia material, bukan euforia spiritual. Padahal, konstitusi kita minta presiden untuk pertahankan status etis dari kedudukan dia sebagai Presiden. Dan di situ kita gugat. Jadi, kalau kita bilang 0% itu sebetulnya untuk mengembalikan etika politik. Dua puluh persen (20%) itu pengkhianatan etis dalam demokrasi. Tapi mungkin suatu waktu kita perlu semacam kesulitan luar biasa supaya bangsa ini belajar. Mudah-mudahan ekonomi betul-betul memburuk supaya kabinet belajar, mudah-mudahan ya kira-kira begitu, persaingan-persaingan ini saling membuka borok bahwa mereka yang sedang bersaing menuju RI 1 itu sebaiknya saling menghina, saling membuka borok bahwa ya itu dia juga pernah terlibat dalam kasus kok. Jadi, begitu sebetulnya. Kita ingin perkelahian ini sempurna, yang buruk itu dibuka, supaya yang tersisa nanti hanya yang baik bagi rakyat kan. Begitu cara kita melihat filter kompetisi politik. Tapi saya kira tadi ya, soal pemburukan ekonomi, saya yakin Anda pasti akan kecewa, karena memang sebenarnya tanda-tanda semacam itu ada, karena misalnya Gubernur Bank Indonesia sudah menyatakan bahwa kuartal ketiga itu capital outflow itu akan keluar bahkan sangat tinggi. Dan tadi juga saya berbicara dengan ekonom Awalil, dia memprediksikan juga memang ini nanti rupiah kita bisa juga tembus sampai 20.000. Perkiraan dia mungkin kalau akhir tahun ini terlalu cepat, tapi pada kuartal kedua atau kuartal pertama itu akan terjadi. Tetapi, justru kalau di Indonesia itu yang terjadi bukan malah pemerintahan mundur, tapi itu yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menjustifikasi mengeluarkan Perppu untuk memperpanjang masa jabatan. Ya, itu nanti pasti plafon yang dibataskan pada APBN ini akan diterobos lagi, walaupun enggak boleh lewat melampaui 3% segala macam, tapi kalau kita lihat misalnya bahasa tubuh Pak Jokowi, dia masih yakin bahwa Indonesia masih akan bertumbuh. Karena itu, kemarin pamer soal IKN diobral segala macam gitu. Dan, orang nggak ngerti bahwa ya mungkin sekali itu penting, tapi kan dulu proposal IKN itu dari Pak Jokowi untuk mengundang investor asing di dalam kondisi IKN itu akan dituntun oleh nama-nama besar, Raja Arab Saudi, Tony Blair. Nah, ketika mereka semua pergi dan kemudian ekonomi dunia itu betul-betul seringking, mengalami penyusutan luar biasa, apalagi yang ingin ditunggu oleh Pak Jokowi. Investor akan lari aja kan? Jadi, hal semacam itu, apalagi volatilitas rupiah kita semakin lama semakin tertekan dan ya satu waktu terpaksa BI mesti ikut apa yang dikehendaki oleh federal reserve, jadi suku bunga dinaikkan lalu mulai terjadi. Investor merasa mending gua tahan duit deh daripada investasi di Indonesia tuh. Demikian juga UMKM. UMKM juga merasa kalau suku bunga naik bagaimana mereka berupaya. Bunganya tinggi untuk pinjam. Jadi, keadaan itu memang real di kita tuh. Tapi, pemerintah selalu merasa ini mesti ada dewa penyelamat. Ya, siapa yang mau menyelamatkan. Poin kita selalu adalah ambisi politik akan dibatasi oleh APBN, tapi Presiden Jokowi mau langgar itu terus menerus. Sebelum terjadi hal-hal yang mendebarkan, sebetulnya arah ke itu sudah mulai terasa. Di mana-mana orang sudah mulai berkeluh kesah, dan tabungan habis, nggak ada lagi yang bisa dibelanjakan tuh, inflasi nggak bisa dikendalikan, dan BI tentu kita tahu rumusnya ya udah beli aja tuh sebanyak mungkin tuh valuta asing. Tapi seberapa kuat daya tahan itu. Jadi, sekali lagi, kalau nggak ada ketegangan politik mungkin lebih mudah mengatur ekonomi tersebut. Tapi, Ibu Sri Mulyani pasti menganggap bahwa proposal teknis dia mungkin bisa diterima oleh donor-donor luar negeri. Tetapi, kalau soal korupsi masih ada, bahkan soal BLT itu dikorupsi sampai tingkat desa kok. Nah, itu kan data yang ada di tempat-tempat di mana para investor berkumpul kan. Jadi, para investor dunia justru melihat Indonesia sedang terpuruk. Oleh karena itu, ya sudah, pura-pura beli, supaya harganya naik, padahal di bawah dia beli lagi pada harga yang paling rendah dari saham-saham yang sebetulnya sudah jadi sampah, tapi kan diulas-ulas terus seolah-olah itu bermutu. PSSI itu cuma satu contoh bagaimana moral pemimpin. Ini kan PSSI lembaga internasional yang harusnya FIFA mestinya puji PSSI kalau ketuanya mundur. Kan FIFA nggak bisa tekan. Jadi FIFA ini mau menunggu ini kematangan, kedewasaan kepemimpinan di PSSI itu bagaimana? Ya, yang terjadi malah mereka ngajak main bola itu katanya. Yang kemarin kata mereka itu permintaan dari FIFA, jadi bagaimana mungkin kita menolak kalau ada tamu minta. Kita berduka ya cukup berdoa, tapi tetap sekali-kali ada fun. Nah, menurut saya ini tidak ada sensitivitas sama sekali. Itu PSSI mesti baca juga, masa’ FIFA minta PSSI bubar, mesti diganti. Justru dengan FIFA bilang: mari kita main sama-sama, justru itu semacam teguran bahwa oke, Anda itu ada dalam sorotan masyarakat Indonesia tuh. Sebetulnya di lapangan tersebut lobi saja FIFA, oke minggu depan kami akan lakukan perubahan, akan ada pengunduran diri, resain segala macam, supaya FIFA pulang ke markasnya dengan lega hati kan. Kan dia juga merasa ngapain datang ke Indonesia dan tak menemukan semacam penyesalan dari pengurus PSSI. Yang ditunggu-tunggu itu sebetulnya, jangan dibalik-balik. FIFA yang minta main bola, ngapain main bola dalam keadaan orang masih berduka. Dan lucu sekali ini penjelasan PSSI ketika ditanya oleh media “Bagaimana dengan rekomendasi dari TGIPF bahwa mereka diminta mengundurkan diri?” Karena bahasanya juga “mungkin”. TGIPF itu mendorong mereka untuk mundur, apalagi pemerintah. Karena itu dianggap nanti campur tangan, enggak boleh itu oleh FIFA. Tentu bahasa yang digunakan, selain seperti Pak Mahfud nyindir dengan standar moral, kemudian juga soal rekomendasi dan jawaban yang disampaikan oleh PSSI itu yang menurut saya sangat konyol “Itu kan cuma rekomendasi”. Gila bener ya. Jadi, nggak ada penghormatan pada lembaga yang dibuat oleh negara untuk menyelesaikan soal ini. Justru kalau dia bersifat rekomendasi itu adalah proposal moral paling tinggi itu. Kalau sampai teguran hukum itu orang malu dong. Harus dinyatakan mundur lu. Justru rekomendasi itu yang membuat orang yang sensor etiknya kuat oh ya saya ditegur ya memang saya salah tuh. Sama seperti Menteri Dalam Negeri Inggris yang cuma diberitakan sedikit dia sadar oh, iya, saya salah ya, itu untuk hal yang publik. Kan enggak ada orang yang minta Mendagri yang juga perempuan itu mundur. Tapi hati nuraninya bilang, my innercall minta saya untuk berhenti. Nah, kita tunggu innercall dari petinggi-petinggi PSSI. Seolah-olah enggak ada innercall, nggak ada panggilan dari dalam batin, jadi menganggap bahwa itu saya tidak bertanggung jawab, bukan kesalahan saya. Memang, itu bukan pertanggungjawaban hukum, orang minta pertanggung-jawaban etis, supaya orang merasa lega ada yang bertanggung jawab minimal. Kalau semua bilang ya itu bukan saya, berarti nggak ada yang bertanggung jawab dong. Jadi memimpin pertanggungjawaban secara etis itu yang ditunggu oleh publik, yang bagi bangsa yang adiluhung itu yang diutamakan sebetulnya. (sof/sws)
LaNyalla: Yang Ada Saat Ini Bukan Pembangunan Indonesia, Tapi Pembangunan 'di' Indonesia
Malang, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan jika pembangunan yang ada saat ini bukanlah pembangunan Indonesia, tetapi pembangunan di Indonesia. Hal itu ditegaskan LaNyalla saat mengisi Kuliah Umum dengan tema Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan, di Politeknik Negeri Malang (Polinema), Jumat (21/10/2022). Hadir dalam acara tersebut Direktur Politeknik Negeri Malang Supriatna Adhisuwignjo, ST, MT, para Wakil Direktur, Ketua Senat dan jajaran, para Dosen dan para mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Ketua KADIN Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto. LaNyalla mengingatkan kembali pesan Presiden Soekarno di awal kemerdekaan mengenai bagaimana negara mengelola kekayaan Sumber Daya Alam. Menurutnya, Bung Karno pernah berujar, biarlah cadangan kekayaan alam di Indonesia dipendam terlebih dahulu, sambil menunggu putra-putri Indonesia mampu mengelola dengan keahliannya. \"Artinya, konsepsi dasar pembangunan Indonesia memang seharusnya melibatkan putra-putri yang memiliki keterampilan dan skill untuk terlibat dalam pembangunan bangsanya. Itulah rumusan ideal yang seharusnya dijalankan,\" kata LaNyalla. Ia menjelaskan, kepentingan nasional suatu negara, terutama dalam konteks ekonomi, adalah di atas segala-galanya. Hal itulah yang membuat para pendiri bangsa merancang sistem ekonomi Indonesia sebagai negara yang memiliki keunggulan komparatif, yang berbeda dengan sistem yang diterapkan di negara-negara Barat maupun di Timur. \"Sistem ekonomi Indonesia dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila. Yang secara hakikat, negara harus berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,\" ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, ada tiga pilar utama yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia, yakni koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik nasional maupun asing. \"Tentu dengan pembagian yang tegas, antara wilayah public goods, yang mutlak harus dikuasai negara dan wilayah commercial goods untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama. Sehingga terjadi proses usaha bersama,\" jelas LaNyalla. Konsep itu tertuang dalam pasal 33 naskah asli UUD 1945 beserta Penjelasannya, sebelum konstitusi diubah total tahun 1999 hingga 2002 silam. Amandemen membuat nafas dan konsep perekonomian nasional kini lebih condong kepada sistem ekonomi liberal kapitalistik. Mekanisme ekonomi pun diserahkan kepada pasar. \"Akibatnya, orang per orang pemilik modal semakin kaya, termasuk modal asing. Negara pun tak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam,\" papar LaNyalla. Negara hanya berfungsi sebagai pemberi izin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing. Negara mengandalkan pajak dan royalti yang sangat kecil dari perusahaan tersebut. \"Ini adalah konsep pertumbuhan ekonomi, di mana negara tak boleh terlibat dalam mekanisme pasar. Tentu sangat berbeda dengan konsep pemerataan ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa,\" bebernya. Padahal, negara dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP bukan pada pajak rakyat. Mantan Ketua Umum Kadin Jatim itu mencontohkan pembangunan smelter agar perusahaan tambang nikel tak mengekspor nikel mentah ke luar negeri. Menurutnya, yang membangun smelter adalah perusahaan Tiongkok, dengan memboyong tenaga kerja dari Tiongkok. \"Jadi, kalau dikatakan Tesla telah sepakat membeli nikel olahan dari Indonesia, itu artinya Tesla membeli dari perusahaan Tiongkok itu, yang kebetulan mendapat ijin untuk menguras nikel yang ada di bumi Indonesia,\" jelas LaNyalla. Sedangkan negara hanya mendapat pajak dari perusahaan. Lalu mendapat royalti yang sangat kecil dari nikel yang tambang, dan mendapat uang pungutan dari bea ekspor. \"Inilah mengapa APBN Indonesia selalu minus. Sehingga harus ditutup dengan utang luar negeri yang bunganya sangat tinggi,\" ujar LaNyalla. Padahal, kata LaNyalla, membangun Smelter hanya butuh biaya sekitar Rp10 triliun sampai Rp 20 triliun. Negara pasti mampu membangun sendiri, karena alokasi untuk membangun jalan tol, jembatan, bendungan di Kementerian PUPR ratusan triliun rupiah setiap tahun dari APBN. \"Konsep dan sistem ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa bukan itu. Itulah mengapa saya menawarkan gagasan tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa ini. Dan, kita harus kembali kepada Pancasila,\" demikian LaNyalla. (mth/*)
Komnas HAM Belum Pernah Melakukan Penyelidikan Kasus KM 50
Jakarta, FNN – Pengacara senior Wirawan Adnan berpendapat bahwa Komnas HAM tak pernah melakukan penyelidikan kasus KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Apa yang dilakukan Komnas HAM hanyalah laporan pemantauan. Menurutnya, Komnas HAM bersifat enggan untuk menyelidiki kasus KM 50. Pendapatnya disampaikan dalam acara webinar, “Menggugat Peran Satgassus Merah Putih dalam Peristiwa Pembantaian 6 Pengawal HRS di KM 50” pada Kamis, 20 Oktober 2022. Sebelumnya, pada 7 Desember 2020 telah terjadi penembakan di Rest Area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Kejadian ini menewaskan 6 anggota laskar FPI dan penembakan itu dilakukan oleh 3 anggota polisi, yaitu Briptu Fikri Ramadhan, Ipda Elwira Priadi, dan Ipda Yusmin Ohorella. Wirawan mengatakan, alasan Komnas HAM hanya melakukan pemantauan dan bukan penyelidikan adalah karena Komnas HAM hanya menggunakan wewenangnya sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. “Perannya Komnas HAM pada waktu itu adalah cerminan pemerintah yang unwilling. Itu memang tidak bersedia mengungkap. Nah selama ini, (dalam) pengamatan kami adalah bahwa Komnas HAM itu belum pernah melakukan apa yang disebut sebagai penyelidikan,” jelas Wirawan. Sekarang ini kepengurusan Komnas HAM sudah baru dan periodenya 2022 hingga 2027. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan penyelidikan serius dan jauh dari rasa enggan. “Kalo bisa terungkap kasus KM 50, juga akan mudah terungkap tentang ada Satgassus Merah Putih dan yang lainnya,” tegasnya. Diskusi webinar ini dihadiri oleh beberapa tokoh. Mulai dari Letjen Purn. Yayat Sudrajat (Mantan Sesmenko Polhukam), Heru Susetyo (Advokat HAM), Rizal Fadhillah (Pemerhati Kebangsaan), Aziz Yanuar (Pengacara), hingga Marwan Batubara (TP3). (Fer)
Presiden Berupaya “Bungkam” Stadion Kanjuruhan?
Bagi Devi, peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu adalah genosida. Menurutnya, ia nyaris tak mengenal jenazah anaknya karena tubuh kedua putrinya menghitam. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) STADION Kanjuruhan, Kabupaten Malang, akan diruntuhkan total setelah peristiwa penembakan gas air mata polisi pada Sabtu, 1 Oktober 2022, lalu yang menelan korban 134 penonton dari Aremania tewas. Keputusan itu disampaikan Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, di Istana Negara, pada Selasa, 18 Oktober 2022. Alasannya, supaya memenuhi standar FIFA. Keamanan di stadion tersebut dinilai tak layak, sehingga harus ada renovasi total yang dilakukan nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR). “Stadion Kanjuruhan di Malang akan kita runtuhkan. Kita bangun lagi sesuai standar FIFA. Kita jadikan contoh standar stadion dengan fasilitas-fasilitas yang baik, menjamin keselamatan penonton dan pemain,” ujar Jokowi. “Lha koq stadionnya (benda mati) yang disalahkan, kan gas air mata polisi dan PSSI yang salah? Dari dulu ngeles dan mengelak berkilah terus, tidak berjiwa besar. Berjiwa kerdil?” begitu komentar netizen di grup WhatsApp. Padahal, Stadion Kanjuruhan tersebut menjadi “saksi bisu” yang jika diminta kesaksiannya terkait penembakan gas air mata polisi itu bisa “bicara” secara faktual tanpa rekayasa pihak tertentu yang ingin menutupi kejadiannya. Benar dengan apa yang ditulis wartawan senior Tjahja Gunawan. Penyelesaian peristiwa Kanjuruan itu dengan pendekatan “proyek”. Digusur dan diratakan, untuk kemudian dibangun kembali dengan dalih agar sesuai standar FIFA. Jika pada akhirnya Stadion Kanjuruhan yang diresmikan semasa Presiden Megawati Soekarnoputri pada 9 Juni 2004 (kini berusia 18 tahun) itu benar-benar digusur, sesuai perintah Presiden Jokowi, jelas ini adalah upaya legal menghilangkan atau merusak TKP atas “peristiwa kriminal”. Sehingga, tidak ada lagi “bukti” dan petunjuk terkait hilangnya nyawa 134 penonton Aremania itu. Padahal, meski “bisu”, Stadion Kanjuruhan masih bisa “bicara” sebagai saksi atas apa yang terjadi di dalamnya. Stadion Kanjuruhan terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, itu kapasitasnya 30.000 penonton. Stadion yang dibangun dengan biaya Rp 35 miliar ini menjadi markas Arema FC yang bermain di Liga 1 dan Persekam Metro FC yang bermain di Liga 3. Hapus CCTV Kabar mengejutkan datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang mengungkap berbagai temuan soal CCTV yang merekam peristiwa Stadion Kanjuruhanmenyusul tewasnya 134 penonton Aremania. Salah satunya adalah adanya rekaman CCTV selama 3 jam saat kejadian yang sudah dihapus. Rekaman yang dihapus yaitu setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022. Usai pertandingan yang berakhir dengan skor 3 : 2 untuk Persebaya, penonton turun ke stadion, dan rangkaian Baracuda melakukan evakuasi terhadap tim Persebaya. “Dapat terekam melalui CCTV yang berada di Lobby Utama dan Area Parkir,” demikian tertuang dalam dokumen TGIPF Kanjuruhan yang sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada 14 Oktober 2022. Rekaman CCTV tersebut mulai dari pukul 22.21.30 dapat merekam peristiwa dengan durasi selama 1 jam 21 menit. “Selanjutnya rekaman hilang (dihapus) selama 3 jam, 21 menit, 54 detik,” tulis dokumen TGIPF. Rekaman baru muncul kembali kemudian, selama 15 menit saja. Walhasil, hilangnya durasi rekaman CCTV ini menyulitkan atau menghambat tugas tim TGIPF untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga, TGIPF melaporkan bahwa mereka sedang berupaya untuk meminta rekaman lengkap ke Mabes Polri. Mengapa rekaman selama 3 jam, 21 menit, 54 detik itu sampai “hilang” dan harus diminta ke Mabes Polri? Penghilangan (penghapusan) petunjuk rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan ini mengingatkan kembali “hilangnya” CCTV saat menjelang tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Belakangan terungkap di persidangan Ferdy Sambo, tim JPU menyebut, nama Tim CCTV yang menghapus CCTV di rumah dinas Duren Tiga, sama dengan Tim CCTV KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Tidak hanya itu. Penghilangan TKP KM 50 juga akan dilakukan atas Stadion Kanjuruhan. Konfirmasi soal ini sudah disampaikan Presiden Jokowi dengan alasan disesuaikan dengan standar FIFA. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut mengarah adanya kesalahan konstruksi Stadion Kanjuruhan sebagai penyebab tewasnya korban penembakan gas air mata polisi. Jelas sekali, Jokowi terkesan “melindungi” kesalahan fatal polisi yang telah menembakkan gas air mata ke arah penonton di atas tribun. Padahal, TGIPF menyimpulkan bahwa gas air mata menjadi pemicu utama kepanikan penonton yang berujung meninggalnya 132 orang (kini 134 orang)! Jadi, bukan karena fasilitas stadion yang “tidak sesuai” standart FIFA. Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua TGIPF telah menegaskan peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang bukan disebabkan bentrok antarsuporter! “Perlu saya tegaskan, tragedi Kanjuruhan itu bukan bentrok antarsuporter. Sebab pada pertandingan itu suporter Persebaya tidak boleh ikut menonton,” tegas Mahfud MD. Pernyataan Presiden Jokowi yang “menyalahkan” kondisi Stadion Kanjuruhan hingga menyebabkan tewasnya 134 korban Aremania karena saling berdesak-desakan itu, jelas kontroversi dengan fakta medis dan rekaman dalam video yang beredar. Untuk mencari penyebab sebenarnya atas meninggalkan dua putrinya, Devi Athok Yulfitri, warga Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, mengajukan otopsi ulang untuk dua putrinya yang meninggal saat peristiwa Kanjuruhan. Dua anak Devi yakni Natasya (16) dan Nayla (13) masuk dalam daftar korban tewas saat pertandingan Arema Vs Persebaya. Melansir Kompas.com, Ahad (16/10/2022, 14:34), Devi bersedia melakukan otopsi untuk kedua anaknya agar proses hukum atas tragedi tersebut segera terungkap. “Supaya menjadi terang, apa sebenarnya yang menyebabkan meninggalnya kedua anak saya dan 130 korban lain dalam tragedi itu,” ungkap Devi, saat ditemui, Sabtu (15/10/2022). Menurut Devi, ia sempat kecewa dengan pernyataan Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo yang menyebut gas air mata tak mematikan. Bagi Devi, peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu adalah genosida. Menurutnya, ia nyaris tak mengenal jenazah anaknya karena tubuh kedua putrinya menghitam. “Maka mari kita otopsi ulang korban. Lihat apa penyebab kematiannya. Ini karena saya melihat sendiri kedua anak saya, tubuhnya menghitam, keluar darah dari hidung, dan mengeluarkan busa. Bagi saya ini adalah genosida,” kata dia. Devi juga mengajak keluarga korban lain bersedia otopsi ulang agar penyebab tewasnya para korban segera diketahui. “Maka mari kita otopsi ulang korban. Lihat apa penyebab kematiannya,” ujar dia. Fakta medis tersebut jelas. Serbuk yang menyebar di udara yang ditembakkan polisi itulah sebagai penyebab mengapa mereka tewas. Bukan karena fasilitas stadion yang disebut-sebut belum berstandar FIFA. Masih kurang bukti? (*)
Kepada Ketua DPD RI, Wakil Bupati Malang Luruskan Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan
Malang, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapatkan pelurusan isu-isu liar terkait jumlah korban tragedi Kanjuruhan, saat bertemu Wakil Bupati Malang, Drs Didik Gatot Subroto, SH, MH di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (20/10/2022). Beberapa media asing dan media sosial menyebut jumlah korban jiwa pasca laga Arema FC vs Persebaya Surabaya pada 1-2 Oktober 2022 mencapai lebih dari 200 orang. Disampaikan oleh Wakil Bupati Malang, bahwa jumlah korban jiwa yang benar adalah 133 orang. \"Korban jiwa yang benar sampai update terakhir adalah 133 orang. Jadi kalau di luaran ada yang mengatakan jumlah meninggal lebih dari itu, dipastikan adalah tidak benar,\" ujar Didik. Menurut Wabup, seandainya jumlah korban jiwa lebih dari yang sekarang, otomatis ada protes maupun komplain dari korban lainnya. Pasalnya ada bantuan dari beberapa pihak yang diterima oleh ahli waris. \"Logikanya kalau yang meninggal lebih dari 200, pasti teriak. Karena ada bantuan atau tali asih, yang jika ditotal mencapai Rp 115 juta per kepala,\" katanya. Bantuan tersebut, lanjut Wabup, berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu). \"Belum lagi bantuan dari BAZNAS, Bank Jatim, owner Arema dan para anggota DPR dapil Malang,\" tambah Didik. Dijelaskan juga oleh Didik bahwa biaya pengobatan dan perawatan para korban ditanggung oleh pemerintah daerah dan sudah ada instruksi dari Bupati. \"Memang dari korban yang meninggal, jumlah terbanyak dari Kabupaten Malang. Disusul warga Kota Malang dan Kota Batu. Kami pemkab berkomitmen menanggung semua biaya perawatan para korban,\" tukas dia. Ketua DPD RI mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Pemkab Malang dalam tragedi Kanjuruhan. Dia menyampaikan rasa duka dan prihatin sekaligus berharap korban jiwa tidak bertambah lagi. \"Saya berharap para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit segera sehat kembali. Kita apresiasi upaya keras Pemkab dalam hal ini,\" tukas LaNyalla. (mth/*)
Kasus Ginjal Anak, Ketua DPD RI Minta Kemenkes Buka Informasi yang Jelas
Surabaya, FNN – Fenomena kasus penyakit ginjal akut yang menjangkiti anak-anak di Indonesia mendapat perhatian serius Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti. Sebab, selain masih simpang siurnya informasi, Kemenkes juga belum memberikan informasi yang jelas dan terbuka. “Terutama menyusul ditariknya sejumlah obat sirup pada anak. Ini harus dijelaskan. Sebutkan daftar merk atau nama obatnya. Karena tidak semua masyarakat jeli melihat komposisi kandungan dalam obat. Jangan ada informasi yang masih kabur atau kurang jelas,” tukas LaNyalla di Surabaya, Kamis (20/10/2022). Sebagai antisipasi, langkah Kemenkes meminta faskes dan yankes serta apotik menarik obat sirup dari peredaran sudah bagus. Tapi harus diiringi juga dengan informasi yang jelas, karena sebagian obat-obatan itu pasti masih ada di rumah kita masing-masing,” tuturnya. Poinnya adalah komunikasi dan pesan harus jelas. Karena masyarakat adalah objek utama dari kebijakan itu. Sehingga mereka harus tahu produk apa saja yang ditarik. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, pemerintah dan Kemenkes tidak boleh memberikan informasi yang berubah-ubah dan membingungkan. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada masyarakat agar tidak mengonsumsi obat sirup untuk sementara waktu, imbas dari adanya kasus gangguan ginjal akut misterius. Kemenkes juga meminta tenaga kesehatan tidak meresepkan obat sirup kepada pasien, serta apotek agar tidak menjual obat sirup. Instruksi itu tertuang dalam surat edaran Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) Pada Anak. Adapun kasus gangguan ginjal akut (acute kidney injury atau AKI) misterius ini menyerang anak-anak. Kasus serupa terjadi di Gambia, dengan puluhan anak meninggal dunia usai mengonsumsi obat mengandung zat kimia berbahaya, etilen glikol. Temuan senyawa etilen glikol itu terdapat pada beberapa obat batuk maupun parasetamol sirup. Etilen glikol merupakan salah satu dari tiga senyawa/zat kimia berbahaya yang ditemukan terkait kasus gangguan ginjal akut misterius tersebut. Tiga zat kimia berbahaya yang dimaksud, yaitu etilen glikol/ethylene glycol (EG), dietilen glikol/diethylene glycol (DEG), dan ethylene glycol butyl ether (EGBE). Kemenkes mencatat jumlah penderita gangguan ginjal akut misterius mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia hingga Selasa (18/10/2022). Sebanyak 99 di antaranya meninggal dunia. Mayoritas pasien yang meninggal adalah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Angka kematian pasien yang dirawat di RSCM mencapai 65 persen. (mth/*)
Muhammad SAW: Sang Muatiara-04
Dan, karenanya sebagai Umat yang menauladani beliau hendaknya kegelisahan dan keresahan itu ditumbuh suburkan di saat berbagai penyelewengan dan kezholiman merajalela. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DUNIA yang gelap saat ini biasa juga disebut dengan dunia yang tidak menentu (a world with uncertainty). Dunia yang seperti ini pastinya mengalami kebingungan yang dalam (deep confusion). Di era Rasulullah SAW dunia seperti ini disebut dengan dunia yang penuh kegelapan (zhulumat). Kata “ظلمات” (dzulumaatin, kegelapan) dalam bahasa Al-Quran tidak saja dimaknai sebagai situasi di mana cahaya atau sinar tidak ada (absen). Tapi juga menggambarkan situasi kekacauan (chaotic) yang menimbulkan keresahan, bahkan penderitaan. Kata ini pada dasarnya lebih identik dengan keadaan yang keluar dari batas-batas kewajaran. Keadaan yang melanggar batas-batas kewajaran (thabiat) dalam bahasa sehari-sehari disebut “kezholiman” (zhulm). Kezholiman dalam berbagai wujudnya inilah yang menjadi kegelapan dalam hidup manusia. Kezholiman dalam akidah (syirik), kezholiman dalam pendidikan (kebodohan), kezholiman dalam kehidupan sosial dan perekonomian (ketidak adilan sosial), kezholiman dalam perpolitikan (kediktatoran). Baik kediktatoran kasar maupun halus, termasuk kediktatoran yang diakui sebagai sebuah prilaku politik “diktator yang Konstitusional”. Mekah saat itu penuh dengan ragam kegelapan atau kezholiman ini. Situasi ini yang menjadikan Muhammad yang batinnya terpelihara dalam kefitrahan menjadi resah. Beliau kemudian tergerak untuk melakukan perubahan. Hanya saja ketika itu beliau dalam kesendirian. Perilaku zholim ketika itu seolah telah menjadi bagian dari alam (alami). Melakukan sesuatu yang melawan kezholiman justeru akan dianggap keanehan, bahkan pemberontakan. Muhammad SAW yang ketika itu sesungguhnya telah memasuki masa hidup profesional sebagai “menejer bisnis” atau CEO di masa kini. Beliau mengelolah perusahaan isterinya yang saat itu dikenal sebagai “businesswoman” yang sangat berhasil dan terhormat. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Namun kesibukan Muhammad sebagai CEO tidak menjadikannya lupa akan tanggung jawab sosialnya. Membawa perubahan, menghadirkan cahaya dalam kehidupan manusia. Dari hari ke hari beliau resah. Gelisah dengan berbagai penentangan terhadap fitrah manusia dan kehidupan. Beliau pun seringkali menjauhkan diri dari situasi yang demikian. Seolah ingin melepaskan keresahan dan kegelisahan itu. Beliaupun menghabiskan banyak waktu di dalam sebuah gua di atas sebuah gunung di luar kota. Inilah yang dikenal dalam sejarah dengan “takhannuts” dan gunungnya kemudian lebih dikenal dengan sebutan “jabal Nur”. Kata “takhannuts” dimaknai sebagai perenungan yang mendalam dalam kesendirian. Sebagian menyamakannya dengan kegiatan meditasi. Sebagian yang lain cenderung melihatnya mirip dengan kegiatan “nyepi” dalam tradisi Hindu. Tapi pastinya walau ada persamannya, kegiatan “takhannuts” ini memiliki makna substantial maupun tujuan yang berbeda yang bukan saatnya saya elaborasikan. Hal yang paling mendasar dari takhannuts ini adalah bahwa kegiatan ini terlahir dari kegelisahan dengan berbagai deviasi yang terjadi dalam masyarakat dan kehidupan manusia. Maka dengan sendirinya kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi dari berbagai masalah kehidupan itu. Harapan untuk menemukan solusi itulah yang sesungguhnya terpenuhi dengan diangkatnya secara formal baginda Muhammad menjadi RasulNya (bi’tsah) dengan diturunkannya tuntunan (wahyu) untuk solusi yang dimaksud. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada bagian dari tulisan ini adalah bahwa salah satu karakter dasar Muhammad adalah anti “kegelapan” (kezholiman, penyelewengan) dalam kehidupan manusia. Ada rasa kemarahan dan minimal keresahan, kegelisahan dengan berbagai penyelewengan yang terjadi di sekitarnya. Dan, karenanya sebagai Umat yang menauladani beliau hendaknya kegelisahan dan keresahan itu ditumbuh suburkan di saat berbagai penyelewengan dan kezholiman merajalela. Jangan sampai di satu sisi Umat ini mengaku pengikut Muhammad tapi pada saat yang sama membiarkan kezholiman itu tumbuh subur. Lebih jahat tentunya ketika ada di kalangan Umat ini menjadi kolaborator kezholiman. Bahkan menjadi pelakuka kezholiman… wal’iyadzu billah! NYC Subway, 20 Oktober 2022. (*)
Firli Bahuri, Anies Baswedan dan Kegilaan Adam Wahab
Dalam hal percakapan singkat Adam Wahab dan Firli, Adam begitu cerdik menanyakan isu penangkapan Anies Baswedan, sehingga langsung direspon cepat oleh Firli Bahuri. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle PEMBICARAN Adam Wahab dan Firli Bahuri, Ketua KPK, jadi perbincangan para aktivis yang kemarin hadir pada pemakaman almarhumah Intan, istri Teguh Santosa, pemimpin media online RMOL. Adam adalah pegiat medsos, mantan petinggi Kantor Staf Presiden (KSP) di era Luhut Binsar Panjaitan dan Teten Masduki, serta saat ini Ketua Alumni Institut Teknologi Bandung. Pembicaraan ini diungkap pula oleh Adam dalam akun Twitter dia, @DonAdam, sebagai berikut: “Ketemu Pak Firli dipemakaman istri sahabat. + Masih ingat saya Pak, ketika lebaran lalu sy ke rumah? - Iya ingat² + Kapan Anies ditangkap Pak? - Wah, ternyata banyak ya yg pengen Anies ditangkap? + Iya Pak, tapi tangkap Kaesang dulu. Lalu dia bergegas ninggalin sy. Salah sy apa?” (https://twitter.com/DonAdam68/status/1582879467311362048?t=nKIgOy0J4PpHlw2q91J6_Q&s=08) Pembicaraan itu memuat soal penangkapan Anies Rasyid Baswedan, yang isunya di publik cukup menguat, khususnya sebelum pencapresan Anies oleh partai Nasdem beberapa waktu lalu. Analisa politik yang dipahami pengamat, percepatan pencapresan itu, yang awalnya akan dilakukan pada November nanti, karena isunya tepat hari Selasa, sehari setelah pencapresan itu, adalah tanggal/hari penetapan Anies sebagai tersangka. Nasdem atau Surya Paloh melakukan langkah \"pre-emptive\", melakukan upaya \"perlindungan\". Langkah KPK ini dikaitkan dengan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Andi Arief, Partai Demokrat, beberapa waktu lalu, yang kedua mereka membuat pembicaraan pentersangkaan Anies oleh Jokowi ataupun penangkapannya menjadi tersebar luas. Pembicaraan juga bergeser ke mana-mana, bahwa Anies tidak dikehendaki oligarki untuk maju sebagai kontestan capres ke depan. Di sini orang-orang pro Anies, khususnya ummat Islam yang dahulunya banyak pendukung Prabowo ketika pilpres 2014 dan 2019, juga dikabarkan banyak mulai mendaftar sebagai anggota Nasdem. Begitu juga muncul isu kekesalan sebagian umat Islam bahwa PKS seharusnya sebagai oposisi dan pro Islam lebih bertanggung jawab menyelamatkan Anies ketimbang Nasdem. KPK sendiri menyatakan bahwa pentersangkaan Anies tidak ada urusan politik, melainkan semata-mata karena urusan hukum. Professor Romli Atmasasmita, koruptor yang pernah di penjara dua tahun, menjadi saksi ahli yang memberatkan Anies. Dia menyebutkan bahwa Anies memang mempunyai unsur (mensrea) diduga melakukan tindakan pidana (lihat Tempo, 4/0/22). Dr. Ahmad Yani, praktisi hukum yang juga Ketua Partai Masyumi, yang mem-briefing saya tentang bagaimana KPK bisa mentersangkakan seseorang itu, menurut KUHAP menyatakan bahwa memang KPK bisa saja mentersangkakan Anies. Merujuk KUHAP, ada 5 unsur terkait hukum yang dua unsur terpenuhi bisa membawa Anies ke persidangan. Kelima unsur tersebut yakni adanya surat-surat, adanya saksi, adanya keterangan ahli, adanya petunjuk dan adanya pengakuan/keterangan tersangka. Pembuktian lebih lanjut dapat dilakukan kemudian di persidangan. Namun, Yani mengatakan bahwa secara prioritas, kasus Anies ini jauh di bawah urusan skandal Kaesang Pangarep, anak Joko Widodo, yang pernah dilaporkan Ubaidillah Badrun; urusan RS Sumber Waras dan \"tanah Cengkareng\" yang terkait Ahok; kasus suap perijinan Meikarta dan kasus Bansos, yang masih harus dikembangkan; ataupun suap E-KTP yang terungkap di persidangan Setya Novanto di mana dinyatakan Ganjar Pranowo dan anggota komisi 2 DPR lainnya terlibat, untuk disidik lebih dalam, jika KPK memang mau. Urusan Anies, jika dipaksakan menjadi prioritas KPK, maka memang terkesan KPK melakukan tebang pilih pada penanganan kasus-kasus yang ada, yang disesuaikan dengan agenda politik nasional. Terutama mengingat belum ada indikasi Anies Baswedan secara nyata merugikan negara pada kasus E-Formula, jika kita tidak ingin mengatakan Indonesia harusnya bangga dengan event tersebut. Dalam hal percakapan singkat Adam Wahab dan Firli, Adam begitu cerdik menanyakan isu penangkapan Anies Baswedan, sehingga langsung direspon cepat oleh Firli Bahuri. Adam mampu mengungkapkan tingginya isu penangkapan Anies ini ke dunia medsos. Sekarang menjadi terang bagi kita semua bahwa Anies benar-benar sedang ditarget KPK. Pernyataan Adam berikutnya rada gila, \"...tangkap Kaesang dulu\". Di sini Adam tepat menunjukkan bahwa kasus Anies ini harusnya bukan prioritas KPK. (*)
Ganjar Siap Nyapres, Rocky Gerung: Lebih Baik Menantang Sekarang Daripada Dipermalukan Nanti
PERTEMUAN Istana Batu Tulis antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri membuahkan hasil. Tampaknya Jokowi dengan Megawati sudah ada “kompromi” politik terkait dengan soal Capres yang bakal diajukan PDIP. Ini tampak dari internal PDIPusai Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi calon presiden (Capres). Para elit partai banteng sejauh ini masih tetap tenang. Sikap Ganjar itu juga dinilai tak melewati batasan. Dalam pernyataannya, Ganjar memang mengaku bersedia menjadi calon RI-1. Namun, hanya jika partainya berkenan mengusung dia. \"Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap,” kata Ganjar dalam wawancara yang diunggah kanal YouTube BeritaSatu, Selasa (18/10/2022). “Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya, semua orang mesti siap soal itu,” tuturnya, seperti dilansir berbagai media. Meski begitu, Ganjar mengatakan bahwa dirinya menghormati etika politik di internal PDIP. Bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu kini tengah membangun relasi dengan sejumlah partai politik untuk pemilu. Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto sendiri kini juga tampak “bijak” dengan tidak lagi bernada menyindir seperti sebelumnya jika Ganjar bicara terkait Capres. Menurut Hasto, pernyataan Ganjar masih dalam batas wajar. Sebab, meski mengaku siap maju sebagai capres, Ganjar juga mengatakan bahwa penting untuk mengikuti mekanisme partai terkait pencapresan. “Pak Ganjar kan bicara kalau ditugaskan. Ya kalau,” katanya. “Dalam konteks seperti ini, kita kan berbicara bahwa skala prioritas saat ini semua kader partai turun ke bawah untuk mengejar prestasi yang setinggi-tingginya di tengah rakyat,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat apa yang terjadi di PDIP itu? Berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Presiden Akal Sehat Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis, 20 Oktober 2022. Halo halo, apa kabar Anda semua. Kembali berjumpa dengan saya di Rocky Gerung Official. Ini ketemu di hari Kamis, 20 Oktober dengan tetap seperti biasa mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tensi politik di Jakarta khususnya, terus semakin memanas ya Bung Rocky. Dan ini akan terus panas kayaknya sampai kemudian apakah Pilpres 2024 nanti berlanjut atau tidak, itu akan terus panas. Itu sudah bisa kita prediksi dari sekarang Bung Rocky. Iya, ini kita rekaman pagi ini, karena saya juga perubahan buat kasih kuliah umum nanti di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya diundang buat membahas hal yang kita bahas setiap hari. Jadi, FNN menjadi semacam referensi semua Universitas, karena saya selalu diminta untuk coba diterangkan bebih detail dong, jangan ada yang sembunyikan di FNN. Jadi, kampus selalu minta begitu. Kita bisa pakai bahasa yang lebih tertib di kampus. Tapi mereka tahu bahwa iya, tapi kita dapat sensasinya dari FNN karena itu kita undang Pak Rocky. Kira-kira begitu. Saya sudah lima kampus bolak-balik nih. Ada orang yang menghitung, selama 2 bulan ini kira-kira sudah 60 kampus. Jadi, saya anggap ya sudahlah itu bagian dari upaya kita untuk menerbitkan kembali akal sehat. Kembali kepada politik yang hari-hari ini terlihat bahwa Ganjar Pranowo akhirnya nekat melawan. Tetapi, Ganjar itu enggak mungkin berani melawan kalau Kakak Pembina enggak bilang lawan. Oke. Saya lagi penasaran dengan Ganjar. Dari kemarin saya tanya apakah ini hasil pertemuan di Batu Tulis, kemudian ada komitmen antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega untuk dukung Ganjar. Padahal, orang pasti menduga pasti bukan soal Ganjar, yang dibicarakan pasti soal Puan. Tetapi, kan Pak Jokowi memberi sinyal bahwa oh, PDIP belum memberikan calon. Nah, tiba-tiba kok gerakannya Ganjar meningkat. Iya, artinya saya kira Pak Jokowi putuskan sudah Ganjar saja deh, apapun risikonya. Tetapi, Ibu Mega kemudian harus kita ingatkan bahwa Ibu Mega sangat disiplin. Kemarin, Ibu Mega meminta Pak Jokowi untuk memecat menteri-menteri Nasdem karena dianggap indisipliner. Kan kira-kira begitu. Yang kita bayangkan pertemuan dengan Pak Jokowi pasti soal ketaatan bernegara. Kan Nasdem nggak mendukung presiden dan Anies Baswedan tidak didukung oleh Presiden Jokowi, maka memang layak itu diberhentikan. Bagus juga Bu Mega berpikir begitu supaya bersih dong. Kalau beroposisi ya jangan ada di kabinet. Kira-kira itu pesan buat Pak Surya Paloh kan melalui tekanan pada Pak Jokowi. Dan mungkin Pak Jokowi mempertimbangkan itu. Oke, akan ada reshuffle. Kira-kira begitu kan? Kan yang normal begitu, pasti di-reshuffle dong. Nggak mungkin Pak Jokowi nggak reshuffle. Tetapi, dengan prinsip yang sama, kita minta juga pada Ibu Mega tuh. Kalau Nasdem ditendang karena indisipliner, ya Ganjar juga harus ditendang kan? Kan dia indisipliner juga di PDIP. Kan FNN cuma mau lihat yang masuk akal supaya Ibu Mega konsisten dong. Orang yang indisipliner ya dikeluarin dari partai, jangan sekedar meminta Nasdem dikeluarin dari kabinet karena indisipliner. Itu saya kira. Dan, kita tahu Ibu Mega selalu tegak lurus dengan prinsipnya. Mudah-mudahan Ganjar dikeluarin dulu dari PDIP, baru Pak Jokowi bilang oke karena Ibu Mega sudah konsisten maka saya akan keluarkan Nasdem dari kabinet. Kira-kira begitu. Dan sebetulnya tanpa diminta pun sinyal itu sudah disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristyanto. Dia mengingatkan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran disiplin partai, terutama berkaitan dengan pencalonan Presiden, termasuk dia sendiri, bisa dipecat. Dia juga mengingatkan Rudi Hadiat, mantan Walikota Surakarta, yang wakilnya Pak Jokowi, dan sekarang menjadi pendukung Ganjar Pranowo. Ya, saya kalau Hasto yang ngomong, saya juga anggap dia suka mendua kan. Sangat mungkin juga pikiran Hasto itu mendorong Ganjar dipecat agar Ganjar nyalonin diri tidak melalui PDIP, sementara PDIP pasang Puan Maharani. Kan banyak juga brutus di PDIP dan saya mencoba membaca itu karena tidak mungkin Hasto terlalu banyak bicara kalau dia sendiri nggak punya agenda yang mungkin juga menyelinapkan agenda lain di situ. Tetapi, sudahlah, itu kita hanya bisa melihat dari luar, soal-soal dalam PDIP. Yang kita tuntut adalah kepastian dari PDIP soal Ganjar. Dan, Ganjar merasa ya karena nggak ada kepastian ya dia nyapres aja sendiri. Nah, kalau itu kita dukung. Kita dukung Ganjar nyapres dan kita dukung Ibu Mega memecat Ganjar. Supaya fair itu, supaya terlihat keseimbangan atau kesetaraan moral di dalam politik Indonesia. Dan kita dukung juga Mbak Puan untuk nyapres. Ya, pasti kita dukung. Bukan berarti kita dukung suara perpecahan di PDIP. Secara normatif kan Ibu Puan musti nyapres. Ibu Mega menganggap bahwa lebih baik malu, nggak punya capres atau capresnya kurang elektabilitasnya daripada capres yang indisipliner. Kan begitu. Karena orang akan merasa kalau Ganjar tetap mencalonkan sendiri dan Ibu Mega tidak pecat itu artinya Ibu Mega tidak konsisten dengan pikirannya tuh. Masa orang yang sudah indisipliner masih dipelihara tuh. Lalu jadi presiden nanti juga indisipliner terhadap kepemimpinan Ibu Mega. Begitu. Kita hanya mengingatkan soal kelurusan etika atau kelurusan value pada Ibu Mega. Iya, kalkulasinya seperti apa ya ketika Ganjar Pranowo dan Kakak Pembina ini kemudian berani memutuskan akhirnya speak up, gitulah, bicara pada publik, siap. Artinya, sinyal pertama tentu kepada PDIP kan? Baru kemudian pada publik Indonesia. Ya, pasti Ganjar juga hitung itu. Lebih baik menantang sekarang daripada dipermalukan nanti kan. Jadi, Ganjar pasang posisi sekarang karena posisi dia sudah di-backup oleh Pak Jokowi. Kira-kira begitu kan. Kalkulasi orang sudah pasti, kalau Ganjar maju, Puan maju, past PDIP terbelah suaranya. Siapa yang diuntungkan? Pasti Pak Prabowo-lah yang diuntungkan karena berhadapan dengan suara yang terpecah. Jadi, kelihatannya juga Pak Jokowi mengambil risiko bahwa ya kalau Ganjar dikalahkan, masih ada Pak Prabowo yang memang lebih setia pada Pak Jokowi sebetulnya dibandingkan dengan Ganjar yang sekedar petugasnya, petugas partai. Kan Ganjar petugas-petugasnya kan? Pak Jokowi kan petugas partai. Ganjar petugasnya Pak Jokowi. Jadi Ganjar petugas dari petugas. Gitu. Nah, itu pasti orang menganggap bahwa ya sudahlah segera secara leadership ya lebih baik Pak Prabowo, kira-kira begitu. Saya membayangkan analisis di atas kertas. Tapi mari kita kalkulasi Ganjar, kalau kemudian dia nekat untuk mencalonkan diri tanpa dukungan dari PDIP, karena walaupun sebenarnya selama ini dia mungkin cukup pede karena ditopang oleh hasil-hasil survei yang kita sendiri kalau soal hasil surevei kan tidak terlalu percaya dengan hasil survei. Itu hitungannya nanti kalau misalnya Nasdem ditekan untuk mundur dan Nasdem tahu konsekuensinya, apakah Nasdem akan bilang oke jangan mundurin kami, tapi kami akan beralih ke Ganjar. Kan Ganjar juga ada di dalam tiga nama yang disebut Nasdem kan? Jadi, memang Anies Baswedan itu belum karena tadi, di belakang Anies kan ada kekuatan yang masih bersaing, figur Pak SBY terlalu kuat dibandingkan dengan Surya Paloh, figur Ibu Mega juga terlalu kuat dibandingkan dengan Pak Jokowi terhadap Ganjar. Jadi, perpecahan di dalam partai itu memang pasti terjadi. PDIP akan pecah karena ada Puan dan ada Ganjar. Demikian juga Nasdem pasti akan pecah karena di dalamnya juga ada Ganjar dan Anies yang sudah disebutkan. Dan masih ada Pak Andika tuh. Kan belum disebutkan oleh Pak Surya Paloh bahwa mereka sudah tidak lagi memperhitungkan Ganjar dan Anies. Jadi, sangat mungkin juga karena tekanan komorbidnya tinggi, tiba-tiba Surya Paloh bilang, oke kalau begitu ya sudah. Karena Anies juga belum dapat sinyal dari Demokrat dan PKS, ya sudah, mending Ganjar saja yang sudah ketahuan itu didukung oleh Pak Jokowi. Jadi, sekali lagi, di Indonesia itu terhalang sebetulnya moralnya karena harus mengakali 20% itu. Itu sebetulnya. Pokoknya di situ tuh. Binatang atau setan gentayangan itu yang 20% itu, yang membayangi mereka tapi mereka tidak bisa keluar dari bayang-bayang setan 20%. Iya, bukankah itu memang penghalang atau rintangan yang memang sengaja mereka buat sejak awal dengan sadar. Iya, mereka buat dengan sadar, tapi kemudian mereka terjebak sendiri di situ. Itu soalnya. Mereka nggak pernah membayangkan bahwa akan ada kerumitan semacam ini sehingga mereka enggak pernah membayangkan bahwa Ibu Mega akan bersikeras untuk mencalonkan dari dalam PDIP. Jadi, soal-soal semacam ini yang dari awal kita sudah tahu ini komplikasinya panjang. Nah, ini bagian sebetulnya yang kita tagih kepada presiden. Presiden sebetulnya tidak mengajarkan etika politik. Dia justru menjebakkan partai-partai ini dalam persaingan antara iblis. Iblis maksudnya kejahatan. Iblis nggak terlibat, tapi iblis merasa namanya dicabut setiap kali ada kejahatan iblis disebut tuh. Kita balik lagi. Anda yakin bahwa kali ini Ganjar tidak akan muter balik lagi. Ini sekarang dalam posisi dia tahu bahwa risiko yang dia akan hadapi dengan dia menyatakan itu. Iya, saya kira itu. Karena pasti sudah bicara dengan Pak Jokowi dan saya kira Pak Jokowi bagus, putuskan saja bahwa saya dukung Ganjar. Nggak usah pilih-pilih lagi kan. Toh, kalau Ganjar enggak jadi, masih ada Prabowo yang bisa diandalkan kembali Pak Jokowi. Saya kira Pak Jokowi sangat paham itu. Kan beliau sudah 7 tahun memerintah. Dia tahulah bahasa tubuh manusia. Dan segitu saya kasih jempol pada Pak Jokowi dalam soal politicking. Itu kira-kira. Dan itu sebetulnya terpaksa Pak Jokowi mesti politicking karena dia nggak dapat jaminan melalui apa yang dia lakukan dalam kepemimpinan dia. Dia nggak dapet jaminan bahwa infrastruktur dia mesti akan diteruskan oleh orang lain, selain Ganjar atau Prabowo yang sudah berjanji. Dia enggak dapat jaminan bahwa hutan-hutan dia itu akan dilunasi oleh orang lain, selain yang udah berjanji. Anies mungkin merasa ngapain saya lunasi hutang Pak Jokowi. Anies bisa ikut pola Perdana Menteri Malaysia, Mahathir, yang menganggap bahwa ini hutang yang disebabkan oleh ketamakan. Jadi kami nggak mau bayar tuh. Kasus semacam ini tentu dipertimbangkan oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi ingin dikenang sebagai orang yang berhasil dalam kepemimpinannya itu. Jadi, saya kira Pak Jokowi itu saja obsesinya. Paling nggak IKN diteruskan, paling nggak infrastruktur jangan dibatalkan, paling enggak hutang-hutang itu dilunasi, baru Pak Jokowi lega. Kelegaan itu yang memungkinkan Pak Jokowi berpikir untuk membangun dinasti politik baru melalui anak-anak beliau yang sekarang berkiprah dalam politik. Kemudian yang untuk nasionalnya karena mereka belum siap dan Pak Jokowi melihat opsi yang paling memungkinkan sekarang ini yang dibawah kendali dia adalah Pak Ganjar Pranowo ya. Sementara kalau Pak Prabowo itu opsi yang lain, tapi tetap terbuka kemungkinan juga semacam itu. Ya. Jadi sebetulnya aman bagi Pak Jokowi karena ada dua kandidat yang saya kira enggak akan berkhianat kepada Pak Jokowi kan. Pak Prabowo kan orang yang tahu etika politik. Demikian juga Ganjar, ya jelas, Ganjar itu diasuh langsung untuk jadi bumper Jokowi terhadap Megawati. Jadi, semua itu, ini kita analisis dari segi yang biasa disebut deskriptif politik, bukan normatif ya. Kalau kita pakai normatif, semua ini kacau, semua ini syaitoniah wataknya. Tetapi, kita mau lihat sebetulnya sampai di mana sih kemampuan manuver dari tokoh-tokoh ini kan dalam konteks ekonomi yang memburuk, investor yang kabur karena suku bunga bakal dinaikkan. Sektor riil yang akhirnya berantakan, daya beli konsumen yang akhirnya disembunyikan uangnya di bawah bantal karena menganggap nggak ada bahaya ekonomi di depan. Jadi krisis ekonomi politik yang akan menguji justru permainan di antara tokoh-tokoh ini. Tetapi, saya kira kalau kita kembali lagi ke soal kalkulasinya PDIP, enggak semudah yang kita bayangkan bahwa Ibu Megawati itu akan menyerahkan tiket kepada Ganjar ya, karena ini berkaitan tentu saja dengan masa depan PDIP dan masa depan, terutama trah Soekarno. Ya, itu yang saya bayangkan. Setiap malam Ibu Mega pasti gelisah, ini bagaimana partai kalau dia tinggalkan. itu konsekuensi dari kaderisasi yang macet kan. Kan berkali-kali FNN terangkan bahwa kesiapan kader PDIP itu tidak maksimal tuh. Karena yang disebut Soekarnonisme itu sekadar slogan. Mungkin cuma Ibu Mega memegang Soekarnoisme. Yang lain kan menganggap bahwa ya mumpungisme yang lebih penting atau kapitalisme lebih penting. Padahal Bung Karno nggak suka kapitalisme. Tapi di PDIP justru yang mempromosikan hal-hal yang bersifat liberal. Itu bertentangan sebetulnya kan? Dan jauh betul jarak antara pikiran sosialis Bung Karno dan cara berpikir PDIP tentang ekonomi. Bahkan PKS itu lebih Soekarnois dalam soal ekonomi karena langsung kemakmuran dan keadilan. Itu sebetulnya. Jadi kita mau membandingkan krisis politik PDIP itu, satu ada krisis kader, dua ada krisis ideologi. Bung Karno mengajarkan hal-hal yang betul-betul menyangkut hak rakyat kecil, PDIP justru meninggalkan itu dengan mem-backup oligarki itu atau minta di-backup oligarki. (sof/sws)
Demo Tolak Kenaikan BBM di Patung Kuda: Pengamanan Beton 3 Lapis Dipasang
Jakarta, FNN – Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan mahasiswa menggelar demo pada Kamis (20/10/2022) di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demo ini dikawal dengan pengamanan yang cukup ketat. Demo dimulai pukul 13.30 WIB dan diperkirakan ada sekitar 1.000 orang yang hadir dalam demo ini. Tapi, sampai demo dimulai, massa mahasiswa belum juga muncul. Peserta demo, Ajat mengaku ada beberapa aliansi buruh yang ikut dalam demo ini. “Seribu orang paling. Ada dari beberapa aliansi. Tapi, atas nama GEBRAK,” kata Ajat. Untuk mengamankan demo ini, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, menurunkan 2.800 personel dan disebar di beberapa titik. “Sebanyak 2.800 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemda,” jelas Komarudin. Terlihat di lokasi demo ada 3 lapis beton dan 2 lapis kawat berduri dipasang. Akibatnya jalan Merdeka Barat ditutup dan dialihkan. Berdasarkan spanduk demo. Tuntutan dalam demo ini terdiri dari pencabutan UU Cipta Kerja, pembatalan revisi UU P3, dan RKUHP. Pembatalan revisi UU Sisdiknas, setop tindakan represifitas aparat terhadap warga sipil, serta wujudkan reforma agraria. (Fer)
Aktualisasi Resolusi Jihad Masa Kini
Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang Presidential Threshold 20% telah menyimpang dari konstitusi. Begitu pula penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk masa dua tahun. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta DI mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 ialah seruan KH Hasyim Asy’ari kepada para ulama dan santri pondok pesantren di berbagai penjuru Indonesia untuk membulatkan tekad melakukan jihad membela tanah air melawan penjajah yang berpuncak pada pertempuran 10 November 1945 di Kota Surabaya. Munculnya resolusi jihad tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya. Setelah kemenangan Tentara Sekutu atas Jepang yang ditandai dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat pada 14 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan secara de facto pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari berikutnya, Indonesia menetapkan Undang-Undang dan Pemerintahan Indonesia serta Lembaga Legislatif (PPKI), sehingga dinyatakan merdeka secara de jure. Pendaratan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di Indonesia memicu kemarahan rakyat Indonesia yang tak rela untuk dijajah kembali oleh Belanda. Saat itu Indonesia tengah mempertahankan kemerdekaan dari tekanan penjajah. Beragam upaya dan provokasi dilakukan dalam menggoyahkan kemerdekaan Indonesia. Kondisi yang kian memanas mendorong Presiden Soekarno untuk berkonsultasi kepada KH Hasyim Asy’ari yang mempunyai pengaruh di hadapan para ulama. Melalui utusannya, Presiden Soekarno menanyakan hukum mempertahankan kemerdekaan. KH Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa umat Islam harus melakukan pembelaan terhadap tanah air dari ancaman asing. Pada tanggal 21-22 Oktober 1945 KH Hasyim Asy’ari berinsiatif melakukan rapat konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura di Bubutan, Surabaya. Lahirlah keputusan bernama Resolusi Jihad. Resolusi Jihad menyatakan perjuangan untuk merdeka adalah perang suci (jihad). Resolusi tersebut ditetapkan sebagai persiapan rakyat menolak pendudukan kembali Belanda yang tergabung dalam NICA. Pemerintah Republik Indonesia pun menyebarkan Resolusi Jihad melalui surat kabar pada 26 Oktober 1945. Berikut isi teks asli fatwa resolusi. Bismillahirrochmanir Rochim Resoloesi: Rapat besar wakil-wakil daerah (Konsoel2) Perhimpoenan Nahdlatoel Oelama seloeroeh Djawa-Madoera pada tanggal 21-22 October 1945 di Soerabaja. Mendengar: Bahwa di tiap-tiap Daerah di seloeroeh Djawa-Madoera ternjata betapa besarnja hasrat Oemmat Islam dan ‘Alim Oelama di tempatnja masing-masing oentoek mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAOELATAN NEGARA REPOEBLIK INDONESIA MERDEKA. Menimbang: a. Bahwa oentoek mempertahankan dan menegakkan Negara Repoeblik Indonesia menurut hoekoem Agama Islam, termasoek sebagai satoe kewadjiban bagi tiap2 orang Islam. b. Bahwa di Indonesia ini warga negaranja adalah sebagian besar terdiri dari Oemmat Islam. Mengingat: 1. Bahwa oleh fihak Belanda (NICA) dan Djepang jang datang dan berada di sini telah banjak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang menganggoe ketentraman oemoem. 2. Bahwa semoea jang dilakoekan oleh mereka itu dengan maksoed melanggar kedaoelatan Negara Repoeblik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali mendjadjah di sini maka beberapa tempat telah terdjadi pertempoeran jang mengorbankan beberapa banjak djiwa manoesia. 3. Bahwa pertempoeran2 itu sebagian besar telah dilakoekan oleh Oemmat Islam jang merasa wadjib menoeroet hoekoem Agamanja oentoek mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanja. 4. Bahwa di dalam menghadapai sekalian kedjadian2 itoe perloe mendapat perintah dan toentoenan jang njata dari Pemerintah Repoeblik Indonesia jang sesoeai dengan kedjadian terseboet. Memoetoeskan: 1. Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia soepaja menentoekan soeatoe sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap oesaha2 jang akan membahajakan Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia teroetama terhadap fihak Belanda dan kaki tangannja. 2. Seoapaja memerintahkan melandjoetkan perdjoeangan bersifat “sabilillah” oentoek tegaknja Negara Repoeblik Indonesia Merdeka dan Agama Islam. Soerabaja, 22 Oktober 1945 Resolusi Jihad dikukuhkan dalam Muktamar XVI NU di Purwokerto pada tanggal 26-29 Maret 1946 yang menegaskan sikap NU dalam membela kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. Resolusi Jihad NU 1. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan.2. Pemerintah RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dipertahankan dengan harta maupun jiwa. 3. Musuh-musuh Indonesia, khususnya orang-orang Belanda yang kembali ke Indonesia dengan menumpang pasukan Sekutu (Inggris), sangat mungkin ingin menjajah kembali bangsa Indonesia setelah Jepang ditaklukkan. 4. Umat Islam, khususnya warga NU, harus siap bertempur melawan Belanda dan sekutu mereka yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. 5. Kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap Muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer (sama jaraknya dengan qashar, di mana meringkas shalat boleh ditunaikan oleh Muslim santri). 6. Mereka yang berada di luar radius itu mempunyai tanggung jawab mendukung saudara-saudara Muslim mereka yang tengah berjuang dalam radius tersebut. Presiden Joko Widodo menetapkan Resolusi Jihad sebagai tonggak Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 guna mendorong semangat santri untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam perspektif Islam jihad fi sabilillah merupakan pengejawantahan iman, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran, Orang-orang mukmin ialah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tak pernah ragu, berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Mereka itulah orang-orang yang tulus hati. (QS Al-Hujurat/49:15) Mukmin berpredikat sebagai umat terbaik, mengemban amanat menunaikan tugas amar makruf nahi munkar di tengah umat manusia. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk segenap manusia, menyuruh orang berbuat benar, dan melarang perbuatan mungkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, niscaya baiklah bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka orang fasik. (QS Ali Imran/3:110). Rasulullah saw bersabda, “Siapa yang menyaksikan kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, tetapi itulah selemah-lemah iman”. (HR Muslim) Allah swt berpesan dalam Al-Quran, Katakanlah, “Kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku; Allah akan mencintai kamu dan mengampuni segala dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Ali Imran/3:31) Allah SWT menjelaskan karakter orang-orang munafik yang berlawanan secara diametral dengan orang-orang mukmin sebagai berikut. Kaum munafik, laki-laki dan perempuan, mempunyai saling pengertian satu dengan yang lain; mereka menganjurkan yang mungkar, dan melarang yang makruf; dan mereka menggenggam tangan. Mereka telah melupakan Allah, dan Dia pun melupakan mereka. Golongan orang munafik itulah orang-orang fasik. (QS At-Taubah/9:67) Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, saling menjadi pelindung satu sama lain. Mereka menganjurkan yang makruf, dan melarang yang mungkar, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, serta patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang akan mendapat rahmat Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah/91:71) Dalam konteks kekinian santri dipanggil untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan apa saja dan dari penjajahan siapa saja. Santri niscaya berjihad melawan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta segala penyimpangan dari pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan empat kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 telah menyimpang dari jiwa UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, dan dari nilai-nilai Pancasila. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat dengan system one man one vote (satu orang satu suara) menyimpang dari sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang Presidential Threshold 20% telah menyimpang dari konstitusi. Begitu pula penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk masa dua tahun. Menjadi tanggung jawab bersama untuk mengembalikan UUD NRI 1945 pada relnya. Masih ada dan cukup waktu untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala-kepala Daerah sebelum perhelatan akbar nasional Pemilihan Presiden 2024! Allah SWT berpesan dalam Al-Quran, Katakanlah, “Bekerjalah demi kebaikan, Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada Yang Maha Tahu segala uang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS At-Taubah/9:105) Gajah mati meninggalkan gading; Harimau mati meninggalkan belang; Manusia mati meninggalkan jasa; Selamat Hari Santri Nasional. (*)
LaNyalla: Bangsa Ini Tak Boleh Hanya Jadi Host untuk Investor Asing
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dengan tegas meminta agar bangsa ini tidak menjadi host buat investor asing dengan hanya mengeluarkan ijin semata. Menurutnya, pemerintah harus bisa mengelola kekayaan sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan masyarakat. Saat memberikan Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Rabu (19/10/2022), LaNyalla mengatakan posisi negara sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam. “Negara hanya berfungsi layaknya host, hanya sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing. Padahal, negara dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP,\" tegasnya. Senator asal Jawa Timur itu menilai kondisi sekarang sangat ironi. Karena, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam di bumi dan di laut, rakyatnya semakin banyak yang miskin dan rentan menjadi miskin. \"Atas dasar itulah saya menawarkan gagasan untuk menata ulang arah perjalanan bangsa. Gagasan tersebut telah saya tuliskan di dalam buku Peta Jalan Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,\" kata LaNyalla. Dijelaskan LaNyalla, bangsa ini harus mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa. Tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk dan bangsa yang kaya akan sumber daya alam. \"Kita harus kembali kepada Pancasila agar tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa, tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya dan tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter,\" ucap dia. Menurut LaNyalla, penghilangan ideologi bangsa dimulai ketika terjadi perubahan Konstitusi selama periode tahun 1999 hingga 2002 yang lalu. \"Saya paham situasi saat itu. Dimana bangsa ini memiliki satu common sense untuk melakukan anti-thesa terhadap apa yang berlangsung di era Orde Baru. Sama halnya dengan situasi di era tahun 1966 dan 1967, dimana rakyat saat itu menginginkan anti-thesa terhadap apa yang berlangsung di era Orde Lama,\" tukas LaNyalla. Namun, praktek yang dilakukan Orde Lama dan Orde Baru adalah penyimpangan dari nilai Sistem Demokrasi Pancasila. \"Artinya Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli memang perlu disempurnakan. Karena masih ada ruang terjadinya praktek penyimpangan, yang terbukti terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi bukan diganti total,\" tuturnya. \"Namun apa yang kita lakukan di tahun 1999 hingga 2002 adalah mengganti total UUD 1945 naskah asli menjadi Undang-Undang Dasar baru. Karena isi pasal-pasalnya telah berubah lebih dari 95 persen,\" imbuh dia. Kondisi itu, lanjut LaNyalla, sangat berbahaya. Jauh sebelum bangsa ini merdeka, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1928, pejuang Pendidikan Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan, bahwa jika anak didik tidak diajar dengan kebangsaan dan nasionalisme, maka di masa depan, sangat mungkin mereka akan menjadi lawan kita. \"Sebab penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode non perang militer. Tetapi dengan memecah belah persatuan, mempengaruhi, menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati warga bangsa. Makanya kita menjadi kurang waspada dan gagal untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa,\" paparnya. Kuliah Umum ini sendiri dihadiri Rektor UHW Perbanas Surabaya, Dr Yudi Sutarso SE, MSi, para Wakil Rektor, Dekan dan para mahasiswa. Sedangkan Ketua DPD RI datang bersama Ketua KADIN Surabaya M Ali Affandi. (mth/*)
Habis Anies Terbitlah Heru
Jika benar, keterlambatan mencalonkan Anies karena kalah cepat dengan pengumuman tersangka oleh KPK akan membuat Anies sulit masuk ke gelanggang politik. Oleh: Djohermansyah Djohan, Pendiri Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) TANGGAL 16 Oktober 2022 genap Anies Rasyid Baswedan selama lima tahun menjabat Gubernur Jakarta. Periode pertamanya memimpin ibu kota selesai. Tapi tidak ada pemilihan umum setelah Anies lengser. Pemilihan Gubernur Jakarta baru akan digelar 2024 karena Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10/2016 mewajibkan pemilu secara serentak di 541 daerah otonom pada 27 November 2024. Pemilihan kepala daerah serentak ini mengikuti tata waktu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang disatukan penyelenggaraannya pada 14 Februari 2024. Menurut para penyusun UU Pemilihan Kepala Daerah, pemilu serentak bertujuan menyederhanakan pemilu dan agar keriaan demokrasi ini berjalan efisien. Kemudian, siapa yang menggantikan Anies memimpin DKI Jakarta selama dua tahun mendatang? Di sinilah pangkal soalnya. Pembuat UU Pilkada tidak hati-hati, baik disengaja ataupun tak sengaja, mengatur jabatan kosong yang telah ditinggalkan kepala daerah yang pemilihannya tak klop dengan jadwal pemilu serentak dengan menunjuk penjabat dari kalangan pegawai negeri sipil. Penunjukan ini akan berakibat pada legitimasi kepala daerah. Sesuai amanah konstitusi, UU Pilkada seharusnya menyediakan mekanisme pemilihan oleh DPRD atau memperpanjang masa jabatan kepala daerah hingga terselenggara pemilu berikutnya. Mengangkat pegawai negeri sipil oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri, selain mencederai demokrasi, juga rawan konflik kepentingan. Terlebih lagi di masa jabatan kepala daerah yang ditunjuk itu ada pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah. Sudah bukan rahasia lagi penjabat dari kalangan PNS selama ini gampang disetir dan ditunggangi kepentingan politik. Di daerah, pada era demokrasi elektoral kini, faktor figur kepala daerah sangat menentukan. Dia menjadi lokomotif dalam melakukan transformasi. Suatu daerah bisa maju, jalan di tempat, atau malah mundur, bila salah memilih pemimpin kepala pemerintahannya. Karena itu pejabat yang berwenang mengangkatnya perlu hati-hati dan hendaknya menjadikan kriteria baku sebagai pedoman penunjukannya. Di samping itu, sejak 2007, warga Jakarta telah memilih sendiri secara langsung gubernurnya. Pada tahun itu sebagian besar penduduk Jakarta memilih Fauzi Bowo, seorang birokrat pemerintahan DKI Jakarta yang berkarier dari staf biasa hingga menjabat Sekretaris Daerah. Ia dikalahkan Wali Kota Solo Joko Widodo saat maju sebagai petahana di periode kedua. Dalam pemilihan kepala daerah 2017, Anies Baswedan mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama, wakil Jokowi yang melaju ke kursi presiden pada 2019. Rektor Universitas Paramadina yang menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menjadi DKI-1 mengalahkan Basuki lewat pertarungan sengit yang diwarnai politik identitas. Semua itu adalah proses demokrasi yang seharusnya tak diabaikan begitu saja oleh para pembuat undang-undang kita. Kini masa jabatan Anies Baswedan selesai. Menurut ketentuan pasal 201 ayat 10 UU Pilkada Nomor 10/2016, jabatan gubernur harus diisi oleh pegawai negeri yang menyandang jabatan setara eselon 1. Semula hanya Menteri Dalam Negeri yang bisa mengusulkan tiga nama calon pelaksana tugas gubernur kepada presiden. Belakangan atas desakan masyarakat, DPRD boleh pula mengajukan tiga nama. Tiga nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta kepada Presiden Jokowi adalah Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden yang pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara; Marullah Matali, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang pernah menjabat Wali Kota Jakarta Barat; dan Bachtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang pernah menjadi penjabat Gubernur Kepulauan Riau. Dalam sidang tim penilai akhir (TPA) pada 6 Oktober 2022, Presiden Jokowi memutuskan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Berarti dia dianggap “clean” dan cakap memimpin DKI Jakarta. Jika ada beberapa kasus hukum yang berkaitan dengan Heru Budi seperti disuarakan Masyarakat Antikorupsi (MAKI), TPA tentu telah membahasnya dengan teliti. Nyatanya, Presiden telah menjatuhkan pilihan siapa yang memimpin Jakarta dua tahun ke depan. Naiknya Heru Budi menjadi DKI-1 memunculkan kesan “gubernur rasa Istana” untuk menunjukkan dulu ada “gubernur rasa Menteri Dalam Negeri”. Pada pilkada 2017, Jokowi juga mendapuk Heru Budi berpasangan dengan Basuki namun gagal. Butuh lima tahun Jokowi bisa menunaikan cita-citanya mengangkat Heru jadi Gubernur Jakarta. Setelah melantiknya, Jokowi berpesan agar Heru mengendalikan banjir Jakarta, menurunkan kemacetan melalui integrasi transportasi publik, juga membereskan tata ruang. Tugas lain adalah memfinalkan APBD DKI Jakarta 2023 paling lambat 30 Nopember 2022 ini. Dalam konteks itu, kemampuan Heru meyakinkan DPRD DKI Jakarta bakal diuji, sehingga anggaran bisa diketok tepat waktu. Dua tugas penting lain Heru Budi Hartono adalah memfasilitasi kepindahan ibu kota negara Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan mendukung kelancaran pemilihan legislator dan pemilihan presiden 14 Februari 2024 serta pemilihan Gubernur Jakarta 27 November 2024. Sebagai “orang Istana” rasanya Heru Budi Hartono tak akan banyak kesulitan menanganinya, karena ia punya akses ke pucuk kekuasaan, pengelola otorita Nusantara, para menteri dan pimpinan lembaga sipil dan militer. Sebagai pegawai negeri, Heru tentu wajib netral, tidak memolitisasi aparatur sipil negara, dan tidak mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta pada 2024. Bagaimana nasib Anies Baswedan? Di luar soal keberhasilannya menata Jakarta, meluaskan transportasi publik, menurunkan kemacetan, ia juga pemimpin yang kontroversial. Guna mewujudkan mimpi membuat Jakarta jadi kota global, pada 14 Juni 2022 ia menggelar balapan Formula E dengan alokasi biaya hajatan sekitar Rp 380 miliar. Belakangan KPK memeriksa Anies untuk menyelidiki dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik itu. KPK kabarnya segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka korupsi. Menurut majalah Tempo, rencana pengumuman itu yang membuat Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh buru-buru mengumumkan Anies sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024. Jika benar, keterlambatan mencalonkan Anies karena kalah cepat dengan pengumuman tersangka oleh KPK akan membuat Anies sulit masuk ke gelanggang politik. Dari kursi gubernur Jakarta kini Anies Baswedan terlempar ke kursi calon presiden. Bila hasil surveinya menanjak, koalisi partai pengusung berhasil dibentuk, dan calon wakil presiden yang dipilihnya bisa menambah suara, Anies berpeluang besar memenangi pemilihan presiden 2024. Berarti, ia meneruskan jejak Joko Widodo yang naik ke kursi Presiden dari jabatan gubernur DKI Jakarta. Kalau Anies Baswedan kalah dan tak jadi calon presiden, jika mau, ia masih terbuka peluang ikut lagi berlaga di pemilihan Gubernur Jakarta untuk periode kedua. Tapi ia harus menunggu pemilihan berikutnya setelah keriuhan pemilihan presiden beres akibat kekacauan desain Pemilu serentak dalam UU Pemilihan Kepala Daerah. (*)
Ketika Rakyat Rindukan Perubahan
Bahkan Mendagri Tito Karnavian – yang di mata publik sangat Jokowi sentris dalam artian berseberangan dengan Anies – mengakui kesuksesan cucu pahlawan nasional AR Baswedan itu. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior Harian Jawa Pos DI tengah sebaran hoax oleh para buzerRp, ternyata animo masyarakat terhadap pencapresan Anies Baswedan begitu luar biasa. Karenanya tidak terbayangkan lagi bahwa Anies hanyalah mantan Gubernur DKI Jakarta. Yang memang ibukota negara. Tapi dibandingkan dengan luas kepulauan Nusantara, ianya hanyalah sebuah titik kecil saja. Sebuah noktah merah dalam peta wilayah Republik Indonesia. Tak pelak hal ini tentu menimbulkan pertanyaan: Mengapa Anies begitu digandrungi? Ada apa, sehingga begitu luasnya dukungan dari berbagai kalangan di seantero bumi Nusantara? Tidak hanya di Jakarta, atau pulau Jawa saja. Tapi bahkan menyebar dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya dari mereka yang menyaksikan perjalanan politik Anies. Minimal 10-20 tahun terakhir. Tapi bahkan juga dari mereka yang mungkin sama sekali belum pernah mendengar nama tokoh idola ini. Melihat kecenderungan itu, tak banyak yang dapat dikomentari. Kecuali, rakyat seantero Nusantara sangat mengharapkan adanya perubahan. Tidak hanya perubahan bagi perbaikan kehidupan mereka. Tapi juga perubahan secara menyeluruh. Pertama, dari tata kelola pemerintahan. Kedua, perubahan sosok yang mengendalikan kekuasaan. Sesuai arah kebijakan yang pernah dilakukan. Menurut kacamata rakyat banyak, tentu saja. Apakah kebijakan yang ada selama ini berpihak kepada mereka atau tidak? Dan dari semua harapan dan asa yang terkandung di hati rakyat banyak, tampaknya perubahan yang kedua itulah yang paling ditunggu-tunggu. Karena, selama tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, rakyat merasakan kehidupan yang semakin sulit. Sebagai akibat dari kebijakan yang centang prenang. Sekali lagi, di mata rakyat banyak, tentu saja. Meskipun pemerintah selalu mengatakan telah berusaha keras untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Di tengah suasana yang ada sekarang ini, ternyata sejumlah nama telah ditampilkan sebagai para calon presiden yang akan datang. Paling tidak masa 5 tahun pasca 2024. Spanduk mereka yang ingin namanya dikenal masyarakat luas – dan tentu saja berharap sebagai yang terbanyak akan dicoblos rakyat pada Pemilu 2024 nanti – telah tersebar di mana-mana. Di pojok-pojok jalan di pusat kota. Bahkan sampai ke jalan-jalan di daerah pelosok yang jauh. Dengan senyuman sumringah terbaiknya. Berikut janji-janji bila terpilih nanti. Yang semuanya berjanji akan mengangkat harkat dan martabat rakyat banyak. Seperti yang pernah dilontarkan Jokowi menjelang pemilu 2014 dan 2019. Satu hal yang paling penting diingat, tentu saja, bahwa rakyat tidak ingin tertipu lagi. Baik oleh janji-janji manis yang hanya manis di bibir saja, tapi juga yang terlalu pahit dalam kenyataan. Begitu juga oleh sosok yang selalu ditampilkan. Yang begitu terkesan sederhana. Sangat merakyat. Sampai menjadi satu-satunya calon presiden di muka bumi yang berani masuk gorong-gorong. Sebagai gambaran akan siap bermandikan lumpur dan kotoran demi kesejahteraaan rakyat. Yang pada kenyataannya, sangat jauh panggang dari api. Semua itu telah terpatri dalam benak rakyat selama 7 tahun terakhir ini. Dengan kenyataan, hampir semua janji tidak ditepati. Termasuk janji akan mensejahterakan kehidupan rakyat. Dengan membuat ekonomi meroket. Tidak akan menambah hutang. Tidak akan bagi-bagi kekuasaan. Dan, akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan. Dan sejumlah janji manis yang lain. Yang terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu. Hanya Anies Baswedan Perasaan kecewa yang begitu rupa dan semakin meningkatnya ketidak-percayaan publik terhadap penguasa, membuat rakyat mengharapkan sesuatu yang lain. Tepatnya, rakyat rindu perubahan. Agar penguasa nanti berpihak kepada mereka. Tidak ingin mendengar pada saatnya nanti ada yang bilang: Penguasa lebih peduli kepentingan oligarki dari pada kepentingan rakyat yang telah menjatuhkan pilihan untuknya dalam dua kali pemilu terdahulu. Dan, di antara sejumlah nama yang sudah beredar sebagai Capres Republik Indonesia ke depan, ternyata hanya Anies Baswedan yang memperlihatkan kecenderungan yang mungkin akan memenuhi harapan mereka. Hal ini tidak didasarkan subyektifitas kepada sosok maupun kepribadian Anies semata-semata. Yang tak perlu ditampilkan kesederhanaannya dari dandanan yang mirip rakyat jelata. Apalagi untuk ikut-ikutan masuk gorong-gorong segala. Tapi lebih-lebih pada figur yang siap bekerja keras untuk kemajuan seluruh anak bangsa. Tak peduli apa pun suku, agama, ras maupun etnisitasnya. Yang mungkin lebih mampu membebaskan diri dari pengaruh oligarki. Baik oligarki politik maupun ekonomi. Seperti yang telah diperlihatkannya ketika lima tahun memimpin ibukota Jakarta. Dan yang paling penting, dialah satu-satunya calon yang diharapkan akan mampu merajut kembali tata kelola pemerintahan, ke arah yang lebih baik. Yang terbebas dari pengaruh dan tekanan partai koalisi. Membangun kembali kepercayaan publik, dengan memperbaiki kondisi sosial ekonomi yang begitu terpuruk. Meningkatkan penegakan hukum. Kalau perlu dengan mengganti orang-orang yang tidak kompeten. Dan, mendorong dilakukannya perbaikan ketentuan undang-undang dasar, selepas amandemen undang-undang yang kebablasan pasca reformasi. Begitu juga, meluruskan tupoksi sejumlah lembaga – semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) – yang kesannya cenderung jadi alat penguasa. Lalu, the last but not least, menghilangkan keterbelahan anak bangsa. Yang sejauh ini terjadi karena kebijakan penguasa membayar para buzzer. Demi memperbaiki citra yang terpuruk dan menghadapi serangan lawan-lawan politik. Di balik alasan mengapa orang merindukan sosok pemimpin seperti Anies tidak lain karena prestasi yang telah ditorehkannya selama lima tahun memimpin ibukota Jakarta. Terutama karena Anies telah memenuhi hampir seluruh janji kampanyenya. Hal ini antara lain dapat dilihat dari paparan Sosiolog Musni Umar. Yang menilai Anies Baswedan sukses membangun Ibu Kota dalam 5 tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Musni dalam tulisannya berjudul \'Refleksi 5 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan: Sukses Bangun Jakarta Tanpa Penggusuran, Barnis For Anies 2024\'. “Dalam refleksi 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan memimpin Jakarta, kita bisa lihat berbagai kemajuan yang diwujudkan,” tulis Musni, seperti dikutip Sabtu (15/10/2022). Menurutnya, kesuksesan Anies membangun Jakarta bisa dilihat dari berbagai macam bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, pembangunan infrastruktur, hingga revitalisasi sejumlah kawasan dan lainnya. Secara lebih rinci Musni menyebut, keberhasilan Anies merealisasikan program melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari praktik pelecehan, kekerasan dan diskriminasi, serta praktik perdagangan orang dengan mengaktifkan 267 Rumah Aman. Mewujudkan pembukaan 200.000 lapangan kerja dengan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga. Dalam upaya menghasilkan 200.000 pewirausaha baru selama 5 tahun. Anies juga membangun sistem transportasi umum terpadu. Dalam bentuk interkoneksi antar moda dan perbaikan model manajemen layanan transportasi massal. Begitu juga membangun kembali Kota Tua yang diubah namanya menjadi kawasan Batavia. Membangun 377 taman kota, termasuk Tebet Eco Park dan Taman Literasi Christina Martha Tiahahu Blok M yang sangat disukai warga Jakarta. Dan, di antara legacy Anies yang paling fenomenal, kata sosiolog kondang itu, ialah pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS) dan Sirkuit Taman Impian Jaya Ancol, yang sukses luar biasa menyelenggarakan balap mobil Formula E. Sekarang, meski para buzzerRp tak henti-henti melecehkan kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu, namun mata hati dan mata kepala rakyat dapat melihat dengan terang benderang. Bukti nyata sukses kepemimpinan Anies di Jakarta. Yang mandiri dan terbebas dari pengaruh maupun tekanan pihak mana pun. Bahkan, Mendagri Tito Karnavian – yang di mata publik sangat Jokowi sentris dalam artian berseberangan dengan Anies – mengakui kesuksesan cucu pahlawan nasional AR Baswedan itu. Ketika bicara di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (17/10/2022), Tito mengatakan, permasalahan di Jakarta sangat kompleks. Tapi Anies dapat menyelesaikannya dengan husnul khatimah. (*)
Ayahnya Ditahan, Putri Alvin Lim: Papi Ditahan Karena Banyak Bela Masyarakat
Jakarta, FNN – Pengacara vokal Alvin Lim dijemput paksa jaksa saat berada di Bareskrim dan langsung ditahan di Rutan Salemba, Selasa (18/10/2022) malam. Ini terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam banding kasus dugaan pemalsuan dokumen. Kuasa hukum Alvin Lim dari LQ Indonesia Lawfirm, Saddan Sitorus memprotes penahanan kliennya. Sebab menurutnya hingga tadi malam, pihaknya belum menerima salinan putusan banding tersebut. Saddan justru mengetahui surat putusan dari pihak Rutan Salemba. \"Kami mempertanyakan proses penahanan kejaksaan, karena sampai sekarang kami belum mendapatkan apa yang dimaksud dalam putusan tersebut,\" ujar Saddan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022) malam. \"Tetapi kami tadi sudah membaca pihak lapas, ada di poin 6, bahwa terdakwa harus ditahan,\" imbuhnya. Saddan mengaku aneh dengan bunyi dari putusan tersebut. Sebab sepengetahuannya, putusan Pengadilan Tinggi DKI hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana tak disebutkan adanya perintah penahanan. \"Tapi dalam hal ini ada penambahan frasa (penahanan Alvin Lim),\" ucapnya. Saddan pun mempertanyakan urgensi penahanan Alvin. Ini mengingat, Alvin bukanlah seorang mafia, penjahat besar apalagi teroris. Justru kontribusi Alvin dalam mereformasi dunia penegakan hukum, menurutnya sangat signifikan. \"Alvin Lim ini bukan teroris yang harus dilakukan dengan sangat-sangat menarik perhatian. Kita ketahui Alvin Lim adalah lawyer yang vokal dalam beberapa hal mengkritisi tatanan pemerintahan, tatanan hukum yang sekarang memang harus diperbaiki. Jadi sebenarnya negara sangat beruntung memiliki Alvin Lim, karena Alvin Lim memberikan nuansa baru dalam penegakan hukum yang ada,\" tuturnya. Sementara, putri Alvin Lim, Kate Victoria Lim, bersedih atas penahanan sang ayah. Walau demikian, remaja 13 tahun itu ikut mengkritisi proses hukum terhadap ayahnya. \"Bapak aku sekarang dipenjara karena cinta klien-kliennya. Dia divonis maksimal 4.5 tahun, sementara pelaku utamanya di kasus ini cuma 2,5 tahun. Masuk akal nggak?\" ujar Kate. Menurut dia, sikap dan tindakan sang ayah selama ini hanya ingin membela masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan, termasuk para korban investasi bodong. Namun karena dalam upaya tersebut menyinggung banyak pihak yang terlibat atau harus bertanggung jawab, kata dia Alvin harus menanggung risiko yang ia alami saat ini. \"Memangnya papi aku siapa? Papi aku cuma mau ngebela korban-korban masyarakat investasi bodong. Papi aku cuma mau menegakkan keadilan. Tapi sekarang papi aku yang malah dipenjara. Sementara penjahatnya bebas berkeliaran di sana,\" tutur Kate. \"Papi aku ngebela masyarakat sampai bikin video-video. Karena dia tahu no viral no justice,\" sambungnya. Kate pun meminta perhatian dan bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkopolhukam Mahfud MD terkait persoalan ini. \"Papi saya dipenjara karena dia banyak membela masyarakat di luar sana. Dan kalau saya harus dipenjara, saya rela. Karena saya mau membela papi saya. Bapak saya di sini hanya korban, masa korban dipenjara? Penjahatnya di luar sana tepuk tangan,\" papar Kate. \"Mohon maaf kalau ada salah kata atau apa pun. Karena saya di sini hanya ingin membela papi saya,\" pungkas Kate. (mth/*)
Rocky Gerung: Membangun IKN Baru Itu Sama dengan Fir'aun Bangun Piramida
PRESIDEN Joko Widodo dalam acara jajak pasar atau market sounding untuk menawarkan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada investor. Kepada para pengusaha dalam negeri, Jokowi meyakinkan, peluang investasi di ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu terbuka lebar. “Investasi terbuka lebar, mau di mana? Di sebelah mana? Di kawasan inti, ya harganya beda. (Di sini juga) ada financial center, healthcare center, education center, silakan,\" katanya di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa malam, 18 Oktober 2022. Pemerintah mengejar pembangunan megaproyek agar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur segera terealisasi. Sesuai rencananya, pemerintah membutuhkan dana Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota sampai tahap terakhir pada 2045 mendatang. Menurut Jokowi, tak seluruh ongkos pembangunan itu didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dari Rp 466 triliun, hanya Rp 89,4 triliun di antaranya yang akan dibiayai dengan APBN. Sedangkan sisanya, Rp 235,4 triliun, akan dipenuhi dari investor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Kemudian Rp 123,2 triliun lainnya dari dukungan BUMN dan BUMD. Tak hanya itu. Pemerintah juga menawarkan Tax Holiday 30 Tahun dan juga HGB 160 Tahun. “Itu kelihatannya Pak Jokowi panik karena itu satu-satunya jejak yang ingin dia tinggalkan, IKN,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung ketika berdialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (19/10/2022). Berikut petikan dialog lengkap Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, seger nih Bung Rocky, habis liburan di Bali ya? Ya, saya kasih kuliah di Universitas Udayana, Denpasar, ramai sekali, dan orang bertanya semua hal soal masa depan Anies Baswedan, soal milenial mau ngapain di 2024, soal investor yang nggak masuk ke IKN, macam-macam, soal pembangunan LPG di pinggir laut Benoa segala macam, soal lingkungan, soal politik. Jadi, mahasiswa pulih lagi sebetulnya, akal sehatnya. Demikian juga dosen-dosen. Saya ketemu banyak dosen Universitas Udayana yang menganggap bahwa momentum ini adalah momentum yang mengerikan. Kira-kira begitu. Mereka bilang, kalau Pak Jokowi bilang itu ada langit gelap, apalagi Bali, itu mengerikan. Jadi, begitu cara mereka melihat. Juga mereka melihat G20 di Bali nanti itu mau apa katanya. Buat apa sebetulnya? Apa itu cuma konsolidasi kapital global. Jadi, kritisi semua dari Udayana, bagus betul ketika saya kemarin kasih kuliah di situ. Walaupun sekarang ini ya memang lagi mau melihat ya, karena menjelang G20 saya baca tingkat hunian hotel di Bali sudah sampai 70%. Bagaimanapun ini juga seasen yang ditunggu-tunggu juga. Iya, dari segi itu ada soal, kan pasti yang pertama masuk di situ adalah CIA, segala macam intel pasti sudah masuk situ. Itu konsekuensinya kampus-kampus akan diliburkan. Kira-kira begitu. Jadi, akan ada pengendalian keamanan yang super ketat. Yes. Oke. Jadi kalau Anda mendeteksi mood publik itu, apa sekarang? Fear, anger, hopeless, atau apa? Fear. Dan, semacam frustrasi saja. Kan kalau kita bicara dengan kalangan akademis itu serius, artinya mereka merasakan. Ya kalau buzer ya tetap saja merasa ini bagus segala macam, walaupun perutnya sudah keroncongan. Tapi, kalau akademisi yang bicara itu terlihat bahwa mahasiswa itu betul-betul mengerti apa yang terjadi pada bangsa ini. Dan, aspek-aspek lingkungan kan di Bali, soal pariwisata dan lingkungan, itu betul-betul itu hidup mati wilayah itu. Keadaan itu yang saya kira perlu untuk kita perhatikan, gejala-gejala awal dari krisis ekonomi itu pasti justru terbaca di pusat-pusat pariwisata, karena nggak ada orang yang bisa masuk di situ atau ingin investasi di wilayah-wilayah yang kelihatannya tidak lokatif dalam satu ya sebut saja satu dua semester ke depan. Oke, kita bicara kemarin Presiden Jokowi dalam sebuah forum untuk promosi IKN kelihatannya kalau saya lihat ini betul-betul diobral habis IKN ini, karena Pak Jokowi ini ngomong bahwa sudah banyak yang akan masuk investasi, rumah sakit dan sebagainya, terus IKEA bahkan masuk disebut Pak Jokowi. Tapi yang juga menarik Pak Jokowi, ternyata ini saya baca rupanya diobral habis ini. Ada tax holiday sampai 30% bagi investor yang akan masuk ke sana. Kemudian juga tax reduction-nya sampai 350%. Sebelumnya kan menteri ATR menawarkan sampai HGB itu selama 160 tahun. Ini kan dahsyat Bung Rocky. Itu kelihatannya Pak Jokowi panik karena itu satu-satunya jejak yang ingin dia tinggalkan IKN, IKN, IKN. Jadi et all cost akan dilelang, barang basi yang mau dilelang itu. Kan sebetulnya orang sudah hitung tuh nggak bakal ada investor yang masuk dan akhirnya dibuka segala macam, dijual, dan makin lama tekanan pada lingkungan makin besar karena dijual murah, yang akhirnya amdalnya nggak diperlukan lagi karena siapa saja boleh masuk di situ. Juga Bambang Soesatyo bilang dia mau bikin sirkuit di situ. Artinya, akan banyak karbondioksida yang dibuang di situ, di paru-paru dunia tuh. Jadi, memang dari awal perencanaan, tidak menghitung jejak ekologi yang bakal punah di situ. Yang ada jejak ekonomi. Dan, orang merasa bahwa ya Presiden Jokowi akhirnya terbuai oleh ambisi untuk meninggalkan monumen besar di IKN. Padahal, orang nggak peduli lagi dengan itu, orang peduli dengan masa depan lingkungan, orang peduli dengan startup yang sebetulnya jadi bagian kepentingan bisnis masa depan yang juga anjlok di dunia itu. Kan startup semuanya habis sebetulnya itu. Nggak ada lagi orang bermain startup yang dibanggakan oleh Pak Jokowi dulu sebagai Unicorn, macam-macam itu. Jadi dunia lagi mengalami konsolidasi karena dua soal, krisis energi dan potensi perang dunia tuh. Sementara, Pak Jokowi mempromosikan, bahkan hampir gratis IKN untuk mengundang investor. Investor nggak bakal ke situ karena mereka punya cara berpikir bahwa dunia sedang berubah, ngapain masuk ke Indonesia yang itu- itu juga hasilnya nanti itu. Jadi, bujukan-bujukan bisnis itu enggak akan berpengaruh pada kehidupan ke depan. Dan, para investor dunia justru lagi kabur dari Indonesia. Oke, saya tadi sebut HGU, tapi maksudnya HGB. Saya tidak tahu apakah ini keterbatasan wawasan atau memang karena sekadar ambisi itu, melihat bahwa dunia sedang berubah. Sebenarnya dunia sedang bergerak ke arah kutub yang berbeda, sementara kita bergerak ke kutub yang lain dan terus-menerus itu dipromosikan dengan obral-obralan. Ya, itu yang disebut dalam keadaan kacau atau ketidakpastian, lakukan hal terbalik. Padahal, yang terbalik itu justru yang menjerumuskan kita hari ini. Jadi, mengundang kembali investor dalam keadaan dollar dipanggil pulang oleh Joe Biden karena inflasi di Amerika masih tinggi. Jadi, nggak masuk akal konsolidasi Amerika sebagai penyumbang terbesar gerak ekonomi itu masih ingin memulihkan dirinya sendiri, yang itu artinya semua orang yang punya uang itu mending balik ke Amerika dolarnya daripada masuk ke Indonesia yang kepastian politiknya juga enggak bisa dijamin. Kan orang berhitung, Anies jadi presiden enggak nih kalau 2024? Apakah Anies akan jamin bahwa 160 tahun itu akan berhasil membuat 30% tax dan segala macam insentif itu bisa sustainable. Kan tetap soalnya adalah keyakinan para investor tentang masa depan politik Indonesia. Rasa aman itu yang nggak bisa diberikan oleh pemerintah hari ini. Pemerintah hari ini masih akan ngotot, gampang investor masuk saja karena nanti Anies atau siapapun Ganjar Pranowo, itu akan teruskan proyek Jokowi. Oh, iya. Itu di dalam upaya janji kampanye begitu, tapi di ujungnya orang pasti akan tuntut Anies atau siapapun jadi presiden, dia mesti bikin kontra konsep dengan Pak Jokowi. Jadi banyak juga yang pasti akan dibatalkan oleh presiden berikutnya. Kan enggak bisa presiden sekarang mengikat kepentingan presiden berikutnya. Itu yang harusnya dilihat sebagai faktor yang akan menghambat investor karena investor selalu ingin ada kepastian politik. Ya. Oke. Jadi meskipun diobral murah seperti itu, Anda enggak yakin bahwa ini akan berhasil pembangunan ini. Kan sesuatu diobral murah itu karena nggak bermutu sebetulnya. Jadi, kalau semakin diobral murah, orang anggap ya kalau begitu tunggu saja sampai obralnya betul-betul sampai 99%. Jadi, investor juga mempermainkan kita kan. Mereka tahu kita butuh, bunganya bakal ditinggikan, atau Indonesia jual murah dengan segala macam fasilitas pajak yang dipermudah. Dan, itu sebetulnya. Itu bertentangan dengan konstitusi karena konstitusi bilang sumber daya alam kita itu dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan diobral dengan cara murah untuk membiayai ambisi Presiden Jokowi. Selalu itu poinnya. Dan, saya selalu ingin terangkan bahwa saya beroposisi pada Pak Jokowi sebagai presiden, bukan pada menteri-menterinya. Menteri-menterinya kan disuruh saja itu. Banyak menteri juga yang terpaksa bermain oportunisme karena sudah mau habis masa jabatannya. Jadi, sekali lagi, publik mesti diajarkan bahwa masa depan republik kita itu tergantung pada perubahan politik di 2024. Apalagi kalau 2024 nggak terjadi itu, terjadi percepatan perubahan karena tekanan publik dan tekanan sosial ekonomi. Nah, investor pasti sudah tahulah gelagat permainan politik di Indonesia yang masih peras memeras. Dan, kelihatannya kalau saya baca ini, ada dua jurus yang dimainkan Pak Jokowi dalam mengobral IKN. Pertama, ngobrol IKN; kedua, dia mulai semacam menagih atau dalam tanda petik menekan sebenarnya. Dia sekarang misalnya kelompok Ciputra yang ditanya, kapan ini komitmennya masuk. Ini yang baru muncul Ciputra, tapi saya kira pasti banyak kelompok bisnis lain yang juga ditekan untuk segera masuk ke sana. Ketiga, memberikan janji-janji manis bahwa ada 9 rumah sakit itu sudah masuk, IKEA juga akan masuk. Saya membayangkan, kan biasanya produk-produk semacam ini sesuai dengan demand-nya. Kalau tidak ada masyarakat, yang masuk rumah sakit siapa. Rumah sakit itu siapa pasiennya? Terus produk-produk IKEA (perabot rumah tangga) kalau tidak ada yang membeli bagaimana? Siapa juga yang membeli di sana? Oh, itu urutan-urutan berpikirnya juga ngaco Pak Jokowi. Kan dulu Pak Jokowi janjikan bahwa itu pertama yang akan dipindahkan adalah ASN. Berapa? Lima ribu atau sepuluh ribu. Itu yang nggak ada kepastian. ASN merasa, sudahlah mending gua pensiun daripada pindah ke tempat yang modelnya nggak bisa dia bayangkan, jauh dari mana-mana segala macam. Jadi kalau itu enggak dipastikan, siapa yang membangun rumah sakit? Masa rumah sakit buat korban-korban galian beton IKN. Itu cacing masuk rumah sakit, burung yang kehabisan oksigen juga masuk rumah sakit gara-gara ambisi Pak Jokowi. Apa begitu yang dikonsepkan ya. Ciputra juga mau ngapain di situ, bikin bangunan untuk kemudian jadi hutan kembali kan. Jadi, memang prospek yang tidak dituntun dengan akal sehat, dengan variabel soal environment, soal potensi gangguan keamanan di situ, soal tekanan dunia internasional supaya Indonesia tetap mempertahankan paru-paru dunia, jadi semua itu nggak dihitung karena Presiden Jokowi putuskan pembangunan itu secara politik, tanpa mendahulukan AMDAL. Kan itu konyolnya. Dari, dulu kita sudah bilang tuh, AMDAL dulu baru keputusan politik. Ini sudah keputusan politik, baru AMDAL. Saya dapat undangan banyak juga dari kampus di Kalimantan untuk mulai mempersoalkan AMDAL, kendati mereka dapat proyek untuk membenarkan. Tapi, kira-kira para dosen dan rektor di Kalimantan berubah pikirannya, melihat bahwa dunia ogah-ogahan sebetulnya untuk mendukung piramida dari Pak Jokowi. Ini kan kayak orang membangun piramida itu, korbannya banyak betul. Membangun Ibu Kota Negara itu kayak Firaun bangun Piramida. Supaya diingat, memang diingat. Tetapi, korban-korban pembangunan itu tuh berserakan di pondasi piramida. Itu yang mestinya kita ingatkan kepada Pak Jokowi supaya bijak. Batalkan saja, kan gampang tuh. Cuma membatalkan, lalu bilang nanti dipertimbangkan oleh presiden berikutnya. Ini beliau sendiri, Pak Jokowi, nggak kena beban. Beban oleh ambisinya sendiri. Sementara beban yang sedang dia hadapi ada beban soal ijazah yang juga akan panjang ceritanya. Walaupun soal ijazah nggak penting buat saya karena apa sih kertas itu. Tapi ini soal kejujuran, dan itu yang akan dibongkar publik terus. Kira-kira itu. Jadi kita berharap Pak Jokowi lakukan kontemplasi untuk semua hal, mumpung masih ada 3 semester sebelum 2024. Sebenarnya, dari sini saja kita sudah mulai bisa membayangkan apa yang terjadi dengan Pak Jokowi menyatakan ada investor yang mau masuk, kemudian diobral, kemudian juga nagih mereka-mereka para pengembang untuk segera masuk, itu sudah bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan IKN tanpa kita menyatakan gagal atau tidak. Iya, kalau itu di daftar lemarinya Menteri Bahlil, itu MoU kan ada tiga lemari besar. MoU, janji kesepakatan, itu akhirnya dibatalkan oleh keadaan ekonomi dunia dan kalkulasi para investor tentang masa depan politik Indonesia. Jadi bagian ini yang aneh, mana ada investor yang melihat kekacauan lalu dia datang untuk ambil untung. Dia berpikir, bisa kejebak di situ tuh gua, enggak balik modal gua. Itu soalnya. Dan sebenarnya, situasi dunia itu seperti situasi ekonomi rumah tangga kita secara umum gitu, rumah tangga orang-orang Indonesia, ketika ekonomi sedang memburuk maka ya mereka akan lakukan adalah tentu saja memperkuat daya tahan domestik dulu, walaupun ditawarin obral murah dan sebagainya. Tapi kita menganggap bahwa itu barang enggak penting buat kita, untuk apa. Dan situasi sekarang kan gitu, orang sekarang kann gitu. Hati-hati, beli yang hanya kebutuhan saja dan cash money itu jauh lebih aman ketimbang diinvestasikan. Ya, itu prinsip pertama dalam dalam ekonomi, yaitu kehidupan rumah tangga dulu, aturan rumah tangga yang mesti mereka diselamatkan. Tetapi juga mereka lihat ya rumah tangga Pak Jokowi juga lagi berantakan, rumah tangga negara ya. Ya, mengambil keuntungan dari rumah tangga Republik Indonesia yang lagi berantakan ngapain? Jadi dia pasti ngurus rumah sendiri. Jadi poin itu selalu dengan mudah kita tadi ilustrasikan semacam itu. Jadi, orang bisa ngertilah. Ini dunia gonjangganjing, ketidakpastian di Eropa, China, ketidakpastian hubungan Jepang dengan anggaran dia yang diusulkan untuk meningkat, inflasi di Amerika yang belum bisa terkendali, segala macam, suku bunga Federal Research dinaikkan, impact-nya ke Indonesia itu justru tekanan. Jadi, semua soal itu enggak bisa sekadar dijanjikan 160 tahun, 30 tax holiday, itu enggak ada itu. Itu bagi investor dia cuma lihat, ini saham-saham yang tadinya blue chip lagi rontok gitu. Saham-saham startup lagi rontok, enggak ada yang mau invest di situ. Sementara Pak Jokowi sudah lupa tuh bahwa dia menginginkan startup itu bergerak untuk mendukung ekonomi itu enggak jalan. Jadi, semua kekacauan variabel dunia itu enggak dipedulikan oleh Pak Jokowi karena dia tetap anggap IKN itu adalah legasi dia, pameran terakhir beliau yang pasti akan jadi puing-puing nanti. Kalau dalam dua semester ini nggak ada tanda-tanda dibangun ya sudah makin lama investor makin oke, selamat tinggal janji-janji Presiden Jokowi. (ida/sws)
Reformasi Total Polri Harus Segera Dilakukan
Jakarta, FNN – KOPI Party Movement kembali mengadakan diskusi yang bertema, “Habis Sambo dan Tragedi Kemanusian Kanjuruhan Terbitlah Teddy, Quo Vadis Reformasi Total Polri?” di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2022). Menghadirkan enam tokoh nasional sebagai pembicara utama, Komjen (Purn) Susno Duadji (Mantan Kabareskrim Polri), Dr. Margarito Kamis (Pakar Hukum Tata Negara), Kamaruddin Simanjuntak (Praktisi Hukum), Laksamana Madya (Purn) Soleman B. Ponto (Mantan Kepala BAIS TNI), Dr. Sidra Tahta (Pengamat Sosial dan Kepolisian), dan Haris Azhar (Direktur Eksekutif LOKATARU). Diskusi dibuka oleh Gigih Guntoro yang memberikan kata pengantar dan sekaligus pemantik. Selanjutnya acara dibawakan oleh Haris Rusly Moti sebagai moderator. Dalam diskusi Kolaborasi Peduli Indonesia (KOPI) Party Movement tersebut, hampir seluruhnya berpendapat bahwa masalah kepolisian adalah sistem. Pertama, sistem kepolisian di bawah presiden memberikan peluang menyalah-gunakan kewenangan. Dan satu solusi untuk mengatasi hal itu adalah dengan menempatkan Polri berada di bawah satu kementerian. Agar tidak lagi memberikan multifungsi Polri. Kedua, soal struktur belum ada perubahan. Performa polisi sampai saat ini masih sebagaimana Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketiga, soal kultur, hedonisme, kesombongan sebagai suatu akibat. Solusinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) agar membuat kajian untuk membenahi Polri, serta menempatkan Polri di bawah satu kementerian. Soleman Ponto menyatakan bahwa disiplin Polri masih sama dengan militer. Sehingga, perilaku polisi bukan pelayanan melainkan fungsi militer. “Polri tidak berubah, kata orang Aceh serupa lah tuh. Polri tetap menjadi pegawai negeri, bukan pegawai negeri sipil. Polisi sekarang bukan polisi Indonesia, tetap polisi militer,\" terang Soleman. Bahkan, Soleman memberikan pendapat satu kerusakan sistem dalam Polri berupa perbandingan bagaimana militer menentukan seorang Panglima butuh waktu enam bulan sebelum pengangkatan, berbeda dengan kasus Teddy Minahasa yang baru diangkat tetapi sudah ditangkap karena narkoba. \"Ada data dan informasi yang tidak sampai kepada Kapolri. Ada kesengajaan atau tidak ada sistem dalam polisi ini. Ini situasi yang membuktikan. Jadi, apa? Tiba hari tiba akal,\" ucap Soleman. Soleman menekankan bahwa polisi harus mengerti perasaan semua orang dan juga sesuai dengan budaya Indonesia yang beragam. Di sisi lain, Kamaruddin juga menyoroti pola rekrutmen, pola mental, dan pemberian gaji serta jabatan di Polri. \"Pola mental kepolisian sangat buruk, kalau tidak diberi uang dia tidak bekerja. Mentalnya mental uang,\" tukas Kamaruddin. \"Itu mental kepolisian kita karena berpihak pada mafia. Rebut kepolisian dari tangan mafia. Rebut pemerintah dari mafia,\" tegas Kamaruddin. Hal tersebut pun dipertegas oleh Haris Azhar yang menyatakan bahwa ada polisi dan pejabat yang memiliki jabatan dan wewenang yang tinggi, bukan hanya soal pengamanan tambang atau perkebunan sawit, tetapi juga memiliki saham di dalamnya. Dan dia pun menyarankan untuk dapat mengubah Polri dengan mengungkap kasus-kasus besar. \"Yang harus dilakukan Mabes Polri dan pimpinan adalah mengungkap kasus-kasus yang melibatkan pejabat-pejabat Polri atau anggota-anggota Polri. Itu yang harus dilakukan oleh Mabes {Polri. Ga usah ngurusin kasus-kasus yang cetek-cetek,\" ucap Haris, tegas. Adapun rekomendasi fundamental yang disarankan oleh Margarito Kamis dalam mereformasi Polri adalah dengan menempatkan Polri di bawah satu kementerian dan mengubah Undang-undang Kepolisan. Serta pengaturan ulang soal koordinasi dan pengawasan bagi kepolisian. Dan bila perlu dibuat badan yang independen untuk itu. \"Tanpa itu semua, jangan bermimpi ada perubahan,\" tegas Margarito. Dan persoalan kurangnya pengawasan tersebut juga dibenarkan oleh Susno Duadji sebagai mantan Kabareskrim. \"Pengawasan kurang, atau boleh tidak ada pengawasan eksternal. KPK yang personilnya tidak sampai 5000 saja ada tim pengawas, komisi Nasional. Hakim, ada komisi yudisial,\" ucap Susno. Susno Duadji juga menambahkan bahwa masyarakatlah yang mendesain Polri. Dan untuk dapat mengubah Undang-undang Kepolisan, perlunya dukungan politik dari DPR dan juga keseriusan Presiden. Dan sebagai pembicara terakhir, Sidra Tahta menambahkan bahwa Polri seharusnya membangun kepercayaan, kemitraan, dan pelayanan terbaik. Dia mengatakan bahwa 80 persen fungsi kepolisian adalah pelayanan. Sidra mengatakan bahwa perubahan Polri butuh dorongan dari masyarakat. Hal itu karena polisi yang dibuat pada Belanda untuk menjaga Belanda. Dan juga sistem kepolisian yang digunakan adalah sistem Eropa Kontinental. Dan satu masalah yang krusial lainnya yang dikatakan Sidra adalah masyarakat tidak mengerti cara berkomunikasi dan mengawasi kepolisian. Masalah yang sulit adalah kita menggunakan sistem kepolisian Eropa kontinental. Belanda membuat polisi di Indonesia mejadi kepolisian yang menjaga Belanda. Pertama, bahwa Polri ini perlu melanjutkan reformasi total. Polri belum bisa menempatkan diri secara profesional, akuntabel. Dan, kewenangan Polri yang luas harus segera dibatasi agar tidak terjadi kesewenangan. (Rac)
Ketua DPD RI Ungkap Kunci Utama Bangkitkan Perekonomian Indonesia saat Beri Kuliah Umum di Unitomo
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan kunci utama membangkitkan perekonomian nasional adalah kembali kepada sistem ekonomi Pancasila. Menurut LaNyalla, sebelum konstitusi diubah tahun 1999 hingga 2002, konsep sistem ekonomi Pancasila tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. \"Namun, bangsa ini sudah salah arah. Hanya demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan Tax Ratio, mekanisme ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Dibiarkan tersusun dengan sendirinya. Bukan lagi disusun atas usaha bersama,\" kata LaNyalla dalam Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Dokter Soetomo, Surabaya, Jatim, Selasa (18/10/2022). Begitu pula posisi negara yang sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam. Menurutnya, negara hanya berfungsi sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing. \"Padahal, negara dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP,\" ujarnya. Ditegaskan LaNyalla, konsep atau Mazhab pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pemasukan negara dari Pajak Rakyat atas Pendapatan Domestik Bruto di beberapa negara memang sukses diterapkan. Tetapi belum tentu dapat diterapkan untuk negara seperti Indonesia. LaNyalla mencontohkan Amerika Serikat. Puluhan perusahaan raksasa dunia semua berkantor pusat dan dimiliki oleh warga negara Amerika Serikat. Mereka semua tidak memindahkan kantor atau unit usahanya keluar dari Amerika Serikat. Sehingga miliaran US Dolar keuntungan mereka terdistribusi menjadi pemasukan Pajak bagi pemerintah Amerika Serikat. Begitu pula industri lainnya, seperti industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia. Belum industri-industri lain, termasuk farmasi dan obat-obatan serta senjata. \"Bagi Amerika, konsep pajak sebagai sumber pemasukan utama bisa dilakukan. Tetapi bagi negara seperti Indonesia tentu tidak. Dan memang konsep pertumbuhan ekonomi yang dikampanyekan oleh masyarakat Global, berbeda dengan konsep pemerataan ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa kita,\" paparnya. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, konsep dan sistem ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa dalam Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Naskah Asli yang sudah dihapus total, harus kembali diterapkan. \"Kunci agar Indonesia maju dalam ekonomi adalah negara harus kembali berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,\" ungkap dia. Kemudian tiga pilar ekonomi Indonesia yaitu koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik swasta nasional maupun asing melakukan proses usaha bersama secara sinergis. Tentu dengan posisi pembagian yang tegas, antara wilayah public goods dan wilayah commercial goods, serta irisan di antara keduanya. \"Makanya saya menawarkan gagasan untuk kita mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa. Kita harus kembali kepada Pancasila. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum agar kita tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Karena kita harus selalu belajar dari sejarah,\" tuturnya. Hadir Rektor Universitas Dr Soetomo, Dr Siti Marwiyah, SH. MH, Para Wakil Rektor, mantan Anggota DPR RI, Dr Achmad Rubaie, SH. MH, Para Dekan dan mahasiswa Unitomo. (mth/*)
Political Genosida dan Perlawanan Partai Politik
Kami menggunakan istilah political genocide, karena begitu banyak institusi partai politik yang diberangus. Hampir 50 persen dari jumlah partai politik yang mendaftarkan diri diberangus. Oleh: Dr. Ahmad Yani, SH, MH, Advokat Senior, Mantan Anggota DPR RI, Ketua Umum Partai Masyumi “KALAU partai-partai politik dikubur, yang berdiri di atas nisan kuburan itu diktator” (M. Natsir, Ketua Umum Partai Masyumi 1949-1959). Kita semua berharap pemilu yang Langsung, Bebas, Umum, Rahasia, Jujur, dan Adil. Kita ingin pemilu terselenggara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tentu itu harapan kita semua sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama sekali sebagai negara hukum dan negara ber-kedaulatan rakyat. Pemilu yang demokratis dan konstitusional adalah pemilu yang bersandar pada azas dan tujuan dari pemilu itu sendiri. Dimulai dengan cara-cara yang benar dan adil sesuai hukum yang berlaku. Dengan pemilu itu, setiap warga negara diberi kesempatan untuk berkompetisi memperebutkan suara rakyat, baik dalam pemilu legislatif, senator maupun presiden dan wakil presiden. Itulah hakikat dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap warga negara bersama kedudukannya dalam hukum pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecuali nya”. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu institusi yang diamanatkan UUD 1945 sebagai penyelenggara pemilu sesuai amanat UU itu, seyogyanya memiliki sikap demokratis dan konstitusional, serta menyiapkan segala kebutuhan untuk terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil serta konstitusional. Namun, patut disayangkan, lembaga negara (KPU) yang disebut sebagai pelaksana demokrasi justru tidak memahami hakikat dasar demokrasi Pancasila yang telah menjadi bagian dari nilai luhur bangsa Indonesia. Bagaimana mungkin kebebasan konstitusional warga negara yang telah mengikuti prosedur untuk mendirikan suatu partai politik diberangus begitu saja tanpa menggunakan instrumen hukum yang berlaku. Terlihat jelas ketika KPU, mengeliminasi 16 partai politik secara sewenang-wenang, dan tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi atau tahap selanjutnya dengan sebuah surat, bukan surat keputusan. Tentu saja ini mengherankan bagi siapa saja yang belajar hukum Administrasi. Sesungguhnya kebebasan mendirikan partai politik tidaklah mudah. Perlu biaya dan tenaga yang maksimal untuk memperoleh syarat-syarat menjadi partai politik itu. Tidak mudah seperti semudah KPU menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat dan diputuskan tanpa proses verifikasi administrasi. Lalu dengan alasan apa KPU menyatakan bahwa partai politik yang mendaftar secara resmi dan diserimonialkan sebagai peserta pemilu itu dinyatakan tidak lolos, padahal baru mendaftarkan diri? Pada 1-14 Agustus 2022 adalah saat proses pendaftaran partai politik peserta pemilu. Namun setelah selesai mendaftar tiba-tiba KPU menyatakan 16 partai politik tidak lolos tahap pendaftaran. Darimana KPU ini bisa menilai dokumen persyaratan parpol padahal belum melakukan verifikasi administrasi. Semua ini tidak lain adalah sebuah tindakan politik pemberangusan atau yang kami sebut sebagai Political Genocide. Dengan otoritas tanpa dasar hukum, 16 partai itu dinyatakan tidak lengkap syarat dan Dukumen sehingga tidak bisa ikut tahap selanjutnya yang pada akhirnya digagalkan menjadi peserta pemilu. Tidak diterbitkan berita acara dan surat keputusan seperti biasanya tindakan administrasi kelembagaan. Hanya pemberitahuan atau Surat Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu, tidak ditandatangani oleh Ketua dan Komisioner KPU. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf d UU 7/2017: “Ketua KPU mempunyai tugas: d. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU”. Ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf d, tidak dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari, melainkan oleh pegawai KPU, bukan juga Anggota KPU. Tetapi akibat hukum dari tindakan itu membuat partai-partai politik yang dinyatakan tidak lengkap berkas, tidak bisa mengikuti tahap verifikasi. Sekali lagi saya katakan, ini politik genosida, di mana kebebasan setiap warga negara untuk membentuk partai politik dan melaksanakan ketentuan UU tentang Partai Politik “dihabisi” begitu kasar. Dasar Hukum Partai Politik Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi. Tanpa partai politik, maka demokrasi akan merosot menjadi tirani, dan mencegah partai politik untuk ikut pemilu tanpa alasan dan dasar hukum jelas tentu itu mewarisi sifat tirani itu sendiri. Keberadaan partai politik sebagai pilar demokrasi telah dijamin secara konstitusional melalui pasal 28 UUD 1945. Mendirikan partai politik adalah hak konstitusional setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberikan syarat untuk berdirinya Partai Politik. Syarat itulah yang juga menjadi syarat untuk mendaftar ke KPU. Yaitu, 100 persen tingkat provinsi, 75 persen tingkat kabupaten/kota, 50 persen tingkat kecamatan dan 1/1000 dari jumlah pemilih setiap kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat Pusat sampai daerah, 30 persen harus ada keterwakilan perempuan. Itulah syarat bagi partai politik untuk mendapatkan Surat Keputusan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Syarat tersebut telah terpenuhi sehingga partai-partai politik mendaftar ke KPU dengan asumsi bahwa KPU lah yang akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual untuk partai baru sehingga dengan verifikasi itu partai dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai partai peserta pemilu atau tidak. Sesuatu yang tidak mudah bagi para pendiri partai untuk mendapatkan Surat Keputusan badan Hukum dari Menkumham, karena harus melewati proses pemenuhan syarat itu. Tentu bagi teman-teman yang mendirikan partai politik mengerti bagaimana tenaga, waktu, biaya telah dikeluarkan, namun dengan semudah itu oleh KPU dinyatakan tidak lolos disaat pendaftaran. Kami bisa maklumi kalau keputusan lolos atau tidak itu, berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU. Namun, sebelum dilakukan verifikasi, langsung dinyatakan telah gugur, tanpa Surat Keputusan. Apakah ini yang dinamakan negara Hukum? Eksekusi Tanpa Keputusan Tindakan KPU sebagian besar tidak mengindahkan kaidah negara hukum. Dalam negara hukum semua harus bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ini tidak terpenuhi, sepanjang mengenai pendaftaran dan verifikasi partai politik. Bayangkan saja, KPU membuat sebuah norma yang mewajibkan semua partai politik menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol bukanlah instrumen pendaftaran partai politik, dan tidak diatur sama sekali dalam UU 7/2017. Darimana datangnya Sipol ini? Sipol itu dari Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022 diantaranya dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Artinya, Sipol ini dapat diartikan sebagai bentuk diskresioner dari KPU, dia tidak bisa dijadikan norma yang dapat mengikat calon Partai Partai Politik Peserta Pemilu, oleh karena KPU bukanlah pembentuk norma melainkan hanya pelaksanaan norma. Karenanya, keberadaan diskresioner tersebut (Sipol) tidak boleh melampaui kewenangan, dan tidak boleh juga memunculkan atau menciptakan keadaan hukum baru yang dalam sifatnya menghalangi hak Partai Politik atau menangguhkan hak Partai Politik sebagian atau seluruhnya sementara atau permanen, yang menimbulkan beban tambahan kepada Partai Politik. Yang lebih aneh lagi dan tidak bisa diterima nalar hukum yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 baru ditetapkan dan diundangkan pada 20 Juli 2022, itu artinya hanya 11 hari sebelum pendaftaran Parpol untuk mendaftar sebagai calon Partai Politik Peserta Pemilu (P4), akan tetapi KPU telah membuka Sipol dan memberikan Akun dan pasword Sipol kepada Parpol pada tanggal 24 Juni 2022. Sebelum Parpol resmi mendaftar di KPU. Tindakan KPU tersebut jelas sekali tanpa dasar hukum atau Abuse of Power. Dengan instrumen yang tidak memiliki dasar hukum itulah, KPU menyatakan 16 parpol dinyatakan tidak lolos tahap pendaftaran. Yang lebih aneh lagi, saat menyatakan tidak lolos, KPU tidak menuangkan dalam Berita Acara sebagai sebagaimana yang menjadi Standar Operasional Prossedur Pendaftaran Partai Politik. Bahwa setiap Partai yang dinyatakan tidak lengkap dokumen pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara. Hal itu dinyatakan juga dalam pernyataan ketua KPU pada tanggal 16 Agustus dan Surat Bawaslu kepada KPU nomor: 258/PM.00/K1/07/2022 tanggal 29 Juli 2022. Berita acara itu tidak pernah ada, tidak pernah diterbitkan dan partai politik dinyatakan gugur tanpa Surat Keputusan. Ini menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Upaya Hukum Kami sebagian besar partai politik yang tak lolos pemilu melayangkan gugatan ke Bawaslu RI untuk melakukan sidang Adjudikasi sengketa Proses. Namun, Bawaslu menyatakan gugatan kami tidak dapat diterima karena tidak memiliki objek. Kami merasa heran dengan keputusan Bawaslu tersebut. Seharusnya dari awal sebagai pengawas, Bawaslu menegur KPU, tapi itu tidak dilakukan. Maka kami menduga KPU dan Bawaslu secara bersama-sama melakukan upaya genosida politik terhadap partai-partai ini. Seharusnya dari awal Bawaslu mengingatkan KPU untuk mentaati prosedur dan ketentuan Undang-undang dalam proses pendaftaran Partai politik itu. Ini tidak terjadi sama sekali, lalu memutuskan bahwa gugatan kami tidak memiliki objek Hukum. Begitu juga ketika kami mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Pengadilan TUN menyatakan bahwa Surat dari KPU itu bukan objek sengketa, karena itu bukan Surat Keputusan. Artinya, tidak memenuhi syarat sebagai keputusan bersifat konkrit, individual dan final. Karena itu, kami menyadari ini bukan hanya persoalan proses pendafataran dan verifikasi, tapi ini persoalan yang lebih mendasar, yaitu pemberangusan kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk mendirikan partai politik. Genosida Politik Tibalah kami pada kesimpulan bahwa apa yang kami alami bukanlah sekedar persyaratan parpol. Toh, persyaratan tersebut telah dinyatakan terpenuhi oleh Menkumham. Ini adalah persoalan politik dengan menggunakan instrumen kekuasaan untuk menghalangi jalannya Demokrasi yang jujur dan adil. Sistem demokrasi tidak pernah membatasi keterlibatan warga negara dalam setiap agenda-agenda politik, semasih itu dalam tidak menyalahi Hukum. Meskipun 16 Partai politik itu sudah berusaha mengikuti aturan main yang diatur dalam Undang-undang, tetap juga diberangus dengan cara-cara otoritarianisme. Dalam sejarah, pemberangusan massal itu terjadi ketika Rezim fasis di Jerman dan Komunis di Uni Soviet berkuasa. Kedua negara itu menggunakan senjata untuk memberangus lawan-lawan politik dan membunuh setiap orang tanpa proses Hukum. Dalam demokrasi dan politik, kerap kita jumpai pembunuhan dalam bentuk lain. Yaitu memberangus kebebasan dengan cara-cara seperti yang lebih halus dengan memainkan aturan hukum. Maka kami melakukan deklarasi \"Gerakan Melawan Pilitik Genocide\". Bersama 6 parpol yang dinyatakan oleh KPU dan Bawaslu tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen pendaftaran. Ada Partai Masyumi (Dr. Ahmad Yani), Partai Perkasa (Eko Suryo Sancoyo), Partai Reformasi (H. Syamsahril Kamal), Partai Pandai (Dr. Farhat Abbas), Partai Pemersatu Bangsa (Dr. Eggy Sujana), Partai Kedaulatan (Denni Cillah). Kami menggunakan istilah political genocide, karena begitu banyak institusi partai politik yang diberangus. Hampir 50 persen dari jumlah partai politik yang mendaftarkan diri diberangus. Tidak ada keputusan Hukum, tidak ada instrumen demokrasi dan instrumen politik yang dilewati, tetapi tetap dieksekusi tanpa putusan. Kalau bukan genosida, lalu apa yang pantas untuk dilabelkan ke KPU selaku penyelenggara pemilu seperti itu? (*)
Terbongkar: Ada Tim Spesialis Perusak CCTV di KM 50, Duren Tiga, dan Kanjuruhan
KABAR mengejutkan datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang mengungkap berbagai temuan soal CCTV yang merekam Tragedi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, menyusul tewasnya 133 penonton Aremania. Salah satunya adalah adanya rekaman CCTV selama 3 jam saat kejadian yang sudah dihapus. Rekaman yang dihapus yaitu setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022. Usai pertandingan yang berakhir dengan skor 3 : 2 untuk Persebaya, penonton turun ke stadion, dan rangkaian Baracuda melakukan evakuasi terhadap tim Persebaya. “Dapat terekam melalui CCTV yang berada di Lobby Utama dan Area Parkir,” demikian tertuang dalam dokumen TGIPF Kanjuruhan yang sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 14 Oktober. Rekaman CCTV tersebut mulai dari pukul 22.21.30 dapat merekam peristiwa dengan durasi selama 1 jam 21 menit. “Selanjutnya rekaman hilang (dihapus) selama 3 jam, 21 menit, 54 detik,” tulis dokumen TGIPF. Rekaman baru muncul kembali kemudian, selama 15 menit saja. Walhasil, hilangnya durasi rekaman CCTV ini menyulitkan atau menghambat tugas tim TGIPF untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga, TGIPF melaporkan bahwa mereka sedang berupaya untuk meminta rekaman lengkap ke Mabes Polri. Penghilangan (penghapusan) petunjuk rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan ini mengingatkan kembali “hilangnya” CCTV saat menjelang tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI). Belakangan terungkap di persidangan Ferdy Sambo, tim JPU menyebut, nama Tim CCTV yang menghapus CCTV di rumah dinas Duren Tiga, sama dengan Tim CCTV KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Tak hanya itu. Sepertinya, penghilangan TKP KM 50 juga akan dilakukan atas Stadion Kanjuruhan. Konfirmasi soal ini sudah disampaikan Presiden Joko Widodo, dengan alasan disesuaikan dengan standar FIFA. Pengamat politik Rocky Gerung membahas soal ini dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (18/10/2022). Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu kita di hari Selasa. Hari selasanya cerah ini karena melihat situasi politik Indonesia yang makin dinamis. Saya memakai bahasa yang netral, makin dinamis. Ya, di luar cerah. Saya lagi di Denpasar karena mau kasih kuliah umum di Universitas Udayana. Serius nih, Anda bisa masuk di Udayana sekarang? Luhut effect. Jadi, mahasiswa sekarang merasa sudah cukup berani karena mengundang saya, Faisal Basri, dan Zainal Arifin. Dan, itu sebetulnya kan pikiran-pikiran yang pasti menghajar Jokowi lagi atau pemerintahan. Tapi, kita mau uji apakah kampus itu bisa memulihkan keyakinan bahwa poin akademis, pikiran akademis, tidak boleh dihambat oleh kepentingan politik. Mudah-mudahan. Tetapi, yang ingin kita melihat sekarang adalah peristiwa-peristiwa politik yang susul-menyusul. Betul tadi dinamis sekali tuh. Anies (Baswedan) mulai dipertanyakan ini mau continuity atau mau change sebetulnya. Oke. Kalau nggak salah sebulan yang lalu, Anda masih di tetangganya Bali sedikit, di Mataram Anda masih dicekal di kampus Universitas Mataram. Sekarang Anda sudah bicara di tengah kabinet dan di depan riil presiden gitu, jadi rupanya sekarang orang loh kalau di depannya Pak Luhut saja bisa bicara, kalau Gibran saja datang ke rumah, masa kampus enggak boleh. Gitu kira-kira ya. Betul. Selain persidangan ijazah, persidangan Sambo, macam-macam. Kan mesti ada persidangan akademis memang tempat orang bersidang akademis. Ngapain ditahan-tahan orang untuk bicara di kampus. Itu intinya tuh. Dan semua juga kampus yang lain melakukan hal yang sama. Demikian juga halnya tunjuk menunjuk Rektor, macam-macam itu, hilangin-lah. Rektor, semua calon pemimpin bisa diuji di kampus, mulai dari menguji pimpinan Universitas sendiri tuh. Jadi, money politic mesti dihilangkan. Oke Bung. Ini sekalian kita omongin supaya kalau ada mahasiswa yang mau mahasiswa PTN gitu yang menggunakan Anda enggak ragu lagi, karena dua pekan yang lalu kalau tidak salah saya dan Anda kan diundang bicara di UNJ, terus saya tanya sama mahasiswa “Ini serius, kalian mengundang saya sama Bung Rocky? Coba tanya rektornya dulu deh. Nggak lama kemudian dia bilang, oke, rektor setuju Pak Hersu, nggak ada masalah. Pemulihan politik memang mulai dari pemulihan akal sehat. Bung Rocky, kita ngomongin yang saya kira fokus publik kemarin bagaimana kepolisian kemarin sudah mulai berlangsung sidang dari Ferdy Sambo. Dan orang mencermati dengan jelas bagaimana bukan hanya konstruksi hukum, bahkan sampai gestur tubuhnya, pakaian yang digunakan, dan sebagainya itu diperhatikan orang. Itu artinya apa, memang publik betul-betul masih tetap mengawal apakah betul sudah ada keseriusan dari kepolisian untuk berubah setelah kemarin dipanggil, dimarahi oleh Pak Jokowi selama 15 menit. Ya betul. Dan efek yang bagus dari Pak Jokowi akhirnya diperlihatkan bahwa delegitimasi di dalam kepolisian itu berlangsung drastis. Walau Pak Jokowi di ujungnya itu masih memberi sinyal otoriter itu, hajar, tegas, segala macem. Presiden boleh kasih perintah melalui saluran institusi, bukan di depan publik meminta polisi untuk tegas dan dengan bahasa yang dihubungkan dengan pidato Pak Jokowi beberapa tahun lalu, bulan lalu, hajar mereka, kalau bisa door kalau sesuai dengan hukum. Itu dengan wajah yang pada akhirnya orang sambungkan, ya tidak begitu demokrasi. Demokrasi itu menuntut percakapan. Kalau bisa percakapan ngapain pakai senjata kan? Itu soalnya. Jadi, sekali lagi, ini persidangan-persidangan ini juga akan dipakai untuk memulihkan yang kita sebut akal sehat berpolitik. Nggak boleh ada saling mengintai lewat CCTV lalu kalau ternyata yang kena adalah bagian yang bisa jadi opini publik lalu disembunyikan CCTV-nya. Padahal CCTV itu dimaksudkan untuk memperjelas perkara, bukan untuk mengaburkan. Ya buat apa dikasih CCTV kalau akhirnya dikaburkan. Ya biarin saja kalau begitu. Jadi, soal-soal semacam itu yang saya…. Ini kemarin Anda menyinggung soal CCTV. Saya kira kalau soal persidangan Sambonya biar proses berjalan dan kemudian kita akan melihat fakta-fakta yang terungkap dan Anda mungkin sudah membaca di media-media lain. Tapi ada angle yang menarik yang tadi Anda sampaikan itu. Ternyata ada benang merahnya ini berkaitan dengan kepolisian. Kemarin terungkap dalam sidang-sidang Sambo bahwa itu sebenarnya tim yang menghancurkan CCTV di rumah dinas Ferdy Sambo itu ternyata sama dengan tim yang mengambil CCTV di KM 50. Itu media-media memberitakan semua seperti itu. Wah, saya jadi terkejut langsung, kita tahu benang merahnya. Tetapi, saya lebih terkejut lagi ketika TGIPF kemudian dalam dokumen yang menyebutkan bahwa CCTV di Stadion Kanjuruhan, di lobi Kanjuruhan, 3 jam lebih itu hilang, ada bagian yang hilang. Dan itu bagian yang sangat penting. Jadi, ini kelihatannya sudah menjadi semacam SOP. Nah, kalau ini baru SOP ini, setiap kali menghilangkan CCTV. Nah, menurut saya, ini sangat serius Bung Rocky. Wah, kalau itu betul-betul jadi SOP, ya dipublikasi dong bahwa polisi sekarang punya tim khusus CCTV gitu. Kan itu bahayanya, karena nanti orang nggak percaya lagi penegakan hukum. Ya, CCTV-CCTV itu kan barang bukti, kenapa dihilangkan? Menghilangkan barang bukti itu kriminal loh. Jadi, bagian-bagian itu juga mesti kita ingatkan bahwa polisi juga bisa diadukan sampai menghilangkan barang bukti. Yang lebih berbahaya, fungsi dari CCTV ini untuk menjelaskan duduk perkara yang itu bisa diedit kembali. Itu yang lebih gila lagi kan. Kalau ternyata edit- mengedit itu didasarkan pada kepentingan untuk menyelamatkan seseorang. Jadi, dalam negara demokrasi kita ingin agar semua kota kalau bisa dikasih CCTV, walau itu petanda buruk bahwa nggak ada lagi kebebasan manusia. Tetapi, justru kalau mau dibuat pengamanan, ya fair, dibuka saja apa yang tertangkap di dalam CCTV. Kan enggak ada sebetulnya rasa aman kalau di mana-mana ada CCTV. Sama seperti orang bilang di kampung gua ini aman banget, karena di mana-mana ada CCTV, di mana-mana ada polisi. Itu enggak aman artinya. Aman artinya ada kesederhanaan, ada kehangatan antara tetangga, itu fungsinya. Jadi, balik lagi pada soal tadi. Itu harus diterangkan, dijelaskan, kalau memang ada tim yang dilatih untuk memanipulasi CCTV, itu adalah kejahatan, lepas dari apapun. Nah, soal terorisme mungkin dijadikan dasar, tapi ya nggak ada terorisme di lapangan bola lah. Kira-kira begitu. Jadi, fungsi-fungsi security ini betul-betul harus diawasi justru oleh mata publik. Publik tahu, CCTV untuk kepentingan publik, bukan untuk memanipulasi peristiwa. Dan yang menarik, ini yang di KM 50 dan yang di rumah dinas Duren Tiga, itu timnya sama, dari Divisi Propam. Ini yang bikin kita kaget. Ini kan tugasnya dia juga mengawasi atau menjadi komisi etik dari polisi. Nah, kita belum tahu apakah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan juga dilakukan oleh Divisi Propam atau tidak. Kalau itu terjadi, ini dobel-dobel ini, serius sekali Bung Rocky. Ya, itu transparansi mestinya dari awal. Kalau kita merasa bahwa kita ingin propam itu melindungi kita dari perilaku aparat kepolisian, sekarang justru propam melindungi aparat kepolisian yang berupaya untuk mengkriminalisasi rakyat. Kan itu yang kita anti sebetulnya? Kita ingin betul-betul polisi melakukan hal dengan maksud yang sempurna, yaitu rasa aman publik. Rasa aman publik itu bisa terganggu oleh kelakuan oknum-oknum yang buruk. Nah, kelakuan itu yang harusnya di-wash oleh Propam. Kan gitu. Betul, dia adalah komisi etik dari kepolisian atau bahkan offersite commitee itu yang bisa melihat semua hal dengan perspektif kejujuran. Jadi, kalau Propam sendiri enggak jujur dan sekarang Propam menjadi masalah karena ada soal Sambo, orang menganggap bahwa ya sudahlah, kita perlu polisi memang, tapi lebih baik nggak ada polisi daripada polisi menghalang-halangi kejujuran. Jadi, sinyal tersebut mesti kuat ditangkap oleh Pak Kapolri supaya kalau ada reformasi polisi, bagian-bagian ini justru yang mesti diucapkan lebih dahulu, bukan soal anggaran, bukan soal persiapan untuk persenjataan. Enggak itu. Polisi tanpa senjata itu pasti dihormati rakyat. Kan itu yang kita contoh dari Jepang, dari Inggris segala macam. Polisi itu diam-diam di pojok saja tapi semua orang memberi salam, bahkan polisi di China itu dielu-elukan oleh rakyat. Jadi, hal ini yang mesti kita ulangi, yaitu civilian value, nilai-nilai sipil, harus melekat di dalam watak publik kepolisian. Watak publik artinya begitu dia keluar rumah, Pak Polisi itu tahu bahwa dia akan menghadapi berbagai macam kepentingan publik yang beragam, dan itu yang dianggap sebagai tugas dia, memelihara keragaman pikiran publik, bukan menyatukan dengan ancaman kekerasan. Ya. Saya kira ini penting diseriusin. Orang mungkin tidak terlalu memperhatikan soal ini, tapi saya kira orang mulai tertarik begitu melihat benang merahnya, loh, kok ini sudah mulai ada modus yang sama, selalu seperti itu. Itu baru yang terungkap ke publik. Kita tidak tahu dalam kasus-kasus yang lain gitu. Dan, kebetulan kasus ini kan saya kira kasus-kasus besar yang mesti kita perhatikan dari kepolisian. Kasus KM 50, bagaimanapun itu juga masih jadi dark number karena itu walaupun sudah ada tersangkanya tapi dibebaskan. Itu juga bisa disebut dark number. Kemudian juga soal Sambo ini yang sudah mulai diadili. Nah, Kanjuruhan, kita belum tahu sampai sekarang bagaimana prosesnya. Hari ini, ketua umum PSSI yang juga polisi katanya akan dipanggil oleh kepolisian untuk diperiksa di Polda Jawa Timur. Akhirnya, satu-satu mulai terawasi. Bukan sekedar terbuka, tapi terawasi oleh publik. Publik kritis untuk melihat algoritma, di sana timnya ini, di sini timnya itu, sama, sasarannya CCTV. Jadi, ada tim khusus yang memang ahli CCTV, ahli untuk memanipulasi data. Kan itu yang ada di benak publik. Ini pertanda bahwa kita masuk di dalam republic of fears, republik kecemasan, karena diintai terus, dan bisa pengintaian itu dimanipulasi. Buku Republic of Fears itu menggambarkan aktivitas intelijen di zamannya Sadam Husein. Semua orang merasa ketakutan, semua orang merasa diawasi, tapi semua orang juga merasa ingin dilindungi. Jadi psikologi itu yang dimainkan oleh kekuasaan, ingin dilindungi supaya aman, tapi sebetulnya sedang diawasi sehingga kita cemas kan. Jadi, filosofi itu yang juga saya ingin sampaikan pada teman-teman polisi, supaya diperhatikan. Rakyat ingin dilindungi, bukan ingin diawasi. Itu soalnya. Oke. Kan sekarang orang mulai menagih gara-gara ini, ketiga di Komisi III Pak Sigit mengatakan ada novum, ada bukti baru pada kasus KM 50. Nah, orang mulai menghubungkan soal ini. Ini penting Pak Listyo Sigit. Dan kita tahu kan, setelah kemarin habis dikumpulkan di istana, itu semacam secara tidak langsung kita mendapat isyarat dari Pak Jokowi bahwa Pak Listyo Sigit aman dan diminta untuk meneruskan reformasi di Polri, memperbaiki situasi di tubuh Polri. Saya kira dengan mandat dari Pak Jokowi, walaupun sempat tidak disalami di HUT TNI, tapi tetap sekarang Pak Listyo Sigit saya kira ini untuk sementara reda, office politik ingin dongkel mendongkel Kapolri. Ya. Itu artinya orang melihat ya siapapun yang mengganti sama juga. Mending Pak Sigit saja yang nerusin. Jenderal Sigit yang paling mungkin diminta untuk memulihkan kepolisian. Ya sudah, kita harus terima kemudian Pak Sigit, tapi dengan satu alasan kuat bahwa Pak Sigit harus kembalikan polisi pada etika sipil, karena polisi itu datangnya dari orang sipil. Jadi bagian itu sebetulnya yang penting kita sampaikan kepada Pak Sigit. Yang kedua, mumpung Pak Sigit itu mungkin lagi dimusuhi oleh semua kelompok, kan semua kelompok musuhin Pak Sigit, ya sudah, tutup mata saja, jalan terus saja kan. Kan dimusuhi semua orang artinya nggak ada beban bagi dia. Lain kalau cuma dimusuhi satu pihak. Itu bahaya. Jadi, karena dia justru dimusuhi semua orang, dia ambil jalan lurus saja. Dan yang musuhan itu biarin saja berkelahi di belakang dia kan. Tapi dia ingin membenahi yang di depan tuh. Saya kira begitu masalahnya. Jadi, kalau memang masih ada perang antar geng, pasti terjadi itu. Karena yang diincar adalah kedudukan terakhir, yaitu Kapolri. Tetapi, justru dengan perang antar geng yang habis-habisan tadi, yang tersisa pasti mereka yang bersih kan. (sof/sws)
Kembalikan POLRI ke Khittahnya: Melindungi, Mengayomi, dan Melayani
Dengan melakukan Muhabalah Rakyat yang terzolimi memohon keadilan pada Allah, sehingga berbagai kejadian yang tidak patut kita lihat pada hari-hari ini diperlihatkan oleh Allah. Oleh: Anhar Nasution, Anggota DPR RI Periode 2004 s/d 2009 UNDANG-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Preambul MENIMBANG, poin b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; Niat luhur yang terkandung di dalam makna dasar Undang-undang tersebut amatlah sangat manusiawi dan humanis, seharusnya ada sebuah departemen yang khusus mensosialisasikan dan memberikan pemahaman secara terus- menerus kepada masyarakat, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan mencapai masyarakat madani Baldatun Toyyibatun warobbun Ghofur sangatlah mudah untuk diwujudkan. Namun, kenyataan hari ini kita dapatkan adalah sebuah lembaga kepolisian lebih mengarah kepada Militeristik dengan mengedepankan tindakan Represip melalui lembaga Brimob, Densus 88, dan belakangan oleh Tito Karnavian saat menjabat Kapolri dibentuk lagi Satgassus Merah Putih yang masyarakat tidak tahu jelas fungsi dan tugasnya. Jangan disalahkan kalau kemudian rakyat menilai berbagai kekacauan dan kerusuhan baik mulai penanganan aksi-aksi demo masyarakat, mahasiswa dan kaum buruh yang melakukan kritik kepada pemerintah yang merupakan hak-hak berdemokrasi selalu berujung pada bentrokan dan kerusuhan. Penangkapan-penangkapan kelompok yang dilabelkan Teroris begitu represif dan brutal belakangan kita dengan kasat mata menyaksikan penangkapan para Ustadz/ulama yang dilabelkan Radikal dan para aktivis yang bersuara kritis ditangkap dengan sangkaan melanggar Undang-Undang pasal karet yang membuat rasa keadilan dan kesamaan hukum di Negara ini sudah tidak didapatkan lagi oleh rakyatnya. Belakangan kita menyaksikan terungkapnya berbagai kasus yang menggradasi dan memperburuk Citra Polri sampai ke titik nadir sangatlah membuat hati kita perih dan miris. Berbagai kasus yang tidak perlu saya uraikan berulangkali kita saksikan menjadi titik balik dari kesalahan penerapan Undang-undang yang digagas begitu sangat luhur bagaimana seharusnya peran dan tugas Polri ditengah-tengah masyarakat. Saya masih teringat ketika mengikuti Latihan Bela Negara dalam hal Kamtibmas sekitar tahun 1996 yang dilakukan oleh Binmas Polri, pelatihan Kamtibmas bagi Aktivis Generasi muda dan Mahasiswa selama 1 bulan di Kelapa Dua amat sangatlah besar manfaatnya kami rasakan. Kami sangat memahami tugas-tugas dan fungsi Polri, sehingga membuat para aktivis saat itu betul-betul menyatu dengan Polri dan secara sadar kami ikut mensosialisasikannya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sayangnya saat ini Lembaga Binmas Polri itu nyaris tak terdengar lagi. Kalau pun ada di tingkat Kelurahan bernama Binmas yang kadangkala di setiap kelurahan di Jakarta hanya ada 2 atau 3 personil saja aparat kepolisian ditempatkan di sana dan itupun kita sering mendengar guyonan aparat yang ditempatkan di Kelurahan tersebut adalah petugas-petugas yang tidak punya prestasi dan Relasi dengan atasan. Yang seharusnya merekalah yang menjadi Etalase Polri, yang menjadi contoh teladan dit engah-tengah masyarakat yang mampu Melindingi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat. Seharusnya anggota Polri yang ditempatkan di setiap kelurahan tersebut sekurang-kurngnya 1 regu kader-kader terbaik Polri dalam bidang Kemasyarakatan dengan berbagai Disiplin Ilmu. Ironisnya masyarakat selalu ditampilkan dengan wajah-wajah bengis personil Brimob dengan senjata lengkap saat menangani aksi-aksi demo mahasiswa dan masyarakat. Wajah-wajah tegang dari Anggota Densus 88 ketika mereka menangkap orang yang dilabelkan teroris, begitu juga saat menangkap Ulama/ Ustadz dan para Aktivis. Sudah saatnya hal ini segera diakhiri, sudah banyak korban, hal-hal buruk dan berbagai rekayasa yang diciptakan mungkin hanya untuk mendapatkan tambahan anggaran APBN atau pembenaran hanya untuk mencari dana-dana talangan yang tidak sah dan melanggar Undang-undang dibenarkan dengan payung hukum Kedaruratan. Banyak sudah kesalahan dan penzoliman terhadap rakyat, ulama, dan para aktivis yang dipertontonkan pada kita hukum duniawi sudah tidak lagi bisa diharapkan rakyat, sehingga rakyat menyerahkan dan memohon turunnya Hukum Allah yang Maha Adil. Dengan melakukan Muhabalah Rakyat yang terzolimi memohon keadilan pada Allah, sehingga berbagai kejadian yang tidak patut kita lihat pada hari-hari ini diperlihatkan oleh Allah. Jangan sampai semua rakyat, khususnya ummat Islam, ber-muhabalah, sehingga kejadian-kejadian yang lebih dahsyat akan menimpa negara kita tercinta ini. Allah tidak rela limpahan Rahmad atas Bangsa ini dirampas oleh segelintir manusia-manusia Serakah yang Zolim. (*)
Hentikanlah Membodohi Masyarakat!
Namun, yang terjadi kemudian, menurut Luhut, kalau tidak ada suntikan dari APBN, proyek kereta cepat terancam mangkrak. Maka, melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021, pemerintah membolehkan APBN membiayai KCJB. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economic and Policy Studies-PEPS) JUDUL berita @kompascom menarik, dapat diartikan “hentikanlah membodohi masyarakat: Kalau B to B, artinya tidak pakai duit APBN. Kalau pakai duit APBN, maka jangan ngotot klaim B to B”. Ironi Kereta Cepat: Ngotot Diklaim B to B, Tapi Pakai Duit APBN Kompas.com – (26/05/2022, 10:41 WIB). Semakin membodohi masyarakat, semakin terlihat diri sendirilah yang bodoh. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah berkali-kali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah murni bisnis alias business to business (B to B). Disebutkan, proyek kereta cepat yang menghubungkan Padalarang dan Halim ini digarap oleh konsorsium terdiri dari beberapa perusahaan milik negara dan perusahaan dari China, untuk kemudian membentuk perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Hal ini sekaligus menepis tudingan adanya jebakan utang China dalam mega proyek tersebut. Luhut mengatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah investasi jangka panjang. “Itu adalah utang produktif. Ada yang bilang hidden debt. Itu yang bilang hidden debt saya text, kau datang kemari tunjukin hidden debt-nya di mana,” tegas Luhut dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (26/5/2022). “Wong saya yang nangani kok. Hidden debt kalau dibilang G to G, ini tidak ada. Itu B to B,” tambahnya. Meski menuai banjir kritik dan dinilai melanggar janji, pemerintah bergeming dan tetap mengucurkan duit APBN untuk menambal pembengkakan biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCKB). Namun demikian sampai saat ini, baik pemerintah maupun pihak KCIC masih kukuh menganggap proyek ini B to B. Mengutip Antara, proyek pembangunan KCJB) tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) dan komitmen pendanaan dari China Development Bank (CBD). “Masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium (leading consortium) KCJB tersebut bisa mempercepat penyelesaian pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat pandemi Covid-19,” ungkap Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dalam keterangannya. Menurutnya, struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh CDB dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium. Dari 25 persen ekuitas dari ekuitas itu, sebesar 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia. PMN yang akan dialokasikan pemerintah sebesar Rp 3,4 triliun, digunakan untuk pembayaran base equity capital atau kewajiban modal dasar dari konsorsium. Sedangkan pinjaman CBD diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar AS atau setara Rp 64,9 triliun. Dalam beberapa kesempatan, baik Presiden Joko Widodo maupun para pembantunya, berungkali menegaskan bahwa proyek KCJB adalah murni dilakukan BUMN. Menggunakan skema business to business. Biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China. Dana juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perusahaan. “Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,\" kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015. “Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN,” ucap Jokowi menegaskan. Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah. Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis. “Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya b to b, bisnis,\" tegas Jokowi kala itu. Namun, yang terjadi kemudian, menurut Luhut, kalau tidak ada suntikan dari APBN, proyek kereta cepat terancam mangkrak. Maka, melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021, pemerintah membolehkan APBN membiayai KCJB. Apakah ini berarti penyimpangan dari skema business-to-business menjadi business-to-goverment? Bagaimana kalau nantinya proyek kereta cepat ini rugi? Apakah akan pakai dana APBN lagi, untuk menambal kerugian tersebut? Perlu diingat, banyak proyek kereta cepat di China mengalami rugi operasional sangat besar, dan proyek KCJB itu diperkirakan juga akan mengalalami rugi operasional yang cukup besar. (*)
Universitas Muhammadiyah Demo Tolak Kenaikan BBM
Jakarta, FNN – Unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih terus berlanjut. Di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, kembali digelar aksi tolak kenaikan harga BBM dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan jumlah massa aksi sekitar 100 orang hadir pada pukul 15.00 WIB, Selasa (18/10/2022). Terlihat massa aksi datang dengan sejumlah atribut, mulai dari jas almamater, bendera, dan spanduk yang di antaranya bertuliskan \"Tolak Kenaikan Harga Bbm Bersubsidi\" dan \"Rakyat Menjerit\". Adapun tuntutan dari aksi tersebut adalah menolak dan kembali menurunkan harga BBM bersubsidi. Dan, massa aksi akan terus melakukan unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM bersubsidi bila Pemerintah belum juga memenuhi tuntutan yang dilayangkan. Selain dari orasi, nyanyian, dan pembacaan puisi. Massa aksi juga melakukan pembakaran ban di tengah aksi. (Rac)
Sidang Perdana Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Jakarta, FNN – Sidang perdana dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022). Sidang yang dijadwalkan pukul 09.40 WIB, sempat molor dan berpindah ke Ruang Sidang Wirjono Projodikoro 1 yang lebih besar dari Ruang Sidang Ali Said karena pengunjung sidang melebihi kapasitas ruangan, hingga sidang dibuka sekitar pukul 11.30 WIB oleh Hakim Ketua Heneng Pujadi. Agenda sidang pertama adalah pembukaan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat, Bambang Tri Mulyono yang diwakili oleh lima kuasa hukumnya, Eggi Sudjana, Ahmad Khozinudin, dkk. Ada empat pihak tergugat, mulai dari Tergugat 1, Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kapasitas sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Tergugat 2, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Tergugat 3, Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI). Dan Tergugat 4, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Gugatan yang dilayangkan adalah Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa penyerahan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan/palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Dalam persidangan perdata tersebut, Eggi Sudjana mempertanyakan kehadiran para tergugat yang seharusnya tidak boleh diwakili. Terkhusus Jokowi yang diwakili oleh pihak Kejaksaan Agung yang dianggap tidak hadir oleh Majelis Hakim karena tidak membawa surat kuasa. Dan, sehubungan dengan kurang lengkapnya dokumen dari pihak penggugat maupun tergugat, persidangan ditunda dan dilanjutkan pada Senin, 31 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB. Eggi dan para pengunjung sidang berharap agar Jokowi datang sendiri, sebab gugatannya terhadap personal. “Pada tanggal 31 Oktober kita berharap, saya sudah omong di depan Majelis Hakim, Jokowi harus hadir. Apabila Jokowi tidak hadir juga, kita berharap Hakim memutuskan dengan pasti ijazahnya palsu,\" ucap Eggi selepas sidang. “KSP mau membantah atau apa, silakan ke sini. Siapkan yang jagoan-jagoan lawyer itu, lawyer dikasih kuasa, lawan kita,” tambahnya. Dalam kesempatan yang sama Eggi menjelaskan, yang perlu dilakukan adalah edukasi hukum dan menaatinya. “Jadi, itu yang harus diberikan edukasi hukum. Ini bukan sok jago-jagoan, tapi hak hukum. Oleh karena itu, sudilah kiranya Presiden Jokowi yang terhormat, mengertilah hukum dan taatilah hukum sesuai sumpah jabatan anda,” ucap Eggi tegas. “Pasal 9 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan Presiden dan Wakil Presiden akan menjalankan Undang-undang sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya bagi Nusa dan bangsa. Tapi, kenapa digugat gak datang? Berarti Anda mengingkari sumpah Anda sendiri,” terang Eggi. (Rac)
UPN Veteran Jatim Minta Dukungan LaNyalla untuk Pembukaan Fakultas Kedokteran dan Tambahan Beasiswa Bagi Mahasiswa
Surabaya, FNN - Kedatangan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur dimanfaatkan oleh Rektor UPN untuk meminta dukungan dalam pembukaan Fakultas Kedokteran dan usulan beasiswa bagi mahasiswa. Hal itu disampaikan langsung oleh Rektor UPN Veteran Jatim Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi MMT, IPU kepada LaNyalla, Senin (17/10/2022). Dikatakan oleh Prof Akhmad Fauzi, UPN Veteran Jatim sudah lahir sejak 63 tahun lalu dengan beberapa kali perubahan status. Mulai tahun 2014 UPN Veteran Jatim menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kemendikbud dan Ristek. \"Kita membuka 31 bidang studi dengan 7 fakultas. UPN merupakan perguruan tinggi terakreditasi A. Dalam pengelolaan keuangan juga sudah dua kali mendapatkan WTP. Bahkan kami sudah dinyatakan layak membuka fakultas kedokteran. Untuk itu dalam kesempatan ini kami memohon dukungan dari Ketua DPD RI agar kami segera bisa membuka fakultas tersebut,\" kata Prof Akhmad. Selanjutnya, kampus UPNVJT berkomitmen dan mengukuhkan diri sebagai kampus bela negara. Hal ini sesuai semangat dan kontribusi para veteran sebagai pendiri UPN yang notabene mereka adalah para pejuang kemerdekaan. \"Sehingga kami bisa menghasilkan lulusan yang tidak hanya pintar, tapi punya rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang mampu mengawal NKRI menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara lain,\" ujarnya. Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UPNVJT, Catur S meminta dukungan Ketua DPD RI terkait beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu. Dari 20 ribu mahasiswa, menurutnya, ada 700 mahasiswa yang perlu diberi diberi beasiswa. Namun UPNVJT baru mampu meng-cover 400 mahasiswa, sehingga 300 mahasiswa belum bisa ditangani. \"Kami minta bantuan, dukungan maupun dorongan Pak Ketua agar sisanya, sekitar 300 mahasiswa ini bisa mendapatkan beasiswa. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke Kementerian berwenang atau pihak terkait lainnya,\" ujar dia. Ketua DPD RI meminta agar aspirasi tersebut dituangkan secara resmi dan tertulis. Nantinya aspirasi tersebut akan disampaikan pada pihak berwenang. \"Pada prinsipnya saya siap mendukung agar Fakultas Kedokteran ada di kampus ini. Mudah-mudahan segera terealisasi. Kami siap mengawal,\" ujarnya. \"Mengenai kekurangan beasiswa bagi mahasiswa, nanti akan kita usahakan untuk disampaikan ke Kementerian berwenang. Kita sama-sama mencari jalan keluar terbaik, supaya adik-adik mahasiswa ini tetap mendapatkan pendidikan terbaik di sini,\" tukas dia. (mth/*)
Rocky Gerung: Saya Tetap Menganggap bahwa Frustrasi Publiklah yang Menyebabkan Anies Meledak sebagai Figur
AHAD, 16 Oktober 2022, menjadi hari terakhir Anies Rasyid Baswedan jadi Gubernur DKI Jakarta. Dan, Ahad itu pula, dia berpamitan tinggalkan Balai Kota Jakarta yang selama 5 tahun menjadi tempat kerjanya. Jutaan warga Jakarta melepas Anies Baswedan untuk kemudian disambut oleh rakyat Indonesia. “Itu pertanda ada kerelaan. Itu namanya relawan,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (16/10/2022). “Jadi, kelihatannya Indonesia mengubah atau publik pemilih mengubah cara berpolitik. Nggak menunggu lagi serangan fajar. Jadi betul-betul Anies adalah antitesis dari pemerintahan Pak Jokowi,” lanjut Rocky Gerung. Menurutnya, dengan cara itu, orang mengerti, semakin bisa dipastikan Anies pemenang Pemilu 2024. “Tetapi, semakin dipastikan juga Anies akan dapet rompi orange,” ungkap Rocky Gerung. Bagaimana Rocky Gerung melihat semua ini? Lebih lengkapnya ikuti dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, apa kabar Anda semua. Hari ini, Ahad 16 Oktober 2022. Hari ini di Jakarta dan di berbagai wilayah terjadi kemeriahan karena melepas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Saya dapat laporan di berbagai daerah. Saya baca saja ya ini, bukannya di Jakarta, ini di Jabar, itu ada konvoi parade nelayan, di Jawa Tengah juga jalan santai di Simpang Lima, Jateng, Magelang, Jateng; di Purworejo, di Temanggung, di Wonosobo, di Surakarta, di luar Jawa Bengkulu, Sulteng, kemudian di Banyumas, ke Sulawesi Tenggara, banyak sekali. Jadi menurut saya menarik ya, bagaimana kemudian ada seseorang yang baru melepas jabatan sebagai Gubernur tapi kemudian sambutannya luar biasa di seluruh Indonesia. Ya, itu pertanda ada kerelaan. Itu namanya relawan. Saya juga dapat banyak banget undangan itu, dari nelayan yang mengundang para sastrawan. Jadi, kalau sekarang dianggap hari Pemilu, itu berbondong-bondong orang nyoblos Anies, itu bisa aklamasi. Jadi, itulah kekuatan dari kesederhanaan, kesadaran relawan, relawan yang bisa deklarasi dari pinggir pantai, dari kios-kios bengkel. Jadi, kelihatannya Indonesia mengubah atau publik pemilih mengubah cara berpolitik. Nggak menunggu lagi serangan fajar. Bayangkan kalau relawan Anies menunggu amplop, itu nggak pernah terjadi. Jadi, itu bedanya dengan peristiwa kemarin-kemarin yang proses pemilihan presiden itu penuh dengan ampop. Anies nggak pasang baliho di mana-mana tuh. Ada baliho kecil-kecil dan cuman kalimat-kalimat. Belum pasang baliho Anies sudah dimobilisasi oleh keinginan untuk mempercepat perubahan. Jadi, betul-betul Anies adalah antitesis dari pemerintahan Pak Jokowi. Dengan cara itu, orang mengerti, semakin bisa dipastikan Anies jadi pemenang Pemilu. Tetapi semakin dipastikan juga Anies akan dapet rompi orange. Kan begitu tuh jadinya. Tetapi, sekali lagi, konfrontasi ini konfrontasi etis, karena memang ada soal-soal yang kriminal itu pasti dipaksakan. Jadi, pikiran publik sudah sampai di situ. Apalagi kalau dianggap bahwa Anies bersalah. Oke, kalau begitu yang lain juga bersalah. Jadi, Pemilu enggak bisa jadi karena semua calon itu juga punya komorbit sebetulnya. Apa saja orang bisa cari-cari, tapi sekali lagi, kelegaan kita bahwa Anies bisa menyelesaikan Jakarta dan ada yang menyambut dia kembali. Nah, kita bayangkan misalnya kalau Pak Presiden Jokowi lengser pada 2024, mustinya ada yang menyambut dengan sambutan semacam ini dan sambutan itu mesti otentik, bukan sambutan yang ada panitia pusatnya. Enggak begitu tuh. Panitia pusat selalu berupaya untuk cari donor ke oligarki soalnya. Jadi, kelihatan bahwa ada oligarki, tapi oligarki hati nurani. Itu yang membuat Anies diasuh oleh oligraki hati nurani. Itu kerelaan betul. Ini dalam minggu ini saya 3-4 kali ke daerah dan kerelaan itu betul-betul datang dari keinginan untuk melihat Indonesia yang bersih. Ini supaya jangan terlalu dianggap bahwa kita bagian dari tim kampanye Anies Baswedan, saya usulkan dua sudut pandang dalam mendiskusikan fenomena hari ini karena fenomena ini tidak hanya di Jakarta, tapi betul-betul fenomena di seluruh Indonesia kalau kita lihat itu. Di luar yang saya bacakan, saya juga dapat banyak WA. Saya mengusulkan dua, tapi silakan Anda kalau nanti mau melihat dengan persepsi yang berbeda. Pertama, itu bahwa sebenarnya fenomena Anies ini adalah semacam frustrasi publik terhadap situasi saat ini sehingga mereka membutuhkan sebuah figur antitesa. Publik ingin keluar dari situ. Kedua, kita ingin mendorong bahwa ke depan harusnya politik kita ini keluar dari jeratan oligarki dan untuk keluar dari jeratan oligarki tersebut harus ada kesadaran dan kerelaan publik untuk sebagai relawan tadi. Jadi, siapapun nanti, ke depan juga, kalau presiden yang kita inginkan kita pilih dan kita rame-rame mengusungnya. Saya usul itu Bung Rocky, silakan kalau Anda mau menambahkan. Yang pertama memang frustasinya karena keadaan ekonomi, dan sosial segala macam, sehingga orang ambil jalan pintas saja bahwa Anies, apapun dia Anies saja tuh. Jadi, itu yang first image, image pertama, satu persepsi pertama publik adalah kami frustrasi dengan keadaan, keadaan ekonomi, keadaan kehidupan sosial, keadaan keberagaman, segala macam. Dan, itu orang ekspresikan Anies bisa lakukan perbaikan. Tetapi tetap kita mau bilang Anies 0% apa enggak? Anies punya potensi untuk berimpit lagi dengan oligarki apa nggak? Pasti ada impitan-impitan ke depan tuh. Tapi bagi publik ini anggap ya sudahlah nanti saja diberesin itu. Pokoknya Anies dulu deh. Jadi, kira-kira sudah sampai di situ ya. Kenapa? Karena ketidakjujuran dalam proses pemilu kan, termasuk yang menghambat 0%. Publik tentu kalau saya ngomong di mana-mana, ya benar Pak Rocky, 0% itu penting buat Anies. Tapi buat sementara sudahlah nggak usah dibikin itu, nanti toh Anies akan ubah itu. Jadi sudah segitu persepsi publik. Itu terkait juga dengan keterangan Pak Presiden kemarin pada polisi itu bahwa keadaan kita memasuki pemilu itu rentan atau sangat rawan, karena memang Pak Jokowi betul-betul tahu bahwa elu-elu pada Anies sudah nggak bisa lagi ditahankan sehingga itu memungkinkan terjadi krisis sosial. Lalu Pak Jokowi perintahkan supaya jangan ragu-ragu polisi untuk menindak yang masih kira-kira sinyal politik identitas justru yang diberikan oleh Pak Jokowi kemarin. Padahal, sebetulnya orang tahu Anies itu dipolitikidentitaskan oleh persaingan yang tidak bisa diselesaikan oleh Pak Jokowi sendiri kan. Jadi, kalau ditanya kenapa ada ketegangan sosial seperti yang dikonsentrasi Pak Jokowi kemarin, karena Pak Jokowi tak berhasil membuat perbandingan antara pemerintahan dan oposisi. Kalau oposisi jalan, nggak akan ada semacam kecurigaan bahwa oh, ini Islomofobia. Karena kita langsung tahu yang beroposisi pasti terhadap kebijakan. Yang beroposisi pasti namanya antitesis. Kan itu intinya. Jadi, sekali lagi fenomena Anies ini betul-betul fenomena keinginan untuk melihat politik yang bersih. Bahwa Anies tetap akan kita tagih 0% itu adalah problem akademis kita supaya Pemilu itu dituntun dengan rasionalitas, bukan dengan 20% yang adalah permainan tukar tambah itu. Jadi, tetap saya menganggap bahwa frustrasi publiklah yang menyebabkan Anies meledak sebagai figur. Itu intinya. Dan, kita mesti ingat bahwa politik Indonesia kadang kala di ujung dipasang palang untuk mencegah orang yang dielu-elukan rakyat. Tapi, rakyat pasti akan melawan. Itu susahnya tuh. Nah, kalau rakyat melawan dengan alasan bahwa Anies itu sudah dinyatakan sebagai calon presiden rakyat, itu susah tuh. Karena tetap akan ada upaya, ini kan calon presiden rakyat mana calon presiden partai wong dia belum punya wapresnya. Dan, threshold-nya mungkin nggak bisa dicapai kalau cuma dua partai mengusung Anies. Jadi, sekali lagi kita balik pada apa yang disebut persepsi publik yang bisa mendahului seluruh aturan Pemilu. Jadi, aturan pemilu bisa dibalik nanti karena ada tekanan publik yang besar-besar. Jadi, seperti ini sudah semi revolusi sebetulnya, sudah semi people power. Oke, tapi kita bahwa ternyata publik tetap percaya dengan sistem demokrasi. Kan kita kemarin khawatir dengan sistem demokrasi itu. Tapi ternyata mereka tetap anggap oke ini jalan yang terbaik dan kita mesti mencari, mungkin karena persoalannya figur yang salah yang kita dukung gitu ya. Ya, kalau dibahasakan secara terbalik, iya. Banyak juga yang frustrasi yang merasa kami salah pilih itu. Kenapa? Itu karena Pak Jokowi ternyata tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pak Jokowi lebih banyak memperhatikan proyek-proyek mercusuar. Jadi, kesadaran itu datang dari keadaan politik dan ekonomi sendiri yang memang digagas oleh Pak Jokowi. Kan sebetulnya Pak Jokowi nggak memenuhi janji, lepas dari isu ijazah segala macam, memang tidak dicapai. Memang pencitraan tetap dilakukan Ibu Sri Mulyani, oleh menteri-menteri. Tapi, itu kan palsu. Orang tahu itu data, bukan fakta. Orang bilang datanya bagus, iya, tapi faktanya adalah kemiskinan. Data pertumbuhan meningkat, iya, tapi faktanya subsidi dicabut, macam-macam tuh. Jadi, segala hal yang berhubungan dengan keadaan masyarakat yang real, itu dirasakan oleh para relawan Anies, itu langsung dinyatakan sebagai hak Anies untuk memperbaiki bangsa ini. Dan, itu yang saya sebut tadi, euforia yang tak tertahankan. Ini menarik Anda bicara soal ijazah. Saya sendiri itu terheran-heran gitu ya. Ijazah ini ternyata menjadi isu yang sangat besar kalau kita amati. Dan itu bukan hanya level bawah loh. Itu level kalangan atas juga sangat mempercayai soal itu. Saya cuma heran saja, pertama sudah ada bantahan dari UGM. Jadi sudah ada otoritas resmi dan itu pun tetap di-denial oleh publik. Kedua, kalau katakanlah misalnya memang betul itu ada ijazah palsu, terus apa pentingnya sekarang, karena kan itu sebagai syarat untuk maju pilpres dan Pak Jokowi kan nggak akan maju lagi gitu. Tapi orang tetap makan isu itu. Apa sebenarnya yang memahami situasi ini. Jadi, kecurigaan ada di setiap sudut gang. Bahkan, kecurigaan terhadap apa benar presiden kita kemarin itu berijazah apa tidak. Padahal, sebetulnya apa pentingnya sih ijazah. Kan kalau dia sudah memimpin, selesai. Tetapi orang menuntut justru aturan yang mensyaratkan seseorang itu harus sarjana. Jadi, bagian ini sebenarnya juga ngaco. Ngapain nuntut presiden jadi sarjana tuh. Ya bagus juga kalau dia sarjana, tapi kalau dia sarjana tapi tidak bisa berpikir, apa gunanya tuh. Kan seringkali saya katakan ijazah itu tanda seseorang pernah belajar, bukan karena dia pernah berpikir. Itu prinsipnya dulu tuh. Nah, kalau begitu, nanti kita melihat bahwa memang ada kualifikasi tertentu, yaitu kemampuan untuk membuat desain pikiran. Ibu Susi Pudjiastuti itu akhirnya mesti nyari-nyari ijazah SMA atau apa yang orang nggak pentinglah, ngapain. Jadi, nanti saja kalau betul-betul kekuatan rakyat menginginkan, ya sudah dianulir saja tuh ijazah. Sebaliknya, ada yang punya Profesor berderet-deret sebagai pemimpin, itu juga enggak bisa mikir. Kan itu yang terjadi. Dan, masih menunggu lagi dapat guru besar dari mana-mana. Tetapi, balik pada pembuktian ijazah tadi, keterangan Ibu Rektor itu nggak ada gunanya. Karena palsu tidaknya ijazah itu mudah diforensik. Jadi, kan sama dengan mencari tahu ini uang palsu atau beneran. Ya bandingkan saja dengan uang benarnya. Apa? Ya semua ijazah itu sama dengan uang, ada jejak kimianya tuh. Jadi, kertasnya palsu apa enggak? Kan kertas ijazahnya itu kan kertas yang khusus. Jadi beda. Kan saya pakai kertas yang saya punya tahun ‘50 sama kertas tahun ‘90 beda. Beda kualitasnya atau beda pabrik yang nge-print. Printing-nya juga bisa. Itu teknologi dengan mudah bisa membedakan ini uang palsu, ini uang benar, ini ijazah palsu, ini ijazah bener. Jadi, bukan karena keterangan administrasi dari Rektor. Orang juga tahu itu bahwa Rektor bisa saja beri keterangan, tetapi pembuktian palsu tidaknya itu atas barangnya. Kan itu. Jadi, nanti di pengadilan pasti akan dibuka, secara teknis ini palsu atau aspal (asli tapi palsu) karena kok kertasnya beda dengan kertas cetakan yang ada pada mereka yang betul-betul memperoleh ijazah. Tapi kita mesti kasih satu sinopsis bahwa publik memang akhirnya mengintai dan mencari-cari apa yang bisa membuat Presiden Jokowi dipermalukan, kira-kira begitu kan. Tentu kita ingin supaya ya dipermalukan tapi apa ujungnya tuh. Kan tetap, presiden Jokowi mungkin bisa bilang iya memang ini ada soal, tapi saya sudah selesai jadi presiden. Itu juga apologi. Jadi, tetap satu Indonesia itu nuntut. Nah, itu sebetulnya bagus karena Indonesia menuntut penyelesaian di pengadilan dan itu silakan berdebat di pengadilan. Saya mendorong supaya Pak Presiden juga cari arsipnya, kasih tahu saja ini ijazah saya dan silakan dideteksi pakai mungkin alat untuk memeriksa dollar palsu atau rupiah palsu, sama juga. Gampanglah secara teknis. (ida/sws)
Gue Lepas Anies untuk Jadi Presiden
Biar orang lain dan dari daerah lain teriak-teriak politik identitas, Anies di Jakarta telah bekerja membangun toleransi, kesetaraan, dan keadilan. Adil buat semuanya. Semua warga negara tanpa terkecuali. Oleh: Alex Wibisono, Aktivis Tinggal di Kota Depok RAKYAT Jakarta menangis. Haru setelah ditinggal Anies Baswedan. Selama ini, Anies jadi kebanggaan warga Jakarta. Selain Ali Sadikin, Gubernur DKI yang legend itu. Lima tahun sudah, Anies membersamai rakyat Ibu Kota. Banyak perubahan, walaupun banjir hujatan. Tapi, Anies tidak pernah membalasnya. Goodbener. Begitulah harusnya seorang pemimpin. Sadar kritik dan hujatan. Gue demen banget. Rakyat Ibu Kota pun puas. Bahkan sangat puas. Ingin lagi Anies memimpin Jakarta untuk kedua kali. Hal mudah jika Anies mau. Rakyat Jakarta pasti mendukungnya. Seandainya kagak ada partai yang mengusung, rakyat Jakarta siap kumpulkan KTP. Sekejap kilat akan terkumpul. Mudah, pakai banget. Jadi calon independen. Sepertinya ada tugas yang lebih besar. Anies harus urus Indonesia. Inilah amanah yang harus diambil. Kalau bukan Anies, siapa lagi? Rakyat Jakarta harus ikhlas. Mereka telah melepas Anies hari Ahad kemarin. Tangis haru mewarnai pelepasan itu. Selesai satu tugas, tugas lain yang lebih besar menunggu di depan mata, kata Anies. Anies mengajak semuanya untuk bersama-sama. Untuk bergerak dan melangkah ke depan. Ambil tanggung jawab bersama. Warga Jakarta tahu apa yang dimaksud oleh Anies. Spontan mereka teriak Anies Presiden. Anies tidak lagi urus Jakarta, tapi urus Indonesia. Anies tidak hanya urus 10,6 juta warga, tapi 275 penduduk Indonesia. Rakyat telah meminta kepada Anies untuk jadi presiden 2024. Ini dibaca dari elektabilitas Anies dalam berbagai survei. Selalu berada di tiga besar. Nasdem lalu menangkapnya, kemudian tanggal 3 Oktober kemarin deklarasikan Anies. Rencananya Demokrat dan PKS menyusul deklarasi pada 10 Nopember bulan depan. Kalau PPP dan PAN menunggu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bubar. Sepertinya kagak lama lagi. Lu percaya omongan gue. Semua orang tahu, ada pihak yang kuat sekali untuk mengahalangi Anies. Mereka berupaya jegal Anies. Tapi rakyat berada di belakang Anies. Puluhan hingga ratusan ribu massa yang kemarin hadir di Bundaran HI sampai Jl. Merdeka Selatan siap back up Anies. Siap kawal Anies. Siap bekerja bersama Anies menuju pilpres 2024. Belum lagi massa pendukung Anies yang berkumpul di setiap daerah. Mereka ikut serta melepas Anies dari kabupaten masing-masing. Seperti di Semarang, mereka melepas Anies dari kawasan Simpang Lima. Ada pula yang di gedung seperti para pendukung Anies di Solo. Anies percaya bahwa mereka pendukung setia. Mereka ikhlas. Anies meminta mereka untuk luruskan niat dalam melangkah. Ikhlas niat untuk membangun Indonesia yang berkeadilan. Dan, memperjuangan kesetaraan diantara semua warga negara. Itulah pesan terakhir Anies di Jalan Merdeka Selatan. Biar orang lain dan dari daerah lain teriak-teriak politik identitas, Anies di Jakarta telah bekerja membangun toleransi, kesetaraan, dan keadilan. Adil buat semuanya. Semua warga negara tanpa terkecuali. Dari manapun berasal, suku dan agama apapun, warga berhak mendapatkan hak untuk diperlakukan setara oleh negara. Diawali kesetaraan itu di Jakarta, lalu untuk Indonesia. Dipimpin Anies, DKI Jakarta teduh dan damai. Indonesia pun akan merasakan hal yang sama jika orang seperti Anies ini menjadi pemimpinnya. Depok, 17/10/2022. (*)
Bengis: Jika Negara Hukum Berubah Menjadi Negara Polisi
Itu yang harus dirumuskan dengan standarisasi yang tepat sehingga hukum tidak lagi diperdagangkan. Hukum dagang boleh, dagang hukum jangan. Hukum Industri harus dipelajari, industri hukum jangan. Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo HAMPIR genap 4 bulan, publik di semua lini telah disibukkan dengan proses penanganan dan pengungkapan pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo. Hari ini, Senin, 17 Oktober 2022 Tim majelis hakim yang diketuai YM Wahyu dan beranggotakan Morgan dan Alimin mulai menyelenggarakan sidang kasus pembunuhan berencana sekaligus obstruction of justice dengan terdakwa Ferdy Sambo dkk. Dalam berkas dakwaan, lima tersangka disangkakan melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Mereka adalah Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo Putri Candrawati, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma\'ruf. Sementara dalam kasus obstruction of justice, selain Ferdy Sambo ada juga Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto yang dijerat dengan Pasal 49 jo Pasal 33 dan/atau Pasal 48 Ayat 1 jo Pasal 32 Ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 55 Ayat (1) dan/atau Pasal 221 Ayat (1) ke-2 dan/atau Pasal 233 KUHP. Pada awal pengungkapan kasus, tampak terkesan bahwa penanganan kasus ini tidak dilakukan secara PRESISI sesuai dengan tagline transformasi POLRI PRESISI yang merupakan abreviasi dari PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan. Narasi yang dibangun sejak awal akhirnya porak-poranda begitu Brigadir E \"speak up\" bahwa dirinya bukan satu-satunya pelaku (penembak) dan ada yang memerintahkan menembak serta terungkapnya fakta-fakta hukum lainnya. Dalam kasus ini terkesan tampak begitu jelas bahwa substansi dan prosedur hukum tidak lagi diakui keberadaannya di negara hukum sekalipun oleh penegak hukum itu sendiri, yakni polisi. Belum selesai persoalan Sambo, di awal bulan Oktober 2022 terjadi tragedi kemanusiaan yang juga terindikasi aparat pengamanan (polisi) terlibat dalam terbunuhnya 132 suporter sepak bola Aremania di stadion Kanjuruhan, Malang. Belum tuntas penyelesaian tragedi Kanjuruhan, lagi-lagi muncul peristiwa baru soal perdagangan narkoba seberat 5 kg sabu-sabu yang ini malah melibatkan seorang Kapolda dan bawahannya secara terstruktur. Intinya, atas peristiwa hukum akhir-akhir ini, banyak oknum polisi yang justru terlibat dalam tindak kejahatan atau juga dikenal criminals in uniform hampir terjadi di semua lini kehidupan. Boleh jadi, polisi memang dipakai sebagai alat untuk menjalankan kejahatan dengan tujuan merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara oleh pihak-pihak tertentu. Apakah polisi ingin mengubah negara hukum (rechtsstaat/law state) menjadi negara polisi (police state)? Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Demikian pula antar sesama warga negara, juga memiliki persamaan di depan hukum. Bila tidak ada persamaan hukum dalam sistem ketatanegaraan dan sistem peradilan di Indonesia, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya \"Equality Before The Law\" adalah tidak ada tempat bagi \"backing\" yang salah, melainkan undang-undang merupakan \"backing\" terhadap yang benar. Sistem peradilan pidana di Indonesia ditengarai telah lama menjadi industri hukum sebagaimana disinyalir oleh Menkopolhukam Mahfud MD dalam forum ILC pada 11 Februari 2020. Ia menemukan praktik hukum di mana orang yang benar dibuat salah dan orang salah dibuat benar. Juga, praktik pengalihan perkara dari pidana ke perdata dan/atau sebaliknya. Bahkan katanya, ada polisi yang membuat surat kaleng untuk dirinya sendiri agar dapat menceraikan istrinya. Ini merupakan sindiran tajam terhadap praktik yang diselenggarakan, baik oleh polisi, jaksa, hakim, maupun advokat. Maka, tidak heran jika saat ini penegakan hukum lebih berorientasi pada untung-rugi (Dagang) dengan mengabaikan persoalan kebenaran dan keadilan. Keadaan ini persis dengan pernyataan William T. Pizzi tentang trials without truth. Bilamana praktik-praktik industri hukum oleh oknum-oknum penegak hukum di negeri ini benar adanya dan terus dibiarkan, maka akan memunculkan adanya berbagai corporation atau perusahaan dan perbisnisan di dunia hukum, di antaranya: 1. Police Corporation 2. Prosecutor Corporation 3. Court Corporation 4. Prison Corporation dan 5. Advocate Corporation Bukankah begitu logika sederhananya? Yang terakhir akan terjadi: Indonesia Corporation. Bila demikian adanya, maka sesungguhnya negara ini telah menjelma menjadi perusahaan raksasa yang berwajah dingin tetapi bengis terhadap rakyatnya sendiri. Hilang karakter diri sebagai negara benevolen. Yang tersisa boleh jadi adalah tinggal hubungan bisnis antara Produsen dan Konsumen. Produsennya Negara dan Swasta sedang konsumennya adalah rakyatnya sendiri. Akhirnya kepengurusan negara ini hanya sebatas Profit bukan Benefit. Itukah yang diinginkan, ketika Negara Hukum Kesejahteraan Sosial kita akan bermetamorfosis menjadi Negara Industri Hukum? Polisi khususnya sebagai garda terdepan penegakan hukum pun tidak boleh menjadi agen industri hukum ini karena ketika polisi telah menjadi agen industri penegakan hukum maka sejak di garda ini pun penegakan hukum sudah dipenuhi pertimbangan untung rugi, bukan pertimbangan kebenaran dan keadilan. Jika bukan lagi dua hal tersebut yang menjadi pertimbangan polisi dalam melaksanakan pekerjaannya bahkan jika polisi sudah mau menjadi alat pemerintahan negara untuk mewujudkan \"kejahatan-kejahatan politiknya\", maka di saat itulah negara ini telah menjadi Police State. Kita tentu tidak menghendaki keadaan yang demikian terjadi di negeri ini. Menyimak praktik hukum yang tengah terjadi, mungkin ada benarnya tentang Industri Hukum yang sempat viral seperti yang disebutkan Menkopolhukam. Saya kemudian berkhayal mungkinkah dalam industri hukum ini kita peroleh justice dalam proses trial-nya atau justru yang akan muncul adalah: trial without justice? Industri hukum dapat terjadi di semua lini penegakan hukum ketika setiap lini tersebut berupaya memperjualbelikan kebenaran dan keadilan. Sanksi pidana mungkin juga tidak mempan, maka kata kuncinya adalah Akhlak! Akhlak yang mana? Ukurannya apa? Itu yang harus dirumuskan dengan standarisasi yang tepat sehingga hukum tidak lagi diperdagangkan. Hukum dagang boleh, dagang hukum jangan. Hukum Industri harus dipelajari, industri hukum jangan. Kita tidak ingin rechtsstaat (negara hukum) berubah menjadi police state (negara polisi) karena hanya akan melahirkan industri hukum yang bengis. Tabik...! Semarang, Senin, 17 Oktober 2022. (*)
Bukan Orang Baru, Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Jakarta, FNN – Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melantik Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Pelantikan Penjabat ini dilaksanakan pada Senin (17/10/2022) di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri. \"Mengangkat saudara Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama satu tahun,” kata Tito. Heru bukanlah orang baru dan telah berkarier selama belasan tahun di Pemprov DKI Jakarta. Ia juga dikenal dekat dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada saat Ahok mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok ingin menjadikan Heru sebagai Calon Wakil Gubernur melalui jalur independen. Namun akhirnya Ahok mencalonkan diri lewat jalur politik dan berpasangan dengan Djarot Syaiful Hidayat, politisi PDIP. Awal karir Heru sebenarnya telah dimulai pada 1993 sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara dan terus menanjak. Pada 2013, posisi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta diemban oleh Heru. Lalu tahun 2014, Heru ditunjuk Jokowi untuk menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Jabatan Kepala Biro Daerah-lah yang membuatnya bisa dekat dengan Jokowi dan akhirnya diberikan kepercayaan lebih. Hanya setahun menjabat Wali Kota, lalu pada 2015 ia kembali ke Pemprov DKI dan menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kini Heru resmi dilantik jadi Pj Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 100/P/2022. Heru terpilih dari tiga kandidat. Terdapat dua kandidat lainnya, yaitu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah. (Fer)
Hakim Supaya Jatuhkan Hukuman Mati Bagi Ferdy Sambo
Jakarta, FNN - Kasus pembunuhan brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J telah sampai pada persidangan. Senin, 17 Oktober 2022 menjadi sidang perdana bagi empat orang terdakwa pembunuhan, yaitu Ferdy Sambo (FS), Putri Candrawathi (PC), Kuat Ma\'ruf (KM), dan Ricky Rizal (RR). Agenda sidang perdana tersebut adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Demi terwujudnya penegakan keadilan, organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Batak Bersatu (PBB) mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk mengawal proses peradilan. PBB menghadirkan sekitar 500 orang anggota dan simpatisannya. Namun, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke ruang sidang karena penuh. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta PBB, DF Siringo-Ringo menjelaskan, tidak ada yang bisa masuk ke ruang sidang. \"Kegiatan ini (kedatangan mereka) adalah mengawal, memastikan bahwa acara sidang pertama FS berjalan dengan baik. Sehingga apa yang menjadi tuntutan untuk kita, berjalan sesuai dengan rencana,\" katanya. Sebagian anggota PBB lainnya menunggu di luar gerbang PN Jaksel dan menuntut agar bisa masuk. Sempat terjadi keributan dengan aparat polisi yang berjaga ketat di pintu gerbang PN Jakarta Selatan, yang berada di Jalan Ampera itu. \"Itu adalah bentuk kecintaan anggota kami, ikut menyaksikan proses peradilan pada hari ini,\" ucap Siringo-Ringo. PBB mengharapkan agar FS diberikan hukuman mati. \"Tuntutan kami adalah sesuai dengan aksi damai pada bulan sebelumnya. Atas izin ketua kita, bahwa tuntutannya adalah dihukum mati,\" ujarnya menegaskan. PBB akan mempercayakan proses peradilan kepada JPU dan majelis hakim dalam menegakan keadilan. \"Tentu percayakan proses hukumnya. Kami harapkan Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai penuntut yang benar-benar sesuai fakta di lapangan. Hakim, diharapkan benar-benar tidak tebang pilih menegakkan supremasi hukum,\" ucapnya. (Rac)
Hadapi Resesi, LaNyalla Ajak Kepala Daerah Fokus Perkuat UMKM dan Belanja Lokal
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan jika setiap daerah menggunakan produk dan jasa lokal, maka pertumbuhan ekonomi akan bergerak terus dan stabil. Menurut LaNyalla, hal tersebut merupakan upaya antisipasi menghadapi resesi dunia yang diprediksi akan terjadi tahun 2023. \"Makanya saya mengajak para kepala daerah untuk menggenjot produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah masing-masing. Dorongan kepala daerah menghidupkan UMKM dengan kebijakan atau regulasi yang tepat merupakan sebuah langkah penting,\" ucap LaNyalla, saat reses di Surabaya, Minggu (16/10/2022). Menurutnya, jika setiap daerah tidak memiliki kesiapan sejak dini, ekonomi akan kolaps oleh ancaman resesi. Tentu yang paling terdampak adalah masyarakat menengah ke bawah, bukan para pejabat. \"Di sinilah perlunya kepala-kepala daerah untuk terus memberdayakan UMKM di daerah masing-masing sehingga masyarakat tetap memiliki aktivitas keekonomian,\" lanjut dia. LaNyalla juga mengapresiasi beberapa daerah, salah satunya Jawa Tengah yang terus menggenjot realisasi belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemanfaatan produk dalam negeri. Dikatakan Senator asal Jawa Timur itu kualitas produk lokal masih belum optimal, namun ini tentu menjadi pekerjaan rumah Pemda untuk terus meningkatkan kualitas, sehingga pada masanya nanti produk lokal akan bisa bermain di pasar global. \"UMKM harus terus didampingi prosesnya, dengan melakukan kurasi supaya kualitas dan kontinuitasnya bisa terjaga. Termasuk keberlanjutannya dalam hal pemasaran,\" ucap LaNyalla. Ia pun memberi contoh yang dilakukan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur yang membuka Rumah Kurasi di beberapa daerah di Jatim. (mth/*)
Anies Baswedan dan New Hope
Saya melihat Anies adalah antitesa dari rezim Jokowi ini. Sudah lazimnya era kebosanan itu berlaku universal. Rakyat pasti ingin sikon baru. Rakyat butuh New Hope (harapan) dan Anies bisa jadi figure of change-nya. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98 HARI ini Anies Rasyid Baswedan tuntaskan masa pengabdian di DKI Jakarta. Sebagai kota center of Indonesia, Jakarta adalah kota terbesar dari sisi luas 505 km persegi mirip dengan luas Singapura. Dengan penduduk jika siang 12 juta dan malam 8 jutaan, maka Jakarta kota terluas dan terpadat di Indonesia. Yang mendekati Surabaya 215 km/4 juta penduduknya. Jakarta yang didirikan Fatahilah ketika berhasil mengusir kolonial Portugis, makin berkembang melampaui Demak yang saat itu ibukota Mataram Islam. Jadi ketika Belanda dipimpin admiral JP Coen menjadikan Jakarta, lantas menamakan Batavia menjadi pusat kolonial Belanda yang saat itu jadi trio kolonialis selain Portugis dan Spanyol. Jadi memang sudah historical takdirnya Jakarta jadi pusat pemerintahan yang juga pusat ekonomi. Bila merefeksi 5 tahun Anies memimpin Jakarta sudah banyak berubah wajah kemanusiannya. Tata kelola transportasi juga lebih baik. Meski problem utama kemacetan dan banjir tidak juga tertuntaskan, tetapi ini bisa debatble, mistri yang belum terpecahkan kenapa Jakarta tak bisa meniru Tokyo jadi kota Megapolitan sehingga Jakarta dengan kota satelitnya Bekasi, Bogor, Depok, bisa terkoneksi sehingga policy makers bisa komfrehensif. Menjadi Gubernur Jakarta memang special, dalam setiap survey Anies juga masuk 3 besar. Apalagi Nasdem juga sudah mendeklrasikan Anies Sebagai Bakal Capres. Saya rasa itu bagus, jauh-jauh hari masyarakat tahu bakal pemimpinnya. Apakah Anies akan launch tergantung dari persepsi kinerja Rezim Jokowi ini, bila makin terpuruk dengan isu Polri, ekonomi rupiah yang makin lunglai, demo-demo yang tiada henti minta harga BBM diturunkan, maka Anies bisa makin moncer. Saya melihat Anies adalah antitesa dari rezim Jokowi ini. Sudah lazimnya era kebosanan itu berlaku universal. Rakyat pasti ingin sikon baru. Rakyat butuh New Hope (harapan) dan Anies bisa jadi figure of change-nya. Catatan Prestasi Kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta bakal berakhir hari ini, Ahad, 16 Oktober 2022. Sejak lima tahun menjabat, beberapa karya dan pencapaian Anies menjadi sorotan masyarakat. Berikut beberapa prestasi dari Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI, dilansir Radaraktual.com. Pencapaian Anies merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama ia memimpin DKI Jakarta. Berikut ini daftar prestasi yang dibanggakan Anies Baswedan selama 5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta: 1. Jakarta Internasional Stadium (JIS) Menjelang purnatugas Anies berhasil menyelesaikan pembangunan stadion sepak bola yang diberi nama Jakarta Internasional Stadium (JIS) berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia membanggakan mahakaryanya ini sebagai satu-satunya stadion beratap penuh di Asia-Pasifik. Adapun JIS dibangun dengan dana APBD sebesar Rp 4,5 triliun. Menurutnya, jika pembangunan JIS sebagai bukti penuntasan janji yang telah ia sampaikan kepada The Jakmania saat lima tahun yang lalu. Stadion dengan kapasitas 82 ribu penonton itu memiliki atap yang bisa dibuka tutup secara otomatis. Meski begitu, JIS bukanlah proyek Anies sendirian selama menjabat gubernur. Diketahui proyek ini telah melewati sebanyak empat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta. Selama proses pembangunannya, proyek ini juga sempat menuai kritik dan penolakan dari beberapa kalangan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena Pemprov DKI telah menggusur sejumlah bangunan-bangunan yang dianggap liar di kawasan tersebut, tepatnya pada 24 Agustus 2008. 2. Penyelenggaraan Formula E Ajang balap mobil listrik internasional, Formula E telah sukses digelar di DKI Jakarta pada Sabtu (4/6/2022) lalu. Gelaran Formula E berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Ajang balap ini menjadi momentum yang penting di era kepemimpinan Anies Baswedan. Anies memamerkan keberhasilan gelaran ajang balap yang masuk dalam rangkaian acara ‘Jakarta Hajatan’ pada beberapa kesempatan penting di hadapan para pejabat. Anies menyebut jika suksesnya ajang balapan mobil listrik itu telah berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh dunia. Adapun pembangunan sirkuit Formula E menggunakan dana anggaran sebesar Rp 60 miliar. Anies mengungkapkan jika gelaran Jakarta E-Prix adalah yang tersukses selama gelaran balapan tersebut dalam sewindu. 3. Pembangunan Jalur Sepeda Pada masa pemerintahannya, Anies menggencarkan pembangunan jalur sepeda. Anies menargetkan tersedianya 535,68 km jalur sepeda pada 2026 di Jakarta. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur yang diteken pada 10 Juni 2022, yaitu Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo menyatakan pada 31 Agustus lalu Jakarta sudah mempunyai 114,5 km jalur sepeda dan jalur ini akan tambah sebapanjang 195 km lagi. Terakhir, pada tanggal 21 September lalu, Anies mengungkapkan Jakarta telah memiliki 103 jalur sepeda. 4. Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Sejak pandemi Covid-19 pada 2020 lalu, Anies berinovasi dengan membuat aplikasi digital Jakarta Kini (JAKI). Aplikasi ini digunakan oleh Pemprov DKI sebagai pusat informasi dalam penanganan kasus Covid-19 dan banjir di DKI Jakarta. 5. JakLingko Prestasi Anies selanjutnya berkenaan dengan mobilitas Jakarta yaitu integrasi transportasi. Dia membanggakan pencapaian Tarif Integrasi Transportasi JakLingko. Dengan JakLingko semua warga dapat menggunakan fasilitas kartu uang elektronik atau aplikasi JakLingko untuk bertransaksi pada seluruh moda. Hal ini mengingat sebelumnya mereka harus butuh kartu-kartu berbeda untuk bisa mengakses transportasi yang berbeda. Tarif JakLingko yakni maksimal Rp 10 ribu dengan tujuan ke mana saja. 6. Pelebaran Trotoar Revitalisasi trotoar di DKI Jakarta terus digencarkan di era Anies Baswedan. Hal ini dapat terlihat pada sejumlah ruas jalan, trotoar kini sudah menjadi lebih lebar ketimbang sebelumnya. Meskipun sejumlah jalanan aspal menjadi agak sempit. 7. Sumur Resapan Sumur resapan termasuk salah satu karya Anies yang sangat kontroversial. Ide dasarnya yaitu Pemprov DKI ingin membuat air masuk ke dalam tanah. Namun nyatanya, tidak semua karakter tanah di Jakarta mampu menyerap air. Pada saat pembangunannya juga menuai kritik karena menyebabkan kemacetan dibeberapa titik jalan. 8. Revitalisasi Kota Tua Batavia Anies Baswedan telah mengubah zona Rendah Emisi (Low Emission Zone/LEZ) Kota Tua. Dalam revitalisasinya itu, saat ini Kota Tua hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki, bus TransJakarta, kendaraan listrik, pesepeda, dan bus berstiker khusus. Tapi setelah kebijakan ini diresmikan masih ada saja kendaraan yang keluar masuk ke Jl Pintu Besar Utara. 9. Gratiskan PBB di bawah Rp 2 M Pada masa jabatan Anies, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi beberapa rumah warga yang mempunyai nilai jual objek pajak di bawah Rp 2 miliar gratis. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 yang mengatur tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 ini. 10. Rumah DP Rp 0 Rumah DP Rp 0 menjadi salah satu program Anies yang menuai kontroversi. Pada masa kampanyenya, program tersebut direncanakan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Belakangan, diketahui program itu hanya ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 15 juta per bulan. Namun, program tersebut hingga kini terus berusaha direalisasikan dan pada 21 September 2022 lalu Anies menyatakan jika sudah membangun sebanyak 2.332 unit hunian dengan skema DP Rp 0. Nah itulah daftar prestasi Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI yang menuai pujian hingga kontroversi di tengah masyarakat. (*)
Jenderal Dagang Narkoba, Catatan Delapan Tahun Revolusi Mental Jokowi
Saatnya kini Kapolri mendekatkan diri jajarannya pada ulama, Pendeta, pusat-pusat ibadah dlsb, untuk mengasah akhlak. Mengasah akhlak akan menjauhkan manusia dari serakah maupun kebendaan belaka. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle JENDERAL polisi bintang dua dan baru saja ditunjuk menjabat Kapolda Jawa Timur, jabatan prestisius, Teddy Minahasa, menjadi pedagang narkoba, yang berhasil dibongkar pihak kepolisian di Jakarta. Ini berita terheboh sepanjang sepekan ini, disamping soal isu ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi, yang menjadi perbincangan publik. Bersamaan dengan munculnya berita Teddy Minahasa, beberapa perwira polisi yang diundang Jokowi ke Istana Negara, ditemukan 8 Kapolda sedang positif mengkonsumsi narkoba. Situasi ini berbarengan dengan laporan media bahwa terjadi peningkatan peredaran narkoba saat ini. Bahkan, setelah rezim Jokowi mengumandangkan \"War on Drugs\". Luar biasa hancurnya moral polisi kita. Harapan atas keberadaan polisi semakin mengecil. Presiden, anggota DPR dan masyarakat ramai-ramai mengecam polisi selama beberapa bulan belakangan ini. Setidaknya sejak kasus Ferdy Sambo, sebagaimana merujuk CNN Indonesia dalam berita \"Ramai Kritik Kasus Polri: Sambo, Kanjuruhan Hingga Teddy Terseret Sabu\", (15/10/2022), baik anggota DPR oposisi (Demokrat) maupun pendukung pemerintah (PDIP) melihat polisi seperti tiada harapan lagi bagi perbaikan bangsa. Dalam berita ini bahkan presiden pun sepertinya sudah putus harapan. Bagi Jokowi tentu saja lebih mengerikan. Sebab, reputasi Jokowi sebagai pemimpin sebuah negara yang akan menggelar perhelatan G20, yang bulan depan akan dilangsungkan di Indonesia, dapat pula dipertanyakan dunia. Bagaimana mungkin mengamankan sebuah event raksasa jika pengamanan dilakukan oleh polisi yang kini justru perlu diamankan? Revolusi Mental Yang Gagal Dalam tulisan saya dua bulan lalu berjudul \"Rektor Koruptor dan Gagalnya Revolusi Mental\", saya telah membahas kegagalan revolusi mental ini. Kembali pada kesempatan ini saya mengutip makna revolusi mental yang dimaksud Jokowi, yakni \"suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala\" (sumber situs Keminfo) dan \"Revolusi mental Jokowi” ditandai dengan prinsip integritas, etos kerja dan gotong royong. (situs Kemendikbud). Melihat pengertian di atas sudah sepantasnya Jokowi bercermin bahwa revolusi mental itu sudah jauh dari harapan. Keinginan Jokowi yang disampaikan pada polisi di Istana kemarin, yakni jangan bermewah-mewah diantara penderitaan rakyat saat ini, seperti pepatah mendulang air ke muka sendiri. Sebab, dengan besarnya kekuasaan polisi dalam naungan Jokowi, tentu artinya itu cermin diri Jokowi sendiri, sebagai sebuah kesatuan. Persoalan Ferdy Sambo, pembantaian Kanjuruhan dan terakhir kasus Teddy Minahasa, menunjukkan bahwa spektrum kerusakan mental yang luas pada kepolisian kita. Sehingga selama 8 tahun pemerintahan Jokowi, baik ketika polisi memakai istilah Promoter lalu kini, Presisi, sebagai acuan (budaya) kerja mental mereka semakin terpuruk. Tentu saja kita mengapresiasi masih adanya elit-elit polisi yang tetap berani melakukan perbaikan, seperti dalam kasus Sambo, di mana diberitakan ada jenderal berbintang 3 mengancam mundur jika Sambo tidak di penjara (lihat: \"Diminta Buka Sosok Jenderal Bintang 3 yang Ancam Mundur di Kasus Sambo, Mahfud: Saya Tidak Bisa Dipaksa\", Kompas, (22/8/2022). Atau keberanian Polda Metro Jaya membongkar jaringan penjual narkoba yang melibatkan Jenderal Teddy, dan juga tentu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendukung reformasi kepolisiank (misalnya juga ketika langkah cepat Kapolri mencopot Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta terkait dengan kasus Kanjuruhan). Namun, segelintir elit polisi yang ingin perubahan ini pastinya menghadapi hambatan yang sangat besar, baik karena kerusakan mental tadi maupun tantangan eksternal dari pihak-pihak yang berhasrat menjadikan kepolisian hanya sebagai alat, baik para bandar, cukong-cukong dan juga para politisi. Revolusi Akhlak Bila Jokowi sudah menyaksikan sendiri kemerosotan mental polisi, khususnya terkait statemen-statemennya ketika menerima kedatangan seluruh perwira polisi kemarin di Istana, maka sesungguhnya perlu dicari jalan keluar yang tepat. Pembenahan struktur polisi agar berorientasi pada pelayanan masyarakat bisa dilakukan oleh Jokowi dan Kapolri secara sistematis. Namun, itu tidak akan berhasil jika perombakan kultural tidak dilakukan. Perombakan kultural ini hanya bisa dimulai dengan sebuah tobat besar-besaran dan dilanjutkan dengan memperbaiki moral atau akhlak polisi. Sebagai penegak hukum polisi harus masuk pada pepatah \"membersihkan yang kotor tidak mungkin dengan sapu yang kotor\". Polisi harus mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka harus jadi teladan. Mereka harus bersyukur atas apa yang mereka peroleh sebagai rezekinya. Nasihat Jokowi untuk tidak silau dengan kemewahan, dalam situasi yang serba memuja benda saat ini, hanya bisa dilakukan dengan mendekatkan diri pada ajaran agama. Polisi harus dekat dengan ulama, kyai, Masjid, Pendeta, Gereja dan lain-lain sesuai dengan agamanya. Apabila moralitas polisi sebagai penegak hukum mendapatkan kepercayaan rakyat, melalui perbaikan akhlak, maka cita-cita Jokowi dalam Nawacita, menciptakan Indonesia yang aman dan nyaman tentu dapat terjadi. Penutup Kepolisian kita diambang kehancuran moral dan mental. Jokowi telah mengundang seluruh perwira polisi ke Istana kemarin lalu dan memberi petuah agar jajaran polisi tidak silau kemewahan, bekerja jangan terlalu menjelimet seperti yang digambarkan Presisi, dan kembali menjadikan polisi untuk kepentingan rakyat. Semua kejadian terakhir, Sambo, Kanjuruhan, dan kasus Teddy Minahasa, menunjukkan Revolusi Mental Jokowi telah gagal. Jokowi dan Kapolri harus bekerja keras untuk mereformasi kepolisian agar kembali pada fungsinya, mengayomi rakyat. Namun, Jokowi dan Kapolri hanya bisa menyelesaikan masalah struktur, seperti memperbaiki renumerasi, jenjang karir atau lainnya, namun tanpa perbaikan kultural, yakni akhlak dan moral, langkah ini tidak akan merubah banyak. Saatnya kini Kapolri mendekatkan diri jajarannya pada ulama, Pendeta, pusat-pusat ibadah dlsb, untuk mengasah akhlak. Mengasah akhlak akan menjauhkan manusia dari serakah maupun kebendaan belaka. Jajaran elit di sekitar Kapolri maupun para penasehatnya harus mengalami perombakan, ke arah perbaikan akhlak tadi. Langkah jajaran Polresta Malang yang melakukan Sujud memohon ampun beberapa hari lalu, paska Tragedi Kanjuruhan, perlu dijadikan contoh awal yang perlu diapresiasi. Semoga perbaikan institusi Kepolisian dapat berlangsung sukses. (*)
Ketua DPD RI Apresiasi Kapolri yang Tegas ke Dalam
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang melakukan pembenahan serius dalam institusi Polri. LaNyalla menilai Jenderal Sigit tegas ke dalam, demi mengembalikan marwah dan citra kepolisian yang menurun di mata masyarakat. “Apresiasi harus diberikan kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang serius membenahi institusi Polri. Ia bahkan bergerak cepat dalam pembenahan itu,” kata LaNyalla, Sabtu (15/10/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, Kapolri tidak segan mencopot dan memecat anggota Polri yang merugikan institusinya. “Polri harus bersih dari orang-orang yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang. Karena, Polri bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat. Kepercayaan masyarakat harus dijaga,” tandasnya. Dengan alasan tersebut, LaNyalla memberikan dukungan atas pembenahan yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. LaNyalla juga berpesan agar Polri tidak tebang pilih dalam mengusut perkara. Karena salah satu sorotan masyarakat adalah adanya perbedaan perlakuan terhadap laporan-laporan yang diajukan masyarakat. “Jenderal Sigit jangan ragu. Lurus saja. Kita pasti mendukung pembenahan yang dilakukan, agar Polri menjadi lebih baik,” katanya. LaNyalla pun berharap tidak ada lagi kasus-kasus yang dilakukan atau melibatkan anggota Polri. Belakangan ini, sorotan tajam memang sedang diterima Polri menyusul berbagai aksi yang melibatkan anggotanya. Kasus pertama adalah pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan atasannya, Irjen Ferdy Sambo. Belum selesai kasus ini, muncul Tragedi Kanjuruhan yang melibatkan sejumlah anggota polisi akibat melepaskan tembakan gas air mata ke tribun. Terbaru, Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa, yang baru beberapa hari dipilih menggantikan Irjen Nico Afinta, terjerat kasus narkoba. Padahal, Irjen Teddy belum dilantik menjadi Kapolda Jawa Timur. (mth/*)
Gaduh dari Duren 3 ke Kanjuruhan hingga Ijazah dan Narkoba
Kekuasaan diperebutkan dengan menghalalkan segala cara. Merusak sistem negara yang berdasar Pancasila. Oleh: Ferry Is Mirza DM, Wartawan Utama, Sekertaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim SILIH berganti terjadi kegaduhan di NKRI ini. Diawali bulan Juli peristiwa Duren 3 pembunuhan Brigadir Joshua yang ditembak oleh Irjen Pol Ferdy Sambo dan Bharada Elizer. Lalu, disusul 1 Oktober, tragedi Stadion Kanjuruhan 132 Aremania-Aremanita nyawanya terenggut akibat gas air mata yang ditembakan aparat Brimob Polda Jawa Timur. Lalu, mencuat gugatan ijazah milik Joko Widodo yang menurut pelapornya, Bambang Tri, diduga kuat aspal. Karuan saja beritanya membuat gonjang-ganjing kendati masih dalam proses di meja hijau. Belakangan, Bambang Tri pun ditangkap aparat polisi. Dan, kegaduhan yang seru terjadi Jumat kemarin (14/10/2022). Beberapa media online mainstream menurunkan berita tanda tanya berjudul Irjen Tedi Minahasa Ditangkap? Diduga terkait Narkoba. Karuan saja heboh lah... Pasalnya pada waktu bersamaan – Jumat siang itu – semua pejabat jajaran Polri dari Mabes, Mapolda hingga Mapolres dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara. Kasus Duren 3 yang populer dengan istilah Sambo itu berujung pemecatan Ferdy Sambo dan dicopot dari jabatan prestisius Kadivpropam Mabes Polri. Selain Sambo, ikut dipecat dengan tidak hormat dari Polri dua Brigjen dan beberapa Pamen ikut terseret dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sedangkan, dalam tragedi stadion Kanjuruhan pasca laga Liga 1 Arema vs Persebaya yang mana korbannya masuk dalam rekor dunia karena 132 orang pria wanita tua muda yang tewas. Yang tak kalah heboh dan bikin gaduh, soal gugatan Bambang Tri atas keabsahan ijazah Jokowi yang sedang diproses meja hijau di PN Jakarta Pusat. Jika terbukti ijazahnya palsu, tentu ini bukan sekedar heboh, tapi gempa dahsyat negeri ini. Negeri ini memang banyak tetuanya. Tidak bisa sembrono berbuat nista sebab para pepunden negeri ini tidak akan mengijinkan bagi mereka yang berbuat menimbulkan aib. Kasus di tubuh Polri yang tidak ada jedahnya, mulai kasus Sambo sampai terungkap adanya Satgassus Merah Putih. Disusul ada polisi melakukan perbutan tidak senonoh. Kemudian kasus Kanjuruhan yang memakan korban ratusan manusia. Semua tidak kunjung terang seakan mbulet mencari selamat. Teranyar disusul dengan kasus Irjen Pol Tedy Minahasa yang pada tanggal 10 Oktober lalu atas Skep Kapolri ditetapkan jadi Kapolda Jatim, diduga menjadi bandar Narkoba. Tentu ini bukan bikin gaduh tapi mengerikan. Beruntung Tedy batal menjabat Kapolda Jatim, kini menghuni tempat khusus di Jl. Trunojoyo Jaksel, Mabes Polri. Pejabat yang diberi amanah bangsa ini kebanyakan memang tidak pernah jujur dan tidak mau bertanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya. Kegaduhan mulai Duren 3 yang drakor itu, semula Sambo ngotot istrinya diperkaos oleh alm Bigadir J. Ternyata semua yang diucapkan Sambo hoax. Begitupun soal tragedi stadion Kanjuruhan, meski masih berjalan investigasi siapa yang menjadi sebab akibat, nampaknya berliku. Juga soal dugaan ijazah palsu Jokowi menjadi perhatian yang sangat luas di negeri ini. Tentu kita tidak ingin hal ini benar terjadi. Jika benar ini aspal, tentu akan menjadi tsunami bagi negeri ini. Akan merembet ke segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelajaran yang sangat mahal bagi bangsa ini jika pemalsuan ijazah Jokowi itu terbukti. Digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 ternyata berakibat “kerusakan” yang dialami NKRI begitu dahsyat. Sistem liberal dan kapitalis benar-benar mampu merusak moral bangsa ini. Kekuasaan diperebutkan dengan menghalalkan segala cara. Merusak sistem negara yang berdasar Pancasila. Pemilihan presiden (Pilpres) dengan banyak-banyakan suara, kalah-menang. Pertarungan kuat-kuatan jelas bertentangan dengan UUD\'45, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. (*)
Muhammad SAW: Sang Mutiara-03
Keadaan dunia seperti ini yang merindukan kehadiran Muhammad SAW. Seorang Rasul yang telah dilahirkan dan diamanahi untuk menghadirkan lentera kehidupan Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation TAK bisa terpungkiri lagi bahwa Rasulullah SAW dihadirkan untuk menjadi manusia terbaik dan termulia. Nilai-nilai (values) agung yang beliau miliki menjadikan semua kalangan tak mampu mengingkari kata batinnya untuk mengakui jika beliau adalah manusia sempurna. Kesempurnaan yang kita maksud tentunya adalah kesempurnaan dalam mewakili wajah Islam yang sempurna (kamaliyat Al-Islam). Karena beliau memang adalah “the walking qur’an” (Al-Quran yang berjalan). Kesempurnaan baginda Rasulullah ini diakui, bahkan oleh mereka yang tidak mengimaninya sebagai utusan Tuhan (Rasul Allah). Ketidak imanan mereka atau kekafiran mereka kepada kerasulan (risalah atau ajarannya) tidak mampu menutup realita akan keagungan dan kemuliaan sosok Rasulullah SAW. Sikap ini sekaligus menampakkan sebuah paradoks. Mengingkari kerasulan Rasulullah yang relevansinya pengingkaran kepada “risalah” (ajaran atau message) Rasulullah. Tapi, di sisi lain mengagumi Rasul yang sejatinya memiliki kepribadian yang terbentuk mulia karena risalah itu. Bukankah “akhlak Rasulullah adalah Al-Qur’an?” (Hadits). Sikap paradoks itu terjadi, bahkan terbuka tanpa malu. Ambillah sebagai misal, bagaimana dunia Barat dengan konsep sekularisme sudah berusaha memisahkan antara agama dan kehidupan publik. Seolah urusan agama itu adalah urusan privat dengan ruang yang sangat sempit dalam rana kehidupan manusia. Islam itu sholat dan dzikir. Tapi Islam jangan dikaitkan dengan ekonomi dan pasar. Itu relevan dengan masjid. Tapi, jauhkan Islam itu dari parlemen. Sikap paradoks itu kemudian terjadi ketika seorang penulis Barat menempatkan Muhammad sebagai pemimpin dunia yang paling berpengaruh dengan pengakuan positif. Bahwa betapa Muhammad SAW telah menghadirkan kepemimpinan yang luar biasa. Memberikan pengaruh positif kepada milyaran manusia dengan pendekatan yang unik. Ketika Michel Chart memberikan penilaian kepada Rasulullah itu apakah penilaian itu ada pada kepemimpinan agama dalam arti yang sempit? Atau penilaian itu adalah kepemimpinan yang bersifat universal dalam kehidupan manusia? Logika sederhana pastinya menyimpulkan Bahwa kepemimpinan yang dimaksud itu adalah kepemimpinan universal kemanusiaan (imaman linnas). Bahwa Muhammad SAW telah hadir sebagai “Most Influential” dari 100 pemimpin dunia yang dinilai saat itu. Sungguh pengakuan di bawah alam sadarnya bahwa Muhammad dan risalahnya (Islam) telah hadir membawa tuntunan kepemimpinan yang paling dirindukan oleh dunia. Sikap Barat khususnya dan dunia umumnya terhadap baginda Rasulullah ini merupakan penampakan ketidak jujuran mereka kepada Rasulullah SAW. Persis sikap orang-orang musyrik Mekah ketika itu. Memperlihatkan resistensi yang tinggi kepada Rasulullah. Tapi ketika mereka berada di antara kaum mereka sendiri mereka memuji ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Kelahiran Rasulullah SAW lima belas abad silam tetap menjadi “busyra” (berita gembira) kepada dunia yang sedang dilanda berbagai dekadensi dalam segala lini kehidupan dan sedang terjangkiti penyakit kronis. Berbagai ancaman itu semakin nampak. Kebangkrutan ekonomi tak dipungkiri. Kebangkrutan politik yang terancam oleh kebangkitan new konservatisme yang bertopeng Demokrasi. Dan, yang paling berbahaya adalah kebangkrutan moralitas manusia. Korupsi dan deviasi dari kehidupan “Fitri” yang melanda secara masif kehidupan manusia pada galibnya karena kebangkrutan moralitas tadi. Jahatnya seringkali kekuatan perekonomian dan kekuasaan politik menjadi alat untuk meloloskan berbagai deviasi (immoralitas) itu. Oligarki mengontrol kekuasaan yang mengantar kepada legalisasi berbagai penyelewengan itu. Terjadi justifikasi berbagai deviasi atau korupsi dengan dalih Konstitusi. Penyelewengan-penyelewengan itu kemudian menjadi biasa bahkan dibungkus dengan Konstitusi. Pada akhirnya terjadi pembenaran korupsi dan deviasi atas nama Konstitusi (penyelewengan konstitusional). Keadaan dunia seperti ini yang merindukan kehadiran Muhammad SAW. Seorang Rasul yang telah dilahirkan dan diamanahi untuk menghadirkan lentera kehidupan. Kini Nabi itu dirindukan oleh dunia. Mungkin dalam bahasa Karen Amstrong: “Muhammad, the Prophet of our time”. Judul buku yang luar biasa itu mengakui secara jujur bahwa Muhammad itu adalah “salvation” (penyalamatan) dunia saat ini dari ambang kebangkrutannya. Semoga! NYC Subway, 13 Oktober 2022. (*)
Pejabat Polri Dipreteli Lalu Dipanggil Presiden ke Istana
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo memanggil para petinggi Polri ke Istana Negara pada Jumat (14/10/2022) untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam menjalankan tugas. Arahan ini berlangsung secara tertutup dan Polri yang datang wajib menggunakan seragam dinas tanpa penutup kepala dan tongkat. Bahkan, handphone juga dilarang dan hanya alat tulis yang diizinkan untuk dibawa. Analis Komunikasi Politik & Militer UNAS, Selamat Ginting di channel Youtube Hersubeno Point mengatakan. seakan-akan pejabat Polri dipreteli. Menurutnya, pertemuan ini spesial karena berbeda dari sebelumnya. Bahkan Presiden juga mengimbau untuk anggota Polri melakukan sholat Jum’at di Istana. “Seperti dipreteli, tidak bawa senjata, tidak boleh bawa handphone, tidak boleh bawa tongkat komando, tidak boleh bawa ajudan, bahkan topi juga tidak. Jadi seperti dalam tanda petik, dipreteli,” kata Selamat Ginting kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (14/10). Menurutnya, memang ada beberapa kasus yang membuat Polri terpuruk. Kasus Ferdy Sambo dan Stadion Kanjuruhan membuat posisi Polri di mata masyarakat jatuh. Ia merasa Polri merasa defensif dan tidak menunjukkan rasa empati dari kasus Kanjuruhan. Sementara temuan Komnas HAM berbeda dari pernyataan Humas Polri mengenai penggunaan gas air mata yang tidak berbahaya. “Ini menimbulkan efek bahwa kenapa polisi begitu defensif. Padahal temuan Komnas HAM misalnya dan juga hampir semuanya mengatakan bahwa persoalan ini dipicu oleh penggunaan senjata gas air mata yang tidak lazim di lapangan sepakbola,” jelas Selamat. Ia menambahkan, saat petinggi Polri disuruh datang dengan syarat dan ketentuan yang banyak, itu adalah tanda bahwa Presiden marah, jadi bukan marah dengan pernyataan tapi dengan cara simbolisasi. Pada pertemuan ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku ada 559 anggota Polri yang hadir. Ada 24 pejabat utama Mabes Polri dan 33 Kapolda. Namun, ada 3 orang berhalangan dan diwakili. (Fer)
Pamitan, Anies Tetap Akan Jalankan Amanah Konstitusi untuk Jakarta dan Indonesia
Jakarta, FNN – Menuju akhir jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menggelar acara perpisahan bersama Wakil Gubernurnya, Ahmad Riza Patria dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara yang digelar di Pendopo Balaikota, Jakarta Pusat pada Jumat Sore (14/10/22) yang dibuka dengan tari-tarian tradisional dan nyanyian lagu Betawi yang membuat seluruh hadirin ikut menari. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Marullah Matali, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan rasa senang dan terima kasih dapat bekerja dengan Anies dan mengakhiri sambutannya dengan doa. Hal serupa juga disampaikan oleh Ahmad Riza Patria di dalam sambutannya. Riza juga menyampaikan permohonan maaf selama dua tahun masa kerjanya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Acara pun disambung dengan sambutan Anies Baswedan sebagai acara inti perpisahan. Dalam pidatonya, Anies memaparkan berbagai prestasi Jakarta selama lima tahun masa jabatannya. Dia mengatakan yang tersulit dalam memimpin adalah kolaborasi, yang kemudian menjadikan ruang rapat sebagai ruang diskusi, bukan instruksi yang menjadi antitesis dari sebuah kesulitan, hingga menjadikan Jakarta sebagai kota bertaraf dunia. \"Kita mempercayai di belakang karya, di situ ada gagasan, ada narasi. Dan, kita secara perlahan menyaksikan publik pelan-pelan mulai merasakan apa yang disebut sebagai karya dan bagaimana gagasan di belakangnya,\" ucap Anies. Dalam kesempatan tersebut, Anies mengatakan, meski masa jabatannya berakhir, dirinya akan tetap menjalankan amanah konstitusi bahkan yang lebih besar untuk Jakarta dan Indonesia. \"Anies Baswedan untuk dapat membangun Jakarta secara langsung telah berhenti di sini. Tapi tidak dengan ibu bapak sekalian. Perjuangan memajukan kota secara langsung, membahagiakan keluarga, menjalankan amanah konstitusi untuk menghadirkan keadilan sosial akan terus berlanjut,\" tutur Anies. \"Kita yang di pemerintahan ini, bekerja dengan rencana yang jelas dan itu saya titip kepada ibu dan bapak sekalian. Rencana-rencana ke depan adalah untuk diwujudkan bersama-sama,\" tukas Anies menitipkan Jakarta kepada ASN dan warga Jakarta. Anies juga menyatakan selama lima tahun memimpin Jakarta, dirinya merasa berada di lingkungan yang menyenangkan, guyub, dan bersaudara. Tak lupa dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu, mulai dari partai politik yang mengusung, seluruh jajaran ASN, dan warga Jakarta. (Rac)
Produsen Hoak Tukang Dawet, Ternyata Eks Pengurus PSI
SUPRAPTI, wanita yang mengaku menjadi saksi mata dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, ternyata bekas pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam pengakuannya yang ia rekam lalu diviralkan, Prapti mengaku melihat sendiri para suporter membawa minuman keras ke dalam stadion. Keruan saja pengakuan abal-abal ini membuat keluarga korban dan Aremania marah. Prapti dianggap tak punya empati. Belakangan ini, karena tidak kuat menahan gempuran netizen, Prapti akhirnya minta maaf. Dialog Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Offcial, Kamis (13/10/2022), membahas soal tewasnya 131 orang Aremania. Berikut petikannya. Halo halo Bung Rocky, kembali kita ngobrol ya. Ini hari Kamis ya. Kemarin ada berita yang kita tunggu-tunggu, tukang cendol itu setelah diuber oleh Komnas HAM, oleh TGIPF, oleh Polisi, oleh Aremania, ketemu juga tukang cendolnya. Tukang cendolnya rupanya politisi PSI dan pernah jadi pengurus di Malang. Dan itu yang lebih lucu lagi, kemudian ternyata kan itu satu rangkaian, sebelumnya juga dikatakan bahwa ditemukan miras gitu, nyambung dengan tukang cendol yang cerita bahwa mabok semua aremania itu. Ternyata, yang polisi emukan itu botol obat-obatan untuk sapi punya Dispora. Jadi, ini benar-benar deh, jadi antiklimaks tapi lucu, tapi sekaligus itu membuat kita miris ya dengan situasi semacam ini. Ya, jadi semua hal akhirnya berupaya disambung-sambungkan dan hal yang paling berbahaya adalah kalau kerumitan tersebut akhirnya murni carikan penyelesaian dengan cerita-cerita yang akhirnya tidak tersambung sebetulnya. Ini saya lagi di Malang, lagi kasih ceramah, di komunitas-komunitas. Dan, kalau saya bicara dengan teman-teman di sini, itu di setiap gang ada poster yang meminta pertanggungjawaban Pak Polisi itu. Beberapa saya kirim nanti. Dan, itu terhubung lagi dengan ketidakpercayaan orang bahwa ini bukan sekadar kejadian yang tidak terkendali, tapi ada semacam kesengajaan itu. Itu yang saya anggap bahwa agak telat sebetulnya polisi melakukan pemetaan terhadap kesan di dalam masyarakat Malang. Memang ada polisi Malang yang mengambil inisiatif untuk minta maaf dengan bersujud, tapi sebetulnya itu harusnya diikuti oleh seluruh polisi nasional supaya ada kelegaan. Dan, kalau kita anggap bahwa polisi ramai-ramai bersujud di satu Indonesia, itu lebih terasa pengalaman batin kita untuk berempati pada korban itu. Tapi itu nggak terjadi dan tegangan itu ada di semua gang, termasuk di kampung-kampung kecil itu orang pasti merasa ini ada yang sengaja ditutup-tutupi oleh negara. Jadi, sudah sampai di situ sebetulnya kecurigaan masyarakat Aremania ini terhadap kemungkinan penyelesaian kasus di Malang ini. Saya mengambil kesimpulan bahwa untuk memulihkan ini panjang karena ada batin yang tergores besar di dalam masyarakat Malang. Ya, jadi itu hampir semua gang ya di kota-kota Malang. Jadi mood publik terhadap polisi sekarang ini lagi betul-betul sangat tidak bagus di Malang. Iya. Itu semua jalan-jalan besar itu, poster, baliho gede-gede itu bertuliskan usut tuntas, ini pembunuhan segala macam. Itu dengan mudah kita lihat. Kalau saya tanya pada mereka ini jadi bagaimana membersihkan kota ini, oh nggak mungkin dibersihkan. Dicopot hari ini spanduknya besok muncul lagi tuh. Jadi, ini akan lama, saya menganggap akan lama karena sudah sampe pada semacam kesadaran bahwa pengabaian itu menyebabkan bangsa ini retak sebetulnya. Dan, dia kemudian terkait dengan isu-isu lain bahwa ini persaingan di dalam tingkat elit kepolisian kenapa harus kami yang tanggung getahnya. Kira-kira begitu. Jadi, orang mulai mencium bahwa masyarakat Malang itu membaca dengan cara yang berlapis-lapis, bukan sekadar itu kriminal, tapi di belakang itu ada upaya untuk mendorong bagaimana kita (menangkap ya). Jadi, bagi mereka ini bukan sekedar apa yang ada di lapangan tapi ada desain yang tak terbaca. Kira-kira begitu. Dan mereka yang jadi korban. Oke. Bisa jadi ini potret yang terjadi di Malang. Tapi, sebenarnya potret yang sama tapi dengan penyebab yang berbeda juga terjadi di seluruh nasional. Ya, itu intinya tuh. Bahkan, ada yang menganggap kenapa soal semacam ini terjadi ketika ada kasus Sambo, ketika ada kenaikan BBM. Jadi, seolah-olah seluruh peristiwa di Malang itu dikaitkan dengan upaya menutupi kasus-kasus besar yang lain. Itu sudah jadi semacam pola berpikir. Tapi, bagi masyarakat Malang sendiri, lebih dari itu bahwa kalau orang lewat di stadion itu lalu orang nggak mau nengok ke kiri enggak mau nengok kanan, mau cepat-cepat saja berlalu dari peristiwa itu. Jadi, bekas batin itu betul-betul dalam dan itu yang saya anggap berupaya untuk dihilangkan, tapi muncul lagi. Begitu cara mereka melihat masalah ini. Dan itu yang kemarin kita bahas ya bagaimana tercermin dari media sosial mereka bahwa mereka, orang yang begitu cinta mati dengan bola, tiba-tiba sejak peristiwa itu dia memutuskan mereka tidak akan lagi kembali untuk nonton bola. Boro-boro nonton, lewat saja mereka nggak mau negok ke arah stadion. Iya, itu saya bicara dan kesan saya begitu, berupaya menghilangkan trauma tapi dengan cara itu juga semacam dendam sebetulnya. Dendam yang masih belum bisa mereka pahami itu. Bahwa ada yang kehilangan anak, ada yang menganggap bahwa masa depan kota Malang akhirnya jadi runyam. Jadi, seperti kota yang kehilangan kegembiraan lagi. Dasarnya itu. Ya, jadi ini kalau tahapan-tahapan psikologinya kita sebut mereka dalam tahapan angry gitu. Ya, dan mau melepaskan angry itu ke mana tuh kalau angry itu hanya terhadap kepolisian ya itu mungkin lebih mudah dilakukan. Karena polisi sudah minta maaf di tingkat lokal. Tapi mereka masih merasa ada hal yang masih disembunyikan tuh. Jadi, PSSI lain cara mereka melihat PSSI, tim yang dibuat juga disinisin, jadi belum dapat semacam merasa tenang batinnya itu selama ... kan mereka masih menduga betul 271, 231, ada yang anggap enggak itu pasti 700 orang atau 400 orang. Jadi tetap mereka menduga kok bisa tuntas ya. Jadi, mereka menduga bahwa lebih dari itu yang meninggalkan di situ. Kita mau bayangkan misalnya bagaimana memulihkan kepercayaan bagi publik Malang yang merasa bahwa Istana kok nggak tulus ya merasakan kepedihan kami. Kira-kira itu deep psikologinya, psikologi dalamnya begitu. Ya, jadi prosesnya saya kira masih lama ya. Dari denial, angry, sampai tahap acepted atau menerima itu prosesnya panjang sekali itu. Ya, betul. Saya tadi seharian itu ada di tiga komunitas, diundang oleh LSM, ada lembaga lain, lembaga pendidikan semacam pendidikan mental itu, dimulai dengan minta saya untuk terangkan apa sebetulnya dilihat dari luar itu kejadian di Malang ini apa? Jadi, saya ikut hanyut sebetulnya, karena mereka anggap mereka enggak mengerti apa yang terjadi itu. Jadi, bayangkan misalnya saya mesti ngomong tentang politik, ngomong tentang ilmu pengetahuan, tapi dimulai dengan pertanyaan itu. Pita hitamnya ada di dalam spanduk mereka lalu mereka meminta keterangan apa yang terjadi. Ya saya hanya bisa terangkan seperti yang berkali-kali saya terangkan di FNN bahwa ini bukan tragedi, karena tragedi itu di luar kapasitas manusia untuk memikirkan akibatnya. Jadi, ini adalah kejahatan bahkan saya sebut seperti itu. Dan mereka merasa iya memang ini kriminal tapi kami bahkan mengucapkan kata kriminal, kami nggak mampu lagi. Jadi, betul-betul kayak orang gagu yang enggak tahu apa sih yang terjadi. Jadi, kebingungan tersebut yang kemudian diliputi dengan berbagai macam pertanyaan yang akhirnya pertanyaannya itu jadi kecurigaan bahwa ini suatu perbuatan konspiratif. Kira-kira begitu alam pikirannya. Itu pentingnya ada semacam tim psikologi untuk membaca emosi yang tertahan ini apa? Nah, itu emosi bisa berubah menjadi sesuatu yang justru destruktif di dalam situasi kesulitan ekonomi hari-hari ini. Itu yang saya dapat, tangkap dari cara mereka berbicara. Bahkan, ada yang bisik-bisik, ini bagaimana Pak Rocky, nanti kalau Pak Rocky terangkan mungkin di sekitar kita ada polisi yang berkeliaran segala macam. Jadi, dalam forum akademis pun dianggap begitu tuh. Itu intinya tuh. Jadi, ketakutan yang dibalut oleh ketidakpercayaan terhadap makna peristiwa ini. Jadi, bagi mereka ini sesuatu yang kira-kira dia mau bilang bahwa ini sudah direncanakan. Saya musti katakan ini karena begitu semacam tapisan yang saya dapat dari mental mereka. Karena keterangannya simpang siur maka mereka menganggap ini artinya ada yang direncanakan untuk satu upaya menjebloskan seseorang atau ini suatu upaya untuk menutupi kasus-kasus lain yang ada di dalam politik Indonesia. Sudah sampai di situ kecurigaan publik. Saya sulit membayangkan, karena kalau kita bicara misalnya ada 131 atau 132 keluarga yang mengalami trauma dan saya kira lebih dari itu, termasuk yang luka-luka, itu saja kita sulit membayangkan. Apalagi, kemudian kalau ini satu kota atau satu wilayah kan selalu disebutnya Malang Raya, yang mengalami semacam itu. Saya kira ini memang beban yang luar biasa, terutama untukk para pemangku kepentingan di sana, Walikotanya, Bupatinya, dan sebagainya. Ya, itu beredar sampai ke pelosok Jawa Timur sebetulnya. Saya ngomong dengan orang Pasuruan, beberapa wakil walikota misalnya itu dan berapa pejabat yang bertemu di airport, itu karena mungkin mereka tahu saya bicara dengan FNN, lalu saya sikerubuti untuk diskusi. Jadi, cara mereka berdiskusi itu lain, ada bisik-bisik, tapi kemudian terlihat bahwa ada kecurigaan terhadap keadaan itu. Itu bahasanya begitu. Dan yang saya ceritakan tadi, itu di mulut-mulut gang itu spanduk semua. Dan, ada yang besar, ada yang kecil, tetapi bahkan tuduhan kami dibunuh, usut tuntas segala macam. Jadi, keterangan sosiologisnya kira-kira bahwa ada keadaan anomi itu, keadaan yang tak bisa diterangkan dengan urutan yang lengkap. Jadi, keadaan yang semacam ini yang bsa membuat frustrasi itu bercampur dengan kecurigaan. Kalau sekadar frustasi pada peristiwa itu mudah saja stratnya itu diusut. Tapi, ini frustrasi yang terkait dengan kecurigaan. Itu susahnya tuh. Nah, itu pentingnya presiden misalnya lakukan tindakan yang lebih, sebut saja, lebih komprehensif bahwa kepolisian harus betul-betul diarahkan untuk, luka batin ini hanya bisa diobati oleh kalau ada pepatah mengatakan kira-kira bunyinya begini nih: luka itu hanya bisa dibuat diobati oleh tombak yang melukainya. Kira-kira begitu kalau mengutip salah seorang filsuf, menganggap bahwa hanya pembuat luka yang bisa mengobati luka yang ia lakukan itu pada pihak lain. Ya. Dan saya kira ini nggak akan tertangkap ya kalau mereka tidak langsung menyelami, menyempatkan waktu untuk menangkap aspirasi masyarakat itu. Kalau sekadar kunjungan-kunjungan yang hanya sekilas saja, saya kira nggak dapet ya feelnya mood publik tadi. Ya, itu, bahkan saya mesti bayangkan misalnya bagaimana memberi nama peristiwa ini. Kan sesuatu yang betul-betul out of the blue, tiba-tiba meledak, lalu orang merasa sebanyak itu kejadian di lapangan yang terbatas itu, dan kenapa tidak misalnya kok tidak diantisipasi. Kalau memang betul-betul gas air mata itu berbahaya dan akan digunakan nggak ada soal. Bagi mereka ya sudah memang potensi kerusuhan. Tapi disiapkan mitigasinya, misalnya di semua pintu itu yang 13 pintu itu misalnya ditaruh satu ambulans masing-masing, karena dianggap ini akan ada kejadian yang membahayakan maka dokter-dokter disiapkan. Ternyata tidak. Jadi, orang merasa atau masyarakat Malang merasa bahwa memang apa ini didesain untuk menjebak kami, tewas di dalam lapangan. Jadi, sampai di situ mereka mendalami keadaan dirinya sendiri. Saya bisa membayangkan, dalam kondisi semacam itu, bagaimana mereka tidak tambah frustrasi menghadapi sikap dari para petinggi negara kita, juga sepak bola, juga PSSI, dan lain-lain yang semuanya seolah-olah kemudian saling lempar tanggung jawab. Saya membaca pernyataan dari Pak Mahfud MD yang memimpin TGIPF, bahwa saling lempar tanggung jawab, baik liga, PSSI, juga penyelenggara tayangan, dalam hal ini Indosiar. Ya, yang saya sebut tadi, ada sikap fatalistis sebetulnya, dan merasa apa pun yang diucapkan ya sudahlah, suka-suka kalian deh mau ngapain. Kira-kira begitu. Jadi frustrasinya sudah sampai di situ, menganggap bahwa kami dipermainkan, kami semacam menuntut somasi tapi dianggap itu sekedar ingin cari gara-gara. Jadi, hal yang akhirnya orang musti kalau kita gambarkan psikologinya, diserap ke dalam batin sendiri dan seringkali batinnya enggak cukup lega untuk menyimpan masalah ini secara tertib dan suatu saat dia bisa meledak lagi. Jadi, trauma itu kalau tidak ada outlet, itu bahayanya. Dia akan disalurkan di dalam kasus yang lain. Itu kira-kira begitu keterangan akademisnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan akan disimpan sebagai trauma dan trauma itu selalu ingin cari jalan keluar, dan jalan keluar itu bisa di jalan keluar yang betul-betul tanpa kita duga, tumpah di dalam peristiwa yang lain atau peristiwa berikutnya nanti. Dalam politik kita kan banyak betul peristiwa yang bisa berlangsung hanya karena keresahan sosial, tidak bisa dijelaskan, dan manusia itu punya ruang hidup yang kalau dia sesak dia akan meledak. Ya, saya bisa menangkap dan memahami apa yang Anda sampaikan, tapi saya sampai sekarang memang juga kesulitan untuk mendefinisikan gitu, apa yang terjadi di Malang. Kita bisa bayangkan, bagaimana mungkin kita melakukan trauma healing gitu terhadap satu kota, satu wilayah, atau bahkan juga satu provinsi. Ya, itu betul harus dapat istilah itu, trauma healing untuk satu wilayah itu. Satu kayak ruang gelap yang tiba-tiba hampir di depan kita. Jadi, ini betul-betul ruang gelap dan kita bisa bayangkan di luar ruang gelap itu orang saling menduga yang di samping saya ini musuh atau kawan. Jadi itu intinya. Komunitas yang bertumpuk-tumpuk di sini, itu mulai menyusun semacam strategi untuk melupakan, tapi kemudian diingat lagi. Strategi untuk minta pertanggungjawaban tapi kemudian pasrah bahwa ya nggak ada gunanya juga. Jadi, dari apatisme jadi fatalisme, fatalisme menjadi anomi. Kalau kita pakai istilah psikologi, kira-kira begitu. Suatu keadaan yang tanpa aturan lagi itu, batin yang digores terlalu dalam lalu merasa sudah nanti alam semesta akan selesaikan. Kira-kira kepasraan itu terhubung dengan ketidakpercayaan pada lembaga-lembaga yang mungkin masih ditugaskan oleh negara untuk meneliti soal ini. Ya, apalagi temuan-temuan tadi kemudian yang saya sampaikan di depan soal tuduhan miras dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa itu merupakan sebuah kekonyolan gitu kan dalam mendeteksi. Masa’ nggak bisa membedakan antara minuman keras dengan obat-obatan untuk menggemukkan sapi dan sebagainya. Ini kan membuat mereka tambah frustrasi. Saya kira saya ingin menyampaikan kepada teman sahabat-sahabat di Malang, Aremania, dan warga Malang, saya bisa memahami apa yang Anda rasakan. Tetapi saya tidak bisa mengatakan, karena ini terlalu complicated persoalannya. Iya, itu kira-kira begitu, betul sekali. Karena kalau saya bereaksi nanti seolah-olah ada jalan keluar, tapi bagi mereka itu sebenarnya hanya ingin mengeluh saja. Kira-kira itu. Dia mengeluh, tanpa dia tahu didengar apa nggak didengar, susah juga tuh. Tapi, bagi kita yang dari luar, kan kita cuma nonton di televisi segala macam. Begitu saya bertemu secara riil dengan masyarakat di sini, Malang itu kayak kota yang kehilangan cahaya. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan saya kira kita bersama dengan warga Malang. Dan Mari kita doakan mudah-mudahan mereka bisa segera melalui duka cita ini ya. (ida/sws)
Pak Ibul, Dapat Salam dari HRS Tuh!
Awal September lalu Forum News Network (FNN) bertamu ke kediaman Habib Rizieq Syihab (HRS) yang tengah menjalani bebas bersyarat sejak Rabu (20/7/2022) lalu. Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan yang biasa dipanggil Iwan Bule, disingkat Ibul, jadi topik pembicaraan. Kok bisa? Oleh: Rahmi Aries Nova, Wartawan Senior FNN DALAM obrolan semi serius lebih dari dua jam kami membicarakan banyak hal, merekonstruksi banyak peristiwa, dan pada akhirnya memetik banyak hikmah dari kejadian demi kejadian yang dialami Habib Rizieq Syihab (HRS). Salah satu yang serius adalah saat HRS menceritakan Ketua Umum PSSI Iwan Bule. \"Dia yang ingin mengkriminalisasi saya lewat kasus chat mesum. Yang akhirnya memaksa saya pergi ke Mekkah, Arab Saudi,\" ujar HRS. Bisa dibayangkan andai saja kasus itu bisa dibawa Iwan Bule, yang kala itu adalah Kapolda Metro Jaya dengan Nico Afinta, Kapolda Jawa Timur yang dicopot karena tragedi Kanjuruhan, Malang, sebagai Dirreskrimumnya, ke pengadilan betapa akan dipermalukannya HRS dan keluarga. Padahal, jelas-jelas chat mesum yang dipakai Ibul untuk menjerat HRS adalah fitnah dan rekayasa. Bahkan, Hermansyah ahli IT yang membuktikan hal itu disergap dan dibacok di jalan tol oleh orang-orang yang tidak dikenal. Singkat cerita, saat HRS di Mekkah beberapa petinggi Polri dan BIN (Badan Intelijen Negara) justru mencoba \'berdialog\' dengan HRS. \"Saya tidak anti dialog, tapi harus ada win-win, mereka ada permintaan, saya pun ada,\" jelas HRS. Di antara permintaan HRS yang dipenuhi adalah di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atau dihentikannya penyidikan beberapa kasus yang membelitnya, baik di Polda Metro Jaya maupun Polda Jawa Barat. Tentu saja termasuk kasus chat mesum bidikan Iwan Bule dan Nico. Semua bukti tertulis didokumentasikan oleh HRS. Dicopotnya Iwan Bule dari jabatan Kapolda Metro pada 21 Juli 2017, konon juga bagian dari \'negosiasi\' HRS. Begitu pula Anton Charliyan yang dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jabar pada 25 Agustus 2017. Iwan Bule sendiri seperti memberi isyarat bahwa pencopotan dirinya, digantikan Idham Azis, yang akhirnya jadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian, ada hubungannya dengan HRS. Ia bahkan mengeluarkan pernyataan kontroversial usai dimutasi, dengan menyebut-nyebut nama Habib Rizieq. Begini persisnya omongan Iwan Bule saat itu, seperti dilansir VIVA.co.id: \"Itu (Rizieq, red) saudara saya juga. Satu iman sama saya. Terima kasih mungkin doanya beliau kepada saya, Alhamdulillah saya diberikan jabatan strategis sama Pak Kapolri, karena saya juga berkawan sama beliau (Rizieq, red). Saya sudah bilang tunggu beliau kembali. Pasti akan kembali. Enggak mungkin lama di sana (Mekkah),\" kata Iwan Bule ketika itu. Dalam pernyataannya, jelas Iwan Bule tidak menghargai HRS karena hanya menyebut HRS dengan Rizieq tanpa Habib. Doa yang dia sebut bisa jadi maksudnya permintaan HRS secara tersirat dan dua kalimat terakhir sepertinya bernada \'ancaman\' jika HRS kembali ke tanah air. Begitulah waktu terus berjalan, setiba dari Arab Saudi, HRS kembali dikriminalisasi. Hanya karena menyebut dirinya sehat dan baik-baik saja, HRS harus mendekam di penjara sejak 12 Desember 2020 hingga 19 Juli 2022, kehilangan enam laskarnya dalam peristiwa pembantaian KM 50 dan organisasinya Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Usai menjalani masa tahanan 1 tahun 7 bulan, HRS kini memang belum bisa bebas sepenuhnya. Statusnya masih \'tahanan kota\' dan gerak-geriknya terus diawasi, tetapi jiwanya merdeka, bahagia. Wajahnya selalu bersinar melihat kerinduan umat padanya. Setiap hari lima ratus hingga seribu orang mengantre di kediamannya, di Petamburan, untuk bertemu dengannya. Mereka datang dari seluruh Indonesia. Bagaimana dengan Iwan Bule? Saat ini ia tengah didesak mundur dari kursi Ketua Umum PSSI setelah insiden gas air mata oleh aparat kepolisian yang menelan korban 132 jiwa. Sejarah mencatat, di masa kepemimpinannya Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur menjadi ladang pembantaian Aremania pada Sabtu kelabu, 1 Oktober 2022 lalu. Jika Nico akhirnya dicopot dari jabatannya, Iwan Bule, sepertinya, akan \'ditolong\' FIFA (Federasi Sepakbola Internasional) yang datang ke Jakarta untuk \'menyelamatkan\' event miliknya, Piala Dunia U-20 2023, dan keluguan Shin Tae-yong, pelatih tim nasional yang akan pasang badan untuknya. Badannya mungkin selamat, tetapi jiwanya pasti tidak. Terlebih jika Ibul tahu ada salam dari HRS untuknya. (*)
Luhut Ingin Perkuat Persatuan Bangsa, Rocky Gerung: Basis Sosial Kita Retak
Jakarta, FNN – Resesi ancam perekonomian dunia. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta bangsa ini menyatu dan gunakan istilah “Perang Rakyat Semesta” untuk hadapi inflasi. Sementara itu, Rocky Gerung pada kanal Youtube-nya, Rocky Gerung Official Kamis (13/10/2022) mengatakan basis sosial bangsa ini sudah retak. Saat Luhut menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Selasa (30/8/2022), ia meminta kepada rakyat untuk kompak dan menanam bawang, cabai, tomat sebagai langkah meredam inflasi. Menurutnya, rakyat tak perlu cara yang canggih, cukup tanam dan berusaha untuk tidak kekurangan cabai dan tomat di rumah. Kekompakan inilah yang ia sebut sebagai “Perang Rakyat Semesta”. “Kita dalam menghadapi keadaan sekarang ini harus kompak, saya ulangi kompak!. Kata kompak seperti bahasa tentara itu perang rakyat semesta, semua kita bersatu padu mengahadapi ini (inflasi),” jelas Luhut. Di lain pihak, Rocky mengaku memang ada ancaman krisis atau bahkan saat ini sedang berlangsung. Ia juga berpendapat jika kurs Rupiah bermasalah, itu bisa diselesaikan dengan cara teknis. Namun, yang jadi masalah menurutnya adalah basis sosial kita retak. “Jadi kalau Pak Luhut bilang Perang Semesta, sebetulnya juga bukan sekadar ada frontline yang dipersiapkan untuk menghadapi badai dari luar. Tetapi juga untuk menemukan mampu gak kohesivitas bangsa ini menghadapi badai yang lagi datang ke kita. Kalau gak ada pemilu, mungkin lebih mudah untuk atasi masalah ekonomi,” kata Rocky. Rocky juga mengatakan masih banyak orang membicarakan politik identitas dan ini juga yang membuat kondisi sosial kita berbahaya. Menurutnya, saat ini Luhut sedang berusaha memberikan rasa aman, padahal kondisi sosial tidak memungkinkan rakyat bersatu. Resesi diperkirakan akan merugikan perekonomian global hingga 4 triliun dollar pada 2026 menurut International Monetary Fund (IMF). Pada 2023, diprediksikan pertumbuhan ekonomi global hanya akan mencapai 2,9%. Kedepannya, ekonomi global terlihat gelap akibat resesi dan ketidakstabilan keuangan. (Fer)
Jari Manies untuk Masa Depan Indonesia Bersama Anies
Jakarta, FNN – Relawan Anies Rasyid Baswedan mendeklarasikan Jari Manies (Jaringan Rakyat Indonesia Bersama Anies) sekaligus diskusi \"Mencari Figur Cawapres Anies Baswedan\" di Warunk Upnormal, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat pada Kamis (13/10/2020). Jari Manies yang diinisiatori oleh Rahman Toha akan menjadi sebuah tim pemenangan Anies dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 yang berada di 34 provinsi Indonesia. \"Untuk me-launch, mendeklarasikan kecil bahwa kita akan menjadi bagian penting bagi kemenangan Anies Baswedan,\" ucap Rahman membuka acara. Rahman Toha dalam kata pengantarnya mengatakan bahwa Anies adalah tokoh yang tepat sebagai pemimpin Indonesia karena Anies merupakan tokoh yang modern, visioner, dan terlihat dari kepemimpinannya menjadi gubernur DKI Jakarta yang membuat Jakarta menjadi kota yang maju dengan sistem interkoneksi. \"Pak Anies Baswedan telah sukses memimpin DKI Jakarta. Sehingga, bisa membuat Jakarta aman, nyaman, modern dan harmonis. Ditambah tantangan global Indonesia ke depan kita perlu pemimpin yang cerdas, memiliki visi dan narasi serta kemampuan memimpin yang kuat, dan itu ada pada sosok Anies Baswedan,\" tegas Rahman. Dan, di akhir pernyataannya, Toha menegaskan bahwa orang baik harus dukung orang baik dan Anies adalah orang baik. Dia juga menjelaskan bila orang baik tidak berbaris dengan rapih, maka tidak akan bisa melakukan perbaikan sistem yang buruk. (Rah)
Muhammad SAW: Sang Mutiara-02
Karenanya dengan wafatnya Rasulullah SAW, Umat ini dengan sendirinya diamanahi untuk melanjutkan misi tersebut. Ragam ayat dalam Al-Quran menegaskan kewajiban itu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SALAH Satu hal yang biasa dipahami secara tidak proporsional tentang Rasulullah SAW adalah bagaimana relasi dan kewajiban Umat ini kepada beliau. Apakah relasi darah, ras atau suku? Apakah relasi kebangsaan? Atau relasi Umat ini dengan beliau jauh melebih semua bentuk relasi kemanusiaan apapun? Relasi Umat dan Rasulullah ternyata sebuah relasi yang melebihi relasi sosial kemanusiaan apapun. Melebihi relasi darah dan kekeluargaan, ras dan etnis, dan juga kebangsaan. Relasi umat dan Rasulnya adalah relasi “hati”. Relasi hati ini yang terekspresikan dalam wujud keimanan (Al-iman), kecintaan (al-hubb), dan kasih sayang (ar-Rahmah). Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keimanan itu begitu banyak. Salah satunya di surah Al-A’raf ayat 157: “Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur\'an), mereka itulah orang-orang beruntung”. Kecintaan Umat ini kepada beliau juga dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Bahkan digambarkan bagaimana kecintaan kepada beliau melebihi kecintaan seseorang kepada diri, orang tua dan anak, dan kepada siapapun. Rasulullah sendiri misalnya dalam sebuah hadits menekankan: “Tidak beriman di antara kalian hingga dia mencintai aku lebih dari orang tuanya, anaknya, dan semua manusia”. Penggambaran kasih sayang yang ada diantara Rasul dan Umatnya digambarkan dalam Al-Quran Surah Muhammad: “Muhammad Rasulullah. Dan yang orang-orang yang bersamanya tegas kepada orang-orang kafir dan saling mengasihi di antara mereka”. Yang ingin juga saya uraikan kali ini secara singkat adalah apa saja kewajiban utama Umat ini kepada baginda Rasulullah SAW. Kewajiban itu mencakup 6 hal: Satu, kewajiban mengenal Rasulullah (Ma’rifatur Rasul). Dalam agama ini memang semuanya berdasarkan kepada ma’rifat. Iman kepada Allah sekalipun esensinya karena ma’rifat. Karenanya dasar dari semua relasi umat dan Rasul adalah ma’rifat (mengenal). Bagaimana mungkin mengimani, mencintai tanpa mengenalnya? Di sìnilah salah satu makna urgensi belajar sirah Rasul SAW. Dua, kewajiban menginami Rasulullah seperti yang disebutkan di atas. Syahadat Laa ilaaha illa Allah tidak sempurna dan tak akan diterima tanpa syahadat kepada Rasulullah: Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kewajiban ini bukan sekedar mengimaninya sebagai Rasul. Tapi mengimaninya sebagai Rasul yang terakhir dan membawa ajaran yang sempurna. Tiga, mencintai Rasulullah. Selain sebagai persyaratan iman kepada beliau, mengimaninya juga menjadi prasyarat untuk membersamai beliau di dalam syurgaNya Allah SWT. Kesimpulan ini diambil dari pertanyaan seorang sahabat tentang hari Kiamat yang berujung pada: “engkau akan bersama dengan siapa engkau cintai di dalam syurga”. Empat, menauladani dan mengikuti (mentaati) Rasulullah. Ayat tentang Ketauladanan tentunya sangat populer (laqad kaana lakum fii Rasulillah uswatun hasanah). Demikian pula penegasan prasyarat iman kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah (qul inkuntum tuhibbuna Allaha fattabi’uun). Dalam hadits lain Rasulullah menekankan bahwa semua umatnya akan masuk syurga kecuali yang membangkang. Ketika ditanya siapa pembangkang itu? Beliau menjawab: “siapa yang mentaatiku masuk syurga. Tapi siapa yang tidak mentaatiku maka dia membangkang”. Lima, membela kemuliaan dan kehormatan Rasulullah. Selain memang bagian dari keimanan untuk membela (nashoruuh wa azzaruuhu) kecintaan (rasa emosi atau sentimen) Umat ini melebihi kepada diri dan siapapun. Kecintaan ini menumbuhkan rasa “ghirah” atau kecemburuan dan kemarahan jika kehormatan dan kemuliannya dirusak. Teman-teman non Muslim, khususnya di dunia Barat, gagal memahami ini. Sehingga mereka terkadang terheran-heran ketika Umat ini siap berkorban membela Rasulnya. Enam, melanjutkan misi (dakwah) kerasulan Muhammad SAW. Rasulullah adalah utusan Allah yang terakhir. Beliau dikenal sebagai “penutup kenabian” (khatamun nabiyyin). Pada sisi lain beliau adalah Rasul untuk seluruh alam (alamin) hingga akhir zaman. Konsekwensi logis dari kenyataan itu adalah bahwa misi risalah dan kenabian mutlak berlanjut ke seluruh penjuru alam hingga akhir masa. Karenanya dengan wafatnya Rasulullah SAW, Umat ini dengan sendirinya diamanahi untuk melanjutkan misi tersebut. Ragam ayat dalam Al-Quran menegaskan kewajiban itu. Satu diantaranya adalah: “katakan (wahai Muhammad) inilah jalanku. Yaitu mengajak ke jalan Allah, saya dan siapa saja yang menjadi pengikutku”. Demikian enam kewajiban umat terhadap Rasulullah yang wajib dijalankan dan dijaga hingga akhir zaman. Pengakuan sebagai Umat tapi pada saat yang sama tidak mengikuti keenam hal yang dimaksud boleh jadi sebuah pengakuan palsu. NYC Subway, 12 Oktober 2022. (*)
HUMANIKA Tuntut Satgas Tuntaskan Tagihan Obligor BLBI
Jakarta, FNN – Dimulai dari krisis moneter (krismon) yang saat itu melanda Asia, Negara kita pun terkena imbasnya. Ekonomi collapse meruntuhkan per-Bank-an nasional. Untuk itulah atas nasehat IMF, Pemerintah mengucurkan skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bermula pada 1997-1998, ketika Bank Indonesia (BI) memberikan pinjaman kepada bank-bank yang hampir bangkrut akibat diterpa krisis moneter. Pada Desember 1998, Bank Indonesia kemudian menyalurkan dana bantuan Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. “BLBI terbesar ke Salim Grup (Rp 52 triliun, Gajah Tunggal (RP 40 triliun), Bank Intan (Rp 1,4 triliun) dan bank-bank lainnya,” ungkap Sobarul Fajar, Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) kepada FNN, Kamis (13/10/2022). Namun, dana BLBI justru banyak diselewengkan oleh para penerimanya. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Agustus 2000, ditemukan kerugian negara mencapai Rp 138 triliun. “Akibatnya Pemerintah terbebani lagi dengan rekapitalasi yang membuat bengkaknya kerugian keuangan negara. Hingga saat ini kita menanggung sekitar 60 triliun di APBN sampe tahun 2030,” lanjut Sobarul Fajar. Presiden Joko Widodo sendiri telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dengan Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD. Menurut Sobarul Fajar, di bawah kepemimpinan Mahfud MD ada sedikit titik terang terkait penyelesaian kasus BLBI dengan menyita atas harta dan kekayaan lain yang terkait dengan obligor antara lain PT Bank Asia Pasific atas nama Setiawan Harjono/Hendrawan Haryono dan pihak lain yang terafiliasi, berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama PT Bogor Raya Development; PT Asia Pasific Permai, dan PT Bogor Raya Estatindo seluas total keseluruhan 89,01 hektare, berikut lapangan golf dan fasilitasnya, serta dua bangunan hotel. Penyitaan ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian hak tagih negara dana BLBI yang berasal dari obligor PT Bank Asia Pasific sebesar Rp3,57 triliun. Sedikit informasi dalam data Kemenkeu dan BPK, disebutkan bahwa per Desember 2020 Bank Intan masih memiliki utang kepada negara sebesar Rp 136,43 miliar. Namun kepada Pansus BLBI DPD, Fadel bersikeras bahwa masalah utang BLBI Bank Intan sudah selesai. Sayangnya pengakuan Fadel tersebut tidak didukung bukti berupa Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan perbankan nasional (BPPN). “Dari data di atas kami menghimbau kepada Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang dipimpin oleh Bapak Mahfud MD segera telusuri dan tindak kasus BLBI yang sangat merugikan negara ini dan sesuai dengan target Pak Mahfud MD yang menargetkan kasus BLBI harus tuntas pada tahun 2023 nanti. Untuk itulah Humanika menuntut!” tegasnya. 1. Segera di tuntaskan kasus BLBI terhadap semua Obligor tanpa pandang bulu tercatat masih ada 335 Obligor lagi. 2. Khusus BLBI Bank Intan agar segera prioritas diutamakan mengingat sang Obligor Fadel Muhammad yang saat ini anggota DPD masih tertunggak Rp 136 miliar. 3. Segera berikan ultimatum dalam batas waktu, jika tidak dibayarkan segera sita hartanya untuk mendukung keuangan negara. (mth/*)
Istikharah Politik Cawapres Anies: Antara Khofifah dan AHY
Di tingkat nasional, Khofifah juga dapat diandalkan. Ia berpotensi meraup suara dari kaum perempuan, karena Khofifah adalah Ketua Muslimat Nahdhatul Ulama (NU). Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR Terpilih/Anggota DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI PARTAI NasDem resmi mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden (Capres) 2024. Dalam tempo dekat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat diperkirakan menyusul. Melihat cuaca politik pekan-pekan terakhir ini, tidak menutup kemungkinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergabung. Setali tiga uang dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Tidak ada keraguan, wajah Anies bakal terpajang di kertas suara Pemilihan Presiden (Pilpres). Syaratnya dua. Pertama, yaitu jika para punggawa politik menjungjung tinggi Pemilu jujur dan adil, mendorong Pemilu tepat waktu, juga tidak saling mengkriminalkan. Syarat kedua, Anies bakal lolos menuju kontestasi Pilpres jika partai-partai pengusungnya tak egois memaksakan Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres). Di titik ini, kompromi politik memang jadi tikungan krusial. Tidak hanya bagi Anies, tetapi nyaris semua koalisi partai dalam kontestasi Pilpres kerap buyar dan bubar, tergelincir karena tidak satu kata soal Cawapres. Lain halnya dengan Anies, ada kesan dan pesan serta kredo tidak tertulis yang ditangkap publik, Cawapres akan ditentukan berdasarkan pertimbangan paling rasional. Tentu saja yang memiliki daya katrol elektabilitas mumpuni. Karakter dan personal branding Anies yang berlatarbelakang akademisi cuma intelektual, sangat identik dengan rasionalitas dan hal-hal saintifik, tentu menjadi bagian penting dalam pertimbangan menentukan Cawapres. Bukan soal like or dislike, apalagi preferensi selera pribadi. Pemilihan Cawapres sangat mendasar, menentukan, tetapi juga krusial sekaligus rentan. Keliru memilih Cawapres sama halnya bunuh diri politik. Tidak heran, kalau media massa, pengamat, dan lembaga survei gempita menyodorkan analisa. Ada yang objektif, ada pula yang (mungkin) pesanan. Tantangan terbesar koalisi Partai Nadem, PKS, dan Demokrat ada pada Cawapres. Di antara nama-nama yang sering disebut-sebut, agaknya ada dua yang paling moncer, yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY bukan anak muda biasa. Dia luar biasa. Dia ketua umum partai, visioner, cerdas, muda, dan bisa diandalkan dalam urusan kepemimpinan. Leadhership AHY teruji ketika Partai Demokrat diobok-obok pihak lain. AHY membuktikan, dirinya mampu menyatukan seluruh kadernya dalam satu barisan, bersama menghalau pengkudeta dari Istana. AHY punya daya ungkit elektabilitas tinggi. Pemilih milenial bakal tertarik dengan figurnya yang elok, muda, dan segar. Tidak diragukan, AHY punya modal dan peluang besar mendampingi Anies. Tetapi, apakah AHY sebagai Cawapres Anies adalah realistis secara politik? Harus diakui, AHY belum sepenuhnya berpengalaman dalam politik. Tanpa berniat memandang sebelah mata, sepak terjangnya di politik masih seumur jagung. Faktor sang ayah, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), memang tidak boleh ditepikan. Namun, dalam konteks kepemimpinan nasional, AHY harus dipandang sebagai figur yang mandiri. AHY dan Anies cenderung dipersepsikan publik sebagai tokoh oposisi. Anies adalah kanal bagi kaum oposisi, sementara Partai Demokrat yang dipimpin AHY cukup representatif untuk disebut oposisi sebagai partai non-pemerintahan. Maka, kombinasi Anies-AHY adalah kombinasi oposisi dengan oposisi. Sekilas ini luar biasa dan mengundang euforia besar. Persoalannya, apakah gabungan keduanya mampu mengalahkan kekuatan kartelisasi politik saat ini? Kita tidak pesimistis. Hanya saja, harus berhitung cermat mengkalkulasi potensi perolehan suara, bukan hanya pasangan bertalenta dan enak dipandang. Sistem pemilihan one man one vote mau tak mau mengharuskan kita mengalkulasi pasangan Capres-Cawapres dari sisi dukungan suara masing-masing individu secara matematis, kongkrit, dan realistis. Caplok Suara Lawan Dalam konteks itulah Khofifah punya nilai lebih. Selain memiliki pengalaman politik mumpuni, basis dukungannya jelas, kongkrit, dan relatif di luar lingkaran oposisi. Menggandeng Khofifah sama halnya mencaplok suara lawan, sekaligus mengerem serangan politik bertajuk politik identitas, khilafah, dan seterusnya. Jawa Timur sering dianalisa sebagai penentu kemenangan Pilpres, selain Jawa Barat tentu saja. Inilah kelebihan utama Khofifah. Figurnya jelas mampu menambah bobot perolehan suara secara signifikan, mengingat lumbung suara Anies di Pulau Jawa diperkirakan berada di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Di tingkat nasional, Khofifah juga dapat diandalkan. Ia berpotensi meraup suara dari kaum perempuan, karena Khofifah adalah Ketua Muslimat Nahdhatul Ulama (NU). Dari perspektif koalisi partai, Khofifah sekaligus bisa menjadi jalan tengah yang memecah kebuntuan koalisi Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Mereka punya sejarah. Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, Khofifah didukung Partai Nasdem dan Partai Demokrat. PKS justru berada di kubu Syaifullah Yusuf. Partai Demokrat akan mendapat berkah lain jika koalisi penyokong Anies memilih Khofifah. Alasannya, Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Emil Dardak, yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur secara otomatis menggantikan posisi Khofifah sebagai gubernur. Bukankah itu cukup manis? Maka, ada baiknya Partai Demokrat melihat dari sisi lain, menghindari kacamata kuda AHY sebagai Cawapres. Toh AHY masih sangat muda. Perjalanan politiknya masih panjang dan insya’ Allah gemilang. Dia calon pemimpin bangsa di masa depan. Apapun itu, Anies jugalah yang (sebaiknya) menentukan. Seperti kata Bang Surya Paloh, masalah Cawapres ini kita serahkan sepenuhnya kepada istikharah Anies Baswedan. (*)
Humanika Desak Tuntaskan Kasus BLBI, Sita Asset Fadel Muhammad
Jakarta, FNN – Kasus penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali menuai demonstrasi dari masyarakat. Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) melakukan unjuk rasa untuk mendesak satuan tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI di bawah kepemimpinan Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Pertahanan, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk menuntaskan kasus BLBI. Kasus yang bermula sejak krisis moneter itu merugikan keuangan negara sebesar Rp138 triliun sejak dikucurkannya dana sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank pada Desember 1998. Dalam aksi yang digelar di depan kantor Kemenko Polhukam pada Kamis (13/10/2022) itu, Humanika mendesak Ketua Satgas BLBI untuk menyita harta Fadel Muhammad agar segera melunasi hutang sebesar Rp136 miliar sebagai obligasi Bank Intan yang mengaku telah melunasi hutang tanpa didukung Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Desakan tersebut disebabkan Fadel adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang merupakan wakil rakyat. Imbauan lain dari Humanika kepada satgas BLBI adalah menyegerakan untuk menuntaskan kasus BLBI tanpa pandang bulu terhadap 335 obligor dan memberikan ultimatum untuk melunasi dalam batas waktu, bila tidak dibayarkan maka segera situ hartanya. (Rac)
RUU EBT Mengaburkan Rencana Transisi Energi Indonesia
Ini luar biasa bandar EBT Indonesia. Mereka mau menghasilkan portofolio EBT agar mendapatkan uang internasional dengan menabrak UU Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) RUU Energi Baru Terbaharukan (EBT) yang saat ini sedang dibahas di DPR tampaknya justru mengaburkan rencana transisi energi Indonesia. RUU EBT sepertinya mengikuti pola yang digunakan selama ini dalam menjalankan Mega Proyek 35 ribu Megawatt telah terbukti gagal. Pola semacam ini menganut prinsip liberalisasi ketenagalistrikan, yang sudah menghilangkan fungsi negara dan melemahkan PLN dan memperkaya oligarki listrik. Padahal negara dan BUMN-lah yang harusnya berada di depan menyukseskan transisi energi sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016, tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Lalu mengapa negara dan BUMN malah hendak dihilangkan perannya? Setidaknya ada 3 pasal dalam RUU EBT yang berpotensi mengaburkan rencana transisi energi Indonesia yakni pasal 29 A, pasal 47 A dan Pasal 60 yang secara garis besar berisikan: 1. Memberikan kewenangan penuh kepada swasta untuk membuat pembangkit EBT, berbisnis jaringan dan menjual listrik EBT-nya sendiri kepada masyarakat, perusahaan dan lainnya. 2. Memberikan kewenangan penuh kepada sektor swasta untuk pemanfaatan jaringan listrik PLN melalui mekanisme pemanfaatan bersama jaringan PLN. PLN wajib membuka akses kepada swasta untuk memanfaatkan jaringan PLN. 3. Dengan memanfaatkan jaringan PLN tersebut pembangkit swasta dapat menjual listrik EBT secara langsung kepada konsumen individu atau perusahaan. Ketiga hal itu memang terasa janggal jika dikaitkan dengan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa PLN akan fokus ke binis jaringan. Dengan UU EBT jaringanpun disikat sektor swasta. Lalu negara dan PLN dapat apa? RUU EBT sama dengan melanggengkan liberalisasi ketenagalistrikan dengan menyerahkan potensi sumber daya EBT Indonesia kepada sektor swasta, dengan berbagai insentif dan fasilitas dari pemerintah. DPR dan Pemerintah tidak mau belajar dari mega proyek 35 ribu Megawatt yang sangat memanjakan oligarki swasta. Akhirnya ambyar, kan? Bahkan, agar liberalisasi UU EBT dengan sembarangan membuat satu pasal yakni pasal 60 bahwa UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak berlaku sepanjang itu adalah EBT. Ini luar biasa bandar EBT Indonesia. Mereka mau menghasilkan portofolio EBT agar mendapatkan uang internasional dengan menabrak UU Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan. Padahal RUU EBT merupakan salah satu regulasi kunci bagi ketahanan energi, pertahanan dan keamanan negara Indonesia ke depan. Dunia telah melakukan pelarangan pembatasan dalam seluruh lini bagi konsumsi energi fosil. Instrumen pembatasan meliputi pajak karbon, pembatasan perdagangan dan pelarangan sektor keuangan dan perbankan untuk membiayai energi fosil. Dengan demikian energi terbaharukan akan menjadi energi utama di masa depan. Jadi hati hatilah transisi energi adalah isue utama bagi Ketahanan Nasional. (*)
Bertemu Dubes dan Perwakilan Kadin di Singapura, Ketua DPD RI Bicara Cita-Cita Masa Depan Indonesia
Singapura, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mencita-citakan Indonesia masa depan adalah negara yang menjadi Lumbung Pangan Dunia dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif iklim, kesuburan tanah, dan potensi lautnya. Indonesia juga diharapkan menjadi harapan hidup penduduk bumi dengan penyediaan Oksigen melalui Biodiversity Hutan dan menjadi surga pariwisata alam natural di dunia. \"Inilah yang sekarang saya kampanyekan, untuk menata ulang Indonesia, agar Negara kembali berdaulat, berdikari dan mandiri. Agar cita-cita itu bisa diwujudkan,\" kata LaNyalla saat bertemu perwakilan Kadin dalam kunjungan kerjanya di Singapura, Rabu (12/10/2022). Hadir juga dalam kesempatan itu Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, perwakilan atase ekonomi, atase perdagangan & perwakilan BKPM. Menurut LaNyalla, Indonesia sebenarnya negara kaya raya karena memiliki keunggulan Komparatif Sumber Daya Alam dan Biodiversity Hutan serta iklim dan tanah yang subur serta hasil laut yang melimpah. \"Namun sejak tahun 80-an, ada upaya sistematis yang membuat negara harus melepaskan diri dari penguasaan atas Sumber Daya Alam dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,\" ucap Senator asal Jawa Timur itu. Bahkan, lanjutnya, negara seolah dipaksa untuk menyerahkan penguasaan SDA kepada Swasta Nasional maupun Swasta Asing, atau share holder antara mereka. Sehingga tidak ada lagi pemisahan yang tegas antara public goods dan commercial goods atau kuasi di antara keduanya. \"Negara ibaratnya hanya sebagai “host” atau master of ceremony alias “MC” untuk investor yang akan mengeruk Sumber Daya Alam dan lahan hutan di Indonesia. Hal itu dilakukan hanya demi angka Pertumbuhan Ekonomi yang ekuivalen dengan Tax Ratio. Padahal seharusnya Negara dengan keunggulan Komparatif seperti Indonesia, lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),\" paparnya. Itulah, kata LaNyalla, kesalahan paradigma. Sehingga banyak sekali “Paradoksal” yang terjadi di Indonesia. Dimana negara yang kaya raya dengan sumber daya alam ini, justru memiliki ratusan juta penduduk miskin dan rentan miskin. Sementara segelintir orang menjadi sangat kaya raya. Puncak dari kesalahan sistem itu terjadi saat Indonesia melakukan Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, dimana telah mengganti isi pasal-pasal Konstitusi Indonesia lebih dari 95 persen. \"Akibatnya Indonesia sudah meninggalkan Konsep Bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Kita justru menjabarkan ideologi baru, bukan lagi Pancasila, tetapi Individualisme dan Liberalisme. Karena itu hari ini Indonesia menjadi negara dengan sistem ekonomi Kapitalis Liberal,\" tuturnya. Oleh karena itu, di berbagai kesempatan, dirinya selalu mengkampanyekan untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat bagi anak cucu. \"Arah perjalanan bangsa ini semakin menjauh dari cita-cita yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila. Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter,\" ungkap dia. (mth/*)
Muhammad (SAW), Sang Mutiara-01
Dalam sebuah syair yang lain disebutkan: “kesempurnaannya mencapai puncak ketinggian. Keindahannya menyingkap kegelapan. Semua sisinya begitu indah. Maka bersholawatlah kepadanya dan keluarganya”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation HARI-hari ini Umat Islam di seluruh penjuru dunia mengingat kelahiran Muhammad, Rasulullah SAW. Terlepas setuju atau tidak dengan berbagai cara atau acara untuk mengingat kelahiran itu, Umat semuanya tanpa kecuali pastinya sepakat untuk selalu memperbaharui dan memperkuat keimanan dan kecintaannya kepada Muhammad SAW. Sehingga sesungguhnya perbedaan pendapat dan sikap itu tidak perlu menjadikan Umat ini terpecah dan saling bermusuhan karenanya. Masing-masing punya hak berpendapat dan mengambil sikap sesuai keyakinan masing-masing. Toh, sekali lagi, semuanya memilki iman dan cinta kepada baginda Rasul sebagai “common ground”. Terlepas dari perdebatan tentang “Maulid” atau kelahiran Rasulullah SAW mungkin ada baiknya kita sekali melihat siapa dan bagaimana harusnya kita menempatkan Rasulullah SAW. Sebab seringkali terjadi sikap “eksejerasi” (berlebihan) akibat tendensi ekstrim dalam melihat Rasulullah SAW. Ekstrim dalam melihat Rasul ini menjadikan sebagian lepas pegangan keagamaan dan cenderung mengikuti emosi atau sentimen semata. Al-Qur’an sendiri memberikan beberapa defenisi atau karakteristik tentang Rasul. Baik dari aspek akhlak yang sangat dipuji (wa innaka la’alaa khuluqin ‘azhim) hingga ke aspek kejiwaan yang begitu kasih dan sayang kepada seluruh manusia (rahmatan lil-alamin). Bahkan Al-Qur’an juga menyebut beliau sebagai sosok yang sangat “tegas” kepada kekufuran (asyiddaa alal kuffaar). Namun sangat lemah lembut kepada sesama (rauufun rahim). Kali ini saya akan mengutip satu ayat yang mendefenisikan Rasulullah dengan sangat unik. Ayat itu ada di Surah Al-Kahf ayat 110 yang berbunyi: “Katakan (wahai Muhammad) kalau saya adalah manusia seperti kalian diwahyukan kepadaku bahwasanya tuhan kalian adakah Tuhan yang Satu”. Ayat ini sangat dalam dan luas untuk dirincikan. Tapi secara global ada dua sisi penting dari Rasulullah yang diekspos. Satu, bahwa Muhammad itu manusia seperti manusia lainnya. Dua, bahwa Muhammad itu mendapatkan wahyu tentang Tuhan yang Maha Tunggal. Sebagai “basyar” dengan penekanan “mitslukum” atau seperti manusia lain bermakna bahwa Muhammad itu juga memiliki semua karakteristik atau sifat dasar manusia lainnya. Beliau makan, minum, tidur, lelah, marah (walau marahnya untuk kebaikan), bahkan sedih dan menangis (ketika putranya meninggal). Rasulullah juga punya hasrat hawa nafsu atau syahwat dan karenanya melakukan pernikahan. Realita ini yang kemudian menjadikan orang-orang kafir Quraish mempertanyakan “Kenapa bukan malaikat yang diutus kepada mereka”? Bahkan mempertanyakan sosok Muhamad sebagai orang biasa. Bukan seorang raja atau seseorang yang kaya raya. Sungguh maha bijak Allah ketika mengutus RasulNya dari kalangan manusia biasa. Karena dengan itu sang Rasul akan menjalani kehidupan sebagaimana manusia lainnya. Beliau menikah dan membangun keluarga misalnya untuk menjadi contoh bagi manusia untuk melakukan hal yang sama. Walaupun beliau adalah manusia biasa tapi pada lanjutan ayat Allah menegaskan: “diwahyukan padaku (Muhammad)”. Menunjukkan bahwa realita sebagai manusia biasa tidak menjadikannya seperti manusia lainnya. Tapi justeru beliau adalah manusia agung, unik dan Istimewa. Memiliki berbagai kelebihan dan sempurna dalam kapasitasnya sebagai manusia. Realita ini menampakkan sebuah paradoks: manusia biasa, tapi tidak seperti manusia yang lain. Tapi memang itulah yang digambarkan misalnya dalam puji-pujian para pencinta, khususnya di kalangan Muslim Asia Selatan: “Muhammad itu manusia. Tapi bukan seperti manusia. Tetapi Muhammad adalah mutiara. Dan manusia bagaikan bebatuan”. Dalam sebuah syair yang lain disebutkan: “kesempurnaannya mencapai puncak ketinggian. Keindahannya menyingkap kegelapan. Semua sisinya begitu indah. Maka bersholawatlah kepadanya dan keluarganya”. Keindahan baginda Rasulullah yang begitu sempurna ini karena tersinari oleh wahyu (yuuhaa) yang memang memiliki kekuatan yang dahsyat: “sekiranya Al-Qur’an ini Aku turunkan di atas sebuah pegunungan niscaya engkau akan lihat gunung itu goncang dari takut kepada Allah”. Kekuatan wahyu yang membentuk keindahan Rasul Muhammad itu sekaligus menghadirkan nilai (value) dalam kehidupan beliau. Sehingga dengan nilai itu beliau menjadi “walking Qur’an” (Al-Quran yang berjalan). Sekaligus dengan kehidupan yang sempurna dalam nilai itu menjadikan beliau tauladan bagi seluruh manusia: “Sungguh pada diri Rasul itu ada suri tauladan untuk kalian”. Pada hari-hari mengingat kelahirannya itu marilah kita semua berusaha memperbaharui iman, meningkatkan kecintaan, sekaligus membangun komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai role model (suri tauladan) untuk kita dalam segala lini kehidupan. NYC Subway, 11 Oktober 2022. (*)
Kekebalan Hukum Lukas Enembe, Yorrys Raweyai: Fokus Saja ke Hukum Jangan Bawa-bawa ke Politik
Jakarta, FNN – Kopi Party Movement kembali menggelar acara dengan tema \"Korupsi, Judi, Money Laundering dan Kekebalan Hukum Lukas Enembe\" di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan pada Rabu, 12 Oktober 2022. Acara tersebut menghadirkan tujuh tokoh nasional sebagai pembicara, salah satunya adalah Yorrys Raweyai, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Papua. Dalam diskusi tersebut, Yorrys menceritakan tentang pertemuan Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia) dan ketua MPR yang salah satu pembicaraannya mengenai korupsi. \"Salah satu yang menjadi pembicaraan serius tentang masalah korupsi, pemberantasan korupsi. Ketua MPR mengatakan bahwa 5 kali atau buat KPK 5 lagi tidak bisa memberantas korupsi kalau kita masih pakai model penyelesaian sekarang ini,\" tukas Yorrys. Yorrys menegaskan bahwa dalam rangka pemberantasan korupsi, hal pertama yang harus dimiliki adalah prinsip menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dan, menuntaskan kasus Lukas Enembe sebagaimana koruptor lainnya. Dan, Yorrys juga menegaskan permasalahan kasus Enembe begitu sulit karena banyaknya campur tangan institusi pemerintah hingga dibawa ke ranah politik. Nah, kenapa begitu Lukas, ini (kasus) menjadi begitu hebat? Karena menurut saya ini kan masalah hukum. Harusnya institusi yang menangani cukup KPK dan polisi. Tetapi, diekspos secara nasional oleh Menko Polhukam, ada KPK, ada PPATK, ada simbol Menko Polhukam. Bahwa ada masalah yang begitu serius. Kemudian entrinya hanya gratifikasi satu miliar. Orang jadi bertanya-tanya, ini apa sih maksudnya?\" tuturnya. \"Masa gratifikasi satu miliar? Kemudian PPATK menyorot penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian daerah Rp500 miliar. Ini sudah dibuktikan karena ada pemindahan duit sebanyak 55 juta dollar sekaligus ke negara luar. Itu mekanismenya panjang sekali dan ini agak susah,\" ucap Yorrys menambahkan. Yorrys juga mencoba menjelaskan alasan Lukas Enembe tidak dapat memenuhi panggilan KPK dikarenakan kondisi Lukas yang memang sudah lama mengalami sakit dan perlu perawatan khusus. Dan dia juga menjamin bahwa Lukas akan memenuhi panggilan bila kondisinya membaik, serta tidak membawa masalah tersebut ke ranah politik. Kita fokus saja ke hukum, dan jangan kita terlalu paksalah ditangkap. Dia sendiri punya komitmen, kan dia gak kabur. Fokus aja ke hukum jangan bawa-bawa ke politik,\" tukas Yorrys. (*)
Politik Makin Gaduh, Bakal Reda Jika Jokowi Turun
TIADA hari tanpa gaduh. Itulah kenyataan yang terjadi sejak Joko Widodo menjadi presiden. Maklum ada sebagian masyarakat yang merasa kelahiran Jokowi sebagai pemimpin tidak dikehendaki. Untuk mengakhiri kegaduhan tanpa ujung itu, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan Jokowi turun saja, agar semua keributan berhenti. “Sebaiknya Pak Jokowi turun saja supaya lebih mulus pertandingan politik. Karena selama Pak Jokowi masih berupaya untuk punya pengaruh di dalam persaingan politik, ya itu memancing keributan,\" kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (12/10/22). Rocky juga menyoroti akrobat Ganjar Pranowo yang terus berkeliling Indonesia sebagai upaya mempertahankan kekuasaan Jokowi pasca lengser. Bagaimana analisis Rocky terkait Buku Jokowi Undercover-2, Anies Baswedan, dan Airlangga Hartarto, berikut wawancara lengkapnya. Apakabar Bung Rocky? Ini baru dari trans Sulawesi ya? Ya, saya habis muter-muter Sulawesi Tengah dengan masyarakat akademis. Seperti biasa, ditolak di Universitas Islam Negeri, tapi mahasiswanya pinter, mereka semua ke hotel akhirnya. Akhirnya, tiket kuliah saya dijual, dan yang masuk berebut juga tuh. Jadi menang banyak mahasiswa. Ini Universitas Negeri yang ini di bawah Depag. Padahal, saya berteman sama Menteri Agama, tetapi nggak tahu, rektornya menolak. Ya sudah mahasiswa pindahin ke hotel dengan konsekuensi mereka jual tiket dan tiket habis. Jadi saya dapat honor karena dianggap menguntungkan. Bagaimana Anda mengobrol sepanjang perjalanan bertemu sama mereka? Mood publik tuh seperti apa sih sekarang? Ya, itu berupaya untuk saya baca di situ, Palu ini kan unik, ada begitu banyak partai ideologi di situ, tapi selalu ada percakapannya tegang terus. Tapi di ujungnya mereka saling paham bahwa kita berbeda, jadi ada yang langsung menyatakan saya Nasdem, saya Anies. Ada yang seberangnya pantai itu. Jadi saya kasih kuliah umum di dua tempat, satu di kampus yang ditolak tapi pindahin ke hotel, satu lagi di warung kopi. Di Palu ada warung kopi di mana semua partai ada di situ. Mahasiswa dan semua ormas juga ada di situ, dari HMI sampai PRD ada di situ. Dan biasa di situ. Orang ratusan datang juga tuh. Kayaknya di sana musti menikmati Kalemdo (Kaki Lembu Donggala). Oke, kita balik lagi ke Jakarta, dan akhirnya Universitas Gadjah Mada memberikan pengumuman secara resmi bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni dari Fakultas Kehutanan. Ini kenapa sih dibiarkan lama mengambang dan baru sekarang Rektor memberikan penjelasan gitu? Saya kira itu jadi clear, dan semua isu itu kan pada ujungnya musti ada yang kasih keterangan tuh. Jadi, kalau ibu Rektor UGM sudah bilang, ya sudah terima saja itu kan. Mau diapain lagi. Kan itu intinya. Jadi, kita mau ngorek-ngorek sesuatu yang sebetulnya juga dangkal juga korek-korekannya. Ya, ini soal Jokowi Undercover. Dulu yang pertama jilid 1 saya menyatakan justru saya protes karena Pak Tito bilang itu tidak karya ilmiah. Lalu saya protes. Kalau begitu Pak Tito Mendikbud dong. Kan karya ilmiah itu ditentukan di Universitas. Pak Bambang Tri itu dulu terbitin seri pertama, saya bilang bahwa harusnya kalau itu karya ilmiah dibahas di Universitasnya. Universitasnya kan menolak waktu itu. Ya sudah, itu kontroversi. Yang sekarang juga masih kontroversi karena baru beredar versi barunya tuh. Tapi karena sudah diterangkan oleh ibu rektornya, sudah terima saja. Bahwa itu kemudian akan jadi bukti di pengadilan negeri, ya sudah silakan saja kan. Jadi lebih jelas lah keadaan kita. Tentu orang merasa bahwa isu politik akhirnya nyerempet ke segala hal. Orang juga musti paham bahwa apapun isu yang akan terjadi, kan nggak bisa dibatalkan. KPU sudah menyatakan Pak Jokowi Presiden. Itu tinggal soal moral saja sebetulnya itu, bener apa nggak. Tapi klarifikasi datang dari Lembaga resmi UGM. Dan saya sebenarnya juga mikir-mikir apa pentingnya sekarang meributkan ijazah Pak Jokowi di akhir masa jabantannya. Ini kan jadi nonfaktor, yang tidak bisa mempengaruhi harga beras untuk naik atau turunlah, kira-kira begitu. Atau harga bahan pokok turun juga nggak ada pengaruhnya kan gitu. Iya, dan Pak Jokowi juga turun nggak ada pengaruhnya karena dianggap bahwa ya sebaiknya Pak Jokowi turun saja supaya lebih mulus pertandingan politik. Karena selama Pak Jokowi masih berupaya untuk punya pengaruh di dalam persaingan politik, ya itu memancing keributan juga. Keributan di PDIP, keributan di dalam kabinet sendiri. Jadi ribut-ribut di istana justru disebabkan oleh Pak Jokowi masih ingin mengendalikan politik. Padahal, etikanya harusnya Pak Jokowi sudahlah, biarkan saja mereka yang bersaing di situ. Supaya orang juga menjadi teduh. Ganjar juga mencari kepastian, ini mau didukung Jokowi apa enggak? Kalau enggak didukung ya dia mau jalan sendiri saja kira-kira, karena relawannya juga siap siaga untuk mem-backup Ganjar. Oke. Karena Anda menyinggung Ganjar, ini kan menarik. Ini saya baca ternyata Ganjar baru saja melakukan roadshow, nggak main-main. Dari Bali, kemudian ke Makasar, kemudian ke Sulawesi Barat, Mamuju. Kan kita ingat dulu dia termasuk yang sudah diingatkan oleh PDIP untuk agar selalu berkoordinasi dengan PDIP kalu mau keliling-keliling ke luar daerah. Kita sebutnya dulu sebagai tahanan kota gitu. Apakah ini kaitannya dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Mega kemarin, yang kemudian Pak Jokowi menyatakan bahwa belum ada calonnya di PDIP gitu? Itu juga efek dari Pak Jokowi mengucapkan gak ada calonnya atau belum ada calonnya di PDIP. Itu berarti bahwa bagi Ganjar ya dia nggak akan dicalonkan oleh PDIP, maka dia berupaya untuk mencari konstituen sendiri. Itu reaksi Ganjar saja. Kan Ganjar enggak mungkin menunggu dicalonkan oleh PDIP sementara secara pribadi dia merasa dukungan dia itu berlanjut terus. Dan Anies juga berlanjut terus. Jadi, sebetulnya itu hal yang normal bagi Ganjar untuk memilih jalannya sendiri. Dan kita dukung Ganjar beredar ke mana-mana, karena bagi kita itu urusan PDIP ya urusan dialah. Tetapi kita mau lihat ada figur yang akan bertanding nanti, jangan sampai Anies nggak ada penanding sebetulnya kan. Begitu ceritanya. Kalau dibilang nggak etis, itu urusan PDIP. Etis nggak etis yang penting menjelang tahun pemilu sudah ada seseorang yang menyatakan diri ingin maju dalam pilpres. Anies Baswedan dengan tegas mengatakan ingin maju. Ini lepas dari soal tukar tambah koalisi ya. Tapi kan kita mau lihat keberanian orang untuk tampil. Kalau ada 0% saya juga mau tampil. Kalau kita lihat ini kelihatannya memang pasca pencalonan Anies, kemudian tensi politik menjadi naik. Golkar, meskipun dibantah oleh Agung Laksono bahwa Pak Akbar Tanjung dia tegak lurus dengan Airlangga Hartarto, tapi berbagai sumber internal di Golkar menyebutkan yang memang terjadi perpecahan itu. Jadi polarisasi mereka juga mereka realistislah Ganjar. Sorry, maksud saya Airlangga Hartarto ini secara elektabilitas enggak mungkin juga dihadapkan dengan kandidat-kandidat yang lain. Kemudian PDIP juga masih terus baper, terus menyerang Nasdem, dan juga menyerang Anies. Dan yang enggak sehat ini soal politik identitas lagi yang dibawa-bawa. Kan yang kita mau jangan ngomongin politik identitas, ngomongin soal kinerja saja deh. Ya, Golkar gamang karena jelas secara organisasi, hak untuk mencalonkan Presiden itu akan tiba pada ketua partainya tuh. Tapi, Golkar tahu juga ya bagaimana, Golkar itu nggak bertumbuh elektabilitasnya kan. Dia musti koalisi itu. Dan saya lihat Golkar itu partai yang modern sebetulnya dan punya standar kepemimpinan. Kalau enggak bisa dia enggak akan paksa. Itu sebetulnya lebih baik ya lakukan itu, ucapkan itu, walaupun coba-coba masih ada tuh. Tapi kan ini masih 3 semester ke depan. Kan kita enggak tahu siapa yang kena sprindik duluan kan di antara ketua-ketua partai ini. Sudahlah, itu biarin saja karena Pak Airlangga juga punya dimensi lain untuk mengukur kapasitasnya tuh. Mungkin ada pembicaraan dengan Pak SBY atau macam-macam lah. Tapi itu kita nggak peduli sebetulnya. Yang kita peduli adalah medan politik yang harusnya sama itu. Nah, kalau Ibu Mega misalnya kasak-kusuk dengan Pak Jokowi, itu artinya benar, PDIP enggak ada kader. Kalau ada kader kan mau diangkat Jokowi kek atau mau didukung Jokowi, bilang saja kan, kami ingin mencalonkan Ibu Puan tuh. Tapi Ibu Puan kan kurang. Ya enggak ada soal, yang penting kami punya tiket. Ngototnya begitu saja kan. Kalau enggak, terlihat PDIP itu nyari pinjaman elektabilitas dari Jokowi akhirnya tuh. Padahal Jokowi lagi berpikir ya dia sendiri mampu untuk menuntun Ganjar masuk di dalam pertandingan dengan Puan pada akhirnya. Jadi kira-kira begitu. Walaupun mungkin semacam pragmatisme PDIP akan jatuh ke Ganjar juga, tapi itu juga tidak etis karena Ganjar udah dinyatakan sebagai tahanan, tapi Ganjar masih beredar sendiri. Jadi Ganjar tahu bahwa dia sekarang, bukan dia ditawan oleh PDIP, tapi PDIP ditawan oleh dia. Jadi, satu waktu dalam logika pencarian konstituen, kalau Ganjar misalnya sudah melampaui Anies maka masuk akal kalau Ganjar akhirnya merasa dipinang kembali oleh PDIP kan. Nah, itu memalukan nanti. Bahwa Ganjar sebetulnya merasa bahwa ya sudah, nggak perlu lagi, karena saya sudah bisa sendirian. Cuma, sialnya Ganjar enggak punya partai kalau dia sendirian. Jadi tetap bagi Ganjar, itu bagus buat Ganjar untuk tetap roadshow untuk tunjukkan bahwa di luar PDIP nama dia itu masih kuat. Sama seperti Anies. Anies juga belum ada partai pendukung yang fiks, baru Nasdem. Dna Nasdem kan cuman merdekarasikan, bukan akan mengongkosi Anies. Anies disuruh cari uang sendiri juga. Itu taktik Nasdem saya kira begitu, untuk menaikkan elektabilitas Nasdem dipasang Anies. Tapi untuk Anies jadi presiden, kapasitas Anies itu harus didampingi dengan orang lain yang belum selesai itu siapa wapresnya. Dan itu terhubung dengan cara mencari uang untuk membiayai kampanye kan. Jadi kalau Anies sendiri ya pasti nggak nyampe tuh. Anies tergantung pada wakil presiden, calon wakil presidennya, yang juga punya jaringan untuk mengumpulkan dana Pemilu. Nah, ini menarik ya ketika Anda menyinggung soal dana Pemilu. Kan kita tahu bahwa selama ini biaya politik yang mahal itu membuat para politisi ini, para kandidat ini, terjebak kepentingan oligarki. Karena, mau nggak mau, ketika mereka bicara soal Pemilu, itu bicara duat duit dan duit itu larinya pasti oligarki. Tetapi, apakah Anda tidak melihat potensi itu sekarang, yang kita sebut sebagai potensi volunternya dari masyarakat untuk katakanlah dulu dalam skala kecil juga pernah dilakukan pada zaman Pak Prabowo dengan Sandi, sumbangan sumbangan. Mungkin enggak kalau Anda lihat dari Anda keliling-keliling ke daerah-daerah ini Bung Rocky. Walau Anies relawannya itu lebih otonom tuh. Nggak tergantung pada dana pusat. Saya perhatikan bahwa orang membentuk relawan dan langsung mengumpulkan uang atau materi untuk bikin model kampanye. Jadi, Anies relatif lebih independen dalam soal relawannya tuh, tetapi di ujungnya tetap diperlukan misalnya dana untuk saksi itu. Dana yang dipersiapkan untuk hari-hari terakhir. Dan itu sangat rentan. Kan dana itu pasti habis di ujung Pemilu kan dan itu yang diintai oleh oligarki untuk disulap supaya berpindah kan nantinya di ujung. Kalau sekarang euforia pada Anies relatif nggak memerlukan dana karena semua orang datang ke situ untuk bikin deklarasi. Kan itu nggak mahal. Tapi, begitu mulai tahun pemilu yang kampanye beneran itu mobilisasi itu diperlukan. Diperlukan mobil, fasilitas kampanye, segala macam karena Anies mungkin akan kewalahan. Kalau dia konsisten, dia akan kewalahan. Kalau dia pragmatis, dia akan cari investor. Dan investor itu pasti cuman 2-3 orang yang juga menginvestasi pada caleg yang lain. Itu mudah sekali kita baca bahwa Anies akan ada kesulitan untuk mencari investor. Supaya dia bisa, ya pasti investor itu balik lagi pada oligarki. (sof/sws)
Demo Partai Buruh Beri 6 Tuntutan, Orator: Musuh Kita Omnibus Law
Jakarta, FNN – Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja melakukan aksi di kawasan Patung Kuda pada Rabu (12/10/2022). Helmi, seorang orator aksi mengatakan Omnibus Law adalah musuh bagi buruh dan yang menyebabkan perjuangan buruh hilang dalam sekejap. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, demo kali ini diikuti puluhan ribu buruh, petani, nelayan, guru honorer dan aktivis gerakan sosial lainnya. Ia juga mengaku demo ini dilakukan secara serentak di 34 provinsi Orator demo, Helmi mengatakan perjuangan buruh sudah semakin sulit akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah beserta kroninya. Ia juga berpendapat bahwa UU Omnibus Law adalah musuh buruh. \"Lahirnya Omnibus Law, inilah yang menjadi common enemy semua buruh. Musuh kita semua, musuh kita bersama yaitu Omnibus Law,” tegas Helmi. Helmi mencoba mengingat pada 2012 saat buruh merasa menang dan bangga. Kala itu jika buruh ingin menaikkan uang makan dan menaikkan uang gaji, yang dibutuhkan adalah berunding. \"Kita ajak berunding. Bawa sedikit masalah selesai. Tapi pengesahannya itu 1 tahun atau 2 tahun,” jelas Helmi. Dalam demo ini, Omnibus Law UU Cipta Kerja mendapat penekanan sejak awal orasi. Selain itu, ada tuntutan lainnya seperti penolakan harga BBM, kenaikan UMK/UMP tahun 2013 sebesar 13%, menolak PHK massal, sampai tuntutan untuk mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). (Fer)
Logika Prof Romli Miring
Kebijakannya merugikan keuangan negara, sehingga dia divonis bersalah oleh hakim, meski kemudian dalam putusan kasasi dibebaskan. Jadi, integritasnya masih diragukan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ANAK-anak dalam kajian Politik Merah Putih, mencoba menguji dengan santai satu persatu logika Prof. Romli Atmasasmita tentang dugaan tindak pidana oleh Anies Baswedan dalam pelaksanaan Formula E. Menurut logika argumentasi Prof Romli Atmasasmita, Guru Besar Universitas Padjadjaran, Bandung, Anies terbukti bersalah dalam kasus Formula-E. Prof Romli yakin Anies telah melakukan tindak pidana. Pertama, menurut Prof Romli, tidak ada pos anggaran untuk Formula-E di dalam APBD 2019, sehingga pelaksanaan proyek tanpa anggaran tersebut melanggar keuangan daerah (DKI). Ternyata: Anggaran Formula-E memang tidak tercantum dalam APBD DKI 2019. Tetapi, ada di dalam APBD Perubahan (APBD-P) DKI 2019. \"Argumentasi Romli otomatis gugur\". Kedua, meskipun tidak ada anggaran, Anies memaksa menjalankan proyek Formula-E dengan memberi kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman kepada Bank DKI. Menurut Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochammad Ardian, Pemprov DKI Jakarta tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan kepada DPRD terkait peminjaman jangka pendek yang digunakan untuk pembiayaan Formula E pada 2019. “Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, pinjaman jangka pendek tidak meminta pertimbangan dari Kemendagri atau persetujuan dari DPRD,\" kata Ardian saat dihubungi, Kamis (11/11/2021). Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus, peminjaman uang Rp 180 miliar ke Bank DKI untuk talangi pembayaran commitment fee Formula E sesuai prosedur. Dia mengatakan, pinjaman tersebut sudah dilunasi dengan pencairan DPPA Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Desember 2019. \"Argumentasi Romli melenceng\". Ketiga, perjanjian dengan Formula-E tersebut menggunakan business-to- government yang melanggar persetujuan Kemendagri, yang mengharuskan pendekatan business-to-business. Dari hasil studi kelayakan terbaru, kelanjutan penyelenggaraan Formula E disebutkan bisa mandiri dengan skema business to business. Faktanya bahwa Pemprov DKI Jakarta juga menunjuk Jakpro untuk menjalankan Formula E tersebut. “Selain itu hasil studi kelayakan juga menunjukan bahwa sukses pelaksanaan Formula E terdapat manfaat finansial, manfaat ekonomi dan manfaat reputasional. \"Argumentasi Romli miring\". Menurut hasil audit BPK terhadap Formula-E yang dipublikasi 20 Juni 2022 menyatakan Formula-E Jakarta layak dilaksanakan. Dan hasil pelaksanaan Formula E tidak ada kerugian negara dan tidak ada pelanggaran pidana. Terlacak oleh kajian politik Merah Putih bahwa argumentasi dari Prof Romli Atmasasmita itu gugur, melenceng, dan miring terkesan sangat dekat dengan pesanan politik yang dipaksakan. Yang perlu dicatat, menurut situs resmi unpad.ac.id, Prof Romli Atmasasmita adalah Guru Besar Hukum Pidana Internasional. Jejak digital pun mencatat, Prof Romli pernah diadili terkait dengan tindak pidana korupsi saat menjabat Dirjen di Depkumham. Kebijakannya merugikan keuangan negara, sehingga dia divonis bersalah oleh hakim, meski kemudian dalam putusan kasasi dibebaskan. Jadi, integritasnya masih diragukan. Mantan napi korupsi koq berpendapat soal dugaan tindak pidana korupsi dari orang lain. (*)
Demo Buruh Skala Besar, Personel Gabungan Diturunkan
Jakarta, FNN – Demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu (12/10/2022) digelar oleh buruh dan organisasi serikat pekerja. Diketahui ada sekitar 3.200 personel gabungan diturunkan untuk mengawal demo ini. Demo kali ini sedianya diikuti oleh 50.000 buruh dari berbagai wilayah seperti Banten dan Jawa Barat. Tapi, menurut keterangan peserta demo, hanya ada sekitar 10.000 orang yang menghadiri aksi ini. \"Ya sekitar 10.000. Tapi kayaknya kurang lah,\" terang Anong kepada FNN. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menghimbau massa untuk tertib saat berdemo. Selain itu, ia juga meminta massa untuk melakukan demo di Silang Barat Daya Monas agar tidak terjadi penutupan jalan. \"Namun manakala mereka mau melaksanakan di depan Sapta Pesona ya tentu dengan sangat terpaksa Jalan Merdeka Barat harus kita tutup,” terang Komarudin. Namun, seperti yang terlihat di lokasi demo, di Jalan Merdeka Barat telah ditutup dan pengamanan yang dilakukan tak seketat demo-demo sebelumnya. Hanya ada 2 lapis tembok beton dan 1 lapis kawat berduri. Terlihat juga polisi berbaris di belakang beton pembatas sedang berjaga. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, menjelaskan aksi tersebut adalah upaya untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) secara masif dalam ancaman resesi global. Tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi,” ujar Said. (Fer)
"Gelombang PHK dan Perfect Storm": Buruknya Nasib Buruh Indonesia
Sampai saat ini, hanya Anies Baswedan yang setuju dengan kenaikan upah buruh tinggi, semua capres lainnya yang muncul di bursa capres, tidak pernah memikirkan nasib buruh. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle SAID Iqbal, Ketua Partai Buruh, yang berewokan mirip Lula Da Silva, tokoh Buruh Brazil, kemarin memberi ultimatum kepada pemerintah dan pengusaha untuk tidak mengorbankan nasib buruh ketika ancaman resesi dunia datang ke Indonesia. Ancaman resesi ini, dalam istilah Luhut Binsar Panjaitan disebutkan sebagai \"Perfect Storm\", atau sebuah badai sempurna, bisa memporak-porandakan ekonomi kita. Dan Iqbal mengancam akan menurunkan massanya, kaum buruh, menolak gelombang PHK massal di depan Istana. Dari banyaknya pemberitaan media saat ini terkait gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ada dua buah berita menarik yakni \"Ada Gelombang PHK, Klaim JHT Meningkat Sebanyak 2,2 Juta Pekerja\" dan \"Di DKI Jakarta Ada 395.866 Pekerja Kena PHK Telah Mengklaim JHT\" keduanya oleh Kompas, (30/9/2022 dan 5/10/2022). Dalam penjelasan peningkatan jumlah PHK, selama Januari - Agustus tahun ini, disebutkan terjadi peningkatan sebesar 49% atau lebih dari satu juta jiwa, secara nasional, dibandingkan tahun lalu. Kedua berita di atas menunjukkan bahwa telah lebih dari sejuta orang memang mengalami PHK, tahun ini. Jumlah ini hampir dipastikan pula pekerja formal, karena mereka terdaftar sebagai peserta JHT BPJS ketenagakerjaan. Apakah \"Perfect Storm\" yang dimaksudkan oleh LBP sudah tiba? Menurut konsensus para ahli krisis yang dimaksudkan akan datang tahun depan. CNN Internasional memberitakan dalam \"5 signs the world is headed for a recession\", (2/10/2022), antara lain: \"While the consensus is that a global recession is likely sometime in 2023, it’s impossible to predict how severe it will be or how long it will last. Not every recession is as painful as the 2007-09 Great Recession, but every recession is, of course, painful.\" Meski krisis akan datang tahun depan, sebelum badai krisis datang kita sudah melihat gelombang PHK begitu dahsyatnya saat ini. Apalagi ketika badai krisis datang? Atau kita bisa sebaliknya, melihat perspektif ekonom Chatib Basri, bahwa badai itu hanya akan memperlambat ekonomi saja, tidak sampai membuat krisis. Sebab, krisis ekonomi adalah situasi penurunan aktifitas ekonomi, seperti GDP, penurunan inkome riil, penurunan lapangan kerja, dan penurunan industri, selama beberapa quarter dalam grafik yang tajam. Menurut Basri, kemungkinan kita seperti tahun 2007-2008 saja. Tidak besar dampaknya, hanya perlambatan. Terlepas krisis datang, seperti kata Luhut, maupun hanya perlambatan kata Chatib Basri, nasib buruh yang terpuruk sudah menjadi kenyataan. Said Iqbal, dalam pernyataannya diberbagai media mengatakan bahwa badai krisis yang disampaikan pemerintah hanyalah upaya menakut-nakuti. Seharusnya, pemerintah bekerja keras untuk membuat tidak ada (lagi) krisis sehingga tidak ada PHK. Caranya dengan meningkatkan daya beli kaum buruh melalui kenaikan upah sebesar 13%. Sehingga nantinya terjadi konsumsi yang lebih besar dan perputaran ekonomi membaik. Persoalan upah buruh memang menyedihkan paska pandemi covid-19. Survei Mekari April 2022 dalam judul \"Mekari Whitepaper: Laporan Kesejahteraan Karyawan 2022 terhadap 5500 karyawan dari 300 perwakilan divisi SDM”, Kompas, (10/10/2022), menunjukkan 74% karyawan mengalami kemerosotan daya beli, sebanyak 61% mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan hanya 15% yang masih mampu bertahan jika terjadi PHK. Survei ini memotret buruh dalam sekor formal. Sektor formal, sekali lagi, adalah sektor yang secara hirarkis memberikan kesejahteraan lebih baik dari buruh sektor non formal dan informal. Sehingga secara keseluruhan kita dapat membayangkan kesejahteraan pekerja kita mayoritas dihantui ketidakpastian hidup. Untuk memperkuat gambaran buruknya nasib pekerja kita, sebuah survei yang dilakukan Litbang Kementerian Perhubungan tentang Ojek Online, Kompas (9/1/2022), sebagai berikut: pendapat pengemudi ojek perhari hampir sama dengan pengeluaran mereka, yakni berkisar Rp. 50.000-Rp.100.000. Mereka adalah anak usia 20-30 tahun sebanyak 40,63%, dan menjadi pengemudi ojol sebagai penghasilan utama sebanyak 54%. Jumlah pengemudi Ojol ini berkisar 4 jutaan. Untuk kelompok GO-JEK sendiri, dream.co.id, (5/8/22), memberitakan jumlah mitra GO-JEK sebesar 3,7 juta pengemudi. Survei Litbang Kementerian Perhubungan itu dilakukan September paska kenaikan BBM. Kenaikan BBM ini memperburuk situasi ekonomi buruh yang di survei Mekari di atas. Pada April terjadi kemerosotan daya beli, lalu pemerintah memberi kado kenaikan BBM pada September. Inflasi terjadi begitu tinggi. Buruh semakin merana. Untuk keperluan daya beli buruh, pemerintah membuat BSU (Bantuan Subsidi Upah) pada program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) 2022. Ini sudah berlangsung 3 tahun. Program ini dimaksudkan untuk mensubsidi buruh sebesar Rp 600.000 sekali pertahun, kepada 14,6 juta buruh. Jika itu dikalikan, maka uang yang disalurkan kepada buruh untuk subsidi adalah Rp. 8,76 T. atau 1,9% dari anggaran PEN (Rp 455,6 T). Sampai saat ini pemerintah mengklaim telah menyalurkan kepada sekitar 8 juta pekerja. Tergerusnya daya beli buruh tentu saja tidak mampu diimbangi oleh program subsidi upah yang hanya menyentuh sedikit jumlah pekerja. BBC berbahasa Indonesia mengungkapkan hal itu dalam berita \"Bantuan Subsidi Upah 2022: \'Cemburu Sosial\' Bagi Puluhan Juta Pekerja Informal\", (6/4/2022). Jumlah pekerja informal disebutkan 78 juta jiwa dan formal sebanyak 53 juta jiwa tahun 2021. Sesungguhnya kecemburuan pun terjadi bagi pekerja formal yang tidak mendapatkan. Timbul Siregar, ketua serikat buruh OPSI dalam \"BSU 2022 yang Tidak Sesuai Janji\", progresnews.Info, (1/9/2022), juga memperkuat telah terjadi kecemburuan sosial dikalangan buruh dalam subsidi upah yang sangat terbatas ini. Bersatulah Kaum Buruh Demonstrasi Partai Buruh yang dilakukan Said Iqbal dkk hari ini menjadi bagian dari demonstrasi kaum Buruh yang sudah berlangsung secara berkali-kali selama beberapa bulan ini. Gelombang PHK Buruh diantara kesulitan ekonomi, baik inflasi maupun resesi, akan menyengsarakan buruh dan keluarganya. Setiap buruh umumnya menanggung seorang istri dan dua anaknya. Artinya puluhan juta kaum buruh menderita saat ini. Dan ini perlu jalan keluar bersama dari pemimpin kaum buruh. Kelompok buruh yang di pimpin Said Iqbal selama ini berjarak dengan kelompok buruh yang dipimpin oleh Jumhur Hidayat. Keterpisahan terjadi karena kedekatan mereka yang berbeda pada kekuasaan Jokowi. Namun, tantangan yang besar ke depan, Gelombang PHK dan penderitaan buruh akibat hancurnya daya beli, menuntut adanya kebersamaan sikap dalam merespon kebijaksanaan Jokowi, khususnya siapa dikorbankan pemerintah jika terjadi krisis? Apakah buruh atau orang-orang kaya? Jika buruh ingin menyelamatkan diri, maka keniscayaan persatuan kaum buruh harus segera terjadi. Dimulai dengan evaluasi atas berbagai kebijakan Jokowi yang anti buruh, seperti UU Omnibus law, kebijakan kenaikan upah rendah, pemberangusan hak-hak berserikat buruh dan anggaran PEN yang lebih memihak pengusaha ketimbang buruh. Setelahnya buruh harus bersatu mencari pemimpin ke depan. Pemimpin bangsa ini dihuni mayoritas elite yang tidak pro buruh. Mereka hanya melihat kekuasaan sebagai karir hidup dan penghambaan material alias memperkaya diri. Kaum buruh ke depan perlu membangun pakta persekutuan dengan calon presiden yang mau tunduk pada kepentingan buruh, bukan tunduk pada kepentingan oligarki. Penutup Gelombang PHK sudah terjadi. Ini belum lagi jika badai krisis dunia atau \"Perfect Storm\" datang tahun depan. Bagaiamana kita mampu melihat jutaan buruh menjadi pengangguran dan keluarga buruh menjadi pengemis? Survei telah memotert, sebagiannya, nasib buruh yang semakin terpuruk, yakni kehilangan daya beli pada awal tahun lalu dan semakin hancur dalam survei Litbang Kemenhub setelah kenaikan BBM. Belum lagi buruh pada sektor informal. Untuk itu kaum buruh harus bersatu. Melawan semua kebijakan Jokowi yang anti buruh. Tidak bisa terpisah seperti selama ini, sebagiannya masih berdekatan dengan Jokowi, sebagiannya berposisi. Kebersamaan buruh dibutuhkan untuk melawan arah nasib buruh yang hancur dan akan semakin hancur. Dalam kebersamaan itu, kaum buruh juga harus membangun pakta persekutuan dengan capres yang pro buruh. Sampai saat ini, hanya Anies Baswedan yang setuju dengan kenaikan upah buruh tinggi, semua capres lainnya yang muncul di bursa capres, tidak pernah memikirkan nasib buruh. Begitupun, pakta persekutuan kepada calon pemimpin ke depan merupakan agenda terbesar dari kebersamaan kaum buruh untuk merubah nasib buruh kedepan. Selamat Berjuang. (*)
PKI SIBAR, Menyingkap Cara Pandang Intelijen Belanda Untuk Mendesain Indonesia Pasca Kemerdekaan
Jangan-jangan SIBAR dari awal memang cuma diplot sebagai organ cangkang untuk menyusun jejaring Van der Plas yang bersih dari unsur-unsur yang berjiwa nasionalis baik di lapisan sipil maupun militer. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) ADA buku bagus yang sudah ada di rak koleksi buku saya sejak 10 tahun lalu, ditulis oleh Harry A Poeze berjudul: PKI SIBAR, Persekutuan Aneh antara Pemerintah Belanda dan Orang Komunis di Australia 1943-1945. Persekutuan aneh bermula ketika PKI gagal melancarkan pemberontakan terhadap Belanda pada 1926-1927, pemerintah kolonial Belanda mengirim ribuan anggotanya ke Tanah Merah, kamp tawanan yang keras dan terpencil di Nugini Selatan. Atau kelak lebih dikenal dengan Boven Digul. Pada saat Jepang masuk Indonesia dan menggantikan Belanda sebagai penjajah, arus balik terjadi. Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Maka para tawanan anggota PKI, bersama-sama para para tawanan politik lainnya yang juga tokoh pergerakan nasional baik dari para nasionalis radikal, para pemimpin Islam dan pengikut Tan Malaka, kemudian diungsikan ke Australia, atas desakan dari Van der Plas. Inilah awal persekutuan aneh orang-orang PKI dan Belanda. Maka orang-orang PKI yang ada dalam pembuangan di Australia, kemudian membentuk Serikat Indonesia Baroe (SIBAR) pada 1944. Tujuannya adalah menjadikan dirinya sebagai Partai Negara yang akan memimpin Indonesia setelah mengalahkan Jepang. Hanya saja setelah Jepang kalah pada Agustus 1945 dalam Perang Dunia II, maka persekutuan aneh Belanda-PKI SIBAR pun jadi tidak relevan lagi. Bahkan sejak Sukarno-Hatta memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, PKI SIBAR sontak hilang dari catatan dan ingatan sejarah. Kalau begitu, di mana aspek menarik dari buku karya sejarawan Belanda Harry A. Poeze itu? Menurut sang penulis yang juga banyak menulis riwayat hidup Datuk Ibrahim Tan Malaka, dia merasa tergugah menulis buku ini karena dua hal. Pertama, ini persekutuan aneh yang jarang-jarang terjadi, mengingat Belanda selalu dalam satu persekutuan strategis dengan Inggris, Amerika dan Prancis sejak pasca Napoleon Bonaparte. Kedua, persekutuan Belanda-PKI SIBAR menyingkap permainan intelijen Belanda untuk menyusun skema Indonesia pasca Perang Dunia II. Sehingga dalam konteks ini, gagasan Van der Plas yang terkenal misterius dan pemain kunci dalam komunitas intelijen Belanda pada masa kolonial, membangun persekutuan dengan PKI SIBAR, dimaksudkan untuk memplot PKI dalam operasi bendera palsu. Rencana Van der Plas memplot PKI SIBAR sebagai boneka Belanda meski tanpa harus disadari oleh kader-kader PKI itu sendiri, memang sangat mendukug. Mengingat beberapa kader kuncinya seperti Sardjono, Ketua de fakto PKI misalnya, sama sekali tidak tahu-menahu perkembangan yang terjadi dalam Perang Dunia II kala itu. Menarik mengutip laporan kawan Sardjono yang ada di Australia: “Sardjono dan para tahanan lain tidak tahu-menahu tentang Perang Dunia II. Mereka hanya tahu sedikit tentang serangan Jepang dan niatan mereka terhadap Hindia Belanda, Sardjono adalah satu-satunya pemimpin revolusioner di dunia yang tidak tahu bahwa Trotzky sudah meninggalkan Uni Soviet dan mati. Hitler telah menguasa Jerman, Italia menjajah Abyssinia, Spanyol mengalami perang saudara, Jepag menguasai sebagian China, dan Jerman menyerang Uni Soviet.” Meskipun Poeze dalam bukunya menilai laporan kawannya Sardjono ini dilebih-lebihkan, namun ada setitik kebenaran dalam pernyataan tersebut. Besar dugaan saya, kawannya Sardjono yang membuat laporan ini tergolong kategori kader ideologis dan lumayan berwawasan intelektual. Sehingga laporan tentang Sardjono ini menggambarkan betapa kudet-nya (kurang update) seorang kader PKI yang tergolong pemain kunci di partai. Kondisi macam ini sudah tentu sangat dikenali betul oleh Van der Plas. Van der Plas merupakan salah seorang pejabat pemerintahan kolonial Belanda yang punya sifat yang tidak biasa, misterius, namun sangat berpengetahuan luas mengenai orang-orang Indonesia baik ciri sosial maupun budayanya. Lebih dari itu, Van der Plas merupakan satu-satunya pejabat kolonial Belanda yang selain fasih bahasa Indonesia, juga mengenal secara pribadi sebagian besar kaum elit Indonesia. Sehingga Van der Plas dianggap merupakan otak di balik strategi cerdas Belanda terutama pada fase ketika Belanda membentuk pemerintahan pengasingan di Australia seturut masuknya Jepang di Indonesia pada 1942, hingga saat Jepang menyerah, maupun ketika Belanda mencoba kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu sebagai pemenang perang dunia II. Banyak kalangan yang meyakini Van der Plas telah membentuk jaringan intelijen di Indonesia pasca kemerdekaan, sehingga sempat muncul istilah Kader-Kader Van der Plas, untuk menggambarkan banyaknya orang-orang elit Indonesia yang sengaja disusupkan Belanda ke berbagai instansi-instansi pemerintaham, TNI, maupun partai-partai politik. Kalau melihat skema Van der Plas ini, usaha memplot PKI SIBAR masuk dalam orbit operasi intelijen Belanda, jadi sangat masuk akal. Apalagi dengan kualitas orang nomor satu PKI di pengasingan seperti Sardjono sebagaimana laporan tertulis kawannya yang di Australia tadi. Selain itu, tersirat lewat buku Poeze ini, tergambar betapa rapuhnya kader-kader PKI dalam kemampuan intelektual maupun penguasaan ideologinya. Sehingga tak heran begitu mudahnya masuk perangkap pengaruh Belanda. Dikiranya lewat kerjasama dengan Belanda untuk melawan fasisme Jepang di Asia dan fasisme Jerman di Eropa, PKI bisa bangkit dan berjaya kembali. Coba simak betapa naifnya para kader PKI SIBAR pimpinan Sardjomo ini. Dalam rencana dasar, tujuan SIBAR adalah berusaha bersama-sama pemerintah Belanda untuk mencapai kebebasan Indonesia dari tangan musuh. Kedua, menyediakan dasar Indonesia Baru yang demokratis. Lebih celaka lagi, PKI SIBAR secara gamblang berjanji tidak akan melanggar hukum Belanda dan pemerintah Australia. Dari klausul pendirian SIBAR ini saja, tersingkap betapa naif dan tidak imajinatifnya kader-kader komunis yang jadi eksil di Australia tersebut. Andaikan waktu itu Indonesia kembali dikuasai Belanda, maka klausul PKI itu berada dalam genggaman Belanda sepenuhnya. Atau lebih buruk lagi, orang-orang PKI SIBAR dengan senang hati bersedia jadi agen-agen proksi Belanda. Kenaifan komunis yang lain lagi adalah, Sardjono dalam salah satu artikelnya meyakini sepenuhnya Belanda siap melaksanakan demokrasi dan reformasi. Tentu saja pandangan Sardjono semacam itu ibarat mimpi di siang bolong. Mana mungkin negara penjajah untuk melestarikan jajahannya memberikan kebebasan dan demokrasi pada rakyat jajahannya? Namun justru kualitas semacam itu merupakan sasaran empuk dari aparat-aparat Netherlands Force4s Intellience Service/NEFIS Belanda, untuk menggarap jejaring intelijennya di Indonesia pasca kemerdekaan Indoesia. Sebab tren ke arah Indonesia merdeka, sudah disadari oleh orang jenius intelijen Belanda macam Van der Plas. Sebagaimana laporan yang disampaikan Layanan Keamanan Australia, pihak NEFIS menyadari bahwa Belanda sudah tidak mungkin lagi menjajah Indonesia secara langsung seperti dulu. Maka, harus berkompromi dengan bangsa Indonesia, dan menawarkan mereka peran yang lebih besar dalam skema Netherlands East Indies atau Hindia Belanda. Dengan kata lain, tersirat Belanda lewat orang-orang macam Van der Plas, bermaksud menyusun jejaring agen-agen proksi di semua sektor strategis baik pemerintahan maupun swasta. Baik di kalangan sipil maupun militer. Dalam konteks PKI SIBAR inilah, skenario Van der Plas menemukan salah satu mata-rantainya justru dari kalangan komunis. Seperti kesimpulan Van der Plas sendiri tentang kepribadian Sardjono, tokoh sentral PKI dalam pengasingan di Austrtralia: Sardjono pada dasarnya tipikal orang fanatik sekaligus pemimpi. Biasanya, seperti juga dengan tipikal yang sama di kalangan aktivis pergerakan Islam, fanatik sekaligus pemimpi/pengkhayal, sasaran empuk masuk perangkap Operasi Bendera Palsu (False Flag Operation). Kalau mencermati meletusnya pemberontakan Madiun September 1948 yang dipimpin Muso yang berakhir dengan tumpasnya gerakan tersebut, Sardjono dan beberapa eksponen SIBAR yang kemudian menjadi pengurus inti PKI di Indonesia pada 1946, bukan saja ikut terlibat aksi Madiun, bahkan kemudian dihukum mati sebagai pemberontak pada Desember 1948. Apakah pemberontakan Madiun September 1948 juga melibatkan operasi intelijen Belanda? Menarik untuk dikaji lebih dalam. Namun salah satu jejak keterlibatan Belanda bisa saja ada, mengingat fakta bahwa Hardjono, salah satu pentolan PKI yang satu haluan dengan Sardjono dan sama-sama ikut dihukum mati akibat aksi Madiun, ternyata pernah direkrut NEFIS sebagai karyawan di Holandia. Menghilangnya SIBAR dari peredaran, seturut kembalinya Sardjono, Hardjono Cs ke Indonesia pada 1946 dan mendirikan kembali PKI pada tahun yang sama, sepertinya skenario operasi intelijen Van der Plas sudah gagal total. Benarkah demikian? Tidak juga. Sebab setidaknya, Sardjono dan Hardjono, pemain kunci PKI sejak 1946, setahun setelah Indonesia merdeka, hingga hancurnya pemberontakan Madiun 1948, telah berhasil membersihkan unsur-unsur yang berpandangan nasionalis di dalam tubuh PKI Sibar. Sehingga sejak itu Sardjono Cs menjadi kekuatan fron komunis yang berhaluan internasional. Jangan-jangan SIBAR dari awal memang cuma diplot sebagai organ cangkang untuk menyusun jejaring Van der Plas yang bersih dari unsur-unsur yang berjiwa nasionalis baik di lapisan sipil maupun militer. Sementara Sardjono Cs yang didorong mendirikan PKI SIBAR mengira sedang membangun imperium politiknya sendiri. Padahal sejatinya menjadi alat tersembunyi Van der Plas dan NEFIS untuk menyusun barisannya sendiri untuk merongrong kedaulatan nasional Indonesia pasca Proklamasi 17 Agustus 1945. (*)
Mayjen Soenarko: Peristiwa Kanjuruhan, Polisi Sadis, Brutal dan Biadab
Jakarta, FNN – Aparat polisi yang mengamankan pertandingan sepakbola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, telah menembakkan gas air mata ke tribun yang diisi ibu-ibu hingga anak-anak yang tidak melakukan tindakan berbahaya. Mayjen TNI Purn Soenarko menyebut apa yang aparat lakukan itu adalah sadis dan brutal. Pada Sabtu (1/10/2022) di Malang, Jawa Timur terjadi tragedi memilukan. Ada 40 anak-anak tewas dari 131 korban kekerasan polisi dengan gas air mata. Soenarko pada dalam webinar yang digelar Selasa (11/10/2022) mengatakan, reaksi dari para tokoh dan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa banyak orang sangat wajar. Soenarko mengatakan, pemerintah/aparat harus mempertanggungjawabkan kebrutalan yang telah dilakukan. \"Kenapa saya bilang sadis dan brutal? Penonton di tribune yang isinya campur segala macam kelompok. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak tidak melakukan tindakan yang mengancam, ditembak dengan gas air mata. Itu kan tindakan sadis dan biadab, brutal,” terang Soenarko. Dalam kasus ini, proses hukum harus ada yang dinyatakan bersalah. Tapi kini, narasi yang beredar dari mulut pejabat dan aparat mengusik hati keluarga korban. “Ada yang mengatakan bahwa tangganya terlalu tinggi, ada yang mengatakan pintunya terlalu sempit. Tapi anehnya korban itu gak numpuk di tangga itu, gak numpuk di pintu itu. Korban itu berhamburan di dalam stadion maupun di luar stadion,” Soenarko menjelaskan. Soenarko menyayangkan aksi aparat yang telah menembakkan gas air mata ke tribune padahal kerusuhan ada di lapangan. Menurutnya, banyak narasi menyedihkan seperti alasan korban meninggal adalah terinjak-injak bukan gas air mata. Justru ia menegaskan bahwa korban bisa terinjak-injak karena tempat korban duduk ditembak gas air mata. Walaupun merasa pesimis terhadap investigasi kasus, namun Soenarko tetap menginginkan semuanya diusut tuntas. Ia merasa masih ada orang jujur yang bisa menyelesaikan kasus ini. \"Tuntutan untuk diusut secara jujur, transparan, jujur. Rakyat menuntut, silakan lihat baleho itu. Untuk menenangkan keluarga, jangan seperti yang lalu-lau,” tutupnya. (Fer)
Ngotot Puan Capres, PDIP Terancam Tak Dapat Partner Koalisi
FAKTANYA, manuver Partai NasDem yang declare Anies Baswedan sebagai bakal Calon Presiden, telah membuat PDIP kalang-kabut. Sejumlah langkah pun ditempuh. Presiden Joko Widodo yang terkesan berseberangan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dukungannya kepada Ganjar Pranowo, bertemu Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Sabtu, 8 Oktober 2022. Namun, Presiden Jokowi tak mau membuka isi pembicaraan dalam pertemuan itu. Jokowi hanya menjelaskan, pertemuan dengan Megawati itu bertujuan untuk menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang sedang tidak jelas. “Yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan,” kata Jokowi usai pelantikan Gubernur DIY dan kepala LKPP di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 10 oktober 2024. “Kesulitan kita membayangkan PDIP itu sebetulnya mau maju apa nggak? Calonnya siapa?” tanya pengamat politik Rocky Gerung dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief, Selasa (11/10/2022)/ “Jadi, saya lihat bahwa karena ketiadaan calon, maka calon yang potensial menandingi Puan pasti dipangkas. Anies terutama dan yang pertama tuh. Jadi masalahnya bukan mencarikan calon, tapi memangkas calon yang potensial untuk mengganggu elektabilitas Puan,” tegas Rocky Gerung. “Jadi, periode satu semester ke depan proyek PDIP, proyek Pak Jokowi adalah de-Aniesisasi itu. Anies musti dihilangkan dulu sebagai faktor. Jadi, faktor Anies ini sudah jadi duri dalam daging demokrasi, kira-kira begitu. Musti dicabut dulu,” lanjutnya. Lebih lengkapnya, berikut petikan dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Oke, sekarang kita ngomongin soal pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Di tengah situasi Itu kan sekarang sudah mulai bermunculan statemen-statemen seperti PKB misalnya, yang menyatakan bahwa mereka kelihatannya akan segera mendeklarasikan capres Pak Prabowo dengan Cak Imin dan nggak perlu lagi bicara dengan PDIP. Juga bantah-membatah di Golkar, Agung Laksono misalnya, ketua Dewan Pakar. Jangan-jangan, kalau lihat skenario semacam ini, PDIP bisa nggak dapat partner pada Pilpres 2024 ya Bung Rocky. Sekali lagi, ini masih jauh. Kalau disebut calon presiden itu artinya sudah diiyakan oleh KPU. Ini kan KPU yang mustinya mengumumkan ini calon presidennya. Kalau sekarang kan masih bakal-bakal calon presiden. Karena ini ada soal koalisi, ada hal yang mendasar, yaitu hitung-hitungan presiden iya tapi kalau nggak ada calon wakil presidennya apa? Karena kan satu paket. Kan yang dipilih ada presiden dan wakil presiden. Jadi, setiap kali kita dengar deklarasi, ya kita tahu itu mungkin 20% masuk akalnya. Selebihnya enggak ada. Anies dicalonkan sebagai presiden tapi sebetulnya dia belum dinyatakan calon presiden karena belum punya kualifikasi yang diijinkan oleh aturan, kecuali KPU sudah menyatakan oke. Demikian juga Anies belum pasti mau Wapres dengan siapa walaupun elektabilitas tinggi kalau wakil presidennya tidak ada yang tetap. Misalnya Anies diboikot wapresnya tuh, semua orang merasa nggak perlu kasih Wapres pada Anies, ya nggak bisa maju juga. Jadi, ini soal-soal yang disebabkan oleh 20% itu, tapi kekonyolan ini kan mau ditutupi dengan pikiran bahwa kalau sudah diajukan ke dalam media massa oleh lembaga survei maka merekalah calon presiden. Jadi, calon presiden yang disodorkan oleh media massa yang mengutip hasil survei. Kan itu problem kita. Jadi, sekali lagi, desain-desain awal itu enggak jelas. Ini di ujungnya juga bisa berputar-putar tuh. Nah, kesulitan kita membayangkan PDIP itu sebetulnya mau maju apa nggak? Calonnya siapa? Oke. Ada calon presidennya, Puan Maharani. Oke, itu keputusan partai untuk menyelamatkan kekacauan kalkulasi. Kalau Puan ditaruh, sudah nggak ada kekacauan. Tinggal orang kampanye buat Puan, maka akan disegerakan kolonel-kolonel ini untuk mengumpulkan suara. Itu lebih masuk akal, tetapi sekaligus orang ya siapa wakil presidennya. Bisa saja nggak ada orang yang mau jadi wakil presiden Puan. Karena merasa begitu Puan dinyatakan presiden, wakil siapapun itu akan membuat Puan kalah bersaing dengan Anies. Kira-kita begitu. Jadi, saya lihat bahwa karena ketiadaan calon, maka calon yang potensial menandingi Puan pasti dipangkas. Anies terutama dan yang pertama tuh. Jadi masalah kita bukan mencarikan calon, tapi memangkas calon yang potensial untuk mengganggu elektabilitas Puan. Begitu cara melihatnya sebetulnya, secara riil politik. Ini kalau saya baca Hasto, ini kemungkinan mereka baru akan mengumumkan calonnya itu pada bulan Juni tahun 2023, tahun depan. Jadi masih ada sekitar setengah tahun lagi, masih lama. Tapi kita lihat pertempurannya di media sudah ada. Bagaimana Hasto rajin mendowngrade Anies sekarang, misalnya. Begitu juga mulai merasa bahwa Nasdem ini jadi pengganggu dan karena itu harus segera disingkirkan dari kabinet. Tapi, dalam hal ini keliatannya Hasto atau PDIP tidak sendirian karena Jokowi Mania juga sudah mulai menyuarakan itu pentingnya segera dikeluarkan dari kabinet si Nasdem itu. Jadi, periode satu semester ke depan proyek PDIP, proyek Pak Jokowi adalah de-Aniesisasi itu. Anies musti dihilangkan dulu sebagai faktor. Dan, tunggu bulan Juni itu lama betul. Padahal Ibu Puan sendiri mengatakan tahun politik tiba lebih cepat. Ini akhirnya jadi lambat juga tuh karena ada penghalang, yaitu faktor Anies. Jadi faktor Anies ini sudah jadi duri dalam daging demokrasi, kira-kira begitu. Musti dicabut dulu. (Ida/sws)
Rocky Gerung: Politik Indonesia Selalu Diasuh oleh Isu-isu Dangkal Hanya untuk Menjebloskan Seseorang dalam Opini yang Buruk
PRESIDEN Joko Widodo punya alasan tersendiri, mengapa memutuskan menunjuk Heru Budi Hartono menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, pilihan itu didasarkan pada perkenalannya yang sudah terjalin lama dengan Heru. \"Saya kan sudah kenal Pak Heru lama sekali, sejak jadi (dia) Walikota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan,\" katanya, Senin (10/10/2022). Menurut Jokowi, rekam jejak Heru sudah teruji. Selain itu, komunikasi Heru yang kini menjabat Kepala Sekretariat Presiden dengan berbagai elemen dinilai baik.\"Saya tahu betul rekam jejak secara bekerja, kapasitas, kemampuan saya tahu semuanya dan komunikasinya sangat baik dengan siapa pun sehingga kita harapkan nanti ada percepatan, percepatan,\" katanya.Adapun Heru ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI berdasarkan hasil Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Heru Budi Hartono jelas bukan sosok asing di tubuh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dia pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Terakhir Heru menjabat Walikota Jakarta Utara semasa Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.Heru juga pernah mengisi jabatan di Pemprov DKI di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit. Presiden juga menyatakan bahwa dirinya telah menyampaikan sejumlah pesan kepada Heru terkait pengembangan DKI Jakarta ke depan. Jokowi berharap kapasitas yang dimiliki Heru dapat menunjukkan kepada masyarakat terkait perkembangan signifikan, utamanya dalam penanganan banjir dan kemacetan, yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta. “Kemarin sudah saya sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang. Itu saja.” Berikut petikan dialog antara Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (11/10/2022). Halo halo, Bung Rocky. Ketemu hari ini, Selasa. Hari ini di Malang rencananya akan ada unjuk rasa besar-besaran dari Aremania memprotes soal ucapan Ade Armando. Dan kemudian soal Pj Gubernur DKI Jakarta. Itu kan Anies tanggal 16 Oktober, dia akan mengakhiri masa jabatannya. Dan itu rencananya akan dilepas secara besar-besaran oleh para relawan di Jakarta. Jadi acaranya cukup besar katanya. Jadi, itu akan dilepas dan pada Seninnya nanti pejabat baru, Gubernur Heru Budi Hartono, itu akan dilantik pada tanggal 17 Okotober. Saya agak terkejut ketika Pak Jokowi meminta Heru Budi agar membereskan soal kemacetan dan banjir di Jakarta dalam waktu yang singkatlah, begitu. Itu update beritanya hari ini. Iya, itu Pak Jokowi sendiri yang bilang ya nggak mungkin kalau Gubernur yang mengatasi banjir dan mau jadi presiden. Jadi, Pak Heru ini juga harus jadi presiden dulu. Hal yang buruk kita ingat selalu. Tetapi pada saat yang sama itu kan sinyal bahwa Anies nggak sukses. Kan itu terbaliknya cara melihat persoalan. Jadi disindirlah Anies bahwa Anies nggak sukses loh, jadi jangan pilih Anies. Kira-kira begitu yang diucapkan Pak Jokowi pada publik. Tetapi, publik nggak merasa penting-penting amat karena Anies kan sudah tidak bertanggung jawab lagi tuh. Kan publik bisa bilang, kan Anies sudah kadaluwarsa sejak beberapa minggu lalu kan, dihentikan. Jadi, jangan Anies saja dong yang disalahin, nggak bisa bikin policy kok. Ini permainan alasan saja sebetulnya. Ya. Dan kita tahulah ada message-lah di dalamnya. Hal yang paling mendebarkan sekarang adalah memperhatikan kasak-kusuk antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Itu ngapain itu pertemuan di sana, lalu Pak Jokowi menerangkan problem bahwa itu belum selesai, masih ada ya macam-macamlah. Tapi kita mau lihat sebetulnya ujungnya apa. Kalau DKI sudah diganti Gubernur, berarti kita tunggu. Ini masih ada musim hujan satu bulan ke depan itu. Apa yang akan dilakukan? Kalau lebih buruk lagi banjirnya ya diganti lagi dong Plt-nya karena nggak mampu untuk menyelesaikan banjir atas perintah presiden. Kita pastikan karena ini memang masuk musim hujan ya. Ini kan hujannya baru mulai deras sekarang, walaupun mestinya sejak bulan September lalu. Sekarang hujan baru besar-besarnya. Nanti Desember - Januari itu akan parah dan saya kira nanti orang tetap akan menyalahkan Anies ya kalau banjirnya masih terus berlangsung sampai Januari. Ya, jadi nanti berubah lagi itu. Orang akan salahin, salah sendiri, harusnya Anies diperpanjang. Anies punya kemampuan. Jadi hal-hal begitu yang akan politik Indonesia selalu diasuh isu-isu dangkal hanya untuk menjebloskan seseorang dalam opini yang buruk. Itu konyolnya di situ. Dan kita pengen itu sebenarnya berhentilah membuat narasi-narasi semacam itu karena ini yang saya kira menjelaskan mengapa kita sebagai bangsa itu enggak pernah maju, jalan di tempat. Saya kira nggak ada salahnya karena IQ kita kan rata-rata 78. Jadi kalau begitu realitasnya. Ya, problem kita selalu dalam soal itu. Ketidakmampuan untuk melihat suatu masalah secara konsepsional, secara makro, bahkan, secara komprehensif, menyebabkan pendangkalan percakapan politik. Nanti mungkin awal Desember Pak Heru sebagai Penjabat Gubernur bilang, itu saya tidak mungkin selesaikan kecuali saya jadi Presiden. Jadi, nanti diskusinya soal-soal yang dangkal itu, sementara ekonomi nggak bisa dipulihkan lagi, sementara masalah-masalah mendasar bangsa ini, soal ketegangan politik, juga tidak berlanjut. Jadi, poin-poin dasar bernegara diabaikan hanya karena berupaya untuk cari sensasi dengan kirim-kirim sinyal. Pak Jokowi jelas mengirim sinyal bahwa Anies tidak sukses, berarti yang akan sukses adalah Pak Heru, karena sudah dikasih tugas baru lagi untuk selesaikan macet, selesaikan banjir. Kalau Pak Heru juga gagal, nanti Pak Heru akan kasih alasan lagi kenapa dia gagal. Jadi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah penyelesaian mendasar sistem pemerintahan kita. Nanti orang berpikir ya Pak Heru kan ditaruh di situ bukan karena dipilih rakyat, jadi dia pasti nggak perlu bertanggung jawab pada rakyat. Kan dia ditunjuk oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi, masalah itu kembali lagi soal legitimasi. Sekian banyak pemimpin daerah tidak punya legitimasi dan itu berarti ada problem. Memang, beberapa di daerah saya tahu ada yang bermutu memang, yang mengerti soal lingkungan, yang paham soal organisasi birokrasi, tapi dia tetap tidak punya legitimasi karena tidak dipilih oleh rakyat. Ya. Oke. Dan dalam beberapa hari ini kan kalau kita lihat ya soal penunjukan ini, kita sudah jelas ini orang Istana ini (Pak Heru) dulu orang dekatnya Ahok dan Pak Jokowi. Kemudian ada berita terbaru juga ini Bung Rocky, kepala LKPP (lembaga yang kemarin ditinggalkan oleh Azwar Anas) yang diangkat menjadi menteri, ini sekarang diisi oleh mantan Walikota Semarang, yang habis masa jabatannya, dan dia kemudian sekarang mengisi lembaga LKPP ini, lembaga tinggi negara. Ini kader PDIP dan Ibu Megawati mengingatkan agar hati-hati di situ duitnya banyak banget gitu. Nah, itu juga petanda “tolong simpan ya uangnya itu, jangan kasih ke siapa-siapa. Amankan uang yang banyak itu. Buat apa? Ya tentu buat sesuatulah. Tapi kita sudah bikin dugaan buruk sebetulnya, seringkali kita anggap ya kan dia mungkin profesional di bidang itu, tapi begitu disebut ini kader PDIP lalu berubah lagi cara berpikir kita, ya mungkin karena kemarin Ibu Mega ketemu dengan Pak Jokowi maka Ibu Mega mengusulkan seseorang untuk di LKPP karena itu lahan yang basah. Jadi, orang akhirnya curiga-mencurigai karena nggak ada pakem. Seseorang diangkat itu dalam kapasitas apa, dengan kualitas apa. Kan masalah-masalah seperti ini yang nggak pernah kita tahu. Pak Jokowi jelas tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang sumber daya manusia di tingkat pusat karena Pak Jokowi lingkungan pergaulannya juga sempit. Jadi, pasti Pak Jokowi juga dapat informasi saja. Tolong ini diangkat, tolong itu diangkat. Lalu dia mulai hitung batu tuh, yang mana yang duluan tersebut yaitu yang kira-kira diangkat. Jadi, ini lagi masalah rekrutmen yang basis legitimasinya tidak ada basis kapasitas. Itu menimbulkan dugaan bahwa pejabat publik diangkat karena transaksional, bukan karena kapasitas. (Ida, sws)
Bola Panas BBM: Tunggu Sidang Rakyat!
Jika tidak diredam dengan menarik ulang kebijakan kenaikan harga BBM, implikasinya bisa mengganggu stabilitas nasional. Sesuatu yang tidak bisa dicegah karena menyangkut hak asasi rakyat. Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR Terpilih/Anggota DPD RI KENAIKAN harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipaksakan saat situasi ekonomi rakyat paceklik, lagi-lagi membuktikan betapa lemahnya kapasitas pemerintah mengelola keuangan negara. Pemerintah tidak memiliki komitmen keberpihakan kepada rakyat. APBN superjumbo yang terus bertambah saban tahun, tak diimbangi dengan kemampuan mendistribusikan kesejahteraan. Menaikkan harga BBM dengan alasan membenani APBN jelas merupakan argumen fatal. Padahal, rakyat yang menggunakan BBM tersebut terbukti berkontribusi memompa denyut ekonomi dalam skala yang masif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 52,9% pertumbuhan ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga. Termasuk terdorong oleh kelompok masyarakat menengah bawah. Maka keputusan mengerek harga bensin dipastikan berefek ganda. Inflasi gila-gilaan di depan mata. Kenaikan harga BBM sudah disahuti dengan kenaikan biaya logistik, ongkos transportasi, hingga kenaikan harga sembako. Ujungnya bisa ditebak. Angka kemiskinan yang meroket sulit dihindari. Kita bertanya-tanya, dicampakkan kemana ideologi ekonomi Pancasila yang jelas-jelas memerintahkan agar mengarus-utamakan kepentingan rakyat di atas agenda-agenda politik temporer? Kenaikan harga BBM adalah potret ideologi yang salah arah. Diperparah lagi pada saat yang sama, alokasi anggaran digelontorkan untuk proyek-proyek yang punya potensi mangkrak dan bermasalah. Seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Negara. Seperti biasa, setiap kali ada kebijakan yang menuai penolakan rakyat, aneka argumen selalu dilontarkan pemerintah. Dijadikan narasi pembenar menopang kenaikan harga BBM. Lantas, buzzer, pengamat dan juga media didikte untuk menguatkan narasi itu. Namun, apapun argumentasinya, sepanjang kenaikan BBM tidak dibarengi pembukaan lapangan kerja memadai, sepanjang itu pula akan berdampak serius. Kenaikan BBM tidak sebatas harga yang melonjak, tetapi tentang kesejahteraan atau daya beli masyarakat. Artinya, ini bukan hanya perkara BBM semata. Ini tentang ketahanan ekonomi rakyat melawan serangan melambungnya harga-harga kebutuhan. Pada tahun ini saja, sebelum BBM naik, nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), harga elpiji dan tarif listrik non subsidi telah mendahului. Itu belum termasuk geliat harga minyak goreng akibat ulah oligarki ekonomi. Kondisi itu pura-pura tidak disadari oleh pemerintah. Bahkan, Presiden Joko Widodo dengan enteng membandingkan harga BBM Indonesia dengan Jerman, Singapura dan Thailand, tanpa membandingkan daya beli masyarakatnya. Sekali lagi, problem kenaikan BBM ada pada kesejahteraan dan daya beli dari masyarakat. Alih-alih mengatasi sumber persoalan, Pemerintah mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti yang sudah-sudah. Padahal, BLT yang diambil dari duit subsidi BBM itu tidak menjamin naiknya daya beli mereka. Terlebih lagi, karena sulit menentukan imbas inflasi sebagai efek multiplier kenaikan BBM terhadap produk lainnya. Kalau pemerintah serius mencari solusi, sebenarnya banyak jalan yang bisa diterabas. Misalnya, hentikan saja mega proyek Ibu Kota Baru berbiaya superjumbo nan ambisius itu. Juga stop proyek-proyek yang berpotensi merugikan negera seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung. Hapus gaji pensiun pejabat negara, termasuk anggota parlemen. Bersamaan dengan itu, harus ada upaya membuat keseimbangan primer hingga nol yang secara otomatis berimplikasi pada pengurangan utang luar negeri. Setiap tahun pemerintah dipaksa menyisihkan Rp805 triliun duit APBN untuk membayar utang. Rinciannya, Rp400 triliun untuk membayar cicilan dan Rp405 triliun untuk membayar bunga. Utang inilah yang nyata-nyata membebani APBN, bukan subsidi yang nota bene adalah hak rakyat dan memjadi kewajiban konstitusional yang negara harus tunaikan, bukan pula duit pensiun Pegawai Negeri Sipil. Gigihnya pemerintah menambah utang dan mempertahankan proyek-proyek kontroversial menunjukkan ketidak-berpihakannya kepada rakyat. Apalagi, dengan narasi Subsidi sebagai beban APBN dan seolah olah menjadi beban negara. Sinyalemen itu muncul dari sanggahan sejumlah pengamat terhadap harga keekonomian BBM yang dinilai terlalu tinggi. Juga muncul dari para ekonom yang menyatakan, nilai subsidi BBM Rp502 triliun sebagaimana dinyatakan Jokowi adalah tidak benar. Nilai itu adalah akumulasi beberapa subsidi energi. Bukan subsidi BBM saja. Atas sanggahan itu, ada kecendrungan rakyatlah yang dipaksa memeras keringat membayar gunungan utang itu. Caranya, ya dengan menaikkan harga agar diperoleh margin lebih besar. Sementara itu, duit utang yang sebagian dipakai membangun infrastruktur, nyatanya ada yang tidak tepat sasaran, ada pula yang berpotensi merugi. Dan kita tidak pernah menagih tanggungjawabnya. Bagi masyarakat, matematika di atas mungkin terlalu rumit. Urusan mereka sederhana, yakni bagaimana agar dapur tetap mengepul sehingga aktivitas bisa berjalan normal. Kalau urusan perut ini terganggu, arahnya tentu bisa kemana-mana. Apalagi eskalasi gelombang demonstrasi terus membesar. Di daerah, pengadangan truk-truk tangki BBM dan penutupan jalan telah dilakukan mahasiswa. Demikian pula aksi mogok yang dilakukan oleh kelompok-kelompok buruh. Jika tidak diredam dengan menarik ulang kebijakan kenaikan harga BBM, implikasinya bisa mengganggu stabilitas nasional. Sesuatu yang tidak bisa dicegah karena menyangkut hak asasi rakyat. Kini bola panas di tangan Presiden. Apakah membiarkan bara penolakan itu terus membesar, atau menerima tuntutan rakyat dan mahasiswa menurunkan kembali harga BBM? Kita tunggu “Sidang Rakyat” pada Kamis, 20 Oktober 2022, pekan depan. (*)
Skenario (Bilamana Terjadi) Revolusi
Sebab, tidak bisa dibantah bahwa di antara triumvirat itu Prabowo-lah yang paling senior. Dan, karena keseniorannya itulah, rasanya tidak mungkin Tito maupun Retno mau atau berani melangkahi Prabowo. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) MANUVER Partai NasDem yang declare Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal Calon Presiden, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Anies dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah membuat PDIP “kalang-kabut”. Akhirnya, Presiden Joko Widodo yang terkesan “berseberangan” dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dukungannya kepada Ganjar Pranowo, bertemu Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Sabtu, 8 Oktober 2022. Jokowi menjelaskan, pertemuan dengan megawati bertujuan untuk menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang sedang tidak jelas. “Yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan,” kata Jokowi usai pelantikan Gubernur DIY dan kepala LKPP di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 10 oktober 2024. Sehingga, kata Jokowi, stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting saat ini. “Jangan sampai kita mau menjelang pemilu, padahal ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita. Itu yang kami enggak kehendaki,” ujar Presiden Jokowi. Tak hanya dengan Megawati saja, Jokowi menyebut isu ini juga dibahas dalam pertemuan dengan Ketua Umum partai politik lainnya. “Sehingga saya intens berbicara dengan ketua-ketua partai untuk itu, termasuk juga untuk 2024 lah, kami enggak mungkin tutupi itu,” kata dia. Jokowi membantah bahwa pertemuan tersebut bagian dari lobi Megawati agar Jokowi mendukung Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadi calon presiden 2024. “Tanya Bu Mega, wong kandidatnya belum diputuskan,” kata dia. Rasanya sangat tidak mungkin jika dalam pertemuan Jokowi-Megawati di Istana Batu Tulis itu tanpa pembicaraan soal “nasib” Puan Maharani yang harus “bersaing” di internal PDIP dengan Ganjar Pranowo. Apalagi, fakta hasil beberapa lembaga survei selalu “mengunggulkan” Ganjar ketimbang Puan. Jika PDIP memaksakan Puan sebagai bakal Capres PDIP, ini jelas akan membuat Ganjar kecewa berat. Dan, petinggi PDIP sendiri juga tahu bahwa nama Puan “tidak laku” dijual di masyarakat. Sehingga, bukan tidak mungkin pada akhirnya, diambil jalan tengah. Bisa saja Jokowi-Megawati mengambil kesepakatan Batu Tulis II antara Jokowi bersama Megawati untuk mengusung paslon Ganjar Pranowo-Puan Maharani sebagai bakal Capres-Cawapres 2024. Seolah mengulang “sejarah”, pada 2014 Megawati akhirnya mengalah kepada Jokowi yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, menerima tugas sebagai bakal Capres PDIP pada 2014. Sekjend DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan antara Megawati dan Jokowi itu memang direncanakan secara periodik dan sering dilakukan di Istana Merdeka, Istana Bogor, maupun di Batu Tulis. Alasan dipilihnya Batu Tulis sebagai lokasi pertemuan, menurut Hasto, daerah tersebut memiliki alasan historis. Dia menceritakan lokasi itu sebagai tempat saat megawati mempersiapkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi, itu suatu tempat yang secara historis kepemimpinan Pak Jokowi juga sangat kuat. Suasana kebatinan (yang sangat kuat) itulah yang mengambil pembahasan fundamental bangsa dan negara,” katanya. Sedangkan mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari PDIP, Hasto mengatakan itu menjadi kewenangan Megawati. Menurut Hasto para kader tetap disiplin menunggu arahan Megawati. Hasto juga menegaskan pdi perjuangan tidak ingin terburu-buru menetapkan dan mendeklarasikan bakal capres demi pengaruh ekor jas atau coattail effect, yakni merujuk pada hasil yang diraih dengan melibatkan tokoh penting atau tokoh tersohor. Pernyataan Hasto itu sepertinya menyindir NasDem yang secara terburu-buru deklarasi pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Tapi, yang jelas, deklarasi itu setidaknya telah membuat PDIP panik. Ketum NasDem Surya Paloh tampaknya ingin mengulang sukses Pilkada Jawa Barat 2017 yang saat itu mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai bakal Cagub Jabar 2017. Inilah yang ketika itu membuat PDIP merasa “tidak nyaman” atas manuver Surya Paloh itu. Karena, konon, PDIP juga “mengincar” RK. Beragam manuver pun kemudian ditempuh PDIP, termasuk bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Batu Tulis itu. Setidaknya, tempat pertemuan itu bisa mengingatkan Jokowi bahwa PDIP-lah yang berjasa atas sukses Jokowi meraih jabatan Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI pada Pilpres 2014. Puan Maharani sendiri juga telah bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, menyusul dukungan terbuka tokoh senior Golkar Akbar Tanjung terhadap Anies Baswedan. Satu-satunya halangan yang kini tengah dihadapi Anies adalah manuver Firli Bahuri, Ketua KPK, yang ngotot ingin memproses hukum Anies terkait dengan penyelenggaraan balapan Formula E di Jakarta. Skenario yang konon dirancang Presiden Jokowi hanya akan ada dua paslon, menambah panik PDIP maupun Jokowi sendiri. Apalagi, ada pernyataan Anies akan dipenjara. Info yang diterima Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu dapat dipastikan akurat sekali. Saya yakin, SBY punya “mata dan telinga” yang bisa melihat dan mendengar ucapan Presiden Jokowi itu. Sekelas SBY tidak mungkin berani bilang seperti itu jika mata dan telinganya tidak menjangkau “mulut” Jokowi. Perlu diingat, baik SBY maupun Surya Paloh itu pernah sama-sama di Golkar. Mereka pasti akan saling membantu jika pada akhirnya mereka satu gerbong dalam Pilpres 2024 nanti. Revolusi Semesta Skenario “copras-capres” di atas bisa terjadi bila kondisi politik nasional dalam keadaan normal hingga menjelang Pilpres 2024 nanti. Tapi, jika melihat sikon politik akhir-akhir ini dengan maraknya demo anti kenaikan harga BBM yang semakin massif, peta politiknya tentu bakal berubah total.Apalagi, suara desakan agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden juga marak saat demo BBM, karena dianggap membuat rakyat semakin susah. Ekonomi pun memburuk. Hutang sudah mencapai angka Rp 7.000-an triliun. Rakyat dicekik dengan beragam “pajak”. Selain BBM, listrik juga naik. Mahasiswa sendiri berencana akan melakukan “Sidang Rakyat” pada Kamis, 20 Oktober 2022. Yang diadili nanti adalah Presiden Jokowi. Bisa disebut, ini sebagai puncak aksi mahasiswa dan rakyat Indonesia yang mengkritisi pada kebijakan Presiden Jokowi yang tidak “pro rakyat”. Jika Kamis pekan depan benar-benar terjadi “revolusi semesta” yang diikuti oleh mahasiswa, buruh, emak-emak, dan elemen masyarakat lainnya, dapat diprediksi Presiden Jokowi bakal “tergusur” dari jabatan Presiden. Kalau sudah begitu keadaannya, maka Wakil Presiden RI, KH Ma\'ruf Amin akan naik pangkat menjadi Presiden RI ke-8. Namun, akan menjadi berbeda halnya jika hasil \"Sidang Rakyat\" itu juga menyeret sang Wapres sebagai pihak yang ikut diturunkan. Ketika hal itu terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku universal, kursi kepemimpinan nasional ada di tangan Triumvirat: Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Artinya, Prabowo Subianto, Tito Karnavian, dan Retno Marsudi akan menjadi pimpinan nasional sementara dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu dalam jangka waktu tertentu, lebih-kurang 6 bulan. Dan, jika memang itu yang terjadi, mimpi Prabowo sebagai \"Presiden RI\" bisa terwujud, meski hanya sementara. Pertanyaannya mengapa? Sebab, tidak bisa dibantah bahwa di antara triumvirat itu Prabowo-lah yang paling senior. Dan, karena keseniorannya itulah, rasanya tidak mungkin Tito maupun Retno mau atau berani melangkahi Prabowo. Di sinilah kepemimpinan Prabowo akan benar-benar diuji. Apakah memang Prabowo sebagai pemimpin eksekutif nasional yang bisa membawa Indonesia kembali menuju pada demokratisasi sesuai amanat konstitusi, atau malah memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi? (*)
PLN Berada di Garis Depan Memandu Yang Lain Mencapai Net Zero Emission
Terserah Indonesia, kalau mau mempersiapkan diri, kemungkinan masih ada Opportunity dalam 2 isu ini. Indonesia adalah climate super power. Indonesia adalah metaverse alam nyata. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) TIDAK lama lagi, kurang lebih 10 tahun lagi tidak ada yang bisa menghindar dari isu emisi karbon yang telah diletakkan secara internasional sebagai masalah paling besar umat manusia sekarang ini. Industri migas, Pembuang kitan listrik, Ekstraktif industri, manufacturing, industri keuangan, perbankan, jasa-jasa, konsumen akhir, semua tidak lagi dapat menghindar dari semua denda yang akan dibebankan terhadap semua emisi karbon yang dihasilkan. PT PLN sebagai perusahaan BUMN ketenagalistrikan mengambil tempat paling depan untuk memimpin segenap sektor yang lain. Mengapa? Karena di masa depan semua harus elektifikasi, semua harus menuju ke listrik, tidak ada lagi motor bakar yang dapat bertahan dari denda emisi, mesin mesin industri akan berganti dengan mesin listrik, alat alat transportasi akan berpindah ke listrik, seluruhnya sampai dengan kapal kapal tengker pengangkut BBM. Tampaknya mau tidak mau, suka tidak suka nantinya PLN akan memimpin. Melaksanakan seluruh proses transisi energi pada semua lini, mulai dari bahan bakar primer, pembangkit listrik, jaringan, hingga usaha meningkatkan kesadaran konsumen, semua memang harus dikerjakan oleh PLN. Roadmap atau peta jalan transisi energi yang telah ditetapkan PLN setahun yang lalu tentu tidak mudah untuk dijalankan. Hambatan dan rintangan akan datang baik dari aspek politik, ekonomi, hingga masalah sosial budaya, semua memang menjadi beban tugas berat PLN untuk menyelesaikannya. Setiap kebijakan yang akan diambil PLN terkait dengan pelaksana roadmap tersebut sudah pasti banyak yang tidak senang. Karena bisnisnya terganggu. Namun, masalah transisi energi telah menjadi faktor kunci bagi ketahanan nasional. Dunia telah memutuskannya. Penataan keuangan global yang baru telah mengambil isue transisi energi dan digitalisasasi sebagai pintu faktor kunci membangun tatanan keuangan baru. Terserah Indonesia, kalau mau mempersiapkan diri, kemungkinan masih ada Opportunity dalam 2 isu ini. Indonesia adalah climate super power. Indonesia adalah metaverse alam nyata. Bukan perubahan besar kalau tanpa resiko. Semua hanya dapat diwujudkan dengan direction yang kuat. Tahun depan 2023 diramalkan resesi melanda dunia, krisis energi, krisis keuangan, akan mendera dalam waktu bersamaan. Transisi energi adalah salah satu strategi mempersiapkan Ketahanan Nasional menyongsong perubahan yang kadang menyakitkan hati. (*)
Peringati Maulid Nabi di Singapura, Ketua DPD RI: Ketidaktaatan dalam Beragama Merusak Moral Bangsa
Singapura, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan berbagai kebobrokan moral, degradasi sikap mental, serta kejahatan perilaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia, disebabkan oleh meluasnya ketidaktaatan dalam mengamalkan ajaran agama. Hal itu disampaikan LaNyalla saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diselenggarakan oleh Majelis Shalawat An Nida, di Singapura, Ahad (9/10/2022). “Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum justru dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawaban sederhananya karena tidak taat mengamalkan ajaran agama. Karena tidak taat maka pasti tidak istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran agama,” tegas LaNyalla. Akibatnya, dalam penyelenggaraan negara pun terjadi banyak kerusakan sistem seperti bercokolnya oligarki politik dan ekonomi yang sengaja menyengsarakan rakyat, sehingga tidak terjadi keadilan sosial. “Kalau saja ada keadilan, pasti anda semua mencari nafkah di negeri sendiri, tidak perlu bekerja di negara lain,” ucap LaNyalla, disambut tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran Indonesia, yang semuanya adalah wanita. Menurut LaNyalla, itulah sebabnya dirinya menawarkan gagasan agar UUD 1945 dikembalikan ke naskah aslinya sebagai sebuah jalan keluar. Karena amandemen yang dilakukan kemarin telah mengubah 97 persen naskah konstitusi menjadi konstitusi baru yang berbeda dari aslinya. “Perjuangan tersebut saya tawarkan untuk menyelamatkan Indonesia, antara lain agar ibu-ibu semua bisa bekerja dengan tenang di negeri sendiri, tidak perlu mencari pekerjaan di negara orang lain,\" ujar LaNyalla, disambut pekik dukungan dan tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran. LaNyalla menjelaskan, sikap dan pernyataan tegasnya itu bukanlah sebagai oposan terhadap pemerintah. Melainkan sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat agar pemerintah bisa memperlakukan rakyat secara adil. “Sebab kehadiran kami di sini adalah untuk menjemput aspirasi warga Indonesia yang bekerja di sini,” ujar LaNyalla, seraya menambahkan bahwa pernyataan yang sama telah ia sampaikan kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, bahkan telah ia sampaikan juga kepada Presiden Joko Widodo. Peringatan Maulid Nabi sendiri dibuka oleh Penasihat Majelis Shalawat An Nida, Ustazah Dr. Nola Zain Salman, dan dihadiri juga oleh Wakil Duta Besar RI untuk Singapura, Djati Ismoyo. (mth/*)
Indonesia Bersatu: Alvin Lim Rangkul Tokoh Lintas Agama dan Suku Demi Perbaikan Hukum
Jakarta, FNN – Advokat Alvin Lim, SH, MH, MSc, CFP, CLA selaku Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm menyerukan agar \"Indonesia Bersatu\", Indonesia jadi negara ketiga dan penuh korupsi karena tidak bersatu dan banyak perpecahan. \"Saya melihat bahwa satu-satunya cara Indonesia bisa maju dan bebas dari korupsi ketika masyarakat dan para tokoh lintas agama, suku dan antar golongan. Saya akan silaturahmi ke masing-masing tokoh nasional, baik radikal, moderate maupun ignoran, untuk mengumpulkan dukungan demi perbaikan hukum di Indonesia. Saya tidak mampu berjuang sendiri, maaf saya ada keterbatasan,\" ucap Alvin Lim dalam rilis di Jakarta, Senin (10/10/2022). Dalam perjalananya bersilaturahmi, Alvin Lim menjelaskan bahwa dirinya diterima oleh Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, dimana Immanuel memberikan dukungan penuh kepada Alvin Lim dan berpihak kepada dirinya demi perbaikan hukum. \"Saya Immanuel Ebenezer, dukung dan ada di pihak Alvin Lim untuk perbaikan pemerintah dan hukum,\" ujar Ebenezer pendukung Ganjar Pranowo di Restoran Teras Bude. Selain bertemu Ebenezer, Alvin Lim mengajak keluarganya, istri dan anaknya bertemu dengan Imam Besar Habib Rizieq Shihab dan diterima di DPP FPI Petamburan. Habib Rizieq Shihab dan para petinggi FPI menemui Alvin Lim dan keluarga dan menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum dan undang-undang, walau berbeda agama. \"Saya mendukung perjuangan selama tidak ada penistaan agama dan kriminalisasi terhadap ulama,\" ujar Habib Rizieq dengan tersenyum lebar. Alvin Lim mengucapkan pentingnya persatuan dan menghilangkan kesan radikal dan FPI sebagai organisasi menakutkan. \"Saya datang sebagai saudara setanah air, walau berbeda agama penuh rasa hormat dan toleransi. Beliau ternyata nasionalis dan tidak menakutkan seperti yang kebanyakan orang dengungkan. Habib Rizieq punya pandangan sendiri dan perjuangan beliau membela ulama. Beliau setuju dengan konsep persatuan walau beda agama dan suku, demi kemajuan bangsa. Berjiwa nasionalis,\" ungkapnya. Alvin Lim juga mengunjungi Tokoh Tionghoa yang cukup dikenal di Surabaya, Koh Wei Fan yang dituakan dan berjiwa amal dan sederhana. Diterima di rumah pribadinya, Koh Wei Fan, sangat senang menerima Alvin Lim dan menyatakan dukungannya dari tokoh Tionghoa Surabaya agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. \"Saya dukung perjuangan Alvin Lim, saya tahu tidak mudah namun akan menguntungkan seluruh masyarakat. Tokoh Tionghoa muda yang berjiwa berani dan nasionalis,\" ucap Koh Wei Fan di Surabaya. Alvin Lim menyatakan bahwa perjuangannya tidak akan mudah, pasti akan ada suara-suara miring dan oknum-oknum yang tidak suka ketika orang menegakkan kebenaran. \"Namun hanya dengan Indonesia Bersatu maka Indonesia bisa maju. Berkaca dari kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), dan 212. Sebagai minoritas, saya sangat toleransi dan menjauhkan diri dari bicara Agama, suku dan masalah partai. Saya tidak memihak partai tertentu dan bukan suruhan siapapun. Melainkan tujuan saya penegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat,\" pungkasnya. (mth/*)
Bendera Palsu Demokrasi dan Riba
Tanpa kekuatan ekonomi, umnat tidak mungkin bisa membangun kekuatan politik. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @ Rosyid College of Arts DI tengah skandal Ferdy Sambo yang belum jelas akhirnya, kita dikejutkan dengan kekisruhan stadion Kanjuruhan yang telah menewaskan 131 korban meninggal, serta ratusan lainnya luka dan sakit akibat terinjak-injak sesama penonton, dan hipoksia serta gas air mata yang dilontarkan aparat keamanan. Di tengah suasana berkabung nasional itu, perhatian kita segera tersedot pada deklarasi bacapres Anies Baswedan oleh Parpol Nasdem. Dikabarkan bahwa deklarasi ini merupakan upaya pemimpin Nasdem Surya Paloh untuk melindungi Anies dari ancaman penangkapan Anies oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula-E. Sementara itu sekelompok ummat Islam yang merindu tokoh nasional untuk memperbaiki nasib mereka dari intimidasi islamophobik rezim ini sedang kesengsem berat oleh sosok Anies Baswedan. Berpuluh kelompok sukarelawan dan penggemar Anies bermunculan untuk mendukungnya maju sebagai bacapres idaman mereka dalam Pilpres 2024. Menilik rekam jejaknya, serta hasil polling elektabilitas para bacapres selama beberapa bulan terakhir, Anies muncul sebagai tokoh bacapres yang sangat populer mengungguli Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dan beberapa tokoh lainnya. Penting dicermati sinyalemen Mulyadi Tadampali dari FISIP UI bahwa sejak UUD 1945 diganti UUD 2002, adopsi ekonomi yang makin liberal kapitalistik membuat demokrasi Indonesia makin dikuasai oleh para bandit politik yang didukung logistiknya oleh para bandar politik, sementara hampir seluruh perangkat polhukam diawaki oleh para badut politik di DPR, MK, KPK dan KPU. Aparat keamanan semakin menjadi alat kekuasaan yang makin brutal dan mematikan bukan bagi penjahat tapi bagi rakyat sipil biasa yang seharusnya justru dilindungi dan diayomi. Hukum makin tajam ke bawah, namun makin tumpul ke atas menghadapi para bandit, bandar dan badut politik itu. Gaduh politik itu telah berhasil mengalihkan perhatian dan energi kita pada ancaman yang secara senyap senantiasa merongrong Republik ini yaitu ekonomi kapitalisme yang bertumpu pada ekonomi ribawi, yaitu ekonomi yang mengandalkan transaksi-transaksi pemerolehan laba secara tidak adil dan penuh tipu daya. Riba bukan cuma soal bunga pinjaman, namun juga penggunaan luas uang kertas atau fiat money yang tidak memiliki nilai intrinsik apapun. Pelarangan penggunaan dinar emas ataupun dirham perak dalam konstitusi IMF yang disepakati dalam pertemuan Bretton Woods pada 1944 telah mendorong banyak negara yang baru merdeka sejak PD II untuk mencetak uang kertas mereka masing-masing, lalu dipaksa menerima USDollar sebagai alat tukar dalam perdagangan antar-negara. Kemudian, sebagai negara pemenang perang, melalui keputusan Presiden Nixon, AS pada 1971 secara sepihak melepaskan USDollar dari basis emas sehingga AS boleh mencetak USD out of thin air. Demikian itulah full fledged capitalism merampok kekayaan ummat manusia bagi segelintir elit ekonomi di planet ini. Begitulah kapitalisme Barat telah menjadi instrumen penjajahan dan dominasi baru oleh Barat terhadap negara-negara yang baru merdeka itu. Baru dalam beberapa tahun terakhir ini saja, baik China maupun Rusia mulai melawan dominasi US Dollar dengan Yuan dan Rubel dalam perdagangan dunia ini. Keruntuhan USSR pada awal 1990an telah didaku (claimed) sebagai penanda kemenangan kapitalisme melawan komunisme. Oleh Francis Fukuyama ini disebut sebagai The End of History and the Last Man (1992). Namun dunia yang sejak itu makin didominasi kapitalisme berkali-kali mengalami krisis serta peperangan, sementara ketimpangan serta kemiskinan tetap persisten berkepajangan. Konflik Rusia vs Ukraina, dan AS vs China yang terjadi saat ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa kapitalisme telah gagal membuktikan janji-janjinya tentang kemakmuran dan keadilan bagi semua. Fareed Zakarya telah meramalkan akhir dari kejayaan AS dalam the Post-American World (2008). Ini dikonfirmasi kemudian oleh Emanual Macron sesaat setelah kemenangannya dalam Pilpres Perancis 2022 bahwa Barat telah kehilangan imajinasi politiknya. Ketergantungan Eropa kepada AS dengan memusuhi Rusia tetangga dekatnya sendiri adalah geostrategic blunder. Kini Eropa kelimpungan dihantam krisis energi dan pangan yang serius akibat penghentian pasokan gas Rusia dan gandum Ukraina. Setelah pandemi Covid-19 usai, Dunia kini memasuki krisis eksistensial yang lebih besar akibat keruntuhan lingkungan, ancaman perang nuklir, dan resesi besar ekonomi global. Sementara itu ummat Islam Indonesia sendiri masih saja ikut tergoda untuk mempertaruhkan nasibnya pada Pilpres 2024 dengan satu kepercayaan bahwa dengan kemenangan politik (berkuasa), ummat Islam boleh berjaya secara ekonomi. Sejak pemisahan Bank Indonesia dari Pemerintah RI meniru the Fed terpisah dari US Government, fakta sejarah menunjukkan bahwa ritual politik yang disebut Pemilu adalah sebuah operasi bendera palsu sekaligus instrumen legitimasi untuk mempertahankan ekonomi ribawi yang dikuasai para bandar politik yang secara ajeg menggerogoti kekuatan ekonomi ummat dan memperjongoskannya. Tanpa kekuatan ekonomi, umnat tidak mungkin bisa membangun kekuatan politik. Menolak riba dengan meninggalkannya adalah aksi politik yang akan menusuk jantung kekuatan oligarki domestik dan global yang tiada henti mencengkram Republik lontong sayur ini. Gunung Anyar, 11 Oktober 2022. (*)
Pancasila dan Politik Berkeadaban
Doa Muslim pada shalat tahajud, “Tuhanku, masukkanlah aku ke jalan masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari jalan keluar yang benar, dan berilah aku dari pihak-Mu kekuasaan yang menolongku.” (QS 17:79-80) Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PANCASILA adalah pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia menghayati dan meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, melalui perjuangan yang penuh pengorbanan pikiran, jiwa, dan raga, serta nyawa. Dalam perjalanannya Pancasila mengalami pengayaan redaksional dan semantik hingga menjadi rumusan final pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Para pendiri bangsa mampu menyelami pandangan masyarakat Nusantara masa lalu dan membangun tatanan baru untuk Indonesia modern. Pancasila pemersatu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pancasila menyerap, menerima, dan menumbuhkan segala budaya, serta ideologi positif yang dapat berkembang berkelanjutan. Nusantara menjadi pusat persemaian dan penyerbukan silang budaya yang mengembangkan berbagai corak kebudayaan. Pancasila merupakan satu kesatuan dari lima sila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memberi kekuatan hidup bangsa dan membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir dan batin dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila penuntun sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila cerminan suara hati nurani manusia Indonesia yang menggelorakan semangat dan harapan akan hari depan yang lebih baik. Kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan hidup, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, masyarakat, maupun bangsa. Pancasila menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi maupun sosial. Kemajuan seseorang ditentukan oleh kemauan dan kemampuannya dalam mengendalikan diri dan kepentingannya dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat dan negara. Dengan sila pertama manusia Indonesia menyatakan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agama dan beridabah menurut ajaran agamanya. Manusia Indonesia saling menghormati dan bekerja sama membina kerukunan hidup sesama umat beragama. Kebebasan beragama diakui sebagai salah satu hak paling asasi di antara hak-hak asasi manusia. Dengan sila kedua, manusia Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sama hak, derajat, dan kewajibannya, tanpa pembeda-bedaan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, serta kedudukan sosial, dan sebagainya. Sila kedua menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran, dan keadilan, serta mengembangkan sikap saling menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan sila ketiga manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar kebinekaan, dan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan sila keempat manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Keputusan menyangkut kepentingan bersama dilakukan dengan musyawarah dan mufakat menggunakan akal sehat, sesuai dengan hati nurani yang luhur, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Permusyawaratan dalam demokrasi didasarkan atas asas raionalitas dan keadilan, bukan subjektivitas ideologis dan kepentingan, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, berorientasi jauh ke depan, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak yang dapat menangkal dikte minoritas elit penguasa dan klaim mayoritas. Praktik Pemilihan Presiden secara langsung oleh semua warga negara Republik Indonesia dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara) tidak sejalan dengan sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan sila kelima manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang terpadu dan tak boleh dipisahkan yang satu dari yang lain. Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian seterusnya. Sebagai dasar negara Pancasila niscaya menjadi landasan Undang-Undang Dasar dan Undang-undangan lain serta peraturan-peraturan turunannya. Segala Undang-Undang dan peraturan yang tidak sejalan dengan Pancasila, sejak hari proklamasi, Jumat 17 Agustus 1945 hingga hari ini, harus ditinjau ulang, diperbaiki, dan/atau dibatalkan. Politik adalah usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik yang akan hidup bahagia, karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Politik mengandung unsur interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Politik adalah usaha untuk menentuan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum menyangkut peraturan dan alokasi sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan dan wewenang, guna membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Kegiatan politik menyangkut cara bagaimana kelompok mencapai keputusan kolektif dan mengikat melalui pendamaian perbedaan-perbedaan di antara anggotanya. Kegiatan politik suatu bangsa bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Politik dalam bentuk paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang berkeadilan. Persepsi adil itu dipengaruhi oleh nilai-nilai serta ideologi dan zaman yang bersangkutan. Politik dalam bentuk paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Politik adalah perebutan kuasa, tahta, dan harta. Pengelolaan kebinekaan merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa untuk mewujudkan kohesivitas sosial yang akan membuat penduduk lintas agama dan lintas etnis nyaman. Setiap warga negara harus mempercayai sesama warga dan pemerintah untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang bermanfaat secara inklusif. Politik identitas merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politik yang kerap dikerucutkan menjadi dua kelompok, yaitu nasionalis dan agamis. Antara nasionalisme dan agama sesungguhnya tidak bisa dibenturkan. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan. Konsep politik Islam termuat dalam kosakata kunci mulk, imam, khalifah, ulul amri, dan sulthan dalam Al-Quran. Allah swt Pemilik kekuasaan. Dia berikan kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan sekaligus mencabutnya dari siapa saja yang dikehendaki-Nya. Boleh jadi kekuasaan itu memuliakan seseorang, dan bisa jadi menghinakannya. Kebaikan adalah sejalan dengan kehendak Allah swt, dan kejahatan berarti pengingkaran terhadap kehendak-Nya. Terang dan gelap secara simbolis berarti ilmu dan kebodohan, kesenangan dan kesedihan, kesadaran rohani dan kebutaan rohani. Takdir dan kehendak Allah swt juga berlaku seperti dalam dunia lahir. Di tangan-Nya segala kesempurnaan. (QS 3:26-27). Dalam pengertian rohani “kalimat” bermakna kehendak, keputusan, atau rencana Allah swt. Dalam segala hal Nabi Ibrahim saw memenuhi kehendak Allah swt. Ia membangun tempat suci Ka’bah, dan menyerahkan segala keinginan kepada kehendak-Nya. Maka Allah swt menjanjikan kepemimpinan dunia. Nabi Ibrahim pun bermohon untuk keturunannya juga, tetapi janji Allah swt tidak akan sampai kepada orang-orang yang terbukti berdusta. (QS 2:124) Khalifah yang sempurna ialah yang mempunyai kemampuan inisiatif sendiri, tetapi kebebasan kehendaknya memantulkan adanya kehendak penciptanya. Kekuasaan Nabi Daud sebagai raja, dan bakat kearifan, keadilan, serta kerasulannya dianugerahkan Allah swt kepadanya sebagai amanat. Bakat-bakat besar yang diberikan ini, yang diberikan kepada siapa saja, tentu bukan untuk dibangga-banggakan. (QS 38:26). Ulul amri ialah pihak yang memegang kekuasaan atau bertanggung jawab yang dapat mengambil keputusan –mereka yang menangani berbagai macam persoalan. Sungguhpun begitu, keputusan terakhir di tangan Tuhan. Dari Dialah para nabi mendapat wewenang. Oleh karena itu di dalam Islam tidak ada pemisahan secara tajam antara soal-soal yang sakral dan sekular. Adanya suatu pemerintah biasa diharapkan berjalan di atas kebenaran, dan dapat bertindak sebagai pemimpin yang saleh, benar, dan bersih pula. Kita harus menghormati dan mematuhi pemegang kekuasaan yang demikian. (QS 4:59). Doa Muslim pada shalat tahajud, “Tuhanku, masukkanlah aku ke jalan masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari jalan keluar yang benar, dan berilah aku dari pihak-Mu kekuasaan yang menolongku.” (QS 17:79-80) Masuk dan keluar mengandung berlapis makna. Pertama, secara umum, masuk dan keluar dalam segala tingkat kehidupan. Kedua, masuk dalam kematian, dan keluar pada waktu kebangkitan. Ketiga, bagi Nabi Muhammad saw, memasuki kehidupan baru di Medinah yang masih merupakan peristiwa-peristiwa masa depan, dan keluar dari kehidupan di kota Mekah yang penuh dengan segala penindasan, di samping lingkungan yang penuh kebohongan. Keempat, dihubungkan dengan hijrah yang akan terjadi, “Biarlah itu timbul dari niat karena kebenaran dan kehormatan rohani belaka, dan bukan dari niat karena rasa dendam terhadap kota Mekah atau para penindasnya, atau karena ambisi pribadi maupun kekuasaan duniawi dari kota Medinah, yang dalam segalanya sudah siap berada di bawah telapak kaki Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda, “Setiap kamu adalah seorang pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya…” Sumpah Presiden Republik Indonesia “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” (*)
Buruh Ancam Kosongkan Pabrik dan Turunkan Jokowi
Jakarta, FNN – Sekretaris Jenderal DPP FSP LEM SPSI Arif Minardi bersama buruh lainnya mengancam akan mengosongkan pabrik dan menurunkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya apabila tuntutan mereka tidak digubris. Hal ini disampaikan Arif pada orasinya di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (10/10). Unjuk rasa yang dipelopori oleh berbagai serikat buruh bertajuk \"Aliansi Aksi Sejuta Buruh\" dari berbagai daerah ini memulai demonstrasi sekitar pukul 13.41 WIB dan memadati ruas Jalan Medan Merdeka Barat. Demo terpantau kondusif dengan arahan dari beberapa massa di atas mobil komando yang diterjunkan ke lokasi. Salah satu orator yang juga merupakan Ketua Umum Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Arif Minardi menegaskan bahwa terdapat dua pilihan antara demo akan diberhentikan atau Joko Widodo yang mundur dari jabatannya sebagai presiden. “Maka ada dua pilihan, kita berhenti demo atau Pak Jokowi yang mundur jadi presiden,\" tegas Arif dalam orasinya di Patung Kuda pada Senin, 10 Oktober 2022. Dalam orasinya, Arif mengajak buruh lainnya untuk siap mengosongkan pabrik demi menggelar aksi besar-besaran agar mendapat respons dari presiden. \"Kawan-kawan, kita siap mengosongkan pabrik, maka kita akan aksi,\" ujar Arif. Arif mengajak agar demonstrasi bisa menghasilkan perubahan. \"Kalau Anda semua, buruh, tidak turun besar-besaran, kita akan begini terus. Saya tidak mau demo begini terus. Kita harus akhiri. Kita harus akhiri Jokowi sebagai presiden karena dia tidak menggubris demo-demo kita, dia hanya menggubris teman-temannya,\" tuturnya menambahkan. Diketahui, sebanyak 35-40 serikat buruh mengikuti demonstrasi kali ini. Arif mengatakan akan mengumumkan kepada massa yang lebih banyak untuk menutup rangkaian demo terakhir nanti. \"Karena ini sedikit, terus ini sebagian kecil sebetulnya. Kami ingin, kan kalau kayak gini terus juga nggak lucu juga. Orang kasihan demo terus. Makanya, terakhir harus kita umumkan,\" ujar Arif saat ditemui setelah menyampaikan orasi. Demonstrasi buruh ini dilandasi dengan tuntutan pencabutan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), turunkan harga BBM, dan batalkan RUU KUHP. Lantaran tidak adanya respons pemerintah menyebabkan buruh geram dan akan kembali melakukan aksi hingga Presiden Jokowi lengser (oct)
Eggi Sudjana: Tembok Pembatas dan Kawat Duri, Polisi Melanggar Hukum
Jakarta, FNN – Aksi unjuk rasa kembali digelar oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) untuk menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), serta batalkan undang-undang Cipta Kerja dan RUU KUHP di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Senin, 10 Oktober 2022. Pengamanan demonstrasi dengan tembok beton dan kawat berduri kembali menjadi sorotan. Eggi Sudjana, aktivis Indonesia yang juga seorang advokat dalam orasinya mengatakan bahwa pengamanan tersebut telah melanggar hukum. \"Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, harusnya polisi memfasilitasi demo kita diterima oleh presiden. Jadi, barikade itu melanggar hukum,\" ucap Eggi. Eggi juga mengatakan, seharusnya aparat kepolisian mempertemukan demonstran kepada presiden agar dapat melakukan audiensi. “Tidak ada di dalam undang-undang itu. Itu penyimpangan hukum, tidak benar. Pasal 13 Anda bisa baca, siapa yang didemo difasilitasi oleh polisi harus ditempatkan ketemu dengan yang didemo,\" tukas Eggi. \"Persoalannya kita menghadapi orang-orang yang tidak mau mengerti hukum. Padahal itu sudah ada dalam hukumnya,\" tutur Eggi menambahkan. Adapun aksi AASB hari ini adalah aksi kedua setelah aksi pertama pada 10 Agustus 2022. (Rac)
Mega Bertemu Jokowi, PDIP Dorong Nasdem Segera Dikeluarkan dari Kabinet
PRESIDEN Joko Widodo sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor pada Sabtu (8/10/2022). Menurut Kepala Negara, pertemuan tersebut membahas beberapa hal mulai dari soal ekonomi hingga politik jelang 2024. Jokowi menilai stabilitas politik dan keamanan domestik saat ini menjadi penting. Pasalnya, kedua hal tersebut memiliki korelasi langsung dengan stabilitas ekonomi. “Jangan sampai menjelang Pemilu 2024 ada persoalan besar dalam ekonomi global dan ekonomi kita ikut terganggu. Itu yang kita tak kehendaki, sehingga saya intens berbicara dengan ketua partai politik,” katanya di Istana Merdeka, Senin (10/10/2022). Hanya itukah yang dibicarakan Jokowi dan Megawati? Pengamat politik Rocky Gerung membahasnya bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (10/10/2022). Berikut ini petikan dialognya. Halo halo, Bung Rocky. Kita mulai percakapan hari Senin ini, seperti kita juga sudah prediksi, ketegangan politik itu terus meningkat, gitu. Dan kelihatannya, sinyal-sinyal dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ini mulai ada tekanan agar Nasdem segera didepak dari kabinet, karena dia membuat analoginya itu yang paling menarik adalah perobekan bendera Belanda di atas hotel Mojopahit di Surabaya dulu, jadi warna birunya yang disobek, sekarang tinggal warna merah putihnya. Karena katanya Nasdem sudah punya calon presiden sendiri. Itu ramai juga ini Bung Rocky. Ya, waktu itu yang menyobek bendera Belanda itu adalah pejuang. Kalau sekarang yang nyuruh nyobek itu ya orang yang ada di dalam. Mustinya yang menyuruh menyobek yang dari luar, kalau yang dari dalam itu pengkhianat justru. Itu cara membuat metafor juga kadangkala kacau. Dan saya kira ini sebetulnya nggak terlalu terkejut kalau ada tekanan-tekanan semacam itu ya, karena memang seperti yang kita perkirakan bahwa akan ada ketegangan-ketegangan semacam itu setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan dan sekarang ini di dunia maya mulai diserang dengan namanya bukan Nasdem tapi jadi Nasdrun, Nasional Demokrat tapi kadrun. Masih saja itu narasinya. Artinya, nggak berhenti orang untuk membahas Islamofobia juga itu. Nasdrun itu semacam tema yang diparodikan, tapi di belakang itu ada desain (gerakan) Islammofobi. Dan orang sudah menduga siapa sebetulnya yang masih doyan Islamofobi. Ya sudah pasti yang menginginkan supaya persaingan politik itu tidak didasarkan pada politik identitas. Kan begituan-begitaun saja itu. Jadi bolak-balik lagi di situ. Tetapi, kalau PDIP dalam dua tiga hari terakhir ini sangat intensif untuk memojokkan Nasdem, itu sama artinya PDIP kehilangan endosi untuk memajukan dirinya sendiri kan. Kan kalau dalam persidangan politik, kalau Nasdem tumbuh maka PDIP harus tumbuh juga, supaya terjadi konfrontasi pikiran dalam bentuk debat misalnya. Kalau PDIP ingin melecehkan Nasdem, itu artinya PDIP nggak mampu untuk menumbuhkan diri sendiri. Jadi, menunggu orang lain jatuh baru dia merasa unggul. Lalu orang (bilang) jatuhin dong dalam persaingan yang fair. Jadi, itu kritik saya. Tapi itu adalah permainan politik. Dan Nasdem juga pasti akan kirim lagi bikin sinyal baru itu. Itu menunjukkan juga sekaligus memang ide dari Presiden Jokowi untuk hanya dua calon dan itu juga yang bocor pada SBY, memang sedang berlangsung. Nah, PDIP akhirnya terbaca juga hanya ingin dua calon, kira-kira begitu kan. (Hasto juga menyampaikan hal yang sama, dua calon). Hasto kan dari awal merasa bahwa efisien. Jadi, sebetulnya PDIP berupaya untuk mendekatkan pada Jokowi supaya Jokowi nggak marah betullah pada PDIP. Padahal, Pak Jokowi juga merasa sudah saatnya Nasdem... bikin kekuatan blok sendiri kan. Jadi, tetap persaingan itu berlangsung, tapi tanggung gitu. Kalau PDIP betul-betul ingin menghukum Pak Jokowi karena peristiwa yang kemarin, ya nggak usah bikin kehebohan dan mengatur pertemuan dengan Ibu Mega, lalu ditafsirkan itu sebagai pertemuan dua Soekarnois. Ngapain kan. Dan orang juga merasa bahwa iya, Presiden Soekarno dulu bener, tapi banyak hal yang juga buruk kepada Presiden Soekarno, yaitu menjadikan dirinya presiden seumur hidup. Apa itu yang mau kita tiru? Kan bukan itu. Yang ingin kita tiru adalah cara berpikir Bung Karno yang kritis, yang logikanya bagus, metaforanya bagus, cara menjebak orang dalam perdebatan bagus. Itu mustinya tuh. Jadi, ingatkan bagian bagus dari cara berpikir Bung Karno. Itu yang nggak terlihat pada PDIP yang kader-kadernya tidak mampu berpikir secerdas Bung Karno. Itu saja. Dan sebenarnya kita dengan jelas kelihatannya kemarin pertemuan itu, apalagi kan kita kemarin ingat Hasto menyatakan, ini bicara tentang kesinambungan pemimpin nasional yang dimulai dari Bung Karno, Ibu Megawati, dan kemudian Pak Jokowi. Dan itu artinya saya kira pasti mereka mengingatkan bahwa ya harusnya terjatuh ke tangan PDIP lagi. Itu yang harus diingatkan oleh Ibu Megawati ke Pak Jokowi, kira-kira begitu. Jadi, harus trah Soekarno-lah kira-kira sekarang yang harus jadi. Gitu kan. Iya. Jadi, terlihat bahwa PDIP itu cemas sekali tuh. Akibatnya, pindah lagi bandulnya. Sekarang Pak Jokowi bisa distribusikan sisa-sisa grip dia, sisa-sisa genggaman dia ke siapa. Sangat mungkin juga PDIP berpikir jangan-jangan Jokowi sudah bikin Gentlement Agreement dengan Pak Surya Paloh. Hal-hal semacam itu menimbulkan spekulasi bahwa PDIP tidak siap untuk berkompetisi karena kadernya kurang. Ini saya gambarkan secara deskriptif saja. Dan kita bisa uji itu di dalam, ini tadi saya ngomong dengan mahasiswa di Palu dengan LSM di Palu, juga partai-partai politik yang ada di situ. Dan, semuanya minta analisis tentang hubungan Ibu Mega dengan PDIP, hubungan Nasdem dengan Ibu Mega, serta hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi di dalam kondisi Anies dicalonkan oleh Nasdem dan Nasdem masih bagian dari pemerintah. Jadi, sampai ke bawah juga orang bicarakan itu tuh. Dan, orang merasa bahwa politik Indonesia kasak-kusuk di antara mereka saja tuh. Jadi, hak rakyat untuk memperoleh perdebatan politik bermutu itu dibatalkan oleh saling jegal di Istana tuh. Tadi teman-teman di Palu menganggap bahwa ya sudah, biarin saja kan. Ada Nasdem, ada PDIP, ada Pak Jokowi. Ya sudah, kita mau cepat-cepat lihat kampanye sampai ke daerah tuh. Anies bertengkar dengan Ganjar, Ganjar bertengkar dengan Puan, Puan bertengkar dengan Prabowo, masyarakat Palu menginginkan cara berpikir itu. Saya kira juga seluruh Indonesia menginginkan itu walaupun saya dan FNN tetap menganggap bahwa Pemilu itu susah untuk diperlihatkan kualitasnya kalau masih ada 20%. Tapi rakyat menginginkan orang melihat ada pertengkaran langsung dalam bentuk debat, bukan kirim-kirim sinyal, ini pertemuan Batu Tulis, yang ini sobek bendera. Itu apa? Tapi, kalau kita lihat sinyalnya Bung Rocky, walaupun sudah berlangsung pertemuan di Batu Tulis, kelihatannya agenda Pak Jokowi masih jalan terus sendiri. Kita kemarin mendengar PPP yang bergabung dalam KIB Banten kan sudah mulai mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Kemudian ini kemarin di Jawa Timur, muskwilnya Jawa Timur juga menyebut 10 nama, ada nama Anies dan sebagainya, tapi tetap menempatkan Ganjar di urutan teratas. Ini kan bukan kadernya sendiri yang calonkan. Malah kadernya sendiri, Pak Yasin, yang sekarang ini Wakil Gubernur Jawa Tengah, malah ditempatkan di urutan ke-10. Saya kira kan ini kita tahu belaka bahwa ini bagian dari operasi politik dan merupakan sinyal bahwa Pak Jokowi terus bergerak juga dengan agendanya sendiri. Bayangkan misalnya milenial, kemarin saya masih ngobrol dengan kalangan milenial tentang isu lingkungan bersama Green Peace, dan isu ini masuk tuh, kalangan milenial merasa apa sih sebetulnya yang mau kita pilih apa, yang kita ikuti siapa, ini operatornya siapa sih. Jadi, ini pemilih pemula yang merasa terus nantinya apa yang mau dipamerkan dari kasak-kusuk itu. Mereka mengikuti, tapi mereka nggak ngerti itu. Kenapa mesti ada 10 sih? Kenapa bahkan Nasdem juga dikritik? Kenapa nggak satu saja dari awal Anies. Kenapa musti 3 kan? Kan bagi mereka aneh, mencalonkan orang tapi ada 10. Itu dianggap ini kok kayak ada sembunyi-sembunyian, ngumpet-ngumpet gitu, atau mau menang banyak, tapi pasangnya macam-macam, lalu sebetulnya nggak ada yang diunggulkan. Jadi, memasang banyak orang itu harusnya ada yang diunggulkan. Tetapi, betul tadi ini saling meraba dulu. Kan kirim-kirim rabaan politk dulu tuh di antara tokoh-tokoh itu kan. Tapi kelihatannya memang PPP itu ya memang massa PPP ya pasti ke Anies-lah, walaupun direkayasa tapi kalau saya bertemu dengan mereka merasa ya itu kan partai yang bikin tuh. Tapi societal base ini, basis di bawah itu menganggap bahwa yang paling cocok dengan PPP ya Anies. Itu intinya kan. Bahkan, mereka tanya ke saya, itu apa argumennya ya kenapa PPP dekat dengan Anies. Ya karena Anies beroposisi, dan PPP punya tradisi beroposisi juga tuh. Yang nggak beroposisi sekarang yang memang mencari jabatanlah dalam pemerintahan kan. Saya sendiri juga pernah berbincang, kita juga membahas adanya forum Ka\'bah Membangun, itu kader-kader senior, orang-orang seperti Pak Mudrik Sangidu dan sebagainya. Itu kan ini kita tahu nih tokoh-tokoh selain ini tokoh kultural gitu kita sebutnya ya. Ya, itu kan perahu retak masalahnya. Mau ditempel secara formil melalui PPP yang resmi diakui negara. Padahal, PPP itu berceceran, berserakan di mana-mana, dan bisa dikumpulkan dengan ide yang sama, ide yang satu. Lalu nanti timbul dua versi, nanti deklarasinya di sana, Anies PPP juga massanya, yang di sana Ganjar. Lalu orang bingung tuh. Tapi orang akan lihat, ya kalau Ganjar deklarasinya rapi, itu artinya ada uang di situ tuh. Dan dideklarasikan oleh elit partai PPP, sementara Suharso Monoarfa yang sebetulnya elit juga disingkirkan. Lalu orang merasa oh, itu artinya memang orang yang dikehendaki adalah Ganjar, bukan hasil dari konferensi dari bawah. Jadi, perpecahan sudah pasti terjadi, dan selalu dalam perpecahan semacam itu, massa itu yang cair itu akan pergi pada orang yang dizolimi itu. Jadi, semakin Anies dideklarasikan di KPK, ini kan begitu pikirannya kan, makin orang akan memilih Anies. Jadi, sebetulnya Anies itu pertama kali dideklarasikan di KPK, bukan di Nasdem. Tapi justru itu yang menjadi heboh dan dukungan kepada Anies terjadi setelah Firli mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Oke. Tetapi sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh PPP ini dan kita tahu PPP itu adalah KIB, tahu bahwa ternyata meskipun bertemu di Batu Tulis, ya tetap saja ada nggak ketemulah antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ini kalau orang bilang seperti satu ranjang tapi dua mimpi, gitu ya Ya, susah. Sebetulnya bukan lagi satu ranjang, tapi connecting door-lah. Jadi, tetap terlihat, yang cemas itu PDIP. Itu intinya. Jokowi nggak cemas, karena dia merasa dia sudah punya musyawarah kerja, sudah punya Ganjar segala macam. Tetap Pak Jokowi kendati masih meraba-raba arahnya tapi dia merasa lebih firm sebetulnya dalam politik. Jadi, tersingkir sebenarnya PDIP. Karena itu, PDIP butuh rekonsiliasi dengan Jokowi dan publik merasa ya berarti PDIP lemah dong. Katanya petugas partai, tapi kok minta bertemu petugas partai. Panggil saja mustinya kan. Jadi, sinyal itu menunjukkan PDIP galau dalam menghadapi fenomena Anies style. Jadi, kalau Anda baca ini kemungkinan besar bisa-bisa justru PDI yang nantinya nggak dapat partner ya? Ya, itu. Lama-lama nanti orang anggap ya PDIP 20% iya, tapi kan 20% itu tiket. Yang orang tanya, terus nonton siapa di situ punya tiket tapi mau nonton siapa. Puan tetap nggak bisa naik suaranya itu. Padahal, PDIP berapa minggu lalu bilang, nggak, kami akan maju sendiri. Kalau mau maju sendiri ngapain masih bertamu ke Pak Jokowi. Orang baca juga begitu. Kangen ya atau tahulah bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya potensial untuk bikin betok sendiri di luar PDIP kan. Itu bahayanya. Ya Pak Jokowi sebagai seorang politisi yang sudah 7 tahun, dia mengerti itu kimia politiknya. Di situ keunggulan Pak Jokowi, dia mengerti kimia politik. Tapi kita senang saja kan. Bahwa ini cekcok lalu berantakan ya yang paling senang ya sayalah, karena saya memang nggak menginginkan lihat ada persatuan. La pemilunya curang. Kan saya usulkan terus supaya kan mustinya partai-partai yang nggak punya kuota 20% itu rame-rame bikin deklarasi bahwa kami membubarkan fraksi kami di DPR. Itu baru ada kejutan. Kan nggak ada soal kan bubarin fraksi DPR kan bikin orang oh ya itu ada pemberontakan etis di situ kan. (Ida/sws)
Anies dan Beban Perubahan
Jika bangsa ini ingin selamat, tidak ada jalan lain selain kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila PILPRES 2024 pertarungan sudah dimulai, berbagai strategi mulai dirancang untuk menjegal Anies Baswedan. Pilpres 2024 bisa jadi akan terjadi banyak korban yang membuka terjadinya goro-goro sebab nafsu Angkara murka telah membelit penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Sekenario-skenario mulai dirancang dan dijalankan seakan negara ini hanya milik sekelompok tertentu yang tidak lagi mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara. Inkamben inginnya 3 periode ini dan terbentur konstitusi kemudian membuat trik lagi lewat Mahkamah Konstitusi (MK) yang seharusnya lembaga ini tidak boleh membuat pernyataan kalau tidak menjadi gugatan masyarakat. Bak petir di siang bolong juru bicara MK itu mengatakan Inkamben Presiden boleh mencalonkan menjadi wakil presiden dalam pilpres 2024. Mulai terjadi perdebatan kalau Inkamben terpilih menjadi wakil presiden kemudian di tengah perjalanan presiden berhalangan tetap maka presidennya siapa? Sebab konstitusi sudah membatasi 2 periode maka terjadi kekosongan ini yang harusnya dipikir oleh MK sebelum membuat pernyataan. Strategi-strategi berikut adalah mengganti Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, Walikota dengan Penjabat (Pj) yang ditunjuk langsung oleh Mendagri ini merupakan penyalahgunaan wewenang, sebab Pj itu tidak lebih dari tiga bulan dan tidak boleh membuat kebijakan yang strategi. Masa jabatan Pj ada yang lebih dari dua tahun jelas merupakan kekuasaan yang tidak berdasar legimitasi rakyat. Merusak tatanan demokrasi dan ini adalah strategi yang menghalalkan segala cara. Cara-cara menjegal lawan dengan menggunakan KPK guna mengkriminalisasi Anies, dan ini bisa terjadi sebab ada lembaga yang tak ingin terjadi perubahan karena hari-hari ini mereka itu berada di zona aman dan tidak ada yang bisa mengkontrol sangking kuatnya lembaga ini. Bahkan, water tes yang telah dilakukan dengan pembantaian ratusan jiwa di Stadion Kanjuruan, Kabupaten Malang, tidak bergeming dan tak ada jenderal yang bertanggung jawab dan akhirnya tragedi ini cukup kambing hitamnya pintu stadion dan bangunan yang tidak tersertifikasi, artinya lembaga, ini super-super kuat dan tidak ada yang bisa melawan. Jika pilpres tidak membuat perubahan yang mendasar, maka tidak perlu lagi pilpres, sebab akhirnya hanya untuk kepentingan oligarki semata. Anies ini sosok yang menjadi tumpuan banyak rakyat yang mempunyai akal sehat untuk melakukan perubahan. Beban berat siapapun yang terpilih mendapat warisan utang yang sudah menggunung. Membersihkan tubuh Polri dengan reformasi polri meletakan pada tempatnya tidak lagi menjadi negara di dalam negara, sebab UU mengatur tidak boleh merangkap jabatan tetapi ya UU ditabrak. Anies selalu dalam pidatonya ingin mewujudkan cita-cita negara Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan besar bagaimana mungkin mewujudkan Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia terwujud kalau UUD 1945 sudah diganti dengan UUD 2002 yang basisnya Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme dengan sistem presidensil negara sudah tidak berdasarkan Pancasila. Dengan digantinya UUD 1945 maka sesungguhnya yang diamandemen itu ideologi Pancasila. Dengan digantinya sistem MPR dengan Presidensil maka visi misi Negara dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak ada lagi. Sebab visi misi negara diganti dengan puluhan visi misi Presiden, visi misi Gubernur, dan Visi misi Bupati/Walikota. Bukannya setiap pemilu dilakukan perdebadan dan antar calon yang di perdebadan visi misi bahkan disiarkan langsung di TV-TV. Jika bangsa ini ingin selamat, tidak ada jalan lain selain kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Jadi, kalau Anies ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila. (*)
Maknai Kelahiran Nabi Muhammad SAW, Ketua DPD RI: Kemenangan Era Baru
Jakarta, FNN – Perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriyah, memiliki makna tersendiri bagi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu berharap hal ini tak hanya sekedar perayaan semata. Tetapi harus mampu menemukan makna di balik kisah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. “Dalam beberapa kisah disampaikan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ditandai dengan hancurnya Pasukan Gajah yang datang menyerang Ka’bah. Ini memiliki makna yang mendalam, yakni kehancuran musuh-musuh Allah SWT dan datangnya era baru,\" kata LaNyalla, Sabtu (8/10/2022). Dikatakan LaNyalla, selain hancurnya pasukan gajah, peristiwa lainnya yang menandai kelahiran Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah padamnya api yang disembah kaum Majusi serta datangnya cahaya. Berangkat dari hal tersebut, LaNyalla mengajak kepada seluruh umat Islam untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut. “Mengenai tanda terbitnya cahaya, saya yakin bahwa setiap perjuangan akan ada hasil akhirnya. Cahaya menunjukkan sebuah kemenangan,\" ujarnya. Berangkat dari hal itu, LaNyalla menilai umat Islam harus menjadi pemenang dan memberikan energi positif terhadap lingkungan di mana tempat kita ini berada. “Islam harus menjadi Rahmatan Lil \'Alamain sebagaimana yang menjadi spirit agama Islam ini. Umat Islam juga harus terus menjadi pemenang, utamanya terhadap dirinya sendiri dalam melawan hawa nafsu yang merugikan diri sendiri dan sesama anak bangsa,\" ingat LaNyalla. LaNyalla juga meminta kepada seluruh umat Islam untuk turut mempedomani ahlak dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. \"Tentu pedoman itu dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang kita inginkan bersama-sama, yakni bagaimana rakyatnya hidup sejahtera berdampingan satu sama lain,\" harap LaNyalla. (mth/*)
Pembina Repro: Tekad Kawal Prabowo Subianto Sebagai Presiden
Jakarta, FNN – Perjuangan para relawan yang akan mengantarkan Prabowo Subianto menuju kursi Presiden diawali dengan peresmian Sekretariat Nasional Relawan Prabowo atau REPRO yang berlangsung di kantor Repro, Jakarta, Sabtu (8/10/2022). Pembina Repro Tommy Sanger mengatakan satu tekad untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada Pemilihan Presiden 2024. “Kita menerima siapa saja yang ingin bergabung, dengan bekal pengalaman waktu yang lalu, pengalaman beliau (Prabowo Subianto) dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019. Itulah modal kita hari ini, mari bergandengan tangan semua saudara- saudara kita yang akan bergabung,” katanya. Hotmian Siregar mengatakan peresmian Sekretariat Nasional Relawan Prabowo tingkat nasional sebagai satu wadah untuk perjuangan bangsa. “Peresmian ini sebagai awal perjuangan bersama untuk melahirkan pemimpin yang benar, pro terhadap rakyat, mau mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Prabowo Subianto, negarawan sejati, seorang rival politik yang mau menjadi pembantu Presiden, hanya untuk satu kata \'pengabdian\' kepada negara dan bangsa hingga akhir hayat,\" katanya. Ia mengatakan dalam setiap pidatonya, Prabowo Subianto mengemukakan dengan tegas dan lantang. :Itulah pemimpin yang tidak munafik, pemimpin yang memiliki prinsip. Yang diinginkan sebagai landasan bagi peradaban bangsa,” lanjutnya. Ia juga mengatakan masih banyak kesedihan dan tangisan Ibu Pertiwi. “Masih ada duka yang disembunyikan, jeritan rakyat yang tidak tersampaikan. Makanya kita mengajak semua untuk bangkit dan berjuang karena segala sesuatu pasti ada campur tangan Tuhan. Semoga kita diberi jalan yang terbaik dalam perjuangan ini,” harapnya. Sekretaris Jenderal Repro Abdul Rakhman menjelaskan bahwa relawan sudah ada dari Papua sampai Aceh dalam 27 provinsi. “Desember 2022 ini akan kami adakan konsolidasi nasional gerakan Prabowo yang akan dihadiri seluruh relawan dari provinsi dan kabupaten dan seluruh jaringan yang akan kami bangun seluruh Indonesia. Untuk menutup seluruh kecurangan-kecurangan, sehingga relawan kali ini untuk menyempurnakan ‘kemenangan’ Prabowo Subianto. Prabowo tak pernah kalah,” tegasnya. Ia menegaskan Repro siap mengawal Prabowo Subianto. “Tahun 2024 kami siap mengawal pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI yang ke- 8,” tegasnya. Repro terbuka untuk siapa saja, untuk semua elemen masyarakat. Dalam konferensi pers tersebut, Lendry SH mengatakan tujuan peresmian Sekretariat ini adalah sebagai titik awal pergerakan ini. Repro sudah memiliki DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) pada 27 provinsi, DPC, ranting hingga tingkat RT/RW. “Itu yang sedang kami galakkan sehingga para relawan yang mau bergabung, silakan. Inilah titik nol pergerakan kami,” ujarnya. (mth/*)
Mewaspadai Skenario Jahat Penundaan Pemilu
Jika penundaan Pemilu dipaksakan, bisa ditebak akar rumput akan bergejolak. Pada titik inilah peran 272 Pj kepala daerah cukup signifikan. Sembari menenangkan gejolak di wilayah masing-masing, para penjabat itu dapat saja mendukung penundaan Pemilu atas nama rakyat daerah yang dipimpinnya. Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR Terpilih/Anggota DPD RI MENJELANG Pemilu 2024, akan ada 272 Penjabat (Pj) kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023. Situasi ini dapat menjadi amunisi dahsyat mendorong agenda busuk penundaan Pemilu. Jumlah 272 jelas signifikan. Angka ini adalah separuh dari total kepala daerah seluruh tanah air. Indonesia memiliki 416 kabupaten, 98 kota dan 34 provinsi. Totalnya, 548 pemerintah daerah. Tak seperti kepala daerah yang dihasilkan melalui pemungutan suara pemilu, penjabat bupati dan wali kota diajukan oleh gubernur dan dipilih oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Sedangkat pejabat gubernur diajukan oleh Mendagri dan kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Penunjukan itu rentan dieksploitasi untuk kepentingan politik pada Pemilu (Pemilihan Umum). Indikasi Pemilu akan berlangsung tidak jujur dan tidak adil bukan isu baru. Isu ini telah diteriakkan beberapa pihak, seperti Mantan Presiden Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono. SBY menduga Pilpres 2024 akan direkayasa hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden dari kalangan “mereka”. Namun, mereka kecele. Partai Nasdem mendadak mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya menduga, deklarasi lebih awal ini ada kaitannya dengan isu kriminalisasi Anies Baswedan sebagaimana laporan utama Koran Tempo, 1 Oktober 2022. Meski perolehan suara Nasdem masih jauh dari ambang batas (Presidential Threshold) 20 % pencalonan presiden, namun deklarasi dilakukan agaknya dengan keyakinan penuh, PKS dan Demokrat bakal menyusul. Deklarasi Anies telah memecah kebuntuan dan apatisme berpolitik rakyat. Deklarasi itu sekaligus merontokkan skenario jahat mendesain Pemilihan Presiden (Pilpres) hanya dua kandidat. Ada kegelisahan besar. Ada ketakutan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 silam terulang di Pilpres 2024. Ambisi Menunda Pemilu Kini, tersisa dua kemungkinan skenario busuk lainnya. Yaitu: Pertama, tetap memaksakan kasus Formula E yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat Anies. Kemungkinan ini telah saya urai dalam tulisan yang lain (Baca: Anis Dijegal, Rakyat Berontak). Kedua, memaksakan penundaan Pemilu. Gagasan untuk membatalkan atau menunda Pemilu seperti bara dalam sekam. Begitu angin bertiup, ada energi, bara ini akan berubah menjadi angin yang bisa meluluhlantakkan bangunan demokrasi kita. Potensi energi ini salah satunya ada pada 272 penjabat (Pj) kepala daerah. Dengan menguasai mereka ini berarti menguasai separuh wilayah Indonesia secara politik. Tidak heran, saat memilih salah satu dari tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan DPRD Provinsi Jakarta, Presiden Joko Widodo menunjuk Heru Budi Hartono, yang juga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Sebagai Kasetpres, Heru adalah orang dekat jokowi. Dengan situasi kebatinan seperti itu, pj kepala daerah sulit bertindak netral terkait Pemilu 2024. Alih-alih menjaga independensi, sang penjabat sementara malah bisa berperan aktif mengegolkan misi penundaan Pemilu. Agenda penundaan Pemilu tersebut punya banyak varian. Tempo hari, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengklaim 110 juta big data menginginkan Pemilu ditunda. Dalam kesempatan lainnya, tiga ketua umum (Ketum) partai menggelontorkan ide Pemilu ditunda. Dan, konon, mereka mendengar kemauan itu dari kalangan pengusaha dan petani. Opini yang ingin dibangun itu adalah penundaan Pemilu lahir dari keinginan masyarakat. Namun, hal ini tidak mudah karena yang dirasakan masyarakat berbeda dengan yang diopinikan para pejabat itu. Rakyat menolak. Penolakan tersebut tercermin dari hasil penelitian beberapa lembaga survei, selain terjadi gelombang kritik di media sosial. Artinya, bahwa penundaan Pemilu mustahil dilakukan atas nama kehendak masyarakat. Maka, harus ada cara lain menuju perpanjangan masa jabatan. Salah satu yang dicurigai adalah menunda Pemilu dengan alasan keterbatasan anggaran. Ketimbang variabel sebelumnya, variabel ini lebih memungkinkan sehingga harus diwaspadai dengan saksama. Pasalnya, penundaan Pemilu dimungkinkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Disebutkan, penundaan pemilu dapat dilakukan atas empat variabel, yaitu bencana alam, gangguan keamanan nasional, kondisi ketertiban sosial, dan hal lain yang mengganggu tahapan Pemilu. Variabel terakhir terasa begitu longgar, sehingga bisa menjadi pintu masuk kesulitan anggaran. Anggaran Pemilu sebesar Rp 76,6 triliun bukan duit sedikit bagi negeri yang sedang paceklik ini. Terlebih, untuk pencairan kebutuhan tahapan Komisi Pemilihan Umum tahun 2022 saja, Pemerintah sudah ngos-ngosan. Atau, jangan-jangan kesan ngos-ngosan sengaja dicitrakan. Soalnya, krisis keuangan itu tidak terlihat saat pemerintah begitu bersemangat membangun Ibu Kota Baru berbiaya super jumbo, Rp 466 triliun. Jika penundaan Pemilu dipaksakan, bisa ditebak apa yang bakal terjadi di akar rumput: bergejolak. Pada titik inilah peran 272 Pj kepala daerah cukup signifikan. Sembari menenangkan gejolak di wilayah masing-masing, para penjabat itu dapat saja mendukung penundaan Pemilu atas nama rakyat daerah yang dipimpinnya. Pemerintah bisa merayu Anggota Dewan Perwakilan Rayat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota lembaga negara lainnya untuk juga menikmati kue perpanjangan masa jabatan. Saya meyakini, mayoritas teman-teman di DPD akan menolak. Entah dengan DPR dan lembaga lain. Lalu, rakyat dapat apa? Bisik-bisik di kalangan teman-teman oposisi yang mengatakan, anggaran Pemilu 2024 boleh jadi dialokasikan ke masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Alasannya apa, dasarnya hukumnya apa, itu soal yang mudah saja dirumuskan. BLT terbukti mampu meredakan gejolak. Ini adalah cara lain “menyogok” rakyat. (*)
Program Mobil Dinas Listrik Bisa Memperburuk Perubahan Iklim, Patut Ditunda
Dengan komposisi bauran pembangkit listrik di Indonesia seperti ini, maka mobil BBM sepertinya jauh lebih bersih dari mobil listrik. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PEMERINTAH akan mengganti mobil dinas pemerintah menjadi mobil listrik. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun, alasan atau tujuan mengganti kendaraan dinas menjadi mobil listrik tersebut tidak dijelaskan. Apakah karena total biaya operasional selama kepemilikan, atau yang dikenal dengan total cost of ownership, untuk mobil listrik lebih murah dibandingkan dengan mobil BBM (berbahan bakar minyak)? Atau apakah mobil listrik lebih bersih dari mobil BBM, artinya emisi karbon mobil listrik lebih rendah dibandingkan mobil BBM? Alasan yang mana, yang menjadi dasar keputusan pemerintah mengganti mobil dinas menjadi mobil listrik tersebut? Atau keduanya? Menurut beberapa kajian di Amerika Serikat bahwa biaya operasional dan kepemilikan mobil listrik tidak selalu lebih murah dari mobil BBM. Bahkan menurut caranddriver.com, https://www.caranddriver.com/shopping-advice/a32494027/ev-vs-gas-cheaper-to-own/, yang membandingkan mobil listrik dengan mobil BBM, untuk merek dan jenis mobil yang sama, total cost of ownership (TOC) mobil BBM ternyata lebih irit dari mobil listrik. Caranddriver.com membandingkan total biaya kepemilikan Mini Cooper Hardtop BBM dengan Mini (Cooper) Electric. Hasilnya, Mini Cooper BBM lebih irit $7.858 untuk total biaya kepemilikan selama 3 tahun. Belum termasuk insentif tax credit untuk mobil listrik, apabila ada. Total biaya kepemilikan tiga tahun Mini Cooper Hardtop BBM sebesar $41.454 versus Mini Cooper Electric sebesar $49.312. Sedangkan selisih biaya kepemilikan selama tiga tahun untuk Hyundai Kona BBM (sebesar $39.817) versus Hyundai Kona Electric (sebesar $55.311) lebih besar lagi. Hyundai Kona BBM lebih irit $15.494. Bagaimana di Indonesia? Apakah mobil listrik lebih irit? Jangan sampai keputusan mengganti mobil dinas dengan mobil listrik malah akan membebani APBN. Belum lagi memperhitungkan devisa yang terkuras, karena mobil listrik harus diimpor dari luar negeri. Sedangkan mobil BBM diproduksi di dalam negeri. Bukankah Presiden Jokowi sering mengatakan, betapa bodohnya kita harus impor terus, padahal ada produksi dalam negeri? Atau, apakah mungkin keputusan mengganti mobil dinas pemerintah dengan mobil listrik karena emisi karbon mobil listrik lebih rendah, alias lebih baik, dari mobil BBM? Pendapat ini juga tidak sepenuhnya benar, tergantung bagaimana listrik tersebut diproduksi, apakah menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi fosil seperti batubara, gas, solar? Kalau porsi EBT dalam pembangkit listrik sangat besar, seperti di Selandia Baru yang mencapai 80 persen, maka emisi karbon mobil listrik pasti jauh lebih baik, atau lebih rendah. Tetapi di Indonesia sangat beda. Indonesia bukan Selandia Baru. Bauran pembangkit listrik di Indonesia masih dikuasai energi fosil, khususnya batubara yang merupakan energi yang sangat kotor. Pada tahun 2020, porsi EBT hanya 6,13 persen, dan tenaga air 8,04 persen. Sedangkan energi fosil batubara mencapai 64,27 persen, gas mencapai 17,81 persen dan BBM (solar) mencapai 3,01 persen. Dengan komposisi bauran pembangkit listrik di Indonesia seperti ini, maka mobil BBM sepertinya jauh lebih bersih dari mobil listrik. Maka itu, pemerintah seharusnya berupaya memperbesar porsi EBT di dalam bauran pembangkit listrik terlebih dahulu, sebelum memutuskan mengganti mobil dinas dengan mobil listrik, agar emisi karbon pembangkit listrik menjadi lebih rendah, dan emisi karbon mobil listrik lebih bersih dari mobil BBM. Jangan sampai keputusan mengganti mobil dinas dengan mobil listrik seperti yang terjadi pada wacana konversi kompor gas ke kompor listrik, yaitu untuk menyerap surplus listrik PLN, dan sekaligus menciptakan proyek APBN? (*)
Klaim Jokowi Soal Indonesia Tak Disanksi FIFA Disorot Media Asing
Jakarta, FNN – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Indonesia tak terkena sanksi FIFA usai ada peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kata Presiden, “Kemarin saya menerima surat dari FIFA sebagai tindak lanjut hasil pembicaraan saya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino 3 Oktober lalu. Berdasar surat itu, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA,” ujarnya di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/10/2022).Pernyataan Presiden Jokowi ini kemudian menjadi sorotan beberapa media asing.South China Morning Post, Hong Kong, menuliskan kabar itu dalam sebuah artikel berjudul, “FIFA tidak akan memberikan sanksi pada Indonesia atas kecelakaan fatal, ujar Presiden Indonesia Widodo”.“Presiden Indonesia mengatakan negaranya tidak akan mendapatkan sanksi dari badan regulasi sepak bola dunia setelah penembakan gas air mata di stadium yang setengahnya terkunci dan menyebabkan kecelakaan di pintu keluar, membunuh 131 orang, termasuk 17 anak-anak,” tulis dalam paragraf pertama pemberitaan media itu. Media Singapura, Channel NewsAsia, juga ikut menyoroti pernyataan Jokowi ini. “Presiden Indonesia mengatakan FIFA tidak akan menerapkan sanksi atas kerusuhan sepak bola mematikan,” bunyi judul artikel media itu.“Presiden Indonesia Joko Widodo pada Jumat (7/10) mengatakan badan regulasi sepak bola dunia tidak akan menerapkan sanksi kepada negara setelah kerusuhan di stadion pekan lalu yang membunuh 131 orang,” tulis artikel Channel NewsAsia. Media Amerika Serikat Associated Press, Bloomberg, dan media yang berbasis di Arab Saudi Arab News, juga turut mengangkat klaim Jokowi ini.Pemerintah Indonesia sendiri baru-baru ini mengizinkan media asing untuk ikut melakukan investigasi independen terkait tragedi Kanjuruhan. “Ya biar aja ndak apa-apa, bagus, kita ndak melarang,” kata Menkopolhukam Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (7/10/2022).Mahfud juga mengungkapkan laporan investigasi tersebut dapat dilihat dan dicocokan dengan investigasi berbagai instansi. Selain itu, ia berpendapat masyarakat bisa menilai sendiri laporan yang muncul.“Kalau dulu kan dilarang, nanti kita cocokkan mana yang paling rasional, mana yang paling faktual,” ujarnya. Menurut Direktur Eksekutif INFUS (Indonesia Future Studies) Gde Siriana Yusuf, adalah wajar klaim Presiden Jokowi mendapatkan sorotan dunia internasional karena apapun informasi yang diterima Jokowi, FIFA sendiri belum resmi mengumumkannya. “Karena tentunya FIFA juga akan menjelaskan alasan-alasannya kenapa. Tetapi yang pasti, previllege ini yang diberikan FIFA kepada Indonesia akan dipertanyakan negara-negara lain. Kewibawaan FIFA akan dipertaruhkan. Apalagi moto FIFA kan Fair Play,” tegas Gde kepada FNN. Jika klaim Presiden Jokowi itu pun benar, Gde pribadi melihatnya karena FIFA menilai bahwa suporter Aremania yang tewas di stadion Kanjuruhan murni menjadi korban kesalahan aparat, yaitu terkait penggunaan gas air mata yang dilarang FIFA digunakan dalam stadion. “Artinya akan tidak fair, jika sepakbola Indonesia mendapat sanksi, yang pada akhirnya berdampak pula pada kehidupan klub dan suporter,” lanjut Gde. Jika kita lihat sanksi yang pernah dikeluarkan FIFA umumnya karena adanya bentrok antar suporter yang bisa mengakibatkan jatuh korban nyawa atau kerusakan stadion. “Dalam hal ini jelas FIFA menganggap Klub dan Suporter lah yang bertanggung jawab,” ungkapnya. (mth/sws)
Jangan Khawatir, Menteri Keuangan Indonesia Tidak Ada Komitmen Sama Sekali Terhadap Transisi Energi
Hal yang paling kasar dan kesannya ngecengi seluruh Menteri Keuangan Dunia adalah APBN Indonesia terus menggenjot program penjaminan negara bagi pembangunan pembangkit fosil batubara. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) APA buktinya? Silakan periksa APBN Indonesia dari waktu ke waktu, apakah ada agenda transisi energi yang dibiayai besar-besaran. Tidak ada, seupil pun kurang. Bahkan hingga RAPBN 2023 pun agenda transisi energi tidak tampak dalam RAPBN. Padahal, Menteri Keuangan adalah orang yang paling berkuasa atas APBN. Apalagi dengan UU Nomor Tahun 2020 semua kekuasaan atas keuangan negara berada di tangan Menteri Keuangan. Yang perlu diingat, agenda transisi energi adalah agenda utama G20 dan merupakan agenda yang saling melengkapi dengan COP 26. Indonesia pun telah meratifikasinya kesepakatan iklim COP 26 tersebut dan Indonesia sekarang adalah ketua G20. Penentu segala kesepakatan dalam G20 adalah pertemuan Menteri Keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia dan gubernur bank sentral seluruh negara anggota. Dalam pertemuan inilah semua agenda utama G20 disepakati lalu ditandatangani oleh presiden dan dibawa pulang ke negara masing masing. Sekarang tiga agenda utama G20, yakni pemulihan ekonomi pasca Covid, digitalisasi dan transisi energi. Agenda ini adalah agenda yang merupakan program lanjutan dari kesepakatan sebelumnya, yang urut dari sejak pertemuan awal G20. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang menjabat sekarang sudah mengikuti pertemuan G20 sejak organisasi ini didirikan pertama di AS, lalu di London dan seterusnya. Semua kesepakatannya menteri keuangan Indonesia terlibat dalam menentukannya. Lalu, apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Indonesia? Semua agenda dibawa pulang, lalu kemudian disimpan di dalam laci, lalu Menteri Keuangan tidak mengerjakannya dan kembali ke agenda yang lain, jauh dari semua yang disepakati di internasional. Sebenarnya agenda siapa yang dikerjakan Menteri Keuangan Indonesia? Ini patut kita pertanyakkan. Kalau agenda rakyat tampaknya bukan, tapi kalau agenda internasional juga tampaknya bukan. Apakah dia bekerja untuk sekelompok orang di dalam negeri? Mengabdi pada sekelompok orang kuat dan super kaya. Kelompok 1 persen orang? Bayangkan, sebentar lagi Indonesia akan menggelar pertemuan puncak G20 di Bali, dan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani sangat bangga karena dia berada di meja utama dalam seluruh rangkaian pertemuan G20 Indonesia Presidency. Sri Mulyani duduk di meja paling terhormat, bukan saja sebagai tuan rumah, namun lebih dari itu. Tapi, di belakang para pemimpin dunia, Menteri Keuangan Indonesia malah merencanakan RAPBN 2023 untuk tetap terus menggenjot eksploitasi SDA fosil, terutama batubara melalui deforestasi untuk menopang keuangan pemerintah. Hal yang paling kasar dan kesannya ngecengi seluruh Menteri Keuangan Dunia adalah APBN Indonesia terus menggenjot program penjaminan negara bagi pembangunan pembangkit fosil batubara. Ini demi agar pengusaha batubara terus bisa mengakses uang perbankan BUMN. Lah gunanya Menkeu memimpin pertemuan menteri keuangan dan bank sentral dunia itu untuk apa? Meok aja? (*)
Airlangga Disprindikkan, Golkar Mau Pilih Jokowi atau Main-main dengan Oposisi?
MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi impor garam industri. Susi diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022. Menurut Susi Pudjiastuti, pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, ia juga mengerti soal produksi dan regulasi garam. Kejagung tengah menyidik kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam periode 2016-2022. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat semua ini? Berikut dialog antara Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (8/10/2022). Petikannya. Oke, sekarang sudah agak kendor syarafnya, kita ngomongin hal serius. Ini Bung Rocky, kelihatnnya ada tanda-tanda, saya lihat ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bakal disprindikkan ini kelihatannya. Istilah disprindikkan jadi ngetrend sekarang ini. Dan yang main ini adalah Kejaksaan Agung. Ini berkaitan dengan impor garam, dan itu terjadi pada waktu dia masih menjadi menteri perindustrian 2016-2019, karena yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung itu, periode 2016 sampai 2022. Dan sudah dipanggil juga, Bu Susi (Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) sudah dipanggil. Dan ketika dipanggil Ibu Susi santai banget, kenapa sih heboh banget. Itu kan biasa kalau dipanggil. Rupanya Bu Susi merasa tenang-tenang saja, cuman dimintain opini gua tentang ini, kan gitu kira-kira, atau penjelasan gua tentang bagaimana rekomendasi soal impor garam itu. Itu kalau kita lihat sinyalnya, kalau dipanggil oleh Kejaksaan, orang langsung berpikir jaksanya partai mana. Kan kira-kira begitu. Dan orang langsung tahu bahwa karena Airlangga pemimpin KIB dan KIB masih samar-samar ke mana arahnya itu, mungkin masih ke Ganjar segala macam, maka musti dikerjain. Jadi, kalau kita bisa lihat urutan KIB itu berantakan itu, mulai dari Suharso Monoarfa. Sekarang Airlangga tuh, jadi jelas arahnya itu membubarkan KIB. Tapi mungkin juga memang ada fakta yang dulu juga sudah disebutkan soal garam ini. Jadi, saya kira PDIP merasa sudah nih, KIB dibubarin saja karena nggak jelas arahnya. Lalu PDIP mungkin berpikir di ujungnya kita selamatkan Ganjar tapi kita bubarkan KIB, nah itu mulai dispridik-sprindikkan. Kan itu cara berpikirnya. Tetapi orang langsung berupaya untuk lihat, oh itu berarti. Bu Susi memang gampang-gampang saja. Kan Susi bilang bahwa dia cuma izinkan 1,8 tapi Menteri Perindustrian lakukan dua kali lipat dari itu, yaitu 3,7. Jadi ya Bu Susi dipanggil untuk menerangkan kenapa Anda kasih 1,8 terus Menteri Perindustrian bikin 3,7. Kan Susi kira-kira mau bilang begitu. Ya sudah, karena Susi juga dianggap sebagai sedikit melawan arus pada saat dia keluar, lalu mulai diganggu-ganggu juga. Tapi, ya sudah kita anggap saja itu bagian yang pasti terjadi karena jarang menteri yang nggak ada komorbit. Buat saya, Airlangga harusnya cepat-cepat ambil-alih isu itu sebelum dia menjadi isu politik. Kan ini sebetulnya isu politik, yaitu mengincar KIB. Itu soalnya itu. Agak sulit ya kita melepaskan ini dari soal politik ya. Ya, kan semua data disimpan, disembunyikan. Nanti kalau ada seseorang mau naik itu kakinya disprindikkan, nanti setelah itu macam-macamlah. Kan Pak Airlangga banyak kasus yang privat sampai yang publik. Jadi, Golkar diuji sekarang, mau merapat ke Jokowi atau main-main dengan oposisi. Karena mungkin terbaca Airlangga juga kasih sinyal pada Anies Baswedan. Kan hal-hal semacam itu dibaca oleh Istana sebagai berbahaya kalau KIB itu tidak kompak. Padahal, kita sudah sebutkan dari awal, beberapa minggu lalu, pasti kabinet Pak Jokowi sudah berantakan, karena masing-masing ingin selamatkan diri. Jadi, sudah ini langkah-langkah terakhir untuk mengkonsolidasi. Tapi, dia bisa juga jadi back fire. Kan kalau Airlangga bilang saya mendukung Anies, lalu Airlangga cari penyelamatan pada opini publik tuh. Dan itu juga teknik yang bagus saja. Jadi, kita gambarkan ini secara permainan saja tuh. Kalau kita pasang cara berpikir etika, ya semuanya memang berantakan, memang ngacau. Nah, tapi kalau tadi nuansanya politik lebih kuat, pertanyaan saya apakah ini indikasi bahwa front antara istana dengan PDIP itu semakin menguat karena kita tahu waktu kasus dulu, sawit, yang melibatkan juga menteri perdagangan, M Lutfi, itu juga dengan tegas bahwa itu bagian dari operasi pengumpulan dana untuk 3 periode. Dan kita waktu itu jadi paham kenapa kemudian Kejaksaan yang memainkan, bukan KPK. Ya, kan selalu ada isu sampingan di situ. Tapi isu utama adalah persaingan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP). Kan isu utamanya ada di situ tuh. Jadi, yang lain kita masukkan dalam persamaan politik. Dan, sekarang kita mau uji seberapa kuat Airlangga itu mengkonsiliasikan Golkar. Kan ini cuma soal Golkar mampu nggak untuk mencegah Airlangga disprindikkan. Nah, tuker tambahnya apa dengan Pak Jokowi? Ibu Mega juga merasa kalau melapor-lapor ke Teuku Umar mungkin bisa diatur jenis spridiknya tuh. Kira-kira begitu. Kita mesti lihat ini sebagai political game murni itu. Kalau soal pidananya, ya kalau dari awal saja kan. Jadi, selalu ada yang disimpan dan yang disimpan itu dalam upaya untuk menjegal lawan politik. Dan belajar pengalaman dari kasus ekspor kelapa sawit, kan kita tahu kemudian kasus bisa dilokalisir hanya sampai level Dirjen, level pengusaha, dan level perantara. Level kementeriannya tidak. Padahal, waktu itu orang berpikir mana mungkin level Dirjen bisa mengambil keputusan yang begitu besar tanpa ada permainan dengan di atasnya atau blessing dari di atasnya. Iya, Pak Airlangga sudah berkali-kali mengalami hal yang sama dan yang kena sebagai Menko agak jauh tuh. Tapi ini dia sebagai Menteri Perindustrian pada waktu itu. Dan kesaksian Ibu Susi (Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) tentu harus dianggap sebagai kesaksian yang memberatkan Pak Erlangga. Kan itu soalnya. Tapi, itu juga pasti ada variabel lain yang lagi ditunggu oleh Kejaksaan. Ini baru membuka peta dan saya katakan tadi ujian utamanya adalah kegigihan Golkar untuk bertahan atau keluar dari kabinet. Kalau Airlangga misalnya dalam prosesnya akhirnya keluar, dia akan dielu-elukan juga oleh oposisi itu karena dianggap bahwa ini tekanan politik, bukan kriminal murni itu. (Ida/sws)
Rocky Gerung: Dicapreskan PSI, Ganjar Makin Jelas Didukung Oligarki
KALI ini PDIP benar-benar marah dengan manuver Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang secara terbuka mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) 2024. Menurut PDIP, PSI dinilai tak punya tata krama karena Ganjar Pranowo merupakan kader PDIP. “Seharusnya tata krama dalam demokrasi dapat dihormati. Pak Ganjar kan sudah memberikan jawaban yang sangat tegas bahwa beliau adalah kader PDIP,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022). Menurut Hasto, sikap politik PSI dan PDIP pada 2014 sama dan mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dalam praktiknya, PSI dinilai banyak melakukan manuver yang merugikan PDIP. Meski demikian, kata Hasto, PDIP tidak akan menegur PSI. Sebab, setiap partai memiliki kedaulatan sendiri. “Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bersama-sama menghormati etika politik itu. Karena itulah jangan rendahkan martabat para calon-calon pemimpin itu hanya efek elektoral, hanya efek ekor jas,” katanya. Menurut Hasto, tugas partai sesuai konstitusi dan undang-undang yakni menyiapkan calon pemimpin bagi bangsa dan negara melalui proses kaderisasi. “Jadi, itu hal yang akhirnya terbuka bahwa Ganjar ingin sesuatu yang lebih final, bukan sekadar para pecicilan itu. Kan justru dia dijebakkan di dalam soal yang berbahaya, karena dianggap sebagai PSI, lalu PSI dikaitkan dengan oligarki,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. “Tentu Pak Jokowi tetap ingin Ganjar-Ganjar-Ganjar, tetapi melihat tukar tambahnya apa? Sementara, Anies melesat. Dan poin yang selalu ingin tunggu adalah kapan Anies dijegal secara sistematis?” lanjutnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (8/10/2022). “Kan ini baru dijegal kecil-kecil kan dan kita musti kasih tahu bahwa Anies pasti akan dijegal. Bukan kita ingin Anies dijegal, tapi dalam kalkulasi yang habis-habisan, Anies pasti akan dijegal,” tegas Rocky Gerung. Berikut petikan lengkap dialognya. Halo halo, Bung Rocky. Ini kita ketemu di akhir pekan, tapi selalu kayaknya kita nggak bisa ngomong terlalu santai ya di akhir pekan ini, karena selalu topik-topiknya yang berat. Ya, kita bikin ringan tapi menusuk. Oke. Jadi terpaksa ya, topiknya tetap berat tapi delivery-nya kita buat ringan supaya orang nggak terlalu mengernyutkan keningnya karena sejak kemarin itu orang memang sedang lagi banyak ketawa itu. Politik loh, tapi menarik, bisa dibuat tawakan. Ini soal pernyataan Ganjar Pranowo yang dicapreskan PSI, kemudian dia tanya, masa tanya dulu, “PSI itu sopo?” katanya. PSI siapa itu. PSI dapat singkatan baru, Partai Sopo Iku. Jadi, itu hal yang akhirnya terbuka bahwa Ganjar ingin sesuatu yang lebih final, bukan sekadar para pecicilan itu. Kan justru dia dijebakkan di dalam soal yang berbahaya, karena dianggap sebagai PSI, lalu PSI dikaitkan dengan oligarki. Kan publik akhirnya lihat itu. Tentu Ganjar juga diasuh oligarki, tapi dia nggak mau bagian-bagian receh dari oligarki ini yang mendukung dia. Dan Ganjar juga pasti berpikir ini pasti cari duit PSI. Kan kalau PSI ucapkan deklarasi Ganjar itu artinya bagi PSI tolong biayai kami. Kan begitu otak bocilnya ini kan. Jadi, bagian-bagian buruk dari upaya seolah kami pro Ganjar, ya Ganjar juga ngerti, jangan tipu guelah. Ya Ganjar paham itulah. Jadi, pukulan balik bagi PSI dan itu yang menunjukkan bahwa kualitas PSI memang dari awal itu rentan untuk dimainkan oleh siapa saja. Ini partai yang akhirnya jadi mainan semua orang. Itu yang saya sayangkan. Padahal, saya selalu ingatkan, saya yang paling pertama membrief PSI dalam bidang idiologi, bahwa Anda generasi baru, coba bikin politik yang bersih. Tapi, akhirnya jadi pragmatis semua kan. Nah, itulah nasib dari politik yang sekadar diasuh untuk menikmati bonus material, tapi kemudian kehilangan pakem. Itu masalah dari PSI yang juga awalnya teman-teman saya, tapi kemudian membuli-buli saya. Ya, sekarang rasain dibuli langsung oleh Ganjar. Oke, tapi saya kira selain soal tadi, yang membuat Ganjar semakin kikuk dalam hubungannya dengan PDIP ya, tentu saja, kalau ada hubungannya dengan pencapresan. Ya, itu poinnya. Kan Ganjar selalu ingin tunggu sinyal. Tapi, mungkin juga di ujungnya nanti PDIP anggap ya sudah, daripada nggak ada akar rotan pun berguna, daripada nggak ada calon, Ganjar pun berguna. Kan begitu. Jadi, kader PDIP tanpa kader ya artinya orang lihat mana yang rasional tuh. Nah, PSI mungkin melihat itu bahwa akhirnya Ganjar akan ikut PDIP. Padahal, sebetulnya politik hari ini betul-betul sangat cair dan semuanya bisa terjadi itu. Tentu Pak Jokowi tetap ingin Ganjar-Ganjar-Ganjar, tetapi melihat tukar tambahnya apa? Kan itu pada akhirnya. Sementara, Anies melesat. Dan poin yang selalu ingin ditunggu adalah kapan Anies dijegal secara sistematis? Kan ini baru dijegal kecil-kecil dan kita musti kasih tahu bahwa Anies pasti akan dijegal. Bukan kita ingin Anies dijegal, tapi dalam kalkulasi yang habis-habisan, Anies pasti akan dijegal. Bahkan, Pak Prabowo, Gerindra, pasti akan menjegal Anies. Kan nggak mungkin Anies beredar langsung bersaing dengan Prabowo. Dan, kalau Ganjar mungkin lebih mudah disingkirkan dalam opini publik karena kontras langsung terjadi. Ganjar cuma tetesan Jokowi, Anies betul-betul kontra paradigm pada hal baru. Nah, Prabowo zig-zag di antara itu tuh. Dan, kesulitan Prabowo adalah memastikan dia akan meneruskan proyek Pak Jokowi atau betul-betul jadi otonom dalam radar Jokowi. Itu intinya. Oke. Jadi lumayanlah ya kita, walaupun ngomong politik tapi rada ringan, karena saya lihat sekarang ini banyak sekali di media sosial orang lagi banyak ketawa-ketawa. Jadi saya pikir bagus jugalah dalam situasi yang seperti sekarang masih ada yang bisa membuat tertawa. Dalam hal ini, menurut saya jasa PSI tetap harus kita akui, berhasil membuat situasi politik menjadi lebih cair, menjadi lebih lucu. Ya, bagian itu yang kita support. Lakukan lebih banyak. Ya, paling nggak ada cocktail effect di situ kan. Ekor jasanya itu mungkin dapat 0,0 sekian persen, di situ. Tapi jalan sekadar cocktail effect. Ini sebetulnya orang melihat bahwa itu permainan anak kecil yang sudah kehabisan mainan lalu cari mainan yang akhirnya Ganjar dipermainkan di situ. Kan itu sebenarnya mempermainkan Ganjar tuh. Apalagi Ganjar nggak ada di situ tuh. Jadi ini sebetulnya cocktail effect saja. (Ida/sws)
Pasca Deklarasi, Serangan ke Anies Makin Masif: Waspadalah!
Tetap para relawan dan pendukung Anies harus waspada. Waspada, waspada dan waspada. Antisipasi segala kemungkinan. Kan masyarakat semua sudah pada tahu kelakuan mereka. Siapa mereka? Ah, lagak pilon aja lu. Oleh: Alex Wibisono, Aktivis Tinggal di Kota Depok KAGAK ada cara lain kalahkan Anies Rasyid Baswedan. Serang, serang, dan serang terus. Fitnah, fitnah, dan fitnah terus. Jegal, jegal, dan jegal terus. Kalau masyarakat dijejali fitnah terus-menerus, lama-lama bisa percaya juga. Banyak yang sudah percaya. Sekali dua kali kagak percaya. Tapi, kalau sudah 100x akan percaya. Ini yang dilakukan para buzzer itu. Pesaing Anies kagak diunggulkan. Kagak siap untuk beradu gagasan, beradu prestasi, beradu rekam jejak. Kagak siap. Panik. Maka, satu-satunya cara ya serang Anies. Serangannya berupa fitnah. Ini lebih efektif. Juga, serangan SARA. Kadrun, itu SARA bro. Pasca deklarasi Nasdem yang diikuti silaturahmi dengan lautan massa dari kader Demokrat, ini akan membuat para pesaing semakin panik. Mereka akan tingkatkan serangan. Semua peluru sudah mulai dimuntahkan. Waspada bro! Semua hasil kerja di DKI Jakarta akan dibongkar-bongkar. Ratusan kilometer jalur sepeda, satu lubang aspal saja ditemukan, akan jadi viral. Akan diulas berulangkali. Apalagi kalau ada yang pura-pura jatuh di dekat lubang. Wow. Akan digoreng sampai kering. Jakarta International Stadium (JIS), ada satu pengemis di pintu gerbangnya, akan jadi framming berita. Seoleh JIS kotor dan kumuh. Padahal, boleh jadi pengemis dikirim oleh oknum. Namanya juga drama. Begitulah polanya selama ini. Akan terus begitu. Lu pasti paham. Masyarakat perlu lu kasih tahu juga. Biar paham. Yang ada di otak mereka adalah menyerang. Hari ke hari cari obyek yang bisa jadi bahan menyerang. Cari terus. Ubek-ubek sampai ketemu. Karena, hanya itu yang mereka punya. Kagak punya yang lain. Adu cakep, kalah. Adu gagah, kalah. Adu otak, kalah. Adu kesantunan, kalah. Adu prestasi, apalagi. Adu elektabilitas, ya berkompetisi aja dengan fair. Kagak usah main serang dan main fitnah. Cemen lu. Makin lu banyak fitnah, itu tandanya calon lu kagak punya prestasi. Kagak punya yang bisa dibanggain. Kalau kagak punya, kenape maksain nyapres. Pensiun aje dah... husnul khatimah bro. Serahkan Indonesia kepada ahlinya. Aman dan damai negeri ini. Adil dan sejahtera bro. Rumornya, pada tanggal 16 Oktober nanti, ada ratusan karangan bunga yang dikirim ke Balaikota DKI. Isinya hujat Anies. Waduh, ngeri kali. Semoga aja ini hoaks. Semoga ya. Hoaks, hoaks, hoaks. Semoga. Biar kagak bikin gaduh. Kagak pantes. Kagak elok. Bisa kualat pada rakyat. Namanya juga rumor. Desas desus. Kalau ternyata nanti bener, siapa kira-kira yang kirim ya? Tetap para relawan dan pendukung Anies harus waspada. Waspada, waspada dan waspada. Antisipasi segala kemungkinan. Kan masyarakat semua sudah pada tahu kelakuan mereka. Siapa mereka? Ah, lagak pilon aja lu. Bro, atu yang gue mau kasih tahu lu. Dengan segala cara Anies mau dijegal. Itu intinya. Selama ini, mereka halalkan segala cara. Lu dan para pendukung Anies mesti siap-siap hadapi mereka. Jangan pakai emosi. Tetap taat hukum dan santun. Itu ajaran Anies Baswedan. Depok, 8/10/2022. (*)
Fadel Muhammad: Banyak Anggota DPD Tarik Tanda Tangan Mosi Tidak Percaya
Jakarta, FNN – Fadel Muhammad menyebut 39 dari 97 anggota Dewan Perwakilan Daerah mencabut tanda tangan mosi tidak percaya untuk mencopot dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.Fadel mengatakan bila ada satu saja anggota DPD yang sebelumnya melakukan penandatangan mosi tidak percaya kemudian menarik dukungan maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa mosi tidak percaya itu tidak sah.\"Apalagi, saat ini jumlahnya mencapai 39 anggota dan tidak tertutup kemungkinan akan terus bertambah,\" kata Fadel di Jakarta, Jumat, dikutip dari siaran pers.Menurut dia, banyaknya anggota DPD yang menarik dukungan karena mereka sadar alasan yang dipakai Ketua DPD untuk mengajukan mosi tidak percaya inkonstitusional.Fadel mengatakan alasan mosi tidak percaya yang digalang Ketua DPD karena ia dianggap lalai memberikan laporan kinerja pimpinan MPR selama tiga tahun berturut-turut mengada-ada karena keharusan menyampaikan laporan kinerja pimpinan MPR itu tertuang dalam keputusan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib yang diputus pada Februari 2022.\"Ini tata tertibnya saja baru diputus pada Februari 2022, sementara saya dibilang tidak membuat laporan selama tiga tahun,\" ujarnya.Sementara itu Anggota DPD Angelo Wake Kako mengaku menarik diri dari mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad karena proses yang ditempuh tidak sesuai prosedur.Senator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) itu berharap sengketa internal DPD segera berakhir.\"Ketua DPD harus berani mengoreksi kesalahan dirinya sendiri,\" ujarnya. (mth/Antara)
Mengapa Kembali ke UUD 1945?
Contoh mutakhir maladministrasi publik adalah bagaimana pemerintah ini memberikan HGB 160 tahun untuk menarik investor IKN. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts SAAT komitmen bacapres Anies Rasyid Baswedan untuk kembali ke UUD 1945 dipertanyakan, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, gagasan untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli adalah keinginan besar tentara. Selanjutnya dia mengatakan bahwa persoalan Republik ini bukan hanya soal rancangan UUD, tetapi praktik nyata politik. Baik Orde Lama ataupun Orde Baru adalah bukti nyata bagaimama UUD 1945 ditafsirkan dan dipraktikkan sesuai agenda sesat Soekarno dan Soeharto. Ini pernyataan yang sulit dibantah, tapi menyembunyikan kesalahan yang berbahaya. Seperti MPR hasil reformasi bisa seenaknya menggganti UUD 1945, restu Refly seperti mengatakan anak-anak boleh mempertanyakan status akad nikah ayah ibunya sendiri. Pembentukan negara seperti dinyatakan dalam keseluruhan UUD ‘45 adalah hasil kesepakatan agung para pendiri bangsa. Oleh Al Qur\'an, negara itu disebut sebagai mitsaaqan ghaalithan, setara dengan aqad nikah. Kita boleh saja tidak suka dengan siapa ayah ibu kita, tapi kita sebagai anak hasil aqad nikah itu tidak punya pilihan kecuali menerima aqad nikah itu apa adanya. Perubahan aqad bisa dilakukan dengan addendum untuk merespons dinamika disruptif global, regional dan nasional. Fitrah negara kepulauan bercirikan Nusantara dengan keragaman hayati dan budaya yang luar biasa, serta dengan bentang alam seluas Eropa ini meniscayakan pemerintahan maritim yang kuat serta desentralisasi. Jika Prof. Kaelan UGM saja mengatakan bahwa sejak penggantian UUD ‘45 menjadi UUD 2002 bangsa ini telah murtad, maka bisa dikatakan juga bahwa kita telah menjadi bastard yang lahir di luar nikah. Penting segera untuk disadari bahwa kehidupan kita bukan soal infrastruktur dan gedung-gedung megah pencakar langit serta pabrik-pabrik saja, tapi juga serangkaian jalinan janji-janji dan kesepakatan-kesepakatan. Begitulah kesetiaan pada janji dan kesepakatan para pendiri bangsa tersebut merupakan nilai penting dalam kehidupan bersama ini yang ditandai dengan kemajemukan. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan kosong, tetapi amanah yang mensyaratkan kesetiaan. Praktik politik tidak bisa menjadi alasan mengapa UUD 1945 bisa diganti dengan UUD 2002. Jika UUD bisa diganti oleh MPR hasil Pemilu, maka kesesatan praktik politik akan selalu memperoleh pembenaran UUD melalui penggantian tersebut. Kita akan kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara, maka kita seperti membangun rumah pasir yang tidak kunjung selesai. UUD ‘45 bukan sekedar dokumen akademik, tapi ia adalah dokumen sejarah yang menjadi pondasi negara ini. Sinyalemen bahwa kembali ke UUD ‘45 itu keinginan tentara adalah tidak benar. Dwi Fungsi ABRI adalah praktik politik Orba seperti dwi fungsi (atau malah multi fungsi) polisi adalah praktik politik rezim Jokowi. Jika dwi fungsi ABRI itu adalah hasil tafsir Soeharto, banyak maladministrasi publik seperti dwi fungsi polisi adalah buah dari kesalahan tata kelola yang lahir dari UUD 2002. Benar sinyalemen Prof. Sri Edi Swasono bahwa deformasi besar-besaran kehidupan berbangsa dan bernegara adalah fitur orde reformasi yang paling nyata. Contoh mutakhir maladministrasi publik adalah bagaimana pemerintah ini memberikan HGB 160 tahun untuk menarik investor IKN. Kembali ke UUD 1945 adalah pertobatan dari kemurtadan dan kebastardan bangsa ini. Hingga itu terjadi, maka semua kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercengkram bandit, bandar dan badut politik saat ini adalah ekspresi para munyuk yang terkutuk. Ngawi, 8 Oktober 2022. (*)
Mahasiswa Harapkan Penegakan HAM di Masa Depan
Jakarta, FNN – Mengenal lebih dekat dengan posisi HAM di NKRI dalam kegiatan Diskusi Publik yang diadakan oleh Green Force UNJ, Kampus A, Rabu (5/10/2022). Gerakan mahasiswa Indonesia selalu mengambil peran dalam perubahan demokrasi, khususnya HAM. Yenny Silvia dari LBH Jakarta yang menjadi pemantik pertama dalam diskusi publik tersebut. Yenny menerangkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang tidak dapat direnggut, HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang berasal dari Tuhan, dan HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang pelaksanaannya tergantung dari pemerintah setempat. Namun, HAM yang terakhir selalu menjadi kontroversi. “Pandangan politik yang berbeda terhadap masyarakat atau kita sebagai warga dengan pemerintah. Hak-hak yang seharusnya kita dapat, namun pemerintah bersikap represif. Contohnya pada zaman PKI,” kata Yenny. Kemudian, Wahyudi al Maroky, Direktur Pamong Institue menjadi penyambung pemantik pertama. Karena, ia berasal dari Papua, memberikan banyak insight sebagai korban dari represifnya pemerintah dan OPM. “Saya tidak berharap pada pemerintah yang duduk di sana, tapi saya berharap banyak pada kalian, mahasiswa yang duduk di depan saya,” tegas Wahyudi. “Iya memang benar, tidak perlu kami, pemateri di sini berharap terhadap oligarki, karena kalian-lah 5-10 tahun mendatang, akan meruntuhkan praktik-praktik oligarki,” kata Hersubeno Arief, Wartawan Senior FNN. Hersubeno Arief, menjadi pemantik terakhir. Ia memberikan materi berdasar poin HAM \"Hak Berpendapat dan Berekspresi\" terlebih karena berprofesi sebagai wartawan. “Kita tidak bisa diam saja, sumber kerusakan oligarki yang menguasai. Penguasa dibesarkan oleh Pengusaha. Begitupun sebaliknya,” tambah Hersubeno. Pada hakikatnya, HAM belum pernah benar-benar berjalan dan diposisikan dengan baik. Negara seharusnya menempati posisi yang sangat sentral dalam konsep HAM. Pemikiran yang bersifat kontraktual antara negara (pemerintah) dengan rakyatnya. Tidak ada lagi pelanggaran by ommission dan pelanggaran by commission. (Ind)
My Pertamina Dikubur Bersama Kompor Induksi?
Padahal isu digitalisasi adalah isu yang sebangun dengan isu perubahan iklim. Lihat saja di G20 yang saat ini Indonesia selaku ketuanya, isu soal perubahan iklim dan digitalisasi menjadi agenda utama forum internasional yang anggotanya negara dengan GDP terbesar di dunia. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) MASING masing negara dan perusahaan memiliki masalah yang berbeda-beda dengan penggunaan energi fosil. Sehingga bisa memiliki strategi yang berbeda serta beragam untuk mencapai net Zero Emission. Demikian juga dengan Indonesia yang memiliki perusahaan negara yang memproduksi energi fosil, yakni Pertamina. Sebagai perusahaan terbesar di negara ini, dapat mengambil tindakan yang lebih beragam dalam mencapai komitmen net Zero Emission tersebut. Salah satunya komitmen besar yang dapat dibangun Indonesia adalah melalui digitalisasi konsumsi energi fosil BBM dan LPG. Mengapa pendataan melalui digitalisasi berkaitan dengan net Zero Emission? Kita mulai dari analisis sederhana mengapa pendataan konsumsi BBM dan LPG dapat dikatakan sebagai komitmen besar? Karena dengan pendataan itu maka konsumsi BBM dan LPG di Indonesia akan berkurang secara significant. Artinya, Pertamina dapat mengurangi emisi karbon dengan cara semacam ini. Mengapa demikian? Kita akan ulas. Di Indonesia BBM dan LPG adalah barang bersubsidi. Berarti Indonesia selalu menghadapi dua masalah besar terkait isue climate change, yakni penggunaan energi fosil dalam jumlah besar dan energi fosil yang disubsidi penggunaannya dalam jumlah besar. Dua masalah. Sebagai BBM dan LPG subsidi tentunya harganya lebih murah dari BBM umum dan LPG subsidi. Sementara sebagian besar BBM dan LPG yang dijual di Indonesia adalah BBM dan LPG subsidi bukan BBM dan LPG non subsidi. Sedikitnya 40 persen BBM yang diperdagangkan adalah BBM subsidi dan sebanyak 80 persen LPG yang didistribusikan adalah LPG 3 kg atau LPG subsidi. Menurut regulasi BBM dan LPG subsidi ini hanya dapat dikonsumsikan oleh kelompok yang berhak saja. Dengan demikian jika BBM dan LPG dikonsumsi oleh yang tidak berhak maka itu adalah ilegal. Apa yang terjadi? Konsumsi BBM dan LPG menjadi tidak terkendali. Setiap perencanaan yang dibuat pemerintah selalu salah. Kuota BBM dan LPG subsidi selalu jebol. Maka terjadi kesalahan lagi atau kesalahan ketiga yakni BBM dan LPG subsidi digunakan atau dikonsumsi secara ilegal di Indonesia. Tidak sampai dis ana kesalahannya. Ternyata BBM subsidi terutama solar banyak dimanfaatkan oleh kelompok perusak lingkungan yang menjadi musuh utama isu perubahan iklim, yakni kelompok perkebunan sawit dan pertambangan batubara. Maka terjadilah kesalahan keempat yakni BBM solar subsidi di Indonesia digunakan secara ilegal oleh kelompok penghasil emisi terbesar di Tanah air yakni pertambangan batubara dan perkebunan sawit. Mengenai kebenaran hal tersebut sebenarnya pemerintah dalam hal ini menteri ESDM memiliki datanya. Namun tampaknya mereka tidak berdaya menghadapi permainan para pengusaha batubara dan sawit. Walaupun pemerintah mengeluarkan pernyataan agar pengusaha sawit dan Batubara dilarang menggunakan solar subsidi namun hal ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh penegak hukum di lapangan. Pendatataan Dapat Menekan Emisi Karbon Program pendataan melalui digitalisasi my Pertamina sebetulnya sangat tepat untuk menekan konsumsi BBM dan LPG subsidi. Karena dengan pendataan maka hanya kelompok yang berhak yang dapat menggunakan BBM dan LPG bersubsidi dan dipastikan BBM dan LPG bersubsidi tidak lagi diselewengkan. Berapa penurunan konsumsi BBM dan LPG yang diharapkan? Paling tidak sejumlah konsumsi perusahaan sawit dan batubara ditambah ekspor ilegal ke luar negeri atau ke negara-negara tetangga yang harga BBM dan LPG-nya lebih murah dan ditambah penggunaan BBM subsidi oleh industri serta penggunaan LPG subsidi oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak. Itu semua adalah jumlah yang sangat banyak dan significant. Dengan demikian digitalisasi pendataan melalui My Pertamina akan menjadi langkah penting bagi perusahaan Pertamina untuk mencapai komitmen net Zero Emission pada bagian hilir. Tentu saja langkah-langkah di hulu juga dikerjakan. Dengan pendataan maka usaha pemerintah di hilir seperti program komplenter melalui kompor induksi dapat terjadi secara lebih alamiah dan tidak bersaing dengan LPG. Sehingga patut disayangkan sekarang adalah program pendataan melalui My Pertamina tidak lagi bergaung. Adanya suara suara sumbang sebelumnya yang memprotes pendataan ini telah dimanfaatkan oleh banyak pihak yang tidak berhak menggunakan BBM dan LPG subsidi. Tampaknya pemerintah terus mengalah dengan mereka. Padahal isu digitalisasi adalah isu yang sebangun dengan isu perubahan iklim. Lihat saja di G20 yang saat ini Indonesia selaku ketuanya, isu soal perubahan iklim dan digitalisasi menjadi agenda utama forum internasional yang anggotanya negara dengan GDP terbesar di dunia. Jadi bagaimana ini Pak Jokowi? Apakah nasib pendataan digitalisasi melalui My Pertamina akan dikubur seperti kompor induksi? Ingat Pak Jokowi, jaman sekarang data adalah kunci! (*)
Aliansi Aksi Sejuta Buruh Bersiap Longmarch Menuju Istana Merdeka
Jakarta, FNN – Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan melakukan longmarch dari Serang, Banten menuju Istana Merdeka pada 8-9 Oktober 2022. Longmarch yang dilaksanakan AASB hanya dihadiri oleh massa dari Banten dan bersatu dengan massa aksi lainnya dari Jabodetabek untuk melaksanakan demonstrasi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, cabut Undang-undang (UU) No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan batalkan RUU-KUHP pada 10 Oktober di Istana Merdeka sebagaimana yang dikatakan Arif Minardi, Presidium AASB ketika dihubungi Forum News Network (FNN). Adapun jumlah massa aksi ditargetkan sejumlah 25 ribu orang. \"Karena ada perubahan rencana, rencananya kita ini ada 25 ribu,\" ucap Arif Minardi. \"Nanti berikutnya misalkan ini gak digubris, ya kita berikutnya menuntutnya, ya presiden mundur, gitu aja. Nah, di situ harus gede-gedean (demonstran yang banyak),\" tukas Arif menambahkan. Arif juga mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin bertemu selain dari presiden untuk diskusi. \"Kalau bukan presiden yang menerima, kita gak akan ke sana (diskusi), jangan ketemu, kecuali presiden langsung. Kalau bukan presiden kita gak akan menemui mereka,\" ungkap Arif. Adapun aksi yang akan digelar oleh AASB tersebut merupakan aksi di hari ke 38 sejak kenaikan harga BBM bersubsidi sejak 3 September lalu. (Ir)
Platform Politik Anies?
Sambil menunggu Anies mengucapkan platform politiknya, kita sebagai publik pemilih cuma bisa berharap agar tak seperti menunggu Godot yang dirindukan kedatangannya tapi tak kunjung datang juga. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts ANIES Rasyid Baswedan telah dideklarasikan beberapa hari lalu sebagai bacapres Nasdem yang dipimpin Surya Paloh. Dengan rekam jejak yang cukup meyakinkan, kini Nasdem dengan menggandeng Anies makin kuat untuk menarik PKS dan Demokrat berkoalisi mengajukan Anies sebagai bacapres 2024. Dari sekian nama tokoh nasional yang populer, Anies telah membuktikan diri sebagai tokoh dengan elektabilitas yang tinggi. Yang kini masih sepi dari perbincangan publik adalah platform politik para bacapres. Di sinilah letak masalah praktik demokrasi kita yang sangat prosedural, jauh dari substansi demokrasi. Setiap Pemilu kita selalu disibukkan oleh hingar-bingar pribadi para calon, bukan platform politik yang diperjuangkannya. Lalu Chris Komari menyebutnya sebagai demokrasi lontong sayur yang ludes setelah hajatan pemilu usai. Padahal, seperti disinyalir oleh Sri Edi Swasono, sudah cukup banyak bukti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengalami deformasi serius setelah penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002. UUD 2002 dan UU turunannya telah menjadi papan lontar banyak masalah maladministrasi publik di mana UU dibuat bukan untuk kepentingan publik pemilih, tapi untuk kepentingan bandar politik yang membiayai peserta Pemilu, termasuk calon Presiden. Jika kerusakan arsitektur legal formal ini tidak pernah diperbaiki oleh presiden terpilih, maka dia akan selalu menjadi bagian dari masalah yang mendera Republik ini. Kecenderungan otoriterianik Orwellian rezim saat ini makin sulit disembunyikan. Semua lembaga negara produk UUD 2002 kini jatuh menjadi alat kekuasaan rezim dengan dukungan para bandar politik yang makin kekenyangan dalam menikmati berbagai kekebalan hukum dan konsesi ekonomi di berbagai sektor pembangunan sejak batubara hingga sawit. Oleh Laksamana Sukardi, UUD 2002 telah membuka bagi kesalahan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga para bandit politik leluasa melakukan apa saja, kecuali memperhatikan kepentingan publik. Seperti yang disinyalir Mulyadi Taampali, baik DPR, MK, KPU, KPK hingga POLRI kini hanya menjadi badut politik yang dengan sukarela menjadi alat kekuasaan para bandit dan bandar politik. Skandal Sambo hingga saat ini belum jelas konsekuensinya bagi reformasi POLRI, sementara skandal stadion Kanjuruhan direduksi hanya persoalan teknis stadion, bukan inkompentasi aparat keamanan. Bagi banyak purnawirawan, ulama, tokoh dan cendekiawan, presiden yang layak dipilih adalah sosok yang berani mengagendakan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 versi Dekrit Presiden Soekarno 1959. Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lansekap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode addendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Rakyat yang selama era reformasi ini telah menjadi jongos atau yatim politik harus dimerdekakan dengan mereposisi MPR RI kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Kedaulatan harus dikembalikan ke tangan rakyat, bukan ke partai politik. Presiden dipilih oleh MPR sebagai mandataris MPR untuk menjalankan GBHN sebagai amanah rakyat, bukan petugas partai, apalagi menjadi badut politik kaki tangan para taipan. Sambil menunggu Anies mengucapkan platform politiknya, kita sebagai publik pemilih cuma bisa berharap agar tak seperti menunggu Godot yang dirindukan kedatangannya tapi tak kunjung datang juga. Akhirnya, pemilu hanya instrumen pemiluan rakyat yang makin mahal, tapi gagal merekrut pemimpin yang sanggup menyelamatkan Republik ini dari cengkraman para bandit, bandar dan badut politik. Ngawi, 7 Oktober 2022. (*)
Sidang Paripurna DPD RI Terima Rekomendasi Pansus BLBI dan Jiwasraya
Jakarta, FNN – Sidang Paripurna ke-4 DPD RI yang berlangsung pada Jumat (7/10/2022), menerima hasil kajian dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BLBI dan Jiwasraya. Sidang dihadiri seluruh unsur pimpinan, di antaranya Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin. Dalam rekomendasinya yang dibacakan Senator asal Lampung, Bustami Zainuddin, ada sembilan poin yang dihasilkan. Di antaranya Pansus BLBI menemukan beban obligasi dalam APBN senilai Rp47,78 triliun per September 2022. Pansus BLBI juga menemukan adanya ketidakwajaran dalam proses penjualan aset obligor oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada pembeli baru. \"Pansus BLBI juga menemukan belum adanya tindak lanjut dari pemerintah terkait temuan audit BPK yang diduga adanya tindak pidana korupsi,\" tegas Bustami. Bustami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk membuka informasi mengenai BLBI seluas-luasnya dalam rangka menuntaskan kasus ini secara transparan, akuntabel dan proporsional. \"Selanjutnya, dalam rangka menuntaskan kasus ini, kami berharap DPD RI segera membentuk Pansus baru untuk dapat segera berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung dan Polri,\" pinta Bustami. Dalam laporan kasus Jiwasraya yang dibacakan Ajiep Padindang, Pansus juga menemukan beberapa hal pokok dalam perkara tersebut. Di antaranya adanya prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan gagal bayar sehingga tanggung jawab diambil-alih pemerintah dari Jiwasraya. \"Penyertaan modal oleh pemerintah juga belum diselesaikan dengan baik dan tidak jelas manfaatnya untuk para pemegang polis,\" tutur Ajiep. Selanjutnya, adanya mayoritas nasabah yang dikatakan telah setuju, nyatanya setelah melalui penelusuran data tersebut tidak valid dan cenderung pembohongan publik. \"Kami meminta kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN agar segera menyelesaikan persoalan ini tanpa dicicil,\" tutur Ajiep. Ajiep juga meminta kepada pimpinan DPD RI untuk bersurat kepada Presiden RI atas tidak kooperatifnya Menteri BUMN dalam pembahasan kasus ini. \"Menteri BUMN telah tiga kali tidak memenuhi undangan DPD RI dalam pembahasan masalah ini,\" ujar Ajiep. (mth/*)
Anies Rasyid Baswedan Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kediaman Habib Rizieq
Jakarta, FNN – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sollalahu \'Alaihi Wasallam, di kediaman Habib Rizieq Syihab (HRS), Petamburan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Oktober 2022. Anies datang sekitar pukul 22.15 WIB. Anies yang datang sendirian disambut langsung oleh HRS. Ia mengenakan peci hitam, baju putih dan celana hitam terlihat berbincang-bincang dengan HRS. Sebelum peringatan Maulid Nabi, terlebih dahulu dilaksanakan akad nikah putri HRS, Syarifah Mumtaz dengan Habib Muhammad bin Hadi Alhabsyi, di Majelis Markaz Syariah Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Markaz Syariah Petamburan tersebut berlangsung meriah. Jamaah sudah mulai berdatangan sejak shalat Ashar. Setelah selesai shalat Maghrib berjamaah, dilanjutkan pembacaan surat Yasin, zikir dan doa. Kemudian, setelah shalat \'Isya diteruskan peringatan Maulid Nabi. Beberapa ulama dan habaib menyampaikan ceramah. Sejumlah ulama, habaib, dan kiai hadir dalam acara tersebut. Antara lain, Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Martak, sejumlah pimpinan FPI dan PA 212, antara lain KH. Ahmad Sabri Lubis dan Ustaz Slamet Ma\'arif. (MD).
Tragedi Kanjuruhan dan Rendahnya Budaya Malu Bangsa Kita
Dalam kacamata sosiologi, \"shame culture\" merupakan spirit bangsa Asia, baik Korea, Jepang, China dan juga harusnya Indonesia. Budaya Jawa, “Wedi Wirang, Wani Mati” (Lebih baik mati daripada malu) sudah lama hilang, meski mungkin tidak sepenuhnya. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle AREMANIA, klub suporter Arema FC, telah mensomasi Presiden Joko Widodo, Kapolri, Ketum PSSI, Panglima TNI, Menpora, DPR RI, PT. LIB (Liga Indonesia Baru), Direktur LIB dan panpel kompetisi sepakbola di Kanjuruhan, Malang, yang lalu paska tragedi Kanjuruhan. Sepekan lalu, Sabtu, 1 Oktober 2022, kita mengenang tragedi besar dalam sejarah persepakbolaan kita, sebuah pembantaian brutal terhadap supporter sepakbola. Catatan kematian terakhir adalah 131 jiwa, diantaranya puluhan anak-anak dan wanita. Dari sembilan somasi Aremania, kita akan membahas poin pertama, yakni permintaan maaf dari Presiden, Ketua Umum PSSI, Kapolri, Panglima TNI, dan lainnya. Poin permintaan maaf yang dimaksud adalah poin budaya, bukan soal apakah pihak yang dituju terkait langsung, melainkan sebuah pertanggungjawaban moral, khususnya ketika kejadian ini adalah persoalan nasional dan bahkan internasional, jadi kita bukan hanya sekedar mencari kambing hitam. Permintaan maaf terutama ditujukan pada Ketua PSSI. Sebab, netizen dan masyarakat meyakini bahwa PSSI lah simbolik identitas persepakbolaan kita. Permintaan maaf dari Iwan Bule (Mochammad Iriawan, ketua umum PSSI) sebenarnya sudah dia sampaikan pada Ahad, 2 Oktober lalu. Namun, kenapa masyarakat tetap tidak puas dan tetap masih meminta Iwan Bule meminta maaf? Bahkan suara itu terus menggema di media sosial? Untuk Iwan Bule sendiri ini, sebenarnya permintaan maaf yang diinginkan masyarakat, khususnya netizen, bukan sekedar minta maaf saja, melainkan minta maaf yang disertai rasa bersalah, malu dan lalu mengundurkan diri dari ketua umum PSSI. Sebab, di Indonesia permintaan maaf seringkali hanya merupakan \"lip service\", tanpa makna. Dalam berbagai media, disebutkan Iwan Bule tidak terima dengan permintaan netizen agar dia mengundurkan diri, bahkan katanya dia harus terus menjabat sebagai bentuk tanggung jawab. Dengan demikian, menurutnya, dia justru harus mengaudit kenapa kerusuhan itu terjadi. Dan dia juga merasa tidak terlibat dalam tataran teknis pelaksanaan pertandingan, khususnya urusan pengamanan, antara Arema FC dan Persebaya itu. Sesungguhnya, permintaan mundur pada Iwan Bule bukan saja dari netizen, yang dalam petisi change.org saja sudah mencapai 32.000 orang, melainkan banyak pihak, baik ketua Bonek (supporter Surabaya), Barnis (Relawan Anies), pengurus PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), dan tokoh-tokoh persepakbolaan. Sebenarnya bagaimana mengukur kejadian Kanjuruhan tersebut dengan sebuah pernyataan maaf yang serius? Apakah permintaan suporter Arema FC terlalu mengada-ada? Untuk itu kita harus melihat bagaimana standar moral elit kita dalam sebuah insiden yang bersifat menggegerkan atau dengan magnitute yang sangat besar. Kita mulai dari membandingkan dengan Korea Selatan. Mengapa Korea, karena bangsa ini masuk dalam rumpun \"Shame Culture\", bukan \"Guilt Culture\", seperti Jepang, Ras China dan juga Indonesia. Dalam “The Shame Culture”, David Broke, The New York Times, 15 Maret 2016, mengatakan bahwasanya seseorang sangat takut mengalami “Social exclusion”, apalagi di era media sosial saat ini. Pada medio April 2014, sebuah kapal Ferry yang mengangkut ratusan pelajar tenggelam di Korea. Sebanyak 187 orang meninggal. Sebelas hari kemudian Perdana Menteri Korea menyatakan mundur dari pemerintahan. Dalam pernyataannya yang dimuat BBC (27/4/14), \"cries of the families of those missing still keep me up at night\" (Tangisan keluarga dari orang-orang yang meninggal menghantui saya setiap malam. The Guardian (27/4/14) memberitakan bahwa mundurnya Chung Hong Won itu sebagai simbol maaf dari pemerintah Korea. Di Korea, Chung adalah orang kedua setelah Presiden. Meskipun urusan tenggelamnya The Sewol Ferry itu secara teknis adalah tanggung jawab kapten kapal, krew dan pejabat terkait lalu-lintas kapal, namun rasa malu, rasa bersedih dan penghormatan terhadap keluarga yang berduka diambil tanggung jawabnya oleh kepala pemerintahan. Itulah \"Shame Culture\". Di Indonesia pepatah Jawa \"Wedi Wirang, Wani Mati\" merupakan ajaran yang sama dengan di Korea Selatan di atas. Artinya, takut menanggung malu, lebih baik mati. Memang tidak seperti di Korea maupun Jepang yang sudah sangat terkenal budaya ini, tapi sebagai umpama, ada juga di Indonesia, misalnya, eks Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Djoko Sasono. Alumni ITB itu menyatakan diri bersalah dan mengundurkan diri akhir tahun 2015, karena terjadi kemacetan di mana-mana pada akhir tahun 2015. Dia tidak ingin menyalahkan anak buahnya, apalagi pelaksana jalan tol. Alumni ITB lainnya, Sigit Pramudito, juga mengundurkan diri pada waktu yang hampir bersamaan dengan Djoko itu. Sigit adalah eks Dirjen Pajak, dirjen yang jabatannya paling bergengsi di Indonesia. Sigit pun mengaku malu dan menyatakan mundur karena target penerimaan pajak tidak tercapai. Dia tidak ingin menyalahkan siapapun. Kedua alumni ITB itu, punya rasa malu, tentu sebuah anomali saat sekarang ini. Memang mengharapkan elit-elit negara yang mempunyai budaya rasa malu sangatlah susah saat ini. Apalagi dalam situasi mengejar jabatan merupakan tujuan elit-elit bangsa dengan segala cara dan kasak kusuk. Belum lagi sogok-menyogok dan bekerjasama dengan mafia atau oligarki dalam merebut jabatan-jabatan prestise. Iwan Bule adalah contoh elit kita, dimana mengaku salah dan lalu mengundurkan diri sangatlah berat. Padahal salah di sini maksudnya, sekali lagi, bukan dalam pengertian hukum saja, melainkan utamanya moral atau kultur. Ini adalah cerminan resmi elit bangsa kita saat ini. Kekurangan rasa malu. Kepolisian sudah membuat 6 orang jadi tersangka. Termasuk direktur liga LIB. Pihak keamanan, polisi dan sekuriti pertandingan, tentu saja harus ada yang jadi tersangka, karena terjadi kekerasan dan kematian saat mereka bertugas mengamankan wilayah itu. Namun, penggunaan Gas Air Mata untuk pertandingan bola, merupakan kejahatan besar. Orang-orang yang menonton bola tidak mengerti tentang itu, berbeda dengan mahasiswa dan buruh yang berdemonstrasi anti pemerintah. Kelompok mahasiswa ini biasanya menyiapkan diri dengan odol atau lainnya jika mereka memperkirakan ada gas air mata. Odol itu di oles di sekitar wajah. Itupun situasinya di daerah terbuka di mana mereka bisa melarikan diri. Oleh karenanya, secara niat atau perencanaan awal, suporter atau penonton pertandingan sudah diasumsikan sama dengan demonstran atau kelompok vandalis. Inilah kerusakan moral dari penyelenggara dan pihak aparatur negara. Ini sudah menjadi kultur kekerasan polisi yang buruk selama ini. Oleh karenanya tidak heran berbagai LSM berdimensi hukum, seperti LBH, PBHI, dan lainnya menyerukan Reformasi Kepolisian. Isu Reformasi kepolisian ini memperkuat gema isu ini paska Kasus Ferdy Sambo. Rakyat Indonesia tidak terima dengan polisi yang kulturnya penuh kekerasan dan kurang cinta pada rakyatnya. Di sini pula letak tuntutan maaf Aremania terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pemberian sanksi pidana terhadap kelompok pelaksana teknis sebenarnya seperti hanya mencari kambing hitam saja, jika melihat magnitude persoalan ini, dan pandangan dunia internasional yang menunggu tunggu solusi. Presiden Jokowi boleh jadi memerintahkan TGIPF, yang diketuai Mahfud MD, bekerja untuk mencari fakta, namun sebaiknya sebelum sanksi pidana terjadi, refleksi moral harus secepatnya dilakukan. Harus ada pernyataan maaf yang diikutin dengan rasa bertanggung jawab, yakni mundur dari jabatannya, apakah itu Iwan Bule atau Kapolri. Jika tidak, maka kekecewaan rakyat akan terus membara. Kita melihat bahwa Aremania dan Aremanita terkesan mulai mengapresiasi pentersangkaan 6 pihak dan permintaan maaf, namun secara keseluruhan masyarakat masih merindukan permohonan maaf pada level yang sangat tinggi dari penyelenggara persepakbolaan, yakni pimpinan PSSI ataupun pimpinan Kepolisian. Ini penting sebagai simbolis moral dan rasa malu dalam skala yang diinginkan masyarakat kita dan dunia. Penutup Somasi Aremania terhadap Presiden, Kapolri, Ketum PSSI dan yang lainnya mempunyai landasan moral penting untuk kita dukung. Tentu saja somasi ini mewakili perasaan masyarakat kita semua. Karena terjadi pembantaian manusia dengan sadis di Kanjuruhan, yang dilakukan oleh aparat negara. Bangsa ini perlu belajar budaya malu, maksudnya elit bangsa, khususnya yang berkuasa. Jangan membiarkan bangsa ini terbiasa mencari kambing hitam. Dalam kacamata sosiologi, \"shame culture\" merupakan spirit bangsa Asia, baik Korea, Jepang, China dan juga harusnya Indonesia. Budaya Jawa, “Wedi Wirang, Wani Mati” (Lebih baik mati daripada malu) sudah lama hilang, meski mungkin tidak sepenuhnya. Kita harus mendorong sifat-sifat bermoral dan bertanggung jawab pemimpin kita. Jokowi harus minta maaf, Kapolri harus minta maaf dan Iwan Bule harus mundur. Itu di luar urusan pidana, ini soal moral dan budaya malu. Itu juga diluar jadwal kerja tim TGIPF yang dipimpin Mahfud MD. Dengan demikian kepedihan atas kematian ratusan korban Kanjuruhan bisa terobati, setidaknya sebagiannya. (Sebuah Renungan Diakhir Weekdays, Puncak 7/10/22) (*)
Rocky Gerung: Kalau Anies Bilang Saya Bersama AHY, Maka Pemilu Selesai
AKHIRNYA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertandang ke kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/22). Kedatangan Bakal Calon Presiden Partai Nasdem ini disambut hangat Ketum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didampingi sang istri Anisa Pohan. Inilah pertemuan pertama AHY dengan Anies sejak ia ditetapkan oleh Nasdem sebagai bakal Capres Nasdem. Kedua tokoh muda itu sepakat untuk berjalan bersama dalam Pilpres 2024 mendatang. Setelah selesai pertemuan tersebut, Anies-AHY keluar dengan senyum bahagia dan memberikan pernyataan pers kepada awak media. Anies Bertemu AHY. Deal Cawapres? Menurut pengamat politik Rocky Gerung, dugaan itu sebaiknya dimungkinkan atau pasti dimungkinkan karena kepentingan politik Anies. Kan Anies maju di depan forum Nasdem, Surya Paloh mempersilakan Anies untuk memilih Wakil Presiden,” katanya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (7/10/2022). “Kalau Anies bilang saya bersama AHY itu pemilu sudah selasai tuh. Kan Pak SBY pasti akan turun gunung, PKS pasti akan dukung, dan semua orang merasa sudah kita aklamsi saja,” lanjutnya dalam dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Berikut petika dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal’afiat, tetap semangat ya karena perkembangan politik di Indonesia ini makin menarik. Dan pagi tadi ada pertemuan antara AHY dengan Anies Baswedan. Dan ini pasti banyak orang yang menunggu-nunggu karena setelah Nasdem kemarin mendeklarasikan ditunggu-tunggu ini bagaimana dengan Demokrat. Dan saya kira justru yang krusialnya di sini ya. Kalau PKS, meskipun kita tidak terlampau mengecilkan, tapi relatif akan lebih muluslah. Perkiraannya gitu ya Bung Rocky. Ya, kita sebetulnya dengan intuisi kita bisa raba apa hasil pembicaraannya, kan gitu. Dugaan itu sebaiknya dimungkinkan atau pasti dimungkinkan karena kepentingan politik Anies terutama. Kan Anies maju di depan forum Nasdem, Pak Surya Paloh mempersilakan Anies untuk memilih wakil presiden sendiri. Anies maju di depan publik tentu dengan pertanyaan di kepalanya sendiri, siapa yang saya musti ucapkan pada publik. Jadi urgensinya itu tuh. Urgensinya adalah menjelaskan apa yang dimaksud oleh Pak Surya Paloh sebagai silakan pilih calon wakil presiden sendiri. Jadi, itu yang membayang-bayangi Anies sehingga dua hari ini Anies terbawa mimpi itu, siapa yang dia mimpikan buat jadi calon wakil presiden. Tentunya dia berhitung bahwa dia musti ambil calon wakil presiden untuk menambah suaranya. Kan itu pentingnya. Nggak mungkin dari kalangan Nasdem sendiri. Kan itu sama dengan jeruk menanam jeruk. Kalau diambil misalnya, jadi saya bayangin dilema Anies dalam 2 hari ini, kalau diambil dari kalangan muslim, pertanyaannya apa nggak cukup pemilih Muslim pada Anies. Dan kalau diambil dari kalangan PDIP, apa PDIP rela menyodorkan calonnya untuk diwapreskan pada Anies? Jadi, itu yang kita sebut rasional expectation di dalam teori-teori pembuatan keputusan. Tentu Anies berpikir bahwa figur AHY sudah diucapkan dari awal sebagai tokoh baru juga dan sama-sama muda. Tinggal menghitung, berarti Anies memerlukan wilayah dari masyarakat sipil yang masih ada unsur militernya. AHY dicitrakan itu. Anies musti ambil wilayah dari kalau AHY sebagai intelektual, Anies sendiri juga intelektual, jadi nggak nambah apa-apa itu. Tetapi, di sini ada nuansa dukungan kepada AHY karena orang tetap merasa harus ada bagian militer yang masuk dalam aura kepemimpinan Anies. Itu intinya. Tentu dia nggak mungkin ambil Andika tuh karena agak riskan sebetulnya kedudukan Anies kalau menggandeng Andika. Kontroversinya lebih banyak. Jadi Anies lebih berpikir sebagai seorang pembuat keputusan yang harus menduga kira-kira arah pemerintahan ke depan seperti apa. Nah, karena itu, Anies cepat-cepat pergi ke Demokrat dan kita mesti ingat juga bahwa Demokratlah yang pertama kali memberi semacam perlindungan etik kepada Anies itu. Dengan Pak SBY turun gunung kan itu maksudnya buat melindungi Anies jangan sampai dikriminalkan demi dua calon yang diusulkan oleh presiden secara implisit. Tapi saya kira kalau ke Demokrat itu bukan semata-mata soal wakil ya, tetapi soal yang selalu kita tentang terus, yakni soal ambang batas pencalonan atau PT 20%. Mau nggak mau kan sekarang pasti dalam kalkulasi Anies dia musti pragmatis bahwa realitasnya hari ini dia pasti mendapatkan dukungan dari 20% itu, dan itu pilihannya pada Demokrat dan kemudian bertambah lagi dengan PKS. Itu kan yang tersedia, kira-kira itu sementara ini. Ya itu yang hitungan untuk mengakali hambatan ya Anies berpikir begitu tuh. Ya, bahwa saya nggak mungkin dapat 20% dari Nasdem dan ditugaskan oleh Pak Surya supaya cari, tentu cari wakil yang juga bisa memenuhi kuota 20%. Jadi, itu betul tadi, secara pragmatis begitu. Tapi, juga kita ingat bahwa Demokrat juga menolak 20% tuh yang memang orang kontroversi, itu Pak SBY dulu bikin begituan. Enggak. Dulu Pak SBY kan hanya memutuskan threshold itu karena sudah menghitung bahwa PDIP partai yang berkuasa waktu itu menginginkan 25%. Jadi, kalau kita lihat sejarahnya, memang itu sudah selesai. Sekarang kita lihat Demokrat sudah berupaya juga sudah beberapa kali mengatakan supaya 0%, walaupun Demokrat nggak pergi ke Mahkamah Konstitusi itu karena dia punya kekuatan di DPR. Harusnya Demokrat lakukan hal yang lebih radikal, itu bubarkan saja fraksinya kalau misalnya DPR tidak meminta judicial review sebagai lembaga. Karena saya selalu membayangkan kalau Demokrat misalnya bilang kami akan berpartner dengan Anies, tetapi dengan konsekuensi bahwa harus 0%. Kalau enggak 0%, kami bubarkan fraksi kami. Dan bubarkan saja kan. Karena sebentar lagi Pemilu kan, bikin fraksi baru. Membubarkan Demokrat, fraksinya dibubarkan di DPR, itu akan diikuti oleh Nasdem. Nasdem juga bilang begitu. Jadi, semua fraksi di DPR yang mendukung Anies sebaiknya membubarkan fransaksinya itu. Jadi gempa bumi politik dan itu langsung naik suara partai-partai itu. Kan tinggal nunggu satu tahun lagi kan ada fraksi baru dengan elektabilitas tinggi. Jadi, ini usulan radikal saya. Jadi, balik lagi pada tadi, karena kan mereka mau zig-zag mengatasi barrier entry yang 20% tuh. Dan PKS juga kemarin mengajukan dia tidak 0% tapi dia minta 7% atau 7-9%, tapi juga ditolak juga kan? Ya justru PKS lebih mudah. Kan sudah ditolak, jadi ya bubarin saja fraksinya kan. Sebetulnya, yang kita sebut sebagai pemberontakan etis di situ tuh kami membubarkan karena Pemilu akan bersifat curang. Karena bersifat curang maka kami nggak mau ikut. Tapi nanti juga dia ikut karena akan terjadi ... Ini cuma desain kecil saja supaya ada gimik. Jadi, point saya selalu Anies ada kesulitan, dia mewakili masyarakat sipil yang ingin Anies itu tegakkan etika politik. Saya mendorong juga Anies tegakkan etika politik, tetapi secara deskriptif secara realitas Anies tidak mungkin kalau nggak melewati 20%. Kan itu. Nanti kita kasih pembenaran pragmatis, tapi harus dengan jelas bahwa Anies terpaksa melakukan koalisi demi menyiasati 20%. Baru kemudian diterangkan nanti dalam konferensi pers, kenapa dengan Demokrat, kenapa dengan PKS. PKS dan Demokrat menghendaki 0%, tapi gagal di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dua partai itu berhak untuk melakukan tindakan moral, yaitu mengeluarkan fraksinya. Ini proposal saya yang akan saya paksakan sebetulnya. Oke, tapi jangan dipikir bahwa persoalan wapres ini soal yang yang mudah ya. Satu tentu saja kalkulasi elektabilitas yang dari sisi Anies dan timnya, tapi juga ada sisi kepentingan partai yang itu sangat penting. Katakanlah Demokrat, begitu dia mengusung Anies dan AHY yang menjadi wakilnya, pasti dia juga akan dapat yang kita sebut sebagai cocktail effect, libasan ekor bias. ... ya. Begitu. Sementara, kalau PKS saya hitung-hitung mereka kelihatannya nggak ngotot walaupun mengajukan 5 nama, tapi otomatis mereka begitu mengusung nama Anies pun juga mereka sudah langsung dapat cocktail effectnya tadi. Lebih dari itu, kita mau lihat bahwa tentu Demokrat juga pasang gengsi karena Demokrat lebih tinggi elektabilitasnya dibandingkan Nasdem sebagai partai ya. Tetapi, Anies secara personal diambil duluan oleh Nasdem tuh. Kan kesulitan Demokrat nggak mungkin dia bilang dia duluan tuh karena ada AHY yang pimpinan partai. Tapi itu akan bisa diselesaikan jam 09.00 oleh 2 anak muda ini, yang punya kemampuan untuk negosiasi secara rasional. Kira-kira begitu. Dan kalau itu terjadi, sudah selesai. Pemilu sudah selesai sebetulnya. Kalau Anies bilang saya bersama AHY itu pemilu sudah selasai tuh. Pak SBY pasti akan turun gunung, PKS pasti akan dukung, dan semua orang merasa sudah kita aklamsi saja. Dan seperti kita perkirakan kemarin ini efek bola saljunya sudah pasti akan terjadi. Kemarin kita singgung soal Akbar Tanjung, tapi kemudian Ahmad Ali mengaku dia majelis PAN itu juga sudah mendukung. Saya nggak tahu apa majelis PAN yang dimaksud. Tetapi, yang saya tahu juga ini kan ada satu tim juga, tim penyelamat PPP. Kan di luar PPP yang ada sekarang ada tim penyelamat juga. Saya lupa namanya, Forum Ka\'bah Membangun. Itu juga saya mendengar kabarnya mereka akan segera mendeklarasikan untuk mendukung Anies dan saya kira ini otomatis pasti konstituen akan bersama mereka juga gitu. Iya, tadi saya dapat info itu dari FKM namanya Forum Ka’bah Membangun. Ada orang-orang pinter di situ yang biasanya memang ada kalangan PPP yang teguh pendirian untuk beroposisi. Jadi bagus juga ada FKM yang mau mendeklarasikan Anies. Tapi ini bukan sekedar soal deklarasi, tapi menguji apakah peristiwa di PPP itu masuk akal apa nggak? Kira-kira begitu kan? Lagi-lagi, kalau kita bayangkan misalnya Anies ketemu Demokrat, lalu kemudian ketemu Partai Golkar. Jadi, semacam reuni Golkar saja kan? Kan Nasdem dari Golkar, Demokrasi juga dari Golkar, Golkar sekarang juga tokoh-tokohnya mendukung Anies. Ya sudah, anggap saja reuni Golkar, tapi bukan reuni orde baru ya. Ini bahaya. Reuni Golkar Baru karena ada Pak Akbar Tanjung. Ya, kita tahu di Golkar, seperti dikatakan Pak Akbar Tanjung, di situ banyak elemen KAHMI atau elemen HMI yang di mana Anies berasal, itu pasti saya kira sekarang mereka sendiri juga sudah mulai ancang-ancang yang di Golkar. Iya, jadi jaringan Anies sebetulnya sudah terbentuk. Ada yang sudah otentik, ya ada HMI, KAHMI segala macam. Golkar juga sebetulnya melihat bahwa perahu sudah retak di istana. Jadi sudah KIB itu semacam stempel awal, tapi stempel akhirnya adalah KAB, Koalisi Anies Baswedan. Jadi, Anda tidak akan melihat satu hal yang katakan yang dramatis mengalami deadlock pertemuan di antara AHY dengan Aniesi. Saya kira nggak akan ada deadlock, yang ada nanti konferensi pers bersama yang sifatnya diplomatis. Ya kami akan melihat ini peluang terbuka dan demi bangsa harus ada percakapan. Ya kita sudah hafal gaya bahasa Demokrat, bahasa Anies juga saya hafal. Itu mudah mudah disimpulkan. Etikanya begitu.(Sof/sws)
Demo Desak Ketua KPK Mundur Tetap Berlanjut Walau Disiram Hujan
Jakarta, FNN - Ketua KPK Firli Bahuri didesak mundur oleh Komunitas Peduli Keadilan dikarenakan dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan terkait gelaran Formula E. Walau hujan mengguyur, demo tetap berlanjut dan orator bergantian menaiki mobil komando. Aksi ini dilakukan pada Jum\'at (7/10/2022) di depang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 14.30 WIB. Menurut Koordinator Demo, Bintang mengaku telah melakukan pemberitahuan bahwa akan ada 1000 orang yang akan menghadiri demo. Namun, sampai berita ini ditulis, hanya ada sekitar 100 orang yang berada di lokasi. Peserta demo mengaku masih ada massa yang berada di jalan. Berita Tempo, 1 Oktober 2022 dengan judul \"Manuver Firli Menjegal Anies\" menjadi pemicu demo ini. “Kepada Firli Bahrudin Mundur! Mundur! Mundur! Mundur!” teriak orator. Diketahui, Firli diduga melakukan kriminalisasi terhadap Anies dengan cara mendesak Satgas penyelidik untuk menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Ketua Satgas penyelidik, Raden Arif, telah membeberkan hasil investigasi dan ternyata bukti yang ada belum cukup. “Pak Anies adalah orang yang bijaksana. Tapi kenapa tiba-tiba dipanggil KPK?” kata orator lainnya. Anan, peserta aksi bependapat kehadirannya dan rekan-rekannya adalah untuk berdialog dengan Firli. “Kan kita di sini beraspirasi. Keluar dong, temuin kita,” pinta Anan. Dalam aksi ini, terdapat 7 manifesto yang disampaikan oleh Komunitas Peduli Keadilan. Dari desakan KPK untuk profesional dan tidak melanggar kode etik, desakan meminta Firli mundur, hingga pemberhentian kriminalisasi terhadap Anies. (Fer)
Kejahatan Negara Kepada Negara Makin Menggila
Arah politik negara pun tunduk dan lumpuh total pada kapitalis Oligarki yang sudah menguasai hampir semua kekuatan negara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TEORI Robert Michels: The iron law of Oligargi (hukum besi Oligarki). Melenggang pada rezim Mobokrasi: “pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan”. Lahirlah mimpi, unconstitutional and plain stupid (inkonstitusional dan bodoh). Dampaknya kerusakan, kekejaman dan kekerasan di mana-mana. Ketika negara sudah berubah menjadi Neo Liberalism saat bersamaan negara sudah dalam kendali para kapitalis Oligarki, semua perangkat negara menjadi jongos pelaksana kebijakan mereka. Hilang lenyap norma keadaban, landasan konstitusi arah negara sudah menjadi sampah. Yang tersisa tinggal kekerasan dan pemaksaan kehendak. Dugaan sangat kuat keonaran, kerusuhan, kekejaman, dan kekerasan datang dari Istana. Menjelang Pilpres 2024 siapapun tanpa kecuali yang tidak seirama dan sejalan dengan para bandit, bandar politik pasti akan digilas, dipersekusi dan di kriminalisasi. Arah politik negara tunduk dan lumpuh total oleh para kapitalis Oligarki yang sudah menguasai semua kekuatan negara. Hukum telah berubah wajah menjadi kekuasaan. KPK terduga sudah gelap mata menjalankan kekuasaan politik hukum sesuai perintah istana. Habisi semua lawan politik yang tidak sejalan rezim boneka saat ini. Aaron Connely: Jokowi has been building a uniquely close relationship with the police ... The police now act as both a security and political force, actively building legal Cases againt govenent opponent (and) silencing critics. (“Jokowi telah membangun hubungan dekat yang unik dengan polisi ... Polisi Sekarang bertindak sebagai kekuatan keamanan dan politik aktif membangun kasus hukum melawan lawan pemerintah (dan) membungkam kritik”). Banyak contoh kasus yang dengan mudahnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi atau kekuatan negara menjadi “pengawal” rezim Jokowi yang anti kritik. Pembunuhan Brigadir Joshua oleh mantan atasannya Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo bisa disebut sebagai “kejahatan negara kepada negara”. Karena keduanya itu adalah alat negara juga. Peristiwa tewasnya ratusan penonton (suporter) Aremania sebagai akibat dari tembakan gas air mata alat negara (Polri) di Stadion Kanjuruhan bisa disebut juga sebagai “kejahatan negara kepada negara”, karena rakyat itu termasuk bagian dari syarat adanya Negara. Arah politik negara pun tunduk dan lumpuh total pada kapitalis Oligarki yang sudah menguasai hampir semua kekuatan negara. Makin keras dan kejam Kejahatan Negara kepada Negara. Jadi, saat rezim ini kebentur akal waras, semua kesurupan. (*)
Peristiwa Kanjuruhan Bukan Tragedi tapi Kriminal, Harus Ada yang Bertanggung Jawab!
SOMASI dari Aremania yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera meminta maaf tak digubris Istana. Bahkan, menyusul tembakan polisi dengan gas air mata pada penonton di Stadion Kanjuruhan itu sedang disorot dunia. “Kasus ini membuat Aremania atau rakyat Indonesia marah, bahkan sampai ke seluruh dunia. Di Eropa bahkan orang pakai pita hitam. Itu menunjukkan bahwa ini kasusnya itu bukan sekadar pintu, Pak Jokowi. Jadi, minta maaf dululah, baru kita ngomong tentang bagaimana memperbaiki,” tegas Rocky Gerung, dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (6/10/2022). Menurut pengamat politik itu, ini persoalan serius, tetapi ditanggapi seolah peristiwa biasa itu. Lalu dipakai istilah tragedi. Tragedi artinya sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan karena dia bukan faktor manusia. “Manusia itu dicemplungkan nasibnya oleh kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia, di luar kapasitas dia, artinya alam yang membuat tragedi. Kalau ini bukan alam yang membuat,” tegas Rocky Gerung dalam dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. “Itu pentingnya Pak Jokowi di dalam keadaan krisis semacam ini datang ke publik, kasih public address. Pak Jokowi datang kasih pidato pendek yang menenangkan. Jadi, jangan defensif atau apologetik,” lanjutnya. Berikut ini petikan dialog lengkapnya. Halo halo... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kita mesti mengawali hari ini dengan keberkahan Bung Rocky, karena terlalu banyak masalah di negeri kita ini dan kalau nggak kita kuat-kuat nggak banyak-banyak berdoa, ini berat situasinya Bung Rocky. Doa itu kita panjatkan setelah kita berniat untuk menyelesaikan masalahnya. Kan Tuhan bilang, kalau Anda tidak mampu menyelesaikan masalah jangan berdoa tuh. Jadi selesaikan masalahmu, maka doamu akan kami kabulkan. Ya, kira-kira itu. Ya, sepekat. Kita ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu baru berdoa. Jangan nggak ngapa-ngapain lalu berdoa. Itu salah fatalis namanya. Iya, itu fatalis namanya. Dalam pepatah bahasa Latin namanya Ora Et Labora, bekerja dan berdoa. Jadi bekerja dulu gitu. Iya, agama juga mengajarkan begitu ya. Jadi, Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah bangsa kalau bangsa itu tidak mengubah sendiri. Nah, ini yang terjadi justru Pak Jokowi yang mau mengubah pintu di Kanjuruhan, karena kemarin Pak Jokowi rupanya melakukan inspeksi dan akhirnya beliau melihat satu pintu di situ yang disebut sebagai kuburan massal. Ada satu pintu yang terkunci. Ini yang orang heran kenapa pintu bisa terkunci. Biasanya kan kalau pertandingan selesai pintu-pintu itu langsung dibuka. Bagus kalau pintunya terkunci, asal yang disemprotkan itu adalah parfum. Orang nggak akan berebut keluar tuh. Tetapi, kalau yang disemprot adalah gas air mata kan, jadi kelihatannya Pak Jokowi dia ada pepatah bilang begini, “You cannot see the wood for the trees” ‘Anda tidak bisa melihat hutan kalau terpaku pada pohon-pohon’. Demikian juga Pak Jokowi, dia nggak bisa lihat problem besarnya karena terpaku pada hal-hal remeh-temeh itu. Kunci digembok segala macam. Kan semuanya bermula karena kepanikan. Datangnya kepanikan kenapa? Karena ada gas air mata. Kalau parfum yang disemprotkan, orang gembira-gembira saja tuh. Jadi, hal semacam ini menunjukkan juga pemahaman beliau tentang akar persoalan itu kurang sekali. Orang tentu akan kecewa ini bagaimana kok urusannya urusan pintu, itu kan urusan gampang saja. Kan ini semua tempat juga bisa bikin perbandingan. Tapi, kasus ini membuat Aremania atau rakyat Indonesia marah, bahkan sampai ke seluruh dunia. Bahkan di Eropa itu orang pakai pita hitam, itu menunjukkan bahwa ini kasusnya bukan sekedar pintu, Pak Jokowi. Jadi, minta maaf dululah baru kita ngomong tentang bagaimana memperbaiki. Karena rasa empati pada korban itu kurang diperlihatkan. Langsung ya nanti kita usut segala macam. Bukan sekadar Pak Jokowi, tapi juga Ketua PSSI segala macam. Jadi, nggak ada semacam pendalaman batin tentang peristiwa itu. Itu kan masalahnya. Karena itu, kemudian Arema atau masyarakat umum bahkan Persebaya, bahkan segala macam, kan kita lihat sekarang adalah seluruh suporter yang dulu berkelahi atau musuh-musuhan sekarang berkompak untuk mengatakan itu karena aparat. Jadi suporter di mana-mana juga sekarang merasa bahwa kami juga bisa kena hal yang sama tuh. Jadi, bagian ini yang musti didalami oleh Presiden Jokowi. Kita ingin Presiden Jokowi itu punya perspektiflah. Kini, seluruh masyarakat menunggu itu. Apa perspektif presiden. Ternyata, perspektifnya sesempit pintu yang dimasalahkan. Ya, dan kemudian beliau meminta diaudit seluruh stadion. Padahal, persoalannya bukan di stadionnya. Jelas ada Komnas HAM sudah memberikan semacam gambaran awal, dari pertemuan awal mereka persoalannya bukan di suporter yang turun ke lapangan yang membuat kerusuhan. Kemudian, secara khusus New York Times yang menyoroti. Kalau New York Times serius menyorotinya, karena ternyata memang polisi kita tidak terlatih dan kemudian juga tidak pernah diminta tanggung jawab. Jadi selalu berulang. Setiap kali ada kesalahan, ya tidak ada tanggung jawab. Itu sebenarnya inti persoalannya. Betul. Jadi, tanggung jawab itu yang kita tagih pada aparatur tentu saja. Aparat tertinggi dikendalikan oleh Presiden. Tetapi, mungkin terlalu tinggi kalau ke Presiden. Kapolda ada tuh. Ini bukan sekadar siapa yang di lapangan atau panitia yang ada di lapangan. Kan aparat yang tidak terlatih, aparat yang tidak mengerti cara penanganan kerusuhan di dalam ruangan tertutup, itu yang mustinya diaudit atau minimal ditata ulang. Pak Presiden ngomong tentang aparat, bukan tentang infrastruktur yang sempit di situ. Kan begitu cara kita melihat soal. Dari awal kita sudah bisa lihat gerakan gas itu ke mana. Harusnya, misalnya kalau mau sekadar asal-asalan, mestinya gas itu ditembakkan ke pintu yang terkunci. Lah itu pintunya jebol baru gitu kan. Tapi, tetap orang menghitung itu lapangan sepak bola ya pasti potensial ada kerusuhan. Karena itu, latih cara mengatasi kerusuhan, bukan dengan membabi-buta menembakkan kiri-kanan tuh. Jadi, bagian-bagian teknis itu kan mudah dibaca, tetapi Presiden juga harus mengerti bahwa penyelesaiannya bukan penyelesaian teknis. Ini satu sistem pengamanan yang buruk di mana-mana tuh. Pengamanan mahasiswa juga buruk segala macam, demonstrasi. Ini sistem pengamanan pelatihan aparat kita. Itu yang mesti diperbaiki Pak Presiden. Bukan mata Anda itu tertuju pada pintu yang sempit. Itu juga jadi sempit perspektif Anda. Karena kalau kemudian dipersoalkan Stadion Kanjuruan ini bisa jadi persoalan dengan Bu Megawati, karena ini stadion yang meresmikan Ibu Megawati loh. Jangan-jangan Pak Jokowi juga nggak tahu tuh. Oh, ya akhirnya orang kait-kaitkan hal semacam itu. Tapi Ibu Megawati nggak pernah berpikir bahwa aparat penjaga ketertiban pertandingan itu tak terlatih. Tentu Ibu Megawati merasa sudah terlatih sehingga ya bagian-bagian tersebut sebetulnya akhirnya orang kaitkan lagi kan. Ya Ibu Mega nanti akan berkomentar, ya kan saya buat itu dengan asumsi Bapak Jokowi akan melatih kepolisian. Jadi, jangan salahkan saya. Kira-kira begitu. Sebenarnya, seluruh dunia juga, yang dari jauh pun, sudah bisa langsung mengambil kesimpulan ketika kita tahu bahwa korban itu akibat ada orang berlarian karena semprotan gas air mata. Kenapa mereka bisa menyimpulkan itu? Karena FIFA sudah jelas melarang ada penggunaan gas air mata, sementara Kapolda misalnya menyatakan bahwa itu sesuai dengan SOP. Dari situ saja makanya seorang kolumnis di New York Times atau juga Bayern Munchen atau bahkan pemain seluruh dunia bisa langsung menyimpulkan ada persoalan yang serius pada petugas keamanan, bukan pada suporter atau pada stadionnya. Nah, informasi-informasi begini yang aparatnya Pak Jokowi atau staf khusus segala macam nggak brief. Pak Jokowi perlu diberi briefing tuh, internasional begini. Terjemahkan New York Time, terjemahkan koran-koran yang di Eropa supaya Pak Jokowi ngerti: Oh, iya ya, semua sepakat bahwa ini melanggar aturan FIFA, bahwa seluruh dunia langsung bisa melihat apa penyebab dari kejadian brutal itu. Jadi, dunia nggak melihat pintunya. Jadi, Pak Jokowi mesti diajarin supaya bisa berpikir lebih lebar, supaya dia dapat perspektif dengan perbandingan-perbandingan tuh. Ini bukan cuma salah Pak Jokowi, itu memang kapasitas beliau begitu. Tapi staf di sekitar beliau tidak kasih informasi yang benar sehingga Pak Jokowi akhirnya merasa ya ini cuma soal karena pintu kecil itu. Jadi hal-hal begini yang dari dulu kita ajarkan pada istana, supaya berpikirnya itu lebar dan dalam. Itu masalahnya. Kita jadi penasihat informal juga nih. Apa boleh buat Bung Rocky, karena kan kemarin juga kita baca bagaimana staf khusus Presiden Jokowi yang tetap bersikukuh atas somasi Aremania terhadap Presiden Jokowi dan juga para otoritas yang lain. Tetapi, menurut mereka apa urusannya Pak Jokowi harus minta maaf. Ini yang saya kira mesti kita jelasin. Ini staf khusus dungu juga nih. Kan itu somasi untuk meminta perhatian Pak Jokowi terhadap keadaan psikososial dari masyarakat yang getir, yang marah segala macam. Kan somasi itu artinya teguran etis. Memang dia disebut somasi karena cuma itu jalannya. Tapi kan dalam hukum yang beradab, kalau disomasikan orang mesti oh iya, gua salah, jangan-jangan ya. Itu namanya somasi. Somasi itu bukan tuntutan hukum. Itu adalah awal dari menyadarkan orang yang bersalah. Itu somasi. Jadi, staf khusus presiden ini, siapa mereka mereka, nggak paham tentang dasar pertama dari somasi adalah etika imperatif. Itu dia nggak ngerti belajar dari mana dungu-dungu ini. Ini betul-betul membuat membuat publik menjadi sangat kecewa dan ternyata sikap-sikap semacam itu ya sikap lari dari tanggung jawab itu diikuti juga oleh di bawahnya, misalnya PSSI. Ketua umum PSSI mengatakan bahwa tanggung jawabnya bukan pada PSSI. Tanggung jawabnya itu pada panpel. Haduh... Saya jadi speechless deh mau ngomong. Kalau begitu tanggung jawabnya ada pada si pemegang kunci pintu itu. Jadi, begitu kan. Atau kunci pintunya yang tanggung jawab. Kan ini gila reasoning dari istana kan. Itu kayak orang nggak terdidik dalam berpikir, asal jeplak saja. Kami nggak akan minta maaf karena nggak perlu lagi karena presiden sudah pastikan diusut. Memang itu presiden ngomong diusut apa nggak ngomong diusut, itu pasti harus diusut. Jadi, yang lebih penting adalah dimensi etik dari peristiwa itu yang membuat orang jengkel, marah, sedih, geram, segala macam. Kan itu disomasi. Jadi, hati nurani publik minta presiden minta maaflah. Nanti Istana bilang kenapa kita minta maaf, itu kan yang salah adalah juru kunci, yang pegang kunci kan. Itu saya bayangkan cara berpikir istana ini yang betul-betul ya sering saya sebut dungu itu. Bukan orangnya yang dungu, tapi cara berpikirnya dungu. Keadaan dunia marah, lalu dianggap bahwa ya nggak perlu minta maaf. Loh, seluruh dunia itu marah, FIFA marah karena kalian itu nggak ngerti manajemen kerusuhan itu. Jadi, itu intinya tuh. Ini bahayanya kalau presiden dikelilingi oleh orang-orang yang hanya punya keahlian teknis, teknis hukum apalagi. Itu nggak ngerti bahwa di belakang teknikaliti dari hukum itu ada desain etis di situ, ada moral clarity. Somasi itu untuk minta moral clarity. Begitu cara berpikirnya tuan-tuan dan puan-puan yang ada di istana. Saya kira wajar kalau Anda pagi ini kelihatan rada emosional. Karena ini serius betul, tapi ditanggapi seolah peristiwa biasa itu, yang nggak perlu minta maaf segala macam. Lalu dipakai istilah tragedi. Di mana ada tragedi. Di dalam peradaban, kalau kita baca asal-usul kata tragedi, tragedi artinya sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan karena dia bukan faktor manusia. Manusia itu dicemplungkan nasibnya oleh kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia, di luar kapasitas dia, artinya alam yang membuat tragedi. Kalau ini bukan alam yang membuat. Ini yang membuat adalah petugas keamanan, dan itu yang nggak dipahami oleh istana. Oh, ini tragedi kemanusiaan. Nggak ada. Tragedi kemanusiaan itu tidak bisa diprediksi. Nah, peristiwa di Malang itu bisa diprediksi. Sesuatu yang bisa diprediksi pasti bisa dikontrol. Nah, gagal kontrol itu artinya gagal prediksi tuh. Itu bukan karena kehendak alam. Kalau tragedi karena kehendak alam. Di luar kapasitas manusia. Kalau ini ada di dalam manajemen yang dikelola oleh sistem yang gagal untuk memberi rasa aman. Itu yang mesti dipahami dungu-dungu yang berkeliling di sekitar Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi nggak ngerti sebetulnya beda antara tragedi dan kriminal. Oke. Kita teruskan evaluasinya ya, karena kalau kita tadi lihat New York Times, jelas. Dia jelas menuding langsung petugas keamanan, dalam hal ini kepolisian, ada memang tentara tapi di situ diperbantukan gitu ya. Dan, ini sebenarnya kalau kita lihat memang terjadi soal serius kelihatannya di internal kepolisian. Kemarin, ini kita geger ada dua Bintara polisi Polda di Polda Papua Barat yang rupanya diminta mengantarkan kue ulang tahun untuk TNI yang kemarin itu merayakan ulang tahun ke-77, tapi malah melakukan pelecehan. Kue ulang tahunnya malah dijilat, dia menyatakan supaya tidak panjang umur, dan sebagainya. Dan ini membuat pimpinan Polri kalang kabut dan harus minta maaf pada pimpinan TNI. Dalam keadaan semacam ini, kita selalu minta pertanggungjawaban. Saya ini rumuskan kembali bahwa tragedi tidak perlu ada pertanggungjawaban karena itu desain semesta. Tetapi, ini butuh pertanggungjawaban. Nah, karena itu, kemudian orang merasa bahwa kalau nggak ada pertanggungjawaban, jadi semua orang bisa suka-sukanya gitu melecehkan atau menghina segala macam. Jadi, satu paket bahwa institusi Polri itu memang disorot publik dan nggak ada pembenahan. Sudah dari kasus Pak Sambo itu nggak ada pembedahan, lalu terjadi ekses-akses semacam itu. Bayangkan misalnya kalau kemarahan itu tumpah bersama dengan kemarahan buruh, kembaran suporter, dan kemarahan TNI. Kan berantakan. Nah, itu pentingnya Pak Jokowi di dalam keadaan yang krisis semacam ini datang ke publik, kasih public address. Itu biasa dalam hal yang betul-betul dramatis. Ada bencana, ada segala macam. Itu Pak Jokowi datang kasih pidato pendek yang menenangkan. Itu intinya. Jadi, jangan defensif atau apologetik. Jadi, lakukan sesuatu secara dorongan keras dari batin bahwa bangsa ini sedang retak. Suatu peristiwa yang barusan terjadi di Malang itu ternyata tidak dipahami oleh anggota polisi yang ada di Papua, misalnya. Jadi, emang ini yang anggota di Papua mungkin ya sangat junior, dia belum bisa paham bahwa kita ada dalam kecemasan, bahwa institusi polisi itu ada dalam sorotan tajam, bahkan dari internasional menganggap bahwa polisi itu memang nggak terlatih gitu. Dan orang akan anggap bahwa polisi Indonesia juga berbahaya kalau begitu, menangani potensi rakyat segala macam kalau terjadi G20, misalnya. Cara memandang kita itu lihat hutannya, bukan sekadar lihat pohon-pohonnya. (Ida/sws)
Jihad Era Sekarang
Di antara jihad yang harus diprioritaskan saat ini ialah menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi konstitusi, melawan korupsi, manipulasi, politik uang, penistaan agama, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalisasi ulama, dan teror buzzer, serta penyebaran hoaks. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ISTILAH jihad sangat populer di dunia, baik di Timur maupun Barat. Salah satu konsep pokok ajaran Islam tersebut paling sering disalahpahami, baik oleh kalangan Muslim maupun non-Muslim. Dua pandangan ekstrem di kalangan Muslim, yakni jihad dipahami sebagai perang fisik melawan orang kafir dan perang melawan hawa nafsu. Stereotipe pandangan Barat bahwa jihad adalah perang suci untuk menyebarkan agama Islam. Secara bahasa jihad berarti mencurahkan daya upaya. Menurut istilah jihad adalah perjuangan untuk melakukan transformasi guna mewujudkan ideal-ideal Islam. Jihad ialah bekerja sepenuh hati untuk menegakkan agama Allah dan meninggikan kalimat-Nya. Kosakata jihad terulang 41 kali dalam Al-Quran. Sebagian turun pada periode Mekah dan sebagian besar lainnya turun pada periode Madinah. Dalam sejarah Islam peperangan antara umat Islam dan kaum Kafir terjadi pada tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad saw bersama para sahabat ke Madinah. Di antara ayat-ayat jihad periode Mekah adalah sebagai berikut. “Andaikata Kami menghendaki benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul). Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah menghadapi mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar”. (QS 25:51-52). Betapa pun beratnya beban dakwah itu, Nabi Muhammad SAW tidak boleh tunduk kepada kemauan orang kafir. Maka, janganlah engkau taati kemauan orang-orang kafir, karena mereka berada pada jalur kehidupan yang salah. Berjuanglah menghadapi mereka dengan Al-Quran, dengan membaca, menghayati, mengamalkan, dan menjelaskan isinya kepada mereka dengan semangat perjuangan yang besar. Engkau berhadapan dengan manusia yang sangat angkuh. Hadapilah orang-orang kafir dengan ketegasan dan kesungguhan hati. Bantahlah ucapan-ucapan mereka dengan dalil-dalil dan argumentasi yang kuat. Jangan sekali-kali berhenti dari berjuang di jalan Allah walaupun hal itu menjadikan kamu lelah. Ini akan menambah derajatmu di hadirat Tuhanmu dan akan memberikan manfaat sangat besar di seluruh alam. Diantara pesan jihad dalam Al-Quran periode Medinah adalah sebagai berikut. “Orang-orang mukmin ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ragu-ragu, berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang tulus hati”. (QS 49:15). Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah, meyakini semua perbuatan dan sifat-sifat-Nya, serta membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Kemudian, sepanjang waktu mereka tidak ragu-ragu sedikit pun dan tidak goyah pendiriannya. Mereka berjihad dengan menyerahkan harta dan mengorbankan jiwa raga di jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar dalam ucapan dan perbuatan mereka. Mereka benar-benar beriman, dan benar imannya. Jihad adalah ujian keimanan. Pada periode Madinah, sebagian ayat-ayat jihad adalah dalam konteks perang, sebagaimana tertera dalam surat Al-Anfal dan At-Taubah berikut. “Mereka yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah; dan mereka yang memberi perlindungan dan bantuan, mereka itulah yang saling melindungi satu sama lain. Sedangkan mereka yang beriman, tetapi tidak berhijrah, kamu tidak berkewajiban melindungi mereka sebelum mereka juga berhijrah. Tetapi, jika mereka meminta bantuan dalam soal agama, maka wajib kamu menolong mereka, kecuali kepada suatu golongan, yang antara kamu dengan mereka terikat oleh suatu perjanjian. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS 8:72). “Berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, dan yang memberi perlindungan dan bantuan, mereka itulah orang yang beriman sebenarnya. Mereka diberi ampunan dan rezeki yang mulia”. (QS 8:74). “Mereka yang beriman kemudian dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, maka mereka termasuk golongan kamu. Tetapi, mereka yang mempunyai pertalian kerabat, lebih berhak satu sama lain menurut Kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segalanya”. (QS 8:75). Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik”. (At-Taubah/9:24). Jihad bertujuan agar manusia mengabdi kepada Allah swt semata dengan menghilangkan segala bentuk kekerasan, dan menundukkan dunia kepada kebenaran, serta menciptakan keadilan. Jihad meliputi perang, membelanjakan harta, dan segala upaya untuk mendukung agama Allah. Kaum muslim diizinkan berperang ketika diserang musuh dan untuk mempertahankan kebebasan dakwah di jalan Allah, mencegah fitnah, menegakkan keadilan, dan membela kaum tertindas, serta menjamin keamanan dari segala bentuk permusuhan. Jihad di waktu damai dilakukan dalam bentuk membangun kehidupan yang baik dengan kekuatan tenaga, otak, dan keikhlasan berkorban dalam mengisi jiwa dan mendidik umat. Jihad dilaksanakan berdasar tuntunan Al-Quran dan sunah Rasulullah, serta teladan langkah-langkah perjuangan Nabi saw sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Sasaran jihad adalah orang-orang kafir, munafik, dan siapa pun yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan sunah Nabi SAW. Sarana jihad adalah harta benda dan jiwa-raga. Imbalan jihad adalah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sedangkan sanksi meninggalkannya ialah neraka jahanam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, “Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa raga dan harta mereka supaya mereka beroleh surga. Mereka berperang di jalan Allah; mereka membunuh atau dibunuh. Itulah janji sebenarnya dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji daripada Allah? Bergembiralah dengan janjimu yang telah kamu berikan, dan itulah kemenangan yang besar”. (QS At-Taubah/9:111) Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah jihad. Ilmuwan berjihad dengan ilmunya, pemimpin berjihad dengan kekuasaannya, pengusaha berjihad dengan hartanya, dan seterusnya. Dalam konteks kekinian dan keindonesiaan jihad dilakukan dalam kerangka dakwah amar makruf nahi munkar. Bertindak mengajak berbuat kebajikan dan mencegah segala kemungkaran. Rasulullah saw bersabda, “Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi… Siapa yang menyaksikan kemungkaran hendaklah mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman”. (HR Muslim). Allah SWT mencela orang-orang yang tidak satu antara kata dan perbuatan. “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Dalam pandangan Allah sangat keji bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan”. (QS 61:2-3) Mengajak kepada kebajikan harus dilakukan secara baik dan bijak. Demikian pula, mencegah kemungkaran niscaya dilakukan dengan baik dan elegan. Mencegah kemungkaran secara mungkar hanya akan beranak kemungkaran belaka. Di antara jihad yang harus diprioritaskan saat ini ialah menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi konstitusi, melawan korupsi, manipulasi, politik uang, penistaan agama, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalisasi ulama, dan teror buzzer, serta penyebaran hoaks. Allah SWT juga memperingatkan manusia agar tidak tertipu oleh karya maupun angan-angannya. “Janganlah kamu menyangka orang yang bergembira dengan apa yang mereka kerjakan, dan ingin mendapat pujian dari yang tidak mereka kerjakan, dan janganlah kamu mengira mereka akan lolos dari azab. Bahkan azab yang mengerikan itulah buat mereka”. (QS 3:188) Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. (WS Rendra) Semoga ujung pena masih lebih tajam daripada ujung pedang. (Ebiet G Ade) Selamatkan Negerimu dengan HP-mu! (*)
Yatim Politik?
Bagi para bandar politik, kepresidenan Anies tidak banyak membawa masalah asalkan sebagai Presiden Anies mau mengakomodasi banyak kepentingan para bandar politik itu. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts TULISAN Prof. Ahmad Humam Hamid dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, baru-baru ini tentang peran Surya Paloh sebagai “Wali Politik” Anies Baswedan menarik dicermati. Deklarasi pencapresan Anies oleh Nasdem pada Senin, 3 Oktober 2022, yang lalu seolah mengakhiri status yatim politik Anies selama ini. Melalui tradisi Aceh tueng bila, sebagai orang Aceh, Paloh menyatakan bahwa dia siap pasang badan menghadapi siapapun yang berniat mengganggu Anies. Sebagai bakal calon presiden, Anies memiliki cukup rekam jejak yang boleh mengantarkannya sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan. Namun segera harus dicatat bahwa sejak MPR digusur dari posisinya sebagai lembaga tertinggi negara melalui penggantian UUD 1945 menjadi UUD 2002, tidak cuma Anies yang menjadi yatim politik, seluruh rakyat Indonesia pun menjadi yatim politik. Tidak ada lagi yang bisa melindungi rakyat dari perundungan politik, justru oleh partai politik sendiri yang melalui UUD 2002 itu praktis telah merampas hak-hak politik rakyat melalui Pemilu. Pemilu telah menjadi alat legitimasi kekuasaan parpol untuk terus melakukan perundungan atas pemilihnya sendiri melalui berbagai maladministrasi publik. Berbagai UU dibuat bukan untuk kepentingan rakyat pemilih, tetapi untuk kepentingan para elit parpol dan para taipan yang menyediakan logistik bagi partai-partai politik itu. Dengan UUD 2002 dan berbagai UU politik turunannya justru telah membuka peluang monopoli radikal politik oleh parpol. Demokrasi Indonesia menjadi demokrasi lontong sayur yang menghilang begitu hajatan Pemilu selesai. Dengan data pemilih yang acakadut, keamanan data pemilu yang meragukan, rakyat pemilih harus menghadapi para bandit politik yang disokong oleh para bandar politik untuk menerima apapun hasil Pemilu yang diselenggarakan oleh para badut politik. Begitulah Pemilu menempatkan rakyat pemilih menjadi jongos politik, lalu segera menjadi yatim politik yang memilukan. Oleh karena itu penting untuk diwaspadai, bahwa siapapun presidennya, keyatiman politik rakyat pemilih serta kepiluan hidup yang menimpanya kemudian adalah konsekuensi secara langsung dari arsitektur legal perpolitikan nasional saat ini. Kita tahu bahwa negara yang kuat hanya mungkin dibangun olen masyarakat sipil yang mandiri, cerdas, dan merdeka. Masyarat sipil seperti itu tak mungkin diawaki oleh warga negara yang yatim politik, apalagi harus menghadapi polisi yang intimidatif, dan brutal sebagai alat kekuasaan serta instrumen kriminalisasi lawan-lawan politik penguasa. Setelah skandal Ferdy Sambo, lalu skandal Kanjuruhan menjadi bukti paling mutakhir kebrutalan polisi. Supremasi sipil harus dimulai dengan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai UUD 1945. Sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, MPR akan menjadi wali politik bagi bangsa yang majemuk dan hidup dalam bentang alam kepulauan bercirikan Nusantara seluas Eropa ini. Presiden hanya mandataris MPR yang diberi amanah untuk menjalankan GBHN, bukan petugas partai untuk memenuhi kepentingan para bandar politik. Melalui permusyawaratan oleh para wakil rakyat itulah dipastikan bahwa Republik ini mampu menjalankan misinya bagi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apapun hasil Pilpres 2024 nanti sudah pasti harus sesuai dengan skenario yang telah disiapkan dan direstui oleh para bandar politik. Anies bisa terpilih bisa tidak. Bagi para bandar politik, kepresidenan Anies tidak banyak membawa masalah asalkan sebagai Presiden Anies mau mengakomodasi banyak kepentingan para bandar politik itu. Apakah sebagai presiden kelak, Anies memiliki keberanian yang cukup untuk mengakhiri keyatiman politik rakyat pemilihnya ? Gunung Anyar, 6 Oktober 2022. (*)
“Lebih Dari 100 Orang Dibunuh Polisi”
Siapa yang perintahkan dan mengizinkan Brimob Polda Jatim itu membawa gas air mata yang jelas-jelas dilarang oleh FIFA. Masa’ sekelas AKBP, apalagi Irjen tidak tahu (atau pura-pura tidak tahu) ada larangan FIFA itu? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) ANGKA Resmi korban tewas akibat tembakan gas air mata polisi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sebanyak 131 orang supporter Arema FC. Sementara, data “tidak resmi” berdasarkan fakta di lapangan hingga malam tadi mencapai 219 korban tewas. Banyaknya korban tewas, termasuk diantaranya anak-anak itu, telah menarik perhatian dunia. Tidak hanya FIFA. Bahkan, Fans klub raksasa asal Jerman Bayern Munich mengecam polisi yang menggunakan gas air mata sehingga menewaskan lebih 100 orang meninggal dunia termasuk belasan anak-anak dalam Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022) itu. “Lebih dari 100 Orang Dibunuh Polisi” – demikian umpatan dalam spanduk kecaman fans Bayern Munich yang berduka atas korban tembakan gas air mata polisi di Stadion Kanjuruhan. “Tragedi” Kanjuruhan itu menjadi insiden kelam kedua di dunia sepak bola setelah tragedi Peru. Sekedar catatan, Top 5 korban sepak bola di dunia: 1. Stadion Nasional Lima: Peru vs Argentina, 318 (m), 500 (s), 26/05/1964; 2. Stadion Kanjuruhan - Malang: Arema vs Persebaya, 219 (m), 150 (s), 02/10/2022; 3. Accra Sport Studium: Hearts of Oak vs Asante Kotoko; 126 (m), 7K (s), 09/05/2001; 4. Hillsborough Studium - Sheffield; Liverpool vs Nothingham Forest; 96 (m); 5. Ellispark, Johannesburg: Soweto vs Orlando Pirates, 11/04/2001. Aksi solidaritas suporter atas tragedi Kanjuruhan terus bermunculan. Terbaru fans Bayern Munich yang melakukannya saat menyaksikan laga Viktoria Plzen dalam lanjutan Liga Champions, di Allianz Arena, Rabu (5/10) dini hari WIB. Fans Bayern Munich membentangkan spanduk besar. Isinya menyalahkan tindakan polisi yang menembakkan gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu (1/10/2022) malam WIB. Berawal dari beberapa suporter Arema FC, Aremania, yang turun ke lapangan. Pertandingan berakhir dengan penaklukan Persebaya atas Arema 3-2. Mereka langsung turun ke lapangan, tidak jelas apa maksudnya. Menariknya, dari video yang beredar bisa dilihat, tak lama berselang, tiba-tiba polisi berseragam Brimob dari Polda Jatim menembakkan gas air mata ke arah Tribun penonton, bukannya “mengamankan” suporter yang turun ke lapangan tadi. Itulah yang membuat pononton di Tribun 1-14 menjadi panik, berusaha untuk menyelamatkan diri lari ke beberapa titik pintu keluar yang ternyata terkunci. Sehingga, terjadi penumpukan di titik-tidik tersebut. Penonton yang panik tersebut berdesakan dan saling injak sehingga kesulitan bernapas saat berusaha keluar dari pintu stadion. Akibatnya, sebanyak 131 orang dinyatakan meninggal dunia. Ratusan lainnya kini sedang dirawat di sejumlah rumah sakit di Malang Raya. Sebenarnya, masuknya suporter ke tengah lapangan setelah peluit panjang ditiupkan adalah hal yang lazim di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Hal itu pula yang saat itu dilakukan “perwakilan” suporter Arema FC pasca pertandingan vs Persebaya, Sabtu, 1 Oktober 2022. Tapi, hal yang lazim di dunia sepakbola itu berbuah “tragedi” mengenaskan. Ratusan pendukung Arema yang menyaksikan pertandingan big match tanpa kehadiran suporter Persebaya itu harus meregang nyawa. Kepanikan akibat lontaran gas air mata yang membabi-buta oleh polisi ke tribun penonton ditengarai sebagai penyebabnya. Aparat keamanan telah melanggar SOP yang ditetapkan FIFA, induk organisasi sepak bola tingkat Dunia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung mencopot Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat dari jabatannya. Pencopotan Kapolres Malang ini terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Selain mencopot Kapolres Malang, Kapolri juga mencopot sembilan pejabat di kepolisian lainnya terkait dalam tragedi yang menewaskan ratusan orang itu. Berdasarkan rilis resmi, korban tewas mencapai 131 orang. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, keputusan menonaktifkan Kapolres tersebut setelah dilakukan analisa dan evaluasi dari tim investigasi yang dibentuk Kapolri. “Malam ini, Kapolri sudah mengambil satu keputusan, memutuskan untuk menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat,” kata Dedi yang dikutip dari Antara, Senin (3/10/2022). Dedi menjelaskan keputusan untuk menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST 20 98 X KEP 2022. Ferli dimutasi sebagai Perwira Menengah Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri. Ferli Hidayat digantikan AKBP Putu Kholis Arya yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya. “Ferli Hidayat dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan AKBP Putu Kholis Arya,” kata Irjen Dedi Prasetyo. Dedi menyebut sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta juga menonaktifkan jabatan Komandan Batalyon (Danyon), Komandan Kompi (Danki), dan Komandan Peleton (Danton) Brigade Mobile (Brimob). “Sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jatim juga melakukan langkah yang sama. Melakukan penonaktifan, jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak sembilan orang,” katanya. Nama-nama yang dinonaktifkan tersebut adalah AKBP Agus, AKP Hasdarman, Aiptu Solihin, Aiptu M Samsul, Aiptu Ari Dwiyanto, AKP Untung, AKP Danang, AKP Nanang, dan Aiptu Budi. Hingga kini, semua masih dalam proses pemeriksaan tim. “Semuanya masih dalam proses pemeriksaan tim malam ini,” katanya. Menurut pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (4/10/2022), khusus tentang soal Malang ini, orang mau mem-by pass itu dengan menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan. Itu juga keliru. Karena dalam tragedi itu tidak ada unsur manusia. Tragedi itu sesuatu yang terjadi karena nasib manusia dikendalikan oleh hal-hal di luar kemampuannya. “Itu namanya tragedi,” tegasnya. Sekarang, kita harus minta pertanggungjawaban. Artinya, dia bukan tragedi. Dia adalah satu add of commission atau minimal add commission, pembiaran. “Kalau mungkin bukan kesengajaan itu masih orang catat juga, kalau bukan kesengajaan kenapa ditembakkan ke arah Tribun, sehingga itu bikin panik sebetulnya,” ujar Rocky Gerung pada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Mungkin kita bisa sebut sementara itu add of commission, yaitu pembiaran. “Nah, ini soalnya dan sampai sekarang yang saya ikuti keterangan pers dari PSSI, Kapolda, segala macam, seolah-olah itu datar saja, sebagai peristiwa biasa itu,” lanjut Rocky Gerung. Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta akhirnya meminta maaf atas insiden Stadion Kanjuruhan. Nico mengakui kesalahan dalam pengamanan di sana, sehingga ratusan nyawa hilang dalam tragedi tersebut. “Saya sebagai Kapolda prihatin sekaligus meminta maaf jika di dalam proses pengamanan yang berjalan terdapat kekurangan,” ujar Irjen Nico Afinta, saat menjenguk korban luka yang dirawat di RSUD Syaiful Anwar, Kota Malang, Selasa (4/10/2022). “Ke depannya akan kami evaluasi bersama pihak terkait. Harapannya ke depan adalah pertandingan sepak bola yang aman, nyaman, dan menggerakkan ekonomi,” sambungnya. Ia menambahkan, Polda Jatim bersama tim Mabes Polri berupaya semaksimal mungkin agar setiap korban luka mendapatkan bantuan perawatan. “Bapak Kapolri memberikan perhatian secara khusus kepada seluruh korban dengan memberikan bantuan perawatan kepada setiap korban dan diserahkan kepada keluarga masing-masing,” katanya. Usai proses kemanusiaan selesai, jenderal bintang dua itu menegaskan bakal melakukan proses penegakan hukum kepada siapa saja yang bersalah dalam tragedi Kanjuruhan. “Kami berdoa semoga semua permasalahan ini bisa diselesaikan bersama-sama,” tutur Nico Afinta. Selain itu, Polda Jatim juga akan berkoordinasi dengan pemprov terkait perbaikan sarana dan prasarana yang rusak di stadion itu. Sebelumnya, Irjen Nico Afinta mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bentuk upaya menghalau serangan oknum suporter yang merangsek turun ke lapangan Stadion Kanjuruhan. “Para penonton turun ke tengah lapangan, dan berusaha mencari para pemain dan official untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan,” ujar Kapolda, seperti dikutip Democrazy.id (Oktober 04, 2022). “Oleh karena itu, pengamanan dan pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka (penonton) tidak masuk ke dalam lapangan atau mengejar para pemain,” sambungnya. Akan tetapi imbas dari penembakan gas air mata ini mengakibatkan ribuan suporter yang datang ke stadion, keluar dengan cara yang tak teratur. Jadi, “Akhirnya setelah terkena gas air mata, mereka pergi ke satu titik di pintu keluar pintu 10 dan 12,” ungkap Nico Afinta. Di sana terjadi penumpukan, di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. “Kemudian dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit,\" ujar Kapolda. Mungkinkah Kapolri Listyo Sigit “dikerjain” oleh jaringan Ferdy Sambo yang masih kuat di lingkungan Polri? Sudah jelas aturan FIFA tidak boleh ada gas air mata di dalam stadion, koq malah menembakkan gas air mata. Buktinya video pada 5 jam sebelum even, Kapolres Malang Firli Hidayat hanya melarang pasukan tidak boleh membawa senjata. Tapi, tidak menyebutkan larangan membawa gas air mata. Video pengarahan itu kini beredar di media sosial. Jika persoalan “pembunuhan” Stadion Kanjuruhan ini tak diusut tuntas, dan mengadili pimpinan Polri yang harus bertanggung jawab (bukan sekedar polisi di level eksekutor lapangan), efek dominonya berpotensi chaos: Rakyat vs Polri. Siapa yang perintahkan dan mengizinkan Brimob Polda Jatim itu membawa gas air mata yang jelas-jelas dilarang oleh FIFA. Masa’ sekelas AKBP, apalagi Irjen tak tahu (atau pura-pura tidak tahu) adanya larangan FIFA itu? Jangan sampai peristiwa Stadion Kanjuruhan itu disebut sebagai “the killing field” suporter Aremania. (*)
Reformasi Kepolisian Dengan Penataan Ulang
Rakyat harus berani meminta dan menekan pada negara untuk membubarkan kepolisian yang ada pada saat ini dan harus ditata ulang dengan ketat untuk mengembalikan Tugas Pokok Kepolisian. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih BELUM kering ingatan masyarakat kekejaman aparat kepolisian (sebelum kasus Ferdy Sambo terbongkar) yang sangat kejam mengatasi massa demo, dipukul, diseret, diinjak, ditendang, dan perilaku kejam lainnya di luar nalar perikemanusiaan. Muncul peristiwa pembantaian 6 (enam) laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh polisi. Terbongkarnya kasus Sambo setelah membunuh ajudannya merembet ke kasus 303 dengan segala fakta yang mengerikan tergambar betapa keji dan kejam perilakunya. Tepat sehari setelah momentum G-30-S/PKI, tepatnya pada Sabtu, 1 Oktober 2022, terjadi “ladang pembantaian” (the killing field) oleh polisi yang memakan korban ratusan orang meninggal dunia. Dalam satu serangan perangpun tidak memakan korban demikian banyak, dan tak satupun yang gentle bertanggung jawab. Gila: terkesan sedang dibangun membela diri dengan mengerahkan pasukan BuzzerRp, dan terpantau beberapa pejabat negara merekayasa membenarkan tindakan brutal dan kejam pembantaian tersebut. Prof Rizal Ramli spontan membuka tabir kebiadaban mereka, dikatakan: Polisi Indonesia telah dilatih oleh polisi China dalam beberapa tahun terakhir, tidak heran tidak menghormati hak asasi manusia,\" ujar Rizal Ramli dikutip dari unggahan twitternya, @RamliRizal (4/10/2022). Gaung bersambut The New York Times mengatakan: “Indonesia\'s pollice force is highly militarised poorly trained in crowd control, has never been held accountable for missteps, expert say” (Kepolisian Indonesia sangat termiliterisasi, kurang terlatih dalam pengendalian massa, tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan langkah, kata pakar). Kata The Times, polisi Indonesia tidak pernah seberkuasa dan \'sekejam\' ini. Selama tiga dekade lebih Soeharto berkuasa, militer sering dianggap berkuasa. Namun selepas 1998, polisi berkuasa sangat. Soal pembantaian massal itu: “without warning sprayed tear gas at tens of thousands of spectators crowded in a stadium” (tanpa peringatan lebih dulu lalu menyemprotkan gas air mata ke puluhan ribu penonton yang memadati sebuah stadion). Kita dikejutkan dengan pernyataan Aaron Connely: Jokowi has been building a uniquely close relationship with the police. The police now act as both a security and political force, actively building legal Cases againt govenent opponent (and) silencing critics. (Jokowi telah membangun hubungan dekat yang unik dengan polisi. Polisi sekarang bertindak sebagai kekuatan keamanan dan politik aktif membangun kasus hukum melawan lawan pemerintah (dan) membungkam kritik). Kalau analisa Aaron Connely tersebut benar, maka semua kekacauan aparat kepolisian yang semakin liar dan kejam, Presidenlah yang paling bertanggung jawab. Pengamat sosial politik dari Australia, Jacqui Baker, menilai kegagalan reformasi di institusi Polri sebagai salah satu penyebab tak langsung tragedi maut di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022 ). Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kalau Tupoksi Kepolisian sudah diabaikan dan tidak berfungsi lagi maka jalan keluarnya adalah: Rakyat harus berani meminta dan menekan pada negara untuk membubarkan kepolisian yang ada pada saat ini dan harus ditata ulang dengan ketat untuk mengembalikan Tugas Pokok Kepolisian. Mencontoh Negara Meksiko yang telah berhasil menata ulang kepolisian yang terlanjur rusak berat terlibat jaringan korupsi. (*)
PKI dan Keppres 17 Tahun 2022
Yang jelas bukan untuk menjadikannya PKI korban. Kalau PKI korban, siapa penjahatnya yang dituduh? TNI AD, NU, Muhammadiyah, atau KAPPI, KAMI? Tentu ini akan mengorek luka lama dan bisa terjadi perang saudara. Oleh: Ir Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KEPUTUSAN Presiden Nomor 17 Tahun 2022 banyak mendapat perhatian. Di satu sisi banyak yang curiga untuk minta maaf ke PKI yang telah melakukan pembunuhan sadis terhadap Jenderal Angkatan Darat dan Kudeta terhadap negara. Juga, oleh antek-antek PKI digoreng terus untuk menghilangkan jejak dan fakta kudeta disertai pembunuhan sadis dan menuduh orang lain untuk bertanggung jawab, kelakuan PKI, memfitnah, berdusta, dan menimpakan kesalahan pada orang lain sudah hal yang biasa dilakukan. Berbohong, berdusta itu adalah karakter PKI. Kalau kita membaca Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tersebut memang tidak ada klausul untuk menyelesaikan persoalan PKI, tetapi kita perlu waspada. Mari kita coba membaca Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Pertimbangan Keppres Presiden Nomor 17 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; Bahwa hingga saat ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu belum terselesaikan secara tuntas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; Bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu secara independen, objektif, cermat, adil dan tuntas, diperlukan upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi, guna mewujudkan penghargaan atas nilai hak asasi manusia sebagai upaya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan nasional; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Jadi, kalau kita baca di atas yang akan diselesaikan itu pelanggaran HAM masa lalu, soal PKI tidak disebutkan, memang PKI bukan pelanggaran HAM tetapi perang saudara. PKI bukan pada1965 saja melakukan makar, tetapi pada 1946 dan 1948 juga melakukan pemberontakan di Madiun yang banyak membunuh Kiai-Ulama, Pegawai Negeri yang kemudian dimasukan ke sumur, hal ini rupanya modus yang sering dilakukan. Pada 30 September 1965 yang lebih dikenal dengan G-30-S/PKI itu juga telah terjadi kudeta sekitar pukul 13.00, Untung melalui RRI Dewan Revolusioner mengumumkan Kabinet demisioner dan kepangkatan tentara di atas Kolonel diturunkan Untung yang berpangkat Kolonel inilah kudeta sesungguhnya. Sementara simpatisan PKI menuduh Pak Harto melakukan kudeta merangkak itu ndak ada. Itu karangan dan agitasi PKI saja. Penjelasan ini disampaikan oleh Amelia Yani, putri Pak Yani. Dari cerita ini jelas bahwa PKI melakukan kudeta. PKI telah melakukan kudeta dengan membunuh jenderal-jenderal Angkatan Darat jadi PKI telah berkhianat tidak bisa negara meminta maaf. Kalau Keppres Nomor 17 Tahun 2022 untuk kepentingan PKI, dan memutar balikkan fakta menjadi korban, tentu tidak akan bisa. Sebab ada Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Isi dari TAP MPRS XXV/1966 terdiri dari empat pasal, yaitu: Pasal 1 Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS. Pasal 2 Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang. Pasal 3 Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan. Pasal 4 Ketentuan-ketentuan diatas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia. Jadi jelas Keppres Nomor 17 Tahun 2022 yang baru dikeluarkan Presiden Joko Widodo bukan untuk menyelesaikan PKI. Tetapi, bisa untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, misal kasus Munir, Kasus KM 50, kasus banyaknya pendemo yang mati di depan KPU saat Pilpres 2019, tewasnya 800 lebih petugas KPPS. Yang jelas bukan untuk menjadikannya PKI korban. Kalau PKI korban, siapa penjahatnya yang dituduh? TNI AD, NU, Muhammadiyah, atau KAPPI, KAMI? Tentu ini akan mengorek luka lama dan bisa terjadi perang saudara. Kasus PKI secara alamiah sudah selesai, banyak anak turun PKI duduk di DPR MPR, DPRD. Juga banyak yang menjadi pejabat. Tetapi yang namanya PKI itu gak bisa menerima dan bersyukur, selalu kalau merasa kuat ingin bangkit dan menggilas Umat Islam dan mengganti Pancasila dengan Trisila, Ekasila, itu sudah tabiat PKI. Maka waspada kalau tidak ingin terjadi perang saudara. (*)
Tanggapan dan Klarifikasi Rumah Pancasila
Beberapa hari terakhir dan ada informasi bahkan sudah berlangsung dalam 3 tahun terakhir di setiap bulan September, beredar informasi organisasi-organisasi yang konon adalah underbow atau berafiliasi pada PKI, yang satu diantaranya tertulis Rumah Pancasila. Dalam kaitan itu, kami, Rumah Pancasila merasa perlu memberikan tanggapan dan klarifikasi sebagai berikut: 1. Bahwa kami merasa keberatan, sangat dirugikan dan terusik dengan informasi itu, apalagi tidak jelas siapa yang menyebarkan dan memasukkan Rumah Pancasila sebagai organisasi yang dinyatakan sebagai organisasi berafiliasi PKI/komunisme. 2. Kami, Rumah Panca Sila adalah organisasi yang bukan organisasi massa, namun lebih menekan pada aktivitas kajian-kajian dan menulis tentang Panca Sila dan ideologi Pancasila. Banyak sekali tulisan -tulisan kami tersebar di media sosial seperti Facebook, Whatapp Group, dan medsos lainnya. Karena hal ini, maka kami sama sekali tidak pernah melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. 3. Dalam aktivitas kami, justru kami lebih sering berkunjung dan berdiskusi tentang Pancasila dan UUD 1945 di pondok-pondok pesantren dengan kyai-kyai dan para santrinya. 4. Kami adalah organisasi yang sangat terbuka dalam berdiskusi dan membungun wacana-wacana tentang Panca Sila dan UUD 1945 dengan siapa saja, bahkan dengan aparat-Apara negara kami juga terbuka dan berinteraksi dengan intensif. 5. Kesemuanya bisa manjadi bukti tak terbantahkan bahwa tidak satu pun kegiatan dan pemikiran yang menyimpulkan bahwa kami berafiliasi pada PKI/komunisme. 6. Basis pemikiran dan falsafah yang kami anut adalah Pancasila. Panca Sila bagi kamu justru adalah anti liberalisme dan komunisme sekaligus. Sehingga justru menjadi sangat aneh dan mencurigakan mengapa kami dimasukkan sebagai bagian dari organisasi-organisasi yang berafiliasi pada PKI. 7. Oleh karena itu, kepada penyebar informasi itu, kami menuntut agar menghapus Rumah Pancasila dari daftar tersebut, sekaligus mengundang dan menantang diskusi terbuka tentang hal tersebut agar semua menjadi terang benderang duduk persoalannya. Demikian tanggapan dan klarifikasi kami, Rumah Panca Sila untuk menjadi periksa. Prihandoyo Kuswanto (Ketua) Bagus Taruno L (Sekretaris Jenderal)
Ngotot Jadikan Anies Tersangka, KPK Bisa Menjebak Anies Sekaligus Jokowi
TAMPAKNYA Ketua KPK Firli Bahuri masih bersikeras melanjutkan proses “hukum” Anies Rasyid Baswedan ke tingkat penyidikan terkait gelaran balap mobil listrik Formula E. “Kan kemarin saya bilang, pasti akan dilanjutkan karena duel habis-habisan sebetulnya. Kalau diloloskan ya sudah, habislah. Ganjar habis, Puan habis, segala macam itu. Kan begitu KPK bilang oke, kami hentikan penyelidikan itu, maka elektabilitas Anies naik gila-gilaan kan. Karena itu orang merasa ini dia penyelamat kita,” kata pengamat politik Rocky Gerung. “Tapi, sebagai teman dan sebagai orang yang melihat bahwa potensi Anies untuk maju itu harus kita dukung, sama seperti potensi Ganjar untuk maju sebagai presiden juga kita dukung, kita menginginkan ada satu standar bahwa semua orang boleh maju di dalam kompetisi,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (5/10/2022). “Padahal kita cuma ingin ada satu aura, yaitu kompetisi. Kompetisi adalah kemampuan akal pikiran untuk mengucapkan program, untuk berdebat dengan lawan politik,” tegas Rocky Gerung. Lebih lengkapnya, berikut ini petikan dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo Bung Rocky, ketemu lagi kita, ngobrol. Kemarin kalau nggak salah saya bertanya kepada Anda, ini setelah Nasdem mendeklarasikan capresnya, berani tidak KPK meneruskan kasus ini. Dan kalau kita simak pernyataan dari wakil ketua KPK, Alexander Marwata, mereka bilang jalan terus, karena ini kan belum resmi pencalonan, baru satu partai saja. Jadi, ini tidak menghalangi proses penyidikan yang harus dilakukan oleh KPK. Ya, kemarin saya bilang, pasti akan dilanjutkan karena ini duel habis-habisan sebetulnya. Kalau diloloskan ya sudah, habislah. Ganjar habis, Puan habis! Begitu KPK bilang oke, kami hentikan penyelidikan itu, maka elektabilitas Anies naik gila-gilaan. Karena orang merasa ini dia penyelamat kita. Psikologi itu akan terjadi. Nah, pasti kekuasaan menghitung itu. Karenanya, saya bikin teori bahwa pasti Anies akan dijegal. Bukan saya ingin Anies dijegal, tetapi secara kalkulasi politik real Anies pasti dijegal. Jadi, KPK pasti akan melawan deklarasi itu tuh. Nah, sekarang kita bandingkan, bayangkan misalnya begitu KPK bilang “enggak kami akan terus” maka akan ada reaksi. Dari mana reaksi? Pertama pasti dari pendukung Anies. Siapa pendukung Anies yang pasti akan marah. Pertama, pasti 212. Kira-kira begitu jalan pikirannya kan? Lalu negara bilang, nah, tuh kan Anies cuma didukung 212. Lalu Nasdem mungkin akan bilang, iya, kita sudah lakukan yang maksimal, tapi ya sudah kita percaya pada sistem hukum, lalu Nasdem kemudian melemah lagi. Ya, ini karena KPK kita hormati. Habis juga akhirnya Anies. Itu yang saya uji sebagai jebakan-jebakan kecil yang berbahaya bagi Anies. Tapi, oke, mungkin Anies juga sudah antisipasi itu. Tetapi, sebagai teman dan sebagai orang yang melihat bahwa potensi Anies untuk maju itu harus kita dukung, sama seperti potensi Ganjar untuk maju sebagai presiden juga kita dukung, kita menginginkan ada satu standar bahwa semua orang boleh maju dalam kompetisi. Kan orang akan bilang ya Ganjar juga masih ada kasus sprindik, sama saja sebetulnya. Begitu Ganjar dicalonkan, lawan politiknya mulai aduk-aduk lagi itu. Ada soal e-KTP. Tetapi, kita musti fair, kasih kesempatan pada Anies, kasih kesempatan pada Ganjar Pranowo, Ibu Puan, siapapun, AHY atau Ridwan Kamil bahkan, supaya ada kegembiraan dalam politik ini. Jadi, jangan hal-hal kecil itu dipakai untuk menjegal seseorang. Kalau memang faktanya kriminal, ya sudah putuskan itu sebagai kriminal. Dan sebenarnya gini ya, kita ini sekarang dengan peristiwa ini membuat publik semakin paham dan semakin terbuka permainan di balik layar yang selama ini. Kan selama ini coba ditutupi gitu, kemarin misalnya Pak SBY nyebut soal turun gunung gitu, Beny Harman menyebut genderuwo, dan kita sekarang jadi tahu siapa genderuwonya itu. Tapi kan genderuwo, setan, dan lain-lain tuyul kan biasanya ada yang memelihara juga, begitu. Ya jelas, tuyul diumpankan. Kalau genderuwo dijadikan sebagai pengganggu. Lalu kita berpikir bahwa berarti banyak dukun yang lagi bermain di belakang politik. Padahal kita cuma ingin ada satu aura, yaitu kompetisi. Itu intinya. Kompetisi ya kemampuan akal pikiran untuk mengucapkan program, untuk berdebat dengan lawan politik. Kalau begini ini, bagaimana kita menikmati perdebatan intelektual di forum-forum publik tentang siapa yang layak jadi capres kalau isu di belakang itu genderuwo, tuyul, segala macam, kan nggak fair itu. Apalagi kalau soal Anies. Anies ini to be or not to be bagi negara. Lain halnya kalau Anies bilang oke, saya mencalonkan diri karena saya ingin meneruskan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi, maka kedudukan Anies sama dengan Pak Prabowo, sama dengan Ganjar, sama dengan siapapun yang ingin meneruskan. Tetapi, karena Anies itu dianggap berbeda secara ideologi perencanaan pembangunan dengan Pak Jokowi, maka dia akan dijegal. Itu bahayanya. Sebetulnya biasa saja kan? Orang nggak ingin meneruskan program Pak Jokowi, emang kenapa? Kan setiap 5 tahun programnya berubah sesuai dengan visi presiden baru. Itu dasar pertandingannya di situ selalu. Tapi gini ya, kalau toh kemudian KPK tetap nekat dan artinya KPK itu, kita nyebut juga bukan hanya KPK ya, itu ada kepentingan-kepentingan di belakangnya, dalam hal ini kekuasaan. Apakah dalam situasi sekarang ini mereka tidak menyadari bahwa melakukan mitigasi gitu ya. Situasinya berbeda. Pemerintah sekarang tidak sepowerfull sebelumnya. Ya, dia tahu. Tapi, dia anggap kami cuma alat. Kami juga nggak mungkin lakukan hal yang sebaliknya kalau nggak ada perintah dari agen-agen yang lebih tinggi dari dia. Kan sinyal itu dari awal kita tangkap gituan selalu kita hubungkan dengan memangnya status KPK sekarang itu sama seperti KPK di awal-awal? Kan enggak. Dan orang-orang kritis di KPK justru tersingkir. Jadi, bagian-bagian ini yang orang anggap ya KPK sebetulnya paham bahwa nggak etis mempersoalkan sesuatu yang masih bersifat administratif. Penyelenggaraan administrasi kegubernuran Anies itu dikait-kaitkan dengan potensi Anies untuk melawan Jokowi. Kan di benak kepala orang, kalau KPK menghalangi Anies, dianggap bahwa Anies memang akan melawan kebijakan Jokowi. Ya memang, kan harus ada kontras. Orang bosen misalnya dengan kepemimpinan Pak Jokowi, biasa saja kan. Lalu, terbaca di dalam elektabilitas bahwa kepuasan publik menurun, tetapi kemudian dimanipulasi oleh lembaga survei. Tapi faktanya Anies tidak pernah mengatakan akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi, melanjutkan program Pak Jokowi, itu yang saya anggap kejujuran dari Anies mengatakan bahwa saya memang berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau Anies sama dengan Pak Jokowi ngapain gua dukung Anies, mending gua dukung Pak Jokowi saja. Kan beliau yang lebih lebih dulu memberi jalan bagi kemajuan Indonesia. Kalau begitu. Apalagi kalau ilmunya lebih rendah dari Pak Jokowi. Untuk apa kita pilih lagi ya. Iya, kalau retorika Anies buruk, ya sudah. Kan Anies akan bilang saya akan ikuti cara diplomasi Pak Jokowi, yaitu pergi ke forum internasional sambil nenteng-nenteng laptop atau apa, ya nggak begitulah. Kan orang mau lihat ada orang yang masuk dalam forum internasional dengan pikiran yang cerdas dan manfaatkan momentum internasional untuk menagih kepentingan Indonesia di forum internasional. Itu yang Pak Jokowi enggak pernah lakukan, bertahun-tahun Pak Jokowi nggak pernah hadiri persidangan internasional yang memerlukan kecepatan berpikir. Bukan saya katakan Jokowi tidak mampu, tapi Pak Jokowi memang wataknya begitu. Dia mungkin nggak suka forum-forum internasional, tapi Anies suka. Nah, kita, orang yang suka pada forum internasional dimanfaatkan pasti akan menganggap Anies harus lakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Jokowi. Apakah Jokowi buruk karena nggak masuk forum internasional? Nggak juga. Karena itu wataknya Pak Jokowi itu. Tetapi, dalam kalkulasi kita seharusnya presiden memanfaatkan forum-forum internasional. Itu intinya. Iya. Oke. Beginilah. Tadi Anda memperkirakan bahwa misal kalau kemudian pemerintah nekat itu mungkin mereka bisa kendalikan dan Nasdem juga bisa buang badan gitu, kalau orang Medan bilang gitu. Tetapi kalau Anda lihat mood publik yang sangat merasakan, kita bisa merasakannya, mood publik ingin ada perubahan, apakah yang ini akan kembali lagi seperti kasus-kasus serupa gitu, ketika ada banyak korban tewas pada saat Pilpres lalu, kemudian juga banyak kasus-kasus unlawfull killing dan sebagainya, rakyat akan diam saja kalau itu sampai dilakukan oleh KPK. Ini akan terjadi yang disebut public justice itu. Orang akan tagih keadilan di jalanan, atau street justice. Jadi, itu bahayanya. Karena orang-orang di sekitar Pak Jokowi itu seolah-olah ingin menyelamatkan Pak Jokowi dengan menutupi mata Pak Jokowi tentang keresahan publik. Pak Jokowi saya kira tidak punya akses yang riil untuk merasakan bahwa ada kemarahan publik. Ini adalah kesalahan dari orang-orang di luar Pak Jokowi itu. Ketidakmampuan Jokowi untuk berinteraksi langsung secara intelektual dimanfaatkan oleh mereka supaya Pak Jokowi terlindungi. Padahal, itu justru berbahaya. Saya ingin menyelamatkan figur Pak Jokowi jutru supaya Pak Jokowi ngerti bahwa bagian-bagian masyarakat itu ada yang dimanipulasi untuk sekedar menjilat-jilat beliau. Itu intinya. Dan kita mulai meragukan apakah betul Pak Jokowi bisa menyelesaikan periode kepemimpinannya sampai 2024. Potensi social unrest, potensi kekacauan kita hari ini. Jadi tingkat kemarahan publik itu tinggi sekali hari ini. Itu yang tidak dikenali Pak Jokowi. Kenapa? Karena akses Pak Jokowi untuk mengerti itu dihalangi oleh para penasihatnya tuh. Saya pikir itu. Selain kritik saya yang langsung tertuju pada Pak Jokowi, ya saya juga menganggap bahwa ada lingkungan yang jadi bemper di situ. Tentu itu disewa oleh oligarki, disewa oleh intelijen segala macam. Itu bahayanya, presiden yang kapasitasnya kurang, lalu dimanfaatkan oleh mereka yang punya kepentingan. Jadi, artinya bukan hanya Anies dong yang terjebak ya. Pak Jokowi juga mungkin tanpa sadar juga bisa dijebakkan dalam situasi semacam ini. Iya, tentu banyak orang yang menganggap Pak Jokowi, Anies nanti akan memenjarakan Anda setelah dia terpilih. Lalu, Pak Jokowi mulai pasang strategi, kalau begitu kita upayakan supaya Anies jangan maju tuh. Kan padahal nggak ada percakapan itu di publik. Orang Indonesia adalah pemaaf, orang Indonesia mengerti bahwa kapasitas Pak Jokowi tidak mampu untuk dipakai membuktikan janji-janjinya. Ya sudah, orang sudah anggap itu kan. Dan semua publik internasional juga tahu bahwa Pak Jokowi nggak punya kapasitas melebihi yang dia janjikan, yang ekonomi akan tumbuh sekian, oposisi nanti tidak diperlukan segala macam, itu berbalik kan? Jadi, biasa saja di ujung kepemimpinan seseorang yang sudah 7 tahun, Pak Jokowi ngerti tentang politik, tetapi publik menganggap bukan itu yang kita tagih dari Pak Jokowi. Janji-janjinya itu musti diperlihatkan dan itu nggak terjadi. Lalu, Pak Jokowi berdasarkan informasi penasihatnya, ini kan ada covid, karena segala macam. Loh, sebelum covid pun Indonesia sudah nggak tumbuh. Jadi apologia itu yang justru membuyarkan harapan kita bahwa Jokowi bisa tampil sebagai pemimpin bermutu dan dicatat dalam sejarah kita. Nanti setelah 2024 orang akan tanya apa sejarah Pak Jokowi? Yang orang ingat adalah beliau nggak mau minta maaf soal Arema. Apa prestasi Pak Jokowi? Prestasi dia adalah menghalangi Anies jadi presiden. Kan itu buruk ya, dan itu yang kita ingatkan sebetulnya. Kalau saya katakan Istana itu dungu karena cara itu, bukan pribadi orang yang dungu tapi cara mereka melindungi Pak Jokowi itu dungu. Itu yang nggak mungkin berubah dari cara saya menganalisis. Jadi sikap KPK akan tetap terus maju untuk menghalangi Anies Baswedan ini sesungguhnya tidak hanya menjebak Anies saja tapi juga menjebak Pak Jokowi juga ya. Betul. Itu Pak Jokowi terjebak di situ tuh. Mungkin dia ingin bercakap-cakap dengan Anies, tapi lingkungannya bilang jangan. Mungkin Pak Jokowi ingin bercakap-cakap dengan Habib Rizieq Shihab, tapi lingkungannya yang bilang jangan, berbahaya itu, tuker tambahnya berat segala macam. Jadi ini soalnya tuh. Jadi, Pak Jokowi dihipnosis oleh lingkungannya sendiri untuk makin tidak punya kapasitas membaca arah demokrasi itu. Dan bagi kita semua sebenarnya kita nikmati saja soal ini dan karena kita sebenarnya mengingatkan bahwa biang persoalan seluruhnya itu adalah 0%. (Sof/sws)
Aktivis Petisi 28 Curigai Semua Institusi Terlibat Kasus Sambo
Jakarta, FNN – Kasus pembunuhan Brigadir J adalah pintu dugaan adanya dugaan kejahatan yang dilakukan Satgassus Merah Putih. Haris Rusly, aktivis Petisi 28 merasa ada sikap tidak serius dari penguasa untuk mengusut tuntas kasus ini. Seminar \"Satgassus Merah Putih Polri Terlibat Mafia Tambang!?\" dilaksanakan pada Rabu (5/10/2022) di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat. Terdapat 5 pembicara yang hadir dalam seminar ini: Said Didu, Anthony Budiawan, Yusri Usman, Boyamin Saiman dan Haris Rusly. Menurut Haris, kejahatan Satgassus yang sudah terbongkar dan juga telah diumumkan seperti mafia judi online, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Ia berharap bukan hanya kasus pembunuhan Brigadir J saja yang ditangani serius dan jangan sampai ada sikap lepas tangan. “Jangan sampai ada kesan pembiaran. Ada kesan, apa ya? Kalau kita perhatikan yang ada di negara kita hari ini. Jangan-jangan semua terima, semua terlibat. Sehingga tidak ada pejabat yang berani bertindak,” ungkap Haris. Aktivis Petisi 98 itu merasa pejabat dan penegak hukum hanya memberikan pernyataan di depan publik. Tapi setelah itu tidak ada tindakan nyata. Publik pun akan menciptakan rasa curiga menurutnya. Haris juga meminta kepada Presiden Joko Widodo secara langsung untuk membenahi institusi Polri. Saat ini wajah Polri sudah bonyok dan berbau busuk. Menurutnya, walau Polri sudah melakukan pencitraan, itu tak akan cukup. Jadi ia meminta kepada Presiden untuk memimpin dan manata ulang Polri secara langsung. “Presiden harus pimpin langsung, menata ulang. Mengajukan revisi terhada Undang-Undang Polri agar kewenangannya itu dibatasi. Lalu menempatkan Polri seperti TNI di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika. Supaya apa? Supaya Polri ini lebih fokus pada fungsi utamanya,\" pungkas Haris. (Fer)
Publik Kecewa Ferdy Sambo Diumpetin dalam Pelimpahan Tahap II Tersangka
Jakarta, FNN – Pihak media mengaku merasa kecewa saat Ferdy Sambo tidak ditampilkan kepada publik ketika pelimpahan tahap II tersangka kasus pembunuhan Brigadir J digelar di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) pada Rabu (05/10). Sebelumnya, pihak kejaksaan berjanji untuk menampilkan tersangka kepada media seusai pemeriksaan. Namun, hal tersebut gagal dilakukan dikarenakan anggota Brimob mengawal ketat Ferdy Sambo saat hendak meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung dan langsung digiring ke dalam kendaraan taktis Mako Brimob. Aksi saling dorong antara pasukan Brimob dengan awak media pun tidak terhindarkan. Dalam pantauan lapangan, terlihat anggota Brimob membentuk border dengan mengelilingi Ferdy Sambo sehingga menyulitkan para awak media untuk mengambil gambar maupun video. Amarah reporter semakin tersulut lantaran sikap anggota Brimob yang cenderung menghalang-halangi tugas mereka dalam meliput. Oleh karena itu, banyak reporter yang menyampaikan rasa kecewa mereka kepada aparat yang bertugas. Protes dan sindiran seperti \"Jangan dihalangi, Pak\", \"Brimobnya suruh pergi saja\", serta ujaran lainnya sebagai ungkapan kekecewaan para reporter dan mereka menanyakan urgensi dikerahkannya Brimob dalam mengawal tersangka. Pihak kejaksaan sempat meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan dengan alasan keamanan. Kemudian, pihak media mengajukan kesepakatan bahwa akan tertib dan tidak menimbulkan kerusuhan dengan syarat pihak kejaksaan tidak lagi menurunkan anggota Brimob untuk menghalangi wartawan. Permintaan tersebut dipenuhi dan kejaksaan menampilkan para tersangka lainnya secara bergilir dan kondusif. Selain itu diketahui, istri FS, Putri Candrawathi juga digiring menuju mobil taktis saat aksi protes reporter dengan anggota Brimob terjadi sehingga hanya sebagian kecil dari wartawan yang berhasil menangkap momen PC meninggalkan Gedung Kejagung. (oct)
Survei IPO soal Pj Gubernur DKI Jakarta, Bahtiar dinilai paling diharapkan Publik
Jakarta, FNN – Bahtiar, calon Penjabat Gubernur Jakarta menjadi sosok yang paling dipilih warga untuk menahkodai roda pemerintahan DKI Jakarta paska periode kepemimpinan Anies Baswedan selesai. Persepsi warga itu tercermin dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menelaah siapa tokoh yang paling diharapkan publik Jakarta untuk mengisi jabatan Pj Gubernur hingga 2024 mendatang. Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa warga Jakarta menginginkan sosok yang menahkodai wilayah yang telah menjadi episentrum politik, bisnis dan pemerintahan di republik ini, adalah sosok yang ramah dan merakyat (34 persen), netral dari kepentingan politik (27 persen), dan netral dari polarisasi politik masa lalu (11 persen). “Bahtiar dianggap masyarakat Jakarta sebagai tokoh yang paling mungkin meredam polarisasi, dan ini bagus karena akan berdampak pada kepercayaan publik atas penunjukan Pj Gubernur,” ujar Dedi saat menggelar Konferensi pers hasil survei yang dilakukan pada periode 23-26 September 2020 itu pada Rabu 5 Oktober 2022. Dalam survei tersebut, Bahtiar mampu mengungguli dua calon Pj lainnya, yaitu Heru Budi Hartono dan Marullah Matali ketika responden disodori pertanyaan siapakah calon penjabat Gubernur DKI Jakarta yang akan dipilih jika Bapak/Ibu diberi hak suara untuk memilih. Dari pertanyaan itu, Bahtiar meraih skor 37 persen, Marullah Matali 24 persen, dan Heru Budi Hartono 8 persen. Sementara 31 persen responden menjawab tidak tahu/tidak menjawab. “Masyarakat berharap pada Bahtiar setidaknya karena tiga fakto, ia dinilai mapan dan punya kapasitas dalam hal birokrasi, tidak memiliki latar belakang politis dan memiliki integritas sebagai ASN,” imbuhnya. Menurutnya, posisi Bahtiar yang saat ini tercatat sebagai ASN di Kemendagri, menjadikan ia dinilai publik sebagai sosok yang paling netral di antara dua calon Pj Gubernur Jakarta lainnya sehingga terbebas dari intervensi dan kepentingan politik. Untuk diketahui, Heru Budi Hartono saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretriat Kepresidenan, kemudian Marullah Matali menduduki jabatan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta. “Bahtiar diuntungkan oleh posisinya di Kemendagri, dengan posisi itu ia menjadi satu-satunya tokoh yang bebas persepsi, bukan orangnya Anies Baswedan, juga bukan orangnya Jokowi (Joko Widodo). Ini harapan publik mengapa Bahtiar diunggulkan untuk rekomendaesi Pj Gubernur,” pungkas Dedi. Untuk diketahui, survei IPO tersebut dilakukan di DKI Jakarta secara hybrid (melalui kuesioner digital dan sambungan telepon) dengan jumlah responden 400 orang melalui sambungan telepon, dan 1.000 orang melalu kuesioner digital. Margin error 2,90 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (Bun/*)
Ketua DPD RI Dorong Proses Ratifikasi Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memanfaatkan pertemuan dengan Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin, untuk (segera) mendorong proses ratifikasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura. Dalam pertemuan di Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan itu, Rabu (5/10/2022), LaNyalla menjabarkan perjanjian yang diresmikan di Bintan pada 25 Januari 2022 oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Joko Widodo. Namun, perjanjian tersebut ternyata belum dapat direalisasikan karena belum diratifikasi. \"Khususnya Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, Flight Information Region, dan Perjanjian Ekstradisi,\" papar LaNyalla. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, tertundanya proses ratifikasi perjanjian-perjanjian itu karena dibuat menjadi satu paket. Sehingga, proses ratifikasinya juga harus dilakukan secara bersamaan. Seandainya ratifikasi bisa dipisahkan, prosesnya akan berjalan secara bertahap. Pada tahap pertama Perjanjian Ekstradisi bisa diratifikasi terlebih dahulu. \"Kemudian menyusul ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, karena pembahasannya di parlemen sedikit lebih kompleks,\" tutur LaNyalla. Pada 25 Januari silam, PM Singapura Lee Hsien Loong mengatakan bahwa bahwa Perjanjian Ekstradisi dan Kerja Sama Pertahanan ini sebagai bentuk kedewasaan hubungan kedua negara. Dan, perjanjian ini juga telah mempertimbangkan kepentingan kedua pihak dan mewakili keseimbangan manfaat yang baik. \"Yang kami lihat bukan saja bentuk kedewasaan, tetapi adanya trust yang semakin matang sebagai negara bertetangga yang mempunyai hubungan baik, karena saling membutuhkan,\" ujar LaNyalla. Soal Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, LaNyalla menilai ada satu permasalahan utama yang sejak tahun 2007 lalu hingga saat ini adalah tentang latihan bersama Angkatan Laut Singapura dengan negara-negara lain di dalam perairan Indonesia sebanyak empat kali dalam setahun. \"Singapura dan Indonesia melihatnya sebagai bentuk kedewasaan dalam bertetangga. Sementara parlemen dan berbagai komponen masyarakat Indonesia melihat hal ini sebagai urusan kedaulatan yang tak bisa ditawar-tawar. Sebab, ada dasar hukumnya di konstitusi dan berbagai undang-undang terkait,\" tutur LaNyalla. Itu sebabnya, LaNyalla menilai ratifikasi perjanjian-perjanjian itu sebaiknya dipisah, jangan dipaketkan, agar kita bisa secepatnya melangkah ke depan secara bersama-sama tanpa ada hambatan. Sebab, saat ini, kita seperti disandera oleh kesepakatan untuk memaketkan ratifikasi perjanjian-perjanjian itu ke dalam satu paket. \"Di situ masalahnya, meskipun yang saya tahu sudah ada banyak penyesuaian antara narasi perjanjian yang ditandatangani di Bali tahun 2007 dengan yang ditandatangani di Bintan pada 25 Januari tahun ini,\" urai LaNyalla. LaNyalla juga menyambut baik Kerja Sama Strategis Tiga Jembatan yang telah ditegaskan dalam pertemuan para menteri kedua negara kita pada 12 Maret 2021. Yaitu kerja sama pembangunan Jembatan Digital, Jembatan Travel Bubble dan Jembatan Batam-Bintan. \"Pembangunan jembatan Bintan-Batam yang melibatkan kepentingan Singapura akan memperlancar arus barang, jasa, dan manusia termasuk wisatawan ke dan dari Singapura sehingga dapat meningkatkan dan memperluas interaksi perekonomian kedua negara bertetangga, bahkan semakin memperbesar peluang interaksi bisnis di kawasan Sijori,\" ujar LaNyalla. LaNyalla juga mengapresiasi peningkatan FDI Singapura ke Indonesia sebesar 34 persen sejak 2020 mencapai hampir USD10 miliar, justru ketika Covid-19 sedang melanda kawasan ini. \"Hal ini peningkatan terbesar investasi Singapura ke Indonesia dalam 8 tahun terakhir,\" tutur LaNyalla. LaNyalla berharap agar kerja sama ekonomi Singapura-Indonesia terus diperluas mencakup kerja sama dengan semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Katanya, semua ini akan terjadi bila hubungan pelaku usaha dan institusi-institusi negara kita semakin akrab. Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin, mengatakan perjanjian bilateral yang telah terjalin antara Singapura dan Indonesia merupakan kesepakatan yang telah terjalin antarkedua negara. \"Ini bukan hanya bentuk kematangan konektivitas kedua negara, tetapi juga merupakan wujud betapa pentingnya hubungan antara Singapura dan Indonesia,\" tutur Tan Chuan-Jin. Perjanjian Kerja Sama Ekstradisi dan Pertahanan misalnya, Tan Chuan-Jin menilai hal itu sebagai bentuk kebutuhan kedua negara yang tidak dapat dihindarkan. “Kami di parlemen membuka kesempatan untuk berdiskusi dan membicarakan detail mengenai perjanjian bilateral tersebut,” lanjutnya. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama Bidang Keamanan, Tan Chuan-Jin menilainya hal tersebut sebagai bentuk memperkuat pertahanan kedua negara. Namun, Tan Chuan-Jin tak tahu persis bagaimana Indonesia menindaklanjuti perjanjian bilateral tersebut. \"Kami berharap Indonesia bisa secepatnya untuk melakukan ratifikasi terhadap perjanjian bilateral tersebut, karena menjadi kebutuhan bersama. Bagaimana teknisnya, apakah seperti yang disampaikan Ketua DPD RI tadi, untuk dipisah, saya kira kita bisa mendiskusikan hal itu lebih jauh,\" tutur Tan Chuan-Jin. Ia percaya Indonesia bisa segera menyelesaikan problematika di internal mereka terkait ratifikasi perjanjian bilateral tersebut. \"Yang pasti, kami berkomitmen untuk terus menjalin hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Kami melihat ini sebagai langkah penting ke depan untuk memajukan hubungan kedua negara. Dalam banyak hal, ini melambangkan komitmen kedua negara melangkah ke depan sebagai sahabat,\" ucap Tan Chuan-Jin. Di sisi lain, Tan Chuan-Jin juga menegaskan bahwa negaranya sangat terbuka bagi kerja sama ekonomi dan investasi. \"Saya berharap Singapura dan Indonesia bisa berkembang bersama-sama untuk memperkuat perekonomian masing-masing. Tentu ini semua dilakukan untuk kemajuan bersama Indonesia dan Singapura,\" ucap Tan Chuan-Jin. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Sylviana Murni, Ketua BKSP DPD RI yang merupakan Senator dari DKI Jakarta, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiaty, Kepala Biro Setpim Sanherif Hutagaol, Kepala Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media (PHM) DPD RI, Mahyu Darma serta staf ahli Ketua DPD RI bidang luar negeri Pitan Daslani. Sedangkan Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin didampingi sejumlah staf, di antaranya Kwok Fook Seng (Singapore Ambassador to Indonesia), Janson Chang (Counsellor) dan Anne Quah (Senior Principal Assistant Clerk). (mth/*)
Pembacaan Naskah Prestasi Anies Baswedan di Depan Gedung KPK
Jakarta, FNN – Relawan Anies Baswedan membacakan prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan selama menjabat. Muhammad Hamim selaku Humas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) membacakan sejumlah prestasi yang digapai Anies. “Pak Anies dari tahun 2017 sampai dengan 2021 memberikan sederet prestasi. Pertama, dengerin nih prestasi Pak Anies, mendapatkan Transportasi Award 2020, kemudian dari Kemenag juga dapat penghargaan. Dari PT Transportasi Jakarta juga dapat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lima tahun berturut-turut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucap Hamim memaparkan. “Kemudian Pak Anies juga berhasil membina BUMD terbaik selama 5 tahun, seluruh BUMD-nya mendapatkan Top Award dari tahun 2017 sampai 2022. Kemudian meraih sembilan kategori juara umum anugerah publik dari PTSP. Kemudian layanan JAKI (Aplikasi Jakarta Kini), kata Hamim menambahkan. Hamim juga mengatakan pencapaian Anies lainnya adalah banyaknya ruang terbuka hijau (RTH), Jakarta Internasional Stadium (JIS), juga jalan-jalan di Sudirman, Kota peduli Hak Azasi Manusia (HAM), serta penghargaan nasional dan internasional lainnya. Dan pencapaian Anies juga dapat dinikmati oleh para penyandang disabilitas sebagaimana yang dikatakan oleh Mia selaku Ketua Kemonitas Disabilitas Kreatif Indonesia (DKI). “Dengan program-program pak Anies ini, kota Jakarta jadi semakin maju dan pesat, dan juga semakin cantik dan bagus terutama untuk kaum disabilitas, terima kasih Pak Anies, telah memfasilitasi banyak sekali jalan-jalan untuk program-program disabilitas. Jalan dan akses untuk para disabilitas,” ucap Mia. “Salah satu yang mendukung kami, Rusunawa. Rusunawa dari pak Anies ada akses untuk disabilitas,” tukas Mia menambahkan. Selain itu, berdasarkan informasi dari Bang Japar, ketua KPK Firli Bahuri telah menerima perwakilan massa aksi untuk diskusi. Walaupun cuaca mendung, massa aksi tetap melanjutkan acara sekitar pukul 10.00 WIB. Acara berakhir sekitar pukul 11.00 WIB yang ditutup dengan foto bersama massa aksi di depan gedung KPK. Lalu massa aksi membubarkan diri dengan teratur. (Rac)
Relawan Anies Mendesak KPK Usut Kasus Besar, Bukan Formula E
Jakarta, FNN – Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) menyatakan sikap menolak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi alat politik penguasa. Rabu, 5 Oktober 2022, Bang Japar yang disuarai oleh M. Hamim selaku Humas bersama elemen masyarakat dari Komunitas Aspirasi Emak-emak, Yayasan Disabilitas Kreatif Indonesia, dan Tokoh Masyarakat Makassar, menyatakan tujuh seruan terhadap KPK agar terus menjaga integritas dan independensi, yaitu: 1. KPK harus independen tidak boleh berpolitik praktis; 2. KPK harus mengusut tuntas kasus Sumber Waras yang merugikan negara; 3. KPK tidak boleh berpolitik dan mengkriminalisasi orang; 4. Jika KPK berpolitik, negeri ini akan semakin pelik; 5. Selamatkan KPK dari tangan orang-orang yang haus kuasa; 6. Saat hukum dijadikan alat politik, maka tinggal menunggu waktu negeri ini runtuh; 7. KPK lembaga antikorupsi, bukan lembaga penjegal capres yang punya integritas. Selain dari seruan sikap, Bang Japar juga akan terus mendukung Anies Baswedan dalam ajang Pemilihan Presiden 2024. Dan. juga Ketua Umum Komunitas Aspirasi Emak-emak meminta kepada ketua KPK, Firli Bahuri untuk fokus terhadap kasus Rumah Sakit Sumber Waras, Harun Masiku, dan Djoko Tjandra karena memberikan kerugian besar terhadap negara. Dan, tidak sekedar mengurus kasus Formula E yang tidak ada bukti terhadap Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. “Buat KPK, tolong KPK, Pak Firli fokus pada kasus-kasus besar dan kasus-kasus lama. Kasus lama itu salah satunya itu kasus Ahok (mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) Sumber Waras (rumah sakit), terus kasus Harun Masiku yang tak ketemu, sampe sekarang masih berkeliaran. Tolong KPK fokus yang terbaru, ayo siapa nih yang kabur? Djoko Tjandra Rp107 triliun,” tukas Wati. Wati juga mendesak ketua KPK agar KPK terus memburu koruptor yang masih berkeliaran, “Halo Pak Firli buruan cari itu, jangan yang kecil yang ecek-ecek dikerjain. Tapi cari yang besar-besar, KPK itu ongkosnya mahal triliunan cari yang koruptor yang korupsinya itu triliun dan ratusan triliun.” “Jadi, tolong Pak Firli tangkap yang pada kabur itu, fokus ke sana jangan fokus yang kecil-kecil, apalagi Anies Baswedan gak ada korupsinya gak ada hubungannya ya kan semuanya?” ucap Wati menambahkan. (Fik)
Baku Cepat, Baku Cegat
Publik melihat kualitas kepemimpinannya di DKI Jakarta. Begitu juga hasil kerjanya. Dan bukankah para calon lawannya juga mengakui kualitas dan kapabilitasnya itu? Kalau tidak mengakui, kenapa mereka harus takut? Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior BAKU Cepat, Baku Cegat. Apakah itu yang terjadi dalam deklarasi Anies Baswedan sebagai Bakal Calon (Balon) Presiden pada Pilpres 2024 oleh Partai Nasdem? Seperti diduga banyak kalangan? Yakni, ketika Ketum Nasdem Surya Paloh memutuskan untuk adu cepat agar segera mendeklarasikan Balon Presidennya, Senin (03/10/2022) lalu. Setelah berkembangnya isu bahwa Ketua KPK Firli Bahuri sangat ngotot agar Anies segera dijadikan tersangka dugaan korupsi perhelatan balap mobil Formule E. Hal itu sebagai salah satu upaya Ketua KPK mencegat pencapresan Anies. Sebelum ada yang mencapreskan Gubernur DKI Jakarta itu. Bagaimanapun, pendeklarasian Anies Baswedan oleh Surya Paloh dan dugaan pemaksaan kehendak untuk mentersangkakan Anies oleh Firli Bahuri tak pelak menjadi isu terpanas minggu ini. Publik tentu saja segera merespon. Komentar pro dan kontra di berbagai platform media sosial karenanya juga tak henti bermunculan. Ada yang beranggapan Surya Paloh terlalu kesusu. Karena terlalu cepat mengumumkan Balon Presidennya. Memajukan tanggalnya dari tanggal 16 November yang direncanakan sebelumnya. Tapi di balik itu, ada pula yang berpandangan bahwa langkah Surya Paloh ini sangat brilian. Sebagai “king maker”, dia begitu piawai mengambil keputusan. Menjatuhkan pilihan terhadap seseorang yang menurutnya memiliki potensi paling besar untuk meraih kemenangan dalam pilpres 2024 mendatang. Dan bila itu terjadi, Nasdem tentu akan memperoleh coattail effect-nya. Yaitu meningkat tajamnya perolehan suara Nasdem, sebagai akibat dari popularitas dan elektabilitas Anies. Selain itu, bukankah ada pula yang menganggap langkah Surya Paloh ini sebagai langkah yang kontroversial dan sangat berani? Berseberangan langsung dengan keinginan penguasa. Mbalelo dari kesatuan koalisi pemerintahan yang partainya ada di dalamnya. Dan yang paling disorot, karena langkah ini bertolak belakang juga dengan keinginan Presiden Joko Widodo, khususnya, yang mengharapkan agar pilpres 2024 mendatang hanya diikuti dua pasang calon. Dan di mata publik, dua pasang calon dimaksud adalah para calon di luar Anies. Sementara, beberapa hari lalu, publik bahkan dikejutkan oleh pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief. Dalam rekaman video berdurasi 1.52 menit – sebagaimana dikutip beberapa media Ahad (25/9) – dia membongkar strategi untuk memenangkan Ketua DPR RI Puan Maharani. Balon Presiden andalan yang digadang-gadang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Andi mengatakan, satu-satunya cara Puan menang Pilpres 2024 adalah dengan menjegal lawan politik dan calon presiden lainnya dengan cara kriminalisasi. “Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang, semua ditangkapin aja,” katanya. Lalu, apakah dengan begitu Anies sebagai salah satu balon paling potensial akan ditangkap menggunakan KPK? Apakah tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku mentersangkakan, kemudian memenjarakan seseorang, dengan bukti-bukti yang tidak cukup? Apakah pemerintah dan partai penguasa begitu khawatir terhadap potensi seorang Anies Baswedan? Apakah dengan begitu tidak akan berpikir ulang menggunakan lembaga anti rasuah itu sebagai strategi licik untuk meraih kemenangan? Calon Nihil Kualitas Terlepas dari kasak-kusuk sejumlah pihak dalam menyongsong pilpres dan pemilu legislatif 2024 mendatang, berbagai pertanyaan tentu berkelebat di benak masyarakat Indonesia sekarang. Tapi pertanyaan paling penting bagi bangsa ini adalah bagaimana menerapkan sistem demokrasi yang benar. Setelah banyak kalangan yang tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Buktinya, ada sebagian masyarakat yang menyebut rezim yang dihasilkan dari pemilu 2019 ini, misalnya, sebagai “rezim kardus digembok”. Seperti sering ditemukan dalam komentar-komentar warganet di berbagai platform media sosial. Terkait kotak suara yang digunakan. Yaitu yang terbuat dari kardus yang digembok. Lucu dan aneh. Tapi juga nyata. Di kalangan anak bangsa yang dapat berpikir jernih, dirasakan semakin tumbuhnya kesadaran tentang betapa pentingnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Baik pada 2024 maupun pemilu-pemilu selanjutnya. Yaitu bila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua mendapat perlakuan yang sama. Bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak mana pun. Bila semua itu terpenuhi, maka bolehlah kita berharap bahwa bangsa ini akan mampu menghadirkan dan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang demokratis. Dari situ pun kita boleh berharap bisa menghasilkan para pemimpin yang kualified. Memiliki kapasitas terbaik, punya kapabilitas dalam mengatasi masalah dan merupakan sosok pemimpin yang integritasnya tidak diragukan lagi. Yang akan berjuang memajukan kesejahteraan bersama. Sehingga seluruh rakyat sejahtera. Sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Sejauh ini, amat sangat disayangkan bahwa kita terperangkap dalam sistem yang buruk. Calon pemimpin yang muncul ke permukaan tidak lepas dari kenyataan L4. Yaitu “Lu Lagi Lu Lagi”. Itu semua disebabkan adanya keterbatasan jumlah calon, sebagai akibat dari kebijakan mempertahankan Presidential Threshold 20 persen. Yang semakin memperdalam cengkeraman partai-partai besar dan koalisinya. Sementara mereka minus calon pemimpin yang berkualitas. Dengan demikian, sekarang semakin terang benderang bahwa pemunculan nama-nama bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang begitu nihil kualitas. Karena masing-masing calon yang dimunculkan tidak diukur elektabilitas, kapasitas dan integritasnya dari segi konsep yang hendak mereka usung. Sebaliknya, pengusungan mereka hanyalah dari kuatnya dukungan partai maupun dukungan oligarkhi politik dan ekonomi. Sebab itu, pemilu 2024 dan pemilu-pemilu berikutnya akan sulit disebut sebagai pemilu yang jurdil. Bila keadaan ini tidak berubah. Pertarungan yang akan terjadi hanyalah soal-soal kuat-kuatan semata. Artinya, yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Yang besar akan menundukkan yang kecil. Melaksanakan apa yang disebut “hukum rimba”. Karena itulah, ketika Anies tampil sebagai salah satu calon alternatif, banyak yang panik. Terutama mereka yang akan ikut bertarung dalam perebutan jabatan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 nanti. Sehingga ada yang mencoba menjegal langkahnya, agar jangan sampai dicalonkan. Pertanyaanya, kenapa? Tentu saja, karena selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta, Anies sudah memperlihatkan kualitasnya. Diakui atau tidak, Anies sudah menunjukkan prestasinya. Prestasi yang tidak dimiliki para calon lawan. Masyarakat di seantero Nusantara – tak hanya masyarakat Jakarta – melihat dengan mata telanjang kenyataan-kenyataan itu. Sehingga mereka mengelu-elukannya sebagai calon pemimpin masa depan. Bahwa segala macam survei dan poling pendapat selama ini yang tidak menempatkan elektabilitas Anies pada peringkat satu ternyata dipandang publik sebagai kepalsuan dan kebohongan. Upaya sejumlah pihak yang selama ini sengaja mengerdilkan namanya, ternyata berbuah sebaliknya. Publik melihat kualitas kepemimpinannya di DKI Jakarta. Begitu juga hasil kerjanya. Dan bukankah para calon lawannya juga mengakui kualitas dan kapabilitasnya itu? Kalau tidak mengakui, kenapa mereka harus takut? Yang tidak kalah menarik, ternyata lembaga think tank seperti Center for Strategic and International Studies (CSIS), termasuk Indonesia Lawyers Club (ILC), dalam surveinya belum lama ini, menempatkan elektabilitas Anies di urutan pertama. Jika pemilu diselenggarakan sekarang. Rakyat sudah sangat merindukan tampilnya pemimpin yang mumpuni. Memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas. Yang mampu keluar sebagai pemenang dalam pertarungan adu konsep. Bukan kuat-kuatan dukungan partai atau pun oligarkhi. Jangan sampai terjebak lagi seperti beli kucing dalam karung. (*)
Rocky Gerung: Amarah Itu Masih Ada pada Pendukung, juga Publik Indonesia, Keadaan Ini Bisa Menjadi Pemicu Kerusuhan Lebih Besar
KAPOLRI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat dari jabatannya. Pencopotan Kapolres Malang ini terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Selain mencopot Kapolres Malang, Kapolri juga mencopot sembilan pejabat di kepolisian lainnya terkait dalam tragedi yang menewaskan ratusan orang itu. Berdasarkan rilis resmi, korban tewas mencapai 131 orang. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, keputusan menonaktifkan Kapolres tersebut setelah dilakukan analisa dan evaluasi dari tim investigasi yang dibentuk Kapolri. “Malam ini, Kapolri sudah mengambil satu keputusan, memutuskan untuk menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat,” kata Dedi yang dikutip dari Antara, Senin (3/10/2022). Dedi menjelaskan keputusan untuk menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST 20 98 X KEP 2022. Ferli dimutasi sebagai Perwira Menengah Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri. Ferli Hidayat digantikan AKBP Putu Kholis Arya yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya. “Ferli Hidayat dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan AKBP Putu Kholis Arya,” kata Irjen Dedi Prasetyo. Dedi menuturkan sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta juga menonaktifkan jabatan Komandan Batalyon (Danyon), Komandan Kompi (Danki), dan Komandan Peleton (Danton) Brigade Mobile (Brimob). “Sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jatim juga melakukan langkah yang sama. Melakukan penonaktifan, jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak sembilan orang,” katanya. Nama-nama yang dinonaktifkan tersebut adalah AKBP Agus, AKP Hasdarman, Aiptu Solihin, Aiptu M Samsul, Aiptu Ari Dwiyanto, AKP Untung, AKP Danang, AKP Nanang, dan Aiptu Budi. Hingga ini, semua masih dalam proses pemeriksaan tim. “Semuanya masih dalam proses pemeriksaan tim malam ini,” katanya. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat peristiwa Kanjuruhan ini? Ikuti dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (4/10/2022). Berikut petikannya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal’afiat, tetap semangat ya. Kita terus terang sampai sekarang masih terus berduka dengan apa yang terjadi di Kanjuruhan. Dan jujur ini sebenarnya membuat mood kita menjadi makin buruk hidup di negara Indonesia ini. Begitu ya Bung Rocky. Apalagi sampai sekarang belum ada satupun otoritas yang merasa bertanggung jawab dan menyatakan pasang badan. Ya, itu tadi kalimat yang benar, bukan bagus, tapi benar itu mood kita makin hilang itu. Dan memang kedukaan itu silih berganti, tapi khusus tentang soal Malang ini, orang mau mem-by pass itu dengan menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan. Itu juga keliru. Karena dalam tragedi itu tidak ada unsur manusia. Tragedi itu sesuatu yang terjadi karena nasib manusia dikendalikan oleh hal-hal di luar kemampuannya. Itu namanya tragedi. Sekarang, kita harus minta pertanggungjawaban. Artinya, dia bukan tragedi. Dia adalah satu add of commission atau minimal add commission, pembiaran. Kalau mungkin bukan kesengajaan itu masih orang catat juga, kalau bukan kesengajaan kenapa ditembakkan ke arah Tribun, sehingga itu bikin panik sebetulnya. Mungkin kita bisa sebut sementara itu add of commission, yaitu pembiaran. Nah, ini soalnya dan sampai sekarang yang saya ikuti keterangan pers dari PSSI, Kapolda, segala macam, seolah-olah itu datar saja, sebagai peristiwa biasa itu. Dan berupaya untuk bahkan ada yang menyalahkan boneknya tuh, ada yang menyalahkan panitianya tuh. Ya memang, kalau kita usut satu-persatu, ada emosi dari Arema itu. Tapi itu biasa di dalam pertandingan yang to be or not to be. Bahwa ada tambahan karcis yang dijual mungkin saja. Karena memang itu prime time, orang ingin dapat tambahan buat panitia, misalnya. Begitu pikirannya. Dilakukan pada malam hari, karena mengejar jam tayang supaya iklan masuk. Itu segala macam hal bisa kita lukiskan di situ. Tidak ada narkoba segala. Itu upaya untuk mengalihkan masalah. Ini adalah kesalahan prosedur. Pertama-tama itu yang harus dipastikan. Dan FIFA menganggap itu yuridiksi kami kalau soal aturan, kenapa kalian langgar. Jadi, hal-hal semacam ini yang jadi kontroversi. Tetapi, dalam kontroversi ini harus ada satu orang datang ke depan publik dan saya bertanggung jawab. Setelah itu kemudian yang lain mungkin akan menganggap oke, kalau Anda bertanggung jawab, apa yang mesti Anda lakukan. Sebelum tim yang dibentuk Menkopolhukam atau siapa lakukan pekerjaan, semuanya musti mengundurkan diri, yang merasa terlibat sedikit pun harus mengundurkan diri. Ketua panitia, ketua PSSI, Menpora, segala macam. Jadi, ini pelajaran etik kita. Karena ini bukan tragedi kemanusiaan, tapi ini kekacauan koordinasi. Itu intinya. Kalau segala sesuatu tragedi kemanusiaan, nggak ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab alam semesta, nggak mungkin begitu, nggak boleh begitu. Jadi etika pertanggungjawaban itu yang kita tagih sekarang, termasuk Kapolri. Kalau di tingkat akhir Kapolri bilang saja bahwa saya memang gagal karena tadi, publik akhirnya bertambah-tambah pada ketidaksiapan polisi untuk menangani hal yang paling remeh-temeh saja dia nggak mampu itu. Itu menjaga keamanan di dalam stadion, apalagi nanti menjaga lapangan yang lebih luas, lapangan politik Pemilu segala macam. Itu saya kira kemarahan kita akhirnya mesti kita ucapkan. Iya. Dan memang kalau kita amati, mix feeling di publik itu saja mereka yang terlibat langsung berduka, apalagi korban, mereka yang keluarganya menjadi korban, bahkan para pemain. Saya membaca mereka banyak yang kemudian mengalami traumatis karena mereka melihat bagaimana mayat bergelimpangan di ruang yang mencoba menyelamatkan ruang pemain, tapi di depan pemain. Saya kira ini panjang rangkaiannya ini, trauma healingnya masih panjang, dan karena ada 32 orang yang tewas itu anak-anak. Sebetulnya bisa dibuatkan simulasi sebelumnya kalau terjadi berantakannya pertandingan itu ke mana exit-nya. Polisi harusnya terlatih bikin antisipasi itu. Ada dana banyak untuk melatih aparat kepolisian kita. Kenapa hal itu terjadi? Kedisiplinan. Kenapa tidak ada disiplin. Mungkin juga itu bagian dari frustrasi sosial, boleh saja bikin analisis itu bahwa penonton atau suporter itu sebetulnya ada frustrasi itu bahwa nanti malam timnya kalah, tapi juga harga BBM buat pulang pakai motor tinggi. Jadi, itu sudah bertumpu di situ, antara kesulitan ekonomi dan kemarahan psikis itu. Tetapi, itu semua bisa diantisipasi. Kan manajemen sepak bola seluruh dunia standar dan kita tahu semua kemungkinan jenis kerusuhan sudah ada di video. Kita sudah belajar dari sejarah segala macam. Yang paling bahaya juga di Argentina berapa puluh tahun lalu. Jadi, semua hal, Liverpool. Jadi, ada sebetulnya modeling untuk bikin itu. Tetapi, terlihat ada arogansi juga di lapangan bahwa tembak kiri kanan itu pakai gas air mata kan. Ya, itu konyolnya di situ. Tetapi, sekali lagi, peristiwa itu sudah terjadi, harus ada yang bertanggung jawab sampai ke tingkat yang paling atas. Iya. Ini semua mata sebenarnya tertuju kepada aparat kepolisian. Ada juga memang tentara yang diperbantukan di situ dan juga mengambil tindakan-tindakan yang juga melakukan bukan hanya pelanggaran, menurut Panglima TNI, sudah pidana. Karena menghajar penonton yang tidak bersenjata, apalagi menendang dari belakang dan sebagainya. Saya kira ini tepat. Kapolri juga sudah mencopot Kapolres Malang, dan juga sejumlah Komandan Brimob. Tetapi, kita tetap melihat saja bahwa tidak ada sensitifitas terhadap situasi. Misalnya, mereka tidak sadar menjadi perhatian publik ketika ketua umum PSSI dalam pidatonya menyatakan “para hadirin yang berbahagia”. Itu pun membuat para netizen marah luar biasa, ditambah lagi ternyata ada akun Twitter dari Polsek yang mengucapkan kata-kata tidak pantas di Bantul, Yogyakarta, yang justru menyakan itu bencana ini. Kemudian ada juga, mungkin ini kesalahan informasi saja, ada seorang dosen yang menulis di Kompas cetak, yang menyebut itu akibat dipicu oleh tawuran Persebaya dengan Arema. Padahal, tidak ada penonton dari Persebaya. Ini semua orang marah dan Kompas juga harus minta maaf karena ini. Jadi, ini kekacauan pengertian apa yang disebut sebagai kerusuhan, apa yang disebut sebagai crowd. Tetapi selalu orang melihat apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini sehingga hal yang betul-betul menyebabkan air mata hanya ditanggapi dengan konferensi pers. Kan itu soalnya. Jadi, dalil-dalil peradaban kita hilang. Nah, Panglima TNI mengambil atau memberi contoh yang juga terobosan itu. Oke, kami ambil-alih kalau aparat kami itu langsung kena pidana. Kan kepolisian juga bisa tiru itu kan. Oke, bahwa sudah terjadi semacam kekacauan maka untuk sementara Kapolri mengatakan oke, tersangka pertama adalah Kapolres. Kira-kira begitu. Lalu nanti yang akan kami proses pada Kapolda berlanjut begituan. Karena kalau orang sebenarnya lihat kalau itu sekedar Kapolres, ya apa? Emang ini hanya hal kecelakaan beruntun saja? Jadi, sebetulnya masyarakat kita kalau kita baca reaksi netizen itu, netizen betul-betul paham apa yang disebut keadilan, apa yang disebut kejujuran informasi. Karena itu, mereka marah. Bahkan, statement kecil netizen marah. Jadi, ada stok etika sebetulnya pada rakyat kita, yang baru bisa dimunculkan ketika ada peristiwa yang dramatis semacam ini. Jadi, bagian-bagian ini kita ucapkan terima kasih karena netizen peka sekali dengan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Dan, itu juga sebenarnya energi kita untuk melakukan perubahan total dalam cara kita bernegara. Ya. Saya kira Kapolda layak untuk dicopot karena desakannya sangat kuat, apalagi pada statement pertamanya dia dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan gas air mata itu sesuai dengan SOP. Bayangkan ada seorang Kapolda yang tidak memahami bahwa itu ada statuta FIFA hal macam ini. Ya, itu saja sudah menunjukkan bahwa itu kalimat apologetik atau kalimat defensif bahkan. Seolah-olah ya sudah itu prosedurnya betul. Jadi, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disiplin etik yang harusnya dipegang oleh polisi nggak ada tuh. Nah, seharusnya ketika terjadi peristiwa itu, Prima faci, si Kapolda bilang, itu, apapun, saya bertanggung jawab. Maka saya mengundurkan diri. Bahwa soal itu prosedur boleh nggak boleh, itu lain soal. Karena, ini ada jumlah yang fantastis dalam kasus sejarah persepakbolaan atau sejarah olahraga dunia. Oke, satu hal sebetulnya, kita satu mendapati, saya membaca juga ini menarik bagaimana komentar netizen, saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh komika Abdurahman (anak Malang), yang menyimpulkan kenapa semua ini terjadi, ya karena bangsa ini dipimpin oleh orang yang bodoh. Itu saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Bjorka juga. Dan, memang damoaknya ya seperti ini. Dan memang seperti tidak semata-mata Pak Jokowi, tetapi di hampir semua level terjadi semacam kebodohan itu. Ya, itu wisdon yang bisa ditangkap oleh seorang komika dan fasilitas yang dijalankan oleh negara untuk menghasilkan pemimpin yang cerdas memang tidak berjalan, dari atas sampai kepada pimpinan-pimpinan yang harusnya mengawasi potensi ketegangan sosial, kekacauan semacam ini, kan semua adalah kesalahan komandan. Kira-kira begitu harusnya diterjemahkan. Komandan tertinggi itu ya Presiden, komandan di wilayah keamanan ya Kapolri, demikian seterusnya. Jadi, betul komika itu mengatakan bahwa kita memang ada di dalam suasana seolah-olah kepemimpinan-pemimpinan di wilayah publik itu kekurangan pengetahuan. Jadi, hal-hal yang sepele tadi soal aturan FIFA, ya sudah, bilang oke memang kami salah, tapi jangan wah itu dimungkinkan segala macam, dan nanti ada debat, ini juga lapangan terbuka kan? Ya enggak, lapangan bola itu lapangan tertutup karena dikelilingi oleh tembok itu. Lapangannya terbuka, tapi di dalamnya enclav. Jadi, cara ngeyel-nya itu memang bodoh. Itu masalahnya. Jadi, si komika itu betul. Dia nangkap dengan baik suasana kepemimpinan kita atau kondisi kepemimpinan bangsa ini. Sementara ini, kan menurut saya nggak perlu terjadi, ini para suporter ada kemudian memberikan semacam ultimatum kepada pemerintah, kalau dalam 7 hari tidak ada yang bertanggung jawab mereka akan mencari sendiri. Karena mereka merasa bahwa mereka punya rekaman videonya, mereka juga melihat rekaman CCTV yang ada di situ, saksi-saksi mata mereka banyak, bahkan mereka bisa bercerita bagaimana ada satu pintu yang ditutup rapat dan itu kemudian jadi semacam kuburan massal karena orang berdesak-desakan di situ. Ya, ini suasana balas dendam itu, amarah itu masih ada pada pendukung. Bahkan, publik Indonesia marah sebetulnya. Dan keadaan ini yang bisa jadi pemicu kerusuhan yang lebih besar itu. Akan ada demonstrasi mahasiswa, demonstrasi buruh yang tertunda tapi agendanya tetap ada, lalu kemarahannya ini meledak, misalnya, karena diambil alih oleh para suporter yang memang tahu siapa-siapa pelaku itu. Walaupun mungkin si pelaku itu merasa kami cuma aparat. Tetapi, keadaan ini kan membutuhkan outlet, membutuhkan saluran kemarahan. Jadi, jangan sampai terjadi ada penghakiman jalanan lagi itu. Ini penting kenapa kondisi ini mesti dinyatakan sebagai kedaruratan sosial atau ada istilah di dalam hukum. Tetapi, sifat kedaruratan ini nggak boleh sekadar dicarikan penyelesaiannya lewat penghukuman yang kecil-kecilan atau keterangan pers yang terlalu dangkal. Jadi, musti betul-betul secara dalam diperlihatkan dari awal persiapan itu kacau, dari awal aspek-aspek bisnis lebih ditekankan daripada aspek-aspek keselamatan. Kan ini semuanya tuh. Karena itu, kalau ada tim, tim itu betul-betul harus berjarak dengan kekuasaan, berjarak dengan para sponsor, agar betul-betul terbuka apa yang terjadi di lapangan Kanjuruhan ini. Pemburukan Kita kemarin bicara bahwa ini kenapa terjadi pemburukan di seluruh sektor. Dan kita mesti bersiap-siap gitu ya bahwa ini bukan yang terakhir apa yang terjadi ini. Kita tidak tahu dalam bentuk apa. Kalau kemarin kita lihat ekonomi yang buruk, politik memburuk, sekarang bahkan olahraga yang menjadi ini salah satu, bahkan satu satunya mungkin, hiburan untuk kelas bawah, ini juga memburuk. Kita mesti bersiap-siap bahwa akan ada pemburukan-pemburukan lain. Ya, itu saya bisa tangkap bahwa sebagian besar publik menganggap memang polisi nggak bermutu lagi. Tetapi, demikian sebaliknya, polisi merasa kami tertekan terus dengan suasana. Kami juga orang sipil yang ditugaskan untuk membawa senjata. Keadaan ekonomi buruk, psikologi prajurit kelihatan tertekan karena soal psikososial yang disebabkan oleh kesulitan ekonomi. Jadi, nanti akan ada salah menyalahkan itu. Nah, ini bahayanya kalau akhirnya aparat kepolisian merasa jatuh mentalnya, lalu mengakui kalau begitu sudah deh, silakan kalian suka-suka. Padahal, tetap kita butuh satu institusi kepolisian yang di tengah keadaan yang berbahaya ini, tampil, tunjukkan bahwa kami tetap bersama dengan rakyat, kami tahu penderitaan itu, kami ingin perbaiki. Kalau itu enggak ada lagi maka lenyaplah yang disebut pembusukan institusi kepolisian ini. Ini hal yang mendasar dan saya kira Pak Kapolri harus bikin semacam, ya saya enggak tahu menyebut apa, tapi satu keputusan radikal untuk mengatakan bahwa saya masih akan memimpin dan saya akan memimpin itu dengan cara yang sangat cepat. Itu yang ditunggu. Kendati orang juga menganggap ya sebaiknya Kapolri sekaligus tinggalkan jabatan saja, kembalikan mandat itu pada Pak Presiden. Kalau itu terjadi juga akan ada peristiwa lainnya, yaitu persaingan para bintang ini untuk menjadi Kapolri. Padahal, masih ada kasus Sampo yang juga bagian dari kesulitan untuk menentukan pemimpin Polri selanjutnya. Jadi, betul tadi, kompleksitas ini seolah-olah dicurahkan dari langit supaya kita belajar sebagai bangsa bahwa problem kita banyak betul. Bukan sekadar deklarasi-deklarasian capres. Tapi begini ya, saya membayangkan, katakanlah Pak Kapolri sekarang ini memutuskan mundur karena banyak sekali persoalan yang dia tidak bisa tangani secara tuntas gitu. Tapi sebenarnya persoalannya, intinya itu pada internal lembaga institusi kepolisian itu sendiri. Saya teringat berkali-kali juga banyak yang menyatakan bahwa polisi kita itu memang sudah overloaded. Tugasnya banyak sekali: mengamankan sepak bola, urusan administrasi, sampai lalu-lintas. Mulai SIM, STNK, kemudian lalu-lintas, narkoba, macam-macam. Semua diurus kepolisian, sehingga akhirnya tugas pokok utama dia sebagai pelindung dan pengayom masyarakat jadi terabaikan. Belum lagi tugas-tugas politik yang juga harus dikerjakan. Iya, saya mau terangkan tadi, ada penugasan politik dan itu bikin frustrasi sebetulnya. Jadi, ambang frustrasi atau ambang kemarahan publik juga jatuh bersamaan dengan ambang frustrasi dalam lembaga kepolisian sendiri. Karena banyak juga teman-teman polisi yang agak berjarak melihat ini bagaimana ya institusi yang saya bayangkan kok jadi rapuh sekali. Jadi itu poinnya. Tapi, kalau kita mau katakan oke ini semacam penanda bahwa diperlukan reformasi total. Nah, kalau istilah reformasi total diajukan, itu betul-betul maksudnya total. Kita mungkin berpikir bahwa yaitu beban hirarki polisi itu terlalu besar. Dari Kapolri sampai ke Kapolres. Kenapa polisi nggak dikembalikan saja kepada kabupaten di bawah Bupati sehingga lebih enteng bebannya. Tapi kemudian orang akan menganggap wah itu berat betul, karena musti bongkar segala hal. Ya, memang itu konsekuensinya, mengubah sistem kepolisian itu. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa polisi itu diasuh oleh masyarakat sipil. Jadi, misalnya pengangkatan Kapolri itu nggak perlu Presiden, masyarakat sipil saja bersepakat. Kami mau si polisi ini. Jadi, bukan fasilitas politik yang menentukan seorang itu jadi Kapolri dan dilambangkan bahwa kepolisian itu di bawah presiden. Enggak, polisi itu adalah hasil transaksi masyarakat sipil untuk meminta negara mengamankan atau memberi rasa aman. Itu poinnya. Jadi, yang berkepentingan adalah masyarakat sipil, bukan masyarakat politik. Itu yang saya anggap bahwa paradigma pengasuhan polisi itu kembalikan pada masyarakat sipil. Biarkan masyarakat sipil nentuin siapa Kapolres. Kira-kira begitu gampangnya. (Ida/sws)
Pelangi Indonesia
Clifford Geertz melukiskan etos klasik Islam kepulauan ini bersifat menyerap, adaptif, gradualistik, estetik, dan toleran. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, dalam agama cinta (rahmat bagi semesta), kebenaran dan keadilan tak mengenal penganut dan bukan penganut. Cinta itu memeluk semuanya. Warga bangsa boleh berbeda keyakinan, tapi cinta menyatukannya. Kekuatan mencintai dengan melampuai perbedaan inilah yang kemudian melahirkan pelangi Indonesia indah. Harmoni dalam kemajemukan adalah cetakan dasar bangsa ini. Berbilang bangsa dalam zona keseragaman terguncang hadapi globalisasi keragaman. Bahkan, bangsa maju kembali mengeja multikulturalisme secara tergagap. Tak sedikit gagal, berujung populisme dengan supremasi tribalisme anti-asing, anti-perbedaan. Beruntung, Indonesia banyak makan asam garam. Bangsa maritim di tengah persilangan arus manusia dan peradaban dunia, sudah terbiasa menerima perbedaan. Jauh sebelum merdeka, para pemuda lintas etnis dan agama sudah menemukan penyebut bersama dalam keragaman bangsa. Saat dasar negara dan konstitusi dirumuskan, perwakilan berbagai golongan terwakili, menghadirkan negara semua buat semua. Dalam napak tilas refleksi diri bisa kita kenali hidup religius dengan kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk negeri ini. Sejak zaman Majapahit, doktrin agama sipil untuk mensenyawakan keragaman agama telah diformulasikan oleh Mpu Tantular dalam Sutasoma, “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa”. Islam Indonesia sendiri, yang dianut sebagian besar penduduk, meski – seperti agama lainnya – tak luput dari sejarah kekerasan, dalam sapuan besarnya didominasi warna kedamaian dan toleransi kuat. Walau doktrin dan mazhab radikal memang selalu ada, tapi pengaruhnya relatif terbatas dan dilunakkan oleh ragam ekspresi komunitas Islam dan kehadiran ragam agama. Clifford Geertz melukiskan etos klasik Islam kepulauan ini bersifat menyerap, adaptif, gradualistik, estetik, dan toleran. Dengan demikian terbuka lebar kemungkinan untuk melampaui perbedaan religio-kultural, memperlunak perbedaan itu dan menjadikannya pada batas toleransi yang memberi prakondisi kesiapan bekerjasama lintas-kultural. Modal sosial terpenting bangsa ini terlalu berharga untuk dikorbankan demi ambisi elit politik. Mari kita jaga dengan memperluas jaring interaksi dan kesetaraan dengan semangat bersatu dan berbagi. (*)
Wah, Beneran: Jokowi dan Polisi Dikulitin, Nih!
Kepolisian menjadi semakin penting bagi Jokowi. Ketika Polri terjun lebih dalam ke politik untuk mengamankan pemerintah, ia juga menuai lebih banyak manfaat. Oleh: Made Supriatma, Peneliti Tamu di Institut ISEAS–Yusof Ishak, Singapura PADA Juli 2016, Presiden Joko Widodo mengangkat Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri. Dengan menunjuk Tito Karnavian yang relatif muda, Jokowi mewariskan beberapa generasi pejabat senior kepolisian yang sudah memiliki hubungan baik dengan elit politik Jakarta. Karnavian terbukti menjadi sekutu presiden yang andal, mengawasi kasus-kasus penting terhadap kritikus pemerintah seperti Robertus Robet, seorang aktivis hak asasi manusia yang menyanyikan lagu yang mencerca militer dalam sebuah demonstrasi, dan Dandhy Laksono, seorang pembuat film dokumenter pembangkang. Bantuan polisi terlihat dalam kasus Muhammad Rizieq Shihab, seorang ulama dan kritikus vokal Jokowi. Rizieq adalah orang di balik demonstrasi 2016 yang bertujuan menggulingkan mantan Gubernur Jakarta Basuki \'Ahok\' Tjahaja Purnama dengan alasan bahwa ia telah menista agama Islam. Habib Rizieq akhirnya didakwa berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang membawanya ke pengasingan diri di Arab Saudi. Penggunaan UU yang meragukan ini secara ekstensif telah memicu klaim bahwa pemerintahan Jokowi telah beralih ke otoritarianisme. Dukungan polisi juga terlihat selama pencalonan kembali Jokowi pada 2019. Meskipun polisi tidak secara terbuka berkampanye untuk Jokowi, dukungan mereka adalah bagian dari keberhasilan pemilihannya di daerah. Politisi di Sumatera Selatan secara terbuka mengakui kepada saya bahwa polisi membantu menstabilkan harga karet yang jatuh, dengan beberapa pengusaha di Lampung mengingat bahwa mereka diminta oleh petugas polisi untuk mendanai kelompok sukarelawan pro-Jokowi. Jokowi telah memberikan konsesi politik kepada polisi dalam masa jabatan keduanya, seringkali mengesampingkan tentara dalam prosesnya. Elit polisi diangkat ke beberapa posisi penting dan strategis yang sebelumnya dipegang oleh jenderal militer dan biasanya dianggap sebagai domain tentara. LSM HAM Kontras mencatat, sebanyak 30 pensiunan atau jenderal polisi aktif memegang posisi strategis di pemerintahan Jokowi, termasuk di kementerian, lembaga pemerintah, dan duta besar. Ombudsman Indonesia juga melaporkan bahwa 25 petugas polisi duduk di dewan perusahaan milik negara dan anak perusahaannya. Pensiunan atau perwira polisi yang menjabat kini memimpin Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Urusan Logistik (BULOG), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Yang paling kontroversial, mantan Komisaris Jenderal polisi Firli Bahuri adalah ketua KPK saat ini, yang telah lama menjadi duri di pihak kepolisian, mendakwa beberapa jenderal polisi. Kepolisian juga diuntungkan dengan peningkatan anggaran dan penambahan personel. Belanja negara untuk kepolisian mencapai Rp 107 triliun (US$ 7 miliar) pada 2020, naik dari Rp 94,3 triliun (US$ 6,3 miliar) pada tahun sebelumnya. Pada 2020, jumlah personel polisi meningkat 27.012 atau naik 5,7 persen dari 2018. Peningkatannya signifikan: dari 2016-2018 polisi hanya menambah 1.898 personel. Saat ini, polisi sekarang kira-kira berukuran sama dengan tentara. Kepolisian menjadi semakin penting bagi Jokowi. Ketika Polri terjun lebih dalam ke politik untuk mengamankan pemerintah, ia juga menuai lebih banyak manfaat. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa polisi semakin berperan ganda, baik sebagai aparat keamanan maupun sebagai instrumen politik. (*)
Hasil Investigasi Tragedi Kanjuruhan, PSSI Sebut 3 Keputusan
Jakarta, FNN – Terdapat tiga keputusan dari hasil investigasi Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Badan pelaksana pertandingan, Ketua Pelaksana, dan petugas keamanan disebutkan telah melakukan kelalaian. Investigasi ini akan menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan sepakbola di Indonesia. Konferensi pers PSSI ini dilakukan di Malang pada Selasa (4/10/2022) pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, Sabtu (1/10/2022) telah terjadi tragedi mengenaskan di dunia sepakbola Indonesia. Setidaknya, sebanyak 125 penonton jadi korban meninggal dan ratusan lainnya luka berat dan ringan karena gas air mata. Komdis PSSI Erwin Tobing menerangkan bahwa ada 3 pihak yang bertanggung jawab atas tragedi ini. “Ada kekurangan, kesalahan, kelalaian dari panitia pelaksana/badan pelaksana dan klub. Ada juga kesalahan dari Ketua Panitia (person) dari pertandingan Arema melawan Persebaya. Dan juga kami melihat ada kesalahan, kekurangan dari security officer,” katanya dalam konferensi pers. PSSI memberikan hukuman kepada 3 pihak ini sesuai dengan kode disiplin. Arema FC sebagai badan pelaksana diberikan sanksi denda 250 juta rupiah. Arema juga dilarang menyelenggarakan pertandingan sepakbola dengan penonton dan hanya bisa menyelenggarakan pertandingan kandang sejauh 250 km dari stadion Arema. “Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat,” tegas Erwin. Ketua Pelaksana pertandingan Abdul Haris dan petugas keamanan Suko Sutrisno dilarang beraktivitas di lingkungan sepakbola seumur hidup. Menurut PSSI, Ketua pelaksana dan petugas keamanan tidak melakukan tugasnya dengan baik dan gagal mengantisipasi akan terjadinya kerusuhan. “Saudara Suko Sutrisno sebagai petugas keamanan/security officer tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepakbola seumur hidup,” tutup Erwin. (Fer)
Utang Makin Menggunung, Ketua DPD RI Minta Presiden Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi
Jakarta, FNN – Semakin membengkaknya utang pemerintah, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah fokus menjaga stabilitas ekonomi. Hingga akhir Juli 2022, utang pemerintah diketahui mencapai Rp7.163 triliun. Belum lagi pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp400 triliun tahun ini. Terlebih, dalam nota rancangan APBN Tahun 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan jika pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp700 triliun. Oleh karena itu, LaNyalla menilai pemerintah perlu membuat treatment khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Ini angka yang sangat besar, dan fakta sumber dari Pajak tidak mampu mengcover. Apalagi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang angkanya segitu-gitu aja, sehingga utang baru menjadi jalan keluar terus menerus,” kata LaNyalla, Selasa (4/10/2022). Ditegaskannya, saat ini dunia dihadapkan pada badai resesi sekaligus ancaman krisis pangan dan energi. Kondisi ini memberi pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karenanya, pemerintah perlu untuk fokus menjaga kondisi perekonomian nasional agar terus stabil. “Salah satu cara bisa dengan melakukan evaluasi atas program dan proyek strategis nasional yang bisa ditunda atau dialihkan term waktunya,” tukasnya. Senator asal Jawa Timur itu juga menegaskan, sektor industri nasional kita belum mampu bergerak secara signifikan. Apalagi iklim investasi kian menurun. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat pada akhir Agustus 2022, utang pemerintah mencapai Rp7.236,61 triliun. Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut naik Rp73 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Juli 2022 yang senilai Rp7.163 triliun. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,30%. Angka tersebut meningkat dibanding rasio utang pada akhir Juli 2022 yang sebesar 37,91%. Secara rinci, utang pemerintah didominasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,79%. Hingga akhir Agustus 2022, penerbitan SBN yang tercatat sebesar Rp 6.425,55 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas). Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,21% dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Agustus 2022 yang sebesar Rp811,05 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp15,92 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 795,13 triliun. (mth/*)
Etika Politik “Legowo” Bisa Dipilih Profesor Fadel Muhammad
Dengan begitu, secara hukum pemberhentian pimpinan MPR unsur DPD a.n Fadel Muhammad telah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) HINGGA tulisan ini dibuat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung yang terpilih menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggantikan Fadel Muhammad belum bisa juga menempati pos barunya. Pergantian tersebut dilakukan lewat pemungutan suara yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022 malam. Dalam pemungutan suara itu, Tamsil berhasil menyisihkan tiga calon lainnya, yaitu Abdullah Puteh, Bustami Zainudin, dan Yorrys Raweyai. Senator asal pemilihan Sulawesi Selatan itu berhasil meraih 39 suara dari 96 suara. Sebelum terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI, Tamsil sudah menjadi Ketua Kelompok DPD untuk MPR RI. Tamsil Linrung adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024 mewakili Sulsel. Sebelumnya, Tamsil adalah anggota DPR RI tiga periode sejak 2004 hingga 2019 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Tamsil adalah seorang politikus kelahiran Pangkep, Sulsel pada 17 September 1961. Selain menjadi Ketua Kelompok DPD untuk MPR RI, dia juga menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Guru Honorer. Perhatiannya terhadap guru honorer sangat tinggi, mengingat ia juga menjadi seorang pengelola sejumlah sekolah berbasis pendidikan agama Islam. Misalnya, Sekolah Insan Cendikia Madani (ICM), Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Tamsil siap membawa terobosan di MPR RI. Hal itu disampaikan setelah terpilih menjadi Wakil Ketua MPR utusan DPD melalui Sidang Paripurna, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Tamsil, senator DPD RI harus didorong dan diberi ruang dalam mengemban tugas sebagai Anggota MPR. Senator DPD RI bisa berkiprah dalam mendiseminasi nilai-nilai kebangsaan karena basis keterpilihan berdasarkan daerah. Hal itu akan bernilai positif bagi kelembagaan MPR karena dirasakan hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, lanjut Tamsil, sejumlah provinsi sudah memiliki kantor perwakilan DPD sebagai sarana representaif yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Peran-peran itu yang nantinya akan dinilai oleh masyarakat sehingga seorang anggota parlemen bisa kembali terpilih untuk bisa melanjutkan tugas-tugas konstitusional. “Provinsi Bali yang memiliki kantor perwakilan DPD bisa menjadi pilot project atau proyek percontohan bagaimana spektrum terhadap nilai-nilai kebangsaan disebarluaskan oleh anggota MPR,” ujar Tamsil Linrung. Tak hanya itu, Tamsil mendorong senator DPD bisa berperan dalam mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terkait daerah. Khususnya dana transfer daerah dan mandatory spending. Yaitu anggaran di sektor pendidikan dan di bidang kesehatan. Namun hal itu harus dikomunikasikan dengan unsur parlemen yang lain. Khususnya para tokoh-tokoh partai dari DPR yang juga duduk sebagai Wakil Ketua MPR. Berbekal pengalaman sebagai anggota DPR selama tiga periode dan jejaring di banyak partai, ia optimis hal itu bisa dicapai dalam dua tahun masa tugasnya ke depan. Selain mengoptimalkan peran Senator selaku anggota MPR, Tamsil Linrung juga menegaskan komitmen kelembagaan DPD dalam mengawal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). “Selama memimpin DPD di MPR sebagai Ketua Kelompok, salah satu konsen kami adalah memastikan lahirnya PPHN yang tadinya diinginkan melalui amandemen,” ungkap Tamsil. Namun karena pertimbangan situasi politik tak memungkinkan hal itu, maka PPHN didorong dalam bentuk Konvensi Ketatanegaraan. Subtansi yang kita inginkan dari PPHN ini agar pembangunan punya arah dan tujuan yang jelas. “Selaras dengan tujuan nasional kita,” lanjutnya. Menurut Tamsil, telah banyak kontribusi yang ditorehkan oleh DPD RI dalam merumuskan PPHN. Apalagi Tamsil ditunjuk sebagai unsur pimpinan Badan Pengkajian MPR yang diplot khusus menyiapkan rancangan atau draft awal PPHN. “Tugas unsur-unsur DPD di MPR ke depan adalah memastikan aspirasi rakyat yang telah kita introdusir, dan tetap menjadi napas PPHN. Kontribusi DPD di dalam menyiapkan dan merumuskan PPHN merupakan salah satu bentuk optimalisasi peran kelembagaan DPD. Kita bangga akan hal itu,” ujarnya. Tamsil didapuk sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD menggantikan Fadel Muhammad. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting terbuka setelah nama-nama kandidat disaring dari empat sub wilayah. Yaitu Barat Satu yang diwakili oleh Abdullah Puteh, Barat Dua diwakili oleh Ahmad Bustami, Timur Satu aklamasi menunjuk Tamsil Linrung dan Timur Dua, Yorrys Raweyai. Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPD, AA La Nyalla Mattalitti didampingi Wakil Ketua, Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B. Najamudin. Persoalannya, meski sudah terpilih menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD, namun hingga kini Tamsil Linrung belum bisa menempati pos barunya itu. Politik Legowo Sebagai politisi senior, tidak seharusnya Fadel Muhammad mempertahankan posisinya sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD. Apapun alasannya, karena pergantian ini sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jika Profesor Universitas Brawijaya (UB) Malang itu merelakan dengan legowo tanpa syarat ke koleganya yang sama-sama berasal dari Pulau Sulawesi, Fedel akan dikenang sebagai politisi yang punya etika politik sehat dan santun. Apalagi, dari sisi tinjauan yuridis, apa yang dilakukan DPD pimpinan LaNyalla Mahmud Mattalitti ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik di DPD maupun MPR. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Tatib MPR Nomor 1 Tahun 2019 telah menegaskan bahwa Pimpinan MPR dapat berhenti dari jabatannya salah satunya karena “diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD”. Dengan ketentuan ini Pimpinan MPR dari unsur Kelompok DPD dapat saja diberhentikan di tengah masa jabatannya dengan mekanisme pengusulan penggantian yang disampaikan oleh anggota-anggota MPR Kelompok DPD RI. Meski alasan ini dapat dijadikan dasar untuk pemberhentian, namun Tatib MPR Nomor 1 Tahun 2019 tidak mengatur secara rigid apa saja kondisi-kondisi yang bisa membuat Kelompok DPD berhak mengusulkan penggantian Pimpinan MPR di tengah masa jabatannya. Bahwa apabila merujuk kepada Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (“Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022”). Dalam ketentuan Pasal 135 ayat (1) menyatakan “calon Pimpinan dari unsur DPD dipilih dari dan oleh Anggota dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Pimpinan DPD”. Ayat (2) menyatakan “Anggota DPD yang telah menjadi calon Pimpinan DPD tidak dapat lagi menjadi calon Pimpinan MPR”. Bahwa Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 juga telah menentukan persyaratan khusus bagi Anggota untuk dapat dipilih dan diusulkan menjadi Pimpinan MPR dari Unsur DPD. Dalam ketentuan Pasal 136 ayat (1) disebutkan “Calon Pimpinan MPR unsur DPD seabgaimana dimaksud dalam Pasal 135 harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Memiliki integritas, kapasitas dan kapabilitas; b. Berjiwa kenegarawanan; c. Memiliki pengetahuan tentang wawasan nusantara; dan d. Menandatangani pakta integritas”. Bahwa pakta integritas yang dimaksud dalam ketentuan di atas, diperjelas dalam pasal 136 ayat (2) yakni “Pacta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat kesediaan calon pimpinan MPR unsur DPD untuk: a. Mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang berwibawa, baik, dan bersih dengan menaati peraturan perundang-undangan; b. Tidak melakukan politik uang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk pemberian dan gratifikasi serta janji yang dilakukan sendiri atau melalui orang lain; c. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan lembaga negara lain; dan d. Bersedia mengundurkan diri sebagai Pimpinan MPR unsur DPD apabila dikemudian hari ternyata ditemukan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c. Bahwa ketentuan Pasal 137 ayat (1) dan (2) Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 juga menentukan mekanisme pemilihan calon Pimpinan MPR unsur DPD. Dalam ayat (1) disebutkan: “Pemilihan calon Pimpinan MPR dari unsur DPD dilakukan dengan prinsip mendahulukan musyawarah untuk mufakat dan keterwakilan wilayah”. Sementara ayat (2) menyatakan, “Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara”. Bahwa bukti Pimpinan MPR Unsur DPD RI hanyalah mandataris Kelompok Anggota DPD yang menunjuknya, dapat dilihat dari ketentuan pasal 3 Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 yakni: “MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum”. Hal serupa juga dipertegas oleh ketentuan tentang Pengambilan Keputusan. Bahwa mosi tidak percaya dari segi istilah apa yang diajukan oleh Kelompok Anggota DPD di MPR hanyalah sekedar persoalan peristilahan saja. Sekalipun nama yang disematkan adalah “mosi tidak percaya” namun secara substansial tindakan yang diambil 97 (sembilan puluh tujuh) Anggota MPR unsur DPD secara faktual adalah sebuah pernyataan keputusan tertulis yang tak lagi melanjutkan atau menarik mandat yang selama ini diterima pimpinan MPR unsur DPD a.n Fadel Muhammad. Atas dasar itu, tindakan 97 anggota DPD tersebut dapatlah dianggap sebagai pelaksanaan penarikan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, yakni: “pemberhentian pimpinan MPR unsur DPD dengan cara diusulkan penggantian oleh Kelompok DPD”. Dengan begitu, secara hukum pemberhentian pimpinan MPR unsur DPD a.n Fadel Muhammad telah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019. Uraian singkat secara yuridis di atas tentu saja bisa menjadi bahan renungan Profesor Fadel Muhammad agar bersikap legowo untuk menyerahkan kursinya sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD itu kepada Tamsil Linrung. Sehingga, hubungan Fadel dengan para anggota DPD lainnya masih berjalan dengan baik hingga akhir masa jabatannya sebagai Senator. (*)
LQ Indonesia Lawfirm Tanggapi Tuduhan Ketua ICPW Bambang Suranto
Jakarta, FNN – LQ Indonesia membantah tegas statement dari Ketua ICPW Bambamg Suratno yang berisi keterangan tidak benar dan fitnah. Advokat Leo Detri, SH, MH selaku Co Founder LQ Indonesia Lawfirm menjelaskan tuduhan Bambang Suratno bahwa Alvin Lim memeras klien Rp 1- 10 miliar jelas fitnah karena sampai sekarang tidak ada laporan polisi pemerasan. “Jika memeras laporkan. Mengenai kasus gratifikasi Ses Jampidum Chaerul Amir, sudah jelas di sidang etik dan diakui Natalia Rusli pula ketika diperiksa Jamwas, dan juga sudah ada putusan Jaksa Agung bahwa SesJam dicopot karena terbukti terlibat dalam mafia hukum dan menerima gratifikasi dari Natalia Rusli,” katanya. “Tak terbantahkan ada rilis resmi dari Kejaksaan. Juga tuduhan lain tentang mafia penipuan asuransi tidak berdasar karena tidak pernah Alvin Lim kena pasal penipuan,” jelasnya. Leo menyayangkan statement Bambang Suratno yang adalah pendapat pribadi namun menggunakan nama organisasi ICPW (Indonesia Civillian Police Watch). “Bambang Suratno ini kecewa karena Alvin Lim tidak mau memberikan kantor untuk ICPW. Alvin Lim beranggapan bahwa sudah ada organisasi IPW yang lama memantau kepolisian. Dan Alvin Lim merasa tidak perlu ada ICPW apalagi visi dan misi ICPW tidak sejalan dengan idealisme Alvin Lim,” jelasnya. ICPW dipandang hanya sebagai Humas POLRI yang menjadi advertising dan iklan untuk memuji kepolisian, padahal diperlukan saat ini adalah organisasi pengawas POLRI agar meluruskan oknum nakal. “Ini saya lampirkan bukti percakapan WA antara Alvin Lim dan Bambang Suratno sebagai bukti dimana Bambang menekan agar bisa ada kolaborasi dan diberikan kantor,” terangnya. “Bambang sudah lama kenal, jika tahu Alvin Lim adalah mafia asuransi dan menipu 60 juta? Silahkan bawa bukti dan segera laporkan ke kepolisian. Kenapa malah cuap-cuap di media, dendam dan menyebar berita bohong karena Alvin Lim tidak mau kolaborasi dengan ICPW?\" kata Leo dalam rilis LQ Indonesia Lawfirm, Kamis pekan lalu. Leo menduga Bambang Suratno dendam karena Alvin menolak bergabung dengan ICPW karena ICPW ini hanyalah corong memuji Polri dan tidak ada nilai value yang berguna, makanya Alvin menolak. Juga sebelumnya Alvin Lim menggunakan jasa Bambang Suratno sebagai wartawan dalam meliput Video dan membayar Rp 2 juta per video dan Rp 500 ribu untuk media online. Sejak tidak sepaham, Alvin Lim menghentikan kerjasama media/pemasangan berita ke Bambang pula. Leo juga membeberkan di sinilah Bambang kecewa dan jadi dendam serta dengki kepada Alvin Lim yang berhasil dan sukses dalam penegakan hukum. Melihat ada celah menyerang, maka Bambang Suranto seperti anak kecil ngambek dan melemparkan kekesalannya ditambahkan bumbu-bumbu fitnah. “Jika tahu dan ada bukti tindakan kriminalitas Alvin Lim (kami) persilahkan Bambang Suranto segera laporkan ke pihak kepolisian. Masa’ ngaku Ketua ICPW/Police Watch, ga mengerti hukum dan tidak lapor polisi ketika tahu ada kejahatan, kan banyak kenalan polisi ICPW. Laporkan saja segera,” tantang Advokat Leo Detri, SH, MH sambil menunjukkan bukti screen WA Bambang ke Alvin Lim. Leo meminta agar masyarakat berhati-hati atas fitnahan sumber tidak jelas dan meminta agar jika butuh klarifikasi dan bantuan hukum bisa hubungi LQ di 0818-0489-0999 (LQ Jakarta) dan 0818-0454-4489 (LQ Surabaya). “Makin tinggi posisi Alvin Lim Ketua Pengurus kami, makin kencang angin bertiup, selama ini beliau berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang baik dan lurus serta melawan oknum aparat yang ada, sehingga serangan balik bertubi-tubi,” pungkasnya. (mth/*)
Gugatan Ijazah Palsu Presiden Jokowi
Jakarta, FNN – Akhirnya Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Under Cover, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 03 Oktober 2022. Gugatan ditujukan kepada: Pertama, Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam kapasitas juga sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (Presiden RI), sebagai Tergugat I. Kedua, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai Tergugat II. Ketika, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), sebagai Tergugat III. Dimana Gugatatan diajukaan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kelas IA Khusus, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24. Gunung Sahari Selatan. Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat 10610. Keempat, Mendikbud Ristek (Dahulu Mendikbud), sebagai Tergugat IV. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan sehubungan dengan adanya Keterangan Yang Tidak Benar dan/atau Memberikan Dokumen Palsu berupa Ijazah (Bukti Kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024. Salah satu tuntutannya yaitu menghukum agar Presiden Jokowi menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2022. (mth/*)
Konsistensi Sikap Surya Paloh Energi Dahsyat Bagi Anies Menyelamatkan NKRI
Luar biasa ucapan Bang SP tersebut, dan betul-betul disambut sangat baik, bahkan kalau kita amati dari raut wajah Anies, beliau terharu, mungkin kalau tidak malu bisa menitikkan air mata seorang Anies Baswedan. Oleh: Anhar Nasution, Mantan Anggota Komisi 3 DPR RI dan Mantan Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila HAMPIR semua aktivis tidak bisa mengelak bahwa Surya Paloh adalah Sosok pemberi Aspirasi dan motivasi bagi Setiap anak bangsa yang berlabelkan Aktivis. Beliau bukanlah Tokoh Politik yang muncul tiba-tiba di tengah jalan ketika Bangsa ini sudah memanen buah dari Kemerdekaan. Beliau sudah mengikuti pahit getirnya kehidupan Sejak Beliau melangkahkan kakinya dari kampung halaman di Aceh lalu ke kota Medan dan berjaya di Ibu Kota DKI Jakarta. Saya tidak usah menguraikan panjang lebar latar belakang seorang Surya Paloh, aktivis sejati yang menjadi contoh dan motivasi bagi para Aktivis. Begitu beliau membangun sebuah gerakan masyarakat yang ketika itu hanya berupa Ormas Nasional Demokrat. Kebetulan saya berkesempatan ikut serta sebagai Deklarator untuk DKI Jakarta. Dengan wadah ini beliau mulai mengenalkan Restorasi Indonesia, mungkin banyak orang yang terheran-heran dan bingung Binatang apa itu Restorasi kalau yang kita kenal Restorasi Meyji di Jepang. Namun beliau tanpa lelah dan bosan terus menyampaikan dan memberikan motivasi pentingnya Restorasi bagi Indonesia untuk bersaing di dalam Dunia Internasional. Saat Partai NasDem mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan, Senin, 3 Oktober 2022 sangat jelas sikap dan prinsip Bang SP (Surya Paloh) yang konsisten akan perjuangan membangun Bangsa ini ke arah yang lebih baik dan disambut sangat baik oleh Anies Baswedan. Dalam kesempatan itu Bang SP menyebutkan bahwa Anies adalah kader terbaik dari yang baik. Untuk itu Bang SP legowo memberikan kesempatan kepada Anies untuk memilih dan menentukan sendiri calon wakil beliau dalam memimpin bangsa ini. Luar biasa ucapan Bang SP tersebut, dan betul-betul disambut sangat baik, bahkan kalau kita amati dari raut wajah Anies, beliau terharu, mungkin kalau tidak malu bisa menitikkan air mata seorang Anies Baswedan. Menyikapi situasi politik yang saat ini semakin memanas, saya sebagai kader Pemuda Pancasila, mantan Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) yang ketika peristiwa 98 banyak berperan merasa terpanggil dan Wajib bagi kami menyahuti Perintah Ketua Umum kami Mas Japto SS (Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistyo Soerjo Sumarno, SH) untuk mendukung Pak Anies dan bahkan membentengi segala hal yang akan menghambat perjalanan beliau menuju RI-1 sebagai mana Prinsip dan Semboyan Pemuda Pancasila. Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang… Pancasila...Abadi! (*)
Anies Dicapreskan, Ini Awal dari Gempa Politik, NasDem Menang Banyak
PARTAI NasDem akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden 2024. Deklarasi Nasdem pada Senin, 3 Oktober 2022 itu tanpa kehadiran PKS dan Partai Demokrat. Padahal, rencana sebelumnya, Nasdem akan deklarasi pada 10 November 2022. Berikut ini perbincangan pengamat politik Rocky Gerung bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, pada Senin (3/10/2022). Halo-halo Bung Rocky, Senin ini Senin yang seru dan akan ada satu peristiwa yang saya kira sangat menarik dan banyak ditunggu orang setelah kemarin muncul goro-goro berkaitan dengan sprindik yang rencananya dikeluarkan oleh Firli Bahuri dan hari ini (Senin, 3 Oktober 2022) Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Padahal, rencananya kan deklarasinya baru 10 November, masih bulan depan itu bersama dengan PKS dan Nasdem. Eh, tiba-tiba mendadak dan penting. Wah itu undangannya begitu kan yang kita baca. Undangannya pokoknya dan semua kakak harus hadir dalam pencapresan. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Ya, ini awal dari “gempa bumi politik”. Jadi, kalau kata anak milenial, Surya Paloh menang banyak. Ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum dan semua orang memang menganggap bahwa ini memang Firli niat banget njeblosin Anies ke penjara, ngapain. Tentu FirlI bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firli jadi proksinya saja sebetulnya. Karena ngotot kan artinya ada urgensi. Urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu. Pada saat yang sama, elektabilitas Anies naik terus. Nah, itu konyolnya tuh. Nah, Pak Surya Paloh tentu menganggap sebelum jadi sprindik mending gue pasang badan dulu. Kira-kira begitu kalau gaya orang Medan berpikir tuh. Jadi, itu yang kemudian membuat spekulasi bahwa sudah menghitung konsekuensinya, pasti akan dijewer oleh Pak Jokowi. Tapi ya sudah, orang yang sudah berkali-kali dijewer tapi lolos terus kan. Jadi kita mau lihat nanti bagian yang paling unik dari politik Indonesia, yaitu capres itu dipaksakan bukan karena besok sudah mau Pemilu tapi karena ditunggu oleh sprindik. Bagian-bagian itu. Tapi memang unik. Anies Baswedan ini fenomenal saja? Dari awal dianggap sebagai penantang Jokowi karena dia memberi sinyal bahwa kabinetnya itu nanti kalau dia terpilih tidak akan sama seperti Jokowi, sementara yang lain menganggap supaya bisa jadi presiden harus meneruskan proyek Pak Jokowi. Pak Prabowo bilang begitu, Ganjar bilang gitu, oh kami akan teruskan. Ya, buat apa di dalam kontras hari-hari ini untuk orang ingin menghindar dari Jokowi. Jadi mereka yang menghindar dari Jokowi justru itu yang akan dielu-elukan rakyat. Bukannya Pak Jokowi nggak sukses. Ada saja yang dianggap sukses. Tapi orang merasa sudahlah, sudah cukuplah Pak Jokowi. Sudahlah kita ganti eralah. Kan bosen 7 tahun. Di mana-mana juga ada semacam psikologi itu. Lepas sukses atau enggak sukses orang akan menganggap sudahlah beli baju baru. Nah, Anies ada di dalam karakter itu. Karakter politika Anies adalah konseptual, lalu diolok-olok, cuma bisa narasi. Ya iya, orang juga bayangkan Pak Jokowi cuma bisa kerja kerja kerja. Apa bedanya itu. Kerja kerja kerja sebetulnya sesuatu yang tidak dituntun oleh narasi itu, oleh konsep. Nah, Anies ambil-alih isu itu. Jadi, dia dapat dukungan publik karena kemampuan dia untuk bernarasi, sama dengan kemampuan Jokowi untuk kerja kerja kerja itu nggak bisa dibedain. Orang menganggap ya kerja kerja kerja nggak ada hasilnya, mending narasi-narasi saja tuh. Jadi, untuk sementara begitu. Tapi yang lebih penting adalah inisiatif Nasdem itu menggemparkan. Padahal, kita tahu ya Pak SBY sebetulnya yang melindungi Anies dengan mengatakan jangan ada yang ganggu Anies. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita tunggu apa Demokrat akan hadir di situ tuh. Kalau Demokrat nggak hadir, ini masalah lagi nih, karena nanti ada persaingan figur antara Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ya kita tahu kan memang pasti itu tidak mudah soal persaingan dua tokoh ini, dan kepentingan juga di antara dua tokoh itu. Dalam situasi ini Surya Paloh lebih rileks karena bagi dia nggak penting siapa calonnya, yang penting pokoknya gue menang. Kan begitu. Sementara PAK SBY ini punya kepentingan menjadikan Agus Harimurti sebagai cawapreslah setidaknya kalau sepakat dengan Anies sebagai presidennya. Kan begitu ya. Dan sekarang ini kenekatan Surya Paloh ini yang sekarang ditunjukkan dengan cara begitu. Dia bisa mengklaim bahwa walaupun dia bukan kader Nasdem tapi setidaknya bau Nasdem lah, karena pernah jadi deklarator Nasdem. Ini Anies jadi kayak kembang direbutin semua kumbang gitu. Dan perebutan itu kita tahu di ujungnya akan ada semacam kesepakatan antara Nasdem dan Demokrat. Kan Pak SBY dan Pak Surya Paloh berteman di awal. Kan Pak Surya Paloh pendukung Pak SBY dulu bahkan di periode pertama, tapi kemudian ada friksi-friksi. Namun, berhadapan dengan administrasi pemerintahan Pak Jokowi, kalau kita sebut rezim nanti lalu orang anggap itu kok begitu. Padahal sebetulnya kata rezim itu adalah goverment, rezim artinya yang sedang memerintah. Rezim Jokowi memang harus diperlihatkan kontrasnya dengan penggantinya tuh. Yang saya bayangkan yaitu Anies. Yang lain mungkin ya belum ada kira-kira. Tapi, aspek-aspek lain dari kenekatan (sebut saja kenekatan) Pak Surya Paloh ini akan dihitung oleh Istana tuh. Ya mungkin istana sekarang juga lagi bikin surat yang sama tuh, berkumpul semua karena akan ada reshuffle. Yang dimaksud reshuffle adalah menteri-menteri Nasdem pasti kan? Kan itu yang akan terjadi. Jadi kita pastikan saja, pasti akan ada reshuffle, yaitu Nasdem akan di-reshuffle satu paket dengan PPP akan direshuffle, Pak Suharso Monoarfa. Nah, pada saat ini orang akan bersiap-siap paling tidak 2-3 menteri itu akan di-reshuffle. Lalu siapa yang akan ganti. Nah, itu masalahnya kalau nggak ada yang diundang Pak Jokowi masuk kabinet lalu merasa mending nggak, di luar saja tuh. Karena sudah ada semacam psikologi lebih baik dipecat Pak Jokowi daripada diundang jadi menteri untuk reshuffle. Karena bebannya besar betul. Banyak menteri yang sebenarnya menunggu untuk dipecatlah. Saya kira Sri Mulyani juga menunggu-nunggu lebih baik dia di-reshuffle karena sudah berat itu. Dia sekarang mondar-mandir ke Amerika untuk cari pinjaman, bikin negosiasi, dan balik ke sini tiba-tiba ada keguncangan politik. Jadi. ini enaknya politik Indonesia. Hal yang tidak direncanakan, karena kekonyolan desain untuk mencegah seseorang, terjadilah masalah ini. Apa nggak enak mundur duluan daripada dipecat Bung Rocky. Kayak Pak Suharso Monoarfa itu masa dia tetap bertahan di kabinet, termasuk Ibu Sri Mulyani. Kalau Pak Suharso sebetulnya ya dia mundur karena memang sudah dipecat dari P3. Kalau sudah dipecat dari PPP kan artinya sudah dipecat dari kabinet. Tinggal momentum yang mungkin lagi dihitung Pak Suharso, di mana dia mendeklarasikan mundurnya itu, supaya ada gempa susulan setelah Nasdem kan. Kita ingin begitu. Saya juga bicara dengan banyak kalangan yang dekat dengan istana, merasa bahwa memang ya sebaiknya kalau bisa dipecat deh. Tapi kan nggak mungkin Sri Mulyani dipecat, salahnya apa? Atau tokoh-tokoh lain yang punya potensi untuk bikin gempa bumi di istana. Jadi, betul kita minta sebetulnya sisa kabinet yang masih mampu untuk memahami pikiran masyarakat sipil, itu ya mundur saja. Karena makin lama makin susah. Bukan demi kepentingan dia tapi demi kepentingan Pak Jokowi juga. Kan Pak Jokowi juga mungkin berharap beberapa mundur deh supaya saya lebih lega untuk mengatur orang-orang yang betul-betul tinggal kor dia tuh. Betul, kalau Pak Pratikno nggak mungkin karena itu kornya Jokowi. Kalau kita hitung mungkin ada empat orang yang menteri yang betul-betul kor self-nya atau inti dari rezim Pak Jokowi. Itu lebih lebih bermutu sebetulnya kalau kita biarkan Pak Jokowi tinggal dikelilingi oleh orang-orang yang betul-betul dari awal mengerti hakikat kekuasaan versi Jokowi. Kalau yang lain ini menteri-menteri yang terpaksa musti masuk di kabinet karena janji tukar tambah. Yang sering saya catatkan, Pak Jokowi kan nggak punya pengetahuan lengkap tentang elit politik Jakarta tuh. Dan, itu memang faktual karena beliau datang dari seolah-olah Jakarta. Peta persekongkolan politik Jakarta belum dia pahami. Tetapi, dia berupaya untuk belajar lebih banyak. Nah, sekarang ada masalah tuh. Nasdem yang pertama kali mengatakan semua kita, “Kita adalah Jokowi, Jokowi adalah Kita”. Itu kan Surya Paloh yang bilang begitu, waktu kampanye-kampanye pertama di Bundaran HI. Juga Surya Paloh yang akan membawa pulang gerbongnya dari Istana. Saya ingat betul pada waktu itu nggak ada konsesi apapun ketika mendukung Pak Jokowi. Kan ngomongnya begitu waktu itu, tanpa konsesi apapun. Saya kira sama juga pasti ketemu Anies juga akan bilang begitu, ini tanpa konsesi apa-apa. Tapi setelah jadi tentu saja dong karena dia orang yang pertama kali mendeklarasikan. Nah, tapi begini, ayo kita balik lagi itu hitungannya. Kalau ini seperti semacam kalau dalam operasi intelejen itu intersect. Menurut Anda, berani tidak Firli Bahuri melakukan lebih atau meneruskan rencananya mentersangkakan Anies karena kita tahu sekali lagi pasti memang bukan Firli. Kita ingat ya, Firli pada waktu itu menyatakan bahwa PT 20% membuat korupsi kan gitu, korupsi makin parah. Ya, justru ujian pada Pak Firli. Saya kira setelah Nasdem deklarasi, Pak Firli juga akan deklarasi, yaitu mundur sebagai Ketua KPK. Kita berharap begitu. Kan nantinya Pak Firli nggak bisa menjalankan tugas remote kontrolnya. Kakak Pembina bilang penjarakan Anies, justru Anies dicalonkan jadi presiden kan? Jadi, sebetulnya ini soal pertahanan etis saja dari tokoh-tokoh ini. Kalau Pak Firli merasa bahwa dia enggak berhasil, misalnya, dia musti kasih sinyal bahwa bukan dia sebetulnya yang ingin Anies dipenjara. Kan maksudnya bukan sekedar dipanggil-panggil, mau dipenjara tuh. Nah, itu intinya. Bagi hitungan saya, Firli pernah mengucapkan sesuatu yang ternyata menggembirakan masyarakat sipil, yaitu 20% adalah sumber dari korupsi itu. Dan itu yang orang akan tagih dari Pak Firli. Kalau Anda konsisten, teruskan ide itu, minta Mahkamah Konstitusi supaya berubah. Datangi saja MK, seperti Pak Mahfud dengan gagah berani dan Pak Jimly Assidiki datang ke MK untuk kasih sinyal dukungan tuh. Paling nggak ada dukungan pada masyarakat sipil. Jadi, kalau Pak Firli juga ingin dapat dukungan masyarakat sipil, dia ubah saja narasinya. Jangan lagi ngomongin soal Anies tapi ngomongin terus soal 20% yang berbahaya dan sumber dari korupsi. Jadi orang akan anggap bahwa kalau begitu ya berarti Pak Firli sekadar disuruh untuk mengganggu Anies. Sekarang dia pulih lagi dengan ide demokrasi. Itu intinya. (Ida/sws)
Anies Dikriminalisasi KPK, Forum Advokat Indonesia Ajak Presiden Berdialog
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo diajak berdialog oleh Forum Advokat Indonesia (FAI) untuk mengetahui pengetahuan hukum yang dimiliki seorang pemimpin negara. Ini adalah upaya perlawanan FAI terhadap kriminalisasi Anies Baswedan yang dilakukan oleh KPK. Pasalnya, KPK berada di bawah Presiden, dan KPK dengan campur tangan Presiden diduga melakukan penyelewengan kekuasaan untuk menghalangi Anies menjadi Capres 2024. Konferensi pers FAI pada Senin (3/10/2022) di Jakarta Selatan merupakan respon dari berita Tempo berjudul \"Manuver Firli Menjegal Anies\". Eggi Sudjana advokat FAI mengajak dialog Presiden Jokowi. Menurutnya, perlawanan yang dilakukan rekan-rekan advokat tetap pada konstruksi konstitusional atau berada pada bangunan hukum. “Kita mau mendatangi Presiden supaya terjadi dialog antara Presiden dan kita para advokat. Kita juga pengen ngerti, dia ilmu hukumnya ngerti apa enggak. Kalau Presiden gak ngerti kan bahaya sekali,” katanya kepada wartawan. Ia menambahkan, bila Presiden nantinya tidak menerima ajakan dialog FAI, maka itu akan membenarkan dugaan bahwa Presiden juga melanggar hukum. “Itu membuat justifikasi bahwa Presiden itu telah juga melanggar hukum dan kita akan usulkan kepada MPR (untuk) melakukan Sidang Istimewa,” tegas Eggi Sudjana.. Jika nantinya Presiden mendengar ajakan dialog FAI, Eggi Sudjana merasa sudah sepatutnya Presiden mengundang FAI sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. FAI mengakui legitimasi kekuasaan Presiden dan meminta Presiden untuk mengakui FAI sebagai rakyatnya. Diketahui sebelumya, Anies Baswedan dipanggil KPK pada Rabu (7/9/2022) dengan alasan adanya korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Ketua KPK Firli Bahuri diduga memanfaatkan jabatannya untuk merekayasa dalam kasus hukum dan menjegal pihak lain mencalonkan diri menjadi Presiden 2024. Salah satu dugaan rekayasa yang dilakukan Firli Bahuri itu adalah meminta Satgas Penyelidikan untuk menaikan tahap ke penyidikan walau tidak ada bukti permulaan yang cukup. (Fer)
Pusham Surabaya minta Komnas HAM Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM pada Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan
Surabaya, FNN – Aksi Penembakan Gas Air Mata terhadap Suporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang, Kabupaten Malang, yang menewaskan ratusan orang adalah tragedi kemanusiaan. Ironisnya, hilangnya ratusan nyawa manusia ini terjadi bukan karena tawuran suporter vs suporter, namun justru karena adanya dugaan kesalahan di dalam mitigasi kerusuhan oleh aparat negara maupun pihak penyelenggara. Johan Avie, SH, Direktur Pusham Surabaya sangat menyayangkan terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Menurut Johan, ada dugaan Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh Aparat Negara. “Ini bukan semata-mata kesalahan prosedur mitigasi keamanan. Kalau dilihat dari kronologis kasusnya, ada tindakan aparat negara di situ, ada korban jiwa yang jumlahnya ratusan orang dan ada rantai komando saat aksi penembakan air mata. Layak jika ini diduga masuk dalam Pelanggaran HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM,” ujar Johan Avie. Untuk itu, Johan Avie, Pusham Surabaya sebagai Lembaga Sosial yang selama ini concern di bidang Hak Asasi Manusia meminta kepada Komnas HAM untuk turun melakukan Investigasi atas Dugaan Pelanggaran HAM di dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. “Ini korban jiwanya sudah ratusan orang lho. Bukan cuma orang dewasa saja yang jadi korban. Ada anak-anak, dan ada perempuan. Oleh karenanya saya minta kepada Komnas HAM untuk melakukan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Jangan cuma diproses ke ranah Kode Etik saja. Ini juga harus dilihat dari sudut pandang dugaan pelanggaran HAM,” tegas Johan Avie. Di luar semua itu, Pusham Surabaya juga telah menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban meninggal dunia akibat tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Pusham Surabaya juga akan berusaha membantu memberi pendampingan hukum bagi para keluarga korban yang berusaha mencari keadilan atas apa yang telah dialami oleh sanak keluarganya. (mth/*)
Capres NasDem: Anies Baswedan
Untuk pembelajaran etika morald hazard sebaiknya Parpol yang sudah resmi punya Capres segera mundur dari kabinet, artinya ini berlaku pada NasDem, Gerindra, dan PDIP Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98, dan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) DEKLARASI Partai NasDem untuk Anies Baswedan sebagai Bakal Capres 2024 demikian mengejutkan. Seolah berkejaran dengan Ketua KPK Firli Bahuri yang terkesan begitu ngotot ingin “memenjarakan” Anies. NasDem-lah salah satu pemegang saham utama rezim Joko Widodo hingga dia terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2014 (dan berlanjut Pilpres 2019). Saat 2014 NasDem-lah yang turut pengaruhi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan PDIP untuk mencapreskan Jokowi. Padahal ketika itu hasrat Mega masih besar dan ingin kembali tampil sebagai pimpinan nasional. Maka dalam perolehan Kabinet NasDem dapat proporsi kursi yang cuma kalah Kuantitas dari PDIP, tapi menang Kualitas. NasDem menguasai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc sebagai Menteri sejak 2014 hingga kini; Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menterinya dijabat Johnny Gerard Plate; Dan, Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian, dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo. Sedangkan PDIP mendapat posisi empat menteri kabinet. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Hamonangan Laoly), MenPAN-RB baru (Abdullah Azwar Anas, menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) (I Gusti Ayu Bintang Darmawati), dan Menteri Sekretaris Kabinet (Pramono Anung). Publik pun menangkap hubungan yang spesial antara Surya Paloh dengan Jokowi. Dengan posisi di luar kabinet, Surya Paloh justru lebih lentur dan fleksibel. Tadinya publik merasa skenario lama terulang ketika NasDem menominasikan Ganjar Pranowo untuk kembali yakinkan Mega. Namun, seperti kata Voltaire, sejarah sulit terulang pada momen yang sama. Di saat ada dugaan Jokowi ingin kriminalisasikan Anies melalui KPK, ternyata NasDem bergerak cepat tidak menunggu rencana bersama Demokrat dan PKS deklarasikan 10 November 2022, tepat hari ulang tahun NasDem. Ada 2 tesis dari Pencapresan Anies Baswedan ini: Pertama, Surya Paloh dan NasDem sudah ambil putusan strategis dengan pencapresan Anies, paling tidak sudah keluar dari kemauan atau Setting Jokowi. Kedua, Surya Paloh sudah tahu beban rezim gagal Jokowi ini terlalu berat jika dipikul NasDem dengan usung Anies yang selama ini di luar orbit kekuasaan, setidaknya NasDem tetap eksis sebagai parpol demi menjaga elektoral kursi di Parlemen. Toh Anies lebih berbau NasDem ketimbang yang lain. Deklarasi NasDem itu sudah tepat agar publik tahu jauh hari sang capres. Saya menduga, PDIP akan makin kuat hasrat untuk dukung kader utamanya Puan Maharani sebagai Capres. Deklarasi Capres PDIP sepertinya akan tidak lama lagi. Sehingga akan tercipta 3 poros Pilpres yakni: Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Puan Maharani. Untuk pembelajaran etika morald hazard sebaiknya Parpol yang sudah resmi punya Capres segera mundur dari kabinet, artinya ini berlaku pada NasDem, Gerindra, dan PDIP. Parpol yang cuma pendukung tidak perlu cabut meski akan lebih baik juga keluar dari kabinet. (*)
Indonesia Masuk 100 Negara Termiskin di Dunia, Jokowi 7 Tahun Ngapain Aja?
Jakarta, FNN – Dua lembaga dunia, salah satunya orld Population Review, memasukkan Indonesia ke dalam negara termiskin urutan ke-73 karena pendapatan nasional bruto hanya US$ 3.870 perkapita tahun 2020. Sementara, GF mac.com menempatkan Indonesia dalam negara paling miskin nomor urut 91 di dunia. “Anda tinggal pilih yang mana datanya. Yang jelas itu semua memasukkan Indonesia dalam 100 negara-negara miskin sekarang,” ujar Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Dan ternyata memang hasil itu dikonfirmasi juga. Ya kalau selama ini kan kita bangga-banggakan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kita tak akan resesi sebab angka resesi kita lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo selalu membandingkannya bahwa negara-negara seperti Amerika, Turki, dan sebagainya angka resesinya sangat tinggi. “Kan jelas seluruh data itu menerangkan bahwa hidup ini sedang merosot, ya sudah, terima saja keterangan Bu Sri Mulyani dan akhirnya terima keterangan Pak Jokowi bahwa memang akan ada badai dan mendung, bahkan mungkin hujan deras,” ujar pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (1/10/2022). Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia menduduki urutan ke-73 sebagai negara termiskin di dunia tahun 2022 versi laporan World Population Review. Pemeringkatan negara miskin didasarkan pada pendapatan nasional bruto atau gross national incomes (GNI) per kapita masing-masing negara, yang merupakan ukuran pendapatan total negara dibagi dengan populasinya. GNI ini sangat mirip dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita. Nah merujuk data World Population Review, Indonesia menempati urutan ke-73 negara paling miskin di dunia. GNI per kapita Indonesia tercatat sebesar US$ 3.870 pada tahun 2020. Posisi Indonesia lebih baik dari sejumlah negara ASEAN lain seperti Filipina di urutan ke-66, Vietnam yang ada di urutan 55, Timor Leste (44), Kamboja (39), Myanmar (33). Sementara, Burundi, Somalia dan Mozambik menduduki urutan teratas negara paling miskin di dunia. Masing-masing dengan GNI per kapita sebesar US$ 270, US$ 310 dan US$ 460 pada tahun 2020. Di bawah sistem Bank Dunia, negara-negara berpenghasilan rendah adalah negara-negara yang memiliki GNI (disesuaikan dengan dolar AS saat ini) kurang dari US$ 1.046 per 01 Juli 2021. “Nggak usah bingung karena memang Pak Jokowi juga nggak bisa paham bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut badai itu ya kebijakan dia sendiri, kebijakan Jokowi yang akan menyebabkan badai,” kata Rocky Gerung. “Jadi itu paradoksnya Pak Jokowi memimpin 7 tahun dengan tema ekonomi meroket, akhirnya setelah 7 tahun nyungsep betul,” lanjutnya. (Ida/sws)
Presiden Yang Paling Bertanggungjawab: Negara Berduka Kembali...
Tragedi Kanjuruhan kini sudah mendunia. Pertanyaan yang masih mengganjal adalah siapa yang memerintahkan aparat membawa masuk gas air mata itu? Mengapa sampai bisa masuk, bukankah FIFA melarangnya? Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SANGAT memilukan terjadinya tragedi nyawa melayang dan banyak yang luka parah hanya untuk memenangkan emosi penonton sebakbola. Ratusan nyawa melayang, sangat jelas akibat ketidak-profesionalan dan juga kebrutalan para aparat berseragam polisi, di lapangan sepakbola Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, ratusan orang nyawa melayang. Mendapatkan pendidikan dari mana mereka tetap beringas, kasar, dan tega melakukan kekerasan di luar perikemanusiaan yang normal sebagai sesama manusia. Bagaimana polisi menghayati fungsinya itu sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Sisa-sisa ingatan pembunuhan gaya “Samboisme” masih melekat di benak masyarakat luas, tiba-tiba dikejutkan kekerasan dengan korban ratusan nyawa melayang dan luka luka. Perilaku mereka masih liar tanpa aturan dan tanpa rasa perikemanusiaan – seolah-olah nyawa manusia sudah tidak ada harganya lagi. Masyarakat luas bertanya, ini salahnya apa sampai terjadi tindakan sangat tragis dan memilukan. Himbauan Presiden Joko Widodo agar diusut tuntas sudah hambar karena dugaan kuat Presiden sendiri yang harus bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Presiden salah mengelola aparat kepolisian yang terlalu dimanjakan, diberi peluang bertindak melebihi tupoksinya. Berkali-kali berbuat fatal membawa nyawa manusia melayang. Cara-cara dan penanganan ala samboisme ternyata sudah meluas dan terus terjadi. Disamping Kapolda Jatim Irjen Nico Afanta dan jajarannya harus bertanggung jawab maka yang paling bertanggung jawab adalah Presiden. Apakah sudah tidak ada rasa malu lagi, dan tidak bisa belajar dari pejabat di Jepang ketika diterpa rasa malu yang tinggi, mundur bahkan kadang mereka harus melakukan hara kiri. Presiden Jokowi harus paham, menyadari, mawas diri – tiba-tiba aparat polisi semua sudah berubah bergaya ala Sambo. Harus menjadi fokus perhatiannya bahwa rakyat sudah memberikan stigma: Presiden Sambo, Kabinet Sambo, DPR Sambo, KPK Sambo. Merembet semua pejabat penyelenggara semua terkena sebutan Sambo. Jalan keluar atas kejadian ini masyarakat harus check ulang pendidikan semua strata di lingkungan Polri. Kembalikan polisi sesuai tupoksinya. Dalam Pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila polisi tingkat kerusakannya sudah kronis bisa mencontoh Meksiko yang membubarkan seluruh kesatuan polisi pada Rabu 21 Desember 2011. Sebelumnya, Meksiko telah memecat 30 Jenderal polisinya. Juru Bicara Pemerintah Meksiko, Gina Domingues, mengatakan sekitar 800 anggota polisi dan 300 staf administrasi telah diberhentikan. Mereka bisa melamar kembali, namun harus melalui standar seleksi yang lebih keras. \"Siapa pun yang lebih terlatih dan lebih berkomitmen dan bisa bekerja dalam sistem keamanan saat ini bisa bergabung kembali,” ujar Dominguez seperti dikutip The Guardian. Atas semua tragedi polisi yang masih liar cara-cara mengatasi kerusuhan dan terus mengulang-ulang terjadi korban nyawa melayang, tetap saja Presidenlah yang paling bertanggung jawab. Tragedi Kanjuruhan kini sudah mendunia. Pertanyaan yang masih mengganjal adalah siapa yang memerintahkan aparat membawa masuk gas air mata itu? Mengapa sampai bisa masuk, bukankah FIFA melarangnya? Dari sini nanti bisa tahu, siapa yang bertanggung jawab dalam eksekusi atas suporter Aremania itu. (*)
Tragedi Kanjuruhan: LaNyalla Sesalkan Penanganan Polisi di Stadion
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyesalkan pola penanganan terhadap suporter yang turun ke stadion oleh polisi dengan menghajar dan menembakkan gas air mata, sehingga terimbas pada penonton yang ada di tribun. Menurut LaNyalla, akibat kepanikan massal dan dampak dari gas air mata, ratusan orang berdesakan yang ingin keluar dari tribun menjadi korban. Larangan penggunaan gas air mata itu telah diatur FIFA dan tertuang pada Bab III tentang Stewards, pasal 19 soal Steward di pinggir lapangan. “Jelas ditulis; Dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa,” tegas LaNyalla, mantan Ketum PSSI. Hal itu membuktikan lemahnya koordinasi. Padahal sebelum match, pasti ada rakor pengamanan antara Panpel dengan Kepolisian. “Entah apa alasan yang membuat polisi menembakkan gas air mata ke tribun itu, sehingga membuat kepanikan massal,” lanjut LaNyalla. Strategi evakuasi yang utama adalah mengamankan pemain, dan itu sudah dilakukan. Selanjutnya tinggal mencegah penonton melakukan perusakan atau saling serang antara dua kubu. Sambil semua pintu keluar dan jalur evakuasi dibuka untuk pengosongan stadion. “Pengosongan tribun dengan menembakkan gas air mata, jelas menyalahi aturan FIFA,” tandas LaNyalla. Diberitakan, dunia sepakbola tanah air berduka. Ratusan pendukung Arema FC meninggal setelah terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kerusuhan sepakbola memang pernah terjadi. Tapi kejadian di Kanjuruhan ini sangat luar biasa, karena jumlah korban sangat besar. “Sebuah catatan kelam bagi persepakbolaan nasional, bahkan dunia. Saya prihatin dan menyesalkan kenapa hal itu harus terjadi,” ungkap LaNyalla. (mth)
KAMI Lintas Provinsi Kecam Tindak Represif dalam Tragedi Kanjuruhan
Solo, FNN – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi menyampaikan empati dan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang terjadi usai laga pertandingan sepakbola Arema FC vs Persebaya pada Sabtu, 1 Oktober 2022. “KAMI menduga bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use force) melalui penggunaan gas air mata dan pengendalian massa yang tidak sesuai prosedur menjadi penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan,” kata Sekretaris KAMI Lintas Provinsi Sutoyo Abadi dalam rilisnya yang diterima FNN, Ahad (2/10/2022). Menurut KAMI, bahwa penggunaan gas air mata tersebut telah dilarang dan sangat jelas menyalahi ketentuan FIFA sebagaimana disebutkan dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation Pasal 19 menegaskan, penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. KAMI menduga tindakan aparat dalam kejadian tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut: 1. Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa; 2. Perkapolri Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; 3. Perkapolri Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI; 4. Perkapolri Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara; 5. Perkapolri Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-hara. Atas pertimbangan tersebut, KAMI menyatakan: 1. Mendesak Kapolri, Ketua Umum PSSI, Dekom dan Direksi PT Liga Indonesia Baru dan semua pihak terkait bertanggung jawab secara sosial dan moral terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi Kanjuruhan Malang; 2. Mengecam Tindak represif aparat terhadap penanganan suporter dengan tidak mengindahkan berbagai peraturan, terkhusus Implementasi Prinsip HAM POLRI; 3. Mendesak Negara untuk segera melakukan penyelidikan terhadap tragedi ini yang mengakibatkan jatuhnya 182 korban jiwa (terpantau sampai pada 2 Oktober 2022) dan korban luka dengan membentuk tim investigasi independen; 4. Mendesak Kapolri untuk melakukan Evaluasi secara Tegas atas Tragedi yang terjadi yang memakan Korban Jiwa baik dari masa suporter maupun kepolisian; 5. Mendesak Propam Polri dan POM TNI untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota TNI-Polri yang bertugas pada saat peristiwa tersebut; 6. Hentikan pelaksanaan liga sepakbola sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai ada jaminan keamanan setiap pelaksanaan pertandingan liga sepak bola di Indonesia. (mth)
PSSI dan Persija Pun Bantu Rezim Redam Anies?
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Persija Jakarta enggan memakai Jakarta Internasional Stadium (JIS), murni soal harga? Atau ada \'titah\' penguasa? Oleh: Rahmi Aries Nova, Wartawati Senior Forum News Network (FNN) JIS yang kini menjadi stadion paling modern di Indonesia, suka tidak suka memang identik dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies pada 16 Oktober nanti akan habis masa jabatannya dan langsung bersiap untuk running sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Dibangun di era kepemimpinannya, dengan biaya fantastis Rp 5 triliun, JIS diprediksi bakal mendongkrak elektabilitas Anies secara fantastis pula. Anies akan disejajarkan dengan Presiden Pertama Indonesia Soekarno yang juga membangun Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan. Itulah yang ditakuti calon-calon lawannya dalam pilpres nanti, utamanya calon pilihan Istana alias suksesor Presiden Joko Widodo. Melihat keengganan PSSI dan Persija memakai ikon Kota Jakarta ini banyak yang menduga itu juga bagian dari meredam sinar Anies. Betul JIS masih memiliki kekurangan, tapi bukankah itu bisa diperbaiki dan dievaluasi bersama? Kalau pun harga sewanya yang mahal, ada yang menyebut Rp 1 miliar, dibandingkan dengan pemasukan tiket dan hak siar itu pun bisa jadi \'kecil\'. Sebagai perbandingan, pada 2010 saat timnas berlaga di Stadion Utama GBK, yang saat itu menampung 60.000-70.000 penonton, pemasukan dari tiket lebih dari Rp 10 miliar, belum hak siar dan sponsor. Sementara daya tampung JIS 82.000 penonton. Faktor keamanan? Biarlah menjadi tugas kepolisian. Selama ini klub-klub juga sudah keluar uang cukup besar untuk biaya keamanan, yang di liga tetangga Malaysia saja gratis, karena itu memang sudah menjadi tugas polisi Diraja (negara). Jadi sangat disayangkan tim nasional senior besutan Shin Tae-yong tidak menjajal stadion megah ini saat friendly match resmi FIFA melawan Curacao pekan lalu. Dalihnya pun seperti mengada-ngada, tapi banyak yang menduga PSSI, yang dijanjikan Jokowi akan dibangunkan pusat latihan di kawasan Ibukota Negara Baru (IKN), diminta untuk tidak ikut \'membesarkan\' Anies. Sebaliknya Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (Iwan Bule), yang kabarnya akan maju pada pemilihan gubernur Jawa Barat, memanfaatkannya untuk \'branding\' dirinya dengan memainkan dua pertandingan melawan Curacao di dua kota di Jabar, Bandung (Stadion Gelora Bandung Lautan Api) dan Bogor (Stadion Pakansari). Persija pun demikian. Seakan lupa bahwa Anies membangun JIS karena desakan Jak Mania, Persija belum mendeklarasikan JIS sebagai kandangnya. Persija tidak memakai JIS dalam laga di Liga 1, juga untuk friendly match saat menjamu Jeonbuk Hyundai yang rencananya digelar pada akhir November, menyambut ulang tahun Persija ke-94 pada 28 November 2022. PSSI dan Persija mengabaikan bahwa kecintaan masyarakat pada timnas dan warga Jakarta pada Persija akan menghadirkan eforia gaya baru di JIS. Seperti eforia fans Grup Band Dewa besutan Ahmad Dhani, yang hanya dalam satu jam 60 ribu tiketnya sold out, untuk konser yang baru akan berlangsung 52 hari lagi! PSSI dan Persija lupa bahwa tidak selamanya rezim ini berkuasa. Bagaimana kalau Anies ditakdirkan yang Maha Kuasa jadi Presiden RI berikutnya? Karya nyata Anies di Jakarta sungguh luar biasa, tak ada kandidat lain yang menyainginya. Anies sulit dibendung meski skenario jahat KPK berusaha menjeratnya. Anies memang bukan tipe pendendam (jadi memang tak punya musuh, buzzerRp yang memusuhinya), tapi masyarakat tidak akan pernah lupa. Bahwa pada suatu masa PSSI dan Persija pernah menjadi alat penguasa, yang ingin terus berkuasa dengan menghalalkan segala cara. (*)
Rocky Gerung: Saya Mendorong Sri Mulyani Keluar dari Kabinet, Serahkan Mandat kepada Rakyat
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta pakar politik Rocky Gerung untuk segera keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Pasalnya, “Yang bikin kesalahan kan Sri Mulyani yang tidak terang-terangan mengatakan data pada Pak Presiden. Lalu akhirnya pasrah atau menyerah gitu. Dan penyerahan itu harus juga diikuti dengan tindakan.” Menurut Rocky Gerung, Sri Mulyani berbohong dua kali itu. Secara moral dia tahu bahwa salah kalau tidak jujur pada Presiden; “Yang kedua data-data itu harusnya dilengkapkan dalam sidang kabinet, bukan cuma satu dua figur yang bagus yang dikasih pada Pak Presiden sehingga Pak Presiden merasa baik-baik saja,” tegasnya. “Saya mendorong pada Sri Mulyani untuk keluar dari kabinet, menyerahkan diri pada rakyat, menyerahkan kembali mandat itu pada rakyat, dan itu fair-nya begitu,” lanjut Rocky Gerung kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (1/10/2022). Berikut dialog lengkapnya antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo halo Bung Rocky, apa kabar nih? Ketemu di akhir pekan dan selamat datang kembali ke Jakarta, dan welcome to the jungle. Iya, itu cuma ada acara di Tokyo satu minggu dan ketemu banyak masyarakat Indonesia juga. Saya ada acara seminar soal lingkungan sebetulnya, terus dibajak oleh beberapa teman di Yokohama, Tokyo, untuk diskusi tentang keadaan Indonesia. Dan, semua menganggap bahwa lebih baik nggak pulang daripada tersesat secara ekonomi. Itu serius, bener-bener. Kemudian saya anggap ada semacam sinisme, tapi mereka bilang dilema kita adalah kita balik ke Indonesia dalam keadaan Indonesia berantakan secara ekonomi dan politik. Mending tinggal di Jepang semuanya terjamin itu. Tapi, mereka tetap ingin agar Indonesia tumbuh, karena itu saya anggap ya sudah itu pilihan mereka. Tapi apa yang mereka pilih sebetulnya bagian dari kenyataan hidup kita yang kebanyakan sinyal bagus, ekonomi membaik segala macam. Nah, bagi mereka yang ada di luar negeri tentu tahu bahwa itu bohong semua dan mereka anggap bahwa pemerintah Indonesia itu seperti memberi angin surga. Menanam padi sambil maju itu artinya kita menginjak sendiri tanamannya. Begitu kira-kira. Ini benar ini, karena kita kan kemarin menyinggung ketika kita bahas Pak Luhut ygn sudah bilang akan ada badai besar, Ibu Sri Mulyani juga memberi sinyal ekonomi kita memburuk, sementara Pak Jokowi masih membanggakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2022 ini akan ini lebih tinggi dibandingkan seluruh negara G20. Walaupun kita tahu bahwa perbandingan itu pun juga tidak Apple to Apple gitu. Tetapi, yang lebih bikin terkejut sehari kemudian Pak Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa akan ada awan gelap dan badai besar pada tahun depan. Jadi kita bingung ya dalam sehari Jokowi itu pernyataannya sudah berubah-ubah gitu. Itu sudah biasa itu sebetulnya. Jadi nggak usah bingung karena memang Pak Jokowi juga nggak bisa paham bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut badai itu ya kebijakan dia sendiri, kebijakan Jokowi yang akan menyebabkan badai. Cuman Pak Luhut nggak mungkin ucapkan itu karena beliau tahu tentang keadaan ekonomi segala macam. Demikian juga Sri Mulyani. Kan terpaksa beberapa menteri yang pintar di kabinet, Ibu Sri Mulyani dan Pak Luhut, harus mengucapkan itu bahwa akan ada badai besar. Apa penyebab badainya tuh? Ya kelemahan dari layar ekonomi Indonesia sendiri kan. Walaupun badainya sebesar apapun, kalau layarnya kuat, perahu itu pasti meluncur justru lebih kencang, gitu. Kan kita mau nunggu badai supaya perahu itu riding the titan wave, ‘menunggangi arus pasang itu’. Tetapi, kalau layar kita rapuh, tiangnya patah, tiangnya itu Pak Jokowi sendiri sebetulnya. Jadi Pak Jokowi memberi peringatan tentang dirinya sendiri. Begitu kan? Oke. Jadi Anda bisa buka-buka lagi nanti filenya. Kita lihat pidato Pak Jokowi tanggal 29 seperti apa, kemudian tanggal 30 seperti apa. Itu berbeda antara bumi dengan langit gitu. Dan ternyata memang hasil itu dikonfirmasi juga. Ya kalau selama ini kan kita bangga-banggakan, termasuk Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kita tak akan resesi karena angka resesi kita lebih rendah dibandingkan. Sebelumnya kan terlalu begitu. Dan Pak Jokowi selalu membandingkan bahwa negara-negara seperti Amerika, Turki, dan sebagainya angka resesinya sangat tinggi. Tetapi, ini ada hasil semacam publikasi dari berbagai lembaga dunia itu yang sekarang itu ternyata memasukkan kita Indonesia dalam 100 negara tersendiri di dunia. Ini ada dua lembaga, yang satu dari World Population Review, itu memasukkan Indonesia ke dalam negara termiskin urutan ke-73 karena pendapatan nasional bruto hanya 3.870 perkapita tahun 2020. Kemudian GF mac.com ini menempatkan Indonesia dalam negara paling miskin nomor 91 di dunia. Anda tinggal pilih mana yang datanya. Yang jelas itu semua memasukkan Indonesia dalam 100 negara-negara miskin sekarang. Jadi, itu paradoksnya Pak Jokowi memimpin 7 tahun dengan tema ekonomi meroket, akhirnya setelah 7 tahun nyungsep betul. Itu 100 negara termiskin di dunia itu dan Indonesia berada pada nomor 91. Jadi, masalah ini betul-betul masalah yang fundamental buat kita. Jadi, gunanya apa Pak Jokowi 7 tahun dan nggak menghasilkan apa-apa itu. Jadi, sebetulnya itu tamparan bukan sekadar pada bangsa ini, tapi juga pada generasi ke depan yang berharap bahwa Indonesia punya bonus demografi. Jadi, semua kemewahan kita untuk melihat bonus demografi ibukota baru segala macam itu, dipukul satu kali oleh data tadi dan kita tahu bahwa kita betul-betul buruk. Nah, ini buzer-buzer ini mau ngapain lagi kan. Dia nanti akan bilang wah itu statistiknya bohong itu. La, Jokowi sendiri bilang bahwa badai pasti datang, ada awan gelap, dan sebetulnya sudah tiba tuh. Jadi, inilah akibatnya kalau tidak ada oposisi. Kalau ada oposisi, dari dulu pasti akan ada koreksi pada kebijakan, koreksi pada kehidupan sosial. Karena nggak ada oposisi maka seolah-olah diam-diam pemerintah kalau orang Medan bilang sour sendiri gitu. Itu bahayanya demokrasi yang tidak dituntun oleh counter filling force. Aktivitas kritik yang dilakukan oleh Awali, Anthony Budiawan, Rizal Ramli, Faisal Basri, Ihsanuddin Noorsy segala macam dianggap sebagai nggak bener tuh. Nah, sekarang mereka yang ternyata benar kan. Jadi, itu dasarnya kenapa kita minta supaya ya baiknya percepat Pemilu saja. Ngapain lagi nunggu lama-lama. Kalau nggak Indonesia akan menjadi nomor sekian itu dalam skala dunia. Demikian juga kita mesti kasih kritik kepada Ibu Sri Mulyani terutama, yang terus memberi sinyal positif, sehingga Pak Jokowi terbuai juga dengan mulut manis Sri Mulyani. Kan begitu kan? Kan kalau kita mau fair, Ibu Sri Mulyani nggak pernah kasih data yang tegas pada Pak Jokowi. Data tegas itu diberi Ibu Sri Mulyani ke DPR, ke masyarakat. Bukan pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi nggak punya sense of crisis? Kalau Sri Mulyani bilang ekonomi memburuk itu dia terangkan pada publik, bukan pada presiden. Jadi, pada presiden diterangkan hal yang sebaliknya. Begitu sidang mungkin saya bayangkan Sri Mulyani bilang, iya Pak, nggak apa-apa Pak, ini bisa saya atasi. Tapi, di publik dia nggak mungkin berbohong begitu karena publik punya data pembanding. Jadi, ini akibatnya kalau menteri-menteri itu yes man saja atau yes man gitu. Nah, sebenarnya kalau kita menyimak pidatonya Sri Mulyani pada penutupan sidang paripurna kemarin, itu pada akhir penutupnya, meskipun ada gimik-gimik yang bikin heboh. Media seperti lebih menyoroti pada soal dia memberikan salam restorasi, salam Demokrat, salam pada Mega PDIP, tapi saya justru malah melihat itu noticenya ini pada pidato dia. Dia menutupnya itu dengan sebuah ayat dalam Alquran, tapi saya lupa persisnya, di mana dia yang menyebutkan bahwa kalau orang-orang itu yang beriman, dia percaya bahwa Tuhan itu akan menolong. Kira-kira begitulah kalimatnya. Coba kita simak ya penutupan pidato Ibu Sri Mulayani: “Mari kita berkolaborasi di dalam perbuatan baik, menjaga Indonesia, menjaga APBN seperti dikatakan bahwa barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Semoga kita semuanya terus dapat berbuat yang terbaik untuk menjaga rakyat Indonesia, menjaga Indonesia, dan menjaga APBN, dan terus berserah diri sepenuhnya kepada sang Pencipta. Insya Allah Indonesia akan dapat melalui masa-mana penuh tantangan ini dengan baik dan selamat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta\'ala.” Jadi, dari kalimatnya Sri Mulyani itu, ini bukan gaya seorang menteri keuangan yang itung-itungannya rasional, ini sudah kayak orang buntu dalam segala macam upaya, akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Betul. Sri Mulyani tahu bahasa yang mesti dia pakai. Dia nggak bisa pakai bahasa bahwa kita bakal nyungsep segala macam itu. Walaupun di beberapa forum dia katakan itu, “kita potensial menuju Sri Lanka”. Jadi Sri Mulyani sedang melangkah menuju Sri Lanka itu. Tapi, buat publik yang lebih luas mungkin Indonesia, dia pakai metafor itu bahwa kita sebaiknya berdoa, kita sebaiknya tobat, kira-kira begitu kan. Itu artinya, ada kesalahan yang mereka buat sehingga dan bilang kita mari saya bertobat, mustinya begitu kan? Karena yang bikin kesalahan kan Sri Mulyani yang tidak terang-terangan mengatakan data pada Pak Presiden. Lalu akhirnya pasrah atau menyerah gitu. Dan penyerahan itu harus juga diikuti dengan tindakan. Jadi, kalau Ibu Sri Mulyani merasa bahwa dia gagal untuk meyakinkan Pak Jokowi bahwa keadaan ekonomi nggak boleh diperas seperti pohon, kan Pak Jokowi membayangkan APBN itu seperti pohon jadi daunnya itu adalah uang, bisa dipetik-petik saja itu, brankasanya ada isi uang. Jadi, itu yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa dia gugup untuk menerangkan keadaan sebenarnya pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi selalu merasa di atas angin, ini biasa-biasa saja, baik itu. Nah, baru sekarang Ibu Sri Mulyani akhirnya harus menyerah dan pasrah pada keadaan itu. Jadi, mari kita tuntun kembali Sri Mulyani untuk jangan pergi pada Sri Lanka tapi keluar saja dari kabinet? Karena, itu gampangnya. Supaya ada pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban akademis. Karena Sri Mulyani berbohong dua kali itu. Secara moral dia tahu bahwa salah kalau tidak jujur pada Presiden; yang kedua data-data itu harusnya dilengkapkan dalam sidang kabinet, bukan cuma satu dua figur yang bagus yang dikasih Pak Presiden sehingga Pak Presiden merasa baik-baik saja, kita akan kembali pulih, kita akan tetap meroket sampai ke 10 persen. Ini kegagalan komunikasi publik dan mata internasional melihat bahwa Indonesia itu selalu berbohong. Pada publiknya sendiri presiden berbohong, bagaimana pada kita, misalnya. Begitu kira-kira pikiran jurnalis dunia. Oke. Jadi sebenarnya kan kita kemarin bicara, harusnya pemerintah jangan ngomong soal cuma awan gelap, terus kemudian badai besar, dan sebagainya. Harusnya pemerintah bicara dong, mitigasinya bagaimana. Iya, kan di depan ada mercusuar, sudah kasih sinyal tuh, jangan mendarat di pulau itu karena berbahaya ada badai di situ. Eh, masih merapat juga. Poin kita selalu mitigasinya bagaimana? Kan gampang sebetulnya. Ada anggaran yang di-refocusing, ada infrastruktur yang mesti dihentikan, ada IKN yang harusnya berisi akal tapi ternyata itu kongkalingkong doang tuh. Jadi, semua hal yang disebabkan oleh kebijakan itu yang mesti dia mitigasi kan? Kan dia sendiri yang lakukan. Nah, kalau posisi yang melakukan mitigasi itu enggak akan dipercaya oleh pemerintah, seolah-olah akan menjatuhkan pemerintah. Padahal, memang ini sebetulnya kalau dari awal mitigasi itu dikerjasamakan dengan independen researcher, itu mungkin kita masih bisa selamat. Mungkin Awali akan bilang ganti datanya Pak, ambil yang paling bener. Lalu Said Didu yang paham tentang kebijakan di dalam mengusulkan sesuatu supaya BUMN ini jangan sembunyi-sembunyiin akuntansinya tuh. Kan banyak akademisi kita yang jujur. Rizal Ramli juga lakukan hal yang sama bahwa paradigma pembangunan ini kacau, keliru Pak. Tetapi, Pak Jokowi nggak mau mendengar itu. Dia cuma mau dengar sesuatu yang comply dengan gagasan dia bahwa Indonesia 2045 akan ada bonus demografi, bahwa Indonesia akan setara dengan pendapatan negara-negara besar dalam 10 sampai 20 tahun ke depan, bahwa karbon trading akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian internasional. Semuanya batal itu karena kekacauan dalam negeri. Jadi, kalau kita bilang mitigasi, dia nggak mungkin melakukan mitigasi sesuatu yang dia rencanakan memang untuk hancur. Ini tadi kalimatnya Sri Mulyani tadi kan sebenarnya itu isyarat jelas gitu ya, meskipun dia menggunakan bahasa agama gitu. Barangsiapa yang berserah diri kepada Allah dan berbuat baik begitu maka dia tidak akan takut dan akan dapat pahala. Ini bukan soal berserah diri. Kalau berserah diri itu urusan kita sebagai orang beragama, tapi tugas pemerintah itu bukan berserah diri. Tugas pemerintah itu bagaimana dia mengeluarkan rakyatnya dari bencana, kan itu yang harusnya tugas dia sebagai nahkoda. Ya, mustinya Sri Mulyani bilang, setelah berserah diri saya menyerahkan diri pada persidangan rakyat. Kan gampangnya begitu. Demikian juga presiden. Kan mereka semuanya musti disidang oleh rakyat karena kalau disidang oleh DPR kan dia-dia juga. Kalau para pemimpin kita disidang di DPR itu jeruk ngupas jeruk, cuma itu yang terjadi. Tetapi, menyerahkan diri itu atau berserah diri itu artinya harus betul-betul fundamental. Saya berserah diri artinya saya sudah berbuat salah gitu kan. Maka orang yang berbuat salah menyerahkan diri dong. Itu sebetulnya. Yang kita perlukan adalah keterangan semacam itu dari Sri Mulyani. Dan, saya mendorong pada Sri Mulyani untuk keluar dari kabinet, menyerahkan diri pada rakyat, menyerahkan kembali mandat itu pada rakyat, dan itu fair-nya begitu. Jangan seolah-olah minta tolong pada Tuhan. Padahal Tuhan nggak akan menolong orang yang nggak mampu menolong dirinya sendiri. Kan begitu. Ya Bung Rocky, saya kira kita mesti menyiapkan kalau toh pemerintah tidak mau menyatakan kita menghadapi situasi yang buruk, saya kira kita mesti mulai mengingatkan gitu bahwa situasi ke depan itu akan semakin memburuk. Yang bisa kita ingatkan itu adalah bahwa bagaimana kita tolong-menolong di antara kita, solidaritas di antara kita diperkuat, perpecahan yang seperti diembuskan buzer sudah lupakan saja semua. Karena ini eranya kalau toh ada bencana itu tidak pandang buzer, tidak pandang orang baik. Semua akan terkena bencana. Itu yang kita omongin ini buzer nggak ngerti pembicaraan kita, karena mereka cuma nunggu nanti Pak Jokowi ucapin lagi kalimatnya tuh. Kan begitu? Jadi begitu Pak Jokowi ucapkan kalimat buzer rugi lagi. Padahal buat makan di warteg dia berhutang itu. Kan begitu. Jadi ini buzer-buzer yang kalau dungu mungkin kita sudah tahu lah itu jalan pikirannya dungu. Tapi berharap yang tidak mungkin itu kan dungu dua kali. Kan jelas seluruh data itu menerangkan bahwa hidup ini sedang merosot, ya sudah, terima saja keterangan Sri Mulyani dan akhirnya terima keterangan Pak Jokowi bahwa memang akan ada badai dan mendung bahkan, dan mungkin hujan deras. Tapi ya sudah, kita sama-sama kita lucuti pikiran-pikiran buruk kita sendiri sebagai orang yang selalu mencurigai orang lain. Jadi, buzer ini berhentilah mencurigai oposisi. Oposisi itu gunanya baik betul. Buat bikin counter feeling atau balancing di dalam pikiran. Jadi, sekali lagi terima keterangan bahwa kita memang buruk. Bukan saja di Asia, tapi di dunia kita dianggap sebagai bangsa yang gak pernah bertumbuh secara ekonomi. Tidak pernah mulus melakukan transisi demokrasi. Ya, jadi semua klaim-klaim itu dibatalkan dengan data tadi bahwa Indonesia masuk dalam 100 negara termiskin di dunia. Lebih sedih lagi nanti kalau lebih kuat lagi datanya dan kemudian ternyata di Asia Tenggara juga kita mungkin terburuk. Itu lebih menyedihkan karena kemarin kan kita juga melihat data IQ kita juga rendah di Asia Tenggara, hanya di atas Timor Leste. Ya, itu paralel. Kalau IQ rendah pasti ekonomi juga buruk dan masa depan juga buruk. Itu sudah jadi satu tarikan nafas. Keburukan itu terjadi karena ketiadaan kontrol oposisi dan itu yang menyebabkan kita ingin 0% itu dibuat bener-bener supaya ada oposisi dalam persaingan politik. Begitu kira-kira. Yes 0%. (Sof/sws)
Jika Anies Dipenjarakan
Anies adalah kanalisasi politik oposisi, khususnya ummat Islam. Memilih jalan demokrasi adalah jalan damai bagi sharing tanggung jawab mengurus bangsa ini. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle ISU memenjarakan Anies Baswedan sangat kencang setelah berbagai media massa memberitakan video Andi Arief, seorang tokoh Partai Demokrat, yang mengungkapkan percakapan seseorang dengan Presiden Joko Widodo terkait Jokowi akan memenjarakan siapa saja tokoh-tokoh yang memang dia inginkan dipenjara sehubungan dengan Pilpres 2023 nanti. Bisnis.com dalam \"Klarifikasi Andi Arief Usai Sebut Jokowi Bakal Penjarakan Anies dan Ketum KIB\", 26/9, memuat pernyataan Andi Arief itu, “Kenapa dua calon Pak Presiden [Jokowi]? Kan Ada Anies ada Ganjar. \'Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau tidak nurut tinggal masuk penjara aja gitu\'.” Meski Andi mengklarifikasi video itu hanya untuk kalangan internal, tapi Andi belum mengklarifikasi tentang isinya. Selain itu, pernyataan Andi Arief sendiri sepertinya memperkuat pernyataan SBY sebelumnya, bahwa dia akan turun gunung meluruskan arah demokrasi karena adanya keinginan kekuasaan merekayasa pemilu hanya diikuti dua calon presiden saja. Pernyataan Andi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini awalnya ditanggapi beragam, seperti menyepelekan kredibilitas isu itu. Sebab, mereka melihat langkah SBY sebatas mengamankan anaknya AHY untuk bisa menjadi Cawapres Anies Baswedan saja, ketimbang urusan bangsa. Namun, hari ini kita digegerkan oleh berita Koran Tempo (1/10/2022), yang memberitakan upaya Ketua KPK Firli Bahuri untuk memenjarakan Anies Baswedan. Dalam berita yang viral di seluruh media sosial, Tempo menulis judul \"Manuver Firli Menjegal Anies\", yang memuat antara lain “Ketua KPK Firli Bahuri ditenggarai terus menerus mendesak satuan tugas pengusut kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Namun, tim pengusut kesulitan menemukan bukti permulaan... “ Tempo yang terkenal dengan kemampuan investigasi berita, menguraikan bahwa Firli berusaha keras menjadikan Anies tersangka sebelum Anies ditetapkan sebagai Capres oleh beberapa partai yang akan mendukungnya. Intervensi Firli ini juga dengan mencari berbagai ahli, seperti Professor Romli Atma Sasmita, untuk dirayu memberikan pandangan hukum bahwa Anies bisa jadi tersangka - dalam berita ini Romli menolak. Alhasil kita melihat rangkaian co-existensi pernyataan SBY dan Andi Arief dengan berita Tempo hari ini, memang ada kecenderungan penggunaan kekuasaan dalam merusak demokrasi saat ini. Mengapa Anies Harus Dipenjarakan? Memenjarakan Anies adalah salah satu atau satu-satunya jalan untuk menjegal Anies mengikuti pilpres 2024. Cara yang lainnya adalah mempertahankan PT (Presidential Threshold) yang tinggi (20%), menghalangi terbentuknya koalisi partai-partai yang bisa mengusung Anies dan menghancurkan potensi logistik (pengusung) Anies. Namun, cara ini kelihatannya tidak akan sukses. Sebab, koalisi pendukung Anies, yang dimotori Surya Paloh, semakin kemari semakin solid. Ada tiga hal penting memotivasi penjegalan Anies. Pertama, survei-survei pilpres tentang Anies. Kedua, pandangan geostrategis Anies. Ketiga, trauma kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 2017. Soal survei-survei kita harus membagi survei yang tergolong kredibel dan propagandis. Dari semua survei dengan jenis manapun, Anies masuk dalam 3 besar. Artinya, sulit menyingkirkan Anies dari survei. Nah, selanjutnya adalah survei kredibel. Kredibel bukan dalam pengertian Reasearsch (Validitas dan Reliabilitas), tapi lembaga surveinya. Yang ingin saya bahas adalah CSIS (Center for Strategic and International Studies) terbaru. Lembaga ini didirikan oleh Orde Baru, dengan tujuan pembangunan, free market capitalism, dan penghilangan politik ideologis. Terutama penihilan Islam politik. (Anomali terjadi ketika pimpinan CSIS, Dr. Rizal Sukma, menduduki jabatan pimpinan di Ormas Muhammadiyah, beberapa tahun lalu). Pada saat pertemuan tokoh-tokoh oposisi nasional, di Blok M, (20/9/2022), yang diselenggarakan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI), Rizal Dharma Putra, pimpinan Lesperssi, lembaga \"Think-Tank Pertahanan\" (Lembaga ini diundang terbatas bertemu dengan Jenderal Mark Milley, The United States Joint Chiefs of Staff, pada kunjungan ke Jakarta Juli 2022 lalu) memetakan CSIS saat ini pro Tiongkok. Perjalanan panjang CSIS, terlepas dari misi sebenarnya, lembaga ini adalah lembaga Think-Tank tertua dan terbesar. Sehingga, kepentingan lembaga ini untuk mempertahankan kredibilitas cukup tinggi. Nah, CSIS mengeluarkan survei terbaru yang mengagetkan. Jika terjadi Head to Head antara Anies, Ganjar maupun Anies-Prabowo, Anies menang. Anies vs Ganjar 47,8 % vs 43.9 % (7, 6 % belum tahu), Anies vs Prabowo 48, 6 % vs 42,8% dan Ganjar vs Prabowo, 47,25 % vs 45%. Kenapa kaget? Dari sisi metodologi, konsep survei dengan metode \"general to focus\" mulai 14 capres, pengecilan ke 7 capres, lalu ke 3 capres dan diakhiri ke head to head adalah metode reiterasi dan penegasan, di mana responden berjenjang tanpa keraguan memilih calonnya. Hasil ini sulit diragukan, karena konsistensi responden dapat menunjukkan reliabilitas alat survei tersebut. Survei CSIS ini mengambil responden milenial dan generasi Z (umur 18-39 tahun). Jumlahnya diperkirakan 60% pemilih kita saat ini. Meskipun kita tidak bisa menarik ekstrapolasi dan membangun kesimpulan untuk seluruh populasi, namun suara milenial dan suara generasi Z ini adalah suara masa depan Bangsa Indonesia. Ini merupakan bukti pembusukan terhadap Anies selama ini, baik dengan isu hukum, identitas Arab/non Jawa, gagal membangun Jakarta, tidak mampu menghancurkan Anies. Alasan lain penjegalan Anies adalah pandangan Geostrategis Anies. Selama ini Anies terlihat sangat dekat dengan barat. Berbeda dengan Jokowi yang dekat ke Peking. Terakhir terlihat Anies Baswedan menjadi tamu keluarga Lee, penguasa Singapura, selama 5 hari, beberapa minggu lalu. Menjadi tamu keluarga Lee berbeda dengan beberapa elit kita yang hanya diundang oleh Rajaratman Institute, Nangyang Technology University atau lembaga lainnya di Singapura. Diundang keluarga Lee artinya Anies tidak diragukan oleh barat dan \"Chinese Overseas Network\". Kedekatan Anies dengan barat tentu mencemaskan Peking yang selama ini berusaha mengendalikan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Rizal Dharma Putra, pengangkatan mantan Duta Besar China di Indonesia menjadi direktur Asia Kementerian Luar Negeri Peking, merupakan simbol keseriusan China untuk tetap mendominasi politik Indonesia. Artinya, kehadiran Anies menjadi sebuah kecemasan, khususnya ketika pertarungan Barat vs China semakin menegangkan di kawasan ini, dan laut China Selatan. Ketiga, adanya benturan (politik) identitas yang tersimbol pada Anies, sejak pertarungan Anies vs Ahok pada tahun 2017 di Jakarta. Orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai bukan \"identitas Anies\" meyakini bahwa Anies adalah ancaman besar bagi keberlanjutan dominasi mereka dalam era kepemimpinan Jokowi. Tiga alasan penjegalan Anies di atas sebenarnya adalah bukan problem Anies Baswedan sendiri. Pertama, kemenangan seseorang dalam bingkai demokrasi adalah tanggung jawab bangsa ini secara keseluruhan. Upaya-upaya (rezim) Jokowi untuk merusak demokrasi dengan isu perpanjangan jabatan dan isu 3 periode semakin kemari semakin mengecil. Terakhir upaya kelompok tersebut menjadikan Jokowi calon wakil presiden 2024, mungkin mendampingi Prabowo. Namun, rencana ini tidak mendapat dukungan rakyat. Jikalau demokrasi dijalankan dan Anies memenangkan pertarungan melawan Ganjar dan Prabowo, maka itulah pilihan terbaik rakyat. Tentu saja jangan sekali-kali diintervensi kekuasaan. Soal geopolitik, Indonesia memang sampai saat ini belum melihat untungnya bersekutu dengan Peking. Baik dari sisi pembangunan maupun pengentasan kemiskinan. Yang berkembang selama ini malah kemiskinan dan pengangguran yang terus membesar, berkuasanya oligarki, hutang melangit, munculnya kebencian terhadap ulama, hancurnya demokrasi dan hal-hak asasi manusia serta penangkapan tokoh-tokoh oposisi (seperti pada saya, dkk) tanpa tuduhan yang jelas. Sehingga, wajar saja kehadiran Peking di Indonesia kurang populer dan sulit dipertahankan. RRC harus refleksi diri dalam membangun hubungan yang baik dengan Indonesia ke depan. Jika meniru era Sukarno Poros Jakarta-Beijing, tentu dapat dimaklumi, karena persekutuan yang dibangun adalah untuk kesejahteraan kaum proletar. Sedangkan soal ketiga, yang menyangkut pertarungan identitas, pihak \"non-Anies\" harus refleksi diri. Identitas yang terafiliasi dengan Anies adalah identitas perlawanan terhadap kaum kolonial. Artinya bersifat historis. Apalagi berbagai tokoh yang tadinya berseberangan dengan Anies, seperti Sunny Tanujiwidjaja, tangan kanan Ahok, dan Surya Tjandra, tokoh buruh yang membangun partai PSI, sudah menyatakan mendukung Anies ke depan. Keduanya adalah kelompok oposit Anies, selama ini. Artinya, urusan identitas ini dapat diselesaikan, jika mau. Resiko Memenjarakan Anies Memenjarakan Anies bisa saja dilakukan jika nafsu kekuasaan dan konspirasi oligarki serta Peking tetap menguat. Persoalannya adalah resiko yang akan kita tanggung bersama. Pertama, Anies adalah kanalisasi kelompok identitas yang selama ini oposit terhadap rezim Jokowi. Politik kanalisasi sejak dulu kalau diperlukan untuk meredam gejolak sosial yang besar. Kelompok Islam yang merasa teraniaya oleh rezim Jokowi selama ini, berpretensi bahwa jalan demokratis masih merupakan sebuah jalan, dengan Anies sebagai pemimpinnya. Anies membuat adanya migrasi dukungan politik, dari yang revolusioner yang didengungkan Habib Riziek, menjadi teknokratis yang dilakukan Anies. Jika ini tidak terjadi, maka gejolak ummat akan bertemu dengan situasi tanpa pilihan, yakni mendukung Habib Rizieq Shihab. Kedua, resiko atau ancaman ekonomi politik ke depan terlalu besar untuk dihadapi rezim Jokowi sendiri. Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani sudah menyinggung ini berkali-kali bahwa tahun 2023 kita akan memasuki resesi. Mereka mengatakan saatnya memperkuat persatuan nasional, solidaritas dan kerjasama menghadapi ancaman resesi besar. Dalam pidatonya di Puncak Hari Maritim, Luhut mengatakan \"Kalau kita semua kompak, semua kita satu bahasa dalam keadaan yang sangat krusial ini di mana dunia diramalkan akan memasuki global crisis, perfect storm akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, kita harus menata negeri kita dengan baik\" (Liputan 6, 27/9/2022). Bahkan, Luhut dan anaknya Jokowi, Gibran Rakabuming, mendatangi Rocky Gerung, tokoh oposisi, untuk menyampaikan pesan perdamaian. Lalu bagaimana jika Anies dipenjarakan? Tentu saja gelombang oposisi dan umat Islam tidak bisa menerimanya. Sebab, Anies, selain mendapatkan berbagai penghargaan nasional, dia juga terlalu banyak menyandang penghargaan internasional untuk pembangunan yang berhasil dia lakukan. Kasus E-Formula sangat diragukan unsur korupsinya, berbeda dengan kasus E-KTP, di mana diberitakan bahwa Ganjar menerima uang suap $500 ribu. Ketiga, jika Anies dipenjarakan, untuk menjegal Anies, atau kriminalisasi politik, maka tentu saja rezim Jokowi terus menerus meruntuhkan demokrasi. Tidak ada tanda-tanda Jokowi ingin memulihkan demokrasi. Sejarah yang dibangun Jokowi ini akan menjadi sejarah buruk yang dikenang bangsa kita. Tentu Jokowi harus berubah. Bangsa ini terlalu banyak cacatnya selama Jokowi berkuasa. Satu soal saja seperti Kasus Ferdy Sambo, dimana cita-cita Supremasi Hukum berubah menjadi Mafia Hukum, sudah menyita energi bangsa yang besar. Apalagi jika merusak demokrasi. Catatan Penutup Berita Tempo tentang upaya KPK memenjarakan Anies dan pernyataan SBY adanya rekayasa pilpres dan penjegalan calon serta video Andi Arief soal pemenjaraan Anies telah mengagetkan kita semua. Memenjarakan Anies sangat beresiko pada gejolak sosial ke depan. Hal ini bertentangan dengan kata-kata rezim yang melihat perlunya kekompakan dalam menghadapi krisis ke depan (Perfect Storm). Situasi \"rumput kering\" bangsa ini, yang gampang terbakar, dapat seketika berubah menjadi ganas dan liar. Banyak negara lain menjuluki kita sebagai bangsa ramah tamah, tapi kita tahu puluhan tahun lalu, ditanggal hari ini, jutaan rakyat mati karena saling bunuh, karena kebencian politik dan dendam. Anies adalah kanalisasi politik oposisi, khususnya ummat Islam. Memilih jalan demokrasi adalah jalan damai bagi sharing tanggung jawab mengurus bangsa ini. Namun, memenjarakan Anies atas dasar haus kekuasaan, merupakan jalan kekerasan, yang akan selalu dikenang sebagai jalan haram. Jika Anies dipenjarakan, maka rakyat pasti memberontak. (*)
Pemimpin Jangan Selalu Mau Disetir
Namun dalam perjalananya selalu saja mengalami keganjilan yang amat signifikan karena harus menuruti kemauan komunitas tertentu yang tidak berpihak kepada rasa keadilan kominitas lain. Oleh: Prof. Fauzul Iman, Guru Besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten “DAN ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kafasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus” (al-Hujurat : 7) Melalui firman ini Tuhan ingin membangun sistem masyarakat yang kuat dan berperadaban. Yaitu, sistem masyarakat yang terdiri dari pemimpin yang power, kharisma dan istiqamah di satu sisi dan masyarakat yang patuh secara inguin pada pimpinannya sebagai epicentrum di sisi lain. Pemimpin sebagai epicentrum harus tegak di tengah dengan berkarakter pengendali yang ajeg/istiqamah. Ia tidak boleh terbawa arus pemikiran dari pihak kelompok manapun baik yang minoritas maupun yang mayoritas. Dalam ayat ini Tuhan menfigurasi Rasul Muhammad sebagai patron/ pemimpin yang harus tegak berdiri di tengah. Ia dilarang berpihak ke kelompok manapun apalagi terbawa arus kepentingan yang bertendensi materi dan kekuasaan. Rasul Muhammad ditetapkan Tuhan sebagai sumber dan inspirator primer yang tidak boleh seenaknnya menuruti kemauan atau tekanan umatnya. Betapapun kelompok umat yang terhitung besar menekannya, Muhamad tidak akan bergeming sedikitpun untuk menuruti kemauan mereka Di sinilah pentingnya keunggulan pemimpin dengan yang dipimpinnya. Pemimpin dari segi baik segi wibawa, ilmu, kecerdasan, manajemen dan keteladanan moral harus lebih unggul dari yang dipimpinnya. Keunggulan ini merupakan modal karakter yang cukup kuat untuk dapat mempengaruhi dan membawa umat yang dipimpinnya ke jalan yang lurus. Mengomentari ayat ini, Wahbah Zuhaeli, pakar tafsir kontemporer menegaskan bahwa masyarakat sebanyak apapun yang menekan pemimpinnya yang baik dan berkualitas agar menuruti kemauan masyarakat pasti akan terjadi bencana dan kehancuran besar di tengah masyarakat mereka sendiri Di abad kontemporer ini kita mengenal kepemimpinan demokrasi yang telah diakui sebagai satu satunya alterntif. Namun dalam perjalananya selalu saja mengalami keganjilan yang amat signifikan karena harus menuruti kemauan komunitas tertentu yang tidak berpihak kepada rasa keadilan kominitas lain. Dengan tanpa menafikan kepemimpinan demokrsi, ayat ini sesungguhnnya telah memberikan pelajaran yang amat berharga bagi setiap pemimpin (rektor) untuk tetap teguh di atas prinsip dan tidak selalu mengikuti baling-baling/ tekanan kemauan orang banyak. Pemmpin sejatinya berhasil menjadi epicentrum keteladanan moral yang dapat menjinakkan umatnya menjalani misi kepemimpinan bersama Wallahua\'lam. (*)
Teladan Nabi Muhammad Dalam Membangun Peradaban
Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya Ia mengangkatnya di atas semua agama. Dan cukup Allah sebagai saksi. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, Dosen S3 PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, dan S3 Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jogjakarta Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta MUHAMMAD SAW adalah manusia paling berpengaruh di dunia sepanjang masa dengan akhlak Al-Quran. Nabi Muhammad SAW teladan dalam hubungan dengan Allah SWT, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Jutaan bibir setiap hari mengucapkan nama yang begitu mulia, sejak seribu empat ratus tahun yang lalu. Berjuta bibir akan terus mengucapkan sampai akhir zaman. Setiap hari kala fajar menyingsing, muadzin bangkit berseru kepada setiap insan, bahwa shalat lebih baik daripada tidur. Ia mengajak mereka bersujud kepada Allah swt, juga membaca shalawat buat Rasul-Nya. Seruan itu disambut jutaan umat manusia dari segenap penjuru dunia, menyemarakkannya dengah shalat menyambut pahala dan rahmat Allah swt. Selama dalam rangkaian shalat lima waktu, bergetarlah jantung mereka menyebut asma Allah dan menyebut nama Rasulullah. Begitulah mereka, dan akan terus begitu, setelah Allah swt memperlilhatkan agama yang ini dan melimpahkan nikmat-Nya kepada seluruh umat manusia. Sungguh, dalam diri Rasulullah kamu mendapatkan teladan yang baik; bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kemudian, dan banyak mengingat Allah. (QS Al-Ahzab/33:21) Sekarang sudah datang kepadamu seorang Rasul dari golonganmu sendiri; terasa pedih hatinya bahwa kamu dalam penderitaan, sangat prihatin ia terhadap kamu, sangat kasih sayang terhadap orang beriman. (QS At-Taubah/9:128) Nun, demi pena dan demi catatan yang ditulis manusia,- Dengan karunia Tuhanmu, engkau bukanlah orang gila. Dan sungguh, bagimu pahala yang tiada putusnya. Dan engkau sungguh mempunyai akhlak yang agung. (QS Al-Qalam/68:1-4). Sungguh, Allah telah memenuhi mimpi Rasul-Nya; pasti engkau akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah berkenan, dengan aman, bercukur dan bergunting rambut, tanpa merasa takut. Dia tahu apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia memberikan kemenangan dalam waktu dekat. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya Ia mengangkatnya di atas semua agama. Dan cukup Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir, kasih sayang antara sesamanya. Kau lihat mereka rukuk dan sujud dalam shalat mencari karunia Allah dan ridha-Nya. Di wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat, dan perumpamaan mereka dalam Injil; seperti benih tanaman yang mengeluarkan tunas, kemudian bertambah kuat, lalu bertambah besar, dan tegak di atas batangnya, menyebabkan para penanam takjub bercampiur gembira. Akibatnya, orang-orang kafir jadi marah kepada mereka. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan yang mengerjakan amal kebaikan, ampunan dan pahala yang besar. (QS Al-Fath/48:27-29) Nabiku Teladanku Nabiku Teladanku mengatakan, “Aku diutus Allah bukan untuk melaknat, tapi menebar rahmat.” Nabiku Teladanku ajarkan untuk memilih perkara yang mudah dan tidak menyulitkan diri. Nabiku Teladanku tuntunkan, muslim itu yang orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Nabiku Teladanku pesankan untuk menolong orang yang menganiaya maupun yang dianiaya. Nabiku Teladanku, ajarkan untuk menolong dan memberi tanpa berharap mendapat lebih banyak. Nabiku Teladanku, nasihatkan untuk menebar salam kepada orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Nabiku Teladanku, bila berjabat tangan tak pernah melepas genggamannya lebih dahulu. Nabiku Teladanku memberi nasihat: “Jangan marah, jangan marah, jangan marah.” Nabiku Teladanku ajarkan kita berjalan dengan rendah hati, tidak hiraukan mereka yang benci, dan hindari pertengkaran. Nabiku Teladanku melarang kita merusak kehormatan sesama muslim dengan ghibah, fitnah, dan kebohongan (hoaks). *Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku memperlihatkan ketenangan, kecerdasan, dan pandangan yang jauh. Nabiku Teladanku memperlihatkan kemampuan berpikir cepat dan tepat, serta keteguhan hati terhadap setiap kata dan perbuatan. Nabiku Teladanku memiliki metode dakwah yang serupa dengan metode ilmiah modern. Nabiku Teladanku melarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabiku Teladanku melarang kita memaki Tuhan dan sesembahan agama lain. Nabiku Teladanku ajarkan,- bahkan dalam kondisi perang pun, kita harus mematuhi etika dan tidak melampaui batas. Nabiku Teladanku, mempersaudarakan mereka yang berhijrah dari Mekah “Muhajirin,” dengan muslimin Madinah yang digelari “Anshar - penolong.” Nabiku Teladanku, memberikan kesempatan kepada para tawanan perang yang cakap untuk menebus dirinya dengan mengajari Muslim membaca dan menulis. Nabiku Teladanku, mengikat penduduk Madinah apa pun agamanya dalam sebuah ikatan “Mitsaq Madinah – Piagam Madinah.” Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku membangun Masjid Quba` menjelang memasuki kota Yatsib dalam hijrah. Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku ajarkan untuk berbuat adil meski terhadap orang yang tidak kita sukai. Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku menegakkan keadilan dalam segala hal. Ini Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku berseru saat membuka dan membebaskan kota Mekah dari dominasi kafir, “Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan dijamin aman.” Inilah Rasul rahmatan lil ‘alamin. Islam rahmatan lil ‘alamin itu membuat semua nyaman dan aman, bukan membuat orang ketakutan, dan merasa dilecehkan. Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bershalawatlah untuk nabi dan ucapkan salam kepadanya. (QS Al-Ahzab/33:56) Allahumma shalli ‘ala Muhammad… Ya Rabbi shalli ‘alaihi wa sallim… Shalatullah salamullaah, ‘ala thaha rasulillah… Shalatullah salamullah, ‘ala yasin habibillah… Shallallah ‘ala Muhammad… Shallallah ‘alaihi wa sallam… Shallahu ‘ala Muhammad… Shallalahu ‘alaihi wa sallam… Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa asyghilizh-zhalimin bizh-zhaminin… wa akhrijna min bainihim salimin… wa ‘ala alihi wa sahbihi ajmain… Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa ahlikizh-zhalimin bizh-zhaminin… wa akhrijna min bainihim salimin… wa ‘ala alihi wa sahbihi ajmain… Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad, al-fatihu lima ughliqa, wal khatimu lima sabaqa, nashirul haqqi bilhaqqi, wal hadi ila shirathikal mustaqim, wa ‘ala alihi haqqa qadrihi, wa miqdarihil ‘azhim... Shalawat dan salam bagi baginda Rasulullah saw, keluarga, dan sahabat-sahabat, serta para pengikutnya. Aku berlindung kepada Nur Wajah-Mu dari kemurkaan-Mu, yang telah menyinari kegelapan, dan membawakan kebaikan bagi dunia dan akhirat. Keridaan-Mu juga yang kuminta. Tak ada suatu daya dan upaya kalau tidak dengan-Mu. (*)
DPR Makin Arogan: "Mencopot" Hakim MK Seperti Cara Me-recall Anggota DPR
Kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang Radikal, Extraordinary, bukan perubahan yang biasa, baik Inkremental maupun Cut and Glue. Apakah perlu Revolusi? Apakah perlu People Power? Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo JAKARTA, CNN Indonesia tanggal 29 September 2022 mewartakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI menyetujui untuk tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan DPR. Sebagai pengganti, DPR menunjuk Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR. Coba kita bayangkan pertanyaan yang mengemuka dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai pemimpin Rapat Paripurna DPR, Kamis (29/9/2022). “Sekarang perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan sidang terhormat, apakah persetujuan untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR tersebut, apakah dapat disetujui?” Lalu apa alasannya DPR \"mencopot\" Aswanto yang seharusnya masih bisa menjabat hingga tahun 2029? Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengungkapkan alasan mengapa Aswanto diberhentikan dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi meski masa pensiunnya masih panjang. Bambang Pacul menjelaskan bahwa Aswanto merupakan hakim konstitusi usulan DPR. Tetapi, menurut dia, Aswanto menganulir undang-undang produk DPR di Mahkamah Konstitusi. Bambang Pacul mengatakan: \"Tentu mengecewakan dong. Ya bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh”. Aneh bukan? Bukankah salah tugas MK secara umum untuk menganulir atau membatalkan suatu UU jika memang terbukti melalui persidangan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945? Saya mendapat kesan bahwa \"pencopotan\" hakim MK Aswanto merupakan bentuk intervensi legislatif terhadap lembaga yudikatif secara terang-terangan dan sekaligus menunjukkan betapa DPR itu sangat arogan karena mencopot hakim MK yang konon \"mewakili\" DPR seperti \"mencopot\" anggota DPR dari suatu partai dengan cara \"recall\". Ini yang disebut Demokrasi? Ini yang disebut Negara Hukum? Saya yakin, bukan cermin negara hukum dan demokrasi tetapi negara kekuasaan, dan cenderung terjadi \"abuse of power\". Mestinya disadari oleh DPR dan juga Partai Politik bahwa jika seseorang telah terpilih dan menjadi anggota dalam suatu badan negara, ia tidak lagi menjadi wakil mutlak yang harus selalu satu kata, satu warna dalam menyikapi sebuah kebijakan negara. Artinya, yang terpenting anggota tersebut menjalankan tugasnya dengan baik sekalipun tidak sesuai dengan harapan pengusul awalnya. Jika model recall ini dilanjutkan, prinsip negara hukum dan demokrasi pasti akan berantakan dan setiap anggota (MK, DPR) yang dipilih atau diusulkan rentan untuk dicopot lantaran sikap anggota dianggap tidak sesuai dengan pengusul (DPR, Partai). Dulu saya pikir Mahkamah Konstitusi (MK) ini lembaga yudikatif yang berisi Dewa-Dewa hukum dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kapasitas keilmuan ketatanegaraan. Atas kasus ini kita bisa memetik pelajaran, patut diduga bahwa MK pun menjadi alat permainan politik DPR dan Presiden. Jika kedua lembaga ini bersatu, siapa yang bisa mengalahkan? Apalagi telah terbukti melalui penelitian dosen-dosen Universitas Trisakti (2020) bahwa ada sekitar 22,01 % putusan MK tidak dipatuhi oleh Presiden dan DPR atau pihak lain terkait. Ketika kedua lembaga ini bersatu, anggota hakim MK bisa berbuat apa karena sebagian mereka pun dianggap Utusan dari DPR dan Presiden yang ternyata harus Tunduk, Patuh dan Menyerah kepada Tuannya jika tidak ingin dicopot dan atau tetap diperpanjang masa jabatannya. Atas kasus \"pencopotan\" hakim Aswanto lantaran berani menganulir produk DPR berupa UU Cipta Kerja, kita bisa pun bisa menduga bahwa kasus ini hanya Puncak Gunung Es. Artinya sangat mungkin putusan-putusan MK di masa lalu sangat mendapatkan intervensi dari DPR maupun Presiden. Perkara sengketa pemilu 2019, UU Cipta Kerja, UU Pemilu (soal Presidential Treshhold) yang sudah puluhan kali diuji namun MK tetap berpendapat hal itu merupakan Open Legal Policy dari DPR dan Presiden, patut diduga kuat terjadi Intriks politik hingga konspirasi gelap yang sebenarnya mencerminkan keadaan adanya Industri Hukum yang dibangun sendiri oleh DPR, Presiden dan MK yang berpotensi menjadi Mafia Hukum. Mengingat kondisi hukum dan politik negeri ini sudah rusak, saya kira memang sudah saatnya dilakukan Restorasi Kepemimpinan Nasional agar kembali kepada The Truth and Justice. Kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang Radikal, Extraordinary, bukan perubahan yang biasa, baik Inkremental maupun Cut and Glue. Apakah perlu Revolusi? Apakah perlu People Power? Dengan jalan apa kita memperbaiki kerusakan akut negeri ini? Anda punya solusi? Katanya kita punya Pancasila, bukan? Sanggupkah Pancasila menjadi solusi? Sanggupkan Pancasila menunjukkan Kesaktian-nya yang setiap tanggal 1 Oktober kita peringati? Anda yang mengaku \"Saya Pancasila\" saya tantang sekarang! Jika tidak mampu, maka benar statement saya bahwa Pancasila 404: Not Found. Tabik...!!! Bogor, Sabtu: 1 Oktober 2022. (*)
Pancasila Sebagai Kalimatun Sawa'
4). Perlindungan diberikan kepada mereka yang tidak berbuat dzalim la udwana illa aladdzolimin (tidak ada ketidakadilan kecuali bagi mereka yang zalim/khianat). Oleh: Masruri Abdul Muhit, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Istiqomah Bondowoso, Jawa Timur MENGINGAT posisi yang sudah terdesak dan untuk mengambil simpati rakyat dan para pejuang Indonesia, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung mulai 29 Mei sampai 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI mengemukakan pendapat mengenai nilai dasar negara yang nantinya dijadikan pedoman oleh rakyat Indonesia. Namun sampai akhir sidang BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik terang terkait rumusan dasar negara Indonesia. Hal itu karena terdapat perbedaan pendapat dan muncul perdebatan yang tajam antara golongan nasionalis dan tokoh-tokoh Islam. Untuk itulah kemudian dibentuk panitia kecil sebagai perantara golongan nasionalis dan tokoh-tokoh Islam yang bertugas untuk menyusun rumusan dasar negara, yang kemudian masyhur disebut sebagai panitia sembilan. Karena terdiri dari 9 orang tokoh, yakni Soekarno sebagai ketua, Moh Hatta sebagai wakil, Achmad Soebardjo sebagai anggota, Mohammad Yamin sebagai anggota, KH Wahid Hasyim sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakkir sebagai anggota, Abikoesno Tjokrosoejoso sebagai anggota, Agus Salim sebagai anggota, dan AA Maramis sebagai anggota. Tugas panitia sembilan ini menyusun naskah rancangan yang akan dijadikan dalam pembukaan hukum dasar negara yang kemudian disebut Mohammad Yamin sebagai “Piagam Jakarta”. Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh panitia sembilan berisi gabungan pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Rumusan dasar negara dari panitia sembilan kemudian dijadikan preambule atau pembukaan UUD ‘45. Rancangan pembukaan UUD ‘45 inilah yang disebut sebagai Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Isi Piagam Jakarta terdiri dari 4 alinea yang kemudian menjadi pembukaan UUD 1945 seperti berikut: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat dan sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Namun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sorenya terjadi perubahan terhadap isi dari Piagam Jakarta. Ceritanya Mohammad Hatta didatangi oleh perwakilan rakyat Indonesia bagian timur, mereka menyatakan bahwa ada beberapa wakil protestan dan katolik yang merasa keberatan dengan salah satu kalimat dalam P000iagam Jakarta yang berbunyi \"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya\". Menanggapi protes itu beliau mengajak beberapa tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimedjo dan Mr Teuku Muhammad Hassan melaksanakan rapat. Hasilnya bersepakat untuk menghilangkan kalimat yang dipermasalahkan dan mengganti dengan \"Ketuhanan Yang Maha Esa\". Setelah ada perubahan isi, Piagam Jakarta diubah menjadi Pembukaan UUD 1945, yang diresmikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Demikian sejarah berdirinya negara kita Indonesia dengan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Dengan kata lain bahwa negara kita Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila pada hakikatnya didirikan oleh founding father dan atas hadiah serta kelapangan dan sikap toleransi tokoh-tokoh Islam. (Baca tulisan saya Berislam Otomatis Berpancasila). Banyak tafsir mengapa hadiah dan kelapangan serta sikap toleransi para tokoh dan umat Islam menerima Pancasila diantaranya anggapan bahwa Pancasila dianggap sebagai Kalimatun Sawa\', kesepakatan bersama. Hal itu mengacu pada apa yang dilakukan oleh Rosulullah SAW pada “Piagam Madinah”. Piagam Madinah sendiri bermula dari hijrahnya Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin ke Madinah (Yatsrib), setelah 2 tahun di Madinah dan mendapatkan penduduk Madinah yang majemuk ada kaum Anshar, Aus dan Khozroj serta kelompok Yahudi, maka kemudian Nabi Saw kemudian membuat kesepakatan untuk mewujudkan kehidupan yang damai yang di kemudian hari dinamakan sebagai Piagam Madinah. Sebenarnya secara teks Pancasila dan Piagam Madinah tidaklah sama persis, namun kalau diperhatikan ada persamaannya diantaranya seperti yang disampaikan oleh seseorang. 1) Piagam Madinah dan Pancasila sama-sama dibangun berdasarkan kesatuan masyarakat yang menghuni suatu tempat tertentu. Kesatuan tersebut didasari kesamaan senasib dan sepenanggungan untuk membela tanah air. Itulah satu umat satu kesatuan masyarakat yang saling mempertahankan dan melindungi bila ada serangan. Perjanjian berjalan beberapa waktu sampai kelompok Yahudi berkhianat pada saat perang Ahzab. 2). Piagam Madinah dan Pancasila sama-sama memberikan hak sepenuhnya kepada tiap umat beragama menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dengan prinsip lakum dinukum wa liya din (bagimu agamamu dan bagiku agamaku) 3). Piagam Madinah dan Pancasila dibangun di atas prinsip demokrasi, tanpa mendahulukan atau mengutamakan satu kelompok atas kelompok yang lain. Setiap kelompok mempunyai kewajiban dan hak yang sama di atas hukum yang dibangun secara bersama sama yakni prinsip syuro. 4). Perlindungan diberikan kepada mereka yang tidak berbuat dzalim la udwana illa aladdzolimin (tidak ada ketidakadilan kecuali bagi mereka yang zalim/khianat). Semoga bermanfaat dan berkah. Talangsari, 30 September 2022. (*)
Istri Ferdy Sambo Ditahan
Jakarta, FNN – Putri Candrawathi (PC), salah seorang tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Nofriyansyah Hutabarat alias Brigadir J secara resmi ditahan di rumah tahanan (rutan) Mabes Polri. PC yang ditemani tim kuasa hukumnya melaksanakan wajib lapor ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan evaluasi kesehatan pada Jumat, 30 September 2022. Setelah dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akhirnya PC resmi ditahan di Rutan Mabes Polri. Ketika berjumpa dengan awak media, PC mengenakan baju tahanan dan mengatakan ikhlas untuk ditahan. PC juga berpesan kepada anak-anaknya agar rajin belajar dan menggapai cita-cita, serta selalu berbuat baik. “Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu. Dan selalu berbuat yang terbaik,” ucap PC dengan isak tangis. Sebelumnya, PC menjadi satu-satunya tersangka pembunuhan Brigadir J yang tidak ditahan karena alasan kesehatan dan memiliki anak balita dan hanya diminta wajib lapor dua kali seminggu. Kini PC ditahan untuk mempermudah proses pelimpahan berkas tersangka yang telah ditetapkan P21 atau sudah lengkap. Sehingga, hanya menunggu waktu pelimpahan tahap 2 sekitar 3 atau 5 Oktober ke Kejaksaan. (Rac)
Pancasila Sakti atau Sakit?
Kemerdekaan bagi Muslim adalah perwujudan tauhid, dan keadilan bagi semua adalah cita-cita setiap jiwa yang merdeka. Itulah hakekat Kesaktian Pancasila. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts AYAH saya suatu ketika bercerita saat satu tim RPKAD yang berhasil merebut RRI dari tangan sekelompok prajurit tak dikenal yang kemudian ternyata itu bagian dari Gerakan G30S/PKI. Kurang dari 10 menit, RRI beralih tangan ke RPKAD, dan kegagalan G30S/PKI pun dimulai. Ayah saya pada akhir September dan awal Oktober 1965 itu banyak berada di sekitar stasiun Gambir, Jakarta, setelah selesai bertugas sebagai Jaksa di Ambon. Tanda-tanda kejatuhan Soekarno dari puncak kekukasaan otoriternya diam-diam disambutnya dengan penuh sukacita. Sebagai sosok yang diasingkan di lingkungan kerjanya yang sangat memuja Soekarno, di akhir hidupnya kemudian, dia malah membayangkan sebuah prospek kejatuhan Soeharto sebagai sosok otoriter dengan varian yang berbeda. Kedua rezim pra-reformasi itu memiliki karakter yang nyaris sama: memusuhi Islam, jika bukan takut pada Islam. Sekalipun Soeharto menjelang kejatuhannya relatif lebih dekat dengan Islam melalui ICMI, agenda senyap Islamophobic ini sulit dihentikan begitu saja, karena terus digarap oleh kelompok kiri dan nasionalis sekuler senantiasa mengelilingi Soekarno maupun Soeharto. Kaum muslim Indonesia, kecuali Masyumian, tidak memiliki ambisi politik yang cukup besar untuk berkuasa. Baik kaum Muhammadiyyin maupun Nahdliyin berpuas diri menjadi ormas sambil berbicara tentang NKRI harga mati. Akibatnya, Republik ini sejak proklamasi terombang-ambing ke sosialisme komunis atau kapitalisme liberal. Pancasila dan UUD 1945 bahkan boleh dikatakan hanya semacam bungkus rapi kedua paham dominan itu. Hingga hari ini. Revolusi industri dan gelombang globalisasi serta kemenangan kapitalisme ikut membentuk sejarah Republik ini. Soekarno kemudian harus jatuh karena melawan kampiun kapitalisme. Soeharto terbukti berhasil melahirkan sebuah generasi kapitalisme semu (Yoshihara Kunio, Ersatz Capitalism in South East Asia, 1988) di sekitar segelintir taipan China dan beberapa pribumi jet set binaan Soeharto. Namun kedekatannya pada Islam (justru) terbukti menjadi salah satu sebab kejatuhannya menjelang Reformasi. Namun perlu dicatat, bahwa kebangkitan kapitalisme semu selama Orde Baru telah menjadi lahan subur kebangkitan komunisme gaya baru di negeri ini. Kaum kiri sekuler radikal ini kemudian berhasil memanfaatkan kemunduran kapitalisme global yang semula diakui berjaya oleh Francis Fukuyama dalam The End of History, 1992 setelah keruntuhan Uni Sovyet. Seiring dengan kebangkitan China sebagai raksasa ekonomi dan militer, kaum kiri sekuler radikal di Indonesia mencoba membangkitkan kembali agenda lama mereka untuk menyingkirkan Pancasila dan mengambil alih Republik melalui kudeta konstitusi. Sementara itu umat Islam Indonesia selalu diperalat sebagai sekedar kekuatan change follower, bukan perancang perubahan. Bagaikan pendorong mobil mogok Republik ini. Berkali-kali Pemilu, umat Islam diperalat menjadi legitimator dalam setiap Pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara damai, namun selalu dicegah untuk memajukan agenda Islam. Setiap upaya politik umat Islam selalu dituduh sebagai bagian dari gerakan anti-NKRI, intoleran, anti kebhinnekaan, bahkan anti-Pancasila. Menjelang 2024, kini gencar narasi publik oleh kaum sekuler radikal yang menyudutkan Islam politik sebagai politik identitas. Padahal Pancasila kini sudah dikubur hidup-hidup di bawah kaki kaum kiri sekuler radikal dengan, seperti kata Lenin, memanfaatkan kaum nasionalis radikal sebagai useful idiots. Sulit untuk menolak kesimpulan bahwa saat ini Republik sudah dikuasai oleh kaum kiri sekuler radikal ini. Sebagai koreksi diri, situasi sekarang ini adalah kekalahan, jika bukan kesalahan elit Islam sekaligus kaum cendekiawan. Elit Islam terjebak pada mitos mayoritas Islam, sehingga dakwahnya gagal menjangkau kaum abangan yang jumlahnya makin besar seiring dengan proyek sekulerisasi besar-besaran sejak Orde Baru. Para pendakwah terjebak pada rutinitas internal di masjid-masjid yang semakin menjauhkan umat Islam dari politik. Sementara itu kaum cendekiawan di kampus-kampus sibuk memantaskan diri untuk menjadi lawan berwacana para profesor di Oxford, Sorbonne, Harvard atau UCLA. Akibatnya proses mem-Pancasila-kan ilmu-ilmu sosial, terutama ekonomi, praktis terbengkalai. Pembangunan, kemudian, dirumuskan sekedar peningkatan konsumsi listrik, bensin, dan beton. Pembangunan tidak dirumuskan sebagai upaya perluasan kemerdekaan setelah proklamasinya. Bagi H. Agus Salim, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo, sebagai penerus perjuangan HOS Tjokroamimoto sudah jelas bahwa Pembukaan UUD ‘45 yang berintikan Pancasila adalah rumusan maqoshid syariah bangsa Indonesia di ruang Nusantara di era post-colonialism. Pembukaan itu adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia secara komprehensif. Umat Islam bukan imigran di negeri ini, apalagi penumpang gelap. Islam adalah pandangan yang memungkinkan bangsa Indonesia lahir terbebas dari perangkap sukuisme dan feodalisme, sedangkan nasionalisme tidak menjadi semacam glorified tribalism. Kemerdekaan bagi Muslim adalah perwujudan tauhid, dan keadilan bagi semua adalah cita-cita setiap jiwa yang merdeka. Itulah hakekat Kesaktian Pancasila. Jika kemerdekaan dan keadilan itu lenyap, maka Pancasila tidak lagi sakti, tapi sakit. Nobar di DK 61, Surabaya, 30/9/2022. (*)
Pertamina Peta Jalan Net Zero Emission
Itulah mengapa Indonesia berada di pucuk pimpinan yang mengusung agenda perubahan ini, Indonesia menjadi kekuatan super power baru, dengan senjata di tangannya, senjata kemanusiaan. Senjata untuk menyelamatkan bumi. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) KAGET, Blok Rokan punya hutan lebih dari 600 ribu hektar, Blok Mahakam punya hutan lebih dari 200 ribu hektar. Itu adalah aset masa depan yang dimiliki Pertamina saat ini. Bukan aset tak ternilai, tapi aset yang ternilai tinggi. Kita memasuki suatu era Baru, dimana aset hutan akan mengambil alih aset sumber daya alam atau sumber daya ekonomi lain. Pada setiap jengkal hutan, setiap batang pohon, setiap miligram O2 yang dihasilkan adalah kekayaan financial yang dapat dihitung secara pasti. Tidak pura-pura Inggris jauh-jauh datang ke Jakarta hanya untuk memberi gelar kepada Presiden Joko Widodo dan Indoneaia sebagai climate change super power. Tahu apa artinya ini? Kekuatan super power telah bergeser. Yang lebih mendasar lagi konsep super power-nya telah diubah. Jika dulu punya senjata, punya industri berat, punya teknologi, maka akan mendapat julukan super power. Kekuatannya super, dan power-nya besar. Lalu dayanya besar untuk mengangkat beban dunia. Tapi, sekarang ini semua super power lama sudah tidak berdaya mengangkat beban dunia, mereka telah ketakutan, mereka tidak berdaya menghadapi tantangan pendinginan alam, dan pemanasan yang ekstrim. Senjata mereka sudah tidak berguna lagi menghadapi hawa dingin. Jika tidak segera memperbaiki diri maka mereka akan bernasib sama dengan kaum sebelumnya, suatu kaum yang dihantam gelombang yang sangat dingin, sehingga mereka terjatuh seperti pelepah pohon kurma. Itulah mengapa Indonesia berada di pucuk pimpinan yang mengusung agenda perubahan ini, Indonesia menjadi kekuatan super power baru, dengan senjata di tangannya, senjata kemanusiaan. Senjata untuk menyelamatkan bumi. Bahwa doa dalam Pembukaan UUD 1945 berkat rahmat Allah maka Indonesia menjadi harapan bagi zaman baru mengganti zaman lama. “Rimbun Bhumi Amparan Salam”. Pertamina kembali menjadi kunci, karena pertanian bukanlah kebun sawit, Pertamina bukan tambang batubara, Pertamina punya hutan, Pertamina memelihara jutaan pohon, kembali akan menjadi kunci green rupiah system menggantikan petrodolar system. Perlu dicatat, Indonesia mengklaim memiliki 100 juta hektar kawasan hutan, lebih dari 50 persen luas seluruh daratan Indonesia. Tapi berbagai lembaga internasional mempersoalkan bahwa sektor kehutanan sebagai penyumbang emisi, dia datang dari tambang batubara dan sawit. Padahal hutan adalah tumpuan dunia dan Indonesia sendiri dalam mencapai kesepakatan iklim global. (*)
Alasan Kenaikan BBM Karena APBN Jebol Ternyata Dusta!
Apakah rakyat bisa menggugat kebohongan narasi APBN Jebol itu? Apakah alasan BBM naik untuk melayani kepentingan bisnis tertentu tersebut dapat dibenarkan? Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute PEMERINTAH disinyalir menyampaikan informasi salah dalam penjelasannya soal kenaikan BBM pada Sabtu, 3 September 2022 lalu. Dalam pengumuman kenaikan harga BBM, para pengambil keputusan menyampaikan, kenaikan harga pertalite dan solar dilakukan dalam rangka menyelamatkan agar APBN tidak jebol. Nyatanya, baru dirilis Senin, 26 September 2022, kemarin APBN pada Agustus 2022 dinyatakan surplus sebesar Rp 107,4 triliun. Dalam publikasi APBN kita hingga 31 Agustus 2022, pendapatan negara kita mencapai Rp 1.764,4 triliun atau 77,9% dari pagu. Sementara dari pos Belanja Negara, realisasinya mencapai Rp 1.657 triliun atau 53,3% target APBN sesuai Perpres 98/2022 (Pagu) hingga akhir Agustus ini. Rinciannya, terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat Rp 1.178,1 triliun, serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp 478,89 triliun atau 59,5% dari pagu, tumbuh sebesar 1,3% (yoy). Pengumuman Surplus APBN per 31 Agustus 2022 Rp 107,4 triliun membuat publik bertanya, kok tega benar, kenapa 3 hari kemudian diumumkan untuk menghindari APBN jebol, BBM Pertalite dan Solar harus dinaikan menjadi Rp 10,000 dan Rp 6,800 atau naik sekitar 30,72-32.04 persen. Padahal, APBN mencapai surplus per 31 Agustus 2022 alias punya ada dana yang memadai. Ditambah lagi ternyata per 31 Agustus 2022 ada SILPA (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran) sebesar Rp 394,2 triliun. Ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya Juli 2022 yaitu Rp 302,4 triliun dan jauh dari tahun lalu yang sebesar Rp 148 triliun. Dalam narasi Pemerintah, jumlah subsidi BBM sebesar Rp 502,4 triliun ini, kuota subsidinya hanya cukup untuk 23 juta kiloliter (kl) pertalite dan 15,1 juta kl solar. Setelah dikalkulasi lagi, anggaran subsidi tersebut hanya bisa mencukupi kebutuhan sampai pada awal Oktober 2022. Kalau dipaksakan sampai akhir tahun atau Desember 2022, maka pemerintah mengestimasikan kebutuhan BBM yang disubsidi menjadi 29,1 juta kl untuk pertalite dan 17,4 kl untuk solar. “Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sekitar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu (subsidi) bisa sampai Rp 700 triliun. Uangnya dari mana? Enggak mampu APBN kita,” tutur Presiden Joko Widodo sebagaimana dikutip berbagai media. Di sini terlihat pemerintah tidak jujur saat mengumumkan kenaikan BBM 3 September lalu. Berdasarkan kalkulasi APBN Kita, per 31 Agustus Pemerintah memiliki ruang fiskal dari Surplus APBN dan SILPA totalnya sebesar Rp 501,6 triliun dengan rincian Surplus APBN Rp 107,4 triliun dan SILPA Rp 394,2 triliun. Bila berpihak pada rakyat, seharusnya tambahan kebutuhan subsidi sekitar Rp 195 triliun dapat diambil dari keluasan ruang fiskal per 31 Agustus 2022 tersebut Rp 501,6 triliun. Toh masih ada selisih positif Rp 306,6 triliun. Jelas sekali, selain tidak jujur terkait data surplus dan SILPA, Pemerintah juga tidak mau mengambil keluasan ruang fiskal tersebut untuk memperbesar subsidi BBM tersebut. Rakyat dikorbankan, inflasi sengaja dibuat naik terutama komponen inflasi administered price-nya, agar peluang bisnis SPBU swasta semakin marak. Bila itu yang terjadi seharusnya pengawas pemerintah yaitu anggota DPR RI bisa memanggil pemerintah untuk menjelaskan duduk persoalannya. Apakah rakyat bisa menggugat kebohongan narasi APBN Jebol itu? Apakah alasan BBM naik untuk melayani kepentingan bisnis tertentu tersebut dapat dibenarkan? Pertanyaan seperti ini harus dijawab oleh pemerintah ketika ditanya anggota DPR. Masalahnya adalah DPR seperti apa yang bisa membela rakyat manakala anggota DPR sudah tersandera oleh partai politiknya yang harus selalu setuju dengan pemerintah. Kacau demokrasi Indonesia hari ini! (*)
Rocky Gerung: Namanya Negeri Tirai Bambu, Kita Hanya Bisa Mengintip, Yang Jelas China Rapuh
Jakarta, FNN – Setelah ‘menghilang’ beberapa hari, Presiden China Xi Jinping akhirnya muncul di depan publik di tengah rumor kudeta politik. Xi terlihat mengunjungi sebuah pameran di Beijing dalam tayangan televisi pemerintah China yang disiarkan pada Selasa (27/9/2022) waktu setempat. Seperti dilansir Associated Press, Rabu (28/9/2022), Xi Jinping terlihat tengah mengunjungi sebuah pameran dengan tema \'Menempa Menuju Era Baru\' yang digelar di Beijing Exhibitian Hall dalam tayangan televisi pemerintah China pada Selasa (27/9) waktu setempat. Tampak Perdana Menteri (PM) Li Keqiang dan beberapa jajaran pejabat tinggi China mendampingi Xi dalam momen tersebut. Xi sendiri tampak melihat-lihat beberapa benda yang dipamerkan dan sempat mengomentari kemajuan ekonomi China dalam satu dekade terakhir. Kunjungan itu menjadi penampilan pertama Xi di televisi pemerintah China semenjak dia kembali dari pertemuan puncak di Uzbekistan akhir pekan lalu. Diketahui bahwa di bawah aturan pandemi virus Corona (COVID-19) yang berlaku di China, Xi yang juga menjabat sebagai pemimpin Partai Komunis China dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) tersebut juga wajib menjalani karantina selama seminggu usai kembali dari kunjungan luar negeri. Sistem politik yang buram di China kerap memicu desas-desus soal pertikaian politik atau upaya kudeta, meskipun stabilitas yang dijunjung tinggi dalam negara dengan pengawasan otoriter itu berarti adanya penindakan tanpa henti setiap tanda-tanda perbedaan pendapat yang muncul. Xi secara luas dianggap sebagai pemimpin paling kuat dan berpengaruh di China dalam beberapa tahun terakhir, dengan tidak ada penantang kuat baginya. Bahkan Xi telah menghapuskan batasan masa jabatan yang diatur konstitusional China, yang mengizinkannya untuk menjabat seumur hidup jika dia berkenan. Sebenarnya, bukan hal yang tidak biasa bagi para pemimpin China untuk absen dari pandangan publik selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Seperti yang terjadi saat pertemuan politik informal digelar di resort tepi pantai Beidaihe setiap musim panas. Namun, waktu hilangnya Xi dari mata publik hanya beberapa pekan sebelum digelarnya kongres partai yang penting, yang hanya digelar setiap lima tahun, semakin mengobarkan rumor-rumor yang beredar. Xi diperkirakan akan menerima masa jabatan ketiga, selama 5 tahun, sebagai pemimpin Partai Komunis China (PKC) dalam kongres yang akan dimulai 16 Oktober 2022 mendatang. Masa jabatan ke-3 itu mematahkan tradisi sejak lama yang hanya membatasi pemimpin China untuk menjabat maksimum dua periode saja. Menurut Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief, sementara spekulasi tersebut mereda, tetapi tetap saja namanya sistem yang tertutup, negara yang tertutup semacam itu, selalu saja ada spekulasi-spekulasi yang akan bermunculan. “Kemarin kita membahas soal Xi Jinping yang berkembang rumor di Nepal dan di India dia dikudeta karena dia ternyata tidak muncul dalam waktu beberapa hari setelah pertemuan di Uzbekistan,” katanya saat dialog dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (29/9/2022). Ternyata dia kemudian kemarin itu mulai muncul dan dia membuka sebuah pameran di Beijing. Dengan begitu ini polanya bagus selalu seperti negara-negara yang otoriter. Kita ingat selalu dulu rumor muncul itu seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, terus tiba-tiba muncul-muncul dan polanya selalu seperti itu. Dan, ini bukan berarti bukan menjelaskan bahwa tidak terjadi apa-apa ya walaupun Jinping muncul. “Kelihatannya sinyal-sinyal semacam itu menunjukkan ada hal yang rapuh di China. Secara ekonomi, ekonominya tidak bertumbuh dan dimensi politiknya ada ketegangan kelas menengah yang melihat demokrasi terhalang di China dan pasti ada operasi intelijen,” tandas Rocky Gerung. “Jadi, standar bahwa negara yang tertutup, namanya tirai bambu itu ya hanya bisa diintip. Sebetulnya kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Dan sangat mungkin sebenarnya Xi Jinping sedang ikut musra itu, musyawarah rakyat,” sindirnya. (Ida/sws)
Pengamat Ekonomi INDEF Sepakat Dengan Hasil Survei Pusat Data Bersatu (PDB)
Jakarta, FNN – Dr. Agus Herta Sumarto sebagai Pengamat Ekonomi INDEF memberikan tanggapan bahwa sepakat terhadap hasil survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB). Kata sepakat tersebut diungkapkan dalam rangkaian acara Hasil Survei Pusat Data Bersatu yang dilaksanakan pada Kamis (29/30) di Restoran Sederhana, Tebet, Jakarta Selatan. Publikasi Hasil Telepolling yang dilaksanakan pada 24-25 September 2022 oleh PDB dengan 400 responden terpilih di semua kota di DKI Jakarta menghasilkan angka 83,8% merasa puas aras kinerja Anies – Riza. Namun, responden cukup sadar DKI Jakarta terjadi masalah ekonomi yang diakibatkan pandemi. Terkait dengan calon pengganti, mayoritas responden yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan oleh calon Pj. Gubernur DKI Jakarta. “Ya, sebelum pergantian Gubernur memang sangat tepat mengadakan survei oleh PDB. Saya sepakat. Meskipun responden rasional, meskipun merasa puas. Masyarakat masih sadar, mengenai PR DKI Jakarta,” ungkap Agus. Kemudian, Agus juga mengatakan bahwa Jakarta memiliki fungsi dan letak yang diibaratkan Jantung (Ibu Kota). Hal ini menjadi PR besar, sepatutnya ekonomi setelah pandemi, ada tiga hal yang dibangun oleh calon pengganti Anies – Riza. “Sosok yang memiliki pergerakan, interaksi, dan relasi menghasilkan modal sosial yang dapat memajukan perekonomian DKI Jakarta,” tambahnya. Tak hanya itu, Calon Gubernur DKI Jakarta juga digadang-gadang harus bisa mengayomi, tidak memihak dan menjunjung tinggi netralis, tidak terasosiasi dengan kelompok atau warna politik tertentu dan diterima semua kalangan masyarakat. “Yang diharapkan oleh publik memang Gubernur selanjutnya mengayomi, dalam hal ini dibutuhkan pemimpin yang punya kondisivitas politik jakarta dan mengakhiri polarisasi masyarakat,“ tutupnya. (Ind)
Rocky Gerung: Di Ujung Kekuasaan, Politik Itu “Single Player”, Bisa Jadi Nasdem Suruh Keluar
PARTAI NasDem berencana mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024 nanti pada 10 November 2022. Pertanyaannya, Deklarasikan Anies Capres 2024, Nasdem Siap Keluar dari Kabinet? Ikuti dialog Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (29/9/2022). Berikut petikannya. Halo halo Bung Rocky, masih betah di Jepang ini kelihatannya ya. Ya, ada beberapa kegiatan soal lingkungan, ada pertemuan kecil-kecilan gitu. Tapi lebih sebetulnya saya naik ke Gunung Fuji, cuma ditutup karena cuaca dan kebijakan setempat. Tapi ya sempat pinggir-pinggir hutanlah situ. Itu masih bisa, kalau ke puncak nggak boleh. Jadi kelihatannya ini menu baku ya, ke manapun Anda berkunjung, itu harus ke gunung, walaupun cuman sampai kaki harus tetap dilakukan. Ya, harus dilakukan karena itu yang membuat saya mengiyakan permintaan seminar atau undangan diskusi. Kalau ada gunung pasti saya datang. Tapi apakah benar ya ada orang yang katanya kalau sudah terbiasa naik gunung itu memang harus secara berkala harus naik gunung gitu. Rasanya nggak enak gitu nggak nyaman kalau nggak naik gunung atau bagaimana itu? Ya, itu sama seperti orang yang kalau sudah biasa korupsi, dia akan korupsi terus-menerus makin lama makin gede. Atau yang sudah berkuasa maunya terus-menerus, kalau bisa 7 periode. Kan sama saja. Cuman niatnya saja yang membedakan. Saya naik gunung supaya sehat dan melihat keindahan. Ada yang naik kursi kekuasaan untuk pamer arogansi, kira-kira begitu, dan mengintai harta-harta negara. Nah, itu bedanya tuh. Sama dengan spekulasi yang terjadi di dalam negeri juga gitu. Karena ini dalam beberapa hari, sejak kemarin malam saya kira, ini berkembang isu yang sangat kuat dan itu dikonfirmasi oleh sejumlah politisi Nasdem bahwa tanggal 10 November nanti itu sudah akan dideklarasikan calon presiden mereka, yakni Anies Baswedan. Sementara siapa wakilnya itu sedang digodok. Bisa saja akan diumumkan tanggal 10 atau belum. Yang penting presidennya sudah dimunculkan gitu. Walaupun saya begitu baca di internal Nasdem sendiri kelihatannya belum sampai kata sepakat dan itu sekali lagi diserahkan kepada Pak Surya Paloh. Ya, itu tetap masih MoU juga sebetulnya. Kalau kita baca secara detail, tentu yang dimaksud dengan tanggal 10 ada upaya untuk menaikkan elektabilitas Nasdem sendiri itu, bukan Anies Baswedan sebetulnya. Tetapi, memang ada survei yang memperlihatkan gerak-gerik rakyat itu mengarah pada Anies Baswedan. Karena itu, kalau Nasdem nggak ngomong nanti partai lain yang ngambil keuntungan dari naiknya apresiasi terhadap Anies Baswedan. Jadi minimal Nasdem sudah kasih sinyal bahwa tolong pilih kami sebagai partai karena kami akan memilih seseorang yang punya jejak lebih baik dari Pak Jokowi. Kira-kira begitu kan. Tetapi, dengan mengatakan itu, tentu Pak Jokowi juga bersiap-siap untuk cari siasat agar Anies makin lama makin disingkirkan. Nasdem mungkin juga bisa kena sentil atau kena jeweran dari Pak Jokowi karena bagaimanapun itu politik. Tetapi, politik kan selalu di ujung waktu kekuasaan semua akan jadi single player. Dan sekiranya itu terjadi maka Surya Paloh akan menjadi tokoh pertama yang mungkin bilang, oke, maaf Pak Presiden kami sudah tidak mau lagi di dalam kekuasaan. Kami tarik menteri dari kekuasaan karena kami fokus buat Anies. Kan mestinya begitu konsekuensinya tuh supaya fair. Demikian juga partai yang lain. Saya kira cuma Nasdem yang bermasalah. Masih ada dua kaki tuh. Demokrat dan PKS jelas ada di luar. Jadi, trik atau bukan trik bahkan, intrik semacam ini bisa menimbulkan ledakan baru nanti. Mungkin dalam 3-4 hari ini ada sinyal dari Presiden Jokowi supaya Nasdem sebaiknya mundur dari kabinet. Kan begitu jalan pikirannya. Tapi, Nasdem juga bisa melakukan serangan balik. Ini bergantung pada siapa yang punya komorbid paling besar dalam politik Indonesia. Kalau Nasdem ada komorbit ya pasti akan nego tuh. Kira-kira itu intinya. Yang lebih aman sebetulnya ya PKS sama Demokrat, karena di luar. Jadi tetap bola panas Anies ini akan dimainkan oleh para politisi, termasuk mereka yang nyari-nyari sponsor baru dengan pakai nama Anies kan pasti banyak yang mulai nanya NPWP-nya berapa ya. Kira-kira begitu. Tapi ini analisis yang bagus dan FNN selalu kasih sinyal saja kan kita enggak bisa lalu mensponsori seseorang. Tapi kita kasih sinyal bahwa Anies kelihatannya nggak akan pindah dari Jakarta, dia cuman akan pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Nah, kira-kira begitu. Kalau saya ngomong begini nanti orang bilang kalau gitu ada yang masuk amplop. Enggak. Kita cuma buat analisis. Yang dapat untung ya partai-partai yang sponsori Anies. Tapi itu bagus buat mendorong supaya terjadi pembelahan politik baru, jangan sekedar mengikuti keinginan Pak Jokowi bahwa hanya boleh ada dua calon. Nggak bisa itu. Tak ada amplop-amplop yang masuk ke FNN. Kita bukan wartawan amplopan. Oke. Sebelum kita ngomongin soal ini, tadi lanjutin soal Anies, saya jadi ingin memberikan semacam penekanan pada Anda karena tadi Anda menyatakan bahwa publik sekarang ini menginginkan agar ada presiden yang lebih bagus dari Pak Jokowi dan Anies itu lebih bagus dari Pak Jokowi. Itu kesimpulan Anda, pengakuan Anies, atau apa? Karena kalau pengakuan Pak Prabowo kan Pak Jokowi itu lebih hebat, ilmunya dan strateginya di atas Pak Prabowo. Gitu loh. Iya, Pak Prabowo sama juga, pencitraan. Pak Prabowo kan kita sudah kenal siapa Pak Prabowo, mengasuh-asuh sesuatu yang dianggap bisa menambah kelucuan politik. Sebab kalau Pak Prabowo anggap Pak Jokowi lebih hebat dari dia ya nggak usah tantangin Pak Prabowo kan. Ya dukung saja calon dari Jokowi atau pastikan bahwa Gerindra akan mengusulkan tiga periode. Kan logikanya begitu. Tapi, kita paham Pak Prabowo sudah berapa tahun, mungkin 5 tahun, ada di dalam lingkaran ini dan terlihat bahwa memang Prabowo mengerti apa yang terjadi di Istana. Tentu dia punya cara tertentu dengan style Prabowolah. Kan nggak mungkin Pak Prabowo bilang iya saya lebih hebat dari Pak Jokowi, karena itu pilih saya. Nggak bisa itu. Kalau kita mampu untuk bikin analisis bahwa ya pasti Anies lebih bisa dong. Sebab, kalau Anies bilang ya saya juga kurang atau belum mampu untuk menandingi prestasi Pak Jokowi, ya buat apa nyaleg kalau begitu. Ya, itu yang dibilang oleh netizen, hati-hati Pak Prabowo, karena itu bisa di blunder karena mereka akan berpikir dengan yang lebih pintar saja kondisi Indonesia seperti sekarang, apalagi dengan yang nggak lebih pintar. Ya, jadi ketegangan psikologi di kalangan capres-cawapres ini, ada yang terpaksa keceplosan musti memuji Pak Jokowi. Itu artinya, itu lagi kasih sinyal supaya Pak Jokowi puji balik. Kalau Anies nggak mungkin minta puji balik Pak Jokowi. Kalau Anies minta puji balik Pak Jokowi, elektabilitasnya langsung drop. Oke, kita teruskan ya tadi analisisnya. Jadi, menurut Anda ini bagian bagian dari “main-main” dalam tanda petik untuk menaikkan elektabilitas dan posisi tawar yang lain gitu. Karena nantinya kalau toh dia yang pertama kali menyebutkan dan juga ini sudah disebutkan di Rakernas sebagai salah satu calonnya, kan orang akan melihat bahwa ketika nanti akhirnya betul-betul Anies diusung oleh tiga partai ini, ya Nasdem bisa mengklaim dia sebagai pemilik saham utama, gitu ya. Ya, itu bahayanya. Buat Demokrat, misalnya, tentu lain lagi hitungannya. Demokrat pasti merasa bahwa elektabilitasnya lebih tinggi dari Nasdem kenapa Nasdem yang klaim. Kan bakal begitu nanti. Kan popularitas Demokrat lagi naik. Jadi, terlihat itu persaingan juga di kalangan internal mereka, di antara internal mereka yang potensial untuk mendukung Anies. Kalau PKS ya stabil-stabil saja. Kan PKS nggak mungkin mendahului pencalonan Anies. Saya kira strategi PKS bener. Kalau PKS yang calonkan Anies maka PKS akan dibuli, dikepung, wah itu memang Kadrun. Jadi memang musti ada partai nasionalis yang mendukung Anies, baru PKS ada di situ. Nanti di dalam lalu dibikin negosiasi. Jadi ini gimmick-gimmick aja ini sebetulnya. Nasdem political gimmick-nya its a smart political gimmick dan SBY juga ambil gimmick yang sama tuh, menyelamatkan Anies. Anies sebetulnya diselamatkan oleh statement SBY, bukan oleh Surya Paloh. Kan Surya Paloh memposisikan Anies dicalonkan. SBY lebih pinter: Anies itu akan disingkirkan, karena itu mari selamatkan Anies. Kan secara moral lebih kuat daripada sekadar menjunjung kan? Jadi sudah kita tahu trik dan intrik saja. Begitu. (Ida/sws)
Jelaskan Pelanggaran Etik, LaNyalla Minta BK Berhentikan Fadel
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Badan Kehormatan (BK) menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD RI kepada Senator asal Gorontalo, Fadel Muhammad. LaNyalla juga meminta Fadel Muhammad menyampaikan maaf kepada dirinya di hadapan Sidang Paripurna DPD RI dan media nasional. Menurut LaNyalla, Fadel Muhammad telah melakukan pelanggaran kode etik, terutama pasal 5 huruf e, huruf f dan huruf h Peraturan DPD nomor 2 tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI. Permintaan tersebut disampaikan LaNyalla saat menghadiri Sidang Badan Kehormatan DPD RI di Ruang Mataram, Gedung B DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Agenda sidang adalah mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh LaNyalla sebagai pengadu. Hadir Ketua BK DPD RI Leonardy Harmainy, Wakil Ketua BK, Made Mangku Pastika, Eni Sumarni dan Marthin Billa, serta 8 anggota BK lainnya. LaNyalla sebagai pengadu, menjelaskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Fadel Muhammad terjadi pada 13-14 Agustus 2022 saat Rapat Badan Kehormatan (BK) di Hotel Mercure Jakarta. Saat itu hadir 8 orang anggota BK dengan agenda kegiatan finalisasi hasil evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang kode etik. “Dalam rapat, Saudara Fadel Muhammad mengeluarkan pernyataan yang menuduh saya mengkoordinir anggota DPD mengeluarkan mosi tidak percaya untuk menarik dia sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Saudara Fadel juga menuduh saya melakukan pemberian uang kepada anggota DPD untuk memudahkan proses mosi tidak percaya tersebut,” ucapnya. Selain itu, pada 15 Agustus 2022 ketika Sidang Paripurna ke-13 masa sidang V tahun sidang 2021-2022, di Gedung Nusantara V yang dihadiri 114 anggota, Fadel yang seharusnya menyampaikan laporan kinerja sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD, justru kembali menyampaikan tuduhan seperti yang terjadi saat Rapat BK. Mengenai penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD yang diawali dengan surat pernyataan mosi tidak percaya yang menarik dukungan terhadap Fadel, LaNyalla mengatakan hal tersebut merupakan aspirasi dari sebagian besar anggota DPD. Aspirasi itu ditampung dan ditindaklanjuti olehnya, sebagai pimpinan DPD, sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPD RI. “Saya jelaskan bahwa sebagai Ketua DPD saya hanya menjalankan tugas sebagai pimpinan DPD yang diatur dalam peraturan nomor 1 tahun 2002 tentang tata tertib di pasal 57. Yaitu pimpinan DPD mempunyai tugas memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan,” katanya. Oleh karena itu, dengan beberapa pernyataan Fadel tersebut, LaNyalla merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya di hadapan para anggota DPD RI. “Saudara Fadel menuduh tanpa bukti otentik yang valid dan tidak meminta klarifikasi dahulu dari saya. Pernyataan beliau juga tidak rasional, bagaimana mungkin saya memobilisasi sampai memberikan uang dalam menggalang mosi tidak percaya,” tuturnya. Dijelaskan juga oleh LaNyalla bahwa dirinya bertemu dengan Fadel pada 11 Agustus 2022 namun tidak pernah mengarahkan Fadel yang saat itu masih menjabat Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD untuk walk out pada Sidang Bersama tanggal 16 Agustus 2022. “Saya juga tidak pernah mengeluarkan suara dengan nada yang tinggi dan kasar kepada beliau,” ucap dia. (mth/*)
Menghidupkan Nilai-Nilai Pancasila
Amandemen UUD 1945 di era Reformasi membuktikan adanya tarikan Pancasila pada kepentingan tertentu. Begitu pula RUU Haluan Ideologi Pancasila. Oleh: Prof. Dr. Muhammad Chirzin, MAg, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PANCASILA adalah hasil penggalian nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bung Karno menyampaikan pidato bersejarah pada 1 Juni 1945 menjawab tantangan Dr. Radjiman Wediodiningrat tentang perlunya suatu filosophische grondslag, dasar falsafah/dasar negara, bagi Negara Indonesia yang merdeka. Bung Karno merumuskan Pancasila: (1) Kebangsaan Indonesia; (2) Internasionalisme atau perikemanusiaan; (3) Mufakat atau demokrasi; (4) Kesejahteraan sosial; (5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat rumusan Pancasila: (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 18 Agustus 1945 rumusan Pancasila disahkan sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ibarat lautan, Pancasila membersihkan dan menyerap nilai-nilai tanpa mengotori lingkungannya serta menerima, menumbuhkan segala budaya dan ideologi positif yang dapat berkembang berkelanjutan. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dari lima sila, jiwa seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; cerminan suara hati nurani manusia. Pancasila memberi keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai berdasarkan keselarasan dan keseimbangan kehidupan pribadi, masyarakat, dan bangsa. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menggariskan bahwa warga negara Indonesia niscaya percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, dan beribadah menurut ajaran agamanya. Negara berkewajiban memfasilitasi sarana kehidupan beragama untuk beribadah menurut kepercayaan masing-masing pemeluk agama. Setiap warga negara niscaya menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan mengembangkan sikap hormat-menghormati, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Pancasila menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjunjung tinggi persatuan Indonesia; menempatkan persatuan, kepentingan bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Negara Indonesia bukan satu Negara untuk satu orang, bukan satu Negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan Negara, “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Demikian, kata Bung Karno. Sila keempat merupakan suatu asas, bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat; menjunjung tinggi hak rakyat, musyawarah, dan perwakilan; mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama; keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat menggunakan akal sehat, sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan didasarkan atas asas rasionalitas dan keadilan, bukan subjektivitas ideologis dan kepentingan, berorientasi ke depan, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak; menangkal dikte minoritas elit penguasa dan klaim mayoritas. Syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Bangsa Indonesia menghidupkan nilai sila keempat Pancasila dalam mufakat, dan permusyawaratan. Dengan cara mufakat bangsa Indonesia memperbaiki segala hal, termasuk keselamatan agama, dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat. Kata kunci dalam sila keempat ialah kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Kata hikmat, dari bahasa Arab, hikmah, yang artinya kebijaksanaan, petunjuk, dan amanat. Istilah permusyawaratan juga berasal dari bahasa Arab, syura, musyawarah, artinya pembicaraan, pembahasan, permufakatan, perundingan, rembukan. Kata perwakilan dari bahasa Arab wakil, yang artinya pemangku, representasi. Kata-kata kunci tersebut merepresentasikan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad saw. Nilai-nilai pada sila keempat tersebut pada hakikatnya adalah dasar-dasar ajaran Islam dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan, apa pun namanya. Hikmat kebijaksanaan adalah nilai yang amat sangat berharga. Hikmah mengandung arti perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Hikmah ialah ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan secara amaliah dan amal yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Musyawarah adalah salah satu pilar penyangga kepemimpinan yang kokoh dan berwibawa. Dalam sistem demokrasi permusyawaratan pemimpin adalah perwakilan rakyat. Konsekuensinya, rakyat niscaya menaati para representasi selama undang-undang dan peraturan yang dibuat selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad saw. Praktik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati secara langsung tidak sejalan dengan sila keempat Pancasila. Pemilihan kepala pemerintahan niscaya dilakukan melalui permusyawaratan perwakilan, yakni dipilih dan ditentukan oleh para wakil rakyat. Titik lemah demokrasi Indonesia dengan prinsip one man one vote sebagai penyangga pemilihan Presiden secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia terletak pada penghargaan sama per kepala tanpa mempertimbangkan isi kepalanya. Dalam demokrasi permusyawaratan suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi empat prasayarat. Pertama, didasarkan atas asas rasionalitas dan keadilan, bukan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang. Ketiga, berorientasi jauh ke depan. Keempat, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak yang dapat menangkal dikte minoritas elit penguasa dan klaim mayoritas. Di bawah orientasi etis hikmah-kebijaksanaan, demokrasi permusyawaratan direalisasikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab serta nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, dan keadilan. Orientasi ‘hikmah-kebijaksanaan” mensyaratkan adanya wawasan pengetahuan yang mendalam tentang materi yang dimusyawarahkan. Melalui hikmah itulah mereka bisa merasakan, menyelami, dan mengetahui apa yang dipikirkan rakyat, serta membawa pada keadaan yang lebih baik. Orientasi “hikmah-kebijaksanaan” mensyaratkan kearifan untuk dapat menerima perbedaan secara positif dengan memuliakan kebajikan keberadaban. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengamanatkan hak dan kewajiban manusia Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bersama. Dalam melaksanakan amanat negara, para pemimpin niscaya berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kalangan tertentu yang memiliki keistimewaan untuk memonopoli kekayaan alam maupun asset negara. Demikian pula dalam menerapkan undang-undang dan aturan untuk semua warga negara Indonesia tanpa kecuali, sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran bersama. Pancasila adalah satu kesatuan utuh terpadu. Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia Indonesia niscaya bertuhan, berkemanusiaan, bepersatuan, dan berkerakyatan, serta berkeadilan sosial. Pancasila merupakan landasan Undang-Undang Dasar dan Undang-undang lain serta peraturan turunannya. Segala yang tak sejalan dengan Pancasila harus ditinjau kembali. Amandemen UUD 1945 di era Reformasi membuktikan adanya tarikan Pancasila pada kepentingan tertentu. Begitu pula RUU Haluan Ideologi Pancasila. Pancasila tidak mungkin diringkas menjadi Trisila dan Ekasila, gotong royong. Mari kita jaga dan amalkan Pancasila dengan saksama untuk selamanya! (*)
IPW Apresiasi Kerja Timsus Bentukan Kapolri
Jakarta, FNN – Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kerja keras Timsus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berhasil menyelesaikan penyidikan perkara tewasnya Briptu Nofryansyah Josua Hutabarat (Brigadir J) oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Pasalnya, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 atas perkara FS, Brigadir RR, Bharada RE, KM dan Ny. PC. Sehingga dengan keluarnya P21 itu, membuktikan Kapolri telah mewujudkan komitmennya memproses perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan itu secara profesional, akuntabel dan transparan. Hal ini, akan membuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat, dari sebelumnya yang sempat merosot. “Imbas dari kepercayaan publik tersebut juga akan menghilangkan spekulasi tentang motif dari pembunuhan Briptu Josua yang dibangun pihak Ferdy Sambo untuk meringankan hukuman. Dimana, publik berpendapat pelecehan terhadap Putri Chandrawathi yang semula terjadi di rumah dinas Duren Tiga berpindah di Magelang adalah sebuah rekayasa konstruksi hukum untuk membebaskan Ferdy Sambo,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 28 September 2022. Sugeng mengatakan, kerja keras dari Timsus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menangani perkara pembunuhan Briptu Josua oleh Ferdy Sambo, jelas sebagai upaya institusi untuk menjaga marwah Polri. “Kendati banyak masalah yang dihadapi terutama karena rusaknya bukti-bukti di tempat kejadian perkara, tekanan dan skeptisme publik yang besar bahkan kritikan IPW semuanya terjawab dengan dapat diselesaikan dan diserahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung jauh sebelum habisnya masa penahanan para tersangka untuk selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum,” ujar Sugeng. Oleh karena itu, lanjut Sugeng, IPW mendorong dan mendukung Kejagung untuk mengajukan perkara matinya Brigadir Joshua itu dengan dakwaan pasal 340 jo 338 jo. 55 dan 56 KUHP sesuai konstruksi dari pihak kepolisian. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung menyatakan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Joshua Hutabarat dengan tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan telah lengkap dan segera disidang. “Persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP,” kata Jampidum Kejagung Fadil Zumhana di Kejagung, Rabu (28/9/2022). Dengan begitu, dalam bulan Oktober nanti Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah menjadi terdakwa di PN Jakarta Selatan dengan pengawalan sidang yang cukup ketat. (mth/*)
Webinar P3S: Menakar Puan Maharani Dalam Pilihan Presiden 2024
Jakarta, FNN – Sorotan terhadap sosok Ketua DPR RI Puan Maharani makin menguat sebagai kandidat Presiden RI dalam Pilihan Presiden 2024 dalam seminar yang diselenggarakan Political and Public Policy Studies (P3S), Rabu (28/9/2022). P3S menggandeng para pengamat politik dari beragam latar belakang dalam proses diskursus ini. Mereka terdiri dari Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing; Founder Lembaga Survei Kedaikopi, Hendri Satrio; dan Direktur P3S, Dr. Jerry Massie. Pakar Komunikasi Politik Dr. Emrus Sihombing mengatakan, Puan ada modal kompetisi yang jelas. “Menurut pandangan saya, sejatinya pasangan Puan haruslah dari kalangan partai politik juga. Karena mereka memiliki basis politik, perjuangan dan pengalaman politik, serta identitas politik yang jelas untuk menjadi modal kompetisi kedepannya,” katanya. “Kalau bukan dari parpol, pasti bargaining position-nya akan lebih berat dalam menjalankan strategi politik,” lanjutnya. “Tanpa sokongan power politik dari wakil presiden, mereka pasti butuh effort lebih untuk berkomunikasi dengan partai-partai lain. Politik transaksional dengan calon-calon koalisi akan lebih banyak,” ungkapnya. “Nama-nama yang menurut saya layak mendampingi Puan adalah Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan ketua-ketua partai lannya,” tambahnya. Founder Lembaga Survei Kedaikopi Hendri Satrio menetapkan dua indikator unggul yang harus dimiliki calon wakil presiden pada periode pertama Puan. “Pertama kekuatan elektoralnya harus kuat, kedua harus punya modal finansial yang mumpuni. Meskipun sayangnya, menurut saya, premis dan hipotesa ini hanya dimiliki satu orang. Namanya Jusuf Kalla,” ungkapnya. “Dari sekian banyak figur yang ada, belum ada yang punya dua modal ini secara komplit. Baik itu Ridwan Kamil, meskipun memiliki elektoral yang kuat di Jawa Barat, lalu Khofifah Parawansa, Edy Rahmayadi, atau Erick Thohir yang hanya unggul dari sisi finansial,” paparnya. Adapun sosok yang dinilai Hendri mendekati dua kriteria itu adalah Sandiaga Uno. “Yang hampir seperti Jusuf Kalla mungkin Sandiaga Uno. Dia punya kekuatan elektoral dari sisa-sisa Pilpres dan sangat mungkin punya kekuatan finansial selama menjadi menteri,” jelasnya. Perspektif yang berbeda juga datang dari Direktur P3S Jerry Massie. Kali ini Prabowo Subianto menjadi figur unggulan untuk disandingkan dengan Puan Maharani pada Pemilu 2024. Barulah setelah itu diikuti tokoh-tokoh potensial lainnya. “Dari sebelumnya juga saya sudah menyebutkan ini di beberapa media mainstream. Prabowo Subianto saya akan tempatkan di nomor satu, Anies Baswedan nomor dua, Agus Harimurti Yudhoyono ketiga,” katanya. \"Selanjutnya Airlangga Hartarto keempat, Sandiaga Uno kelima, dan keenam ada Ridwan Kamil,” ungkap Jerry Massie. Jerry mengatakan mengapa Prabowo ada dalam urutan pertama? \"Karena kita tahu bersama bahwa sebelumnya sudah ada perjanjian batu tulis di antara mereka. Silaturahmi dan sowan politik juga sudah sering terlihat di beberapa momen. Dengan pola komunikasi politik seperti ini, kita bisa mengindikasikan peluang keduanya di masa mendatang,” tambahnya. Namun begitu, Jerry tetap melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi, dengan mempertimbangkan kedinamisan yang merupakan ciri khas politik. “Apalagi Prabowo bukan satu-satunya pribadi yang pernah melakukan komunikasi politik dengan PDIP dan Puan secara langsung,” ungkapnya. “Tapi tidak menutup kemungkinan, kedepannya terjadi skenario politik yang tidak diduga sebelumnya. Seperti Airlangga Hartarto yang tiba-tiba menyatakan diri mendukung Puan dan calon wakil presiden dari PDIP, juga Surya Paloh yang mengirim Anies Baswedan sebagai wakil Puan, atau dari Prabowo sendiri yang menyatakan diri mendampingi Puan,” ungkapnya. “Nama-nama tadi kita jadikan saja barometer dan referensi di Pemilu 2024 mendatang. Tapi menurut saya, merekalah figur yang berpotensi menjadi calon wakil presidennya Puan,” pungkas pengamat politik Amerika Serikat itu. (mth/*)
Memaknai Arah Survei CSIS
Publik curiga, 3 bulan sebelumnya CSIS melakukan survei yang menyudutkan Anies, 51,8% para ahli Tidak Puas dengan kinerja Anies: sebagai koreksi survei sebelumnya, 73% Puas dengan kinerja Anies? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) HASIL survei CSIS ‘mengejutkan’, dan menarik untuk dicermati terutama dikaitkan dengan pernyataan SBY dan Andi Arief, Kepala Bappilu Partai Demokrat. Dalam video ‘turun gunung’, SBY mengatakan hanya akan ada dua calon presiden pada pilpres 2024: jahat bukan? Seperti diberitakan media, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan unggul secara head to head melawan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk kalangan pemilih muda. Hal ini tergambar dari hasil survei yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) terhadap pemilih berusia 17-39 tahun pada 8-13 Agustus 2022 lalu. Kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes, ketika \'diadu\' dengan Ganjar, elektabilitas Anies unggul dengan angka 47,8 persen. “Ketika dilakukan head to head antara Pak Anies dengan Pak Ganjar, nah jadi kami menemukan angka yang ini, Pak Anies 47,8 persen, Pak Ganjar 43,9 persen,” kata Arya dalam acara rilis survei, Senin (26/9/2022). Dalam simulasi Anies vs Ganjar, CSIS mencatat ada 7,6 persen responden menjawab tidak tahu atau rahasia dan 0,8 persen responden mengaku belum menentukan pilihan. Anies pun kembali unggul saat disimulasikan menghadapi Prabowo meski ada 8,3 persen responden menjawab tidak tahu atau rahasia dan 0,3 persen belum menentukan pilihan. Anies mendapat angka yang lebih besar, 48,6 persen, Prabowo 42,8 persen. Dalam simulasi Ganjar vs Prabowo, elektabilitas Ganjar sebesar 47,2 persen mengungguli Prabowo (45 persen), tidak tahu/rahasia (7,5 persen), dan belum tentukan pilihan (0,3 persen). Namun, dalam survei yang sama, Ganjar tercatat unggul pada simulasi 14,7, dan 3 nama. “Kenapa terjadi seperti ini karena tadi ada switching karena ada perpindahan dukungan pemilih dari dukungan sebelum-sebelumnya,” kata Arya, seperti dilansir Kompas. Survei diselenggarakan CSIS pada 8-13 Agustus 2022 kepada 1.200 responden berusia 17-39 tahun di 34 provinsi se-Indonesia. Survei ini memiliki margin of error +/- 2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Jadi, menurut survei CSIS, Anies unggul head-to-head lawan Ganjar maupun Prabowo. Sepertinya CSIS ingin menyampaikan Anies bakal tidak terbendung menjadi presiden pada 2024. Meskipun surveinya unggul di kalangan pemilih muda, tapi realitanya mungkin saja unggul di seluruh kalangan pemilih. Tapi, banyak pihak berpendapat motif survei CSIS ini untuk justifikasi, Anies bahwa tidak terbendung. Maka itu silakan ambil langkah yang diperlukan. Hal ini bisa membuat pernyataan SBY dan Andi Arief menjadi realita, cuma ada dua calon presiden pada 2024, dan Anies akan disingkirkan? Publik curiga, 3 bulan sebelumnya CSIS melakukan survei yang menyudutkan Anies, 51,8% para ahli Tidak Puas dengan kinerja Anies: sebagai koreksi survei sebelumnya, 73% Puas dengan kinerja Anies? Sebelumnya, CSIS menunjukkan, mayoritas responden tak puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dalam laporan survei berjudul “Pemindahan Ibu Kota Negara: Prospek Kepemimpinan Jakarta dan Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi ke Depan”, sejumlah ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian berperan sebagai responden. “Kita dapati persepsi yang terbelah, tingkat kepuasan angkanya 47,6 persen. Sementara yang tidak puas kinerja Pemprov adalah 51,8 persen,” kata peneliti CSIS Noory Okthariza dalam konferensi pers, Senin (6/6/2022). Sementara, 0,6 persen responden menjawab tidak tahu dan tidak jawab (TT/TJ). Oktha menyebut bahwa temuan tersebut memperlihatkan ada perbedaan persepsi antara responden ahli yang digunakan CSIS dan masyarakat umum yang digunakan sejumlah lembaga survei. Misalnya, kata dia, hasil survei Populi Center pada Februari 2022 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat umum atas kinerja Anies dan Riza Patria mencapai 73 persen. Tetapi, hasil itu berbeda dengan temuan CSIS kali ini. Hal ini terjadi karena para ahli yang menjadi responden CSIS dianggap lebih obyektif dalam melihat persoalan. Selain itu, para ahli juga diklaim mengerti mengenai persoalan di Jakarta termasuk lebih mengetahui plus dan minus dari suatu kebijakan yang dikeluarkan Anies dan Riza Patria. “Tapi mungkin ada jawaban lain, misalnya banyak kebijakan di Jakarta itu dipersepsikan atau dirasakan secara berbeda oleh banyak lapisan yang ada di masyarakat kita di Jakarta,” terang Oktha. Temuan CSIS juga melaporkan kepuasan para ahli atas kinerja Anies dan Riza Patria di sejumlah bidang. Misalnya dalam bidang pengupahan. Sebanyak 69,4 persen responden puas, 30 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Hal yang Baik Bidang transportasi, sebanyak 64,7 persen responden puas, 34,7 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Kemudian bidang harga kebutuhan pokok, sebanyak 54,1 persen responden puas, 42,9 persen tidak puas, dan 2,9 persen TT/TJ. Bidang harmoni sosial, sebanyak 53,5 persen responden puas, 45,3 persen tidak puas, dan 1,2 persen TT/TJ. Bidang birokrasi, sebanyak 47,1 persen responden puas, 52,4 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Selanjutnya bidang lapangan kerja, sebanyak 37,6 persen responden puas, 60,6 persen tidak puas, 1,8 persen TT/TJ. Bidang lingkungan, sebanyak 32,4 persen responden puas, 66,5 persen tidak puas, 1,2 persen TT/TJ. Lalu, bidang hunian layak, sebanyak 24,7 persen responden puas, 74,7 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Adapun sampel penelitian ini yakni kelompok ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam memprediksi dan menganalisa isu sosial, politik, dan ekonomi. Kategori sampelnya yakni peneliti, dosen, profesional, anggota DPR/DPRD hingga birokrat. Survei ini dilakukan pada 29 Maret-12 April 2022 dengan cara wawancara tatap muka dan virtual. Pertanyaannya, apa relevansi pendapat ahli dibandingkan rakyat yang telah merasakan langsung hasil kinerja Anies Baswedan? (*)
Hanya Pemimpin Negara Berdarah Komunis Yang Akan Mengabaikan Bangkitnya Komunis Gaya Baru
Kebangkitan PKI Gaya Baru dengan dukungan full militer RRC akan bisa melumpuhkan Indonesia dalam waktu singkat. Hanya pemimpin negara berdarah komunis yang akan mengabaikan ancaman ini. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih WARGA Tionghoa sangat memegang teguh seni perang ajaran dan filsafat Sun Tsu. Dipelajari dan dipraktikkan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Politik bisnis: bahwa bisnis itu perang. Kalau pasar itu adalah medan perang maka diperlukan strategi dan taktik. Sun Tsu menulis: “Serang mereka di saat mereka tak menduganya, di saat mereka lengah. Haruslah agar kau tak terlihat. Misteriuslah agar kau tak teraba. Maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Gunakan mata-mata dan pengelabuhan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandaskan pada tipuan. Satu dari 36 teori Sun Tsu (jie dao sha ren) - “Bunuh dengan pisau pinjaman. Pinjam tangan orang-orang lain untuk membunuh musuhnya”. Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis ini, juga tetap diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Serangan ekonomi via kekuatan Oligarki di Indonesia mendekati sempurna sampai penguasaan tanah: Bahwa laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia. Ranah politik via amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002 yang hakekatnya telah mengubah UUD ‘45 dan hilangnya falsafah dan Pancasila. Target warga China harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah psl 6 (1) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk China sebagai penguasa di Indonesia. Keadaan yang sangat menyakitkan terjadi ketika pribumi sedang terus terkena gempuran, lantas keluarlah Instruksi Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Seni perang tanpa senjata telah berjalan dalam waktu panjang dan China juga konsisten untuk mencapai tujuannya menguasai Indonesia. Kebijakan China perantauan meliputi: ekonomi, budaya, dan politik. China sudah masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, mereka butuh tanah baru. Telah masuk berbondong- bondong TKA China (banyak pengamat menilai, mereka adalah tentara merah) leluasa masuk tanpa hambatan, bahkan karpet merah telah disediakan oleh rezim saat ini dengan dalih paket investasi. Benar-benar Indonesia telah jebol. China sangat berusaha menghindari perang di Indonesia, bukan karena takut atau akan gagal apabila perang fisik dengan senjata terjadi, tetapi strategi melumpuhkan perang tanpa senjata itu adalah strategi jitu yang telah terjadi. Sejalan dengan sukses RRC menguasai Indonesia saat ini sesungguhnya sebuah strategi yang sudah terbaca jauh sebelumnya oleh Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, dalam kurun waktu 35 sampai 45 tahun PKI akan bangkit kembali. Sarwo Edhi Wibowo sangat memahami bahaya PKI dan strategi Mao Zedong yang terkenal kejam ini berkata, “Politik adalah sebuah peperangan besar tanpa pertumpahan darah. Sedangkan Perang adalah peperangan dengan pertumparan darah.” Ini tidak bisa ditafsirkan RRC sebagai kekuatan di balik PKI tidak siap perang secara fisik dengan senjata. Fakta kekuatan China kalau keadaan memaksa hanya dalam waktu singkat akan mampu melumatkan Indonesia. China memiliki militer terbesar kedua di dunia. China memiliki tentara tetap terbesar di dunia. China memiliki angkatan laut terbesar di dunia secara numerik. China adalah satu-satunya negara lain yang mampu membangun supercarrier. China memiliki rudal hipersonik operasional; bahkan AS tidak. China juga melampaui AS dalam banyak bidang teknologi, khususnya, 5G/6G. China berada di garis depan eksplorasi ruang angkasa dengan penjelajah di Mars dan stasiun luar angkasa internasionalnya sendiri. Meski dikabarkan dicopot oleh PKC dari jabatannya sebagai Sekjen PKC yang membawahi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Mr. Xi Jinping masih Presiden RRC. Dalam Kongres PKC mendatang Mr. Xi akan dicopot sebagai Sekjen. Tapi naik sebagai Ketua Umum PKC. Artinya, Mr. Xi berpotensi jadi Presiden RRC yang full power. PLA ke Beijing itu dalam rangka pengamanan Kongres PKC. Jadi, di China tidak ada kudeta. Aman. Nah, kebangkitan PKI Gaya Baru dengan dukungan full militer RRC akan bisa melumpuhkan Indonesia dalam waktu singkat. Jadi, hanya pemimpin negara berdarah komunis yang akan mengabaikan ancaman ini. Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kecewa kepada pihak yang selalu membantah adanya bahaya laten dari kebangkitan PKI. “Mereka bilang, enggak ada lagi bahaya laten PKI. Eh, nyatanya sekarang ada lagi. Mungkin jangan-jangan dia kali yang komunis,” ujar Ryamizard dalam acara Silaturahmi Purnawirawan TNI/Polri serta Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Kepemudaan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Mei 2016. (*)
Kontribusi Koperasi dan UMKM Jatim Terhadap PDRB Tembus 57,81 Persen
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi dukungan yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Sekretariat Jenderal Perwakilan Kementerian Keuangan I Jawa Timur kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jatim. Orang nomor satu di Jatim itu optimis, dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak semakin mewujudkan terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM di Jawa Timur. “Apa yang sudah dilakukan oleh Kemenkeu Satu melalui festival UMKM ini sesuatu yang perlu kita dukung bersama. Alhamdulillah hari ini kita melakukan proses penguatan sinergi dan kolaborasi yang diharapkan akan menjadi bagian dari seluruh penguatan energi kita untuk bisa membangun percepatan pensejahteraan masyarakat melalui program UMKM Jatim supaya naik kelas,” tutur Gubernur Khofifah. Sebanyak 120 pelaku UMKM Jatim binaan Kemenkeu Jatim, mengikuti festival UMKM Kemenkeu Satu Jawa Timur bertajuk, “UMKM Jatim Bangkit, Ekonomi Melejit” mulai tanggal 28-30 September 2022 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur Jl. Raya Bandara Juanda No. 39, Semambung, Kabupaten Sidoarjo. Opening Ceremony Festival UMKM Satu Jawa Timur yang dihadiri Staf Ahli Kemenkeu Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia, Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jatim John L Hutagaol, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani secara resmi dibuka oleh Gubernur Khofifah ditandai dengan pemukulan kentongan pada Rabu, (28/9/2022). Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengatakan, sinergi mewujudkan UMKM yang terus tumbuh dan tangguh sangat diperlukan. Melalui konsep Pentahelix collaboration antara pemerintah, dunia bisnis, komunitas, perguruan tinggi, media, dan sektor keuangan, menjadi kunci dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM Jawa Timur. “Ini menjadi bukti bahwa sinergi dan kolaborasi telah dilakukan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur,” tuturnya. Upaya aktif Gubernur Khofifah dan sinergi berbagai pihak itu terbukti meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Jawa Timur. Pada tahun 2021, Koperasi UMKM Jatim memberikan kontribusi sebesar 57,81 persen terhadap PDRB Jatim atau setara dengan Rp 1.418,94 triliun. Capaian tersebut, lanjutnya, mengalami peningkatan dibandingkan kondisi di tahun 2020 yang mencapai Rp 1.361,39 triliun dengan kontribusi sebesar 57,25 persen dengan jumlah koperasi aktif saat ini sebanyak 22.970. Hal ini semakin menegaskan bahwa koperasi dan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur. “Sedangkan berdasarkan data Kementerian UMKM RI, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta dengan kontribusi PDRB sebesar 61 persen atau senilai Rp 574 triliun. Jumlah yang sangat signifikan. Maka dampaknya juga besar. Jadi UMKM merupakan salah satu motor penggerak ekonomi kita,” imbuhnya. Dalam mendukung aspek pemberdayaan koperasi dan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan berbagai program dengan pendekatan lima aspek pemberdayaan, yaitu penguatan kelembagaan dan SDM, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan serta pemasaran. Khusus akselerasi pemasaran produk dan mendorong digitalisasi koperasi UMKM, Gubernur Khofifah mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan sejumlah platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Gojek, dan Grab. Bahkan sudah ada Kampus UMKM Shopee Ekspor yang ada di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM yang bertempat di Malang. “Jawa Timur salah satunya bekerja sama dengan shopee. Bahkan ada kampus UMKM shopee dan dalam satu batch bisa 40 orang. Sekali proses 3 bulan dan itu free of charge. Karena itu proses literasi digital dilakukan sangat detail bagaimana cara memotret, hingga diajarkan bagaimana live streaming cara memasarkan produk sistem managemen FIFO (first in first out),” urainya. Selain itu, sertifikasi halal yang menjadi target nasional. Sejauh ini, kata Gubernur Khofifah, Pemprov Jatim mengkoordinasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara rutin. Namun saat ini masih ditemuian beberapa kendala. Hal ini menyebabkan sulit melakukan percepatan layanan seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Semoga sinergi dan kolaborasi yang lebih luas akan berseiring dengan upaya percepatan seritifikasi produk halal. Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya literasi digital bagi pelaku UMKM. Selama ini, Pemprov Jatim dibantu Bank Indonesia telah menyiapkan rumah kurasi untuk mengkurasi produk-produk UMKM sehingga standar dari produk UKM ini relatif baik dan mengetahui bagaimana grade dari produk mereka. “Kita membutuhkan lebih banyak lagi rumah kurasi dan format-format pelatihan seperti itu supaya standardisasinya juga semakin bagus,” ungkapnya. Menurutnya, sangat penting menekankan literasi digital melalui rumah kurasi. Sebab, seperti yang disampaikan founder Alibaba Jack Ma, bahwa tahun 2030 UMKM di dunia 99% secara online dan 85 persen menggunakan e-commerce, maka literasi digital adalah sebuah kebutuhan mendesak. “Ini akan menjadi bagian dari sinergitas merajut bagaimana penguatan UMKM kita. Jadi apa yang sudah diinisiasi Kemenkeu Satu Jatim saya rasa akan jadi gravitasi. Setiap gravitasi baru insya Allah akan memberikan nilai tambah dan semangat baru seperti yang sudah dilakukan bu Uly mengolah potensi sarang burung walet sampai eksport,” tandasnya. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Produk minuman sarang burung walet, Uly Sarojah menceritakan kesan dan pesan peran pemerintah membantu usahanya menjual minuman sarang burung walet. Mulanya, Uly bercerita, saat pandemi covid mewabah di Indonesia, Februari 2020, usaha fashion menjual sepatu mengalami gulung tikar. Tidak menyerah, Uly melihat peluang menjual asupan produk minuman kesehatan. Setelah melakukan riset dan penelitian, ditemukan peluang untuk mengolah dan menjual minuman sarang burung walet. “Saat itu banyak orang belum paham khasiatnya. Kami pun mulai melakukan penjualan,” ujarnya. Diakui Uly, awalnya sulit mencari pasar. Ditambah belum memiliki perizinan dan lain-lain. Namun dukungan Dinkop, Kabupaten Gresik penjualan produknya sedikit demi sedikit mulai menemukan titik terang. “Dibantu pembuatan kelengkapan izin legalitas, membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), dan mencari market pasar,” ungkapnya. Usaha minuman sarang burung walet semakin meningkat ketika Uly bertemu dengan Bea Cukai Gresik. Melalui program klinik ekspor, dirinya dibantu membuat NIB untuk bisa memasarkan produk ke luar negeri. Hasilnya, beberapa negara seperti Hongkong, Cina, Singapura dan Jepang tertarik dengan produk minuman sarang burung walet. “Melalui bisnis matching, buyer asal Hongkong tertarik dengan produk kami. Oktober 2021, kami ekspor ke Hongkong dengan transaksi senilai Rp 800 Juta. Saat ini proses ke negara Jepang. Selain dibantu NIB ekspor, Uly mengaku ada beberapa hal yang dibantu bea cukai Gresik, yakni pengurusan BPOM dan meningkatkan kualitas produk. “Packaging sangat mempengaruhi minat pembeli di Hongkong dan Alhamdulillah diterima oleh negara Hongkong,” ungkapnya. (mth/*)
Hadir di Musprovlub Muaythai Indonesia Jatim, LaNyalla Minta Kepentingan Organisasi Diutamakan
Surabaya, FNN – Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kepentingan organisasi Muaythai diutamakan untuk mendukung prestasi dan kesejahteraan atlet. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menghadiri Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Muaythai Indonesia Provinsi Jawa Timur, di Graha Kadin Jatim, Rabu (28/9/2022). Dalam sambutan yang dibacakan Ketua Harian PB Muaythai Indonesia, Fachrul Razi, LaNyalla meminta seluruh insan Muaythai di Indonesia untuk mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. “Karena sukses cabang olahraga bukan diukur dari sukses organisasi saja, tetapi juga sukses prestasi para atlet,” tegas LaNyalla. LaNyalla yang juga Ketua DPD RI, percaya seluruh pihak yang terlibat dalam Musprovlub Muaythai Indonesia Provinsi Jawa Timur dapat mengutamakan musyawarah mufakat agar organisasi ini cepat bergerak dan melakukan konsolidasi, untuk kemudian mencapai sasaran. LaNyalla juga mengucapkan terima kasih KONI Jawa Timur yang memberikan dukungan terselenggaranya Musprovlub Muaythai Indonesia Jawa Timur. Sehingga roda organisasi dan kepengurusan Pengprov Muaythai Jawa Timur segera terbentuk. “Tugas utama kita sebagai pengurus cabang olahraga ini adalah bergerak cepat untuk melakukan konsolidasi organisasi, terutama di tingkat Pengprov, agar cabang olahraga ini segera siap menyongsong PON ke XXI di Aceh dan Sumatera Utara,” tegas LaNyalla. Hal ini menjadi prioritas utama Muaythai Indonesia, selain dari persiapan-persiapan menghadapi event dan turnamen yang ada. Sebab, katanya, kejuaraan berjenjang akan memacu prestasi yang lebih tinggi lagi di tingkat internasional. “Karena pencarian bibit atlet Muaythai untuk menyongsong kejuaraan yang lebih tinggi, di tingkat ASEAN dan Asia dapat diukur dari kejuaraan di tingkat nasional kita, salah satunya melalui Pekan Olahraga Nasional,” tutur LaNyalla. Pada kesempatan itu, hadir Ketua Umum KONI Jatim, Muhammad Nabil, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemprov Jatim, Pulung Chausar dan seluruh pengurus Muaythai Indonesia se-Jawa Timur. (mth/*)
Anggaran Siber Naik, Bjorka Menghilang, Anggota Polri Diduga Retas Akun Jurnalis
PENGAMAT Politik Rocky Gerung mengatakan, khusus tentang ‘65 selalu kita musti lihat bahwa itu peristiwa yang berskala internasional dan upaya untuk memulihkan keretakan bangsa ini juga makin lama makin jauh karena yang terjadi adalah ketidakadilan sosial berlanjut. Kemudian stigma Islamofobia masih ada, dan bahkan, menguat di wilayah-wilayah tertentu. Itu mengingatkan orang bahwa kerjaan semacam ini adalah kerjaan komunis. Mungkin sekali perlu penelitian tentang kaitan itu, yaitu Islamofobia. “Tetapi, paling tidak pemerintah tidak mampu untuk menghentikan gejala perpecahan bangsa ini berbasis pada agama,” tegas Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (28/9/2022). Jadi, lanjutnya, masalah bangsa ini pada akhirnya tergantung pada kecepatan kemampuan dari Presiden Joko Widodo untuk bukan mengendalikan keadaan sebetulnya, “tapi memberi harapan bahwa akan terjadi kembali Indonesia yang berpikir, akan ada kembali Indonesia yang adil, akan ada kembali Indonesia yang berbasis hukum.” “Semua orang akhirnya merasa ya memang ini negeri lagi dalam ketegangan. Jadi, bahayanya yaitu anggaran yang berlebih justru nggak bisa dikontrol oleh publik kan,” ujar Rocky Gerung dalam dialognya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Bagaimana dialog lengkap Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung? Berikut ini dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Ketemu di hari Rabu, 28 September. Kebiasaan lama sebagai wartawan nggak pernah memperhatikan tanggal merah, tanggalnya sama semua, pokoknya on terus. Tinggal berapa hari lagi nih G30S PKI dan seperti biasa situasinya kalau menjelang G30S PKI menghangat gitu dan beberapa stasiun televisi ini menariknya sudah mulai memutar film G30S PKI yang sudah sempat tidak boleh tayang. Ya, selalu, setiap September kita dag dig dug karena ingat kembali beberapa peristiwa di masa lalu yang sebetulnya adalah ideologi-ideologi perang dingin waktu itu, kemudian masuk ke Indonesia, lalu berubah jadi peristiwa yang kemudian dicatat sejarah sebagai pelaku manusia. Sekarang kita ikuti lagi ritme yang sama, upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia gagal dalam beberapa hal, termasuk kegagalan pemerintah Jokowi untuk meneliti ulang dan memutuskan status dari peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran HAM itu. Pada ‘65 lalu macam-macam sampai soal reformasi. Tapi khusus tentang ‘65 selalu kita musti lihat bahwa itu peristiwa yang berskala internasional dan upaya untuk memulihkan keretakan bangsa juga makin lama makin jauh karena yang terjadi adalah ketidakadilan sosial berlanjut. Kemudian stigma Islamofobia masih ada dan bahkan menguat di wilayah-wilayah tertentu. Itu mengingatkan orang bahwa kerjaan semacam ini adalah kerjaan komunis. Mungkin sekali perlu penelitian tentang kaitan itu, yaitu Islamofobia. Tetapi, paling tidak pemerintah tidak mampu untuk menghentikan gejala perpecahan bangsa ini berbasis pada agama. Itu dasarnya dan itu yang kita mau ingatkan bahwa bangsa ini sebetulnya bisa disatukan kembali kalau pemimpinnya punya konsep, punya konsep yang mendasar, yang juga orang tuntut otentik dari beliau, dari Presiden terutama, bukan konsep-konsep yang disodorkan oleh pembantu-pembantu dia, baik yang mempunyai kepentingan oligarkis atau yang punya kepentingan mendekat pada kekuasaan. Jadi masalah bangsa pada akhirnya tergantung pada kecepatan kemampuan Pak Jokowi untuk bukan mengendalikan keadaan sebetulnya, tapi memberi harapan bahwa akan terjadi kembali Indonesia yang berpikir, akan ada kembali Indonesia yang adil, akan ada kembali Indonesia yang berbasis hukum. Nah itu yang nggak ada. Dan kita mulai ragu apakah pemimpin yang akan menggantikan Pak Jokowi bisa mengatasi masalah ini. Kalau masalah ekonomi sudah pasti berat, tapi masalah perpecahan bangsa ini. Mungkin ekonomi bisa pulih, satu waktu nanti negara-negara barat menganggap oke kita bantu Indonesia, karena Pak Jokowi nggak presiden. Tapi soal-soal sosial politik, terutama yang bersifat ideologis, itu nggak bisa dipulihkan dengan bantuan Barat. Itu hanya boleh kita kerjakan sendiri sebagai bangsa. Nah, itu yang nggak ada pada Pak Jokowi. Pengetahuan beliau tentang demokrasi itu minus sekali, di mana-mana demokrasi kebebasan, tapi indeks demokrasi kita tidak membaik. Ya. Dan di tengah situasi Itu orang sekarang dihebohkan dengan peretasan dari sejumlah jurnalis. Peretasan jurnalis narasi terutama, karena belakangan ini kan Najwa Shihab sangat mengkritisi soal polisi gitu. Dia sebenarnya melakukan edukasi bahwa publik harusnya tahu hak-haknya berhubungan dengan polisi, juga berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo. Dan, kemudian mereka diretas. Dan orang juga kemudian dikait-kaitkan kemarin ada adanya fenomena Bjorka. Kemana ini bjorka kok ngilang, karena bersamaan dengan itu DPR menyetujui penambahan anggaran untuk BSSN. Dan orang selalu curiga dengan masalah-masalah semacam itu, ini memang sengaja dimainkan itu. Ya, itu berminggu-minggu kita bahas soal bjorka dan orang bilang bjorka itu bukan orang, bjorka itu institusi. Ya, kan orang menduga kalau dia institusi ya artinya dia resmi disodorkan untuk mengalihkan opini publik. Tapi ketika betul tadi, di mana anggaran bidang security lalu ketemulah asumsi kita dengan politik itu bahwa DPR akhirnya secara resmi menaikkan anggaran. Sama seperti jeruk balas jeruk kan akhirnya. Jadi bjorka itu .... Semua orang akhirnya merasa ya memang ini negeri lagi dalam ketegangan. Mungkin bagian-bagian tertentu dari sistem intelijen kita itu merasa anggaran masih kurang. Oleh karena itu, tambah lagi tuh. Tapi, bahkan setelah anggaran berlebih, ketegangan sosial nggak berhenti juga. Kan mestinya anggaran intelijen itu diam-diam dipakai juga untuk menimbulkan kesetaraan sosial, kesejahteraan ideologi. Itu nggak jalan. Jadi, bahayanya anggaran yang berlebih justru nggak bisa dikontrol oleh publik kan. Kalau wilayah intelijen itu nggak bisa dikontrol oleh publik, wah, itu bahaya betul. Nah, kita nggak tahu apa yang dikerjakan oleh intelijen. Tiba-tiba mungkin sudah ada di sekitar kita lalu data diserap atau upaya untuk menekan. Proyek penekanan itu kemudian pertama-tama tentu akan diarahkan pada para jurnalis kritis. Najwa Shihab pasti sangat kritis tentang kepolisian dan memang berhak kita tahu kenapa lamban betul. Apa betul ada sesi baru di wilayah kriminal itu. Apa benar bahwa pada akhirnya Presiden Jokowi juga cuma bisa meminta dipercepat. Begitu tahu bahwa percepatan itu bisa juga merembet ke istana, lalu berhenti sinyal-sinyal itu. Itu bahayanya tuh. Nah, ini kan memang heboh soal peretasan sejumlah jurnalis dan sekarang jumlahnya bertambah. Tapi yang menarik tentu saja apa yang disampaikan oleh Usman Hamid, dari Amnesti Internasional, yang dia dengan tegas langsung meminta bahwa Polri untuk menertibkan anggotanya, menindak anggotanya yang melakukan peretasan. Jadi, artinya ini amnesti internasional sudah punya data berarti ya bahwa yang melakukan peretasan itu adalah anggota Polri. Dan saya kira ini sangat berbahaya kalau kemudian ada masyarakat yang kritis terhadap lembaga kepolisian, kemudian ada jurnalis yang kritis, dan kemudian dibalas dengan peretasan. Padahal, kita ingat Pak Listyo Sigit pada waktu itu siapa yang kritiknya paling keras terhadap polisi itu akan jadi teman saya. Pada waktu itu kan begitu Pak Listyo Sigit menjanjikan. Tetapi, realitasnya sebaliknya. Ada keadaan yang kita lagi tunggu sebetulnya. Kasus Ferdy Sambo ini mau sampai di mana kira-kira. Jadi, sebetulnya kalau kasus ini dijadikan alat untuk negosiasi di kalangan petinggi Polri sendiri maka yang akan terjadi adalah fight back dari kelompok antar kelompok di situ. Jadi, sangat mungkin ini bukan kebijakan kepolisian, tapi efeknya akhirnya membuat kita melihat bahwa Pak Lisyo Sigit akhirnya nggak mampu untuk mengasuh kasus ini, sebut saja mengasuh kasus ini supaya nggak pergi ke mana-mana. Jadi, tanda-tanda bahwa ada fight back itu ditunjukkan bahwa sebagai Kapolri gagal atau tidak sempurna memelihara suasana menjelang Pemilu nanti. Itu berbahayanya. Jadi, seharusnya kasus Sambo selesai, lalu kemudian masuk pada soal-soal yang sangat politis karena soal jaringan Sambo yang dianggap juga terkait dengan kepentingan-kepentingan kemenangan Pemilu satu pihak di 2019, itu macam-macam. Jadi, sangat mungkin ada kecemasan yang terbaca dari awal bahwa kepolisian itu tahu arahnya bakal terlalu berat beban, sebut saja beban politik dari kasus Sambo ini terlalu berat. Karena itu, mereka yang potensial untuk memperdalam kasus ini, kemudian mulai diretas. Jalan pikirannya begitu kan. Jadi, jangan sampai bagian yang merupakan kebebasan pers itu dikait-kaitkan dengan kasus ini. Justru pers membantu. Najwa Shihab orang yang pintar, berani, dan tentu kupingnya juga ada di mana-mana, selain matanya ada di mana-mana. Ya, “Mata Najwa” itu pasti ada di mana-mana. Kita jangan sampai Mata Najwa dimata-matai oleh ... Nggak boleh, itu tidak etis. Ini serius, karena ini bisa terjadi pada siapa saja. Masih untung ini cuma peretasan, kalau dulu kan biasanya diikuti dengan kelompok-kelompok yang sekarang kita cukup berlega hatilah, ada kelompok-kelompok yang biasanya tugasnya tukang melaporkan dan kemudian ditangkap oleh polisi. Tapi sejak Pak Listyo Sigit kasus-kasus semacam ini sudah mulai berkurang. Tapi ini ada intensi, ini balik lagi seperti yang Anda sebut tadi, fight back gitu, misalnya kasus Sambo, benar kita sampai sekarang mesti mengamati dengan waspada, bukan curigalah. Misalnya sidang kode etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan, yang sampai sekarang ditunda-tunda terus karena katanya saksi kuncinya sakit. Nah, kita kemudian tanya apakah benar ini ada kaitannya dengan sakit atau bagian dari upaya untuk tawar-menawar yang masih belum deal sehingga sidangnya ditunda. Jadi, ini membuktikan tersendat-sendatnya kasus ini bahwa Pak Sambo itu akarnya sangat kuat sekali. Ini permasalahannya. Jadi, daun-daunnya sudah dipangkas tapi akarnya masih memproduksi klorofil, zat hijau daun. Dan, mulai terlihat bahwa Pak Kapolri itu sebetulnya telah melemah. Dari segi waktu sudah habis, sudah inflasi emosi publik dan belum ada keputusan itu. Keadaan ini yang kita inginkan diterangkan sebetulnya oleh Pak Mahfud MD karena Pak Mahfud yang dari awal mendorong-dorong ini kan. Mustinya Pak Mahfud datang juga dong ke depan pers, kasih tahu bahwa ini ternyata ada hambatan-hambatan internal segala macam. Kan Pak Mahfud jago dalam memberi sinyal. Jadi, paling enggak Pak Mahfud kasih sinyallah, kasih kisi-kisi kenapa ini macet, supaya orang tahu, dia macetnya karena variabel politik atau karena variabel pembuktian atau karena menyusun dakwaan yang agak rumit. Kan itu nggak mungkin kalau soal dakwaan kan gelar perkara sudah, segala macem, potensi dari kasus ini untuk melebar sudah dikendalikan. Kemudian apalagi? Kenapa nggak dialihkan saja ke Kejaksaan? Kan itu. Jadi, satu-satu penjelasan adalah ada akar politik yang kuat di bawah kasus Sambo. Ya, memang betul yang Anda sebut tadi. Kalau soal Kejaksaan kan sempat dikembalikan lagi waktu itu. Kasus berkasnya Ferdy Sambo ini kan sempat dikembalikan oleh Kejaksaan karena perlu dilengkapi. Dan orang mengawasi dengan cermat pada waktu itu, banyak, bukan hanya orang biasa tapi ada juga seorang mantan Hakim Agung MA Gayus Lumbuun misalnya mengingatkan bahkan sampai ketua Komnas HAM juga mengingatkan bahwa potensi dari Sambo untuk lepas atau untuk setidaknya hukumannya ringan, itu sangat besar. Karena konstruksi hukumnya lemah. Padahal, hakim itu selalu punya prinsip dia lebih baik melepaskan 1.000 orang yang salah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Dan itu bisa jadi justifikasi. Ini kasus yang sering jadi cause selebre yang diselebrasikan. Karena dalil kita dari awal Pak Sambo ini bukan sekadar seorang pejabat tinggi Polri, tapi yang punya kemampuan khusus yang sangat mungkin orang anggap diwariskan oleh Pak Tito (Tito Karnavian, mantan Kapolri). Ada aktivitas yang di luar kontrol, tetapi dimaksudkan untuk jaga bangsa ini. Kira-kira ini. Karena itu dibikin staf khusus (Satgassus Merah Putih) supaya dia bisa melampaui birokrasi di dalam Kapolri sendiri atau birokrasi. Pada waktu itu kita bayangkan kegiatan-kegiatan semacam itu biasa dalam kepolisian. Tetapi, waktu dia mulai memperlihatkan ada penimbunan uang, itu orang mulai curiga bahwa kalau begitu ini sarang korupsi juga dong. Kalau begitu uang yang berlebih itu bisa dipakai untuk apa saja dong. Itu bahayanya. Kan bagian ini yang saya kira sekarang lagi dinegosiasikan diam-diam. Bagaimana kalau itu sampai harus dibawa ke pengadilan. Tapi sebetulnya nggak ada soal juga, bangsa ini kan sudah paham dan sudah tahu bahwa polisi memang harus direformasi total itu. Sudah nggak ada soal. Yang baru para politisi di belakang itu, yang pernah ada di dalam sinyal yang sama, lalu kecipratan beberapa proyek misalnya, mungkin mereka yang mulai blingsatan, lalu mulai menunda proses ini. Jadi, itu yang kita sebut bahwa kasus Sambo ini akan membuka banyak gorong-gorong yang akan menghubungkan apa yang terjadi oleh peristiwa di rumah-rumah yang lain. Tentu bukan kriminal tapi aktivitas politik. Jadi kira-kira itu soalnya. Kalau kita bayangkan, kalau kita lihat dari atas, bisa pakai drone, itu jalan ke arah Sambo itu bukan sekadar jalan di sekitar daerah Duren Tiga saja, tapi ke arah Menteng, bisa ke arah Kebayoran, bahkan bisa ke arah Solo, Surabaya. Maksud saya ke Surabaya lewat Solo. Jadi, kita lihat bahwa pemanasan di atas kertas sudah selesai dan sekarang tinggal orang tunggu ke arah mana panah-panah yang dulu itu dibuat peta itu akan berakhir sampai ujung. (Ida/sws)
Seragam KOKAM Muhammadiyah Masuk Museum
Penyerahan oleh Mudrick SM Sangidu dan diterima langsung oleh Prof. DR. Haidar Nasir didampingi oleh Ahmad Dahlan Rais, Ust Syukri Fadholi, Edy Mulyadi dan beberapa pimpinan Muhammadiyah lainnya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJARAH mencatat, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) lahir sebagai jawaban atas keprihatinan segenap kader persyarikatan Muhammadiyah pada awal tahun 1965. Pada waktu itu tujuan KOKAM lahir adalah untuk memberi dukungan fisik terhadap perjuangan bangsa, inilah bentuk peran konkrit bela negara dari persyarikatan Muhammadiyah bersama komponen bangsa lainnya dalam memberi dukungan fisik terhadap berbagai bentuk ancaman bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Diketahui, pada saat itu menjelang peristiwa Gestapu PKI, kaum komunis mulai berusaha mematangkan kadernya dengan meningkatkan ofensif revolusionernya. Melihat keadaan genting saat itu, atas usul pimpinan dan disambut dengan suara bulat oleh peserta kursus untuk membentuk Kesatuan Perjuangan di dalam Muhammadiyah Jakarta Raya dengan nama Komando Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah yang disingkat KOKAM. Tepat pukul 21.30 tanggal 1 Oktober 1965 diproklamirkan berdirinya KOKAM. Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah disingkat KOKAM adalah salah satu bidang program kerja organisasi otonom dari persyarikatan Muhammadiyah adalah Pemuda Muhammadiyah, yaitu program kerja bidang KOKAM dan SAR. Nama Prodjokusumo lekat dengan dengan KOKAM. Karena di tangannya itu KOKAM dilahirkan. Nama lengkapnya Haji Sudarsono (HS) Prodjokusumo. Nama populernya yaitu Pak Prodjo, lahir pada 31 Agustus 1922 di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta. Untuk mengenang dan mengamankan jejak-jejak sejarah KOKAM, maka kader Muhammadiyah Mulkan Sangidu (ayah Mudrick S. Mulkan Sangidu), sebagai penguasa konveksi membuat seragam pertama KOKAM. Seragam tersebut selama ini tersimpan rapi di rumah Mudrick SM Sangidu, menunggu waktu yang tepat untuk diserahkan ke PP Muhammadiyah untuk masuk ke Musium Muhammadiyah. Tepat pada Selasa, 27 September 2022, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir bersedia menerima Jaket pertama seragam KOKAM di Kantor PP Muhammadiyah: Jl. Cik Di Tiro Nomor 23, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Jogjakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Penyerahan oleh Mudrick SM Sangidu dan diterima langsung oleh Prof. DR. Haidar Nasir didampingi oleh Ahmad Dahlan Rais, Ustad Syukri Fadholi, Edy Mulyadi dan beberapa pimpinan Muhammadiyah lainnya. Sesuai rencana, Jaket tersebut akan disimpan di Museum Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang akan diresmikan menjelang dibukanya Muktamar Muhammad pada 18 - 20 November 2022. (*)
Skenario Berlapis Dalam Operasi Intelijen
Akhir cerita, Operasi Mirrage jalan terus. Sosok Al Mahdi jadi-jadian tetap dimunculkan sesuai skenario awal Operasi Mirrage. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) BAGI seorang analis intelijen strategis, membaca titik lemah agen lawan, nggak usah harus repot-repot nyari data-data rahasia dan eksklusif. Dengan bermodalkan analisis psikologis yang tajam, dari biodata resmi yang bersifat terbuka pun bisa kebaca titik kekuatan sekaligus titik lemahnya. Waktu deputi operasi badan intelijen Soviet Vasily Gordik mendapat bocoran informasi yang masih serba samar ihwal maksud dan tujuan sebenarnya dari pertemuan intensif antara delegasi Inggris dan Amerika berkedok pertemuan kerjasama dagang di sebuah hotel mewah, maka perlu diadakan penyusupan ke jantung daerah musuh, untuk mendapat informasi yang lebih dalam apa misi di balik pertemuan dua delegasi dua negara sekutu tersebut. Maka Vasily Gordik meminta nama-nama siapa motor dari pertemuan dua negara tersebut, berikut biodata atau curriculum vitae masing masing. Kemudian mencuat dua nama, Howard dari CIA dan Peter Gemmel dari MI-6 Inggris. Kebetulan memang kedua orang inilah para pemain kunci Operasi Mirage. Operasi Mirrage adalah sebuah operasi intelijen yang didasari gagasan untuk memunculkan sosok pemimpin Muslim, dia seolah-olah lahir dari rahim umat, padahal binaan Inggris Namun, setelah menelaah biodata kedua agen andalan AS dan Inggris ini, Gordik lebih tertarik menjadikan Gemmel untuk jadi sasaran penyusupan agennya untuk mengorek informasi. Apa yang membuat Gordik yakin Gemmel lebih mudah ditembus walapun praktiknya nanti pasti nggak mudah juga. Rupanya berkat kejelian Gordik yang sejatinya merupakan seorang psikolog, dua hobi Gemmel yaitu main ski dan berselancar olah raga air, serta menonton tari balet, bagi Gordik ini sebuah petunjuk yang orang lain, termasuk Gemmel sendiri nggak menyadarinya, atau bukan merupakan hal istimewa. Bagi Gordik, dua hobi ini menggambarkan kalau Gemmel orangnya romantis. Dan, untuk seorang agen yang terlatih menggerus perasaannya sendiri, ini rada kontrakdiktif. Orang yang hobi bersilancar dan jet ski serta menonton tari balet, biasanya orangnya romantis. Dan, dari sini Gordik melihat peluang buat menembus pertahanan Gemmel dan itu berarti juga menembus jantung pertahanan badan intelijen Inggris MI-6. Maka disusunlah operasi \"perangkap madu\". Karena Gemmel hobi tari ballet, maka Gordik mengirim seorang Balerina kawakan Rusia yang kebetulan juga agen binaan Gordik, untuk memikat Gemmel. Ketika rombongan balet Rusia road show ke Inggris, dengan terlebih dulu sang Balerina mengontak Gemmel, dengan bersandiwara bahwa dirinya ingin membelot ke Inggris, karena merasa dikekang kebebasannya di negaranya sendiri. Teori Gordik terbukti benar. Gemmel yang saat itu sudah menduda bertahun- tahun setelah istrinya meninggal dunia, tiba-tiba selain kepincut juga jatuh cinta dengan sang Balerina. Untuk cerita seterusnya, nggak perlu diceritakan lagi. Intinya, sang Balerina berhasil mendapatkan info yang diharapkan Gordik. Bahwa AS dan Inggris sedang berencana menciptakan sosok Al Mahdi “jadi-jadian” sebagai upaya mengendalikan dan menjinakkan kekuatan Islam di Timur Tengah. Dan, dengan bermodalkan bocoran informasi ini, Rusia mendesak Inggris dan AS agar diikutsertakan dalam Operasi Mirage. Kalau tidak, rencana kedua negara itu akan dibongkar. Cuma ya itu tadi. Dalam skenario besar Pickhard itu, kebocoran informasi Operasi Mirage, memang sesuatu yang diharapkan. Bocoran itu justu sebuah undangan tidak resmi pada Rusia untuk ikut bermain. Sebab, kalau terang- terangan diajak, KGB malah curiga. Namun yang tidak disadari oleh Howard dan para petinggi CIA, ada skenario dalam skenario, yang disusun secara senyap oleh Pickhard, Perryman dan Gemmel. Tanpa sepengetahuan CIA apalagi KGB. Dalam power game ini, Inggris tetap masih unggul dalam permainan catur menolak pembukaan gambit menteri. Akhir cerita, Operasi Mirrage jalan terus. Sosok Al Mahdi jadi-jadian tetap dimunculkan sesuai skenario awal Operasi Mirrage. Tapi tokoh sentralnya yang semula memplot binaan CIA yaitu Haji Maskan sebagai Al Mahdi, diganti oleh seseorang yang selama ini jadi tangan kanan Haji Maskan namun ternyata sudah jadi agen tanam binaan M-16 di dalam komunitas Islam Timur Tengah bertahun-tahun dan dianggap sosok tidak penting di balik bayang-bayang ketokohan Haji Maskan. Sehingga CIA dan KGB tetap ikut dalam konsorsium Operasi Mirrage tapi Inggrislah sang sutradaranya. Cheers! (*)
Membaca Survei CSIS
Pertama, Memprovokasi agar Anies segera ditangkap sebelum declare ada parpol yang resmi umumkan sebagai Capres. Padahal, Konvensi International Jenewa 1964, Capres tidak boleh dikriminalisasi. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98, Eksponen Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia/PMKI SUNGGUH mengaggetkan Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyatakan Anies Baswedan bisa menang baik melawan Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto dengan angka margin yang relatif sama 5% an. CSIS menemukan nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kerap unggul dalam sejumlah simulasi survei elektabilitas capres 2024. CSIS melakukan beberapa simulasi mulai dari 14 nama, 7 nama, 3 nama, hingga 2 nama (head to head). Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengatakan hasil survei 2 nama dan mengatakan Anies unggul terhadap Ganjar. Elektabilitas Anies mencapai 47,8 persen, sementara Ganjar 43,9 persen. Sementara sisanya tidak tahu/tidak jawab. Mengutip Tempo.co, Senin (26 September 2022 14:58 WIB), survei simulasi pemilihan capres ini bukan hanya melibatkan elektabilitas dan popularitas para tokoh politik. Tetapi juga melibatkan pandangan generasi muda terhadap isu-isu politik saat ini yang menjadi populasi utama pada survei tersebut. Pada simulasi 14 nama dengan membandingkan tingkat elektabilitas, Ganjar berada pada posisi pertama dengan perolehan angka 25,9 persen. Sedangkan Anies berada di posisi ke-3 dengan 18,1 persen. Lalu pada simulasi 7 nama, Ganjar masih memimpin di peringkat pertama dan cenderung meningkat dengan perolehan angka 26,9 persen. Untuk Anies juga memperoleh peningkatan angka, namun tidak mengalami perubahan posisi dan tetap pada urutan ketiga dengan perolehan 19,9 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya switching atau perpindahan pemilih saat pengerucutan nama tokoh politik yang tidak ada dalam daftar pilihan. Pada simulasi 3 nama, Ganjar dan Anies mendapatkan peningkatan perolehan angka. Hasil menunjukkan Ganjar memperoleh 33,3 persen, sedangkan Anies memperoleh 27,5 persen. Dalam tahap ini, Anies naik peringkat dan berhasil menduduki posisi kedua. Meskipun saat simulasi ini, Anies belum mendapatkan posisi pertama, tetapi saat survei 2 nama Anies menduduki peringkat pertama dan Ganjar bergeser ke peringkat kedua. Menurut Arya, CSIS melakukan survei head to head ini karena memiliki dugaan bila hanya survei 3 nama, maka akan terjadi 2 putaran dan tidak ada calon yang memperoleh polling di atas 50 persen. Kenapa head to head? Begini, kalau kita lihat 3 nama, itu kemungkinan akan 2 putaran. Karena tidak ada calon mendapatkan di atas 50 persen, dan data ini populasinya milenial besar, “Kemungkinan tidak akan bergerak jauh dari populasi umum,” ungkap Arya dalam pemaparan hasil survei CSIS bertajuk “Pemilih Muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Sosial Politik Pascapandemi”, Senin, 26 September 2022. Survei CSIS ini dilakukan pada populasi pemilih muda berusia 17-39 tahun (generasi Z usia 17-24 tahun dan generasi milenial usia 24-39 tahun) dan dilakukan pada periode 8-13 Agustus 2022. Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dan telah dilakukan proses kendali mutu dengan data yang valid dianalais sebesar 1.192 sample. Margin of error sebanyak +/-2,84 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Itu di atas margin of eror setiap survei 2-3 %. Padahal, belum lama ini survei Charta Politika menempatkan Ganjar di urutan pertama. Perlu dicatat, semua survei yang terindikasi seragam dari kepentingan Istana selalu menempatkan Ganjar di urutan pertama hasil survei. Memang survei CSIS tidak menjelaskan Anies dan Ganjar itu didukung parpol apa berikut pasangan cawapresnya? Sampai detik ini pun baru berupa sinyal dukungan parpol kepada Anies dari NasDem, Demokrat, dan PKS. Kalau Ganjar sulit dapat dukungan PDIP karena kedekatan Ganjar dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marinves. Tentu akan ciptakan relasi negatif bila terulang hal sama dengan Joko Widodo, PDIP pasti mengalami kesulitan yang sama. Dengan rentang pencapresan yang masih lama, semua dinamika bisa terjadi meski waktu yang kian mepet tidak ada ruang figur Capres baru muncul. Lain halnya pada masa akhir Presiden Jokowi insyaf dan berlakukan Perppu Nol persen buat Presidential Threshold (PT), barulah ajang pilpres nanti lebih menarik. Sehingga, publik punya pilihan yang banyak. Menariknya survei CSIS berdekatan dengan sinyalemen Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arif yang bilang Presiden Jokowi akan gunakan otoriterisme demi muluskan agenda pilpresnya. Bahkan, dibilang tokoh potensial seperti Anies akan dipenjara. Demikian juga para pimpinan parpol yang tidak nurut. Lantas benang merah dari survei CSIS yakni: Pertama, Memprovokasi agar Anies segera ditangkap sebelum declare ada parpol yang resmi umumkan sebagai Capres. Padahal, Konvensi International Jenewa 1964, Capres tidak boleh dikriminalisasi. Kedua, Memberi sinyal kepada PDIP untuk usung Puan Maharani sebagai Capres. Toh terbukti Ganjar keok. Buat apa usung figur yang bakal kalah. CSIS melakukan survei ini untuk mengukur dan mengetahui preferensi politik muda ke depan tentang calon presiden dan partai poltik. (*)
Ketua DPD RI Minta Semua Pihak Perbaiki Kualitas Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, turut memberikan perhatian terhadap Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Jawa Timur. Sebab, hasil survei IKP tahun 2022 yang dilakukan Dewan Pers (DP) menempatkan Jawa Timur pada posisi terbawah ketiga, di atas Papua Barat dan Maluku Utara. Untuk itu, LaNyalla meminta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Sebab, hasil survei itu jelas mengindikasikan jika kemerdekaan pers di Jawa Timur sedang tidak baik-baik saja. “Gubernur harus mencari jalan dan menemukan masalahnya mengapa IKP di Jawa Timur pada posisi yang rendah,” jelas LaNyalla ketika bertemu Ketua Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Lutfil Hakim, bersama pengurus harian. LaNyalla juga mendorong PWI turut mencarikan jalan keluar untuk mendongkrak angka IKP. “Teman-teman PWI harus ikut terlibat dalam meningkatkan IKP di Jatim,” jelasnya. Menurut LaNyalla, Jawa Timur adalah barometer dalam segala hal di Indonesia. Jika kemudian angka IKP-nya rendah, hal itu tentu itu sangat memprihatinkan. Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, mengaku siap untuk membantu Gubernur meningkatkan IKP Jawa Timur. Menurut Lutfil, hasil survei Dewan Pers terkait IKP di Jatim memang tidak menggembirakan. Namun, ia berharap semua pihak menjadikan hasil itu sebagai bahan koreksi dan introspeksi diri. “Walaupun hasilnya masih bisa kita perdebatan terkait dengan metodologi dan indikator yang survei yang digunakan, namun langkah bijak yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ke depannya nanti,” jelas Lutfil. Oleh karena itu, PWI akan pro aktif melakukan komunikasi baik dengan Dewan Pers menyangkut penyempurnaan metodologi survei agar bisa benar-benar memotret indeks kemerdekaan yang lebih tepat. Ia juga akan mendorong kepala daerah untuk memberi perhatian terhadap peningkatkan indeks kemerdekaan pers di Jatim. Menurut Lutfil, salah satu aspek yang perlu dilakukan adalah menghadirkan regulasi yang mengatur tentang peran pers dalam memberitakan isu-isu terkait pengarusutamaan gender, pemberitaan ramah anak hingga peran pers dalam membuka akses bagi penyandang disabilitas. Untuk mendongkrak nilai indeks kemerdekaan pers, lanjut Lutfil, Gubernur juga harus menunjukkan komitmennya meningkatkan kapasitas dan kualitas pers di daerah. “Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pers melalui sejumlah kebijakan seperti penyelenggaraan Uji kompetensi wartawan atau sertifikasi perusahaan pers, harus didukung oleh pemerintah daerah,” tegas Lutfil. Menurutnya, dukungan inilah yang perlu diformulasikan dalam bentuk regulasi yang bisa berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) dan atau berupa Peraturan Daerah (Perda). “PWI Jatim siap menginisiasi dan membantu pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang bisa mendongkrak indeks kemerdekaan pers di masa mendatang,” tegas Lutfil. (mth/*)
Aparat Tak Mau Fasilitasi Audiensi Sebelum Jalan di Depan DPR Steril
Jakarta, FNN – Demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali digelar oleh elemen Petani, buruh, dan mahasiswa di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 27 September 2022. Tuntutan yang dibawa oleh para demonstran mulai dari menolak kenaikan harga BBM, menuntut kesejahteraan petani dan buruh, hingga pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam aksi hari ini, para demonstran sedianya menghadirkan perwakilan untuk temu diskusi dengan Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid. Adapun perwakilan massa aksi dari elemen petani diwakili oleh Dewi Sartika selaku Sekjend KPA dan Agustiana selaku Sekjend Serikat Petani Pasundan, serta Nining Elitos, Ketua Umum KASBI dan Juru Bicara GEBRAK. Namun, dalam upaya audiensi terjadi penolakan atau tidak difasilitasi oleh pihak aparat kepolisian sebelum jalan di depan DPR steril. Oleh sebab itu, terjadi penggiringan para massa aksi menuju pintu Timur DPR RI. (Rac)
Politik Identitas Jujur Vs Palsu
Yang perlu dicermati dan diingatkan justeru tendensi politik identitas palsu. Seseorang atau sekelompok yang memakai identitas milik orang lain untuk mendapatkan dukungan dari kelompok lain itu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation KETIKA musim politik mendekat akan banyak keanehan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Keanehan-keanehan itu terkadang menggelikan karena lucu. Tapi tidak jarang juga menjengkelkan karena buruk bahkan busuk. Seringkali juga keanehan-keanehan itu dibumbui oleh drama-drama lucu, khususnya di kalangan para pendukung. Satu di antara keanehan itu adalah apa yang disebut politik identitas dan drama tuding-menuding. Hal ini saya katakan aneh karena kerap menjadi isu yang samar, abu-abu, tidak jelas lagi membingungkan. Selain tidak jelas defenisinya, juga tidak jelas siapa dan kenapa seseorang dianggap bermain politik identitas. Yang paling membingungkan lagi biasanya yang paling getol menuduh orang lain bermain politik indentitas, justeru sadar atau tidak, terjatuh ke dalam perangkap yang sama. Ragam identitas menjadi simbol-simbol kegiatan politik demi meraup dukungan dari masyarakat. Politik Identitas Sejujurnya saya tidak terlalu paham apa defenisi dari politik identitas itu. Namun merujuk kepada dua kata itu, politik dan identitas, saya memahami bahwa yang dimaksud adalah ketika identitas pribadi/kelompok terpakai untuk meraih keuntungan politik. Anggaplah ketika seorang calon melakukan kampanye dengan menjual atau menampakkan identitas agama tertentu. Identitas itu sesungguhnya banyak. Tapi yang populer adalah suku, ras/etnis dan agama. Hal-hal ini menjadi identitas dasar bagi setiap orang dalam mendefenisikan dirinya. Idetitas itu seringkali justeru menjadi bagian alami dari seseorang. Jika identitas-identitas itu dikaitkan dengan perpolitikan, maka diakui atau tidak politik dan identitas tidak akan bisa terpisahkan. Di bawah alam sadar perpolitikan di Indonesia sejak lama telah memakai politik identitas. Bagaimana tidak, sejak dahulu faktor kesukuan atau etnis sering menjadi penentu kemenangan atau kekalahan seorang kandidat politik. Ambillah Jawa dan non Jawa misalnya. Selain itu sejak Kemerdekaan bangsa ini perpolitikan telah diwarnai dengan ragam identitas itu. Dan itu diterima normal dan berjalan secara alami saja. Dulu ada partai yang berbasis Islam, nasionalis, bahkan sosialis komunis. Partai berbasis Islam pun juga bahkan terpecah kepada identitas Islam traditional (NU) dan Islam modern (Masyumi). Semua itu berjalan secara alami dan menjadikan identitas masing-masing sebagai “engine” atau energi dalam melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dengan identitas masing-masing terjadi “fastabiqul khaerat” dalam mengambil bagian bagi pembangunan bangsa dan negara. Jika kita melihat pada semua partai politik saat ini, disadari atau tidak, juga mengikut pola yang sama. Masing-masing memiliki identitas yang bersifat partikukar. Identitas ini biasanya menjadi pertimbangan utama bagi pemilih atau pendukung untuk memilih atau mendukung. Bahkan, sebelum melihat kepada apa program-programnya. Di antara partai tersebut ada yang beridentitas nasionalis murni, ada yang nasionalis-religious, ada pula yang religius-agamis. Bahkan partai-partai yang berbasis agama juga punya identitas yang berbeda yang tidak perlu saya rincikan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa identitas dalam perpolitikan itu menjadi keniscayaan. Jangankan di negara-negara yang memang sangat peduli dengan identitas kelompok seperti Indonesia. Amerika saja perpolitikan masih diwarnai identitas masing-masing. Demokrat lebih dikenal dengan liberalism. Sementara Republican populer dengan identitas konservatisme. Dan, karenanya isu idenitas dalam perpolitikan jangan dibesarkan, apalagi dipolitisir dan dijadikan senjata untuk merusak karakter pihak atau kelompok lain. Biarkanlah masing-masing menggunakan identitasnya untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan besar bangsa dan negara. Identitas keislaman itu bisa menjadi dorongan bagi Umat Islam untuk ikut berkontribusi secara positif dan maksimal kepada bangsa dan negara. Ada nilai-nilai positif ke-Islaman yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara. Demikian tentunya Umat-Umat yang lain. Umat Kristiani pastinya memiliki identitas yang dapat menjadi motivasi dalam berkontribusi secara positif dan maksimal kepada bangsa dan negara. Saudara-Saudara kita di Bali dengan identitas Hindu-nya melakukan yang terbaik bagi kemajuan Bali dan negeri. Jujur Vs Palsu Yang memang seringkali menjadi masalah, bahkan menjengkelkan dan meresahkan adalah ketika identitas itu dijadikan tameng untuk memburu kepentingan sempit (kelompok) dan mengorbankan kepentingan luas (negara dan bangsa). Tapi yang lebih busuk dan menjengkelkan lagi ketika identitas-identitas itu dipergunakan secara tidak jujur dan tidak dengan kesungguhan. Tapi sekedar untuk tujuan sempit dan sesaat demi meraup dukungan masyarakat luas. Di musim politik seringkali ada pihak-pihak yang tidak pernah tampil dengan identitas keagaman tertentu, tiba-tiba berubah drastis. Jarang bahkan hampir tak pernah ke masjid tiba-tiba rajin berkunjung dari masjid ke masjid. Bahkan memakai jubah dan sorban sekalipun. Ada pula yang bukan saja memang tidak berjilbab. Tapi, rekaman jejaknya memperlihatkan sikap yang anti jilbab. Tiba-tiba di musim politik memakai jilbab, berkunjung ke rumah-rumah ibadah dan pesantren-pesantren. Bahkan lebih aneh lagi ketika non Muslim yang kemudian tanpa malu-malu mempertontonkan indentitas-identitas yang memang dikenal sebagai bagian dari identitas Islam. Memakai baju koko dan peci bahkan memaki baju jubah dan sorban berkunjung ke masjid-masjid dan pesantren. Syukurlah saya belum pernah mendapatkan ada kandidat politik Muslim yang memakai identitas Kristiani, salib misalnya. Walau di Amerika hal ini biasa. Hampir semua kandidat politik jika berkunjung ke synagogue Yahudi akan memakai kippah (songkok Yahudi). Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah dengan politik identitas atau menampilkan identitas dalam politik bukan sesuatu yang negatif dan perlu dimasalahkan. Justeru bisa menjadi motivasi untuk melakukan yang maksimal dan terbaik bagi bangsa. Dengan catatan tentunya bahwa identitas partikular itu tidak menjadi alasan untuk membatasi diri pada kepentingan sempit kelompok. Yang perlu dicermati dan diingatkan justeru tendensi politik identitas palsu. Seseorang atau sekelompok yang memakai identitas milik orang lain untuk mendapatkan dukungan dari kelompok lain itu. Hal ini negatif bahkan berbahaya karena dapat dilihat sebagai ketidak jujuran, bahkan penipuan. Karenanya hati-hati dengan para penipu politik! New York, 27 September 2022. (*)
Survei CSIS Tiba-tiba Unggulkan Anies: Isyarat Supaya Sprindik Segera Diterbitkan?
FAKTANYA, elektabilitas Anies Rasyid Baswedan yang kini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta itu memang tinggi, dan lebih unggul dibandingkan dengan nama-nama yang disebut-sebut sebagai Calon Presiden 2024. Tampaknya CSIS mengamati itu semua. “Itu sebetulnya membuat kita berpikir kenapa CSIS akhirnya harus menunjukkan bahwa Anies unggul. Kan faktanya pasti memang begitu,” kata pengamat politik Rocky Gerung. Jadi, “Daripada berupaya untuk menyembunyikan naiknya elektabilitas Anies, mending dipromosikan saja supaya mungkin Pak Jokowi tahu bahwa Anies ini berbahaya, ya supaya Sprindik dikeluarin lebih cepat.” “Jadi, kalau kita analisis secara metode berpikir CSIS, kita musti hati-hati melihat keadaan di Republik ini melalui lensa CSIS,” ujar Rocky Gerung dalam dialognya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (27/9/2022). “Kalau cara melihat survei yang lain itu pasti soal amplop. Kalau penantang Anies tiba-tiba melejit, itu pastikan amplop. Tapi, kalau di CSIS kita melihat itu secara sangat politis dan ideologis karena nggak ada di CSIS main amplop. Dia memainkan persepsi,” tegas Rocky Gerung. “Kalau CSIS memang dia tahu Anies itu akseptabilitasnya sudah sampai ke daerah apa belum karena kepentingan CSIS adalah membaca politik Anies ini ke kanan atau ke kiri atau ke tengah. Dan, bagi CSIS saya kira tetap dianggap bahwa Anies itu akan didukung oleh politik kanan Islam, gampangnya begitu. Jadi politik identitas itulah yang kelihatannya membuat CSIS mengumumkan angka itu bahwa Anies menang lawan dengan apapun kalau duel,” lanjujtnya. “Nah, itu sebetulnya, kalau kita baca terbalik, kalau begitu hati-hati dengan Anies, itu berarti sinyal bahwa ya mungkin Anies akan dikerjain banyak lagi tuh,” ungkap Rocky Gerung. Apa sebenarnya yang membuat CSIS mengunggulkan Anies? Berikut dialog lengkap Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, apa kabar Anda semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal’afiat. Kita ketemu di hari Selasa dan saya masih akan mengajak ngobrol Bung Rocky ini sekarang karena ada di kejauhan. Jadi lebih enak itu ngeliatnya Indonesia. Kalau berita di Tokyo itu pemerintah Tokyo, pemerintah Jepang, menaikkan anggaran pertahanannya menjadi dua persen dari GDP, yang bisa dianggap berbahaya karena dulu waktu selesai Perang Dunia ke-2, Jepang ditekan oleh Amerika Serikat supaya tidak boleh anggaran militernya itu melampaui satu persen dari GDP. Sekarang dia doubelin itu dengan alasan ada ancaman China dan Korea Utara. Tetapi itu juga akan menyebabkan kompetisi menaikkan anggaran di negara-negara yang lain. Selalu begitu prinsipnya. Si vis pacem, para bellum, Belanda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Karena itu anggaran militer bertambah. Jadi, Asia Tenggara Asia Pasifik akan bertambah lagi berlomba membeli senjata. Tapi Indonesia itu ada dalam problem yang lain, yaitu membeli survei karena berupaya untuk menaikkan elektabilitas itu. Ganjar Pranowo pasti juga sudah lakukan itu dan Puan Maharani juga lakukan. Anies nggak mungkin karena Anies juga nggak tahu dia nggak punya uang. Jadi nggak mungkin dia. Nah, itu yang menarik kalau tiba-tiba survei Anies itu naik di beberapa lembaga survei, itu memang riil sebetulnya itu. Justru itu yang saya mau tanyakan pada Anda karena ini khususnya yang menarik adalah survei yang baru saja dipublikasikan oleh CSIS. Kita tentu tahu di belakang CSIS itu siapa dan apa kepentingan CSIS kita juga tahu. Tapi ketika dia kemudian mempublikasikan hasil sebuah survei yang menyatakan bahwa ketika head to head itu Anies menang lawan Ganjar dan juga lawan Prabowo, saya jadi bertanya-tanya apa yang terjadi sesungguhnya ini. Kan selama ini kita selalu skeptis kalau melihat soal hasil lembaga survei kan. Ya, akhirnya yang kita bahas bukan Anies, yang kita bahas CSIS, karena orang tahu ini ada sebuah brain trust sebuah think tank yang punya afiliasi dengan think tank yang sama, mungkin di Amerika, di negara-negara yang sifatnya sekuler tuh. Yang kita tahu juga di situ berkumpul konglomerat yang punya kepentingan sejak orde baru itu ditampung di CSIS. Itu sebetulnya membuat kita berpikir kenapa CSIS akhirnya harus menunjukkan bahwa Anies unggul. Kan faktanya pasti memang begitu. Jadi, daripada berupaya untuk menyembunyikan naiknya elektabilitas Anies, mending dipromosikan saja supaya mungkin Pak Jokowi tahu bahwa Anies berbahaya ini supaya Sprindik dikeluarin lebih cepat. Kira-kira begitu. Jadi, kalau kita analisis secara metode berpikir CSIS, kita musti hati-hati melihat keadaan di Republik ini melalui lensa CSIS. Lain lagi kalau cara melihat. Kalau cara melihat survei yang lain itu pasti soal amplop. Kalau penantang Anies tiba-tiba melejit, itu pastikan amplop. Tetapi kalau di CSIS kita melihat itu secara sangat politis dan ideologis karena nggak ada di CSIS main amplop. Dia memainkan persepsi. Itu bedanya antara CSIS dengan lembaga yang lain. Jadi, kita boleh berhitung bahwa memang ditemukan survei Anies itu tinggi dan itu CSIS pasti benar. Yang lain kalau ada yang lain bilang Anies rendah itu pasti salah. Karena itu pasti lawannya yang bayar kan. Kalau CSIS memang dia tahu Anies itu akseptabilitasnya sudah sampai ke daerah apa belum karena kepentingan CSIS adalah membaca politik Anies ini ke kanan atau ke kiri atau ke tengah. Dan bagi CSIS saya kira tetap dianggap bahwa Anies itu akan didukung oleh politik kanan Islam, gampangnya begitu. Jadi politik identitas itulah yang kelihatannya membuat CSIS mengumumkan angka itu bahwa Anies menang lawan dengan apapun kalau duel. Nah, itu sebetulnya kalau kita baca terbalik, kalau begitu hati-hati dengan Anies, itu berarti sinyal bahwa ya mungkin Anies akan dikerjain banyak lagi tuh. Mungkin nggak dapat tiket atau ditolak oleh beberapa partai politik. Macam-macamlah. Tapi, saya anggap bahwa membaca CSIS harus membaca dua dimensi itu, dimensi elektabilitasnya dan dimensi ideologisnya. Kira-kira itu. Dan sebenarnya sejak awal kita tahu soal itu dengan gencarnya diwacanakan kembali soal politik identitas dan sebagainya, kita tahu siapa yang sebenarnya disasar tentunya. Betul. Kan ini berkaitan dengan isu politik identitas yang masih berkembang terus kan. Dan, bagi publik atau bagi peneliti atau pengamat politik yang cerdik, dia harus membaca juga dengan cerdik survei CSIS. Saya menduga bahwa itu sengaja diucapkan bukan saja dia dinaikkan, tapi sengaja diucapkan bahwa Anies potensial untuk menang dan itu diajukan untuk siapa? Tentu untuk Pak Jokowi. Jadi orang melihat atau CSIS bahkan mau lihat reaksi Pak Jokowi apa. Kan kalau rasional Pak Jokowi akan bilang ya sudah kalau begitu Anies saja yang saya pilih. Nah, kalau itu terjadi tentu akan ada komplain dari Pak Prabowo karena Pak Prabowo merasa dia yang membantu presiden, kenapa dia nggak dapat restu dari presiden. Kenapa pindah ke Anies? Jadi, ini adalah sesuatu yang disodorkan untuk jadi complicated nanti dan dalam kekalutan itu presiden terpaksa musti memutuskan. Ganjar kalau begitu nggak perlu didukung lagi dong. Kan begitu. Padahal, sebetulnya kecenderungan CSIS harusnya pada Ganjar. Itu intinya. Kita masih meraba-raba sebetulnya, ini arahnya apa research CSIS. Saya tetap konsisten menganggap itu dalam upaya untuk mencegah Anies justru. Gitu ya. Jadi semacam teori Ballon. Digelembungkan untuk dikempeskan. Iya, begitu. Kan tetap ada kecemasan. Kita lihat konsistensinya Pak Jokowi mengatakan silakan Anies maju, Ganjar maju. Tapi Pak Jokowi nggak ingin Anies maju dan itu pertanda bahwa CSIS terpaksa membaca pikiran Pak Jokowi. Karena dia baca pikiran Pak Jokowi maka dilakukan reverse psikologi. Itu kalau psikologi kita sebut psikologi terbalik. Sesuatu yang menggembirakan untuk oposisi tentu berbahaya bagi kekuasaan. Karena itu, harus dipercepat upaya untuk menjegal Anies. Kan kita sebenarnya tidak punya preferensi terhadap siapapun juga, begitu. Preferensi kita adalah bahwa rakyat diberikan pilihan sebanyak mungkin dan pilihan-pilihan itu adalah tentu saja pilihan-pilihan orang yang memang secara kualitas yang Anda sebut sebagai moralitas, akhlak, etikabilitas, intelektualitas, kapabilitas, dan kemudian baru soal elektabilitas. Tapi tetap saja sekarang dengan kita bicara soal lembaga survei, itu kita pasti terjebak soal yang tadi, yang soal elektabilitas tadi. Ya, itu masalahnya di kita itu, seolah-olah hasil lembaga survei itu akan disodorkan ke KPU. Kan kira-kira begitu. Jadi bahayanya juga Pak Jokowi tetap menyimpan ambisi. Itu susahnya kan. Jadi seolah-olah ya sudah tunggu dulu sinyal Pak Jokowi ke siapa? Kalau Pak Jokowi misalnya mengatakan ya udah silakan terakhir diputuskan sendiri, ngapain Pak Jokowi masih mondar-mandir dari satu musra ke musra yang lain. Kan besok dia akan datang juga ke musyawarah rakyat yang dibuat di Makassar itu. Jadi, yang panas sekarang di Makassar dan itu musyawarah kedua. Lalu ada musyawarah keliling Indonesia. Dari awal Pak Jokowi tahu bahwa dia sedang dielu-elukan atau ingin dielu-elukan oleh satu kelompok. Nah, kita menganggap kalau sinyal itu tetap musyawarah rakyat, itu artinya Anies akan dijegal. Kan nggak mungkin Anies tiba-tiba masuk ke musyawarah rakyat lalu jadi nomor satu. Kalau terjadi, itu juga semacam jebakan Batman sebetulnya. Lain kalau kita lihat bahwa beberapa relawan merasa bahwa sudahlah kalau Ganjar nggak bisa tinggal milih Anies atau Prabowo. Dan, terlihat kan kita ingin kalau Ganjar nggak bisa maju suara Ganjar pergi ke mana tuh? Tentu nggak bakal pergi ke Anies. Jadi, pasti ke Prabowo yang akan nampung limpahan itu. Ok. Jadi, sekarang ini kita memang tidak tentu saja karena media juga sudah membombardir publik dengan hasil-hasil lembaga survei, saya kira ini pasti cukup besar pengaruhnya terhadap publik. Apalagi mereka yang tidak cukup kritis melihat hasil lembaga survei. Tapi kita penting untuk terus mengingatkan itu bahwa kalau tadi kita tidak ada urusannya dengan seorang Anies tapi kita membaca apa kepentingannya CSIS gitu. Bagaimana kita musti memandu publik untuk menghadapi Pemilu atau Pilpres 2024. Saya kira publik nggak perlu dipandu lagi karena publik merasa bahwa memang yang rasional itu ya cuman Anies. Jadi, walaupun digede-gedein, misalnya, tiba-tiba kalau kita lihat misalnya nanti dua minggu lagi ada survei tentang elektabilitas Ibu Puan. Kan nggak mungkin Ibu Puan itu elektabilitasnya tiba-tiba melampaui Anies. Publik merasa ya kok bohongnya gede banget. Tapi, lembaga survei kan sudah digaji untuk menggelembungkan tokoh-tokoh itu, termasuk Puan. Saya kira itu. Jadi nanti orang bilang bahwa itu fitnah, bukan. Saya melihat record dari awal kelakuan dari lembaga-lembaga survei ini. Yang bisa dipercaya hasil survei CSIS dan itu menunjukkan, metodologinya benar. Siapa yang mau nyogok CSIS. Dia sendiri punya duit kok. Nah kalau nggak punya duit ngapain dia main-main dengan elektabilitas yang memang dipalsukan. Nggak ada urusan dengan dia tuh. Satu-satunya urusan dengan CSIS adalah mengikuti Anies itu mau ke mana arah ideologisnya tuh. Sampai sekarang pasti CSIS menganggap Anies akan diasuh oleh politik kanan alias politik muslim. Jadi dengan mudah sebetulnya kita petakan bahwa ya semua ini akan berantakan juga karena yang satu bergelimpangan duit yang satu fobia ideologi. Kan begitu. Nah, fobia ideologi ini yang sebetulnya lebih bagus kita perhatikan tuh. Dan satu waktu, kalau misalnya Anies sudah masuk 40% itu lalu riil. Siapa lagi yang mau terima duit untuk mengalahkan, seluruh akan diikuti riil kalkulasinya tuh. Nah, itu yang akan nanti memaksa Pak Jokowi untuk secara pragmatis mungkin oh kalau begitu Anies aja. Nah, kalau Anies yang terpilih oleh Pak Jokowi, relawan-relawan Ganjar itu tidak akan mendengarkan pilihan dari Pak Jokowi itu karena mereka sendiri menganggap nggak akan ke Anies. Lalu datang ke Prabowo. Nah, itu juga jadi lucu nanti. Akhirnya, Jokowers ini datanya ke Prabowo juga. Kita lihat saja itu kegelian-kegelian semacam itu. (Sof/sws)
Peringati Hari Tani Nasional: Mahasiswa, Petani, dan Buruh Gelar Demo di DPR
Jakarta, FNN – BEM SI beserta Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi demo pada hari ini (27/09/2022) di depan gedung DPR, Jakarta Pusat. Yuza Augusti, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI mengatakan aksi ini adalah rangka untuk memperingati Hari Tani Nasional dengan tema “Seruan Aksi Nasional III BBM Melejit, Petani Menjerit”. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, ada sekitar 2.000 massa yang hadir di demo ini berdasarkan surat pemberitahuan. “Kita lihat estimasi massa yang hadir dan pokoknya kita bisa manfaatkan halaman gedung DPR, untuk dijadikan tempat penyampaian pendapat,” ujar Komarudin. Ada 4.400 personel polisi yang ditugaskan untuk mengawal aksi hari ini. Dikabarkan, ada beberapa titik di Jakarta Pusat akan dijadikan tempat untuk menyampaikan pendapat. “Hari ini ada di beberapa titik juga, makanya disiapkan 4.400 personel,” jelas Komarudin. Komarudin mengharapkan demo hari ini akan berjalan kondusif, sehingga tidak mengganggu lalu lintas di depan gedung DPR. Menurut pengamatan FNN, mahasiswa belum hadir saat berita ini ditulis. Sementara itu, massa buruh dan petani sudah memenuhi depan gedung DPR. Tuntutan yang disampaikan pada demo kali ini berjumlah 5. Dari penolakan kenaikan BBM hingga kesejahteraan petani dan buruh. (Fer)
Selama 9 Bulan Guru PPPK Tak Dapat Gaji, LaNyalla Ingatkan Pemda
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyesalkan tindakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang abai terhadap nasib guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Menurutnya, gaji adalah hal yang paling mendasar dan sangat diharapkan. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Apalagi dana transfer dari pusat, sudah dikhususkan untuk pos tersebut. “Pemerintah daerah jangan sampai lalai. Gaji merupakan hak lanjutan dari guru PPPK yang seharusnya mendapat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Sehingga mereka berhak dibayar. Dan hal itu adalah bentuk penghargaan terhadap para guru PPPK tersebut,\" ujar LaNyalla yang sedang berada di Surabaya, Selasa (27/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu meminta hak para guru PPPK untuk mendapat SPMT dan kemudian gaji yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan agar diselesaikan. “Sangat disayangkan ada sekian banyak pejabat di sana mengapa tidak ada yang peduli nasib mereka, sehingga mereka harus mengadu ke pihak luar,\" tukas dia lagi. Dikatakan oleh LaNyalla, fakta tersebut sangat kontradiktif dengan tujuan pendidikan nasional yang digalakkan pemerintah. “Jika seperti itu saja masih terjadi, bagaimana pendidikan kita mau maju, bagaimana SDM kita menjadi unggul dan bagaimana masa depan bangsa ini?” tanya LaNyalla. Ia juga minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit keuangan Kota Bandar Lampung. Karena menurut Komisi X DPR RI, Kemenkeu sudah mentransfer DAU sebesar Rp 43 miliar, di mana sebesar Rp 38 miliar bisa digunakan untuk membayarkan gaji dari Januari hingga Desember. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @hotmanparisofficial dan kemudian viral, puluhan guru PPPK Bandar Lampung mendatangi pengacara Hotman Paris Hutapea di Kopi Johny, Senin (26/9/2022). Mereka meminta bantuan agar gaji mereka dibayarkan. Setidaknya, terdapat 1.166 guru honorer yang diterima PPPK pada bulan Oktober dan Desember tahun 2021 hingga saat ini belum menerima SPMT (surat pernyataan melaksanakan tugas), sebagai dasar penggajian. (mth/*)
BPIP Harus Bisa Menjelaskan Negara Ini Masih Berideologi Pancasila Atau Tidak
Kita sebagai anak bangsa harus mengajukan koreksi terhadap BPIP, apakah BPIP mampu mengoreksi sistem negara saat ini atau UU tidak. Kalau tidak mampu ya BPIP dibubarkan saja, buat apa dibayar ratusan juta tetapi tidak mengetahui kalau Indonesia sudah tidak berideologi Pancasila. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila BUDAYAWAN Sujiwo Tejo mengkritisi tudingan radikal yang selalu dikaitkan dengan Pancasila. Menurutnya, Pancasila sekarang ini tidak ada. “Pancasila itu gak ada. Yang ada itu gambar Garuda Pancasila. Teks Pancasila itu ada, tapi Pancasila itu gak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang tidak ada?” kata Sujiwo dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa (5/11/2022). Pernyataan Sujiwo Tejo memang benar, Pancasila sudah tidak ada, mengapa? Sebab, Pancasila sebagai dasar negara yang ada di alinea keempat Pembukaan UUD 1945 kemudian oleh Bapak dan ibu pendiri negeri ini diuraikan di dalam batang tubuh UUD 1945 telah diamandemen dan diganti dengan UUD 2002 yang tidak mengacu pada pembukaan UUD 1945. Bukti bahwa Pancasila tidak lagi menjadi dasar ketatanegaraan negara Indonesia adalah: 1. Sistem kolektivisme MPR yang keanggotaan MPR elemen dari rakyat Indonesia telah diganti. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR. 2. Sistem MPR diganti dengan sistem Presidensil yang basisnya individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, maka kekuasaan dipertarungkan banyak-banyakan suara, kalah-menang, kuat-kuatan maka lahir mayoritas yang menang dan minoritas yang kalah, maka dengan demokrasi mayoritas ada oposisi, dan ini bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika. Jadi jelas sistem ini menghabisi Pancasila, tidak ada lagi Permusyawaratan perwakilan, tidak ada lagi nilai \"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, sila ke-4 dikhianati diganti dengan banyak-banyakan suara. 3. Tidak ada lagi nilai persatuan Indonesia, sila ke-3 dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan. Menurut Arief Budiman, mantan Ketua KPU, total ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit ketika Pilpres 2019 lalu. Jadi, di sini jelas pemilu dengan dasar liberal tidak mengenal “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Jadi, dalam sistem presidensil itu tidak mengenal Kemanusiaan maka pemilu 2019 perlu tumbal 894 anak bangsa melayang nyawanya yang tidak bisa diketahui penyebab kematiannya, misterius. 4. Pemilu pada 2024 dianggarkan dengan anggaran Rp 110 triliun, jelas bukan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pemilu membutuhkan biaya yang besar, maka lahirlah cukong-cukong atau bandar-bandar pemilu yang kemudian menjadi kristalisasi lahir Oligarki. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Maka ketika terpilih lahirlah peraturan atau konsensi untuk kemudahan para cukong menggarong kekayaan Ibu Pertiwi. Jadi, korupsi kebijakan itulah yang mengkhianati bangsanya dan korupsi jelas bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, bertentangan dengan sila ke-1 Pancasila. Dengan keadaan saat ini seharusnya ada lembaga yang bertangungjawab pada ideologi Pancasila, yaitu BPIP yang dibayar mahal, harus mampu memberikan kajian keadaan bangsa Indonesia saat ini sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002. Apakah Pancasila itu masih ada? Artinya apakah Pancasila itu masih menjadi dasar negara Indonesia? Apakah Ideologi Pancasila itu masih ada? Apakah dengan Sistem demokrasi liberal itu sesuai dengan Pancasila? Apakah dengan sistem Presidensil itu mengganti Visi Misi negara dengan Visi Misi Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota, Apakah negara ini masih mempunyai Tujuan Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia? Dengan menjalankan ekonomi super kapitalis seperti ini apa sesuai dengan Pancasila? Jadi, semua ini tanggungjawab BPIP yang dibayar mahal, kita tidak pernah mendengar pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, apakah negara ini masih berdasarkan Pancasila atau tidak. Apakah Pancasila masih ada atau tidak, paling tidak harus mampu menjawab pertanyaan Sujiwo Tejo. Harusnya BPIP bisa menjelaskan sistem negara berideologi Pancasila dengan negara yang berideologi Liberalisme Kapitalisme hasil amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 itu banyak rakyat tidak mengetahui sesungguhnya amandemen yang telah dilakukan sejak pada 2002 itu telah mengubah negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dari negara berdasarkan Pancasila menjadi negara yang berdasar liberalisme, kapitalisme. Ternyata amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 berimplikasi pada perubahan sistem ketatanegaraan, berubahnya negara berideologi Pancasila menjadi sistem Presidensil yang dasarnya Individualisme Liberalisme Kapitalisme. BPIP perlu membedah perbedaan negara bersistem MPR berideologi Pancasila dan Negara dengan sistem Presidensil berideologi Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme agar kita semua paham dan mengerti telah terjadi penyimpangan terhadap Ideologi Pancasila. Kalau BPIP sebagai lembaga yang melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak mampu menjelaskan sistem negara berdasarkan Pancasila harus malu pimpinannya seorang Profesor dan Ketua Penasehatnya anaknya Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, apa tidak malu? Dibayar ratusan juta hanya diam tidak melakukan tugasnya. Sistem MPR basisnya elemen rakyat yang duduk sebagai anggota MPR yang disebut Golongan Politik diwakili DPR. Sedang golongan Fungsional diwakili utusan Golongan-golongan dan utusan daerah. Tugasnya merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. Setelah GBHN terbentuk dipilihlah Presiden untuk menjalankan GBHN. Oleh sebab itu, presiden adalah mandataris MPR, dan Presiden di masa akhir jabatannya mempertangungjawabkan GBHN yang sudah dijalankan. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya, apalagi Presiden sebagai petugas partai, seperti di negara komunis. Demokrasi berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipinpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, artinya tidak semua orang bisa bermusyawarah yang dipimpin oleh bil Hikma, hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah. Sebab musyawarah bukan kalah-menang, bukan pertaruhan tetapi memilih yang terbaik dari yang baik. Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan sistem MPR maka pelaksanaan demokrasi asli Indonesia berdasarkan Pancasila tidak menguras Triliunan rupiah, tidak ada pengerahan masa, tidak ada kampanye, tidak ada pengumpulan masa yang tidak perlu, sebab yang dipertarungkan adalah pemikiran gagasan, tidak membutuhkan korban yang sampai hampir 894 petugas KPPS meninggal tidak jelas juntrungan. Kita sebagai anak bangsa harus mengajukan koreksi terhadap BPIP, apakah BPIP mampu mengoreksi sistem negara saat ini atau UU tidak. Kalau tidak mampu ya BPIP dibubarkan saja, buat apa dibayar ratusan juta tetapi tidak mengetahui kalau Indonesia sudah tidak berideologi Pancasila. Maka rakyat harus cerdas dan mampu mengoreksi negeri ini dan membangun kesadaran untuk kembali pada Pancasila dan UUD 1945 asli. (*)
Jangan Eksploitasi Rakyat dengan Penghapusan Daya Listrik 450 VA dan Batalkan Konversi Kompor Listrik!
Jakarta, FNN – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menyerukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Jangan malah membebani rakyat dengan biaya hidup yang semakin berat. Jangan eksploitasi rakyat karena tugas Pemerintah seharusnya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dalam keterangan pers tertulis Selasa (27/09/2022). Sikap ASPEK Indonesia ini untuk menyikapi rencana Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah yang sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk kelompok rumah tangga miskin, dan dinaikkan menjadi 900 VA. Juga terkait rencana Pemerintah yang bakal mengurangi konsumsi gas LPG 3 kg dan menggantinya dengan kompor listrik secara bertahap. Mirah Sumirat mempertanyakan, mengapa Pemerintah dan DPR saat ini seperti kehilangan empati kepada nasib rakyatnya sendiri? Setelah memaksakan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal atau investor. Dilanjutkan dengan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat membebani rakyat. Masih ditambah lagi dengan rencana menghapus daya listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin. Serta kebijakan mengurangi konsumsi gas LPG 3 kg dan menggantinya dengan kompor listrik. “Pemerintah jangan terus membebani rakyat! Saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi,” tegas Mirah Sumirat. Menurutnya, rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa untuk beralih ke kompor listrik? Mirah Sumirat mengingatkan Pemerintah dan DPR, berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat. “Pemerintah dan DPR jangan memaksakan rakyat miskin untuk bermigrasi dari listrik 450 VA ke 900 VA. Pemerintah juga jangan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram untuk kemudian diganti dengan kompor listrik,” lanjut Mirah Sumirat. Pemaksaan penggunaan kompor listrik sama saja memaksakan masyarakat untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Karena daya listrik 450 VA yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat, pasti tidak akan kuat jika harus dipaksakan dengan tambahan penggunaan kompor listrik. “Apalagi masih banyak daerah di Indonesia yang kondisi listriknya masih memprihatinkan karena sering mati listrik. Biarlah rakyat memutuskan sendiri penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing,” tegas Mirah Sumirat. ASPEK Indonesia menuntut Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan tidak menghapus daya listrik 450 VA serta tidak memaksakan konversi LPG tiga kilogram dengan kompor gas. “Dalam tuntutannya, ASPEK Indonesia juga tetap meminta pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja,” pungkas Mirah Sumirat, Presiden DPP ASPEK Indonesia. (mth/*)
Ketua IPW Dilarang Masuk Lewat Gerbang Depan, Sekjen DPR Bakal Dipanggil MKD
Jakarta, FNN – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR meminta maaf kepada Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso yang membatalkan kehadirannya dalam sidang terkait laporan soal privat jet anggota DPR. Pasalnya, Sugeng dipersulit untuk memasuki gedung DPR/MPR. “Hari ini kami mengagendakan klarifikasi mengundang Pak Sugeng Teguh Santoso sebagai saksi terkait ada pemeriksaan di MKD soal private jet tersebut. Di mana ada anggota DPR yang diadukan karena mengutip pernyataan beliau, kami ingin mengklarifikasi, mengundang Pak Sugeng,” ujar Wakil Ketua MKD Habiburokhman kepada wartawan, Senin, 26 September 2022. “Undangan resmi kami berikan, tetapi ada insiden Pak Sugeng sudah baik-baik datang lewat gerbang depan, kok enggak boleh masuk oleh Pamdal,” lanjut Habiburokhman. Menurut Habiburokhman, alasan pengamanan dalam DPR bermacam-macam dan tidak mengonfirmasi lebih dulu ke MKD perihal tamunya tersebut. Dia pun geram karena Sugeng diundang resmi oleh MKD untuk membantu tugas-tugas mahkamah etik tersebut. “Alasannya harus lewat belakang, kami juga enggak tahu. Kami enggak dikonfirmasi. Makanya Pamdal yang bertugas saya panggil dan saya tegur keras,” kata anggota Komisi III DPR itu. Habiburokhman menegaskan, pihaknya akan memanggil Sekjen DPR Indra Iskandar untuk mengevaluasi prosedur kedatangan tamu resmi DPR. MKD akan mengkomunikasikannya dengan pimpinan DPR. “Saya juga akan panggil Sekjen DPR, dalam waktu dekat ini terkait prosedur masuknya tamu DPR ini. Kan DPR rumah rakyat jangan dipersulit orang yang mau datang ke sini, apalagi orang yang mau membantu kerja-kerja DPR,” tegasnya. “Kami minta evaluasi, orang sudah tunjukkan surat undangan MKD, mestinya mereka konfirmasi ke MKD. Justru ini orang baik, pak Sugeng beberapa kali kita undang mau datang. Harusnya kita kasih karpet merah ke DPR ini, tapi kok diperlakukan seperti ini. Ini disuruh lagi masuk belakang ya marah, dong wajar dong. Kita juga akan panggil pak Indra juga harus dievaluasi,” imbuh Habiburokhman. Habiburokhman pun menyampaikan permintaan maaf atas nama MKD DPR atas insiden tersebut. MKD, kata dia, akan menjadwalkan ulang undangan kepada Ketua IPW. Terkait waktu, Habiburokhman mengatakan, sedang berkoordinasi dengan Sugeng. “Kami meminta maaf kepada bapak Sugeng Teguh Santoso atas insiden dan ketidaknyamanan hari ini. Kami akan mengundang lagi,” katanya. Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso membatalkan kehadirannya dalam sidang MKD DPR di gedung Nusantara I, gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 September, pukul 11.00 WIB. Hal itu karena Ketua IPW merasa mendapatkan perlakuan tidak hormat dari petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR di gerbang depan kompleks parlemen, dengan alasan pintu tersebut dikhususkan untuk anggota Dewan. “IPW membatalkan kehadiran ke MKD DPR RI karena adanya diskriminasi perlakuan dan sikap tidak hormat pimpinan DPR pada warga negara yang akan memasuki gedung DPR melalui pintu depan. Pasalnya, pintu masuk depan hanya diperuntukkan kepada anggota Dewan saja,” kata Sugeng dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, 26 September 2022. Sugeng menjelaskan dirinya mendapat undangan dari MKD DPR untuk hadir pada Senin, 26 September, guna memberikan keterangan terkait pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Dewan. Menurutnya, komunikasi dengan staf MKD DPR sudah berjalan sejak 23 September 2022. Dalam chat tercantum IPW menegaskan akan hadir pada 26 September 2022 pukul 10.40 WIB. Kesediaan IPW ini sebagai wujud penghormatan terhadap tugas MKD. Komunikasi berlanjut saat dirinya menuju ke Gedung DPR, tapi ia diminta melewati gerbang belakang meski sudah menunjukkan surat undangan. “Tapi, saat memasuki pintu depan gedung DPR, dihalangi oleh Pamdal dan dilarang masuk karena ada perintah dari Ketua DPR dan Sekjen DPR bahwa tamu harus lewat pintu belakang. Padahal saat mau masuk ke gedung DPR, Ketua IPW sudah menunjukkan surat undangan dari DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR/Korkesra A Muhaimin Iskandar,” pungkasnya. (mth/*)
Terkait Alvin Lim Dilaporkan Para Jaksa ke Polisi, Presiden KAI: Jadikan Bahan Introspeksi
Jakarta, FNN – Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Advokat Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto turut menanggapi laporan para jaksa ke polisi terkait pernyataan Alvin Lim yang dinilai mencemarkan nama baik institusi kejaksaan. Tjoetjoe beranggapan bahwa rekan-rekan jaksa seharusnya jangan baper (bawa perasaan) terhadap Alvin Lim. “Pernyataan Alvin Lim baiknya dijadikan bahan introspeksi. Rekan-rekan jaksa harusnya dapat lebih bijak dan positif dalam menerima masukan, kritik, dan saran,” tutur Tjoetjoe di Jakarta, Senin (26/9/2022). Ia menekankan bahwa rekan-rekan jaksa seharusnya tidak perlu sensitif tentang bagaimana cara Alvin menyampaikan kritiknya, tapi yang harus dilihat dan diperhatikan adalah substansi dari pernyataan dan saran tersebut. “Jangan lihat cara ia menyampaikannya, tapi perhatikan isinya,” tukas founder kantor hukum Officium Nobile IndoLaw yang berkantor di Sampoerna Strategic Square Jakarta Selatan itu. Semua kritik yang disampaikan Alvin Lim terhadap institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat, secara umum sebenarnya sejalan dengan pemikiran Presiden KAI yang menggagas Omnibus Law Penegak Hukum sebagai solusi karut marutnya penegakan hukum di Indonesia. Ia juga memberikan masukan agar para jaksa yang melaporkan Alvin Lim untuk mencabut dan menghentikan laporannya. “Sebaiknya gerakan untuk melaporkan Alvin Lim dihentikan, dan saya himbau untuk semua penegak hukum polisi, jaksa, hakim, tidak terkecuali para advokat untuk menanggapi semua kritik dan saran dari sisi yang positif sebagai sarana membangun institusi penegak hukum ke arah yang lebih baik,” tegas doktor ilmu hukum ini. Deretan kejadian negatif yang menimpa para penegak hukum mulai dari kasus Jaksa Pinangki, Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo, kasus suap hakim Mahkamah Agung Sudrajad Dimyati yang juga melibatkan pengacara Yosep Parera harus menjadi momentum untuk bebenah diri. “Sistem yang mengatur para penegak hukum di negeri ini buruk. Kita semua harus bebenah diri dengan segala kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Aturan-aturan tentang penegak hukum perlu diperbaiki sehingga celah-celah perilaku korup dan abuse of power dari para penegak hukum dapat diminimalisir,” kata Tjoetjoe dilansir dari kai.or.id. Rencana besar perbaikan penegak hukum juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menganggap ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum di Indonesia. “Saya liat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita,” tutur Presiden Jokowi seperti dilansir dari Kompas, Senin (26/9/2022). (mth/*)
Pancasila dan Indonesia
Tentu saja gagasan negara Pancasila tidak mungkin dikerjakan oleh penguasa yang rabun Pancasila dan konstitusi walaupun mereka tinggal di Istana Indonesia. Sebab, solusi mereka masih sama: utang, gadai, dan obral. Oleh: Dr. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Center HARI-hari ini, secara reflektif, Pancasila sedang menghadapi enam hal genting: 1) Darurat politik. Semua ilmuwan politik dan politisi Indonesia menyepakati bahwa politik kita sangat liberal, sehingga sangat mahal dan beresiko sangat tinggi. 2) Darurat ekonomi. Banyak ekonom waras dan warga negara cerdas setuju bahwa ekonomi kita sangat neoliberal. Dikte pasar dan kuasa oligarki. Menciptakan kesenjangan tanpa ada ujung. 3) Darurat kebudayaan. Sebagian besar budayawan besar setuju bahwa budaya kita kini sangat amoral. Memuja yang bayar. Ekonometriks. 4) Darurat agensi. Para alim di berbagai bidang yakin sekali bahwa tokoh-tokoh nasional dan lokal kita kini sangat individualis dan fasis. Kehilangan perilaku gotong-royong, mentradisikan gotong-nyolong. 5) Darurat agama. Para spiritualis dan pelaksana multikultural berkeyakinan bahwa kita kini terjangkiti penyakit fundamentalis bin teroris. Merasa benar sendiri, masuk sorga sendiri. 6) Darurat mental. Semua warganegara kini yakin bahwa mental semua pemimpin kita rusak dan bermental kolonial. Tak membela kepentingan nasional. Hampir semua profesi menjadi santri KPK. Sedih dan malu. Lalu, bagaimana mengatasinya? Perlu proyeksi besar yang harus berdentum keras. Agar tak mogok dan mubazir. Agar ada kemajuan. Menurut penulis, ternyata mudah di ide, tetapi sulit di praktik. Idenya ada dua: 1) Menjadikan Pancasila sebagai alat juang dalam the battle of sovereignty (perang kedaulatan) guna mendapat prosperity (kemakmuran bernegara). 2) Merealisasikan negara Pancasila. Negara yang dalam praktiknya menjadi law governed state (negara berpanglima hukum). Sebuah negara yang praksisnya mengerjakan enam hal: 1) Nasionalisasi seluruh aset strategis. Yaitu, mengambilalih semua aset nasional yang telah dirampok para raja rampok. Tanpa itu, negara kita belum berdaulat. Dalam praktik nasionalisasi ini tak ada konglomerasi, yang ada koperasi. 2) Melakukan transformasi shadow economic. Selama ini, bisnis shadow hanya diharamkan tanpa solusi. Maka, kita harus membuat UU-nya. Sebab, kita belum punya UU Narkoba, UU Prostitusi, UU Perjudian. UU itu akan merubah bisnis ilegal yang bersekutu dengan bedil menjadi legal dan bayar pajak secara adil. 3) Merekapitalisasi BUMN. Yaitu membuat holding yang profesional, progresif, terstruktur dan masif. Inilah pilar ketiga yang dahsyat karena menjadi bagian integral dari revolusi nalar dan revolusi mental. Dalam praktik ini tak ada asengisasi dan asingisasi, yang ada trias-ekonomika (BUMN, koperasi, swasta). 4) Merealisasikan pajak super progresif. Makna pajak super progresif di sini adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang sangat tajam naiknya dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Kenaikan persentase untuk setiap jumlah kekayaanya per satuan menjadi seratus prosen. 5) Mempraktikkan gagasan strong state. Yaitu praktik negara yang harus dipimpin manusia jenius dan crank (menyempal) karena anti duit, anti lawan jenis dan anti kemapanan (kursi dan waktu). Ia harus zuhud, spiritualis dan \"miskin\" tapi jenius. Dalam strong state tak ada main hakim sendiri, yang ada konsensus untuk dipatuhi. 6) Merealisasikan negara multikultural. Yaitu praktik negara yang melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan dan membariskan seluruh warga menjadi warga negara. Dalam negara multikultural ini mentalnya adalah mental Pancasila: merdeka, mandiri, modern, mendunia dan martabatif. Enam problema dengan 6 solusi. Mudah dituliskan, betapa sulit dipraktikkan. Dus, kita butuh kesabaran revolusioner yang berdentum keras. Butuh kalian yang mengerti, memahami dan mempraktikkan negara Pancasila. Sebuah negara gotong-royong yang dinamis dan bersendikan hukum. Tapi, hukum negara Pancasila harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung dan merealisasikan keinginan seluruh warga negara yang multikultural. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung dan penjaga. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Makna hukum seperti ini menggambarkan anti fasis, anti fundamentalis dan anti feodalis. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum harus menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap warga negara. Tentu saja gagasan negara Pancasila tidak mungkin dikerjakan oleh penguasa yang rabun Pancasila dan konstitusi walaupun mereka tinggal di Istana Indonesia. Sebab, solusi mereka masih sama: utang, gadai, dan obral. Di atas segalanya, kita harus mengikat semua program di atas dengan keimanan pancasila; mencetak agensinya kapanpun dan di manapun. Segera hari ini juga. (*)
Eforia Anies, Tapi Jangan Lupa Mafia Ferdy Sambo Masih Sangat Kuat
Pekerjaan Listyo masih sangat banyak dan sangat “toxic”. Sebab itu, publik perlu memberikan perhatian dan dukungan agar Kapolri tidak lengah dan tidak setengah-setengah. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior Forum News Network (FNN) HARI-hari ini, semua orang sibuk dengan Pilpres 2024. Wajarlah. Pertama, karena rakyat menginginkan agar Indonesia tidak lagi amburadul. Kedua, karena rakyat mengalami krisis kepercayaan terhadap proses demokrasi. Mereka ditipu saat Pilpres 2019. Para penguasa jahat sepakat menipu rakyat. Meskipun penipuan itu akhirnya membawa hikmah juga. Nanti hikmah penipuan itu kita bahas terpisah. Tidak apa-apa Anda semua bergelut 24 jam untuk memastikan agar Anies Baswedan bisa ikut pilpres dan menang. Agar Anies tidak menjadi objek permainan partai-partai politik dan elit bandit yang selama ini memang kerjanya menipu. Silakan Anda beraktivitas agar rakyat tidak lagi diperdaya. Silakan Anda semua membentuk relawan pendukung Anies agar figur-figur yang bakal menjadi boneka oligarki tidak sampai masuk ke istana kekuasaan. Cukuplah sekali saja kita dipresideni oleh orang yang tidak memiliki kapabilitas dan tidak pula berkapasitas. Sehingga, sebagian besar rakyat sekarang ini memberikan perhatian kepada Anies Baswedan. Tidak masalah. Lanjutkan saja. Tetapi, Anda jangan lupa bahwa di tengah kesibukan Anda itu, geng mafia Ferdy Sambo masih sangat kuat. Jaringan mafia Ferdy Sambo di Polri sudah terlanjur masif dan berakar dalam. Geng mafia itu membuat polisi-polisi yang baik menjadi tertutupi, tersingkir, dan tak berdaya. Seperti kata Arteria Dahlan, anggota DPR Komisi III, polisi yang baik-baik menjadi stress. Jaringan Sambo tak bisa dianggap remeh. Dia dan kaki-tangannya, menurut Kamaruddin Simanjuntak – pengacara Brigadir Yoshua atau Brigadir J yang diduga kuat dibunuh secara sadis oleh Sambo – masih sangat ditakuti. Yang takut itu termasuk pimpinan Polri. Yang berbintang tiga, dan bahkan yang berbintang empat sekalipun. Kamariddin mencoba mendalami mengapa mereka merasa takut. Ketika Ferdy Sambo dinonaktifkan, para jenderal masih takut. Sambo dijadikan tersangka, mereka masih tetap gemetar. Kemudian, Satgatsus Merah Putih dibubarkan, tetap saja takut. Terus, Sambo dipecat. Masih saja kelihatan takut. Ini menunjukkan bahwa Sambo bukan jenderal sembarangan. Lebih-kurang, orang yang digambarkan sebagai Kaisar Judi ini bagaikan punya senjata pamungkas yang bisa melumpuhkan siapa saja di jajaran pimpinan Polri. Sekarang ini, kita bisa memahami situasi yang terjadi di Kepolisian. Sambo masihlah tetap Sambo. Dalam arti, jaringan yang dia bangun selama ini terbukti mampu membungkam semua polisi – yang tinggi, apalagi yang rendah. Alat bungkam Sambo bukanlah pistol. Tapi, kartu truf dan uang besar. Sambo tahu apa-apa saja yang pernah dilakukan oleh para pembesar Trunojoyo, kata seorang sumber berbintang yang tidak masuk lingkaran Sambo. Tidak hanya itu, Sambo juga menjaga hubungan baik dengan mereka. Yaitu, hubungan persaudaraan cuan. Sambo memahami kesenangan para pembesar di lingkungan Polri. Para hedonis yang haus cuan itu. Untuk itulah dia membentuk jaringan pengumpul duit judi – judi online atau judi offline. Inilah yang dijelaskan oleh diagram Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Diagram ini dibuat sangat detail dengan “deep knowledge” (pengetahuan yang dalam) tentang perlindungan judi dan aliran dananya ke Ferdy Sambo. Intinya, jaringan Sambo masih sangat kuat. Kalau pun kita melihat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengambil tindakan tegas kepada Sambo dan para perwira tinggi (pati), perwira menengah (pamen), dan perwira pertama (pama) yang ikut dalam gerbong mafia mantan Kadiv Propam ini, itu hanya langkah-langkah kosmetik belaka. Bukan satu tindakan serius untuk membersihkan Polri. Kalau Kapolri Listyo Sigit serius, kata Kamaruddin Simanjuntak, seharusnya jumlah tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J minimal 35 orang. Hingga saat ini hanya dimunculkan 5 tersangka saja. Ke mana yang 30 orang lagi? Boleh jadi bukan karena Kapolri tidak sungguh-sungguh. Melainkan karena dia tahu ranjau-ranjau Sambo yang bisa menyebabkan fatalitas. Salah-salah, Jenderal Listyo Sigit sendiri bisa tergiring ke pojok yang mematikan. Semua orang sepakat bahwa Polri harus diselamatkan dari virus Sambo. Mafia Sambo harus diberantas habis. Untuk saat ini, yang harus berada di depan adalah Kapolri. Dia harus menunjukkan kepada publik bahwa dia masih memegang kendali navigasi Polri. Pekerjaan Listyo masih sangat banyak dan sangat “toxic”. Sebab itu, publik perlu memberikan perhatian dan dukungan agar Kapolri tidak lengah dan tidak setengah-setengah. Di tengah eforia pencapresan Anies Baswedan yang saat ini menyita perhatian kita semua, jangan lupa mafia Ferdy Sambo masih sangat kuat. (*)
Beda Kelas Jauh: Kepala BRIN Kok Bandingkan dengan Habibie, Mendag dengan Pak Harto
PENGAMAT Politik Rocky Gerung mengatakan, kalau sebuah pemerintah itu membandingkan dirinya dengan yang lalu itu artinya nggak ada kepercayaan diri pemerintahannya itu. “Kalau yang membanding-bandingkan akademisi, itu masuk akal. Tapi, kalau pelakunya yang membandingkan kan ngacau. Padahal, nggak ada cara yang lebih masuk akal daripada mengakui bahwa memang tidak berprestasi,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (26/9/2022). “Jadi, berakar di situ kecemburuan pada orang lain sebenernya. Jadi, sekali lagi, menteri-menteri ini sudah diem sajalah, karena memang mereka nggak bisa kerjanya,” lanjutnya saat dialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Berikut petikan dialog lengkapnya., Halo halo Bung Rocky. Ini Background-nya beda nih, suasananya. Kelihatannya nggak di tempat yang biasa Bung Rocky. Oh, iya, saya lagi di Tokyo. Ada seminar soal lingkungan, soal energi alternatif. Kelihatannya soal-soal biomassa itu menjadi favorit isu dunia sekarang. Tahun ini dibicarakan di sebuah forum di Tokyo dan saya diundang untuk jadi pengamat, bukan jadi pengusaha. Kan ada pengusahanya, pengusaha cangkang dan ada researcher. Jadi begitu kira-kira. Cangkang sawit ya ini maksdunya? Cangkang bekas batok-batok sawit. Cangkang sawit. Jangan banding-bandingkan antara insiden cangkang. Ada orang yang hanya cangkangnya doang. Itu bedanya. Kalau cangkang sawit masih berguna tapi kalau cangkang kepala atau batok kepala kadangkala nggak berguna karena, bahkan, isinya nggak ada. Ini saya perhatikan orang memang lagi senang membanding-bandingkan. Kemarin setelah sekian lama pendukung Pak Jokowi selalu membanding-bandingkan dengan Pak SBY, sekarang giliran demokrat melalui AHY mulai membandingkan kinerja bangunan di masa Pak SBY dengan Pak Jokowi yang dianggap Pak Jokowi itu tinggal gunting pita. Kan pernah juga di Jakarta Pak Anies di Jakarta juga dikatakan tinggal gunting pita pada proyeknya Pak Jokowi dan Ahok. Tapi yang tidak menarik justru Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIN), Laksana Tri Handoko, yang kini sedang menjadi sorotan karena dia juga membanding-bandingkan dengan eranya Pak Habibie yang katanya jangan diulang lagi. Terus, yang terakhir ini yang lagi ramai juga tentang Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan yang menyinggung soal beras dalam negeri yang sekarang ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan zaman Pak Harto. Ini saya jadi ingat tentang penyanyi Farel Prayoga, Ojo Dibanding-bandingke. Kalau yang membanding-bandingkan akademisi, itu masuk akal. Tapi kalau pelakunya yang membandingkan kan ngacau itu. Makanya, kalau Pak SBY membandingkan dengan Pak Jokowi nggak boleh sebetulnya. Biarkan pengamat yang membandingkan. Demikian juga Pak Jokowi jangan membandingkan dengan Gajah Mada. Jadi, sebetulnya itu biasa saja analis membandingkan prestasi Pak Harto di bidang swasembada pangan dan Pak Jokowi entah swasembada apa itu kan. Jadi, sebetulnya kalau ada riset itu boleh dibandingkan, tapi kalau dari menteri perdagangan langsung bikin perbandingan ngapain. Memang dia researcher. Datanya. Oh iya, datanya ada, tapi bukan datanya yang dibandingkan tapi kebijakannya. Jadi, kalau sekarang ini menteri-menteri Pak Jokowi mulai membanding-bandingkan itu tanda nggak percaya diri. Jadi, kalau sebuah pemerintah membandingkan dirinya dengan yang lalu itu artinya nggak ada kepercayaan diri pemerintahannya itu. Yang boleh membandingkan itu researcher-nya atau penelitinya. Kalau ada kalangan kampus membandingkan ya masuk akal. Kalau pemerintah Jokowi membandingkan dengan SBY pasti Pak Jokowi membesar-besarkan dirinya. Kan nggak mungkin Pak Jokowi bilang oh Pak SBY lebih bagus dari kita tuh, Pak Harto lebih bagus dai kita. Nggak bisa itu pasti. Jadi dari awal itu sudah pasti buyers. Pertanyaannya, kenapa musti membandingkan? Kan yang penting dipercaya. Jadi, dibandingkan pun kalau faktanya nggak ada ya emak-emak bisa bilang yang zaman Pak Harto memang lebih bagus kok. Tersedia bahan pokok. Lalu dibilang enggak emak-emak, Pak Harto lebih buruk. Kalau begitu sekarang tersedia dua kali lipat dibanding Pak Harto dong. Ada juga. Jadi itu yang seringkali kita anggap nggak ada kerjaan rezim ini. Mencari pembenaran dengan membandingkan. Tapi justru dari situ sebagai pengamat kita mencium adanya sebuah indikator itu ya, mengapa kok tiba-tiba sering bener memunculkan perbandingan. Itu kan jadi seperti yang Anda sebut tadi: Satu kepercayaan diri yang rendah. Yang kedua, dia ingin memberikan justifikasi. Itu kayak anak kecil saja kan. Dia bikin salah tapi bilang ya tapi lo salahnya lebih gede. Padahal, nggak ada cara yang lebih masuk akal daripada mengakui bahwa memang tidak berprestasi. Kan dicatat dalam statistik dunia bahwa Indonesia nggak tumbuh. Apalagi, kalau perbandingannya itu dipakai yang dari Pak Jokowi, bahwa 7% lalu 10% meroket. Oke, mungkin dikortinglah karena ada covid dan sebagainya dan pandemi masih berlangsung. Global supply change-nya macet. Tapi bukan dengan cara membandingkan, tapi akui saja. Kalau mau membandingkan misalnya membandingkan jumlah investasi di bidang pertanian antara Indonesia dan Vietnam lalu lihat, mana yang berhasil. Bukan dengan membandingkan dengan Pak Harto, itu nanti diketawain Pak Harto dari alam baka. Ya, mari kita bersikap adil. Begitu ya Bung Rocky. Mari kita membuat penilaian karena kan kelihatannya mereka membanding-bandingkan itu karena ingin mengunggulkan mereka sendiri. Kalau saya lihat ini lebih pada Pak Zulkifli Hasan karena beliau kan seratus hari kinerjanya. Jadi beliau itu ingin memberikan semacam atau menyampaiakn keberhasilan programnya dia. Tapi orang kemudian tidak bisa lepas menilai bahwa ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi. Memang itu. Kalau membandingkan ya menteri yang sekarang dengan menteri sebelumnya yang habis dipecat. Kan begitu mustinya. Jadi kalau rakyat ternyata menemukan bahwa oh ya, yang dilakukan oleh menteri sekarang, itu artinya PAN lebih bagus dari menteri sebelumnya yang dari PKB. Berarti, elektabilitas PAN lebih tinggi dari PKB. Nggak ada juga itu. Jadi, nggak ada gunanya bikin perbandingan kalau sekadar mau bikin raport. Itu raport-nya dia tulis sendiri akhirnya tuh. Pak Zulkifli Hasan bisa menulis sendiri raport-nya itu, yang sebetulnya merah terus dikasih tinta biru. Padahal, sebetulnya hal yang paling masuk akal, yang paling kasat mata yaitu melambungnya harga-harga. Bagaimana mumgkin kita bisa bandingkan Pak Harto yang pernah swasembada dengan yang sekarang yang impor terus. Itu saja sudah lain bedanya kan? Jadi, kita musti importir beras. Jadi, hal-hal semacam itu yang nggak masuk akallah. Mungkin Pak Mendag sekarang lagi frustasi, sehingga apa yang mau dibandingkan ya sudah tiba-tiba dapat ide. Di luar Pak Zulkifli Hasan tadi ada juga Pak Kepala BRIN yang sekarang sudah mulai membandingkan dengan pada era Pak Habibie. Dan, beredar videonya yang dikomentari oleh Fadli Zon. Jadi, ini saya kira bukan gejala pada Pak Zulkifli Hasan tapi juga gejala pada pejabat di pemerintahan ini. Jadi, berakar di situ kecemburuan pada orang lain sebenarnya. Berupaya untuk bercermin lalu dia anggap dia cantik. Padahal di belakang cermin itu diketawain sama genderuwo yang di belakang cermin. Ngapain muji-muji diri sendiri. Tetapi ini sudah saatnya kita beri semacam peringatan agar berhenti membanding-bandingkan, mulailah dengan prestasi sendiri, kan itu sebetulnya. Dan, Pak Jokowi akhirnya akan membanding-banndingkan antara dirinya dengan Pak Jokowi sebelumnya kan? Kan Jokowi periode pertama dan Jokowi periode kedua. Akhirnya begitu perbandingannya. Lalu apa sih? Ya sama-sama Jokowi. Jadi intinya seperti itu. Kalau orang bilang ya Jokowi periode pertama gagal memberi janji janji, periode kedua lebih gagal lagi kan. Kan kalau di awal sudah gagal ya di ujung juga gagal. Sekarang malah masih memaksa. Tapi, kita mau kasih beban baru pada pemerintahan ini saja untuk menjawab tuntutan kenaikan harga. Itu saja. Dasar itu saja sebetulnya sudah nggak bisa itu. Jadi, mau membandingkan dengan Pak Harto ya Pak Harto tetap pelihara stabilitas harga. Nggak pernah ada harga yang naik di zaman Soeharto. Dan, itu yang orang ingat bahwa semua ketersediaan kebutuhan pokok tersedia di zaman Pak Harto. Bensin nggak ada yang naik gila-gilaan. Sembilan bahan pokok itu diterangkan setiap hari oleh ahlinya. Kalau sekarang siapa yang mau terangkan bahwa ada stabilitas 9 bahan pokok. Dan itu tidak mungkin kita percaya bahwa ada hal yang bagus yang harus diperlihatkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadi, sekali lagi, menteri-menteri ini sudah diem sajalah, karena memang nggak bisa kerjanya. Yang bisa kerja cuma satu orang, namanya LBP. Jadi, nggak ada kemungkinan lagi kita memperbaiki diri karena orang yang mampu memperbaiki diri, coba lihat Pak Zulkifli Hasan sudah berapa lama jadi menteri, dan nggak ada hasilnya. Sekarang stabiltas politik nggak ada, pertumbuhan ekonomi nggak ada, lalu orang cari-cari cara untuk menjagokan diri atau memuji-muji dirinya sendiri. (Ida/sws)
Menjegal Langkah Anies Baswedan
Apakah pidato itu hanya dimaksudkan sebagai upaya mengingatkan para kader PD? Apakah itu juga dimaksudkan sebagai tanda-tanda kecurangan itu akan dilakukan terhadap Anies? Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior MESKIPUN baru pada tahap isu, namun suara-suara yang akan menolak calon presiden yang bukan dari partai politik ternyata bukan isapan jempol. Karuan saja hal ini mendapatkan perhatian serius dari beberapa kalangan tertentu. Karena dikuatirkan akan melahirkan suasana baru yang kontra produktif bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis di negeri ini. Bagaimanapun, wacana ini tentu saja melahirkan sejumlah praduga. Ke manakah arah wacana ini dikembangkan? Siapa yang akan disasar oleh mereka yang menggagas ide ini? Secara gamblang, tentu orang akan mengasosiasikannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tak bisa dipungkiri lagi, Mantan Menteri Pendidikan itulah sejatinya yang hendak dibidik. Sebab dialah salah satu bakal calon presiden yang sangat potensial akan maju pada pemilu 2024 mendatang. Dengan elektabilitas yang tak boleh dianggap enteng. Dan yang paling penting, dia adalah satu-satunya yang tidak berasal dari partai politik. Selain itu, bukan tak mungkin para bakal calon lain merasa ketar-ketir bila nanti berhadapan dengan Anies. Yang semakin mendapatkan perhatian dari rakyat pemilih dari berbagai pelosok tanah air. Anies dielu-elukan orang di banyak kesempatan. Padahal dia belum berkampanye. Dan, penting untuk diingat, bahwa survey-survey yang memperlihatkan elektabilitasnya yang tinggi sama sekali tidak ada sangkut paut dengan dirinya. Tidak bohong alias tidak dibuat-buat. Dan so pasti tidak dibayar olehnya. Misalnya, polling pilpres yang dilakukan Indonesia Lawyers Club (ILC), 17-19 September lalu. Dari 56 ribu lebih warganet yang berpartisipasi dalam polling itu, hasilnya: Anies memperoleh 77,3 persen vote, Ganjar Pranowo 14,2 persen, dan Prabowo 8,6 persen. Wacana balon Capres dan Cawapres harus kader partai ini bukanlah barang baru. Sudah ada jauh sebelum Anies menyatakan siap menjadi bakal calon presiden. Seandainya ada partai yang mencalonkan dirinya. Seperti diungkapkannya kepada Reuters, dikutip dari Taipeitimes, Jumat (16/9/2022). Bukan rahasia lagi, Anies memiliki potensi yang besar. Dengan kualitas, kapasitas dan integritas diri yang tidak diragukan lagi. Jika dibandingkan dengan sejumlah nama yang disebut-sebut bakal maju, Anies dianggap paling unggul. Dengan kerja kerasnya yang tanpa gembar-gembor. Lalu, prestasi yang berhasil ditorehkannya membuat namanya semakin harum. Semakin menjadi pusat perhatian banyak orang. Dan bisa dipastikan, tentunya, hal inilah yang mendorong lahirnya wacana itu. Sebelumnya, tidak banyak yang menduga wacana ini akan berhembus begitu rupa. Tapi, politisi PKS Habib Abu Bakar Al Habsyi barangkali termasuk yang terbuka mengemukakannya di ruang publik. Dalam percakapan di podcast Refly Harun, yang diunggah pada Senin, 4 Juli 2022. Tentu saja, bisa jadi ada orang yang tak sependapat. Bahwa hal itu adalah upaya untuk menjegal Anies. Tapi sejumlah fakta secara terang-benderang bicara tentang hal itu. Diakui atau tidak, sekarang banyak kenyataan yang mengarah kepada upaya-upaya untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta itu maju sebagai bakal calon presiden. Artinya, itu hanya salah satu upaya. Tapi bukan berarti tidak ada upaya lain, yang sedang dan akan dilakukan. Sepanjang Anies masih tetap dianggap ancaman bagi lawan-lawannya yang akan bertarung nanti. Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid (HNW) mengakui, wacana itu pernah bersebaran di kalangan anggota parlemen. Tapi, katanya, berkat perlawanan dari sejumlah pihak, khususnya PKS, wacana tersebut dapat dikatakan sudah layu sebelum berkembang. Meski demikian, tentu HNW tidak menolak bahwa upaya dengan cara itu pernah ada. Menjegal Anies Sejak terpilih sebagai pemenang pemilihan Gubernur DKI Jakarta awal Mei 2017 lalu, berbagai rintangan dihadapkan kepadanya. Betapa pun, Anies adalah pemenang Pilkada DKI Jakarta, yang sukses mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Calon petahana yang didukung pemerintah pusat, oligarki, bahkan media mainstream. Kekuatan-kekuatan luar biasa. Sebelumnya nyaris mustahil untuk bisa mengalahkan Ahok. Tapi itu sudah terjadi. Akibat kerasnya pertarungan antar pendukung, bangsa ini terbelah jadi dua. Sudah muak kita mengulangi menyebut cebong dan kampret. Tapi apakah ada yang berusaha menghilangkan keterbelahan itu? Sebaliknya terkesan malah berusaha memeliharanya. Apalagi kemudian ada buzer pemerintah yang tiada henti mengipas. Memprovokasi. Agar bangsa ini makin terbelah. Kalau mau memperhatikan agak jeli, upaya untuk menjegal Anies dapat dilihat dari berbagai cara. Pertama, melalui kasak-kusuk pembentukan undang-undang di parlemen. Seperti kita sebutkan di atas. Bahwa bakal calon presiden itu harus berasal dari kader partai politik. Kedua, tudingan adanya kriminalisasi atas Anies dengan menggunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Soal ini banyak yang menilai bahwa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Anies selama 12 jam lebih di KPK membuktikan tudingan ini. Ketiga, serangan lewat media. Bukankah sudah jadi rahasia umum bahwa tidak satu pun media mainstream di negeri ini yang mau melirik berita-berita positif tentang Gubenur DKI Jakarta itu. Apalagi untuk memberitakan sejumlah prestasi yang sudah dia ukir. Sebaliknya. yang ada adalah upaya mendegradasi citra dirinya. Pemasangan foto Anies yang disandingkan dengan berita korupsi di harian Kompas, pada Kamis, 8 September 2022, lalu adalah sebuah bukti yang tidak terbantahkan. Walaupun Kompas mengakui lalai pasang foto Anies dalam Head News Tentang Koruptor, namun publik bisa menilai. Bahwa kebencian itu ada. Tidak bisa dinalar media besar seperti Kompas mengaku lalai melakukan serangan yang mengerdilkan dirinya sebagai media yang independen tidak memihak. Bagaimanapun, banyak yang menilai bahwa tindakan Kompas ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah keteledoran biasa. Pengamat politik Rocky Gerung bahkan mengatakan bahwa hal itu merupakan framing bahwa Anies itu koruptor. Sebagai media dari kelompok non-muslim yang mengaku non partisan terbukti Kompas dalam bawah sadarnya terperangkap dalam perbuatan Islamofobia. Sejumlah pihak yang tidak suka Anies dengan menggunakan media selalu menyerang Anies menggunakan narasi kebencian. Salah satunya adalah dengan mencap dirinya sebagai tokoh yang suka memainkan politik identitas. Padahal bukankah perbuatan Islamofobia seperti yang dilakukan Kompas membuktikan bahwa mereka sendirilah sebenarnya yang tiada henti melakukan politik identitas. Seperti maling teriak maling. Keempat, memilih untuk tidak memilih. Hal ini dapat dilihat dari upaya Nasdem sebagai partai yang lebih awal menyatakan akan mencalonkan Anies sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang. Mestinya publik jangan sampai terkecoh. Bisa jadi hal ini hanyalah akal-akalan untuk menggerek elektabilitas partai. Karena begitu besarnya kegandrungan publik terhadap sosok Anies. Jangan sampai tindakan Nasdem ini hanyalah hembusan angin surga saja buat para pencinta Gubernur DK Jakarta itu. Soalnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Kamis (22/9/2022) mengatakan, partainya tidak akan mendukung figur calon presiden yang tak mau berkomitmen meneruskan program pembangunan Presiden Joko Widodo. Sebagaimana dilansir Kompas.com, Jum’at (23/9/2022). Hal itu menunjukkan bahwa Nasdem hanya memilih untuk tidak memilih. Dengan mengajukan syarat yang rasa-rasanya tidak akan diterima Anies. Tokoh populis yang punya karakter dan kapasitas untuk membangun bangsa ini ke depan. Bisa jadi juga tidak akan disetujui orang-orang di PD dan PKS yang berharap adanya perubahan kebijakan pemerintah sesudah ini. Kelima, soal kemungkinan terjadi pemilu dicurangi. Di kalangan netizen belakangan ini banyak sekali suara-suara kritis terhadap rejim. Dengan menyebutnya sebagai rejim kardus digembok. Sebagai bukti ketidakpuasan masyarakat pemilih terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2019 silam. Walaupun tidak dapat dibuktikan secara hukum di MK bahwa pemilu 2019 itu curang. Meski demikian, pidato Presiden Indonesia ke-6, DR. Susilo Bambang Yudhoyono, dalam Rapimpnas PD di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta beberapa hari lalu, sempat membuat publik geger dan viral. Dia menjelaskan akan “turun gunung” karena mendapatkan informasi akan adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Apakah pidato itu hanya dimaksudkan sebagai upaya mengingatkan para kader PD? Apakah itu juga dimaksudkan sebagai tanda-tanda kecurangan itu akan dilakukan terhadap Anies? Yang jelas, Anies tampaknya sudah semakin bulat akan disandingkannya dengan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono. Tentunya terpulang kepada anda semua untuk menjawabnya. (*)
Jokowi: Sebentar Lagi Anies Masuk Penjara!
People Power bisa jadi solusi menghentikan kecurangan itu. Artinya, lebih baik revolusi rakyat dengan meminta Jokowi turun sendiri dengan bijak seperti Pak Harto dan Gus Dur, daripada rencana kecurangan itu terjadi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “THE ballot is stronger then the bullet,” kata Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln: Ya, dalam pemilu, suara lebih kuat dari peluru. “Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu,” kata Franklin D. Roosevelt. Kecurangan Pilpres 2024 (kalau jadi dilaksanakan), sebelum keburu rezim tumbang oleh kekuatan massa yang saat ini terus merangsek meminta Presiden Joko Widodo turun. Skenario kecurangan seperti sukses kecurangan pada Pilpres 2019 sudah dirancang jarak jauh oleh kekuatan Oligargi yang akan mengerahkan semua energi kekuatan dan finansialnya untuk tetap berkuasa dan mengendalikan negara ini. Tataran demokrasi tetap harus ada dalam kendalinya, apapun yang terjadi adalah kemenangan dan kembali berkuasa. Nampaknya Jokowi kebagian sebagai pelaksana untuk memaksakan proses skenario yang harus dilaksanakan. Skenario tersebut tercium oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), buru-buru menginformasikan jarak jauh skenario kecurangan yang akan terjadi pada Pilpres 2024, kepada masyarakat luas. Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti diinginkan oleh mereka hanya ada dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” urai SBY dalam video di akun TikTok @pdemokrat.sumut, seperti dikutip Liputan6.com, Ahad (18/9/2022). Kabar tersebut diperkuat oleh politisi Demokrat, Andi Arief, yang mengatakan bahwa menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal elektabilitas tinggi tidak jaminan bisa nyapres. Andi curiga, pernyataan Kepala Negara itu, sebagai upaya menjegal Anies untuk mendapatkan tiket capres. Kecurigaan Andi itu menuai pro dan kontra di kalangan warga dunia maya. Kecurigaan Andi itu dituangkannya dalam beberapa cuitan, di akun Twitter miliknya, @Andiarief_, kemarin (24.09.2022). Tiba tiba muncul dalam sebuah tayangan video oleh Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief (terpantau 25.09.2022). “Silahkan saja mau dimuat muatlah” Menurutnya, SBY bukan orang sembarangan informasinya kualitasnya dia cek satu-persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai selain PDIP, semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasang. Lalu, dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya P Presiden. P. Presiden hanya mau dua calon. Kena apa hanya dua calon P Presiden. Kan ada Anies dan Ganjar O, Anies sebentar lagi masuk penjara Terus partai partai lain di KIB apa segala, kalau nggak nurut. Tinggal masuk penjara aja itu. Ini adalah sebuah informasi politik yang mengerikan bukan hanya masalah SBY dengan Presiden Jokowi tetapi harus menjadi perhatian semua lapisan masyarakat. Bahwa kecurigaan akan terjadinya kecurangan pada Pilpres 2024 bukan omong kosong. Tanpa pengawalan dan perlawanan sejak dini dan super ketat dari masyarakat luas, proses demokrasi yang kita dambakan dan kita bangun bersama akan dibajak dan dihancurkan oleh sekelompok para bandit, bandar, dan badut politik jahat di Indonesia. Informasi ini harus dimetamorfosa menjadi perhatian sejak dini dan harus dilawan It\'s now or never .. Tomorrow will be to late (sekarang atau tidak pernah – Besok atau semua terlambat). Pilihannya adalah: Aut non tentaris, aut perfice (laksanakan hingga tuntas atau jangan mengupayakan sama sekali). Diam tertindas atau bangkit melawan. People Power bisa jadi solusi menghentikan kecurangan itu. Artinya, lebih baik revolusi rakyat dengan meminta Jokowi turun sendiri dengan bijak seperti Pak Harto dan Gus Dur, daripada rencana kecurangan itu terjadi. Skenario kecurangan pada Pilpres 2024 harus digagalkan dan kembali pada proses demokrasi dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan mestinya tidak boleh dikangkangi atau bunuh oleh kejahatan politik para Oligarki. (*)
Kereta Cepat Melanggar dan Merugikan Keuangan Negara?
Jadi, cost overrun Rp 16,8 triliun, 25% dari pemegang saham = Rp 4,2 triliun, porsi Indonesia 60% = Rp 2,52 triliun. Kenapa minta tambahan modal Rp 4,1 triliun? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) perkirakan ada cost overrun sekitar Rp 27 triliun, sedangkan menurut BPKP “hanya” Rp 16,8 triliun: US$1,176 miliar. Siapa yang harus menanggung cost overrun ini? Siapa pengendali manajemen proyek? Pihak China? Apakah sudah ada kerugian keuangan negara? Pembengkakan biaya atau perubahan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kelar diaudit (review) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Juru Bicara BPKP Eri Satriana menerangkan, pihaknya diminta Kementerian BadaN Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan review biaya proyek KCJB mulai akhir Desember 2021 lalu. Menurut Eri, adapun metode yang digunakan BPKP dalam perhitungan cost overrun dengan melakukan review dokumen atas asersi yang disampaikan Kementerian BUMN melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan. Seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/6/2022, PT KCIP yang merupakan pelaksana pembangunan dan penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, memperkirakan cost overrun mencapai Rp 27,09 triliun.Namun berdasarkan perhitungan BPKP, dijelaskan Eri, angka yang didapat lebih rendah dari perkiraan KCIC, atau di bawah Rp 20 triliun. Pasalnya, auditor hanya menghitung biaya pembangunan saja.Sedangkan biaya operasional setelah kereta cepat beroperasi nantinya tidak termasuk dalam biaya cost overrun. “Seperti yang sudah dimuat di beberapa media, untuk angkanya sebesar 1,176 miliar dolar AS atau setara Rp 16,8 triliun,” ungkap Eri. Eri memastikan BPKP sudah menyerahkan rekomendasi kepada Kementerian BUMN untuk dapat menyesuaikan cost overrun sesuai dengan hasil audit yang telah dilakukan.Apakah itu sudah dikonsultasikan, lanjut Eri, silakan dikonfirmasi kepada pihak yang meminta penugasan menghitung biaya cost overrun kepada BPKP. Karena BPKP berkewajiban memberikan hasil review ke pihak yang meminta. Indonesia meminta China Ikut tanggung jawab cost overrun, tapi justru China minta Indonesia yang tanggung jawab. Beda sekali permintaan kedua negara ini! Mohon Menkeu infokan, bagaimana selanjutnya? Apakah cost overrun ini bisa dianggap merugikan keuangan negara? Pembengkakan biaya pada proyek KCJB muncul setelah BPKP melakukan audit. Meski begitu, tidak semuanya cost overrun ditanggung Indonesia dan China. Sebagian dalam bentuk modal baru dan adanya pinjaman. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia dan China harus sama-sama menanggung cost overrun yang terjadi pada proyek KCJB. Bahwa cost overrun pada proyek KCJB muncul setelah BPKP melakukan audit. “Cost overrun kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang memiliki porsi 60 persen, sedangkan China 40 persen. Kenaikan cost overrun (tentu) juga harus ditanggung 60:40,” katanya pada rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia, Kamis (25/8/2022). Meski begitu, tidak semuanya cost overrun ditanggung Indonesia dan China. Sebagian dalam bentuk modal baru dan adanya pinjaman. Sri menjelaskan bahwa semua hal tersebut sedang dirundingkan dengan pihak China. Pasalnya, saat ini infrastruktur proyek KCJB sudah terbangun dan pemerintah tidak membiarkan proyek tersebut mangkrak. “Kalau sudah jadi proyeknya, sudah ada terowongannya ya harus kita jadikan saja karena gak mungkin mangkrak, tidak akan memberikan hasil positif pada ekonomi,” imbuhnya. Terkait penggunaan APBN untuk proyek KCJB, Menkeu mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. “Kami akan transparan kalau APBN masuk pasti itu ada dasar hukumnya dan dipertangungjawabkan secara optimal melalui audit BPKP dan BPK,” ucapnya. Porsi sumber pembiayaan Proyek Kereta Cepat itu meliputi ekuitas PT KCIC sebesar 25 persen serta 75 persen pinjaman dari China Development Bank (CDB). Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa agar pinjaman dari CDB cair, China meminta adanya semacam penjaminan. Karena itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditunjuk sebagai leading consortium dari BUMN Indonesia (PT PSBI) pada PT KCIC mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 4,1 triliun guna menambal cost overrun proyek. “Kita sedang diskusi. Mereka (China) minta 75 persen utang ini some sort of penjaminan. Kita sedang cari kalau melalui KAI gimana,” ujar pria yang disapa Tiko ini beberapa waktu lalu. Dengan estimasi cost overrun sekitar US$1,1 miliar sampai dengan US$1,9 miliar, PMN sebesar Rp 4,1 triliun melalui KAI diharapkan bisa menjadi penjaminan agar pinjaman kredit dari CDB cair. Namun, sampai dengan saat ini, KAI masih menunggu PMN tersebut cair agar bisa disetor ke KCIC, kendati sudah diberikan lampu hijau dari DPR Juli 2022 lalu. Tiko menyebut sebagian dari PMN untuk KAI akan cair tahun ini dan berasal dari APBN 2022. “Kita lagi tektokan melihat sisa anggaran (2022) karena kalau baru dapat tahun depan akan lambat lagi (dari target proyek Juni 2023). Sebagian sekitar Rp 3 triliun cair tahun ini supaya bisa bernegosiasi sama CDB agar (pinjaman) cair,” jelasnya. Selain itu, negosiasi tersebut dilakukan untuk memperpanjang periode konsesi pengelolaan China. Hal itu, jelas Tiko,supaya masa pembayaran bisa menjadi lebih panjang juga. China, yang memiliki kepemilikan saham di KCIC sebesar 40 persen, memiliki konsesi pengelolaan selama 50 tahun sejak kereta cepat beroperasi. Selain cost overrun, tadi sama ada perpanjangan periode konsesi supaya masa pembayaran juga lebih lama. Sebagai bagian dari recovery cash flow. Jadi, cost overrun Rp 16,8 triliun, 25% dari pemegang saham = Rp 4,2 triliun, porsi Indonesia 60% = Rp 2,52 triliun. Kenapa minta tambahan modal Rp 4,1 triliun? Apakah tambahan modal bisa langsung dikasih, meski belum ada anggaran? Indikasi penyimpangan APBN? (*)
Jalur Sutra di Mana?
Hasilnya berupa pembangunan ekonomi oleh orang luar, dari orang luar dan untuk orang luar. Kita hanya jadi penonton dan jongosnya para jongos. Oleh: Dr. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Center PADA akhirnya, globalisasi adalah terusan perampokan. Antara siapa melawan apa? Prifate capitalism versus state capitalism. Jika prifate capitalism menempatkan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai subjek yang mengembangkan segi empat setan (WB, IMF, WTO, TPP), maka state capitalism menempatkan China dan sekutunya sebagai subjek yang mengembangkan segi empat setan (SR, CD, II, AIIB). Silk Road (jalur sutra) sesungguhnya jalur kolonial China masa lalu. Ia ada sekitar 114 SM sampai 1.450 Masehi. Inilah rute kolonial dan perdagangan penting yang menghubungkan Timur dan Barat; pertukaran budaya, agama, ideologi, SDA dan SDM. Kini, China berusaha menghidupkan kembali Jalur Sutra dalam bentuk baru. Presiden China Xi Jinping pada 2013 mengumumkan inisiatif \'Jalur Sutra Baru Abad ke-21\' atau The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road atau yang dikenal juga sebagai Belt and Road Initiative. Tujuannya, untuk menciptakan beberapa koridor ekonomi yang membentang lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Mengintegrasikan Asia, Eropa, dan juga Afrika. Wilayah darat, udara dan lautnya. Inisiatif tersebut, khususnya di bidang maritim melibatkan Indonesia. Presiden Tiongkok itu bahkan memilih Indonesia sebagai tempat pertama melontarkan rencana menghidupkan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. Hal yang kemudian dibebekkan Presiden Joko Widodo dengan progran kembali ke laut (poros maritim dunia). Maka, negara yang dipimpin Jokowi kini hanya the battle ground bagi tarung kuasa dua perampokan dunia. Tak ada sikap ksatria kecuali jadi bebek-bebek saja yang membebek pada asing-aseng. Maklum kelas pemimpin kita barus sekelas penjual kayu. Jalur Sutra (The Great Silk Road) adalah jalan yang menghubungkan China dan Kerajaan Romawi sepanjang 7.000 kilometer lebih. Dinamakan jalur sutra karena barang dagangan utama lewat jalur ini awalnya adalah sutra China. Namun seiring waktu barang yang diperdagangkan berkembang perhiasan, emas, besi, dan SDM. Rute utama jalur ini adalah pegunungan Thien San, Asia Tengah, Afghanistan, Iran, bagian pantai Mediterrania, Afrika Utara, menuju Eropa. Para pedagang melewati jalur ini dengan kereta kuda. Merekalah yang diyakini memberikan pengaruh penting bagi perkembangan kehidupan modern Asia dan Eropa di segala bidang. Jalur ini begitu penting sebagai cara China menguasai dunia. Jalur yang melewati kerajaan Rusia dan China sampai menjelang abad 20. Selanjutnya negara-negara Asia Tengah yang meliputi Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, serta 10 negara yang ada di sekitarnya sempat menjadi negara bagian dari Uni Sovyet selama lebih dari 70 tahun. Ketika Glasnost dan Perestroika berhembus dan mengakibatkan jatuhnya Sovyet pada awal 1990-an, negara-negara bagian tersebut satu demi satu memerdekakan diri. Asia Tengah yang sangat kaya dengan sumber daya alam (khususnya untuk energi seperti minyak, gas, uranium, batubara) membuat secara geostrategis posisi mereka menjadi penting. Karenanya, Rusia dan China terus berupaya menjalin persahabatan dengan negara-negara baru merdeka itu demi mempertahankan pengaruh di sana. Negara Barat lain seperti Eropa dan Amerika Serikat tidak mau ketinggalan. Dengan berbagai alasan (seperti perang terhadap terorisme dan kejahatan lintas batas) AS dan EU membangun berbagai pangkalan militer di kawasan tersebut. Kini negara-negara tersebut mulai bebenah mengintegrasikan diri demi memperlancar arus komunikasi dan transportasi. Terlihat dari semakin banyaknya infrastruktur berupa jalan, rel kereta, dan jembatan. Jalur-jalur penerbangan juga dibuka untuk saling menghubungkan dengan negara lain. Bagi Indonesia, Asia Tengah merupakan pasar non tradisional yang sangat prospektif. Mengingat, ada kesamaan latar belakang agama Islam yang dianut penduduk Asia Tengah dan melimpahnya sumber daya alam. Sektor ekonomi yang dapat dikembangkan lebih lanjut antara lain tekstil, hasil pertanian dan perkebunan, informasi dan teknologi, otomotif, furnitur, real estate, makanan halal, perhotelan, pariwisata khususnya wisata sejarah, migas dan bahan mineral lainnya. Para pengusaha Indonesia yang bergerak pada bidang-bidang tersebut perlu mengantisipasi peluang pasar di kawasan ini. Indonesia harus mulai melirik ke Asia Tengah sebagai alternatif pasar di Asia. Tetapi, ini sangat memerlukan presiden yang dahsyat, elite yang cakap dan pemerintahan yang kuat. Tanpa itu, negara ini hanya jadi tempat berak dua gajah yang berkelahi memperebutkan dunia yang penuh birahi. Sayangnya hari ini yang terjadi adalah “ekonomi di Indonesia”. Yang sedang berlangsung adalah “pembangunan di Indonesia”. Hasilnya berupa pembangunan ekonomi oleh orang luar, dari orang luar dan untuk orang luar. Kita hanya jadi penonton dan jongosnya para jongos. Lembaganya lembaga dengan model dan strategi asing. Jadi tidak compatible dengan suasana dan hati warga negara Indonesia. Impor semua ini: ilmu dan kelembagaan. Maka, mau merdeka 100% itu berat dan berliku. (*)
Dikeroyok Jaksa, Alvin Lim Tantang Debat Jaksa Agung: Buktikan Kejagung Bukan Sarang Mafia
Jakarta, FNN – Pertama kalimya dalam 77 tahun sejarah Indonesia sejak Indonesia merdeka, Kejaksaan RI kebakaran jenggot dan Persatuan Jaksa Seluruh Indonesia menyerang seorang advokat yang mengkritik keras atas praktik korup oknum kejaksaan. Persatuan Jaksa Garut, DKI Jakarta, Kuningan, Riau, Lampung, Cianjur, dan banyak daerah lainnya secara serentak membuat laporan polisi ITE. Dimana kejaksaan keberatan dikritik sebagai sarang mafia hukum dari seorang advokat yang terkenal vokal. Advokat tersebut adalah Alvin Lim, seorang pengacara keturunan Tionghoa, tapi dengan semangat nasionalisme tinggi dan urat takut yang sudah hilang karena sudah dua kali menjadi korban kriminalisasi oknum. Berbeda dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang setelah masuk penjara, keluar membungkam, Alvin Lim keluar dari penjara semakin membara niat dan semangatnya melawan para oknum korup terutama oknum Aparat Penegak Hukum. Bukan tanpa taring, sebelumnya Alvin Lim membongkar dugaan mafia kasus di Kejagung yang melibatkan Chaerul Amir, seorang pejabat Kejaksaan bintang dua yang akhirnya dicopot oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin karena terbukti terlibat mafia kasus. Kini Alvin mendengungkan banyaknya oknum di Kejaksaan Agung, sehingga mengkritik kejaksaan agung sebagai sarang mafia. Tidak gentar dipolisikan ribuan jaksa seluruh Indonesia, Alvin Lim justru menantang balik Jaksa Agung. “Jika masih ada kejantanan dalam diri Jaksa Agung, saya menantang Jaksa Agung untuk berdebat di TV Nasional,” tegasnya di Jakarta, Ahad (25/9/2022) Jaksa Agung ST Burhanuddin harus membuktikan bahwa kejaksaan tempat para malaikat yang suci dan tidak tercela, tidak pernah korupsi dan bukan sarang mafia hukum. Alvin akan buktikan bahwa Kejaksaan Agung sarang mafia, pejabat Kejagung korup, dan patut dibersihkan. “Jika Alvin Lim kalah, selamanya Alvin Lim akan tutup mulut, tapi jika Alvin Lim menang, ia meminta Jaksa Agung punya keberanian meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya. Alvin Lim menyoroti keterangan Jaksa di Garut yang menyatakan bahwa tindakan lapor serentak adalah atas perintah Pimpinan Kejaksaan. “Ini bukti arogansi kejaksaan terhadap kritik masyarakat dan merupakan bukti kemunduran di era Burhanuddin,” katanya “Di mana-mana kritik itu ditanggapi dengan klarifikasi. Namun kejaksaan bukannya menyanggah dan mengkoreksi dan meminta klarifikasi, malah memidanakan masyarakat yang mengkritik,” ungkapnya. “Apakah rakyat mau kejaksaan buang uang APBN untuk memenjarakan masyarakat yang kritik? Lucu, di mana ada kejaksaan yang tugasnya adalah pelayan masyarakat malah menyerang tuannya sendiri. Di sinilah ditunjukkan keangkuhan Kejaksaan Agung,” lanjutnya. Alvin Lim ingin masyarakat luas melihat dan menilai bagaimana di media Kejaksaan pamer pencitraan restorative justice dan penegakan hukum yang humanis tapi realitasnya, anti kritik dan tajam ke masyarakat. “Kita tunggu apakah masih ada kejantanan Jaksa Agung untuk menerima tantangan debat ini. Apakah pemimpin tertinggi Kejaksaan Agung punya keberanian membuktikan institusinya ataukah hanya seorang banci yang banyak bicara dan pencitraan? Jika takut, lebih baik mundur saja dari jabatan. Untuk apa oknum jenderal banci digaji masyarakat?” katanya. Masyarakat menilai kemunduran terjadi di Kejaksaan, karena sikap kejaksaan yang melawan masyarakat yang seharusnya dilayani. “Kami kecewa, institusi kejaksaan kerjanya malah pidanakan masyarakat yang memberikan kritik. Ibarat pepatah buruk muka, cermin dibelah. Bukan sikap negarawan,” pungkasnya. Persatuan Jaksa Garut melaporkan Alvin Lim, Jumat (22/9/2022). (mth/*)
Ramai-Ramai Menjegal Anies dengan Politik Identitas
Bila opini menstigma buruk tidak mempan – karena kekuatan opini medsos pendukung Anies juga kuat – nampaknya mereka akan menggunakan jalur KPK untuk menjegal Anies. Dan skenario itu sedang dimulai. Oleh: Nuim Hidayat, Direktur Akademi Dakwah Indonesia, Depok “SAYA ingin ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa dari waktu ke waktu. Konsolidasi nasional harus senantiasa diperkuat,” kata Presiden Joko Widodo, 18 Agustus 2022, di depan Sidang MPR. “Bagi PDIP berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecenderungannya mereka tidak punya prestasi,” kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, 2 September 2022. “Sesuai pernyataan saya sebelumnya, bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies Baswedan karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak terlibat dalam politik identitas yang sangat bertentangan dengan DNA PSI,” kata mantan Ketum PSI Grace Natalie, 28 Juni 2022. “Apa harus jadi presiden aja kau bisa mengabdi? Harus tahu diri juga lah, kalau kau bukan orang Jawa,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan dalam RGTV Channel, 21 September 2022. Berbagai cara yang digunakan musuh-musuh politik Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk menjegalnya jadi calon presiden. Satu cara yang kini massif digunakan, adalah menstigma Anies dengan politik identitas. Kemenangan Anies pada pemilihan gubernur DKI Jakarta, 2017 lalu dianggap mereka karena politik identitas. Mereka tidak mau tahu jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat itu juga menggunakan politik identitas. Ahok menang di wilayah-wilayah Jakarta yang banyak dihuni kaum China dan Kristen. Kampanye massif yang digunakan presiden Jokowi tentang politik identitas ini, menurut pengamat politik Rocky Gerung, karena Jokowi dikelilingi orang-orang dungu. Rocky juga menegaskan, kampanye negatif politik identitas ini bertujuan untuk mencegah tampilnya politisi Muslim (sebagai presiden). Dalam diskusi buku Politik Identitas di Jakarta (24/9/2022), Rocky Gerung menjelaskan bahwa bangsa ini dibentuk dengan identitas para founding fathers. “Mereka berbeda-beda identitas, kemudian bersatu,” ujarnya. Jadi, menurutnya, wajar orang menggunakan politik identitas. Rocky Gerung menceritakan bagaimana Piagam Jakarta mewarnai dalam sejarah politik bangsa. Menurutnya, Piagam Jakarta tidak bisa dihapus dalam memori sejarah bangsa. Tokoh PDIP dan PSI, Hasto Kristiyanto dan Grace Natalie secara terus terang menyerang Anies Baswedan karena menggunakan politik identitas. Mereka tidak mau tahu, bahwa partai mereka – terutama PDIP – juga menggunakan politik identitas, yaitu Soekarnoisme. Jokowi yang merupakan petugas partai PDIP, juga gemar untuk menstigma buruk politik identitas. Tentu sebagai presiden, ia tidak menunjuk hidung Anies. Tapi, bagi yang paham politik tahu pernyataan Jokowi itu ditujukan kemana. Para Aniesfobia ini akan terus melakukan serangan opini buruk agar Anies terjegal sebagai capres. Terakhir adalah opini yang dibuat Luhut Pandjaitan ketika berdialog dengan Rocky Gerung. Dalam forum itu, Luhut Pandjaitan menyatakan bahwa kalau bukan orang Jawa, jangan maksa jadi presiden. Pernyataan Luhut ini bisa dibaca, bahwa ia tidak menginginkan Anies untuk jadi presiden. Ia ingin Ganjar Pranowo yang orang Jawa. Sebab, Anies adalah orang Sunda-Arab. Bila opini menstigma buruk tidak mempan – karena kekuatan opini medsos pendukung Anies juga kuat – nampaknya mereka akan menggunakan jalur KPK untuk menjegal Anies. Dan skenario itu sedang dimulai. Kita hanya berdoa semoga Anies lolos dari penjegalan-penjegalan yang tidak fair ini. Semoga Allah memberikan presiden terbaik untuk bangsa Indonesia di tahun 2024. Wallahu azizun hakim. (*)
Kudeta Militer di China: Presiden Jinping Ditahan, Dampaknya Serius bagi Indonesia?
AKHIR pekan lalu beredar isu kudeta militer di China, dikabarkan merebak usai sejumlah netizen membincangkan rumor Xi Jinping telah dicopot sebagai kepala Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dan ditempatkan di bawah tahanan rumah. Jenderal Li Qiaoming disebut ada dibalik kudeta yang menerpa rezim komunis China. Benarkah telah terjadi kudeta di China, hingga kini belum ada berita yang terkonfirmasi dari China. “Tetapi, kalau kita bikin analisis, yang terjadi atau yang sedang berlangsung sekarang tidak kita ketahui, itu dengan mudah diprediksi karena mungkin dari 20 tahun lalu kita sudah amati bahwa China itu ada dalam ketegangan antara pemerintahan yang otoriter dengan kelas menengah yang lagi tumbuh,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. Menurutnya, kelas menengah menginginkan kebebasan itu. Demikian juga wilayah-wilayah yang kosong, wilayah-wilayah yang terisolir. “China itu pengimpor semua jenis energi karena dia enggak bisa produksi sendiri tuh. Jadi bisa dibayangkan kalau krisis ini akhirnya terbuka bahwa China sebetulnya palsu pertumbuhan ekonominya. Data-datanya nggak bisa dipercaya 100% karena nggak bisa diverifikasi sebagai negara yang tertutup,” lanjutnya. “Indonesia harus pilih proksinya sebetulnya dalam ketegangan ini. Dan pasti berita ini kan nggak bisa diverifikasi semua soal. Semua berita nggak bisa diverifikasi bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri,” jelas Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (25/9/2022). Berikut petikan dialog selengkapnya. Hersu: Halo halo Bung Rocky. Ini akhir pekan begini tapi kita mau bahas berita yang ngeri-ngeri sedap, meskipun ini masih berupa rumor. Banyak media di India dan Nepal yang memberitakan bahwa Jinping, pemimpin China, itu dikudeta oleh panglima-panglima Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China, dan ditempatkan di tahann rumah. Tapi sepanjang saya Googling di mana-mana dan biasanya Amerika yang sangat sensitif dengan isu-isu semacam ini belum ada pemberitaannya. Nah, tapi tetap saja menurut saya, sebagai negara tertutup seperti China itu, sangat mungkin hal-hal semacam itu terjadi. Ya, itu betul. Di mana negara otoriter kalau orang mau intip apa yang di dalam. Tapi semakin diintip tentu semakin ditutup. Kan sama halnya dengan Korea Utara juga begitu, negara komunis yang berlapis-lapis sehingga tidak mungkin ditembus berita, dulu Kim Jong Il ya sakit segala macam. Jadi, itu berita yang harus diverifikasi, tetapi yang jadi persoalan kenapa tidak bisa diverifikasi. Kan ini masalahnya? Mustinya kalau rumors sudah dibantah oleh China. Mungkin Amerika juga merasa ini belum sempurna atau sehingga dia bermain di dalam momentum taktisnya bagaimana tuh. Tapi kita musti asumsikan bahwa semua berita yang keluar dari China itu pasti disensor oleh pemberitaannya. Jadi memang tidak ada kebebasan pers, internet dikendalikan segala semacam. Tapi, bagi mereka yang mengamati China menduga keras bahwa ada peristiwa di China, ada sesuatu yang sedang berlangsung, entah apa namanya. Dan itu yang berhubungan dengan keadaan ketegangan di China, terutama di Taiwan kalau sekarang. Dan bisa dipastikan bahwa ketegangan China dengan Taiwan itu pasti juga hasil operasi intelijen CIA yang mungkin ada di Taiwan atau menyebrang ke China daratan. Lalu terjadi komplikasi-komplikasi itu. Tetapi, kalau kita bikin analisis, yang terjadi atau yang sedang berlangsung sekarang tidak kita ketahui, itu dengan mudah diprediksi karena mungkin dari 20 tahun lalu kita sudah amati bahwa China itu ada dalam ketegangan antara pemerintahan yang otoriter dengan kelas menengah yang lagi tumbuh. Kelas menengah menginginkan kebebasan itu. Demikian juga wilayah-wilayah yang kosong, wilayah-wilayah yang terisolir. Kan tidak semua rakyat China itu menikmati pertumbuhan ekonomi kendati growth-nya tinggi. Tetapi disparitas juga tinggi. Beberapa tahun lalu saya datang ke Beijing dan mengintip apa yang disebut kota tua Tiananmen Square itu, itu temboknya ada dua lokasi, temboknya sama. Sama persis dari luar. Tapi kalau kita masuk ke dalam, yang satu perumahan mewah yang satu betul-betul perumahan kumuh yang tempatnya betul-betul kalau kita mau lihat mana yang kumuh dan yang mewah, kita lihat saja gardu di depannya itu. Kalau gardu itu ada enam misalnya berjejer 6 meteran, itu artinya satu rumah yang 6 x 6 itu juga ada 6 meteran. Tapi kalau rumah yang mewah besar cuma satu meteran. Itu dengan mudah kita lihat. Lalu saya coba berbincang-bincang di situ dengan beberapa emak-emak di wilayah yang kumuh, mereka masuk ke dalam, karena takut dianggap saya wartawan. Tapi saya anggap saya agak tipu, saya bilang saya analis, lagi bikin riset. Jadi, ketegangan di China itu, ini di Beijing loh, terlihat sekali ditutup-tutupi. Tembok dari luar besarnya sama, tetapi di dalamnya ada yang parah betul. Dinding sudah keropos, jendela yang betul-betul jendela bekas. Kita hanya bisa intip kecil dari situ. Nah, itu sebetulnya yang terjadi. Jadi, kalau kita bikin analisis tentang China, potensi kelas menengah untuk menuntut kebebasan besar sekali di China. Dan semakin lama kita lihat krisis di China itu nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Karena pertumbuhan yang menurun, inflasi yang naik, dan proyeksi-proyeksi. Itu mungkin terjadi sedikit ketegangan di kalangan PKC. Dan, biasa saja di China kalau terjadi kudeta hal yang biasa. Di negara-negara otoriter itu hal yang sama berlangsung. Mungkin sering dalam dua tiga hari nggak ketahuan apa yang terjadi di belakang persaingan jenderal-jenderal itu. Kita bisa menduga kalau nggak benar ya sudah. Itu artinya, ada problem dengan pemberitaan China. Kenapa nggak diluruskan duluan. Atau China memang lagi mancing saja tuh bahwa seolah-olah ada kudeta. Tapi kalau dia benar, itu mudah diduga bahwa memang itu hal yang bisa terjadi. Kan kita teringat juga ketika serbuan Rusia ke Ukraina beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai lembaga intelijen Inggris, misalnya, menyebarkan rumor bahwa Putin itu sudah meninggal dunia, dan yang muncul adalah orang kembarannya dan sebagainya. Bisa jadi ini juga operasi semacam itu ya. Tapi kalau India kan sekarang ini juga punya ketegangan di perbatasan dengan China itu dan berapa kali sering terjadi bentrokan. Ya, India itu sudah lama bersitegang dengan China, dan India itu bertegang-tegangan dengan China dan Pakistan. Kalau dengan Pakistan sudah lama sekali. Tapi kalau beritanya dari India atau dari Nepal, negara kedua saya tuh. Nepal itu adalah negara boneka dari China sebetulnya, pemerintahannya ditunjuk saja oleh China. Jadi Nepal mungkin juga punya kepentingan atau Amerika, negara-negara barat punya kepentingan untuk mengatur isu-isu semacam ini. Itu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Tapi yang lebih utama adalah memastikan bahwa China memang dulu disebut sebagai mini super power atau junior super power, nggak bisa lompat jadi super power karena tiba-tiba kena covid, krisis ekonomi. Sementara China sangat tergantung energinya dari negara-negara luar. China itu pengimpor semua jenis energi karena dia enggak bisa produksi sendiri tuh. Jadi bisa dibayangkan kalau krisis ini akhirnya terbuka bahwa China sebetulnya palsu pertumbuhan ekonominya. Data-datanya nggak bisa dipercaya 100% karena nggak bisa diverifikasi sebagai negara yang tertutup. Lalu kita mulai bertanya, kalau begitu relasi Indonesia dengan China potensi mau ngapain itu, ikut berantakan. Nah itu pentingnya. Saya kira itu yang lebih penting karena kan bagaimanapun juga belakangan ini ketergantungan kita kepada China sangat tinggi, meskipun itu dibantah oleh pemerintah bolak-balik, termasuk Pak Luhut (Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan) dan sebagainya, tetapi kita tidak bisa menafikan. Itu sangat tinggi sekali dan kita pasti sensitif dengan perubahan-perubahan kekuasaan di China juga. Betul, Indonesia harus pilih proksinya sebetulnya dalam ketegangan ini. Dan pasti berita ini nggak bisa diverifikasi semua soalnya. Semua berita nggak bisa diverifikasi, bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Nggak bisa pemerintah Indonesia bilang wah itu nggak ada apa-apa atau ada apa-apa. Tapi tetap pemerintah Indonesia juga menduga ada sesuatu mengapa berita itu agak masif tapi hanya keluar dari beberapa negera. Apakah ini diatur oleh Amerika supaya disuruh India sedikit kasih rumor atau Nepal dibujuk oleh pemerintah China karena Nepal adalah bagian protektorat China kendati dia negara independen tapi kita tahu negara itu dikendalikan oleh China. Lalu China bilang oke sodorkan dulu berita semacam ini untuk memancing opini publik. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Kesamar-samaran itu membuat orang curiga benar apa nggak, tapi antara benar dan nggak kita bisa pastikan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dalam pemerintahan Partai Komunis China sendiri. Oke. Jadi, seperti apa yang Anda bayangkan kalau ini terjadi. Katakanlah ini terjadi perubahan sikap. Ini kan ada berkaitan dengan G20 untuk yang paling dekat gitu. Yang kedua, tentu saja tadi kelangsungan dari proyek-proyek China di Indonesia karena bagaimanapun ketika terjadi perubahan pemerintahan itu, hampir pasti akan ada revisi-revisi berbagai kebijakan. Ya, tentu kalau terjadi political uphheaval, ‘pergolakan politik’, di China, pasti yang diukur pertama adalah fungsi Amerika Serikat dalam perubahan itu. Itu dasarnya tuh. Lalu kita lihat Rusia mau bantu China nggak, sementara Rusia lagi bersiap-siap untuk mempertahankan Ukraina dari kemungkinan eskalasi di situ karena faktor NATO. Kan kita lihat bahwa China dan Rusia itu diam-diam saling membantu. Kira-kira begitu poinnya. Jadi, kalau betul ada krisis di China dan kita andaikan saja karena memang potensi untuk krisis, Indonesia terdampak besar sekali itu karena intensitas perdagangan kita dengan China, karena ketergantungan China atau ekspor Indonesia yang selalu dibutuhkan China dalam soal energi. Nah, soal-soal semacam ini tentu yang akan memporak-porandakan desain-desain yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, terutama soal G20. Itu langsung menjadi heboh dan bisa fatal. G20 pasti batal kalau eskalasi itu berlangsung. Dan biasanya kalau kita perhatikan cara China menyelesaikan persoalan adalah dengan yang disebut summer the execution, artinya diam-diam dilenyapkan semua itu. Jadi, kalau terjadi pergantian di China juga terjadi dengan kekerasan. Nah, kita yang menghitung adalah Tiananmen itu bisa berulang karena kelas menengah resah dengan keadaan di China. Sebetulnya itu dasarnya. Jadi, kalau kelas menengah itu menuntut kebebasan itu karena ekonominya sudah naik, sudah tumbuh. Karena dalilnya setiap kali pertumbuhan ekonomi meningkat, orang menuntut kebebasan. Dan, itu nasib kita juga akan begitu. Cuman buruknya kita justru lagi turun pertumbuhan ekonomi. Tapi, itu sama saja di negara demokratis, kalau Indonesia bilang demokratis menurunnya perekonomian rakyat itu akhirnya berujung pada demo untuk meminta pertanggungjawaban kekuasaan, pertanggungjawaban presiden. Ya, kita ingat bagaimana revolusi kebudayaan. Itu kan bener-bener banyak sekali level kalangan elit di China yang disingkirkan, bahkan termasuk orang tua Jinping. Orang tua Jinping ini kan juga korban dari revolusi kebudayaan. Jadi, kalau ini terjadi juga pasti akan terjadi perubahan besar-besaran yang terjadi di China. Ya, itu betul. Itu demoisasi terjadi. Lalu, Jinping ambil alih kekuasaan dan mulai melakukan reformasi di bidang ideologi, lalu China tumbuh sebagai negara yang besar. Tetapi dengan ongkos yang besar. Jadi, hal semacam ini adalah tradisi yang nggak bisa demokratis memang dan itu yang harusnya diperhatikan Indonesia bahwa harusnya kita akan mendorong sebetulnya perubahan politik di China atau sebagai negara yang demokratis Indonesia harus mengekspor demokrasi. Kan itu intinya. Yang terjadi sebaliknya. China mengekspor kepentingan dia di Indonesia dan itu yang dicurigai bahwa China kalau mengirim tenaga kerjanya sekaligus juga mengirim intel. Kan itu intinya. Karena ada semacam doktrin di China itu kalau ada pengusaha di luar negeri warga negara China, artinya dia juga harus melaporkan keadaan keamanan di negeri di mana dia berinvestasi. Jadi dia merangkap intel negara sebetulnya. (Ida/sws)
Nafsu Hutang dan Jebakan Investasi Berakhir Petaka
Yang terjadi justru ketidak-warasan berjamaah dalam mengelola negara ini, semua menjadi dajal dan bandit perusak negara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PEKERJAAN yang instan, mudah, waktunya singkat, dengan keuntungan fee yang sangat besar, adalah pekerjaan infrastruktur sebuah proyek yang sangat menjanjikan untuk pengembalian modal bagi para Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden yang telah melewati kontestasi pemilu dengan transaksi politik dengan pengeluaran modal politik yang sangat besar. Super cepat dapat uang adalah hutang dan menarik investasi, ujungnya mendapatkan fee tanpa resiko dengan hasil yang sangat besar wajar diburu para pemimpin hedonis tipe kekinian yang penting saat ini dapat (madzhab enjoy life), tidak peduli masa depan dengan segala resiko dan akibatnya jangka panjang. Dalam pikiran pendek, kekuasan ada di tanganku, kapan lagi kalau bukan sekarang atau saat ini. Kepuasan dan kenikmatan dunia semata adalah arah hidupnya toh mereka juga berpikir tidak lama akan mati dengan keyakinan menjadi debu tanpa mengetahui akibat perbuatannya di alam lain (akhirat). Kondisi psikologis para pejabat kita direkam dengan tepat, antara lain oleh petinggi Republik Rakyat China (RRC) dan negara lain yang justru cukup ketat disiplin bahkan bagi koruptor harus dihukum mati, melihat oknum pejabat pemerintah Indonesia, ditengarai mereka adalah bodoh dan rakus sangat mudah kena jebakan atau dijebak dengan hutang dan akan nurut disuruh bayar asal ada kick back-nya. Dalam diorama kognitif, afektif dan psikomotorik mereka sudah terpola dalam kesepakatan, yang penting komisi aman masuk kantongnya, tidak peduli dengan sebutan pejabat bandit, penjahat, garong dan apapun sebutan lainnya, cukup masuk telinga kiri dan harus segera keluar di telinga kanan. Ketika tiba waktunya harus membayar cicilan hutang, pikiran pendek kembali bereaksi, proyek insfratruktur struktur dijual, pulau disewakan, sumber daya alam dilelang, pajak dinaikan nyasar bakulan pulsa kena beban pajak, BBM dinaikkan, daya listrik rakyat dinaikkan sampai jualan kompor listrik di mainkan. Pengpeng memang hebat liciknya. Kemudian, posisi makin sulit dan muncul berbagai masalah - sebagian proyek infrastruktur dan ambisi proyek lainnya semisal IKN - Kereta Api Cepat pada posisi maju rugi, mundur rugi, maju kebentur mundur ajur. Tetap saja mereka tidak peduli apapun yang terjadi, dengan senyumnya untuk menunda tangis, tidak masalah pada pilihan terburuk. Ketika rakyat ngamuk (berontak) adalah kabur sebelum ditangkap dan diadili oleh rakyatnya sebagai pemilik kedaulatan negara memaksa mencabut mandatnya. Jebakan Panda dan Naga mulai menebar bau busuk akibat kebusukan, bodoh dan rakusnya pejabat negara saat ini melahirkan petaka demi petaka. Rezim ini lepas kendali bahwa negara ada adalah untuk kesejahteraan rakyat, kekuasaan ada adalah untuk melindungi rakyatnya. Kekuasaan saat ini sudah liar tak ada lagi usaha bagaimana cara menciptakan loophole (jalan keluar)-nya untuk meng-alter (mengubah) penderitaan rakyat menjadi sejahtera sesuai tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945. Fakta hanya ada otak artifisial hedonis, enjoy life dengan perilaku kapitalis dan liberalis sesuai remot pemberi hutang dan investasi gaya bar-barnya. Dampak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dan kalang kabut, mereka para borjuis mengerti, jelas tidak peduli, karena itu tujuan mereka. Rakyat protes, pasukan Sambo bergerak, tangkap, penjarakan mereka. Hilang logika waras sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ada hanya watak kapitalis yang tidak peduli dengan rakyat yang terdesak merintih kelaparan dan tidak peduli lagi dengan kematian akibat kelaparan. Jadi, penyakit fundamental itu bukan saja kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen tapi bagaimana membuat konstitusi common sense (kewajaran) dan membumi logika waras ke tataran implementasi yang normal dan waras sesuai konstitusi untuk mensejahterakan rakyat. Yang terjadi justru ketidak- warasan berjamaah dalam mengelola negara ini, semua menjadi dajal dan bandit perusak negara. Membuncah di media sosial peringatan negara di tepi jurang kerusakan, kehancuran dan petaka silih berganti. Ambyar semua.... (*)
Akhirnya Semesta Mendukung
Jadilah ia sosok negarawan yang kokoh. Tentu saja, ketokohannya tidak tak tergantikan. Ialah \"habib\" yang jelas habib, bukan, gelar, bukan turunan dan bukan Arab sebagaimana habib pada umumnya. Oleh: Dr. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Center SAYA memanggilnya ustad. Dan, harta termulia satu-satunya adalah ilmu dan akhlaknya. Masa kerjanya tidak bertepi. Masa normalnya tidak berkesudahan. Masa perjuangannya tidak tak terhentikan. Masa pikiran dan tesis-tesisnya terus bermutu dan muncul dalam detak peradaban yang tak beku, tak jemu, tetapi dirindu. Bekalnya dua: iman pada ilmu serta iman pada waktu. Dengan dua bekal itulah, ia menempatkan derajatnya di antara derajat kemanusiaan yang makin rusak akhir-akhir ini. Ia jenis sintesa ke-Indonesia-an: beriman, berilmu dan berakhlak. Tulisannya tersebar dengan semangat yang sosialis dan Pancasilais. Dunia mengenalnya dengan nama Habib Chirzin. Seorang ulama, ilmuwan, rokhaniawan sekaligus pejuang perdamaian yang gigih. Hampir dua puluh tahun saya mengenalnya, membaca tulisannya, mengunjunginya, dan juga mempraktekkan hipotesa-hipotesanya yang ceria. Salute. Sepuluh tahun terakhir, ia terus kampanye mengarus-utamakan keamanan manusia. Mungkin karena manusia makin tak aman. Mungkin juga karena manusia makin greedy dan homo homini lupus. Di kita, mungkin karena SDM (selamatkan diri masing-masing), makin individualis bin selfis. Di kawasan Asia, gagasan dan praktik pengarus-utamaan dilakukan dalam rangka merealiassikan keamanan yang selaras dengan nilai-nilai Asia. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut dilakukan untuk menggali nilai-nilai luhur bangsa dalam mengembangkan dan menerapkan keamanan manusia di Indonesia. Jihad dan ijtihadnya dalam urusan perdamaian di dunia internasional tidak bisa sangkal lagi. Tercatat lebih dari 90 kali, ustad Habib menyampaikan presentasi makalah dalam seminar, workshop dan konferensi internasional. Terjun dalam urusan perdamaian internasional telah dilakoninya sejak 4 dekade silam. Oleh karena kerja kerasnya, beliau dianugerahi Doktor HC dari UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Menurutnya, jika dulu dalam menciptakan perdamaian ada adagium si vis pacem para bellu, sekarang adagiumnya berubah menjadi si vis pacem para pacem (jika engkau ingin damai, siaplah untuk damai). Tetapi, dalam konteks inilah, diskursus dan kemajemukan serta posisi Indonesia sangat diakronik. Kedamaian kita memiliki pondasi yang sangat kokoh karena syorga agama dan pancasila, tetapi bangunannya rapuh dan dirapuhkan penduduknya. Atas alasan itulah, ia kerja dan kerja serta kerja tak lelah-lelah. Sebab, pembangunan (apapun) memperoleh partisipasinya, jika dihayati dan dinikmati oleh umat beragama sebagai bagian penyelamat, ibadah, dan upaya mensejahterakan umatnya. Tanpa penghayatan itu, rumah bersama ini roboh disapu arus fundamentalisme, feodalisme, radikalisme dan terorisme. Ya. Tentu. Ia manusia jenius sekaligus \"crank\" karena berorganisasi secara Muhammadiyah tetapi berkhidmat pada Nahdlatul Ulama, tetapi bertradisi Pancasila karena induk madzabnya hibridasi. Jadilah ia sosok negarawan yang kokoh. Tentu saja, ketokohannya tidak tak tergantikan. Ialah \"habib\" yang jelas habib, bukan, gelar, bukan turunan dan bukan Arab sebagaimana habib pada umumnya. Bopo guru, selamat. Mari kita masuki dunia ini lebih khidmat. Dengan energi dan semangat dahsyat. Sampai kiyamat. Salam kangen. Rujak ala Magelang sudah lama tak tersaji. Buku guyon ala Gusdur sudah lama tak tercetak. Dari kota Depok, doa dan sayang kami tak sudah-sudah. (*)
Peluang Anies Berat Sekali
Dengan sikon politik di China, tentu saja potensi terjadinya revolusi rakyat di Indonesia jelas semakin terbuka. China yang selama ini dianggap menyokong Presiden Jokowi dan Oligarki, akan lebih fokus pada persoalan di China. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) FAKTANYA Anies Rasyid Baswedan belakangan ini memang salah satu nama yang diunggulkan menjelang kontestasi Pilpres 2024 nanti. Setidaknya, bagi Partai Keadilan Sosial (PKS) nama Anies sudah patent menjadi Bakal Calon Presiden yang akan diajukan sebagai Capres 2024. Apalagi, kabarnya, di hadapan Habib Rizieq Shibab, para Habaib dan Ulama di Petamburan, Anies sudah mendapat “restu” mereka. Ditandai dengan cipika-cipiki di depan HRS. Kelihatannya RI-1 nanti adalah Anies. Siapa Cawapres, semua calon partai koalisi sepakat agar Anies yang pilih sendiri. Karena duet mendatang harus “para jagoan”. Itu kalau nasionalis dan ingin memperbaiki NKRI yang sudah rusak berat di semua sistem pemerintahan. Konon, Surya Paloh dan PKS sudah setuju. Tinggal SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang masih perlu bargaining ketat. SBY tentu saja ingin Ketum DPP Partai Demokrat yang juga putranya, Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) yang tampil sebagai Cawapres Anies Baswedan. Apakah NasDem dan PKS menyetujuinya? Belum tentu. Karena mereka juga punya calon yang ingin diajukan sebagai pendamping Anies. NasDem mengusulkan Khofifah Indarparawansa (Gubernur Jawa Timur) atau Andika Perkasa (Panglima TNI) untuk dampingi Anies. PKS menawarkan nama Hidayat Nurwahid, Iwan Prayitno dan Ahmad Heriawan untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Yang dikhawatirkan adalah jika NasDem tiba-tiba menarik diri dari koalisi PD dan PKS. Dapat dipastikan, peluang Anies untuk ikut kontestasi Pilpres 2024 bakal gagal. Sebab, dua partai ini belum penuhi syarat Presidential Threshold 20 persen, sehingga tidak bisa mengajukan Capres-Cawapres 2024. Perlu diingat, Surya Paloh itu hingga kini masih kolega James Riady, salah seorang yang disebut-sebut sebagai Oligarki. Dapat dipastikan, Paloh akan lebih turutin kemauan James Riady daripada konstituen NasDem sendiri. Di sinilah posisi “rawan Anies Baswedan. Apalagi, hingga detik ini pun NasDem masih belum secara tegas untuk declare Anies sebagai Capres 2024 NasDem. Meski dalam mendapat suara terbanyak saat Rakernas NadDem, namun Palon masih juga menawarkan nama Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa yang berada dua urutan di bawah Anies. Bukan tidak mungkin NasDem menarik diri dari PKS dan PD kemudian bikin koalisi baru dengan parpol lainnya, seperti Golkar, PPP dan PAN maupun PKB jika Muhaimin Iskandar tidak dijadikan Cawapresnya Prabowo Subianto. Yang kita tahu, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP dan PAN itu ada di bawah kendali Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marinves yang sangat dipercaya Presiden Joko Widodo. Apalagi, kabarnya, Luhut itu menjadi “komandan” lapangan oligarki. Sementara, parpol sendiri masih butuh dana untuk membiayai parpol, salah satunya bersumber dari oligarki yang punya duit tidak berseri. Dan, mereka siap menggelontorkan dana puluhan, bahkan, ratusan triliun rupiah untuk memuluskan kepentingan mereka. Jika ini yang terjadi, dengan bergabungnya NasDem bersama KIB bukan tidak mungkin NasDem akan mengusung Ganjar Pranowo yang terdepak dari PDIP untuk diajukan sebagai Capres NasDem plus KIB. Mereka tinggal menentukan siapa yang bakal dijadikan Cawapresnya Ganjar nanti. Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Khofifah Indar Parawansa, atau ada tokoh lainnya di luar itu semua. Bisa jadi, justru yang bakal dipilih adalah Khofifah yang kini menjabat Gubernur Jawa Timur. Apalagi, saat Yudisium Universitas Airlangga, Ganjar dan Khofifah tampak hadir di sana. Peluang Ganjar untuk tetap bersama PDIP dan diajukan sebagai Capres atau Cawapres PDIP sangatlah tipis. Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memilih putrinya sendiri, Puan Maharani, ketimbang Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, meski elektabilitas Puan jauh di bawah Ganjar. Jelas sekali, PDIP tak mau mengulang untuk ketiga kalinya “kesalahan” dalam menentukan Capres PDIP, seperti pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu yang pilih Joko Widodo sebagai Capres PDIP, sehingga trah Soekarno nyaris hilang tidak berbekas. Karena, itulah Puan dipaksakan untuk maju Capres 2024. Bagaimana dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto? Tampaknya Prabowo sudah enjoy dengan Muhaimin Iskandar. Makanya dalam acara yang digelar PKB baru-baru ini, mantan Danjen Kopassus itu menyatakan sikap hormat kepada Ketum PKB ini dengan mengangkat tangan kanannya. Koalisi Gerindra dengan PKB ini sudah bisa maju sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024: Prabowo Subianto – Muhaimin Iskandar. Muhaimin sendiri tampaknya juga sangat enjoy digandeng oleh Prabowo. Jika seperti narasi di atas yang terjadi, maka peluang Anies Baswedan untuk maju Pilpres 2024 semakin tipis. Satu-satunya peluang yang sangat mungkin adalah seperti “tawaran” politisi senior Golkar Jusuf Kalla untuk dijodohkan dengan Puan Maharani sebagai Capres PDIP. Mengingat selama ini peta politik Indonesia itu selalu mencari “jalan tengah”, maka bukan tidak mungkin niatan JK ini bisa terwujud: Anies Baswedan – Puan Maharani. Tujuannya jelas, solusi untuk mengatasi keterbelahan rakyat selama ini harus dengan cara “menikahkan” Anies dengan Puan. Apalagi, untuk mengajukan pasangan Capres-Cawapres, tanpa koalisi dengan parpol lain pun PDIP sudah bisa mengajukan sendiri. Cuma, yang perlu Anies ingat yaitu, pengalaman Presiden Abdurrahman Wahid yang akhirnya lengser dan digantikan oleh Megawati yang saat itu menjabat Wapres. Jangan sampai Anies hanya dijadikan Puan untuk meraih suara umat Islam saja, untuk kemudian didepak setelah berhasil jabat Wapres. Itu akibat dari politik jalan tengah tadi. Gus Dur dengan “poros tengah” ala Amien Rais, saat itu Ketua MPR, akhirnya dia juga yang lengserin Gus Dur. Skenario Revolusi Skenario “copras-capres” di atas bisa terjadi bila kondisi politik nasional dalam keadaan normal hingga menjelang Pilpres 2024 nanti. Tapi, jika melihat sikon politik akhir-akhir ini dengan maraknya demo anti kenaikan harga BBM yang semakin massif, peta politiknya tentu bakal berubah total. Apalagi, suara desakan agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden juga marak saat demo BBM, karena dianggap membuat rakyat semakin susah. Ekonomi pun memburuk. Hutang sudah mencapai angka Rp 7.000-an triliun. Rakyat dicekik dengan beragam “pajak”. Selain BBM, listrik juga naik. Kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai paling fatal adalah Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Pemerintah mengaku hal ini sebagai langkah terobosan pemerintah mempercepat pemenuhan hak-hak korban dengan penyelesaian non-yudisial. Mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban. Perjuangan PKI supaya Pemerintah minta maaf dan meminta kompensasi ganti rugi serta agar PKI tetap eksis dan bisa kembali hidup di Indonesia terus bergerak, tetap harus diwaspadai. Saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI, PDIP juga berupaya mencabut TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia. Pada saat itu massa umat Islam bergerak melakukan aksi penolakan terhadap wacana tersebut. RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bermasalah sejak awal. Salah satu alasannya, itu karena tidak memasukkan ketentuan hukum yang langsung terkait dengan penyelamatan ideologi Pancasila. Yaitu Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai terlarang, termasuk pelarangan setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Alasan menempuh mekanisme non-yudisial lebih memungkinkan terwujudnya hak-hak korban, seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan. Apapun alasannya Keppres tersebut memuat misteri politik tersembunyi yang harus diwaspadai, sangat mungkin hanya dijadikan jalan pintas untuk seolah dianggap menuntaskan pelanggaran HAM berat, bahkan ada agenda politik lain yang mendesak harus diambil. Melacak rekam jejak digital tentang polah tingkah PKI selama ini bisa menjadi Keppres 17 Tahun 2022 ini sebagai pintu masuk Pemerintah akan minta maaf kepada PKI, kemudian hak-hak Komunisme dipulihkan lagi, dan PKI sebagai institusi dihidupkan, direhabilitasi dan negara harus memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang merasa menjadi korban. Keluarnya Keppres 17 Tahun 2022 tersebut bisa memicu kemarahan rakyat (dan TNI tentunya) yang jelas-jelas juga sudah menjadi korban G-30-S/PKI 1965. Keppres 17 Tahun 2022 adalah bukti adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi, atas TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Potensi untuk terjadinya People Power atau Revolusi Rakyat sangatlah besar. Jika kondisinya seperti itu, maka atas nama Undang-Undang, TNI bisa saja mengambil-alih kekuasaan. Karena negara dalam keadaan darurat atau genting. Kalau sudah demikian keadaannya, peluang Anies Baswedan semakin tipis dan bisa hilang untuk menjadi Presiden, karena Pilpres 2024 tidak ada lagi. Paling banter, Anies hanya bisa menjadi Wapres yang ditunjuk “Presiden Darurat”. Itupun juga harus atas desakan rakyat. Situasi politik di China yang kabarnya Xi Jinping sudah dicopot dari jabatan sebagai Sekjen PKC. Yang mencopot itu PKC. Militer China itu di bawah Sekjen PKC. Jadi, ini bukan kudeta militer. Dengan sikon politik di China, tentu saja potensi terjadinya revolusi rakyat di Indonesia jelas semakin terbuka. China yang selama ini dianggap menyokong Presiden Jokowi dan Oligarki, akan lebih fokus pada persoalan di China. Sekarang ini tinggal kembali ke rakyat dan TNI. Apakah ingin perubahan atau tetap dengan kondisi seperti sekarang ini, semakin semrawut. (*)
Mainkan Marawis, Cara Polisi Redam Aksi
Jakarta, FNN – Berbagai upaya dilakukan polisi untuk meredam massa demonstrasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang makin marak. Mulai dari memasang tembok beton dan kawat berduri hingga pembacaan doa dan sholawat di tengah aksi. Terakhir, pada Jumat (23/9/2022) lalu, misalnya, aparat yang belakangan sering diteriaki \'Sambo...Sambo\' ini, malah menggelar pertunjukan marawis untuk menyaingi orasi para pende adalah salah satu jenis \"band tepuk\" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Musik ini merupakan kolaborasi antara kesenian Timur Tengah dan Betawi, dan memiliki unsur keagamaan yang kental. Itu tercermin dari berbagai lirik lagu yang dibawakan yang merupakan pujian dan kecintaan kepada Sang Pencipta. Peserta aksi Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) Gusrofain mengaku cara ini cukup efektif meredam demonstrasi di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari itu. Lagu-lagu bernuansa rohani dengan dentuman alat musik yang keras membuat suara orator tenggelam. “Ya ini salah satu upaya polisi untuk meredam demonstrasi kali ini. Mereka juga manfaatkan suaranya yang kencang untuk mengalahkan suara orator,” ungkap Gusrofain. Jadi, meski marawis suatu langkah yang baik, yang dilakukan aparat keamanan, tapi suara kencangnya yang melebihi suara orator membuat penyampaian aspirasi dan pembacaan tuntutan-tuntutan terkait kenaikan harga BBM tidak terdengar. Ia juga mengatakan bahwa upaya polisi ini tidak \'menguntungkan\' bagi pendemo, karena suara kencang yang melebihi orator akan berpotensi menghalangi penyampaian aspirasi masyarakat berupa tuntutan-tuntutan terkait kenaikkan harga BBM. Padahal tuntutan-tuntutan itulah yang sesungguhnya harus didengar oleh penguasa yang makin tidak berpihak pada rakyat. Polisi sebagai aparat keamanan harusnya menjaga agar tuntunan tersebut bisa tersampaikan, bukan malah menyaingi apalagi menghalanginya. (Habil)
Eksklusif: Rocky Gerung Bongkar Habis Pertemuannya dengan Luhut dan Gibran
PERTEMUAN pengamat politik Rocky Gerung dengan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, menyusul kemudian kedatangan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di kediaman Presiden Akal Sehat ini, “memantik” fans-nya untuk bertanya. Ada apa dengan Rocky Gerung? “Ya, saya ngerti psikologi teman-teman saya atau bahkan musuh-musuh saya itu. Yang musti saya terangkan adalah saya tidak mendekat pada kekuasaan, yang terjadi kekuasaan mendekat pada saya,” tegasnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (24/9/2022) “Masa’ saya host hajar dia. Ya nggak-lah, nanti orang nggak mau datang lagi. Tapi tetap saya ingin tuntun supaya kita sebagai bangsa itu, tumbuh dalam pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran dendam,” kata Rocky Gerung. “Dan kita mau lihat bagaimana semua orang bisa bertutur di dalam ketajaman itu,” lanjut Rocky Gerung dalam dialognya dengan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Saya tetap bilang bahwa saya tetap jadi pengkritik karena saya ingin agar supaya Indonesia pulih dan investasi panjang, sejarah peradaban kita tidak bisa dibatalkan hanya oleh isu-isu tiga periode segala macam,” tegasnya. “Saya kira dia datang memang hanya untuk sowan pertama, untuk bicara tentang keadaan. Dan saya kira bagus-bagus saja. Jadi kunjungan Gibran itu betul-betul incognito itu dan nggak ada urusan dengan soal-soal highpolitic,” ujar Rocky Gerung. Untuk lebih jelasnya, berikut petikan dialog Rocky Gerung bersama Hersubeno Arif. Halo apa kabar Anda semua. Ketemu di akhir pekan. Wah saya akhir pekan ini pasti banyak yang nunggu-nunggu ini, karena ada dalam dua pekan terakhir ini Bung Rocky Gerung sedang jadi sorotan publik. Apalagi kemarin ada Gibran Rakabuming, putra Pak Jokowi, Walikota Solo dateng ke Bojong Koneng. Terus sebelumnya ada wawancara dengan Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) sampai 2 episode segala macam. Itu saya kira Anda musti menjelaskan karena orang bertanya-tanya ini kelihatannya Rocky sudah mengkhianati perjuangan. Rocky sudah mulai main dengan kekuasaan. Itu yang banyak sekali pertanyaan. Kalau tidak percaya, Anda bisa saya tunjukin di WA-nya, banyak banget nih yang masuk ke saya. Bahkan, teman-teman dari luar negeri juga banyak yang langsung ngecek saya, itu Bung Rocky. Ya, saya ngerti psikologi teman-teman saya atau bahkan musuh-musuh saya itu. Yang musti saya terangkan adalah saya tidak mendekat pada kekuasaan, yang terjadi kekuasaan mendekat pada saya. Itu beda banget. Dan kelihatannya memang ada keadaan baru yang mencemaskan bangsa ini. Karena itu, tetap di layar kritisi kita produksi terus. Sekarang saya punya dua channel, teman-teman di FNN buatin saya channel, namanya Rocky Gerung Official, dan itu tiap hari dan tiap hari ngocehnya nggak pernah berhenti. Hard news sifatnya. Lalu ada teman-teman lain buatin saya RGTV Channel. Itu isinya refleksi pembicaraan. Tapi itu bukan cuma politik karena di situ mereka sebut tag line-nya politic and beyond BRGTV yang baru seminggu ini bikin heboh. Di situ ada soal kultur, soal seks, soal naik gunung, dan yang lain. Tapi memang edisi pertama Pak Luhut. Jadi saya wawancara dia. Lalu orang bilang, hajar dong. Ya nggak bisa. Masa’ saya host hajar dia. Ya enggak-lah, nanti orang nggak mau datang lagi. Tapi tetap saya ingin tuntun supaya kita sebagai bangsa itu, tumbuh dalam pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran dendam. Jadi, nggak akan berkurang kritisisme saya, bahkan bisa berlebih, karena nanti ada banyak tokoh. Semua orang meminta Habib Rizieq, oh, pasti. Iya, jangan pilih-pilih kasih. Lalu saya bilang enggak, itu cuma mau bikin heboh pertama saja tuh. Dan kita mau lihat bagaimana semua orang bisa bertutur di dalam ketajaman itu. Lain kalau saya diundang dia, pasti saya akan berdebat. Tapi, ini kan saya mengundang bukan untuk itu. Saya kira etika pertama itu. Nah, di FNN kita bahas setiap hari apapun isunya dalam upaya untuk memberi kritik yang paling radikal. Tapi, tetap juga dengan konsep karena versi saya dan Hersubeno Arief adalah berbicara tentang hard news, tapi dengan soft brain ‘akal yang teduh’. Kira-kira begitu. Ya, sebelum Anda lanjutkan, jangan lupa ya musti subscribe dulu. Di RGTV. Jadi kalau ada yang tanya apa bedanya dengan Rocky Gerung Official maka yang ini hard news, daily news, yang satu lagi magazine, mingguan. Begitulah kira-kira konsepnya. Ya, kira-kira begitu. Kalau yang hard news nggak ada yang kita edit-edit yang di FNN, kalau yang di RGTV pasti ada yang sedikit diedit karena ada yang mungkin peka. Karena itu, dia pasti siaran-siaran tunda. Jadi, sekali lagi itu dasarnya. Jadi tetap ikuti channel ini kalau mau yang keras, dalam arti langsung attack policy tapi dengan argumen ada di FNN. Ini sehari dua kali, bahkan dan di RGTV itu ya seminggu dua kali. Temanya itu di RGTV adalah RGTV Channel itu variasinya paling banyak, cuma kebetulan kemarin duluan soal politik. Tetapi nanti juga banyak soal-soal seks, soal-soal kuliner, mau gaya hidup, macam-macamlah, sebagai magazine. Itu jangan lupa harus dua-duanya di-subsribe. Tapi gini ya, Anda ternyata sudah kayak Bjorka juga ya karena kemarin sudah muncul juga channel namanya Rogerisme dan isinya sama dengan RGTV. Ya, buat teman-teman yang tentu tertarik untuk ambil bagian di situ, jangan nyolong semualah. Silakan ambil bagian-bagian, tapi kalau Anda ambil semuanya lalu Anda ganti judulnya, seolah produser sendiri, itu juga tidak etis. Saya tahu banyak orang yang ngefans dan FNN juga nggak ketat-ketat amat. Demikian juga RGTV nggak ketat-ketat amat, tapi ada sedikit etika supaya nanti nggak ketahuan itu nyolong buat nyari duit doang gitu. Tapi, tetap info itu boleh diambil sesuka-sukanya, tapi dengan etis itu. Kalau nggak nanti digugat juga susah karena nggak ada hukumnya, tapi juga ini produk publik. Jadi silakan tapi dengan etik yang rada-rada tertiblah. Kita ini intelektual property right karena bagaimanapun juga teman-teman itu juga melakukan production ini, melakukan riset, melakukan post-production, ada effort-nya gitu. Tapi, kalau mau ambil silakan untuk tiktok, untuk YouTube short, dan sebagainya, saya kira nggak ada problem. Apalagi itu juga disebar di WhatsApp. Kan banyak juga. Ya, saya kira begitu. Jadi istilahnya ada intelektual property right. Atau kalau minimal konsep itu ya property right. Ada orang riset bisa berjam-jam untuk tahu bagaimana mata hati dan kata hati rakyat. Jadi jangan diabaikan, kita hormati sedikit orang yang melakukan riset. Kalau kalian cuma asal ambil itu kan artinya mencuri. Dan produk jurnalistik itu adalah kerja serius, bukan batubara. Kalau batubara kan tinggal digali-gali dari tanah tinggal diangkut. Tapi menggali ide itu serius. Jadi hirmatilah ide di FNN dan di RGTV Channel. Bung Rocky, kita balik lagi ke tema tadi. Kan Anda tadi menjelaskan soal Pak Luhut. Tapi orang pasti paling banyak pertanyaan soal Gibran Rakabuming. Ini apakah ada kaitannya karena kemarin ketemu Pak Luhut kemudian Pak Gibran tiba-tiba datang. Gitu lo. Jadi, Gibran datang itu nggak ada, sehari sebelumnya atau mungkin setengah hari, saya lagi di Sentul, lalu kalangan dari Istana menelpon, Gibran pingin berkunjung. Saya bilang oke semua di situ berkunjung. Anies Baswedan berkunjung, Prabowo Subianto berkunjung macam-macam tuh tokoh-tokoh politik. Saya bilang, ini tempat kita bicara-bicara ya silakan saja berkunjung. Ada yang khusus nggak yang Pak Rocky inginkan, misalnya harus tersembunyi. Saya bilang ya terserah saja mau bawa wartawan nggak bawa wartawan nggak ada soal buat saya. Lalu datang Gibran, Walikota Solo itu. Dan ya kita bicara tentang apa sebetulnya yang bisa kita ucapkan pada publik, sehingga publik mengerti bahwa Indonesia itu ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi saya bilang kalau berbicara tentang Indonesia yang baik-baik saja bukan di sini tempatnya. Di sini tempat orang bicara keadaan Indonesia yang tidak baik, dari segi ekonomi, politik dan segala macam. Jadi saya beri tahu itu terus terang. Lalu kita ngomong apa yang tidak baik, termasuk Presiden Jokowi. Saya tetap bilang bahwa saya tetap jadi pengkritik karena saya ingin agar supaya Indonesia pulih dan investasi panjang, sejarah peradaban kita tidak bisa dibatalkan hanya oleh isu-isu tiga periode segala macam. Jadi, soal-soal itu. Dan, yang saya anggap penting adalah memberi pesan bahwa orang seperti Gibran atau yang seangkatannya, kan masih panjang usianya itu. Tiga kali pemilu masih ada di situ. Lalu bicara soal apa benar fungsi partai politik sekarang jalan tuh. Dan Gibran juga kasih otokritik terhadap keadaan partai politik. Saya bilang, betul juga PDIP itu, kehilangan kader. Jadi, hal yang biasa saya bicarakan di FNN, di mana-mana, itu saya bicarakan dengan Saudara Gibran. Jadi semua soal kita coba bicarakan, tentu dengan keinginan agar supaya ada perubahan bahkan di dalam cara Presiden Jokowi mengambil keputusan. Jadi, nggak ada yang saya edit-edit di situ karena Gibran bertamu maka saya bilang oke siap terima sebagai tamu, tapi dengarkan pikiran saya yang tidak mungkin berubah sebagai pengkritik kekuasaan. Dan dia senang karena itu dianggap oke lain kali saya, bahkan dia bilang mau berguru, saya bilang oke silakan saja berguru tapi ada jadwalnya, karena banyak juga yang mau berguru. Lalu orang bilang jadi eksklusif karena anak presiden, saya bilang enggak karena semua orang bisa datang ke sini sehingga jadwal saya sangat padat. Mungkin kalau nggak bisa berguru langsung ya silakan ikuti FNN dan RGTV Channel. Di RGTV dia baru 2 kali nonton kalau di FNN tiap hari dia tonton. Jadi FNN itu justru yang memancing semua orang untuk ketemu dengan saya. Dianggap bahwa Rocky Gerung dan Hersubeno itu nggak bisa hidup kalau nggak kritik pemerintah. Saya bilang nggak, semua orang justru nggak bisa hidup kalau nggak kritik pemerintah. Jadi kita menghidupkan oposisi. Dan saya anggap ya itu hal yang biasa saja, wartawan bombardir saya. Jadi, ada kecemburuan sebetulnya baik Cebong maupun Kadrun. Berapa lama ngobrol sama Gibran? Ya, ada hampir dua jam. Tentu orang akan bilang pasti ada yang sembunyi.... ya ada beberapa. Kalau begituan ya saya sudah bocorkan ke FNN tapi nggak semua. Ya, tapi clear ya, nggak ada deal, nggak ada upaya menarik Anda ke kubu pemerintah gitu enggak ada, dan saya pun juga ditanya orang kalau toh ada saya bilang saya jamin itu juga nggak akan berhasil. Ya, itu. Ya, saya bilang begitu, kalaupun ada nggak akan berhasil. Saya kira Gibran tahu bahwa itu tidak akan berhasil. Saya kira dia datang memang hanya untuk sowan pertama, untuk bicara tentang keadaan. Dan saya kira bagus-bagus saja. Jadi kunjungan Gibran itu betul-betul incognito itu dan nggak ada urusan dengan soal-soal highpolitic. Semua itu yang saya anggap bahwa kalau bangsa ini kita tuntun dengan pikiran maka perubahan politik justru bisa berlangsung ya baik-baik saja. Adem-adem. Tapi kalau kita mulai dengan dendam, itu juga saya terangkan, nggak mungkin bangsa ini tumbuh kalau ada dendam. Dan, memikirkan Indonesia harus dipikirkan dengan konsep, bukan sekadar dengan hoaks, dengan buzzer kiri kanan. Saya bisa mengerti bahwa banyak buzer Pak Jokowi yang kesel. Oke, tapi saya kira kan gini, ini menurut saya, lepas dari bagaimanapun juga, saya musti apresiasi Gibran. Karena dia datang pada orang yang dia tahu setiap hari pagi sore mengkritik bapaknya. Menurut saya ini kan luar basa juga. Betul, saya tanya ke dia awalnya, Anda ngapain temui saya, kan di kalangan Istana saya dibenci tuh dan dia menganggap ya itu lain aja. Dia merasa dia anak muda yang ingin tidak terlalu terpengaruh dengan keadaan Istana. Saya kira anak ini, eh bukan anak tapi Pak Walikota ini, muda sekali kan buat saya, dia berupaya untuk bikin distingtion dengan keluarga Istana. Saya masih nyinggung, tapi ada oligarki ada disebut-sebut macam-macam itu. Dia merasa oke kalau itu problem saya ya silakan disampaikan secara hukum. Jadi, ya fair enough. Tapi saya tahu pasti ada orang yang mulai mengintai, ya itu pasti duga macam-macam, baik dari pihak sana maupun di sini. Tapi saya yakinkan bahwa saya lebih suka mengatur daripada diatur. Mengatur dengan pikiran tuh. Jadi biasalah langsung kontroversi, ada apa Rocky segala macem. Ada yang benci segala macem. Tapi ya sudahlah, biasa. Kita sudah terlatih untuk diombang-ambingkan, tapi layar tetap terkembang lurus suara Nol (0) persen. (Ida/sws)
Pencabutan Subsidi BBM dan Pupusnya Amanat Penderitaan Rakyat
Tidak ada jalan lain bagi rakyat Indonesia selain melawan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Amanat Penderitaan Rakyat. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila DIGANTINYA UUD 1945 dengan UUD 2002 ternyata bukan hanya mengganti sistem berbangsa dan bernegara. Juga, mengganti Visi dan Misi dengan Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati dan Walikota, tetapi juga mengganti tujuan masyarakat adil dan makmur. Banyak yang tidak tahu kalau negara sudah tidak bertujuan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jadi, jangan heran kalau negara dikelola seperti perusahaan, yang penting untung. Apalagi, dengan naiknya harga BBM dan mulai merangkaknya beban kebutuhan hidup dianggap oleh penguasa itu biasa saja bagian dari resiko yang harus diterima rakyat. Elit politik dan penguasa hari ini tidak mengerti apa itu Amanat Penderitaan Rakyat. Jadi mereka tidak peduli dengan amanat penderitaan rakyat ya sebab tidak belajar dari sejarah dan ajaran Soekarno. PDIP yang mengaku Soekarnois tak lebih hanya mengkultuskan Soekarno saja tetapi membuang ajaran Soekarno. Jika mereka mengerti amanat penderitaan rakyat maka tak akan mendukung kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Percuma, patung Bung Karno dibuat di mana-mana tetapi hanya sekedar patung karena ajarannya dibuang. Cuplikan pidato Soekarno. Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1963 di Jakarta: .... ”Saya berdiri di sini sebagai warganegara Indonesia, sebagai patriot Indonesia, sebagai alat Revolusi Indonesia, sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, – sebagai Pengemban Utama daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Kita semua yang berdiri dan duduk di sini harus merasakan diri kita sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat! Saya bertanya, sudahkah engkau semua, hai saudara-saudara! Engkau … engkau … engkau … engkau, sudahkah engkau semua benar-benar mengerti dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menyadari dirimu sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menginsyafi dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar merasakan dirimu, sampai ke tulang-tulang-sungsummu, sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat? Amanat Penderitaan Rakyat, yang menjadi tujuan perjuangan kita, – sumber kekuatan dan sumber keridlaan-berkorban daaripada perjuangan kita yang maha dahsyat ini? Sekali lagi engkau semua, – engkau semua dari Sabang sampai Merauke! –, sudahkah engkau semua benar-benar sadar akan hal itu? Kesadaran sosial dari Rakyat Indonesia itulah pokok-hakekat daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia itu adalah dus bagian daripada social consciousness of mankind. Dus amanat Penderitaan Rakyat Indonesia adalah bagian daripada Amanat Penderitaan Rakyat daripada seluruh kemanusiaan! Dus Amanat Penderitaan Rakyat kita bukanlah sekadar satu pengertian atau tuntutan nasional belaka. Amanat Penderitaan Rakyat kita bukan sekedar satu “hal Indonesia”. Amanat Penderitaan Rakyat kita menjalin kepada Amanat Penderitaan Umat Manusia, Amanat Penderitaan Umat Manusia menjalin kepada Amanat Penderitaan Rakyat kita. Revolusi Indonesia menjalin kepada Revolusi Umat Manusia, Revolusi Umat Manusia menjalin kepada Revolusi Indonesia. Pernah saya gambarkan hal ini dengan kata-kata: “there is an essential humanity in the Indonesian Revolution”. Pernah pula saya katakan bahwa Revolusi Indonesia mempunyai suara yang “mengumandang sejagad”, yakni bahwa Revolusi Indonesia mempunyai “universal voice”..... Yang perlu dicatat, karena elit politik dan penguasa tidak memahami apa itu \"Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia\", maka kebijakan dengan menaikkan harga BBM tak lagi mempertimbangkan amanat penderitaan rakyat Indonesia. Tidak ada jalan lain bagi rakyat Indonesia selain melawan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Amanat Penderitaan Rakyat. Meluruskan kembali negara yang bertujuan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak ada jalan lain kecuali Revolusi kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Merdeka! (*)
Anies Pemimpin Akal Sehat
Meminjam istilah Aa Gym, Anies itu orang yang paling beruntung dunia akhirat. Karena dialah orang yang kesalahannya selalu dicari, prestasinya tidak pernah diakui. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior AKAL Sehat tampaknya benar-benar dibutuhkan sekarang. Jika kita ingin memperbaiki kehidupan bangsa yang sudah carut-marut sedemikian rupa. Karenanya, pemilu 2024 mendatang sangat penting artinya bagi perjalanan sejarah bangsa ini ke depan. Pemimpin yang mestinya tampil sesudah ini harus dipastikan yang benar-benar memiliki akal sehat. Dipilih oleh orang-orang yang berakal sehat. Untuk mencapai langkah pembangunan sebagai hasil olah pikir dan olah kerja dari akal sehat. Pemimpin yang dimaksud tentu saja adalah seseorang yang benar-benar mampu melihat akar persoalan bangsa. Dengan kejernihan mata pikiran dan mata hati yang tidak diragukan lagi. Yang siap dan yakin mampu mengatasi segala keterpurukan yang nyata ada. Siap saat menghadapati tantangan resiko yang besar. Termasuk penentangan dan penolakan dari mereka yang pro status quo. Dalam situasi dan kondisi yang begitu buruk sekarang. Ketika situasi politik dan ekonomi yang banyak masalah. Tingkat kemiskinan yang terus bertambah. Hutang negara dan swasta yang kian menggunung. Penegakan hukum yang tampak tidak adil. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berorientasi kemaslahatan rakyat banyak. Paling tidak, semua itulah yang selalu jadi sasaran kritik dari para pakar dan anak bangsa yang peduli nasib bangsa ini hari ini. Dan berharap dapat mengalami kemajuan yang dicita-citakan dalam masa yang dekat ke depan. Bagaimanapun, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat 7,07 persen pada kuartal II 2021. Sebuah angka yang fantastis sekali tentunya. Yang memungkinkan kita bisa keluar dari keterpurukan sekarang ini. Tapi, sayangnya, angka itu tidak dapat diterima begitu saja. Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli malah meragukan rilis itu. Menurut Rizal, hal itu tidak sesuai dengan realita di masyarakat. \"Kok ekonomi rakyat masih nyungsep? Efek kenaikan harga ekspor sawit & batubara dll sama rakyat mah kecil. Konsumsi dan daya beli rakyat masih jeblok!\" begitu cuit akun Twitter @RamliRizal, 6 Agustus lalu. Sementara itu, bagaimana dengan soal utang? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali naik hingga akhir Juli 2022. Berdasarkan dokumen APBN Kita, pada akhir Juli 2022, utang kita berada di angka Rp 7.163,12 triliun. Lalu bagaimana pula dengan istilah penegakan hukum yang tebang pilih? Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), Ramelan, baru-baru ini tidak menolak adanya istilah itu. Menurut dia, hal itu disebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pemberantasan korupsi. Disebabkan oleh penerapan kewenangan diskresi (pengecualian) yang tidak jelas pedomannya. Mantan Direktur YLBHI sekaligus mantan Ketua KPK, Bambang Widjojanto, juga mengamini hal itu. Menurut Bambang, istilah tebang pilih itu adalah konsekuensi ketidakmampuan pemerintah untuk melahirkan politik penegakan hukum yang baik. Secercah Harapan Dalam kondisi keterpurukan yang sedemikian rupa, masih adakah secercah harapan agar kita dapat bangkit kembali? Tidak adakah seorang anak bangsa yang dapat diharapkan sebagai tempat menggantungkan harapan itu? Yang akan dapat mengubah keadaan? Agar dapat tegak sama tinggi duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang maju lainnya. Sekali lagi, perlu sekali diingatkan. Bahwa pemilu 2024 sangat penting bagi bangsa ini untuk berubah. Meskipun baru tahun depan tepatnya disebut sebagai tahun politik, namun para elit politik kita sudah disibukkan dengan upaya mempersiapkan diri dan kelompoknya menyongsong kontestasi itu. Baliho dan spanduk dari mereka yang siap dan berambisi jadi pemimpin telah disebar di mana-mana. Dari sudut-sudut jalanan kota sampai ke daerah pinggiran yang jauh. Tapi dari sekian banyak calon itu, adakah yang dapat memberikan secercah harapan, bagi kemajuan yang mesti diraih di masa depan? Tentu saja ada penilaian. Bahwa saat ini hanya Gubenur DKI Jakarta Dr. Anies Baswedan satu-satunya calon pemimpin yang dapat memberikan secercah harapan. Jika kita benar-benar ingin berubah. Jika kita ingin meninggalkan keterpurukan yang ada. Untuk menggapai angan-angan kemajuan bangsa. Tentu ada yang bertanya: Kenapa Anies? Bukankah di antara 275 juta jiwa penduduk negeri ini pasti ada yang dapat diharapkan untuk melakukan perubahan? Persoalannya, yang lain itu memang banyak. Tapi belum teruji. Sedangkan Anies sudah membuktikannya selama 5 tahun memimpin ibukota Jakarta. Dengan sejumlah prestasi membanggakan. Kita saksikan, banyak tokoh yang sudah membuat persiapan luar biasa. Dengan didukung kekuatan mesin partai. Dikibarkan namanya dengan berbagai bentuk survey. Termasuk upaya branding berbiaya super mahal. Dan jangan lupa, sebagian dari mereka itu tentu akan di-back up secara total oleh kekuatan oligarkhi politik dan ekonomi yang tetap ingin bercokol. Persoalannya, apakah semua itu bisa diharapkan akan dapat memulihkan keadaan, dalam artian yang positif bagi rakyat banyak? Bukankah begitu banyak survey abal-abal yang hasil surveynya pun diragukan publik kebenarannya? Bukankah upaya branding berbiaya super mahal juga tidak menjamin menaikkan elektabilitas seseorang secara signifikan? Kalau yang jeblog mah akan tetap sulit digerek naik. Di samping itu, kian menjamurnya lembaga survey dan penyedia layanan branding politik kecenderungannya tak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas calon pemimpin maupun partai politik. Tapi lebih kepada upaya mengeruk keuntungan finansial dari suasana perpolitikan berbiaya tinggi. Sudah bukan rahasia lagi, seorang politisi yang ingin di-branding harus mampu memberikan bayaran Rp 200 sampai Rp 300 juta untuk sebuah survey super kilat. Hanya untuk seorang calon anggota dewan. Menyangkut elektabilitas dirinya. Yang dia sendiri belum tentu mengerti bagaimana survey itu dilakukan. Siapa saja respondennya dan berapa banyak jumlahnya. Karena itu, banyak yang tarik diri. Tidak ikut-ikutan di-survey, karena tidak punya dana. Kecuali kalau ada cukong yang mau membiayai semuanya. Dengan segala konsekuensi. Karena pada saatnya nanti tidak akan mampu menolak bila kekuasaannya yang akan dicampurtangani oleh cukong tersebut. Anies Memang Beda Sementara itu, Anies Baswedan memang beda. Secara politik dia memang tidak punya kekuataan apa-apa. Tidak juga ekonomi. Jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pun akan berakhir 16 Oktober mendatang. Tidak sampai satu bulan lagi. Meskipun Nasdem, PKS, Demokrat plus PPP disebut-sebut siap mengajukannya sebagai Capres, namun itu belum pasti. Bila positif saat didaftarkan sebagai Capres di meja KPU nanti barulah bisa dipastikan calon. Artinya, jika tak ada partai yang mencalonkannya, keinginan untuk jadi presiden tampaknya hanyalah fatamorgana. Situasi dan kondisi perpolitikan kita di tanah air sekarang begitu rumit. Parlementarian Threshold 4 persen dan Presidential Threshold 20 persen adalah salah satu penyebabnya. Karenanya perpolitikan kita sulit untuk bisa keluar dari suasana politik berbiaya tinggi. Akibatnya jumlah calon pemimpin sangat terbatas. Hanya yang berhasil mendapatkan dukungan dari satu maupun gabungan beberapa partai. Pada akhirnya, pemimpin yang akan dihasilkan hanyalah para pemimpin boneka. Karena dipilih bukan berdasarkan kualitas, kapasitas dan integritas. Popularitasnya adalah popularitas semu. Yang merupakan hasil polesan penata rias kelas kambing. Sementara itu, popularitas Anies terus melambung tinggi. Dalam berbagai kesempatan, dia dielu-elukan dengan teriakan “presiden, presiden, presiden!” Kenapa bisa begitu? Karena hanya dialah calon presiden yang tidak berasal dari partai politik. Tapi dia punya keberanian untuk mengambil resiko kebijakan. Dan punya kapasitas untuk mengatasi masalah. Begitu juga integritas yang rasanya tidak banyak dimiliki para calon pemimpin yang ada. Dan Anies sudah membuktikannya selama 5 tahun memimpin ibukota Jakarta. Dengan segala perubahan yang berhasil dia buat. Hasil kerja keras dalam kesunyian. Tanpa gembar-gembor dan acting palsu di bawah sorotan kamera. Soal keberanian, bukankah tidak ada pemimpin selain dia yang berani secara frontal mematikan langkah oligarkhi 9 naga? Dengan membatalkan pembangunan beberapa pulau reklamasi. Proyek bergengsi para taipan itu. Soal kapasitas, dia tidak hanya meraih prestasi yang gemilang. Yang mendapatkan pengakuan mulai dari rakyat kecil di Jakarta dan luar Jakarta, sampai para pemimpin dunia. Begitu juga soal integritas. Tanpa perlu dibesar-besarkan, anda semua tahulah. Anies semakin terkenal sebagai tokoh yang populis. Tanpa perlu melempar-lempar kaos atau hadiah recehan. Tanpa terpengaruh untuk ikut-ikutan masuk gorong-gorong. Karena itu para calon lain berikut oligarkhi pendukung mereka akan mati-matian berusaha menjegal langkah Anies. Mulai dari dilaporkan ke KPK untuk sebuah kesalahan yang tak ada. Sampai kepada upaya mendegradasi citra dirinya sebagai seorang pemimpin populis. Bukankah sekarang begitu masif serangan yang bernuansa kebencian, hinaan, dan fitnah kepada mantan Mendikbud itu? Bahkan beberapa di antaranya mengandung unsur SARA. Dengan dituduh memainkan politik identitas. Meminjam istilah Aa Gym, Anies itu orang yang paling beruntung dunia akhirat. Karena dialah orang yang kesalahannya selalu dicari, prestasinya tidak pernah diakui. Saya mencoba memaknai kata-kata ulama kondang Jawa Barat ini dengan pengakuan. Betapa besar pahala yang dapat dia raih. Dengan berbuat semata-mata demi Allah SWT., dan untuk kesejahteraaan rakyat yang menjadi tanggungannya. (*)
Dekan FISIP UNHAS Apresiasi Gagasan LaNyalla Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli
Makassar, FNN – Dekan FISIP UNHAS, Dr Phil Sukri, M.Si, mengapresiasi inisiasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, yang dilakukan LaNyalla merupakan upaya untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang tepat. “Saya kira apa yang diinisiasi Pak LaNyalla adalah upaya yang nyata untuk memastikan Indonesia kembali kepada rel yang tepat dalam mencapai kesejahteraan rakyat,” kata Sukri, saat Kuliah Umum LaNyalla bertema “Mengembalikan Kedaulatan, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (23/9/2022). Sukri menjelaskan, yang terpenting semangatnya adalah menempatkan kerangka kebangsaan kepada yang lebih tepat. “Kalau gagasannya adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli dengan dilakukan adendum terhadap hal-hal yang penting, penyesuaian-penyesuaian dengan beberapa kondisi kekinian, saya kira itu pantas diapresiasi,” tegas Sukri. Dikatakannya, ada beberapa persyaratan penting dalam melakukan adendum. Sebab, adendum adalah upaya penyesuaian dengan kondisi sekarang. “Syarat paling penting dari adendum itu adalah, apakah itu dibutuhkan. Tafsir kebutuhan itu yang tentunya diupayakan agar kita tak kembali ke belakang, namun menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan yang terpenting adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Selebihnya itu urusan teknis,” tegas dia. (mth/*)
Ketua DPD RI: Perubahan Konstitusi Sebabkan Banyak Paradoksal Kebangsaan
Makassar, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan perubahan konstitusi yang terjadi dalam kurun waktu pada 1999-2002 telah menyebabkan banyak paradoksal dalam kehidupan berbangsa. Paradoks yang timbul itu dipaparkan LaNyalla saat menyampaikan Kuliah Umum bertema \"Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat\" di Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (23/9/2022). Dikatakan LaNyalla, hampir 95 persen isi pasal dalam UUD 1945 naskah asli telah diubah. UUD perubahan itu tak lagi menjabarkan ideologi Pancasila. \"Yang dijabarkan adalah ideologi lain yakni liberalisme dan individualisme yang mempermulus tumbuhnya kapitalisme dan menguatnya oligarki ekonomi,\" kata LaNyalla. Hal inilah yang menjadi paradoksal. Karena negara yang kaya raya dengan sumber daya alam ini, tetapi ratusan juta penduduknya miskin dan rentan miskin. Sementara segelintir orang menjadi sangat kaya raya. Pasal 33 UUD 1945 naskah asli yang terdiri dari 3 ayat berikut penjelasannya, telah diubah menjadi 5 ayat dan menghapus total penjelasannya. \"Dampaknya, perubahan mazhab perekonomian Indonesia dari mazhab pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, menjadi mazhab pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak dari rakyat,\" imbuhnya. Akibat dari amandemen tersebut, maka lahir sejumlah undang-undang yang menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar dan privatisasi. Konsep dan filosofi Pancasila bahwa perekonomian disusun oleh negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, malah dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar yang memperkaya orang per orang pemilik modal. Perubahan arah kebijakan ekonomi itu berimbas pada APBN yang pada akhirnya melulu mengandalkan utang. Tahun ini saja, kita harus membayar bunga utang saja, sebesar Rp 400 triliun. \"Dan Presiden sudah menyampaikan dalam nota Rancangan APBN tahun 2023 nanti, pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp 700 triliun,\" tutur LaNyalla. Paradoks berikutnya adalah tugas Pemerintah Indonesia sebagaimana tertulis dalam naskah Pembukaan UUD, dimana pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. \"Hal itu semakin jauh dari harapan. Kewajiban pemerintah untuk menjamin rakyat dalam mengakses kebutuhan hidupnya lalu disebut subsidi, yang sewaktu-waktu dapat dicabut karena APBN tidak sanggup meng-cover. Kewajiban pemerintah itu diubah menjadi opsional, menjadi subsidi, sehingga dapat dihapus,\" terangnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal ini akan terus terjadi. Bukan hanya menyangkut subsidi BBM, tetapi akan merambah ke subsidi listrik. Karena, banyaknya izin yang diberikan kepada swasta untuk membangun pembangkit listrik swasta yang harus dan wajib dibeli oleh PLN. \"PLN mengalami over suplai listrik, sehingga nanti kompor gas rakyat yang menggunakan LPG 3 kg, akan diganti dengan program kompor listrik 1.000 watt, sehingga rakyat akan lebih banyak bayar listrik,\" ujar LaNyalla. Paradoks berikutnya adalah tugas dan tujuan adanya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas dan tujuan tersebut disederhanakan menjadi kewajiban pendidikan saja. Padahal, mencerdaskan otak dengan mencerdaskan kehidupan itu sangat berbeda. Mencerdaskan kehidupan itu artinya mencerdaskan kemanusiaan secara utuh. Membangun jiwa dan raga, termasuk moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme melalui ideologi. \"Yang paling menjadi ancaman serius akibat dari amandemen konstitusi adalah penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dengan metode damai atau non-militer, yaitu dengan menjauhkan generasi bangsa itu dari ideologinya,\" tegas LaNyalla. Jika sudah demikian, maka bangsa ini akan mudah dipecah belah, dikuasai dan dikendalikan pikirannya agar tak memiliki kewaspadaan, jati diri dan kesadaran dalam regenerasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa. \"Setelah itu, proses pencaplokan bangsa ini oleh bukan orang Indonesia asli akan dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu kuasai perekonomiannya, kuasai politiknya dan kuasai Presiden atau Wakil Presidennya,\" tutur LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, jika tiga episentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan orang Indonesia asli, maka kita tidak akan bisa apa-apa lagi. \"Anda akan tersingkir dan menjadi penduduk marginal yang tidak kompeten dan tidak mampu bersaing, karena terbelit dalam kemiskinan. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang akan dilanggengkan,\" ucap LaNyalla. Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu mengatakan demokrasi Pancasila adalah yang terbaik untuk Indonesia. Dan konsepsi sistem bernegara itu tertuang di dalam naskah asli UUD 1945. \"Di mana terdapat unsur dari partai politik, utusan daerah dan unsur golongan-golongan yang lengkap, sehingga utuhlah demokrasi. Semuanya terwadahi, sehingga menjadi demokrasi yang berkecukupan tanpa ada yang ditinggalkan,\" katanya. LaNyalla juga mengajak kepada semua pihak untuk menyatukan tekad kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. \"UUD 1945 naskah asli wajib dan harus kita sempurnakan agar kita tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru,\" demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Brigjen Pol Amostian. Sedangkan dari Universitas Hasanuddin Makassar hadir di antaranya Rektor Universitas Hasanudin Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa, MSi, Dekan Fisip Unhas Dr Phil Sukri, MSi, Kepala Kantor Sekretariat Rektor Unhas Dr Sawedi Muhammad MSc, Wakil Dekan III Fisip Unhas Prof Dr Suparman Abdullah M.Si, sejumlah staf pengajar dan ratusan mahasiswa. (mth/*)
Selamat Bertarung Anies Baswedan
Politik identitas yang salah adalah menggunakan isu etnis dan agama untuk mendominasi. Sebaliknya, Anies Baswedan menggunakan identitas untuk emansipasi, afirmasi, dan anti kolonialisasi. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle TULISAN ini didedikasikan kepada komunitas pengundang saya di acara pelepasan 5 Tahun Anies Baswedan, Ahad, (25/9/22) di Warung Buncit. Ratu Elisabeth telah dimakam di Kastil Windsor, dekat London, beberapa hari lalu. Seluruh dunia melihat ke sana. Pemimpin-pemimpin besar negara-negara banyak yang melayat. Mereka bersedih. Sementara itu Truganini, terbaring dikuburannya sejak 146 tahun lalu. Dia, menurut Yuval Noah Harari, adalah perempuan orang asli (Aborigin) terakhir di Tasmania. Kedatangan Inggris, yang diperintahkan kakek-buyutnya Elisabeth, King George, telah memusnahkan semua orang pribumi asli di Tasmania. Tak tersisa. Diantara kesedihan ribuan manusia mengantarkan Queen Elizabeth ke liang kubur, jejak kejahatan imperialisme kulit putih masih menyisakan luka yang tidak bisa dikubur. Di Indonesia, untuk mempertahankan kaum pribumi, Anies Rasyid Baswedan, menegaskan dalam pidato kemenangannya 5 tahun lalu bahwa sudah saatnya pribumi bangkit. Bangkit maksudnya adalah untuk berkuasa di negerinya sendiri. Berkuasa artinya berdaulat, mandiri, dan bersolidaritas. Untuk statement penting Anies Baswedan ini, seorang anti nasionalis melaporkan Anies ke polisi, karena dianggap rasis. Tapi, setelah 5 tahun Anies memerintah di DKI Jakarta, semangat Anies dalam tema pribumi ini tidak pernah surut. Tepat seminggu lalu, ketika seorang supermodel senior, mempertemukan saya dengan Prof. Sri Edi Swasono, menantu Proklamator Indonesia, Bung Hatta, menceritakan syukur harunya ketika dua tahun belakangan ini dia tidak lagi membayar pajak rumah Bung Hatta, sang Proklamator. Selama ini Sri Edi, bahkan diantaranya, menjual berbagai aset keluarga, untuk membayar pajak rumah itu, Rp 140 juta. Padahal penghasilan dia hanya dari gaji seorang dosen saja. Menurutnya, rumah pendiri Republik Indonesia harus bertahan di Menteng, agar merupakan bagian sejarah. Beberapa rumah strategis dengan sejarah pejuang nasional terpaksa dijual keturunannya, karena tidak mampu lagi membayar pajak. Sejarah eksistensi pribumi ini menurut profesor Sri Edi telah dijaga Anies Baswedan. Itu adalah salah satu komitmen Anies mengutamakan pribumi. Komitmen Anies Baswedan pada isu pribumi juga terlihat pada kebijakan politik demografi di pantai utara Jakarta. Rezim Presiden Jokowi yang mendukung reklamasi pantai utara, menghadapi hadangan Anies Baswedan yang membatalkan reklamasi. Namun, gencarnya gerakan kekuasaan dan kekuatan rezim Jokowi tersebut, telah membuat Anies Baswedan \"terkalahkan\". Meski tidak kalah sepenuhnya. Namun, politik demografi Anies telah ditafsirkan sebagai upaya membatasi dominasi keturunan alias non pribumi di pantai utara Jakarta. Apalagi isu penjualan kawasan perumahan pantai utara saat itu ada yang ditujukan kepada pembeli luar negeri, dengan berbahasa Mandarin. Untuk kebijakan pengadaan perumahan murah, Anies juga merubah aturan luas kepemilikan tanah yang lebih kecil (1.000 M2), dari sebelumnya 6.000 M2, untuk pengusaha bisa terlibat bisnis perumahan murah. Alhasil, tuan tanah-tuan tanah pribumi bisa ikut menjadi pemain bisnis dalam pengadaan perumahan. Mengurus masa depan kaum pribumi adalah politik identitas. Tapi dalam bahasa asing itu disebut sebagai Nasionalisme. Jika tidak ada nasionalisme maka tidak berharga sebuah negara. Orang-orang Skotlandia dan Irlandia di Inggris, sampai kini juga, tetap menjaga nasionalisme mereka untuk tidak didominasi orang-orang English. Orang-orang yang memusuhi Anies Baswedan, tentu saja mencari celah untuk menghujatnya. Menghujat karena pertama terjadi perbedaan pengelompokan historis masyarakat dan kedua, mungkin karena dibandari cukong-cukong (oligarki) yang selama ini mencengkeram bangsa kita. Kelompok yang berbeda secara historis tentu saja gagal menyerang Anies dalam dimensi nasionalisme. Sebab, nasionalisme dalam versi yang diperjuangkan Anies mewakili historis, sebagaimana dikembangkan oleh Bung Karno dalam tulisannya Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, 1926. Dan juga perjanjian kebangsaan kita dengan meletakkan perkataan Pribumi, bahkan sebelumnya, Pribumi dan Islam, dalam UUD 1945. Jadi, siapapun yang menyerang Anies atas tuduhan atau argumentasi politik identitas telah salah dalam menafsirkan sejarah Bangsa Indonesia. Politik identitas yang salah adalah menggunakan isu etnis dan agama untuk mendominasi. Sebaliknya, Anies Baswedan menggunakan identitas untuk emansipasi, afirmasi, dan anti kolonialisasi. Anies Baswedan telah 5 tahun berjuang untuk kaum Pribumi. Bravo Anies Baswedan. Maju terus, pantang menyerah! (*)
Stop Grombolan BuzzerRp, Perusak Demokrasi dan Pemecah-Belah Bangsa
Jakarta, FNN – Negara harus menghentikan gerombolan BuzzerRp yang telah merusak character and nation building, merusak demokrasi dan memecah- belah bangsa ini menuju pertikaian sosial yang mengkhawatirkan dan mengerikan. Serangan para buzzer adalah tindakan bunuh diri bersama bagi demokrasi yang berkeadaban, yang dibutuhkan bangsa ini dalam menapak ke depan. Demikian pandangan mantan aktivis HMI ITB Muslim Arbi, akademisi Universitas Paramadina Herdi Sahrasad dan Direktur PEPS Anthony Budiawan, dalam webinar daring bertema ”BuzzeRp: Gerombolan Bayaran Penghancur Bangsa”, di Jakarta, Jumat (23/9/2022). Dalam forum itu berbicara sebagai panelis antara lain Direktur PEPS Anthony Budiawan, Dosen Paramadina Herdi Sahrasad, Pegiat Medsos Muslim Arbi, Direktur Narasi Institute Ahmad Nur Hidayat dan Direktur P3S Jerry Massie. Panelis menilai tindakan kaum buzzer itu telah melukai civil society dan merusak peradaban serta menghancurkan demokrasi substansial yang sedang dibangun bersama. “Para buzzer itu menjadi antek oligarki dan elit politik yang berkuasa untuk merusak demokrasi substansial, mempertahankan kekuasaan yang otoriter, jahat atau korup, mereka harus distop, dihentikan,” kata Herdi Sahrasad. Demokrasi Indonesia kini, kata Anthony Budiawan PhD, memang sudah diperhadapkan oleh serangan kelompok ‘Buzzer’ oleh oknum tertentu untuk merusak sistem demokŕasi bangsa ini. Menurut Direktur P3S, Jerry Massie diskusi ini membuka mata hati publik mengenai kejahatan buzzer dan penyimpangan yang mereka lakukan, yang merusak demokrasi substansial, menguntungkan oligarki dan elit penguasa, namun menghancurkan kohesi sosial kita. “Diskusi sangat baik bagi kalangan umum sampai akademisi untuk mendapatkan info soal siapa dan bagaimana cara kerja Buzzer,” ujar Jerry. “Kelompok ini sengaja diciptakan untuk menyerang lawan baik itu oposisi. Ada banyak tokoh yang kerap diserang misalkan Said Didu, Anies Baswedan sampai Rizal Ramli. Cara kerjanya, melemahkan, mengintimiadasi lawan bahkan sampai ke tahap character assassination (pembunuhan karakter),” tambah dia. Saat presidential election AS 2020 lalu di Amerika serta pemilu Indonesia 2019 silam, ulah buzzer dibongkar Jerry, peneliti politik Amerika ini. (mth/*)
Penghargaan untuk Sang Teladan
Sikap menyayangi yunior diperlihatkan melalui terbukanya rumah beliau di Wijilan, Jogjakarta (tahun 1980-an) menjadi perpustakaan bagi mahasiswa yang kantongnya pas-pasan, dan melalui pemberdayaan yunior dalam forum-forum internasional. Oleh: Prof. Dr. M. Fattah Santoso, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) UNIVERSITAS Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta menggelar Sidang Senat Terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Sosiologi Perdamaian kepada Muhammad Habib Chirzin, cendekiawan yang dinilai luar biasa dalam bidang sosiologi perdamaian. Saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah menakdirkan bisa hadir dalam upacara penganugerahan Doktor Honoris Causa untuk Sang Teladan, Ustadz Drs. Muhammad Habib Chirzin, oleh UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Rabu, 21 September 2022. Tahniah, aalaafu mabruuk, ustadzii. Beliau sudah sepantasnya mendapatkan penghargaan ini. Karena beliau adalah teladan dalam banyak hal: 1) Konsistensi dalam pilihan; beliau memilih aktivitas di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejak 1970-an hingga kini. Yang menarik dari pilihan itu, beliau tidak tenggelam dalam dunia aksi/praksis, namun menjadikan LSM jembatan untuk meluaskan ilmu dan networking. Ilmu yang dipilih terfokus pada \"(sosiologi) perdamaian\". Networking yang dibangun nasional dan bahkan global, melintasi lima benua – seolah beliau berkata: \"Telah kugenggam dunia\". Pengembaraan empat dasawarsa yang memadukan aktivisme dan ilmu telah mengantarkan beliau tampil sebagai narasumber pada 109 forum ilmiah internasional. Per dasawarsa rata-rata lebih dari 25 forum ilmiah. Very very excellent. 2) Pembelajar penuh percaya diri dan piawai dalam berkomunikasi; sangat tidak mungkin \'konsistensi dalam pilihan\' yang begitu produktif tanpa menjadi pembelajar sepanjang hayat sekaligus penuh percaya diri (walau hanya dengan kemampuan berbahasa Inggris dari Gontor) sehingga melintasi batas-batas pendidikan formal – tidak canggung berwacana dan berdiskusi dengan doktor dan profesor, gagasan dan opininya diapresiasi sampai-sampai, misalnya beliau diberi amanah menjadi direktur International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia. Menjadi lengkap, beliau piawai dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak tanpa membedakan, dan di hampir setiap akhir pertemuan beliau biasa berujar: \"Keep in touch\". 3) Dokumenter terbaik, par excellent; semua kegiatan di atas oleh beliau dan ibu Sri Hindun, isteri beliau, didokumentasikan dengan baik dalam bentuk soft-file maupun foto, hobi yang tidak banyak dilakukan orang. 4) Sense of humanity yang tinggi; memperlakukan kesetaraan dengan isteri dengan mengajaknya dalam forum-forum nasional dan internasional, hampir tidak ada kegiatan tanpa di samping beliau ibu Hindun – sebuah pasangan yang serasi, saling melengkapi, penuh kasih sayang. Selain itu, beliau juga menghormati yang senior dan menyayangi yang yunior, betapa capaian doktor honoris causa ini beliau persembahkan untuk para senior, terutama guru-guru beliau – alhamdulillah Trimurti Pondok Gontor sebagai simbol hadir lengkap. Sikap menyayangi yunior diperlihatkan melalui terbukanya rumah beliau di Wijilan, Jogjakarta (tahun 1980-an) menjadi perpustakaan bagi mahasiswa yang kantongnya pas-pasan, dan melalui pemberdayaan yunior dalam forum-forum internasional. Sungguh empat teladan yang tidak mudah diteladani oleh saya sekalipun. Sekali lagi, selamat, ustadzi, semoga bertambah berkah. (*)
UIN Sunan Kalijaga Anugerahi Honoris Causa Cendekiawan Bidang Sosiologi Perdamaian
Jogjakarta, FNN – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta menggelar Sidang Senat Terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Sosiologi Perdamaian kepada Muhammad Habib Chirzin, cendekiawan yang dinilai luar biasa dalam bidang sosiologi perdamaian.Dalam keterangan tertulis Humas UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Rabu, penganugerahan gelar kehormatan ini karena dedikasi luar biasa Habib Chirzin dalam bidang sosiologi perdamaian, kiprah dalam mengembangkan dan mengarusutamakan nilai-nilai perdamaian melalui kegiatan sosial di lapangan, seminar, lokakarya, dan diskusi-diskusi, baik di dalam maupun luar negeri sejak 1982 hingga saat ini.Rektor UIN Sunan Kalijaga Al Makin mengatakan hal ini merupakan rangkaian dalam rangka memperkuat tiga penganugerahan setelah ini, yaitu Kardinal Miguel Guixot Ayuso dari Vatikan atas nama Paus Fransiskus, Kiai Haji Yahya Chalil Staquf dari PBNU, dan Dubes Hajriyanto Tohari, perwakilan dari Muhammadiyah.“Ketiganya simbol dari kedamaian dan persaudaraan umat manusia,” katanya.Dia juga mengatakan UIN Sunan Kalijaga berusaha berkontribusi dalam wacana perdamaian dunia. Sesuai dengan tulisan dan pidato M. Habib Chirzin, sehingga penganugerahan ini tentu pantas dan layak dipertahankan di publik.“UIN Sunan Kalijaga siap bertanggung jawab ke publik, karena secara akademis dan secara kualitas kontribusi sosial, untuk bangsa dan negara, penganugerahan ini harus dipertanggungjawabkan,” katanya.Pertanggungjawaban itu terletak pada figur yang menerima anugerah. Hal itu bisa dilihat pada biografi M. Habib Chirzin, di antaranya pada buku berjudul, \"Agama, Pembangunan dan Perdamaian (2022)\", yang tercantum presentasi internasional Chirzin sebanyak 92 kali, dari negara berbeda.“Pak Habib sudah presentasi keliling dunia, temanya adalah kedamaian, kerja sama, aktif. Jadi anugerah ini sangat layak dan kita harus mengakui reputasi beliau yang melampaui kita. Anugerah hanyalah pengakuan formal, reputasi sudah mendahului,” katanya. Pengalaman jabatan nasional dan internasional Chirzin adalah International Study Days for Society Overcoming Domination, Paris, South East Asia Regional Institute for Community Education, Asian Cultural Forum, Komisi Pendidikan HAM dan Perdamaian, International Advisory Board Global Education, Asian Muslim Action Network, International Institute of Islamic Thought, Wellbeing and Research dan lain-lain.“Pak Habib berperan sebagai anggota dewan penasihat dan lain-lain di berbagai negara. Tentu kita harus jujur, ini sudah melampaui kita-kita di universitas yang sudah profesor,” katanya.Dia juga mengatakan penganugerahan gelar oleh kampus ini adalah upaya menghubungkan kampus dan luar kampus, dunia nyata di luar kampus, agar kampus tidak menjadi \"Menara Gading\".“Kampus harus jujur mengakui kelebihan dan temuan dari luar. Kampus harus jujur mengakui kelemahannya dan mengakomodasi kemajuan dan kelebihan dari luar. Honoris causa mewadahi ini,” katanya. (mth/Antara)
Presiden Bantah Terlibat, Tamsil Linrung Duga Penggulingan Suharso Ada Keterlibatan Intelijen
Jakarta, FNN – Pergantian pucuk pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono mulai terkuak. Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, menduga ada keterlibatan intelijen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala (Bappenas) Suharso Monoarfa awalnya menduga ada intervensi Istana dalam penggulingan dirinya. Namun, hal itu dibantah oleh Presiden Joko Widodo saat ditanya langsung oleh Suharso.Hal itu diungkapkan Tamsil Linrung yang juga sahabat Suharso Manoarfa kepada wartawan di Teras Budhe, di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu lalu.“Tadinya Pak Suharso meyakini kalau ini adalah kemauan presiden, tadi dia bertanya ke presiden kalau ini kemauan presiden, ya sudah. Tapi presiden bilang \'tidak, saya tidak ikutan, saya malah minta untuk tidak bawa-bawa nama saya\'. Akhirnya Mas Harso ke Menkumham (Yasona Laoly) bertanya, \'kita kan berteman sama-sama menteri, kok bisa seperti ini tanpa pemberitahuan ke saya\',” ungkap Tamsil.Pasalnya, kata Tamsil, Suharso juga kaget proses penggulingan dirinya oleh Mardiono begitu cepat. Atas dasar itu, pihaknya mengonfirmasi langsung ke Presiden Jokowi. Namun ternyata, ada dugaan intervensi dari intelijen yang “bermain”.Tamsil menjelaskan, proses penggulingan berjalan secara cepat karena dalam waktu 1x24 jam rombongan mengatakan hasil Munas. Kemudian, keesokan harinya, keluar keputusan bahwa yang disahkan dan diakui kepengurusan Mardiono. “Tapi Menteri (Suharso) menjawab ini susah yang meminta adalah bos. Bos siapa? Saya sudah ketemu presiden, presiden bilang enggak. Pak BG (Budi Gunawan, Kepala BIN). Itu kata Mas Suharso ke Bachtiar Chamsyah (senior PPP),” tandasnya. Benarkah? Tampaknya BG perlu klarifikasi soal ini jika tidak ingin BIN ikut dibawa-bawa dalam kasus penggulingan Suharso ini. (mth)
Suku Bunga Acuan BI Biang Kerok Biaya Produksi Energi BBM dan Listrik Melejit (3)
Ini adalah pelanggaran sistem moneter internasional yang sangat kotor untuk menyelamatkan APBN yang jebol akibat utang. Kebijakan ini telah disemprit oleh IMF karena dinilai membahayakan. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) BANK Indonesia (BI) menyatakan bahwa inflasi bisa mencapai 6 % akibat kenaikan harga BBM. Wah, tinggi sekali ya? Ngukurnya bagaimana? Kapan ngukurnya? BI kok jadi komentator, mengambil alih tugas pengamat? Gak salah? Kalau Badan Pusat Statustik (BPS) wajar bicara sebagai pengamat, karena BPS itu lembaga survey. Begitu data dihasilkan oleh survey mereka, BPS umumkan inflasi sekian, penyebabnya ini, itu, dan seterusnya. Tapi BI tidak pantas melakukan itu, memprovokasi inflasi. Sementara BI adalah pembuat kebijakan, bisa melakukan segala langkah bagi pengendalian inflasi. Dengan menggunakan instrumen moneter yang di bawah kekuasaan BI. Apakah BI mau cuci tangan? Publik tahu bahwa ketidakmampaun BI dalam pengendalian moneter, mengendalikan devisa, merupakan penyebab meningkatnya biaya produksi BBM dan listrik di Indoensia. BI mungkin buta, tidak dapat melihat fakta bahwa faktor utama yang menyebabkan mahalnya biaya produksi energi Indoensia terutama BBM dan listrik adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap USD. Mengapa? Karena membeli bahan baku minyak mentah dan Batubara maupun energi primer lainnya semua menggunakan mata uang dolar. Bahkan, energi primer yang dihasilkan di dalam negeri dibeli oleh Pertamina dan PLN dengan dolar Amerika. Mengapa demikian? Mengapa bisa terjadi? Bukankah ini adalah pelanggaran serius terhadap UUD dan UU tentang mata uang? Faktor kedua yang menyebabkan mahalnya biaya produksi energi di dalam negeri adalah suku bunga. Baik Pertamina maupun PLN meminjam uang bank dalam jumlah besar untuk menjalankan tugas sebagai operator minyak, gas dan listrik. Bunga utang mereka adalah salah satu komponen paling mencekik dalam kegiatan usaha di bidang energi. Faktor ketiga adalah inflasi. Kenaikan harga harga akan memicu naiknya biaya produksi energi. Dalam memproduksi energi tidak bisa dilepaskan dari inflasi, kenaikan harga barang secara umum akan mengakibatkan naiknya biaya produksi untuk menghasilkan energi. Inflasi kata presiden Jokowi adalah mahluk yang paling menakutkan. Ngono ya? Semua itu, menjaga nilai tukar, menetapkan suku bunga acuan, pengendalian inflasi? Itu tugas siapa? Itu adalah tugas Bank Indonesia menurut UU BI. Tugas yang mereka tidak jalankan dengan benar, mungkin karena mereka tidak tau caranya, mungkin juga karena mereka menjalankan misi tertentu sehingga nilai tukar harus merosot, suku bunga tinggi, inflasi tidak dikendalikan. Sekarang BI melakukan langkah keliru, menaikkan suku bunga acuan, bukan dalam rangka mengendalikan inflasi tapi mendorong agar rentenir internasional mau membeli obligasi BI agar BI bisa membeli SBN di pasar perdana. Ini adalah pelanggaran sistem moneter internasional yang sangat kotor untuk menyelamatkan APBN yang jebol akibat utang. Kebijakan ini telah disemprit oleh IMF karena dinilai membahayakan. Kebijakan inilah yang membuat Indonesia tidak lagi dipercaya dan membuat rupiah nyungsep! (*)
Luhut Dapat Tugas Baru Urus Kendaraan Listrik, Keponakannya Langsung Ngebut Pasok Motor Listrik
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan memiliki tugas baru dari Presiden Joko Widodo. Yakni, mempercepat pelaksanaan program kendaraan listrik. Tugas baru yang harus dilakukan Luhut tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Mengutip inpres yang diterbitkan pada 13 September 2022 itu, setidaknya ada tiga pokok tugas yang mesti dijalankan Luhut terkait percepatan pelaksanaan program kendaraan listrik. Pertama, melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi presiden ini. Kedua, melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat serta pemerintahan daerah. Ketiga, melaporkan pelaksanaan Inpres ini kepada presiden secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. “Itu bukan dapat jabatan, tapi penugasan baru. Pak Luhut selalu merasa bahwa yang ditugaskan oleh negara itu harus dia dilakukan,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ini juga bukti bahwa sebetulnya semua banyak yang nggak bekerja atau semua tidak bekerja kecuali Pak Luhut. Jadi, fakta itu harus kita lihat sebagai kapasitas LBP untuk memikirkan negara ini panjang lebar. Yang lain memang sibuk pasang baliho saja kok,” lanjut pengamat politik itu. “Ya, saya mau pastikan saja bahwa beliau salah mengangkat menteri-menteri yang memang nggak punya kapasitas,” ungkap Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (23/9/2022) “Itu sangat berbahaya kalau sesuatu yang menyangkut kebijakan itu sekedar dicarikan jalan keluar melalui sogokan-sogokan sosial,” lanjutnya. Berikut ini petikan dialog antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo Bung Rocky, apa kabar? Enak, pagi-pagi habis olahraga. Wah, mantap, mantap. Saya juga sudah olahraga, tapi kemudian saya kan kemarin dapat kiriman T-shirt, saya coba t-shirtnya, nih tulisannya “BBM Naik Ente Turun”. Saya nggak tahu apa maksudnya. Nanti akan ada proyek pembagian mobil listrik. Semua masih pakai BBM, pemerintah akan ganti mesinnya. Kira-kira begitu. Usulan kita begitu. Tapi sayang nih, t-shirtnya walaupun size-nya M tapi kekecilan gitu. Jadi saya pakai jaket saja gitu ya. Ini kaos dibikin mahasiswa untuk cari dana. Jadi mahasiswa sekarang sangat independen supaya terlihat bahwa itu aktivitas demo juga bisa jadi aktivitas bisnis. Tapi ini bisnis yang betul-betul non korupsi. Kalau begitu, nanti kita mesti cari ya. Kalau ada nomor kontaknya, kita mesti pesan nih kaosnya. Ya, ramai-ramailah bantu mahasiswa dengan membeli kaos itu. Iya. Ini kan pasti akan panjang perjalanan mereka untuk unjuk rasa. Ya, saya carikan nanti alamatnya kalau begitu, karena saya dikirimin oleh seorang teman selama aktivis juga. Itu namanya rakyat bantu rakyat. Oke. Sekarang ini kalau Pak Jokowi bantu Pak Luhut atau Pak Luhut bantu Pak Jokowi. Karena ini Pak Luhut baru dapat lagi jabatan baru untuk urusan mobil listrik. Oh, untuk kendaraan listrik, bukan hanya mobil listrik. Karena kan pemerintah juga baru saja mengeluarkan keputusan bahwa nanti untuk kendaraan-kendaraan mobil pemerintah juga harus menggunakan mobil listrik. Ya, itu bukan dapat jabatan, tapi penugasan baru. Pak Luhut selalu merasa bahwa yang ditugaskan oleh negara itu harus dilakukan. Kan saya wawancara Pak Luhut. Dia merendah, beliau mengatakan ya kalau ditugaskan ya musti dilakukan itu. Dan kelihatannya memang cuma ada perusahaan Gojek dan perusahaan Pak Luhut sendiri yang akan mendistribusikan itu. Untuk itu, nanti kita akan tanya pada ahli ekonomi, apakah dia efisien? Apakah ini juga bisa dianggap sebagai gratifikasi? Kan begitu. Tetap itu keterbukaan semacam ini yang mesti kita pikirkan. Tapi kalau soal mobil listrik ya mungkin untuk memenuhi kebutuhan Indonesia nggak cukup kita produksi, walaupun baterainya bisa dibuat. Tapi kan mobil listrik bukan hanya soal baterai. Ya, memang banyak orang yang kemudian bertanya-tanya. Ada dua hal pertanyaannya. Ini kalau Pak Luhut ya sebenarnya kita nggak perlu bertanya lagi ini jabatan yang keberapa? Beberpa bulan yang lalu itu sudah 26 penugasan yang disampaikan sendiri oleh Pak Luhut di DPR. Ya, memang itu artinya, karena itu Senin lalu saya bilang sama Pak Luhut, itu Anda sebetulnya yang lead negara ini. Tapi beliau bilang enggak, semua juga bekerja. Nah, ini juga bukti bahwa sebetulnya semua banyak yang nggak bekerja atau semua tidak bekerja kecuali Pak Luhut. Jadi, fakta itu harus kita lihat sebagai kapasitas LBP untuk memikirkan negara ini panjang lebar. Yang lain memang sibuk pasang baliho saja kok. Jadi itu faktanya. Nah, di luar itu yang nanti akan dipersoalkan oleh analis, kenapa tidak ada tender misalnya atau segala macam. Mungkin juga memang secara efisien ya sudah LBP yang terlihat aktif dan progresif dalam menuntun Pak Jokowi. Pak Jokowi, banyak hal yang beliau tidak paham detailnya, tetapi Pak Luhut pasti paham karena beliau pernah jadi birokrat, karena berkali-kali jadi menteri, pengusaha yang tajir segala macam. Jadi itu keterangannya. Kita terima itu sebagai berita saja tuh soal analisis. Silakan para jurnalis yang membahas. Jadi faktanya Bapak Luhut diminta untuk mengurusi soal kendaraan listrik ini dan faktanya kemudian perusahaannya terafiliasi dengan Pak Luhut dan juga dengan Nadiem dong kalau Gojek. Dan Go To bukan hanya Nadiem. Itu ada Erick Thohir karena kakaknya Erick Thohir juga ada di situ. Gimana? Ya, itu yang biasa disebut politicly analyze. Di dalam kebijakan ekonomi pasti ada variabel politik dan di dalam kebijakan politik pasti ada keuntungan ekonomi. Dan sebenarnya korupsi ini, nggak mau ngomongin Pak Luhut korupsi ya, korupsi kebijakan itu sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar korupsi anggaran ya Bung rocky? Ya, itu masalahnya Pak Jokowi. Beliau memang nggak punya kapasitas. Ya, saya mau pastikan saja bahwa beliau salah ngangkat menteri-menteri yang memang nggak punya kapasitas. Nah, karena itu, dengan sendirinya, secara natural, harus ada satu menteri yang mengambil alih kemacetan. Ya nama yang muncul ya orang pakai sinisnya lu lagi lu lagi, lu lagi lu lagi. Tapi, memang lu lagi lu lagi itu ya buktinya cuma itu. Kan lain kalau Pak Jokowi melihat oke ada menteri lain yang potensial untuk dapat tambahan beban pekerjaan, nggak ada juga tuh. Yang ada justru dipecat-pecatin oleh Pak Jokowi. Suharso Manoarfa sebentar lagi pasti keluar dari kabinet. Itu artinya orang yang juga punya kapasitas akademis yang bagus tersingkir karena politik. Kan begitu kan? Bagaimanapun Pak Suharso orang yang pintar, ya Planologi ITB dan sudah banyak pengalaman. Tapi, karena soal persaingan politik maka terpaksa, mungkin Pak Jokowi nggak menginginkan tapi karena tekanan-tekanan eksternal maka terjadilah pergantian PPP. Dan yang orang masih anggap aneh kok tiba-tiba hanya dalam satu hari, mungkin 20 jam, keluar surat pemecatan Suharso, atau pergantian Harso, atau penetapan bahwa Harso bukan lagi ketua PPP. Itu silakan tanya pada Pak Yasona Laoly sebagai menteri yang mengeluarkan. Pak Harso memang menjadi pertanyaan kan kalau tetap ada di kabinet. Dia representasi apa? Ya kan ada profesional, ada partai politik. Dan kemudian yang profesional pun ternyata kemudian sudah berubah jadi orientasinya politik juga kan. Betul, itu yang terjadi kini. Dan ini salahnya dari awal Pak Jokowi mengatakan bahwa akan ada rekrutmen dari partai politik yang di awal 7 tahun lalu beliau katakan itu sekarang terjadi. Jadi itu akibatnya dari ketidakcukupan pengetahuan Pak Jokowi tentang peta politik nasional. Kan itu semua terjadi karena Pak Jokowi kurang gaul dalam soal melihat orang kan. Bukan kita katakan Pak Jokowi tidak punya daftar, tapi memang beliau dalam soal pengetahuan elit politik yang memang rendah sehingga mesti dibantu penasihat-penasihatnya yang juga cari keuntungan dari ketidaktahuan Pak Presiden. Tapi kan btw saya jadi kepo juga ketika ketemu sama Pak Luhut kemarin nggak ngeluh ya beliau dengan penugasan yang segitu banyak dan kemudian kok beliau sendiri yang semua dibebankan dengan jabatan itu oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Luhut merendah dengan mengatakan ya yang lain juga kerja. Tapi kan kita tahu bahwa itu nggak bener. Sekarang ini faktanya tambah lagi dan Pak Luhut terpaksa mesti terima itu. Tapi saya kasih semacam semangat pada Pak Luhut bahwa Pak Luhut memegang tongkat Musa. Jadi bisa mengatasi jalan yang macet. Ya, laut saja bisa dibelah, apalagi cuma kebijakan. Begitu. Soal Unjuk Rasa Kenaikan BBM Oke. Kita mulai pindah. Saya kira kita pindah ke topik lain tapi masih berkaitan dengan unjuk rasa tadi yang kita menyinggung soal BBM, termasuk t-shirt yang saya pakai. Kan akan ada gerakan-gerakan besar lagi kita mendengar buruh kemarin juga sudah mulai siap-siap melakukan long march bukan dari Bandung, katanya dari Sukabumi. Iya, sudah jalan kemarin. Ya, jadi soal ini, soal yang kita sebut social unrest, itu akan berjalan terus selama tidak ada respons kebijakan dari pemerintah terhadap tuntutan publik itu. Kalau BLT itu pasti nggak cukuplah itu dan kita tahu itu. Dan sangat berbahaya kalau sesuatu yang menyangkut kebijakan itu sekedar dicarikan jalan keluar melalui sogokan-sogokan sosial. Padahal, ini soal yang struktural. Kan soal energi itu soal struktural, penguasaan hulu dan hilir, kemacetan BUMN, macam-macam tuh. Utang yang mungkin, kita berutang dollar tapi pendapatan kita rupiah. Sementara kurs juga jatuh. Kan itu, hal-hal itu yang mungkin terlalu jauh dari pemahaman publik. Tapi publik hanya ingin lihat bahwa efek dari kenaikan BBM itu adalah inflasi yang langsung melejit dan dua bulan lagi itu akan bertemu dengan prediksi world bank bahwa dunia dan Indonesia pasti juga bagian yang rentan untuk meningkatnya inflasi. Dan macam-macam kan. Berita hari ini semua financial naikin suku bunga, sekarang udah ke arah 3%. Jadi semua efek itu dalam financial market yang akan terkait dengan peristiwa politik di Indonesia. Peristiwa yang paling berbahaya justru adalah G20 nanti, yang sangat mungkin juga banyak pemimpin negara yang merasa nggak perlu datang ke Indonesia karena kekacauan ekonomi dan kekacauan politik dan ketiadaan jaminan keamanan. Ini konvensi internasional di mana presiden-presiden dunia itu harus bersiap-siap membawa paspampresnya sendiri, lalu terjadi ketegangan. Kalau semua delegasi bawa Paspampres berlebihan kita jadi justru tegang karena terlalu banyak security beredar di Bali. Iya. Dan pemburukan sudah mulaii terjadi. Kemarin itu dollar sudah sempat menembus di atas Rp 15.000. Tapi sore-sore turun saya kira mungkin itu karena intervensi. Pasti BI melakukan intervensi sehingga turun menjadi 14 ribu sekian. Tapi pagi ini saya buka lagi, ini saya buka dari BCA, karena kebetulan ada, sekarang kursnya sudah kembali ke untuk beli saja sudah 15.044, sementara jual sudah 15.064. Jadi memang ini kelihatannya angka 15 ini sudah terlewati Bung Rocky. Iya, itu secara psikologis, kalau 15 sudah ke atas, itu naik turun, naiknya mungkin turun sedikit karena intervensi karena cadangan devisa kita dipakai buat beli dollar dan pada akhirnya kita tahu bahwa ekonomi dunia memang mengarah pada resesi itu. Dan resesi yang mungkin bampingnya sangat kuat. Dalam keadaan orang memantau kurs rupiah Indonesia, para spekulan yang disebut shorterness, mereka yang ingin cari jalan pendek untuk game untuk dapat keuntungan, mungkin sudah nongkrong di sekitar Hongkong, Singapura buat memantau gerakan kurs kita. Jadi aset-aset kita itu pasti sudah didevaluasi sebetulnya. Dan itu yang sering kita katakan begitu ada satu faktor dalam politik maka dollar akan melesat naik. Misalnya, Suharso Monoarfa deklarasi menyatakan keluar dari kabinet, itu pasti pasar terpengaruh. Apalagi kalau konferensi persnya dibuat dramatis. Tetap pendukung Suharso Monoarfa kuat di dalam masyarakat dan melihat ada ketidakadilan di situ. Lalu mulai kasak kusuk dan sinyal internasional langsung bip bipbip. Sri Mulyani agak panik tuh. Itu biasa, yang kita sebut lakukan prediksi tetapi juga dalam keadaan bahaya. Lain kalau dunia itu bagus, pertumbuhan di dunia bagus. Kan kita masuk dalam jebakan yang sama dengan tiadanya pertumbuhan ekonomi seluruh dunia. Macetnya supply global. Jadi itu semua yang sebetulnya mendebarkan kita di Istana. (Ida, sws)
Bank Indonesia (BI) Biang Kerok Membengkaknya Subsidi BBM (2)
Pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab atas pelemahan nilai tukar secara terus menerus, berkelanjutan dan tak ada peluang menguat? Tentu saja Bank Indonesia. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) SUBSIDI BBM bisa membengkak, angkanya tidak rasional. Apa penyebabnya? Rasanya harga minyak dunia dari jaman dulu ya segitu-gitu saja, kadang naik kadang turun. Lalu mengapa bagi Indonesia turunnya harga minyak tidak bisa membuat subsidi BBM mengecil? Subsidi BBM mencapai Rp 700 triliun, uangnya darimana? Atau darimana uangnya? APBN tidak akan sanggup! Begitu kata Presiden Joko Widodo. Besar sekali memang angka subsidi BBM yang disebut presiden itu! Tapi apakah itu angka yang aktual terjadi dalam APBN 2022? Bukan! Itu bukan fakta, itu adalah signal atau tanda-tanda bahwa ekonomi Indonesia telah memburuk. Akibatnya, akan terjadi sesuatu yang secara significant membuat subsidi BBM membengkak secara tidak wajar. Apa itu? Harga minyak dunia tampaknya bukan merupakan faktor utama yang akan membuat subsidi BBM membengkak hingga hampir setara dengan penerimaan pajak saat ini. Harga minyak tampaknya tetap akan flugtuatif naik-turun, naik ke 120 dolar per barel atau turun kembali ke 80 dolar per barel. Lalu apa penyebab yang significant tersebut? Hampir pasti adalah nilai tukar. Mengapa nilai tukar? Itu karena nilai tukar adalah faktor utama kerentanan ekonomi Indonesia. Sekarang nilai tukar Indonesia hampir mendekati kondisi seperti pada krisis 98. Ke depan bahkan mungkin nilai tukar akan memburuk melewati level krisis yang dulu pernah memporak-porandakan negeri ini. Pada masa pemerintahan SBY 10 tahun lalu, nilai tukar rupiah terhadap USD berada pada kisaran rata-rata Rp 7.000 - Rp 8.000 per USD. Sementara rata- rata nilai tukar di masa pemerintahan Jokowi Rp 14. 000 - Rp 15.000 per USD. Setiap siklus 10 tahunan mata uang rupiah kehilangan nilainya separuh atau paling kurang sepertiga. Apa yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa subsidi BBM bisa mencapai Rp 700 triliun bisa terjadi jika kurs sekitar Rp 20.000 - Rp 25.000 per USD. Mungkinkah? Mungkin saja. Nilai tukar Indonesia yang sekarang telah turun separuh dibandingkan masa presiden SBY. Jadi, kalau ke depan nilai rupiah turun 1/3 atau separuh dari nilai sekarang bukan hal yang tidak mungkin. Mengapa kurs bisa merosot begitu besar. Bisa? Penyebabnya sekarang justru menyedihkan. Tahun ini 2022 devisa Indonesia menurun 12 miliar dolar AS dibandingkan tahun lalu. Sementara utang luar negeri pemerintah Indonesia berkurang 13 miliar dolar dibandingkan tahun lalu. Ini bahaya bagi rupiah. Presiden Jokowi tampaknya tidak lagi dipercaya oleh pihak internasional, para investor dan lembaga keuangan multilateral. Ini adalah masalah serius sekali. Rupiah bisa ambruk! Apa yang terjadi? Pemerintah Indonesia tidak bisa mendapatkan aliran uang dalam mata uang asing dalam bentuk utang yang selama ini dipakai sebagai sandaran APBN. Sementara uang keluar atau capital outflows tidak bisa ditahan karena membiayai impor BBM dan membayar utang pemerintah yang sudah sangat besar. Maka akibatnya hancurlah nilai tukar rupiah! Capital outflows juga tinggi karena bandit SDA lebih senang menempatkan uangnya di luar negeri. Ini bahaya! Seharusnya BI bertindak. Benar kata teman saya, kalau para pengusaha bisa menahan agar aset mereka tidak berkurang separuh saja pada tahun-tahun mendatang, maka itu sudah sangat hebat. Katanya. Bisa jadi ini kemerosotan yang menyebabkan kehilangan separuh atau bahkan 2/3 dari apa yang Indonesia miliki sekarang. Itulah bahayanya kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap USD. Penyataan Presiden Jokowi bahwa subsidi BBM Rp 700 triliun bukan angka riil, tapi adalah signal agar masyarakat Indonesia bersiap-siap menyongsong kejatuhan nilai tukar. Tidak ada yang dapat membendungnya. Pemerintah sulit untuk menahan kejatuhan ini, karena sudah kere. Pemerintah juga tidak bisa menghalau atau membatasi lalu lintas devisa. Sementara itu para bandit keuangan Indonesia, konglomerat busuk, oligarki parasit, telah bersiap dengan tidak menyimpan harta mereka dalam rupiah. Mereka selalu menyimpan uangnya di luar negeri. Mereka benar-benar bandit kutu busuk, tidak ada nasionalismenya sama sekali. Keruk sumber daya alam Indonesia, uangnya ditaruh di luar negeri. Dari dulu! Rasanya Presiden Jokowi tidak akan sanggup lagi menahan kejatuhan ini. Ini kejatuhan yang memalukan dan menyakitkan hati. Karena juga tidak ada yang dapat dilakukannya. Pasrah tak berdaya. Pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab atas pelemahan nilai tukar secara terus menerus, berkelanjutan dan tak ada peluang menguat? Tentu saja Bank Indonesia. Mereka bisa saja menghalangi capital outflows, mengawasi uang haram keluar dari Indonesia, menghalangi agar bandit sumber daya alam tidak membawa kabur uangnya ke luar negeri. Tapi semua ini BI tidak lakukan. Kalau bukan BI biang keroknya, siapa lagi? (*)
Mewujudkan Khaer Ummah (Part-3)
Hanya sadar posisi, menempatkan diri secara proporsional, bahkan jadi pemimpin dalam dunia global ini, Islam bisa diklaim sebagai solusi (Al-hallu) bagi ragam permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation PADA bagian yang lalu dari tulisan ini telah disampaikan pilar keempat untuk membangun “Khaer Ummah” atau a community of excellence (Umat terbaik). Bahwa umat ini tidak akan tampil sebagai Umat terbaik (best nation) ketika perilaku, baik pada tataran individu maupun kolektif, tidak terbenahi secara baik. Khaer Ummat itu termaknai salah satunya dengan ketauladanan (Al-Qudwah). Dan, esensi Al-Qudwah ini berakar pada karakter atau perilaku yang baik. Atau yang lebih populer dalam agama dengan akhlak yang mulia (Al-Akhlaq Al-karimah). Terlebih lagi jika karakter ini dikaitkan dengan posisi umat sebagai “pengajak” (da’i) kepada kebenaran dan kebaikan. Jalan terbaik dan terefektif untuk mengajak manusia ke jalan Allah adalah dengan ketauladanan. Kelima, bahwa umat ini harus mampu membawa atau menempatkan diri dalam tatanan dunia yang baru (new world) dan berubah secara konstan (terus-menerus) dan secara tidak dikira-kira (unexpected). Tentunya ini menjadikan dunia kita semakin kompleks. Kompleksitas ini mencakup segala lini kehidupan manusia. Dari situasi politik, ekonomi, militer, hingga ke budaya dan agama. Dalam bidang budaya misalnya telah terjadi relasi antar budaya yang saling mewarnai dan mempengaruhi (intercultural influence) di antara manusia. Kita melihat misalnya Jepang atau Korea yang pernah sangat ketat dengan kultur warisan mereka kini lebih terkenal dengan K-Pop yang selama ini lebih dikenal sebagai budaya Barat. Tentu pertanyaan yang kemudian timbul adalah dalam dunia yang deeply interconnected ini di mana Umat memposisikan diri. Para Khatib, penceramah atau ustadz bisa saja menggelegar berapi-api dalam ceramah mengingatkan agar jangan terbawa arus. Jangan terpengaruh dengan budaya asing. Tapi apakah retorika-retorika itu akan terbukti sakti membentengi umat? Wallahu a’lam. Dunia kita memang adalah dunia yang penuh ketidak-pastian. Dengan kemajuan sains dan teknologi, khususnya di bidang informasi dan lebih khusus lagi bidang media sosial menjadikan dunia semakin mengecil. Kita seolah hidup dalam satu rumah kecil yang mungil. Rumah kecil itu kemudian dikotak-kotak menjadi bagian-bagian yang boleh jadi saling menyapa. Atau sebaliknya saling mengganggu dan mengucilkan. Keadaan ini biasa disebut dengan interdependensi (interdependence) atau intekoneksi (interconnected) antar kelompok manusia dalam dunia (rumah) itu. Koneksi itu bisa saja berwajah dua. Koneksi dengan wajah manis, saling tersenyum, menyapa, saling membantu, bahkan sharing alat-alat perumahan. Tapi boleh jadi sebaliknya. Koneksi antar manusia dalam rumah itu adalah koneksi dengan wajah buruk dan seram. Saling curiga, membenci, bahkan bermusuhan dan berusaha untuk saling menghancurkan. Dengan situasi dunia yang demikian, sekali lagi, bagaimana seharusnya Umat menempatkan diri? Jawabannya hanya di dua kemungkinan tadi: menjadi bagian dengan wajah yang manis? Atau menjadi bagian dengan wajah seram dan menakutkan. Tentu sebagai umat yang sadar kita diingatkan oleh sebuah ayat dalam Al-qur’an di surah ke 48 (Al-Hujurat) ayat ketiga belas. Ayat ini mengingatkan kita tentang beberapa fakta kehidupan: Satu, bahwa manusia itu sesungguhnya memiliki keluarga universal yang tunggal. Ini yang saya sebut rumah. Semua diciptakan dari satu lelaki (Adam) dan satu wanita (Hawa). Dan karenanya semua harus sadar bahwa ada ikatan mendasar yang mengikatnya sebagai satu keluarga. Dua, kenyataan bahwa manusia semua terikat oleh satu keluarga besar, Islam juga mengakui adanya partikukaritas (keunikan-keunikan) pada masing-masing anggota keluarga. Manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bangsa dan suku adalah dua entitas yang populer di masa lalu. Kini tentu menjadi lebih ragam lagi, termasuk dijadikan dengan pendangan dan keyakinan agama yang ragam. Tiga, keragaman yang merupakan tabiat alami dalam penciptaan Allah, perlu dikelolah dengan kesungguhan dan kehati-hatian. Hal itu karena manusia juga memiliki tendensi egoistik yang sering tak terbendung. Karenanya perlu dikelolah dengan proses “ta’aruf” atau saling belajar. Dengan belajar akan tahu apa dan siapa saja di antara anggota keluarga kemanusiaan itu. Empat, karena tendensi atau dorongan egoisitk manusia menjaidkannya sering “over proud” bahkan arogan dengan particularitasnya. Karakter rasis dan paham rasisme bisa terhinggap kepada siapa saja. Walaupun yang lebih terbuka saat ini adalah kaum putih. Tapi warga hitam atau yang lain juga bisa saja merasa lebih superior dari yang lain. Perasaan superior ini terjadi tidak saja dalam hal ras atau warna kulit. Bahkan dalam beragama juga sering ada perasaan lebih hebat dari yang lain. Ada kasus Arab merasa lebih beragama karena Rasulullah terlahir di Arab. Lupa kalau Abu Lahab juga ternyata terlahir di daerah yang sama. Atau sebaliknya karena ada asumsi umum yang terbangun jika manusia Nusantara lebih berakhlak (santun, sopan, ramah, dst) lalu terjadi “over pride” bahkan arogansi kenusantaraan. Terjadilah perasaan lebih hebat dengan klaim Islam Nusantaranya. Di sìnilah kemudian Islam hadir dengan solusi: “sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di mata Allah adalah yang paling bertakwa”. Dan ketakwaan tidak terdefenisikan dengan apapun, selain iman dan amal. Intinya ada pada hati dan Karakter (karya). Kesimpulannya umat harus menentukan posisi dan memainkan peranan untuk ikut menata dunia yang semakin kehilangan orientasi (disoriented World). Umat harusnya tidak saja menjadi bagian. Tapi menjadi leading nation (imaaman linnas) dalam tatanan dunia yang semakin tidak menentu. Hanya sadar posisi, menempatkan diri secara proporsional, bahkan jadi pemimpin dalam dunia global ini, Islam bisa diklaim sebagai solusi (Al-hallu) bagi ragam permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Masanya menghentikan klaim-klaim yang cenderung bisa saja dinilai orang lain sebagai retorika kosong…. (Bersambung). (*)
Aksi Menolak Kenaikan BBM Berlanjut, Kawasan Patung Kuda Diserbu Massa
Jakarta, FNN – Demo kembali diselenggarakan pada Jum\'at (23/9/2022) di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kelompok massa Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GPNR) terlihat terus berdatangan dari pukul 13.00 WIB. Aksi kali ini dinamai Aksi Bela Rakyat 2 (AKBAR 2). Massa mengajukan tiga tuntutan. Yaitu turunkan harga BBM, turunkan harga bahan pokok, dan tegakkan supremasi hukum. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, ada sekitar 1000-2000 massa yang hadir dalam demo ini. Kombes Komarudin menyampaikan, pihaknya menugaskan ribuan personel untuk mengawal demo di beberapa lokasi. “Untuk personel yang kita siapkan untuk seluruh wilayah Jakpus seperti di DPR, kemudian Patung Kuda, di Balai Kota, terus di ada beberapa titik lagi ya, itu 3.800 personel,” katanya. Pengamanan aksi di Patung Kuda ini lebih ketat dari sebelumnya. Pengamatan FNN, setidaknya terdapat 3 lapis tembok beton dan juga kawat berduri. Lalu di belakangnya juga sudah disiapkan water barier untuk berjaga-jaga. Kombes Komarudin meminta massa aksi tertib dalam menyampaikan aspirasi. Massa juga dihimbau untuk mengikuti arahan petugas yang mengawal aksi tersebut. “Silakan sampaikan aspirasi dengan tertib dan patuhi peraturan Undang-Undang yang berlaku,” tegasnya. Sebelumnya GPNR juga telah melakukan aksi untuk menolak kenaikan BBM pada Senin (12/9/2022) di Patung Kuda. Aksi kali ini adalah lanjutan dari demo sebelumnya dengan tuntutan yang juga masih sama. (Fer)
Proses Pemiskinan Melalui Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik
Jika perubahan daya dilakukan, maka akan ada tambahan anggaran untuk satu paket kompor listrik. Misalnya, saat ini dengan daya 800 watt itu Rp 1,8 juta, maka dengan daya 1.000 watt bisa mencapai Rp 2 juta per paket. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PEMERINTAH kini gencar sosialisasi migrasi kompor LPG ke kompor listrik. Katanya, kalau LPG tidak disubsidi, biaya pemakaian energi kompor listrik lebih murah dari kompor LPG: Rp 10.250 versus Rp 13.500, untuk 7 jam pemakaian. Apakah pernyataan PLN ini benar? Menurut perhitungan PLN: 1 kg LPG = 7 kwh listrik: konversi ini tidak benar! Menurut flogas.co.uk, 1 liter LPG = 7 kWh, dan 1 kg LPG = 14 kWh, karena 1 kg LPG = 1,969 liter: sehingga, biaya 7 jam pemakaian LPG lebih murah dari listrik: Rp 6.750 vs Rp 10.250? Mohon PLN klarifikasi. Dengan harga LPG non-subsidi saat ini sekitar Rp 19.000 per kg, biaya pemakaian 7 jam kompor LPG juga masih lebih murah dari kompor Listrik: Rp 9.500 versus Rp 10.250? Mohon PLN klarifikasi. Sebelumnya diberitakan, sumber energi untuk keperluan memasak saat ini beragam. Dari berbagai sumber energi tersebut, LPG dan listrik yang cukup banyak dimanfaatkan masyarakat. Lalu, lebih hemat mana? Dalam keterangan PLN dijelaskan harga keekonomian LPG sebelum disubsidi APBN adalah Rp 13.500 per kg, yang kemudian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG subsidi dibanderol Rp 7.000 per kg. Artinya, pemerintah mengeluarkan anggaran Rp 6.500 untuk subsidi per kg LPG. “Jadi seakan-akan LPG ini lebih murah dari kompor listrik. Padahal ini membebani APBN. Ada komponen subsidi dari APBN sekitar Rp 6.500,\" ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (19/2/2022). Versi PLN, menghitung perbandingan berbasis kalori, 1 kg LPG setara dengan 7 kWh listrik. Harga keekonomian 1 kg LPG yaitu Rp 13.500 jelas lebih mahal daripada 7 kWh listrik yang biayanya sekitar Rp 10.250. Artinya harga keekonomian menggunakan LPG lebih mahal Rp 3.250 per kg dibandingkan dengan pemanfaatan listrik. PLN memastikan pasokan listrik di seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi cukup. Hingga satu setengah tahun ke depan, PLN mempunyai cadangan daya hingga 7 gigawatt (GW). Lebih lanjut, PLN menilai, konversi ke kompor induksi akan menjadi pintu masuk kemandirian energi, dari yang sebelumnya impor menjadi pemanfaatan listrik yang bersumber energi domestik. “Ini agenda bersama. Kita gotong royong untuk menuju kedaulatan energi di Indonesia. Apalagi sumber energi domestik kita sekarang melimpah dan dapat dimanfaatkan,” jelas Darmawan. \"Subsidi yang selama ini digunakan untuk membiayai LPG, ke depan dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih berdampak untuk masyarakat. Seperti pendidikan, infrastruktur, air bersih, dan sebagainya,” tambahnya. Yang menarik, subsidi BBM untuk rakyat, katanya salah sasaran, makanya harus dicabut. Padahal tidak ada kriteria sasaran. Di lain sisi, tax amnesty, tax holiday, tax incentive, semua adalah subsidi, diberikan langsung kepada orang kaya: kapitalis. Sudah tepat sasaran? Harga minyak mentah dunia rata-rata bulanan untuk Agustus 2022 turun sekitar 17,8 persen dibandingkan Juni 2022: turun dari $116,8 per barel (06/022) menjadi $95,97 per barel (08/2022). Dan masih cenderung turun pada bulan ini. Kapan harga Elpiji non-subsidi akan turun? Daya listrik 450VA, maksimal 450 watt, tidak cukup untuk kompor listrik. Agar cukup, pemerintah akan mengganti MCB menjadi 3.500 watt? Ini artinya sama saja menaikkan daya listrik menjadi 3.500 watt. Dan sama saja menghapus 450VA: tidak ada 450VA=3.500 watt? PLN seharusnya lebih transparan dan mendidik: mengganti MCB menjadi 3.500 watt (16 ampere, C16) pada prinsipnya menaikkan daya, mengakibatkan biaya pemakaian listrik melonjak. Kalau mereka tidak mampu membayar, akibatnya runyam: rumah gelap, dan tidak bisa masak. Kemiskinan naik. Kalau sampai itu terjadi, PLN dan Banggar harus tanggung jawab. PLN harus menjamin ketersediaan listrik bagi pengguna kompor listrik hasil konversi kompor gas, meskipun mereka tidak mampu membayar tagihan pemakaian listrik atau mengisi token listrik, akibat daya listrik naik. Konversi kompor gas ke kompor listrik berpotensi meningkatkan kemiskinan, karena biaya pemakaian kompor listrik akan lebih mahal dan membengkak, meskipun menggunakan TDL 450VA atau 900VA, apalagi kalau dibandingkan dengan Elpiji bersubsidi. Menurut pemerintah, daya listrik 450VA tidak dihapus: hanya mengganti MCB menjadi 3.500 watt, yang intinya menaikkan daya listrik, dan dengan sendirinya daya 450VA terhapus? Menggunakan bahasa saja bercabang, tidak jujur? Semoga Parpol lain menyusul Gerindra. Diberitakan, Partai Gerindra keberatan terhadap rencana konversi gas 3 kg menjadi kompor listrik. Gerindra tidak setuju karena kompor listrik memakan daya besar. Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menghadiri acara pelantikan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur pada Rabu (21/9/2022). Sekjen Gerindra ini juga menyampaikan sikap partainya berkaitan isu penghapusan daya listrik 450 VA. Partai Gerindra dengan tegas menolak wacana tersebut karena itu akan membebani rakyat kecil. Dia mengatakan Gerindra juga menolak rencana konversi gas 3 kg menjadi kompor listrik dengan daya 1.200 watt. “Ada pandangan yang mengingankan agar listrik dengan daya 450 VA akan dihapus, kami tidak setuju, kenapa? Karena listrik dengan daya 450 VA ini dipakai oleh orang-orang kecil, penghuni kontrakan petakan, para buruh, nelayan, dan petani. Dan kita bersyukur Presiden Jokowi tidak meneruskan rencana ini,” jelas Wakil Ketua MPR ini. “Termasuk keberatan kami terhadap rencana konversi gas 3 kilo menjadi kompor listrik. Kami tidak setuju karena kompor listrik ini sekali colok memakan daya besar, 1.200 watt. Maka rakyat kecil, rakyat miskin kota, para UMKM tidak bisa menikmati itu dan hanya membebani mereka. Lebih baik kelebihan pasokan listrik ini dialihfungsikan kepada industri-industri dan pengembangan mobil listrik yang sedang tren,” tutup Muzani. Paket kompor listrik gratis dari dana APBN berpotensi merugikan keuangan negara: dengan menyalahgunakan APBN, mengingat tidak ada anggaran belanja kompor listrik di APBN 2022: realokasi anggaran tidak diperkenankan. Terkesan proyek dadakan yang dipaksakan? Sebelumnya diberitakan, Pemerintah akan membagikan paket kompor listrik secara gratis kepada 300 ribu rumah tangga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pembagian ini adalah upaya pemerintah dalam program konversi kompor LPG ke kompor listrik. Lantas, apa saja isi paket kompor listrik itu? Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan isi paket tersebut terdiri dari satu kompor listrik, satu alat masak dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau penambah daya khusus untuk kompor listrik. “Rencananya tahun ini 300 ribu (penerima). Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dayanya dinaikkan,” ujarnya saat ditemui usai rapat dengan Banggar DPR, Selasa (20/9). Rida menjelaskan harga paket kompor listrik ini sekitar Rp1,8 juta, sehingga jika sasarannya 300 ribu rumah tangga, maka anggaran yang dibutuhkan tahun ini sekitar Rp 540 miliar. Namun, ia juga menyebut besaran ini masih bisa berubah. Pasalnya, ada masukan agar data kompor listrik yang dibagikan dinaikkan. Rida menuturkan saat ini daya yang bakal dibagikan sebesar 800 watt untuk dua tungku. Namun, ada masukan dari DPR agar dayanya dinaikkan menjadi 1.000 watt. “Perencanaan awal, sama-sama dua tungku, awalnya 800 watt, sekarang mau dinaikkan lagi salah satunya 1.000 MW. Jadi biar masaknya lebih kencang (cepat),” kata Rida. Jika perubahan daya dilakukan, maka akan ada tambahan anggaran untuk satu paket kompor listrik. Misalnya, saat ini dengan daya 800 watt itu Rp 1,8 juta, maka dengan daya 1.000 watt bisa mencapai Rp 2 juta per paket. “Cuma sekarang masih uji coba, ada usulan yang satu tungkunya dirubah lebih gede. Nah, masih dikalkulasi berapa harganya, harusnya enggak Rp 1,8 juta lagi, pasti lebih naik, sekitar Rp 2 jutaan,” ujarnya. (*)
Waspada Munculnya Dewan Kolonel
Bukan lagi kaitan dengan kontestasi Pilpres 2024, tetapi bisa saja ada benang merah dengan kebangkitan PKI sesuai fakta yang tumbuh subur di era rezim Jokowi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SUDAH cukup waktu kader-kader PKI bernaung cukup nyaman di PDIP, bahkan dari mereka bisa masuk sebagai anggota Legislatif (DPR). PDIP sendiri dengan berbagai dalih (alasan) merasa tidak masalah dengan kader-kader PKI bernaung di partainya. Menjelang perhelatan Pilpres 2024, terpantau sebagai putri mahkota, Puan Maharani akan maju sebagai RI 1. Wajar berbagai rekayasa politik akan dilakukan karena Megawati Soekarnoputri tentu tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya dimana PDIP memberikan tiket capres bukan dari garis dari trah Soekarno. Muncullah tim pengawal pemenangan adalah upaya Ketum PDIP itu supaya tidak “kecolongan” kembali dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Terekam saat ini muncul Dewan Kolonel. Apapun alasan politisnya sontak mengingatkan peristiwa G 30 S PKI. Menjelang peristiwa G-30-S/PKI beredar isu yang dihembuskan PKI, adanya pembentukan “Dewan Jenderal”. Kemudian terjadilah penculikan oleh PKI yang berbuntut pembantaian atas 6 Jenderal dan 1 Kapten TNI AD. Ingatan masyarakat akan sejarah kelam otomatis muncul kembali dari rekam jejak sejarah telah mencatat peristiwa kelam tersebut yang sulit dihilangkan dari benak pikiran rakyat. ]Ada apa dengan munculnya “Dewan Kolonel”. Kajian Politik Merah Putih bergerak cepat, dan hasil dari rekamannya telah mencatat bahwa ide ini dari anggota Komisi Hukum DPR Fraksi PDIP Johan Budi. Johan mengaku sebagai inisiator dibentuknya Dewan Kolonel. Johan menjelaskan, Dewan Kolonel dibentuk tiga bulan lalu. Mulanya, kelompok ini terdiri dari 6 orang, di antaranya Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng. “Kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan pemilihan presiden (pilpres). Tentu kita masih menunggu keputusan Ibu Ketua Umum siapa yang dipilih. Tapi kami sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap,” kata Johan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip berbagai media, Selasa (20/92022). Dewan Kolonel ini dimaksudkan ingin membantu sosok Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI agar bisa mendapat kepercayaan, sehingga jalan menuju Pilpres 2024. Johan menyebut Dewan Kolonel merupakan inisiasi para penggemar Puan. Ia menolak Dewan Kolonel dikaitkan dengan kepengurusan pusat PDIP. Ada alasan politis lain bahwa spirit lahirnya Dewan Kolonel untuk menandingi timses Ganjar Pranowo, Ganjarist, untuk mendapatkan tiket 2024 mendatang. Dalam logika politik alasan ini sangat tidak masuk akal dan terkesan hanya mengada-ada. Ganjar Pranowo adalah kader PDIP sendiri, riil kekuatannya dalam kontestasi Pilpres 2024, jelas bukan tandingan Puan Maharani. Mengikuti Dewan Kolonel ala Johan Budi, relawan Ganjar pun, akhirnya juga membentuk dewan serupa bernama \"Dewan Kopral\". Lantas munculnya Dewan Kolonel akan kemana, wajar muncul kecurigaan dari netizen dugaan kuat memiliki arah dan jangkauan politik yang lebih luas, mengingat ada sejumlah kader PDIP yang sekolah pendidikan politik di China (Partai Komunis China). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Dewan Kolonel hanya guyonan saja. Ia bahkan mengklaim Megawati terkejut dengan ramainya pembicaraan soal Dewan Kolonel demi tercapainya Puan Maharani Presiden pada 2024. Terkonfirmasi: “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujar Hasto, seperti dikutip dari laman Detikcom, Rabu (21/9/22). Megawati saat ini memegang kendali beberapa lembaga negara yang sangat strategis dan ikut sebagai tokoh yang menentukan kebijakan negara. Semua keputusan politik PDIP ada di kuasa keputusan Ketua Umum PDIP. Basa basi adanya Dewan Kolonel yang menurut Megawati (via saluran politik Hasto), bahwa Dewan Kolonel tidak ada maka seharusnya melalui inisator anggota dewan ]di DPR, segera mengumumkan untuk membubarkan diri. Jadi, omong kosong jika Hasto dan Megawati mengaku terkejut dengan adanya Dewan Kolonel. Bukankah Johan Budi sudah menyampaikan bahwa Dewan Kolonel itu dibentuk 3 bulan lalu? Masa’ sekelas Sekjen tidak tahu anggota Fraksi PDIP sudah membentuk Dewan Kolonel? Kalau Ibu Megawati sudah mengatakan tidak ada Dewan Kolonel, tetapi istilah dan gerakannya masih saja muncul, dugaan kuat hanya test the water. Begitu tak ada reaksi dari masyarakat, tiba saatnya Dewan Kolonel bisa metamorfosa menjadi Dewan Jenderal jilid 2. Bukan lagi kaitan dengan kontestasi Pilpres 2024, tetapi bisa saja ada benang merah dengan kebangkitan PKI sesuai fakta yang tumbuh subur di era rezim Jokowi. Semua masyarakat harus tetap waspada, mendeteksi secara dini akan adanya kebangkitan PKI gaya baru – lawan dan tutup rapat munculnya kembali PKI di Indonesia. (*)
Bank Indonesia (BI) Biang Kerok Kenaikan Harga BBM dan Inflasi (1)
Kalau Menkeu dan BI bisa menguatkan nilai tukar rupiah menjadi Rp 1.000 per Dolar AS, maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM hanya senilai Rp 500 per liter. Kalau Jokowi mau, bisa melakukan ini. Kalau pembantunya tidak bisa coba cari yang bisa. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) JIKA Bank Indonesia (BI) bisa mengendalikan nilai tukar, maka harga BBM tidak harus sebesar saat ini. Tapi lembaga ini tidak menunjukan peran apa apa, mereka menonton sambil melongo nilai tukar rupiah ambruk separuh selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Harga minyak mentah seharusnya tidak perlu ditakutkan oleh pemerintah, asal pemerintah serius menjaga nilai tukar dan menguatkannya terhadap mata uang asing terutama terhadap US Dolar. Caranya banyak. Asal berani saja. Pada masa pemerintahan SBY rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.000 per US dolar. Kalau harga minyak sekarang 90 US dolar maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM Rp 4.500 per liter BBM. Waktu itu Menteri Keuangan SBY adalah Sri Mulyani. Karena kepotong kasus Ban Century jadi Sri Mulyani tidak menjadi menteri lagi. Sri Mulyani kembali di jaman Jokowi tapi nilai tukar rupiah terhadap US dolar ambruk menjadi Rp 14.750 per dolar AS. Meski harga minyak mentah sama 90 dolar per barel seperti jaman SBY dulu, tapi biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM naik dua kali lipat menjadi Rp 10.000 per liter BBM. Jadi, Bapak Presiden Jokowi cobalah perintahkan kepada Sri Mulyani sebagai Menkeu, supaya diskusi dengan Gubernur BI bagaimana cara menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap USD. Karena sekarang ini Indonesia itu beli minyak menggunakan dolar. Bukan menggunakan Yuan atau Rubel. Sri Mulyani mudah-mudahan bisa. Pengalaman belasan tahun jadi Menkeu masa’ iya cuma bisanya membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot. Sekali-kali Sri Mulyani tunjukkanlah kepintarannya dengan menaikkan nilai tukar rupiah ini. Sri Mulyani silakan berkoordinasi dengan BI selalu Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Jika BI tidak mau taat kepada pemerintah maka bisa diusulkan ke DPR agar BI segera direform dan diletakkan kembali di bawah Menteri Keuangan seperti sebelum reformasi. Kalau Menkeu dan BI bisa menguatkan nilai tukar rupiah menjadi Rp 1.000 per Dolar AS, maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM hanya senilai Rp 500 per liter. Kalau Jokowi mau, bisa melakukan ini. Kalau pembantunya tidak bisa coba cari yang bisa. Jadi, demikian jika nilai tukar Rp 1.000 per dolar maka biaya pokok Rp 500 per liter, ditambah PPN 11 persen, ditambah PBBKB 5 persen, ditambah pungutan BPH Migas, biaya pokok BBM hanya Rp 650-750 per liter. Pertamina bisa jual pertalite Rp 5.000 per liter untungnya bisa segaban. Kalau sekarang dengan biaya pokok BBM Rp 10.000 per liter (harga minyak mentah x kurs 14.750/159 liter sebarel) maka ditambah PPN 11 persen, ditambah PBBKB 5 persen, ditambah pungutan BPH Migas, ditambah pungutan lain-lain, biaya pokok BBM mencapai 12 ribu sampai 13 ribu rupiah. Pertamina jual 10 ribu ya lama-lama Pertamina Pecok. Ngono lo... (*)
Perjuangan KH Zainuddin Fannanie
Pada pertengahan Januari 1959 KH Zainuddin Fannanie menjabat Kepala Kabinet Menteri Sosial. Setahun kemudian yaitu pada 12 Agustus 1959 KH Zainuddin Fannanie menjadi anggota BPP-MPRS sampai 1967. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta KIAI Haji Zainuddin Fannanie adalah salah seorang dari tiga bersaudara pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur pada 21 September 1926. Trimurti, Tiga Serangkai Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo bersama 2 orang lainnya KH Ahmad Sahal dan KH Imam Zarkasyi. Ia adalah putera keenam dari Kyai Santoso Anom Besari. Beliau lahir di Gontor Ponorogo pada tanggal 23 Desember 1908. KH Zainuddin Fannanie menempuh Pendidikan dimulai dengan masuk Sekolah Dasar Ongko Loro Jetis Ponorogo. Kemudian ia mondok di pondok pesantren Josari Ponorogo, kemudian ke Termas Pacitan, lalu ke Siwalan Panji Sidoarjo. Dari sekolah Ongko Loro ia pindah ke sekolah dasar Hollandshe Inlander School (HIS), kemudian melanjutkan ke Kweekschool (Sekolah guru) di Padang. Sesudah tamat sekolah guru ia masuk Leider School (sekolah pemimpin) di Palembang. Selain itu beliau pernah belajar pada Pendidikan Jurnalistik dan Tabligh School (Madrasah Muballighin III) Muhammadiyah, Jogjakarta, dan selesai pada 1930. Pengalaman Organisasi KH Zainuddin Fannanie menjadi guru di HIS sejak 1926 sampai 1932 dan mengajar di School Opziener di Bengkulen sampai tahun 1934. Pernah menjadi Konsul Pengurus besar Muhammadiyah Sumatra Selatan pada 1942. KH Zainuddin Fannanie menjadi guru Sekolah Muhammadiyah di Bengkulu bersama Bung Karno ketika beliau diasingkan di sana. KH Zainuddin Fannanie menjadi saksi pernikahan Bung Karno dengan Fatmawati. Pada tahun yang sama KH Zainuddin Fannanie menjadi Kepala Penasehat Kepolisian Palembang hingga 1943. Setahun kemudian beliau menjabat Kepala Kantor Keselamatan Rakyat di Palembang. Setelah itu dipilih menjadi Kepala Kantor Tata Usaha Kantor Sju Tjokan. Sejak 8 April 1953 diangkat oleh Presiden menjadi anggota ”Panitia Negara Perbaikan Makanan”. Empat bulan setelah itu, tepatnya pada 1 Agustus 1953 KH Zainuddin Fannanie menduduki Kepala Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial pada Kementerian Sosial. Pada tahun yang sama, 1953, beliau menjabat Inspektur Kepala, Kepala Inspeksi Sosial Jawa Barat dan Sumatra Selatan. Sejak 19 Januari 1956 KH Zainuddin Fannanie mendapat kepercayaan menjadi Kepala Bagian Pendidikan Umum Kementerian Sosial. Pada pertengahan Januari 1959 KH Zainuddin Fannanie menjabat Kepala Kabinet Menteri Sosial. Setahun kemudian yaitu pada 12 Agustus 1959 KH Zainuddin Fannanie menjadi anggota BPP-MPRS sampai 1967. Pada 21 Juli 1967 KH Zainuddin Fannanie meninggal dunia di Jakarta, meninggalkan seorang istri dan seorang anak yaitu Drs. H. Rusydi Bey Fannanie, Anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, dengan putra Prof. Dr. Husnan Bey Fannany, MA, mantan Duta Besar Indonesia di Azzarbeyjan. KH Zainuddin Fannanie meninggalkan sejumlah karya tulis. Di antara karya tulis beliau yang masih menjadi bahan rujukan, terutama bagi generasi penerus Pondok Modern Darussalam Gontor adalah: Senjata Penganjur dan Pemimpin Islam, Pedoman Pendidikan Modern, Kursus Agama Islam, Penangkis Krisis, Reidenar dan Jurnalistik, serta masih banyak yang lainnya. Sesuai dengan judulnya, buku Senjata Penganjur dan Pemimpin Islam adalah buku pedoman Pendidikan kader dakwah. Pada 1950-an buku tersebut digunakan secara luas sebagai buku pegangan calon mubaligh, di mana-mana. Salah satu ciri utama buku ini, di setiap penutup bab dicantumkan kata-kata mutiara, baik dari ayat Al-Quran, hadits Nabi, maupun kata-kata bijak ulama, cendekiawan, dan filosof. (*)
“Dewan Kolonel” Dianggap Guyonan: Ledek Tentara?
Kalau alasan Hasto dan petinggi PDIP lainnya, sebutan Dewan Kolonel adalah guyonan politik, itu sama halnya dengan meledek atau mencemooh tingkatan kepangkatan tentara. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) JELANG Peristiwa G-30-S/PKI beredar isu yang dihembuskan PKI, adanya pembentukan “Dewan Jenderal”. Kemudian terjadilah penculikan oleh PKI yang berbuntut pembantaian atas 6 Jenderal dan 1 Kapten TNI AD. Jejak sejarah telah mencatat peristiwa kelam tersebut. Kini julukan serupa muncul lagi. Hanya saja namanya “Dewan Kolonel”. Ini dilontarkan oleh beberapa anggota Fraksi PDIP di DPR RI, antara lain Johan Budi dan Trimedya Panjaitan. Dewan Kolonel ini dimaksudkan ingin membantu sosok Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI agar bisa mendapat kepercayaan sehingga jalan menuju Pilpres 2024 bisa dilalui. Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Menurut Achmad, munculnya tim ini adalah upaya Megawati supaya tidak “kecolongan” kembali dalam kontestasi Pilpres. Di sini terlihat jelas bahwa Megawati Soekarnoputriputri sendiri tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya dimana PDIP memberikan tiket capres pada bukan garis Megawati sebagai Ketum PDIP. “Tapi memberikan tiketnya kepada kader PDIP semata,” jelas Achmad dalam keterangan resminya, Rabu (21/9/22). Menurutnya, penguatan trah Soekarno dalam PDIP adalah hal yang penting sehingga perlu adanya cara untuk merespons adanya oknum kader yang mulai tebar pesona sehingga moncer di lembaga survei untuk jadi capres. Salah satu yang disebut-sebut adalah sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sehingga dengan munculnya nama Ganjar dalam berbagai Survei tentu membuat Megawati sebagai Ketum Partai merasa tidak nyaman. “Berkali-kali disampaikan, keputusan memilih capres adalah kewenangannya selaku Ketua Umum dan bukan oleh tekanan tekanan pihak eksternal,” jelas Achmad. Maka, demi menguatkan eksistensi keturunan Soerkarno ini, lanjut Achmad, Megawati tentu akan berusaha maksimal supaya putrinya tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. “Dan tentu saja Megawati akan lebih memilih Puan Maharani untuk maju sebagai capres dari PDIP. Dan pembentukan Dewan Kolonel ini bisa jadi adalah upaya untuk menandingi timses Ganjar Pranowo Ganjarist untuk mendapatkan tiket 2024 mendatang,” jelas Achmad. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Dewan Kolonel hanya Guyon saja. Ia bahkan mengklaim Megawati terkejut dengan ramainya pembicaraan soal Dewan Kolonel demi tercapainya Puan Maharani Presiden di 2024. “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujar Hasto, seperti dikutip dari laman Detikcom, Rabu (21/9/22). Ucapan Hasto itu berbeda dengan yang disampaikan Anggota Komisi Hukum DPR Fraksi PDIP Johan Budi. Johan mengaku sebagai inisiator dibentuknya Dewan Kolonel. Johan menjelaskan, Dewan Kolonel dibentuk tiga bulan lalu. Mulanya, kelompok ini terdiri dari 6 orang, di antaranya Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng. “Kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan pemilihan presiden (pilpres). Tentu kita masih nunggu keputusan Ibu Ketua Umum siapa yang dipilih. Tapi kami sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap,” kata Johan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Kendati begitu, Johan menyebut Dewan Kolonel merupakan inisiasi para penggemar Puan. Ia menolak Dewan Kolonel dikaitkan dengan kepengurusan pusat PDIP. “Gak ada hubungannya sama Dewan Pengurus Pusat PDIP, ini inisiatif kami sendiri sebagai kader perorangan. Awalnya Mas Utut dan Mas Pacul engga ikut, kami mencari jenderal yaudah kita tunjuk saja,” ujarnya. Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto meluruskan soal pembentukan Dewan Kolonel yang diusulkan anggotanya Johan Budi Sapto Pribowo. Kata Utut, sebutan Dewan Kolonel hanya sebuah penyemangat. Utut memastikan, konsep besar pembentukan Dewan Kolonel tetap untuk mendukung pencapresan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ia mengaku tidak masalah dengan keberadaan Dewan Kolonel tersebut. “Inikan cuma ya Mas Johan Budi memberikan julukan, supaya semangat. Kalau konsep besarnya kan membantu mbak Puan,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Sebelumnya, Hasto menyebut Dewan Kolonel yang dibentuk anggota Fraksi PDIP DPR RI hanya guyonan politik. Hasto telah mengkonfirmasi ke Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Hasto menegaskan, Dewan Kolonel tidak ada dalam struktur partai. Rasanya kurang pantas jika simbol atau atribut kepangkatan dalam militer (baca: TNI) itu dibuat guyonan politik. Bagi seorang Tentara, pangkat adalah satu kebanggaan, apalagi ketika dia sudah berpangkat Kolonel. Kalau alasan Hasto dan petinggi PDIP lainnya, sebutan Dewan Kolonel adalah guyonan politik, itu sama halnya dengan meledek atau mencemooh tingkatan kepangkatan tentara. Apalagi, Relawan Ganjar Pranowo (Ganjarist) juga membuat “Dewan Kopral” untuk menyaingi Dewan Kolonel sebagai pendukung Puan Maharani. Ketua Ganjarist, Immanuel Ebenezer, menyatakan bakal membentuk Dewan Kopral sebagai tandingan dari Dewan Kolonel. Tampaknya politisi PDIP sudah melupakan peristiwa marahnya prajurit TNI atas pernyataan Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan dan melebihi ormas yang dikemukakan saat rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di gedung DPR RI Jakarta, Senin (5/9/2022) lalu. Pernyataan Effendi Simbolon itu membuat prajurit TNI AD di sejumlah wilayah Indonesia mulai dari jenderal hingga tamtama marah. Kemarahan prajurit TNI AD itu banyak ditemukan di media sosial. Jangan sampai guyonan Dewan Kolonel, apalagi Dewan Kopral menjadi salah satu pemicu marahnya prajurit TNI, karena dianggap meledek. (*)
LSM Konsumen Cerdas Hukum: Alvin Lim Dijerat ITE, Kejaksaan Muka Buruk Cermin Dibelah
Jakarta, FNN – Maria, Ketua Umum LSM Konsumen Cerdas Hukum (KCH) buka suara terkait ramai-ramai jaksa melaporkan Alvin Lim ke kepolisian atas dasar ITE mencemarkan Kejaksaan. “Justru oknum kejaksaan, dalih membela kejaksaan malah merusak reputasi, karena memperlihatkan sikap arogan, anti kritik kepada masyarakat yang peduli Adhyaksa,” tegasnya. Kejaksaan seharusnya berkaca dan membaca komentar masyarakat di media massa, Detik.com berjudul Persatuan Jaksa DKI Polisikan Alvin Lim soal Konten \'Kejaksaan Sarang Mafia\'. Hampir semua komentar menghujat kejaksaan dan membela Alvin Lim. Berikut komentar Netizen di detik.com: Fahrizal Anwar: Cicak di dinding pun tau, kl dstu tempatnya Mafia. I Gede Rai: Hancur hukum kita karena ulah para penegaknya sendiri. MLT: Kenapa harus dilaporkan? yg disebut kejaksaan koq bukan menyebut seseorang. Itu mungkin yg dirasakan masyarakat. Jika Jaksa yg dimaksud bukan mafia tdk perlu kebakaran jenggot. Udinkeple: Buat apa memperkarakan hal umum yg sdh diketahui masyarakat luas, kecuali bila ada yg mengatakan kejaksaan sarang orang baik berintegritas, kredibel dan jujur, maka sangat pantas bila pemberi pernyataan itu dituntut berat, krn telah menyebarkan fitnah. Alek Jarene: Lha memang iya to? Tikuspun tau. Danny Prisetyawan: Ga ada jaksa hartanya cuma dari gaji pemerintah. Isinya peghasilan gratifikasi, hadiah, KKN, jual beli perkara. Di kota wisata cibubur perumahan mewah banyak asn, polisi, tni punya aset. Yoppy Bernady: Sseorg bila dituduh sesuatu (aib nya dibongkar) apabila tdk benar atau hoax pasti cuex bebex alias bodo amat... Toh ga merasa... Tp bila merasa dan tdk mau kebuka aib nya pasti akan melakukan sesuatu... Dgn cara apapun agar aib nya tertutup rapat... Soebandrio: Setuju.. Laporin saja.. Wong contohnya jaksa Pinangki itu hidupnya sederhana, sholehah, suka menyumbang, dan tidak suka duit suap.... 🤣 Yudo Soedarmo: Semua tahu kalian dan keluarga makan uang haram. Masih ngeles? Doyan: Jiaahhhh... satu indonesia juga sudah tahu kali, apalagi yg pernah berurusan sama hukum. Alvin Lim ini sangat cerdas, dia berhasil membuktikan bahwa slogan Jaksa Agung dan Jampidum yang digaungkan Restorative Justice hanya pepesan kosong karena nyatanya Kejaksaan lebih peduli dengan pencitraan, terhadap orang yang kritik kejaksaan, langsung gunakan langkah pidana. “Padahal Jaksa Agung dan Jampidum, jualan kecap bahwa Pidana adalah ultimum remedium atau langkah terakhir. Nyatanya ketika dikritik langsung para jaksa berteriak bak pahlawan kesiangan membela Kejaksaan, dan lupa bahwa gaji mereka berasal dari uang masyarakat,” ujar Maria dengan kecewa. Statement Alvin Lim bahwa oknum Jenderal Jaksa banci justru telah terbukti, bahwa satu orang Alvin Lim haruslah dikeroyok jaksa-jaksa di seluruh daerah. “Harusnya jika jantan, jaksa satu lawan satu dan debat terbuka. Di mata masyarakat, kejaksaan hancur dan hilang kredibilitasnya, terlepas dari naeknya Rating kejaksaan, masyarakat sudah hilang kepercayaan terhadap kejaksaan,” katanya dalam rilis Rabu (21/9/2022). “Seharusnya masyarakat yang kritik kejaksaan diterima dan didengarkan oleh kejaksaan, jika ada pernyataan yang tidak benar tentang kejaksaan, dibantah oleh Kapuspenkum. Bukannya dengan pengecut, rame-rame mengeroyok seorang advokat yang ikhlas dan mewakili suara kekecewaan masyarakat,\" kritik Maria dengan raut kecewa. Alvin Lim tahu resiko dia besar bicara, namun demi perbaikan institusi penegakan hukum dia rela berkorban, ini justru sikap yang harus dimiliki setiap pejuang dan rakyat untuk membela negara ini. Karena benar kata Soekarno, perjuangan jaman sekarang melawan bangsa sendiri, berupa pejabat dan penguasa korup dan sewenang-wenang, bukan penjajah asing. #PercumaAdaJaksa. (mth)
Hallo Pemerintah, Potongan Komisi Aplikator Ojol Terlalu Tinggi, Kasihan Driver Ojol dan Konsumen
Dengan adanya kenaikan komisi oleh Aplikator dan kenaikan tarif Ojol pun hanya cukup untuk menutupi kebutuhan BBM. Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute PENGEMUDI Ojek Online alias Ojol sudah sangat dominan menjadi pilihan terakhir bagi para pencari kerja dan korban PHK. Jumlah pengemudi ojol makin lama makin besar sejak kenaikan harga BBM. Mereka mencoba bertahan hidup banyak diantara mereka dulunya berstatus kelas menengah dan sekarang mereka masuk kelompok miskin. Namun tidak juga mendapatkan bantuan BLT maupun BSU senilai total Rp 24,17 triliun karena masih dianggap kelas menengah. Para pengemudi online tersebut tentunya harus diperhatikan juga dan perlu mendapatkan perlindungan dan pengaturan yang lebih komprehensif berupa regulasi pemerintah. Hal ini penting untuk bisa menjamin kesejahteraan para pengemudi ojol dan menjadikan ojol sebagai profesi yang mampu menghidupi keluarga secara layak. Dikutip dari Tempo.co, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono menilai keengganan perusahaan aplikator ojol untuk menurunkan biaya komisi telah menunjukan sikap yang arogan terhadap aturan pemerintah. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa pemerintah pun tidak berdaya untuk bertindak tegas kepada perusahaan-perusahaan aplikator yang ada saat ini. Igun menyampaikan yang intinya alasan klise yang selalu digunakan oleh pemerintah maupun aplikator dalam hal pemotongan komisi pada pengemudi ojol bahwa keadaan perusahaan yang belum memperoleh keuntungan. Sementara perusahaan aplikator telah berhasil mencapai posisi unicorn dengan nilai valuasi perusahaan melebihi US$ 1 miliar. Hal tersebut membuat alasan yang diberikan oleh perusahaan startup dengan level unicorn masih membela diri dengan belum benefit adalah bualan kapitalis saja bagi kami sebagai asosiasi. Di sisi lain, sikap pemerintah yang selalu membanggakan perusahaan aplikasi jasa transportasi daring telah membuat pengemudi tidak berdaya. Terlebih, para pengemudi ojol masih dibiarkan berstatus ilegal dan dibuat status quo. Ia menduga hal itu agar pengemudi tidak dapat melakukan perlawanan ataupun pembelaan secara hukum kepada aplikator apabila terjadi sengketa dalam industri digital ini. Menurut Igun, biaya aplikasi maksimal 10 persen adalah harga mati bagi para pengemudi ojol saat ini. Hal itu tidak dapat ditawar lagi. Dan, dia pun menegaskan bahwa Asosiasi pun akan terus melakukan protes secara massal di seluruh Indonesia hingga tuntutan para pengemudi dapat dipenuhi oleh pemerintah maupun perusahaan aplikator. Tentu kondisi-kondisi tidak adanya jaring pengaman (safety net) akan beresiko menimbulkan people unrest di tengah banyak persoalan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Jika pemerintah tidak menyentuh lebih dalam melalui regulasi yang berpihak orang kecil maka akan ada resiko terjadinya pemotongan-pemotongan komisi. Dengan nilai yang tidak fair yang dilakukan oleh Aplikator Ojol. Ini tentunya sangat mempengaruhi kesejahteraan para pengemudi Ojol. Harus ingat bahwa kenaikan BBM telah menyudutkan rakyat kepada kondisi menderita (suffering). Untuk itu pemerintah harus dirasakan kehadirannya sehingga pengemudi ojol sebagai bagian dari masyarakat merasa diperhatikan. Dengan adanya kenaikan komisi oleh Aplikator dan kenaikan tarif Ojol pun hanya cukup untuk menutupi kebutuhan BBM. Sementara kondisi tersebut membuat para pengemudi ojol tetap kesulitan menghadapi kenaikan harga-harga lainnya sebagai imbas kenaikan BBM. Belum lagi dampak kenaikan tarif ojol membuat pelanggan berkurang. Akhirnya nasib pengemudi ojol sudah jatuh ketimpa tangga pula. Dalam hal ini DPR sebagai wakil rakyat juga harus bisa ambil peranan agar nasib para pengemudi ojol ini tidak terseok-seok oleh keadaan, tapi bisa menjadi sumber penghidupan yang layak bagi masyarakat. (*)
PLN, Utang dan Aset Dijual Ketengan Melalui Sub Holding
Utang PLN sangatlah besar, mereka menimbun utang untuk menopang belanja dan selanjutnya belanja untuk memperbesar kapasitas oligarki penikmat Take Or Pay (TOP) dari pemerintah. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) MENTERI BUMN Erick Thohir akhirnya memutuskan PLN resmi di-subholding (21/9/2022), dipecah-pecah, dibagi-bagi dalam sub-sub yang independen, dijadikan perusahaan yang terpisah dari induknya, lalu setelah itu dijual ketengan, baik untuk cari utang maupun sebagian sahamnya dilego ke pasar modal. Ada masalah apa sehingga PLN mesti dipecah-pecah atau dipreteli seperti itu? Itu supaya gampang dijual. Sebab, kalau dijual gelondongan nanti ketahuan siapa pembelinya. Nanti jika pembelinya ternyata oligarki maka bisa ketahuan ternyata privatisasi PLN tersebut agar mereka bisa bawa pulang aset sebelum 2024. Satu alasan yang digunakan menteri BUMN dalam memecah-mecah PLN itu adalah alasan keuangan, untuk memperbaiki keuangan PLN. Apa memang perlu diperbaiki? Karena utangnya PLN sangat besar. Jadi solusi atas utang adalah dengan mempreteli aset PLN. Kalau memang laku dilego buat bayar utang maka selesailah masalah utang tersebut. Bagaimana sih keadaan keuangan PLN? Fitch Ratings Singapura 12 Agustus 2021 menyatakan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) yang berbasis di Indonesia berada di peringkat BBB stabil. Agensi juga telah menegaskan peringkat senior tanpa jaminan pada program surat utang jangka menengah PLN, surat utang yang diterbitkan dalam program tersebut dan uang kertas dolar AS yang diterbitkan oleh anak perusahaannya, Majapahit Holding BV, dan dijamin oleh PLN, di \'BBB\'. Tapi Peringkat utang PLN disamakan dengan peringkat Indonesia (BBB/Stabil) berdasarkan ekspektasi terhadap kemungkinan dukungan \'Sangat Kuat\', sejalan dengan Kriteria Peringkat Entitas Terkait Pemerintah (GRE). Jadi peringkat PLN tersebut sangat bergantung pada dukungan pemerintah. Ketergantungan PLN pada pemerintah untuk memenuhi kekurangan dalam pendapatan. Mengingat sebagian besar keuntungan PLN ditentukan jika subsidi dan kompensasi dibayar oleh pemerintah. Rugi ditentukan subsidi. Untung ditentukan oleh hitungan kompensasi. Kalau pemerintah mau pencitraan maka akan dihitung untung. Negara menyediakan ekuitas sebesar Rp 5 triliun pada 2020 dan Rp 6,5 triliun pada 2019 dan menjamin sekitar seperlima dari pinjaman PLN. Jadi PLN tidak punya ruang secara internal untuk menyediakan belanja bagi dirinya sendiri. Semua bergantung pada asupan pemerintah. Ini memang para sekali. Sekarang untuk menopang pendapatan PLN memindahkan harapan dari permintaan sektor perumahan, dengan harapan konsumsi listrik yang lebih tinggi. Perumahan mengambil alih lebih dari 40% dari total volume PLN. Hal ini mungkin dasar dari skenario kenaikan tarif. Tapi bagaimana melakukan ini ditengah daya beli yang rendah? Perusahaan yang Disuap APBN kok Dilego? Ketergantungan PLN pada Subsidi dan Kompensasi sangatlah tinggi. Subsidi adalah keputusan DPR dan Pemerintah. Sementara kompensasi adalah akal- akalan pemerintah melalui menteri keuangan. Dengan kompensasi maka bisa diatur PLN untung atau rugi. Demi pencitraan maka akan diatur tetap untung. PLN tidak dapat mempertahankan EBITDA tanpa subsidi dan pendapatan kompensasi, yang jika digabungkan, berjumlah sekitar Rp 66 triliun pada tahun 2020, dibandingkan dengan EBITDA sebesar Rp 74 triliun. Ini adalah yang negara dari pajak. Bukan hasil usaha PLN. Sementara PLN sendiri harus fokus bayar utang. Sementara Pemerintah memiliki catatan melakukan penggantian subsidi pada PLN, namun terjadi keterlambatan pencairan pendapatan kompensasi dalam tiga tahun terakhir. Jadi sementara ini untung PLN itu masih sebatas data di atas kertas. Belum tentu juga ada uangnya. PLN juga menerima dukungan negara dalam bentuk pinjaman langsung, pinjaman penerusan dari lembaga multinasional, suntikan modal dan jaminan pinjaman bank untuk beberapa proyek investasinya. PLN akan mengeluarkan belanja modal sekitar Rp 78 triliun pada tahun 2021 dan jumlah tersebut akan tetap sekitar Rp 70 triliun - 75 triliun per tahun mulai tahun 2022 untuk mendukung rencana penambahan kapasitas pembangkit nasional pemerintah dan transisi energi terbarukan. PLN juga berencana untuk meningkatkan kapasitas pembangkitnya dan memperkuat infrastruktur transmisi dan distribusi, sementara produsen listrik independen kemungkinan akan mendapatkan bagian yang lebih besar dalam penambahan kapasitas pembangkitan. Jadi sebetulnya dukungan keuangan dari pemerintah hanya menjadikan PLN sebagai paralon air untuk menyalurkan uang pada oligarki pemegang proyek PLN. Apalagi PLN hanya akan menguasai jaringan, sementara semua proyek pembangkitnya untuk swasta. PLN memang bancakan yang paling empuk. Bagaimana Utang PLN? Saldo kas PLN sebesar Rp 55 triliun pada akhir tahun 2020 cukup untuk memenuhi utang yang jatuh tempo pada tahun 2021 sekitar Rp 39 triliun. PLN memiliki utang jatuh tempo yang tersebar ke berbagai jenis utang, dengan jatuh tempo tahunan sekitar Rp 50 triliun. PLN kalau beruntung akan menghasilkan sekitar Rp 60 triliun-65 triliun arus kas tahunan dari operasi mulai tahun 2022, namun tetap bergantung pada pendanaan eksternal untuk rencana belanja modal tahunannya yang besar. Utang PLN sangatlah besar, mereka menimbun utang untuk menopang belanja dan selanjutnya belanja untuk memperbesar kapasitas oligarki penikmat Take Or Pay (TOP) dari pemerintah. Utang PLN dalam laporan keuangan semester I tahun 2022 mencapai Rp 640,15 triliun, naik dari Rp 631,51 triliun dari periode yang sama tahun lalu. Rupanya dalam laporan keuangan tahunan tahun 2021 dikatakan utang turun hanya untuk menunjukkan keberhasilan PLN menurunkan utang, setelah itu nambah lagi. Tampaknya subholding PLN yang kemarin diumumkan (21 September 2022), merupakan langkah kebelet. Ada dua sebab karena APBN cekak sehingga tidak mungkin lagi menolong PLN, yang kedua ada kemungkinan ada yang mau bawa pulang aset ketengan PLN sebelum pemilu 2024. Ngono yo ngono sing ojo ngono (*)
Tak Percaya Polri: Audit Satgasus Harus Dilakukan Masyarakat
Jakarta, FNN – Haris Azhar berpendapat, audit Satgasus perlu dilakukan oleh kelompok akademisi, praktisi, dan korban. Pemeriksaan dan pembeberan fakta dilakukan kelompok tersebut, tak perlu sempurna, karena ini akan menjadi simbol bahwa masyarakat ini tak tinggal diam terhadap kasus Ferdy Sambo. Dalam seminar “Audit Satgasus Merah Putih Polri, Segera!” yang diadakan di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/9), Haris Azhar hadir sebagai pembicara bersama Sugeng Teguh, Anton Purnama, Irma Hutabarat dan Benni Akbar. “Saya mengusulkan audit itu harus dilakukan oleh masyarakat. Jangan Anda minta lagi ke Mabes Polri, Kompolnas, DPR, atau pemerintah. Lebih baik oleh masyarakat,” kata pendiri Lokataru itu. Menurutnya, penjaga demokrasi di negara ini adalah masyarakat itu sendiri. Pemerintah justru diuntungkan oleh keberadaan Satgassus karena mampu meredam oposisi. Sementara itu, Kompolnas abai terhadap Satgassus. Sebelumnya ia mengatakan Satgassus mempunyai ranah kewenangan dalam ruang lingkup UU ITE. Satgassus juga punya kewenangan dengan UU yang berbau uang dan juga kekuasaan. Bahkan, semenjak ada Satgassus, korban pidana UU ITE meningkat dan banyak dari korban adalah oposisi kekuasaan. Ia juga berpendapat jika Satgassus dibubarkan tapi tanpa diungkap, maka itu tak akan cukup. “Bahayanya, kalau Satgassus dibubarkan tetapi tidak diungkap. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Satgasus diambil alih oleh kelompok-kelompok tertentu,” lanjut Haris Azhar. Ia kemudian menambahkan, pemerintah harus mencari pengganti Satgassus. Ini dikarenakan pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan bagi penguasa dari sisi politis maupun keuangan akan hilang. Maka dari itu, Haris menginginkan rakyatlah sebagai pilar demokrasi untuk membongkar Satgasus agar bisa menjabarkan semua sumber permasalahan. (Fer)
Dugaan Rekayasa Minta Maaf dan Pengampunan PKI Muncul Kembali
Kalau Asumsi Atau Kecurigaan Masyarakat Ini Benar, Maka Yang Akan Terjadi Bukan Menyelesaikan Masalah, Justru Akan Timbul Masalah Yang Lebih Besar Dan Berbahaya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PADA 2012 silam, Komnas HAM menyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kasus pelanggaran HAM yang ditemukan meliputi pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa. Dari dugaan-dugaan itu, Komnas HAM menemukan sebagian besar korban adalah anggota PKI dan organisasi lain yang masih berkaitan. Korban lainnya adalah masyarakat umum. Menjelang peringatan ke-50 Gerakan 30 September 2015, muncul isu Presiden Joko Widodo akan memaafkan dan/atau minta maaf kepada PKI. Buru-buru Mengko Pulhukam saat itu Luhut Binsar Pandjaitan menepis itu adalah hoak. Pemerintah memastikan tidak akan meminta maaf kepada keluarga yang terlibat Gerakan 30 September (G30SPKI), tetapi tetap akan mengusahakan ada rekonsiliasi. “Siapa memaafkan siapa, karena kedua pihak ada terjadi, kalau boleh dikatakan korban, jadi saya pikir tidak sampai ke situ (meminta maaf),” jelasnya saat itu. Saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI, PDI Perjuangan juga berupaya mencabut TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia. Pada saat itu massa umat Islam bergerak melakukan aksi penolakan terhadap wacana tersebut. Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bermasalah sejak awal. Salah satu alasannya, itu karena tidak memasukkan ketentuan hukum yang langsung terkait dengan penyelamatan ideologi Pancasila. Yaitu Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai terlarang, termasuk pelarangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Presiden Jokowi sempat memberikan sambutannya, dalam acara pembukaan Kajian Ramadan 1438 Hijriah. Kegiatan yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ini diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mulai Sabtu, 3 Juni 2017. Jokowi dengan gamblang menyampaikan isu bangkitnya PKI. “Saya mau bicara mengenai masalah yang berkaitan dengan PKI karena sekarang ini masih banyak isu bahwa PKI bangkit, komunis bangkit,” katanya seraya bertanya, “mana, mana, mana ada PKI, tunjukkan kepada saya.” Fenomena kongres PKI: Kongres PKI ke VII di Blitar Selatan 1967, Kongres ke VIII pada 2000 di Sukabumi Selatan Jabar, Kongres ke IX 2005 di Cianjur Selatan Jabar. Kongres ke X, 2010 di Magelang Jawa Tengah dan Kongres ke XI di Banyumas Jawa Tengah pada 2015, adalah bukti mereka tetap eksis. Perjuangan PKI agar Pemerintah minta maaf dan meminta kompensasi ganti rugi serta agar PKI tetap eksis dan bisa kembali hidup di Indonesia terus bergerak, tetap harus di waspadai. Saat ini Presiden Jokowi telah melahirkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Pemerintah mengaku hal ini sebagai langkah terobosan pemerintah mempercepat pemenuhan hak-hak korban dengan penyelesaian non-yudisial. Mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban. Alasan menempuh mekanisme non-yudisial lebih memungkinkan terwujudnya hak-hak korban, seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan. Apapun alasannya Keppres tersebut memuat misteri politik tersembunyi yang harus diwaspadai, sangat mungkin hanya dijadikan jalan pintas untuk seolah dianggap menuntaskan pelanggaran HAM berat, bahkan ada agenda politik lain yang mendesak harus diambil. Melacak rekam jejak digital tentang polah tingkah PKI selama ini bisa menjadi Keppres 17 Tahun 2022 ini sebagai pintu masuk Pemerintah akan minta maaf kepada PKI kemudian hak-hak Komunisme dipulihkan lagi, dan PKI sebagai institusi dihidupkan, direhabilitasi dan negara harus memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang merasa menjadi korban. Asumsi dan dugaan tersebut di atas pasti akan ditolak Pemerintah dengan berbagai alasan, bahkan bisa jadi langsung diterjang itu angan-angan hoak belaka. Masyarakat saat ini tidak boleh menelan mentah-mentah begitu saja apapun ucapan dan kebijakan Presiden Jokowi yang sangat sering dalam hitungan hari sudah berubah dan membahayakan negara, karena dugaan kuat Presiden dalam kendali kekuatan lain yang sangat besar, sehingga ruang gerak PKI telah menemukan momentumnya. Masyarakat harus waspada tinggi menjaga agar tragedi dan ambisi neo-PKI itu berkuasa kembali, meskipun saat ini mereka secara “soft defacto” berkuasa. Terbitnya Keppres 17/2022 ini, bisa jadi sebagai sinyal bahwa bahaya laten PKI sudah semakin nyata, kuat masuk di semua lini pemerintahan. Diduga kuat ada agenda tersembunyi dari maksud Keppres ini dibuat. Yang aneh mengapa agenda pelanggaran HAM berat kasus pembunuhan yang di depan mata, seperti tragedi KM 50 justru dianggap angin lalu. Justru akan menyelesaikan kasus-kasus lainnya yang dibatasi waktunya minimal akhir Desember 2022 dan atau ada perpanjangan waktu satu tahun pada 2023 saat menjelang akhir masa jabatannya. Tampak kerjanya sangat politis, ada apa? Kecurigaan masyarakat, Presiden Jokowi ingin melepas test the water untuk mendorong pengakuan PKI dan antek-anteknya sebagai korban pelanggaran HAM berat pada masa silam, dengan alasan rekonsiliasi tidak bisa diabaikan. Dugaan skenario yang akan dibuat yaitu: PKI adalah korban, negara harus memohon maaf kepada korban dan keluarga PKI. Korban atau keluarganya berhak dapat bermacam kompensasi (PKI akan direhabilitasi), dipulihkan nama baiknya, serta diberi hak hidup kembali dan berkembang. Kalau asumsi atau kecurigaan masyarakat ini benar, maka yang akan terjadi bukan menyelesaikan masalah, justru akan timbul masalah yang lebih besar dan berbahaya. Dan dampaknya nanti justru Presiden bisa terpental sebagai pihak yang harus diadili oleh pengadilan rakyat. (*)
Kudeta dan Pemberontakan Dunia Dilakukan Kolonel, PDIP Bentuk Dewan Kolonel Mau Kudeta Siapa?
MENGAPA PDIP membentuk Dewan Kolonel, meski kemudian dibantah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto? “Jadi, memang kedudukan Kolonel itu yang paling efektif karena masih memegang komando,” kata Rocky Gerung. “Kita nggak tahu kenapa istilah Kolonel yang dipakai. Tentu untuk efektivitas komando,” lanjut pengamat politik yang juga Presiden Akal Sehat itu kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu (21/9/2022). “Tapi kelihatannya memang dimaksudkan ada semacam efisiensi dalam organisasi karena kan Mbak Puan musti digelontorkan suara, artinya dinaikkan popularitasnya tuh. Dan terlihat mungkin hanya sistem yang dipandu oleh tradisi Kolonel itu yang bisa menaikkan Mbak Puan,” lanjut Rocky Gerung. Lebih lengkapnya, ikuti dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung berikut ini. Halo Bung Rocky, 86 Siap! Okelah, kalau Anda mungkin Dewan Jenderal, saya masih levelnya Dewan Kolonel karena senioritas dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Itu soal yang lebih menarik buat bicara tentang strategi PDIP untuk mengatur politik melalui Dewan Kolonel. Kan itu yang lagi heboh sekarang, Hersu. Saya heran kenapa mereka memilih istilah Dewan Kolonel. Biasanya, kata kolonel itu kan dalam politik mengingatkan kita pada Kolonel Untung, itu di Indonesia. Tapi ada juga Kolonel Kadhafi. Jadi memang kedudukan Kolonel yang paling efektif karena masih memegang komando. Ya kalau nggak Jenderal kan ya sudah Jenderal itu ya sudah elit, sifatnya sudah lebih politis. Jadi itu kira-kira. Kita nggak tahu kenapa istilah Kolonel yang dipakai. Tentu untuk efektivitas komando, tapi nanti orang mulai mengira-ira itu ada apa? Apa benar ada Dewan Kolonel? Kan pertanyaan-pertanyaan usil dari netizen itu yang nanti merepotkan dijawab mungkin, tapi ya sudah itu kita hormati apa yang diputuskan PDIP, sama seperti kita hormati apa yang lagi dipertengkarkan oleh Demokrat dengan PDIP. Ya, tapi maksud saya ini kan kalau kita ngomong PDIP itu kan dan urusannya dengan Puan ini soal kelanjutan trah Soekarno. Kan begitu ya. Ini arahnya kan jelas seperti itu. Kenapa mereka nggak sensitif bahwa nama istilah dewan itu Dewan Jenderal, itu dulu sensitif sebenarnya buat keluarga Bung Karno, karena mengingatkan pada kejatuhan Bung Karno juga karena isu Dewan Jenderal itu kan? Pasti sudah dihitung, lalu dipilih. Kan yang di PDIP tahu itu istilah Dewan Jenderal, istilah Dewan Kolonel, atau bahkan nama-nama tadi, Gringo Honasan, Kolonel Untung. Tapi, ada juga Kolonel Soeharto yang memimpin Jogja kembali segala macam. Tapi kelihatannya memang dimaksudkan ada semacam efisiensi dalam organisasi karena Mbak Puan musti digelontorkan suara, artinya dinaikkan popularitasnya tuh. Dan terlihat mungkin hanya sistem yang dipandu oleh tradisi Kolonel itu yang bisa menaikkan Mbak Puan. Jadi kita akan lihat nanti efek dari Dewan Kolonel ini pada baliho-baliho baru Mbak Puan. Kira-kira begitu? Dan itu yang menandakan bahwa oke, Dewan Kolonel sudah sedang bekerja. Intinya tetap untuk naikkan Mbak Puan sebagai calon presiden dari PDIP. Tetapi, dengan diungkapnya Dewan Kolonel ini sekarang kita sudah bisa membaca dengan transparan kelihatannya itu soal Mbak Puan jadi capres dari PDIP itu harga mati gitu ya. Dan Ganjar Pranowo dan juga Pak Jokowi sudahlah sudah mulai fokus bagaimana mendapatkan perahu sendiri gitu, kalau berani ya. Itu yang menarik. Dan Pak Prabowo pasti merasa waduh, saya purnawirawan, tapi PDIP punya Dewan Kolonel. Kan mustinya Pak Pabowo yang pakai DC semacam itu kan. Tapi ya Pak Prabowo akhirnya mengerti bahwa ya nggak mungkin Ibu Megawati (Soekarnoputri) di ujung usianya itu, di ujung usia artinya di ujung wisdomnya sebagai pemimpin lalu tidak memberi kesempatan pada ini momen terakhir buat Ibu Puan. Kalau dia nggak bisa juga meneruskan trah Soekarno, itu juga PDIP tenggelam juga, kan tetap PDIP itu digantungkan pada aura kepemimpinan Soekarno. Karena itu, kelihatannya semua istilah akan dikaitkan dengan pemimpin bangsa ini pada Bung Karno. Yang tinggal kita hitung adalah efek dari penggunaan istilah itu. Tetapi, saya kira juga sudah dihitung efeknya. Tinggal orang menduga lebih dalam lagi, artinya Pak Prabowo sudah di luar radar PDIP, karena ini sudah final, Ibu Puan akan didorong oleh Dewan Kolonel untuk terus berkibar sampai 2024. Jadi, perjanjian Batu Tulis ya sudah tinggal batunya saja, tulisannya sudah hilang. Jadi, jelas ini, betul pilihannya “no or never”. Jadi, artinya sebenarnya orang seperti Ganjar Pranowo harusnya musti realistis. Kalau dia terus melakukan perlawanan yang terjadi nanti malah juga perlawanan dari dalam dan juga tindakan dari PDIP terhadap Ganjar akan semakin keras. Itu dua hal. Pertama, Ganjar itu tidak akrab dengan PDIP atau bahkan disingkirkan. Yang kedua, sebagai tokoh dia nggak mungkin bikin perahu sendiri tanpa restu Jokowi. Di situ kesulitannya. Jadi dalam perbandingan dengan Prabowo, pasti Pak Jokowi merasa aman dengan Prabowo karena Prabowo sudah mampu untuk bikin koalisi. Jadi, didorong-dorong Ganjar ya nggak jalan-jalan juga tuh. Kelihatannya Pak Jokowi akan bersikap lebih akrab pada Prabowo ketimbang pada Puan dan Ibu Mega. Kan ini soal yang sangat pragmatis. Bagi Pak Jokowi tentu dia butuh cantolan di hari-hari terakhir ini dan di hari-hari pertama dia lengser. Sangat mungkin Pak Prabowo sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kasih sinyal bahwa sudah saya percaya Anda tuh. Jadi, itu sebenarnya yang kita tunggu, mungkin bulan November ini juga akan diucapkan bahwa Jokowi akhirnya memberi dukungan atau restu pada Prabowo. Kan cuma itu. Poin kita selalu adalah Pak Jokowi sudah gagal untuk tiga periode, itu wacananya sudah hilang, juga musyawarah rakyat itu juga sudah nggak mempan tuh. Jadi wakil presiden juga sudah hilang. Jadi tinggal satu poin, yaitu meyakinkan bahwa pemerintahan berikutnya akan menjamin reputasi Pak Jokowi untuk tidak dipersoalkan, baik secara hukum maupun secara sosial. Kan itu dalilnya. Dan, kelihatannya dalam bebeerapa tahun terakhir ini Pak Prabowo betul-betul mengasuh Pak Jokowi batin dan jalan pikirannya sehingga Pak Jokowi punya kepercayaan kepada Pak Prabowo dan itu blessing in disguise sekali pada Bapak Prabowo. Nah, itu mungkin yang menandakan mengapa Gerindra akhirnya mengambil risiko untuk berseberangan dengan PDIP. Demikian juga Demokrat membaca hal yang sama, lalu berseberangan dengan PDIP. Tetap juga Demokrat adalah partai yang berupaya untuk muncul sebagai alternatif. Kan nggak mungkin Demokrat sama Gerindra. Dan nggak mungkin lagi Demokrat kasih sinyal pada Presiden Jokowi untuk minta dilindungi atau diberi kesempatan memimpin. Jadi, Demokrat justru yang menjadi faktor di situ karena suatu waktu nanti Demokrat harus mengucapkan dia dengan siapa. Itu yang lagi ditunggu. Nah, kalau Anies, sudah pasti akan diganggu teruslah, karena Anies nasibnya sama kayak Ganjar sebetulnya. Jadi kita bicara faktanya bahwa di luar kenyataan, Anies elektabilitasnya akan tumbuh terus. Tapi, kalau misalnya Pak Jokowi sudah memilih Prabowo, itu pasti Anies akan disingkirkan, Ganjar sudah pasti tercecer. Cuma itu soalnya. Mari kita baca lebih detail konstelasi politiknya dengan munculnya gerakan Dewan Kolonel, dan kebetulan bulan September juga ini munculnya. Dengan adanya Dewan Kolonel ini kan kita memastikan bahwa Ganjar untuk PDIP selesai. Sementara ini kita bisa menyimpukan begitu. Kedua, kita tidak bisa membayangkan seorang Ganjar berani maju tanpa dukungan dari PDIP dan PDIP sendiri kan sudah mengingatkan bahwa kalau dipastikan Ganjar berani maju dari partai lain akan dihabisi di Jawa Tengah. Padahal, kita tahu pasti basis utama dari Ganjar di Jawa Tengah. Nah, kemudian sementara yang tersedia itu kan KIB dan kita tahu ini kan pepesan kosong. Karena nggak mungkin konstituennya PAN, konstituennya PPP, bahkan konstituennya Golkar, itu memilih Ganjar. Itu nasib Pak Jokowi, salah bikin perahu cadangan. Perahu cadangannya bocor semua dan tentu Ganjar juga ada di dalam kegemangan hari ini. Nggak mungkin Ganjar itu berpikir bahwa Jokowi lebih memilih dia dibandingkan Prabowo. Jadi dalam persaingan menjadi penerus Jokowi, ya mungkin Prabowo lebih masuk akal bagi Pak Jokowi. Jadi kira-kira itu soalnya. Kalau kemudian ada faktor lain, tentu yang kita inginkan ada faktor lain sehingga Pemilu batal kan. Tapi okelah kita akan masuk dulu di dalam kalkulasi mereka. Nah, Dewan Kolonel ini masih akan berupaya keras supaya kira-kira Puan itu bisa dapat di awal langsung 12% gitu elektabilitasnya. Tapi itu artinya uang yang dioperasikan oleh Dewan Kolonel ini musti juga cepat pada lembaga survei. Yang akan panen ya lembaga survei walaupun kita tahu itu aktivitas untuk bubble saja, untuk niup balon saja. Dan makin lama makin terlihat kualitas. Dan, pada suatu waktu nanti akan terjadi pertengkaran politik antara Agus Harimurti dengan Mbak Puan karena dua minggu lagi kan pasti orang mau lihat kualitas-kualitas perdebatan itu kan. Dan itu kita lihat komposisinya. Komposisinya nanti kita lihat bagaimana kalau misalnya terlihat Ibu Puan elektabilitasnya tinggi di baliho, tapi di forum-forum debat atau percakapan dan jurnalis dia jomplang. Nah itu bahayanya Dewan Kolonel itu mesti sesuaikan loh antara kemampuan argumen Ibu Puan dengan fakta sentimen di dalam statistik. Gitu soalnya. Nah, Anda tadi mengendus kecenderungan bahwa Pak Jokowi pada akhirnya nanti memilih Pak Prabowo gitu. Tapi, kalau kita baca statement dari Dewan Pembina, wakil ketua dewan Pembina Gerindra, justru dia menyatakan begini bahwa Pak Jokowi itu akan dukung Ganjar dan atau Erick atau Sandi demi cari selamat. Jadi, sebenarnya buat kalkulasinya ini yang mungkin bukan Prabowo yang diincar. Tapi saya juga mau menggarisbawahi bahwa itu sebenarnya cuma dalam rangka cari selamatlah, menyelamatkan dinasti dia, menyelamatkan kepentingan dia, dan sebagainya. Ya, kalau cari selamat pada Erick Thohir ya agak susah karena nggak naik-naik elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar. Jadi, kira-kira Gerindra atau Bung Dasmon ini mengintip peluang Pak Jokowi untuk berbalik arah dari mereka yang dia andalkan. Kan semua mengandalkan Jokowi. Erick ada di situ. Ya lingkungan yang ada di sekitar Pak Jokowi. Setelah dilihat-lihat yang nggak bisa juga itu nambah keyakinan bahwa Jokowi bisa disebut saja bisa diasuh oleh seseorang di antara mereka. Yang paling rasional tentu adalah Gerindra. Jadi, kira-kira Dasmon politisi yang cerdik, dia mengintip sesuatu untuk dia balikkan nanti bahwa pada akhirnya Jokowi akan bersama Gerindra karena rasa aman itu ada dari awal dan pertemuan pertama dengan Prabowo waktu diundang untuk masuk kabinet kan pasti sudah ada dugaan lebih kuat bahwa oke kenapa Pak Jokowi butuh Prabowo ya karena Gerindranya gede. Itu aja. (Ida/sws)
Aktivis yang Bersuara, Lius: Jangan Mau Ditahan
Jakarta, FNN – Para tokoh nasional berkumpul dalam diskusi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) yang digagas oleh Rocky Gerung pada Rabu, 21 September 2022 di Restoran Teras Budhe, Jakarta Selatan. Salah satu narasumber dalam diskusi tersebut adalah Lius Sungkarisma. Dengan dimoderatori oleh Syahganda Nainggolan, Lius mengatakan pengalamannya ditahan selama 2 minggu. Oleh karena itu, dia mengatakan jangan mau ditahan. \"Jangan mau ditahan karena kalau kita udah ditahan, kita gak akan bisa bergerak, teriak juga gak ada yang denger,\" terang Lius. \"Jadi, jangan sampai ditahan. Kita itung-itunglah, tapi bersuara harus terus. Saya walaupun diam-diam, tapi ya masih juga bunyi ga boleh berhenti. Sebab itu satu-satunya yang pasti kita ada, lain-lain udah ditangkap, kita ribut pun gak ada yang dengar di dalem,” ucap Lius menambahkan. Dalam kesempatan tersebut, Lius mengatakan keinginannya dan mengajak untuk memperbaiki keadaan negeri yang saat ini sudah parah. \"Tapi ini yang mau hadir ke sini, saya yakin 100 persen kita ini masih ada keinginan untuk bisa berkontribusi merubah keadaan yang sudah parah,\" ucap Lius, penuh keyakinan. “Tapi saya kira semangat kita ini pasti didengar dan makin banyak yang ikut,\" kata Lius mengakhiri pernyataannya. (Rac)
Syahganda: Jangan Sepelekan Suara Mahasiswa!
Jakarta, FNN – Para tokoh Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) berkumpul di Restoran Teras Budhe, Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022). Mereka di antaranya Syahganda Nainggolan, Edy Mulyadi, Tamsil Linrung, Habil Marati, Said Didu, Rocky Gerung, Lieus Sungkarisma, dan Ahmad Yani. Pertemuan tersebut menghasilkan dua resolusi. “Pertama, mendukung gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat yang menuntut rezim sekarang untuk menurunkan harga BBM dan harga-harga bahan pokok yang mencekik rakyat,” kata Ketua Panitia PMKI Andrianto. Sedangkan resolusi yang kedua yakni mendukung keputusan DPD dalam rangka penggantian wakil ketua pimpinan MPR. Dia mengatakan, DPD adalah representasi langsung rakyat. “Karenanya pimpinan MPR yang ada sekarang ini tidak memiliki hak untuk menolak atau menunda apa yang sudah diputuskan paripurna DPD dalam hal penggantian wakilnya di MPR dari Fadel Muhammad kepada Tamsil Linrung,” katanya. Diskusi PMKI bertema “Di Tepi Jurang Krisis dan Kebangkrutan” ini, mereka menyikapi tentang masalah kenaikan BBM dan maraknya Demo Mahasiswa yang hari ini luar biasa animonya melebihi gerakan Reformasi 98. “Era sekarang perlawanan begitu massif melibatkan semua elemen rakyat,” ujar Andrianto. Menurut Syahganda Nainggolan, dari sekian aksi mahasiswa dan masyarakat tentang polemik kenaikan harga BBM, aksi kegiatan hari ini lebih mengerikan, beda dengan aksi BBM tahun-tahun sebelumnya. Dalam kesempatan itu, wartawan senior Edy Mulyadi yang baru bebas dari hukuman penjara, mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan semua yang hadir dalam forum diskusi PMKI dan tetap semangat untuk mengkritisi agenda pemerintah yang tidak pro rakyat. Tamsil Linrung mengapresiasi yang tinggi kepada Bung Edy Mulyadi yang baru keluar dari penjara. “Kita harus mengapresiasi Bung Edy karena beliau ini tetap tegar meski baru keluar dari penjara dan kita di ruangan ini juga berharap Bung Edy Mulyadi ini sebagai contoh agar ketika kita menyuarakan demokrasi jangan setengah-setengah, harus kongkrit dan tegas,” ujar Tamsil Linrung. “Mas Suharso (Manohara) rencana akan mengundurkan diri dan bergabung dengan gerakan kita karena beliau pun berharap agar demokrasi kita lebih baik ke depannya,” lanjutnya. Habil Marati, tokoh nasional menyebut, PPP akan me-launching Forum Kabah Membangun, diharapkan bisa menjadi penyambung lidah dari PMKI, yang bisa menjadi forum agar dapat mensinergikan kembali PPP. “Suharso ini pendiri KIB tetapi tiba-tiba diganti. Padahal beliau adalah pendiri dari KIB (Koalisi Indonesia Bersatu). Artinya, ada keretakan di lingkungan elit Jokowi, yang begitu mudah mencopot Ketum Parpol seperti yang terjadi di PPP ini,” katanya. Sementara itu, Said Didu mengungkap bahwa hutan Jokowi per hari Rp 1,7 triliun. “Bayangkan seberapa bahayanya ini jika berlanjut terus,” tegasnya. “Jebakan ilustrasi adalah jebakan yang menggambarkan ilustrsi infrastruktur kita yang maju padahal realnya banyak infrastruktur yang nganggur seperti IRT, pelabuhan nganggur dan lain-lain,” lanjut Said Didu. Rocky Gerung lebih menyoroti masalah keragu-raguan yang akan mengurangi pergerakan kita untuk membuat perubahan. Jokowi pasti tahu detil kekayaan orang-orang yang berkoar-koar ini menjadi senjata untuk menekan pergerakan tokoh-tokoh pergerakan kita. Beberapa waktu lalu membuat tulisan apabila partai yang ga lolos PT kepung saja MK. “Ketidakadilan PT ini yang harus jadi perhatian kita semua karena menurut saya ini gak fear,” tegas Rocky Gerung. Perubahan politik akan terjadi apabila direncanakan itu poinnya harus ada perencanaan untuk membuat perubahan. “Lebih sistematik pergerakan kita ke depan supaya lebih terstruktur karena rakyat butuh kita hari ini, jangan memble,” lanjut Rocky Gerung. “Rakyat ini sedang menunggu kita untuk menaikan 1 oktaf perlawanan terhadap Rezim Jokowi,” tegasnya. Ketua Umum Partai Masyumi Reborn Ahmad Yani pun sepakat dengan Rocky Gerung. “Kita banyak gagasan yang cemerlang tapi kita belum bisa mengaplikasikan secara konkret, benar kata Bung Rocky banyak keragu-raguan dalam gerakan kita harus ada yang konkret,” kata Ahmad Yani. Andrianto berharap diskusi PMKI juga bisa menjadi pemantik bagi pemerintah agar lebih bijak menyikapi aspirasi rakyat. Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan kembali mengingatkan dan meminta agar Pemerintah memberikan respons gerakan mahasiswa yang sudah berlangsung selama tiga pekan. Syahganda meminta agar Pemerintah tidak menyelepekan suara mahasiswa yang turun ke jalan. “Ini udah hampir 3 minggu belum ada respons makanya pemerintah. Pemerintah harus merespons, nggak boleh tidak,” katanya. “Kita akan sampaikan kepada pemerintah, mereka jangan nyepelekan suara mahasiswa yang ada di jalanan sekarang,” tegas Syahganda. (mth)
Negara Dalam Bahaya SOS
Bahkan kata Prof Salim Said, oligarki juga telah menguasai Jokowi. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” katanya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DIKATAKAN oleh Prof. DR. Daniel M Rosyid negara sudah SOS bahwa: Negara dalam keadaan darurat.. hampir semua institusi negara lumpuh, kejahatan bersimaharajalela tak terbendung, kedunguan meluas, ketakutan mencekam bangsa ini…. Kini tinggal menunggu kebangkitan ummat Islam dan TNI untuk mengambil kembali kedaulatan rakyat dan negara. Negara sudah dikuasai asing dan aseng dengan kekuatan Oligargi. Mereka telah menguasai hasil tambang, hutan, minyak, air, dan tanah. “Bahwa laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia”. “Bahwa berkaca pengalaman di Afrika Selatan, 5 persen penduduk kulit putih menguasai 50 persen tanah, negaranya bubar. Sedangkan di Indonesia 0.2 % menguasai 74 % di Indonesia”. Tidak bisa dibantah negara sudah SOS “Save Our Ship” (Selamatkan Kapal Kami), atau “Save Our Souls” (Selamatkan Jiwa Kami). Guilford (1973): mengatakan bahwa oa_if you would understand world geopolitic today, follow the oil_ (Deep Stoat). (berbicara soal minyak maka 90% soal politik, dan 10% tentang teknis perminyakan itu sendiri). Henry Kissinger mengatakan: control oil and you control nation, control food and you control the peoples (Kendalikan minyak maka kamu menguasai negara, kendalikan pangan maka anda menguasai rakyat). Negara ini sudah terlalu lama dijalankan dengan cara yang salah, secara sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Banyak hal yang salah dilakukan oleh pemerintah. Ketika diberi saran oleh rakyat, bahkan oleh para pakar sesuai bidangnya masing-masing, mereka menutup telinga, membutakan mata dan nuraninya, menutup kritik, tampil jumawa seolah-olah serba bisa dan tahu semuanya. “Those who criticize are permanently removed in the wrong way. various ways have been done, including the correct way. Did it work? So i chose to be a martyr to make a change by slapping their face.” “(Berbagai cara telah dilakukan, termasuk dengan cara yang benar. Apakah itu berhasil? Jadi, saya lebih memilih menjadi martir untuk membuat perubahan dengan menampar wajah mereka),” tuturnya dalam akun twitter @bjorka, Ahad (11/9/2022). Prof. Salim Said mengatakan bahwa negara Indonesia sekarang ini dikuasai oleh oligarki. “Saya takut bahwa banyak yang dilakukan oleh Jokowi itu, adalah akomodasi dia terhadap banyak group-group oligarki,” ucapnya. Bahkan kata Prof Salim Said, oligarki juga telah menguasai Jokowi. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” katanya. Dalam perjalanan waktu negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Demo mahasiswa dan rakyat sedang berlangsung, tuntutan turunkan BBM, itu hanya kejadian kecil dari kerusakan negara yang sedang terjadi. Tanpa fokus tuntutan perubahan total, semua akan sia-sia. Bahkan Presiden seperti menantang akan berapa lama kalian berdemo. Di balik kata ada makna kalian akan kelelahan dan akhirnya menghilang. Demo harus fokus pada tujuan kembalikan negara sesuai konstitusi UUD 1945. Dan tuntutan perubahan ke negara harus kembali normal harus fokus kembali ke UUD 45 asli dan kembalikan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Negara terus menuju kehancurannya dan saat ini negara sudah SOS “Save Our Ship” (Selamatkan Kapal Kami), atau “Save Our Souls” (Selamatkan Jiwa Kami). (*)
Revolusi Rakyat Tertunda?
Sebagian pemilik perusahaan yang sedang dan akan memasok listrik ke PLN, memang tercatat ada nama Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, Garibaldi “Boy” Thohir, Sandiaga Uno, Prajogo Pangestu, Dahlan Iskan, dan lain-lain. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) PERTANYAAN yang sering saya terima dari rakyat belakangan ini, “Kapan Jokowi jatuh? Koq sepertinya kuat sekali ya? Padahal, demo rakyat sudah berkali-kali berlangsung di Jakarta dan daerah-daerah juga.” Sulit sekali untuk menjawab pertanyaan seperti itu secara pasti. Tapi, “Kenapa waktu Pak Harto koq terkesan begitu mudah jatuh? Padahal, Pak Harto waktu itu kuat sekali. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini?” tanya seorang pedagang sayuran. Apakah revolusi rakyat akan terjadi atau memang tertunda? People power atau revolusi rakyat diprediksi bisa terjadi tapi juga bisa tidak. Semua itu tergantung kecerdasan dan keberanian milenial saat ini. Karena, kita tidak ingin adanya campur tangan asing dan aseng, seperti pada 1998. Yang diinginkan adalah people power murni, seperti 1945. Sehingga, nanti tidak ada aseng dan asing yang ikut camput menata sistem pemerintahan mendatang. Proses kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden Soeharto maupun Presiden Soekarno, disinyalir ada campur tangan asing dan aseng. Bagaimana proses kejatuhan Bung Karno, Pak Harto, dan Gus Dur, rasanya tidak perlu dibahas dalam tulisan ini. Karena sudah banyak versi beredar di masyarakat. Tapi yang jelas, kejatuhan ketiga presiden terdahulu itu terjadi karena ada unsur asing dan aseng yang campur tangan. Apakah kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM yang memicu demo besar-besaran selama ini bisa menggelincirkan Jokowi sehingga terjatuh dari tampuk kekuasaannya? Tampaknya, tidak semudah itu. Apalagi, naiknya harga BBM tersebut ternyata sudah atas persetujuan DPR. Suara penolakan dari PKS maupun Demokrat nyaris tak didengar Pemerintah, apalagi kolega fraksi lainnya di DPR. Yang terjadi justru Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto menyindir PKS agar fokus urusi Kota Depok dibandingkan sibuk kritik kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hasto juga mempertanyakan apa prestasi PKS selama memimpin Depok? Juru Bicara PKS Muhammad Kholid merespon pernyataan Hasto tersebut. Jawaban Kholid justru membuka “Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2,58% hingga 2021. Capaian ini jelas merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!” jawab Muhammad Kholid, Juru Bicara PKS. “Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan kader PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok juga mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat,” tambah alumni FEB Universitas Indonesia, yang juga warga Depok itu. Kholid mencoba mengajak Hasto untuk melihat dan membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo di bawah Gibran Rakabuming Raka dan PDIP atau Provinsi Jawa Tengah di bawah Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP. “Kalau Sekjend PDIP mau adu prestasi Kepala Daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?” tantang Kholid kepada Hasto Kristiyanto. “Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Mulai dari Pak Jokowi hingga sekarang puteranya Gibran yang menjabat Wali Kota Solo. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?” tanya Kholid. Data BPS menunjukan, tingkat kemiskinan di Solo mencapai 9,4% pada 2021. “Di level Kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?” tanya Kholid retoris. Tidak hanya itu, fakta di Provinsi Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Jumlah daerah kategori miskin ekstrim justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021. Selain itu, Jawa Tengah adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinannya setelah DIY dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa. Tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25% di 2021. “Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional,” ujar Kholid. Hasto mestinya belajar membaca data ini sebelum sindir PKS. Rasanya sulit untuk memperbaiki citra PDIP yang “terpuruk” akibat kasus korupsi kadernya. Apalagi, kebijakan kenaikan harga BBM yang diumumkan langsung Presiden Jokowi yang diakui sebagai “petugas partai” itu telah memicu demonstrasi di Jakarta maupun berbagai daerah di Indonesia. Apakah gerakan demo massif pada 2022 ini sebagai masa pemanasan people power? Kebijakan Jokowi yang tidak pro rakyat itu berpotensi gembosi PDIP dan bisa rusak citra kader banteng yang maju Pilpres 2024. Sehingga prediksinya pada 2023 kemungkinan people power meletup. Semua skenario bisa berubah total. Artinya, “koalisi-koalisian” yang selama ini dirancang bakal berantakan. Tidak ada yang namanya Copras-Capres. Termasuk nama-nama yang selama ini digadang-gadang sebagai Capres seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, dan sebagainya. Apalagi jika benar-benar terjadi revolusi rakyat. Semua akan berubah. Karena terjadi “gempa politik” yang luar biasa! Sebuah revolusi rakyat itu tidak mungkin berhasil jika tanpa campur tangan asing. Sebuah revolusi past i melibatkan pihak luar atau asing. Jadi, tidak ada revolusi yang tanpa pihak luar. Revolusi di kawasan Amerika Selatan itu tidak akan berhasil tanpa ada pihak luar. Coba lihat jejak sejarah, Revolusi Kuba. Tidak akan berhasil tanpa ada Che Guevara yang bukan orang Kuba. Revolusi Rusia dengan menggulingkan Tsar Nicholas, juga tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan Inggris dan Jerman. Revolusi Amerika Serikat juga tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan Inggris. Bahkan, Revolusi Indonesia yang menghasilkan Kemerdekaan RI tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan asing. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Revolusi Rakyat di Indonesia kali ini sulit terwujud? Apakah hal ini ada kaitannya dengan penunjukan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dengan tugas barunya dari Presiden Jokowi? Yakni, mempercepat pelaksanaan program kendaraan listrik. Tugas baru yang harus dilakukan Luhut tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Mengutip inpres yang diterbitkan pada 13 September 2022 itu, setidaknya ada tiga pokok tugas yang mesti dijalankan Luhut terkait percepatan pelaksanaan program kendaraan listrik. Pertama, tugasnya melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi presiden ini. Kedua, Luhut akan melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat serta pemerintahan daerah. Ketiga, melaporkan pelaksanaan Inpres ini kepada presiden secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. “Luar biasa opung Luhut ini, super sakti. Satu proyek listrik, tapi benefitnya bisa \'nyetrum\' dari hulu hingga ke hilir,” kata Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik. Sebagian pemilik perusahaan yang sedang dan akan memasok listrik ke PLN, memang tercatat ada nama Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, Garibaldi “Boy” Thohir, Sandiaga Uno, Prajogo Pangestu, Dahlan Iskan, dan lain-lain. Itulah yang besar kemungkinan menjadi penyebab sulitnya revolusi rakyat di Indonesia sekarang ini, kecuali Jokowi legowo mengundurkan diri. (*)
Gara-gara Sebuah Pisang!
Tapi sejak Nopember 2003 itu saya sengaja diundang menjadi salah seorang narasumber dalam tripartite dialogu itu. Dan hampir di setiap acara dialog itu Arthur selalu mengulangi cerita sopir taksi itu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation/Board member, NYC Partnership of Faith JIKA saya ingin menyebutkan berbagai inisiatif interfaith atau Dialog antar pemeluk agama yang saya lakukan di kota New York tentu lumayan banyak. Dari pertemuan by-monthly 3 tokoh-tokoh agama Samawi; Islam, Kristen dan Yahudi, pertukaran kunjungan, hingga beberapa kegiatan sosial, antara lain mid-night run atau memberikan makan kepada homeless di malam hari di kota New York. Tapi ada sebuah kegiatan yang paling berkesan dan diminati oleh jamaah masing-masing agama, khususnya mereka yang beragama Kristiani. Kegiatan itu adalah annual trifaith dialogue (Dialog tiga agama; Yahudi, Kristen dan Islam) menyambut hari Thanksgiving Day di Amerika. Acara ini menjadi unik karena dihadiri oleh ribuan jamaah dari tiga agama untuk berdialog dengan tema-tema yang kontekstual. Satu kali misalnya bersamaan dengan 10 tahun pasca peristiwa “9/11”, kita para narasumber menyampaikan cerita dan hikmah yang kita ambil dari peristiwa itu dalam perspektif agama masing-masing. Berubah Karena Pisang Pada acara Dialog tiga agama itu ada tiga tokoh agama yang selalu tampil untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Biasanya topik pembahasan telah disetujui bersama jauh-jauh hari. Namun Dialog yang terjadi sangat ringan dan spontan, bahkan kerapkali penuh guyonan yang menghibur. Saya sendiri mewakili agama Islam yang ketika saya masih menjadi Imam di Islamic Cultural Center of New York atau yang lebih dikenal dengan masjid 96 Street. Saya juga Direktur Jamaica Muslim Center dan sebagai Chairman Masjid Al-Hikmah Queens. Agama Yahudi diwakili oleh Rabbi Dr. Peter Rubenstein, Senior Rabbi of Central Synagogue Manhattan yang sangat cantik dan historis. Beliau pada tahun-tahun itu berumur sekitar 70-an. Saat ini Peter Rubinstein menjadi senior director di Street 92nd yang sangat populer di kota New York. Peter juga pernah menjadi ketua Inisiatif Interfaith mantan PM Inggris, Tony Blair. Sementara agama Kristiani diwakili oleh Pastor Dr. Arthur Caliandro. Beliau adalah pastor Senior Marble Collegiate Church di Manhattan yang sangat kharismatik. Beliau ketika itu sudah memasuki umur hampir 80 tahun. Gereja Marble sendiri adalah gereja Protestan tertua di Amerika. Tripartite Dialog ini begitu sangat menarik bukan saja karena pembahasan yang seringkali dinamis dan terbuka. Tapi sambutan jamaah masing-masing agama yang hangat dan bersahabat. Sebuah pembuktian bahwa perbedaan apapun yang ada di antara manusia harusnya tidak menjadi alasan untuk saling terpecah dan bermusuhan. Satu hal yang sangat terkesan bagi saya pribadi adalah bagaimana kedua tokoh agama itu (Peter dan Arthur) sangat santun, sopan dan menghormati saya yang notabene-nya sangat yunior. Apalagi sebagai pendatang baru di tengah meningginya Islamophobia saat itu. Sedangkan mereka tidak saja secara umur, ilmu dan pengalaman yang hebat. Tapi juga menjadi pemimpin dari institusi yang besar dan terhormat. Peter adalah seorang Rabi Yahudi dari kalangan sekte Reform yang sangat dihormati. Saya masih ingat suatu ketika saya diundang hadir karena acara peringatan 9/11 di Synagogue yang dihadiri oleh Gubernur New York ketika itu, Andrew Cuomo. Para politisi dan pejabat sangat respek dan hormat kepadanya. Arthur Caliandro yang bersuara lembut, tapi dari mulut beliau selalu keluar hikmah-hikmah yang luar biasa. Tidak jarang melemparkan lolucon-lolucon segar yang menjadikan hadirin tertawa terbahak. Satu diantaranya adalah “Every time I meet Shamsi, I feel younger”… itu karena saya 1/2 umurnya lebih muda. Tapi yang paling menarik dari Arthur adalah cerita awal bersentuhan dengan Islam. Sebagaimana orang-orang Amerika lainnya, Arthur pernah teracuni oleh pandangan buruk tentang Islam. Apalagi dengan peristiwa 9/11 pada 2001 menjadikannya marah dan merasa harus melakukan sesuatu untuk meredam pergerakan Islam di Amerika dan dunia. Pada penghujung 2002 itulah suatu ketika dia pernah menghentikan sebuah taksi kuning (yellow cab) untuk membawanya ke sebuah pertemuan. Tanpa dia sadari, ternyata sopir taksi itu seorang Muslim warga Bangladesh. Dalam perjalanan itu terjadi percakapan yang menarik. Sang sopir bertanya kepadanya: “where do you live and what do you do” (di mana tinggal dan pekerjaannya apa?). Arthur menyampaikan bahwa dia adalah pastor gereja yang terletak di antara 29th Street dan 5 Avenue. Sang sopir menyampaikan bahwa dia seringkali sholat di belakang gereja itu. Kebetulan di belakang gereja itu ada masjid kecil, Masjid Abdurrahman. Singkat cerita, karena merasa sudah familiar dekat dengan komunikasi itu, sang sopir tiba-tiba saja menawarkan sebuah pisang kepada sang pastor. Walau sang pastor tidak mengambil pisang itu, tapi tawaran sebuah pisang itu menusuk dadanya. Ada perasaan bersalah atas berbagai kecurigaan selama ini. Selama ini dia memahami jika orang Islam itu kasar, pemarah, dan tidak bersahabat. Tapi ini ada seorang Muslim, sopir taksi, dengan bahasa Inggris terbatas sangat ramah dan baik. Singkat cerita, tanpa terasa perjalanan sampai di tujuan. Rupanya diam-diam sang sopir itu telah mematikan argo taksinya dan menolak mengambil sewa (bayaran) dari penumpangnya. Peristiwa ini menjadikan Arthur berubah drastis. Tidak saja bahwa dia secara pribadi berubah menjadi lebih positif. Tapi sejak Nopember 2003 itu saya sengaja diundang menjadi salah seorang narasumber dalam tripartite dialogu itu. Dan hampir di setiap acara dialog itu Arthur selalu mengulangi cerita sopir taksi itu. Sekitar tahun 2017 lalu Arthur meninggal dunia. Walaupun tidak menerima Islam sebagai agamanya, tapi sangat banyak hal positif yang dapat diambil sebagai pelajaran dari Arthur Caliandro. Beliaulah salah seorang partner saya dalam upaya membangun kerjasama antar pemeluk agama di kota dunia ini. Peace to the world! NYC Subway, 20 September 2022. (*)
Bahan Bakar LPG Itu Masalah Bagi Presiden Jokowi G20 Presidency
Nilai subsidi APBN Rp 135 triliun untuk LPG tersebut amatlah besar, tidak masuk di akal, kecuali pake kalkulator abal-abal, mungkin bisa masuk hitungannya. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) MASALAH itu datang dari impor LPG yang sangat besar. Sudah tidak mungkin diatasi lagi. Ketergantungan pada LPG sangat akut. Ini telah menjadi bisnis banyak orang yang sangat kusut. Para politisi juga banyak yang bermain dalam carut-marut bisnis LPG di tanah air. Masalah berikutnya datang dari subsidi LPG yang sangat besar. Jumlahnya mencapai 85% dari seluruh LPG yang dikonsumsi di tanah air adalah LPG subsidi 3 kg. Angka yang aneh sebenarnya. Mengapa sebagian besar orang menggunakan LPG subsidi. Bagaimana pengawasan selama ini. Apakah memang seluruh lembaga pengawasan LPG subsidi itu melakukan pembiaran ini? DPR RI, BPH Migas? Apa yang mereka perbuat? Apa benar mereka terlibat dalam bisnis ini? Subsidi LPG seharusnya tidak sebesar itu, jika pengawasannya baik, dan LPG subsidi benar-benar dialokasikan kepada yang berhak menerimanya. Bayangkan saja jika subsidi LPG 3 kg diubah jadi subsidi langsung. Maka kemiskinan di Indonesia langsung habis seketika. Lenyaplah kemiskinan menurut indikator Badan Pusat Statistik (BPS) itu. Nilai subsidi LPG 3 kg dalam APBN 2022 itu mencapai Rp 135 triliun. Bisa dibayangkan kalau ini dibagikan ke 27 juta penduduk miskin Indonesia, maka setiap orang akan memperoleh Rp 420 ribu per bulan per orang. Maka selesai lah dan tamatlah riwayat kemiskinan menurut indikator BPS Indonesia. Tapi ini telah menjadi bisnis yang sangat ruwet, bisnis barang subsidi, bisnis menghisap dana APBN untuk segelintir orang para importir LPG, untuk bisnis negara-negara penghasil LPG yang tidak akan menyerah melanggengkan energy fosil sebagai bahan bakar umat manusia. Bagaimana bisa orang Indoensia buat masak nasi dan lontong harus impor bahan bakar dari Arab dan Amerika Serikat? Sementara itu untuk bakar sate menggunakan arang tidak masalah, malah tambah enak. Ini adalah bisnis yang menjerat leher orang dan melahap APBN tanpa ada pengawasan yang baik. Sedangkan Presiden Jokowi sebagai G20 Presidency, ketua transisi energi dunia, harus berpidato berapi-api, berkobar-kobar di G20 bahwa dunia harus meninggalkan energi fosil dalam waktu tidak lama lagi. Lah bagaimana bisnis dan subsidinya di Indonesia segede gaban? Dunia bakal kikikiki. Subsidi Aneh Ini subsidi LPG ini aneh ya. Nilainya kok bisa mencapai Rp 135 triliun. (Lihat nota keuangan RAPBN 2023). Separah itukah manajemen pengelolaan barang impor di Indonesia. Ini luar biasa boros. Catat bahwa LPG ini 85 persen adalah impor, didatangkan dari luar negeri. Harga hari ini senilai 650 dolar per ton atau senilai Rp 9,6 juta seton, atau sekitar Rp 8.600 per kg. Bagaimana tidak uang APBN digunakan untuk subsidi LPG 3 kg senilai Rp 135 triliun tersebut jika dipake langsung untuk membeli LPG impor, maka itu setara dengan 9,15 juta ton LPG impor. Sementara kebutuhan LPG subsidi hanya 8 juta ton. Jadi kalau Saudi Arabia atau Amerika Serikat datang membawa LPG ke Indonesia dan ditebus dengan uang APBN senilai Rp 135 triliun maka seluruh rakyat bisa mendapatkan LPG gratis tanpa bayar. Bukan lagi subsidi tapi gratis. Jadi, siapa yang diongkosin oleh pemerintah dengan subsidi LPG sebesar Rp 135 triliun itu? Apakah para importir LPG, makelar LPG, apakah pengambil kebijakan di DPR dan pemerintahan? Ataukah agen LPG, ataukah pemerintah daerah yang berwenang menetapkan harga LPG? Pantas saja bisnis LPG jadi rebutan di tanah air beta. Nilai subsidi APBN Rp 135 triliun untuk LPG tersebut amatlah besar, tidak masuk di akal, kecuali pake kalkulator abal-abal, mungkin bisa masuk hitungannya. Tapi jaman sekarang dimana kita bisa dapat kalkulator abal- abal! Bayangkan saudara-saudara nilai subsidi Rp 135 triliun tersebut dibagikan kepada 27 juta penduduk miskin Indonesia, maka masing masing orang miskin akan mendapatkan 5 juta setahun atau 420 ribu sebulan atau 14 ribu sehari. Maka dengan uang itu tamatlah dan musnahlah riwayat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia langsung nol berdasarkan indikator BPS. Jadi subsidi LPG 3 kg ini ini siapa sebenarnya yang makan? (*)
Aneh, Bila Eko Tak Ditangkap
Nama Eko Kuntadhi dikenal publik sejak Pilpres 2019, sebagai pembela utama Presiden Jokowi. Ia sering disandingkan dengan buzzer Istana lainnya seperti Deny Siregar dan Abu Janda. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior DI tengah pemberitaan kasus Ferdy Sambo yang tak kunjung selesai juga, banyak orang berkomentar tentang BuzzerRp. Soalnya, aneh saja. Mereka semua terkesan tiarap. Tidak banyak yang bersuara di media sosial. Seperti biasanya. Tiba-tiba, Eko Kuntadhi – salah seorang yang di kalangan netizen dilabeli sebagai buzerRp – memecahkan keheningan di jagad maya. Dengan secara verbal melecehkan Ustadzah Imas Fatimatuz Zahra. Salah satu putri dari seorang kiai kharismatik pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak senonoh. Banyak yang tidak habis pikir. Apakah narasi yang dia cuitkan di akun twitternya itu pantas dikonsumsi publik? Banyak pula yang jengkel. Mengecam dan mendesak pihak kepolisian agar segera menangkapnya. Ning Imas – begitu ustadzah yang ahli tafsir Alquran itu akrab disapa – sedang membahas Tafsir Ibnu Katsir. Khususnya Surah Ali Imran ayat 14. Sebagaimana dilansir NU Online, Rabu (14/9/2022). “Jadi sebetulnya orientasi kenikmatan tertinggi bagi laki-laki adalah perempuan. Makanya hadiahnya di surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak. Perempuan di surga nanti, kenikmatan tertingginya bukan laki-laki. Makanya tidak ada bidadara. Tidak ada. Perhiasan. Perempuan itu menyukai perhiasan. Hal-hal yang indah. Karena dia sendiri perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan...,” begitu paparan Ning Imaz dalam video tersebut. Penjelasan puteri dari Pondok Pesantren Lirboyo itu begitu indah. Jelas dan mencerahkan. Tapi, bila salam wala kalam, tiba-tiba Eko mencuitkan komentarnya yang kasar melalui akun twiternya, @_ekokuntadhi. Dia mengunggah video Ning Imas yang menjelaskan soal tafsir Surat Ali Imran ayat 14. Tapi tiba-tiba dia mengomentarinya dengan kata-kata: “Tolol tingkat kadal. Hidup kok cuma mimpi selangkangan.” Sebagai seorang ustadzah yang bijak, Ning Imaz santai saja menanggapi cuitan Ketua Relawan Ganjar Pranowo (Ganjarist) itu. Begitu juga dengan suaminya, Gus Rifqil Moeslim. Yang hanya menyerukan agar Eko datang untuk minta maaf. Tapi tidak begitu bagi kalangan Nahdhiyin. Mereka tentu tidak terima tokoh yang mereka hormati itu dilecehkan begitu rupa. Apalagi Ning Imaz adalah putri seorang ulama kharismatik yang mereka hormati dan kagumi. Ketua pimpinan wilayah GP Ansor DKI Jakarta, Muhammad Ainul Yakin Alhafidz, misalnya. Dengan lantang dia mengecam Eko Kuntadhi. Dia bahkan mendesak salah satu buzerRp itu minta maaf. Tidak hanya kepada Ning Imaz sekeluarga. Tapi kepada umat Islam seluruhnya. Sementara itu berbagai komentar dari kalangan umat Islam, khususnya warga Nahdhiyin, semakin ramai mengecam pegiat media sosial itu. Hemat kita, situasi yang kian meruncing itu tentu saja membuat Eko ketar-ketir. Karena menyangkut warga Nahdhiyin, bisa jadi dia berpikir, bukan tak mungkin kediamannya akan digeruduk Banser. Sehingga dia buru-buru menghapus cuitannya. Lalu berusaha datang langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo. Secara diam-diam, tentu saja. Menyatakan permintaan maaf langsung kepada Ning Imaz dan suaminya, Gus Rifqil Moeslim. Disebabkan mencuatnya kasus itu, dia bahkan juga menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua relawan Ganjarist. Sepatutnya Ditahan Selama satu setengah periode pemerintahan Jokowi, bukan sekali dua kali Eko Kuntadhi menghina dan melecehkan lambang dan nilai luhur ajaran Islam. Karena itu dia pun sudah berulang kali dilaporkan kepada pihak berwajib. Dia pernah berkasus dengan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Bahkan pakar hukum tata negara Refly Harun termasuk orang yang pernah melaporkannya ke Bareskrim Polri, awal Juni lalu. Meski demikian, dia seperti kebal hukum. Tidak ada satu pun laporan masyarakat yang ditindaklanjuti pihak berwajib. Karenanya kebanyakan orang kian yakin, bahwa semua itu adalah karena dia buzer pemerintah. Yang sengaja dibayar untuk memecah belah persatuan bangsa. Demi melemahkan perlawanan rakyat yang menentangnya. Bagaimakana pun, terkait urusannya dengan Ning Imaz, desakan agar dia segera ditangkap datang dari berbagai kalangan. Tokoh Nahdlatul Ulama yang juga salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Cholil Nafis, Lc, MA, PhD menyatakan dirinya sangat tersinggung. Karena itu dia mendesak agar kasus ini tidak berhenti hanya di permintaan maaf. Tapi harus dilanjutkan ke proses hukum. Karena, menurut dia, yang dihina bukan hanya pribadi Ning Imaz. Tapi ajaran Islam, guru agama dan pondok pesantren. Muhammad Shofiyullah sebagai salah satu alumni Pondok Pesantren Lirboyo juga memberikan kecaman yang tidak kurang pedas. Dia menggambarkan Eko sebagai seorang yang pengecut. Soalnya, sewaktu mengunggah cuitannya, dia lakukan secara terbuka. Tapi ketika meminta maaf dia lakukan secara diam-diam. Melalui jalur pribadi atau japri. Menurut dia, bagi Ning Imaz maupun suaminya mungkin bisa dimaafkan. Tapi bagaimana dengan para muhibbin atau para santri yang sangat menghormati dan mencintai guru-guru mereka? Sedemikian jauh, belum ada respon yang memadai dari pihak kepolisian. Kecaman dan lontaran kemarahan datang bertubi-tubi. Desakan agar dia segera dipenjarakan juga ramai disuarakan publik. Apalagi perbuatan Eko ini merupakan tindak pidana yang bisa langsung diproses pihak kepolisian. Tidak butuh pelaporan dari pihak mana pun. Karena tindakannya itu dinilai telah melanggar Undang-Undang. Salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terutama Pasal 27 ayat 3. Tentang menyebarkan atau memposting tulisan yang bernada penghinaan. Dengan terus berlarutnya kasus ini dan tidak ada inisiatif dari pihak kepolisian, memperlihatkan praktek hukum yang tebang pilih. Secara terang-terangan. Masak’ wartawan senior Edy Mulyadi yang hanya menyebut kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru tempat jin buang anak saja langsung ditangkap. Sedangkan Eko yang jelas-jelas menghina martabat seorang ustadzah, sekaligus ajaran Islam dan pondok pesantren, sepertinya dibiarkan bebas tak tersentuh hukum. Sehingga aneh jadinya, bila Eko tak ditangkap. Karenanya ketegasan sikap polisi perlu dipertanyakan. Dengan alasan apakah Eko Kuntadhi tidak segera diproses secara hukum? Ketika kasus Ferdy Sambo mencuat ke ruang publik, para buzerRp disebut-sebut “tiarap” alias tidak berani bersuara. Karenanya, banyak yang beranggapan Sambo adalah bekingan kuat bagi para buzer. Tapi sekarang, setelah Ferdy Sambo dikenakan tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), bagaimana? Siapa lagikah yang menjadi beking para buzer seperti Eko, sehingga kasusnya tidak segera diproses secara hukum? Sebegitu kuatnyakah orang yang ada di belakangnya? Padahal orang-orang di lingkaran elit “Kaisar Sambo” saja sekarang banyak yang bertekuk lutut di bawah palu hukum. Dinyatakan bersalah dalam sidang kode etik profesi, di-PTDH dan dipidanakan. Nama Eko Kuntadhi dikenal publik sejak Pilpres 2019, sebagai pembela utama Presiden Jokowi. Ia sering disandingkan dengan buzzer Istana lainnya seperti Deny Siregar dan Abu Janda. Kedua orang ini pun pernah berkali-kali dilaporkan masyarakat ke pihak kepolisian. Tapi laporan-laporan itu juga begitu saja menguap ditelan waktu. Orang-orang ini telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa begitu rupa. Menghina dan melecehkan ulama, bahkan juga ajaran agama. Tapi palu hukum tampaknya terlalu kecil untuk bisa membuat mereka jera. (*)
Mabes Judi Online Hanya 200 Meter dari Mabes Polri: Sambo Bisa Bebas
PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan, peristiwa Ferdy Sambo ini ini betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. “Jadi, simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi. Itu yang sering kita anggap bahwa keajaiban dalam sejarah di ujung kekacauan selalu ada titik cerah, dan dia cerah itu memungkinkan kita untuk bersatu menempuh gorong-gorong kegelapan, masuk ke dalam panel yang memang akan ada penderitaan tapi di ujung selalu ada cahaya,” ungkap Rocky Gerung. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. “Kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya,” lanjutnya. Tapi, kita selalu tahu bahwa sejarah akan membukakan jalan kepada mereka yang ingin menyempurnakan bangsa ini ke arah yang dicita-citakan oleh para pendiri kita. “Jadi, keadaan ini bakal menggemparkan dan kegemparan itu bisa berujung pada pimpinan-pimpinan tertinggi negara,” tegas Rocky Gerung ketika dialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (20/9/2022). Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung Official, dan kita ketemu hari ini, Selasa, 20 September 2024. Pagi ini jenazah dari Profesor Azyumardi Azra, ketua Dewan Pers, mantan Rektor UIN Jakarta, akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemakaman dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Ini menjadi prosesi terakhir saya kira kita menghormati Profesor Azyumardi Azra sebagai seorang intelektual, sebagai seorang sahabat, sebagai orang yang berpikir merdeka. Ya, seorang pemikir merdeka akhirnya pergi dan kita kehilangan kemampuan atau sedikit kehilangan harapan, karena kapasitas intelektual bangsa ini ditentukan oleh mereka yang bertutur independen dalam berpikir. Banyak orang yang punya pikiran tapi tidak independen. Pikiran yang disewa oleh negara, pikiran yang disewa oleh aparat. Jadi semua itu mengingatkan kita betapa yang pergi itu bukan sekedar sesosok tokoh, tapi juga isi pikirannya. Dan tugas kita adalah memulihkan pikiran bangsa ini. Dan saya kira dalam situasi sekarang ini tidak banyak orang seperti Profesor Azyumardi Azra, meskipun kita melihat tanda-tandanya sudah mulai pulih kembali akal-akal sehat di kampus-kampus itu. Seperti yang kita singgung kemarin sejumlah Profesor sudah berkumpul di Yogyakarta dan saya kira dilihat di bawah permukaan juga kita mendengar banyak sekali sebenarnya yang mulai berpikir semacam itu, bagaimana berpikir tentang bangsa dan negara ini. Gitu ya. Ya. Saya dalam dua minggu ini banyak beredar di kampus-kampus, kembali ke kampus, dan menemukan ada energi baru yang sedang ditumbuhkan. Dan itu pasti akan berhadapan dengan keadaan Indonesia, termasuk Pemilu, ekonomi dunia yang betul-betul 2023 nanti dalam radar Bank Dunia akan memburuk. Jadi, kita butuh untuk mengasuh negeri ini dengan kekuatan pikiran, bukan dengan kekuatan amplop, bukan dengan kekuatan perintah kekuasaan, juga bukan dengan memanipulasi BAP, macam-macam gitu. Jadi, sekali lagi, ini satu monumen untuk mengingat bahwa pikiran itu perlu dikembalikan dalam kehidupan bernegara. Jadi, “Selamat Jalan Pak Azyumardi Azra”. Dan yang menarik itu, sekarang ini kan orang sedang menyoroti soal kasus Ferdy Sambo. Sebelum kita masuk kemarin soal pemecatan Ferdy Sambo, ada satu hal yang saya kira ini masih ada benang merahnya dengan apa yang kita bicarakan tadi. Yakni pernyataan dari pengacara Bharada Yosua, Kamarudin Simanjuntak, yang mengatakan bahwa dia sudah ketemu dengan orang tuanya Yosua, yakni Pak Bernard Hutabarat, yang dia merasa sudah lelah menghadapi ini. Dan dia sendiri, Pak Kamarudin sebenarnya juga menghadapi situasi itu, tapi dia menyatakan tidak akan lelah menyerah membela kebenaran. Yang lebih luar biasa, dia bercerita bagaimana dia pergi ke kota-kota lain, termasuk ke Jambi, dia dipeluk oleh orang-orang yang berkerudung maupun yang tidak berkerudung, yang menitipkan aspirasi itu dan kemudian dia menyatakan bahwa jangan mau diadu-domba soal khilafah dan radikalisme dengan Pancasila. Dan dia juga mengingatkan bahwa dia kecewa karena Presiden Jokowi hanya bicara sampai 4 kali, tapi ternyata realisasinya tidak tidak ada. Dan dia mengingatkan pentingnya untuk jangan salah lagi memilih pemimpin pada tahun 2024. Saya kira pengalaman batin dari Kamarudin Simanjuntak ini sangat dalam dan kita memang mengamati itu terjadi pada kasus Yosua itu, sikap imparsial publik itu muncul. Ya, itu itu intinya. Akhirnya, kita balik pada pengalaman batin. Ada adagium di dalam kehidupan “kalau yang di luar itu berantakan dan menyempit maka batin kita yang meluas”. Jadi itu sebetulnya wisdom bahwa semua emosi akhirnya harus kita tertibkan atau kita atur kembali dalam batin kita. Dan peristiwa Pak Sambo ini betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. Jadi, simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi. Itulah yang seringkali kita anggap bahwa keajaiban dalam sejarah di ujung kekacauan selalu ada titik cerah, dan dia cerah itu memungkinkan kita untuk bersatu menempuh gorong-gorong kegelapan, masuk ke dalam panel yang memang akan ada penderitaan tapi di ujung selalu ada cahaya. Tetapi, pada saat yang sama banyak orang yang juga mencegah kita untuk menuju titik cahaya itu. Perkara Sambo ini akan sangat kompleks karena di dalamnya ada kepentingan yang makin lama makin terlihat berlapis-lapis, dan politisasi kasus ini juga pasti akan berlanjut, karena Sambo mewakili satu kondisi yang betul-betul berantakan itu. Dan, kita akhirnya lihat pat-gulipat, sogok-menyogok, ancam-mengancam, terjadi di belakang keadaan kriminalnya Sambo. Ancam mengancam politik pasti terjadi, intai-mengintai jabatan pasti terjadi. Tetapi, sekali lagi, kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya. Dan orang was-was kalau Sambo masuk pengadilan apakah Sambo akan menjadi semacam pintu untuk membuka korupsi yang makin lama makin gila dalam peristiwa ini, atau justru akan melihat bahwa Sambo ini akan menjadi akhir dari sebuah kasus yang nggak bisa dibuka lagi pada akhirnya. Jadi, soal-soal ini yang kita tunggu, tapi kita selalu tahu bahwa sejarah akan membukakan jalan kepada mereka yang ingin menyempurnakan bangsa ini ke arah yang dicita-citakan oleh para pendiri kita. Ya, jadi kemarin Ferdy Sambo dalam sidang banding ditolak. Dan, dia tetap dinyatakan dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian. Dan seperti dikatakan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjenpol Dedy Prasetyo, dinyatakan bahwa itu final dan mengikat. Tetapi, sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu Pak Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa itu istilah final dan mengikat itu ternyata nggak betul karena ada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa dalam waktu tiga tahun, Sambo bisa mengajukan peninjauan kembali kalau ditemukan bukti-bukti terhadap bukti yang belum diajukan. Artinya, peluang Sambo untuk tetap kembali menjadi anggota Polri itu terbuka dan orang melihat tanda-tanda kekhawatiran semacam itu, terutama dikaitkan dengan konstruksi hukumnya juga yang kelihatan lemah, terus belum lagi sekarang terungkap bahwa ada soal judi online itu, yang ternyata memang sangat berkuasa dan mendrive apa yang terjadi di lingkungan Polri. Ya, itu yang orang mulai berpikir bahwa Sambo ini semacam kapal besar yang nggak bisa tenggelam, biasa disebut terlalu besar untuk tenggelam. Sama seperti dulu waktu Titanic dibuat, orang merasa Titanic nggak bisa tenggelam. Dia terlalu besar untuk tenggelam, dan akhirnya satu kecelakaan kecil di malam pestapora di atas Titanic, memberantakkan kapal itu. Juga begitu sebetulnya. Memang, ada upaya untuk menutupi kasus ini atau bahkan skandal ini, karena melibatkan mungkin hampir semua pejabat tinggi di republik ini tahu soal-soal semacam ini. Di mana judi dioperasikan, di mana narkoba diperdagangkan ulang, itu hal-hal yang dulu kita sebut rahasia samar-samar sekarang makin lama makin jelas. Dan lokasi-lokasinya makin lama makin terbuka. Jadi, keadaan ini bakal menggemparkan dan kegemparan itu bisa berujung pada pimpinan-pimpinan tertinggi negara. Dan, itu saya kira orang akan cari atau mereka yang masih ingin bermain dalam menyelundupkan opini publik akan memanfaatkan situasi ini. Dan, kelihatannya juga sebagai terdakwa Sambo tetap merasa bahwa dia punya kartu yang belum dia turunkan. Nah, kartu itu yang orang tunggu. Jangan sampai kartu tersebut justru memporak-porandakan agenda politik Presiden Jokowi, yaitu Pemilu, G20, dan terus mulai membaca pikiran para diplomat dunia yang kepala negara akan masuk ke Indonesia merasa bahwa sangat mungkin kepala negara mereka nggak akan datang ke Indonesia karena keadaan yang tidak pasti. Apalagi kita tahu bahwa bagaimana mungkin misalnya Vlademir Putin dalam sidang itu bertemu dengan Joe Biden. Putin mungkin menganggap Indonesia berbahaya sekali. Ukraina juga begitu. Apalagi Biden, melihat bahwa keadaan Indonesia berantakan, bahaya secara keamanan. Karena polisi juga masih mengalami banyak hal, ekonomi buruk, demonstrasi ke mana-mana. Jadi, peristiwa Sambo ini akan bisa membatalkan agenda-agenda strategis nasional. Jadi, saya kira memang ini kan kita sudah di-warning sejak awal oleh beberapa teman, “hati-hati ya, jangan sampai kemudian kasus ini dilepas”, karena ini tidak boleh hanya dilihat soal kriminal biasa. Itu ada agenda yang jauh lebih besar, dan itu ternyata ini misalnya, diungkap sendiri oleh staf ahli, tim ahli politik dari Pak Kapolri, dia mengingatkan bahwa ini ada kakak asuh dan dia memberikan ciri-cirinya. Kakak asuh itu dulu orang yang memberikan jabatan dia, termasuk waktu jadi Kepala Divisi Propam dan sebagainya, dan orang dengan mudah menyebut ini pasti yang dimaksud adalah mantan Kapolri Idham Azis, karena dia nyebut spesifik. Kalau nyebut nama dia nyebut spesifik jabatan yang diberikan. Dan kita tahu bahwa Sambo jauh sebelumnya dia adalah koordinator tim. Jadi, dia memang orang yang dekat dengan puncak-puncak kekuasaan di Polri. Nah ini kan kalau kita melihat ada seorang tim ahli yang menyatakan begitu, itu kan menunjukkan bahwa ini memang ada pertempuran di dalam tubuh Polri yang belum selesai sampai sekarang. Itu, kalau kita masukkan faktor Bjorka juga itu kita akan lihat semacam peta baru. Siapa sebetulnya yang mengoperasikan bjorka ini. Apakah bjorka seseorang atau sebuah komputer yang didesain oleh sebuah tim dan dioperasikan secara kolektif. Kan itu soalnya. Jadi, semua hal ada di depan mata kita. Tinggal soalnya adalah mampu nggak kita bertahan sampai 2024 menjalankan pemilu dengan ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian keamanan, ketidakpastian kondisi semacam ini. Jadi, itu refleksi kita selalu di FNN untuk menunjukkan bahwa harus ada pemimpin yang muncul dari kekacauan ini. Kita sebut saja ini keadaan yang betul-betul keotik dan setiap saat batu kecil itu bisa melukai kaki kita dan itu satu rombongan terjerembab kalau leader-nya kena batu kecil. Jadi, ini intinya. Tetapi, tetap kita ingin kawal proses Pak Sambo ini dengan segala macam prinsip equality before the law, the presumtion of innocence, tetapi dalam upaya untuk memastikan hukum itu bergerak kita mesti kontrol juga variabel politik yang pasti akan masuk untuk mencari bagian karena kepentingannya akan terganggu oleh persidangan Sambo nanti. Ya, saya kira yang terjadi sekarang itu. Jadi sebenarnya kita selalu kemarin menyebut bahwa Sambo ini adalah symtom, petunjuk kecil bahwa ada satu penyakit yang jauh lebih serius pada bangsa ini. Dan pintu masuknya Sambo. Jadi, sangat sayang kalau sampai momentum ini tidak dimanfaatkan karena jarang sekali kita mendapatkan momentum-momentum semacam ini. Iya, betul. Dan justru kita percepat sebetulnya persidangan Sambo dan dibuka selengkapnya supaya luka itu sudah dibuka, sehingga obatnya bisa langsung masuk, supaya nanti ke depan dalam satu setengah tahun ke depan ok publik lega bahwa mereka yang menghalangi demokrasi sudah bisa dipastikan tidak boleh ikut dalam pemilu 2024. Mereka yang punya kaitan dengan uang haram atau uang politik, money politic yang terkait dengan 303 juga tidak boleh ikut dalam politik. Jadi, kesepakatan moral itu bisa membuat bangsa ini justru tumbuh sehat. Jadi itu intinya. Dan betul bahwa mereka yang mulai mengintai proyek di belakang kriminalnya Sambo ini justru mereka yang cemas karena publik nggak mungkin lagi ditahan untuk minta pertanggungjawaban sejauh-jauhnya. Seingat saya, dulu ini masih soal kriminal. Lama-lama ini menjadi soal politik. Sekarang dia menjadi soal moral karena tadi beberapa pengacara atau orang dari dalam polisi sendiri mengakui bahwa ada sesuatu yang betul-betul busuk di dalam peristiwa ini. Jadi itu intinya. Jadi dari sesuatu yang kriminal masuk ke dimensi politik, dan sekarang dimensi moral. Dimensi moral itu artinya kita mesti tegakkan kebenaran dan keadilan. Tapi kan sejarahnya begini, menurut saya jangan pesimis dulu gitu karena kita juga diingatkan bahwa harus siap-siap kecewa. Tapi saya kira apa yang kita lakukan selama ini, bukan hanya kita, maksudnya kita itu adalah civil society atau para netizen yang mengawal kasus ini, itu kan membuat kasus ini yang tadinya coba ditutup-tutupi dengan skenario bohong akhirnya terbongkar juga. Kemudian ada langkah-langkah konkret dari Kapolri, tidak memuaskan. Karena tentu saja Kapolri juga sedang berhitung bagaimana kekuatannya di internal. Jadi, saya kira alih-alih mesti siap-siap kecewa, kita harus terus mengawal. Itu kan simbol dari dalam kepolisian kira-kira mengatakan “ya ini mungkin akan ada win-bin solution”. Yang namanya win win solution artinya manipulasi. Jadi publik tahu sejak sekarang kalau mulai ada gejala win win solution itu artinya akan ditutup dengan sana untung, sini untung, nggak ada yang rugi. Bagi publik itu artinya rugi bagi bangsa ini, rugi bagi demokrasi. Jadi, betul kita kawal terus, tidak ada satupun yang boleh lewat dari tatapan mata moral publik. Mata politik mungkin masih bisa dikelabuhi, tapi mata moral itu akan berlanjut. Ya. Dan indikator yang paling kuat yang orang selalu pasti dengan mudah menyebut adalah fakta bahwa sampai sekarang Ibu Putri Sampo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana tidak ditahan. Ini adalah perasaan tidak adil yang langsung terkena pada kalangan emak-emak. (Ida/sws)
LaNyalla: Jangan Campuri Rumah Tangga DPD, Tugas MPR Itu Hanya Melantik!
Jakarta, FNN – Ketua DPP RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyikapi dikembalikannya surat usulan pergantian Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD oleh Pimpinan MPR yang diketuai Bambang Soesatyo alias Bamsoet. LaNyalla buka suara dan merespon sikap pimpinan MPR yang mengembalikan surat usulan pergantian Wakil Ketua MPR RI dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung. Ketua DPD RI itu mempertanyakan sikap pimpinan MPR, khususnya Bamsoet yang mengatakan tidak mau mencampuri urusan internal DPD, tapi nyatanya mengembalikan surat serta mempertanyakan surat penarikan dukungan dari dua Waka DPD. Selain itu, mengapa Pimpinan MPR itu memasukkan surat keberatan Fadel Muhammad dan pengacaranya dalam pertimbangan mengembalikan surat DPD tersebut. ‘’Tugas MPR sekarang hanya melantik Tamsil Linrung, karena tidak boleh ada kekosongan di MPR,’’ kata LaNyalla Selasa (20/9/2022). “Jika Pimpinan MPR tidak mau mencampuri urusan internal DPD, ya segera lantiklah Tamsil Linrung. Pemilihannya sesuai mekanisme, melalui Sidang Paripurna DPD. Sama seperti pemilihan Pimpinan MPR yang lain,” ungkap senator asal pemilihan Jawa Timur itu. “Proses pemilihan Waka MPR yang berasal dari partai politik itu juga melalui mekanisme partai yang kemudian diajukan ke pimpinan. Sedangkan Bambang Soesatyo dipilih oleh anggota MPR, termasuk anggota DPD,” kata LaNyalla. Sejak diputuskan dalam rapat paripurna DPD pada 18 Agustus, kata LaNyalla, pergantian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua RI kepada Tamsil Linrung sudah benar menurut aturan perundangan. ‘’Sekali lagi, Fadel Muhamad sudah bukan wakil ketua MPR lagi,’’ kata Senator asal Jawa Timur itu. Sesuai dengan Tatib MPR, lanjut LaNyalla, Fadel Muhammad sudah ditarik oleh DPD. Dengan penarikan tersebut, otomatis posisi Wakil Ketua MPR yang ditempati Fadel sekarang tentu akan digantikan dengan pejabat yang baru. “Karena itu, pimpinan MPR diminta untuk tidak ikut campur terkait usulan pergantian tersebut,” tegas LaNyalla. ‘’MPR tidak boleh ikut campur rumah tangga DPD RI,’’ lanjutnya. Berarti Anda tidak menganggap surat jawaban dari MPR nanti? LaNyalla tidak memberi jawaban tegas. Hanya saja, dia mengaku sudah menghubungi Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. ‘’Saya sudah menelepon langsung dengan Mas Bamsoet dan menjelaskan semuanya,’’ kata LaNyalla. LaNyalla mengatakan, selama ini hubungan MPR dan DPD berjalan baik. Dia mengaku tidak mau ada konflik antar lembaga negara terjadi, terutama yang dikaitkan dengan pergantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. ‘’Sekali lagi, saya tidak mau ada konflik antar lembaga terjadi,’’ kata LaNyalla. (MD)
Ketua MPR Bamsoet: Pimpinan MPR Tidak Mencampuri Urusan Internal DPD Terkait Pergantian Fadel Muhammad
Jakarta, FNN – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sepakat menghormati sikap DPD RI dan tidak mencampuri urusan internal lembaga nagara tersebut dalam urusan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Oleh karena itu, pimpinan majelis akan segera mengirimkan surat, menjawab surat pimpinan DPD terkait usulan pergantian itu. “Setelah mendengar masukan serta kajian hukum dari Sekretariat Jenderal MPR RI dan pandangan para Pimpinan MPR RI, rapim sepakat menghormati sikap lembaga DPD RI dan tidak mencampuri urusan internal DPD. Pimpinan MPR RI mempersilakan terlebih dahulu kepada Pimpinan DPD RI untuk memastikan bahwa usulan pergantian Pak Fadel Muhammad tersebut sudah berkepastian hukum sesuai ketentuan UUD NRI 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR RI serta sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak mengandung konsekuensi masalah hukum di kemudian hari bagi Lembaga MPR,” kata Bambang Soesatyo, usai Rapim MPR RI, di Jakarta, Senin (19/9/22). Para Wakil Ketua MPR yang hadir dalam rapim itu adalah Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Selain membahas usulan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI, rapim juga membahas berbagai hal. Mulai dari penentuan jadwal Rapat Gabungan MPR RI, pematangan persiapan penyelenggaraan pembentukan World Forum People\'s Consultative Assembly (Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia) yang diinisiasi oleh MPR RI, pada 24-26 Oktober 2022, di Gedung Merdeka, Bandung. Pembahasan usulan penggantian Wakil Ketua MPR RI dari Unsur DPD RI, Fadel Muhammad kepada Tamsil Lingrung dilakukan berdasarkan surat dari Kelompok DPD tertanggal 5 September 2022, Nomor: 30/KEL.DPD/IX/2022, perihal usul penggantian Pimpinan MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah. Pimpinan MPR RI juga menerima Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2022 dari Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin terkait Penarikan Tanda Tangan dalam Keputusan Pencabutan Mandat Wakil Ketua MPR RI dari Utusan DPD RI dan surat serupa dari Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono tentang Penarikan Tanda Tangan. Selain surat dari unsur DPD tersebut, pimpinan MPR juga menerima beberapa surat lainnya. Antara lain, surat dari Elza Syarief Law Office Advocates & Legal Consultants selaku Kuasa Hukum Fadel Muhammad, nomor surat: 160/ESL/VIII/2022, perihal keberatan dan penolakan atas mosi tidak percaya terhadap Dr. Ir. Fadel Muhammad selaku Wakil Ketua MPR RI, tertanggal 19 Agustus 2022. Serta Surat dari Dahlan Pido & Partners selaku Kuasa Hukum Bapak Fadel Muhammad, nomor surat : 08/DP&Partner/SP/IX/2022, perihal permohonan penghentian proses pemberhentian dan penggantian Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR-RI unsur DPD-RI Masa Jabatan 2019-2024, sehubungan adanya pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 5 September 2022. Pimpinan MPR RI juga telah menerima surat dari Fadel Muhammad perihal surat pengantar, tertanggal 30 Agustus 2022, dengan lampiran copy surat Laporan Kepolisian terhadap Ketua DPD RI, nomor surat: 163/ESL/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, copy surat pengaduan kepada Badan Kehormatan DPD RI, nomor surat : 34/FM-DPD/VIII/2022, perihal pengaduan terhadap Ketua DPD RI atas pelanggaran terhadap UU MD3, Tata Tertib DPD RI dan Kode Etik DPD RI, tertanggal 25 Agustus 2022, legal opinion atas keabsahan keputusan penggantian Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR Periode 2019-2024 dalam Sidang paripurna DPD. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Rapat Pimpinan MPR RI juga memutuskan Rapat Gabungan MPR RI untuk membahas persiapan Sidang Paripurna MPR RI terkait pembentukan Panitia Ad Hoc yang semula dijadwalkan pada 20 September 2022, akan diundur sampai pemberitahuan lebih lanjut. Mengingat MPR RI saat ini sedang fokus mempersiapkan penyelenggaraan dan pembentukan World Forum People\'s Consultative Assembly (Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia). (MD)
Semakin Tinggi Meski Tanpa Aksi Massa
Jakarta, FNN – Jalan menuju kawasan Istana Negara, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin, 19 September 2022 kembali ditutup. Untuk mengantisipasi gelombang massa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) aparat kepolisian kembali membuat pengamanan menuju ke Istana Negara. Pengamanan tersebut berupa penutupan jalan sejak sekitar pukul 10.30 WIB. Berdasarkan pemantauan Forum News Network (FNN), tembok pembatas yang digunakan jauh lebih besar daripada pengamanan aksi sebelumnya. Namun, meski telah dilakukan penutupan jalan, massa aksi sejak pagi hingga sore tidak ada yang datang juga setelah selama sepekan terakhir terjadi unjuk rasa besar-besaran. Adapun aksi pekan lalu yang melibatkan elemen buruh, mahasiswa, ormas, dan emak-emak hingga diperkirakan mencapai 10 ribu demonstran terjadi pada Selasa (13/09/2022). Hingga aksi yang rusuh antara mahasiswa dan polisi terjadi pada Kamis (15/09/2022). Diprediksi, gelombang unjuk rasa massa dalam menolak kenaikan harga BBM akan terus berlangsung sampai pemerintah memenuhi segala tuntutan yang diajukan. (Rac)
Jubir PKS: Depok Lebih Berhasil Jika Dibandingkan Solo dan Jawa Tengah!
Jakarta, FNN – Juru Bicara PKS Muhammad Kholid merespon pernyataan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto yang menyindir PKS agar fokus urusi Kota Depok dibandingkan sibuk kritik kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hasto juga mempertanyakan apa prestasi PKS selama memimpin Depok? “Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2,58% hingga 2021. Capaian ini jelas merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!” ujar alumni FEB Universitas Indonesia tersebut. “Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan kader PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok juga mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat,” tambah Kholid, yang juga warga Depok itu. Kholid mencoba mengajak Hasto untuk melihat dan membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo di bawah Gibran Rakabuming Raka dan PDIP atau Provinsi Jawa Tengah dibawah Ganjar yang juga kader PDIP. “Kalau Sekjend PDIP mau adu prestasi Kepala Daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?” tantang Kholid kepada Hasto Kristiyanto. “Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Mulai dari Pak Jokowi (Joko Widodo) hingga sekarang puteranya Gibran. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?” tanya Kholid. Data BPS menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di Solo mencapai 9,4% pada 2021. “Di level Kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?” tanya Kholid retoris. Tidak hanya itu, fakta di Provinsi Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Jumlah daerah kategori miskin ekstrim justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021. Selain itu, Jawa Tengah adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinannya setelah DIY dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa. Tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25% di 2021. “Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional,” tutupnya. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mencibir PKS yang belakangan keras menolak kenaikan harga BBM. Dia mempertanyakan apa prestasi PKS puluhan tahun pimpin Depok. “Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks,” kata Hasto dalam keterangannya, seperti dilansir media, Sabtu (17/9/2022).Hasto mengkritik PKS menyusul penolakan keras yang dilakukan PKS atas kebijakan Presiden Jokowi yang telah menaikkan harga BBM. (mth/*)
Menagih Janji PRESISI dalam Etika Penegakan Hukum: Kapolri Bukan "The Knight of Lip Service"
Kemana kebijakan, sopan santun, presisi pada saat seorang ulama ditangkap, ditahan dan kemudian dijadikan tahanan yang patut diduga dilakukan secara diskriminatif, tanpa adanya kepatuhan terhadap hukum acara dan Putusan MK serta penggunaan pasal yang menjerat dan berlapis-lapis? Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo PENYIDIKAN kasus dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir Joshua yang didalangi oleh Ferdy Sambo hingga sekarang (memasuki bulan ketiga) belum juga selesai. Terungkap juga dalam proses penyidikan terdapat tindakan yang dilakukan oleh polisi sendiri ternyata menyimpang dari aspek hukum dan etik. Mulai dari rekayasa kasus, laporan palsu, obstruction of justice hingga terjadi tindakan pembunuhan terhadap korban, sehingga puluhan polisi juga terbukti melanggar kode etik kepolisian. Lalu di mana etika penegakan hukum yang selama ini diyakini dapat menuntun polisi menjalankan tugasnya? Dalam menjalankan tugasnya, polisi juga dituntut untuk mematuhi Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan sebagaimana diatur dalam Tap MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Etika tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya. Dalam hal ini kita tetap melibatkan aspek politik dan pemerintahan dalam menganalisis pekerjaan polisi dalam penegakan hukum karena kedudukan polisi itu ganda. Di satu sisi polisi itu sebagai bagian pelaksana public policy di bawah Presiden, tetapi di sisi lain polisi itu berada di garda terdepan dalam criminal justice system. Polisi pun seharusnya juga merdeka, bebas dari pengaruh dan tekanan dari pengaruh dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka disebut Kepolisian Negara bukan Kepolisian Pemerintah. Pemahaman ini menjadi penting mengingat penegakan hukum oleh polisi itu bisa terjebak hanya melayani kepentingan sebuah rezim pemerintahan dengan mengabaikan amanat penderitaan rakyat atau kepentingan rakyat yang lebih besar. Atas prinsip-prinsip etika kehidupan politik dan pemerintahan serta etika penegakan hukum yang berkeadilan itu seharusnya mampu membimbing polisi menjauh dari kepentingannya sebagai Alat Kekuasaan melainkan sebagai aparatur negara yang konsen pada penegakan hukum yang berkeadilan. Ketika polisi terjebak pada kepentingan sebagai alat kekuasaan maka polisi akan mudah sekali sebagai alat mengeksekusi “kejahatan” pemerintahan negara dan terjadilah apa yang dikhawatirkan banyak pihak, yakni negara polisi (Police State). Untuk menghindari police state dan konsen pada pemihakan terhadap penderitaan rakyat, polisi negara RI harus kembali kepada fungsi pokoknya yaitu: (1) Memelihara keamanan dan keteriban masyarakat; (2) Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat; (3) Menegakkan hukum yang tetap dibingkai oleh etika kehidupan berbangsa sebagaimana yang telah disebutkan yaitu: (1) Meniscayakan penegakan hukum secara adil; (2) Perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum; (3) dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya. Meskipun Polri telah mempunyai tugas menegakkan hukum, polisi tidak boleh menjadikan kewenangan dan aturan hukum sebagai Alat Gebuk terhadap rakyat yang sedang menjalankan hak konstitusional di tengah penderitaan bersama dalam pandemi Corona di negeri ini. Maka dalam hal ini penegakan hukum pun harus dilakukan secara progresif, yakni penegakan hukum yang memperhatikan konteks, pelaku, dan segala faktor yang meliputinya tanpa melakukan pemihakan apalagi turut serta berkompetisi. Saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyampaikan delapan komitmennya bila dilantik memimpin institusi Polri. Delapan komitmen itu terdiri dari: (1) Menjadikan Polri sebagai institusi yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan atau PRESISI; (2) Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional; (3) Menjaga soliditas internal; (4) Meningkatkan sinergisitas dan soliditas TNI-Polri, serta bekerja sama dengan APH dan kementerian/lembaga lain untuk mendukung dan mengawal program pemerintah; (5) Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia; (6) Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan; (7) Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restorative justice dan problem solving; (8) Setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan. Mungkinkah Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah bersungguh-sungguh berusaha merealisikan kedelapan komitmennya dalam menjalankan tugas pokok Polri, sementara ada fakta selama ini yang dikenal dalam penegakan hukum kita adalah Industri Hukum? Industri hukum menjadikan pemerintah sebagai Extractive Institution sebagai lambang Negara Kekuasaan bukan Negara Hukum. Dan, hal itu sekaligus menunjukkan bahwa cara berhukum kita (Rule of Law) masih berada di tahap paling tipis (the thinnest rule of law) di mana rezim penguasa hanya menggunakan perangkat hukumnya sebagai sarana untuk Legitimasi Kekuasaan sehingga kekuasaannya bersifat represif yang akan membuat wajah penegakan hukum itu menjadi bopeng. Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara peringatan HUT Polri tanggal 1 Juli 2021 di Jakarta menegaskan bahwa Indonesia berdasar Pancasila, yang berarti etika penegakan hukum menuntut pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dengan karakter, bijak, ramah, presisi dan ada sopan-santun dan bertanggung jawab. Pada intinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memperhatikan budaya tata krama serta kesopansantunan. Untuk persoalan ini, mungkin kita perlu mempertanyakan, benarkan etika penegakan hukum sudah dijalankan oleh Polri? Sopan santun, ramah, bijak dalam hal mana, untuk kepentingan yang siapa? Apakah ini juga bukan juga lip service? Beda niat, beda tindakan, beda lisan beda tangan? Sebagian rakyat memandang bahwa karakter etika penegakan dalam tugas dan fungsi Polri masih sebatas lip service. Misalnya, kasus unlawfull killing atau extrajudicial killing atas 6 anggota laskar FPI? Saat penembakan aksi-aksi mahasiswa, buruh dan represi terhadap masyarakat sipil lainnya lainnya, seperti KAMI. Atau kasus-lama saat penangkapan aksi-aksi Bela Islam 212? Kemana kebijakan, sopan santun, presisi pada saat seorang ulama ditangkap, ditahan dan kemudian dijadikan tahanan yang patut diduga dilakukan secara diskriminatif, tanpa adanya kepatuhan terhadap hukum acara dan Putusan MK serta penggunaan pasal yang menjerat dan berlapis-lapis? Bagaimana dengan kasus dugaan Pembunuhan Berencana atas Brigadir Joshua yang didalangi oleh Ferdy Sambo? Apakah tindakan polisi terhadap kalangan sendiri sama dengan perlakuan terhadap orang-orang yang nota bene berada di luar komunitas mereka dan bahkan dinilai berseberangan dengan pemerintah? Adakah diskriminasi, rekayasa, kebohongan, pemalsuan dan lain sebagainya? Akhirnya, perlu saya sampaikan, kendati Polri belum mampu memenuhi harapan masyarakat, saya berharap Polri tidak terjebak pada dipencitraan agar janji-janji, komitmen-komitmen Kapolri yang telah dijangkarkan bukan Lip Service belaka dan jauh dari julukan Kapolri sebagai: “The Knight of Lip Service”. Pak Kapolri, komitmen dan keseriusan Anda untuk mewujudkan janji-janji itu ditunggu. Janji adalah hutang, bukan? Cukup satu bukti dulu saja, tuntaskan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang didalangi Ferdy Sambo secara cepat, transparan, tidak penuh kebohongan, rekayasa dan intrik politik serta harus berkeadilan. Tabik...!!! Semarang, Senin: 19 September 2022. (*)
Suksesi 2024 dan Peran Oligarki
Menatap masa depan Indonesia semakin suram dan tidak ada harapan bagi bangsa ini kecuali terjadi perubahan mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai tata negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila DALAM sejarah negara yang pernah ada di negeri Nuswantoro setiap terjadi pergantian kekuasaan selalu terjadi ontra-ontra atau Goro-Goro dalam istilah pewayangan. Pertarungan nafsu kekuasaan antara yang ingin berkuasa terus dan yang ingin terjadi perubahan. Kekuasan tidak lagi berdasarkan kedaulatan rakyat tetapi telah berubah menjadi kekuasaan oligarki yang bertemali antara partai politik, pengusaha, elemen hukum, polisi, jaksa, hakim, intelijen, MK, KPU, dan tentu saja melalui rekayasa canggih, yang kemudian menjadi oligarki. Strategi menguasai lembaga yang menegakkan hukum oleh partai politik melahirkan ketidakadilan, urusan hukum dan membuat UU, diatur sedemikian rupa menjadi industri hukum, kata Prof. Mahfud MD. Menko Polhukam itu menyebutkan, mafia peradilan kini berkembang menjadi mafia hukum. Mahfud mengatakan, jika mafia peradilan beroperasi di saat proses peradilannya, namun mafia hukum beroperasi sudah sejak pembuatan ketentuan hukum. Mengerikan jika itu yang terjadi sama artinya dengan Indonesia di titik nadir. Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 terjadi perubahan tatanegara yang sangat radikal. Bagaimana tak radikal jika Visi Misi negara diganti dengan Visi Misi Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati sebagai konsekuensi pemilihan sistem Presidensil maka yang dipertarungkan adalah Visi Misi Presiden, Gubernur, Bupati, atau Walikota dalam ajang Pemilu. Akibatnya Tujuan negara Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak ada. Padahal Negara ini sejak berdiri 18 Agustus 1945 sudah punya Visi Misi dan tujuan negara adalah “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Apakah kita sebagai anak bangsa sadar keadaan negara kita saat ini. Jadi kalau hari ini data penduduk diretas maka ya harap maklum, sebab misi negara melindungi segenap bangsa dan tanah air sudah tidak ada. Kalau rakyat semakin tidak sejahtera akibat dari kebijakan pemerintah ya sudah begitu sebab negara dalam misinya mensejahterakan segala bangsa sudah tidak ada sebab misi itu sudah diganti dengan misi Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati. Apalagi kalau terjadi ketidakadilan ya memang begitu sebab Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan lagi menjadi tujuan. Pada 2024 akan terjadi suksesi tarik-menarik partai politik semakin kencang. Yang berkuasa hari ini merasa mampu tidak ingin diganti, maka membuat manuver tiga periode padahal UUD membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali masa jabatan. Bukti bahwa mereka yang ingin Jokowi tiga periode makar terhadap UUD, dan Presiden dan Mentrinya harus sadar, mereka disumpah untuk menjalankan UUD, bukan untuk mengingkari. Di siang bolong tiba-tiba juru bicara MK membuat pernyataan Presiden bisa menjabat lagi sebagai wakil Presiden dalam kontestasi pilpres. Pernyataan seperti ini bukan kewenangan MK dan MK bukan lembaga politik. Suksesi kali ini tentu merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa kita ini. Sebab akan terjadi perubahan kepemimpinan Nasional dan Alam semesta pun sudah menunjukan tanda tanda pembersihan. Kita bisa merasakan kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo dan semakin terbukanya peran Satgassus Merah Putih untuk memenangkan pemilu 2019 dan mulai terbuka kerusakan ini jelas terjadinya oligarki antara partai politik, Satgassus, Konglemerat busuk, dan lembaga terkait dengan kecurangan bagian dari strategi. Apakah pemilu yang demikian yang dibutuhkan bangsa dan negara ini. Pemilu 2019 butuh korban 894 petugas KPPS meninggal yang tidak jelas penyebabnya, sebab tidak boleh diotopsi. Hingga sampai hari ini penyebabnya masih tetap misterius. Mantan Ketua KPU Arief Budiman mengungkap jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu. Menurut Arief, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Pemilu yang katanya sebagai pesta demokrasi ternyata butuh tumbal rakyat sebanyak 894 orang meninggal dengan keadaan yang tidak diketahui penyebabnya. Menatap masa depan Indonesia semakin suram dan tidak ada harapan bagi bangsa ini kecuali terjadi perubahan mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai tata negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menata kembali lembaga-lembaga negara dan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan oligarki, maka kekuasaan dan kedaulatan rakyat harus direbut dengan Revolusi. Merdeka bangsaku. Bangunlah jiwamu bangunlah badanmu untuk Indonesia raya. (*)
Keabadian: Mengenang Prof. Azyumardi Azra
Nama Azyumardi dalam kehidupan tokoh intelektual Islam di Indonesia cukup dikenal. Ia menjadi salah satu cendekiawan Muslim ternama di Indonesia yang sebelum meninggal dunia masih menjabat Ketua Dewan Pers. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, setiap kali kumendengar kabar kematian, bergetar hatiku menginsyafi lirik puisi W.S. Rendra. “Hidup itu seperti uap, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap”. Ya, hidup ini sungguh pendek, sedang kehidupan itu panjang. Tak sepatutnya demi penghidupan kita korbankan kehidupan. Semua orang memimpikan keabadian, namun banyak orang terperangkap pesona kenisbian. Jangan mengabadikan sesuatu yang takkan dibawa mati. Yang membuatmu terus hidup dan menghidupkan sampai mati hanyalah warisan ilmu, amal kebajikan, keturanan saleh. Menulislah saat hidup atau dituliskan saat mati. Hidup mulia memberi arti. Dalam mati engkau abadi. Seperti kata Pramoedya Ananta Toer, “Orang boleh pandai setinggi langit. Tapi, selama ia tidak menulis maka ia hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian”. Orang boleh kaya seluas samudera. Namun, jika kubangan harta itu tak menumbuhkan raharja bagi kehidupan, maka ia akan mengambang sebentar laksana buih, lantas lenyap disapu gelombang. Berderma adalah beramal untuk keabadian. Prof. Dr. Azyumardi Azra, MPhil, MA, CBE, diberitakan meninggal dunia di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, 18 September 2022. Almarhum mendapatkan serangan jantung di atas pesawat dalam penerbangan Jakarta-Kuala Lumpur. Setelah mendapatkan perawatan intensif di sebuah rumah sakit di kawasan Selangor, ternyata nyawanya tidak tertolong. Kabar kematian ini menyebar begitu cepat. Tidak hanya kabar melalui WAG, tapi juga di banyak platform media sosial. Memang, Azyumardi dikenal luas sebagai intelektual yang sudah puluhan tahun malang melintang di tingkat nasional, bahkan internasional. Nama Azyumardi dalam kehidupan tokoh intelektual Islam di Indonesia cukup dikenal. Ia menjadi salah satu cendekiawan Muslim ternama di Indonesia yang sebelum meninggal dunia masih menjabat Ketua Dewan Pers. Selamat Jalan Profesor, Semoga Husnul Khotimah. (*)
KAMI Lintas Provinsi Minta Rezim Jokowi dan DPR Hentikan Dzolimi Rakyat
Surakarta, FNN - Setelah kebijakan fatal menaikkan BBM dengan harga tinggi melalui berbagai alasan kebohongan yang telah membuat rakyat tambah sengsara, di mana-mana terjadi unjuk rasa, tindakan memiskinkan rakyat jelas sangat bertentangan dengan Azas Pancasila. Apalagi, kemudian muncul keinginan untuk penghapusan daya listrik 450 VA yang disubsidi pemerintah. Walaupun dibantah dengan alasan masih berupa wacana dan usulan melakukan verifikasi terhadap 14,75 juta rumah tangga yang menggunakan daya listrik 450 VA. “Usulan penghapusan daya listrik 450 VA, muncul saat rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Saat itu, membicarakan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan APBN,” sebut rilis KAMI Lintas Provinsi, Senin (19/9/2022). Bahwa, keinginan Pemerintah dan DPR-RI untuk menyehatkan APBN tetap menyasar kepada mengurangi beban kepada rakyat kecil. Terbukti dengan mempermasalahkan pemakai daya listrik 450 VA yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dianggap telah mampu. “Hal ini membuktikan Pemerintah dan DPR-RI benar-benar sangat tidak berempati terhadap penderitaan rakyat akibat pandemi covid dan kenaikan harga-harga. Kemiskinan sudah sangat meningkat,” lanjutnya. Menurut KAMI Lintas Provinsi, kesalahan kebijakan Pemerintah Jokowi yang membangun Independent Power Producer (IPP) secara ugal-ugalan tanpa ada keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi Over Supply itu membuat PLN rugi dan banyak hutang karena tetap harus membayar kepada IPP. “Ini kebijakan dan praktik bisnis yang merugikan masyarakat luas dan menguntungkan pengusaha IPP/oligarki,” tegas KAMI Lintas Provinsi. Seharusnya untuk menyehatkan APBN Pemerintah yang berakal waras dan DPR yang benar-benar mewakili rakyat harus menyasar kepada audit BUMN seperti PLN, Pertamina dll, serta menghentikan semua proyek infrastruktur yang tidak berkaitan terhadap kesejahteraan rakyat seperti KCIC dan IKN. “Kerugian dan ketidakmampuan pemerintah mengelola ini dialihkan kepada rakyat. Yang tidak mampu adalah pekerjaan biadab ini sangat bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya. Atas upaya yang sangat membahayakan rakyat ini, maka KAMI Lintas Provinsi bersikap: Pertama, Meminta agar Pemerintah Jokowi dan DPR segera menghentikan semua praktik dzolim untuk selalu mencari celah membuat kebijakan memiskinkan masyarakat, membuat rakyat kecil semakin menderita secara ekonomi. Kedua, Apabila Pemerintah dan DPR tetap berusaha memaksa agar sebagian rakyat beralih ke daya 900 VA, maka kami menyerukan agar semua rakyat harus segera bergerak menurunkan pemerintah Jokowi yang dzolim dan membubarkan DPR. (mth)
Apa Kabar Garuda Indonesia?
Tampaknya maskapai penebangan Indonesia akan segera diambil-alih yang lain, siapa mereka? Apakah mereka akan berkuasa lagi 2024 nanti. Kita lihat ya? Oleh : Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) PRESIDEN Joko Widodo jangan diam saja soal Garuda Indonesia. Bicaralah dengan Erick Tohir agar melakukan sesuatu, jangan menonton dan bertepuk tangan seja melihat Garuda lenyap ditelan awan. Garuda tidak akan kembali jika pemerintah tidak berbuat sesuatu. Restrukturisasi utang tidak akan bisa menyelesaikan masalah, namun justru akan menjadikan Garuda terhempas lebih keras. Baru-baru ini Garuda Indonesia mengumumkan rencana restrukturisasi besar-besaran. Maskapai ini telah kehilangan uang selama bertahun-tahun (bahkan sebelum pandemi), dan memiliki hutang yang melumpuhkan. Menteri Negara BUMN Erick Thohir, telah mengungkapkan rencana baru tentang seperti apa Garuda Indonesia yang akan direstrukturisasi. Seperti dilansir Bloomberg: Garuda Indonesia akan menghentikan sebagian besar rute internasional, dengan beberapa pengecualian, termasuk penerbangan haji ke Arab Saudi; sebagian besar penerbangan jarak jauh akan dioperasikan sebagai bagian dari perjanjian codeshare dengan maskapai lain. Garuda Indonesia akan fokus pada penjualan kelas bisnis, ekonomi premium (yang saat ini tidak dimiliki maskapai), dan kursi ekonomi, pada penerbangan “lokal”; Garuda Indonesia mungkin tidak lagi menawarkan first class. Maskapai saat ini hanya memiliki sekitar 30 pesawat, tetapi Garuda Indonesia berniat mengembalikan armada ke ukuran pra-pandemi sekitar 120 pesawat; Garuda Indonesia akan memperoleh pesawat tambahan dari perusahaan leasing. Ini juga akan mengulang kesalahan lama. Ibarat keledai jatuh dua kali dalam lubang yang sama. Garuda Indonesia tidak mungkin dapat membayar utang yang akan merestrukturisasi senilai $ 9,5 miliar, dan kesepakatan diduga telah dicapai dengan kreditur. Astaga utang 9 miliar dolar direstrukturisasi itu 135 triliun rupiah. Kalau kurs 25 ribu rupiah per dolar nanti berapa utang ini? Garuda Indonesia akan mengakhiri penerbangan jarak jauh. Ini sepertinya resep bencana Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan dengan karyawan yang luar biasa tetapi manajemen yang mengerikan. Setidaknya itu yang terjadi secara historis, karena dua mantan Dirut Garuda Indonesia didenda dan ditangkap karena korupsi. Masalahnya adalah bahwa Garuda Indonesia telah menempatkan dirinya di tempat di mana ia tidak lagi memiliki model bisnis yang layak, seperti halnya dengan begitu banyak maskapai milik pemerintah. Ya, memang benar bahwa menghasilkan uang di rute jarak jauh itu sulit, dan secara historis Garuda Indonesia mungkin mengoperasikan terlalu banyak rute untuk gengsi daripada keuntungan. Tampaknya maskapai penebangan Indonesia akan segera diambil-alih yang lain, siapa mereka? Apakah mereka akan berkuasa lagi 2024 nanti. Kita lihat ya? Jadi Presiden Jokowi dan Menteri Erick Tohir, jawablah permasalahan Garuda secara utuh. Jangan menambah masalah lagi di masa mendatang. (*)
Perjuangan Kiai Haji Ahmad Sahal
Kita bisa menjadi pemenang tanpa merendahkan siapa-siapa, karena kita punya apa yang orang lain tidak punya. Orang yang berhadapan dengan kita akan merasa rendah diri tanpa kita rendahkan. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta KIAI Haji Ahmad Sahal adalah salah seorang dari tiga bersaudara pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Beliau lahir di Desa Gontor, Ponorogo, pada 22 Mei 1901. Putra kelima dari Kyai Santoso Anom Besari, trah Pondok Pesantren Tegalsari Jetis, tiga km arah barat Gontor, tempat salah seorang Pujangga Keraton Surakarta Raden Ngabehi Ronggowarsito nyantri. KH Ahmad Sahal menempuh pendidikan di Sekolah Rendah (Vervolk School) atau Sekolah Ongko Loro. Setamat Sekolah Rendah beliau mondok di berbagai pondok pesantren, antara lain di pondok Kauman Ponorogo; pondok Joresan Ponorogo; pondok Josari Ponorogo; Pondok Durisawo Ponorogo; Siwalan Panji Sidoarjo; Pondok Tremas Pacitan. Setelah menjelajah berbagai kitab di berbagai pondok pesantren, beliau masuk ke sekolah Belanda Algemeene Nederlandsch Verbon (Sekolah pegawai zaman penjajahan Belanda), pada 1919-1921. Pada tahun 1926 menjadi utusan ummat Islam daerah Madiun ke Kongres Ummat Islam Indonesia di Surabaya. Ketika itu Kongres hendak mengirim utusan untuk menghadiri Muktamar Islam se-Dunia. Kualifikasi utusan: mampu berbahasa Arab dan Bahasa Inggris sekaligus. Namun tak seorang pun yang memenuhi kualifikasi tersebut. Salah satu tokoh mahir berbahasa Arab secara lisan, tetapi tidak cakap berbahasa Inggris, dan satu tokoh lagi memenuhi kriteria mahir berbahasa Inggris secara lisan, tetapi tidak cakap berbahasa Arab. Maka dikirimlah dua orang ini sebagai utusan. Pengalaman ini menginspirasi KH Ahmad Sahal untuk mendidik anak-anak yang cakap berbahasa Arab sekaligus cakap berbahasa Inggris. Sepulang dari Surabaya KH Ahmad Sahal membuka kembali Pondok Gontor dengan program pendidikan yang dinamakan “Tarbiyatu-l-Athfal“. Setahun kemudian mendirikan Pandu Bintang Islam dan klub olah raga dan kesenian yang diberi nama “RIBATA” (Riyadhatu-l-Badaniyah Tarbiyatu-l-Athfal). Pada 1929 mendirikan kursus Kader dan Barisan Muballigihin yang berakhir hingga tahun 1932. Pada 1935 beliau mengetuai Ikatan Taman Perguruan Islam (TPI), yaitu ikatan sekolah-sekolah yang didirikan oleh alumni-alumni TA di desa-desa sekitar Gontor. Pada 1937 mendirikan organisasi pelajar Islam yang diberi nama “Raudlatu-l-Mutaallimin”. Selain itu beliau juga mendirikan dan memimpin Tarbiyatu-l-Ikhwan (Barisan Pemuda) dan Tarbiyatu-l-Marah (Barisan Wanita). Pada tahun 1977 tanggal 9 April tepat jam 17.00 WIB KH Ahmad Sahal wafat menghadap Allah SWT meninggalkan seorang istri (ibu Sutichah Sahal) dan sembilan orang putra dan putri. 1) Drs. H. Ali Saifullah, alumni Fakultas Pedagogy UGM; 2) Ir. Moh. Ghozi, alumni Fakultas Pertanian UGM; 3) Siti Arsiyah Zaini (istri Drs. H.M. Zainy); 4) Dra. Ruqoyyah Fathurrahman, alumni Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Jakarta; 5) Siti Utami Bakri SH, alumni Fakultas Hukum Unibraw Malang; 6) KH Hasan Abdullah Sahal, alumni Universitas Islam Madinah dan Al-Azhar Cairo, salah seorang Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor; 7) Dra. Aminah Mukhtar, MAg, alumni S2 Universitas Muhammadiyah Malang, Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper, Jetis, Ponorogo; 8) H. Ahmad Tauhid Sahal, Guru KMI Pondok Modern Darussalam Gontor; 9) Drs. Imam Budiono, alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta. Demi perjuangan, tanah warisan dari orang tua mereka wakafkan untuk pengembangan pondok pesantren, sehingga anak keturunan mereka tidak berhak sedikit pun atas tanah yang telah diwakafkan itu. Di antara semboyan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo ialah firman Allah SWT dalam Al-Quran, ۞وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ “Seharusnya jangan semua kaum mukmin berangkat (ke medan perang). Dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang tinggal untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri”. (QS At-Taubah/9:122) Pancajiwa Pondok Modern Gontor: Keikhlasan; Kesederhanaan; Ukhuwah Islamiyah; Berdikari; Bebas. Motto Pondok Modern Gontor: Berbudi tinggi; Berbadan sehat; Berpengetahuan luas; Berpikiran bebas Prinsip kelembagaan/organisasi Pondok Modern Gontor: Di atas dan untuk semua golongan. Sikap Hidup 0. KH Ahmad Sahal: Saya tidak rela tempat tinggal saya lebih baik daripada tempat tinggal santri, dan makanan saya lebih enak daripada apa yang dimakan santri. Saya rela mati jika masjid jami` Gontor sudah jadi. (Lokasi masjid berada di tanah di mana dahulu rumah Pak Sahal berada). Pak Sahal tidak tidur di kamar dengan kasur yang empuk, tetapi di sudut ruang tamu di bale-bale. Etos Perjuangan KH Ahmad Sahal: Bandha, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane pisan (berjuang dengan harta, tenaga, dan pikiran; bila perlu dengan mengorbankan nyawa sekalian). Sugih tanpa bandha (merasa kaya tanpa harta). Kita mempunyai kekayaan yang lebih berharga daripada harta. Tidak perlu berkecil hati atau menjadi manusia minder dengan apa yang kita punya. Kekayaan yang patut diwariskan ialah kaya hati dan pikiran. Nglurug tanpa bala (melawan tanpa kawan). Maksudnya melawan diri sendiri dan hawa nafsu, karena memang untuk melawan diri sendiri tidak dibutuhkan siapa-siapa. Sebisa-bisanya dilakukan sendiri, tetapi kalau kita menolak untuk melawan dorongan nafsu sendiri, maka yang bisa melawannya ya hanya diri sendiri. Digdaya tanpa aji-aji (Digdaya tanpa kesaktian). Dengan hati dan pikiran baik, secara tidak langsung seseorang membentuk perilaku mulia, sehingga orang lain menghargai dan segan dengan kita, walaupun kita tidak punya kelebihan harta, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Menang tanpa ngasorake (menang tanpa merendahkan). Kita bisa menjadi pemenang tanpa merendahkan siapa-siapa, karena kita punya apa yang orang lain tidak punya. Orang yang berhadapan dengan kita akan merasa rendah diri tanpa kita rendahkan. Yen waniyo ing gampang, wediyo ing pakewuh, sabarang ora kelakon. (Bilamana seseorang hanya berani menghadapi urusan yang mudah saja, dan takut menghadapi kesulitan, maka tidak akan menghasilkan karya apa pun). Tata, titi, tatag, tutug (tertib, teliti, berani, dan tuntas). Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. (KH Ahmad Sahal). (*)
In Memoriem Prof. Azyumardi Azra: Fase Kehidupan Seorang Tokoh
Bersamaan dengan itu, banyak orang melihat bahwa Azyumardi tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Sama seperti Din Syamsudin dan beberapa tokoh lain yang mengkritik keras perkembangan reformasi yang kebablasan, Azyumardi pun semakin menunjukkan diri sebagai guru bangsa. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior BERITA ini cukup menyentak perhatian kita. Prof. Dr. Azyumardi Azra, MPhil, MA, CBE, diberitakan meninggal dunia di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, 18 September 2022. Kabarnya, Almarhum mendapatkan serangan jantung di atas pesawat dalam penerbangan Jakarta-Kuala Lumpur. Kemudian mendapatkan perawatan intensif di sebuah rumah sakit di kawasan Selangor. Tapi nyawanya tidak tertolong. Karuan saja, berita kematian ini menyebar begitu cepat. Tidak hanya di WhatsApp Group (WAG), tapi juga di banyak platform media sosial. Betapa pun, Azyumardi dikenal luas sebagai intelektual yang sudah puluhan tahun malang melintang di tingkat nasional, bahkan internasional. Mendapatkan berita ini, dalam benak saya, langsung terlintas bayangan beberapa fase dalam kehidupan tokoh intelektual Islam Indonesia yang cukup kondang ini. Dan hal ini sekaligus dapat menggambarkan beberapa perkembangan sejarah yang terjadi di kalangan internal umat Islam di Indonesia. Fase pertama, berkenaan dengan saat pertama kali saya mengenal ayah dari 4 anak itu. Kisahnya, seusai meninggalkan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo pada 1978, saya diajak seorang sahabat untuk melanjutkan kuliah di UIN Jakarta. Waktu itu, masih dinamakan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sahabat ini adalah senior saya di Gontor dan kebetulan kami satu kampung. Dia mengajak saya menginap di sebuah kamar asrama mahasiswa di Ciputat itu. Kebetulan dia sekamar dengan Azyumardi. Mahasiswa yang berasal dari desa Lubuk Alung, di pinggiran kota Padang. Berperawakan sedang. Tidak terlalu banyak bicara, tapi orangnya menyenangkan. Saya sempat menginap satu malam bersama mereka. Tapi sayang, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah di sana. Fase kedua, ketika saya aktif sebagai reporter majalah Media Dakwah di Jakarta pada awal 1980-an, Azyumardi aktif di majalah Panji Masyarakat. Bersama Alm. Iqbal A. Rauf Saimima, Bakhtiar Effendi, dan lain-lain, dia memberi warna cukup cemerlang di majalah milik keluarga Alm. Buya Hamka itu. Tulisan-tulisan mereka tentang berbagai persoalan ke-Islaman mendapatkan perhatian besar dari berbagai kalangan pembaca muslim. Di era itu, sebagai wadah komunikasi sudah terbentuk Forum Komunikasi Media Islam. Tergabung di dalamnya majalah Media Dakwah, Panji Masyarakat, Suara Masjid, Serial Khutbah Jum’at, Kiblat, majalah anak-anak Sahabat dan beberapa media Islam lainnya. Pertemuan-pertemuannya sering diselenggarakan di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Pusat di Jl. Kramat Raya 45 Jakarta. Tapi setiap kali pertemuan, hampir tidak pernah Azyumardi dkk hadir. Redaksi Panji Masyarakat selalu diwakili Alm. Rusydi Hamka. Yang memang sangat menggebu-gebu semangatnya untuk menyambungkan tali silaturrahim antar para pengelola media Islam. Yang sama-sama menghadapi situasi yang tidak mudah kala itu. Ketika pemerintahan Orde Baru Soeharto tidak begitu suka terhadap Islam. Fase ketiga, ketika IAIN Syarif Hidayatullah di bawah rektor Prof. Harun Nasution mengirimkan banyak mahasiswanya untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Amerika Serikat. Azyumardi bersama beberapa kawan ikut mendapatkan kesempatan itu. Harun Nasution yang alumnus McGill University itu dikenal sebagai pentolan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Dan penting untuk dicatat, orang-orang di DDII khususnya sangat anti terhadap perkembangan Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme di kampus IAIN di Ciputat itu. Terutama karena sikap dan pandangan Prof. Harun Nasution yang tidak peduli kepada kritik terhadap ide-ide sekularisme itu. Hal ini, hemat saya, yang jadi latar belakang kenapa Azyumardi dkk. di Panjimas tidak merasa nyaman untuk berhubungan dengan orang-orang di DDII. Sehingga pertemuan-pertemuan Forum Komunikasi Media Islam di Jl. Kramat Raya 45 itu tidak pernah dihadirinya. Apalagi kemudian Azyumardi Azra termasuk yang mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya ke Columbia University di Newyork, Amerika Serikat. Mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh Prof. Harun Nasution. Artinya, para calon intelektual muslim itu diarahkan untuk mencari ilmu ke negeri Barat. Tidak ke Timur Tengah yang sebelumnya jadi pilihan. Fase keempat adalah ketika IAIN Syarif Hidayatullah di Ciputat oleh pihak tertentu dianggap sebagai basis perkembangan sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Sementara itu mereka yang menganggap faham yang merusak tatanan ajaran Islam itu, khususnya di DDII, tidak henti dengan melancarkan serangan-serangan yang keras. Karenanya Azyumardi dianggap sebagai bagian dari kelompok pendukung sekularisme itu. Bahkan Prof. Dr. Din Syamsudin juga dianggap demikian. Disamakan dengan Harun Nasution, Nurkholis Majid, Dawam Raharjo, Djohan Efendi dan lain-lain. Fase kelima, ketika Azyumardi terus berkembang menjadi tokoh intelektual yang bahkan sudah mendunia. Pada (1998-2006) ia sempat menjadi Rektor IAIN yang sekarang sudah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Mendapatkan undangan ceramah di dalam dan luar negeri. Bahkan pada 2010, ia memperoleh gelar kehormatan Commander of the Order of British Empire dari Kerajaan Inggris. Dengan demikian, dialah orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar kehormatan itu dan layak mendapatkan sebutan \'Sir\'. Fase keenam, reformasi bergulir begitu dahsyat. Tidak terasa sudah banyak perubahan yang terjadi dalam percaturan politik umat Islam. Meskipun riak-riak perlawanan sementara kalangan terhadap perkembangan ide sekularisme berikut paketannya itu tetap ada, namun sebagian besar fokus umat telah berubah. Bersamaan dengan itu, banyak orang melihat bahwa Azyumardi tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Sama seperti Din Syamsudin dan beberapa tokoh lain yang mengkritik keras perkembangan reformasi yang kebablasan, Azyumardi pun semakin menunjukkan diri sebagai guru bangsa. Akhir-akhir ini, tokoh yang didapuk sebagai Ketua Dewan Pers itu tidak bisa lagi dipandang sebagai intelektual yang ikut arus. Tapi Azyumardi Azra sudah memperlihatkan dirinya sebagai tokoh yang militan dan punya integritas. Yang semakin sering bicara dalam kaitan “amar ma’ruf nahiy mungkar”. Azyumardi melancarkan kritik pedas terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggapnya merugikan rakyat banyak. Sebagai seorang intelektual yang mumpuni, Azyumardi telah melahirkan begitu banyak karya tulis bermutu. Tidak hanya dalam bentuk makalah yang diseminarkan di mana-mana. Tapi juga diterbitkan sejumlah majalah dalam dan luar negeri. Sejumlah buku yang lahir dari kematangan wawasan intelektualnya juga sudah banyak beredar. Karenanya banyak yang mendoakan: Semoga semua itu diterima Yang Maha Kuasa sebagai amal jariahnya. Yang pahalanya tidak akan terputus sampai ke dalam surga firdaus kelak. (*)
LHKP Muhammadiyah Dukung Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden
Jakarta, FNN – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden sebagai antisipasi solusi kepada para pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya polarisasi pada Pemilu 2024. \"LHKP Muhammadiyah mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan mendesak partai politik untuk memberikan pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam, serta tidak menimbulkan benturan di masyarakat melalui antitesis dua pasangan calon, seperti halnya Pemilu 2014 dan Pemilu 2019,\" kata Ketua LHKP Muhammadiyah Agus HS Reksoprodjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, (18/9/2022). Menurut Agus, pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 semakin menghangat disertai berbagai manuver politik dan menyebarkan pengaruh peserta pemilu melalui media informasi. Salah satunya wacana pencalonan presiden lebih dari dua periode. Wacana tersebut, kata dia, tidak sehat bagi demokrasi yang menjadi amanah reformasi serta semangat pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme) yang ditegaskan dalam konstitusi. “Oleh karena itu, wacana tersebut harus tegas dihentikan,” katanya menegaskan. Kemudian, terkait polarisasi politik, Agus berpendapat hal itu lahir sebagai dampak dari taktik politik elektoral yang cenderung membelah dan tidak merangkul kesatuan, sehingga terjadinya kutub-kutub masyarakat yang tidak kondusif di negara yang berlandaskan kesatuan dalam keberagaman. Ia mengatakan penyebab polarisasi terindikasi akibat sistem salah kaprah ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) yang mengantarkan pada praktik politik transaksional-oligarki serta menutup kesempatan masyarakat luas untuk menjadi kandidat secara adil dan setara. “Sudah semestinya semua pihak bersepakat untuk memberikan kesempatan yang adil bagi rakyat bisa mendapat banyak pilihan dan terhindar dari politik pecah belah, teror ataupun rasa takut,” katanya pula. Agus menambahkan, bila polarisasi terus berlanjut, maka bangsa Indonesia akan mengalami demokrasi politik yang stagnan, involutif, dan mengalami kemunduran. (mth/Antara)
Anies Baswedan Resmikan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu
Jakarta, FNN – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan taman literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan, Ahad sore, 18 September 2022. Anies yang mengenakan kemeja putih berbalut jaket Jakarta, datang ditemani istrinya, Fery Farhati, yang disambut dengan sebuah tarian tradisional serta dipakaikan sebuah selendang biru bercorak kedaerahan. Adapun taman literasi memiliki luas sekitar 9 ribu meter persegi dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari ampiteater; paviliun; ruang baca, literasi, dan komunitas; healing garden; plaza anak; dan titik baca. Sebelum meresmikan taman literasi, Anies berkeliling mengunjungi seluruh taman literasi dan melihat berbagai fasilitas yang ada. Dalam pidatonya, Anies mengatakan, kegiatan di taman literasi harus benar-benar hidup, mulai dari membaca hingga tukar gagasan. Literasi menjadi fondasi dari segala kompetensi. “Jadi ini semacam tempat bertemunya gagasan, ya di Indonesia tapi juga tempatkan Jakarta sebagai kota dunia. Kita menyambut pelaku-pelaku literatur dari berbagai tempat di dunia karena kita memang kelasnya dunia,” tutur Anies penuh semangat “Pesan saya harus ada aktivitas rutin yang tak perlu undangan,” ucap Gubernur DKI Jakarta ini sesaat sebelum meresmikan taman literasi. Taman yang semula hanya memiliki satu fungsi, kini menjadi ruang ketiga yang dapat dinikmati oleh masyarakat hingga menjadi fasilitas publik yang dapat memajukan bangsa melalui literasi. (Rac)
BUMN Infrastruktur: Utang Makin Sulit Dibayar, Bank BUMN Jadi Tumpuan
Bahayanya nanti kalau ambruk satu saja maka akan ambruk rame-rame, efek domino dari gagal bayar utang yang akan datang dari BUMN infrastruktur atau kredit macet perbankan BUMN. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) WIKA kini hanya mengharapkan akses dari pembiayaan perbankan, terutama bank-bank BUMN, dan rekor penerbitan obligasi dan sukuk dalam negeri yang cukup besar. Namun sekarang berhadapan dengan utang jangka pendek yang jatuh tempo. Perusahaan mengumpulkan obligasi atau sukuk lokal sebesar Rp 7,5 triliun dan Rp 2,5 triliun masing-masing pada 2020-2021 dan 2022. Ini akan mendukung likuiditas mengingat tidak adanya amortisasi utang besar dalam 12 bulan ke depan. WIKA memiliki kas Rp 3,3 triliun terhadap utang jangka pendek Rp 17,5 triliun, tidak termasuk pembiayaan rantai pasokan, pada akhir semester 2022. Sekitar Rp 16 triliun dari utang yang akan jatuh tempo tersebut merupakan pinjaman modal kerja jangka pendek. Meskipun dapat diperpanjang namun tetap merupakan beban keuangan yang beaar Sementara risiko refinancing untuk pinjaman modal kerja jangka pendek ini harus dapat dikelola karena lebih dari 50% diantaranya didanai oleh BUMN atau anak perusahaan bank milik negara. WIKA mendapatkan tambahan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp340 miliar dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (AA(idn)/Stabil) milik negara pada 2Q22. Anak usahanya, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, juga memperoleh pinjaman sindikasi senilai Rp1,1 triliun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BBB-/AA+(idn)/Stabil), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (BBB) /AAA(idn)/Stabil), dan bank milik daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (A+(idn)/Stabil). Perbankan Indonesia tidak dalam keadaan baik baik saja. Mereka sekarang tersandera karena penempatan liquiditas mereka di dalam Surat Berharga Negara. Lebih dari 1700 Triliun dana bank mengendap di SBN untuk membiayai pemerintah, gaji, tunjangan aparatur pemerintah. Keuangan pemeirntah sendiri sedang sulit karena berhadapan dengan utang yang besar. Jadi sekarang muncul dua masalah sekaligus yakni masalah pada BUMN non bank khususnya BUMN infrastruktur dan kedua muncul masalah di sektor perbankan yang juga terancam kredit macet di BUMN dan di SBN. Bahayanya nanti kalau ambruk satu saja maka akan ambruk rame-rame, efek domino dari gagal bayar utang yang akan datang dari BUMN infrastruktur atau kredit macet perbankan BUMN. Pada tahun 2023 akan menjadi masa-masa yang sulit bagi sebagian besar perusahaan BUMN. Apakah semua infrastruktur yang dibangun akan bisa dijual ketengan? Kita lihat saja nanti. (*)
Rapat Pimpinan Putuskan Tamsil Linrung Jadi Wakil Ketua MPR
Jakarta, FNN – Desakan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR segera melantik Tamsil Linrung menjadi Wakil Ketua MPR terus bergulir. Sebab, proses pergantian Fadel Muhammad sudah sesuai dengan mekanisme politik, lewat Sidang Paripurna DPD. \"Pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD itu adalah keputusan lembaha politik lewat mosi tidak percaya yang dibawa ke sidang paripurna. Keputusan itu bukan face to face antara LaNyalla (Ketua DPD) dengan Fadel,” kata Direktur Center For Leadership of Indonesia, Jakarta, Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM, ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Ahad, 18 September 2022. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Rapat Pimpinan (Rapim) MPR membahas dan memutuskan pengangkatan Tamsil Linrung akan digelar, Senin, 19 September 2022. Rapim terlambat dilakukan setelah surat masuk dari DPD pada 5 September 2022, karena ada pimpinan MPR berada di luar negeri. Sebagaimana diketahui, Fadel Muhammad diberhentikan dari jabatannya sebagai Waka MPR dari unsur DPD lewat sidang paripurna pada Kamis, 18 Agustus 2022. Pada 1 September 2022, Ketua MPR Bambang Soesatyo menandatangani Surat Keputusan Pimpinan MPR Nomor 14 Tahun 2022 tentang pergantian Pimpinan Kelompok DPD di MPR masa jabatan 2019-2024. Yang menjadi Ketua Kelompok DPD di MPR adalah HM Syukur, SH, MM menggantikan Tamsil Linrung. Posisi Sekretaris yang dipegang M Syukur kemudian beralih ke Ajbar. Sedangkan Fahira Idris tetap menjadi bendahara. Menindaklanjuti SK tersebut, Kelompok DPD di MPR mengirimkan surat kepada Pimpinan MPR, perihal, \"Usul Pergantian Pimpinan MPR dari unsur DPD.” Surat yang dikirim 5 September 2022 dan ditandatangani M. Syukur (ketua) dan Ajbar (sekretaris) mengajukan usul pergantian dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung. Menurut Nur Sadik, apa yang dilakukan lembaga DPD terhadap Fadel Muhammad adalah keputusan politik. Sebab, ia menjadi Wakil Ketua MPR, juga merupakan hasil politik. Fadel bermanuver, itu haknya. Mengenai perdata dan pidana, biarkan urusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan polisi. Laporan Fadel ke PTUN dan bahkan ke Badan Pekerja DPD pun, tidak bisa menghalangi supaya pelantikan Tamsil segera dilakukan. Meski begitu, ia berharap supaya Fadel legowo karena diberhentikan. Tidak mungkin anggota DPD melakukan mosi tidak percaya tanpa alasan yang jelas. \"Alasan pencopotan itu mengikat. Sudah, legowo saja. Fadel senator dari Gorontalo. Contohlah Habibie (BJ Habibie) – yang juga ada Gorontalonya – yang ketika laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR, langsung tidak mau menjadi calon presiden,\" ujar Nur Sadik. \"Fadel lapor ke mana-mana tidak pada tempatnya. Mestinya, dia berkonsultasi ke DPD sebagai lembaga yang memberikan mandat kepadanya sehingga menjadi Waka MPR. Jika sekarang mandat itu ditarik, itu wajar-wajar saja, karena yang memberi mandat itu tidak lagi mempercayainya,\" kata Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politim Universitas Hahasanuddin, Makassar itu. Menurur Nur Sadik, pimpinan MPR harus segera melantik Tamsil Linrung yang sudah terpilih dalam rapat paripurna menjadi Waka lembaga negara itu. Tidak bisa terjadi kekosongan lama. Sebab, sejak Fadel diberhentikan, ia tidak bisa lagi mengaku-ngaku atau membawa jabatan sebagai Wakil Ketua MPR. Dia sudah berhenti sejak rapat paripurna itu. Ia kembali meminta Fadel legowo. Sebab, itu lebih bermartabat, ketimbang bermanuver terus. Jabatan yang diembannya selama ini adalah politik, bukan penunjukan. Apalagi, mosi tidak percaya terhadap dirinya, pasti notulennya dibuat secara lengkap oleh Sekretariat Jenderal DPD. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) juga mendesak MPR segera memproses pelantikan Tamsil. Desakan itu disampaikan Sekjen DPP Pemuda ICMI, Ardiansyah S Pawinru, dalam siaran persnya di Jakarta. Hal yang sama juga disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Dia mengatakan, pencopotan Fadel Mumammad sudah sesuai mekanisme ang berlaku, yaitu melalui Rapat Paripurna DPD. (Anw)
Mayoritas Masyarakat Dukung Alvin Lim Kritik Keras Polri
Jakarta, FNN – Ketum KBPP (Keluarga Besar Putra-Putri Polri) Evita menghimbau Alvin Lim agar tidak mencaci-maki karena tindakan Alvin Lim berupa kritikan yang terlalu keras akan merusak Polri. Hal ini disampaikan Evita dalam salah satu media nasional yang terbit beberapa hari lalu. Namun, nampaknya masyarakat menanggapi berita tersebut dengan memberikan dukungan kepada Alvin Lim. Terlihat ada total 163 komentar, sekitar 90% lebih komentarnya mendukung Alvin Lim dan menghujat Polri dan KBPP, seperti berikut ini. Jim Bean: saya sempet nonton chanel Yutube Alvin, dia advokat dan punya bukti, ga mungkin blunder hoax. Ajak debat aja bu. King Queen: Emang pernah yah selama ini di kritik baik2 dan berubah? Law Enforcement: Alvin Lim ketika ngomong santun tidak didengerin kritiknya. Terpaksa dia ngomong keras di media. Yg Alvin Lim omongkan semua benar. 100% benar. Jimmy Saputra: sombong dan antikritik. Ahmad Faisol: Loh, bukannya sudah sejak dulu Polri Rusak?? Tuh kasus Yosua, kasus judi online dan setoran2, hampir semua kebagian dan jadi mafia, yg jujur hanya oknum dan sangat sedikit, Menghina saja saya rasa Pantas apalagi kritik, itu hal yg wajib!!! Anonimous User: apa yg disampaikan adalah kenyataan.selama ini rakyat kecil sering jadi korban kelakuan polisi. skrg ada yg mewakili menyuarakan hati rakyat.apa salahnya? Otje Moses: Dia bukan kritik tapi fakta!!! Inspirasa 6777: bukannya polisi sdh sekian lama dikritik tp ga pernh bs memperbaiki diri? bukankah polisi yg merusak dirinya sendiri??? bukankah polisi sdh menjatuhkan harga diri dan menghinakan dirinya sendiri???? Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum, Maria menanggapi tidak heran masyarakat makin antipati. KBPP bukannya ingin Polri diperbaiki malah secara membabi-buta meminta Alvin Lim untuk berhenti memcaci-maki Polri. “Logika aja, apakah seorang Alvin Lim mampu merusak institusi Polri, jika seluruh personel Polri baik dan berkualitas. Penyebab Polri hancur dari Internal atau dari eksternal Polri? Masyarakat sudah pintar makanya tidak mudah terhasut pemikiran dari Ketum KBPP. Sebaiknya Ketum KBPP beri masukan ke Polri saja, kemana KBPP ketika Polri terpuruk kasus Ferdy Sambo?” ucap Maria dengan kritis. “Berhenti pencitraan dan merasa bahwa Institusi Polri adalah super power dan anti kritik, idealnya Polri adalah Institusi Pelayan Masyarakat. Camkan itu!” tanggap Maria. Maria juga mengakui bahwa Alvin Lim ini sebagai seorang perintis, rela berkorban demi mengkritik Polri. Alvin tahu bahwa resiko kena ITE besar ketika mengkritik Polri, namun karena beliau ingin membela masyarakat dan memperbaiki citra Polri maka dengan terpaksa disampaikanlah kritik keras tersebut. Maria sekali lagi mengingatkan bahwa LSM Konsumen Cerdas Hukum menerima banyak laporan mandeknya LP Investasi bodong seperti LP Mahkota dengan Terlapor Raja Sapta Oktohari di Polda metro Jaya dan KSP SB, Net89 mandek di Mabes Polri. Bahkan Kresna Life dan Sekuritas yang sudah Tersangka, selama 2 tahun ini tidak ditahan oleh Tipideksus Mabes. “Wajar jika masyarakat berasumsi ada permainan, atau dugaan gratifikasi para pelaku Investasi bodong ke oknum Jenderal Polri. Wajar pula jika seorang Alvin Lim mengkritik bahwa ada oknum Jenderal Polri jadi anjing peliharaan oknum Pelaku Investasi bodong, karena tindakan hukum yang tumpul. Solusinya kan mudah, polisi tinggal proses LP Investasi bodong tersebut, bukannya malah menyerang orang yang mengkritik Polri.” Alvin Lim pun ternyata menanggapi kritik KBPP dan 4 Irjen Purn Polisi dalam kanal Youtube Quotient TV. (mth/*)
In Memoriam: Indonesia Menangis, Tiada lagi Prof Azyumardi Azra
Masalah yang paling menyedot perhatiannya adalah RUU KUHP yang dapat mengancam kemerdekaan pers. Ia terjun langsung menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI. Oleh: Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat INNALILLAHI Wainnailaihi Rojiun. Telah berpulang ke pangkuan Illahi Rabbi: Cendekiawan Muslim, Professor Azyumardi Azra. Almahum mengembuskan nafa terakhir Minggu (18/9) pukul 12.30 waktu setempat di RS Serdang, Selangor, Malaysia. Ia meninggalkan seorang istri, Ibu Ipah Farihah dan empat anak. Prof Azyumardi Azra sempat dua hari dirawat di RS akibat terpapar Covid-19. Virus itu baru diketahui bersarang di tubuhnya saat ditangani di RS Serdang, Malaysia, Jumat (16/9) petang. Hal itu diawali di atas pesawat dalam penerbangan ke Malaysia, sore itu Prof Azyumardi mendadak terserang batuk keras, panjang, disertai sesak nafas. Dari Bandara Azyumardi langsung dilarikan ke RS yang berjarak 35 km dari Kualalumpur. \"Semalam sudah dalam penanganan intensif tim medis RS Serdang,” kata Datuk Zakaria A. Wahab, wartawan senior, mantan Pemred Kantor Berita Bernama Malaysia dan Penasihat/Pendiri ISWAMI (Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia). Tidak lama setelah pecah kabar Prof Azyumardi terserang sakit di seluruh grup WhatsApp wartawan Indonesia dan Malaysia, kami meminta bantuan rekan wartawan di Malaysia untuk ikut memantau. Zakaria wartawan pertama yang merapat di RS Serdang. Zakaria bertemu Dubes RI untuk Malaysia. “Saya sendiri ada bertanya doktor di ruang terbuka, mengesahkan Prof AA dijangkiti covid dan tidak boleh diziarahi,” tambah Zack, panggilan akrab Zakaria. Sejak semalam Prof Azyumardi sudah dalam pemantauan KBRI di sana. Kunjungan Dinas di Sumbar Ketua Dewan Pers itu pada awal pekan lalu mengadakan kunjungan kerja di Sumatera Barat. Ia sempat ke Bukittinggi dan mengunjungi keluarganya di Batusangkar sebelum bertolak ke Malaysia melalui Jakarta. Sabtu kemarin ini, sedianya mantan Rektor UIN tersebut jadi salah satu pembicara dalam seminar internasional di Selangor bersama tokoh penting Malaysia, Anwar Ibrahim. Saksi mata dalam penerbangan adalah Guru Besar Universitas Sumatera, Professor Budi Agustono. Ia dan istri sama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan Azyumardi. Mereka sempat ngobrol sejak di bandara hingga di dalam pesawat. Semalam Budi membagi kisah yang dilihatnya dalam pesawat di grup WhatsApp wartawan. “Dua puluh menit sebelum pesawat mendarat, saat saya, istri dan pak Azra sedang bercakap tiba-tiba pak Azra batuk tanpa henti, tubuhnya berkeringat dingin. Saya minta dia minum air mineral. Saya memijat tubuhnya yang keringat dingin lalu meminta pramugari memasang selang oksigen di hidung dan mulut. Meski selang terpasang sesak nafasnya tak berhenti, malah tubuhnya begerak ke kiri ke kanan di atas kursi pesawat,” kisah Budi. Ketika pesawat parkir dan pintu pesawat dibuka menurunkan penumpang, lanjut Budi, “saya dan istri mengurus kesehatan pak Azra yang diminta turun belakangan. Saya dan istri gelisah dan cemas melihat kesehatan pak Azra. Tidak lama sesudah itu kami bertiga turun dengan selang oksigen dan dibawa segera ke bed panjang perawatan lalu dilarikan ambulans ke rumah sakit. Saya sempat merogoh tas tenteng Pak Azra mencari telpon, tapi karena bingung dan panik lambat ketemunya. Akhirnya istri saya menelpon temannya staf khusus Menteri Sosial meminta bantuan mengabarkan ke istri atau keluarga pak Azra,” lanjutnya. “Saya sampaikan ke istri antar dan temani Pak Azra demi keselamatan dan keamanan. Kita bantu sekuat kita ke RS di Kuala Lumpur,” ungkap Budi. “Istri saya, Reni Sitawari Siregar, mengantarkan hingga ke dalam ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit, sedangkan saya urus imigrasi di Bandara,” kisah Prof Budi Agustono. Tanpa Swab Indonesia, seperti halnya Malaysia telah menghapus keharusan Swab Antigen/ PCR untuk perjalanan luar negeri. Kondisi itu membuat penumpang pesawat yang terpapar Covid19 dalam kategori orang tanpa gejala (OTG) sulit terdeteksi. Baru seminggu lalu, Pemerintah Malaysia menghapuskan larangan memakai masker di dalam ruangan. Saya mengenal Prof Azyumardi cukup lama. Ia pernah menjadi Wartawan Panji Masyarakat (1979-1985). Kesamaan isu atau topik yang kami bahas dalam tulisan masing-masing semakin mengeratkan hubungan. Semasa pandemi Covid19 kami intens berkomunikasi. Usia kami sama-rentan terpapar Covid19, sehingga mengatur sebaiknya beraktifitas dari rumah saya. Suatu hari di tahun lalu, anak cucunya tertular Covid19. Ia mengontak saya meminta dicarikan Ivemertin, obat cacing yang terkenal itu. Yang dipercaya sebagian masyarakat bisa melawan virus Covid19. Masa itu, obat tersebut sangat sulit mencarinya, harganya di pasaran ikut dimainkan karena diburu banyak orang, meski dilarang pemerintah untuk digunakan menyembuhkan Covid19. Kebetulan saya memiliki stock, maka saya kirimlah ke beliau. “Alhamdulillah, anak cucu berangsur baik, sudah keluar keringat. Terima kasih Pak Ilham,” ucapnya. Komunikasi semakin intens sejak pria kelahiran 67 tahun lalu itu ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pers (DP). Begitu menjabat kasus di dunia pers terus meningkat, membuatnya praktis sejak itu siang malam beraktifitas. Masalah yang paling menyedot perhatiannya adalah RUU KUHP yang dapat mengancam kemerdekaan pers. Ia terjun langsung menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI. Kolumnis yang sangat produktif itu sering mengirimi saya link tulisannya membahas pelbagai topik di berbagai media kemudian kita bahas bersama. Demikian sebaliknya. Rabu ( 14/9) lalu kami masih bertegur sapa. Hari itu beliau sedang berada di Padang, Sumatera Barat. Saya ketahui dari fotonya ketika bersama wartawan Sumbar menghadiri jamuan makan siang Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi Ansharullah. Foto saya peroleh dari rekan Zulnadi, wartawan senior Pemred Semangat.com di Padang yang hadir dalam jamuan itu. Foto itu kemudian saya forward ke beliau. Seperti biasa dia pun merespons cepat di WA. “Terima kasih pak Ilham. Kolomnya ditunggu,” ucapnya. Dalam kunjungannya di Sumatera Barat, Azyumardi sempat ke Bukit Tinggi dan mengunjungi keluarganya di Batu Sangkar. Kuat dugaan lantaran kecapean melakukan perjalanan dinas yang membuat kondisinya drop dan dengan mudah diserang virus Covid19 yang secara obyektif sebenarnya penyebarannya sudah menurun di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Intelektual Segudang Prestasi Bukan hanya kalangan pers yang kehilangan Prof Azyumardi Azra, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.Phil., M.A., CBE CBE kelahiran 4 Maret 1955 adalah akademisi Muslim asal Indonesia. Ia dikenal luas sebagai cendekiawan muslim. Azyumardi terpilih sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1998 dan mengakhirinya pada 2006. Pada 2010, dia memperoleh titel Commander of the Order of British Empire, sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris dan menjadi \'Sir\' pertama dari Indonesia. Pada 2022, Azyumardi terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022-2025. Riwayat pendidikan tinggginya sendiri dimulai sebagai mahasiswa sarjana di Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada 1982, kemudian atas bantuan beasiswa Fullbright, ia mendapakan gelar Master of Art (MA) pada Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah, Columbia University pada 1988. Ia memenangkan beasiswa Columbia President Fellowship dari kampus yang sama, tetapi kali ini Azyumardi pindah ke Departemen Sejarah, dan memperoleh gelar MA pada 1989. Saya dikirimi foto sewaktu almarhum mengenakan selang oksigen di dalam pesawat hingga ketika dirawat di RS hari Jumat itu. Dalam tulisan kemarin “Kisah Prof Azyumardi Azra yang Terpapar Virus Covid-19” (Sabtu,17/9) saya memanjatkan doa kesembuhannya segera. Semoga Allah SWT menjabahnya dengan memberikan kesembuhan kepada cendekiawan penting Indonesia itu, yang berpembaan humble namun sangat kritis. Tetapi Allah SWT berkehendak lain. Dia lebih menyanginya, maka Tuhan pemilik alam semesta beserta seluruh isinya, memanggilnya pulang. Insya’ Allah Tuhan menyediakan tempat lapang, nyaman, dan indah di sisi-Nya. Aamiin, YRA. Jakarta, 18 September 2022. (*)
Indonesia di Tepi Jurang Kehancuran
Novel Ghost Fleet, bukan sekedar imajinasi atau hanyalah, tetapi abstraksi rentetan skenario yang akan terjadi bahwa pada tahun 2030 negara Indonesia telah lenyap dari peta dunia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KATA \'Indonesia\' memang disebut dalam novel Ghost Fleet, namun hanya tujuh kali di enam halaman dari 400 lebih halaman yang ada. Imajinasi novel Ghost Fleet, bahwa Indonesia bubar 2030 bisa jadi nyata, jika terjadi Great Depression seperti 1929. Ekonomi kita yang alami pendarahan akibat perang dagang USA-RRC. “From the water right now, Jamie Simmons thought the Zumwalt looked less like floating death and more like one of those ramshackle floating tidal towns off what used to be Indonesia, people weaving sheets of metal, plastic, and wood into improbable geometries to create homes”. (Dari air sekarang, Jamie Simmons berpikir Zumwalt kurang terlihat seperti kematian mengambang dan lebih seperti salah satu kota pasang surut terapung yang bobrok dari bekas Indonesia, orang-orang menenun lembaran logam, plastik, dan kayu menjadi geometri yang mustahil untuk membuat rumah). Artinya saat itu, pada 2030, Indonesia sudah hilang. Sinyal nafsu dorongan Presiden Jokowi ingin tetap berkuasa baik melalui perpanjangan masa jabatannya - jabatan Presiden 3 tahun maupun turun penawaran menjadi Wakil Presiden pada Pilpres 2024, terang benderang bagian dari Imajinasi novel Ghost Fleet dalam sebuah skenario besar rontoknya NKRI. Dalam perjalanan waktu negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Negara kita hari ini hampir penuh dikuasai oligarki politik dan oligarki ekonomi. Pergeseran kekuasaan dan kedaulatan atas nama rakyat dan demokrasi Pancasila, hanya simbolis semata. Rezim ini hanyalah proxy boneka dari sebuah kekuatan besar oligarki yang berkolaborasi dengan kekuatan elit global baik dari barat maupun timur. Di mana orientasi dan opportunity negara diselenggarakan atas remot kekuatan oligarki. Kombinasi cara Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme dalam mendegradasi kedaulatan negara kita dari semua sisi adalah sebuah realitas yang sedang berjalan. Navigasi dan kebijakan negara dijauhkan dari ramu rambu pagar keamanan dan keutuhan negara, yaitu pagar UUD 1945 asli yang di dalamnya terdapat Pembukaan memuat tujuan negara dan Pancasila. Keadaan yang sangat penyakitkan ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Pasal 6 (1) UUD 1945 yang semula berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia ASLI .. diganti menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Kompas dan kiblat bangsa sempurna menuju arah kehancurannya sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Amandemen UUD 1945 dimulai pada 1999 hingga 2002, andemen paling brutal dan ugal ugalan untuk menenggelamkan negara ini. Otomatis muncul post truth dalam bentuk logical fallacy, yang mengaburkan segala bentuk kejahatan negara menjadi sebuah pembenaran absolute, oleh boneka kekuasaan, meramkah degradasi dan kerusakan: ekonomi, politik, sosial budaya, dan Hankam. Beruntun sinyal ambruknya negara ditandai ketimpangan ekonomi akibat penguasaan sumber daya nasional oleh segelintir orang adalah bentuk fakta nyata hari ini. “Bahwa laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia”. Hutang berkedok investasi adalah kanker ganas yang secara bertahap melumpuhkan sendi-sendi penting kedaulatan negara. Karena hutang dan investasi dari negara luar dapat mendikte kebijakan dalam negeri kita. Sempurna, dengan masuknya TKA dengan dalih masuknya investasi yang diduga kuat adalah tentara asing lengkap dengan tenaga intelijen masuk dengan leluasa. Novel Ghost Fleet, bukan sekedar imajinasi atau hanyalah, tetapi abstraksi rentetan skenario yang akan terjadi bahwa pada tahun 2030 negara Indonesia telah lenyap dari peta dunia. Logika politik mengatakan kalaulah tidak lenyap dari peta dunia - Indonesia akan mengalami kehancuran yang nyata. Kesadaran bersama seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara wajib “Kembai ke UUD 1945 asli” adalah sebuah kemutlakan yang harus bersama diperjuangkan. “kembali ke UUD 45 asli atau negara hancur dan lenyap darr peta dunia”. (*)
Eko Kunthadi Akan Semakin Menggila Setelah Dimaafkan Ning Imaz
Ini bisa membuat dia akan merasa semakin kebal. Semakin percaya diri. Semakin arogan. Kecuali pemberian maaf itu tetap diikuti proses hukum. Namun, faktanya, tidak. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN EKO Kunthadi lega. Dia dimaafkan oleh Uztazah Fatimatuz Zahra (Ning Imaz). Ketua relawan Ganjar Pranowo itu menghina Ning Imaz yang menjelaskan tafsir al-Quran, surah Ali Imran ayat 14. Ning Imaz adalah putri KH Abdul Khalik Ridwan dari pondok pesanren Lirboyo, Kota Kediri. Suami Ning Imaz, Gus Rifqil Muslim, mengatakan bahwa dia memafkaan Eko Kunthadi, yang sering dijuluki “Kuntet” di media sosial itu, karena mencontoh Mbah Maimun Zubair yang selalu memaafkan orang yang menghinanya. Juga, mencontoh KH Mustofa Bishri. Penghinaan Eko itu sangat menyakitkan semua orang. Bukan saja bagi Ning Imaz. Tapi juga bagi umat Islam. Sebetulnya, selain menghina Ning Imaz pribadi, Eko juga melecehkan al-Quran. Ada dua bagian penghinaan oleh Eko. Pertama, “Tolol tingkat kadrun”. Ini jelas ditujukan kepada Ustazah NU itu. Kedua, “Hidup kok cuma mimpi selangkangan”. Ini ditujukan ke ayat al-Quran yang dibahas oleh Ning Imaz. Artinya, Eko melecehkan agama Islam juga. Bukan hanya menghina Ustazah. Sekarang, Eko dimaafkan oleh Ning Imaz dalam kaitan penghinaan pertama. Jadi, untuk urusan dengan Ning Imaz, Eko sudah Oke. Tetapi tidak untuk penghinaan kedua – pelecehan al-Quran. Urusan ini bisa panjang. Masuk ke dalam penistaan agama. Kita fokus dulu pada kemaafan dari Ning Imaz. Apa makna pemberiaan maaf ini? Salah satunya adalah kemuliaan yang memberi. Hanya saja, pemberian maaf yang mulia itu tidak pantas dihibahkan kepada Eko Kunthadi yang terkenal suka melecehkan orang dan agama. Dia sudah bolak-balik melakukannya tetapi tidak diproses hukum karena dia adalah buzzer penguasa. Dia dilindungi oleh para penguasa. Makna yang kedua dari pemaafan Eko adalah merestui sikap dan tindak-tanduk dia yang bermisi menghina agama. Pemberian maaf ini sama dengan penerbitan Surat Izin Menghina (SIM) agama Islam untuk Eko. Ini bisa membuat dia akan merasa semakin kebal. Semakin percaya diri. Semakin arogan. Kecuali pemberian maaf itu tetap diikuti proses hukum. Namun, faktanya, tidak. Lirboyo cuma mengimbau agar Eko sopan-santun bermedsos dan tidak lagi menghina. Imbauan itu sudah sering disampaikan kepada buzzer Islamofobia ini. Tapi, dia malah busung dada. Eko tidak akan jera seperti diharapkan pimpinan Lirboyo. Dia akan terus menghina orang dan mencaci agama serta umat Islam. Eko akan semakin menggila setelah dimaafkan Ning Imaz. Medan, 18 September 2022. (*)
Pinjaman Luar Negeri (PLN): Bahaya Serius Dalam Nilai Tukar
Intinya adalah negatif cash flow akan membahayakan nilai tukar. Pemerintah tidak pernah fokus pada perbaikan nilai tukar. Sepanjang era reformasi yang terjadi adalah pelemahan ekonomi Indonesia melalui perlahan nilai tukar secara rapi dan sistematis. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) SAAT arus pinjaman luar negeri sudah negatif maka siap-siaplah nilai tukar akan memburuk. Apakah ada yang diuntungkan? Selalu ada, lihat cadangan devisa melemah pada saat harga komoditas tinggi. Berarti ada yang menyimpan uang hasil ekspornya dalam mata uang asing dalam jumlah besar. Mereka menunggu kejatuhan rupiah untuk mengambil alih semuanya di dalam.negeri. Termasuk membeli kepala pemerintahan. Semua bahaya yang akan dihadapi oleh pemerintahan sekarang dan ke depan semunya berawal dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memang didesain untuk menguntungkan segelintir orang dan menjadikan negara sebagai bancakan oligarki nasional kolaborator bandit internasional. Bagaimana alurnya? Perhatikan fakta berikut. Masih tinginya Pinjaman Luar Negeri (PLN) merupakan instrumen utang yang lebih dulu dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk membiayai defisit APBN. Hal itu sejalan dengan usaha pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri. Masalahnya adalah pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan secara relatif terhadap total utang. Namun demikian, peran penting pinjaman luar negeri tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur. Realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode 2018-2021 rata-rata mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBN. Realisasi tertinggi pinjaman tunai terjadi pada tahun 2020 saat Pemerintah menarik pinjaman tunai senilai US$ 6,9 miliar, yang antara lain bersumber dari World Bank sebesar ekuivalen US$ 1,2 miliar, dan Asian Development Bank (ADB) sebesar ekuivalen US$ 1,6 miliar. Penarikan pinjaman tunai pada tahun 2020 juga melebihi target karena adanya tambahan penarikan pinjaman program sampai dengan Rp 102.25, triliun atau 473,4 persen dari APBN sebagai bagian strategi pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. (Ini bahasa APBN, gak salah ini? Lihat prosentasenya). Secara bruto, realisasi penarikan Pinjaman Luar Negeri periode tahun 2018-2022 rata-rata mencapai 186,7 persen dari target penarikan dalam APBN. Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah juga melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok PLN sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Bahayanya sekarang adalah perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok PLN terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal pembayaran pinjaman jatuh tempo. Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2023 direncanakan sebesar US$ 2,0 miliar atau ekuivalen Rp 29.5, triliun. Sementara itu, untuk 2024-2027 penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing direncanakan sebesar US$2,0 miliar atau ekuivalen dengan Rp28.9 triliun. Target penarikan pinjaman program tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan policy matrix. Angka ini mengecil, karena kapasitas Indonesia tidak layak lagi dapat pinjaman. Akibatnya Aliran uang Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang masih Negatif. PLN (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar negatif Rp 17.37 triliun, yang terdiri atas penarikan PLN (bruto) sebesar Rp 62.05 triliun. Sementara pembayaran cicilan pokok PLN sebesar negatif Rp 79.42 triliun. (Ingat ini sudah negatif, akan ada bahaya besar dalam nilai tukar, memang ini desainnya, gak bakal bisa ditahan). Dengan demikian, penarikan PLN (neto) RAPBN tahun anggaran 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan target outlook APBN tahun 2022 sebesar Rp 44.401,1 miliar terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana penarikan pinjaman tunai. (Perhatikan sebenarnya ini logika dibuat-buat, yang terjadi ada tidak mungkin lagi menarik pinjaman luar negeri karena geopolitik, dan situasi politik nasional yang tidak lagi baik bagi investor). Dari sisi mata uang, cicilan pokok PLN jatuh tempo pada tahun 2023 akan dibayarkan terutama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan Euro. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok PLN jatuh tempo tahun 2023 akan dibayarkan kepada kreditur bilateral seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan, serta kreditur multilateral seperti ADB dan World Bank. Intinya adalah negatif cash flow akan membahayakan nilai tukar. Pemerintah tidak pernah fokus pada perbaikan nilai tukar. Sepanjang era reformasi yang terjadi adalah pelemahan ekonomi Indonesia melalui perlahan nilai tukar secara rapi dan sistematis. Pergantian pemerintahan SBY ke Jokowi Indonesia kehilangan separuh dari daya nilai tukar mata uangnya. Sekarang transisi pemerintahan tampak akan kehilangan separuh lagi. Jadi, kurs ini bisa jadi diproyeksikan berada pada Rp 25 ribu sampai 30 ribu per USD. Jadi apa kira kira, Men? (*)
Menkeu Harus Klarifikasi!
Pemerintah selalu mengatakan subsidi salah sasaran. Masyarakat berharap Menkeu Sri Mulyani bisa menjelaskan apa arti “salah sasaran”. Bagaimana kriterianya. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KETIKA “wawancara” dengan KompasTV, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut Subsidi BBM naik dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun (menit 2:24), akibat kenaikan harga minyak mentah ICP dari asumsi US$ 63 menjadi US$ 100 per barel. Pembengkakan Subsidi BBM ini kemudian dijadikan alasan utama menaikkan harga BBM. Tetapi, ternyata Subsidi BBM tidak sebesar itu. Apakah Menkeu memang ada maksud penyesatan informasi? Pembohongan publik? Sebagai konsekuensi, kebijakan berdasarkan informasi yang salah, maka tidak sah. MenKeu Sri Mulyani juga menyebut, konsumsi pertalite dan solar diperkirakan naik, masing-masing dari 23 juta Kilo Liter menjadi 29 juta KL dan 15 juta KL menjadi 17 juta KL, yang mana mengakibatkan Subsidi BBM membengkak lagi menjadi Rp 698 triliun (menit 4:54): atau naik Rp 195,6 triliun. Artinya, dengan hanya kenaikan konsumsi pertalite 6 juta KL dan solar 2 juta KL, total 8 juta KL, Subsidi BBM naik Rp 195,6 triliun? Artinya, Subsidi BBM mencapai rata-rata Rp 24.450 per liter, yaitu Rp 195,6 triliun dibagi 8 juta KL? Sepertinya mustahil? Mohon Menkeu klarifikasi. Pemerintah selalu mengatakan subsidi salah sasaran. Masyarakat berharap Menkeu Sri Mulyani bisa menjelaskan apa arti “salah sasaran”. Bagaimana kriterianya. Apakah kelompok buruh dengan upah di atas Rp 3,5 juta per bulan dianggap salah sasaran: sehingga tidak berhak menerima Subsidi BBM, dan juga BLT? Apa konsekuensinya seorang pejabat negara yang melakukan pembohongan, sengaja memberi informasi tidak benar dan menyesatkan, digunakan untuk mengambil kebijakan yang mempunyai dampak negatif luas, yang menyebabkan demo terus-menerus: apakah patut diduga sengaja memicu keonaran, pasal 14 UU No1/1946? (*)
Kuasa Hukum Freddy Widjaja, Alvin Lim: Butuh Nyali Polisi Hadapi Pemilik Sinarmas yang Pakai Akta Lahir Palsu
Jakarta, FNN – Mabes POLRI mengelar perkara dugaan pemalsuan akta lahir para pemilik Sinarmas, Indra dan Frangky Widjaja Kamis, 15 September 2022 dihadiri unsur pengawasan Irwasum dan Bidkum, serta pihak Pendumas dan kuasa hukum terlapor. Dalam gelar perkara, ditanyakan oleh Korwas Kombes Wawan kepada pihak Terlapor mengenai Objek surat palsu apakah benar palsu dan diberikan ke mana? Edi Santoso, kuasa hukum Sinarmas yang hadir menjawab \"Akta Lahir palsu diberikan Eka Tjipta Widjaja kepada Indra Widjaja dan Franky Widjaja (Pheng Lian dan Jong Nian) untuk digunakan dari kecil, untuk membuat KTP, Passport dan semua akta lainnya. Akta lahir palsu diberikan sebagai lampiran pengajuan gugatan pembatalan anak sah di Pengadilan Negeri,” ucap Edi Santoso dengan muka tertunduk dan suara lirih. Ketika diminta copy surat dan akta lahir palsu yang aslinya oleh Kombes Wawan, dijawab tidak dibawa oleh Edi Santoso. Freddy Widjaja selaku anak Kandung Eka Tjipta Widjaja mengaku dirugikan karena penggunaan surat akta lahir palsu itu menyebabkan batalnya akta anak Freddy Widjaja. “Kerugian baik materiil maupun imateriil telah terjadi akibat pengunaan surat palsu tersebut. Ini salah satu unsur pidana pasal 266 ayat 2 pidana mengunakan akta otentik palsu yang dapat menimbulkan kerugian,” katanya. Freddy Widjaja sebagai pendumas mengucapkan terima kasih atas digelarnya perkara dugaan pengunaan akta otentik palsu ini. “Melalui gelar, semua peserta gelar mendengar langsung pengakuan bahwa surat palsu itu memang diakui digunakan oleh Indra Widjaja dan Franky Widjaja. Jelas sudah unsur pidana semua terpenuhi. Alat bukti berupa surat keterangan dari Disdukcapil bahwa akta lahir tersebut palsu juga sudah diberikan kepada penyidik beserta keterangan saksi dan keterangan ahli yang mendukung terjadinya pidana pemalsuan surat,” jelasnya. Advokat Alvin Lim, selaku kuasa hukum Freddy Widjaja dari kantor hukum LQ Indonesia Lawfirm, dengan tegas memberikan tanggapan. “Saya hadir dalam gelar perkara tersebut, dari pernyataan dan raut wajah semua peserta gelar, bisa dibaca bahwa pidana itu terjadi, dipenuhi unsur dan cukup alat bukti. Tinggal “Nyali Polisi” yang akan menjadi penentu, berani gak Mabes Polri menaikkan penyidikan dan menetapkan tersangka kepada Indra Widjaja dan Frengky Widjaja, penguna Akta Lahir palsu,” ungkapnya. “Mengingat infonya mereka (para pemilik Sinarmas) adalah orang kuat dan salah satu dari 9 Naga yang ditakuti pejabat. Dari kasus ini akan menjadi pembuktian apakah Indonesia negara hukum atau negara kalah dengan oknum Mafia “9 Naga” yang konon menjadi ladang uang oknum Bhayangkara,” lanjut Alvin dalam rilis Sabtu (17/9/2022). Menurutnya, jika jelas-jelas orang sudah mengaku secara sadar mengunakan surat palsu, malah menyalahkan Bapak mereka. “Hal yang menurut saya ‘ungrateful’, apalagi orang mati yang disalahkan. Terlebih akibat hukum dari Akta Lahir palsu, KTP, Passport, surat nikah beserta akta lahir anak mereka yang dibuat berdasarkan akta lahir palsu dapat pula dibatalkan secara hukum,” terangnya. “Parahnya jika akta lahir mereka palsu, lalu hak apa yang mereka (para Terlapor) punya terhadap harta warisan dan aset Sinarmas? Karena secara hukum, de jure, keberadaan Indra Widjaja dan Franky Widjaja tidak diakui oleh negara. Kelahiran mereka tidak diakui, bisa saja sama dengan mereka adalah asing/alien, yang patut diusir dari bumi pertiwi karena tidak punya legal standing,” tegasnya. “Saya minta Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) agar tegas dan segera tahan kedua penjahat penguna akta lahir palsu tersebut, karena pembiaran terhadap pelaku pidana adalah perbuatan pidana pula. Sekali-kali Kapolri buktikan bahwa Equality before the Law itu ada di Indonesia dan segera tahan Kedua terlapor Indra Widjaja dan Franky Widjaja,” ucap Alvin Lim semangat. (mth/*)
Komunitas Kabut Malam Melestarikan Lingkungan dan Tradisi Leluhur
Mojokerto, FNN – Komunitas Kabut Malam menggelar Jamhore Anak Desa di lapangan Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu-Minggu (17-18/9/2022). Acara ini mengajak anak-anak Desa Banjarkemantren berkemah sembari melestarikan lingkungan dan tradisi warisan leluhur. Desa Banjarkemantren terdiri dari empat dusun yakni Pandean, Jambe, Kemantren dan Banjar. Kegiatan kemah pendidikan dan kebudayaan ini berkolaborasi dengan karangtaruna desa dan KLG (Kampung Lali Gadget) Wonoayu, Sidoarjo. Event Jamhore Anak Desa yang dilaksanakan mulai pujul 15.00 WIB-selesai merupakan event akbar pertama dalam sejarah Komunitas Kabut Malam. Sejumlah penampilan kesenian juga akan ditampilkan dalam acara tersebut, seperti Tarian Remo, Cokronegoro, Ludruk dan kesenian modern. “Jamhore Anak Desa ini sebagai wujud persembahan bangga menjadi generasi penerus sang Maestro munali patah. serta melatih ketangkasan dan kekompakan melalui permainan tradisional,” bunyi keterangan tertulis Komunitas Kabut Malam. Jamhore Anak Desa akan diikuti oleh sedikitnya 100 anak-anak di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Desa Banjarkemantren. Selain itu, orang tua dari anak-anak juga warga desa dan elemen pemuda karang taruna turut mendampingi kegiatan tersebut. “Peserta akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dengan jelajah desa, permainan tradisional, dan membuat udeng pacul gowang bersama. Udeng tersebut adalah udeng khas sidoarjo yang di buat oleh Eyang Munali Patah sang maestro asli yang lahir, hidup dan beremayam di Dusun Jambe Desa Banjarkemntren,” katanya. Para peserta juga akan membuat papan visioning untuk masa depan desa dengan gaya mereka masing-masing. Karena masa depan bangsa dan negara bermula dari desa. “Dengan kegiatan ini, banyak harapan yang disemogakan untuk anak-anak di Desa yang merupakan penerus generasi agar memiliki kegembiraan yang luar biasa sehingga dapat menciptakan masa depan dari desa untuk Indonesia,” demikian rilis Komunitas Kabut Malam. (mth/*)
Kekuasaan Presiden Sekalipun Ada Batasnya
Kasus Sambo dan semakin dibukanya borok-borok elit oleh hackers Byorka yang meretas data masyarakat semakin menunjukkan, penguasa tidak lagi bisa melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila BERBAGAI kebijakan pemerintah tidak memperhatikan keadaan rakyatnya menjadi kesengsaraan rakyat. Naiknya harga BBM tentu mempunyai efek domino terhadap segala kehidupan kalau angkutan naik maka semua barang dan jasa akan ikut naik. Bagi rakyat kecil sungguh penyiksaan, sebab sudah kecil pendapatannya masih harus ditekan dengan biaya hidup yang besar. Demo yang dilakukan mahasiswa, elemen rakyat, dan emak-emak sudah memasuki minggu ketiga. Demo yang merata seantero negeri dari Sabang sampai Merauke. Harus bisa mengetuk hati Presiden Joko Widodo, jangan pongah merasa berkuasa yang berada di atas Angin. Bung Karno mengatakan, deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. ... Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 maka negara yang berdasarkan Pancasila sudah diganti menjadi negara super Kapitalis dan super Liberal. Listrik untuk rakyat kecil 450 watt diganti dengan 900 W. Mengapa harus diganti? Tujuannya gas elpiji melon akan diganti dengan kompor listrik. Apakah kompor listrik lebih merah dibanding gas elpiji? Tidak jelas. Mengapa kebijakan tidak pro terhadap rakyat? Ujung-ujungnya kepentingan oligarki perubahan kompor gas ke kompor listrik tentu butuh biaya besar. Siapa yang punya pabrik kompor listrik, tentu para oligarki. Tidak nyambungnya keinginan rakyat dengan kemauan elit politik, serta pemimpin akibat tidak paham dan tidak mengerti apa itu “Amanat Penderitaan rakyat”. Presiden Soekarno pernah mensitir tulisan yang mengharukan hati di atas nisan kuburan Sdr. Ali Archan, pejuang kita yang gugur di Boven Digul. Bunyinya, ”obor yang kunyalakan di malam gelap ini kuserahkan kepada angkatan yang kemudian”. Inilah Amanat Penderitaan Rakyat yang kita laksanakan terus sampai tempat yang dituju, yaitu hari depan kita yang gilang gemilang. Dan kitalah ”angkatan” yang kemudian itu, pengemban Amanat Penderitaan Rakyat (sambutan JM Menteri Penerangan) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 sebuah kalimat tertera hitam di atas putih bahwa ”Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara”. Jadi, sangat keliru kalau rakyat miskin dan anak terlantar hanya diberi BLT 150 ribu perbulan, dan dianggapnya beban kehidupan pemerintah memberi subsidi. Pemerintah menganggap penguasa dan rakyat adalah budak Belian yang perlu disubsidi oleh juragan atau majikannya. Subsidi adalah kata politik untuk mengelabuhi dalam proses pembodohan terhadap rakyat, padahal rakyatlah yang berdaulat, bukan partai politik atau penguasa. Pada hakikatnya, UUD 1945 ayat 34 ayat 1 adalah upaya pengejawantahan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi kenyataan. Sebagai ikhtiar mendukung perjuangan negara, bangsa dan rakyat Indonesia menempuh perjalanan menuju Masyarakat Adil dan Makmur yang bahagia hidup bersama di dalam sebuah negeri gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kerta raharja. Tetapi sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sistem pemerintahan diganti Visi Misi Negara diganti dengan Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati/Walikota, maka tujuan bernegara sudah diganti. Jadi tidak mungkin Keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia diletakkan pada sistem kapitalisme liberalisme seperti sekarang ini yang tidak mengenal apa itu Amanat Penderitaan Rakyat. Kerusakan kehidupan berbangsa dan bernegara terus berlanjut, satu-satu kebobrokan oleh kekuatan alam semesta dibongkar. Kasus Sambo adalah alam semesta yang membongkar bagaimana bobroknya kepolisian sebagai bhayangkara negara justru berbuat nista, dengan menggunakan kendaraan Satgassus Merah Putih menjadi backing judi online, perjudian, narkoba, pencucian uang, dan banyak lagi kasus pertanahan. Padahal agenda reformasi memisahkan ABRI dengan dwifungsi ABRI justru sekarang Polisi menjadi multifungsi, segala jabatan dimasuki, bahkan peran combatan TNI diambilalih senjata Polri menjadi senjata combatan. Brimob lebih tentara dari tentara dengan peralatan yang combatan. Kepangkatan Polisi juga meniru kepangkatan TNI, sistemnya komando padahal Polisi itu komandonya Hukum. Kerusakan semua ini tanggungjawab siapa? Harusnya Presiden berani melakukan reformasi pada tubuh Polisi karena komandan tertinggi Polri adalah Presiden. Sistem hukum yang sudah menjadi mafia hukum Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, mafia peradilan kini berkembang menjadi mafia hukum. Menurut Mahfud, jika mafia peradilan beroperasi di saat proses peradilannya, namun mafia hukum beroperasi sudah sejak pembuatan ketentuan hukum. Tidak ada jalan lain bagi bangsa dan negara ini jika ingin menyelamatkan Negeri ini, tidak ada jalan lain kecuali melakukan revolusi penegakan kembali Amanat Penderitaan Rakyat kembali ke UUD 1945 Asli dan Pancasila. Rakyat harus sadar bahwa masa depan anak cucu kita diambang kehancuran. Tanpa kesadaran seluruh rakyat Indonesia, maka mustahil perubahan akan terjadi. Alam semesta telah memberikan tanda-tanda semakin zalim pemerintahan ini terhadap rakyatnya. Kasus Sambo dan semakin dibukanya borok-borok elit oleh hackers Byorka yang meretas data masyarakat semakin menunjukkan, penguasa tidak lagi bisa melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. Semakin hari terus dipertontonkan ketidakadilan kedaulatan rakyat semakin tidak ditanggapi. Dengan demo yang sudah berhari-hari, kemarahan rakyat sudah berada pada keputusasaan hal demikian yang semakin membuat cipta kondisi menuju kenekatan yang tak terbendung. (*)
DPP Pemuda ICMI Desak MPR Segera Melantik Tamsil Linrung
Jakarta, FNN – Desakan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar segera memproses pelantikan hasil rotasi Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) datang dari berbagai pihak. Kali ini, Sekjen DPP Pemuda ICMI, Ardiansyah S Pawinru menilai penarikan Fadel Muhammad berdasarkan surat yang dilayangkan oleh Kelompok atau Fraksi DPD, membuat posisi Wakil Ketua MPR kosong. Karena itu, harus segera diagendakan pelantikan Wakil Ketua MPR yang baru, Tamsil Linrung. “Sejak surat penarikan dan pengajuan nama baru dari Kelompok DPD masuk ke MPR, maka pada saat itu pula masa bakti Fadel Muhammad selesai dan pelantikan perlu segera dilakukan. Apalagi proses pergantian di DPD telah melalui mekanisme yang panjang dan diputuskan di Paripurna,” sambungnya, Ahad, (18/9/2022). Ardiansyah menambahkan, tak ada satu alasanpun dari MPR untuk menunda pelantikan. Apalagi tertuang jelas di dalam Tata Tertib MPR, penggantian yang diajukan Fraksi dilakukan dalam waktu 30 hari. “MPR itu sifatnya hanya memproses usulan dari Fraksi atau Kelompok DPD. Tidak bisa menunda dengan alasan apapun,” imbuhnya. Pimpian MPR berpotensi melanggar Tatib jika mengikuti pola Fadel mengulur-ulur pelantikan. Adapun gugatan yang diajukan Fadel ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak jadi penghalang pelantikan segera dilakukan. Penarikan dan penggantian Fadel dari posisi Wakil Ketua MPR merupakan keputusan dari Rapat Paripurna DPD RI yang mengakomodir kekecewaan anggota sehingga menarik dukungannya dari Fadel. Fadel dinilai tidak dapat menjalankan mandat dari anggota. Keputusan itu merefleksikan aspirasi kolektif anggota yang dilembagakan sesuai dengan mekanisme internal. Seluruh pimpinan DPD telah menandatangani keputusan penarikan Fadel Muhammad dan digantikan oleh Tamsil Linrung melalui pemilihan yang melibatkan seluruh anggota. (JD/mth).
Anies Siap Nyapres, Tapi Ada Genderuwo yang Hadang Pakai Sprindik
ROCKY Gerung menegaskan, kepada siapapun kita ingin supaya genderuwo ini dihilangkan dan genderuwo yang paling berbahaya itu 20%. “Kita kembali pada posisi kunci ofisial demokrasi, setiap orang boleh bersaing bebas,” ujar pengamat politik yang juga Presiden Akal Sehat ini. ”Anies akhirnya secara determinasi memutuskan bahwa dia memang ingin menjadi presiden,” lanjut Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN di Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (17/9/2022). Menurutnya, bagian-bagian ini yang hendak kita jadikan pelajaran bahwa kalau mau jadi presiden bilang saja, nggak usah pakai malu-malu, pakai musyawarah rakyat dulu, terus musyawarah rakyatnya gagal, terus tiga periode gagal juga, sekarang mau yang wakil presiden saja. “Jadi Anies ada di Singapore dan berupaya untuk memberi sinyal kepada internasional bahwa dia akan tumbuh sebagai pemimpin demokrasi,” kata Rocky Gerung. Kompetisi harus dimulai dari keinginan itu, memulihkan demokrasi dan menghasilkan kesejahteraan. Jadi, Anies ada di dalam radar dunia dan dia perlihatkan bahwa dia punya kontras konsep dengan kepemimpinan Jokowi. “Itu pentingnya kita pastikan bahwa pemimpin berikut itu dia musti kontras dengan pemimpin yang sekarang,” lanjutnya. Berikut petikan dialog lengkapnya antara Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, apa kabar Anda semua, akhir pekan ngiler lihat pemandangannya Bung Rocky di belakang itu, ada gunung, ada bunga-bunga, lagi mau ke mana nih Bung Rocky. Ini lagi mau ke Rinjani, tapi webinar dulu. Tidak boleh kesempatan hilang untuk mempromosikan demokrasi. Sebelum kita naik gunung, kita turunkan kekuasaan dulu. Akhirnya Anda jadi juga yang ceramah dengan teman-teman dari Universitas Mataram. Kemarin kok dibatalin oleh rektornya kalau nggak salah. Ya, Rektor membatalkan, tapi mahasiswa dan dosen bersepakat untuk tetap jagain acara. Jadi, mereka bikin di luar kampus. Ini bahaya, kalau kampus larang, tetap banyak dosen yang bisa sediakan fasilitas. Ada berapa alumni Universitas Mataram back up mahasiswa. Mereka kasih saya hotel, kasih saya mobil dan segala macem. Jadi, sudah terjadi sebetulnya desentralisasi pendidikan. Jadi, orang ceramah itu bisa di mana saja, di kaki gunung kek di mana saja. Jadi buat apa itu rektor larang-larang sebetulnya. Nggak ada gunanya. Nanti bocor di media, sudah pasti rektornya dibuli lagi. Begitu kira-kira. Kita nggak usah buli, biarin orang lain yang membuli. Oke tapi kita ngomongin politik lingkungan di belakang itu. Biasanya kalau Anda pergi begini, banyak sekali mahasiswa yang pengen ikut gabung. Iya, ini ada 20 mahasiswa yang ingin ikut hicking dengan saya. Baik Bung Rocky, kita ngomongin politik nasional. Politik nasional itu erat kaitannya dengan lingkungan juga. Jadi Anies Baswedan ini sudah secara resmi dia menyatakan siap untuk maju dalam pilpres 2024. Dan itu disampaikannya di Singapura karena dia diundang oleh pemerintah Singapura dan kita tahu Singapura posisinya sebagai negara seperti apa, dan dia diwawancarai Strip Time di sana. Tapi di dalam negeri itu politisi Demokrat sudah bilang ini akan ada genderuwo yang menyiapkan sprindik untuk Anies. Nah, itu pentingnya kita persiapkan pemilu yang bersih. Ini buat siapapun, bukan buat Anies saja sebetulnya. Kepada siapapun dan kita ingin supaya genderuwo ini dihilangkan dan genderuwo yang paling berbahaya itu 20%. Itu genderuwo utamanya sehingga kalau itu kita selesaikan maka orang lega. Kita kembali pada posisi kunci ofisial demokrasi, setiap orang boleh bersaing bebas. Kalau sekarang kan dipaksakan, koalisi untuk cari presiden. Padahal sebetulnya koalisi itu adalah untuk cari kesamaan ide sehingga timbul paket angkat presiden berdebat berdasarkan ide. Kalau dipaksakan sekadar untuk cari presiden, sebetulnya dua partai yang nggak bisa tidur seranjang musti cari presiden yang sama. Kan gitu konyolnya tuh. Kembali pada Anies, Anies akhirnya secara determinasi memutuskan bahwa dia memang ingin menjadi presiden. Ya sudah, itu justru lega. Kan orang masih malu-malu. Bilang saja saya mau menjadi presiden. Saya punya ide. Karena itu, saya ingin agar ide saya diuji. Begitu. Itu hal yang positif dari Anies Baswedan. Bagian-bagian ini yang hendak kita jadikan pelajaran bahwa kalau mau jadi presiden bilang saja, nggak usah pakai malu-malu, pakai musyawarah rakyat dulu, terus musyawarah rakyatnya gagal, terus tiga periode gagal juga, sekarang mau yang wakil presiden doang tuh. Lalu bantah lagi itu. Siapa yang menginginkan saya... Sudahlah, nggak usah begitu. Memang negara ini negara yang munafik apa. Jadi, semua orang itu tahu bahwa peristiwa politik harus diucapkan secara jelas, supaya publik tahu mana kambing mana kambing congek. Kan kita jadi mengingatkan lagi bahwa bagaimanapun juga presiden itu harus paham politik global. Dan, saya kira itu kemarin juga mulai diingatkan ketika para Profesor bertemu di Student Cafe di UGM. Dan, Anies memulai ini cukup bagus dengan Singapura dan kita tahu itu, sempet saya singgung bahwa Singapura ini bagaimanapun juga proksi dari Amerika dan pasti ini Amerika juga pingin tahu sebenarnya, lewat Singapura, apa sih maunya Anies. Kira-kira begitu ya. Jangan bocorkan strategi begituan, nanti Anda dianggap (sebagai) bagian dari organisasi bjorkaisasi. Tapi memang faktanya politik Indonesia nggak mungkin luput dari faktor-faktor global. Tentu Amerika memantau Indonesia ke arah mana, mau demokrasi atau mau semi otoriter. Mau betul-betul percaya pada politik rakyat atau sekedar memobilisasi. Apalagi Amerika dituntun sekarang oleh partai Demokrat yang soal demokrasi dia sudah akan mengintervensi semua pemerintahan yang tidak demokratis, karena prinsip Amerika adalah di mana ada hambatan demokrasi ia akan lakukan sumbatnya dia akan cabut. Tapi, memang, Amerika itu super power, jadi dia akan bisa lakukan apa saja. Kita kesal dengan Amerika. Tapi secara value Partai Demokrat-nya Amerika itu dia cocok dengan orang-orang calon presiden Indonesia yang juga menganut prinsip demokrasi. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi, Anies itu ada di Singapore dan berupaya untuk memberi sinyal kepada internasional bahwa dia akan tumbuh sebagai pemimpin demokrasi. Itu yang ingin kita uji sebetulnya. Kompetisi harus dimulai dari keinginan itu tuh, memulihkan demokrasi dan menghasilkan kesejahteraan. Pak Jokowi selama tujuh tahun gagal memulihkan kesejahteraan. Di ujung masa jabatannya justru membuat daya beli turun, membuat harga naik, itu sudah gagal. Memulihkan demokrasi juga gagal. Kenapa? Jokowi menginginkan tiga periode, lalu turun lagi jadi soal mobilisasi untuk dukungan yang ala orde baru itu kebulatan tekad. Itu tidak demokratis. Jadi, Anies ada di dalam radar dunia dan dia perlihatkan bahwa dia punya kontras konsep dengan kepemimpinan Jokowi. Itu pentingnya kita pastikan bahwa pemimpin berikut itu dia musti kontras dengan pemimpin yang sekarang, bukan sekadar pelanjut pemimpin yang sekarang. Gitu kira-kira. Tapi gini, buat para pendukung Anies juga jangan GR dulu. Kita kan ingat pada waktu menjelang Pilpres lalu Pak Prabowo juga ke Singapura, tapi pada waktu itu yang ngundang The Economic. Walaupun begitu, Pak Prabowo juga bertemu dengan para pimpinan, termasuk dengan dengan Perdana Menteri Lee, dan kemudian waktu itu diketahui pilpres kalah. Walaupun kita tahu sebenarnya Pilpres kemarin nggak bisa jadi ukuran siapa yang menang siapa yang kalah karena banyak sekali kecurangan. Jadi, saya kira ini tidak boleh merasa bahwa sudah didukung oleh Singapura atau didukung Amerika dan kemudian merasa bahwa ini bakal jadi presiden. Padahal ada genderuwo, ada soal partai-partai politik, jadi PR-nya masih banyak. Ya, ini pintu pertama Anies perlihatkan bahwa dia jujur dalam mengucapkan yang sebenarnya, ambisinya, karena dianggap dia punya kapasitas. Tahapan berikutnya kita ingin tagih Anies ucapkan sesuatu tentang proses politik nanti itu. Kalau Anies dipilih oleh oligarki 20% itu sudah kacau juga. Artinya, siapapun mau dong ditampung oleh partai-partai yang oligraki. Tapi ada dua partai yang di luar oligarki, yang berupaya untuk proposisi, yaitu Demokrat dan PKS. Kalau dua partai ini mempromosikan Anies lalu rakyat anggap bahwa oke, posisi Anies berupaya untuk mengatasi genderuwo-genderuwo ini dengan pergi pada dua partai yang bersih secara konstitusional. Bersih artinya tidak pro 20%. Kan PKS dan Demokrat tidak pro 20%. Dan dia ada di bawah kekuasaan. Nanti kemudian partai-partai yang ada di dalamnya bergabung. Jadi, lead-nya musti oleh partai yang betul-betul secara etnis dan kontras dengan kekuatan sekarang. Itu baiknya Anies pelajari itu. Ini bukan mengajukan Anis sebagai satu-satunya calon. FNN bukan promotor Anies. Tapi kita mau agar publik lihat bahwa persaingan politik itu betul-betul harus bersih. Bersih dari genderuwo politik, bersih dari genderuwo konstitusi yang bersarang di Mahkamah Konstitusi. Dan, bersih dari money politic. (Ida/sws)
Mewaktu
Maka dari itu, sosok dari perwujudan manusia bukanlah fakta eksistensi yang sudah selesai (in actu), melainkan fakta eksistensi dalam proses menjadi (in potentia). Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, keseluruhan itu lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Dalam psikologi dikenal dengan teori Gestalt. Misalnya, kita melihat lampu lalu-lintas. Kalau dilihat satuan-satuannya ada tiga warna: hijau, kuning, merah. Jika ketiga warna itu berdiri sendiri-sendiri, hasil penjumlahan ketiga warna itu tak mengandung arti tertentu, kecuali sekadar menunjukan perbedaan warna. Namun, jika kita melihatnya secara keseluruhan sebagai suatu sistem, maka rangkaian paduan warna yang menyatu dan koheren ini, barulah mengandung makna yang utuh. Bahwa setiap warna itu mewakili fungsi penanda tertentu dalam suatu kesatuan integral dengan warna (penanda) lain yang secara keseluruhan membentuk sistem aturan lalu-lintas. Begitu pun cara kita melihat biografi manusia. Kita tidak bisa menilainya hanya dengan menangkap fragmen-fragmen penampakan dalam perjalanan hidupnya. Manusia harus dilihat secara keseluruhan sebagai makhluk yang dinamis dalam proses mewaktu (berkembang dalam waktu). Subjektivitas manusia dalam proses mewaktu dibentuk oleh hasil interaksi antara simbolisme budaya, biografi individual, disposisi biologis, kebiasaan sosial yang melekat, dan pemikiran deliberatif. Maka dari itu, sosok dari perwujudan manusia bukanlah fakta eksistensi yang sudah selesai (in actu), melainkan fakta eksistensi dalam proses menjadi (in potentia). Tidak ada identitas tunggal dan tak ada identitas yang fixed. Bahkan, seorang pendosa bisa bertaubat; bahkan, seorang teroris bisa insyaf; bahkan, seorang tokoh agama bisa bejad; bahkan seorang polisi bisa kriminal; bahkan, seorang pemimpin bisa khianat. Bahkan, lawan politik bisa jadi sekutu. Bahkan, teman se-ideologi bisa beda kubu. Setiap pensuci memiliki masa lalu; setiap pendosa memiliki masa depan. Maka, sebaik-baik biografi manusia adalah mereka yang bisa mengakhiri kisah hidupnya dengan baik dan indah (Husnul khatimah). (*)
Pemerintah Masih Doyan Lahap Batubara Meski Sebagai Pemimpin Transisi Energi Dunia
Namun, karena pembangkit batubara yang dibangun swasta wajib dibeli oleh PLN berdasarkan regulasi, maka pembangunan pembangkit batubara terus digenjot. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) MESKIPUN pemerintah Indonesia sekarang ini sebagai G20 Presidency dan mengemban amanat dunia untuk memimpin transisi energi, tapi tampaknya pemerintah masih doyan melahap batubara khususnya doyan dengan proyek pembangkit batubara. Meskipun semua itu berlawanan dengan agenda G20 Presidency. Adapun agenda transisi energi yang semestinya disukseskan Indonesia G20 Presidency, yakni usaha untuk beralih dari ketergantungan pada energi fosil menjadi energi baru terbaharukan. Salah satu caranya adalah dengan elektrifikasi seluruh sektor mulai dari transportasi industri rumah tangga, beralih ke listrik yang dihasilkan oleh energi ramah lingkungan. Lalu apa buktinya bahwa pemerintah masih doyan batubara? Ini termaktub dalam RUU APBN tahun 2023 yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. Di dalam RUU tersebut termuat komitmen pemeriuntah untuk membangun pembangkit batubara. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan pembangkit batubara. Kebijakan pemerintah yang doyan pembangkit batubara juga dilakukan dengan pemberian penjaminan pada percepatan pembangkit batubara. Selain itu pemerintah tetap berambisi melanjutkan pembangunan pembangkit batubara tertunda. Dalam RUU APBN tahun 2023 prioritas pembangunan pembangkit masih terus dilakukan. Pasal 42 Ayat (2) Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara. Adapun pasal 42 ayat 1 berbunyi Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk: a. penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional; b. dukungan penjaminan pada program Pemulihan Ekonomi Nasional; dan/atau c. penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara. Selain itu APBN masih memberikan program Penjaminan terhadap Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan berupa anggaran dari APBN agar memdahkan investasi pembangkit batubara mendapatkan dana pembiayaan bank dalam negeri. Adapun proyek yang mendapatkan penjaminan adalah; 1) Penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara (Proyek 10.000 MW Tahap I). Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara. Di dalam RUU APBN 2023 juga terdapat penjaminan terhadap risiko kontinuitas pasokan batu bara yang akan berdampak pada operasional pembangkit, beberapa mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) antara lain: (1) berkontrak dengan multi pemasok; (2) koordinasi kebutuhan dan ketersediaan batu bara secara rutin dengan pemasok; 3) melakukan monitoring pasokan batu bara; (4) memastikan kesiapan fasilitas penerimaan dan penyimpanan batu bara; (5) melakukan stakeholders management; (6) mengoptimalkan blending batu bara; (7) memastikan ketersediaan jenis energi primer yang lain sebagai alternatif; dan (8) melakukan koordinasi terkait kebijakan ESDM untuk lebih mampu menjaga security of supply batu bara. Berdasarkan hal di atas, maka tampaknya pemerintah makin doyan dengan pembangkit batubara dan terus digenjot untuk dibangun. Meskipun saat ini telah terjadi over supply listrik di Indoensia terutama di Jawa Bali. Namun, karena pembangkit batubara yang dibangun swasta wajib dibeli oleh PLN berdasarkan regulasi, maka pembangunan pembangkit batubara terus digenjot. Mungkin karena utang perusahaan pembangkit batubara di bank-bank nasional dan bank BUMN sudah terlalu banyak. Sehingga pembangunan pembangkit batubara terus dipaksakan, meskipun dengan resiko menanggung malu di G20 Presidency. Aku ra po po… (*)
Pemerintah Dinilai Malas Cari Solusi Pengelolaan Energi Berkelanjutan
Jakarta, FNN – Pengamat kebijakan publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai, pemerintah malas dan tidak kreatif mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk pengelolaan energi. Hal itu terlihat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mengajukan anggaran subsidi tambahan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang sekaligus menunjukkan tidak ada langkah baru dari pemerintah. “Pemerintah sepertinya tidak belajar akan beranjak dari pola yang sama dalam mengatasi BBM. Subsidi energi 2023 dirancang dengan ketidakakuratan asumsi penentuan ICP, penentuan kurs dan penentuan volume bahan bakar minyak (BBM) subsidi,” kata Hidayat, di Jakarta, Rabu (14/9/2022). Sri Mulyani, lanjut Hidayat, meminta tambahan belanja negara pada subsidi energi di 2023 sebesar Rp 1,3 triliun dengan alasan karena target penerimaan negara dari Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023 juga meningkat Rp 19,4 triliun. Padahal alokasi anggaran tersebut belum dilaksanakan, namun pemerintah sudah meminta koreksi hitung-hitungan subsidi energi 2023 ke Bangar DPR RI. “Besaran subsidi energi yang dimasukkan ke dalam RUU APBN 2023 sebesar Rp 210,7 triliun. Besaran itu belum ditambahkan dengan kompensasi energi,” katanya. Jika dirinci dari mulai subsidi BBM dan LPG naik dari Rp138,3 triliun menjadi Rp139,4 triliun atau Rp1,1 triliun. Kemudian ada penambahan Rp600 miliar untuk jenis BBM Tertentu (JBT) dan Rp400 miliar untuk LPG 3 kg. Subsidi listrik naik 0,3 triliun. Sehingga total subsidi energi Rp212 triliun naik dari Rp210,7 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp1,3 triliun. Menurut Hidayat, untuk hitungan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih tetap sama dari RAPBN 2022 dengan asumsi di 90 Dollar AS per barel. Namun, nilai tukar rupiah mengalami koreksi atau kenaikan dari semula Rp14.750 menjadi Rp 14.800 per Dollar AS “Selain itu, subsidi energi naik menjadi Rp 212 triliun tahun 2023 tidak disertai rencana menyelesaikan subsidi yang salah sasaran dan juga rencana kemandirian energi sebagai dua sumber kenaikan BBM subsidi selama ini,” kata Hidayat. Pemerintah, lanjut Hidayat, seharusnya bisa menempuh langkah-langkah jangka panjang seperti mengefisiensikan PT Pertamina (Persero), termasuk dalam pengolahan dari minyak mentah hingga menjadi BBM. Kemudian, menjadikan subsidi tidak salah sasaran, mencari sumber minyak baru yang lebih murah seperti dari Rusia dan negara-negara pantai Afrika, serta membangun produsen minyak nabati yang dikonversi menjadi BioFuell yang bisa dipakai untuk berbagai jenis kendaraan. “Semestinya pemerintah bisa mengoptimalkan BRIN sebagai leading dalam riset untuk bisa difungsikan peranannya untuk mencari invoasi-inovasi energi baru sehingga masa depan swasembada energi nasional bisa terwujud dalam kurun waktu yang lebih cepat,” kata Hidayat. Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan, menurut Hidayat, Indonesia akan terjebak dengan isu dan perdebatan yang sama dan terus berulang selama lebih dari 20 tahun. Selain subsidi tidak tepat sasaran, APBN akan terus jeblok. “Pemerintah harusnya ingat dengan pepatah ‘keledai tidak masuk ke lubang yang sama dua kali’,” kata dia. (mth/*)
Heboh Pernyataan Effendi Simbolon Soal TNI, Achmad Nur Hidayat: DPR Harusnya Jadi Penengah, Bukan Menambah Kisruh!
Jakarta, FNN – Kerasnya kritik Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon kepada TNI saat rapat bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa itu berbuntut panjang. Effendi Simbolon yang menyoroti dugaan keretakan antara pimpinan di kubu TNI menganggap TNI dengan situasi yang sekarang ini sebagai Gerombolan. Mengenai pernyataan Effendi ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Achmad menganggap bahwa apa yang dilontarkan oleh Effendi Simbolan tidak sepantasnya diungkapkan. “Sebagai wakil rakyat, Effendi Simbolon tidak sepantasnya menggunakan diksi yang sensitif bisa menyinggung institusi TNI dan membuatnya seolah-olah tampak tidak mempunyai maruah dan integritas,” ujarnya dalam keterangan yang diterima FNN.co.id, Kamis (15/9/22). Menurut Achmad, hal Ini sangat sensitif dan harusnya politisi PDIP tersebut berpikir dua kali karena wibawa TNI ini akan berpengaruh kepada penilaian dunia internasional terhadap kualitas pertahanan negara. Achmad juga menegaskan harusnya DPR menjadi penengah mengenai adanya dugaan ketidakharmonisan di antara petinggi TNI, bukan malah memperkeruh suasana. “Semestinya DPR menjadi penengah yang mampu merekatkan, bukan membuatnya menjadi blunder. Dan semestinya DPR tidak menambah kisruh dan membuat hal ini melebar dengan mengeluarkan statement kecaman terhadap Jenderal Dudung yang dianggap mengintimidasi,” tegasnya. Ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jendral Andhika dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman hanya perbedaan pandangan yang semestinya disikapi secara wajar. “Tapi walaupun demikian TNI harus tetap solid dan harus lebih mengedepankan kepentingan negara daripada ego masing-masing,” jelasnya. Mengenai perkembangan yang ada, Effendi Simbolon sudah meminta maaf dan KSAD Dudung sendiri telah memerintahkan anak buahnya untuk tidak lagi melakukan protes secara terbuka sebagaimana viral di media sosial. (mth/*)
Film TEMPO: Banyak Kejanggalan Kasus KM 50 Tol JAPEK
Dalam RDP antara Polri dan Komisi 3 DPR, Anggota DPR Romo Syafi\'i juga menyatakan lagi kepada Kapolri tentang Kasus KM 50 yang lebih banyak kejanggalan dan misterius dibanding kasus Brigadir J. Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Media Tempo membuat Liputan Khusus Peristiwa KM 50 yang diunggah di kanal YouTube Channel Tempodotco berdurasi 51 menit. Liputan tersebut merekam dan menginvestigasi peristiwa KM 50. Peristiwa KM 50 sendiri terjadi pada 7 Desember 2020. Di mana saat itu 6 orang Laskar FPI terbunuh. Versi keterangan kepolisian saat itu 6 orang Laskar FPI tersebut menyerang petugas keamanan. Sedangkan versi keterangan dari FPI perjalanan mereka diserang orang tak dikenal. Dan, sampai akhirnya 6 orang Laskar FPI tersebut tewas. Orkestrasi Fadil Imran Dominan dalam Dokumenter Tempo Saat itu Kapolda Metro Jaya Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Dudung Abdurahman, Propam Polri Hendra Kurniawan yang saat ini tersangka obstruction of justice kasus tewasnya Brigadir Joshua dan Humas Polda Yusri Yunus melakukan Prescon dimana diletakkan senjata api dan senjata tajam yang menurut mereka adalah senjata yang dipakai Laskar untuk menyerang aparat keamanan. Fadil Imran terlihat menjelaskan kronologi bahwa 6 laskar tersebut adalah laskar khusus bersenjata tajam dan amat berbahaya. Nyatanya, Menurut kesaksian driver derek di KM 50 Pak Dedi Mardedi, mereka berenam masih hidup, meski ada dua yang terluka tembak namun semua masih hidup. Pertanyaan publiknya adalah kenapa hasil akhirnya semua 6 pemuda tersebut terbunuh, di mana mereka terbunuh, kenapa lokasi KM50 dihancurkan, kenapa CCTV di sana hilang, siapa komandan pemilik mobil land cruiser yang memerintah di sana? Komnas HAM mengatakan ini unlawfull killing padahal sebenarnya tragedi ini adalah pelanggaran HAM berat. Alasan pelanggaran HAM Berat adalah diduga beberapa aparat hukum membunuh 6 orang sipil tak bersalah tanpa ada kemauan membawanya ke proses justisia. Harusnya saat 6 orang tersebut ditangkap, mereka dibawa untuk di BAP dan dibawa ke pengadilan. Kenapa langsung di eksekusi mereka itu? Jelas ini pelanggaran HAM berat. Anehnya Komnas HAM hanya menjadikan statusnya sebagai unlawfull killing semata, aneh! Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya terlihat memiliki peranan dominan, Fadil juga yang sengaja mengundang Jenderal Dudung Panglima Kodam Jaya ikut konferensi pers pembunuhan KM 50 tersebut. Untuk apa Jenderal Dudung diundang kecuali agar Fadil Imran mendapatkan dukungan TNI, keluarga besar TNI dan publik kebanyakan. Sayangnya Jenderal Dudung hadir tanpa mengerti apa persoalannya dan mau dibawa ikut skenario Fadil Imran. Sosok Fadil Imran memang saat ini kontroversial, Selain dinilai ingin melawan mabes Polri karena mau memberikan bantuan hukum kepada AKBP Jerry Siagian. Publik pun masih ingat bagaimana Fadhil Imran memiliki hubungan khusus dengan kasatgassus Ferdy Sambo, sampai-sampai Fadil Imran rela datang berpelukan memberi simpati kepada Ferdy Sambo. Kebenaran Versi FPI Sedangkan dari pihak FPI mengatakan bahwa 6 laskar tersebut tidak diperbolehkan membawa senjata api dan senjata tajam untuk melakukan pengawalan. Informasi Fadil Imran dianggap fitnah bahwa mereka membawa senjata tajam. Enam (6) anggota FPI tewas usai ditembak oleh polisi. Ke-6 korban ini adalah Andi Oktiawan (33), Ahmad Sofiyan (26), Lutfi Hakim (25), Faiz Ahmad Syukur (22), Muhammad Suci Khadavi (21), dan Muhammad Reza (20). Dalam kasus penembakan dan kematian anggota FPI tersebut, terdapat dua anggota polisi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella. Vonis bebas ini diberikan oleh Mahkamah Agung pada pengadilan di tingkat kasasi. Putusan ini sebenarnya sama dengan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu hakim memutus lepas Fikri dan Yusmin karena keduanya dinilai melakukan penembakan untuk melindungi diri. Jaksa penuntut umum Zet Tadung Allo mengaku menghormati vonis bebas tersebut. Ia menilai putusan MA merupakan ujung atau final penyelesaian perkara KM 50. Namun, Tadung menyebut bahwa kasus KM 50 berpotensi untuk diteruskan apabila terdapat temuan bukti baru. JPU berupaya mengedepankan hati nurani berdasarkan fakta yang kami yakini, tetapi hakim PN dan MA berpendapat lain, itu sudah kewenangannya,” kata dia. Belakangan peristiwa Kilometer 50 atau KM 50 menjadi perbincangan publik kembali setelah dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J terungkap. Dalam kasus Brigadir J, eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Ferdy Sambo menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang turut menangani kasus KM 50. Keterlibatan Ferdy Sambo dalam dua kasus yang melibatkan aksi penembakan oleh polisi inilah yang meresahkan publik. Dalam RDP antara Polri dan Komisi 3 DPR, Anggota DPR Romo Syafi\'i juga menyatakan lagi kepada Kapolri tentang Kasus KM 50 yang lebih banyak kejanggalan dan misterius dibanding kasus Brigadir J. Kapolri pun mempersilahkan jika ada bukti bukti baru terkait KM50 maka kasus ini dapat dibuka kembali. Liputan Investigasi yang dibuat Tempo ini adalah hal yang sangat penting untuk menginvestigasi kembali kasus KM 50. Dimana keluarga dari 6 orang Laskar FPI ini merasa tidak mendapat keadilan dari negara atas terbunuhnya anak anak mereka. Semoga peristiwa KM 50 ini akan terbuka seterang terangnya dan keadilan dapat ditegakkan. (*)
Hasad vs Qana’ah
Oleh: Shamsi Ali Al-Kajangi, Presiden Nusantara Foundation SEMUA manusia tentu takut akan penderitaan. Dan pastinya semua pasti akan berusaha agar tidak terjatuh dalam penderitaan hidup. Seseorang bisa menderita karena kemiskinan, penyakit, ketidak adilan, atau karena kesulitan-kesulitan hidup lainnya. Namun harusnya disadari bahwa penderitaan yang paling pahit dan berbahaya adalah ketika seseorang “menderita karena melihat orang lain senang”. Semakin orang lain sukses akan semakin terbebani dan menderita. Itulah hasad. Sebuah penyakit yang diingatkan oleh Rasulullah SAW: واياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب (berhati-hati dengan hasad. Karena sungguh hasad menghabiskan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar). Untuk menangkal penderitaan itu Islam menghadirkan konsep “Qiana’ah”. Yaitu sebuah mindset (keyakinan) bahwa apa yang ada pada kita at the moment (saat ini) adalah yang terbaik. Lebih jauh Qana’ah itu sesungguhnya tidak sekedar terukur oleh apa yang ada di tangan kita dari karunia. Tapi tidak kalah pentingnya adalah proses atau ikhtiar terbaik pada kita untuk menangkap setiap peluang yang ada. Karenanya qana’ah itu terjadi dengan kesungguhan berikhtiar, didorong oleh doa yang tulus, dan terbangun di atas tawakkal dan optimis kepada/dengan Allah. Bagi seorang Mukmin proses itu menjadi bagian dari keberhasilan. Dan itu sendiri sudah menjadi bagian dari kepuasannya. Ingat selalu, matahati seorang Mukmin akan selalu melihat setiap pergerakan hidup dengan keyakinan dan optimisme. Bahwa semua yang diikhtiarkan asal saja terbangun di atas dasar “mukhlisan liwajhillah” (ikhlas karena Allah), dijalankan sesuai jalanNya (ajaranNya) dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan profesional (itqan) pasti akan membuahkan hasil. Hanya saja, buah dari ikhtiar seorang Mukmin itu tidak selamanya terukur oleh kalkulasi sempit dan terbatas. Ukuran keberhasilan seorang Mukmin tidak dibatasi oleh dinding-dinding material duniawi yang kerap hanya tipuan belaka. Teruslah berjalan, Luruskan niat, tegapkan langkah, lihat ke atas langit yang (seolah) tiada batas. Ingat, berusaha karena dan dengan Allah (lillahi wa billahi) takkan sia-sia! Hadirkan qana’ah, jauhkan hasad! (*)
Dukung Ketua DPD RI, RGPI Siap Sosialisasikan Gerakan Kembalikan Kedaulatan Rakyat
Jakarta, FNN – Dewan Pimpinan Pusat Rajawali Garda Pemuda Indonesia (RGPI) memberikan dukungan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Dukungan disampaikan saat RGPI beraudiensi dengan LaNyalla di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022). Hadir dalam pertemuan Ketua Umum RGPI Danil Hidayat, Syarifudin (Sekjen), Hery Hermawan (Bendahara), Dietje Mawuntu (Waketum) dan beberapa Ketua bidang antara lain Syahria, Sarah S, Mario P, Laras Susiyanto, Fasruddin, Rusdin Ismail, Anton Suseno dan Gunawan. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Ketum RGPI, Danil Hidayat mengatakan selalu mengikuti kiprah LaNyalla di berbagai kegiatan. Apa yang disampaikan Ketua DPD RI di media dan di berbagai acara tersebut didukung penuh oleh RGPI. Menurutnya, gerakan yang sekarang sedang digaungkan Ketua DPD RI sebagai solusi bagi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Yaitu gerakan kembali ke UUD 1945 naskah asli. RGPI pun siap menyosialisasikan pikiran dan gagasan LaNyalla kepada para anggota dan masyarakat lainnya. \"Apa yang digaungkan oleh Ketua DPD akan kami teruskan kepada anggota kami, juga ke masyarakat lainnya. Karena kami juga sependapat bahwa kembali ke UUD 45 merupakan sebuah solusi tepat bagi bangsa supaya rakyat menjadi sejahtera dan berdaulat,\" kata Danil. Dijelaskan Danil, RGPI sudah terbentuk di 14 provinsi dan 78 kabupaten dan kota meskipun usianya baru 1 tahun 8 bulan. \"Kami punya motto Modern, Nasionalis, Religius dan Bisnis. Yang terakhir ini tidak bisa dikesampingkan, karena bisnis sebagai penggerak roda organisasi,\" tukas dia. Rusdin Ismail, Ketua Bidang Advokasi RGPI, juga menyatakan setuju dengan pengembalian ke UUD 1945 naskah asli. Namun dia ingin yang lebih utama adalah pondasi ekonomi harus diperkuat terlebih dahulu. Menurutnya, DPD RI perlu mendorong pembuat UU adalah orang yang punya kompetensi. Sejauh ini sering ada tarik menarik antara kepentingan politik dan bisnis. \"Pondasi ekonomi negara harus diperkuat jangan sampai dikuasai oleh asing. Kemudian di dalam politik juga jangan dikuasai tunggal oleh partai politik,\" ujar dia. Waketum Dietje Mawuntu menambahkan, RGPI berharap bisa menjalin sinergi dan dilibatkan dalam perjalanan bangsa dengan memberikan masukan bagi pemerintah. \"Kami minta kepada DPD RI untuk diberi ruang secara luas sehingga bisa memberikan pertimbangan dalam perancangan undang undang ataupun hal lainnya,\" tutur Dietje. Sementara itu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan kembali keinginannya untuk menata ulang Indonesia tidak main-main. Bangsa Indonesia harus kembali berdaulat dan mandiri. \"Makanya gagasan besar kita kembali ke Pancasila, kembali ke UUD 1945 naskah asli agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati dirinya. Agar kekayaan alam tidak dimonopoli oleh swasta atau asing, sehingga bisa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat,\" kata LaNyalla. Soal kembali ke UUD 45 naskah asli, lanjut LaNyalla, harus diresonansikan dengan baik. LaNyalla juga menyadari pasti terjadi pro dan kontra. Bahkan di dalam internal DPD RI pun terjadi polemik ada yang setuju dan tidak. \"Ada beberapa anggota DPD RI yang khawatir bahwa DPD nanti akan hilang kalau kembali ke UUD 45 naskah asli. Karena adanya DPD ini memang hasil amandemen. Hal ini menurut saya anggota tersebut hanya belum paham saja. Sehingga harus diberi pemahaman dengan baik,\" tukas dia. \"Kalau kembali ke UUD 45, justru kita kembali menjadi Utusan Daerah yang mempunyai wewenang lebih besar, seperti memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan bisa diadendum agar utusan daerah juga pembentuk UU, bersama DPR dan Pemerintah,\" tambah dia. Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, menambahkan gagasan besar itu sudah dan sedang diresonansikan ke kampus, ke komunitas, organisasi dan semua elemen masyarakat. \"Harus dibantu oleh siapa saja. Karena banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa negara ini memakai UUD hasil amandemen yang isi pasal-pasalnya menjabarkan ideologi liberalisme dan individualisme,\" katanya. Apalagi menurutnya tak bisa negara ini selalu defisit APBN dan ditutup utang, sedangkan negara lain sudah reposisi untuk hadapi perubahan global. \"Indonesia jangankan untuk reposisi, untuk hidup biasa saja berat. Makanya gagasan kembali ke UUD 45 naskah asli digaungkan Ketua DPD RI harus didorong bersama, karena upaya ini diyakini mampu menjadikan negara ini kembali menjadi negara besar yang memakmurkan rakyatnya,\" tambah dia. (mth/*)
Margarito Kamis: Keputusan DPD RI Soal Fadel Muhammad Legal dan Harus Ditindaklanjuti
Jakarta, FNN – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menegaskan keputusan DPD RI menarik Fadel Muhammad dari posisi Wakil Ketua MPR unsur DPD RI sudah sesuai prosedur. Margarito menilai keputusan DPD RI sangat berdasar hukum dari aspek prosedur lantaran diputuskan melalui Sidang Paripurna. \"Kalau kita melihat partai politik, cukup mengeluarkan surat penarikan maka itu diproses. Sementara DPD RI melalui mekanisme panjang dan diputuskan di forum Paripurna. Ini lebih-lebih legal daripada proses lainnya. Jadi tidak ada alasan bagi MPR untuk tidak memproses hal itu,\" kata Margarito, Jumat (16/9/2022). Dikatakannya, kunci dari seluruh proses tersebut adalah pada prosedur pengajuannya. Sepanjang dibenarkan oleh hukum, maka prosedur tersebut sah dan legal untuk ditindaklanjuti. \"Ini sudah diputuskan di Rapat Paripurna dan diusulkan oleh kelompok DPD di MPR. Maka prosedurnya legal, sah dia,\" tegasnya Oleh sebab itu, Margarito menilai tak ada satu alasan pun bagi MPR RI untuk tidak memproses pengajuan pergantian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI sebagaimana diusulkan. \"MPR RI tidak memiliki alasan yang cukup untuk menunda melanjutkan proses yang diajukan atau tindakan hukum yang diajukan oleh DPD RI,\" ulas Margarito. Lantaran proses yang sudah sangat sesuai prosedur, Margarito menilai hal ini tak bisa dihentikan oleh MPR RI. Sebaliknya, MPR RI harus segera memproses pengajuan pergantian Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI. \"Prosesnya sudah sangat legal dibanding yang lain. Jadi, tidak bisa dihentikan oleh MPR RI. Satu-satunya kewajiban hukum MPR RI adalah memproses apa yang diajukan DPD RI,\" kata Margarito. Ia pun menyarankan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan Tamsil Linrung sebagai figur yang terpilih menggantikan Fadel Muhammad untuk mengikuti seluruh proses yang ada. \"Saran saya untuk Pak LaNyalla dan Pak Tamsil tak perlu bicara. Biarkan saja proses ini berjalan sesuai prosedur,\" demikian Margarito. (mth/*)
Kompor Induksi Pengganti LPG Agar Disosialisasikan Dengan Benar
Pemerintah jangan mendistorsi kebijakan mereka sendiri dengan hal-hal yang tidak perlu. Fokus pada inovasi dan perbaikan tata kelola dan konsumsi energi di dalam negeri. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) HINDARI kebijakan yang mencla-mencle! Usaha dari pemerintah untuk mensosialisasasikan kompor induksi sebagai pengganti LPG 3 kg sebaiknya dilakukan secara serius dan sungguh sungguh. Usaha ini semestinya diletakkan pada tujuan yang benar, yakni: 1. Tujuan utamanya tak lain adalah untuk mengurangi penggunaan LPG yang merupakan bahan bakar impor yang berdampak pada neraca perdagangan. 2. Tujuan lain adalah dalam rangka mengurangi beban subsidi APBN untuk LPG 3 kg yang merupakan salah satu beban subsidi energi yang sangat besar. 3. Tujuan yang tidak kalah penting adalah mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. LPG adakah bahan bakar berbasis minyak yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan merupakan salah satu target transisi energi. Untuk itu maka transisi dari LPG ke kompor induksi sebaiknya dilakukan melalui perencanaan yang matang. Jenis kompor induksi yang digunakan dapat disesuaikan dengan daya listrik yang terpasang di masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah. Dengan melihat bahwa LPG yang dimaksud adalah LPG 3 kg yang mencakup lebih dari 90 persen LPG yang dikonsumsi di Indonesia, LPG 3 kg ini adalah jenis LPG subsidi yang tidak hanya dikonsumsi oleh kelompok berpendapatan rendah saja. Dengan demikian maka transisi ke kompor induksi sebaiknya menyasar semua masyarakat pengguna LPG 3 kg tersebut. Di level teknis transisi dari LPG ke kompor induksi jangan sampai terhambat oleh masalah daya listrik. Ada isu yang beredar bahwa kompor induksi tidak bisa untuk daya listrik 450 VA. Isu ini jangan sampai dijadikan alasan untuk tidak menyasar golongan bawah untuk transisi ke kompor induksi. Pemerintah dan PLN harus mencari mitra yang benar dapat menghasilkan kompor induksi dengan daya listrik yang rendah. Semuanya bisa diselesaikan dengan tekhnologi yang semakin maju saat ini. Ada isu bahwa usaha untuk mengganti LPG dengan kompor induksi adalah kebijakan yang membebani masyarakat karena ditimpakan dengan rencana menghapus golongan daya 450 VA. Konon katanya penghapusan ini berkaitan dengan usaha mengatasi over supply penjualan listrik PLN. Penghapusan golongan tarif 450 VA sebagai alasan pemerintah sekaligus menaikkan tarif listrik. Jelas isu ini tidak menguntungkan bagi usaha pemerintah dan PLN meraih tujuan strategis mereka yakni transisi energi. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dan PLN kembali ke tujuan awal yakni mengurangi impor LPG, mengurangi beban subsidi LPG 3 kg dan melakukan transisi energi. Semua ini dapat dicapai dengan tidak perlu membebani masyarakat. Artinya, golongan tarif listrik 450 VA tetap harus dipertahankan. Pemerintah jangan mendistorsi kebijakan mereka sendiri dengan hal-hal yang tidak perlu. Fokus pada inovasi dan perbaikan tata kelola dan konsumsi energi di dalam negeri. Transisi energi telah terjadi dan akan berlangsung makin masif. Energi listrik dari sumber yang ramah lingkungan akan mengambil alih masa depan. Jadi, tetap fokus pada tujuan. Jangan bingung. Alon alon asal kelakon. Ngono Pak De. (*)
Tak Perlu Dikompori, Demo Turunkan BBM Semakin Masif: Aparat Jangan Represif!
MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, sesuatu yang telah disiapkan oleh sejarah nggak bisa dibatalkan oleh kekuasaan. “Jadi sudah terbentuk pewarisan nilai di kalangan mahasiswa bahwa yang demo 1998 itu pasti punya pikiran yang sama dengan yang demo hari ini. Nah, itu yang nggak boleh dicurigai oleh kekuasaan. Mereka cuma anggap satu tuh, percepat perubahan politik,” kata Rocky Gerung. Presiden Akal Sehat itu menyebut, yang riil adalah soal harga diri dan nilai yang mereka paham bahwa kekuasaan sudah sangat arogan. Mereka ingin supaya impact dari gerakan ini menghasilkan perubahan kekuasaan. “Kan orang Indonesia atau bangsa ini punya pengetahuan yang lebih batinnya, yang kadangkala nggak bisa diucapkan melalui kalimat-kalimat akademis dan kalimat-kalimat kebijakan, tapi rasa batin tentang ketidakadilan itu dibaca dengan baik oleh mahasiswa,” lanjutnya. “Tapi nggak pernah ada frustrasi yang dimenangkan oleh kekuasaan. Pasti rakyat yang menang. Jadi, dalil itu sudah umumlah. Bahwa semua hal yang disebabkan oleh frustrasi ekonomi itu akan dimenangkan oleh rakyat,” kata Rocky Gerung. “Jadi, perhatian yang mesti diberikan adalah kesepakatan untuk mempercepat perubahan politik dan kesepakatan itu pasti mesti diekspresikan di jalan,” ujar Rocky Gerung ketika dialog dengan Wartawan Senior FNN dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (16-9-2022). Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, paling penting tetap semangat ya karena saya monitor, sekarang unjuk rasa memang berlaku masif sampai pelosok penjuru negeri. Kemarin ketika presiden Jokowi ke Maluku Tenggara, juga berlangsung aksi unjuk rasa. Tapi di sana berlangsung dengan kekerasan. Begitu Bung Rocky situasinya dan Anda mau pilih dari mana saja pasti ketemu demo. Laporannya sampai kota-kota kecil itu pasti akan ketemu unjuk rasa soal BBM ini. Sesuatu yang disiapkan oleh sejarah nggak bisa dibatalkan oleh kekuasaan. Kan selalu begitu dalilnya. Dan, dari semester lalu kita sudah analisis bahwa ini pasti meledak di bulan September dan bahkan kita secara agak bercanda di FNN, saya sebutkan jangan-jangan nanti Pak Jokowi nggak bakal, bukan Pak Jokowi yang bakal membuka G20. Itu sebetulnya yang kita katakan bahwa hanya kuantitas yang bisa mengubah kualitas. Dan, itu sekarang terjadi. Kuantitas itu artinya secara masif tadi terjadi, karena pikiran mahasiswa itu sudah tiba pada satu kesepakatan yaitu kendati rapatnya lewat online, tapi mereka bersepakat untuk mempercepat perubahan. Dan kalau kita lihat ada kekerasan mulai terjadi di mana-mana, pada saat yang sama ada kegembiraan tuh. Jadi, mahasiswa nyanyi-nyanyi saja, biasa-biasa, diikat oleh suatu yang kita sebut politic of hope. Jadi, politik harapan itu muncul di jalan-jalan. Dan, itu artinya rakyat mendukung. Kemarin saya lihat petani ikan dan nelayan juga lakukan protes karena itu menyangkut hak hidup mereka. Kemarin saya di Cirebon juga ketemu dengan beberapa lagi makan di warung, juga datang nelayan, yang memberitahu hal yang sama, bahwa kesulitan itu ekonomi nggak mungkin bisa mereka atasi hanya dengan BLT segala macam. Saya tanya berapa BLT-nya? Oh, saya nggak peduli berapa BLT-nya. Mau berapa pun tapi mereka anggap begitu BBM naik itu seluruh bahkan makan di pinggir jalan sudah naik. Jadi, apa gunanya BLT? Jadi, memang seluruh ekonomi akhirnya kena efek inflasi dari BBM. Nah, mahasiswa yang paling paham itu dan mereka menduga bahwa memang ada kesengajaan dari kekuasaan untuk menunda-nunda membagi-bagikan APBN karena mau membagi-bagikan nanti di tahun depan untuk main politik, kira-kira begitu. Mahasiswa bilangnya amplop pasti beredar di 2023 untuk nyogok kita. Kira-kira begitu. Tetapi, sebetulnya hal yang dengan mudah kita deteksi bahwa pemerintah memang nggak punya kapasitas lagi untuk bahkan membujuk secara amplop pun sudah nggak mungkin. Apalagi membujuk untuk 3 periode. Atau Pak Presiden mungkin akan bilang ya saya jadi tiga periode deh, tapi izinkan saya jadi wakil presiden. Lalu mahasiswa bilang sudah Pak Jokowi nggak usah maju, nanti juga dapat jatah jadi Menteri Sosial di 2024. Ngapain jadi wapres, jadi menteri sosial saja. Jadi, ledekan-ledekan itu sudah berjalan dan khas mahasiswa terhubung di dalam koridor-kooridor kampus. Sekarang baru mulai buka pendaftaran mahasiswa baru juga baru mulai kuliah. Permintaan ceramah sekarang banyak terus. Jadi, sudah terbentuk pewarisan nilai di kalangan mahasiswa bahwa yang demo 1998 itu pasti punya pikiran yang sama dengan yang demo hari ini. Nah, itu yang nggak boleh dicurigai oleh kekuasaan. Mereka cuma anggap satu tuh, percepat perubahan politik. Sudah. Jadi, nggak perlu lagi ada sponsor ini sponsor itu. Kan dulu Istana berupaya untuk kendalikan gerakan mahasiswa dengan kirim agen-agennya untuk ngasih duit ke mana-mana. Iya, tapi itu nggak akan berhasil karena yang riil adalah soal harga diri dan nilai yang mereka paham bahwa kekuasaan sudah sangat arogan. Mereka nggak bicara lagi oligarki-oligarki. Mereka sudah tahu semua itu. Mereka ingin supaya impact dari gerakan ini menghasilkan perubahan kekuasaan. Sudah sangat lantang. Nggak ada lagi semacam sinisme atau kalimat-kalimat terselubung. Jokowi turun, Jokowi turun. Itu sudah standar. Jadi standar dari perubahan sosial ada di situ, dari kegembiraan demonstrasi itu. Nah, ini yang berat kan biasanya orang arogan, karena dia merasa kuat. Kan gitu ya. Tapi kan realitasnya pemerintah sekarang sangat lemah. Tetapi kenapa masih tetap arogan. Itu juga yang dibicarakan oleh, bahkan, masyarakat kemarin saya ketemu petugas bank, itu Satpam bank juga bilang begitu. Pak Harto dulu biasa saja tuh ketika lihat mahasiswa mulai bergerak, akhirnya dia merasa oke dia punya kesalahan itu. Jadi, dulu juga Presiden Soeharto merasa sangat kuat, tapi dia mampu untuk membaca hati nurani rakyat. Ini yang diterangkan petugas satpam-satpam itu. Ini bilang begitu ke saya. Di Cirebon kemarin saya nunggu kereta lalu ke ATM. Saya menganggap bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu telah tiba pada suatu kesepakatan moral kita sebut kesepakatan etis secara akademis bahwa kekuasaan ini tidak menjamin kesejahteraan. Itu kan. Ditambah lagi tuh, kalau nggak menjamin kesejahteraan yang nggak usah aroganlah. Kalau masih arogan ya itu nasibnya ditumbangkan nanti. Orang Indonesia atau bangsa ini punya pengetahuan yang lebih batinnya, yang kadangkala nggak bisa diucapkan melalui kalimat-kalimat akademis, kalimat-kalimat kebijakan, tapi rasa batin tentang ketidakadilan itu dibaca dengan baik oleh mahasiswa. Dan, nggak ada emak-emak yang menahan anaknya untuk nggak demo karena ini menyangkut politik dapur yang sering kita katakan bahwa ekonomi dapur itu memang adalah gangguan utama dari kebijakan-kebijakan dungu pemerintah. Ini kita sayangkan ya, seperti Anda sebut tadi video-video kiriman dari mana-mana, aparat kepolisian mulai represif. Padahal kita sudah ingatkan bahwa dalam situasi sekarang ini Pak Sigit (Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo) sendiri sedang berusaha mati-matian untuk mengembalikan citra kepolisian karena jadi babak-belur akibat kasus Sambo. Harusnya, momentum ini kan bisa digunakan oleh polisi itu untuk tampil lebih manis, mengajuk hati publik. Kalau terus-terusan begini nih tambah berat ini tugas dari Pak Sigit untuk memulihkan citra kepolisian. Kelihatannya di ujungnya Pak Sigit nggak bisa kendalikan itu karena ada frustrasi juga di kalangan prajurit mungkin yang tiap hari mesti berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa juga paham bahwa teman-teman mereka ini, di asrama-asrama Polisi juga ada kesulitan. Jadi frustrasi itu harus sama-sama untuk kembali jalan. Tapi, nggak pernah ada frustrasi yang dimenangkan oleh kekuasaan. Pasti rakyat yang menang. Jadi, dalil itu sudah umumlah. Semua hal yang disebabkan oleh frustrasi ekonomi itu akan dimenangkan oleh rakyat. Aparat juga pada akhirnya akan berpihak pada rakyat. Itu cuman di awalnya, ya sudah akan ada perintah untuk mobilisasi aparat supaya menghalangi mahasiswa, itu sebentar doang. Juga kawat duri itu juga nggak ada gunanya. Itu juga akan berbalik menjadi senjata mahasiswa untuk menganggap rezim ternyata masih memakai kekerasan. Jadi, kawat duri itu sumber kekerasan. Mending dialog saja. Kan nanti ada pemimpin Kapolres misalnya, dialog dengan mahasiswa dengan pimpinan-pimpinan mereka. Lalu dibikin kesepakatan, oke kami hanya akan demo sampai sekian, jam sekian, tapi kami jangan dikerasi. Itu dasarnya. Dan, enggak mungkin seluruh aparat kepolisian itu diturunkan ke jalan-jalan di 370.000 Kecamatan. Itu kan nggak masuk akal. Jadi, kalau di Jakarta itu memang diperlihatkan adanya kekerasan, di Cirebon bulan lalu juga ada kekerasan, di Mataram segala macam. Itu sinyal bahwa kekuasaan menyala kecil lalu padam, nanti dikepung rakyat juga habis itu. Jadi, perhatian yang mesti diberikan adalah kesepakatan untuk mempercepat perubahan politik dan kesepakatan itu pasti mesti diekspresikan di jalan. Emak-emak nanti akan datang dengan panci, lalu para perempuan mungkin akan diorganisir supaya ada di depan menghalangi aparat untuk berkelahi dengan anak-anak mereka. Jadi, satu peristiwa sosial yang selalu berulang dalam semua peristiwa politik di dunia gerakan mahasiswa pasti di-back up rakyat. Dan rakyat tetap merasa aspirasinya memang hanya bisa disalurkan di jalanan. Lain kalau DPR datang temui mahasiswa lalu bilang oke kami partai-partai yang tadinya berkoasi dengan Jokowi kami akan mundur dari DPR, fraksinya kami bubarkan, dan kami bersama-sama mahasiswa memperjuangkan. Maka itu akan lebih masuk akal sehingga aparat merasa oke wakil rakyat sudah turun di jalan juga tuh. Tapi ini wakil rakyat masih pragmatis. Apalagi yang dibayangkan oleh partai-partai yang masih mengincar reshuffle kabinet, sudah tidak ada gunanya kan? Jadi seharusnya beberapa menteri di dalam kabinet mundur saja supaya terlihat bahwa memang keadaan ini hanya bisa diselesaikan dengan berubahnya kualitas kekuasaan. Nah, perubahan kualitas itu hanya bisa dipercepat melalui ekspresi kuantitatif. Jadi, video-video yang beredar itu adalah ekspresi kuantitatif dan Pak Jokowi kan nggak bisa tidur tenang tuh justru di hari-hari ini. Ini memang masif. Saya sulit untuk membayangkan. Kalau dulu mungkin ya setiap kali ada terjadi unjuk rasa begini itu ada mobilisasi pasukan, ada pergerakan-pasukan terutama Brimob itu dari daerah-daerah dikirim ke Jakarta. Kalau sekarang ini masing-masing Polda sudah sibuk, bahkan Polres pun sudah sibuk dengan penanganan unjuk rasa seperti ini. Jadi, ya saya mesti ngomong ini berat situasi semacam ini. Ya, memang nggak cukup itu kan bagaimana Kota Kabupaten di mana ada Universitas atau sekolah tinggi itu pasti demo. Dan berapa banyak polisi di kabupaten sebetulnya yang mau dimobilisasi untuk diangkut lewat Hercules pesawat-peswat ke Jakarta juga nggak ada. Hal yang lebih utama adalah polisi juga di daerah merasa, apa sebetulnya tugas kita tuh kalau sekedar disuruh menghalangi mahasiswa sementara kepolisian sendiri lagi berantakan tuh. Di mata mahasiswa kepolisian sedang mengalami demoralisasi itu. Jadi hal semacam ini berulang kali kita terangkan pada pemerintah jangan arogan, jangan andalkan atau jangan manfaatkan aparat kepolisian untuk menghalangi demonstrasi, bahkan dengan kekerasan. Itu nggak akan mempan itu. Apalagi kalau mulai ada luka, itu semangat solidaritas selalu tiba di jalan saat ada victim di jalan. Dan orang akan dengan mudah untuk menganggap bahwa kalau begitu curang dong pemerintah. Sudah naikin BBM, menyulitkan rakyat, tapi masih mukulin juga. Kan itu intinya. Rasa keadilan rakyat Indonesia itu tinggi sekali dan solidaritas di jalan pasti juga akan mengikat lebih jauh keinginan mereka untuk terus bertahan di jalan-jalan dalam demonstrasi untuk menuntut perubahan politik. (sws)
Seperti SBY, Anies Bisa Berkeliling Indonesia Menyapa Rakyat
Pasangan ini dikenal dengan duet SBY-JK, punya slogan “Bersama Kita Bisa”. Sejarah kemudian mencatat SBY menjadi presiden dua periode. Pada periode keduanya (2009-2014), SBY berpasangan dengan Boediono. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle DENGAN lengsernya Anies Rasyid Baswedan dari kursi Gubenur DKI Jakarta, bulan depan memberikan keleluasaan untuk bergerak sebagai Calon Presiden 2024. Anies tidak lagi terikat pada kepatutan birokrasi dan pemerintahan yang membatasi geraknya hanya pada lingkup jabatannya. Sebagai orang bebas, tentunya Anies bisa berkampanye keliling ke seluruh Indonesia. Seperti diketahui, masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober mendatang. DPRD Jakarta sudah menggelar rapat tentang usulan pergantian kepada Mendagri Tito Karnavian pada 13 September 2022, sebagaimana ketentuan UU-nya, sebulan sebelum habis masa jabatan Kepala Daerah, harus dibahas di rapat paripurna DPRD. Dengan demikian, Anies akan mempunyai waktu yang semakin banyak untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin Indonesia masa depan. Ia bisa mengisi waktu dan juga melakukan perenungan serta pemikiran tentang bagaimana memajukan Indonesia pada masa depan. Anies juga bisa membuat konsep bagaimana Indonesia diperbaiki jika benar-benar ditakdirkan sebagai pemimpin pada 2024. Anies tidak saja mempunyai banyak waktu untuk berpikir tentang Indonesia masa depan, tetapi dia pun bisa berkeliling ke pelosok Tanah Air untuk makin memperbesar elektabilitas dirinya dan menyerap aspirasi dan kehendak rakyat. Anies juga selalu berada dalam tiga besar survei, tanpa dia minta dan tanpa dia menjadi pejabat partai. Bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan Anies jika dia melakukan pengenalan diri ke daerah-daerah. Saya meyakini kemampuan Anies untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Anies memang belum berbicara banyak mengenai langkah yang akan diambil usai tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies akan menunaikan tugasnya sebagai orang nomor 1 di ibu kota itu pada 16 Oktober 2022. Anies sendiri meminta untuk didoakan agar bisa mengakhiri tugasnya di DKI Jakarta dengan baik. “Masih satu bulan lagi menjabat, insya’ Allah sampai ujung doakan husnul khatimah, jadi selesai dengan baik, dan sesudah itu kita siapkan perjalanan berikutnya,” kata Anies saat menghadiri acara ulang tahun Partai Demokrat yang digelar DPD Demokrat DKI di Jakarta Selatan, Jumat (9/9/2022). Ketika ditanya apakah langkah berikutnya berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024, Anies hanya tersenyum. Ia menyatakan masih akan fokus di DKI hingga 16 Oktober 2022 mendatang. “Saya tuntaskan dulu sampai 16 Oktober. Habis 16 Oktober baru yang lain-lainnya. Gitu ya. Sekarang kita fokus sampai 16 Oktober. Itu dulu. Nanti sesudah itu baru yang berikutnya,” tutur Anies. Meski demikian, sinyal Anies maju di 2024 sudah mulai terlihat. Dia masuk dalam radar sejumlah partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Termasuk, mejadi salah satu nama yang dinilai oleh Demokrat DKI Jakarta pantas disandingkan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun demikian, Demokrat belum menentukan siapa yang akan diusung menjadi presiden dan wakil presiden pada 2024 nanti. Rapimnas baru digelar pada 15 dan 16 September 2022. Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan ada kans DPD Demokrat Jakarta akan mengusulkan nama Anies dan AHY sebagai pasangan capres-cawapres di Rapimnas Demokrat nanti. “Politik itu kan harus aspiratif. Hampir 70 persen kalau saya tanya pengurus DPD Demokrat DKI dari mulai tingkat DPD, DPAT, PAD kemudian ranting dan anak ranting, mereka semangatnya memang untuk berkoalisi dengan Anies,” kata Mujiyono. Sementara itu, ketika ditanya Reuters di Singapura, Anies untuk pertama kalinya secara resmi menyatakan dia siap untuk bertarung merebut kursi Presiden pada 2024. Meskipun dia mengakui bahwa sampai saat ini belum ada partai yang secara resmi mencalonkannya. “Saya belum mempunyai tiket, tetapi siap jika ada partai yang mencalonkan,” kata Anies. Dia berterima kasih atas survei-survei yang menyebutkan dia selalu berada di tiga besar. Dia mengaku tidak pernah menyuruh dan meminta para lembaga survei itu berbuat untuk kepentingan dirinya. “Alhamdulillah saya selalu berada di tiga besar,” katanya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, setelah tidak memegang jabatan lagi, Anies bisa lebih leluasa untuk menyapa rakyat di seluruh tanah air. Ini yang dulu juga pernah dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono setelah mundur dari jabatan Menko Polkam dalam Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Soekarnoputri. Setelah menjadi menjadi Presiden RI ke-5 pada 23 Juli 2001, menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang diberhentikan MPR RI, Megawati yang didampingi Hamzah Haz membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong dilantik pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2004. Jelang Pilpres 2004 yang digelar Juli 2004, tiga menteri di Kabinet Gotong Royong mundur untuk bertarung di pilpres. Salah satu dari tiga menteri yang mundur itu adalah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dari jabatannya sebagai Menko Polkam. Pada 11 Maret 2004, pria kelahiran 9 September 1949 ini mundur dari Kabinet Gotong Royong. Posisinya digantikan Hari Sabarno, sebagai Pelaksana Tugas Menko Polkam. Dalam pilpres yang digelar secara langsung untuk pertama kalinya itu, SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla. Pasangan ini dikenal dengan duet SBY-JK, punya slogan “Bersama Kita Bisa”. Sejarah kemudian mencatat SBY menjadi presiden dua periode. Pada periode keduanya (2009-2014), SBY berpasangan dengan Boediono.Selama menunggu pelaksanaan Pilpres 2024, Anies bisa melakukan keliling tanah air untuk menyapa rakyat, seperti yang pernah dilakukan SBY dulu. (*)
Anthony Budiawan: Pembela Oligarki Tidak Pantas Disebut Pemimpin Bangsa
Jakarta, FNN – Ini salah satu contoh dari banyak kebijakan dan praktek bisnis yang merugikan masyarakat luas dan menguntungkan pengusaha oligarki. PLN kelebihan supply akibat perjanjian jual-beli listrik dengan pembangkit listrik swasta (IPP) dengan skema take or pay. Hal itu disampaikan Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies). DPR yang seharusnya membela kepentingan rakyat, koreksi perjanjian jual-beli listrik yang merugikan PLN/negara kembali, malah dengan mudahnya mengalihkan kerugian tersebut kepada rakyat, dengan mengalihkan daya dari 450 Volt Ampera (VA) ke 900 VA, dan 900 VA ke 1.200 VA? “Artinya, rakyat diminta subsidi Independent Power Producer (IPP)?” Kenaikan daya listrik akan membuat biaya listrik naik, dan mengakibatkan kemiskinan meningkat. Kalau biaya energi (listrik, gas) masyarakat melebihi 10% dari penghasilan, mereka masuk kategori keluarga miskin (energi), fuel poverty: DPR sepertinya tidak memikirkan nasib rakyat. Menyedihkan, pemimpin bangsa ini, eksekutif dan legislatif, sepertinya tidak peduli kondisi sosial masyarakat, tidak peduli nasib rakyat apakah kebijakan tertentu, menaikkan paksa daya listrik, akan memiskinkan rakyat: mereka pembela oligarki tidak pantas disebut pemimpin bangsa. Sebelumnya diberitakan, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar daya listrik 450 V) dihapus untuk kelompok rumah tangga miskin. Sebagai gantinya, kelompok rumah tangga miskin akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mangatakan daya listrik 450 VA perlu dihapus untuk penyesuaian dengan tingkat kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat. Namun ia menilai hal itu tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat ini, karena membutuhkan data penerima subsidi. \"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA. Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka,\" kata Said, Selasa (13/9/2022). Usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini berawal dari kondisi PT PLN (Persero) yang terus mengalami oversupply listrik. Kondisi surplus listrik ini diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) pada tahun 2030, seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT). Untuk setiap 1 GW, PLN harus menanggung beban sekitar Rp 3 triliun per tahun karena dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) terdapat skema take or pay. Ini artinya dipakai atau tidak listrik yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak. Maka dari itu, Banggar menilai pemerintah perlu menaikkan daya listrik penerima subsidi agar meningkatkan serapan listrik PLN yang saat ini mengalami oversupply. “Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 V, kita tingkatkan saja minimal 900 VA. Setidaknya demand-nya naik, over supply-nya berkurang. Terhadap yang 900 VA juga naikkan saja ke 1.200 VA,” kata Said dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 di Gedung DPR RI, dilansir Kompas.com, Senin (12/9/2022). Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat menyepakati adanya penambahan daya listrik untuk kelompok rumah tangga miskin dari 450 VA ke 900 VA. Maka dengan kata lain, golongan listrik 450 VA dihapus. Namun, kesepakatan itu pada dasarnya masih berupa usulan Banggar kepada pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun membantah daya listrik 450 VA dihapus. Menurutnya, pemerintah berfokus untuk mendorong subsidi listrik menjadi lebih tepat sasaran. “Sepemahaman saya itu bukan kesepakatan. Narasi lengkapnya adalah bahwa subsidi itu harus semakin tepat sasaran, termasuk untuk kelompok 450 VA,” ujar Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022). (mth)
Ada dugaan Korupsi Kabupaten Subang, KPK Harus Turun Tangan
Jakarta, FNN – Center for Budget Analysis (CBA), meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Subang. “Dugaan kasus korupsi ini terkait 2 proyek Dana Alokasi Khusus Pemerintah pusat kepada Kabupaten Subang tahun anggaran 2022 senilai Rp 24,1 miliar,” ungkap Direktur CBA Uchok Sky Khadafi. Terdapat 2 proyek bermasalah yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Subang dan di bawah Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Proyek tersebut adalah: Pertama, proyek peningkatan jalan pagaden-balingbing (DAK Reguler) dengan pagu anggaran Rp 14,7 miliar, di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. Kedua, proyek peningkatan Jalan Sukahaji-Blanakan (DAK Penugasan) dengan pagu anggaran Rp 9,3 miliar, di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. “Kedua proyek di atas yang dikerjakan tahun anggaran 2022 diduga kuat adanya permainan,” lanjut Uchok Sky Khadafi. Modusnya berupa pengaturan pemenang melalui persyaratan-persyaratan tender yang tidak dimilik perusahaan lain, Seperti persyaratan tender pada dukungan batcingplant dan dukungan quary. Akibat dari kongkalikong oknum pejabat Pemkab Subang dengan swasta, terdapat potensi kerugian negara sedikitnya Rp 1, 6 miliar. Hal ini disebabkan nilai proyek yang ditetapkan tidak sesuai standar harga pasar dan proses lelang diduga dijalankan dengan tidak sehat. Selain itu, Dugaan permainan proyek pada Pemkab Subang telah dilaporkan masyarakat Subang kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, namun sayangnya belum ada tindak lanjut. Oleh karena itu CBA meminta KPK untuk turun tangan menuntaskan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Subang. “Panggil dan periksa pihak-pihak terkait dalam dua proyek DAK Kabupaten Subang,” tegas Uchok Sky Khadafi. Yakni Kabag UKPBJ Kabupaten Subang Iwan Kurniawan, Ade Riswanto, S.T selaku Kasie Perencanaan Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang, serta H Ruhimat selaku Bupati Kabupaten Subang dan Kuasa Anggaran. (mth/*)
Sepuluh Peta Jalan Menyelamatkan Masa Depan Indonesia
Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sebenarnya kita telah melakukan pengkhianatan terhadap para pendiri bangsa ini. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila SEJAK digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 Negara Bangsa Indonesia seperti buih-buih di lautan yang diombang-ambingkan keadaan dunia, tidak lagi punya kekuatan untuk bisa tegak, apalagi mandiri runtuhnya jati diri sebagai bangsa yang merdeka. Yang dikatakan Amandemen UUD 1945 ternyata bukan hanya merubah pasal-demi pasal, tetapi justru memporakporandakan bangunan ke-Indonesia-an, menghacurkan jati diri bangsa yang telah dibangun tahap demi tahap, menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa semua itu bisa hancur, sebab amandemen tidak hanya merontokkan lembaga kedaulatan rakyat tertinggi yang disebut MPR, tetapi sekaligus yang dirontokkan adalah aliran pemikiran tentang ke-Indonesia-an, menghilangkan sejarah, menghilangkan Visi Misi Negara Indonesia diganti dengan Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati dan Walikota, sama artinya Mengganti tujuan berbangsa dan bernegara “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menghilangkan Bangsa Indonesia asli, dan mengganti Pancasila dengan Ultra Liberal. Ketika ada yang jualan Trisakti, saya tertawa. Sebab, logika otak saya tidak bisa nyambung bagaimana mungkin Trisakti dengan dasar negara Ultra Liberal seperti sekarang ini, tentulah itu hanya sebuah bualan saja, bagi yang nggak ngerti menyamakannya dengan Trisakti-nya Soekarno. Trisakti tidak mungkin dijalankan di atas sistem Liberalisme dan Kapitalisme seperti sekarang ini, sebab Trisakti itu juga bagian dari antitesis Liberalisme, Kapitalisme, dan Imperialisme. Harus diingat, bahwa Trisakti itu harus dipenuhi ketiga-tiganya, tidak bisa dipretel-preteli. Tidak ada kedaulatan dalam politik dan kepribadian dalam kebudayaan, bila tidak berdikari dalam ekonomi, dan sebaliknya! Seluruh minat kita, seluruh jerih-payah kita harus kita abdikan kepada pelaksanaan seluruh Trisakti, yang benar-benar sakti itu. Ya, Berdaulat dalam politik! Apa yang lebih luhur daripada ini, Saudara-saudara? Lebih dari setengah abad lamanya bangsa Indonesia berjoang, membanting-tulang dan mencucurkan peluh, untuk kedaulatan politik itu. Sekarang kedaulatan politik itu sudah di tangan kita. Kita tidak bisa didikte oleh siapapun lagi, kita tidak menggantungkan diri kepada siapa-siapa lagi, kita tidak mengemis-ngemis! Kedaulatan politik ini harus kita junjung bersama-sama, harus kita tegakkan beramai-ramai. Nation-building dan character-building harus diteruskan sehebat-hebatnya, demi memperkuat kedaulatan poIitik itu. Kerukunan nasional sekarang ini – kerukunan antara berbagai agama dan berbagai sukubangsa, termasuk suku-suku keturunan asing – kerukunan nasional yang bebas sama sekali dari diskriminasi atau rasialisme macam apapun, harus kita bina dengan kecintaan seperti kita membina kesehatan tubuh kita sendiri. Jangan justru sebaliknya kedaulatan kita serahkan pada Oligarki dan kita hanya sebagai jongos-nya oligarki yang melayani keinginan oligarki untuk mengeruk kekayaan ibu Pertiwi. Hal yang demikian itu harus dihentikan kedaulatan rakyat harus ditegakkan untuk merebut kembali kedaulatan rakyat. Berdikari dalam ekonomi! Apa yang lebih kokoh daripada ini, Saudara-saudara? Seperti kukatakan di depan MPRS tempohari, kita harus bersandar pada dana dan tenaga yang memang sudah di tangan kita dan menggunakannya semaksimal-maksimalnya. Pepatah lama “ayam mati dalam lumbung” harus kita akhiri, sekali dan buat selama-lamanya. Kita memiliki segala syarat yang diperlukan untuk memecahkan masalah sandang-pangan kita. Yang terjadi hari ini setelah 77 tahun merdeka justru kita terjajah dengan Neo Kapitalisme Neo Imperalisme, kita dijajah lagi 72% wilayah tanah kita dikuasai Aseng dan Asing. Segala kekayaan ibu Pertiwi dikeruk dan mereka datangkan tenaga Asing China untuk mengeruk kekayaan kita hukum lumpuh untuk kedatangan tentara merah di saat bangsa ini dicekam dengan Covid 19 mereka mendapat perlakuan spesial oleh pengkhianat bangsa ini. Hari ini kita tidak bisa lagi berdiri apa lagi berdikari hutang yang sudah hampir menenggelamkan Indonesia dan Ekonomi digantungkan pada Investor aseng dan asing, bahkan pembangunan bangsa ini apa kata China maka pembangunan bukan apa yang dibutuhkan bangsa dan rakyatnya tetapi apa kepentingan China dengan OBOR nya, infrastruktur akhirnya dijual pada China. Tanpa perang China telah menguasai tanah air 75 % lahan sudah dikuasai Aseng dan Asing, Investasi Aseng lebih penting daripada nyawa rakyatnya di saat dunia menolak kedatangan TKA China, justru kita memasukan TKA China pembawa dan penyebar Virus Corona . Ekonomi kita semakin tidak berdaulat karena Korupsi dan salah kelola yang ada hanya Hutang-hutang dan hutang. Kata Soekarno, berkepribadian dalam kebudayaan! Apa yang lebih indah daripada ini Saudara-saudara? Bukan saja bumi dan air dan udara kita kaya-raya, juga kebudayaan kita kaya-raya. Kesusastraan kita, seni-rupa kita, seni-tari kita, musik kita, semuanya kaya-raya. Juga untuk membangun kebudayaan baru Indonesia, kita memiliki segala syarat yang diperlukan. Kebudayaan baru itu harus berkepribadian nasional yang kuat dan harus tegas-tegas mengabdi kepada Rakyat. Dengan menapis yang lama, kita harus menciptakan yang baru. Sikap kita terhadap kebudayaan lama maupun kebudayaan asing adalah sikapnya revolusi nasional-demokratis pula: dari kebudayaan lama itu kita kikis feodalismenya, dari kebudayaan asing kita punakan Imperalisnya. Justru hari ini kita menjadi super liberal dan super kapitalis sehingga kita tidak mampu membangun karakter kebangsaan itu, justru kita terjajah kembali di bidang kebudayaan. Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sebenarnya kita telah melakukan pengkhianatan terhadap para pendiri bangsa ini. Kita telah mengganti Pancasila dengan ultra liberal. Kita telah kehilangan karakter kebangsaan kita. Untuk menyelamatkan Indonesia perlu revolusi dengan sepenuh hati. 1. Kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. 2. Retoling terhadap MPR dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tinggi negara. 3. Membatalkan amandemen ke 1, 2, 3, 4. 4. Memberlakukan kembali GBHN. 5. Menegakkan kembali pasal 33 Bumi Air dan kekayaan yang ada di dalamnya harus Nasionalisasi. 6. MPR Mengadakan pemilihan Presiden dengan syarat yang sudah pernah menjadi presiden tidak bisa dipilih lagi. 7. Melakukan Retoling terhadap lembaga-lembaga negara dan menghidupkan lagi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). 8. Menyerderhanakan kepolisian menjadi non combatan dan Brimob digabung dengan TNI. Polisi berada di bawah departemen dalam negeri. 9. MPR melakukan amandemen dengan adendum untuk menyempurnakan UUD 1945. 10. MPR membuat UUD pemerintahan sebagai UUD administrasi pemerintahan. Dengan peta jalan menyelamatkan Indonesia akan tercapai tujuan Masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Masa Depan Kita
Indonesia memiliki peluang dan ancaman. Secara demografis, kita beruntung memiliki struktur penduduk bercorak muda; terhindar dari problem negara-negara Eropa dan Asia Timur yang mengalami proses penuaan. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, kemana pendulum sejarah kehidupan dunia bergerak pasca pandemi Covid-19? Baiklah, pagi ini saya membaca buku Peter Zeihan, \"The End of the World is just the Beginning\" (2022). Dikatakan bahwa perkembangan globalisasi dalam beberapa dekade terakhir sebenarnya dipicu oleh kepentingan AS untuk bisa melumpukan Uni Soviet selama perang dingin, dengan menjalin aliansi strategis lintas negara. Untuk itu, AS menawarkan bantuan keamanan, investasi, infrastruktur teknologi, finansial dan pasar global. Rantai pasok cakupan global dimungkinkan karena proteksi angkatan laut AS. Dolar AS menopang pasar finansial dan internasionalisasi energi. Komplek-komplek industri inovatif tumbuh untuk memuaskan konsumen AS. Kebijakan keamanan AS menekan negara-negara bersengketa untuk melucuti senjata. Miliaran orang memperoleh makanan dan pendidikan berkat sistem perdagangan global yang dipimpin AS. Berkat semua itu, globalisasi merebak dengan membuat segala hal jadi lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Dengan berakhirnya perang dingin, AS kehilangan kepentingannya untuk mempertahankan itu. Kecuali bila AS terlibat perang langsung dengan negara adidaya baru, pendulum sejarah akan berbalik arah menuju de-globalisasi. Tandanya mulai dicanangkan pada era Donald Trump: \"America First\". Dan, keterisolasian berbagai negara semasa pandemi mempercepat proses ke arah itu. Pada era de-globalisasi, negara dan kawasan tak memiliki pilihan lain kecuali membuat barang sendiri, menanam makanan sendiri, memenuhi energi sendiri, bertempur dengan senjata sendiri, dan mengerjakan semua itu dengan penduduk dan sumberdayanya sendiri. Indonesia memiliki peluang dan ancaman. Secara demografis, kita beruntung memiliki struktur penduduk bercorak muda; terhindar dari problem negara-negara Eropa dan Asia Timur yang mengalami proses penuaan. Kita juga memiliki keanekaragaman sumberdaya sebagai sumber rantai pasok bagi industri sendiri. Ancaman terbesar yang kita hadapi adalah rendahnya human capital. Bila kita gagal membangun kualitas hidup dan kapabilitas manusia, maka di negeri yang kaya potensi sumberdaya ini, kelimpahan penduduk muda tidak akan menjadi bonus demografi, melainkan bencana demografi. (*)
Neo-Sishankamrata
Neo-Sishankamrata adalah ruh perjuangan dan formulasi ampuh dalam menggalang perlawanan rakyat, untuk melakukan bela negara secara fisik dan nyata. Kalau perlu dengan senjata. Oleh: Raden Baskoro Hutagalung, Forum Diaspora Indonesia SAYA yakin kita semua sudah sepakat dan paham bahwa negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Negara kita hari ini hampir penuh dikuasai oligarki politik dan oligarki ekonomi. Pergeseran kekuasaan dan kedaulatan atas nama rakyat dan demokrasi Pancasila, hanya simbolis semata. Sejatinya, rezim ini hanyalah proxy boneka dari sebuah kekuatan besar oligarki yang berkolaborasi dengan kekuatan elit global baik dari barat maupun timur. Di mana orientasi dan opportunity negara di selenggarakan dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan oligarki. Dan, sudah tepat sebenarnya, inilah yang disebut era Neo-Kolonialisasi, dengan menggunakan kombinasi cara Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme dalam mendegradasi kedaulatan negara kita dari semua sisi. Kita bisa melihat dan menganalisis dampak Neo-Kolonialisasi ini dalam kehidupan Asta Gatra bangsa kita. Dari segi ideologi, bagaimana rapuhnya Pancasila dan nilai KeTuhanan Yang Maha Esa saat ini. Pergeseran navigasi dan kebijakan negara sangat jauh panggang dari api. Agama dan Pancasila yang seharusnya jadi arah kiblat bangsa, saat ini justru dibentur-benturkan. Secara ideologis, bangsa kita saat ini sudah sangat super sekuler dan liberalis. Menjauhkan hegemoni pengaruh Agama dan nilai moralitas dari kehidupan bernegara. Dan, menjadikan legitimasi sosial opini sabagai legitimasi yuridis pemerintahan. Sehingga banyak terjadi post truth dalam bentuk logical fallacy, yang mengaburkan segala bentuk kejahatan negara menjadi sebuah pembenaran absolute. Kebenaran objectif bisa dikalahkan oleh keyakinan subjectif yang ditopang kekuasaan melalui aparat hukum. Degradasi dan neo-kolonialisasi ini juga merambah dalam hal ekonomi, politik, sosial budaya, dan Hankam. Ketimpangan ekonomi dan penguasaan sumber daya nasional oleh segelintir orang adalah bentuk fakta nyata hari ini. Hutang berkedok investasi adalah kanker ganas yang secara bertahap melumpuhkan sendi-sendi penting kedaulatan negara. Karena hutang dan investasi dari negara luar dapat mendikte kebijakan dalam negeri kita. Secara sumber daya alam yang melimpah, serta populasi dan luas bentang negara kita yang luar biasa strategis secara geografis, sebenarnya tidak ada alasan negara kita bisa punya hutang sampai sebesar 7200 triliun, apalagi kalau digabung hutang swasta 6000 triliun rupiah. Jadi, wajar tingkat pengangguran terus meningkat, kemiskinan bertambah, daya beli masyarakat melemah, nilai tukar rupiah hancur-hancuran, tapi di satu sisi sumber daya alam dan perkebunan kita dieksploitasi serta dinikmati hanya oleh segelintir orang. Ironisnya lagi, dalam laporan LHKPN 2021, telah terjadi kenaikan laporan hasil kekayaan para pejabat tinggi negara ini dengan drastis. Ini sangat miris sekali. Belum lagi kalau kita berbicara penegakan hukum, serbuan budaya asing, Narkoba, LGBT, yang merusak generasi muda kita. Jangankan itu, TNI-POLRI yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan dan tumpah darah bangsa Indonesia, saat ini justru berbalik menjadi alat kekuasaan. Skandal besar Sambo Cs, serta kriminalisasi dan pembunuhan yang mereka lakukan pada para ulama dan aktifis, sungguh hampir tidak ada bedanya dengan cara VOC dan Belanda ketika menjajah nusantara. Dan ini yang seharusnya segera menyadarkan kita semua. Kalau sudah terjadi Neo-Kolonialisasi, Neo Komunisme dan Neo Liberalisme, kenapa kita juga tidak segera menggelorakan Neo-Sishankamrata kita? Yaitu Menggelorakan kembali Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Karena Sishankamrata kita ini telah teruji dan terbukti mengusir penjajah yang saat itu begitu kuatnya dan juga berhasil memerdekan negeri ini dari Penjajahan gaya baru Oligarki. Dengan Sishankamrata ini bangsa kita bisa buat malu tentara Sekutu pada perang 10 November 1945 di Surabaya. Dengan Sishankamrata para pejuang kita dapat mengalahkan sekutu pada perang Palagan Ambarawa. Dengan Sishankamrata kita dapat membuat kejutan serangan umum 1 Maret dan operasi Trikora yang membuat malu Belanda hingga akhirnya kecut dan berunding dengan para pejuang kita. Sishankamrata ini telah teruji dapat memobilisasi semua sumber daya nasional yang dimiliki bangsa kita untuk melawan raksasa penjajah. Kultur budaya bangsa kita, yang militan dan berdarah pejuang mesti digelorakan kembali. Seluruh lapisan masyarakat harus disadarkan kembali, bahwa negara kita saat ini sudah berada di bibir jurang kehancuran. Semua jalan perbaikan melalui jalur linear konstitusional sudah dikunci dan di rekayasa melalui peraturan dan perundangan yang mereka buat sendiri. Hukum justru jadi alat kekuasan. Penegak hukum juga justru jadi centeng kekuasaan. Agama dan Pancasila yang seharusnya menjadi patokan nilai moralitas kebangsaan, sudah diframing buruk dengan stigma radikalisme dan intoleran. Lalu apa lagi ? Neo-Sishankamrata adalah cara ampuh untuk melawan Neo-Kolonialisasi, Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme akut yang sedang menyerang bangsa kita dari luar dan dalam. Neo-Sishankamrata adalah ruh perjuangan dan formulasi ampuh dalam menggalang perlawanan rakyat, untuk melakukan bela negara secara fisik dan nyata. Kalau perlu dengan senjata. Neo-Sishankamrata ini harus melibatkan semua aspek dan unsur rakyat. Baik itu dari TNI, Polri, Ulama, Aktifis, Buruh, Mahasiswa, Petani, Pedagang, Guru, Nelayan, hingga pelajar. Semua harus bahu-membahu bersama bagaimana untuk menghentikan rezim ini berbuat zalim dan seenaknya. Dan musuhnya sudah jelas yaitu para oligarki, elit global, yang menggunakan tangan-tangan proxy bonekanya yang sengaja diberi fasilitas dukungan untuk dapat merebut tampuk kekuasaan. Mereka itulah para pengkhianat bangsa yang menjual harga dirinya kepada penjajah oligarki. Neo-Sishankamrata adalah solusi dari kondisi kita saat ini. Bangkit atau Punah… Merdeka! Australia, 16 September 2022. (*)
Din Syamsuddin Minta Fajar Laksono Dicopot Dari Jabatannya Sebagai Jubir MK
Jakarta, FNN - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai Mahkamah Konsitusi (MK) berpolitik. Hal tersebut terkait dengan pernyataan juru bicara MK, Fajar Laksono yang mengatakan, Presiden Joko Widodo boleh mencalonkan diri kembali sebagai wakil calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2024. Din mengatakan, pernyataan juru bucara MK itu mencerminkan sikap lembaga tersebut yang tendensius, free kick, dan potensial dianggap melanggar konstitusi. Oleh karena itu, supaya Fajar Laksono dicopot dari jabatannya sebaga jubir MK. Sebelumnya, Jubir MK Fajar Laksono mengeluarkan keterangan yang menyebutkan presiden dua periode dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden (Cawapres). Ucapannya itu menuai protes dari berbagai kalangan, meskipun kemudian meluruskan bahwa yang dikatakan Fajar Laksono itu merupakan pendapat pribadi. Pernyataan itu tidak bisa tidak, dianggap sebagai pernyataan lembaga MK. Sebab, ujar Din, seorang jubir biasanya mewakili lembaga, dan tidak akan berani mengeluarkan pernyataan kecuali atas restu, bahkan perintah pimpinan MK. “Kalau MK membantah, maka harus ada sanksi tegas berupa pencopotan sang jubir yang telah melakukan pelanggaran, tidak hanya off side tapi free kick,” ujar mantan Ketua Dewan Perimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu. Pernyataan jubir MK yang tidak atas pertanyaan atau permintaan seseorang, lembaga maupun organisasi, kata Din, adalah tendensius. Hal itu semakin membenarkan dugaan MK selama ini tidak netral, tidak imparsial, dan tidak menegakkan keadilan menyangkut isu Pemilu dan Pilpres, seperti yang ditunjukkannya pada keputusan tentang Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Din menyatakan hal ini sama seperti banyaknya judicial review yang ditolak oleh MK ihwal Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold (PT). Dia mengklaim sebagai warga mulai tak percaya dengan MK. “Jika ini benar, maka merupakan malapetaka bagi negara Indonesia yang berdasarkan hukum atau konstitusi. Akan tetapi, perisai terakhir penegakan hukum atau konstitusi justru berkecenderungan melanggar hukum atau konstitusi itu sendiri,” ucap Din dalam rilis yang diterima FNN, di Jakarta, Kamis (15/9/2022). Din menegaskan sudah waktunya rakyat mereview atau merevisi keberadaan MK dari perspektif UUD 1945 yang asli. “MK tidak hanya harus mengenakan sanksi tegas atas jubirnya, tapi harus mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden hanya untuk dua masa jabatan berturut-turut dan tidak boleh diotak-atik untuk diberi peluang mencalonkan diri lagi walau sebagai wakil presiden,” ucapnya. 0elain meminta agar Fajar Laksono dicopot dari jabatannya, Din juga mengharapkan supaya MK mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden hanya untuk dua periode masa jabatan berturut-turut. Tidak boleh diotak-atik, diberi peluang mencalonkan diri lagi walaupun sebagai Wapres. Din menyebut jika ini diabaikan oleh MK, maka dirinya sebagai warga negara bersedia bergabung bersama rakyat cinta konstitusi melakukan aksi protes besar-besaran. (Lia/FNN)
Gerakan Mahasiswa Terus Berlanjut “Turunkan Jokowi”
MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan, banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden. “Itu juga yang berbahaya kalau KASD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka,” tegas Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (15/9/2022). “Jadi kita ulangi lagi keadaan ini bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia lagi rapuh,” lanjut Rocky Gerung. “Jadi, dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak KSAD kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi,” tambahnya. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi, semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini. “Jadi kita musti lihat bahwa ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini. Nah, kekacauan itu terjadi karena TNI diberi kesan pengangkatan Panglima atau KSAD memang hak prerogatif Presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai poltik,” ungkap Rocky Gerung. “Kita hanya (bisa) beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh Effendi Simbolon. Tapi Effendi Simbolon juga sudah minta maaf. Jadi, sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan,” kata Rocky Gerung. Dialog lengkapnya bisa dibaca dalam tulisan berikut. Halo apa kabar? Kita ketemu lagi di hari Kamis. Waktu cepet berlalu. Tapi kalau buat orang yang menghitung-hitung berapa besar unjuk rasa itu akan berlangsung mungkin waktu terasa sangat lambat. Iya. Orang masih ingin memastikan gerakan mahasiswa akan berlanjut. Ini saya lagi di Cirebon, diundang oleh Universitas Gunung Jati dan teman-teman kasih ceramah sebetulnya, semacam kuliah umum tentang pendidikan dan soal-soal sosial. Tapi mungkin akan dibuat di luar Universitas karena ada sedikit persoalan perizinan. Biasalah. Mahasiswa tetap merasa bahwa saya nggak boleh pulang. Tetapi musti berada dengan mereka di Cirebon dan mereka juga banyak cerita kemarin tentang gerakan dan semacam mereka sebut telah terjadi kimia antara mahasiswa, buruh, dan emak-emak. Kira-kira begitu. Kan kemaren dia juga habis demo, dan tadi malam saya sampai pakai kereta dan langsung dibajak ke tempat-tempat diskusi. Kira-kira itu. Tapi ya sudah itu bagian dari Cirebon yang akan kita lihat aktivitas ini akan terhubung dengan mahasiswa BEM se-Indonesia karena tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden. Jadi, bisa dibayangkan misalnya mahasiwa Trisakti akhirnya bawa spanduk besar-besar “turunkan Jokowi dan menyanyi Jokowi turun” gitu. Dan, kita ingat ‘98 itu kan dimulai di Trisakti dan mereka mengingatkan ulang betapa pahlawan reformasi Elang pada waktu itu terbunuh di jembatan Grogol karena sniper segala macam. Dan, peristiwa itu tentu membekas pada publik dan itu mengingatkan kembali tentang fungsi dari mahasiswa di dalam mengupayakan perubahan sosial itu. Apalagi kita selalu ingat dengan semacam jargon bahwa sejarah itu akan selalu berulang. Dan, kelihatannya sudah sedang berulang ini. History in the making. Saya kira kita sedang menghadapi situasi semacam itu ya ketika gerak sejarah itu saya kira tidak akan bisa dicegah. Apalagi ada pelemahan-pelemahan institusi. Kita selalu belajar misalnya teori dulu tahun ‘90 itu Huntington bikin thesis “the political decay”, ‘pembusukan politik’ dimulai dari melemahnya lembaga-lembaga negara negara: Ada kepolisian yang lagi rapuh, lalu kemarin ada soal konflik antara DPR dan TNI yang sebetulnya antar figur saja tuh antara Effendi Simbolon. Tapi Efendi Simbolon itu tetap dia adalah wakil rakyat, lalu Pak Dudung (KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman) bereaksi macam-macam. Jadi sudah ini ada satu kondisi yang memang kita sangat rapuh sebetulnya. Apalagi dari kacamata intelijen internasional, Indonesia rapuh. Nah, itu dia. Jadi saya kebetulan kemarin juga memandu sebuah diskusi. Sumbernya di Kami. Tapi diskusinya tidak ada kaitannya dengan masalah Pak Dudung, Sambo, dan sebagainya. Ini masalah soal BBM, tetapi tentu saja karena banyak wartawan yang hadir mereka pasti ingin tahu pendapat Pak Gatot itu. Dan ternyata menyampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Efendi Simbolon dalam sebuah forum yang terbuka di komisi I rapat kerja dan disiarkan secara langsung, kemudian menyatakan ada disharmoni antara pimpinan TNI. Itu kan dari intelijen pasti valid. Pasti intelijen sudah mengendus itu. Tetapi, dengan adanya pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR ini kan semacam konfirmasi buat mereka. Saya lihat Pak Gatot (mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo) agak ngamuk sebetulnya karena tentu ada disebut sebagai es to corp yang terganggu. Tapi saya bisa paham, prajurit pasti marah karena diucapkan terbuka dan dituduh gerombolan. Itu tentu secara, bahkan secara personal menganggap kok nggak hargai ya keadaan kita hari ini. Jadi, itu satu soal. Jadi perspektif prajurit itu sah walaupun nanti akan dicari keterangan kenapa prajurit itu tiba-tiba secara masif melakukan tindakan yang “mengejar” pernyataan dari Effendi Simbolon yang kemudian terbuka bahwa itu adalah perintah secara tidak langsung atau bahkan orang anggap itu suruhan langsung dari KSAD. Itu juga yang berbahaya kalau KSAD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka. Karena ini bukan sekadar TNI ansih tetapi juga orang Indonesia merasa bahwa kok ada ancaman gitu. Dan itu juga tertuju pada lembaga DPR. Kita paham juga kemarahan KSAD, tapi kita juga paham bahwa KSAD itu seharusnya tidak melakukan itu. Tapi sudah terjadi maka kita tidak perlu mencari siapa yang salah lagi. Karena tetap juga orang merasa bahwa DPR juga sering kurang ajar. Gitu kan. Walaupun kita musti terangkan pada teman-teman prajurit juga pada publik bahwa ini negara diasuh oleh civilian value. Tentu Effendi menganggap dia diproteksi oleh hak imunitas sebagai anggota DPR. Itu kalau DPR-nya bermutu. Tapi kita lihat kan DPR nggak bermutu. Jadi rakyat juga berhak untuk menghujat DPR atau Effendi Simbolon. Jadi kita ulangi lagi keadaan ini bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia lagi rapuh. Jadi, dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak Kasad kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini. Jadi kita musti lihat bahwa ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini. Nah, kekacauan itu terjadi karena TNI diberi kesan pengangkatan Panglima atau KSAD memang hak prerogatif Presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai poltik. Jadi, hal semacam itu yang bagi kita analis oke kita musti selesaikan ini supaya ada ketenangan, ada keteduhan. Apalagi kalau kita hitung sebetulnya secara lebih dekat, toh Panglima TNI Pak Andika (Jenderal TNI Andika Perkasa) juga lebih dekat dengan PDIP, juga Pak Dudung dekat dengan PDIP, Effendi Simbolon adalah PDIP. Jadi, kalau kita bilang ini PDIP’mans. Lalu orang anggap itu kenapa terjadi sinyal semacam itu? Apa semuanya ingin dapat semacam asosiasi dengan partai politik. Tapi bagi rakyat, rakyat ingin ada ketenangan, dst. Jangan sampai TNI itu melemah hanya karena soal-soal yang ya sedikit personal semacam ini. Demikian juga Polri. Polri lembaga yang betul-betul ingin pertahankan integritasnya. Kita hanya beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh Effendi Simbolon. Tapi Effendi Simbolon juga sudah minta maaf. Jadi sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan. Itu solusi bijaknya begitu. Ini sangat menarik yang Anda sebutkan, all the PDIP Jenderal. Betul yang Anda sampaikan karena ini kaitannya dengan mertuanya, Pak Hendropriyono, yang sangat dekat dengan Ibu Megawati dan sejarahnya panjang gitu, masa Orde Baru dulu. Pak Hendropriyono dari masa Orde Baru dekat sekali dengan Ibu Megawati dan itu kita tahu kedekatan itu karena Ibu Mega dizolimi sebetulnya oleh Orde Baru. Tapi saya lebih tertarik pada yang Anda sebutkan tadi, yaitu satu bahwa ini sebenarnya mencerminkan juga fenomena yang kita lihat adanya kekacauan di semua lembaga pemerintahan. Dan, ini menunjukkan juga sudah masuk ke TNI. Yang kedua adanya tarik-menarik kepentingan politik pada TNI. TNI kan sekarang sudah back to basic, sudah menjadi TNI yang profesional. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa perebutan posisi Puncak Panglima TNI itu membuat para politisi juga bermain-main, para perwira tinggi yang juga ingin berada di posisi itu juga bermain-main dengan kepentingan politik. Ini saya inget teorinya Pak Salim Said. Keterlibatan TNI dalam politik itu sebagai teori pull dan push, ada kepentingan dorong dan tarik dari dalam maupun dari luar. Ya, kalau sekarang itu pull-nya lebih kuat. Artinya, dari dalam kepentingan Presiden Joko Widodo apa terhadap Panglima. Tentu Presiden Jokowi di ujung masa pemerintahannya dinilai lemah karena itu dia musti cari semacam perlindungan. Dan kita selalu harus mampu memproyeksikan kalau terjadi disobedience, sebut saja kekacauan politik menjelang 2024 atau mungkin sebulan ini menjelang G20, siapa yang akan bertanggung jawab. Dan presiden tidak kasih sinyal. Presiden selalu merasa bahwa oke itu soal yang bisa diselesaikan secara internal. Tetapi, keadaan ekonomi politik kita menunjukkan presiden sebetulnya sudah lemah. Jadi, dalam keadaan presiden melemah maka muncul ambisi-ambisi ini Ambisi biasa saja, ada jenderal yang dia merasa lebih berhak dan kasih sinyal pada presiden. Lain kalau presiden dari awal menganggap oke saya hanya menerima keputusan dari Wanjakti. Jadi, secara formal Presiden akan mengangkat Panglima. Tetapi, proses rekrutmen kepemimpinan, itu jangan dikaitkan dengan kepentingan presiden. Kan ini kepentingan negara. Presiden sebagai simbol kepala negara sekaligus Panglima Tertinggi. Tetapi, sinyal politik nggak boleh masuk, sehingga tidak ada persaingan di antara Jenderal yang memang berlebih, sekarang mungkin sudah 100. Demikian juga yang di bawah itu, yang lapisan berikutnya kan juga menunggu sirkulasi di dalam kepemimpinan. Bayangkan, Letkol, Kolonel, mungkin sudah seribu yang menanti soal-soal semacam itu. Sementara prajurit tentu nggak terlibat di situ. Prajurit hanya ingin melihat intitusi TNI itu tangguh, sehingga dia bisa bangga sebagai prajurit NKRI. Hal-hal semacam ini yang musti masuk ke dalam kepala presiden supaya presiden paham bahwa TNI adalah lembaga negara. Jadi jangan sekalipun ada sinyal politik like dan dislike, favorit isu, dan segala macam. Biarkan TNI tumbuh dan rakyat tentu menginginkan seluruh kapasitas TNI itu hanya dipakai untuk melindungi negara, bukan untuk melindungi kekuasaan atau seorang politisi. Itu saya kira dasar berpikirnya harus mulai dari situ. (sws)
Temui Ketua DPD RI, Muzakir Manaf Sampaikan Empat Aspirasi
Jakarta, FNN – Mantan Wakil Gubernur Aceh, yang juga eks Panglima GAM, Muzakir Manaf, menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (15/9/2022). Muzakir menyampaikan empat aspirasi yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainuddin (Lampung) dan Sekjen DPD RI, Rahman Hadi. Sedangkan Muzakir Manaf didampingi oleh Teuku Irsyadi MD. Dalam pertemuan yang difasilitasi Senator asal Aceh Fachrul Razi, Muzakir Manaf yang bisa disapa Mualem meminta dukungan kepada Ketua DPD RI dalam proses penciptaan perdamaian secara keseluruhan di tanah Serambi Makkah, tanpa ada persoalan yang berpotensi timbul kembali. \"Tentu sebagai wakil daerah, saya meminta dukungan kepada DPD RI untuk kelangsungan perdamaian di Aceh yang abadi,\" tutur Muzakir. Muzakir juga meminta dukungan kepada Ketua DPD RI mengenai rencana revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, ada beberapa persoalan penting terkait UU Pemerintahan Aceh yang perlu untuk direvisi. Sebab, kata dia, masih ada klausul perjanjian Helsinki yang belum terakomodasi di dalamnya. \"Belum sepenuhnya MoU Helsinki itu terakomodasi dalam UU Aceh. Maka dari itu, saya meminta kepada Ketua DPD RI untuk memperjuangkan agar revisi UU Pemerintahan Aceh sesuai dengan draf naskah MoU Helsinki,\" kata Muzakir. Ketiga, Muzakir menilai salah satu problematika kemiskinan di Aceh segera dituntaskan. Sebab, Aceh memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu besar dan berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional. \"Maka, kami meminta kepada Ketua DPD RI untuk mendorong pemerintah mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta investasi di Aceh,\" kata Muzakir. Muzakir juga meminta dukungan kepada Ketua DPD RI agar persoalan bendera Aceh dapat diselesaikan secara cepat dan bijak, agar tak menjadi polemik berkepanjangan. Ia pun meminta dukungan kepada Provinsi Aceh yang akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mendatang. Muzakir juga mengucapkan selamat kepada LaNyalla Razi yang terpilih sebagai Ketua Umum PB Muaythai Indonesia dan Fachrul Razi sebagai Ketua Harian PB Muaythai Indonesia. Menanggapi hal itu, Senator asal Aceh Fachrul Razi menegaskan jika DPD RI akan memperjuangkan revisi UU Pemerintahan Aceh agar sesuai dengan MoU Helsinki. \"Sejauh ini memang banyak MoU Helsinki itu yang belum terakomodir, sehingga persoalan di Aceh ini begitu complicated. Kami DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan itu, agar UU Pemerintahan Aceh on the track dengan MoU Helsinki,\" terang Fachrul Razi. Fachrul Razi juga sependapat jika perdamaian abadi di Aceh harus dirumuskan dengan baik. Pun halnya dengan pembangunan perekonomian dan investasi di Aceh yang harus segera menjadi prioritas pemerintah. \"Kami juga sependapat bahwa persoalan bendera Aceh ini harus segera diselesaikan dengan bijak. Kami di DPD RI amat concern terhadap hal itu,\" kata Fachrul Razi. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berkomitmen mendukung penuh penciptaan perdamaian secara hakiki di Aceh. Dikatakan LaNyalla, tak boleh ada lagi yang mengusik perdamaian yang sudah menjadi komitmen nasional di Aceh. \"Tentu ini tugas kami untuk mengawal. Perdamaian abadi di Aceh harus terwujud. Itu adalah komitmen kebangsaan kita,\" kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga sependapat bahwa revisi UU Pemerintahan Aceh harus mengakomodasi MoU Helsinki. Sebab, tanpa poin-poin tersebut, mustahil perdamaian di Aceh akan terwujud. \"Pedoman perdamaian Aceh adalah MoU Helsinki. Oleh karenanya, revisi UU Pemerintahan Aceh harus memuat hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama dalam mewujudkan perdamaian di Aceh,\" tutur LaNyalla. Pun halnya dengan percepatan pembangunan perekonomian dan investasi di Aceh, LaNyalla menilai hal itu perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. \"Kami mendorong agar pembangunan perekonomian dapat segera direalisasikan yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,\" kata LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla juga mendukung penuh Aceh sebagai tuan rumah PON 2024 mendatang. Sebagai Ketua Umum PB Muaythai, LaNyalla menekankan organisasinya siap berkolaborasi untuk menyukseskan PON 2024 mendatang. \"Kami berikan dukungan penuh dan siap untuk berkolaborasi,\" tegas LaNyalla. (mth/*)
Menyingkap Sikap AS dan Cina Ihwal G30S 1965 Lewat Bahasa
Artinya, istilah pengikut Sukarno yang digunakan oleh Cina sejatinya hanya bentuk pelecehan bahwa meskipun nasionalis dan anti imperialisme, secara ideologis tetap dipandang musuh dalam jangka panjang. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) KALAU saya baca-baca lagi beberapa dokumen, baik dari pemerintah Amerika maupun Cina terkait jelang September 1965, ada beberapa frase menarik yang mengisyaratkan sikap dasar mereka dalam memandang Indonesia pada 1965. Kalau merujuk pada beberapa dokumen dari pihak AS dan Inggris, keduanya selalu menekankan polarisasi antara komunis versus \"orang-orang kita\" yang mereka istilahkan dengan sebutan \"Our Local Army Friend\". Tanpa memilah terdiri apa-apa saja ragam ideologinya. Pokoknya anti komunis berarti sekutu AS dan Inggris. Titik. Adapun pemerintah Cina, maupun Partai Komunis Cina, rada unik memang. Selalu mengedepankan istilah Angkatan Darat (Sebagai Representasi Sayap Kanan dan Pengikut Sukarno) yang tentunya mereka maksud orang-orang berhaluan nasionalis atau sosialis namun berjiwa nasionalis, tetapi non komunis atau malah anti komunis. Klasfikasi pemerintah Cina/PKC ini nampak jelas ketika mereka membuat laporan intelijen misalnya dengan mengatakan: “Di dalam tubuh PKI, ada penyusupan dari unsur-unsur angkatan darat dan pengikut Sukarno. Atau sebaliknya: Di dalam tubuh angkatan darat ada penyusupan dari kader-kader PKI dan pengikut Sukarno”. Meski ini kesannya sepele dan nggak penting, ini menggambarkan penyikapan dan kebijakan strategis baik Blok Barat maupun Cina dalam situasi genting jelang September 1965 maupun pasca 1965. Dalam hal AS/Inggris, polarisasi antara komunis versus anti komunis sebagai dasar kebijakan luar negerinya, maka jelas menyingkirkan kekuatan komunis merupakan sasaran antara untuk menggalang kekuatan anti komunis untuk menggulingkan dan melumpuhkan fron nasiona yang bersimpulkan Sukarno dengan dalih membasmi komunis. Sedangkan frase dari pemerintah Cina/PKC, dengan membedakan antara frase \"Pengikut Sukarno\" dan Komunis, maka hal itu tersirat memandang kelompok-kelompok nasonalis non komunis baik di kalangan militer maupun sipil, hanya sekadar sekutu taktis. Artinya, istilah pengikut Sukarno yang digunakan oleh Cina sejatinya hanya bentuk pelecehan bahwa meskipun nasionalis dan anti imperialisme, secara ideologis tetap dipandang musuh dalam jangka panjang. Dalam beberapa surat Menlu Cina kala itu, Marsekal Chen Yi, kepada pejabat tinggi PKC dan pemerintahan Cina, maupun dengan para pemimpin komunis negara lain, sempat menggambarkan Bung Karno sebagai mediator sayap kanan dan sayap kiri. Ini secara jelas menggambarkan bahwa Cina sejak dari awal memang lebih cenderung mencoba memperalat Sukarno daripada benar-benar memandang presiden pertama RI tersebut sebagai sekutu ideologis terpercaya. Sehingga dalam salah satu surat Chen Yi pasca September 1965 yang bermuara pada kegagalan Gerakan 30 September 1965, sempat berucap: “Mungkin lebih baik Sukarno digulingkan saja. Selama ini dia mediator sayap kanan dan sayap kiri. Tapi sekarang situasi sudah berubah”. Demikian yang berhasil saya olah berdasarkan studi yang dilakukan oleh Taomo Zhou, seorang mahasiswa program doktor dari Universitas Cornell, dalam sebuah monograf berjudul “Tiongkok dan G30S”, yang terangkum dalam buku suntingan Kurasawa Aiko dan Matsumura Toshio, bertajuk “G30S dan Asia, Dalam Bayang-Bayang Perang Dingin”. (*)
Massa Pendemo Bertahan Sampai Malam, Bakal Lebih Lama dan Lebih Besar
PENGAMAT politik Rocky Gerung menyebut, kita mungkin menduga bahwa ada pembiaran sedikit supaya kegembiraan itu tidak terkumpul, jadi dilepas saja. “Tapi sekaligus itu pertanda bahwa situasi nggak bisa lagi ditahan dan satu waktu nanti dalam 2-3 hari ini tuntutan akan naik lagi karena ada juga soal lain, misalnya tarik dasar listrik yang pasti juga ikut dinaikkan,” ujarnya. “Jadi, betul bahwa sejarah menyediakan seluruh fasilitas bagi mereka yang mencari keadilan. Itu wisdom-nya di situ. Demikian juga Bjorka yang masih memberi kita amunisi untuk tahu siapa sebetulnya yang suka berbohong dan ketar-ketir Istana juga dibaca oleh mahasiswa,” lanjut Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, Wartawan Senior FNN, dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (14/9/2022). Jadi, lanjut Rocky Gerung, hal-hal semacam itu mengingatkan kita bahwa ini negara diurus bukan untuk membuat rakyat bahagia, tapi justru merampas kebahagiaan itu melalui prinsip-prinsip akumulasi tadi. Dan hutang-hutang yang dibuat pemerintah tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat. “Jadi, pemerintah telah membuat semua orang turun derajat dan itu artinya kelaparan dan kemiskinan menanti mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi, hak dari rakyat kecil untuk masuk dalam infrastruktur ekonomi tertentu itu akhirnya harus bersaing dengan orang dengan kelas yang lebih tinggi,” kata Rocky Gerung. Berikut petikan dialog lengkap antara Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo-halo Bung Rocky, ini akhirnya aksi unjuk rasa mahasiswa mencapai satu momentum atau titik tertentu karena tadi malam mereka bertahan sampai malam. Padahal aturan unjuk rasa itu biasanya hanya sampai pukul 06.00 sore. Tadi malam polisi membiarkan sampai sekitar pukul 21.00 tadi malam di Patung Kuda dan berlangsung cukup kondusif, aman, tidak terjadi kekacauan. Ya, akhirnya bertemu antara kepentingan keadilan dan kesadaran dari polisi bahwa mereka juga butuh mengekspresikan kenaikan harga itu. Paling nggak keluarganya di asrama-asrama bilang, ya biarin saja mahasiswa menyuarakan suara dari kalangan bawah. Kan banyak prajurit atau petugas Polantas yang juga masih kesulitan ekonomi. Jadi, hal yang biasa saja gitu. Yang tidak biasa adalah sampai jam 9 malam. Kita mungkin menduga bahwa ada pembiaran sedikit supaya kegembiraan itu tidak terkumpul, jadi dilepas saja. Tapi sekaligus itu pertanda bahwa situasi nggak bisa lagi ditahan dan satu waktu nanti dalam 2-3 hari ini tuntutan akan naik lagi karena ada juga soal lain, misalnya tarif dasar listrik yang pasti juga ikut dinaikkan. Dia mengikuti kurs, bahkan bahan bakar listrik juga adalah batubara juga dan minyak juga, solar. Jadi, sudah pasti terjadi kenaikan itu. Jadi, akumulasi ini yang akan jadi titik balik dari gerakan yang tadinya itu dianggap sekedar temporer saja, karena Pak Jokowi bahkan pernah nantang-nantang sampai kapan sih kalian bisa bertahan dengan demonstrasi. Sekarang mula diperlihatkan. Ini baru sampai jam 9 ini Pak Jokowi ya. Besok bisa sampai subuh. Jadi, betul bahwa sejarah menyediakan seluruh fasilitas bagi mereka yang mencari keadilan. Itu wisdom-nya di situ. Demikian juga Bjorka masih memberi kita amunisi untuk tahu siapa sebetulnya yang suka berbohong dan ketar-ketir Istana juga dibaca oleh mahasiswa. Jadi, mahasiswa membaca psikologi Istana yang mulai cemas karena itu biasa akan ada eskalasi. Lain lagi kalau Istana datang menemui lalu menjanjikan sesuatu yang baru, tapi apa yang mau dijanjikan. Bahkan tarif dasar listrik pasti naik karena kenaikan harga BBM berakibat pada kenaikan listrik. Bahan bakarnya listrik adalah masih BBM, sebagian batubara. Demikian juga hutang PLN kan dalam bentuk dollar dan dia mesti bayar dalam bentuk rupiah karena itu dia naikkan. Dia dapat penghasilan dari rupiah, rakyat beli listrik, tapi dia musti bayar utangnya dalam bentuk dollar. Makanya dia musti naikkan ongkos listrik konsumen. Jadi, semua hal yang menyangkut ekonomi memang buruk. Pemburukan itu bagaimana cara (menyelesaikan-red). Kan kalau kita tanya apa solusi pemerintah? Ya nggak ada. Sebetulnya masih ada: batalkan IKN, batalkan kereta cepat, lakukan lebih fokusing lagi, perbaiki upah buruh. Jadi hal-hal yang simpel saja. Jadi sekali lagi Pak Jokowi tentu punya maksud lain. Dia harus menyimpan uang APBN untuk bermain politik pada 2022. Kira-kira itu analisisnya. Tapi kalau listrik ini bukan soal yang serius. Ini bukan sekadar kemungkinan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Ini orang-orang yang miskin kan selama ini menggunakan listrik dayanya 450 watt didorong untuk migrasi ke 900 karena yang 450 ini akan dihapuskan. Jadi, naik 900. Kan kalau naik itu pasti saja buat mereka berarti biaya tarif langganannya naik, terus biaya konsumsi juga naik. Jadi, menurut saya ini memang nggak masuk akal juga ya kebijakan-kebijakan semacam ini. Sudah disepakati oleh badan anggaran DPR dan pemerintah soal ini. Soal migrasi dari 450 watt. Itu juga mendorong daya beli juga nggak nyampe, dikasih 450 juga rakyat merasa gua mau beli apa dengan tambahan listrik itu. Kan kalau misalnya diberi 900 watt ini tapi dia mampu untuk beli tambahan rice cooker, misalnya, nggak ada soal. Tetapi, dia juga nggak bisa beli rice cooker. Padahal, dia mesti bayar tarif di 900 kan? Itu konyolnya di situ. Kan insentif untuk menaikkan artinya daya beli dia itu bertambah, supaya dia bisa beli peralatan lain, lebih produktif. Mungkin peralatan lain, mesin penetas telur, supaya bisa berbisnis. Tatapi, dia nggak bisa beli mesinnya. Jadi, buat apa dikasih listrik dinaikin dia nggak bisa beli, sementara tarifnya justru naik ngikutin kapasitas voltagenya, jumlah wattnya. 450 volt ampere dengan 900 volt itu berbeda. Belum lagi penggunaannya juga pasti beda. Menurut saya agak nggak masuk akal kalau kemudian pendorong dari migrasi ini karena PLN kelebihan pasokan, dan kemudian itu orang-orang miskin yang harus membelinya. Kan lebih konyol lagi. Itu juga teori yang musti kita uji itu, kelebihan pasokan dari mana sebetulnya tuh. Kan kita tahu ada pembangunan power plan baru. Juga bisa kita periksa kelebihan pasokan karena pengguna-pengguna besar itu nggak bisa produksi sebetulnya karena ekonomi tidak ada permintaan. Atau mungkin pabrik-pabrik besar itu lakukan relokasi ke Vietnam, Kamboja, sehingga pabriknya memang nggak mengonsumsi listrik lagi. Jadi, kelebihan pasokan terjadi karena pasokan yang ada tidak lagi dikonsumsi, bukan karena ada tambahan pasokan. Kan begitu cara melihatnya. Mungkin sepanjang Jawa - Bali nggak ada lagi tuh power plan baru. Yang ada adalah deindustrialisasi sehingga pasokannya seolah-olah berlebih. Kan problem yang kita pahami juga selama ini, kan mereka ini banyak kontrak dengan IPP (Independent Power Plan) atau listrik swasta dan kontraknya itu yang merugikan disebut take or pay gitu ya. Artinya, begitu kontrak lu pakai nggak pakai tetap membayar. Itu kan yang jadi konyol. Saya kira ini problem PLN dan kita tahu belaka siapa pemilik IPP ini. Ya banyak pejabat kita juga, bekas pejabat. Gitu. Karena itu mestinya itu diganti. PLN itu bukan lagi perusahaan listrik negara, perusahaan tiang listrik negara. Tinggal tiang listriknya saja sama kabel. Jadi istilah itu punya negara sudah nggak ada. Ya itu, kalkulasi bisnis pasti berkreasi di situ kan? Nah, BUMN seperti PLN yang harusnya mempertahankan harga dasar untuk menghidupkan ekonomi rakyat ya sudah nggak bisa, karena dia harus dipaksa beli barang yang bahkan kalau dia nggak pakai sudah bayar duluan gitu kan. Karena itu, dia bebankan itu pada publik, kepada konsumen. Kan di situ tidak adilnya. Tapi sudahlah, itu mau diapain lagi. Kan pemerintah memang pada akhirnya satu persatu kedunguannya terbuka dan nggak ada jalan lain selain bertahan melawan demonstran yang makin lama makin kuat tuntutannya untuk ya sudah percepat Pemilu atau letakkan jabatan. Buruh juga akan bersama-sama di situ karena semua kita adalah konsumen sebetulnya. Pada saat yang sama, kita nggak bisa akses lagi harga. Padahal, kita membayar pajak. Semua hal yang ada di depan kita, kita membayar pajak tuh. Dan pajak kita itu larinya ke IKN. Kan konyolnya begitu kan? Masuk keluar restoran bayar pajak, tanah segala macam, motor butut pun masih bayar pajak. Tapi kita dipaksa untuk membiayai sesuatu yang bukan kepentingan kita. Ada urusan apa orang yang kredit motor bayar pajak dengan IKN? Nggak ada urusan apa-apa kan? Dia punya motor ya karena dia mau menghemat dan akhirnya dijanjikan pakai kereta cepat. Kereta cepat juga mahal, mending dia pakai motor. Jadi, hal-hal semacam itu mengingatkan kita bahwa ini negara diurus bukan untuk membuat rakyat bahagia, tapi justru bisa merampas kebahagiaan itu melalui prinsip-prinsip akumulasi tadi. Dan hutang-hutang yang dibuat pemerintah tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat. Lain kalau pemerintah berhutang tanya pada rakyat, lu mau apa gua hutangin ya. Ini dia bikin hutang suka-suka dia saja. Hanya untuk pamerkan legasi dia. Dan ini kan sebenarnya dengan fakta-fakta semacam ini kita bisa menganalisis bahwa bahan demonstrasi itu banyak sekali tersedia dan ini memungkinkan unjuk rasa itu akan terus berlangsung secara panjang. Tadi saya tanya transportasi online. Anda dari mana? Kenapa nyupir? Oh, saya lulusan Unpad. Jadi, dia itu mahasiwa Unpad, pernah jadi banker di perbankan tapi kemudian mengundurkan diri karena ketidakpastian status dia. Lalu jadi supir kan. Jadi banyak orang yang juga mengalami penurunan kelas yang mengakibatkan kelas yang seharusnya ada di dalam kegiatan ekonomi itu turun lagi. Jadi kalau sarjana misalnya jadi ojol itu artinya anak-anak SMA itu nggak bisa lagi masuk di ojol, maka dia turun jadi tukang parkir. Bayangin, anak SMA jadi tukang parkir. Dan hak tukang parkir yang sebetulnya lulusan SD, misalnya, hilang akhirnya. Jadi pemerintah membuat semua orang turun derajat dan itu artinya bahwa kelaparan dan kemiskinan menanti mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi hak dari rakyat kecil untuk masuk dalam infrastruktur ekonomi tertentu akhirnya harus bersaing dengan orang dengan kelas yang lebih tinggi. Jadi mereka yang turun kelas bersaing dengan kelas bawah akhirnya tuh itu yang terjadi itu akibat dari kebijakan pemerintah yang ngaco. (Sof/sws)
Revolusi Bjorka = Revolusi Rakyat?
Mengapa yang disasar itu Indonesia? Bisa jadi, karena Bjorka sangat peduli dengan keadaan Indonesia yang sedang carut-marut karena salah kelola dari para pejabat korup. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) BANYAK pertanyaan muncul sejak Bjorka berhasil meretas dan menyebarkan data pribadi pejabat pemerintah Indonesia. Siapakah dia? Atau siapa orang di balik “boneka” Bjorka? Benarkah dia tinggal di Polandia? Kebocoran data pribadi ini kembali mencuat setelah Bjorka membocorkan data figur-figur di pemerintahan sejak awal September 2022. Lewat akun Twitter @bjorkanism, Bjorka mempublikasikan data pribadi, mulai Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Termasuk juga Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam bocoran data itu muncul informasi pula bahwa Luhut maupun Erick ini belum melakukan vaksin Booster (ketiga). Padahal, mereka mewajibkan pelaku perjalanan harus sudah melakukan vaksin Booster. Ironis bukan? Rakyat Indonesia dikejar-kejar supaya divaksin Booster. Sehingga, dibuatlah peraturan “Wajib Booster” untuk pelaku perjalanan jarak jauh dengan kereta api maupun pesawat. Kalau belum, wajib tes PCR. Rakyat sendiri tidak berani melakukan protes, apalagi perlawanan atas semua kebijakan pemerintah melalui Menteri Luhut ini. Rakyat menurut saja maunya pemerintah. Termasuk pemberlakukan PPKM level 1 seluruh Indonesia. Kemunculan Bjorka di jagat dunia maya Indonesia yang kemudian diberitakan berbagai media mainstream Indonesia seolah telah mewakili “perlawanan” atas kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo yang selalu sewenang-wenang itu. Bjorka pun mengajak rakyat Indonesia malakukan Revolusi. Sebelumnya, Bjorka mengklaim telah memegang 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompresi dan 189 MB sebelum dikompresi. Beberapa contoh dokumen yang dibocorkan juga ikut dipublikasikan oleh Bjorka dalam situs breached.to. Pada 6 September 2022, Bjorka juga diduga membocorkan dan menjual 105 juta data kependudukan. Bjorka mengklaim data itu meliputi NIK, kartu keluarga atau KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia. Dr. Syahganda Nainggolan dari Sabang Merauke Circle, menulis bahwa pesan-pesan Bjorka menjadi hidup di dunia nyata setelah berbagai media mainstream memberitakan kemunculan Bjorka ini. Di dunia maya, kehadiran Bjorka sudah dibahas berhari-hari dengan total puluhan juta viewers, baik di Tiktok, YouTube, Tweeter, dlsb. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengulas kehadiran Bjorka ini. Bjorka, mengklaim memiliki data-data antara lain, data Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo; memiliki data 1,3 miliar pelanggan seluler, memiliki data pembunuh Munir, data pemilih KPU, data Menkominfo, memiliki data Erick Tohir dan Puan Maharani. Bjorka yang anti kenaikan BBM, di tweeter, “Apa kabar Bu Puan Maharani? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor anda?” Dia mengancam akan membongkar dan terus membongkar data-data ini. Saat Menteri Kominfo menyepelekan Bjorka, diberitakan Bjorka membocorkan data pribadi sang menteri di sebuah situs terkait Bjorka. Alasan dari pombocoran informasi adalah dia melihat keadaan Indonesia sudah terlalu parah. Semua orang-orang yang bersuara memberikan kritik disingkirkan. Tuntutan Bjorka adalah satu, sekarang saatnya Revolusi. Dan, Bjorka yakin dengan kemampuannya menghancurkan rezim yang zalim. Syahganda menilai ini masuk akal dalam era sekarang, di mana di tangan satu gadget, semua sistem data pembangkit listrik, data trafik lalu lintas, data perbankan dll, bisa digenggam dan dikacau-balaukan. Jika benar Bjorka adalah kekuatan baru dalam dunia “Big Data dan Internet of Things”, yang mampu melakukan Revolusi melalui dunia maya, maka kita tentu akan sungguh-sungguh masuk pada era baru. Hacker Bjorka melalui akun twitternya @bjorkanism buka suara dan memberikan alasan kenapa dirinya melakukan peretasan ke pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah, Bjorka menganggap bahwa negara ini sudah terlalu lama dijalankan secara sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Bjorka menyebut bahwa banyak hal yang salah dilakukan oleh pemerintah, contohnya seperti kritik yang dilakukan pada pemerintah, namun ditutup secara permanen. “Those who criticize are permanently removed in the wrong way. various ways have been done, including the correct way. Did it work? So i chose to be a martyr to make a change by slapping their face.” “(Berbagai cara telah dilakukan, termasuk dengan cara yang benar. Apakah itu berhasil? Jadi, saya lebih memilih menjadi martir untuk membuat perubahan dengan menampar wajah mereka),” tuturnya dalam akun twitter @bjorka, Ahad (11/9/2022). Dengan twit satirenya itu, Bjorka juga mengajak masyarakat turut memakai \'Topeng Bjorka\' untuk ikut dalam revolusinya. “Let\'s join the protest using bjorka\'s mask wherever you are. it\'s time for a revolution,” kutip @bjorkanisme, Ahad (11/9/2022). Memang, belum bisa dipastikan apakah akun twitter @bjorkanism merupakan akun twitter milik orang yang telah melakukan peretasan data kebocoran ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Bjorka merupakan sosok yang saat ini menghebohkan dunia internet dan membuat pemerintah Indonesia ketar ketir. Bahkan, selain peretasan data Kemenkominfo, Bjorka mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikirimkan ke Presiden Jokowi. Nama \'Bjorka\' muncul terkait peretasan data dari Indonesia sejak Agustus lalu. Kemunculannya, termasuk pernyataan-pernyataannya, diketahui lewat situs forum breached.to. Selebihnya, sosoknya tentu saja masih misterius. Bjorka mengatakan, dirinya telah menjual sebanyak 105 juta data milik WNI yang berasal dari KPU. Ia juga mengklaim telah mempunyai 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia, yang terdiri atas NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi. Bjorka membocorkan data Menkominfo Johnny G Plate, dirinya mengancam membobol data MyPertamina hingga mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia Presiden Jokowi. “The next leak will come from the president of Indonesia (kebocoran selanjutnya akan datang dari Presiden Indonesia),” dikutip dari akun Twitter Dark Tracer, Sabtu (10/9/2022). Bagaimana reaksi netizen atas kehadiran Bjorka? Di sinilah menariknya. Ada yang mengelu-elukannya, tapi tak sedikit pula menganggap tindakan hacker ini tidak tepat dan malah akan merugikan masyarakat sendiri.Pada trending topic Twitter Indonesia Sabtu (10/9/2022) pagi misalnya, Bjorka bertengger di urutan teratas. Tercatat sudah ada lebih dari 17 ribu tweet yang membahas isu ini. Banyaknya tweet yang membahas info yang disebar Bjorka ini membuktikan, masyarakat sangat haus akan informasi yang jujur dan tidak penah bohong. Makanya, ketika Bjorka hadir, langsung mendapat respon positif netizen. “Fakta bahwa netizen Indonesia bahkan tidak marah sama Bjorka dan malah ikut tertawa memperlihatkan betapa kita sudah lelah dengan ketidak-mampuan pemerintah,” komentar seorang netizen.“Mudah-mudahan Bjorka atau hacker (yang) lain bakal bocorin data dana pemerintah, supaya mereka bertindak cepat. Privasi rakyat gak berharga buat mereka,” kata yang lain.Ketidakjujuran pemerintah selama ini, justru membuat Bjorkan akhirnya bisa “melawan” dengan leluasa. Informasi inilah yang sepertinya ditunggu-tunggu oleh netizen yang haus akan kebenaran, tapi tak sanggup melawan. Siapa sebenarnya Bjorka? Yang jelas, dua pemuda nyaris jadi korban karena dituding sebagai Bjorka. Akun instagram @voltcyber_v2 menuding Bjorka ini berasal dari Cirebon dengan nama Muhammad Said Fikriyansah. Said yang akrab disapa Arif itu, dikutip Kompas.com, Kamis (15/09/2022, 07:15 WIB), tinggal beralamat di Gang Kebantengan, Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun Arif membantah dirinya bukanlah seorang Bjorka yang selama ini dituduhkan. “Intinya, buat kalian semua yang mengira saya Bjorka, saya bukan Bjorka. Saya tegaskan saya bukan Bjorka,” tegas Arif. Pemuda 17 tahun ini mengaku masih syok atas kejadian yang menimpanya. Ia tak pernah menyangka akan mendapatkan tuduhan seberat ini, yakni sebagai seorang pembobol data rahasia negara. Arif menceritakan, informasi yang mengguncangnya itu datang pada dirinya sejak Selasa pagi (13/9/2022). Dia tidak sadar, tiba-tiba dalam waktu singkat, banyak orang menghubungi di akun instagram @muhammadsaidfikriyansah. Mereka menghubungi untuk menanyakan kebenaran perihal hacker. Paling banyak di antara mereka menuduh dirinya sangat membahayakan. Bahkan kolom komentar akun Arif banjir kata-kata kasar berupa cacian, makian, dan berbagai macam tuduhan. “Di hari itu (Selasa), akun saya sempat di-hack. Tiba-tiba aplikasi keluar, dan berubah namanya menjadi anonim. Saya tidak bisa masuk dan mengakses. Kejadian itu sekitar pukul 14.00 WIB sampai sekitar pukul 17.00 WIB,” ujar Arif. Arif masih beruntung, tidak sampai “ditangkap” oleh polisi. Seorang pemuda di Kabupaten Madiun diamankan Tim Cyber Mabes Polri. Pemuda berinisial MAH (21), diduga sebagai hacker Bjorka yang telah meretas sejumlah data. Dari informasi yang dihimpun detikJatim, MAH yang merupakan warga Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, diamankan sekitar pukul 18.30 WIB, Rabu (14/9/2022). MAH kemudian dibawa Tim Cyber ke Mapolsek Dagangan untuk menjalani pemeriksaan. MAH menjalani pemeriksaan hingga sekitar pukul 01.30 WIB dan mendapat pengamanan dari Polres Madiun. Semudah itukah Tim Cyber Mabes Polri menemukan seorang di balik Bjorka? Karena menurut klaim Bjorka, dirinya tidak akan pernah bisa ditemukan di mana lokasinya. Ini menunjukkan, betapa tingginya tingkat teknologi IT yang dipakai Bjorka sehingga sulit menemukan jejaknya. Untuk menjadi Bjorka itu setidaknya tahu, alat-alat atau perangkat IT yang dimiliki pemerintah Indonesia serta kelemahannya. Itu yang pertama. Kedua, dia memiliki alat-alat atau perangkat IT untuk melumpuhkan alat-alat atau perangkat yang dimiliki pemerintah Indonesia. Ketiga, orang yang berada di balik Bjorka itu biasa digunakan jasanya oleh lembaga sandi internasional. Dan, keempat, dia ini punya jaringan intelijen dunia. Sehingga jangan heran kalau Bjorka bisa beroperasi di mana saja di dunia ini. Dari Polandia, Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, China, Taiwan, atau mungkin di Indonesia? Tapi, yang jelas, Bjorka mengaku berada di Warsawa, Polandia. Mengapa yang disasar itu Indonesia? Bisa jadi, karena Bjorka sangat peduli dengan keadaan Indonesia yang sedang carut-marut karena salah kelola dari para pejabat korup. Makanya, Bjorka mengajak rakyat untuk melakukan Revolusi Rakyat! Apakah Bjorka orang Indonesia atau asing? Bisa jadi orang Indonesia, atau bisa juga orang asing yang sangat peduli bangsa Indonesia. (*)
Pengamanan Sangat Ekstra untuk Demo
Jakarta, FNN – Kamis, 15 September 2022 demo kembali dilaksanakan di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Aparat kepolisian telah mempersiapkan penjagaan ketat dengan memasang dua lapis kawat berduri, beton pembatas jalan, dan dinding besar menuju arah Istana negara. Berdasarkan pantauan Forum News Network (FNN), pengamanan hari ini lebih ekstra daripada pengamanan untuk aksi massa sebelumnya. Diketahui, demo akan kembali digelar dengan massa dari elemen mahasiswa dan buruh yang diperkirakan mencapai 2.000 orang. Dengan dipasangnya banyak pembatas tersebut akan menghalangi para demonstran untuk sampai ke wilayah Istana Negara. Hal tersebut seakan mengindikasikan bahwa akan terjadi kericuhan besar dalam aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dan Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 6.000 personel polisi yang tersebar di beberapa titik kawasan sekitar Monas. Karena dalam rangka mengamankan lokasi, maka dilakukan penutupan jalan sejak pukul 10.00 WIB ke arah Istana Negara. (Rac)
Masalah Nilai Tukar dan Ambruknya Keuangan BUMN Energi
Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) COBA dipikirkan sebentar, perusahaan BUMN energi kita, sebagian besar biayanya dalam Dollar Amerika, sementara semua pendapatannya dalam rupiah. Apa gak tekor? Akhirnya yang terjadi biayanya terus melonjak naik sementara pendapatannya cenderung menurun. Bukan hanya menurun secara nominal dalam rupiah, tapi jeblok jika diukur dalam dolar. Loh kok diukur dalam dolar? Tentu saja, karena kalau belanja lagi tentu dengan dolar. PLN misalnya beli batubara dengan dolar, semua dipatok dalam dolar. Bahkan peraturan tentang harga batubara DMO dalam dolar. Bukankah mata uang rupiah adalah alat pembayaran satu-satunya yang sah di Indonesia? Lah kok bisa perusahaan energi belanja di dalam negeri beli bahan bakar batubara pake dolar dan ditetapkan melalui peraturan resmi? Ini pelanggaran UU mata uang. Makar batubara pada negara. Pemerintah sejak dulu mematok harga batubara DMO, dari jaman SBY harga DMO berkisar 50-70 dolar per ton batubara. Dulu PLN bayarnya seton Rp 400 ribu-560 ribu per ton batubara karena harga 1 dolar Rp 8000. Sekarang ini bayarnya Rp 900 ribu sampai Rp 1 juta seton. Biaya PLN naik dua kali lipat. Itu baru beli bahan bakar primer yang merupakan bagian paling besar dalam belanja PLN. Belum belanja lain-lain, belanja peralatan listrik, belanja tenaga ekspatriat, tim ahli keuangan, semua dibayar dengan dolar. Jadi biaya tambah mahal ya? Berbanding terbalik dengan pendapatan. Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat pendapatan langsung terjun bebas. Pertama pendapatannya dalam rupiah yakni hasil jual listrik yang dibayar dengan rupiah. Semua pendapatan PLN dalam rupiah. Kalau diukur dengan dolar pendapatan PLN yang tadinya cuma terjun ke dalam got, sekarang terjun ke dalam jurang. Nah lebih parah lagi ketika bayar utang dalam mata uang asing yang dalam jumlahnya sudah besar, makin melambung. Ketika memeriksa kantong yang isinya rupiah untuk membayar kewajiban dalam dolar, isi kantong langsung kering. Nasib PLN beda tipis dengan Pertamina, beli dengan dolar, jual dengan rupiah, beli minyak mentah dan BBM dengan dolar, dapatnya rupiah. Belinya dengan harganya naik dua kali lipat, dapatnya turun dua kali lipat. Apes memang bisnis seperti ini. Beda tipisnya di mana dengan PLN? Pertamina masih bisa ekspor minyak mentah dan gas dengan pendapatan dolar, atau bisnis penyewaan kapal Pertamina untuk pengiriman ke luar negeri dibayar dolar. Pertamina juga masih jual minyak dari hulu ke kilang dibayar dolar. Tapi ini jualan di dalam rumah sendiri. Tak ada gunanya dihitung. Jeruk makan jeruk. Ketika pengumanan pendapatannya, kadang malu juga kita mendengarnya. Katanya untung besar, naik melonjak katanya. Tapi begitu merogoh kantong buat belanja lagi dan bayar utang, semua langsung kering dan terpaksa ditutup utang lagi. Ini yang naggung dosa siapa ya BUMN energi kita ini? Apa menjadi tumbal BI yang doyan mainin dolar? (*)
Pendidikan Pemanusiaan
Pendidikan bermakna sebagai persemaian manusia baik harus mengajarkan budi pekerti. Budi mengandung arti “pikiran, perasaan dan kemauan” (aspek batin); pekerti artinya “tenaga” atau ”daya” (aspek lahir). Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, detak jantung kehidupan bangsa bisa memompakan dua alunan emosi publik: cinta dan takut. Emosi cinta mengalirkan agama kasih sayang, perikemanusiaan, persatuan, kesetaraan, keadilan dan perdamaian. Emosi takut mengalirkan agama kebencian, permusuhan, pembelahan, dominasi, kesenjangan dan kekacauan. Manakala daya cinta pudar dari jiwa suatu bangsa, takut akan merajalela menghantui segala sendi kehidupan. Cita-cita kemuliaan dan kebahagiaan hidup bersama terjerembab jatuh ke lembah kebiadaban susah nestapa. Bagaimana hidup mulia bila beragama tak bisa susila. Berilmu tak bisa bijak. Berkuasa tak bisa rumeksa. Berharta tak bisa derma. Bagaimana hidup sentosa bila agamawan tak jadi teladan. Penguasa tak jadi penjaga. Sarjana tak jadi sujana, hartawan tak jadi peraharja. Bagaimana hidup damai bila iman tak bawa akhlak, ilmu tak bawa haluan, politik tak bawa tertib, ekonomi tak bawa sejahtera. Bagaimana hidup sungguh hidup, bila iman, ilmu, kuasa, dan harta tak bisa menghidupi hidup? Demi menumbuhkan nilai-nilai cinta itu, suatu negara memerlukan proses pembudayaan pendidikan bermakna. Suatu pendidikan dikatakatan bermakna kalau bisa menjadi ajang persemaian subur bagi pertumbuhan kehidupan baik. Sesuatu dikatakan baik kalau sesuai dengan tujuannya. Jam yang baik menunjukkan ketepatan waktu. Anjing yang baik menjaga tuannya. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu mengembangkan kodrat keluhuran kemanusiaannya. Pendidikan bermakna sebagai persemaian manusia baik harus mengajarkan budi pekerti. Budi mengandung arti “pikiran, perasaan dan kemauan” (aspek batin); pekerti artinya “tenaga” atau ”daya” (aspek lahir). Alhasil, pendidikan budi-pekerti mengupayakan bersatunya pikiran, perasaan dan kemauan manusia yang mendorong kekuatan tenaga yang dapat malahirkan penciptaan dan perbuatan yang baik, benar dan indah. Singkat kata, pendidikan bermakna adalah pendidikan berkebudayaan yang bisa mengembangkan kemanusiaan seutuhnya. Suhu pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, secara tepat menyatakan, bahwa pendidikan adalah proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan belajar dari kehidupan sepanjang hidup. (*)
Mahkamah Konstitusi Berpolitik: Wajib Bubar?
Jakarta, FNN – Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) mempertanyakan, apakah ada permohonan resmi pihak tertentu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi, presiden dua periode boleh maju sebagai cawapres? “Kalau tidak ada, apakah MK bisa mengeluarkan pendapat tanpa uji materi, dan apakah pendapat juru bicara merupakan pendapat resmi MK?” ungkap Anthony Budiawan. MK wajib berhentikan juru bicara yang memberi pernyataan pendapat terkait materi konstitusi tanpa instruksi MK yang didahului sidang uji materi. Kalau tidak, MK diduga telah memberi pendapat konstitusi melampaui wewenang yang diberikan konstitusi kepadanya: MK melanggar konstitusi. DPR wajib memanggil MK, minta klarifikasi apakah pernyataan juru bicara terkait “Presiden 2 periode boleh menjadi calon Wakil Presiden” merupakan pernyataan resmi MK. “Kalau tidak, DPR wajib minta MK memberi pernyataan publik, bahwa pendapat juru bicara tersebut bukan pendapat MK,” tegasnya. Anthony Budiawan menegaskan, parpol, yang dianggap masyarakat sebagai perusak demokrasi dan konstitusi, dengan PT 20%, sebaiknya tidak mengejar kekuasaan semata, dengan mengabaikan kepentingan masa depan bangsa, wajib menolak cawapres dari presiden yang sudah menjabat 2 periode: Ingat, rakyat mengawasi. Sebelumnya ramai diberitakan, MK menyatakan bahwa presiden yang telah menjabat selama dua periode bisa menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, tak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Namun lebih kepada etika politik jika presiden dua periode ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya. “Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya,” kata Fajar, dilansir CNN Indonesia.com. Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Menurut Fajar, bunyi Pasal tersebut tidak mengandung larangan bagi presiden dua periode untuk menjadi wakil presiden periode berikutnya. “Kata kuncinya kan: dalam jabatan yang sama,” kata Fajar. Itu berbeda halnya jika presiden dua periode ingin kembali menjadi presiden. Fajar mengatakan presiden yang telah menjabat dua periode secara berturut-turut atau ada jeda, tidak boleh kembali menjabat untuk periode ketiga. “Berturut-turut atau tidak, paling lama menduduki jabatan itu dua kali masa jabatan,” kata Fajar. Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhanil mengatakan bahwa presiden dua periode sebaiknya tidak kembali ikut konstestasi pilpres meski menjadi cawapres. Dia mengamini Pasal 7 UUD 1945 masih bisa diperdebatkan. Namun, Fadhli berada di posisi yang menganggap pasal itu melarang presiden dua periode menjadi cawapres di periode berikutnya. \"Secara normatif, memang ketentuan itu bisa diperdebatkan. Nilai yang terkandung di dalam konstitusi tentu tidak hanya teks, tapi juga ada semangat pembatasan masa jabatan, untuk berjalannya sirkulasi kepemimpinan nasional,\" kata Fadhli. Dia mengatakan bahwa pembatasan masa kekuasaan presiden-wakil presiden lewat amendemen UUD 1945 dilakukan agar tidak lagi terjadi seperti Orde Baru ketika Soeharto memimpin begitu lama. Itu merupakan salah satu alasan utama UUD 1945 diamendemen usai Soeharto lengser. “Tidaklah elok, jika seorang presiden 2 periode, maju untuk menjadi wakil presiden, dengan memanfaatkan ruang normatif di dalam pasal konstitusi,” ujarnya. “Untuk apa lagi presiden maju jadi wapres. Itu hanya akan jadi legitimasi kekuasaan buta saja,” kata dia. (mth)
Presiden Jokowi, Mundurlah Saat Ini Juga!
Mencermati dan menghitung kalkulasi politik yang sedang dan terus akan terjadi, waktu sudah tiba segera minta maaf kepada rakyat atas kelalaian dan kekurangannya selama ini dan segera umumkan dirinya mundur baik-baik. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TITIK lemah Presiden Joko Widodo sudah bisa dideteksi sejak awal naik ke singgasana kekuasaan, bukan karena kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dan tidak memiliki potensi sekedar ukuran minimalis. Akhirnya harus jatuh pada cara-cara mengelola negara dengan standar ngawurisme. Visi Misi verbalisme hanya untuk memenuhi dan menarik simpati dan menghipnotis rakyat saat kampanye telah menjadi mortir memukul balik dirinya. Karena akhirnya fakta tidak bisa lagi dibungkus dengan narasi kebohongan. Akibat balas budi politik kepada para bandar politik (Oligarki) membelit tak lagi ada ruang gerak keluar dari remotnya. Haluan negara (sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945) yang harus menjadi arah dalam mengelola negara, bukan saja dilupakan bahkan dianggapnya sebagai sampah. Moral dan etika bernegara yang harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila menguap dan tidak dikenali lagi. Kemampuan untuk memberdayakan ekonomi rakyat, apalagi pikiran untuk mensejahterakan rakyat itu kering kerontang, setelah pikiran hanya dibalut hutang-hutang dan hutang. Sampai sekedar harus membayar cicilan hutang sudah sempoyongan. Rakyat harus menerima imbas akibatnya. Semua otoritas negara sudah dalam kendali oligargi, adalah keajaiban sebuah negara yang mengaku merdeka. Kemampuan dan kualitas kepemimpinannya sangat rendah. Padahal 40 % kemampuan pemimpin akan menentukan apa yang akan dan harus terjadi. Bisa dibayangkan kalau kemampuan memimpin sangat rendah mendekati 0 %. Berantakan adalah resiko yang akan terjadi. Satu hari akan resafel kabinet dua kali sudah tidak ada gunanya, stop marah-marah seolah olah semua ini akibat para menterinya yang tidak becus. Tuntutan demo rakyat yang dimotori mahasiswa dan buruh, agar Presiden segera mundur adalah sebuah keniscayaan, bukan karena kebencian untuk mengindari kerusakan negara lebih berantakan. Abaikan semua penasehat yang akan menjerumuskan dirinya, karena ambisi mereka untuk tetap terbiasa hidup, atau harus melarikan diri akibat ulah dan kekakuannya sendiri. Jangan lagi merekayasa seolah-olah masih memiliki relawan yang bisa melindungi dan kekuatannya melebihi kekuatan parlemen. Dagelan seperti itu akan menjadikan dirinya seolah-olah masih terlindung, sedang yang namanya relawan hanya akan hidup sesaat dan bisa segera menghilang, tidak peduli akan nasib bos dan tuannya. Mencermati dan menghitung kalkulasi politik yang sedang dan terus akan terjadi, waktu sudah tiba segera minta maaf kepada rakyat atas kelalaian dan kekurangannya selama ini dan segera umumkan dirinya mundur baik-baik. Hanya itulah jalan keluar yang ada saat ini, sebelum semuanya terlambat, sikap kesatria seperti Presiden Soeharto yang mundur akan lebih bijak! (*)
Anthony Budiawan: DPR Wajib Usut Tuntas Skandal Raksasa “Satgassus Gate”
Jakarta, FNN – Dana judi online mengalir ke polisi dan masyarakat capai Rp 155 triliun? Lebih dari USD 10 miliar? “Fantastis! Ini skandal raksasa, bisa lebih besar dari skandal sama di AS. Kalau skandal ini melibatkan Satgassus, DPR wajib usut tuntas: audit semua rekening!” tegas Anthony Budiawan. Menurut Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) itu, kalau DPR tidak usut tuntas Skandal Raksasa Judi Online, masyarakat akan bertanya-tanya: ada apa? “Dikhawatirkan berkembang pendapat liar, jangan-jangan banyak anggota DPR juga terlibat? Ini bisa merusak reputasi negara, bagaimana bisa lembaga legistalif terlibat aktivitas kriminal?” lanjut Anthony Budiawan. Karena, normalnya, kata Anthony Budiawan, DPR akan menyelidiki kasus-kasus yang dianggap berat: ada Buloggate & Bruneigate, meski tidak terbukti melibatkan Gus Dur, atau Centurygate yang “hanya” melibatkan uang Rp 7 triliun. Sedangkan Satgassusgate melibatkan dana Rp 155 triliun: mengalir ke mana-mana. Sebelumnya, dilansir CNN Indonesia, Selasa (13 Sep 2022 18:39 WIB), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK) Ivan Yustiavandana telah mendeteksi aliran dana sejumlah Rp 155 Triliun dari judi online. Hal ini diungkapkan Ivan dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). “Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu sebanyak Rp 155,459 triliun (Rp 155 triliun),” ujar Ivan di ruang rapat. Menurut Ivan, banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, beberapa di antaranya adalah oknum polisi, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Ivan juga menegaskan PPATK masih melakukan analisis terkait temuan itu dengan Polri. “Enggak-enggak (tidak hanya ke rekening polisi) semua masyarakat. Ada semua. Oknum (polisi), ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS,” imbuh Ivan saat ditemui usai rapat. Sepanjang tahun ini, Ivan memastikan telah memblokir 312 rekening terkait judi online dengan jumlah Rp836 miliar yang berhasil dibekukan. Sementara, untuk transaksi judi online, PPATK baru menganalisis 139 dari ratusan juta transaksi. “Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022 saja, kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis, itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum,\" tuturnya. Sebelumnya, Ivan menjelaskan PPATK setidaknya telah melaporkan 25 kasus judi online ke Aparat Penegak Hukum (APH) sepanjang periode 2019-2022. Menurutnya, pelaku judi online sangat piawai menghilangkan jejak melalui kemajuan teknologi. Misalnya dengan mengganti situs judi online baru, berpindah dan mengganti rekening, hingga menyatukan hasil judi online dengan bisnis yang sah. Adapun aliran dana terindikasi judi online yang berhasil terpantau mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. PPATK pun sudah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. “Selain ke beberapa negara di atas, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara \'tax haven\',” kata Ivan. (mth)
Gontor: Santri Datang Tanpa Iklan
Begitulah sistem berjalan di Gontor sampai kelas VI, saya melihat Gontor sebagai kampung damai yang penuh dengan berbagai tantangan dan romantika. Kampus dinamakan sebagai kampung damai atau Darussalam. Oleh: Munawar Liza Zainal, Alumni 1992 (Country 92) KAMI berasal dari sebuah gampong yang terpencil. Utara dibatasi dengan Selat Malaka hanya dapat diakses dengan boat nelayan, ke timur perbukitan Guha Tujoh dan di barat perbukitan perbatasan Aceh Besar. Hanya bisa diakses dengan berjalan kaki, waktu itu belum ada jalan. Untuk memasuki kampung kami dengan kendaraan hanya melalui Simpang Beutong setelah turun dari gunung Seulawah. Itupun jalan tidak beraspal, sebab di masa Orde Baru, PPP selalu menang sehingga tidak tersentuh pembangunan. Kehidupan masyarakat sebagian bertani, lainnya menjadi nelayan. Keluarga kami banyak yang menjadi pedagang, turun-temurun dari endatu yang datang ke Aceh untuk berdagang. Hanya sedikit saja yang menjadi aparat atau pegawai negeri, salah satunya abang dari Ayah. Abuwa Kasim kami memanggilnya. Abuwa kepala sekolah, beliau itu sering meminjamkan buku untuk kami baca. Sekira tahun 1985, saat duduk di kelas V SD, saya membaca sebuah buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama tentang pendidikan agama Islam. Di dalam buku itu juga ada bab pengenalan beberapa pesantren di Indonesia. Saya tertarik membaca. Di dalam hati, terkesan dengan dua pesantren yang ada di dalam buku, yaitu Pesantren Gontor dan Tebuireng. Dua-duanya ada di Jawa Timur. Saya sampaikan kepada Abusyiek, bahwa saya tertarik untuk bersekolah ke sana. Abusyiek senang hatinya, dengan tegas menjawab, “jak u Guntur mantong”. Ke Gontor saja. Rupanya kakek yang pernah bertugas ke Kalimantan dan Madura, pernah mendengar tentang Gontor yang disebutnya sebagai Guntur. Kemudian saya sampaikan kepada Ayah dan Mamak, juga disambut dengan senang hati. Ayah mengingatkan bahwa perlu menabung untuk pergi bersama. Saya pun semakin semangat membantu orang tua dalam usaha. Keluarga kemudian mendapat informasi bahwa ada santri Gontor di Sigli. Kamipun ke sana menginap, dan belajar selama beberapa hari tentang Gontor. Keluarga ini membantu kami seperti bagian dari keluarga sendiri. Dari awal saya menjadi semangat dan terkesan dengan kekompakan keluarga santri ini. Sejak awal kami mengenal Gontor dengan mencari informasi sendiri. Tidak ada selebaran apapun tentang Gontor waktu itu. Akhirnya pada tahun 1986, beberapa keluarga di gampong bertekad ke Gontor. Ada yang tamat SMP dan SMA, seingat saya, hanya saya yang tamat SD. Perjalanan susah dan panjang sekali, setelah satu malam ke Medan, kami melanjutkan ke Jakarta, dua hari dua malam dengan bus ALS. Di Jalan ada berbagai cerita, penumpang turun untuk mendorong bus yang tidak sanggup mendaki, bahkan beberapa kali ganti ban dalam perjalanan karena kurang angin dan meletus. Sesampai di Jakarta, kami melanjutkan lagi satu malam menuju Ponorogo. Sesampai di Ponorogo, melanjutkan dengan trayek (L300), menuju Gontor. Sesampai di sana, disambut oleh panitia santri baru. Dengan dibantu oleh senior sedaerah, akhirnya mulai belajar untuk persiapan ujian masuk. Ada tes bahasa Indonesia, berhitung, dan imla’, menulis dengan benar kata-kata bahasa Arab yang diucapkan, dan membaca Al Quran. Tidak ketinggalan dengan psycho-test, di mana semua calon santri dipanggil satu-satu untuk dites supaya diketahui motivasi dan semangatnya untuk menuntut ilmu. Tahun itu, ada sekira 3.500 calon santri untuk memperebutkan 800 kursi untuk kelulusan. Semua ujian saya jawab dengan baik, namun pengetahuan imla’ saya sangat kurang. Saya tidak lulus pada tahun 1986. Saat itu, Gontor hanya satu. Belum ada Gontor dua dan lainnya. Memang ada beberapa pondok yang didirikan oleh alumni dan guru Gontor, tetapi tidak ada hubungan dengan Gontor. Karena Gontor cuma satu, bertahun-tahun menjadi masalah. Ribuan orang datang ke Gontor tanpa diundang, tanpa iklan, tanpa ada selebaran dan spanduk untuk penerimaan santri baru. Yang lulus terbatas, sekira 800-an, sisa yang ribuan lainnya sebagian besar tidak mau pulang ke kampung, tetap mau ke Gontor atau pesantren yang mirip Gontor. Masa itu, Gontor tetap teguh tidak membuka cabang di mana-mana. Namun, merekomendasikan santri yang tak lulus untuk masuk ke beberapa pesantren yang dikelola alumni. Di kawasan Ponorogo ada pesantren Ngabar, Joresan, Arrisalah Slahung. Di Madura ada Al Amin Prenduan, di Jakarta ada Darunnajah dan sebagainya. Walaupun sudah belajar dalam penungguan di Pondok lain, tidak ada jaminan untuk lulus di Gontor. Banyak yang sampai mencoba berulang kali. Sekarang, untuk menampung jumlah santri yang tidak bisa masuk ke Gontor, dan untuk memudahkan penuntut dari berbagai daerah, Gontor mengepakkan sayapnya, dengan menambah kampus Gontor di beberapa daerah. Makanya ada Gontor I, II, dan seterusnya. Sebagian besar calon santri yang tidak lulus Gontor, menyebar ke berbagai pesantren yang ada. Saya waktu itu dengan semua saudara yang dari gampong, memilih di Arrisalah Slahung, berjarak sekira 10 kilometer. Setelah belajar selama setahun di Slahung, berikutnya di 1987, kami mencoba mendaftar lagi ke Gontor. Kami dari gampong semua lulus dan masuk di kelas I. Di ujian kenaikan kelas, saya mendapat nilai tertinggi, berlima kami dari berbagai daerah waktu itu langsung melompat ke kelas III. Hilang setahun di Slahung terbayarkan. Santri baru, ditempatkan di sebuah asmara mirip letter U, dibelah dua. Untuk yang tamat SD, dinamakan Gedung Baru Shighar (GBS) dan untuk tamat SMP atau SMA, Gedung Baru Kibar (GBK). Selama di asrama, aturan sangat ketat dan jelas. Tidak ada saya alami kekerasan apapun. Badan saya paling kecil, namun tidak pernah ada yang bully. Ada beberapa rambu yang sangat jelas. Tidak boleh berhubungan dengan orang kampung, tidak boleh mencuri, tidak boleh berkelahi, itu pelanggaran dengan hukuman paling berat diusir dari Pondok. Sedangkan kesalahan lain seperti merokok bagi santri di GBS, bersembunyi di kamar mandi, itu biasanya ada hukuman dibotak kepala, atau dicukur mirip tentara (jundi). Keamanan ada hierarki-nya. Ada keamanan asrama atau rayon, ada juga keamanan pusat, untuk seluruh Pondok, ada bagian pengasuhan, untuk hal-hal yang luar biasa. Ada sanksi keras sekali-kali kalau sudah sangat salah, digebuk dengan sajadah misalnya kesalahan berbahasa daerah, ada satu dua yang melawan, khususnya terkait dengan adab dan ibadah, misalnya tidak shalat, itu biasanya lebih keras hukumannya. Begitulah sistem berjalan di Gontor sampai kelas VI, saya melihat Gontor sebagai kampung damai yang penuh dengan berbagai tantangan dan romantika. Kampus dinamakan sebagai kampung damai atau Darussalam. Beberapa hari ini, kita dikagetkan dengan berita meninggalnya salah seorang santri. Sangat-sangat berduka atas musibah ini. Semoga tidak terulang lagi. Alhamdulillah sikap Gontor sangat jelas, tidak mentolerir adanya kekerasan, menyerahkan perkara pelanggaran hukum kepada penegak hukum, dan dengan sangat besar hati, pimpinan Gontor meminta maaf kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi. Semoga Allah memelihara Pondok Gontor yang akan menyongsong 100 tahun berkhidmah kepada agama dan bangsa. (*)
Mahasiswa Tilang Mobil Pejabat Saat Demo Kenaikan Harga BBM
Jakarta, FNN – Unjuk rasa terkait kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berlanjut. Selasa, 13 September 2022 buruh kembali turun ke jalan, kali ini bersama kelompok mahasiswa. Hebohnya lagi mahasiswa hadir tidak hanya untuk mendengar orasi di Kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, tapi bersama kelompoknya mereka menghentikan mobil-mobil berplat merah yang melintasi kawasan jalan protokol MH Thamrin. Mereka menghadang mobil-mobil dinas yang diduga ditumpangi pejabat negara di dalamnya. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pejabat yang dinilai ikut andil dalam menaikkan harga BBM. Saat mobil berhasil dihentikan, mereka menyerukan beberapa tuntutan dan mengungkapkan kekecewaannya kepada pejabat yang berada dalam mobil. \"Buka dong pak! Dengarkan kami! Kami mau harga BBM turun, rakyat sedang kesusahan pak,\" teriak salah satu mahasiswa asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Beberapa mobil mencoba menghindari cegatan mahasiswa dengan masuk ke jalur khusus transportasi umum Transjakarta. Upaya yang justru memancing orator di mobil komando menyerukan massa mahasiswa menilang mobil yang masuk ke jalur terlarang bagi kendaraan pribadi itu. \"Tilang, tilang, tilang pejabat. Tilang pejabat di jalur busway,\" seru mereka dalam nada lagu \'Menanam Jagung di Kebun Kita\'. Selain mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta aksi juga diikuti oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK). (Habil)
Gubernur Anies Diberhentikan, Serangan KPK Semakin Kencang
PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan bahwa kekacauan kebijakan itulah yang justru memicu demonstrasi. Jadi jangan cegah demonstrasinya, perbaiki kebijakannya. “Pendapatannya tidak mencukupi untuk membeli barang yang efek inflasinya tinggi sekali akibat kebijakan dungu dari pemerintah atau kalau Bjorka bilang ini kebijakan bodoh,” tegasnya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief. “Anies sendiri sudah melembaga di benak rakyat sebagai calon presiden. Mungkin satu hari setelah dia lengser harus mendeklarasikan ABI, Anies Baswedan Institut,” lanjut Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official., Selasa (13/9/2022) Jadi, tambah Rocky Gerung, sebetulnya dalam upaya menegakkan demokrasi, kita perlu bjorka politik, buat balancing antara oposisi dan kekuasaan. “Bjorka nggak perlu secara terang-terangan ke oposisi, tapi dia harus memberi sinyal bahwa kekuasaan kita buruk sekali. Dan itu yang mungkin akan diingat bahwa ada perlawanan digital dari netizen melalui fasilitas yang disiapkan oleh bjorka,” tegasnya. Berikut petikan dialog lengkapnya. Masalah Demonstrasi Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga sehat selalu, dalam keadaan sehat wal afiat. Kita ketemu lagi di hari Selasa dan kita Ingatkan pada Anda bahwa hari Selasa ini juga rencananya akan ada aksi unjuk rasa besar-besaran. Jadi kelihatannya memang setiap hari akan ada unjuk rasa yang direncanakan besar-besaran. Kalau enggak salah hari ini BEMSI yang rencana akan turun. Kalau buruh sudah lebih lama turun itu Bung Rocky. Hari ini juga ada peristiwa penting saya kira di Jakarta akan ada sidang paripurna DPRD DKI Jakarta untuk mengesahkan pemberhentian Anies Baswedan. Sebenarnya pemberhentian ini memang prosedur resminya saja. Karena kalau jadwalnya ini harusnya dia akan lengser dari kursi Gubernur pada tanggal 16 Oktober karena dia dilantik sama Sandiaga Uno tanggal 16. Satu bulan lagi. Nah, saya kira ini salah satu tahapan yang juga sangat-sangat menarik. Soal demo itu sudah berkali-kali kita bahas begitu, tidak bisa dihindari. Satu hal yang membuat kita percaya bahwa kesadaran publik jatuh, dan tiba-tiba bersamaan dengan krisis politik. Itu dasarnya. Dan, setiap orang yang mengintai atau memantau keadaan Istana itu tahu bahwa Istana sudah di ujung kerapuhan dan tidak bisa dipertahankan lagi itu. Ada data yang dicolong Bjorka, paradoks segala macam itu. Tapi, point kritis kita adalah upaya pemerintah menghalangi demonstrasi lagi. Mulai ada pembatasan, mulai ada ancaman kecil-kecilan, dan pemerintah mulai sinis jangan sampai ditunggangi itu. Ya nggak ada yang akan menunggangi sesuatu yang sudah jalan. Jadi semua orang akan ada di jalan. Itu artinya, semua orang memang punya prinsip yang sama. Kan pemerintah bilang ya kalau mahasiswa demo ya sudah mahasiswa saja, yang lain jangan ikut. Kenapa? Ada urusan apa? Atau kalau buruh ya buruh. Enggak. Buruh, mahasiswa, emak-emak, kalangan akademisi, sudah tiba pada kesepakatan sosiologis bahwa bola-bola salju ini akan bergulir terus ada atau tidak ada perintah Istana. Kan hal yang sama juga dulu terjadi di ’98. Demo pertama justru dilakukan oleh kalangan perempuan, itu suara Ibu Peduli yang bergerombol di Bundaran Hotel Indonesia pada hari pertama dinyatakan sebagai ring 1 mereka lawan saja. Lalu ditangkap dibawa ke Polda yang dimotori Jurnal Perempuan, ada Karlina, ada Gadis Alivia, ada Bila, ada Yulia Suryakusuma. Macam-macam orang ada di situ. Dan itu kemudian membesar menjadi ikutan kemudian ada gerakan mahasiswa, lalu mulai bagi-bagi susu, bagi-bagi minyak goreng. Jadi, sebetulnya satu problem yang ada dalam politik Indonesia itu pintunya sudah terbuka, pintu demonstrasi sudah terbuka. Harusnya pemerintah kasih respons. Responsnya kebijakan mustinya kan? Bukan melarang atau bikin insinuasi ini ditunggangi. Jadi, soal-soal semacam ini itu ilmunya standart saja. Kalau kekuasaan tidak mampu lagi untuk membagi kesejahteraan, dia mulai memperlihatkan taring penertibannya itu. Itu yang nggak boleh dilakukan. Kalau itu dilakukan mata internasional akan sudah terbelalak melihat bagaimana Indonesia mau masuk pada era demokrasi kalau soal demonstrasi masih dihalang-halangi itu. Dan, itu yang akan dibicarakan mungkin nanti di G20, di bulan depan. Jadi, terlihat bahwa kekacauan kebijakan itulah yang justru memicu demonstrasi. Jadi jangan cegah demonstrasinya, perbaiki kebijakannya. Kan itu dalilnya. Sebelum Anies kita lanjuti dulu, memang sudah terjadi beberapa catatan aksi kekerasan oleh aparat kepolisian yang tadinya kita duga bahwa mungkin tidak akan bertindak seperti itu. Tapi di beberapa daerah ternyata mulai terjadi aksi kekerasan, kemarin yang banyak disorot itu di Bengkulu. Di beberapa tempat lain juga terjadi hal semacam itu. Ya, saya dapat banyak WA dari teman-teman mahasiswa yang mengeluhkan itu. Dan kampus juga mulai bikin ancaman kecil-kecilan. Tetapi, itu nggak mungkin lagi dicegah. Ini dalam seminggu ini saya ada permintaan mungkin 20-30 kampus untuk kasih semacam kuliah pembuka penerimaan mahasiswa baru. Kan besok sudah mulai kuliah. Dan itu menunjukkan bahwa BEM se-Indonesia, BEM apa saja itu, mereka tiba pada point yang sama. Minyak BBM itu kan dikonsumsi oleh mereka semua. Bukan sekedar jenis mahasiswa tertentu yang merasa beban kenaikan harga itu akan berakibat pada warung-warung tegal di sekitarnya juga naik harganya. Seluruh mahasiswa Indonesia, seluruh buruh se-Indonesia, seluruh bahkan kelas menengah se-Indonesia, bahkan terganggu dengan kejar-kejaran dengan inflasi itu. Pendapatannya tidak mencukupi untuk membeli barang yang efek inflasinya tinggi sekali akibat kebijakan dungu dari pemerintah atau kalau Bjorka bilang ini kebijakan bodoh. Anies Baswedan Oke, kita sekarang masuk ke topik yang saya kira juga pasti akan menyedot perhatian publik berkaitan dengan pemberhentian Anies sebagai gubernur DKI. Ya, Anies diintai dan Anies juga potensi untuk menghasilkan kembali reputasinya. Di mana? Ya di dalam jejak kebijakan yang dibuat. Kan kemarin Kota Tua diganti namanya jadi Batavia. Orang mungkin merasa bahwa Anies akan berhenti jadi Gubernur DKI dan jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Gitu kira-kira. Tentu Hindia-Belanda modern, yaitu Indonesia. Sebetulnya, situasi kita kan dijepit oleh dua kasus. Pertama kasus Sambo; kedua kasus tiga periode ini yang diinsinuasikan melalui musra-musra ini. Lalu kemudian ada juga berita bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap dua periode itu presiden dua periode boleh mencalonkan diri jadi Wapres di pemilu yang akan datang. Itu juga ngaco. Tapi yang lebih ngaco lagi itu diucapkan oleh seorang humas. Kan jubir Mahkamah Konstitusi mengucapkan hal yang merupakan problem konstitusi. Itu gila kan? Ngapain juga wartawan wawancara jubir. Dia kan jubir doang. Itu ASN biasa, itu kepala humas. Itu kayak kita mau cari tahu keadaan hotel, masih sehat akuntasi apa enggak dengan mewawancarai satpam di hotel. Itu satpamnya juga bingung ngapain saya yang diwawancarai. Jadi, terjadilah semacam kekacauan. Sangat mungkin nanti si ASN merasa wah, saya bakal dipecat, sebab dianggap mewakili MK. Yang boleh mengucapkan itu hanya hakim konstitusi, nggak boleh pegawai Mahkamah Konstitusi diwawancara. Itu begoknya juga di situ atau bodohnya begitu kata Bjorka. Saya menduga ini ada dua kemungkinan, wartawannya sedang iseng atau bisa pesanan. Bisa lo terjadi semacam itu. Itu saya berpikir begitu. Ini pasti wartawan iseng karena MK nggak mau ngomong dia todong saja Kepala Humas ini atau juru bicaranya. Lalu seolah-olah itu suara Mahkamah Konstitusi punya suara. Tetapi, hakim MK mustinya kasih pers release bahwa ini nggak benar. Jangan sampai kemudian dianggap bahwa memang Mahkamah Konstitusi lagi mendesain satu cara supaya nanti ada publik minta lakukan judicial review lalu MK bilang iya boleh jadi wakil presiden. Ini juga konyol, ngapain Jokowi mau jadi wakil presiden lagi. Itu kan ambisi orang bodoh sebagai tokoh politik ya, bukan sebagai presiden. Tapi sebagai tokoh politik tentu Pak Jokowi merasa ngapain saya sudah punya kedudukan tertinggi tapi masih mau duduk jadi wakil presiden. Tentu saja itu ada kalkulasi strategis, misalnya presiden yang boneka maka wapresnya kendalikan. Begitu-begitu itu. Jadi kekacauan-kekacauan ini tiba bersamaan dengan arah Indonesia yang memang berantakan, yang dibaca dengan bagus oleh Bjorka. Tapi itu jangan dianggap bercanda ya Bung Rocky soal kemungkinan Pak Jokowi jadi wakilnya. Karena waktu lebaran lalu saya dengar isu itu, bahkan akan dicalonkan dengan Prabowo. Dan itu juga sudah ada deklarasinya yang disebut Probo Jokowi, Prabowo Jokowi, itu. Sudah ada deklarasinya. Jadi jangan dianggap bercanda. Selama ini kan kita juga menganggap bahwa tadinya soal tiga periode juga kayaknya cuma isu numpang lewat, tapi ternyata itu soal yang serius. Gitu Iya, jadi soal yang serius karena orang pikir kenapa Pak Jokowi mau jadi wakil presiden. Gampang jawabnya. Karena beliau ingin menyelamatkan diri di periode berikutnya. Kan bagaimanapun wakil presiden juga diprotek dengan fasilitas yang sama dengan presiden. Jadi, bagi Bjorka, ini juga misteri. Demi apa Presiden Jokowi kasih sinyal bahwa dia mau jadi wakil presiden saja, kalau nggak mungkin lagi tiga periode. Yang pertama, ambisi itu nggak bisa ditahan bagi seorang yang pernah berkuasa; Yang kedua justru orang jadi curiga bahwa Pak Jokowi ingin cari pengaman melalui presidennya di 2024 dan seterusnya sampai 2029. Lalu orang tanya kenapa musti cari pengaman? Berarti ada kasus ya. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan ya. Kan begitu pertanyaan Bjorka. Sekarang kita balik lagi ke Anies Baswedan. Tentu orang akan bertanya-tanya bagaimana langkah berikutnya karena dia akan selalu setiap kali ditanya dia akan menyelesaikan masa jabatannya. Dan ini sekarang secara formal dia akan diberhentikan dan secara resmi nanti akan tanggal 16 dia akan meninggalkan posisi itu. Bagimana kita membaca ini? Anies punya kesempatan baru untuk membangun, sebut saja semacam LSM. Itu kan hanya sekadar lembaga saja kan? Anies sendiri sudah melembaga di benak rakyat sebagai calon presiden. Mungkin satu hari setelah dia lengser harus mendeklarasikan ABI, Anies Baswedan Institute. Jadi, semua hal bisa dilakukan. Dan, saya bisa taruhan, begitu Anies mengucapkan lembaga barunya, itu elektabilitasnya naik lagi karena orang anggap bahwa Anies serius walaupun diberhentikan dari posisi formalnya, tapi secara informal dia adalah tokoh politik. Kan itu enaknya. Kan Anies justru lepas dari beban birokrasi DKI sehingga dia bisa muter ke Indonesia. Itu kan blessingnya dan sangat mungkin bjorka akan menuntun Anies ke mana-mana. Dalam pikiran orang, bjorka ini pasti pro oposisi. Kalau dia menghajar oposisi itu artinya ini pura-pura. Kan di dalam etika bongkar membongkar, yang musti dibongkar ya pejabatnya. Kalau orang nggak punya kekuasaan ngapain dibongkar. Itu namanya mau doksin sesuatu yang privat. Caci-maki akan sampe situ. Jadi, sekali lagi kita gembira karena bjorka itu menyasar para pejabat. Anies adalah pejabat. Tapi kalau seseorang itu enggak punya profil dalm politik, buat apa disasar. Kecuali mereka yang betul-betul nggak punya kekuasaan, tapi menjilat pada kekuasaan. Kan buzer-bizer Jokowi ini berkeliaran di mana-mana mempromosikan Pak Jokowi sambil menghina orang lain dan menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Padahal mereka tumbuh dan lebih dibesarkan oleh uang yang diedarkan dari istana. Kan itu soalnya. Beberapa nama sudah dibongkar oleh bjorka kan? Jadi, sebetulnya di dalam upaya menegakkan demokrasi, kita perlu bjorka politik, buat balancing antara oposisi dan kekuasaan. Jadi, oposisi justru diuntungkan oleh aktivitas bjorka. Bjorka nggak perlu secara terang-terangan ke oposisi, tapi dia harus memberi sinyal bahwa kekuasaan kita buruk sekali. Dan itu yang mungkin akan diingat bahwa ada perlawanan digital dari netizen melalui fasilitas yang disiapkan oleh bjorka. (Ida/sws)
Dua Pimpinan DPD RI Cabut Tandatangan, Rotasi Fadel dari Wakil Ketua MPR RI Tetap Jalan
Jakarta, FNN – Wacana rotasi posisi Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI kembali mencuat di Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 DPD RI, Selasa (13/9/2022). Dua pimpinan DPD mengaku mencabut tandatangannya di Sidang Paripurna sebelumnya. Namun, hal itu tak mengganggu keputusan yang telah diambil dalam Sidang Paripurna sebelumnya yang menyatakan menarik Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI. \"Keputusan yang telah diambil di Sidang Paripurna hanya bisa ditarik melalui Sidang Paripurna juga. Jadi, meski ada dua pimpinan yang menarik tandatangan, tidak ada masalah. Kita hormati saja. Hadapi dengan dewasa. Ini hal biasa dalam demokrasi,\" kata Mahyudin, pimpinan sidang di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan. Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 membahas laporan pelaksanaan tugas Komite IV tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Di akhir sidang, Nono Sampono dan Sultan B Najamudin meminta waktu untuk mengklarifikasi tindakannya mencabut tandatangan dari persetujuan keputusan hasil Sidang Paripurna mengenai Mosi Tidak Percaya terhadap Fadel Muhammad. \"Saya perlu mengklarifikasi, karena saya tidak mau berbalas pantun di Forum WA yang malah bisa menjadi bias. Dalam pandangan saya ada beberapa hal yang harus saya jawab,\" tutur Nono. Nono mengaku tahu bahwa ada pengumpulan tandatangan Mosi Tidak Percaya dari anggota DPD terhadap posisi Fadel Muhammad. Namun, Nono mengesampingkan hal itu, lantaran tak diatur dalam UU MD3 maupun Tata Tertib DPD RI. \"Saya ingin melihat dulu apa dasar hukumnya. Pada Rapim lalu kami berembuk. Akhirnya kita sepakat untuk dibawa ke BK (Badan Kehormatan). Ternyata berlanjut terus. Kami kemudian berembuk lagi, kita ikuti saja dinamika ini. Tapi ujungnya, saya tetap tidak akan tandatangan,\" jelas Nono. Nono berdalih bahwa Surat Keputusan berlaku sejak ditetapkan. Dan, tetap dibuka ruang untuk dikoreksi kembali. \"Apabila ada kekeliruan bisa dilakukan pembetulan. Saya merasa saya tidak tandatangan. Mungkin itu keteledoran saya,\" tutur Nono. Nono juga sempat menyinggung adanya ucapan yang menurutnya cukup menggelitik. \"Saya disebut jalan sendiri tanpa ada koordinasi dengan pimpinan lain. Saya disebut Jenderal yang takut dituntut Pak Fadel. Buat saya ini sudah menyinggung masalah pribadi dan terkait martabat saya,\" kata Nono. Usai Nono, giliran Sultan B Najamudin yang menyampaikan pendapat. Apapun yang terjadi, ia meminta agar disikapi dengan dingin. \"Sejak awal hingga diputuskan, saya tetap meminta agar dilakukan kajian, agar kita dapat menghasilkan keputusan yang baik,\" tutur Sultan. Menurutnya, apa yang terjadi merupakan hal yang lumrah. Hal ini bagian dari dinamika demokrasi dan sesuatu yang konstruktif serta menjadi peluang DPD RI dalam meningkatkan kinerja. \"Hanya saja, dinamika tersebut jika tak dikelola dengan baik, arif dan bijaksana, justru akan merugikan kita semua secara kelembagaan. Maka, harus dikelola dengan baik agar kita dapat menata, agar ke depan lembaga kita betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,\" tutur Sultan. Dikatakannya, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi menjaga marwah lembaga, ia menarik tandatangan atas keputusan tersebut. \"Saya secara pribadi dapat memahami dan menghormati kolega saya yang berjumlah 97 orang yang menandatangani Mosi Tidak Percaya,\" kata Sultan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merinci keputusan mengenai Fadel Muhammad. Menurutnya, segala keputusan dan perbincangan telah terdokumentasikan dengan baik. \"Jika dikatakan akan diputuskan di BK, saya kira tidak ada kesepakatan itu. Silakan dibuka seluruh rekamannya. Tidak ada satu kalimat pun bahwa persoalan ini akan dibawa ke BK. Ada risalah dan rekamannya,\" tutur LaNyalla. Keputusan LaNyalla mendapat dukungan dari mayoritas anggota. Bambang Santoso asal Bali misalnya. Ia menilai keputusan yang telah diambil dalam Sidang Paripurna tak bisa lagi diganggu gugat. \"Kalau mau mencabut tandatangan, silakan saja cabut. Tidak akan mengganggu keputusan yang telah diambil,\" tegas Bambang. Ia justru menyayangkan sikap Nono dan Sultan yang seakan-akan memainkan aspirasi mayoritas anggota DPD RI. \"Membuat keputusan lantas dicabut. Ini seperti main-main. Jangan main-main dengan Mosi Tidak Percaya dari anggota,\" tutur Bambang. Hal senada diungkapkan oleh Alirmansori Senator asal Sumbar. Menurutnya, penarikan tandatangan di Surat Keputusan Paripurna tidak membatalkan apapun. Dan perlu diingat, lanjutnya, penandatanganan itu adalah kewajiban Pimpinan sebagai konsekwensi dari jabatan, bukan pilihan boleh menanda tangani atau tidak. “Tidak menandatangani atau mencabut tanda tangan mengandung konsekwensi lain lagi,” tandas Alirman. Nada keras disampaikan oleh Fachrul Razi, Senator asal Aceh. Ia meminta Nono dan Sultan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPD RI. \"Ini mengecewakan tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi seluruh anggota. Sesuai Tatib Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 57, tugas pimpinan adalah Melaksanakan dan Memasyarakatkan Keputusan DPD. Ini malah mencabut tandatangan. Saya minta Pak Nono dan Pak Sultan mundur dari pimpinan karena tak bertanggungjawab terhadap keputusan yang sudah diambil,\" tegas Fachrul Razi. Senator asal Papua Barat, Sanusi Rahaningmas menyayangkan hal ini terjadi. Menurutnya, pimpinan harus kolektif kolegial dalam mengambil keputusan. \"Apa yang dilakukan saat Paripurna yang lalu itu sudah benar. Paripurna itu tidak pura-pura,\" tutur Sanusi. (mth/*)
Tidak Berkontribusi Terhadap DPD, Pencopotan Fadel Muhammad Sesuai Mekanisne
Jakarta, FNN – Pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD atau Dewan Perwakilan Daerah sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Apalagi pencopotan mantan Menteri Kelautan dan Kelautan itu dilakukan karena empat latar belakang. Hal itu disampaikan Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Sekretariat Jenderal DPD, Wahyu Darma, siaran persnya yang diterima FNN, di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Fadel dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Rapat Paripurna DPD yang dipimpin ketuanya, A.A. LaNyalla Mahmud Mattaliti, Kamis 18 Agustus 2022 yang lalu. Melalui voting terbuka, senator Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung terpilih menggantikan Fadel. Ada empat alasan pencopotan Fadel Muhammad itu. Pertama, Fadel Muhammad dinilai tidak pernah memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD RI. Kedua, dinilai tidak pernah memperjuangkan keuangan untuk memperkuat program-program MPR RI utusan DPD RI. Ketiga, tidak pernah aktif dalam kegiatan di Alat Kelengkapan DPD RI. Keempat, tidak pernah melaporkan hasil penugasan selama 3 (tiga) tahun terhadap DPD RI yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI. Menurut siaran pers itu, proses penetapan Keputusan DPD RI Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan MPR RI Dari Unsur DPD RI Tahun 2022-2024 telah melalui mekanisme berdasarkan pada UU MD3, Pasal 29 ayat (1) huruf e, Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR dan Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatib DPD. Dalam Pasal 17 UU MD3, menyatakan, Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Selanjutnya dalam Pasal 19 UU MD3 berbunyi: \"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib.\" Sedangkan dalam Peraturan Tata Tertib MPR RI Pasal 29 ayat (1), dinyatakan bahwa Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan; d. menjabat sebagai Pimpinan DPR atau Pimpinan DPD; atau e. diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD. Dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai pemberhentian dan penggantian Pimpinan MPR dari unsur DPD RI yang dijadikan sebagai dasar dalam Keputusan DPD RI Nomor 2/DPD RI/I/2022-2023. Keputusan ini diambil dalam forum tertinggi, yakni Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023. Diketahui dari 136 anggota DPD, 96 anggota menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad dan mendesak agar Fadel digusur dari posisi Wakil Ketua MPR. Paripurna DPD menetapkan penarikan dukungan kepada Fadel Muhammad. Sebelum rapat paripurna, masing-masing wilayah diminta bermusyawarah untuk mengusulkan calon Wakil Ketua MPR dari utusan DPD RI. Sub Wilayah Barat I mengusulkan nama Abdullah Puteh (Aceh), Sub Wilayah Barat II merekomendasikan Bustami Zainudin (Lampung), Sub Wilayah Timur I usul Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan) dan Sub Wilayah Timur II mengusulkan Yorrys Raweyai (Papua). Karena muryawarah tidak tercapai, pimpinan sidang memutuskan pemilihan dilakukan dengan mekanisme voting yang diikuti sebanyak 96 anggota DPD RI. Akhinya dengan mengantongi 39 suara Tamsil Linrung diputuskan sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD RI pengganti posisi Fadel Muhammad. (Lia)
LaNyalla: Bangsa Jangan Wariskan Generasi Lemah
Bandung, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika seluruh elemen masyarakat harus memberikan perhatian untuk generasi yang akan datang. Menurut LaNyalla, bangsa ini tidak boleh mewariskan generasi yang lemah. Penekanan tersebut disampaikan LaNyalla saat memberikan orasi di acara Liwetan Gawagis & Ulama Muda Pesantren Pondok Pesantren Mambaul Falah, Kabupaten Bandung, Senin (12/9/2022) malam. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, Allah SWT sudah berfirman tentang pentingnya menyiapkan next generation. Karena itu saya sengaja tidak berpikir tentang next election, tetapi next generation. \"Islam menganjurkan kita agar tidak meninggalkan atau membiarkan generasi setelah kita menjadi generasi yang lemah. Dimana menurut sejumlah Ulama ada empat kriteria generasi yang lemah itu,” tuturnya. Pertama, jangan meninggalkan generasi yang lemah akidah. Karena pertarungan masa depan adalah pertarungan akidah. Karena, generasi mendatang akan dihadapkan kepada kemajuan teknologi dan sekulerisme yang semakin kuat akibat dominasi materialisme. Kedua, jangan meninggalkan generasi yang lemah ibadah. Karena hukum materialisme akan semakin menguat. Sehingga ibadah akan dianggap menghambat proses materialisasi, atau pengejaran keuntungan dunia. Karena bagi mereka time is money. \"Ketiga, jangan meninggalkan generasi yang lemah di bidang ilmu pengetahuan. Karena pertarungan masa depan dihadapkan kepada kompetisi berbasis latar belakang pendidikan dan keilmuan,\" ujarnya. Dan keempat, jangan meninggalkan generasi yang lemah ekonominya. Atau terbelit dalam kemiskinan. Karena kemiskinan dekat dengan kekufuran. \"Perintah agama ini sangat jelas. Tetapi hari ini kita dihadapkan kepada situasi dimana kita sebagai umat Islam, umat terbanyak, penduduk mayoritas, justru berada dalam lingkaran kemiskinan,\" katanya. Dijelaskan LaNyalla, kemiskinan membuat masyarakat menjadi tertinggal dalam kualitas pendidikan. Menjadi terbatas dalam mengakses kesehatan. Menjadi terbelakang dalam penguasaan teknologi dan sains. \"Akibatnya kita menjadi tidak kompetitif. Tidak menjadi epicentrum. Tetapi menjadi marginal atau terpinggirkan. Dan umat Islam menjadi mayoritas penerima BLT Menjadi mayoritas penerima Bansos. Artinya, ada yang salah dalam pengelolaan negara ini,\" ulasnya. LaNyalla menambahkan, bangsa ini juga menghadapi ancaman penguasaan oleh bukan Orang Indonesia Asli melalui tiga tahapan. Yaitu Kuasai perekonomiannya. Kuasai politiknya. Dan terakhir, kuasai Presiden atau Wakil Presidennya. \"Karena Undang-Undang Dasar hasil perubahan tahun 2002 telah mengubah Pasal 6 naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghapus kata “Asli” pada kalimat ‘Presiden Indonesia ialah Orang Indonesia Asli’,\" ujarnya. LaNyalla menjelaskan, jika tiga epicentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan Orang Indonesia Asli, maka kita semua tidak akan bisa apa-apa lagi. Kita akan tersingkir dan menjadi penduduk kelas bawah yang tidak kompeten, dan tidak mampu bersaing. \"Karena Anda terbelit dalam kemiskinan. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang akan dilanggengkan,\" terangnya. LaNyalla juga membahas fenomena Islamophobia. Dijelaskannya, Islamophobia semakin marak. \"Padahal Sila Pertama dari Pancasila dan Pasal 29 dalam Konstitusi kita jelas-jelas mengatakan bahwa negara ini berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa ini semua terjadi? Jawabannya, karena bangsa sudah meninggalkan Pancasila sejak kita melakukan perubahan Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam,\" tuturnya. Diterangkannya, Profesor Kaelan dari UGM menerangkan jika sejak saat itu, kita telah menggunakan UUD baru, yaitu UUD 2002. Bukan lagi UUD 1945 yang disusun para pendiri bangsa. \"Karena sangat jelas, Cita-Cita dan Tujuan Nasional yang terdapat dalam Pembukaan serta Pancasila sudah tidak nyambung lagi dengan isi Pasal-Pasal dalam Konstitusi. Isi pasal-pasal UUD 2002 justru merupakan penjabaran dari ideologi lain, yaitu Liberalisme dan Individualisme,\" terangnya. Ideologi liberalisme dan individualisme, lanjutnya, adalah prasyarat dari tumbuh suburnya iklim kapitalisme dan sekularisme. Itulah yang semakin membuat bangsa ini karut marut, dan akan mewariskan generasi mayoritas yang lemah. Untuk itu LaNyalla mengajak semua pihak untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk kemudian disempurnakan melalui adendum. Sehingga tidak mengubah sistem demokrasi asli Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Falah Kabupaten Bandung, Gus Ali Sururi mengatakan, pihaknya sangat salut dengan Ketua DPD, karena tidak pernah lelah menyambangi rakyat dan menemui rakyat dari provinsi ke provinsi. \"Semuanya mendengarkan aspirasi kami. Langsung action mendorong aspirasi. Termasuk dari kami para gus dan ulama muda. Pak Nyalla juga sangat perduli pesantren, ini adalah sosok yang langka, mencintai santri. Kita Do\'akan, segala hajat pak Nyalla dikabulkan Allah,\" ujarnya. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi oleh Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Selain itu, hadir juga para ulama muda di antaranya adalah, Gus Zahrul Azhar atau Gus Heri Pengasuh Pesantren Darul Ulum Jombang, Gus Athoillah Yusuf (Gus Aat) Pengasuh PP Darul Arqom, Gus Ali Sururi Pengasuh PP Mambaul Falah, para Asparagus se-Jabar, Jateng dan Jatim, serta Koordinator Acara tersebut Gus Tamam alias Ahmad Tamamuddin. (mth/*)
Hadiri Rakernas dan Musornaslub, Ketua DPD RI Dukung Penuh KONI untuk Bersatu Menuju Prestasi Global
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap prestasi olahraga di tanah air dapat lebih ditingkatkan dan juga mendunia. Harapan tersebut disampaikan LaNyalla saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Musornaslub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun 2022, Senin (12/9/2022), di Hotel Sultan Jakarta. \"Selama ini olahraga selalu menjadi duta-duta bangsa yang membawa nama baik negara ini di kancah internasional. Oleh karena itu perhatian lebih harus diberikan untuk dunia olahraga. Saya sangat mendukung cita-cita KONI dalam bersatu menuju prestasi global,\" kata LaNyalla yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB Muaythai Indonesia. LaNyalla mengatakan, hal yang tidak kalah penting adalah memperhatikan pembinaan. \"Saya berharap rapat kerja nasional KONI ini juga memberikan sebuah keputusan untuk memaksimalkan sektor pembinaan di tanah air. Karena, pembinaan yang baik dan berkesinambungan menjadi kunci agar para atlet bisa meraih prestasi tinggi. Kunci prestasi global ada di pembinaan yang fair dan sportif,\" kata pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu. LaNyalla menambahkan KONI harus memetakan cabang olahraga prestasi dan event yang berpotensi dimaksimalkan. \"Untuk event, ada kegiatan prioritas yang harus disiapkan KONI, seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade, atau perhelatan Piala Dunia Sepakbola U-23, termasuk juga pelaksanaan event dalam negeri seperti PON, dan masih banyak lagi. Dari event ini, ada cabang prioritas untuk mendulang medali seperti bulutangkis, panahan, angkat besi, dan lainnya. Itu harus diperhatikan dan digenjot,\" katanya. LaNyalla yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional PSSI, berharap rapat kerja KONI bisa membahas secara detail hal-hal tersebut untuk mendukung kemajuan olahraga tanah air. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, mengatakan tema Bersatu Menuju Prestasi Global yang diusung dalam kegiatan ini menjadi tema besar untuk Kemenpora dan KONI pusat di hari olahraga nasional. \"Bahwa ini adalah cita-cita semua. Cita-cita mulia semua insan olahraga. Dari Rakernas musornaslub kita juga akan siapkan pengelolaan administrasi digital seluruh Indonesia. Mari kita dukung program pemerintah untuk mencetak para juara,\" katanya. Sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menyambut kehadiran Ketua DPD RI. \"Selamat datang dan selamat hadir Bapak Ketua DPD RI, Pak LaNyalla, yang sekarang menjadi Ketua Pengurus Besar Muaythai Indonesia. Jadi perlu diketahui oleh stakeholder pelaku olahraga Indonesia, bahwa Ketua Muaythai sekarang adalah Pak LaNyalla,\" katanya. Zainudin Amali pun berharap KONI bisa melahirkan banyak atlet berprestasi. \"Saya berharap kegiatan olahraga ke depan harus ada prestasi yang membaik dari prestasi maupun pelayanan tuan rumah,\" katanya. Rakernas turut dihadiri para ketua PB dan pengurus KONI provinsi seluruh Indonesia. Rapat Kerja Nasional ini dibagi di dalam dua komisi yaitu Komisi A Bidang Organisasi, Hukum, Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri, Kesejahteraan Pelaku Olahraga, Badan Audit Internal, Perencanaan Anggaran dan Keuangan serta BAORI. Sedangkan Komisi B Bidang Pembinaan Prestasi, Pendidikan dan Penataran, Penelitian dan Pengembangan, Sport Science, Pengumpulan Data dan Mobilisasi Sumber Daya. LaNyalla hadir didampingi ketua harian PB Muaythai Fachrul Razi yang juga anggota DPD RI asal Aceh dan Bendahara Umum PB Muaythai Bustami Zainuddin yang anggota DPD RI dari Lampung. (mth.*)
Presiden Jokowi Tidak Sanggup Lagi
“Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun, uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita,” tegas Jokowi. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) SUBSIDI mencapai Rp 700 triliun, uang darimana? Atau darimana uangnya? APBN tidak akan sanggup! Begitu kata Presiden Joko Widodo. Besar sekali memang angka subsidi BBM yang disebut presiden! Tapi, apakah itu angka yang aktual terjadi dalam APBN 2022? Bukan! Itu sinyalelemen bahwa ekonomi Indonesia akan memburuk. Akan ada faktor yang secara significant mengakibatkan angka subsidi membengkak secara tidak wajar. Apa itu? Harga minyak tampaknya memang bukan merupakan faktor utama yang akan membengkakkan subsidi hingga hampir setara dengan penerimaan pajak saat ini. Harga minyak akan flugtuatif naik turun, naik ke 120 US dolar per barel atau turun kembali ke 80 US dolar per barel. Lalu apa penyebabnya? Hampir pasti adalah nilai tukar. Mengapa nilai tukar? Karena nilai tukar adalah faktur utama kerentanan ekonomi Indonesia. Sekarang nilai tukar Indonesia hampir mendekati kondisi pada krisis 98. Ke depan bahkan mungkin nilai tukar akan memburuk melewati level krisis yang pernah memporak-porandakan negeri ini. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun lalu, nilai tukar rupiah terhadap USD berada pada kisaran rata-rata Rp 7.000 - Rp 8.000 per USD. Sementara rata rata nilai tukar di masa pemerintahan Jokowi Rp 14.000 - Rp 15.000 per USD. Apa yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa subsidi BBM bisa mencapai Rp 7.000 triliun bisa terjadi jika kurs sekitar Rp 20.000 - Rp 25.000 per USD. Mungkinkah? Mungkin saja. Nilai tukar Indonesia yang sekarang telah turun separuh dibandingkan masa presiden SBY. Jadi kalau pemerintahan ke depan turun 1/3 dari nilai sekarang bukan hal yang tidak mungkin. Mengapa kurs bisa merosot begitu besar. Bisa? Tahun 2022 devisa Indonesia menurun 12 miliar US dolar dibandingkan tahun lalu. Sementara utang luar negeri pemerintah Indonesia berkurang 13 miliar US dolar jika dibandingkan tahun lalu. Ini adalah masalah serius! Apa yang terjadi, pemerintah Indonesia tidak bisa mendapatkan aliran uang dalam mata uang asing yang selama ini menambal APBN. Sementara capital outflows tidak bisa ditahan karena membiayai impor BBM dan membayar utang pemerintah yang sudah sangat besar. Hancurlah nilai tukar! Benar kata teman saya, kalau para pengusaha bisa menahan agar aset mereka tak berkurang separuh saja tahun-tahun mendatang, maka itu sudah sangat hebat. Katanya. Bisa jadi ini kemerosotan yang menyebabkan kehilangan 2/3 dari apa yang Indonesia miliki sekarang. Itulah bahayanya kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap USD. Subsidi BBM Rp 700 triliun adalah signal agar masyarakat Indonesia bersiap siap menyongsong kejatuhan nilai tukar. Tak ada yang bisa membendungnya. Pemain keuangan kelas dunia menikmatinya. Bandit-bandit keuangan di Indonesia telah bersiap dengan tidak menyimpan harta mereka dalam rupiah. Dari dulu! Rasanya Jokowi tidak akan sanggup lagi. Sebelumnya, Jokowi kembali berbicara mengenai bengkaknya anggaran subsidi energi termasuk BBM. Hal itulah yang menjadi pertimbangan utama kenaikan harga BBM. Jokowi kembali menegaskan bahwa situasi ekonomi dunia saat ini dalam kondisi yang tidak mudah. Hampir seluruh negara menghadapi guncangan ekonomi. “Karena setelah pandemi yang belum pulih diikuti dengan perang yang menyebabkan krisis energi, krisis pangan maupun krisis keuangan atau krisis finansial,” ucapnya dalam Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah Secara Hybrid, Senin (12/9/2022). Seperti dilansir Detik.com, Senin (12 Sep 2022 16:12 WIB), menurut Jokowi, situasi ini juga dihadapi oleh Indonesia. Salah satu masalah yang tengah dihadapi adalah berkaitan dengan BBM. “Ini persis sama yang dialami negara negara lain bahkan di beberapa negara harga BBM sudah berada di angka Rp 17 ribu, ada yang Rp 30 ribu. Bahkan gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa 6 kali, ada 7 kali. Sehingga apa yang sudah kita tahan saat itu subsidi BBM kita agar tidak membengkak lagi ternyata tidak bisa kita lakukan,” terangnya. Dari situ Jokowi menjelaskan bahwa anggaran subsidi BBM di Indonesia terus membengkak. Dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka itu pun masih berpotensi bertambah karena hanya untuk menutupi kuota 23 juta kilo liter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter Solar. “Dan setelah di kalkulasi ini hanya bisa sampai pada awal Oktober, kalau sampai akhir tahun sampai akhir Desember kebutuhan kita menjadi 29,1 juta KL untuk Pertalite dan 17,4 KL untuk solar ini estimasi akan kurang,” tegas Jokowi. Menurut Jokowi, jika ingin pasokan BBM aman, maka dibutuhkan tambahan anggaran subsidi Rp 195 triliun. Alhasil pembengkakan anggaran subsidi BBM semakin besar. “Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun, uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita,” tegas Jokowi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan sulit dengan mengurangi anggaran subsidi BBM yang menyebabkan kenaikan harga. Jokowi meminta pemerintah daerah untuk membantu mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM. “Untuk membantu adanya kenaikan BBM ini, saya minta provinsi kabupaten dan kota itu juga ikut secara detil bersama sama pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini,” tutupnya. (*)
Mewujudkan ‘Khaer Ummah’ - Part 1
Untuk tujuan tersebut Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang kaya dan dermawan untuk membeli sumur dan pasar dari Komunitas Yahudi di Madinah. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SATU hal tentang Umat ini yang banyak terlupakan adalah kenyataan bahwa Umat ini terlahir dan ditakdirkan untuk memegang kepemimpinan manusia. Hal ini digambarkan di dalam Al-Qur’an: “inni jaa’iluka linnaas Imaama” (sesungguhnya Aku, Allah, menjadikan kamu, wahai Ibrahim, Pemimpin bagi manusia). Tentu kepemimpinan yang dimaksud bukan sekedar kepemimpinan biasa (ordinary leadership) yang secara umum dipahami di masyarakat. Namun, kepemimpinan dengan ciri dan karakter yang Allah, Pencipta langit dan bumi, telah tentukan. Kepemimpinan dalam pemahaman umum adalah kepemimpinan yang selain sekedar berorientasi kekuasaan. Juga pada umumnya diperebutkan dengan cara-cara yang kerap jauh dari nilai dan ajaran Islam. Bahkan, tidak jarang kepemimpinan dengan pemahaman seperti itu bertujuan jangka pendek dan untuk kepentingan sempit lainnya. Kepemimpinan dalam Islam itu dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwawasan, berdasar, dan berorientasi “kesalehan” (righteousness). Dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan “imaman lil-muttaqiin” (Pemimpin bagi orang-orang bertakwa). Kutipan ayat ini tentunya selain bahwa kepemimpinan dalam Islam itu bertujuan untuk menghadirkan nilai-nilai kesalehan (ketakwaan) dalam masyarakat. Juga bahwa mereka yang berada pada posisi kepemimpinan itu harus membuktikan kesalehan (ketakwaan) itu. Tanpa kesalehan pemimpin justeru hanya akan menambah kerusakan moral bagi masyarakat luas. Minimal ada dua hal penting yang mendasari Kenapa Umat ini penting untuk mengendalikan kepemimpinan yang berkarakter kesalehan (ketakwaan) itu. Pertama, karena Umat ini memang telah ditakdirkan menjadi Umat dengan karakter “wasathiyah” (Umat pertengahan). Karakter ini dimaknai salah satunya bahwa Umat ini harus mampu menghadirkan ketauladanan bagi seluruh umat manusia. Pemimpin seharusnya memiliki ketauladanan itu. Kedua, dan ini yang lebih spesifik, karena Umat ini telah ditakdirkan untuk menjadi Umat dengan karakter “imtiyaz” atau “an Ummah of excellence”. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an (Ali Imran: 110). Dengan karakter Istimewa (excellence) itulah Umat ini seharusnya mengendalikan kepemimpinan itu. Jalan Menuju Khaeriyah (best) Ummah Tentu pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana agar Umat ini mampu menjadi Umat dengan karakter imtiyaz (excellence) tadi? Pada ayat itu sendiri disebutkan dua hal: 1) amar ma’ruf dan nahi mungkar ditegakkan. 2) dengan keimanan yang solid kepada Allah SWT. Namun rincian dua hal itu akan saya bagi ke beberapa dalam poin penting untuk Umat lakukan untuk bisa bangkit dan meraih posisi keutamaan (khaeriyah) tadi. Pertama, Umat perlu mereformasi wawasan keimanannya. Bukan mereformasi iman. Tapi cara pandang keimanan yang seringkali bersifat pasif dan cenderung defensif. Hampir semua kata iman dalam Al-Quran itu berbentuk kata kerja “aamanuu”. Menunjukkan bahwa keimanan itu bukan sesuatu yang bersifat pasif. Tapi kata yang mengharuskan keaktifan dan pergerakan. Karenanya iman itu selain menjadi fondasi dalam segala aspek kehidupan, juga harus menjadi mesin (engine) bagi perjalanan hidup. Orang beriman itu punya rasa percaya diri (self confidence), bahkan berani dan kuat menghadapi hiruk pikuk dunianya dengan imannya. Sejarah membuktikan bahwa terbentuknya peradaban yang tinggi dengan karya dan inovasi yang dahsyat karena dorongan iman anak-anak Umat di masa lalu. Tengoklah sejarah, dari Madinah, Baghdad, hingga ke Eropa yang berpusat di Kordoba Spanyol. Kedua, Urgensi menata hati. Hati itu adalah pusat kehidupan. Hatilah sebagai komando yang menentukan arah hidup. Hitam putihnya hidup seseorang ditentukan oleh hatinya (hadits). Berbagai masalah yang menimpa Umat ini, perpecahan misalnya, karena masalah hati. Ada sesuatu yang salah dengan hati. Ukhuwah dan kesatuan Umat (wihdah) itu relevansinya yang terpenting ada pada hati. Sebab yang dikehendaki oleh Al-Qur’an itu adalah “ta’liful quluub” (fa allafa baena quluubikum). Jika hati bersih, sehat dan tertata secara baik maka apapun perbedaan yang ada di kalangan Umat ini akan menjadi mudah untuk dikelolah (managed). Perbedaan nasionalitas, suku atau ras, bahkan perbedaan opini keagamaan (penafsiran) atau madzhab tidak akan menjadi faktor perpecahan. Artinya ukhuwah dan persatuan Umat itu berakar pada koneksi hati (silaturrahim). Silaturrahim dimaknai sebagai sambungan atau koneksi rahmah (kasih sayang) yang pastinya berpusat pada hati orang-orang beriman. Tentu Urgensi menata hati bukan sekedar dimaksudkan untuk ukhuwah dan persatuan. Tapi juga berbagai penyelewengan (corruption) yang mungkin dilakukan oleh Umat ini, baik pada tatanan pribadi maupun kolektif, termasuk korupsi atau penyelewengan amanah publik disebabkan oleh hati yang kotor (rakus). Ketiga, Urgensi membangun mindset yang benar tentang dunia dan agama. Pada umumnya Umat Islam dalam melihat kehidupan dunia terbagi kepada dua kelompok besar. Kelompok pertama melihatnya sebagai sekedar tempat untuk mempersiapkan kebahagiaan akhirat. Pemahaman ini tentunya bukan masalah. Yang menjadi masalah kemudian adalah ketika persiapan akhirat yang dimaksud terbatas kepada aspek ritual dari agama ini. Dunia dikesampingkan atas nama akhirat. Kelompok kedua adalah mereka yang melihat kehidupan dunia ini menjadi segalanya. Akhirat atau dalam pemahaman sempit agama hanyalah aktifitas sampingan yang tidak terlalu menentukan makna dan orientasi kehidupannya. Kedua kelompok di atas seringkali merasa paling berhasil. Yang pertama merasa paling beragama. Dan yang kedua seringkali merasa paling pintar. Tapi sesungguhnya keduanya jauh dari agama dan dunia. Bagi Islam dunia dan akhirat adalah dua hal yang terkait. Keinginan bahagia di akhirat harusnya menjadi motivasi bagi Umat ini untuk membangun kehidupan dunianya. Adapun mindset beragama yang dimaksud adalah pentingnya melihat konsep-konsep agama dengan wawasan yang aktif, hidup dan dinamis. Dalam artian agama jangan dipasung seolah hadir untuk mengajarkan kematian. Sehingga seringkali Umat lebih bercita-cita “mati” di jalan Allah ketimbang “hidup” di jalan Allah. Karenanya konsep “mati di jalan Allah” misalnya, perlu diarahkan menjadi konsep “hidup di jalan Allah”. Dengan demikian Umat ini akan menjalani hidup dengan penuh kesungguhan. Tapi dengan mengikat kehidupan itu dengan “jalan Allah”. Orang yang hidup di jalan Allah insya Allah akan mati di jalanNya. Contoh lain adalah konsep-konsep agama yang menjadi bagian dari praktek mendasar Umat. Misalnya Zakat yang hendaknya tidak cukup dipahami sebagai “memberi 2.5 persen penghasilan bersih”. Tapi lebih dari itu hendaknya dipahami sebagai perintah untuk memperkuat perekonomian Umat. Itulah wawasan Rasulullah dalam memahami zakat ketika pertama kali diwajibkan. Bahwa zakat sesungguhnya bermakna lebih dari sekedar “memberi” tapi juga bermakna “penguatan ekonomi Umat” (economic empowerment). Logikanya adalah bahwa untuk mampu berzakat seharusnya Umat Ini memiliki pemasukan lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk tujuan tersebut Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang kaya dan dermawan untuk membeli sumur dan pasar dari Komunitas Yahudi di Madinah. Dan mereka tidak sekedar mampu dengan membeli pasar itu. Tapi, mampu mengembangkan pasar itu menjadi pusat pemberdayaan ekonomi Umat. Yang kemudian menjadikan mereka tidak lagi lemah (weak) dan dilemahkan (marginalized) secara ekonomi oleh Umat lain. (Bersambung…..). Manhattan City, 12 September 2022. (*)
Rocky Gerung: Kita Paham, Rakyat Merasa Jokowi Itu Ambisius dan Arogan
MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, ketika faktor-faktor sosiologis bertemu maka terjadi crossfire antara legitimasi yang turun tetapi ambisi yang naik; antara ekonomi yang berantakan tetapi pameran infrastruktur jalan terus, terutama proyek-proyek mercusuar. “Semua faktor yang memungkinkan negara ini berantakan atau pemerintah berantakan, itu tertutup oleh ambisi kabinet yang terus menginginkan supaya ada kepastian siapa akan meneruskan Pak Jokowi dalam pengertian diasuh oleh Pak Jokowi sendiri,” tegas Rocky Gerung. “Lalu kita paham akhirnya bahwa tidak mungkin lagi ini ditahan karena orang merasa bahwa Jokowi memang ambisius dan arogan, menghimpun kekuatan sendiri lalu mengatasnamakan rakyat dengan istilah musyawarah rakyat,” lanjutnya kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal Rocky Gerung Official, Senin 912/9/2022) “Jadi, terhubung antara kepentingan internasional untuk menghasilkan kawasan yang bersih dari KKN dan aktivitas menuntut perubahan politik melalui demonstrasi,” ungkap Rocky Gerung. Jadi, “Ekspektasi kenaikan harga justru yang memicu inflasi.” Berikut petikan dialog lengkapnya antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo apa kabar Anda semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di awal pekan di hari Senin, 12 September 2022. Ini bagian dari gerakan September melawan ya Bung Rocky. Ini namanya bulannya Byorka, hahaha… Emang biasanya kalau zaman Orde Baru dulu, pada September ini ada yang spesial dan penting, yaitu peristiwa G30SPKI. Mulai hari ini akan ada gerakan aksi besar-besaran, ada yang mengatakan hari ini, ada yang besok. Tapi, bisa kita pastikan bahwa besar-besaran. Bahkan buruh sudah mengancam bahwa ada 5 juta buruh yang akan mogok selama satu bulan. Nggak main-main. Kemudian mahasiswa juga mulai turun bergerak. Kemudian PA 212 juga sudah mulai bergerak. Saya kira berbagai elemen turun. Jadi kita bisa simpulkan jutaan orang akan turun. Ini ngomong bukan hanya di Jakarta, karena ini kan masif di seluruh negeri ini. Tetapi tentu orang, Saya kira Anda juga pasti dapat kiriman berita, berita bulan lalu ketika Pak Jokowi berbicara di depan PPAT di Sentul. Jokowi kan terkesan kayak nantangin. Dulu naik 10% saja demonya sampai 3 bulan. Kalau naik sampai 100% berapa bulan ini. Sekarang nggak sampai 100% tapi 20 sekian persen. Kalau kita asumsikan ya 6 bulan. lya, jadi kan beberapa minggu lalu itu bahkan selama dua-tiga bulan yang lalu, kita bahas terus keadaan yang kita sebut ketika faktor-faktor sosiologis bertemu maka terjadi crossfire antara legitimasi yang turun tetapi ambisi yang naik; antara ekonomi yang berantakan tetapi pameran infrastruktur jalan terus, terutama proyek-proyek mercusuar. Kita hitung itu bahwa bulan September ini akan jadi bulan demo. Saya bahkan sebutkan itu di mana-mana. Ini bulan demo. Dan itu yang terjadi memang. Bukan karena kemampuan analisis FNN dan saya, tapi memang secara gampang kita lihat saja faktor-faktor itu ada di depan mata. Tetapi, semua faktor yang memungkinkan negara ini berantakan atau pemerintah berantakan, itu tertutup oleh ambisi kabinet yang terus menginginkan supaya ada kepastian siapa akan meneruskan Pak Jokowi dalam pengertian diasuh oleh Pak Jokowi sendiri. Itu konyolnya justru di situ. Kan pemilu itu nggak boleh ada asuh-mengasuh. Biarin saja publik menentukan. Tetapi, begitu musyawarah rakyat meledak menjadi isu nasional, orang langsung paham bahwa Pak Jokowi tidak ingin tinggal gelanggang. Paling nggak dia mau titipkan seluruh proyek itu pada seseorang. Nah itu mengarah pada Ganjar Pranowo. Lalu kita paham akhirnya bahwa tidak mungkin lagi ini ditahan karena orang merasa bahwa Jokowi memang ambisius dan arogan, menghimpun kekuatan sendiri lalu mengatasnamakan rakyat dengan istilah musyawarah rakyat. Itu poin pertama yang dideteksi. Yang kedua adalah kepastian Global Politics yang meminta Indonesia tegas ke arah mana politik Anda. Ke arah Benua Amerika atau Benua Tiongkok. Hal yang simpel dalam politik global, kan Amerika ingin hitung potensi dia untuk punya proksi kalau eskalasi China dan Taiwan itu meledak. Jadi, itu semua adalah underline factor, faktor yang mendasari keadaan hari ini. Nah, sekarang kita tiba pada satu problem, bisa nggak dihentikan demo ini? Ya nggak bisa karena sudah kelewat, yang disebut critical point-nya sudah dilampaui. Sudah ada semacam persatuan diam-diam antara mahasiswa dengan buruh, antara buruh dengan ojol segala macam. Itu yang kemudian terbaca sebagai ketegangan dalam negeri. Dan kalau kita sekarang bicara tentang bjorka-bjorka itu juga pasti ada hubungannya dengan kepentingan asing, yang seringkali kepentingan asing justru memperkuat gerakan demokrasi di Indonesia. Jadi, itu terhubung antara kepentingan internasional untuk menghasilkan kawasan yang bersih dari KKN dan aktivitas menuntut perubahan politik melalui demonstrasi. Jadi, kalau ada demonstrasi bukan lagi untuk BBM, tapi untuk perubahan politik. Jadi, itu rumusnya begitu. Dan buzer-buzer ini masih menganggap bahwa masih bisa diselamatkan. Semakin buzer bereaksi semakin bjorka itu mengatakan, ini mau bereaksi apa sama gue ni. Dan bantuan-bantuan variabel oposisi dari bjorka ini yang justru menambah semangat gerakan buruh. Karena nanti gerakan buruh atau gerakan mahasiswa anggap bahwa kita akan di-back up oleh data. Nanti pemerintah akan mengatakan itu dapat dari mana data kalian? Oke, kita bilang tanya sama bjorka. Bjorka nanti kita bahas tersendiri dia aksinya makin menarik dan beberapa hari belakangan semakin ditantang oleh pemerintah dia semakin menunjukkan kedigdayaannya. Balik lagi ke soal harga BBM ini, kelihatannta kalau lihat eskalasi semacam itu, mungkin pemerintah sekarang mulai berpikir. Tanda tanyanya kan sudah ada, seperti disampaikan oleh Menteri ESDM. Ketika ditanya wartawan apakah harga BBM sekarang mulai turun di pasar dunia itu juga akan menurun? Itu kan dia jawab insya’ allah. Kalau waktu itu Pertamina ditanya, jawabnya kalau pertamina mengikuti harga pasar, tetapi itu untuk jenis bahan bakar umum. Tapi, kalau wilayahnya yang penugasan, seperti pertalite dan solar, itu adalah wilayah pemerintah. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau kemudian sampai pada satu titik karena lebih mengalami eskalasi kemudian mereka menurunkan, itu bisa menurunkan eskalasi unjuk rasa? Gak. Unjuk rasa itu, dalam teori unjuk rasa ada hal yang disebut precipitating factor, faktor picunya memang BBM, tetapi di bawah sadar publik bukan BBM sebetulnya, ini kekuasaan. Yang musti diturunkan bukan harga BBM, tetapi kekuasaan yang mustinya diturunkan. Logikanya begitu selalu. Lain kalau Indonesia begitu pemerintah menurunkan lalu sekaligus ada semacam statement bahwa ini kita turunkan karena luar negeri harganya turun, sekaligus diimbangi dengan pernyataan-pernyataan bahwa oke, sebetulnya sekaligus saja diturunkan harga BBM. Kita masuk dalam kompetisi yang bebas lalu MK kasih statement oke silakan ajukan lagi judicial review untuk 0%. Demikian juga faktor-faktor kepolisian. Kalau itu dilakukan, pasti reda. Tapi, arogansi-arogansi ini berlanjut terus, kan? Nanti orang ingat lagi, harga BBM diturunkan tapi pemerintah masih ngacak-ngacak PPP. Lalu mereka menganggap ya itu tipu saja turunkan harga BBM untuk mengelabui pemerintah yang mengintervesi PPP karena dianggap bahwa Suharso Monoarfa itu nggak pro calon presidennya Jokowi. Kan isu ini sudah beredar di WA grup semua. Dan itu nggak bisa ditahan lagi. Jadi, sekali lagi BBM itu cuma alasan simpel sajalah yang tidak akan menghentikan demonstrasi. Demontrasi akan jalan terus selama IKN masih dijalanin, selama kereta cepat masih ada di situ, selama Morowali itu masih dianggap sebagai tempat penampungan TKA dan informan-informan China. Jadi soalnya karena situasi sudah mengubah keadaan. Jadi orang sekarang melihat bahwa ini memang nggak becus dan nggak mampu untuk memberi harapan pada publik. Ya, apalagi sekarang kan sebenarnya dampak ikutan atau multiplayer effect dari kenaikan BBM sudah terjadi di mana-mana. Nggak mungkin kita minta turunin lagi pada pedagang di pasar. Atau ojol kita minta balikin harganya karena harga BBM turun. Dan ternyata kita meskipun ojol diberi kenaikan, saya kemarin baca mereka nggak happy juga. Karena mereka menuntut bahwa ini dinaikkan tapi kan yang justru mereka inginkan itu bagi hasilnya dengan operator yang diturunkan. Karena mereka maunya jangan 20% jadi 10 persen untuk mereka 10% tetap nggak naik. Jadi penumpang mereka juga nggak nggak mengalami kenaikan yang tinggi gitu. Jadi memang ini kelihatannya sudah atau point of no return ya buat pemerintah. Iya, ini point of no return dan akhirnya teman-teman di ojol juga paham bahwa mereka diperas sebetulnya oleh sistem komputerisasi itu. Yang di belakangnya adalah kalau kita pakai istilah-istilah analisis struktural kritis, nilai lebihnya dicuri oleh investornya. Jadi, sudah masuk pada analisis sosial yang luar biasa. Itu dikenali sebagai paham analisis struktural. Dan ojol ini walaupun nggak baca teori mereka sudah paham apa yang terjadi karena dihadapi sehari-hari. Dan ojol juga akhirnya mengikuti apa yang diterangkan oleh Anthony Budiawan, Rizal Ramli, dan macam-macam. Jadi akhirnya mereka ambil kesimpulan bahwa mereka itu dieksploitasi. Itu intinya. Dan soal kenaikan harga juga nggak mungkin begitu BBM diturunkan lalu harga langsung turun pada saat yang sama. Mungkin itu tiga bulan lagi karena begitu sifat pasar dan orang merasa oke daya beli publik naik maka harganya nggak usah diturunkan lagi kan. Itu begitu. Jadi, bagian itu memang riil yang dihadapi masyarakat dan nggak mungkin keadaan sekarang masih orang berharap tunggu BLT, kalau BLT datang kita ngga akan naikin. Nggak ada istilah itu. Ekspektasi kenaikan harga justru yang memicu inflasi. Tapi jangan-jangan lihat cuman komponen nanas saja yang naik 5000, karena di rumah tangga itu banyak sekali komponennya. Dan sekarang itu semuanya mengalami kenaikan dan jumlahnya pasti lebih tinggi dari persentase kenaikan harga BBM kan? Iya, tempat saya nih tempat semua orang minum kopi, nyari kopi enak karena saya racik sendiri. Saya akan bilang nggak naikin harga, karena gratis ya saya akan bilang oke minumnya dibikin lama, jangan setiap 20 menit nambah kopi. Kira-kira begitu teknik dagang saya nanti. (Ida/sws)
Vonis Edy Mulyadi, Hakim Bernurani dan Jaminan Kebebasan Pers
KETUKAN palu Ketua Majelis Hakim, Adeng Abdul Kohar dari ruang sidang Muhammad Hatta Ali, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 12 September 2022 sangat melegakan hati. Hakim benar-benar masih punya nurani. Sangat berbeda dengan polisi yang menangkap Edy Mulyadi dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membegal hati nurani dan membegal hukum. Padahal, polisi dan jaksa adalah bagian dari aparatur penegak hukum. Bahkan, jaksa sejak awal antara lain mendakwa Edy bukan wartawan dan FNN tidak berizin. Kok izin? JPU pun menuntutnya 4 tahun penjara. Sebuah tuntutan yang tidak masuk akal, kecuali bagi mereka yang kerasukan jin. Oleh majelis hakim, Edy dijatuhi vonis sesuai masa tahanan, tujuh bulan 15 hari. Perintah majelis, ia juga harus dibebaskan. Ya, berdasarkan putusan itu, Edy harus segera menghirup udara, berkumpul dengan keluarga dan bertemu dengan sahabat, serta para penggemarnya. Wartawan senior FNN itu segera menghirup udara bebas sejak ditahan 31 Januari 2022 yang lalu. Ya, penahanan yang dilakukan semena-mena, tanpa terlebih dahulu polisi mengarahkan persoalan Edy ke Dewan Pers. Padahal, masalah yang terjadi adalah sengketa pers. Tidak ada hak jawab dan koreksi yang dialamatkan ke FNN oleh mereka yang merasa keberatan atas video Edy itu. Pokoknya, \'jin buang anak\', itu harus dijadikan masalah. Edy sendiri menjadi korban karena dia sudah lama ditarget berkaitan dengan investigasinya dalam kasus pembantaian enam laskar Front Pembela Islam (sekarang Front Persaudaraan Islam-FPI) yang mengawal Habib Rizieq Syihab, yang terkenal dengan peristiwa KM 50. Sebenarnya, sejak awal, perkara yang dialamatkan ke Edy itu adalah rekayasa jahat oleh penguasa, yang diperintahkan kepada polisi. Anda tidak percaya? Buktinya, baru sekali diperiksa, sudah langsung ditahan. Sedangkan Putri Candrawathi yang juga menjadi tersangka pembunuhan berencana bersama suaminya Ferdy Sambo terhadap Josua Hurabarat, sudah dua kali diperiksa, tetapi masih bebas menghirup udara. Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, khususnya bagian cyber terlalu memaksakan kasus tersebut hingga menjadikan Edy tersangka dan langsung ditahan. Jin buang anak yang menjadi malapetaka bagi Edy, jelas tidak masuk akal dan menjadikan aparat penegak hukum menjadi alat penguasa Semua tahu dan maklum, kalimat tersebut tidak memiliki konotasi negatif. Kalimat tersebut hanya mengambarkan sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Tetapi, polisi gelap mata dan memaksa Edy menjadi tersangka dan langsung ditahan sejak Senin, 31 Januari 2022. Nuansa politik sangat kental dalam kasus ini. Edy adalah wartawan senior FNN, yang sudah malang-melintang di beberapa media besar dan resmi. Edy bukan wartawan abal-abal. Intinya, Edy menjadi terdakwa bukan karena kalimat ‘jin buang anak’. Akan tetapi, di video itu ia mengkritisi habis-habisan pembangunan calon Ibu Kota Baru (IKN) di Kalimantan Timur yang akan menghabiskan anggaran ratusan triliun. Sebagai wartawan senior, Edy kerap membuat tulisan maupun video yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat. Misalnya, tulisannya berjudul; “Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk Siapa?” yang dimuat di FNN.co.id sudah dibuka lebih dari 20.000 kali. Belum yang disebar di media sosial lainnya. Sekali lagi, kita apresiasi putusan hakim terhadap Edy. Sebab, putusan itu juga sekaligus memberikan angin segar terhadap dunia pers. Jika mau jujur, seandainya Edy tidak sempat ditahan, majelis hakim akan memvonis bebas. Vonis itu membuat ruang pers bernapas lega. Andaikan vonisnya berat, itu pertanda mulai matinya kebebasan pers. Jika divonis lebih berat, bukan tidak mungkin banyak wartawan akan semakin mudah di-Edy-kan. Ya, akan ada sederet wartawan yang dihukum penjara. Padahal, tugas mereka bukan membela penguasa, tetapi menyampaikan kebenaran. Vonis tersebut juga membuat kebebasan pers yang bertanggungjawab terjamin dan terjaga. (*)
Tangkap Capres E-KTP!
Kapan bisa dimulai “equal before the law” dan punya keberanian menangkap capres-capres E-KTP, itupun kalau KPK masih mau dianggap ada dan pantas bersemayam di NKRI. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI PEMANGGILAN Anies Baswedan oleh KPK pada 7 September 2022 terkait penyelenggaraan Formula E, mengingatkan publik pada pepatah Semut di seberang lautan tampak, Gajah di pelupuk mata tak tampak. Pasalnya, begitu banyak kasus yang melibatkan para pengusaha, politisi, dan pejabat, yang merampok uang negara hingga ratusan triliun. Dibiarkan saja berlarut-larut, terkesan mangkrak dan bahkan terjadi pembiaran oleh KPK. Sama halnya dengan yang terjadi pada semua kesadaran kritis dan gerakan perlawanan yang mempejuangkan kebenaran dan keadilan. Kinerja tinggi dan prestasi membanggakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta, selalu menjadi ancaman yang harus dilumpuhkan oleh rezim. Kekuasaan berisi Oligarki dengan hawa nafsu yang melampaui batas pada harta dan jabatan. Rezim terus membawa rakyat, negara dan bangsa pada jurang kehancuran. Agama dinista dan Tuhan dicampakkan, menjadikan rezim sekuler dan liberal ini bukan cuma sekedar korup dan keji. Lebih dari itu, perilaku kekuasaannya tidak jauh berbeda dengan binatang atau setan berwujud manusia. Kasus suap Harun Masiku yang kemungkinan besar menyeret tidak sedikit anggota DPR dan petinggi partai politik menjadi kasus monumental bersejarah atas jebloknya kinerja KPK. Menghilangnya Harun Masiku sekian lama dan tak pernah bisa ditemukan, menjadi bukti bahwa KPK sedang terlibat proyek mercusuar skala nasional dan internasional dengan biaya tinggi yang sudah menguras rasa malu dan kehormatan. Perlu muka tembok dan tak tahu diri buat KPK untuk cuek terhadap raibnya Harun Masiku. Kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka yang dilaporkan Ubedilah Badrun, seorang akademisi yang juga aktifis 98, memperlihatkan KPK begitu enggan menyeret dua anak Presiden Joko Widodo yang dianggap telah melakukan bisnis haram bersama oligarki. Jangankan berupaya melakukan penyelidikan dan penyidikan, KPK juga tidak pernah memanggil keduanya meski hanya untuk sekedar dimintai keterangan. Kali ini mental budak dan cari selamat dari skandal yang mendapat perhatian dan dukungan publik itu, erat menempel pada KPK. Begitupun dengan kasus Ferdy Sambo yang di dalamnya menyeruak skandal mega korupsi di tengah tragedi pembunuhan dan perselingkuhan di tubuh Polri. KPK terus membisu, seperti kehilangan pita suara dan menjadi penegak hukum yang tak tahu masalah hukum. Tim Satgasus yang identik dengan batalyon Kode 303 yang disinyalir terlibat dengan pengelolaan dan peredaran uang ratusan triliun dari banyak kegiatan ilegal dengan memanfaatkan jabatan aparatur negara. Semua kejahatan luar biasa itu seakan membua KPK dalam banyak kealpaan. Alpa penglihatan, alpa pendengaran dan alpa hati nurani, begitulah KPK yang juga mulai menjadi tuna akal sehat. Paling miris dan sangat memprihatinkan terjadi saat KPK memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan soal penyelenggaraan Formula E. Hanya dengan berbekal aksi segelintir massa bayaran yang diklaim sebagai aspirasi masyarakat dan suara para buzzer berkedok pegiat sosial dan aktifis partai politik yang nyeleneh. KPK justru semakin menurunkan kredibilitas dan integitasnya dengan usil terhadap program Formula E yang sukses pelaksanaannya secara nasional dan internasional. KPK juga seperti sedang mengalami ketidaksadaran jiwa dan pemikiran, akibat menjadi lembaga super body serta tidak ada yang melakukan kontrol dan mengawasi dari luar. KPK tak mampu menilai program Formula E secara obyektif dan profesional yang telah sukses ikut menyosialisasikan mode transportasi modern yang memiliki komitmen pengurangan emisi global, ikut mengharumkan nama bangsa dan mendorong pendapatan dan pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM pada saat perdana perhelatan lomba mobil listrik dunia di Indonesia. Sangat disayangkan lagi, KPK yang menjadi lembaga adhoc dan turunan dari konsensus internasional sama halnya dengan organisasi yang mengusung isu global seperti HAM, lingkungan, ketahanan pangan dll, kerapkali salah sasaran dan seperti sedang melakukan penegakkan hukum berdasarkan pesanan. Alih-alih mengurus dan mengambil tindakan para koruptor kakap yang menyeret para pengusaha yang berlabel oligarki, politisi dan pejabat negara yang menyengsarakan rakyat, KPK justru tendensius terhadap Anies yang menjadi figur pemimpin yang bergelimang prestasi dan penghargaan saat diberi mandat menjadi gubernur Jakarta, serta sarat dengan jujur, cerdas, santun, sabar dan berwibawa. KPK yang banyak dinilai publik sering menjadi lembaga tempat tawar-menawar kasus dan sebagai alat bergaining politik dan ekonomi pada yang terkandung skandal korupsi. Bukan hanya menegaskan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, KPK juga cenderung menjadi boneka sekaligus tukang pukul penguasa dan pengusaha. Sibuk mengurus sengketa korupsi di bawah 1 miliar rupiah, namun pura pura tidak tahu dan mengabaikan perampokan uang negara ratusan miliar hingga ratusan triliun terutama oleh oligarki dan elit penyelenggara negara, seperti ingin merebut fungsi Polri dan kejaksaan, KPK dinilai juga memiliki kesamaan dengan keduanya, menghukum yang lemah dan miskin sembari membela yang bayar. Pemanggilan Anies oleh KPK, menjadi sinyalemen kuat bagi citra dan masa depan KPK. Akankah KPK menjadi lembaga negara yang independen dalam membela kebenaran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Seiring maraknya kasus-kasus mega korupsi yang menyelimuti lingkungan Istana dan intim dengan oligarki korporasi dan partai politik, termasuk para capres yang beredar dengan pelbagai penyimpangan etika dan dana negara. Kalau Anies yang kapabel, akuntabel, dan transparan serta menjadi pemimpin yang relatif bersih dan terus menguat menjadi capres pilihan rakyat, terus diusik KPK, pertanyaan esensi dan substansinya kemudian, maukah KPK menindaklanjuti proses hukum capres-capres bermasalah, terindikasi dengan jelas dengan bukti-bukti yang lengkap dan valid serta kadung dicap koruptor oleh media dan publik. Termasuk capres-capres ysng tersandung skandal korupsi E-KTP. Dengan semakin lunglai karena tak lagi diisi punggawa KPK yang memiliki kecakapan kerja dan integritas sebagaimana sebelumnya, KKP kini menjadi produk politik yang terus melemahkan peran dan fungsinya hingga berujung sejuta mega korupsi yang mangkrak. Ada baiknya KPK mampu melalukan refleksi sekaligus evaluasi, untuk terus memperbaiki kelembagaan dan komisioner beserta jajarannya yang sanggup menggunakan nalar dan akal sehat. Jika KPK tak sanggup lagi, lebih baik siap bubar daripada melakukan makar terhadap upaya membangun supremasi hukum yang berkeadilan. Ketimbang repot-repot mengurusi Anies demi mengharapkan persenan dari oligarki. Kapan bisa dimulai “equal before the law” dan punya keberanian menangkap capres-capres E-KTP, itupun kalau KPK masih mau dianggap ada dan pantas bersemayam di NKRI. Mengingat faktanya juga, lebih banyak koruptor kakap baik yang digantung kasusnya maupun yang masih bebas berkeliaran, menjadi lebih menarik lagi jika KPK sadar untuk introspeksi bahwa perampok dan maling uang rakyat itu sebagian besar merupakan warga negara keturannya China. Bukan orang Arab atau apalagi rakyat pribumi jelata. Para taipan yang berasal dari tanah leluhur komunis itu, sudah menjadi rahasia umum yang menguras kekayaan alam Indonesia. Hasilnya antara lain untuk membunuh dan mengubur Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, termasuk membiayai capres-capres boneka oligarki dalam pilpres 2024. Capres-capres yang tak bermoral dan tak layak karena dibiayai dari hasil korupsi dan uang haram jadah lainnya. Ayo KPK jika masih waras, segera tangkap capres E-KTP! (*)
Bjorka dan Revolusi
Bayangkan jika ke depan Bjorka benar-benar membocorkan data presiden? Membocorkan dalang kasus KM50? Apa yang akan terjadi? Goncangan sosial kah? Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle “INI adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang angkatan bersenjata. Karena mereka hanya orang-orang bodoh.” Ini petikan pesan Bjorka yang dimuat CNNIndonesia. Pesan-pesan Bjorka menjadi hidup di dunia nyata setelah berbagai media mainstream memberitakan kemunculan Bjorka ini. Di dunia maya, kehadiran Bjorka sudah dibahas berhari-hari dengan total puluhan juta viewers, baik di Tiktok, YouTube, Tweeter, dlsb. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengulas kehadiran Bjorka ini. Bjorka, mengklaim memiliki data-data antara lain, data Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo; memiliki data 1,3 miliar pelanggan seluler, memiliki data pembunuh Munir, data pemilih KPU, data Menkominfo, memiliki data Erick Tohir dan Puan Maharani. Dia mengancam akan membongkar dan terus membongkar data-data ini. Saat Menteri Kominfo menyepelekan Bjorka, diberitakan Bjorka membocorkan data pribadi sang menteri di sebuah situs terkait Bjorka. Alasan dari pombocoran informasi adalah dia melihat keadaan Indonesia sudah terlalu parah. Semua orang-orang yang bersuara memberikan kritik disingkirkan. Hendrajit, ahli Global Strategic, menganalisa Bjorka tidak dapat dibandingkan dengan Assange, Wikileaks. Baik skala perang maupun keautentikan isi dari bocoran itu. Wikileaks mempunyai skala global, anti kapitalisme. Data-data Wikileaks juga sangat fantastis. Namun, menurutnya jangan menyepelekan Bjorka, karena Bjorka bisa jadi gayanya saja yang dagelan, tapi dia akan sangat berbahaya kelak akhirnya. Selain itu, sebuah analisis yang beredar di WA Group, dengan judul “Bjorka dan CIA”, meyakini bahwa ada sentuhan CIA (intelijen Amerika) pada gaya bocor-bocoran Bjorka. Menurutnya, sasaran Bjorka dengan mengangkat kembali kasus pembunuh Munir, sasarannya adalah Hendropriyono dan jejaring yang juga berhubungan dengan kasus Ferdy Sambo. Kasus Sambo dibongkar karena terkait logistik pemilu ke depan. Kepada CNN Indonesia TV, beberapa hari lalu, Alfons Tanujaya, ahli IT, mengatakan bahwa unggahan Bjorka bukanlah Hoax. Menurutnya akan sangat berbahaya jika data seseorang yang bocor dari data kependudukan dikombinasikan dengan data kebocoran dari pelanggan seluler, akan menghasilkan bahan data penting bagi penipuan, dalam skala kecil, namun mampu mempengaruhi pilihan seseorang dalam pilpres, dalam skala besar. Tergantung siapa yang akan memanfaatkan data tersebut. Dan, dalam skala individual, kita melihat bagaimana kebocoran data pribadi wartawan senior Ilham Bintang yang dulu viral, yang dimanfaatkan pada pembobolan bank dan bahkan dikaitkan dengan pembayaran pajak. Seorang advokat muda yang menganalisis Bjorka di TikTok membuat judul “Mungkinkah Bjorka Akan Menjadi Pahlawan Indonesia?”. Pertanyaan ini menggelitik kita, sebab, Bjorka mirip dalam film “V for Vendetta”, manusia bertopeng, yang melawan pemerintahan yang zalim. Bjorka juga menampilkan diri sebagai manusia bertopeng. Tuntutan Bjorka adalah satu, sekarang saatnya Revolusi. Dan, Bjorka yakin dengan kemampuannya menghancurkan rezim yang zalim. Ini masuk akal dalam era sekarang, di mana di tangan satu gadget, semua sistem data pembangkit listrik, data trafik lalu lintas, data perbankan dll, dapat digenggam dan di kacau-balau kan. Jika benar Bjorka adalah kekuatan baru dalam dunia “Big Data dan Internet of Things”, yang mampu melakukan Revolusi melalui dunia maya, maka kita tentu akan sungguh-sungguh masuk pada era baru. Namun, menurut saya, tetap saja gerakan rakyat di dunia nyata, jangan ditinggalkan. Khususnya mengingat unggahan pesan Bjorka yang anti kenaikan BBM, di tweeter, “Apa kabar Bu Puan Maharani? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor anda?” Pesan ini menunjukkan pentingnya protes jalanan. Sebagai penutup, kita melihat analisa Drone Emprit, ahli Big Data, yang melihat sambutan atas Bjorka bukan saja dari kaum oposisi, tapi juga dari orang-orang yang kecewa pada sistem keamanan dan keadilan Cyber pada era pemerintahan Jokowi. Bayangkan jika kedepan Bjorka benar-benar membocorkan data presiden? Membocorkan dalang kasus KM50? Apa yang akan terjadi? Goncangan sosial kah? Semoga Bjorka sungguh-sungguh di pihak rakyat ketika dia mengarahkan Revolusi. (*)
Pesan Pendidikan Kemanusiaan
Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Pendidikan dalam Al-Quran · Kami berikan hikmah kepada Luqman, \"Bersyukurlah kepada Allah… Luqman berkata kepada anaknya, \"Hai anakku, jangan mempersekutukan Allah…\" Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu-bapaknya… Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu… Luqman berkata: \"Hai anakku, Jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Hai anakku, dirikanlah shalat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, cegahlah dari perbuatan mungkar, dan sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu; janganlah memalingkan muka dari manusia, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sederhanalah dalam berjalan dan lunakkan suaramu… (QS 31:12-19) · Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya… Apabila telah dewasa, dan berumur empat puluh tahun, ia berdoa: \"Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat beramal saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan kebaikan pada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada-Mu, dan aku termasuk orang yang berserah diri.\" (QS 46:15) · Mereka berkata: \"Ya Tuhan kami, jadikanlah pasangan kami dan keturunan kami cendera mata penyenang hati kami, dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS 25:74) Tanggung Jawab Pendidikan · Catur pusat Pendidikan: rumah, sekolah, masyarakat, dan masjid. · “Didiklah anak-anakmu dengan sebaik-baiknya, karena mereka adalah amanat Tuhan kepadamu.” (Nabi Muhammad Saw). · “Didiklah anak-anakmu dengan saksama, karena mereka akan hidup di zaman bukan zamanmu.” (Umar bin Khathab). · Orang tua berkewajiban mengenalkan anak kepada Tuhannya dan mengarahkan pendidikan tanpa memaksanya. · Tugas orang tua membantu anak menemukan rencana Tuhan untuk dirinya. · Seorang anak akan menjadi apa yang diajarkan kepadanya; itu sebabnya kita harus memperhatikan apa yang kita ajarkan dan bagaimana kita hidup. (Jane Addams) · Tiba-tiba Anda memahami sesuatu yang telah Anda mengerti sepanjang hidup Anda, tetapi dengan cara berbeda. Itulah artinya belajar. (Doris Lessing) · Karakter tidak dapat berkembang di dalam situasi yang mudah dan tenang. Hanya di dalam pengalaman penuh cobaan dan penderitaanlah jiwa dapat diperkuat, visi dapat diperjelas, dan sukses dapat dicapai. (Hellen Keller) · Apa pun yang terjadi dalam hidup ini, jangan lupa untuk kembali kepada akal sehat dan hati nurani. (Fahruddin Faiz) · Apa yang saya dengar saya lupa. Apa yang saya lihat saya ingat. Apa yang saya lakukan saya mengerti. (Confucius) · Sudah pasti kewajiban utama manusia ialah memperkembangkan diri sendiri, seperti bangsa Yunani purba yang luar biasa itu. (Herbert N Casson) · Rata-rata setiap orang hanya memperkembangkan sepuluh persen dari bakat dan kemampuannya yang terpendam. (William James) · Hanya orang yang terus berusahalah yang akan menikmati hasil Jerih payahnya. (Mohammad Hatta) · Nilai seorang manusia ditentukan oleh tujuan yang dikejarnya. (Marcus Aurelius) · Tujuan utama dalam hidup adalah mencapai keberhasilan, tidak peduli siapa pun dia. (John D. Rockefeller Jr) · Rumus untuk menggapai sukses: tulislah peran idaman Anda dalam drama bernama kehidupan. (Kazuo Inamori) · Ingatlah selalu bahwa tekad Anda untuk sukses adalah lebih penting daripada apa pun. (Abraham Lincoln) · Sukses adalah 1 % bakat dan 99 % kerja keras. (Thomas Alva Edison) · Kepuasan terletak pada usaha, bukan hasil; berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki. (Mahatma Gandhi) · Hidup adalah serangkaian pengalaman; setiap pengalaman membuat kita lebih besar, walaupun kita tidak menyadarinya. (Henry Ford) · Perubahan adalah jalan menuju kedewasaan, dan kedewasaan adalah sikap selalu mengembangkan kualitas pribadi tanpa henti. (Henry Bergson) · Jika Anda dapat memimpikan, Anda dapat melakukannya. (Walt Disney) · Hidup ini seperti orang naik sepeda; supaya terjaga keseimbangannya, Anda harus terus berjalan. (Albert Einstein) · Permata kehidupan yang Anda cari tidak berada di puncak gunung atau di tengah lautan, tetapi di dalam diri Anda; maka galilah. (Russel H. Conwell) · Orang yang tak punya kemauan teguh akan kehilangan arah. (Shakespeare) · Orang yang baik tidak mati dengan kematiannya; ia terus hidup walau jasadnya terkubur dalam tanah. (Euripides) · Jika engkau ingin tidak dilupakan orang setelah meninggal dunia, maka tulislah sesuatu yang patut dibaca atau lakukan sesuatu yang patut diabadikan dalam tulisan. (Benjamin Franklin) · Hiduplah sedemikian rupa, hingga apabila kita mati, maka semua orang bersedih, sampai tukang gali kubur pun turut bersedih pula. (Mark Twain) · Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik, sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir, tidak mampu melakukannya lebih baik. (Martin Luther King) · Kesadaran, sekalipun hanya sesaat saja, sering lebih berharga daripada pengalaman sepanjang hidup. (O.W. Holmes) · Pikiran membuahkan perkataan. Perkataan membuahkan tindakan. Tindakan membuahkan kebiasaan. Kebiasan membuahkan karakter. Karakter membuahkan kenyataan. · Pesan Khalil Gibran Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri Mereka terlahir melalui engkau tapi bukan dirimu Meskipun mereka ada bersamamu, tapi mereka bukan milikmu. Pada mereka engkau dapat memberikan cintamu, tapi bukan pikiranmu Karena mereka memiliki pikiran mereka sendiri Engkau bisa memberikan rumah bagi raga, tapi bukan jiwa mereka Karena jiwa mereka itu tinggal di rumah hari esok yang tak pernah dapat engkau kunjungi meskipun dalam mimpi. Engkau bisa menjadi seperti mereka, tapi jangan coba menjadikan mereka sepertimu Karena hidup tidak berjalan mundur dan tidak pula berada di masa lalu Engkau adalah busur-busur tempat anak-anakmu menjadi anak-anak panah yang hidup diluncurkan Sang pemanah telah membidik arah keabadian, dan ia meregangkanmu dengan kekuatannya Sehingga anak-anak panah itu dapat meluncur dengan cepat dan jauh Jadikanlah tarikan tangan sang pemanah itu sebagai kegembiraan Sebab ketika ia mencintai anak-anak panah yang terbang, maka ia juga mencintai busur yang telah meluncurkannya dengan sepenuh kekuatan. · Pesan Dorothy Law Nolte Bila anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki Bila anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi Bila anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri Bila anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri Bila anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri Bila anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri Bila anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai Bila anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan Bila anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan Bila anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya Bila anak dibesarkan dalam kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Pesan Perdamaian · Pengalaman beragama adalah keseluruhan pengalaman hidup orang beriman. (Mohammad Iqbal) · Uji kebenaran kabar angin dan laporan dengan saksama; mencintai iman, membenci kekufuran, kemunafikan, dan kedurhakaan. (Al-Hujurat/49:6-7). · Semua orang beriman adalah bersaudara; rukunkan antar-saudara dan bertakwalah kepada Allah; hindari memperolok, jauhi mencela, dan tahan diri dari memberi nama ejekan; jauhi prasangka, tahan pandangan dari memata-matai, dan jaga mulut dari menggunjing. Saling mengenal dan berlomba dalam ketakwaan. (Al-Hujurat/49:10-13). · Menghayati perbedaan bahasa, warna kulit, dan agama. (Ar-Rum/30:22). · Berpegang teguh pada tali agama Allah (Ali Imran/3:103) · Mengingat-ingat dan mensyukuri nikmat-Nya. (Al-Anfal/8:63). · Prinsip belas kasih di jantung seluruh agama mengimbau kita untuk selalu memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. · Islam menyeru manusia untuk belas kasih dan mengapresiasi keragaman serta menumbuhkan empati yang cerdas atas penderitaan seluruh manusia. · Perdamaian mencakup segala prakarsa dan upaya kreatif untuk mengatasi dan menghilangkan segala bentuk kekerasan di masyarakat. · Saya tidak melihat dosa yang lebih besar daripada menindas mereka yang tidak bersalah dengan mengatasnamakan Tuhan. (Mahatma Gandhi) · Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia, tetapi tidak pernah cukup untuk memuaskan keserakahan seorang anak Adam saja. (Mohammad Ali Jinnah) · Dua belas nilai universal: (1) Kedamaian, (2) Penghargaan, (3) Cinta, (4) Toleransi, (5) Kejujuran, (6) Kerendahan hati, (7) Kerja sama, (8) Kebahagiaan, (9) Tanggung jawab (10) Kesederhanaan (11) Kebebasan (12) Persatuan. · Pancasila harus menjadi prinsip pemberadaban manusia Indonesia. Pelbagai tindakan yang bertentangan dengan Pancasila harus dihentikan. (*)
Semua Bersumber Dari Istana
Dan, semua yang terjadi bersumber dari kedunguan Istana. When a clown moves into a palace he doest be come a king. The palace be come a circus. (Ketika badut pindah ke Istana dia tidak menjadi Raja. Istana menjadi sirkus). Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PROFESOR Daniel M Rosyid mengatakan: Kebrutalan Ferdy Sambo itu adalah peringatan atas pembusukan yang terjadi pada Republik ini, tak hanya polisi. Kekejamannya tak terperikan dan tak terbayangkan manusia ber-Pancasila. Ribut-ribut soal korupsi, dan kenaikan harga BBM hanya retak-retak kecil dari Republik yang nyaris ambruk karena hukum dipermainkan oleh para pembuat dan penegak hukum di Republik ini @MenyamboRepublik. Profesor Salim Said mengatakan: Indonesia Saat Ini Dikuasai Oligarki. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Profesor Salim Said dalam Refly Harun Channel. “Saya takut bahwa banyak yang dilakukan oleh Jokowi itu, adalah akomodasi dia terhadap banyak group-group oligarki. Oligarki juga telah menguasai Pak Jokowi. Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” katanya. Lengkap sudah, kita seperti terkena hipnotis atas terjadinya penjajahan gaya baru oleh Oligarki. Oligarki sangat taktis dan paham seperti dikatakan oleh Guilford dan Henry Kissinger: Guilford (1973): mengatakan bahwa if you would understand world geopolitic today, follow the oil (Deep Stoat). (Bicara soal minyak, maka 90% soal politik, dan 10% tentang teknis perminyakan itu sendiri). Henry Kissinger mengatakan: control oil and you control nation, control food and you control the peoples (Kendalikan minyak maka Anda menguasai negara, dan kendalikan pangan maka anda menguasai rakyat). Lihat saja bagaimana Oligarki menguasai sektor perkelapa-sawitan di Tanah Air, sulit ditepis. Saat ini, ada 10 kelompok besar yang menguasai 29 persen dari total kebun sawit di Indonesia. Team Leader Forest Campaigner Greenpeace Arie Rompas menyebutkan, 29 persen dari total luasan kebun sawit di Indonesia itu setara dengan 16 juta hektare. Hal ini membuktikan betapa kuatnya cenkeraman oligarki di bisnis sawit Indonesia. Menurut Arie Rompas, ada 10 kelompok besar penguasa sektor sawit. Posisi pertama, dikuasai BUMN, melalui PT Perkebunan Nusantara (Persero/PTPN). Perkebunan pelat merah ini, menguasai land bank 1.131.285, hektare. Selanjutnya PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART), PT Gama Plantation Tbk, PT Wilmar Nabati Indonesia, Jardine Matheson Holdings Ltd., Salim/Indofood Agri Resources Ltd., Fangiono Family/First Resources Ltd., Sime Darby Bhd, PT Genting Plantations Nusantara dan Royal Golden Eagle (RGE). “Sinarmas, Gama, Wilmar, Jardine Matheson, dan Salim adalah sepuluh kelompok bank tanah yang dikuasai di Indonesia,” ungkap Arie. Menurutnya, mereka itu dari kelompok yang sama yang selalu menonjol dari sisi hilir bahkan dominan di tingkat hilir. Beberapa perusahan sawit raksasa inilah yang berhasil menguasai semua sektor, terutama dari perkebunan, pabrik, kilang, hingga ekspor. “Di perkebunan dikuasai oleh kelompok tersebut dan di pabrik, kilang serta ekspor juga dikuasai,” ujar Arie. Ada tiga perusahaan yang memiliki lebih dari setengah kapasitas kilang dan mendominasi ekspor minyak sawit di Indonesia. Perusahaan tersebut adalah Wilmar, Sinarmas, dan Musim Mas. “Ternyata lebih dari tiga perempat kapasitas kilang dan perdagangan ekspor dikuasai oleh 10 kelompok utama yang beroperasi di dalam negeri,” kata Arie. Jadi benar, carut-marut dalam kelola negara telah menyimpang jauh dari kiblat tujuan negara, karena yang mengendalikan bukan lagi bangsa sendiri. Semua pengelola negara ini sudah dalam kendali Oligarki. Dan, semua yang terjadi bersumber dari kedunguan Istana. When a clown moves into a palace he doest be come a king. The palace be come a circus. (Ketika badut pindah ke Istana dia tidak menjadi Raja. Istana menjadi sirkus). Prof. Amin Rais mengatakan: It\'s now or never… Tomorrow will be to late (sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat). Tanpa mengatasi sumber bencana ini, akan sia sia. (*)
Pesan Membaca, Memahami, dan Mengamalkan Al-Quran
Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta AL-QURAN Berbahasa Arab. Alif lam ra`. Inilah ayat-ayat Kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sungguh Kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (QS 12:1-2) Al-Quran Bagai Lautan Tak Bertepi. “Katakanlah: Sekiranya lautan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu pula”. (QS 18:109) “Seandainya pohon-pohon di bumi jadi pena dan laut jadi tinta, ditambah tujuh laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis ditulis kalimat Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS 31:27) Bacalah Al-Quran! “Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu Kitab Al-Quran, dan dirikanlah shalat. Sungguh shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan mengingat Allah dalam shalat lebih besar keutamaannya daripada yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS 29:45) “Supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Siapa yang mendapat petunjuk, maka ia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya, dan siapa yang sesat katakanlah: “Aku hanyalah pemberi peringatan”. (QS 27:92) “Apabila kamu membaca Al-Quran niscaya Kami adakan antara kamu dan orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat dinding tertutup”. (QS 17:45) Dengarkanlah Bacaan Al-Quran! “Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat”. (QS 7:204) Tadabur Al-Quran “Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?” (QS 47:24) Inni Jailun Fil Ardhi Khalifah “Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sungguh Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS 6:165) Inni Jailuka Linnasi Imaman “Ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: \"Sungguh, Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia\". Ibrahim berkata: \"(Dan saya mohon juga) dari keturunanku\". Allah berfirman: \"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim”. (QS 2:124) “Kami jadikan di antara mereka pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka bersabar, dan meyakini ayat-ayat Kami”. (QS 32:24) Qulillahumma Malikal Mulki “Katakanlah: “Wahai Tuhan Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala”. (QS 3:26) Athiullah Wa Athiurrasul Wa Ulil Amri “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”. (QS 4:59) Idzhab Ila Firauna Innahu Thagha “Pergilah kamu berdua kepada Fir\'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, kalua-kalau ia mau ingat atau takut”. (QS 20:43-44) “Sesungguhnya Karun termasuk kaum Musa. Ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah anugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: \"Janganlah kamu terlalu bangga; Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri”. (QS 28:76) “Juga Karun, Fir\'aun dan Haman. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka sombong di (muka) bumi, dan mereka tidak luput dari kehancuran”. (QS 29:39) Fenomena Kaum “Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sungguh Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS 13:11) “(Siksaan) demikian itu karena Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS 8:53) Kepemimpinan dan Keteladanan Nabi Muhammad SAW “Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS 21:107) “Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”. (QS 34:28) “Sungguh, kamu berbudi pekerti yang agung”. (QS 68:4) Kana khulukquhu shallallahu alaihi wasallam al-Quran – Akhlak Rasulullah saw adalah Al-Quran. (Aisyah RA) Innama buitstu li utammima makarimal akhlak – Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. (Rasulullah saw) “Sungguh pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu; bagi orang yang mengharap rahmat, Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah”. (QS 33:21) Pengalaman Eksistensial Nabi SAW Al-Muzzammil (QS 73:1-10) Al-Muddatstsir (QS 74:1-7) Adh-dhuha (QS 93:1-11) Al-Insyirah (QS 94:1-8) Karakter Pemimpin: Shidiq-Amanah-Tabligh-Fathanah “Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu shiddiqin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka”. (QS 57:19) “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS 4:58) “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak kamu kerjakan, berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. (QS 5:67) “Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, Muhammad, maka kamu tidak akan lupa, kecuali kalau Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi”. (QS 87:6-7) “Tuhan, aku mendambakan uluran kebaikan dari hadirat-Mu”. (QS 28:24) Jangan memanjakan diri, jangan takut payah, jangan ingin enak, dan jangan merasa tua dalam berjuang! Bila engkau menjadi pemimpin, “ojo dumeh” – jangan merasa hebat, tinggi, dan merendahkan orang lain! Jangan berhenti sampai pertarungan benar-benar usai. (*)
LaNyalla Imbau Pemprov Jatim Minta Bupati Evaluasi Akses Infrastruktur Desa
Surabaya, FNN – Ambrolnya jembatan gantung di Probolinggo, Jawa Timur, disesalkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Terlebih, peristiwa itu menyebabkan puluhan siswa dan guru SMPN 1 Pajarakan terluka karena terjatuh ke sungai. LaNyalla pun meminta Pemprov Jatim segera meminta para Bupati se-Jatim untuk melakukan evalusi akses infrastruktur desa. Ia juga mengingatkan agar forum Musrenbang Jatim juga membicarakan terkait infrastruktur desa. “Segera lakukan inventarisasi persoalan akses masyarakat desa dan segera ambil tindakan. Pemeliharaan rutin perlu dilakukan secara berkala,\" kata LaNyalla yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Minggu (11/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menyesalkan masih adanya jembatan gantung yang sudah tua dengan konstruksi yang sudah lapuk dan tidak layak pakai. Padahal, jembatan tersebut merupakan salah satu akses strategis masyarakat yang masih digunakan. \"Kalau ada evaluasi dan pemeliharaan rutin, insiden ini tentu tak terjadi. Maka perlu perhatian dari pemerintah daerah secara berkala, rutin, agar dapat diambil tindakan pencegahan dan tidak merugikan masyarakat,\" kata LaNyalla. LaNyalla meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi serta monitoring jembatan gantung yang ada di desa-desa yang terdapat sungai-sungai jembatan gantung yang merupakan akses warga dalam aktivitas sehari-hari. \"Insiden ini juga bisa menjadi indikator pemerataan pembangunan di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Bagaimana pemerintah perlu mewujudkan akses jalan yang memberikan rasa aman, baik dalam aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi,\" ujarnya. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo menyatakan 40 siswa dan satu guru terjatuh ke sungai saat jembatan gantung di Desa Kregenan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terputus, Sabtu (10/9/2022). Jembatan gantung itu menjadi penghubung antara Desa Kregenan di Kecamatan Kraksaan dan Desa Pajarakan Kulon di Kecamatan Pajarakan yang sering digunakan oleh warga di dua desa setempat. Sebanyak 28 orang mengalami luka ringan dan 13 orang dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Waluyojati. (mth/*)
KOMPAS Mengajarkan, Media Besar Pun “Terpeleset”
Kompas Islamophobia, sangat membenci Islam. Bahkan, menurut Machfuds Dindin, Kompas menunjukan kedengkiannya terhadapi Anies Baswedan, adalah sebuah tindakan primitif. Oleh: Iriani Pinontoan, Wartawan Senior Forum News Network (FNN) KOMPAS mengajarkan Kompas. Media besar yang “terpeleset”. Apapun cerita pemimpin redaksinya, nasi sudah menjadi bubur. Sampai hari ini, sudah 21.000 pembaca berkomentar untuk jawaban makjleb Anies Baswedan atas framing Kompas, sehari sesudah hadir di KPK, Kamis, 8 September 2022. Anies yang sedang memimpin hasil survei lembaga survei manapun, sebagai Calon Presiden 2024 memang tak disukai rezim ini. Bahkan KPK sendiri. Jadi, wajar jika Anies dipanggil untuk memberi keterangan pelaksanaan Formula E-1 dan nasib perhelatan hebat ini, jika sudah tidak lagi menjabat gubernur DKI Jakarta. Naif memang. Orang lalu bertanya, apakah KPK serius? Ini atas pesanan siapa Anies ingin dikriminalisasi? Begitu juga atas framing Kompas. Bayangkan saja, Anies datang ke KPK pagi itu berseragam gubernur putih hitam menenteng map biru, sendirian. Lalu Anies diperiksa KPK selama 11 jam. Esoknya, tulisan panjang Kompas pun dilengkapi foto Anies memakai jaket hitam. Sebuah logika yang sungguh menyesatkan sebagai koran besar. Anies Baswedan lalu menulis pada Instagramnya (dikutip utuh), sebagai berikut: Kemarin, sehari sesudah memenuhi undangan KPK untuk memberikan keterangan terkait Formula-E, saya menerima banyak pesan memberitahukan tentang berita yang dimuat di Harian Kompas. Judul beritanya besar: “Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa”. Isinya mayoritas tentang pembebasan bersyarat 23 narapidana tipikor. Terdapat pula kolom berisi daftar napi tipikor yang dibebaskan. Yang aneh: yang terpampang adalah foto Gubernur DKI. Tidak ada hubungan dengan topik yang ditulis di dalam artikel. Di bagian akhir artikel terdapat tiga paragraf kecil tentang kedatangan Gubernur DKI ke KPK, yang juga tidak ada hubungan dengan topik beritanya. Media memang memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi, opini dan perasaan pembacanya. Karena memiliki kekuatan besar inilah maka media harus memiliki tanggung jawab yang besar pula. Media sebagai pilar demokrasi bukannya tidak boleh berpihak. Sebaliknya, ia justru harus berpihak, pada kebenaran, keadilan, dan objektivitas. Tanggung jawab media memang berat, karena risiko dampak salah langkahnya pun besar. Kemarin, beberapa pemimpin Kompas menjelaskan pada saya, bahwa penempatan foto itu adalah kelalaian, tak ada niat framing buruk. Memang disayangkan kesalahan mendasar seperti itu terjadi di media seperti Kompas yang pastinya memiliki mekanisme pengawasan berlapis. Hari ini, Kompas memasang berita baru yang menjelaskan secara lebih objektif terkait kedatangan saya ke KPK. Kompas hari ini memberi contoh kepada Kompas kemarin tentang bagaimana sebuah berita seharusnya ditulis. Dahulu, Kompas sebenarnya hendak diberi nama Bentara Rakyat. Namun Bung Karno memberi usul nama Kompas, karena kompas adalah penunjuk arah dan jalan. Kita berharap, filosofi nama Kompas ini terus dijaga. Apabila sebuah kompas berfungsi baik, maka kita lancar dan selamat mengarungi perjalanan. Apabila jarumnya terpengaruh oleh magnet (polar), maka ia tak lagi dapat menjadi penunjuk arah. Saya memilih mempercayai penjelasan pemimpin di Kompas dan, walau banyak yang menyarankan, saya memilih tidak membawa masalah ini kepada Dewan Pers. Namun, saya memilih tetap menyampaikan catatan ini pada publik agar bisa menjadi pengingat bagi kita semua dalam bernegara dan berdemokrasi. Pilihan Anies untuk menulis di IG pribadinya adalah pilihan bijaksana. Betapa masyarakat perlu tahu yang sebenarnya media mainstreem, koran sebesar Kompas bisa terpeleset. Bahkan beberapa netizen berkomentar: Kompas Islamophobia, sangat membenci Islam. Bahkan, menurut Machfuds Dindin, Kompas menunjukan kedengkiannya terhadapi Anies Baswedan, adalah sebuah tindakan primitif. Beda lagi Maryam Bachmid, wartawati senior, berpendapat sekelas Kompas yang leading newspaper memuat foto dengan berita yang sama sekali bukan ilustrasi yang benar. “Seperti malu-malu mengakui prestasi Anies,” kata Maryam. (*)
IPW Minta Kabareskrim Polri Ungkap Setoran AKBP Dalizon ke Kombes Anton Setiawan
Jakarta, FNN – IPW minta Kabareskrim Komjen Agus Adrianto harus transparan dan membuka kepada publik kasus Kombes Anton Setiawan yang terlibat dalam penerimaan aliran dana dari terdakwa AKBP Dalizon dalam kasus gratifikasi dan pemerasan Proyek Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019. Pasalnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), uang yang mengalir ke AKBP Dalizon sebesar Rp 10 miliar untuk menutup kasus di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin itu, mengalir ke Kombes Anton Setiawan sebesar Rp 4,750 miliar yang saat itu menjabat Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumsel. “Dari Rp10 miliar itu, Rp 4,750 miliar diberikan terdakwa ke rekannya AS secara bertahap. Kemudian Rp 5,250 miliar digunakan terdakwa untuk tambahan membeli rumah senilai Rp 1,5 miliar, tukar tambah mobil Rp 300 juta, membeli 1 unit mobil sedan Honda Civic Rp 400 juta, termasuk tabungan dan deposito rekening istri terdakwa senilai Rp 1,4 miliar,” kata JPU Kejaksaan Agung Ichwan Siregar dan Asep saat membacakan dakwaan di sidang perdana AKBP Dalizon pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) PN Palembang, Jumat (10 Juni 2022). Bahkan, dalam persidangan Rabu (7 September 2022), AKBP Dalizon mengaku setiap bulan menyetor Rp 500 juta per bulan ke Kombes Anton Setiawan. Pengakuan Dalizon ini menjadi viral di media sosial. Dalam persidangan kasus gratifikasi dan pemerasan Proyek Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 sendiri, Kombes Anton Setiawan tidak pernah hadir. Pasalnya, JPU tidak pernah memaksa Kombes Anton Setiawan untuk menjadi saksi di persidangan. Namun, dengan terkuaknya aliran dana kepada Kombes Anton Setiawan ini, Indonesia Police Watch (IPW) menilai bahwa AKBP Dalizon hanya dijadikan korban oleh institusi Polri. Sementara atasannya yakni Kombes Anton Setiawan dilindungi dan ditutup rapat oleh Bareskrim Polri agar tidak tersentuh hukum. Padahal, dalam kasus tersebut jelas ada persekongkolan jahat yang tidak hanya melibatkan AKBP Dalizon. “Hal ini sangat jelas terlihat karena penanganan perkara tersebut diambil alih oleh Bareskrim Polri. Artinya, dalam melakukan penyidikan, para penyidik dan pimpinan di Bareskrim tahu kalau nama Kombes Anton Setiawan muncul dalam pemeriksaan. Namun keterlibatannya diabaikan dan tidak dijadikan tersangka,” kata rilis IPW Sabtu (10/9/2022). “Padahal, kalau ditelusuri secara materiil dengan apa yang diungkap dalam dakwaan Jaksa penuntun umum, terang benderang ada aliran dana gratifikasi ke Kombes Anton Setiawan. Benang merah itu sangat terlihat jelas bahwa korupsi yang terjadi bukan hanya melibatkan AKBP Dalizon saja,” lanjutnya. IPW juga menanyakan apakah Bareskrim memang sengaja melindungi koruptor di kandangnya sendiri. Pasalnya, Anton Setiawan setelah dimutasi dari Dirkrimsus Polda Sumsel bertugas di Ditipidter Bareskrim Polri?. “Anehnya lagi, dalam penanganan kasus AKBP Dalizon tersebut, Bareskrim Polri tidak mengenakan Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Akibatnya, Kombes Anton Setiawan menjadi tidak tersentuh oleh aliran uang dari AKBP Dalizon,” ungkapnya. Padahal, kalau masyarakat biasa melakukan dugaan tindak pidana, pihak Bareskrim Polri langsung menyematkan pasal TPPU dengan mengorek semua aliran keuangan, termasuk memblokir rekening bank terduga pelaku tindak pidana dan orang-orang yang mendapat aliran dananya. “Kenapa UU TPPU itu tidak diterapkan bagi anggota Polri?” tanyanya heran. Oleh sebab itu, IPW mendesak kepada Kabareskrim Komjen Agus Adrianto untuk bersih-bersih. Diawali dengan menuntaskan kasus gratifikasi dan pemerasan Proyek Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 sampai menyentuh ke atasan dan bawahan AKBP Dalizon. “Sudah seharusnya, pimpinan Polri tidak lagi melindungi anggota Polri yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Hal ini untuk mewujudkan institusi Polri bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,” tegas Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. (mth/*)
Faktor Pemimpin Sangat Berpengaruh Terhadap Upaya Perpecahan Bangsa
Jakarta, FNN – Ketua Umum Majelis Tao Dharma Indonesia (MTDI), Taosu Agung Kusumo, mengingatkan seluruh komponen bangsa mengedepankan persatuan dan kerukunan pada saat suhu politik yang terus meningkat. Sebab, cukup banyak negara yang hancur lebur dan terjadi perang saudara hanya karena masing-masing lebih mengedepankan egoisme. Kusumo mengatakan, segenap komponen bangsa Indonesia sekuat tenaga secara terus-menerus membangun harmonisasi yang sudah lama terjalin. “Harus berupaya juga supaya bangsa yang majemuk ini terhindar dari perpecahan yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya, di Jakarta, Sabtu, 11 September 2022. Faktor sikap, karakter dan kejujuran para pemimpin bangsa juga sangat berpengaruh penting dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. “Rakyat akan selalu mencermati prilaku para pemimpin dan keteladanan sangat menentukan terbelah atau tidaknya bangsa,” tutur Kusumo. Menurut Kusumo, selama ini rakyat cukup dewasa dalam membangun proses demokratisasi. Akan tetapi, jika para pemimpinya tidak jujur dan tidak ada yang diteladani, maka demokrasi yang dibangun akan rapuh. Keberadaan Perhimpunan dan Majelis Tao yang dipimpinnya bertujuan membantu semua masyarakat yang sedang susah, menjaga kerukunan umat dan mendoakan agar negara Indonesia selamat dari berbagai ujian dan tetap utuh dalam persatuan. Kusumo menilai, sejak dahulu hingga kini semua masih rukun. “Jika ada pergesekan, itu hanya dipicu oleh ulah oknum yang menginginkan perpecahan bangsa,”\' tegas Kusumo. Menurutnya, sejak dulu kerukunan beragama di Indonesia sudah bagus. Tidak ada yang tidak rukun karena setiap anak bangsa dari dulu sampai sekarang semua bersatu. “Yang terjadi adalah ulah oknum-oknum yang ingin membuat tidak rukun,” katanya. Menurut Kusumo, sebagai anak bangsa jangan sampai ada yang terpengaruh dan semua harus memperkuat diri, memperkuat iman serta memberikan dukungan kepada negara agar bisa mencapai kemajuan bersama. “Sebagai anak bangsa, kita jangan terpengaruh. Harus menguatkan diri, kuatkan iman, supaya mendukung negara ini maju,” tururnya. Pendiri PTDI dan MTDI tersebut menekankan, semua harus bersyukur karena Indonesia memiliki hasil bumi yang begitu melimpah dan bisa diberdayakan. Oleh karena itu, rakyat harus kompak agar tidak bangkrut seperti beberapa negara di luar negeri yang tidak memiliki apa pun. “Kita melihat di luar negeri sudah banyak negara yang bangkrut karena mereka tidak kompak. Padahal, mereka tidak memiliki sumberdaya alam. Kalau negara ini, ada hasil bumi yang sangat banyak. Kalau nggak ada hasil bumi pada hari ini, Indonesia mau menjadi negara apa,” ujarnya. (Anwar)
Seharusnya Biaya Minyak Mentah untuk BBM Bisa 500 Perak Seliter
Sri Mulyani mudah-mudahan bisa. Pengalaman belasan tahun jadi Menteri Keuangan masa iya cuma bisanya membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) HARGA minyak mentah seharusnya tidak perlu ditakutkan oleh pemerintah, asal pemerintah serius menjaga nilai tukar dan menguatkannya terhadap mata uang asing, terutama terhadap US Dolar. Caranya banyak. Asal berani saja. Pada masa Pemerintahan SBY rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.000 per US dolar. Kalau harga minyak sekarang 90 US dolar, maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM Rp 4.500 per liter BBM. Waktu itu Menteri Keuangan SBY adalah Sri Mulyani. Karena kepotong kasus Century jadi Sri Mulyani tidak menjadi menteri lagi. Sri Mulyani kembali di jaman Jokowi tapi nilai tukar rupiah terhadap US dolar ambruk menjadi Rp 14.750 per dolar AS. Meski harga minyak mentah sama 90 US dolar per barel seperti saat SBY dulu, tapi biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM naik jadi dua kali lipat menjadi Rp 10.000 per liter BBM. Jadi, kepada Presiden Jokowi, cobalah perintahkan pada Sri Mulyani sebagai Menkeu, supaya diskusi dengan Gubernur BI bagaimana cara menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap USD. Karena sekarang ini Indonesia itu beli minyak menggunakan dolar. Bukan menggunakan Yuan atau Rubel. Sri Mulyani mudah-mudahan bisa. Pengalaman belasan tahun jadi Menteri Keuangan masa iya cuma bisanya membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot. Sekali-kali Sri Mulyani tunjukkanlah kepintarannya dengan menaikkan nilai tukar rupiah ini. Kalau bisa menguatkan nilai tukar rupiah menjadi Rp 1.000 per Dolar AS, maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM hanya senilai Rp 500 per liter. Kalau Jokowi mau bisa melakukan ini. Kalau pembantunya tidak bisa coba cari yang bisa. Jadi, demikian jika nilai tukar Rp 1.000 per dolar maka biaya pokok produksi bisa jadi Rp 500 per liter, ditambah PPN 11 persen, ditambah PBBKB 5 persen, ditambah pungutan BPH Migas, biaya pokok BBM hanya Rp 650-750 per liter. Pertamina bisa jual pertalite Rp 5.000 per liter untungnya bisa segaban. Kalau sekarang dengan biaya pokok BBM Rp 10.000 per liter (harga minyak mentah x kurs 14.750/159 liter sebarel) maka ditambah PPN 11 persen, ditambah PBBKB 5 persen, ditambah pungutan BPH Migas, ditambah lagi pungutan lain-lain, maka biaya pokok BBM mencapai 12 ribu sampai 13 ribu rupiah. Pertamina jual 10 ribu ya lama-lama Pertamina Pecok. Ngono lo... (*)
Pemerintah Menjadikan Permainan Harga Minyak untuk Isu-isu Negara Kesejahteraan yang Palsu
PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan, kita musti tagih terus bahwa negara itu diwajibkan untuk menyejahterakan rakyat. “Kalau kebijakannya tidak menyejahterakan rakyat maka dia musti minta maaf pertama-tama, lalu kalau dia bilang oke ada kesalahan, dia ganti kesalahan itu,” tegasnya. “Rakyat nggak setuju ibukota itu dibiayai lewat pajaknya, artinya meras rakyat kok tetap dipaksa,” ujar Rocky Gerung dalam dialog dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (10/9/2022). Terkait framing KOMPAS atas Anies Baswedan, Rocky Gerung mengebutkan, di-framing jahat Kompas, Anies membalas dengan halus tapi menohok. “Tapi intinya adalah Anies paham itu, tapi Anies membalas dengan cara yang semacam pukulan tersembunyi bahwa oke saya nggak akan lapor ke Dewan Pers, tapi rakyat berhak tahu,” tegasnya. Berikut petikan lengkap dialog mereka. Halo halo, Bung Rocky, ketemu lagi di akhir pekan. Ini enak suasananya, sejuk ya, karena sepanjang hari kemarin hujan lebat di mana-mana. Juga banyak kali saluran-saluran internet ini lagi nggak stabil. Jadi mohon maaf kalau pagi ini kita suaranya juga agak putus- putus. Tetapi tetap saja walaupun putus-putus kita tidak pernah putus harapan. Yang putus harapan sebenarnya pemerintah kalau melihat situasi sekarang. Iya putus harapan. Kita selalu punya harapan ketika semakin banyak Byorka beroperasi. Masalah BBM Oke, biarkan byorka itu nanti kita bahas pada bahasan yang kedua. Kita kan ada dua topik, yang pertama soal Anies Baswedan dengan Kompas dan juga soal BBM. Ini menarik karena ternyata hari ini kan tanggal 10 ya. Ojol sudah secara resmi mulai menaikkan tarifnya. Kita tahu itu pasti bukan kabar gembira juga buat para ojol. Ini justru kabar buruk buat mereka karena mereka pasti tahu bisa saja potensi kehilangan penghasilan, akan berkurang. Begitu juga kabar buruk dengan para UMKM yang selama ini juga mengandalkan mereka untuk menjualnya. Nah, di tengah situasi itu kemarin tiba-tiba Menteri ESDM karena dituntut orang, ini harga BBM pasaran dunia turun kok kita malah naik. Dia bilang kemungkinan juga kalau harga terus menurun ya pertalite bisa turun. Ini pilihannya kelihatannya presidennya turun atau pertalitenya turun. Tapi juga ribut sekali ini petisi. Nanti saya akan ajak ngobrol sendiri ke Agustinus Edi yang sangat kritis ini dan mantan wartawan, LBH. Dia bilang lo di tengah subsidi dicabut kok bonus dari Direksi dan Komisaris Pertamina gila-gilaan tuh gedenya, sampai ratusan miliar itu. Itu Menteri ESDM mendengarkan suara publik, tetapi nada bicaranya atau warna kalimatnya kan kemungkinan. Kan ini menteri yang dia itu pelaksana teknis, yang mutusin kan pasti Menteri Keuangan, Direksi Pertamina, terus presiden sendiri. Tapi, bukan itu poinnya. Kalau dibilang oh mungkin akan dicabut, harganya diturunkan, itu berarti subsidinya ditarik lagi gitu. Kan orang berpikir begitu kan. Ada orang berpikir ya sudah biarin saja naikin terus-menerus tapi subsidi naikin terus juga tuh. Jadi nggak ada lagi semacam kesatuan pikiran sebetulnya tuh karena tetap orang menganggap bahwa apapun yang disodorkan oleh istana pada publik, itu pasti akan di belakang bukan sesuatu yang diberikan cuma-cuma. Tuker tambahnya banyak. Jadi soal harga BBM ini tidak lagi akan diturunkan, mau dinaikkan, orang anggap bahwa poinnya bukan sekadar lagi harga BBM, tetapi pemerintah yang memang pelit; pemerintah yang mempermainkan harga diri publik itu. Seolah-olah oke nanti subsidi kita tambah. Iya, tapi itu kan artinya membuat orang merasa dia jadi pengemis. Jadi hak yang disebut hak itu, tidak diperhatikan pemerintah. Pemerintah justru mau menjadikan permainan harga minyak ini untuk isu-isu negara kesejahteraan yang palsu. Kami akan melindungi orang miskin, kami akan memberikan tambahan ini, kami ya tapi orang tahu bahwa Istna itu musti batalkan sesuatu yang tidak dikehendaki rakyat, IKN, kereta cepat. Kan hanya itu sinyalnya sebetulnya. Kalau presiden bilang oke, saya mengerti bahwa memang yang diminta rakyat itu bukan sekadar turunkan harga minyak, tetapi ganti proyek-proyek yang menggerogoti perekonomian Indonesia. Makronya begitu sebetulnya. Jadi, bolehlah Menteri ESDM ngomong, tapi tetap tuntutan utama publik adalah hak batalkan proyek-proyek mercusuar yang hanya untuk kepentingan 2-3 orang, bukan untuk kepentingan rakyat. Itu dasar kita bernegara. Nah, soal ojol ini kan juga dilematis. Pemerintah minta agar kita mengurangi konsumsi BBM. Orang kemudian beralih katanya. Oke, diparkirlah kendaraan-kendaraan pribadi. Kalau kita pakai kendaraan pribadi, kita akan pindah ke kendaraan umum. Tetapi, kendaraan umum juga naik semua. Jadi kan kita betul-betul dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit buat buat publik. Mobil parkir, tapi ketika kita mau pindah ke transportasi umum, ternyata transportasi umum juga jadi mahal. Jadi terus mau ngapain kita, bertapa di rumah, gitu? Nanti pemerintah bilang kalian beli lagi mobil yang 900 cc. Itu jalan pikiran yang konyol. Kan begitu sebetulnya, diarahkan untuk beli mobil cc kecil. Padahal dia yang bikin kebijakan sehingga mobil yang tadinya berharap beli pertalite sudah keburu kebeli. Kalau di Eropa, kalau pemerintah bikin kebijakan konyol, dia akan ganti kekonyolan itu. Dia bilang oke, saya siapin ke mesin 900 cc, dia ganti semua. Itu namanya pemerintah yang bertanggung jawab. Dia bikin kesalahan, dia suruh orang lain cari solusinya. Jadi, brengseknya di situ tuh cara berpikir itu. Jadi tetap, kita musti tagih terus bahwa negara itu diwajibkan untuk menyejahterakan rakyat. Kalau kebijakannya tidak menyejahterakan rakyat maka dia musti minta maaf pertama-tama, lalu kalau dia bilang oke ada kesalahan, dia ganti kesalahan itu. Kan bukan kita yang disuruh beli mobil baru, dia musti ganti mobil kita. Kan begitu. Kan kemarin ingat kita, beberapa waktu yang lalu, itu biaya pajak mobil mewah dihapuskan. Tadinya katanya cuma untuk yang cc bawah, tapi seperti biasa kita duga itu hanya strategi awal saja, lama cc tinggi juga dihapus. Sekarang orang-orang yang kadung beli mobil cc yang tinggi itu karena dengan harapan pada waktu mobil murah, karena pajak ekspor dan barang mewahnya dihapus, eh tiba-tiba sekarang bensinnya dinaikkan. Jadi, itu poin-poin atau dalil-dalil mendasar itu tuh yang musti kita terangkan kepada publik bahwa kita berhak untuk minta penggantian sesuatu yang kita prediksikan dari awal, dipuji-puji oleh pemerintah, terus pemerintah ternyata bohong. Beli mobile ini murah segala macam tapi begitu beli harganya dinaikkan minyaknya. Padahal, mereka yang membeli mobil itu dengan perhitungan. Oke, disuruh beli itu artinya disediakan fasilitas supaya mobil itu bisa jalan. Sekarang fasilitas utamanya BBM itu hilang. Begitu kan. Sama saja dengan petani sawit, dijanjiin Pak Jokowi tahun lalu bahwa harga sawit akan stabil segala macam, lalu petani sawit bikin proyeksi kehidupan keluarganya. Kalau begitu, saya akan kirim dua anak saya sekolah ke Jawa. Eh ternyata harga sawit ngaco jadinya. Maka dia batalin lagi. Mustinya diganti oleh pemerintah karena pemerintah yang menjaminkan kebijakan itu. Bukan dengan alasan fluktuasitas harga komoditas internasional. Ya pastilah semua orang tahu harga komoditas ada up-nya ada down-nya. Jadi, pemerintah berbohong dalam membuat kebijakan. Jadi, poin dasarnya kira-kira di situ, kemampuan kita untuk melihat kebohongan itu. Lalu IKN yang diminta dibatalkan, malah pemerintah bilang kalau begitu bisnis-bisnis masih berjalan tapi 20% diambil dari APBN. Saya nggak setuju IKN, lalu saya disuruh bayar IKN, kan ngaco. Kan lewat APBN artinya pajak rakyat dipakai buat IKN. Ya tanya saja pada rakyat, mau nggak kita bikin IKN. Baru ambil pajak dari rakyat. Rakyat nggak setuju ibukota itu dibiayai lewat pajaknya artinya meres rakyat kok tetap dipaksa. Kalau bisnis ke bisnis ya silakan saja, kan nggak ganggu pajak saya. Saya dipajaki saya setuju supaya tetangga saya bisa dapat beasiswa untuk sekolah anaknya, bukan pajak saya dipakai untuk IKN sehingga tetangga saya kekurangan IQ. Jadi cara bicara berpikir politik-ekonomi nggak dipahami oleh Presiden, ya. Iya. Di tengah situasi itu seperti tersebut tadi, muncul petisi. Ini rupanya ada bonus untuk direksi dan komisaris Pertamina. Jadi total, tapi ini sudah bonus terhutang segala macem, 446 miliar rupiah. Jadi kalau dibikin rata-rata katanya direksi itu akan dapat 35 miliar bonusnya, sementara komisarisnya 33 miliar. Tapi nanti wawancara lengkapnya bisa kita simak di Hersubeno Point channelnya. Ini sebenarnya juga kebijakan yang tidak masuk akal, tidak sensitif, atau apalagi namanya. Ya, itu pongah namanya. Pongah. Jadi kan orang ingin lihat Indonesia itu tumbuh dalam persaudaraan, dalam penderitaan orang berbagi itu. Kalau ada sedikit rezeki, tetangganya senang. Ini mereka kuras harga diri rakyat, tapi mereka naikkan harga insentif mereka tahu harga bonus mereka. Jadi, ya sudah kalau statistik menunjukkan kejomplangan antara 4 orang terkaya di Indonesia menguasai separuh dari harta umat, bahkan NU pernah bikin perumpamaan satu orang kaya di Indonesia itu setara dengan 100 juta kekayaan umat NU. Kan itu sudah betul-betul gila. Ini NU yang bikin. Sekali lagi kita lihat kontras itu. Jadi, satu orang di pertamina itu mungkin setara dengan 300.000 sekolah yang terlantar karena akses jalan desa itu nggak dibuat. Hersu: Dapat dihitung 150.000 untuk BLT, dan mereka ini dia cuma dapet empat bulan, jadi cuma 600.000. Sementara yang ini dapat 35 miliar dan 33 miliar. Dibandingkan dengan itu berapa juta kali. Jadi, harga minyak yang dipermainan itu adalah subsidi rakyat terhadap komisaris dan direksi. Kan begitu jadinya. Kan logikanya gampang saja. Soal Anies Baswedan Oke, makin banyak ketidakwarasan akal-akal di kalangan pemerintahan. Tetapi, seperti tadi saya singgung, ini saya kira tetap menarik soal Anies Baswedan. Saya tahu pasti ketika Anda kemarin membuat konten sama saya soal Islamophobia, pasti banyak yang kebakaran jenggot. Saya nggak tahu apakah Anda sudah dikontak oleh Kompas karena Anies Baswedan ini statusnya di Instagram di Facebook, dan lain-lain dia ternyata sudah dikirimi surat permintaan maaf dari Kompas dan kemudian dia mengaku dia mendapat desakan banyak orang untuk melaporkan ke Dewan Pers, tetapi dia merasa nggak perlu dia melaporkan soal itu. Ya, saya ada yang memuji dan ada yang menyesalkan ucapan saya. Saya bilang ya memang saya ucapkan itu, bahwa Kompas itu di dalam analisis saya di belakang kepalanya secara psikoanalisis masih memelihara Islamophobia. Saya terangkan begitu. Banyak teman saya di Kompas yang seperti protes. Enggak, itu analisis saya, bukan saya menyebabkan Kompas dianggap Islamophobia, tetapi dalam alam bawah sadar orang itu, bahkan saya pakai istilah Sigmund Freud, Freudian Key-nya bisa kita temukan, kita buka dengan kunci itu, kunci psikoanalisis bahwa di belakang politik redaksional Kompas diam-diam masih dihuni oleh kalangan Islamophobia. Itu biasa saja sebagai (pengajar), kan saya mengajar critical thinking dan saya pakai semua peralatan akademi untuk membaca itu dan memang ternyata begitu akhirnya kan? Kalau enggak ngapain Kompas ralat itu. Biarin saja itu mengalir dan musti menerangkan pada Anies lewat surat bahwa nggak begitu maksud kami. Iya, semakin tidak begitu semakin begitu anlisis saya. Jadi itu intinya. Saya tidak ada problem dengan Kompas. Saya hanya mengamati gerak naratif dari Kompas. Jadi, karena dibahas dalam berita Kompas kan kita bisa baca dalam narasi dia. Itu gampang, yang diajarin di teori dasar filsafat komunikasi, Noam Chomsky, Walter Lippmann. Tapi intinya adalah Anies paham itu, tapi Anies membalas dengan cara yang semacam pukulan tersembunyi bahwa oke saya nggak akan lapor ke Dewan Pers, tapi rakyat berhak tahu. Iya, sudah, rakyat berhak tahu, ya sudah. Rakyat juga berhak tahu analisis saya, ngapain saya dibuli. Jadi hal itu biasa saja. Jadi buzer-buzer nggak usah baperlah. Kalau mau debat intelektual, taruh di situ saya layani satu persatu. Kalau bisa pararel. (Ida/sws}
Potensi Kejatuhan Presiden Jokowi
Bagi mereka, buat apa simpan di bank kalau bunganya kecil dan nyaris tidak ada sama sekali? Kabarnya, inilah yang sekarang ini terjadi. Kekhawatiran ini jelas bisa berdampak pada ketahanan perbankan. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) DEMONSTRASI menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah marak di mana-mana. Mahasiswa dan buruh di berbagai kota turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo, Sabtu (3/9/2022). Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan harga BBM terbaru di Istana Merdeka, Jakarta. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter dan berlaku mulai Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Akankah demonstrasi besar-besaran ini berpotensi menjadi gerakan people power yang bisa menjatuhkan jabatan Presiden Jokowi? Pasalnya, fakta di lapangan ditemukan suara-suara desakan Jokowi Mundur. Apalagi rakyat sudah benar-benar jenuh dengan berbagai kebijakan yang telah diambil Presiden Jokowi. Janji-janji kampanye 2014 dan 2019 tidak banyak ia penuhi. Kebohongan APBN bisa jebol jika terus subsidi BBM didengungkan di depan publik. Bahkan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyebut, Pemerintah berbisnis dengan rakyat: harga pertalite naik Rp 2.350 per liter x sisa konsumsi tahun ini anggap saja 10 juta KL = Rp 23,5 triliun. Harga solar naik Rp 1.650 per liter x sisa konsumsi 5 juta KL = Rp 8,25 triliun. Inikah nilai menyakiti hati masyarakat, nilai keadilan: hanya Rp 31,75 triliun? Di lain sisi, Anthony mengungkap, pendapatan Negara per Juli 2022 naik jadi Rp 519 triliun (50,3%), akibat harga komoditas, yang notabene milik negara, meroket. Bukannya membagi rejeki ‘durian runtuh’ ini kepada masyarakat, sebagai kompensasi kenaikan harga pangan, tapi yang ada malah menaikkan harga BBM: Sehat? Sedangkan ‘durian runtuh’ sektor batubara sangat besar, ekspor 2021 naik $12 miliar, dari $14,5 miliar (2020) menjadi $26,5 miliar. Kenapa Rp 31,75 triliun, sekitar $2 miliar saja, tidak ambil dari batubara ini? Kenapa harus dari rakyat kecil? Bukankah batubara milik rakyat juga? Yang jelas, kemarahan rakyat sudah memuncak. Sehingga demonstrasi tetap akan sulit dibendung, meski senjata “BLT” BBM sudah digelontorkan dengan nilai miliaran, atau bahkan, triliunan rupiah. Anthony mengungkap, negara maju, liberal dan kapitalis, saja masih mau memikirkan rakyatnya, dengan memangkas pajak BBM untuk meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga minyak mentah. Dan, subsidi BBM ini diberikan kepada semua orang, termasuk orang kaya. Tapi, Indonesia menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax, penerimaan pajak (PBBKB dan PPN) ikut naik. Pajak pertalite naik dari Rp 1.055 menjadi Rp 1.380/liter. Di tengah kesulitan masyarakat, pemerintah itu seharusnya membantu publik dengan menghapus pajak BBM. Perlu dicatat, konsumsi pertalite sekitar 23 juta KL, dengan harga Rp 7.650 per liter, pemerintah daerah dan pusat mendapat pajak (PBBKB 5% dan PPN 11%) Rp 24,27 triliun. Di tengah kesulitan inflasi dan harga minyak mentah yang tinggi, pemerintah seharusnya bebaskan pajak BBM tersebut. Kalau pemerintah mempunyai rasa empati kepada rakyat, untuk sementara ini harga BBM seharusnya tidak dikenakan pajak (PBBKB dan PPN). Harga pertalite sebesar Rp 10.000 per liter, kalau tanpa pajak menjadi Rp 8.620 per liter. Kalau Pertamina, Perusahaan Milik Negara, Milik Rakyat, berempati dengan rakyat, untuk sementara waktu Pertamina bisa menghapus keuntungan BBM bersubsidi, kalau keuntungan pertalite Rp 1.000 per liter, maka harga pertalite bisa menjadi Rp 7.650 Lagi. Tapi, pemerintah bersikukuh menghapus subsidi BBM dengan alasan APBN bisa jebol. Inilah yang dinilai sebagai kebohongan pemerintah. Karena riilnya subsidi BBM itu cuma sekitar Rp 11 triliun saja. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk akibat dari perang Rusia-Ukraina, bayang-bayang krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia juga mengkhawatirkan. Karena bisa berdampak para krisis politik. Apalagi, tanpa disadari, suku bunga tabungan di perbankan kini sudah menyentuh 0%. Beberapa bank memberlakukan bunga ini untuk jumlah simpanan tertentu.Misalnya untuk Tabungan Rupiah Bank Mandiri untuk tabungan 0 - Rp 1 juta suku bunga 0%, lalu Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 50 juta juga berlaku bunga 0%.Sedangkan untuk biaya administrasi mulai dari Rp 12.500 sampai Rp 18.000. Tergantung dari jenis kartu dan tabungan yang digunakan. Apakah ini artinya jumlah tabungan lama-lama bisa habis termakan biaya admin?Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia Andy Nugroho mengungkapkan memang untuk bunga bank yang nol persen hingga biaya admin yang besar bisa mempengaruhi jumlah tabungan.Seperti dilansir Detik.com, lanjut Andy Nugroho, sebaiknya rekening tabungan digunakan bukan untuk mengembangbiakan uang. “Karena dengan bunga segitu (0%), sudah pasti tak akan ada keuntungannya. Apalagi sekarang inflasi dan BBM naik,” katanya, Senin (5/8/2022). Andy menyebut sebaiknya rekening tabungan ini digunakan untuk cash flow sehari-hari atau menerima gaji, untuk transaksi bisnis. “Jadi kalau simpan uang di bank lebih baik untuk transaksi keuangan bukan untuk menabung. Jika ingin mendapat keuntungan bisa simpan di deposito,” ujarnya.Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja mengungkap, biaya administrasi yang dikenakan bank ini digunakan untuk pengembangan sarana dan pra sarana.Nasabah juga bisa menikmati berbagai layanan perbankan agar transaksi menjadi lebih mudah. “Misalnya internet banking dan mobile banking bisa digunakan 24 jam, jaringan ATM yang luas ada di mana-mana,” jelas dia.Menurut dia, jika memang ingin menabung dan tak dikenakan biaya admin. Bisa memilih produk tabungan yang biaya admin rendah atau gratis. Namun memang transaksi dibatasi dan tak bisa menggunakan layanan e channel. Dalam tulisan yang lainnya, Senin (05 Sep 2022 07:26 WIB), Detikcom dengan tegas menyebut, bunga tabungan di bank kini sudah menyentuh level 0%. Ya, 0% alias tidak ada bunganya sama sekali. Tapi bunga 0% ini berlaku untuk jumlah simpanan dengan nominal tertentu. Tidak semua simpanan diberikan bunga 0%. Di beberapa website bank, bunga tabungan untuk denominasi rupiah ini mulai dari 0% - 1%.Misalnya untuk Tabungan Rupiah Bank Mandiri untuk tabungan 0 - Rp 1 juta suku bunga 0%, lalu Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 50 juta juga berlaku bunga 0%.Untuk tabungan Rp 50 juta kurang dari Rp 500 juta akan mendapat bunga 0,10%. Lalu tabungan Rp 500 juta kurang dari Rp 1 miliar suku bunganya 0,6%. Lalu untuk tabungan di atas Rp 1 miliar suku bunganya 0,6%.Suku bunga akan berbeda untuk setiap produk. Untuk tabungan berjangka mulai dari 1 sampai jangka waktu 15 tahun diberikan bunga mulai dari 1% - 1,85%.Di Bank Negara Indonesia (BNI) nyaris sama. Untuk simpanan kurang dari Rp 1 juta bunga 0% (p.a). Lalu simpanan di atas Rp 1 juta hingga Rp 50 juta suku bunganya 0,10%. Kemudian di atas Rp 50 juta hingga Rp 500 juta 0,20%, selanjutnya Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar 0,60% dan di atas 1 miiar 0,80%. Dari keterangan di website, suku bunga BNI Taplus ini berlaku mulai 04 Februari 2022.Di OCBC NISP untuk simpanan kurang dari Rp 1 juta bunganya 0%. Lalu simpanan Rp 1 juta sampai dengan kurang dari Rp 30 juta bunganya 0,10%. Selanjutnya simpanan Rp 30 juta hingga kurang dari Rp 100 juta bunganya 0,10%. Untuk simpanan Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta bunganya 0,50% dan simpanan lebih dari Rp 1 miliar bunganya 1%.Untuk beberapa jenis produk di CIMB Niaga seperti XTRA Savers Special untuk saldo rata-rata bulanan kurang dari Rp 1 juta bunga tabungan adalah 0%. Lalu untuk tabungan Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 100 juta adalah 0,25%. Kemudian tabungan Rp 100 juta sampai kurang dari Rp 250 juta bunganya 1%.Lalu tabungan Rp 250 juta sampai kurang dari Rp 500 juta bunganya 2%. Selanjutnya untuk tabungan Rp 500 juta hingga kurang dari Rp 5 miliar bunganya 2,25% dan di atas Rp 5 miliar 2,5%.CIMB Niaga juga menyebut suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan kepada nasabah melalui cabang. Metode perhitungan bunga dan nisbah adalah tiering progrssive kecuali produk TabunganKu, SimPel, Xtra Pandai dan Xtra Dinamis.Di Panin Bank, untuk bunga tabungan dengan rata-rata saldo 0 - Rp 1 juta adalah 0%. Kemudian saldo Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 10 juta 0,25%.Kemudian saldo Rp 10 juta sampai kurang dari Rp 25 juta 0,25%. Saldo Rp 25 juta sampai kurang dari Rp 100 juta 0,50%, saldo Rp 100 juta kurang dari Rp 1 miliar 1%. Lalu saldo Rp 1 miliar sampai kurang dari Rp 10 miliar 1,25% dan saldo di atas Rp 10 miliar 1,5%. Berlakunya suku bunga bank sampai menyentuh 0% tersebut, tentu saja bisa membuat nasabah yang punya tabungan dengan nilai kecil hingga besar akan mempertimbangkan untuk menarik simpanannya dari bank-bank. Bagi mereka, buat apa simpan di bank kalau bunganya kecil dan nyaris tidak ada sama sekali? Kabarnya, inilah yang sekarang ini terjadi. Kekhawatiran ini jelas bisa berdampak pada ketahanan perbankan. Jika sampai terjadi rush, maka bisa berdampak pada krisis kepercayaan atas kepemimpinan Jokowi, seperti yang terjadi pada Presiden Soeharto, Mei 1998. Meski kenaikan harga BBM itu dibatalkan, tuntutan Jokowi lengser bisa saja terus bergema di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Garut, misalnya. Jokowi sendiri sudah sejak awal 2022 boyongan barang-barang miliknya dari Istana untuk dibawa pulang ke Solo. Hal itu dilakukan agar bila nanti benar-benar lengser sebelum habis masa jabatan presiden 2024, tidak ada barang miliknya yang hilang seperti saat Presiden Abdurrahman Wahid keluar dari Istana. Konon, setelah dilengserkan melalui Sidang Istimewa MPR RI dulu, banyak barang milik Gus Dur yang hilang ketika harus keluar dari Istana. Kembali ke soal kenaikan harga BBM. Presiden mengungkapkan, berdasarkan penghitungan pemerintah kenaikan harga BBM Pertalite, Solar, dan Pertamax akan menambah inflasi sebesar 1,8 persen. Penyesuaian subsidi BBM yang diumumkan pekan lalu berimbas pada inflasi. Hitungan dari menteri-menteri, kira-kira akan naik di 1,8 persen. “Tapi saya enggak mau diem, kita harus intervensi,” ujar Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (7/9/2022). Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk turut berperan mengatasi inflasi seperti ketika menghadapi pandemi Covid-19. Oleh karena itu pemda diwajibkan untuk membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum (DTU) yang mencakup dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk bantuan sosial (bansos). Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Soeharto Lengser Jika melihat gejala dan tanda-tandanya, kondisi saat ini nyairs mirip dengan jelang Presiden Soeharto lengser dari jabatan Presiden. Jokowi harus belajar dari lengsernya Presiden Soeharto, Mei 1998. Dari jejak digital dapat diketahui, ada peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto lengser. 1. Krisis Moneter. Dampak terjadinya krisis moneter 1997 yang melanda Indonesia sekaligus jadi titik awal gerakan reformasi. Dampaknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melambung tinggi dari Rp 2 ribu per dolar AS pada Juni 1997, menjadi di atas Rp 16 ribu per dolar AS pada Juni 1998. Bahkan angka pengangguran pun makin meningkat dari 4,68 juta penduduk pada 1997 menjadi 5,46 juta pada 1998. 2. Demo Besar-Besaran. Tercatat mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR/MPR, menuntut Soeharto untuk mundur. Demo mahasiswa ini mendapat dukungan Harmoko selaku Ketua MPR saat itu. Harmoko adalah Menteri Penerangan era Orde Baru dari tahun 1983-1997. Setelahnya, ia menjabat sebagai Ketua DPR/MPR periode 1997-1999. Harmoko berpidato pada 18 Mei 1998, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. 3. Kerusuhan Merajalela. Kerusuhan, pembakaran, penjarahan, dan pemerkosaan merajalela di ibu kota dan sejumlah daerah pada 13-15 Mei 1998. Diantaranya adalah kebakaran Mal Yogya di Klender yang menewaskan 400 orang pada 15 Mei, setelah dua hari berturut-turut menjadi target penjarahan warga. 4. Ke-14 Menteri Mundur. Dengan dimotori Ginandjar Kartasasmita, ke-14 menteri menyatakan untuk mengundurkan diri secara bersama-sama dari jabatan mereka. Dari empat peristiwa di atas, hanya poin ke-3 dan 4 yang belum terjadi saat ini. Poin pertama, tinggal menunggu waktu saja saat ketahanan perbankan bobol. Poin kedua, sedang berlangsung demonstrasi di mana-mana. Semoga saja poin ketiga tidak terjadi. Kalau poin keempat, rasanya sulit terjadi. Karena, jabatan menteri sedang diuber-uber politisi. (*)
Pembebasan 23 Koruptor Melukai Rasa Keadilan Masyarakat
Jakarta, FNN – Di tengah kecewanya rakyat akibat dinaikkannya BBM, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) malah membebaskan 23 koruptor. Rakyat marah! Kemarahan itu selain terlihat dari opini netizen di media sosial, juga dilontarkan pengacara senior, Juju Purwantoro. Dalam rilis yang diterima FNN, Sabtu (10/9/22), Juju yang juga menjabat sebagai Ketua Advokasi Hukum DPP Parpol UMMAT menilai para koruptor yang dibebaskan dengan mudah itu tentu tidak menimbulkan \'efek jera\' sama sekali. “Sebanyak 23 koruptor sudah memperoleh banyak kemudahan, sekarang malah dibebaskan begitu saja. Pembebasan tersebut selain menimbulkan kontroversi juga melukai rasa keadilan masyarakat,” kata Juju. Sebanyak 23 narapidana korupsi yang bebas itu, antara lain: Ratu Atut Chosiyah (Mantan Gubernur Banten), Jero Wacik (mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral), Suyadarma Ali (mantan Menteri Agama), Tubagus Chaeri Wardana (adik Ratu Atut), Zumi Zola (mantan Gubernur Jambi), dan Pinangki (mantan Jaksa). Para koruptor ini menghirup udara bebas setelah menerima program pembebasan bersyarat (PB) yang diberikan Kemenkumham mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. “Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang baru ini tentu menimbulkan kontroversi dan melukai perasaan keadilan masyarakat,” kata Juju. Beberapa persyaratan tertentu dalam UU tersebut menyebutkan bahwa para narapidana yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, berhak mendapatkannya sebagai narapidana. Antara lain remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, sebelum diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, narapidana harus telah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan. Setelah memenuhi syarat administratif dan substantif, semua narapidana yang dimaksud dapat diberikan hak pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. “Hak ini diberikan tanpa terkecuali dan non-diskriminatif kepada semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan,” ucap Juju. Aturan pembebasan bersyarat tersebut, sebelumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Pasal 43A aturan ini menyebutkan : “Pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus korupsi mesti bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu perkara (justice collaborator).” Sementara itu, PP ini juga telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga saat ini yang berlaku adalah UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam UU Pemasyarakatan tersebut juga tidak mengatur lagi secara khusus tentang narapidana koruptor yang tidak bisa mendapatkan pengurangan hukuman (remisi) maupun \'pembebasan bersyarat,\' sehingga korupsi menjadi tindak pidana biasa. Padahal, kata Juju, dalam hal kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang lain, seperti narkoba dan terorisme (lex specialis) ketentuannya tetap tidak mendapatkan remisi. Menurut Juju, jika narapidana korupsi dapat dengan mudah mendapatkan \'remisi dan hak bebas bersyarat\' seperti narapidana biasa, walaupun telah memenuhi syarat administratif dan substantif, maka tetap saja hukum tidak bisa diterapkan secara konsekuen dan tegak lurus (konstitusional). Salah satu solusinya (terobosan hukum) adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau KPK bisa menuntut hukuman minimal para koruptor dengan hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup. Tidak seperti yang terjadi selama ini, hukuman bagi koruptor berkisar hanya antara 2 hingga 5 tahun, sehingga tidak menimbulkan \'efek jera\' sama sekali. Juju mendesak supaya hak pembebasan bersyarat maupun remisi sesuai UU Nomor 22 tahun 2022, khususnya bagi koruptor segera direvisi atau dicabut. Bisa juga, JPU dalam tuntutannya meminta kepada hakim pengadilan untuk mencabut hak pengurangan masa tahanan (remisi), sehingga tidak ada (lagi) pengurangan hukuman apa pun bagi narapidana korupsi. “Hakim dalam vonisnya juga harus bisa \'memiskinkan terpidana korupsi’. Supaya efektif, perangkat perundangannya juga harus segera dibuat dan diterapkan,” kata Juju. (Lia)
LaNyalla Dukung UMKM Berbasis Ekspor Melalui Pengembangan Ekonomi Syariah
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung akselerasi ekonomi syariah di Jawa Timur untuk membantu pengembangan UMKM berbasis ekspor. Menurut LaNyalla, pasalnya ekonomi syariah merupakan salah satu kekuatan yang mampu membangkitkan pergerakan ekonomi. \"Saya lihat implementasi program pengembangan ekonomi syariah masih minim. Harapannya pemerintah lebih gencar mengedukasi pelaku UMKM untuk mewujudkan ekonomi inklusif yang berfokus pada ekspor,\" tutur LaNyalla yang sedang kunjungan kerja ke Jawa Timur, Sabtu (10/9/2022). Dijelaskan LaNyalla, saat ini perbankan ekonomi syariah sedang gencar memberikan fasilitas pembiayaan terhadap pelaku usaha dengan bagi hasil yang terjangkau. Hal ini perlu digaungkan sehingga mampu mendorong pergerakan usaha yang kontinyu. Diingatkan LaNyalla, pengembangan ekonomi syariah harus dimulai dengan membangun kapabilitas pelaku usaha ekonomi syariah. Sehingga resonansi pengembangan secara nasional semakin kuat dan berdaya saing. \"Program pembinaan dan aspek-aspek pendukung lainnya perlu dihidupkan melalui kolaborasi berbagai elemen terkait seperti pembinaan peningkatan kualitas produk, jaminan kehalalan, merk dan aspek lain sehingga menembus pasar global,\" ujar dia. Terpenting lagi, menurut LaNyalla, berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut harus dilakukan secara kontinyu dengan berbagai sinergi dan kolaborasi bersama dengan pihak terkait. \"Program ini perlu kerjasama seluruh pihak seperti perbankan, pelaku usaha, pesantren-pesantren dan lainnya. Dengan satu tujuan yang sama yakni kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM,\" paparnya. (mth/*)
Menentukan Harga BBM Wajib Sesuai Kemampuan Ekonomi Masyarakat
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BAHAN Bakar Minyak, BBM, merupakan barang kebutuhan (necessity goods) yang menguasai hajat hidup orang banyak. BBM dikonsumsi masyarakat luas, dari kendaraan pribadi hingga transportasi umum dan taksi, dari pertanian hingga nelayan, dan lain-lainnya. BBM juga merupakan komponen biaya produksi dan distribusi yang cukup signifikan. Kalau harga BBM naik, biaya produksi dan distribusi juga akan naik, menyebabkan inflasi, membuat daya beli masyarakat tergerus. Di negara berkembang seperti Indonesia, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan tingkat kemiskinan. Di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintah menaikkan harga pertalite dan solar pada 3 September lalu. Sangat tinggi, lebih dari 30 persen. Alasannya, untuk mengurangi subsidi BBM. Kalau tidak, APBN akan jebol, demikian alasan horor yang dikemukakan. Apa benar APBN akan jebol? Tidak ada yang tahu. Lagi pula, apa artinya ‘jebol’? Pemerintah tidak transparan dalam menghitung neraca keuangan BBM. Berapa pendapatan dan subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak mentah? Tidak jelas! Kenaikan harga BBM ini langsung menuai protes dari masyarakat luas. Tentu saja ada juga yang mendukung. Protes umumnya berasal dari kelompok bawah. Kenaikan harga BBM akan berakibat buruk bagi mereka. Jumlah kelompok bawah ini sangat besar, merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Kelompok pendukung terkesan sangat liberal, harga BBM harus merujuk harga internasional, untuk mengurangi atau bahkan menghapus subsidi BBM. Selain itu mereka juga beralasan subsidi BBM tidak tepat sasaran, jadi harus dicabut. Tetapi dampaknya terhadap masyarakat miskin sepertinya kurang dipedulikan. Jadi, berapa harga BBM yang pantas di Indonesia? Apakah harus mengikuti harga internasional dengan mencabut subsidi, seperti yang dilakukan banyak negara maju antara lain Amerika Serikat, Eropa, Jepang, bahkan Singapore, Hong Kong atau Korea Selatan? Atau sebaiknya meniru Malaysia, yang memberlakukan harga BBM (tertentu) cukup rendah bagi warganya? Jawaban untuk itu, harusnya cukup sederhana. BBM adalah barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Maka itu harga BBM wajib terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Terjangkau, artinya relatif dibandingkan dengan penghasilan masyarakat. Kalau harga BBM di Indonesia setinggi di Singapore, sekitar Rp 30.000 – Rp 40.000 per liter, maka sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM-nya untuk aktivitas sehari-hari. Karena penghasilan masyarakat Indonesia jauh lebih rendah dari masyarakat Singapore dan negara maju lainnya. Pendapatan per kapita Indonesia tahun 2021 hanya 4.292 dolar AS, sedangkan Singapore sudah mencapai 72.794 dolar AS, atau 17 kali lipat dari Indonesia. Selain itu, menurut data Bank Dunia, jumlah rakyat miskin di Indonesia mencapai 50,3 persen dari jumlah penduduk pada 2021, setara 138,9 juta orang, dengan pendapatan di bawah Rp1 juta per orang per bulan (atau 5,5 dolar AS, kurs PPP 2011). Sedangkan Singapore dan negara maju lainnya tidak ada penduduk miskin dengan pendapatan sebesar itu. Dengan pendapatan per kapita yang sangat rendah, ditambah jumlah penduduk miskin yang sangat besar, mayoritas masyarakat Indonesia tidak mampu membeli BBM dengan harga internasional. Meskipun harga BBM di Indonesia lebih rendah dari negara maju, tetapi rasio atau persentase pengeluaran BBM terhadap penghasilan bersih (disposable income) di Indonesia lebih tinggi dari negara maju. Yang lebih memprihatinkan, kelompok masyarakat bawah menanggung beban kenaikan harga BBM jauh lebih berat dari kelompok atas. Menurut salah satu studi di Amerika Serikat, rasio pengeluaran BBM terhadap penghasilan masyarakat berpendapatan rendah bisa mencapai 11 sampai 38 persen dari penghasilan bersihnya. Sedangkan bagi kelompok menengah atas hanya 2,8 hingga 4,9 persen saja. Maka itu, kenaikan harga BBM akan membuat masyarakat miskin semakin bertambah miskin. Belum memperhitungkan inflasi yang akan melonjak akibat kenaikan harga BBM. Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk miskin sangat besar, kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi jelas akan membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Di samping itu, masyarakat pedesaan akan menanggung beban kenaikan harga BBM lebih besar dibandingkan masyarakat perkotaan. Kemiskinan pedesaan akan melonjak. Maka itu, kenaikan harga BBM di tengah inflasi yang tinggi saat ini sangat tidak tepat. Mencabut subsidi BBM akan membuat masyarakat miskin menjadi lebih miskin, dan membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Maka itu, mereka masih sangat perlu dibantu. Artinya, menentukan harga BBM, barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, wajib memperhatikan penghasilan masyarakat agar mampu (untuk) memenuhi kebutuhan BBM untuk aktivitas sehari-hari, dan mempertahankan ekonomi sosial masyarakat agar tidak bertambah miskin. (*)
Syahganda Nainggolan: Pada Pilpres 2024 Oligarki Harus Mawas Diri
Jakarta, FNN – Keterlibatan kaum Oligarki Kapital dalam kancah perpolitikan di Indonesia selama era reformasi ini benar-benar telah kebablasan. Mereka adalah segelintir pengusaha kaya raya yang mengendalikan perpolitikan di Indonesia, baik langsung mupun di belakang layar. Mereka juga menyebabkan perpecahan persatuan nasional yang dalam. Untuk itu, ke depan, khususnya dalam konteks Pilpres 2024, kaum oligarki harus mawas diri. Demikian disampaikan Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) yang juga mantan aktivis Mahasiswa ITB era 80-an, Dr Syahganda Nainggolan di sela Seminar Nasional, “Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia”, yang diselenggarakan Soekarno Hatta Institut, di Restoran Pulau Dua, Jakarta, awal September 2022. Selain Syahganda, hadir pembicara antara lain Prof Dr Hafidz Abbas, Dr Hazairin Pohan, serta Dr Marwan Batubara. Diantara peserta hadir Jumhur Hidayat, ketua umum KSPSI, MS. Ka\'ban, mantan Menteri Kehutanan, Gus Aam Wahab, Kittah NU dan Soeripto pendiri PKS. Syahganda dalam kesempatan tersebut mengutip disertasi Professor Jeffrey Winters, yang menjadi narasumber KPK tentang Oligarki, yakni Oligarki Indonesia telah berubah dari Sultanic Oligarchy yang dipimpin Suharto, pada era Orde Baru, menjadi \"Ruling Oligarchy\", saat ini. Di mana Oligarki kini menjadi penguasa yang memerintah. Oligarki selalu menciptakan \"boneka\" untuk mengatur sebuah negara agar kepentingan mereka mengakumulasi dalam kapital berlangsung aman,\" jelas Syahganda yang pernah meringkuk di penjara dalam era rezim Soeharto dan Jokowi ini. Syahganda menambahkan, ketimpangan sosial di tanah air yang sudah ada berbasis etnis, sebagimana riset Professor Amy Chua, Yale University, AS telah menciptakan kebencian rasial yang semakin dalam di era demokrasi pada negara-negara yang bertransformasi ke demokrasi, seperti Indonesia. Menurut Syahganda, saat ini ketimpangan dan kebencian rasial di Indonesia sudah seperti api dalam sekam. Oleh karena itu, dalam politik pencapresan 2024, kaum Oligarki harus menjaga nilai-nilai persatuan secara sungguh-sungguh. “Jangan sampai kegoncangan sosial justru terjadi akibat keinginan kaum oligarki dalam mengatur negara kita,” tutur Syahganda. (mth/*)
Tiga Skenario yang Akan Terjadi di Indonesia!
Dengan kata lain, determinasi umat Muslim untuk ber-jihad fii sabillah dan TNI untuk mengambil peran perubahan yang lebih besar akan menentukan skenario mana yang akan wujud. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SETELAH mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar cukup besar, Presiden Joko Widodo kini menghadapi prospek presidency yang gloomy. Sebelumnya mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Jokowi, setelah berkali- kali membuat kebijakan yang relatif berjalan mulus. Riak-riak reaksi hanya berjalan beberapa hari dan rakyat akhirnya menyerah. Akibat kasus Ferdy Sambo, imbasnya rezim mengalami krisis kepercayaan serius dari dalam maupun luar tubuh institusi paling mematikan dalam sejarah Indonesia modern ini. Jokowi kini menghadapi prospek presidency yang gloomy. Ini terjadi setelah sebelumnya instrumen kekuasaan terkuatnya, yaitu POLRI, saat ini runtuh berantakan. Langit negeri ini langsung gelap saat rakyat harus memikul beban hidup yang semakin berat akibat harga-harga kebutuhan pokok naik hingga 12%. Jumlah orang miskin negeri ini oleh Bank Dunia dilaporkan sudah nyaris separuhnya. Presiden Jokowi hanya bisa bertahan dengan berapologi, dengan alasan APBN jebol jika subsidi BBM tidak dikurangi. Jokowi untuk kesekian kalinya nekad menaikkan harga BBM dengan asumsi akan berhasil membujuk masyarakat dengan BLT dan berbagai Kartu Pintar, Kartu Sehat. Padahal, semua adalah kebohongan yang diulang-ulang. Salah perhitungan semua akan berantakan dari sukses kebohongan sebelumnya. Kali ini mungkin Jokowi akan terpaksa mengeluarkan Kartu Sabar. Tapi kini baik rakyat kecil, mahasiswa maupun buruh, apalagi emak-emak dan para pensiunan sipil maupun tentara semakin tercekik harga-harga yang begitu membubung tinggi. Pengendara OJOL juga tertekan. Alhasil, Presiden Jokowi tidak akan digubris lagi oleh rakyatnya. Buktinya, demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM terjadi di mana-mana di berbagai pelosok tanah air. Peta kekuatan saat ini, akan mengulang sejarah bertumpu pada kekuatan TNI dan Umat Islam. Saat bersama negara sedang bertaruh dengan gempuran dari kekuatan global. Depresi global akan melemahkan oligarki yang kini sedang mencengkeram Indonesia. Partai politik saat ini sedang berusaha keras untuk mempertahankan memonopolinya atas politik domestik, akan rontok. Kekuatan kekuasaan dan parpol saat ini masih mengandalkan logistik yang dipasok oleh para taipan, sementara elit parpol banyak dirawat jalan oleh KPK. Mereka akan blingsatan seperti anak kehilangan induknya. Kini mahasiswa sebagai kekuatan moral dan garda terdepan demokrasi telah bangkit kembali dari tidur panjang mereka. Kondisi ini akan memunculkan tiga skenario yang akan terjadi: Pertama, China sedang terjadi pelemahan ekonomi, uang yang dipinjam ke luar negeri harus ditarik kembali (minimal pengutang harus membayar tepat waktu). China paham Indonesia akan sempoyongan. Jokowi akan jatuh karena dihantam krisis domestik dan tekanan depresi dari global, siapa yang akan ambil posisi selanjutnya tersebut harus mendapatkan dukungan dari TNI, Umat Islam dan kekuatan AS dan sekutunya. Saat itu harus dibentuk kabinet baru yang didukung rakyat khususnya Umat Islam. Harus mampu mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 45 asli, bubarkan DPR/MPR, KPK, MK, keluarkan semua tahanan politik yang selama ini di dituding melawan dan berlawanan dengan penguasa. Semua mutlak harus ada dukungan full dari Umat Islam, kalau syarat ini tidak terpenuhi keadaan akan makin kacau. Kedua, Jokowi akan tetap bisa saja bertahan sampai 2024, dengan terpaksa, ambisi perpanjangan dan atau keinginan tiga periode mental atau tidak akan terwujud. Bisa tetap bertahan karena sekalipun POLRI melemah, dan gagal direformasi tetap menjadi instrumen pendukung Jokowi dengan back up dari oligarki. Umat Muslim akan tetap tertekan, POLRI tetap brutal, sementara TNI makin kehilangan jati dirinya. Ketiga, TNI berhasil bangkit merebut jiwa Sapta Marganya, mengambil hati rakyat, terutama ummat Islam, yang didukung banyak partai politik sekaligus mendorong reformasi total atas POLRI. Dengan dukungan dari AS, TNI akan berhasil menjaga jarak dengan Presiden yang selama ini terlalu dekat dengan POLRI dan China. Jokowi akan jatuh sebelum 2024 kecuali mengakomodasi aspirasi rakyat yang menghendaki kembali ke UUD 45 naskah asli. Oligarki pendukung Jokowi akan retak dan terus melemah karena ikut terkena depresi ekonomi/politik global yang berubah akan menerpa perkembangan politik domestik di Indonesia. Kondisi seperti ini dipastikan TNI akan mengakomodasi para pimpinan dan tokoh nasional yang loyal utuh dengan nafas dasar Pancasila dan UUD 45 asli. Karena TNI tidak memiliki tradisi kudeta untuk ambil-alih kekuasaan, tetapi hanya akan menjaga negara tatap sesuai roh dan arah tujuan negara sesuai pembukaan UUD 45 asli. Keadaan ini terjadi akibat kelola negara yang sudah menyimpan dari pakemnya UUD 45 asli dengan segal resikonya. Ketiga opsi di atas peluangnya sama besar, dan mana yang akan terjadi itu terpulang kembali pada gerakan people power oleh rakyat bersama para mahasiswa yang sedang dan akan terus berlangsung saat ini. Penentunya ada di TNI bersama Umat Islam dan campur tangan AS, sejarah perubahan politik dalam negeri akan terulang kembali. Dengan kata lain, determinasi umat Muslim untuk ber-jihad fii sabillah dan TNI untuk mengambil peran perubahan yang lebih besar akan menentukan skenario mana yang akan wujud. Pemaparan dari salah satu mahasiswa di atas dengan dibantu narasinya dan tambahan ide serta pendapat dari teman-teman kajian/diskusi, tersusunlah narasi yang saat ini bisa kita baca bersama sama. Selebihnya, skenario tunggal adalah ada dikuasa skenario Allah SWT yang tak pernah tidur. (*)
Main-Main Dalam Menangani Kasus, Kredibilitas Polisi Semakin Dipertanyakan
Jakarta, FNN – Kredibilitas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mengalami defisit yang cukup drastis, diakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja POLRI dalam menangani berbagai kasus. Sebut saja kasus Pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat yang diotaki oleh Irjen Ferdy Sambo yang saat kejadian masih berstatus Kadiv Propam. Kasus ini bukan hanya meruntuhkan kredibilitas Polri tapi juga mempertontonkan adanya keretakan dalam tubuh institusi yang seharusnya jadi pengayom masyarakat itu. Begitu banyak rekayasa yang dirancang sedemikian rupa untuk menutup-nutupi kasus ini. Tak kurang 83 anggota Polri terlibat di dalamnya, mulai dari penghilangan barang bukti hingga menunda-nunda penyidikan. Belum tuntas kasus Ferdy Sambo, muncul kasus baru yang kian menggerus citra polisi. Kepercayaan publik terhadap polisi makin merosot dalam kasus pembunuhan Letkol (purnawirawan) Muhammad Mubin di Jalan Adiwarta RT 01/12, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa, 16 Agustus 2022. Hersubeno Arief dalam kanal Youtube Hersubeno Point mewawancarai Mutia Isfahani, salah satu anak dari Letkol M. Mubin. Dalam penjelasannya Mutia menceritakan bagaimana awalnya, ia beserta keluarga benar-benar percaya kepada polisi dalam menangani kasus ini. “Jujur ya Pak saya khusnudzon sekali, bener-bener percaya seratus persen. Benar-benar percaya hari itu gitu, apa yang mereka sampaikan saya percaya semua, apa yang mereka sampaikan hari itu saya percaya,” jelas Mutia pada Hersubeno, Jumat, 9 September 2022. Sayangnya kepercayaan itu luntur justru oleh tindakan yang tidak profesional dari anggota-anggota polisi yang menangani kasus almarhum ayahnya. Mutia menilai bahwa polisi seolah \'main-main\' dalam menangani kasus ini, juga lambat dan kurang cermat dalam membongkar pelaku pembunuhan. Ia mengatakan, terjadi kesimpangsiuran atas berita yang disampaikan pihak polisi tentang kronologis peristiwa pembunuhan tersebut. Bahkan hingga hari terakhir rekonstruksi pun masih ada fakta-fakta baru yang terbongkar. “Sekarang mulai ketahuan satu, dua, tiga. Ternyata banyak yang terbuka. Sampai hari terakhir rekonstruksi masih ada yang dibongkar gitu kan? Gimana nggak kesel sama orang yang mulai main-main gitu. Apa nggak takut Allah cabut semua jabatan dan hartanya dia, dijadikan sipil semua dan Allah balikan kejadian itu sama keluarganya. Apakah tidak takut?” tanyanya. Diakhir wawancara, Mutia berharap kepada orang-orang yang peduli dan membantu kasus ini, terutama teman-teman ayahnya, untuk terus membantu hingga tuntas “Harapan saya semoga Allah senantiasa menjaga semangat bapak-bapak ini,” ujar Mutia, yang dua tahun dididik di pondok Tahfiz Al Qur\'an, dengan berlinang air mata. Muhammad Mubin sendiri setelah pensiun sempat menjalani banyak profesi dan masih menjadi sandaran bagi ketiga putrinya, khususnya Mutia yang putri kedua dan adiknya yang masih duduk di sekolah dasar. Almarhum pernah menjadi guru bahasa Arab dan Inggris di pondok pesantren sebelum akhirnya menjadi supir di toko mebel di Lembang yang salah satu tugasnya mengantar jemput sekolah anak pemilik toko. Ia baru pindah 40 dari Purbalingga, sebelum tewas dibunuh Hery Hernando atau akrab dipanggil Aseng yang merupakan pemilik salah satu toko di Lembang. (Habil)
Ketua DPD RI: Viral Soal Harga BBM Malaysia Harus Dijelaskan Transparan
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta perbandingan harga BBM subsidi antara Indonesia dengan Malaysia yang belakangan marak di media harus dijelaskan secara transparan. Sebab, selama ini pemerintah kerap membandingkan harga BBM subsidi dengan negara lain. Yang akhirnya banyak diteruskan pendukung pemerintah di media-media sosial. Belakangan, marak di media sosial soal harga BBM di Malaysia yang disebut lebih murah dari Indonesia. \"Saya minta pemerintah terbuka terhadap harga subsidi BBM jenis Pertalite jika dibandingkan dengan subsidi BBM jenis Petrol 95 yang ada di Malaysia,” kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jumat (9/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai hal itu penting untuk dijelaskan secara rinci oleh pemerintah agar tak ada yang ditutupi. Sebab, pengamat kebijakan publik Bambang Haryo telah memberikan tanggapan dan pandangannya terkait subsidi harga BBM Petrol 95 (Oktan 95) yang ada di Malaysia dan subsidi harga BBM Pertalite Oktan 90 yang ada di Indonesia. Menurut Bambang Haryo, hasil pengecekan di Malaysia harga Petrol 95 dengan Oktan yang setara dengan Pertamax Plus dibanderol sebesar 2,05 ringgit atau Rp6.844 dengan subsidi 0,45 ringgit. Untuk harga tanpa subsidi Rp 8.347. Sedangkan di Indonesia, harga Pertalite bila tanpa subsidi diklaim sebesar Rp17.200/liter. \"Jadi terbuka sajalah. Jangan ada yang ditutup-tutupi, apalagi membandingkan dengan negara lain sebagai pembenar kebijakan pengurangan subsidi, namun ada kekeliruan di dalamnya,\" ujar LaNyalla. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu melanjutkan, masyarakat mengharapkan pemerintah terbuka terkait dengan harga subsidi dan nonsubsidi agar tidak menuai polemik berkepanjangan. Sebab, kata dia, masyarakat yang merasakan secara langsung dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Dampak kenaikan BBM mulai dirasakan masyarakat, salah satunya dalam hal kenaikan tarif angkutan umum. Masyarakat yang menggunakan angkutan umum seperti ojek online (ojol), bus dan angkutan kapal penyeberangan, otomatis langsung terdampak. \"Polemik akan terjadi, terutama angkutan yang kurang terawasi oleh Organda, kenaikan harga bisa dua kali lipat. Kasus ini terjadi di daerah-daerah yang kurang terawasi dan ini dapat memicu permasalahan sosial. Artinya, ada potensi gejolak sosial yang bisa terjadi,\" kata Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim itu. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengetuk aturan baru untuk tarif sejumlah angkutan umum. Hingga saat ini, ada tiga angkutan umum yang tarifnya bakal naik, yaitu ojek online atau ojol, bus angkutan antar-kota antar-provinsi (AKAP) kelas ekonomi, dan angkutan penyeberangan. (mth/*)
Rocky Gerung: Kompas Mengidap Bawah Sadar Islamophobhia
TULISAN KOMPAS edisi Kamis, 8 September 2022, semakin jelas bahwa Kompas itu Islamophobia. Tulisan yang cenderung tendensius itu pun kini sedang ramai diperbincangkan publik, bahkan trending di Twitter. Kompas ttrending di Twitter karena memasang foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai menjalani pemeriksaan terkait penyelenggaraan e-Formula di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto Kompas itu ramai dikomentari warganet karena dinilai tidak cocok dengan isi berita yang disampaikan diuraikan Kompas sendiri. Dalam rubrik Politik dan Hukum Kompas edisi Kamis, 8 September 2022, itu Kompas memuat sebuah artikel dengan judul \'Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa\', gambar Anes Baswedan dijadikan foto untuk menunjang artikel tersebut. Warganet menilai bahwa Kompas, sebagai media massa, seharusnya netral. Karena menurut sejumlah warganet, apa yang dilakukan Kompas dengan memasang foto Gubernur Anies Baswedan untuk artikel \'Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa\' sangat tidak mencerminkan kenetralan Kompas. Kini, Kompas jadi sorotan hingga sudah ribuan kali dicuitkan oleh warganet di Twitter. “Jadi, dengan gampang misalnya kita (bisa) bilang itu artinya Kompas masih mengidap bawah sadar Islamophobia. Jadi seluruh rasionalitas kita suppress, kita tekan karena takut diucapkan Islamophobia, tetapi apa yang ditekan itu kemudian tiba-tiba muncul tanpa sadar, lalu muncullah foto Anies itu yang seolah bagian dari 35 orang koruptor,” kata pengamat politik Rocky Gerung. “Dan Kompas tidak bisa menghindar karena sudah keburu berlangsung. Jadi orang akan anggap itu, Kompas sebetulnya mengidap dalam bawah sadarnya, dalam subconsciousness-nya, semacam a kind of Islamophobia,” tegas Rocky Gerung dalam dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. “Hasil survei menunjukkan bahwa dukungan pada Anies di Jakarta, karena respondennya Jakarta, itu 99% karena prestasi, bukan karena agama. Dan redaksi Kompas tentu mewakili keinginan dari satu kelompok politik tertentu,” ujar Rocky Gerung. “Sebagai pendukung Presiden Jokowi, Kompas pasti merasa bahwa Jokowi sebenarnya sudah bukan lagi aset. Tetapi, keadaan di dalam kan kita ngerti fraksi-fraksi yang ada di dalam Kompas tidak tiba pada semacam kesepakatan bahwa rezim ini memang rezim yang buruk,” ungkapnya. Berikut petikan dialog lengkapnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (9/9/2022). Tentang Wafatnya Ratu Elisabeth II Bung Rocky, ketemu lagi Bung Rocky. Ini saya kemarin terkaget-kaget, di dunia maya heboh sekali soal Kompas dengan Anies Baswedan, Koran Kompas dan kompas.com soal Anies Baswedan dianggap buat framing karena dia rupanya membuat artikel tentang adanya 35 orang koruptor yang bebas. Kemudian, sebetulnya artikelnya menarik tapi kemudian orang mempersoalkan kenapa ilustrasinya jadi Anies yang diperiksa oleh KPK. Padahal Anies masih diperiksa saja. Dan saya agak heran kenapa Kompas dipersoalkan. Padahal kita sebetulnya membahas hal yang sama ya, persis sama sebetulnya. Cuma anglenya berbeda. Itu menarik. Tapi sebelum kita membahas soal itu saya kira kita tentu ikut mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Ratu Elizabeth II dalam usia 96 tahun, Kamis sore waktu setempat, dini hari waktu kita. Ya, itu saya dengar itu juga tengah malam dan kita ucapan duka cita pada seseorang yang dianggap simbol kebijaksanaan. Ratu bukan lagi memerintah, tapi peradaban British dan peradaban Inggris menganggap bahwa kedudukan beliau itu justru sebagai perekat. Kalau ada persaingan antara partai buruh dan partai konservatif selalu orang menunggu semacam bahasa tubuh dari Ratu Elizabeth II. Beliau ini hidup di dalam seluruh abad ke-20 dilalui dan dia masuk abad ke-21, dan mengerti semua. Orang anggap Eropa itu sepanjang abad ke-20 itu adalah wahana pengujian kekuatan atau wahana konflik ideologi kiri dan timur-barat, komunis, fasisme semua ada di situ segala macam. Jadi, Eropa di dalam sejarah Ratu Elizabeth II itu diingat sebagai the dark continent, benua hitam karena penuh dengan banyak peristiwa politik. Tentu itu yang diingat oleh dunia terhadap Ratu Elisabeth II. Dan dia bahagia karena keadaan sekarang memungkinkan dia untuk melihat masa depan yang lebih baik melalui tentu Pangeran Charles yang sebentar lagi jadi raja. Ya, ini usianya 96 tahun dan dia naik tahta pada usia 25 tahun. Jadi tujuh dekade dia menjadi ratu. lni pencapaian yang luar biasa dan tetap sehat sampai terakhir. Sekarang ada raja baru, tentu saja ini juga akan menarik apakah Charles masih sekuat figur ibunya dalam merepresentasikan monarki gitu. Saya kira menarik kita mengamati Inggris, sebuah negara modern, sebuah negara demokratis, tapi dengan mempertahankan monarki meski hanya sebagai simbol. Ya, itu pelajaran bahwa ada yang disebut monarki, tapi orang tinggal ingat penghargaan. Bukan seperti yang sekarang sudah sistem presiden seperti di Indonesia tetapi ada yang menjadi monarki justru. Itu bedanya. Culture Inggris itu yang kita hormati. Tetap kita tahu miris menahan opini publik ketika ada peristiwa menantunya Lady Diana yang masuk dalam skandal, lalu ketegangan psikologi di dalam keluarga itu, tapi dia bisa atasi semua itu. Karena itu, wisdom itu sebetulnya yang orang ingin lihat dari seorang yang sudah berusia dan akhirnya harus melihat problem dunia, termasuk problem keluarganya, perceraian anaknya segala macam itu. Tetapi, selalu sejarah itu memulihkan kembali ingatan bahwa seorang perempuan memimpin Inggris dan memberi wajah yang teduh pada dunia hari ini. Dengan kepergian Ratu Elizabeth kita mengenang percakapan-percakapan dia dengan dulu ada film pendek atau film seri tentang Istana Buckingham itu, dan orang lihat bahwa di dalam istana ada politik, tetapi juga ada culture di situ. Dan itu sebetulnya yang orang sebut sebagai keajaiban Inggrislah. Demokratis, tapi tetep ada orang yang menganggap bahwa itu nggak bagus dinasti. Tapi dia tetap jalan terus dan parlemen selalu menghormati posisi Ratu sebagai Dewi yang bijak dalam menuntun masyarakat Inggris. Semoga raja yang baru, Pangeran Charles, juga memperoleh wisdom yang sama. Masalah Anies Baswedan Ya. Sekarang kita balik lagi ke Indonesia soal ribut-ribut Anies. Tiba-tiba juga saya dikirimi video yang sebenarnya video percakapan kita sebelum peristiwa itu terjadi karena Anda di situ menyatakan bahwa bagaimanapun caranya Anies pasti harus digergaji. Begitu kira-kira. Dan menurut Anda nanti pasti karena ada pemred yang disogok untuk membuat opini yang negatif terhadap Anies. Tentu kita tidak menuduh Kompas, tetapi kenapa orang kemudian mengait-ngaitkan itu. Jangan-jangan Bung Rocky ini sudah punya informasi atau cuma sebagai cenayang saja gitu. Saya juga piara dukun. Jadi, Kompas itu harusnya minta maaf dulu sebelum bikin tulisan lain. Tapi, itu insinuasi dan kalau Kompas merasa itu kecelakaan editor, nggak bisa. Karena dia tahu Anies ini ada di dalam suasana jadi public outcry, publik itu mengelu-elukan Anies dan itu memang kalau kita periksa sebetulnya secara psikoanalisis, ada yang disebut Freudian key. Freudian key artinya kita mau cari kunci freudian yang hilang untuk membongkar psikologi dari Kompas. Jadi, dengan gampang misalnya kita bilang bahwa itu artinya Kompas masih mengidap bawah sadar Islamophobia. Kira-kira begitu kan. Jadi, seluruh rasionalitas kita suppress, kita tekan karena takut diucapkan Islamophobia, tapi apa yang ditekan kemudian tiba-tiba muncul tanpa sadar, lalu muncullah foto Anies itu yang seolah bagian dari 35 orang koruptor. Kan begitu cara melihatnya. Ini betul-betul saya terangkan teori psikoanalisis dan itu yang kemudian membuat publik merasa ini pasti by design. Jadinya begitu. Dan, Kompas tidak bisa menghindar karena sudah keburu berlangsung. Jadi orang akan anggap bahwa Kompas itu sebetulnya mengidap di dalam bawah sadarnya, dalam subconsciousness-nya, semacam a kind of Islamophobia. Kira-kira begitu. Ternyata yang bereaksi itu kalau saya amati bukan hanya kelompok yang disebut sebagai kelompok Islamis. Kemudian saya teringat penjelasan Anda karena Anda baru saja membaca survei tentang Anies yang sebetulnya kaitannya kecil sekali dengan soal Islamophobia. Karena ada seorang Ibu Susi Pudjiastuti juga meskipun hanya komen dengan emoticon menangis, kemudian Denny Indrayana. Jadi ini bukan hanya keributan remeh-temeh di kalangan netizen, ini persoalan yang serius. Mereka melihat bahwa kalau saya dari sisi jurnalistik saya melihat bahwa orang-orang ini konsen akan pentingnya adalah lembaga-lembaga yang bisa bersikap kritis tapi tetap juga imparsial. Ya, itu saya membaca 2 minggu lalu tentang survei yang menunjukkan bahwa dukungan pada Anies di Jakarta karena respondennya wilayah Jakarta, itu 99% karena prestasi, bukan karena agama. Jadi, sebetulnya kaum sekuler memang mendukung Anies. Sekarang kita tinggal lihat apakah Jakarta itu mewakili Indonesia. Itu pasti. Karena di pusat-pusat Metropolitan juga Anies diucapkan dengan cara yang sama. Kan orang nggak menilai Anies karena dia soleh beragama, tapi karena dia berprestasi di DKI. Jadi, menara DKI atau mercusuar DKI itu juga tiba cahayanya ke ibukota-ibukota provinsi yang rasional untuk melihat prestasi seorang Gubernur. Jadi itu intinya. Nah, mustinya Kompas mengerti itu. Jadi, kalau Kompas justru mencemplungkan Anies ke dalam kolam yang sama dengan para koruptor, orang bereaksi, baik muslim maupun non-muslim yang menganggap ini kok cara Kompas itu seolah-olah masih ada dendam di situ. Dan, itu akan terkait lagi dengan orang akan melihat di belakang Kompas siapa? Politikal ekonomi analisis berlangsung di situ. Tadi saya terangkan secara psikoanalisis. Jadi, itu kekacauan di dalam redaksi Kompas sendiri sebetulnya. Dan redaksi Kompas tentu mewakili keinginan dari satu kelompok politik tertentu. Itu saja gampangnya. Lalu orang lihat Kompas didirikan oleh siapa dan modalnya dapat dari mana, lalu penasihat politiknya siapa, apa afiliasinya dengan think thank yang lain. Jadi, hal-hal begitu yang kemudian kecurigaan lagi muncul. Tapi saya tadi terangkan bahwa di bawah sadar Kompas memang mungkin masih ada Islamophobia. Itu yang saya sayangkan. Saya bertahun-tahun membantu Kompas, diskusi-diskusi di Kompas, menulis di Kompas, macam-macam, mewakili Kompas kalau ada ceramah-ceramah di luar negeri. Jadi, semua hal semacam ini yang saya pertaruhkan pengetahuan saya tentang Kompas. Kira-kira itu. Ya. Saya kira ini yang kemudian disebut sebagai policy redaksional gitu ya. Jadi kelihatan dari situ. Sebuah produk jurnalistik itu kan bagian dari policy redaksional. Seperti kita, Anda yang selalu menyebutkannya walaupun kadang-kadang saya nggak begitu sepakat. Bukan karena nggak sepakatnya, tetapi ada ngeri-ngeri juga kalo Anda selalu menyebut FNN itu Forum nantang-nantang. Tapi itulah memang sikap dari FNN di tengah situasi ketika misalnya banyak sekali kooptasi terhadap media. Bahkan, bukan hanya dikooptasi tapi banyak juga media mengooptasikan diri. Di dalam kekuatan kita mengambil jarak pada kekuasaan. Itu yang membuat orang agak sebel kenapa nggak pernah ada bagusnya sih pemerintah di mata Rocky Gerung dan FNN. Ya, FNN masih dalam taraf nantang-nantang. Belum jadi forum nendang-nendang. Jadi tetap kita mau cari sebetulnya mata batin publik kalau kita lihat Kompas tag line-nya kata hati, mata hati, itu poinnya kan. Suara rakyat di zaman orde baru itu tersalur lewat Kompas. Kita tahu Kompas pro orde baru, tapi kita sering lihat editor Kompas yang secara sublim itu memberi sinyal bahwa orba itu mengandung otoriterisme. Jadi kalau kita baca Kompas di headline dia memuji orde baru, kita pasti tahu bahwa nanti di Tajuk Rencana itu pasti ada refleksi kritis terhadap orde baru. Biasanya Pak Jacob yang nulis di situ. Kalau sekarang terbalik. Kompas head line-nya itu langsung memberi kesan anti pada seseorang. Dalam hal ini orang anggap pasti Kompas jadi anti-Anies. Lalu orang tanya, kalau gitu Kompas pro siapa? Pro Ganjar? Pro Prabowo? Ya di tengah-tengah mungkin. Itu yang kita sebut tadi, kegalauan di dalam redaksi itu untuk menentukan sikap terhadap keadaan politik. Sebagai pendukung Presiden Jokowi, Kompas pasti merasa bahwa Jokowi sebenarnya sudah bukan lagi aset. Tapi, keadaan di dalam kan kita ngerti fraksi-fraksi yang ada di dalam Kompas itu tidak tiba pada semacam kesepakatan bahwa rezim ini memang rezim yang buruk. Oke. Dan ini beda dengan Anda ya, karena Anda sendiri adalah posisi awalnya termasuk pendukung Pak Jokowi. Iya, saya ikut membaca atau menyumbang pikiran bahkan apa yang disebut nawacita segala macam karena teman-teman saya di situ, dan kita berupaya untuk bahwa Jokowi ke dalam masyarakat sipil. Bahkan kita diam-diam kasih izin pada LSM untuk masuklah ke KSP, temani Jokowi, pelajari wataknya, jauhkan dia dari oligarki, halangi dia berkomplot dengan kekuatan-kekuatan lama. Eh, ternyata nggak terjadi. Bukan karena kesalahan Pak Jokowi, karena kesalahan orang-orang civil society yang masuk istana yang kita suruh untuk mengasuh Jokowi dalam tatabahasa demokrasi, tapi justru kunyuk-kunyuk ini cari suaka di dalam kekuasaan, lalu jadi KSP-lah, jadi komisaris segala macem, dan nggak ada poin kritis lagi terhadap kekuasaan. Itu yang terjadi. Jadi mereka going native, tenggelam bersama ketakutan sendiri terhadap keadaan kantong dia sendiri. Karena kantongnya rada kering lalu nggak boleh kritis lagi. Karena berharap jadi menteri lalu bermain dengan kecurangan-kecurangan data segala macam. Kalau mereka yang diangkat oleh Pak Jokowi mungkin dia biasa saja karena Pak Jokowi sudah tahu kelakuan politisi. Tetapi, yang saya sayangkan atau saya dungukan adalah lingkungan istana Jokowi yang datang dari civil society, yang bertahun-tahun ada di pusat-pusat LSM kritis, tiba-tiba jadi dungu dan bisu ketika berhadapan dengan kekuasaan. Itu soalnya. Oke. Saya kira ini memang banyak yang menuntut Kompas minta maaf, tapi kelihatannya secara tidak langsung Kompas kemudian sudah mulai meminta maaf dengan cara menurunkan sebuah berita “Anies: Saya selalu siap hadir membantu KPK”. Walaupun sebenarnya berita ini terlambat karena ini sudah berita kemarin muncul dan kemudian ilustrasi fotonya luar biasa, foto Anies sedang berbicara kepada wartawan yang seperti Anda singgung bahwa ini bukan tampilan seorang yang baru diperiksa KPK, tapi ini seperti orang yang baru semacam deklarasi yang menyatakan akan maju sebagai presiden. Itu balancing dari Kompas yang mungkin merasa bahwa ini bakal berbahaya. Nanti orang akan mengingat bahwa Anies pernah dilecehkan sebelum ada fakta-fakta, tapi sudah diskenariokan atau diinsinuasikan sebagai koruptor. Keadaan itu mungkin yang mengembalikan kembali kesehatan redaksional Kompas. Itu nggak ada soal juga. Tetapi, tetap kita musti ingatkan bahwa Kompas itu koran. Koran itu adalah suara publik. Publik itu nggak suka BBM naik. Publik merasa bahwa Jokowi memaksakan anggaran untuk biaya IKN. Publik menganggap bahwa Jokowi itu tidak paham dengan lingkungan. Semua itu yang harusnya diucapkan oleh Kompas. Minimal dalam tajuk rencana. Kalau sekarang kan betul-betul jadi kempes itu pikiran Kompas. (Sof/sws)
Pemimpin Baru Inggris Akan Dikenal Sebagai Raja Charles III
Ankara, FNN – Putra sulung Ratu Elizabeth II, Charles, menjadi raja baru Inggris setelah kematian sang Ratu pada Kamis (8/9/2022).Charles Philip Arthur George lahir pada 1948 dan merupakan Pangeran Wales terlama sebagai pewaris takhta Inggris, seperti disiarkan kantor berita anggota OANA, Anadolu, pada Jumat.Meskipun raja baru dapat memilih nama agung yang berbeda dari nama lahirnya, Charles ingin dikenal sebagai Raja Charles III.Setelah dia menjadi raja, putra sulung Charles yaitu Pangeran William menjadi Duke of Cornwall. Gelar tersebut dipegang oleh pewaris takhta pertama.Di Inggris, pewaris takhta juga diberi gelar Pangeran Wales oleh raja yang berkuasa.William dapat dikenal sebagai Pangeran Wales jika ayahnya menganugerahkan gelar tersebut. (mth/Antara)
Pemerintahan Elizabeth II: Era Keemasan atau Bara Terakhir Masa Lalu?
London, FNN – Ratu Inggris, Elizabeth II, yang meninggal di Istana Balmoral, Inggris, Kamis (8/9/2022), memecahkan rekor demi rekor sebagai pucuk pimpinan Kerajaan Inggris yang paling lama memerintah.Ratu Elizabeth II menjadi simbol abadi Inggris, yakni negara di mana dia memerintah selama 70 tahun bahkan ketika Inggris terus berubah, mulai kehilangan jati diri kerajaannya dan mengalami pergolakan sosial.Beberapa komentator menggambarkan pemerintahan Elizabeth II sebagai \"zaman keemasan\" yang mengingatkan pada masa Ratu Elizabeth I, yang memerintah Inggris 400 tahun yang lalu selama periode pertumbuhan kekuasaan dan perkembangan budaya.\"Saya pikir kami (masyarakat Inggris) dipandang sebagian melalui prisma sang ratu yakni dari konsistensi, kebijaksanaan yang telah ditunjukkannya, semua itu terlihat jelas dalam cara orang memandang Inggris,\" kata Valerie Amos, mantan politisi yang juga politisi kulit hitam pertama yang ditunjuk oleh kerajaan untuk \"Orde Garter\" kuno.Yang lain mengatakan bahwa pengaruh ratu berusia 96 tahun itu terhadap bangsa Inggris kurang mendalam dibandingkan dengan leluhurnya yang termasyhur, di mana kekuasaan kerajaan telah menyusut sejak zaman Ratu Elizabeth I.Beberapa kritikus berpendapat bahwa Ratu Elizabeth II tidak meninggalkan bekas pemerintahan yang nyata, hanya sebuah institusi yang tidak sesuai untuk tujuan di dunia yang diwarnai dengan aspirasi egaliter, komentar media sosial yang tidak sopan dan pengawasan sepanjang waktu oleh outlet media terhadap anggota kerajaan.Namun, warisan Ratu Elizabeth II masih tetap luar biasa, yakni memastikan monarki selamat dari era perubahan yang cepat.Elizabeth naik takhta pada usia 25 tahun pada 6 Februari 1952, setelah kematian ayahnya George VI, ketika Inggris bangkit dari kehancuran Perang Dunia Kedua. Saat itu sistem penjatahan masih berlaku dan Winston Churchill menjabat perdana menteri.Sejak saat Elizabeth II menjadi ratu, sejumlah presiden, paus, dan perdana menteri telah datang dan pergi. Uni Soviet telah runtuh dan zaman kerajaan Inggris telah berlalu digantikan oleh suati Persemakmuran 56 negara yang di mana Elizabeth berperan penting dalam menciptakannya.\"Tidak ada kekuatan kerajaan lain yang mencapai hal semacam itu ... dan di Inggris, perubahan sosial dan ekonomi yang besar telah terjadi secara keseluruhan secara damai dan konsensual,\" kata Profesor Vernon Bogdanor, seorang ahli dalam sejarah konstitusi Inggris.\"Itu sangat luar biasa,\" ujar Bogdanor.Era Elizabeth II? Elizabeth I menghabiskan 44 tahun di atas takhta pada abad ke-16, yakni suatu periode yang dianggap sebagai zaman keemasan Inggris ketika ekonomi bertumbuh, pengaruh negara berkembang dan William Shakespeare menulis naskah dramanya yang masih dimainkan di seluruh dunia dan dianggap sebagai drama yang paling berpengaruh dalam bahasa apapun.\"Beberapa orang telah menyatakan harapan bahwa pemerintahan saya dapat menandai era Elizabeth yang baru,\" kata Ratu Elizabeth II dalam siaran Natalnya pada 1953.\"Terus terang, saya sendiri sama sekali tidak merasa seperti leluhur Tudor saya yang hebat,\" ujarnya.Karena tidak pernah memberikan kesempatan wawancara atau membuat pandangan pribadinya tentang masalah politik, penilaian Ratu Elizabeth II tentang pemerintahannya sendiri sulit dipastikan.Masa pemerintahan Ratu Elizabeth II adalah yang terpanjang dalam sejarah Inggris.Seorang asisten senior kerajaan Inggris mengatakan kepada Reuters bahwa sang ratu akan menganggap penilaian terhadap warisan pemerintahannya sebagai hal yang perlu dinilai oleh orang lain.Sejarawan konstitusi Inggris, David Starkey, mengatakan, Ratu Elizabeth II tidak menganggap perannya selaku ratu sebagai perwujudan periode sejarah, melainkan hanya suatu pekerjaan.\"Ia (Elizabeth II) tidak melakukan dan tidak mengatakan hal apa pun yang akan diingat oleh siapa pun. Dia tidak akan menyematkan namanya untuk suatu era. Atau, saya rasa, tidak juga untuk suatu hal lain,\" tulis Starkey pada 2015.\"Saya mengatakan ini bukan sebagai kritik tetapi hanya sebagai pernyataan fakta. Bahkan sebagai semacam pujian. Dan, saya kira, ratu akan menganggapnya seperti itu. Karena dia naik takhta hanya dengan satu niat: untuk menjaga keberlangsungan kerajaan (Inggris) terus berjalan.\"Beberapa sejarawan dan penulis biografi lain mengatakan pandangan Starkey itu masih kurang untuk menggambarkan bagaimana Ratu Elizabeth II melakukan perannya dan bergerak seiring waktu.\"Dalam dunia yang semakin kacau, dia telah memberikan rasa stabilitas,\" kata Andrew Morton, penulis biografi Putri Diana pada 1992 yang menyebabkan pertengkaran di keluarga kerajaan.Tekad sang ratu untuk melakukan perannya sebaik mungkin dan menahan diri untuk tidak menyuarakan pandangan apa pun yang dapat menyebabkan pelanggaran memberinya otoritas moral melebihi apa pun yang dia perintahkan hanya melalui posisinya sebagai ratu, kata beberapa orang.\"Apa yang berhasil dilakukan Ratu (Elizabeth II) adalah.. membawa monarkhi Inggris ke abad ke-21 sebaik mungkin,\" kata cucu sang ratu, Pangeran William, dalam film dokumenter pada 2012.\"Setiap organisasi perlu sering menilai dirinya sendiri, dan monarki adalah mesin yang terus berkembang dan saya pikir monarki benar-benar ingin mencerminkan masyarakat, ingin bergerak seiring waktu dan penting bahwa monarki melakukannya untuk kelangsungan hidupnya sendiri,\" ujar William.Kekuatan Lembut Secara konstitusional, ratu atau raja Inggris memiliki sedikit kekuatan praktis dan diharapkan untuk menjadi non-partisan.Namun, para sejarawan mengatakan Elizabeth telah menggunakan kekuatan \"lembut\" dan menjadikan monarki Inggris sebagai titik fokus pemersatu bagi bangsa di tengah perpecahan masyarakat yang besar.Kekuatan lembut itu dicontohkan Ratu Elizabeth II melalui siarannya untuk meyakinkan publik pada awal pandemi Covid-19.Selain segala keributan politik, sang ratu masih menyempatkan diri bertemu perdana menteri untuk suatu audiensi mingguan pribadi.\"Mereka melepaskan beban dari diri mereka atau mereka memberi tahu saya apa yang sedang terjadi atau jika mereka punya masalah, dan terkadang seseorang dapat membantu dengan cara itu juga,\" kata Ratu Elizabeth II dalam sebuah film dokumenter pada 1992.\"Mereka tahu bahwa seseorang, boleh dikatakan, bisa tidak bersikap memihak. Saya pikir agak menyenangkan untuk dapat merasa bahwa ada seseorang yang bertindak seperti semacam spons,\" ujar sang ratu.Para mantan pemimpin pemerintahan Inggris mengatakan pengalaman Ratu Elizabeth II selama bertahun-tahun telah terbukti sangat membantu, memungkinkan mereka untuk berbicara dengan jujur tanpa takut percakapan mereka akan dipublikasikan.\"Anda bisa benar-benar jujur, bahkan sampai bersikap tidak bijaksana (saat berbicara) dengan ratu,\" kata John Major, perdana menteri Inggris periode 1990-1997.Tony Blair, yang menggantikan Major dan menjadi perdana menteri selama satu dekade, mengatakan: \"Ia (Ratu Elizabeth II) akan menilai situasi dan kesulitan dan dapat menggambarkannya tanpa pernah ... memberikan petunjuk apa pun tentang preferensi politiknya atau semacamnya. Sangat luar biasa untuk dilihat\".Beberapa sejarawan mengatakan Ratu Elizabeth II akan dipandang sebagai yang terakhir dari jenisnya, yakni seorang pemimpin kerajaan dari masa ketika para elit memerintahkan rasa hormat yang tidak perlu dipertanyakan lagi.Namun, Ratu Elizabeth II masih mungkin menjadi salah satu tokoh yang terbesar di Inggris, menurut para sejarawan.\"Tidak ada keraguan bahwa dia akan berada di atas sana sebagai salah satu tokoh terbesar kerajaan Inggris, tidak hanya untuk umur panjangnya, tetapi juga untuk periode perubahan yang telah dia saksikan,\" kata Anna Whitelock, profesor sejarah monarki di Universitas London.\"Dan seperti Elizabeth I... (Elizabeth II) sama-sama berperan penting bagi Inggris dan juga bagi tempat Inggris di dunia,\" ujarnya. (mth/Antara)
Ratu Elizabeth Meninggal Dunia Dalam Usia 96 Tahun
Balmoral, FNN – Ratu Elizabeth II, pemimpin kerajaan Inggris yang terlama berkuasa dan pemimpin bangsa selama tujuh dekade, telah meninggal dunia dalam usia 96 tahun, demikian dilaporkan Istana Buckingham, Kamis malam.\"Sang Ratu meninggal dunia dalam damai di Balmoral siang ini,\" jelas pernyataan Istana Buckingham.Menurut keterangan itu, Ratu tetap berada di Balmoral pada Kamis malam dan akan kembali ke London pada Jumat.Putra sulung Ratu Elizabeth II, Charles (73), secara otomatis menjadi Raja Inggris Raya sekaligus kepala negara 14 negara lain, termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru.Sejumlah keluarga Ratu bergegas menyambanginya di Istana Balmoral setelah beberapa dokter menyatakan kekhawatiran atas kesehatan Ratu.Istana Buckingham menyebut Ratu mengalami \"masalah dalam menggerakkan anggota tubuh\" sejak akhir 2021.Hal itu memaksanya menarik diri dari hampir seluruh kegiatan umum.Ratu Elizabeth II, kepala negara yang menjabat paling lama dan tertua di dunia, diangkat sebagai ratu setelah ayahnya, Raja George VI, wafat pada 6 Februari 1952 ketika Elizabeth berusia 25 tahun.Dia diangkat sebagai Ratu Inggris pada Juni 1953. (mth/Antara)
Pangkoarmada II: Pesawat Bonanza Ditemukan di Kedalaman 15 Meter
Surabaya, FNN – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksamana Muda Tentara Nasional Indonesia (Laksda TNI) Tolhas Sininta Nauli Basana Hutabarat menginformasikan bahwa pihaknya telah menemukan pesawat udara latih jenis G-36 Bonanza T-2503.\"Kami sudah menemukan pesawat yang berada sekitar 15 meter di bawah permukaan air,\" kata Pangkoarmada Hutabarat melalui keterangan video yang diambil dari atas KRI Soputan di lokasi pencarian APBS, perbatasan Kabupaten Gresik dan Bangkalan, Jawa Timur, Kamis.Dari atas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Soputan yang sejak Rabu (7/9) melakukan pencarian di kawasan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), Jawa Timur, Pangkoarmada Hutabarat menyatakan selanjutnya akan mengupayakan pengangkatan terhadap pesawat milik TNI Angkatan Laut tersebut.Di dalam pesawat itu, memuat dua awak, yaitu Pilot Letnan Satu (Lettu) Laut (P) Judistira Eka Permady dan Kopilot Letnan Dua (Letda) Laut (P) Dendy Kresna Bakti Sabila.Pangkoarmada Hutabarat menjelaskan bahwa pesawat udara latih G-36 Bonanza T-2503 hilang kontak di kawasan APBS ketika berlatih bersama jajaran Komando Armada (Koarmada) II Surabaya, Rabu (7/9).\"Kemarin diawali kegiatan latihan. Karena ada peristiwa hilangnya pesawat Bonanza, organisasi latihan berubah menjadi kegiatan search and rescue (SAR),\" ujar dia.Kegiatan SAR dipimpin langsung olah Pangkoarmada Hutabarat bersama Komandan Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada II Laksamana Pertama (Laksma) TNI Deny Prasetyo dan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) V Laksma TNI Supardi.Upaya pertolongan dan pencarian sejak kemarin mengerahkan 7 kapal perang (KRI), 1 pesawat Udara, 2 helikopter, 2 kapal Angkatan Laut (KAL), 2 tim Komando Pasukan Katak (Kopaska), dan 2 tim penyelam.\"Kami mohon doa restu semoga kegiatan SAR berjalan dengan baik. Semoga pengangkatan berjalan dengan lancar,\" kata Pangkoarmada Hutabarat. (mth/Antara)
Harga Minyak Bangkit Dari Terendah, Saat Rusia Ancam Setop Ekspor
New York, FNN – Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), bangkit dari level terendah tujuh bulan dan merebut kembali beberapa kerugian besar yang mereka derita di sesi sebelumnya setelah Rusia mengancam akan menghentikan ekspor minyak dan gas ke beberapa pembeli.Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober terangkat 1,6 dolar AS atau hampir 2,0 persen, menjadi menetap di 83,54 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November bertambah 1,15 dolar atau 1,3 persen, menjadi ditutup di 89,15 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Harga minyak mendapat dukungan dari ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan ekspor minyak dan gas jika batas harga diberlakukan oleh pembeli Eropa.Uni Eropa mengusulkan pembatasan harga gas Rusia, meningkatkan risiko penjatahan musim dingin ini jika Moskow melakukan ancamannya. Gazprom Rusia telah menghentikan aliran dari pipa gas Nord Stream 1.Harga minyak naik meskipun ada peningkatan mengejutkan dalam persediaan minyak mentah AS, berita bahwa Amerika Serikat menimbang perlunya lebih banyak pelepasan minyak mentah dari cadangan strategis, kekhawatiran perpanjangan penguncian COVID-19 China dan kenaikan suku bunga global akan memperlambat aktivitas ekonomi dan menekan permintaan bahan bakar.Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan pada Kamis (8/9/2022) bahwa persediaan minyak mentah komersial negara itu meningkat sebesar 8,8 juta barel selama pekan yang berakhir 2 September. Analis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan pasokan minyak mentah AS menunjukkan penurunan 1,8 juta barel.Menurut EIA, total persediaan bensin motor naik 0,4 juta barel dari minggu lalu, sementara persediaan bahan bakar sulingan naik 0,1 juta barel.\"Sebagian besar minyak dalam penimbunan itu berasal dari Cadangan Minyak Strategis (SPR). Semakin cepat kita mengosongkan SPR, semakin besar penarikan yang akan terjadi di masa depan,\" kata Analis Price Futures Group, Phil Flynn.Pada Rabu (7/9/2022), kedua kontrak acuan turun lebih dari 5,0 persen menjadi ditutup pada level terendah sejak pertengahan hingga akhir Januari karena kekhawatiran permintaan meningkat,menempatkan WTI ke wilayah oversold secara teknis untuk pertama kalinya dalam sebulan. (mth/Antara)
MenkopUKM Siapkan Bantuan untuk UMKM Terdampak Harga BBM Naik
Badung, FNN – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) RI Teten Masduki menyampaikan pihaknya menyiapkan beberapa bantuan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Teten menjelaskan Kementerian Koperasi dan UKM sejauh ini telah mengusulkan program bantuan tersebut dan masih menunggu persetujuan dari kementerian lainnya dan Presiden Joko Widodo. \"Kami sudah mengusulkan dan sudah dibicarakan dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan, salah satunya Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro dalam bentuk hibah. Kedua, kami sudah kerja sama dengan Kementerian BUMN untuk pengadaan solar subsidi ke para nelayan,\" kata Teten Masduki pada sela-sela kegiatannya di Bali Collection Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis.Ia menyampaikan pihaknya menargetkan hibah untuk UMKM dapat segera disetujui sehingga cepat disalurkan ke para pelaku usaha. Menurut rencana pelaku usaha mendapat hibah Rp600.000\"Ini waktunya pendek, kami targetkan sampai 6 juta (penerimanya) begitu langsung disubsidi,\" kata MenkopUKM.Sementara itu, untuk kelompok nelayan, Teten menyampaikan kerja sama dengan Kementerian BUMN bakal diuji coba di tempat dalam waktu tiga bulan ke depan.Program Solar untuk Koperasi Nelayan, yang menjadi wujud kerja sama itu, bakal diterapkan Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan (Jawa Tengah), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat).Teten menyampaikan program itu berupaya memastikan kelompok nelayan dapat membeli solar sesuai harga SPBU, bukan harga eceran tertinggi yang dapat mencapai Rp10.000 per liter.\"60 persen produksi nelayan itu (untuk ongkos) solar, jadi akan terpengaruh. Kami akan piloting (uji coba) di tujuh tempat sampai Desember (2022). Kami akan gunakan pertashop mini (untuk penyaluran solar), dan penerima subsidi (bakal diverifikasi) by name dan address (dari nama dan alamat),\" kata Teten.Dalam kesempatan yang sama, MenkopUKM menilai kenaikan harga BBM itu menjadi momentum buat pemerintah untuk memperbaiki suplai solar ke kelompok nelayan.\"Kami harus memperbaiki suplainya sehingga nanti suplainya dari Pertamina dengan koperasi-koperasi nelayan di desa-desa nelayan,\" kata Teten Masduki. (mth/Antara)
DMM G20 Sepakati Percepatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Jakarta, FNN – Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan (DMM) G20 menyepakati percepatan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui penguatan ketahanan negara-negara berkembang dalam menghadapi krisis di masa depan.\"Menteri pembangunan sepakat untuk memperkuat komitmen kerja sama multilateralisme untuk mempercepat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,\" ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Belitung, Kamis.Forum G20 tersebut juga berhasil menyelesaikan dan menyepakati dua dokumen keluaran, yaitu Peta Jalan G20 untuk Pemulihan dan Ketahanan yang Lebih Kuat di Negara Berkembang, Negara Terbelakang, dan Negara Berkembang Pulau Kecil serta Prinsip G20 untuk Meningkatkan Keuangan Campuran di Negara Berkembang, Negara Terbelakang, dan Negara Berkembang Pulau Kecil.Suharso menjelaskan, percepatan pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui sejumlah komitmen, yakni memperkuat kerja sama multilateralisme, mendukung peningkatan skala skema pembiayaan campuran.Selanjutnya, meningkatkan daya saing pelaku UMKM, mengimplementasikan perlindungan sosial adaptif, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan dengan mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru.Suharso mengatakan, untuk menindaklanjuti komitmen-komitmen tersebut agar menjadi aksi dan implementasi konkret, para menteri pembangunan G20 akan bermitra dengan berbagai pihak.Seperti negara-negara berkembang, organisasi internasional, Bank Pembangunan Multilateral, dan para pemangku kepentingan lainnya yang relevan untuk mempromosikan kerja sama pembangunan internasional melalui berbagai jalur.Di antaranya melalui riset kebijakan, platform dialog, kerja sama Utara-Selatan, kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular, pembelajaran bersama, pertukaran pengetahuan, pertukaran praktik antarnegara, dan program-program peningkatan kapasitas.\"Sebagai salah satu kontribusi konkret, Pemerintah Indonesia juga menginisiasi pembentukan Global Blended Finance Alliance,\" kata Suharso.Terkait komitmen memperkuat kerja sama multilateralisme, Suharso mengatakan para menteri menyepakati bahwa terdapat kemunduran dalam pertumbuhan ekonomi dan pencapaian untuk mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan, karena tantangan pembangunan yang sedang berlangsung.Beberapa tantangan tersebut antara lain pemulihan pasca-pandemi COVID-19 yang masih rentan, perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, ancaman terhadap ketahanan pangan, dan stagnasi ekonomiPara menteri juga mempertimbangkan tensi geopolitik yang sedang berlangsung, beserta implikasi negatif yang ditimbulkan terhadap upaya untuk menyelesaikan tantangan pembangunan.Untuk menyelesaikan tantangan pembangunan, diperlukan langkah maju yang kolaboratif antara seluruh negara.\"Oleh karena itu, multilateralisme yang lebih inklusif dan optimal dibutuhkan dengan segera untuk menyelaraskan negara-negara tersebut dalam proses perumusan aksi kolektif,\" ujar Suharso.\"Seterusnya, kami siap menegaskan kembali komitmen kita dalam mendukung pembaruan multilateralisme demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,\" kata dia.Hasil kerja dan capaian yang ditelurkan pada Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan akan ditujukan untuk menyokong Konferensi Tingkat Tinggi G20, yang akan diadakan di Bali pada 15-16 November 2022.Lebih lanjut, Suharso mengatakan bahwa tidak mudah untuk menemukan titik tengah di antara maraknya tantangan serta perbedaan pendapat dalam menyikapi tantangan yang ada.\"Walau begitu, sekali lagi saya bangga Menteri-Menteri Pembangunan G20 dapat hadir dan membahas isu-isu krusial dalam sektor pembangunan, khususnya dengan mengedepankan perspektif negara-negara berkembang,\" kata dia.Secara khusus, Suharso juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan DMM G20 di Belitung.Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Belitung dapat menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan internasional yang mengumpulkan menteri-menteri dari dua puluh negara dengan ekonomi terbesar di dunia.\"Kami memilih Belitung sebagai tempat acara bukan tanpa alasan. Belitung merepresentasikan proses pembangunan dan transisi yang nyata, dari ketergantungan pada sektor ekstraktif yaitu penambangan timah, menuju pengembangan sektor turisme yang inklusif dan berkelanjutan,\" kata dia.Pertemuan DMM G20 dihadiri oleh menteri pembangunan dan delegasi dari negara-negara undangan, serta kepala organisasi internasional dan Bank Pembangunan Multilateral.Menteri pembangunan anggota G20 yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Pembangunan dan Kerja Sama Internasional Prancis Chrysoula Zacharopoulou serta Menteri Perencanaan dan Ekonomi Arab Saudi Faisal Fadhil Al Ibrahim.Selain itu, hadir pula Menteri Luar Negeri Kedua Singapura Mohamad Maliki Osman dan Menteri Ekonomi, Perencanaan, dan Kerja Sama Senegal Amadou Hott sebagai delegasi dari negara undangan. (mth/Antara)
Hadiri Kongres Perempuan Indonesia, LaNyalla: Tuntutan Kaum Perempuan Sejalan dengan Perjuangan DPD RI
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan tuntutan kaum perempuan yang disuarakan saat Kongres Perempuan Indonesia di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (7/9/2022) malam, sejalan dengan perjuangan DPD RI. Saat menghadiri Malam Kebudayaan Kongres Perempuan Indonesia, LaNyalla menerima aspirasi dari para perempuan. Aspirasi yang disebut sebagai Manifesto Kongres Perempuan Indonesia itu, disampaikan oleh Ratna Sarumpaet yang merupakan penggagas kongres. \"Para perempuan Indonesia dengan ini memerintahkan kepada MPR RI selambat-lambatnya dalam waktu 4 X 24 jam menggelar Sidang Istimewa untuk satu, mengetuk palu kembali ke UUD 1945 dengan 3 adendum, yaitu pasal-pasal tentang masa jabatan Presiden, pasal-pasal tentang Hak Azasi Manusia dan pasal-pasal tentang Lingkungan Hidup,\" kata Ratna Sarumpaet. Ultimatum kedua, lanjut Ratna, setelah ketuk palu para anggota MPR dipersilakan meninggalkan Rumah Rakyat yaitu Gedung DPR/MPR/DPD di Senayan. \"Kemudian rakyat Indonesia seperti para intelektual, akademisi, budayawan, utusan golongan, utusan daerah dan elemen lainnya memperbaiki semua Undang-undang yang telah dirusak dan kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,\" tuturnya. Ratna menambahkan, perempuan Indonesia atas nama bangsa tidak akan pernah tinggal diam ketika kondisi bangsanya yang sedang mengalami kerusakan secara terstruktur, mengakibatkan keterpurukan massal dan ancaman kepunahan. \"Pertemuan perempuan Indonesia tahun 2022 adalah puncak keprihatinan kaum perempuan Indonesia atas situasi dan kondisi bangsa dan negaranya. Inilah sebab Kongres Perempuan Indonesia digagas dan digelar hari ini,\" ujarnya. \"Tujuannya untuk mengkonkretkan kegemilangan bangsa dan negaranya dengan cara perempuan atau seorang ibu,\" tambahnya. Sebab, separuh nafas Indonesia adalah perempuan. Politik dan demokratisasi tanpa perempuan tidak berarti. Penghormatan HAM yang tak konsisten, pendidikan yang tidak untuk semua adalah contoh cermin retak bangsa karena melupakan asal-usulnya yaitu ibu, atau perempuan Indonesia. \"Ibu Pertiwi berduka menyaksikan kehidupan demokrasi bangsa dan negaranya pasca Amandemen yang dilakukan 4 kali tanpa seijin rakyat dengan melenyapkan TAP MPR nomor 4 tahun 1983 tentang Referendum,\" papar Ratna. Menurutnya, amandemen itu telah menghancurkan harkat bangsa ini. Dimana bangsa ini lahir dengan Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar dan ideologinya. Perempuan Indonesia pun menolak individualisme, kapitalisme, liberalisme, materialisme, neoliberalisme dan lainnya. Kekayaan sumber daya alam bangsa ini juga tidak boleh digadaikan. Kedaulatan rakyat tidak untuk diperjualbelikan. \"Untuk itu kami menitipkan aspirasi kami ini kepada Ketua DPD RI. Kami yakin Pak LaNyalla orang baik, orang lurus, orang yang peduli dan teguh berjuang untuk rakyat,\" tukasnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai aspirasi para kaum perempuan dalam kongres sejalan dengan perjuangan dirinya dan DPD RI. Yaitu gerakan kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk kemudian dilakukan adendum perbaikan. \"Inilah yang saya maksud dengan mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Inilah jawaban untuk memperbaiki kondisi bangsa,\" ujar LaNyalla. Sejak awal LaNyalla mengatakan dirinya akan memimpin langsung gerakan tersebut. Dengan menggugah kesadaran warga bangsa mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah. Dalam kegiatan itu, Ketua DPD RI didampingi Anggota DPD RI asal Lampung Bustami Zainuddin, Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan) dan Ahmad Nawardi (Jawa Timur). Hadir juga Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, model sekaligus aktris Atiqah Hasiholan, seniman, pegiat sosial dan para aktivis perempuan lainnya. (mth/*)
Calon Presiden Alternatif Kurangi Angka Golput dalam Pilihan Presiden 2024
Jakarta, FNN – Partisipasi pemilih akan meningkat jika calon presiden (capres) alternatif muncul pada pada Pilihan Presiden 2024. Tokoh dari alternatif inilah yang harus mewakili masa depan bangsa, ahli dalam bidang tertentu, antikorupsi, sekaligus memiliki konsep dan strategi membuat negara menjadi lebih baik. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan misalnya majulah tokoh alternatif seperti Jimly Asshiddiqie, salah satu tokoh rasional dan bisa diterima semua golongan. “Saya coba tawarkan nama seperti mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Beliau tokoh yang secara rasional dan empiris bisa diterima. Ada juga Ilham Akbar Habibie. Memang dia belum terlalu terkenal, tapi punya darah pemimpin. Selain itu Ilham sangat ahli di bidang teknologi” ujarnya dalam acara diskusi bertajuk “Capres Alternatif, Mengapa Tidak?” yang diselenggarakan oleh Komite Pemilih (TEPI) Indonesia, Kamis (8/9/2022). Koordinator TEPI Indonesia Jeirry Sumampouw mengatakan pilpres harus menjadi ajang kontestasi gagasan dan arena persaingan ide. \"Banyak sekali figur yang memiliki prestasi namun kurang diperbincangkan karena namanya tidak banyak beredar di media, seperti Prof. Haedar Nashir dari Muhamadiyah, Gus Yahya dari PBNU, Jimly Asshiddique, dan Ilham Akbar Habibie yang merupakan seorang cendekiawan terkemuka di bidang teknologi. Oleh sebab itu, wacana capres alternatif harus didukung oleh masyarakat agar nama-nama yang muncul tidak hanya yang sudah di-branding partai politik,” ujar Jeirry. Peneliti kepemiluan PP AIPI, Ferry Daud Liando, menilai wacana capres alternatif dapat menjadi terobosan untuk mencegah terjadinya golput pada Pilpres 2024. “Ditemukan fakta bawah faktor-faktor yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilih, diantaranya akibat kejenuhan terhadap calon-calon yang tampil berkompetisi pada pemilu,” katanya berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada 2015. Ferry mengatakan sehingga capres alternatif dapat memecah kebosanan publik terhadap calon yang sudah lebih dulu bererdar dari partai politik. “Dia pun berharap parpol bersifat selektif dalam menyeleksi calon. Banyak figur-figur yang sudah teruji, tidak korup, visioner, dan nasionalis tapi tidak diberi ruang oleh parpol untuk menjadi calon,” terangnya. Ia juga mengatakan partai politik juga kerap hanya terjebak pada hasil-hasil survei dan pemodal. Padahal hasil survei sebatas mengukur popularitas, bukan mengukur kinerja, kejujuran, dan visi. Seknas FITRA, Baidul Hadi, mengungkapkan capres alternatif harus menjadi diskursus publik dengan cara ditawarkan oleh lembaga survei kepada masyarakat selain dari tokoh yang sudah ada. “Banyak tokoh nasional alternatif yang tidak masuk ke dalam radar lembaga survei, contohnya anak dari mantan Presiden Habibie, Ilham Akbar Habibie, yang bisa menjadi pilihan capres alternatif,” katanya. (mth/*)
Mobil Wapres Dihadang: Demonstran Makin Nekad, Para Profesor Kumpul di UGM
TAMPAKNYA pengunjuk rasa sudah tidak takut lagi jika harus ditangkap. Di Palembang, misalnya, mobil rombongan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dihadang demonstran saat kunjungan ke Palembang. “Jadi, selalu demonstrasi itu dalam situasi yang kalau semua variabel tersedia dia akan jalan terus, kayak snow bowling, dia nggak bisa ditahan itu,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung saat dialog dengan Hersubeno Arief, Wartawan Senior FNN dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (8/9/2022) “Sekarang kita lihat Palembang itu adalah pasti mayoritas muslim di situ. Jadi sebetulnya penolakan dari konstituen yang menganggap bahwa ini kekuasaan dulu cuma mengambil suara kami, tapi setelah urusan rakyat, mereka kabur dari persoalan riil, yaitu BBM. Nah, kita melihat itu sebagai tumpahan dari kemarahan bahwa Istana berbohong terus,” tegas Rocky Gerung. “Jadi, mereka memang butuh panggung karena dianggap bahwa media-media televisi konvensional nggak akan muat itu. Jadi, sebetulnya ini sudah terjadi semacam kerjasama antara jurnalisme kritik dengan kritiknya, akademis dan kritik yang langsung dalam bentuk yang masalah,” lanjutnya. “Dan itu yang menggembirakan kita bahwa kesadaran itu akhirnya pulih dan itu berhadap-hadapan dengan kekonyolan para politisi yang nggak mau sama sekali bersuara,” ujar Rocky Gerung. “Mustinya kampus UI malu pada UGM. UGM yang tadinya mengasuh presiden sekarang dia menganggap Presiden itu sudah bukan lagi aset. Apalagi UI yang ada di pusat kekuasaan, yang Rektor dan aparat-aparat petinggi kampus itu hanya ingin menjilat pada kekuasaan,” tuturnya. “Jadi, saya kira banyak inspirasi yang bisa kita bahas untuk menunjukkan bahwa kesadaran akademis telah terkait dengan kesadaran politik. Karena itu, ada kritik dari UGM,” tambah Rocky Gerung. Bagaimana Rocky Gerung melihat semua ini, berikut petikan dialognya dengan Hersuben Arief. Halo halo apa kabar Bung Rocky, sehat ya? Sehat karena melihat perkembangan situasi semakin mendidih, makin sehat. Jadi, makin mendidih politik kita makin sehat. Ya, dan unjuk rasa sudah mulai makin nekad, karena mulai kemarin kita bahas soal ada yang “membajak” mobil pejabat, walikota Cilegon, Banten. Kemarin, di Palembang terjadi mahasiswa mencoba menghadang mobil rombongan dari Wakil Presiden Ma\'ruf Amin. Walaupun nggak berhasil teman-teman, tapi bagaimanapun juga ini kan simbol-simbol negara yang mulai dijamah oleh para pengunjuk rasa. Ya. Itu yang biasa disebut contiguous effect, efek menular dari satu peristiwa yang memang harus jadi lengkap. Jadi, selalu demonstrasi itu dalam situasi yang kalau semua variabel tersedia dia akan jalan terus, kayak snow bowling, dia nggak bisa ditahan itu. Dan, apa yang terjadi di Palembang itu hampir jadi puncaknya karena itu mobil wakil presiden dihadang gitu. Dan orang masih coba-coba tuh, tapi sebetulnya yang dihadang itu bukan wakil presiden gitu, tapi presidennya sendiri. Kebetulan memang Pak Ma\'ruf Amin yang ada di situ. Kalau menteri masih bisa secara teknis mungkin bermasalah, tapi ini wakil presiden yang sebetulnya satu paket dengan Presiden Jokowi waktu dipilih. Dan kita tahu Ma’ruf Amin ini dipilih untuk mengambil suara muslim mayoritas kan pada waktu itu. Dengan akibat Pak Mahfud MD tidak terpilih karena pertimbangan macam-macam. Akhirnya okelah ambil saja beliau, Kyai Ma’ruf Amin. Dan sekarang kita lihat Palembang itu adalah pasti mayoritas muslim di situ. Jadi, sebetulnya penolakan dari konstituen yang menganggap bahwa ini kekuasaan dulu cuma mengambil suara kami, tapi setelah urusan rakyat mereka kabur dari persoalan riil, yaitu BBM. Nah, kita melihat itu sebagai tumpahan dari kemarahan bahwa Istana berbohong terus. Tetapi, hal yang sama juga ada tumpahan kemarahan di Universitas Gajah Mada (UGM). Para Profesor berkumpul di situ dan menyatakan keprihatinan. Sebelumnya mereka sudah mendatangi ketua-ketua partai. Jadi, lengkaplah bahwa kritik itu mengalir dari pikiran sampai ke jalan. Kira-kira itu yang akan terjadi nanti. Itu yang terjadi juga pada ’98. Kasak-kusuk di kampus akhirnya turun ke jalan. Konsolidasi ide akhirnya berakibat pada konsolidasi otot. Dan kehadiran para mahasiswa itu betul-betul simbol moral saja. Jadi jangan dianggap mereka akan mengganggu perjalanan Kyai Ma’ruf di situ. Enggak. Mereka memang ingin hentikan mobil itu dalam pengertian ingin hentikan kekuasaan. Kan itu mobil presiden lambang kekuasaan. Demikian juga yang terjadi di Gajah Mada. Kendati masih dalam formulasi akademis, pasti memang harus begitu formulasinya. Membuat evaluasi tentang keadaan bangsa dan menemukan bahwa yang sekarang itu betul-betul nggak bermutu. Dan, semua yang kita bicarakan di FNN pasti tercakup juga di situ, mulai dari kemampuan mengolah kemajemukan nggak diperlihatkan Presiden Jokowi, soal ekonomi apalagi, bahkan mereka disinggung yang sering kita sebut di FNN kemampuan berdiplomasi, presiden nggak ada. Jadi satu paket yang lengkap sebetulnya. Ide sudah mateng dan aksi sudah mulai berlangsung. Jadi, itu yang kita sebut sebagai momentum sejarah. Ya, ,mari kita bahas satu persatu. Mahasiswa dan profesor-profesor yang berkumpul di UGM tadi. Pertama, mahasiswa ini sekarang ini makin masif di berbagai daerah. Dan sekarang yang menjadi sasarannya DPRD. Gerbang pintu ada yang jebol gerbangnya, ada yang disegel Gedung DPRDnya, dan sebagainya. Karena memang mereka berharap DPR atau DPRD itu menjadi saluran aspirasi rakyat. Tetapi, kita tahu bahwa selama ini dewan itu justru bagian dari kekuasaan yang dikooperasi oleh kekuasaan. Ya, itu intinya kan berupaya untuk dilarang mahasiswa itu dengan segala macam cara. Dan mereka bisa menembus itu. Dan barikade yang paling bagus sebetulnya adalah barikade pikiran. Tetapi, kalau mahasiswa dibarikade pikirannya, mahasiswa anggap Istana nggak punya pikiran kok. Ngapain kita dibarikade pikiran kita. Kalau akhirnya mereka disebut nanti ini covid dinaikin PPKM-nya, nanti akan ada argumen yang bagus. Kami jingkrak-jingkrak, itu artinya kami sehat. Justru dengan memanaskan badan virus mati. Kalian bakar ban. Iya bakar ban itu justru untuk membunuh virus yang lagi beredar. Kan covid bisa mati oleh asap. Jadi, terlihat bahwa cekcok di lapangan itu nggak mungkin lagi ditahan oleh aparat. Yang harus dilakukan adalah jangan sampai dia merembet menjadi kerusuhan. Jadi, biarkan saja mereka masuk ke DPR, lindungi mereka, ya pecah-pecahin kaca kecil ya bisalah itu karena desa-desakan pasti ada yang pecah. Tetapi, sinyal pertama kita adalah seluruh lembaga politik kita yang mewakili arogansi kekuasaan: anggota DPR, gedung DPR, segala macam, sudah nggak dipercaya. Dan mudah-mudahan nggak ada kerusuhan di kantor polisi. Jadi, kita jaga jangan sampai masuk ke kantor polisi karena itu adalah lembaga yang kita perlukan. Jadi, sekali lagi persiapan demonstrasi itu makin lama makin matang. Kan kita percaya mahasiswa punya ruang diskusi, yang sekarang bahkan di cafe-cafe untuk membahas dari mana kita bikin peta. Mereka bikin peta di situ. Batunya di mana dilemparin. Kira-kira begitu. Tetapi, kita ingin agar tidak ada lempar-lemparan batu, tidak ada lemparan-lemparan molotov, walaupun mereka juga berpikir begitu. Tapi, tentu mereka juga melihat atau membaca, bahkan mengikuti FNN, dan seringkali teman-teman BEM itu menelpon saya dan minta diwawancara langsung. Saya bilang pasti itu, nanti ada wartawan di sana kan itu akan terbuka semua dan akan kita bahas di FNN. Mereka merasa, oke, itu bagus. Jadi, mereka memang butuh panggung karena dianggap bahwa media-media televisi konvensional nggak akan muat itu. Jadi, sebetulnya sudah terjadi semacam kerjasama antara jurnalisme kritik dengannya kritik akademis dan kritik yang langsung dalam bentuk yang masalah. Semua ini kritikan. Yang kita bahas di FNN adalah kritik, yang dibicarakan oleh profesor-profesor di UGM adalah kritik, yang dilengkapkan dengan kritik di jalanan oleh demonstrasi itu semua adalah upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia. Dan itu yang menggembirakan kita bahwa kesadaran itu akhirnya pulih dan itu berhadap-hadapan dengan kekonyolan para politisi yang nggak mau bersuara. Bahkan ada video-video baru yang sudah lama sebetulnya muncul lagi. Ibu Mega bilang di zaman SBY dia berpidato bahwa penerima BLT itu artinya mereka yang terhina. Jadi, SBY dianggap menghina rakyat karena memberi BLT. Itu soalnya. Dan sekarang petugas partainya nggak dia tegur, padahal dia menghina berkali-kali, karena BLT sudah berkali-kali diberikan. Jadi mahasiswa membaca jejak itu, betul-betul partai munafik ini PDIP. Begitu yang saya terima dari teman-teman BEM itu, mereka uraikan begitu. Karena saya bertanya, kenapa kalian nggak minta langsung PDIP untuk ikut turun ke jalan. Ah, mereka sudah nggak peduli lagi tuh. Dulu mereka bilang BLT itu adalah menghina rakyat, kok sekarang mereka justru yang siram BLT ke rakyat. Ini sudah terjadi perbandingan dan itu yang sering di dalam sejarah sosiologi, kita lihat bahwa situasi semacam ini, tadinya cair makin lama makin menyatu. Jadi, tinggal ada kepemimpinan alternatif yang mengarahkan perubahan itu. Nah, pada saat itu, atau nanti begitu ada pemimpin alternatif orang nggak mau lagi dengan pemilu karena sudah ada pemimpin alternatif yang dijalani, ngapain lagi ada Pemilu. Tapi ini kita bukan kita bocorkan strategi, justru kita cuma mau lihat keadaan yang akan berkembang. Pasti akan ada pemimpin alternatif turun ke jalan dan memimpin. Sangat mungkin Ketua DPD LaNyalla, sangat mungkin Anies, sangat mungkin bahkan kita membayangkan keadaan yang paling mendesak lalu ada rapat-rapat di Cilangkap. Jadi, kita membayangkan semacam persiapan ’98. Jadi, harusnya Istana juga berpikir begitu. Jangan istana sekadar hura-hura dan merasa semua bisa dikontrol, lalu evaluasi lagi. Wacana-wacana begitu mahasiswa sudah pahamlah bahwa dia akan nipu lagi itu Istana. Dan hari ini (kemarin, Red) rencananya berlangsung juga penjelasan besar-besaran koordinasi rapat BEM seluruh Indonesia. Tetapi, kalau kita amati di lapangan, ini bukan soal besar atau tidaknya, tapi masifnya dan bisa jangka panjang ini. Karena kelihatannya agak tidak mungkin rasanya pemerintah kemudian tiba-tiba membatalkan kenaikan BBM kalau lihat proses yang semacam ini. Kalaupun dibatalkan kenaikan BBM, tapi toh barang-barang lain juga sudah terlanjur naik dan nggak mungkin turun. Misalnya, kita dengar ini tanggal 10 nanti, misalnya, ojol atau ojek onlani akan menyesuaikan tarif yang sudah diizinkan oleh Departemen Perhubungan dan itu saya kira sebenarnya juga belum tentu kabar gembira buat para pemilik ojol karena potensi mereka untuk kehilangan pelanggan juga sangat besar. Ya, ini masalahnya. Kalau sekadar pintu air yang dibuka, itu masih bisa ditutup. Ini bendungannya jebol jadi buat menghalangi banjir itu musti ada gunung yang diruntuhkan untuk bikin bendungan baru. Dan, itu artinya kekuasaan sudah nggak punya peralatan. Masalahnya, sekali legitimasi hancur, itu lenyap saja kemampuan untuk bertahan. Kalau cuma soal legalitas bisa dipulihkan dengan Perpu segala macam. Ini legitimasi, kepercayaan terhadap kebijakan negara itu hilang sama sekali. Itu nggak mungkin ditambal, snow ball itu akan berjalan terus sampai akhirnya terjadi perubahan politik di luar sistem pemilu. Dan, ini akan panjang karena akan banyak momentum. Nanti ada G20, misalnya, di Bali dan semua aparat mungkin BNPT sudah siap-siap di Bali, dikerahkan di situ karena potensi luar juga akan masuk ke Indonesia untuk menikmati kerapuhan-kerapuhan lembaga-lembaga politik kita kan. Jadi, begitu ada momentum internasional tentunya demonstrasi akan juga tambah karena itu tetap momentum yang dianggap bahwa ini upaya untuk memperbaiki dunia itu tidak dibantu oleh Indonesia karena Indonesia justru buat kacau di dalam negerinya. Dan pemimpin-pemimpin dunia akan menyaksikan semua itu. Jadi, kalau kita bayangkan beberapa minggu lagi akan G20. Itu artinya, intel-intel asing sudah ada di Indonesia sekarang, CIA, KGB, dan macam-macam Mosad. Jadi, semua intelijen asing ada di Jakarta dan mereka memantau itu. Itu artinya, satu momentum yang akan dievaluasi oleh pemimpin internasional apakah Indonesia masih bisa menyelamatkan diri atau tidak. Nah, biasanya kalau sudah nggak bisa ditolong, seluruh bantuan internasional juga akan ogah untuk bantu Indonesia karena dianggap Indonesia sudah keterlaluan. Jadi, kita hari ini bukan sekadar akan dibatalkan oleh demo, tapi juga oleh intervensi diplomasi internasional. Nah, kalau tekanan internasional itu akhirnya datang di G20 itu sudah berantakan Indonesia. Bayangkan misalnya, beberapa sebut saja beberapa senior minister atau apalagi itu pemimpin negara kasih speech di G20 nanti yang menimbulkan kesan bahwa Indonesia tidak lagi diasuh oleh global politik, sudah selesai. Jadi, betul tadi, ini akan panjang dan makin lama makin dalam, panjang dan dalam. Karena itu, dulu kita sudah duga ini susah membayangkan Pemilu masih satu setengah tahun bagaimana kalau demo itu tiap hari. Sementara kapasitas pemerintah untuk membujuk rakyat sudah nggak ada. Masalah Pertemuan Para Profesor di UGM Oke. Mari kita bahas secara serius ini pertemuan para Profesor di UGM. Karena menurut saya ini ada dua simbol sebenarnya: satu simbol bahwa para Profesor ini yang selama ini kita selalu kritik bagaimana lembaga perguruan tinggi, para guru besar, para dosen, itu lebih sibuk ngurusin bagaimana selingkuh dengan kekuasaan demi jabatan, demi macam-macamlah. Tetapi, sekarang ini mulai pulih akal sehatnya. Ini satu simbol yang menarik. Yang kedua, ini dilakukan di kampus UGM. Jangan lupa, ini adalah almamaternya Pak Jokowi dan selama ini kita tahu UGM juga menjadi salah satu pilar penyangga kuasanya Pak Jokowi. Tetapi, sekarang ini ternyata itu dilakukan di student cafenya UGM. Saya belum membayangkan kalau hal ini juga terjadi di kampus UI. Ya ini akan jauh lebih menarik lagi kalau itu terjadi. Ya, mustinya kampus UI malu pada UGM. UGM itu yang tadinya mengasuh presiden sekarang dia menganggap Presiden itu sudah bukan lagi aset. Apalagi UI yang ada di pusat kekuasaan, yang Rektor dan aparat-aparat dari petinggi kampus itu hanya ingin menjilat pada kekuasaan. Mustinya UI malu. Karena UI mau promosi terus kami akan jadi World Class University (WCU). Jadi, coba kita bayangkan bahwa ini profesor dari Satu Yogyakarta atau Jawa Tengah, dan tentu saling tanya “kita bikin di mana ya, di Undip atau di mana, Surabaya atau di Universitas Muhammadiyah atau di mana” tapi mereka kemudian kasih sinyal semiotik yang keren, kita bikin di UGM. Itu benteng pertahanan intelektual Indonesia adalah UGM, yang pada waktu yang lalu itu dikooptasi oleh kekuasaan dan akhirnya di situ kan ada segala macam dari situ. Beberapa menteri dari situ, beberapa Gubernur juga dari situ. Jadi, UGM yang tadinya disebut pendukung kekuasaan, sekarang menyatakan diri bahwa kami tidak ingin lagi mendukung kekuasaan. Jadi, dari cafe center itu di UGM, dulu sebetulnya tempat itu berseberangan dengan Balairung yang zaman saya mahasiswa itu tempat demonstrasi teman-teman yang mengelola majalah Balairung. Dan itu simbol perlawanan kepada Soeharto. Sekarang berseberangan dengan itu, disebut juga cafe. Bagus karena dulu di Prancis yang namanya Cafe itu tempat pertemuan politik sebetulnya, bukan tempat sogok-menyogok amplop. Cafe menjadi tempat wartawan dan jurnalis berkumpul di abad ke-19, abad 18, itu dan menghasilkan perubahan besar di Eropa. Jadi, saya kira banyak inspirasi yang bisa kita bahas untuk menunjukkan kesadaran akademis telah terkait dengan kesadaran politik. Karena itu, ada kritik dari UGM. (ida/sws)
Negara Kapitalis Subsidi BBM, Indonesia Malah Mencabut
Jadi, secara total, neraca keuangan minyak bumi Indonesia masih surplus Rp 33,15 triliun (Rp 91,65 triliun – Rp 58,50 triliun). Angka subsidi pertalite per liter ini tinggal disimulasi saja, apakah Rp 5.000, Rp 6.000, atau berapa? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) NEGARA maju, liberal dan kapitalis, saja masih mau memikirkan rakyatnya, dengan memangkas pajak BBM untuk meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga minyak mentah: subsidi BBM ini diberikan kepada semua orang, termasuk orang kaya. Tapi, Indonesia menaikkan harga Pertalite, Solar dan Pertamax, penerimaan pajak (PBBKB dan PPN) ikut naik. Pajak pertalite naik dari Rp 1.055 menjadi Rp1.380/liter. Di tengah kesulitan masyarakat, pemerintah itu seharusnya membantu publik dengan menghapus pajak BBM. Perlu dicatat, konsumsi pertalite sekitar 23 juta KL, dengan harga Rp 7.650 per liter, pemerintah daerah dan pusat mendapat pajak (PBBKB 5% dan PPN 11%) Rp 24,27 triliun. Di tengah kesulitan inflasi dan harga minyak mentah yang tinggi, pemerintah seharusnya bebaskan pajak BBM tersebut. Kalau pemerintah mempunyai rasa empati kepada rakyat, untuk sementara ini harga BBM seharusnya tidak dikenakan pajak (PBBKB dan PPN). Harga pertalite sebesar Rp 10.000 per liter, kalau tanpa pajak menjadi Rp 8.620 per liter. Kalau Pertamina, Perusahaan Milik Negara, Milik Rakyat, berempati dengan rakyat, untuk sementara waktu Pertamina bisa menghapus keuntungan BBM bersubsidi, kalau keuntungan pertalite Rp 1.000 per liter, maka harga pertalite bisa menjadi Rp 7.650 Lagi. Semoga masih ada rasa empati Pemerintah! Coba kita tengok bagaimana hitungan produksi minyak Indonesia. Realisasi produksi minyak mentah Indonesia Semester I 2022 sekitar 611 ribu barel per hari. Jika produksi semester dua sama besar, maka produksi minyak mentah Indonesia tahun 2022 akan mencapai 223 juta barel (611.000 barel x 365 hari), atau sekitar 35,5 miliar liter. Minyak mentah itu diproduksi oleh mitra kontraktor minyak dengan pola bagi hasil, Production Sharing Contract (PSC). Perhitungan bagi hasil sebelumnya berdasarkan ‘hasil bersih’ setelah dikurangi seluruh biaya produksi (cost recovery). Sedangkan bagi hasil sekarang berdasarkan gross split. Untuk minyak bumi, 57 persen pemerintah, dan 43 persen mitra kontraktor. Untuk gas bumi, 52 persen pemerintah, dan 48 persen mitra kontraktor. Artinya, Indonesia akan mendapat minyak mentah sebanyak 20,3 miliar liter, yaitu 57 persen dari total produksi 35,5 miliar liter untuk tahun 2022. Berapa harga produksi minyak mentah Indonesia tersebut? Nol rupiah. Karena sudah dibayar dengan bagi hasil 43 persen. Jadi, artinya, biaya produksi BBM Indonesia hanya biaya proses kilang, rata-rata 5 dolar per barel (untuk kilang lama), atau hanya Rp 472 per liter (5 dolar x Rp 15.000 : 159 liter). Harga jual Pertalite Rp 7.600 per liter, sudah termasuk biaya distribusi, marjin keuntungan, dan pajak (PBBKB dan PPN). Anggap saja total biaya tersebut Rp 1.600 per liter. Artinya, pendapatan bersih pemerintah dari penjualan pertalite yaitu Rp 6.000 per liter, dengan harga pokok produksi hanya Rp 472 per liter! Indonesia sekarang ini adalah negara net importer minyak mentah. Artinya, minyak milik pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga perlu impor. Dengan harga minyak mentah yang cukup tinggi saat ini, maka harga pengadaan BBM juga menjadi tinggi. Bagaimana dampaknya? Pertama, kebutuhan seluruh BBM nonsubsidi (RON 92 ke atas) dan BBM industri dipenuhi dari impor. Harga BBM tersebut sudah mengikuti harga keekonomian. Artinya, tidak ada subsidi. Kemudian, minyak milik pemerintah diproses untuk pertalite dan biosolar ‘bersubsidi’, dijual dengan harga Rp 7.600 dan Rp 5.150 per liter, atau, setelah dikurangi biaya distribusi, marjin keuntungan dan pajak, tinggal Rp 6.000 dan Rp 4.000 per liter. Dikurangi biaya kilang Rp 472 per liter (dibulatkan menjadi Rp 500), maka pendapatan negara, bersih, menjadi Rp 5.500 dan Rp 3.500 per liter. Selanjutnya, kebutuhan biosolar ‘bersubsidi’ (yang sebenarnya tidak ada subsidi) sekitar 10 miliar liter (10 juta KL). Dari penjualan biosolar, diperoleh pendapatan negara, bersih, Rp 35 triliun (Rp 3.500 x 10 miliar liter). Sisa minyak pemerintah, setelah dialokasikan untuk biosolar, tinggal 10,3 miliar liter, dialokasikan untuk pertalite. Pendapatan negara, bersih, dari pertalite menjadi Rp 56,65 triliun (Rp 5.500 x 10,3 miliar liter). Sehingga total pendapatan bersih negara dari kekayaan alam Indonesia, milik rakyat Indonesia, mencapai Rp 91,65 triliun (Rp 35 triliun + Rp 56,65 triliun). Malaysia sepertinya menggunakan perhitungan seperti ini. Sehingga, BBM sejenis RON 95 (setara Pertamax Plus) bisa dijual dengan harga di bawah Rp 7.000, tanpa menyebut subsidi, tanpa menyebut APBN akan jebol, karena memang secara total ternyata masih surplus besar. Tetapi, kebutuhan pertalite dan biosolar domestik sangat besar, masing-masing sekitar 22 miliar liter dan 10 miliar liter. Sedangkan minyak mentah milik pemerintah hanya 20,3 miliar liter, untuk memenuhi sebagian kebutuhan pertalite, 10,3 miliar liter, dan seluruh kebutuhan biosolar 10 miliar liter (100 persen). Sehingga ada selisih 11,7 miliar liter kebutuhan pertalite yang harus dipenuhi dari impor. Dengan tingkat harga minyak mentah yang tinggi saat ini, biaya produksi bbm (harga keekonomian) kemungkinan besar lebih tinggi dari harga jual yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp7.600 (termasuk biaya distribusi, marjin keuntungan dan pajak). Pertamina akan rugi kalau tidak dibantu dengan subsidi pemerintah. Berapa besar subsidinya? Kalau subsidi rata-rata Rp 5.000 per liter maka total subsidi hanya mencapai Rp 58,5 triliun (11,7 miliar liter x Rp 5.000 per liter). Jadi, secara total, neraca keuangan minyak bumi Indonesia masih surplus Rp 33,15 triliun (Rp 91,65 triliun – Rp 58,50 triliun). Angka subsidi pertalite per liter ini tinggal disimulasi saja, apakah Rp 5.000, Rp 6.000, atau berapa? Jadi, sekali lagi, bagaimana APBN bisa jebol? Subsidi yang cukup besar dalam APBN itu malah untuk subsidi listrik, mencapai Rp 56,5 triliun di dalam UU APBN tahun anggaran 2022. (*)
Perseteruan Andika-Dudung, Apa yang Kau Cari Jenderal?
Namun, menurut sebuah sumber, Jenderal Dudung pun berambisi untuk menduduki kursi Panglima TNI karena setahun lagi tepatnya bulan November 2023 dia akan memasuki masa pensiun. Oleh: Tjahja Gunawan, Wartawan Senior SEBELUM Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon membongkar perseteruan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman dalam Rapat Komisi I DPR dengan Panglima TNI, Menhan, dan para Kepala Staf Angkatan, sehari sebelumnya, pada Ahad, 4 September 2022, Andika memimpin langsung rapat pembentukan tim seleksi akhir penerimaan calon taruna Akademi Militer. Jenderal Andika Perkasa menyatakan akan pelototi langsung nama-nama Taruna Akmil yang lulus pendidikan. Dia ingin, para taruna Akmil yang lulus untuk Tahun Ajaran 2022 merupakan putra-putri bangsa yang terseleksi sesuai standar dan ideologi Akademi TNI. “Saya akan melakukan Pantukhir sebagai bentuk verifikasi akhir agar taruna-taruni terseleksi sesuai standar dan ideologi akademi militer TNI,” kata Andika sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara, Ahad (4/9/2022). Pantukhir yang dimaksud adalah seleksi tahap paling akhir oleh Panitia Penentuan Akhir. Terdiri dari para petinggi TNI dan matra-matra TNI yang diberikan kewenangan untuk itu. Pada kesempatan itu, Andika memimpin langsung rapat pembentukan tim seleksi. Aspek mental dan ideologi serta kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945 menjadi salah satu hal pokok yang menjadi parameter utama penerimaan seorang calon taruna. Sebenarnya bukan hanya dalam seleksi taruna Akmil, Andika juga kerap terlibat secara langsung dalam setiap seleksi penerimaan calon perwira. Jenderal lulusan Akmil 1987 itu ingin menunjukan dirinya merupakan seorang sosok militer profesional. Anak Bungsu Dudung Dalam sebuah pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, Andika pernah menekankan, tidak ada kuota khusus bagi lulusan SMA tertentu. Dia meminta semua lulusan SMA diperlakukan sama. Dalam kapasitasnya sebagai Panglima TNI, tentu instruksi Andika tidak hanya berlaku bagi Akademi Angkatan Udara (AAU). Melainkan juga bagi Akmil dan Akademi Angkatan Laut (AAL). Masalah kemudian muncul setelah Andika mencoret calon taruna Akmil bernama Mohammad Akbar Abdurachman (MAA). Bocah ini dinyatakan tidak layak lolos karena selain umurnya yang belum mencukupi juga tinggi badannya dianggap tidak memenuhi standar. Dalam aturan internal TNI, syarat pendaftar adalah minimal berusia 18 tahun dan maksimal 22 tahun. Sontak saja keputusan Andika membuat geger para petinggi TNI. Menurut sebuah sumber di lingkungan TNI-AD, mendengar putusan Panglima TNI itu, KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman tidak terima anak bungsuya divonis gagal lolos penerimaan calon taruna 2022. Andika Perkasa dianggap ikut campur terlalu jauh dan mengurusi yang bukan kewenangannya. Dudung memang sengaja mempersiapkan anak bungsunya masuk taruna Akmil karena itu dia sengaja menyekolahkan anaknya di SMA Taruna Nusantara (TN) Magelang. Selama ini, SMA TN memang kerap memasok banyak calon perwira dari jalur rekrutmen Akmil. Sebenarnya perseteruan Andika-Dudung ini sudah berlangsung agak lama, setidaknya ketika Dudung Abdurrachman menjadi Pangdam Jaya. Ketika itu, Andika Perkasa menjadi KSAD. Menurut seorang sumber yang dekat dengan Jenderal Andika Perkasa, ketika Dudung melakukan aksi copot baliho Habib Rizieq Shihab dan atribut FPI, KSAD Andika waktu itu menilai apa yang dilakukan Pangdam Jaya bukan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsinya. “Sejak saat itu, hubungan keduanya renggang. Sementara Dudung sendiri merasa di atas angin karena bisa melakukan lobi langsung dengan Presiden Jokowi maupun Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri,” kata sumber itu. Pencopotan Baliho HRS dan FPI tersebut dalam rangka menyenangkan Jokowi sedangkan Megawati sudah merasa tersanjung ketika Dudung Abdurrachman membuat patung Soekarno di Gedung Akmil Magelang saat dia masih menjadi Gubernur Akmil. Dalam setiap kegiatan Panglima TNI Jenderal Andika bersama para Kepala Staf angkatan, hanya KSAD yang sering absen termasuk dalam rapat dengan Komisi I DPR yang membahas rencana kerja dan anggaran, Senin (5/9/2022). Selain Andika, dalam rapat itu juga hadir KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Yudo Margono. Sedangkan Menhan Prabowo Subianto diwakili oleh M. Herindra dan KSAD diwakili oleh Wakasad Letjen Agus Subiyanto. Prabowo diketahui tengah mendampingi Presiden Jokowi di Istana Bogor. Sementara Dudung melakukan kunjungan ke wilayah Kodam II Sriwijaya dalam rangka pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Yonif. Sebagian kalangan berspekulasi bahwa disharmoni antara Jenderal Andika dengan Dudung Abdurrachman, juga terkait dengan perebutan kursi Panglima TNI. Seperti diketahui, pada akhir tahun 2022 ini Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun. Jika Presiden Jokowi tidak memperpanjang jabatan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI, maka estafet kepemimpinan tertinggi di tubuh tentara ini akan beralih kepada KSAL Laksamana Yudo Margono. KSAL Yudo Margono seharusnya mendapat giliran sebagai Panglima TNI setelah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Namun, rupanya Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI memutuskan memilih KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada 17 November 2021 lalu. Namun, menurut sebuah sumber, Jenderal Dudung pun berambisi untuk menduduki kursi Panglima TNI karena setahun lagi tepatnya bulan November 2023 dia akan memasuki masa pensiun. Skenarionya, jika Dudung Abdurrahman naik jadi Panglima TNI maka jabatan KSAD akan digantikan menantu Luhut Binsar Panjaitan, yakni Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak. Dengan begitu, Maruli yang lulusan Akmil 1992 ini juga berpeluang menjadi Panglima TNI. Di tengah banyaknya persoalan dalam kehidupan masyarakat, para jenderal TNI justru saling berebut pangkat dan jabatan. Bahkan, lebih dari itu, apa yang sebenarnya kau cari Jenderal? Yuk kita lihat saja “perang bintang” selanjutnya di lingkungan TNI. (*)
Kenaikan Harga BBM Bisa Picu Kejatuhan Presiden
Dalam waktu singkat, Presiden Jokowi \"berhasil\" menjadikan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo. Demikian juga Jokowi punya mantu bernama Bobby Nasution dijadikan sebagai Wali Kota Medan. Oleh: Tjahja Gunawan, Wartawan Senior KENAIKAN harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu diikuti dengan tindakan amuk massa. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar karena berkaitan langsung dengan perut rakyat, berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu wajar kalau kemudian diikuti dengan gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa, para buruh dan elemen masyarakat lainnya di berbagai kota di Indonesia. Ini tidak bisa dihindarkan dan di sana-sini terjadi bentrokan fisik antara massa pengunjuk rasa dengan aparat keamanan, khususnya polisi. Bahkan, para pengunjuk rasa di Kota Palembang, Sumatera Selatan, sempat menghadang iring-iringan rombongan dari Wakil Presiden Ma\'ruf Amin yang sedang melakukan kunjungan ke daerah tersebut. Beruntung mobil Toyota Alphard yang membawa Wapres Ma\'ruf Amin berhasil meloloskan diri dari kepungan pengunjuk rasa. Suasana kebatinan rakyat saat ini sedang sensitif. Masyarakat cenderung akan melakukan “penyerangan” terhadap para pejabat negara karena mereka dianggap telah membuat keputusan yang sudah menyengsarakan rakyat dan membuat ketidakadilan. Mengapa respon masyarakat terhadap kenaikan BBM ini begitu cepat? Karena dampak kenaikan BBM langsung dirasakan masyarakat yang ditandai dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari. Situasi ini pada akhirnya akan memicu kenaikan angka inflasi, sementara daya beli masyarakat akan melemah. Menyengserakan Rakyat Kenaikan BBM ini hanya akan semakin menyengserakan rakyat karena cepat atau lambat jumlah orang miskin akan makin bertambah banyak. Demikian juga pengangguran dan angka kriminalitas akan meningkat. Jika keadaan ini dibiarkan, tidak mustahil akan menyebabkan terjadinya krisis sosial politik yang bisa berimbas pada kejatuhan Presiden Joko Widodo seperti yang dialami Presiden Soeharto pada Mei 1998. Ketika itu Pak Harto lengser keprabon antara lain dipicu oleh kenaikan harga BBM. Selain itu jatuhnya penguasa Orde Baru itu juga lantaran akumulasi kekecewaan rakyat atas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Faktor lain, masyarakat Indonesia sudah bosan dipimpin Soeharto selama 32 tahun. Tapi, walaupun Presiden Jokowi baru berkuasa sekitar delapan tahun, namun praktik KKN sudah berlangsung massif dan terstruktur. Dalam waktu singkat, Presiden Jokowi \"berhasil\" menjadikan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo. Demikian juga Jokowi punya mantu bernama Bobby Nasution dijadikan sebagai Wali Kota Medan. Tidak hanya itu saja, Jokowi juga bersaudara dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Setelah menikahi adik Jokowi, Idayati kini Ketua MK menjadi adik ipar Presiden Jokowi. Dalam posisi seperti itu, mustahil tidak akan terjadi konflik kepentingan. Karena itu selama Jokowi masih menjadi Presiden, sulit mengharapkan MK sebagai institusi hukum yang objektif dan independen. Alih-alih menjadi lembaga hukum yang adil dan didambakan masyarakat, MK justru menuntut kenaikan anggaran empat kali lipat untuk tahun 2023. Celakanya, usulan kenaikan anggaran MK tersebut disetujui Komisi III DPR-RI. Seperti diberitakan media massa, dalam pembahasan anggaran tahun 2023 di Komisi III DPR, MK mendapat pagu anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Sebelumnya Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan anggaran MK sebesar Rp 344 miliar. Saat ini sentimen masyarakat kepada para pejabat pemerintah termasuk aparat penegak hukum cenderung makin negatif. Buktinya, para mahasiswa yang berunjuk rasa menolak kenaikan BBM langsung menyandera mobil dinas berplat merah milik Wali Kota Cilegon Helldy Agustian pada hari Senin, 5 September 2022. Wali Kota ini sedang apes karena mobilnya disandera pengunjuk rasa saat melintas tempat lokasi demo di Kawasan Patung Kuda Jakarta. Aksi demo tersebut berakhir ricuh. Massa aksi demo sempat menerobos kawat berduri hingga membakar \'keranda mayat\'. Ini merupakan pesan satire yang ditujukan kepada para pejabat pemerintah khususnya Presiden Jokowi. Waspadalah! (*)
Bukti Uang Adalah Panglima, Viral Oknum Kejaksaan Berencana Lepaskan Henry Surya dari Tahanan
Jakarta, FNN - Quotient TV lagi-lagi dengan berani membongkar video kedua dari Serial Kejaksaan Sarang Mafia. Kali ini, Alvin Lim membuka rekaman pembicaraan antara petinggi Jampidum, pejabat bintang dua Direktur TPUL Yudi Handono yang dari jauh hari sudah tahu bahwa petunjuk yang diberikan adalah P19 mati yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh penyidik. “Tidak bisa diterima berkas apabila ada 1 pun petunjuk tidak dipenuhi penyidik,” ucap suara dalam rekaman. Ketika pengacara Ali Nurdin, bertanya bagaimana nasib para korban dari Indosurya dengan lepasnya Henry Surya, dijawab oleh Yudi Handono tanpa rasa simpati, “Resiko para korban kenapa masukin dana sembarangan.” Ditanyakan kembali oleh pengacara Ali Nurdin, bagaimana solusinya. Kejaksaan Agung, Jampidum yang diwakili oleh Bintang 2 Direktur TPUL dan Bintang 1 Jaksanya dengan tegas menyatakan, bahwa para PH sudah maksimal, lepasnya Henry Surya akan menjadi tanggung jawab kesalahan dan kelalaian dari Bareskrim Polri. Dalam akhir rekaman Alvin Lim, menyarankan agar para korban membuat LP baru agar ketika Henry Surya lepas, Bareskrim punya alat untuk menahan Henry Surya kembali, yang disetujui oleh beberapa klien Indosurya. Korban Indosurya M menanggapi, “Rekaman ini jelas bukti ketidakperdulian kejaksaan terhadap korban Indosurya. Seharusnya Kejaksaan berkordinasi dengan Mabes mencari jalan keluar, bukan malah menyalahkan Mabes Polri. Mendengar rekaman ini menambah dugaan kami para korban, bahwa kejaksaan masuk angin dan modus P19 mati itu benar. Untung pak Alvin Lim segera buat LP baru dan demo Kejagung sehingga bisa P21 walau berkas belum dipenuhi seluruh petunjuknya.” Korban Indosurya lainnya VS, sangat terkejut mendengar rekaman tersebut. “Bagaimana masyarakat mau percaya kepada kejaksaan, ternyata pejabat tinggi kejaksaan tidak perduli kepentingan masyarakat. Pantesan Pinangki Vonis 10 tahun dalam 2 tahun lepas. Hukum tumpul karena dipermainkan oknum Aparat Penegak Hukum,” katanya. Alvin Lim menjelaskan bahwa dirinya akan membuka siapa Ferdy Sambo versi kejaksaan, beserta bukti jaringan, mafia dan bukti penerimaan suap, video dan foto. Bagi masyarakat yang memiliki informasi permainan oknum kejaksaan bisa menghubungi LQ di 0818-0489-0999 (LQ Jakarta) atau di 0818-0454-4489 (LQ Surabaya). “Mari masyarakat bantu bongkar borok dan bobroknya kejaksaan agar ada perbaikan di institusi Kejaksaan yang kita cintai. Karena mafia peradilan bukan hanya melibatkan oknum Polri, namun oknum Kejaksaan, Kehakiman dan pengacara juga bermain. Waktunya bersih-bersih demi masyarakat,” tegas Alvin Lim, pengacara vokal dan sudah hilang urat takutnya ini. (mth/*)
Suara Sayup Rakyat di Balik Unjuk Rasa Mahasiswa
Jakarta, FNN – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tampaknya kembali menuai banyak penolakan dari masyarakat. Banyak cara yang diupayakan masyarakat agar harga BBM kembali normal, salah satunya adalah dengan melakukan demonstrasi. Sebagai salah satu agen perubahan, aliansi mahasiswa yang terdiri dari 5 himpunan mahasiswa, yaitu GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), dan UMT (Universitas Muhammadiyah Tangerang) melakukan aksi demonstrasi di depan Monumen Nasional (Monas). Kegiatan ini dimulai pada pukul 14.15 dengan dikawal oleh lebih dari 50 personel Polisi. Aksi unjuk rasa ini bukanlah gerakan tanpa alasan, gerakan ini dilandaskan oleh beberapa tuntutan krusial yang ditujukan kepada pemerintah. Bama, salah satu demonstran sekaligus orator dari IMM Tangerang menejelaskan tentang tuntutan yang menjadi landasan dari demonstrasi mahasiswa ini. Ia mengatakan bahwa demonstrasi ini menuntut pemerintah untuk kembali menurunkan harga BBM, menstabilkan kebutuhan pokok dan memberantas mafia Migas yang sampai sekarang bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. “Tentunya kita meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera menurunkan harga BBM, kedua menstabilkan harga kebutuhan yang ada di pasar dan yang terakhir adalah memberantas para mafia Migas yang sampai sekarang belum tersentuh oleh hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya setelah melakukan orasi pada demo mahasiswa terkait kenaikan harga BBM, Rabu, 7 September 2022. Mahasiswa yang menjabat sebagai Kabid Hikmah Politik dan Kebijakan Publik di IMM Tangerang itu menambahkan bahwa jika aksi ini tidak digubris oleh pemerintah, aliansi mahasiswa akan mengerahkan massanya dalam jumlah yang jauh lebih banyak untuk menuntut keadilan masyarakat. “Jika pemerintah tidak mencabut kembali aturan mengenai kenaikan BBM ini, maka kami selaku IMM kota Tangerang akan turun ke jalan dengan massa yang jauh lebih banyak lagi,” ujarnya. Demonstrasi adalah salah satu ajang unjuk rasa dalam bentuk protes yang dilakukan masyarakat, biasanya kegiatan ini dilakukan untuk menyatakan ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan yang akan atau telah disahkan oleh pemerintah. Dengan identitas Indonesia sebagai bangsa yang mengusung demokrasi sebagai landasan kepemerintahannya, kegiatan ini merupakan sesuatu yang sah untuk dilakukan karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. (Habil)
Penolakan Massif, Ketua DPD RI Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga BBM
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menanggapi aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di berbagai daerah. Menurutnya, selain massif, aksi itu merupakan bentuk keberatan masyarakat atas naiknya harga BBM. “Saya kira pemerintah perlu duduk bersama untuk meninjau kembali kenaikan harga BBM yang ditolak mayoritas masyarakat Indonesia,” kata LaNyalla di Jakarta, Rabu (7/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai, aksi penolakan kenaikan BBM yang terus bergulir di berbagai daerah lantaran rakyat merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Apalagi, imbas kenaikan harga BBM langsung berpengaruh terhadap melonjaknya juga harga bahan pokok. “Agar dampaknya tak meluas, kiranya pemerintah bersedia duduk bersama merumuskan dan meninjau kembali kenaikan BBM,” papar LaNyalla. Dikatakannya, saat ini masyarakat tengah berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi imbas pandemi Covid-19. Di tengah upaya tersebut, pemerintah justru menaikkan harga BBM. “Masyarakat masih sangat berat setelah hantaman Covid-19. Pemulihan ekonomi pun belum berjalan maksimal. Dengan kenaikan harga BBM, kegiatan pemulihan ekonomi bisa terhambat dan menambah angka kemiskinan,” kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut agar tak semakin memberatkan masyarakat. Sebab, dampak kenaikan harga BBM sudah barang tentu dirasakan berat oleh semua lapisan kalangan masyarakat. “Dampaknya terasa oleh semua lapisan kalangan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Perlu diambil skema lain untuk memulihkan perekonomian nasional, selain daripada mengurangi subsidi BBM,” ulas LaNyalla. Pada saat yang sama, LaNyalla mengingatkan agar aparat tidak melakukan pendekatan kekerasan, baik berupa pemukulan maupun penembakan kepada para demonstran. Ia tak ingin aksi unjuk rasa menelan korban seperti kejadian beberapa tahun lalu. “Tetap kedepankan pendekatan persuasif. Rakyat menolak kebijakan pemerintah merupakan hal wajar, ketika saluran komunikasi tertutup rapat. Harus diingat, rakyatlah pemegang tertinggi kedaulatan. Hormati hak rakyat dalam menyalurkan aspirasinya,” kata LaNyalla. (mth/*)
LaNyalla Dorong Perguruan Tinggi Optimalkan Pengabdian Masyarakat
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong setiap perguruan tinggi melakukan optimalisasi pengabdian masyarakat. Menurutnya, program pengabdian seperti pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) turut berperan dalam memberdayakan masyarakat desa untuk dan menumbuhkan UMKM yang otomatis meningkatkan pendapatan. \"Selama ini pemberdayaan masyarakat desa masih sangat minim. Akibatnya perkembangan pertumbuhan ekonomi pun menjadi kurang optimal. Inilah yang harus menjadi perhatian kampus-kampus supaya masyarakat desa yang awalnya kurang produktif menghasilkan produk bernilai ekonomis menjadi terpacu,\" ujar LaNyalla, Rabu (7/9/2022). Salah satu yang diapresiasi LaNyalla adalah program pendampingan Tim Pengabdian Masyarakat Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) di Desa Sidatapa, Kabupaten Buleleng, Bali. Para mahasiswa menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penduduk Desa Sidatapa yang tergabung dalam komunitas Bambu Corner, yaitu sebuah rumah produksi kerajinan anyaman bambu. Pelatihan terdiri dari pengenalan tentang green economy, industri kreatif anyaman bambu dan pembekalan tentang pemasaran digital untuk memperkuat promosi kerajinan bambu. Belajar dari pengalaman tersebut, LaNyalla meminta perguruan tinggi lain yang akan melaksanakan KKN di desa-desa supaya membekali para mahasiswa dengan keterampilan khusus. \"Keterampilan itulah yang nantinya diajarkan kepada masyarakat desa. Maka pemberdayaan masyarakat desa dengan orientasi menumbuhkan UMKM akan tercapai,\" tukas dia lagi. Tak hanya itu, LaNyalla ingin program pemberdayaan itu bisa berkelanjutan. Setelah KKN, harapannya pihak perguruan tinggi juga menggelar pelatihan kepada masyarakat desa, sesuai dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia. \"Saran saya, setelah pelaksanaan KKN, pemberdayaan yang sudah dilakukan lebih diintensifkan lagi. Dengan pelatihan-pelatihan lebih spesifik seperti manajemen, packaging, pemanfaatan marketplace dan lain-lain. Juga lakukan terus pendampingan,\" ujar alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. Penting juga, pihak kampus memberikan akses hak cipta atau market dari produk-produk yang dihasilkan. Dengan model seperti itu LaNyalla yakin pemberdayaan akan berkelanjutan dan benar-benar bermanfaat. (mth/*)
Aksi Penolakan Kenaikan BBM Akan Terus Dilakukan Sebelum Dibatalkan
Jakarta, FNN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diumumkan Presiden Joko Widodo sejak Sabtu (4/9/2022) masih menjadi isu yang harus dikawal demi rasa kemanusiaan dan kesejahteraan yang dijamin dalam pembukaan Undang-undang Dasar yang menjadi dasar konstitusi Indonesia. Kenaikan harga BBM yang dinilai tidak sesuai dan semakin memberatkan ekonomi rakyat itu memunculkan empati dari berbagai lapisan masyarakat, terkhusus mahasiswa. Oleh karena itu aksi unjuk rasa terus terjadi di berbagai daerah yang bahkan telah dilakukan dua hari sebelum pengumuman kenaikan harga yang sangat mendadak tersebut. Meski dalam kondisi hujan, massa mahasiswa pantang menyerah demi menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat miskin. Nampak sekitar pukul 14.15 WIB massa mahasiswa mulai berdatangan ke depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Rabu (7/9/2022). Dalam kedatangannya pemimpin aksi berorasi di mobil komando dengan massa mahasiswa membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan kenaikan harga BBM. Aksi itu dipicu oleh rasa kesadaran mahasiswa terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, terkhusus di masa pasca pandemi. Dalam orasi para perwakilan organisasi mahasiswa, tercatat lima tuntutan yang dilontarkan: 1. Mencabut kenaikan harga bahan bersubsidi 2. Pengendalian terhadap BBM bersubsidi 3. Perealisasian Perpres Nomor 55 tahun 2019 4. Pemangkasan APBN yang tidak berdampak pada rakyat kecil 5. Pengoptimalan pajak negara. Dalam aksi yang terdapat enam elemen dengan jumlah massa terbanyak dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tangerang terus mempertanyakan kinerja pemerintah yang digaji dengan uang pajak dari rakyat. Aksi tersebut berlangsung dengan jumlah massa sekitar 300 - 400 orang mahasiswa yang dikawal dan dijaga oleh sejumlah aparat kepolisian dan berlangsung secara kondusif. Lalu-lintas pun lancar tanpa memblokade jalan. Dalam aksi di depan Patung Kuda, massa mahasiswa mulai membubarkan barisan sekitar pukul 17.00 WIB dengan damai. Dan dikabarkan aksi akan terus berlangsung selama pemerintah belum mengabulkan tuntutan yang diajukan, serta aksi yang lebih besar akan terjadi pada Jumat (9/9/2022) di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. (rac)
Di Semua Waktu dan Titik Sejarah, Hanya Kekuatan Rakyat yang Bisa Menghalangi Arogansi Kekuasaan
PENGAMAT Politik Rocky Gerung mengatakan, pemerintah sekarang ini tetap memperlihatkan bahwa kekuasaan itu memang arogan, bahkan dalam kondisi persaingan bebas pun dia mau menghalangi itu. “Padahal, sebetulnya negara ini tidak mengurus rakyat, dia mengurus dirinya sendiri supaya kekuasaan itu bisa diperpanjang. Jadi, menghalangi gerak dari sejarah itu absurd,” kata Presiden Akal Sehat itu. PDIP ngakunya partai wong cilik, tapi dukung pemerintah sengsarakan rakyat dengan naikkan harga BBM. “Kalau di luar negeri, sudah pasti partai ini tinggal 10 persen elektabilitasnya karena nggak ada istilah dalam rasionalitas politik sebuah partai bermain-main dengan ideologinya sendiri,” tegas Rocky Gerung. “Jadi, ajaib bahwa dalam sebuah negara modern partai politik itu nggak punya asas. Kan sebetulnya PDIP nggak punya asas,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (7/9/2022). Bagaimana isi dialog selengkapnya? Berikut petikannya. Halo apa kabar semua, kembali bersama saya Hersubeno Arif dan Bung Rocky Gerung di Channel Rocky Gerung Official Forum News Network. Jangan dipotong-potong. Jadi Rocky Gerung Official ini adalah produk jurnalistik dari Forum News Network. Bung Rocky kita lanjutin ngobrol, kemarin kan sudah berlangsung unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah dan masih terus berlanjut sampai hari ini terus berlanjut. Ironinya, kemarin terjadi di DPRD karena DPR itu akhirnya boleh dibilang secara aklamasi karena partai-partai pendukung pemerintah semua sepakat mendukung kenaikan harga BBM, termasuk PDIP, PKS work out, dan Demokrat menolak. Nah, di depan gedung DPR berlangsung unjuk rasa, tetapi di dalam gedung DPR berlangsung perayaan ulang tahun ketua DPR. Ini selalu kita mendapatkan ironi-ironi seperti ini dengan para wakil rakyat kita di gedung DPR. Itu di dalam tentu DPR panjang umur Ibu Puan, tapi di luar panjang umur perjuangan. Sama saja itu, dua aktivitas yang nggak mungkin ditunda. Kan ulang tahun Ibu Puan nggak bisa ditunda, demikian juga perjuangan, nggak bisa ditunda. Kan elemen-elemen masyarakat sipil itu seolah-olah cair di Jakarta dan di banyak kota dan berakhirnya malam hari televisi-televisi mulai memberitakan keadaan itu. Tentu bagian-bagian itu yang menggembirakan kita bahwa ada kebangkitan kembali civil society ini. Dan, itulah yang akan menuntun pada perubahan. Karena, di semua waktu sejarah, di semua titik sejarah, hanya kekuatan rakyat yang bisa menghalangi arogansi kekuasaan. Kan itu rumusnya begitu. Jadi, tetap sekarang diperlihatkan bahwa kekuasaan itu memang arogan dalam kondisi bahkan dalam persaingan bebas pun dia mau menghalangi itu. Orang beli minyak BBM murah dari pihak swasta yang memang nggak ada urusan dengan negara dilarang. Negara menjadi etatisme. Jadi, semuanya mau diurus oleh negara. Padahal, sebetulnya negara tidak mengurus rakyat, dia mengurus dirinya sendiri supaya kekuasaan itu bisa diperpanjang. Itu intinya. Tetapi, akhirnya fakta-fakta politik menunjukkan bahwa walaupun ada tekanan massa, tekanan politik, tapi partai-partai yang di-support wong cilik itu nggak peduli dengan poin-poin dasar yang diucapkan oleh wong cilik. Mulai dari gojek, tukang becak, di Garut yang mengolok-olok Presiden “naikin saja sepuluh kali lipat” tapi masih tahan. Jadi, satire pun tidak dipahami kan? Dan itulah memang rumus terakhirnya adalah pasti Presiden Jokowi akan bertahan dengan kebijakannya karena sudah dilobi bahwa partai-partai akan pro dengan kebijakan itu. Tetapi, selalu nggak mungkin dia bulat. PKS dan Demokrat tentu membaca lebih cermat apa yang dikehendaki oleh publik dan kehendak publik itu bentuknya demonstrasi. Walaupun nanti pasti akan ada larangan, mulai polisi melakukan semacam pembatasan, tiba-tiba covid diperpanjang, nggak boleh ada demo lagi. Jadi semua alasan yang dibikin itu tidak mungkin mampu untuk menghendaki kehendak sejarah. Oke, ini sekarang PPKN level 1 ya, kalau ini diperpanjang ini nanti bisa jadi justifikasi oleh polisi untuk melakukan pelarangan. Ini selingan, kemarin Bung Said Didu di salah satu grup dia memposting kan rencananya akan tampil dalam dialog di TV One membahas tentang catatan demokrasi BBM naik itu makin sulit, tiba-tiba katanya diberitahu bahwa media dibatalkan acara itu. Saya bilang Anda salah karena kalau Anda tampil di FNN nggak akan ada acara yang dibatalkan. Ya, itu. Jadi, ketakutan itu mulai diajukan dalam bentuk pertahanan. Orang kalo takut dia pasti bertahan dulu lalu dia deffense, nanti ketakutan berubah menjadi penyerangan. Yang takut kan kekuasaan. Sekarang mulai diserang media-media mainstream. Itu adalah media-media yang sudah standarlah. TV One nggak mungkin kalau mau melawan pemerintah tuh. Jadi, diserang kecil, disuruh ganti topik, sudah pasti diganti. Karena kita tahulah apa hubungan antara kekuasaan dengan TV-TV ini. Demikian juga mungkin Kompas. Kalau Nasdem pasti nggak lah, karena Nasdem pro kenaikan itu. Jadi, tokoh-tokoh kunci akan dihalangi untuk bicara pada rakyat. Padahal, mereka bicara nggak bicara rakyat sudah turun di jalan, mau ngapain lagi sebetulnya. Jadi, nggak ada gunanya lagi. Undangan diskusi masih panjang ke saya soal BBM. Saya bilang ya sudah, setelah diskusi ada demonstrasi itu. Nah, sekarang demonstrasi sudah jalan, ya ngapain lagi diskusi itu. Demikian juga pembahasan-pembahasan di televisi yang dilarang. Itu sebetulnya apa dasarnya. Kan itu pasti dilarang kalau dia bilang dipindahkan. Iya, artinya dilarang. Dan pada waktu itu mungkin dianggap Said Didu bagian yang paling vokal dalam hitung-hitungan tipu-menipu BUMN, dalam hal ini Pertamina. Demikian juga ada Bima, Yudhistira. Rizal Ramli sudah jelaslah nggak bakal diundang dalam debat yang semacam itu. Jadi, semua tokoh oposisi memang suaranya itu sudah masuk di dalam pikiran emak-emak, mahasiswa, dan buruh. Jadi buat apa dikendalikan lagi melalui media televisi. Toh bocor lewat FNN, lewat media sosial yang lain. Semua orang bisa bikin podcasting buat mendorong perubahan sosial. Jadi, menghalangi geraknya sejarah itu absurd. Kalau saya sebut dengan satu satire “jangan menghalangi arus air, lebih baik belajar berenang”. Nah, menarik itu ya. Kalau arus airnya nggak mungkin dihalangi. Nah, saya kira yang sedang berenang sekarang PDIP dong, karena dia sekarang ini tentu saja dalam posisi yang sedang bermanuver sana-sini untuk menyelamatkan mukanya dari PDIP. Orang dengan mudah memberikan catatan bagaimana posisi PDIP pada waktu pemerintahnya SBY yang dengan mati-matian menentang, bahkan tangisan-tangisan di antara mereka itu muncul kembali. Dan saya juga dikirimi, dulu rupanya pada tahun 2012, menjelang kenaikan harga BBM, PDIP sampai membuat buku semacam buku kecil yang memberikan alasan mengapa mereka menolak kenaikan harga BBM. Dan ini argumen-argumennya bener-bener pro rakyat sekali. Nah, sekarang bagaimana dengan situasi semacam ini dan mereka kemudian berubah sikapnya. Orang kan jadi “nah, ini memang politisi nggak bisa dipegang omongannya”. Kan bahayanya di situ nanti. Ya kalau politisi emang begitu kelakuannya. Sekarang dalam upaya dia memperoleh dukungan lagi, nggak tahu dia mau buku kecil apa yang dibagi. Mau buku kecil buku besar pun, tukang ojek bilang ini partai apa sih? Petani atau petani mungkin level kurang begitu terinformasi, tetapi buruh daerah itu, tukang becak, penjual bakso, segala macam yang tahu bahwa apapun yang diucapkan oleh PDIP itu memberatkan dia, apalagi mendukung kenaikan harga minyak dengan akibat harga-harga pasti naik dan beban pada konsumen. Jadi, partai semacam PDIP itu memang nggak ada posisi dia. Kan orang, kalau dia punya ideologi wong cilik, ya apa pun ya demi wong cilik. Dan, walaupun pemerintahnya bikin kekacauan justru ditegur dong bahwa ini wong cilik kenapa dinaikkan? Jadi, hal semacam ini yang kita anggap bahwa partai PDIP itu akhirnya zig-zag untuk hal yang sangat praktis. Kalau dia zig-zag secara ideologi iya, tapi ini mendukung pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Mendukung pemerintah yang menyengsarakan rakyat itu artinya bukan lagi partai wong cilik. Jadi, kalau disurvei per hari ini misalnya, itu pasti dia turun elektabilitasnya. Tapi mungkin ada semacam perdukunan yang menganggap bahwa ini nggak mungkin turun. Itu uniknya Indonesia. Kalau di luar negeri, pasti partai ini tinggal 10 persen karena nggak ada istilah dalam rasionalitas politik sebuah partai bermain-main dengan ideologinya sendiri. Ideologi wong cilik tapi anti kesejahteraan rakyat. Kan itu konyolnya begitu. Tapi ya sudahlah, saya ucapin saja selamat ulang tahun Ibu Puan. Semoga panjang umur sekaligus panjang umur perjuangan. Memang agak aneh karena ada lembaga survei yang memprediksikan bahwa sekarang elektabilitas PDIP paling tinggi. Saya pikir dari rasionalitas apapun nggak mungkin. Tapi pilihannya cuma dua menurut saya: Satu, lembaga surveinya memang sedang ngibul dan sudah biasa; yang kedua memang ada problem yang serius pada bangsa kita ini. Karena, seperti Anda sampaikan tadi, kalau kita lihat praktik-praktik di luar, kan kita sudah dengan mudah membaca oh kalau partai konservatif itu ideologinya seperti ini, kalau partai buruh seperti ini, partai liberal seperti ini. Nah, di Indonesia kan enggak. Kita nggak bisa menduga, seperti tadinya partai wong cilik tapi ketika memerintah ternyata dia justru partai yang dengan kejam menindas wong cilik. Mungkin PDIP punya strategi supaya Pak Jokowi penuhi permintaan agar menteri PAN itu diganti dan berasal dari PDIP juga. Yang dapat bukan PDIP, tapi Pak Azwar Anas yang dulu justru dimusuhi oleh PDIP dalam pertandingan politik Pilkada. Jadi, akhirnya nanti PDIP marah lagi kan. Kok Menteri PAN bukan datang dari kami. Kan ada berita tadi kecil bahwa Pak Jokowi akan melantik menteri PAN yaitu saudara Azwar Anas, wakil gubernur gagal di Jawa Timur. Jadi, terlihat bahwa persaingan politik itulah yang menyebabkan PDIP zig zag. Kan Pak Jokowi juga merasa oke ini gua kerjain loh. Jadi, selama persaingan politik internal PDIP (persaingan antara Jokowi dan Megawati). Jadi, ajaib bahwa dalam sebuah negara modern partai politik itu nggak punya asas. Kan sebetulnya PDIP nggak punya asas. Asasnya Soekarnoisme. Oke, kalau Bung Karno masih ada sekarang, dia akan pro kenaikan harga apa nggak? Kira-kira begitu. Dia akan bilang kembali pada Marhaenisme, kembali pada keadilan sosial, kembali pada ekonomi sosialis. Kan itu yang diajarkan oleh Bung Karno. Bagian-bagian ini yang bikin orang nggak tahu apa lagi yang mampu untuk diterangkan. Yang paling mungkin nanti ada keterangan, ada buku kecil kedua, yang menerangkan bahwa buku kecil pertama bohong. (sof, sws)
Berusaha ke Singapura, Polres Metro Jakarta Barat: Tersangka Natalia Rusli Dicekal 20 Hari
Jakarta, FNN – Hendak pergi ke Singapura, Natalia Rusli dicekal. Natalia Rusli ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Barat. Pihak penyidik Polrestro Jakarta Barat yang dikonfirmasi oleh media membenarkan NR sudah status tersangka dugaan penipuan. “Benar sudah status tersangka dugaan penipuan dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor B 377/III/2022/SatReskrim tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Joko Dwi Harsono, selaku Kasat Reskrim. Natalia Rusli juga dicekal 20 hari, sampai 13 September 2022 dikarenakan 2x mangkir panggilan BAP Tersangka dan tidak kooperatif,” katanya. Penyidik Polrestro Jakbar menambahkan bahwa mereka menunggu status P21 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sebelum melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka yang kerap mangkir panggilan penyidik. Korban M mengucapkan apresiasi mendalam ke Kabareskrim Agus Andriyanto yang dengan memastikan hukum tajam ke atas pula. “Selama ini Natalia Rusli sangat jago menyogok dan menyuap oknum aparat, sehingga licin dan lolos. Terima kasih Bapak Kabareskrim yang dengan sigap memastikan proses hukum berjalan di Polrestro Jakarta Barat,” katanya. Korban S juga menyampaikan apresiasinya. “Mewakili puluhan korban Natalia Rusli, saya pribadi rugi hampir 500 juta rupiah ditipu Natalia Rusli. Perhatian Kabareskrim menunjukkan komitmen POLRI sebagai pengayom masyarakat. Terima kasih Komjen Agus Andriyanto,” ujarnya. Natalia Rusli diketahui kembali dilaporkan oleh salah satu korbannya, AS, di Polda Metro Jaya, Agustus 2022, atas penggunaan ijazah sarjana hukumnya yang tidak terdaftar dikti sehingga melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Ketika dimintai pendapat tentang pemberitaan dirinya, Natalia Rusli pun menjawab. “Sekarang saya banting setir membuka perusahaan media dan menjadi anggota PPWI besutan Wilson Lalengke,” ucap Natalia Rusli dengan santai. (mth/*)
Masanya Pesantren Berbenah!
Sehingga, ke depan pesantren dapat tampil sebagai institusi pendidikan yang berkwalitas tinggi. Bahkan lebih hebat dari sekolah-sekolah Istimewa lainnya yang selama ini mendominasi dunia pendidikan di Indonesia. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DUA hari lalu saya menerima kiriman seorang teman cuplikan IG (Instagram) pengacara Hotman Paris tentang seorang Ibu yang sedang menangis meratapi kematian anaknya. Konon kematian anak yang juga santri itu terjadi karena penganiyaan yang terjadi di Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Tulisan ini tidak bermaksud menempelkan kotoran, apalagi merusak institusi pesantren yang sangat saya hormati dan banggakan. Betapa tidak saya telah menjadi Syamsi Ali (Shamsi Ali) saat ini juga karena pondok pesantren. Saya adalah santri. Saya pernah mondok selama 6 tahun di pesantren. Tulisan ini lebih kepada mengajak kita semua, khususnya kalangan pondok pesantren, dari Pimpinan, guru, staf, hingga ke santri/santriyah untuk berani melakukan introspeksi. Bahkan berani mendobrak dan melakukan “self criticism” (koreksi diri), “self correction” (perbaikan diri), dan “self development” (pengembangan diri). Diakui atau tidak, memang salah satu penyakit pesantren dan Umat secara umum adalah mampu mengoreksi tapi pantang dikoreksi. Apalagi keinginan untuk mengoreksi diri sendiri. Inilah yang barangkali yang diingatkan oleh Al-Quran: “Kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan?” (as-Shoff: 2). Pesantren dan Pendidikan Berbicara tentang pesantren, bagi saya pribadi itu tentu adalah sesuatu yang personal (pribadi). Selain karena saya memang tamatan pesantren seperti yang disebutkan di atas tersebut, juga saat ini saya masih terus berjuang untuk mewujudkan pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pesantren adalah “backbone” (tulang punggung) pendidikan Islam dalam dunia Islam. Di negara-negara luar Indonesia pesantren itu lebih dikenal dengan madrasah. Walaupun pastinya ada perbedaan mendasar antara keduanya. Tapi, baik pesantren maupun madrasah masih menjadi rujukan bagi pendidikan Islam generasi Umat. Bagi Indonesia secara khusus pesantren memang tidak bisa dipisahkan dari wajah pendidikan Islam di bumi Nusantara ini. Bahkan, eksistensi Islam di Indonesia secara umum. Dari pesantrenlah terlahir tokoh-tokoh nasional dan guru bangsa yang telah menjadi pilar bagi kelahiran dan kebangkitan nasional kita. Dua organisasi terbesar Indonesia terlahir dari karya dua Kiai besar tamatan pesantren. Tulisan ini tidak bermaksud memaparkan lagi kelebihan-kelebihan pondok pesantren. Tapi, intinya semua kelebihan sekolah-sekolah lain ada di dalam pesantren. Anda bisa menjadi hebat dalam matematika, fisika, biologi, dan berbagai keilmuan lainnya. Anda juga bisa menjadi ahli sosial, dan bahkan pengamat politik yang tajam dari pesantren. Tapi pesantren memiliki kelebihan-kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh institusi-institusi pendidikan lainnya. Satu di antaranya yang terpenting adalah bahwa pesantren tidak sekedar mengajarkan keilmuan. Tapi sekaligus mengajarkan tentang kehidupan. Santri itu adalah manusia yang telah matang untuk menjalani hidup. Pesantren Perlu Berbenah Dengan segala kelebihan dan keunikan itu tentu pesantren, sebagaimana institusi lainnya, bukanlah Institusi yang sempurna. Ada beberapa hal mendasar yang perlu terus dibenahi dan diperbaiki. Tentu ada sebagian pesantren yang bagus pada aspek lain. Tapi aspek lainnya perlu pembenahan dan perbaikan. Kali ini saya hanya menekankan urgensi pembenahan pada dua hal saja. Pertama, pentingnya pendekatan pendidikan yang imbang. Tentu banyak hal yang perlu diseimbangkan. Dua diantaranya yang terpenting adalah keseimbangan antara pendekatan imani (dogmatis), ‘aqli (rasionalitas) dan jismani (fisikal). Kerapkali pendidikan di pesantren menekankan kepada dogma-dogma dan hafalan yang kurang diimbangi dengan pemahaman aqli (rasionalitas). Akibat dari pendekatan itu bisa terlihat pada dua sisi yang ekstrim: 1) santri menjadi sangat dogmatis dalam beragama dan tidak menerima perbedaan. 2) mengalami keterkejutan mindset atau cara pandang ketika sudah terbuka dengan dunia luar. Akibatnya ada santri yang lebih sekuler dari mereka yang hanya tamatan sekolah umum. Hal lain yang memerlukan keseimbangan adalah pemahaman kepada adab menuntut ilmu yang kerap mengikuti petuah Imam Al-Gazali: “murid di hadapan gurunya bagaikan mayat”. Pemahaman adab dengan petuah Al-Gazali ini menjadikan kreatifitas dan daya inisiatif bahkan “self development” dari santri-santriyah menjadi lambang bahkan terhambat. Hormat pada guru dan mereka yang dituakan itu harus. Tapi kecenderungan mengkultuskan dan mengikut tanpa reservasi adalah salah. Para ustadz, kiai, atau apapun gelar dari guru-guru agama itu tidak menjadikan mereka terlepas dari eksistensinya sebagai manusia yang boleh benar/baik atau salah/buruk. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya melihat kembali dengan penglihatan jernih dan, bahkan, kritis berbagai aktifitas di pondok pesantren, termasuk pendekatan guru-guru dalam mengajar dan pergaulan yang terjadi di antara santri-santri atau santriyah-santriyah. Kasus yang baru saja terjadi di pesantren Gontor seharusnya menjadikan semua melakukan introspeksi bahwa apa yang ada di pesantren “not to be taken for granted” (bukan jaminan) seolah semua di pesantren baik-baik saja. Ada hal-hal yang perlu dicermati dan harus dikoreksi jika itu memang benar adanya. Guru-guru atau pengajar bisa menjadi guru atau pengajar yang baik bukan karena sekedar tamat pesantren. Bahkan bukan hanya karena gelar LC atau MA bahkan Dr atau PhD. Tapi memerlukan keahlian tersendiri. Dan karenanya pesantren seharusnya perlu mengadakan pelatihan guru-guru (teachers training) dari masa ke masa untuk memastikan bahwa metode dalam mengajar mereka sesuai dan tidak ketinggalan pesawat. Satu hal yang biasa terjadi dan masih sering terjadi adalah pemukulan murid oleh gurunya. Biasanya pemukulan ini memakai dalil pula (dan pukullah ketika berumur 10 tahun) dalam konteks mengajarkan sholat bagi anak-anak. Pemahaman literal dengan hadits ini sangat berbahaya. Persis sama ketika memahami secara harfi tentang penyelesaian pertikaian suami-isteri. Setelah ditelusuri ternyata kata ضرب yang secara sederhana diterjemahkan dengan “pukulan” memiliki lebih dari 23 arti. Sehingga setiap penempatan kata harus disesuaikan dengan konteks yang sesuai. Dalam konteks pendidikan kata “ضرب\" ini dapat diterjemahkan dengan kata “hukuman”. Karena memang pendidikan itu perlu dua sisi “reward” dan “punishment”. Walaupun yang kita pahami dalam Islam bahwa “tabsyiir” atau reward selalu dikedepankan. Karenanya saya ingin menekankan agar kebiasaan memukul Santri/santriyah di pesantren harus dihentikan. Guru yang biasa main tangan harus berhenti mengajar. Karena pendidikan dan kekerasan adalah dua hal yang paradoks. Selain guru atau pengajar yang biasa melakukan kekerasan, tidak jarang juga kekerasan terjadi di antara santri-santri, khususnya senior kepada junior. Biasanya hal ini terjadi karena bagian dari latihan kepemimpinan para senior diberi tugas untuk menertibkan/mengawasi santri-santri yunior. Karena perasaan tanggung jawab sebagai Pengawas atau pengurus (OSIS) itulah timbul rasa kekuasaan yang selanjutnya menimbulkan perilaku semena-mena. Yang menjadi masalah ketika otoritas itu diberikan kepada santri tanpa pengawasan yang baik dari guru atau Kiai. Kurangnya pengawasan itu juga biasanya berdalih mengajarkan independensi atau maturity (kedewasaan) kepada para senior di pesantren. Sebuah excuse (alasan) yang nampak masuk akal. Tapi, sangat reckless (tidak berhati-hati), bahkan dangerous (berbahaya). Pada akhirnya saya mendoakan semoga apa yang terjadi kepada seorang santri di Gontor (dan mungkin di tempat lain yang tidak terekspos) menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk melakukan introspeksi. Bahkan harusnya bisa menjadi motivasi bagi semua pesantren untuk melakukan pembenahan-pembenahan dalam segala hal. Sehingga, ke depan pesantren dapat tampil sebagai institusi pendidikan yang berkwalitas tinggi. Bahkan lebih hebat dari sekolah-sekolah Istimewa lainnya yang selama ini mendominasi dunia pendidikan di Indonesia. Masanya berhenti mengeluh dan menyalahkan. Masanya berbenah! New York City, 6 September 2022. (*)
Anggota Dewan Berwatak Iblis
Mereka memang sudah tidak punya kemaluan. Jangankan rasa malu dan rasa takut karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih GEDUNG Parlemen dikepung massa yang menolak harga BBM naik, tapi DPR justru rayakan ulang tahu Puan Maharani dan setel Lagu Jamrud usai Rapat Paripurna di dalam gedung DPR. Momen dungu tersebut terjadi usai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam rapat tersebut, menggema lantunan lagu Jamrud berjudul \"Selamat Ulang Tahun\". Lagu tersebut diputar usai Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani terkait HUT ke-77 DPR RI. Namun, lagu itu bukan diperuntukan merayakan ulang tahun lembaga DPR RI, melainkan pribadi Ketua DPR RI, Puan Maharani. “Kami seluruh peserta sidang dan undangan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua DPR RI, Ibu Doktor Honoris Causa Puan Maharani,” ucap pemandu rapat dalam sidang paripurna, Selasa (6/9/2022). Jika ada orang yang tidak berilmu dan ia tidak menyadari bahwa dirinya tidak berilmu, maka itulah dungu. Jauhilah dia, karena kedunguan itu bisa setiap saa menularimu. Lho ini mereka minimal sudah makan sekolah eS De (SD) tetapi hatinya sudah membatu, matanya buta, perasaannya sudah beku, bukan lagi sekedar dungu tetapi sudah pada level embah-nya dungu. Rakyat sedang bergolak karena kebijakan rezim yang sudah pasti akan menimpakan kesulitan hidupnya. Kesulitan hanya untuk bertahan hidup artinya kesulitan untuk mencari sesuap nasi harian. Mereka di mana-mana turun kejalan demo hanya sekedar meminta kepada rezim penguasa cabut kebijakan kenaikan harga BBM dan minta turunkan harga BBM karena dampak ikutan membuat kesulitan dan derita rakyat merambah dan meluas ke mana-mana. Di depan gedung DPR RI pintu gerbang sedang digoyang untuk dirobohkan: \"astaghfirullah\", di dalam gedung DPR mereka berjoged ria dengan alunan lagu jamrud yang mengumandang di ruang wakil rakyat yang dingin sejuk. Gaya makhluk Borjuis lengkap dengan dasi menempel dil ehernya – kebesaran pakaian jas masih menutupi di jasadnya, semua berjoged ria. Sementara rakyat di bawah panas terik matahari terus berjuang, berteriak dan agar wakil rakyat yang ada di dalam gedung segera keluar mendengar jeritan aspiranya. Yang terjadi makhluk yang mengaku wakil rakyat tidak keluar menyambut rakyat yang konon telah memberi mandat bisa sebagai anggota DPR, yang terjadi mereka. Ini kebiadapan yang nyata di muka bumi Indonesia. Mereka para bedebah yang mengaku wakil rakyat telah metamorfosa menjadi “jongos” kekuasaan yang dikendalikan oleh iblis Oligarki. Honor dan fasilitas yang melimpah bagi anggota DPR dan dibayar oleh uang rakyat ini, telah dimaknai itu adalah hak, soal kewajiban peran dan fungsi sebagai wakil rakyat kering dan menguap dalan diri mereka. Itulah watak iblis yang sebenarnya. Mereka dibayar dengan uang rakyat, bukan harta warisan nenek moyang para wakil rakyat itu. Tapi, mengapa mereka tidak tahu malu! Mereka memang sudah tidak punya kemaluan. Jangankan rasa malu dan rasa takut karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Benar kata Prof Salim Said, mereka semua adalah makhluk yang Tuhan saja sudah tidak ditakuti. Dalam Kitab Al Hikam karangan Syech Ahmad Ataillah diterangkan, mengapa Nabi Muhammad Saw disebut Abdihi Wa Rasulli. Karena, meski dirinya telah dinyatakan oleh Allah sebagai Rasul, namun hakikatnya dirinya hanyalah seorang hamba. Sifat seorang hamba yang berkedudukan sebagai Rasul sudah tentu wajib menjaga amanat “Tuhannya”. Melaksanakan perintah tanpa membantah, apalagi melawan. Sami’na wa ato’na (dengarkan perintahnya dan laksanakan tanpa argumentasi apa pun). Ini manusia biasa yang sering disebut sebagai anggota DPR berperilaku seperti iblis. Kalau sudah begini keadaannya tidak ada lagi kompromi untuk melawan dan musnahkan mereka. (*)
Kenaikan BBM, Subsidi Rakyat atau Subsidi Korporat?
Jakarta, FNN – Aza El Munadiyan, pengamat kebijakan publik, menganalisis permasalahan terkait ketidaksesuaian penerima subsidi dalam diskusi publik pada Selasa (06/09/22). Diskusi ini juga menghadirkan beberapa pemantik lain, diantaranya M. Sigit (Pengamat Energi dan Migas) dan Muhammad Yuza Augusti (Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia), diselenggarakan di Teater Terbuka, Universitas Negeri Jakarta. Sebagai analis kebijakan publik, Aza menyadari bahwa pendapatan negara Indonesia diperoleh dari utang dan pajak. Ia menyoroti subsidi BBM yang dilaporkan sebanyak 500 triliun rupiah perlu dibedah, baik berdasarkan jenis subsidi maupun penerimanya. “Jadi, 500 triliun itu gak pure 500 triliun. Tapi, ada subsidi BBM, terus Elpiji, dan subsidi terhadap PLN. Nah, kita harus bedah satu-satu. Apakah benar-benar ini subsidi untuk rakyat atau subsidi untuk korporat? Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau kata pemerintah, ya ini sama. Subsidi itu ada subsidi eksplisit sama subsidi implisit,” katanya. Aza juga memaparkan berbagai permasalahan yang seharusnya menjadi fokus untuk memperbaiki substansi pemerintah. Ia mengatakan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan tentang aturan subsidi secara tegas yang seharusnya dapat diutamakan kepada transportasi umum. “Pemerintah tidak pernah secara tegas membikin kebijakan yang di mana, yang miskin itu disubsidi, yang kaya itu tidak disubsidi,” ujarnya. “Yang disubsidi itu seharusnya adalah transportasi umum. Karena apa? Karena secara umumnya ini yang akan berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat itu mengubah pola masyarakat kita,\" tambah Aza. Kemudian, Aza mengaitkan target subsidi BBM diberikan kepada transportasi yang berhubungan dengan perdagangan dan masyarakat kecil dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan tahun keluaran untuk kendaraan pribadi. Di akhir pernyataannya, pengamat kebijakan publik itu menyimpulkan bahwa negara tidak punya uang. Oleh karena itu, pemerintah mengurangi subsidi BBM. “Maka seharusnya kita tidak perlu ribut-ribut soal subsidi. Tapi yang paling utama penjelasan di awal tadi, negara ini gak punya duit. Maka apa? Ketika negara ini gak punya duit, dia (pemerintah) mikir cara paling gampang dapat duit adalah dengan kurangi aja subsidi BBM,” simpul Aza. Seperti yang diberitakan, penetapan kenaikan harga BBM, Sabtu (03/09/22) memunculkan penolakan dari masyarakat. Penolakan ini didasarkan atas belum pulihnya perekonomian masyarakat pasca pandemi ditambah kenaikan bahan pokok yang akhir-akhir ini terjadi. (oct)
Subsidi BBM Salah Sasaran Karena Pengawasan Sangat Lemah
Jakarta, FNN – Tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat lemah, sehingga terjadi kebocoran di sana-sini yang mengakibatkan BBM bersubsidi salah sasaran. Menurut Salamudin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), mengungkapkan Pemerintah cenderung melakukan pembiaran yang massif, sehingga BBM bersubsidi, seperti solar bersubsidi, lebih dinikmati industri sawit dan tambang batubara. Hal ini dipicu oleh adanya disparitas harga solar bersubsidi dengan solar industri yang mencapai Rp 8.800 per liter. Seperti diketahui, harga solar bersubsidi sebesar Rp 5.150, sedangkan harga solar industri mencapai Rp 13.950, sehingga para pengelola industri sawit dan industri batubara berburu solar bersubsidi. “Semua terjadi karena pengawasan yang lemah, bahkan cenderung terjadi pembiaran,” kata Salamuddin dalam sebuah diskusi yang digelar di Kantor Sekretariat ProDEM pada Selasa (6/9). Kalau Pertamina dan Kementerian BUMN melakukan pengawasan yang ketat dan peduli soal penggunaan solar bersubsidi itu, tentu tidak akan terjadi penyimpangan. Seperti diketahui, 85% pengguna solar subsidi adalah kendaraan industri sawit dan batubara. Sisanya, 15% digunakan oleh rakyat kecil. Bahkan, industri ada yang menimbun solar subsidi untuk kebutuhan jangka panjangnya. Demikian juga Pertalite yang masuk kategori BBM bersubsidi yang memiliki disparitas harga seharusnya Rp 14.450 per liter, harga jual ecer hanya Rp 7.650 per liter, sehingga ada selisih harga Rp 6.800 per liter. Pertalite hanya dinikmati 20% masyarakat miskin. Selebihnya 80% dinikmati orang-orang mampu yang memiliki mobil dan motor, sehingga terjadi salah sasaran. Menurut Salamudin, kebijakan BBM bersubsidi adalah kebijakan Pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian BUMN dan Pertamina, yang juga perpanjangan tangan Pemerintah. Sehingga, kalau terjadi salah sasaran dan bahkan pembiaran, maka itu adalah bagian dari kesalahan Pemerintah. “Jadi Pemerintah mengoreksi kebijakannya sendiri yang sangat lemah dalam pengawasan,” ujarnya. Sementara itu Ridwan Iman, Koordinator Pergerakan Semesta Selamatkan Indonesia (PSSI) menuntut Pemerintah untuk lebih kreatif ketimbang harus menaikkan harga BBM. Menurutnya, saat ini pemerintah merasa dirinya adalah dewa penyelamat bagi masyarakat karena telah memberikan subsidi BBM. Lalu pada akhirnya pemerintah mengatakan, “Kita telah terbebani APBN”. Ridwan pun membalas, “Padahal faktanya, subsidi itu juga uang rakyat. Itu hasil dari pajak rakyat. Ini kan alasan klasik yang dipakai dari rezim ke rezim.” Sebelumnya, Ridwan pun sempat menyinggung pernyataan dari ekonom Anthony Budiawan terkait data pemerintah yang tidak sama dengan yang sesungguhnya. Nilai subsidi BBM hanya Rp 11 triliun, tetapi Pemerintah mengklaim nilai subsidi BBM (ditambah dana kompensasi BBM) mencapai Rp 502,4 triliun. “Dalam APBN 2022 hanya ada nomenklatur BBM bersubsidi Rp 11 triliun, sementara nomenklatur kompensasi BBM tidak ada disebut. Jadi, ini penyesatan informasi,” kata Anthony Budiawan. Dalam diskusi ProDEM yang dilakukan pada Selasa (30/8/2022), Anthony berpendapat bahwa temuannya berbeda dengan pernyataan Jokowi mengenai subsidi BBM yang mencapai Rp 502 triliun. Anthony mengatakan bahwa subsidi dalam UU APBN hanya Rp 11 triliun. Ridwan berani menantang pemerintah jika memang data yang disampaikan oleh Anthony Budiawan salah. “Kalau yang dikatakan Anthony Budiawan salah, maka tangkap dong! Karena pemerintah bisa membuktikan bahwa data-data itu tidak benar,” tegas Ridwan. Martin Lauren selaku pembicara terakhir juga menyatakan pendapat terkait BBM. Menurutnya, apapun kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, sudah pasti tidak akan memihak masyarakat. Ia mengaku bahwa tak ada satupun fakta yang tersedia bahwa pemerintah melalui skema BBM akan melindungi rakyat, baik ekonomi maupun kesejahteraan. Ia menjelaskan bahwa ini semua juga disebabkan oleh kegagalan rekayasa sosial kita sebagai masyarakat Indonesia. Berikutnya, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif juga turut disalahkan karena telah membuat kondisi kita seperti saat ini. Ia berpendapat bahwa buzzer kini telah menjadi determinan sosial yang baru. Di mana para pemimpin dan tokoh intelektual seharusnya yang menjadi determinan sosial. (Ferd)
BBM Naik, Aksi Naik: BBM Turun, Jokowi Ikut Turun
Hari Kemerdekaan bulan Agustus lalu bertema \"Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat\". Nampaknya menjadi sinyal bahwa kondisi aktual yang sedang dihadapi saat ini adalah \"Mulih Lebih Cepat, Ungkit Lebih Kuat\". Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan MAHASISWA di berbagai daerah seluruh Indonesia kembali menggeliat melalui aksi unjuk rasa penolakan atas kenaikan harga BBM. Gerakan serentak pasca pandemi Covid 19 ini mengejutkan. Mungkin Pemerintah Jokowi menganggap biasa soal kenaikan harga BBM, toh selama ini berkali-kali menaikkan harga juga nyatanya tidak ada reaksi yang berarti. Tokoh yang dulu suka menangis juga kini sudah ikut menyetujui dan menikmati. Gelombang aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa ini tentu saja mendapat dukungan masyarakat. Kenaikan harga BBM telah mencekik dan menyesakkan nafas rakyat. Saatnya rakyat berontak untuk menolak kebijakan yang dipaksakan. Aksi serentak dan masif akan disikapi dengan dua kemungkinan. Tetap bertahan dengan meningkatkan pengamanan atau mengikuti tekanan publik dengan menurunkan kembali harga BBM. Bagai makan buah simalakama atas kedua pilihan tersebut. Bahwa kebijakan kenaikan yang didalihkan pahit dan sulit itu telah menciptakan kondisi bagi pemerintah yang lebih pahit dan lebih sulit. Kekecewaan rakyat kepada Pemerintahan Jokowi menemukan momentum. Kenaikan harga BBM menaikkan gelombang aksi. Akan bereskalasi dari hari ke hari. DPR RI dan DPRD di tiap daerah menjadi titik kumpul aksi. Istana dan Pemerintahan di Daerah menjadi sasaran aspirasi. Pagar-pagar mulai digoyang-goyang. Pemerintahan Jokowi mulai bergoyang. Suara kabinet mengikuti ritme suara partai dan hebatnya soal BBM partai itu justru berlomba untuk cari selamat. Artinya, Kabinet melemah dalam daya ikat. Sekoci masing-masing sedang disiapkan untuk melompat. Takut berhadapan dengan gerakan aspirasi dan tuntutan rakyat. Demi wibawa atas pengambilan keputusan, maka Pemerintah akan bertahan dengan harga BBM yang sudah diumumkan naik. Gelombang aksi membesar dan Jokowi menjadi sasaran pertanggungjawaban. Pengamanan diperkuat. Namun gelombang lebih kuat dan dahsyat. Ketika Pemerintah tak mampu mengendalikan aksi, tak ada pilihan bagi Jokowi selain mundur. Turun dari kursi. Pemerintah mungkin saja melunak bahkan melemah, demi membendung aksi dengan menurunkan kembali harga BBM, maka sejarah akan mencatat pula, kemenangan aksi yang dimotori mahasiswa itu. Kemenangan itu yang berlanjut untuk untuk Omnibus Law, RKUHP, IKN dan lainnya. Artinya Jokowi terus terdesak juga. BBM yang turun menjadi sebab dari turun Jokowi pula. Dilema telah dibangun oleh kebodohan dan keserakahan. Keangkuhan dan ketidakpedulian. Penindasan yang berbuah perlawanan. Istana itu berkisah tentang dusta dan angkara murka. Cerita yang akan berujung duka. Seperti cerita Sambo yang merana. Kini dari Sambo menuju Pak Jokowi. Hari Kemerdekaan bulan Agustus lalu bertema \"Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat\". Nampaknya menjadi sinyal bahwa kondisi aktual yang sedang dihadapi saat ini adalah \"Mulih Lebih Cepat, Ungkit Lebih Kuat\". Pak Jokowi ayo cepat mulih, rakyat sedang bergerak kuat untuk mengungkit. Bandung, 7 September 2022. (*)
Neraca Keuangan Minyak Bumi, dan Subsidi Listrik
Kalau subsidi rata-rata Rp 5.000 per liter maka total subsidi hanya mencapai Rp 58,5 triliun (11,7 miliar liter x Rp 5.000 per liter). Sehingga, secara total, neraca keuangan minyak bumi Indonesia masih surplus Rp 33,15 triliun (Rp 91,65 triliun – Rp 58,50 triliun). Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) REALISASI produksi minyak mentah Indonesia Semester I 2022 sekitar 611 ribu barel per hari. Kalau produksi semester dua sama besar, maka produksi minyak mentah Indonesia tahun 2022 akan mencapai 223 juta barel (611.000 barel x 365 hari), atau sekitar 35,5 miliar liter. Minyak mentah itu diproduksi oleh mitra kontraktor minyak dengan pola bagi hasil, Production Sharing Contract (PSC). Perhitungan bagi hasil sebelumnya berdasarkan ‘hasil bersih’ setelah dikurangi seluruh biaya produksi (cost recovery). Sedangkan bagi hasil sekarang berdasarkan gross split. Untuk minyak bumi, 57 persen pemerintah, dan 43 persen mitra kontraktor. Untuk gas bumi, 52 persen pemerintah, dan 48 persen mitra kontraktor. Artinya, Indonesia akan mendapat minyak mentah sebanyak 20,3 miliar liter, yaitu 57 persen dari total produksi 35,5 miliar liter untuk tahun 2022. Berapa harga produksi minyak mentah Indonesia tersebut? Nol rupiah. Karena sudah dibayar dengan bagi hasil 43 persen. Jadi, artinya, biaya produksi BBM Indonesia hanya biaya proses kilang, rata-rata 5 dolar per barel (untuk kilang lama), atau hanya Rp 472 per liter (5 dolar x Rp 15.000 : 159 liter). Harga jual Pertalite Rp 7.600 per liter, termasuk biaya distribusi, marjin keuntungan, dan pajak (PBBKB dan PPN). Anggap saja total biaya tersebut Rp 1.600 per liter. Artinya, pendapatan bersih pemerintah dari penjualan pertalite yaitu Rp 6.000 per liter, dengan harga pokok produksi hanya Rp 472 per liter! Ya, benar, Indonesia sekarang adalah negara net importer minyak mentah. Artinya, minyak milik pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga perlu impor. Dengan harga minyak mentah yang cukup tinggi saat ini, maka harga pengadaan BBM juga menjadi tinggi. Bagaimana dampaknya? Pertama, kebutuhan seluruh BBM nonsubsidi (RON 92 ke atas) dan BBM industri dipenuhi dari impor. Harga BBM tersebut sudah mengikuti harga keekonomian. Artinya, tidak ada subsidi. Kemudian, minyak milik pemerintah diproses untuk pertalite dan biosolar ‘bersubsidi’, dijual dengan harga Rp 7.600 dan Rp 5.150 per liter, atau, setelah dikurangi biaya distribusi, marjin keuntungan dan pajak, tinggal Rp 6.000 dan Rp 4.000 per liter. Dikurangi biaya kilang Rp 472 per liter (dibulatkan menjadi Rp 500), maka pendapatan negara, bersih, menjadi Rp 5.500 dan Rp 3.500 per liter. Selanjutnya, kebutuhan biosolar ‘bersubsidi’ (yang sebenarnya tidak ada subsidi) sekitar 10 miliar liter (10 juta KL). Dari penjualan biosolar, diperoleh pendapatan negara, bersih, Rp 35 triliun (Rp 3.500 x 10 miliar liter). Sisa minyak pemerintah, setelah dialokasikan untuk biosolar, tinggal 10,3 miliar liter, dialokasikan untuk pertalite. Pendapatan negara, bersih, dari pertalite menjadi Rp 56,65 triliun (Rp 5.500 x 10,3 miliar liter). Sehingga total pendapatan bersih negara dari kekayaan alam Indonesia, milik rakyat Indonesia, mencapai Rp 91,65 triliun (Rp 35 triliun + Rp 56,65 triliun). Malaysia sepertinya menggunakan perhitungan seperti ini. Sehingga, BBM sejenis RON 95 (setara Pertamax Plus) bisa dijual dengan harga di bawah Rp 7.000, tanpa menyebut subsidi, tanpa menyebut APBN akan jebol, karena memang secara total ternyata masih surplus besar. Tetapi, kebutuhan pertalite dan biosolar domestik sangat besar, masing-masing sekitar 22 miliar liter dan 10 miliar liter. Sedangkan minyak mentah milik pemerintah hanya 20,3 miliar liter, untuk memenuhi sebagian kebutuhan pertalite, 10,3 miliar liter, dan seluruh kebutuhan biosolar 10 miliar liter (100 persen). Sehingga ada selisih 11,7 miliar liter kebutuhan pertalite yang harus dipenuhi dari impor. Dengan tingkat harga minyak mentah yang tinggi saat ini, biaya produksi bbm (harga keekonomian) kemungkinan besar lebih tinggi dari harga jual yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp7.600 (termasuk biaya distribusi, marjin keuntungan dan pajak). Pertamina akan rugi kalau tidak dibantu dengan subsidi oleh pemerintah. Berapa besar subsidinya? Kalau subsidi rata-rata Rp 5.000 per liter maka total subsidi hanya mencapai Rp 58,5 triliun (11,7 miliar liter x Rp 5.000 per liter). Sehingga, secara total, neraca keuangan minyak bumi Indonesia masih surplus Rp 33,15 triliun (Rp 91,65 triliun – Rp 58,50 triliun). Angka subsidi pertalite per liter ini tinggal disimulasi saja, apakah Rp 5.000, Rp 6.000, atau berapa? Jadi, sekali lagi, bagaimana APBN bisa jebol? Subsidi yang cukup besar dalam APBN malah untuk subsidi listrik, mencapai Rp 56,5 triliun di dalam UU APBN tahun anggaran 2022. Untuk nilai subsidi yang cukup besar tersebut, rakyat menggugat harus ada transparansi dari PLN, berapa harga batubara yang dibeli oleh PLN dari perusahaan tambang batubara. Perlu diingat, kekayaan alam batubara ini adalah milik negara, milik rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat dibebani tarif listrik yang relatif tinggi, untuk digunakan membayar harga batubara yang sangat tinggi mengikuti harga internasional. Artinya, kebijakan DMO/DPO tidak dipenuhi? Kalau sampai ini terjadi, ini bisa memicu kemarahan besar rakyat karena merasa dieksploitasi, uangnya dirampas untuk perusahaan batubara: tarif listrik naik untuk membayar harga batubara yang sangat tinggi, yang secara konstitusi kekayaan alam batubara wajib digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau demi listrik yang menguasai hajat hidup orang banyak, rakyat harus membeli batubara sesuai harga internasional, pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya pemilik kekayaan alam (batubara) Indonesia? Di mana akal sehat kita? Untuk itu, rakyat menggugat, kembalikan kekayaan alam Indonesia kepada negara! (*)
Kuasa Hukum Erick Thohir: Faizal Assegaf Jangan Keluar dari Jalur Hukum
Jakarta, FNN – Tim penasehat hukum Erick Thohir meminta Faizal Assegaf untuk tidak mencoba membawa kasus fitnah yang dilakukannya terhadap Erick Thohir ke arah lain di luar jalur hukum. Apalagi sampai membawa-bawa ulama setelah menzalimi Erick Thohir. “Kita fokus dan kembalikan penyelesaiannya di jalur hukum, sesuai dengan laporan kita berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jangan ditarik kesana kemari,” kata J Kamal Farza dari IMF Lawfirm dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 September 2022. Pernyataan ini merespon ucapan Faizal Assegaf seusai diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, 5 September 2022, yang menantang Erick Thohir untuk bersumpah di depan ulama PBNU. Menurut Kamal, sebagai warga negara yang baik, kliennya Erick Thohir telah memutuskan mencari keadilan lewat jalur hukum atas fitnah keji yang dilakukan Faizal Assegaf. Tidak lewat mekanisme lain. Karena itu, kata Kamal, pihaknya mengapresiasi kerja cepat penyidik Polri yang secara serius sudah bekerja maksimal untuk memproses laporan kliennya, Erick Thohir. Kamal juga mengajak masyarakat untuk bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Seperti diketahui, Erick Thohir telah melaporkan Faizal Assegaf ke Bareskrim. Laporan itu teregistrasi dengan nomor: LP/B/0490/VIII/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI, tertanggal 29 Agustus 2022. Faizal diyakini melanggar pasal 45 juncto Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP. Laporan ke polisi dilayangkan Erick Thohir karena merasa dirugikan atas fitnah keji yang dibuat Faizal Assegaf melalui konten di Instagram. Faizal menyebarkan atau mentransmisi konten yang merupakan tambahan atas video pernyataan kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak. Dalam unggahannya di Instagram, Faizal Assegaf menambah narasi dengan menuliskan bahwa Erick Thohir punya banyak istri yang dinikahi secara gaib serta menyebut Erick Thohir memiliki anak kandung yang tidak dibiayai sekolahnya. Padahal, kedua hal itu tidak ada dalam pernyataan Kamaruddin Simanjuntak, melainkan ditambah oleh Faizal Assegaf melalui akun instagram-nya. (mth/*)
Hari Ini Demo Besar-besaran Digelar: “Winter is Coming”, Pak Jokowi
SELASA, 6 September 2022, terjadi demo besar-besaran memprotes kenaikan harga BBM. Mahasiswa, buruh, dan emak-emak turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. “Jadi, ini soal duel data sekaligus duel momentum sebetulnya. Kalau soal dua data ya mungkin saja mayarakat sipil kalah. Tapi, kalau soal momentum itu artinya seluruh orang yang dimiskinkan secara tiba-tiba dalam dua hari ini, punya kepentingan yang sama, mau Kadrun, mau cebong, sama-sama sudah jatuh di bawah garis kemiskinan,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. Kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief, Rocky Gerung menceritakan dampak dari kenaikan harga BBM ini. Berikut dialognya yang disajikan dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (6/9/2022) “Jadi kita bedakan antara kekasaran terhadap isu dan cara untuk menyampaikan kekasaran”. “Padahal ini bukan soal BLT untuk BBM, ini soal efek dari inflasi pangan yang seluruh dunia juga merasakan karena suplai global pangan juga terhenti.” “Tetapi riil sekali bahwa hari ini dan besok itu demonstrasi akan sangat besar-besaran. Keadaan ini memungkinkan kita berpikir tentang batalnya pemilu. Buat pemerintah tentu buruk, tapi buat kita baik asal kita pastikan bahwa pembatalan itu tidak menimbulkan ketegangan, apalagi kerusuhan di kalangan rakyat kecil.” Halo halo apa kabar Bung Rocky. Hari ini, Selasa, 6 September 2022. Hari ini direncanakan akan ada unjuk rasa besar-besaran dan itu terjadi di seluruh Indonesia karena kalau hari ini bukan hanya BEM se-Indonesia yang akan turun, tapi juga buruh, emak-emak, dan kalangan ojol. Semua turun karena memang soal kenaikan BBM ini dampaknya bukan hanya pada satu sektor, tapi seluruh sektor langsung terkena. Iya, pedagang pasar juga akan ada demonstrasi. Jadi betul ini merata dan hal yang saya kira juga sudah diperhitungkan pemerintah. Tapi pemerintah musti ambil keputusan kemarin dan risikonya dia tanggung sekarang. Bahkan, teman-teman mahasiswa sama buruh mulai bikin tag line BBM Rp 5.000. Karena bagi mereka ongkos produksinya paling Rp3.500. Walaupun nanti orang itu nggak masuk akal. Poinnya bukan soal masuk akal dan tidak masuk akal, tetapi secara psikologi orang ingin betul-betul harga itu terlihat 5000, nggak usah pakai 7.800 sekian. Sudahlah 5000. Pemerintah pasti akan duel data, tapi masalahnya LSM dan mahasiswa juga punya data itu bahwa pemerintah nggak mau buka data sebetulnya. Kan itu intinya. Jadi ini soal duel data sekaligus duel momentum sebetulnya. Nah kalau soal dua data ya mungkin saja mayarakat sipil kalah. Tapi kalau momentum itu artinya seluruh orang yang dimiskinkan secara tiba-tiba dalam dua hari ini, punya kepentingan yang sama. Mau Kadrun, mau Cebong, sama-sama sudah jatuh di bawah garis kemiskinan yang selalu dibayangkan orang bahwa efek inflasi makanan itu pasti disebabkan oleh harga pengangkutan, harga transportasi, segala macam. Jadi, bagaimana kita membayangkan keadaan Indonesia kira-kira dua minggu ke depan yang akan diisi oleh demo terus-menerus. Nah itu mungkin presiden tiap hari dia rapat pasti di kabinet. Tapi mau diapain lagi, semuanya itu sudah berlangsung. Tinggal orang minta ya, kalau dia mau jangan keras, ya itu soal teknik di lapangan saja. Iya betul. Kalau soal data, katakanlah pemerintah menang. Itu pun publik sudah nggak percaya. Apalagi kalau kemudian para ekonom yang kritis itu tetap bisa menyajikan data yang yang kredibel. Itu juga pasti mereka akan lebih percaya itu. Apalagi juga kemarin kita baca dari anggota DPR komisi anggaran (banggar) yang menyusun anggaran pemerintah, juga menjelaskan bahwa nggak betul kalau subsidi itu sampai 502 triliun. Tapi benar tadi Anda menyinggung, sebelumnya saya tadi lupa. Harusnya saya highlights di awal bahwa presiden Jokowi mempersilakan kita untuk unjuk rasa atau demo tapi sampaikan dengan cara yang baik. Jadi please Bung Rocky, tolong sampaikan dengan cara yang baik. Ya, teman-teman mahasiswa dan emak-emak pasti sudah tahu reaksi Istana pasti begitu, kan nggak bisa dia bilang jangan demo. Undang-undang kita menjamin itu. Tinggal itu satu-satunya, sampaikan dengan cara yang baik karena nanti dibalas oleh emak-emak juga harga BBM itu sampaikan dengan cara yang baik, jangan tiba-tiba iya, tiba-tiba enggak, tiba-tiba melejit. Jadi ini bukan sekadar soal cara, substansinya memang masuk akal kalau demo itu akan dituntut dengan cara yang kadangkala tidak sopan, karena beberapa mahasiswa sudah mulai pakai kata-kata yang kasar itu. Padahal sebetulnya itu memang ekspresi kejengkelan, masa musti pakai kata-kata lembut lagi demonstrasi. Yang nggak boleh itu merusak atau macam-macam. Tapi itu juga efek dari cara penanganan di lapangan. Kalau di lapangan para mahasiswa dan LSM emak-emak itu ditangani dengan sopan santun, ya mereka juga akan dengan sopan santun. Tetapi, terhadap isu nggak boleh sopan santun. Masa kita, ya kalau bisa nanti Pak Presiden pikirkan lagi. Apa yang mau dipikirkan wong sudah diputuskan. Jadi kita bedakan antara kekasaran terhadap isu dan cara untuk menyampaikan kekasaran itu. Polisi saya kira sekarang akan sangat berhati-hati, manusiawi untuk menangani demo, karena mental polisi juga lagi jatuh. Dan, asrama-asrama polisi juga sebetulnya mengalami hal yang sama, kekurangan daya beli. Dan sekarang ini kalau saya baca-baca (menyimpang sedikit) di polisi itu ada tiga Kapolda yang sekarang lagi disorot berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo. Jadi, artinya mau nggak mau dia sendiri juga sedang tidak fokus menangani soal unjuk rasa karena dia fokus bagaimana menyelamatkan dirinya. Kalau kena sidang kode etik dan kemudian dipecat itu sudah nggak sopan lagi. Bagaimana caranya dia mikirin sopan? Iya, nanti akan ada saling panggil-memanggil, Dik sudahlah kami lagi capek, kita istirahat di trotoar dulu. Itu lebih masuk akal daripada gas airmata segala macem yang memang protapnya sudah kacau dari awal. Jadi, sekali lagi ini soal yang terutama menyangkut nasib generasi baru yang mau demo karena mereka yang akan terkena dengan dampak kenaikan harga-harga ini. Saya baca seminggu dua minggu lalu, ILO bahkan membuat prediksi bahwa setelah pandemi, 70 juta pemuda usia kerja (15-25 tahun) di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan atau tidak bisa masuk pekerjaan karena soal kapasitasnya. Nah, 70 juta itu pasti di Indonesia mungkin sudah separuh itu. Dan Indonesia kena pandemi lalu kena terpaan BBM ini kan. Jadi, pasti efeknya berlipat di Indonesia. Dan itu yang mungkin nggak pernah dipikirin oleh negara karena negara mau ambil yang efisien saja, sudah nanti keluarin saja BLT maka bisa selesai. Padahal ini bukan soal BLT untuk BBM, ini soal efek dari inflasi pangan yang seluruh dunia juga merasakan karena suplai global pangan juga terhenti. Jadi semua soal yang sering kita sebut sejarah sudah menyediakan semua faktor, tinggal momentum itu kita pakai dengan cara unik atau dipakai dengan acara taktis, itu soal evaluasi di lapangan nanti dalam dua hari nanti. Saya sudah ngomong, sudah kayak korlap. Oke, dalam banyak kasus di berapa negara, krisis inilah, krisis yang dipicu oleh kenaikan BBM bisa berujung pada jatuhnya pemerintahan. Nggak jauh-jauh, yang baru terjadi belum lama ini adalah Sri Lanka. Tapi, kemarin kita singgung bahwa kita terlalu banyak seri, jadi nggak jadi langka-langka juga seringnya. Invasi seri justru mungkin. Orang berhitung sekarang, bahkan analis dunia berhitung bahwa hal yang sama dengan Sri Lanka sangat mungkin berlangsung di Indonesia karena kan yang kita sebut sebagai sebut saja permulaan dari sebuah gerakan perubahan itu selalu dimulai dari dapur dan keadaan itu tentu dipengaruhi sangat kuat tadi multiplier effect dari BBM. Jadi, kalau inflasi pangan itu sudah dua digit, itu artinya ketidakmampuan kita untuk bersabar lagi, karena itu kondisi paling dasar dari manusia. Apalagi para pemuda dan emak-emak itu adalah soal isi dapurnya. Ya ini yang samar-samar kita tahu pemerintah cemas, tapi apalagi yang mau didesain oleh pemerintah untuk menyogok. Dan sogokan itu pasti akan efektif bila dia tidak mengganggu IKN. Padahal Presiden Jokowi tetap merasa BLT BLT, IKN-IKN. Seolah-olah nggak ada hubungannya tuh. Padahal, ada thry of antara IKN dan BLT dan BBM. Masalah-masalah ini di atas kertas mudah sekali, tinggal pindah-pindahin anggaran. Tetapi, psikologi manusia yang merasa sudah dibohongi berkali-kali, itu enggak mungkin lagi disogok dengan himbauan presiden tadi, sopan santun. Oke, begini deh, mari kita membantu pemerintah dengan memberikan indikator-indikator bahwa situasinya memburuk. Mungkin saja pemerintah nggak bisa melihatnya. Karena biasanya kan begitu. Kalau orang di dalam itu kan nggak bisa melihat secara berjarak. Tentu dia tidak bisa melihat ada persoalan yang serius itu. Satu indikatornya jelas bahwa dengan kenaikan harga BBM ini dampaknya langsung terasa. Apalagi solar. Solar itu berkaitan langsung dengan distribusi berbagai kebutuhan pokok dan macam-macam. Semua itu pasti naik. Diperkirakan ini sekitar 30 persen. Sekarang tarif kendaraan umum juga sudah mulai naik. Bis antarprovinsi sudah mulai menaikkan 30 persen ongkosnya. Belum lagi ojol pasti juga akan segera menaikkan harganya. Dan ini dampaknya kepada para UKM-nya yang selama ini mengandalkan ojol untuk mengirim barang-barang. Belum lagi ini industri-industri juga harga-harga yang bikin kue, yang dari sedari tepung terigu itu juga naik gila-gilaan. Dan juga banyak yang sudah tutup saya dengar. Artinya, ini akan muncul pengangguran baru. Sementara, dari sisi pemerintah tadi ada krisis kepolisian, padahal polisi selama ini terdepan dalam menangani masalah demo. Belum lagi di internal pemerintah juga nggak fokus. Indikator-indikator ini saya kira semua menjelaskan bahwa pemerintah betul-betul harus mewaspadai soal ini. Kali ini menurut saya sangat serius. Betul, dan keseriusan itu tidak bisa lagi dimanipulasi lewat survei-survei dukungan pada presiden. Dukungan apa? Ini hal yang dari awal bisa kita deteksi gitu. Jadi, permainan para surveyor ini akhirnya terbaca sebagai penipuan juga. Kan kalau surveyor ini punya otak, dia bisa bikin prediksi bahwa potensi kemarahan publik itu akan terjadi. Surveyor harus mampu untuk membaca potensi kebijakan pemerintah di masa depan. Kan begitu cara orang bikin survei, procrastinating terhadap sesuatu yang akan memburuk di masa depan. Jadi bagian-bagian ini memang membutakan pemerintah juga, pemerintah mengandalkan survei. Padahal, hal yang menyangkut kepercayaan itu nggak mungkin dikuantifikasi. Berkali-kali presiden datang untuk mengucapkan ini subsidi ini, kompensasi segala macam. Bagi publik nggak ada gunanya umumkan itu. Karena publik juga tahu iya disubsidi, kompensasi, itu nanti juga habis di jalan. Dipotong oleh si ini si itu, tiba-tiba tiba di masyarakat bawah itu tinggal 10% barangkali itu, dipotong di mana-mana. Tetapi riil sekali bahwa hari ini dan besok itu demonstrasi akan sangat besar-besaran. Karena saya dapat banyak sekali dapat undangan atau pemberitahuan dari satu Indonesia. Keadaan ini memungkinkan kita berpikir tentang batalnya pemilu. Buat pemerintah tentu buruk, tapi buat kita baik asal kita pastikan bahwa pembatalan itu tidak menimbulkan ketegangan, apalagi kerusuhan di kalangan rakyat kecil. Kalau kerusuhan di kalangan elit sudah terjadi kan? Ya kerusuhan di kalangan PPP sudah mulai tuh. Ini justru hal yang diinginkan oleh pemerintah penundaan Pemilu. Penundaan pemilu adalah hal yang diinginkan pemerintah, karena itu adalah bagian dari skenario. Kita masih inget kan bahwa ada dua opsi buat Pak Jokowi, yakni menunda pemilu dengan memperpanjang masa jabatannya dan kemudian atau tiga periode. Tiga periode kelihatannya peluangnya jauh, tertutup sekarang kelihatannya, dan KSP sendiri sudah mulai berteriak menyarankan bahwa ini sama juga dengan menjerumuskan Pak Jokowi mereka yang relawan tiga periode ini. Tapi kalau soal penundaan pemilu ini kan mereka yang inginkan dan sekarang mereka mendapat justifikasi. Ya, justifikasi yang nggak dia ukur. Dia anggap bahwa nanti polisi pasti akan berpihak pada kekuasaan untuk keamanan itu. Demikian juga seperti lembaga-lembaga partai politik. Tapi itu yang sering kita sebut bahwa sejarah seringkali menghadirkan faktor atau variabel yang nggak pernah diduga itu. Nggak ada orang yang pernah menduga bahwa Ferdy Sambo akan betul-betul frustrasi menghadapi problem lalu pistolnya meledak. Itu cuma faktor kecil yang kemudian membuka banyak faktor. Sama seperti dulu orang menganggap bahwa perang dunia kedua itu atau perang dunia pertama itu bukan soal sekedar pernah menyangkut Pangeran Kroasia yang dibunuh Ferdinand itu skandal. Ini soal ketika orang paham bahwa keadaan kebuntuan politik itu memang harus diselesaikan secara radikal. Jadi tiba-tiba ada masalah polisi, tiba-tiba ada masalah BBM, dan itu membatalkan semua desain yang dibayangkan. Ini akan menjadi alasan penundaan Pemilu. Dulu alasan itu memang masuk akal karena bisa dikontrol para protes. Ini bagaimana presiden mau membayangkan itu. Bahkan, saya kira musra itu sudah selesai, nggak bakal berlanjut lagi. Uang-uang strategis kan sudah nggak ada untuk membiayai itu. Dan para sponsor juga merasa sudah cukuplah, satu kali musra saja. Kira-kira itu intinya. Mereka mulai frustrasi lagi fundamentalisme-fundamentalis Jokowi. (ida, sws)
Ketua DPD RI Sebut UU MLA Efektif Atasi Krisis Keuangan Negara
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan bahwa ada perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan pemerintah Swiss. Perjanjian yang menjadi UU Nomor 5 Tahun 2020 tentang ratifikasi MLA Indonesia-Swiss itu diyakini LaNyalla bisa membantu negara mengatasi krisis keuangan. Hal itu disampaikan saat Executive Brief yang dilaksanakan DPD RI, Senin (5/6/2022). LaNyalla mengatakan bahwa ada gerakan internasional untuk membersihkan uang kotor dari ekonomi dunia. “Yang harus kita ketahui, lebih dari 30 triliun dolar tersembunyi di back office, tersimpan di surga pajak, dan di rekening rahasia. Jumlah ini merupakan sepertiga dari global GDP (Gross Domestik Product),” tuturnya. Menurut LaNyalla, Sri Mulyani saat menjabat di Bank Dunia pernah menulis artikel bertajuk Dirty Money And Development yang mengulas bahwa ada uang kotor di dunia, seharusnya segera dimanfaatkan bagi usaha mengatasi krisis dan kemiskinan. Dengan alasan tersebut, LaNyalla menilai penandatanganan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan Pemerintah Swiss itu sangat positif. “Sebab perjanjian itu sebagai mekanisme menyita uang hasil kejahatan keuangan yang tersimpan dalam rekening rahasia. Apalagi Indonesia juga telah mengesahkan perjanjian MLA tersebut menjadi UU Nomor 5 Tahun 2020 tentang ratifikasi MLA Indonesia Swiss,” kata Senator asal Jawa Timur itu. Dalam penilaian LaNyalla, jika perjanjian dan UU MLA dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah, maka Indonesia memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar bagi agenda global yakni recovery ekonomi, digitalisasi dan transisi energi. “Apalagi Indonesia sebagai G20 Presidency telah mendapat mandat besar bagi pemulihan ekonomi dunia. Indonesia memiliki kesempatan besar dalam menjalankan semua agenda perubahan global termasuk transisi energi sebagai salah satu agenda utama G20 Presidency bagi pemulihan lingkungan karena sebagai paru paru dunia,” tukasnya. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, Indonesia memiliki peluang untuk menyongsong akhir dari petrodollar system. Karena, kekayaan energi Indonesia yang kompleks, dan Indonesia telah diberi gelar pemerintah Inggris sebagai climate super power. “Posisi ini dipandang sebagai super power baru menggantikan konsep super power yang lama. Dan sebagai G20 Presidency, Indonesia dapat memimpin dunia bagi pembentukan keseimbangan global baru, melalui transparansi dan digitalisasi dan recovery ekonomi pasca covid 19 yang akan dimulai dari transparansi keuangan dengan tools digitalisasi keuangan,\" katanya. Dijelaskan LaNyalla, transparansi keuangan akan menjadi pintu pembuka sumber sumber keuangan baru bagi pembangunan global dan pemulihan lingkungan hidup. (mth/*)
Pernyataan KAMI Lintas Provinsi Tentang Kejahatan Presiden Jokowi
Solo, FNN – Bahwa, menaikkan harga BBM oleh Jokowi diawali dengan kebohongan terkait subsidi BBM dengan dikomunikasikan kepada rakyat bahwa subsidi sangat besar 502 triliun rupiah adalah kebohongan. Jokowi membuat orkestrasi kebohongan secara sistematis, dengan rencana membuat rakyat menderita, apalagi rakyat telah menderita selama dua tahun dilanda pandemi covid. “Ini merupakan kejahatan Negara,” tegas Sekretaris KAMI Lintas Provinsi Sutoyo Abadi. Bahwa, kewajiban pemerintah melalui konstitusi adalah membuat rakyat sejahtera. Dengan terjadi sebaliknya terus melakukan narasi kebohongan membuat rakyat miskin dan menderita, Jokowi telah melanggar konstitusi secara sadar terencana dan sistematis. “KAMI Lintas Provinsi berpendapat dengan telah terjadi pelanggaran konstitusi secara sangat mendasar harus dipaksa turun dari jabatannya,” tegas KAMI Lintas Provinsi yang terdiri dari DI Jogjakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Sumut, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Jambi, dan Aceh. (mth)
Ketua IWO Sumut Laporkan Dewan Pers ke Bareskrim Polri
Jakarta, FNN – Ketua PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumatera Utara Teuku Yudhistira ‘mempolisikan’ Dewan Pers terkait indikasi gratifikasi dari Ferdy Sambo selaku pejabat pengguna uang negara kala menjabat sebagai Kadiv Provam Polri, Senin (5/9/2022). Pria yang akrab disapa Yudis ini mengaku secara resmi telah melaporkan Dewan Pers dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas) ke Irwasum dan Kabareskrim Polri. Ketua IWO Sumatera Utara ini ingin membersihkan Dewan Pers dari oknum perusak kemerdekaan pers dengan menerima gratifikasi sehingga perlu dilakukan pengusutan rekening oknum Dewan Pers tersebut. “Laporan yang saya lakukan ini merupakan komitmen kami yang ingin Dewan Pers bersih dari segala oknum-oknum perusak citra dunia jurnalistik di tanah air hanya karena materi. Alhamdulillah tadi laporan saya sudah diterima oleh pihak Itwasum dan Bareskrim Polri,” katanya. Pemimpin Redaksi Bicaraindonesia.net ini juga berharap, laporan yang sudah diterima pihak Itwasum dan Bareskrim tersebut bisa segera direspons dan ditindaklanjuti. Meski tak secara gamblang apa saja bentuk laporannya itu, Yudis mengaku telah mengadukan adanya dugaan penyaluran dana ke oknum-oknum Dewan Pers yang diinformasikan terjadi di Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat,15 Juli 2022. “Peristiwa adanya aliran dana patut diduga kuat dilakukan oleh tim Ferdy Sambo (eks Kadiv Propam Polri) atau seminimal-minimalnya pihak yang memiliki keterkaitan terhadap dia. Itu diduga mirip seperti saat staf LPSK mendapat percobaan suap (gratifikasi) dari oknum tertentu yang diduga kuat punya pengaruh di Polri dan mempengaruhi Dewan Pers,” ungkapnya. Selain meminta polisi menyelidiki dan memeriksa si oknum tersebut, Yudis juga meminta pihak Bareskrim bisa memeriksa para wartawan yang kabarnya ‘kecipratan’ saat konferensi pers terkait pemberitaan kedatangan Chandra Anam Hanis, penasihat hukum istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. “Beberapa wartawan sempat memberi testimoni bahwa ada uang yang akan ditransfer usai preskon 15 Juli itu. Pertanyaannya, dari mana anggaran ekstra itu? Mungkin ini bisa menjadi pintu masuk polisi biar terjawab teka-teki ini,” tegasnya. Mahasiswa Magister Komunikasi ini juga meminta penyelidik Bareskrim memeriksa CCTV Dewan Pers termasuk rekening-rekening wartawan yang hadir saat jumpa pers tersebut. “Saya tekankan kembali kok isu uang beredar itu sangat kencang. Sementara kita saja yang sudah puluhan tahun jadi wartawan tidak pernah tahu dari mana anggaran DP yang katanya lembaga independen non pemerintah. Tapi kok posisi ini jadi rebutan. Ini juga kami harap diperiksa. Apalagi ada oknum yang biasa suka cawe-cawe cari proyek di Kementerian Kominfo sebelum menjabat di dewan pers,” pungkasnya. (mth/*)
Anthony Budiawan: Perintah Menaikkan Harga Bawah Hak Vivo Langgar Peraturan
Jakarta, FNN – Paska kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dunia maya ramai membicarakan mengenai masyarakat yang beramai-ramai memadati SPBU Vivo karena menjual BBM lebih murah daripada milik PT Pertamina (Persero), yakni seharga Rp 8.900 per liter. Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, perbedaan harga tersebut karena beberapa hal. Irto Ginting mengatakan, harga SPBU milik swasta harus mengikuti formula batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “BBM yang dijual oleh Vivo merupakan jenis bahan bakar umum, sehingga masing-masing badan usaha yang menentukan harga ecerannya sesuai dengan formula batas atas yang ditentukan Kementerian ESDM,” ujarnya, seperti dilansir Kompas.com, Ahad (4/9/2022). Sementara BBM Pertamina jenis Pertalite, lanjutnya, mengandung bahan bakar khusus sehingga harga jualnya menjadi kewenangan pemerintah. “BBM Pertamina Pertalite merupakan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang harganya sudah ditentukan oleh pemerintah dan harganya sama di seluruh Indonesia,\" ucap dia. Sebagai informasi, SPBU Vivo menjual BBM jenis Revvo 89 seharga Rp 8.900 per liter. BBM ini memiliki research octane number (RON) 89. Sementara BBM Pertamina yang nilai oktannya hampir setara dengan Revivo 89 adalah Pertalite dengan RON 90. Harga Pertalite baru saja dinaikkan oleh Pemerintah dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter mulai pukul 14.30 WIB, Sabtu (3/9/2022). Menurut Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Revvo 89 itu merupakan BBM umum, harga jual ditentukan perusahaan, asal tidak melebihi Batas Atas formula ESDM. Artinya batas bawah tidak diatur: boleh jual semurah-murahnya! “Dengan harga Rp 8.900 per liter, sepertinya lebih rendah dari batas atas, vivo sudah untung?” katanya kepada FNN, Senin malam (6/9/2022). Tapi, pemerintah minta harga Revvo 89 dinaikkan, sekarang Rp 10.900/liter, nampaknya ini Batas Atas harga RON 89, sesuai formula pemerintah: Vivo sudah untung? “Jadi, berapa batas atas RON 90 Pertalite, masa’ Rp 17.000? Paling juga tidak jauh dari Revvo 89, setuju?” tanya Anthony. Jika harga Revvo 89 sebesar Rp 8.900/liter melanggar Batas Atas, pemerintah wajib beri sanksi, dan minta turunkan harga. “Kalau tidak melanggar Batas Atas, perintah menaikkan harga bawah, yang menjadi hak vivo, melanggar peraturan, dan merugikan masyarakat,” tegas Anthony. (mth)
Terungkap: Ferdy Sambo Pernah Dijadikan Alat Pemenang Kekuasaan Tahun 2019
Jakarta, FNN – Kasus pembunuhan Brigadir J (Joshua) kembali memunculkan isu-isu baru terkait sepak terjang maupun identitas mantan Kepala Satgassus Inspektur Jenderal Polisi, Ferdy Sambo yang sebenarnya. Setelah sebelumnya terkuak bahwa Ferdy Sambo adalah seorang \"kaisar\" dari sebuah sistem judi online bernama Konsorsium 303, kini Sambo terbukti kuat dijadikan alat pemenang kekuasaan dalam pesta demokrasi yang diadakan pada 2019 lalu. Harsubeno Arief, wartawan senior FNN menjelaskan, Ferdy Sambo diduga kuat pernah dijadikan alat untuk memenangkan kekuasaan. Hal itu didasarkan pada pernyataan salah satu politikus Partai Demokrat Beny K. Harman yang menjelaskan, Satgassus yang salah satu anggotanya adalah Ferdy Sambo pernah digunakan salah satu calon presiden pada kontestasi politik pada 2019. \"Info ini disampaikan oleh politikus Demokrat bernama Beny K. Harman, ia menyebutkan bahwa Satgassus Merah Putih POLRI yang dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo itu sempat digunakan oleh calon presiden dalam kontestasi politik tahun 2019 lalu,\" ujarnya mengutip salah satu pernyataan politikus Demokrat, Beny K. Harman dalam kanal YouTube, Hersubeno Point menit ke 11.31 – 11.48, Rabu, 5 September 2022. Lebih lanjut Hersubeno Arief menarasikan tentang siapa yang memanfaatkan Satgassus untuk kepentingan politik ini. Ia menjelaskan bahwa mudah bagi kita untuk menduga siapa yang menggunakan Satgassus dengan tanda-tanda yang ada, salah satunya yaitu dengan adanya kenaikan jabatan yang diterima oleh Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri pada 2019, menjadi Menteri Dalam Negeri yang mana merupakan jabatan yang prestisius setelah pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menang atas pasangan Calon Presiden Nomor dua yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. “Kita dapat dengan mudah menduga siapa capres itu. Pada pilpres 2019 kan hanya ada dua pasang capres-cawapres yakni Joko Widodo berpasangan dengan Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nah setelah Pilpres dan kemudian Jokowi memenangkan kontestasi, Tito Karnavian itu mendapat promosi jabatan yang sangat prestisius, dia ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Jabatan ini pada periode sebelumnya dipegang oleh politisi PDIP, waktu itu Tjahjo Kumolo, sebagai pengusung utama dari PDIP. Nah kalau kemudian sekarang diserahkan kepada Tito karnavian, tentu saja pasti Tito punya jasa besar terhadap Jokowi,” ujarnya pada menit 14.16 - 15.30. Wartawan Senior itu juga menambahkan bahwa dengan keikutsertaan Sambo dalam menyukseskan politik ini tentu berdampak besar pada kekuatan politik yang ia miliki sekarang, maka tentu bukanlah hal yang mengherankan jika saat ini banyak terjadi kejanggalan dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. “Jadi, Anda saya minta ga usah terlalu terkejut, ini menunjukkan bahwa indikator pengaruh uang dan juga pengaruh politik dari Ferdy Sambo itu masih terus bekerja. Jadi jangan terlalu kaget jika muncul kejutan-kejutan baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua,” ujarnya pada menit 16.46 – 17.02. Diketahui bahwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan karena kekuatan yang dimiliki oleh seorang Ferdy Sambo, salah satunya adalah dengan tidak ditahannya Putri Chandrawathi yang mana merupakan istri dari Sambo sekaligus tersangka pembunuhan berancana yang dikomandoi oleh Ferdy Sambo. (Habil)
BBM Naik, Rakyat Tercekik
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo bersama para menteri terkait telah memutuskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut tentu berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang bermata pencaharian sebagai penyedia jasa transportasi. Contohnya seperti yang dialami oleh salah satu penyedia jasa transportasi dalam bentuk ojol (ojek online) Gojek, Fikri Ramadhana. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini sangat berdampak bagi kesejahteraan ojol karena semakin menguras kocek untuk kebutuhan sehari-hari. \"Ya kita makin susah-lah, apalagi kan kita sebelumnya (sebelum BBM naik) bisa isi bensin sehari 2 kali total Rp50.000, sedangkan pendapatan sehari aja rata-rata cuma Rp150.000 belum dipotong sama uang makan dua kali sehari, dan lain-lain, pokoknya rugi banyak lah,\" ujarnya di depan terminal bus Pasar Minggu, Rabu (5/9/2022). Driver ojol itu juga menambahkan, pihak Gojek pada 14 Agustus 2022 ingin melakukan penyesuaian harga dengan menambah tarif setiap perjalanan yang akan membantu menyesuaikan kebutuhan driver dalam melayani konsumen. Namun, hingga sekarang ini, hal itu hanyalah sebuah wacana dan belum ada kabar kapan akan direalisasikannya wacana tersebut. “Dari kemarin juga janji kenaikan dari tanggal 14 Agustus dari pihak Gojek, juga sampai sekarang belum terealisasi, belum ada kenaikan buat pelanggan,\" ujarnya. Lain cerita namun sama rasa, itulah yang dialami supir angkot di daerah sekitaran terminal bus Pasar Minggu. Supir angkot bernama Samsuardi mengeluhkan naiknya BBM ini membuat supir angkot semakin tercekik. Pasalnya, secara signifikan berdampak pada pendapatan hariannya. \"Kita makin kesusahan, tadinya pendapatan bisa sampe 100.000 per hari, sekarang malah mentok-mentok gocap bahkan bisa ga dapet sama sekali. Itu baru pendapatan, belum bensin, boss ga mau tahu kalau berangkat penuh pulang juga harus penuh itu saja total bisa sampe Rp 70.000an,” ujarnya. Sopir angkot jurusan Pasar Minggu - Kampung Melayu itu mengatakan bahwa walaupun dirinya tidak menaikkan tarif perjalanan, angkotnya tetap sepi dari penumpang. Hal ini karenakan banyak penumpang angkot yang mengira kita menaikkan harga mulai dari Rp 2.000 – Rp 5.000. \"Kita mah tetep paling gede Rp 6.000. Tapi walaupun begitu mah tetap saja penumpang gak ada, maksud kita kan supaya kagak pada protes ya cuma tetap aja sepi. Dikira semua angkot pada naikin harga jadinya dari Rp 2.000 – Rp 5.000,\" ujarnya Samsuardi juga mengatakan situasi ini bisa membunuh para sopir angkot, pasalnya dengan kondisi seperti saat ini banyak sopir angkot yang kehilangan pekerjaannya karena tidak mampu membayar setoran harian. \"Sekarang kita gak bisa bayar setoran, sejak naiknya BBM ini banyak orang yang lebih milih kendaraan umum karena setahu saya harganya (tarif) gak ngaruh. Kadang-kadang kita bisa minjem ke beberapa warung, cuman kalau gak dikasih yaudah balikin mobilnya, kita gak kerja,\" ujarnya Diantara banyaknya para penyedia jasa transportasi yang pada umumnya mengalami kerugian, nampaknya ada beberapa penyedia jasa transportasi yang cenderung tidak terpengaruh terhadap naiknya BBM khususnya yang dinaungi oleh pemerintah, contohnya seperti Jaklingko. Seorang supir Jaklingko, Suhardi, mengatakan kenaikan harga BBM ini tidak berdampak terhadap penumpang maupun pendapatan setiap supir Jaklingko, karena gaji maupun bahan bakar sudah ditanggung oleh pemerintah. \"Ya kalau penumpang, gak ada pengaruh sih buat Jaklingko, malah makin bertambah, karena tarifnya tetap segitu-segitu saja. Kalau buat pendapatan juga gak ngaruh karena gaji sama uang bensin udah ditanggung sama atasan (pemerintah) cuma kita yang isiin,\" ujarnya di terminal bus Pasar Minggu, Rabu (5/9/2022). Dari beberapa pernyataan di atas terlihat bahwa secara umum kenaikan BBM berpengaruh negatif bagi pendapatan masyarakat, khususnya para penyedia jasa transportasi. Hal ini tentu secara tidak langsung menyulitkan konsumen dalam mendapatkan jasa transportasi karena tarif yang dikenakan juga ikut naik. Berikut daftar singkat harga BBM sebelum dan sesudah mengalami kenaikan: 1. Pertalite, Rp7.650 -> Rp10.000 2. Solar, Rp5.150 -> Rp6.800 3. Pertamax, Rp12.500 -> Rp14.500. (Habil)
Di Executive Brief DPD RI, Muhadam Sebut 3 Level Yang Bisa Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
Jakarta, FNN – Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Muhadam Labollo, mengatakan ada 3 hal yang harus diperhatikan jika negara ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yakni kebijakan, manajemen dan teknis operasi. \"Problem bangsa ini ada di public goods yang tidak dibagi untuk memberi makan 270 juta penduduk Indonesia. Untuk itu di level kebijakan perlu untuk diidentifikasi dan diinventarisasi mana public goods dan private goods. Mana yang seharusnya menjadi milik negara dan mana yang bisa diprivatisasi,\" ujar Muhadam Labollo dalam Executive Brief \'Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli, Khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya\' yang diselenggarakan DPD RI, Senin (5/9/2022). Di level manajemen, diperlukan perencanaan dengan baik. Muhadam menyontohkan Indonesia perlu memiliki peta energi dan Sumber Daya Alam. \"Ini justru swasta yang mempunyai peta semacam ini. Tentu sangat disayangkan,\" ujarnya. Selain itu organisasi yang menggarap SDA harus jelas. Mana yang diserahkan ke BUMN atau mana yang bukan BUMN. Di sini pun penting dilakukan evaluasi, apakah untung atau rugi. \"Lalu di level teknis operasi. Tata kelola bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya perlu ditata kembali. Tapi ini balik ke persoalan culture dan etika. Faktanya dengan mekanisme pemilihan kepala daerah kita menyumbang 445 kepala daerah yang sekarang dicokok KPK. Ini tentu ada korelasi,\" ujar dia. Muhadam pun menilai Pasal 33 UUD sudah dibajak oleh oligarki. Selama ini negara tidak hadir. Konsep bangsa ini sangat liberal, tidak berpihak lagi pada rakyat. \"Prinsip pengelolaan negara ada dua. Apakah negara menguasai seluruh kekayaan alam atau kita privatisasi. Panduannya adalah Konstitusi. Tapi konstitusi kita ada intervensi sehingga ketika diterjemahkan ke dalam UU menjadi bias,\" ungkapnya. \"Kita ini sekarang berprinsip bagaimana menjual seuntung mungkin. Problem kita, yang dijual selalu rugi. Prinsip kedua, membeli semurah mungkin. Faktanya sebaliknya. Malah rugi. Yang diuntungkan adalah oligarki. Bukan menumbuhkan kemampuan domestik tapi malah impor. Keuntungan impor sudah jelas siapa yang menikmati. Berangkat dari situ tentu sulit bagi kita membangun kekuatan negara,\" tuturnya. Muhadam berharap bangsa ini mengelola ekonomi seefisien mungkin. Karena ada anak cucu kita yang menanti apakah ada sisa untuk mereka. \"Faktanya nikel, emas dan tambang lainnya tidak dieksploitasi dengan baik. Bagaimana anak cucu kita nanti,\" tanyanya. Pemerintah, swasta dan civil society seharusnya bisa bekerja bersama dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Tetapi sekarang, kata Muhadam, swasta mempunyai ruang yang lebih besar. Padahal di Indonesia esensi pokoknya adalah gotong-royong. \"Itu dalam konstitusi esensinya adalah ekonomi gotong royong. Tidak perlu mengadopsi sistem dari luar. Itulah problem yang dihadapi bangsa dan negara ini. Selain Muhadam Labolo, narasumber lainnya adalah Salamuddin Daeng, narasumber lain dalam Executive Brief adalah Ichsanuddin Noorsy (pengamat politik ekonomi) dan Ahmad Daryoko (Koordinator Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure/INVEST). Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Alirman Sori (Sumbar), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin dan Togar M Nero serta Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol. (mth/*)
Covid Mereda, BBM Meradang
Jakarta, FNN – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara mendadak dan terkesan diam-diam telah menuai banyak respon penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Kenaikan harga BBM yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/2022) itu mengubah harga Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, Solar dari harga Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, dan Pertamax dari harga Rp 12.500 menjadi Rp 14.500. Kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut naik berkisar sebesar 30 persen dari harga sebelumnya. Dan, kenaikan tersebut terbilang besar di tengah kondisi minyak dunia yang sedang turun. Dengan kenaikan yang dinilai tidak masuk akal oleh masyarakat inilah yang menjadi alasan para mahasiswa melakukan unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM yang telah memasuki hari ketiga. Dari kabar yang diberikan bahwa HMI akan turun menyuarakan aksi di depan Istana Merdeka. Dan berdasarkan pemantauan FNN, terlihat pada pukul 10.00 WIB Pihak Kepolisian bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Brimob telah bersiap siaga dan melaksanakan apel. Sehingga seluruh akses menuju kawasan Patung Kuda dan Istana Merdeka ditutup dengan penghalang dan kawat berduri sejak sekitar 14.00 WIB. Aksi yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terjadi di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Aksi mahasiswa tersebut dimulai sekitar pukul 13.40 WIB. Dalam aksi pun sempat terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian karena mahasiswa mencoba menerobos ke arah Istana yang jalannya telah ditutup dengan penghalang jalan serta kawat berduri. Hingga akhirnya aksi dapat berjalan dengan damai. Adapun aksi tersebut berusaha menuntut tiga hal sebagaimana yang disampaikan Reza Sutiara Akbar, Ketua HMI cabang Jakarta Selatan. Tuntutan itu meliputi upaya mendesak presiden untuk menurunkan harga BBM bersubsidi, mendesak presiden untuk mencopot Menteri Keuangan, ESDM, dan Dirut Pertamina, dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menyuarakan tolak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini dinilai sangat memberatkan masyarakat disebabkan kondisi pasca pandemi covid-19 dengan kondisi ekonomi masyarakat dalam tahap pemulihan. \"Nah, hari ini kita mengangkat tagline, Jokowi-Ma\'ruf Amien pemimpin dzolim karena bagi kami ketika masyarakat baru pulih dari covid-19, baru pulih dari kenaikan harga minyak (goreng). Nah, hari ini masyarakat dibayangkan dan masyarakat dipertontonkan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi,\" ucap Reza kepada awak media. Pihak HMI pun menegaskan selama tuntutannya belum diterima, mereka akan terus membuat aksi-aksi lain, bahkan jauh lebih besar. Selain itu, demontrasi serentak pun akan disuarakan pada Selasa (6/9) oleh mahasiswa, buruh, dan lapisan masyarakat lainnya di gedung DPR RI. (*)
BBM Naik, Sayur-Mayur Naik Signifikan di Pasar Induk
Jakarta, FNN – Harga BBM naik bisa dipastikan harga bahan pokok juga naik, sejalan dengan kenaikan ongkos angkut barang dan pangan, seperti terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (5/9/2022). Hampir semua komoditas sayur-mayur naiķ signifikan, termasuk cabai. Bahrudin, pedagang cabai mengatakan, cabai langsung naik mengikuti harga BBM. “Sebelum BBM naik, saya jual cabai Rp 45.000 per kilo. Sekarang saya jual Rp 50.000 per kilo,\" katanya kepada FNN. Menurut Bahrudin, sampai saat ini belum ada pembeli yang komplain akibat naiknya harga cabai. Ia berpendapat, kemungkinan pembeli sudah paham bahwa BBM naik dan semua harga barang juga pasti akan mengalami hal yang sama. Harga ongkos kirim yang biasanya Rp 800 per kilo, kini bisa menyentuh Rp 1.300 per kilo muatan cabai. Selain cabai, tak jauh berbeda dengan komoditas tomat dan bawang merah. Maysaroh, seorang penjual bawang merah mengaku dagangannya naik Rp 2.000 per kilo dari Rp 26.000 per kilo menjadi Rp 28.000 per kg. Sementara, Amir yang berdagang tomat mematok harga Rp 6000 per kilo dari sebelumnya hanya Rp 5.000 per kilo. Baik bawang merah dan tomat dikirim dari Jawa Tengah. Untuk sayur, harga yang berlaku sekarang cukup beragam. Contohnya, pare dan oyong yang dikirim dari Jawa Timur. Saat ini, keduanya berada di harga Rp 10.000 per kilo, sebelumnya ada di harga Rp 9.000 per kilo. Lalu ada juga jagung yang naik sedikit dari Rp 5.000 per kilo menjadi Rp 5.500. Di sisi lain, ada harga yang tetap stabil di tengah kenaikan banjir kenaikan harga. Seperti timun yang tetap berada di Rp 6.000 per kilo, kangkung Rp 2.000 per ikat, sawi Rp 6.000 per kilo. Ada juga anomali, di mana harga barang malah turun bukannya naik. Dul seorang penjual sawi putih mengaku dagangannya turun harga dari semula Rp 10.000 menjadi Rp 5.000 per kilo. Dan ada juga kacang panjang yang semula Rp 22.000 per kilo, kini menjadi Rp 18.000. Jika bertanya kepada sopir mobil pengangkut barang, maka wajarlah jika harga naik. Semua ini adalah imbas dari naiknya harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah seorang sopir di Pasar Induk, Marsudi mengaku, biaya ongkos angkut cabai jadi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. “Saya dari Banyuwangi ke Jakarta. Pertama ngisi di Lumajang Rp 400.000, di Madiun ngisi lagi Rp 400.000, di Salatiga Rp 300.000, dan di Cirebon Rp 250.000. Jadi semuanya Rp 1.350.000 untuk solar. Sebelum BBM naik cuman ngisi Rp 1.000.000 ke Jakarta,” kata Marsudi. Selain Marsudi, masih ada Didi yang biasa mengisi Pertalite Rp. 150.000, kini ia harus membayar Rp 200.000 untuk mengantar timun dari Karawang ke Jakarta. Lalu ada Abdullah yang harus membayar Rp 2.300.000 dari yang sebelumnya hanya Rp 1.700.000 dari Jawa Timur ke Jakarta. Terakhir adalah Atet yang mengantar sawi dari Bandung. Kini Atet harus membayar Rp. 200.000 dari yang biasanya Rp 150.000. Satu kesamaan di antara 4 sopir tersebut adalah mereka tidak menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM. Seperti yang diketahui, kenaikan harga BBM resmi pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 oleh Presiden Joko Widodo dengan alasan terbebaninya APBN akibat subsidi BBM yang terus membengkak. Akibatnya adalah semakin mahalnya biaya logistik dan harga kebutuhan pokok serta akan diprediksi menurunkan daya beli masyarakat karena naiknya inflasi. (Fer)
Jutaan Orang Demo Tolak Kenaikan BBM, Pemerintah Betul-Betul Beringas, Nggak Bisa Lihat Orang Punya Alternatif
PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan, hukum-hukum sejarah itu selalu membawa kita pada satu titik jumpa, yaitu titik kerusakan institusi negara, sekaligus bangkitnya kesadaran tentang keadilan sosial. “Yang jadi soal tersebut adalah ketidakpercayaan yang sudah maksimal pada pemerintah karena mempermainkan isu,” kata Presiden Akal Sehat Indonesia itu. “Intinya kan hak hidup orang itu diambil lalu dipindahkan,” lanjutnya. Menurut penilaian Rocky Gerung, “Ini betul-betul bringas pemerintah, nggak bisa lihat orang punya alternatif. Sebetulnya pemerintah itu menyimpan cash untuk main politik, karena cash yang diberikan pada rakyat cukup dengan 21 triliun,” tegasnya. “Jadi, tetap kita nilai, bukan dari segi politik lagi, tapi dari segi hakikat etik dari sebuah kekuasaan yang tidak paham tentang konstitusi itu,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (5/9/2022). Berikut ini petikan dialog lengkapnya. Halo Bung Rocky, kita ketemu pada hari Senin. Ini hari kerja pertama ketika kenaikan harga BBM, lebih karena kemarin pada akhir pekan diharapkan. Jadi reaksinya memang (kurang-red), kan diharapkan reda sebentar karena ada Sabtu dan Minggu akhir pekan. Tetapi, di beberapa daerah walaupun akhir pekan, tetap saja unjuk rasanya berjalan, terutama di Makasar. Kita lihat ban-ban dibakar di beberapa daerah, di Gorontalo, bahkan. Ini hampir meluas dan saya lihat ini besok sudah diantisipasi juga, terutama di Jakarta. Polda sudah mulai membuat semacam surat edaran tentang kemungkinan besok ada unjuk rasa dari berbagai elemen. Biasanya yang unjuk rasa adalah buruh, BEM, tapi PMII juga sudah bikin edaran besok mau menggeruduk Istana. Saya kira ini menarik dan di tengah situasi itu kemarin ketemu antara Ketua Umum PBNU dengan Ketua PP Muhammadiyah. Alasannya silaturahim. Tetapi, saya kira bagaimanapun kita lihat bahwa ada eskalasi akibat kenaikan harga BBM. Ya, itu kita akhirnya berjumpa dengan black-black Monday, yang sudah kita tunggu sebetulnya. Bukan kita inginkan tapi memang pasti terjadi. Kan selalu hukum-hukum sejarah itu membawa kita pada satu titik jumpa itu, yaitu titik kerusakan institusi negara, sekaligus bangkitnya kesadaran tentang keadilan sosial. Yang lebih penting sebetulnya bukan lagi sekedar debat data, ini demi rakyat subsidinya begini, kalau enggak akan bangkrut dan sebagainya. Itu bukan lagi soal. Yang jadi soal kini adalah ketidakpercayaan yang sudah maksimal pada pemerintah karena mempermainkan isu. Dalam seminggu ini juga orang tegang-tegangan. Tapi, kalau kita masih ingin mencari solusinya, tentu ya sudah, orang menganggap, ya solusinya percepat perubahan politik. Kan akhirnya itu. Karena orang sudah bosen dengan isu ini itu, solusinya masih bisa masih nggak. Tapi tetap saja orang anggap bahwa pemerintah yang pelit, pemerintah yang enggak mau berkorban untuk rakyat dan hanya ingin memanjakan dirinya melalui monumen-monumen yang nggak ada gunanya. Kereta cepat buat apa? Ibukota baru buat apa? Jadi, jika kemudian ditemukan satu formulasi bahwa pemerintah menemukan formulasi bahwa demi legacy ini, demi kemewahan itu, demi infrastruktur itu, demi mercusuar itu, maka rakyat dikorbankan, tentu dia sudah siapin cara untuk membujuk rakyat yang disebut BLT. Tapi, dari logika kita, kalau masuk akal jadi BLT itu adalah semacam oksigen setelah orangnya dicekik. Kan begitu sebetulnya. Sudah dicekik, tidak bisa napas, dikasih oksigen. Di situ pemerintah curangnya. Kan mustinya kalau desain konstitusi kita jelas bahwa hak rakyat itu harus dipenuhi lebih dahulu karena memang negara itu dari alam-alam yang berlimpah, semua komoditas yang ada itu kan punya negara, itu punya rakyat yang diusung oleh negara. Jadi terlihat bahwa negara nggak paham bahwa itu hak rakyat. Dibalikin dulu pada rakyat. Baru pemerintah boleh pamer-pamer apa yang ingin dia tinggalkan sebagai prestasi kita. Jadi, kalau dianggap bahwa berhemat buat bikin ibukota baru, ibu kota baru itu bukan untuk rakyat, itu untuk siapa yang peduli dengan prestasi Pak Jokowi, tuh. Kan itu intinya. Jadi, sekali lagi, gerakan mahasiswa akhirnya paham itu. Ini saya sudah ada sekitar 30 undangan orasi di kampus-kampus. Karena ini satu prasyaratnya untuk melakukan perubahan politik total yang orang sebut sebagai sosial Andreas, dulu kita sebut sebagai people power, yang kemudian dilecehkan oleh para buzzer. Sekarang buzzer-nya mau ngapain kalau keadaan sudah begini? Mereka pasti ikut juga. Jadi apa yang harus mereka peroleh kalau pemerintah sudah bilang dia nggak punya lagi sebut saja cadangan untuk subsidi, termasuk subsidi buzzer sebetulnya kan? Jadi, buzzer yang paling menderita, tapi sok jagoan gitu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mahasiswa itu diam-diam mereka sudah pelajari watak dari konstitusi. Konstitusi mengatakan bahwa peliharalah kehidupan bernegara itu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang adalah milik rakyat. Itu dasarnya. Jadi bukan seolah-olah pemerintah kasih subsidi lalu kita merasa negara baik betul. La itu punya kita kok. Jadi itu sebetulnya yang akhirnya dipahami oleh mahasiswa. Ini yang lebih penting. Karena itu, didorong nggak didorong pasti mahasiswa akan demonstrasi. Dan itu akan bergerak. Tetapi Makassar selalu lebih dahulu dan hari ini ada demo di Makasar, di Kendari, di Gorontalo, di beberapa kota juga tuh. Itu yang kita sebut dulu berkali-kali dalam beberapa minggu yang lalu bahwa pasti akan terjadi gerakan karena ini menyangkut ekspektasi terhadap hidup. Jadi, begitu pemerintah bilang BLT itu artinya kemiskinan sudah terjadi. Buruknya, pemerintah menganggap bahwa untuk mencegah kebijakan yang akan memberatkan rakyat, kami kasih BLT. Sudah tahu memberatkan rakyat ngapain diambil kebijakannya. Ini dungunya di situ kan? Jadi, sebetulnya banyak hal yang dengan logika sederhana kita tahu bahwa kita sedang dicekik, lalu dibujuk dengan BLT. Kenapa dicekik? Supaya kita mudah untuk disuap. Kan begitu. Tapi kan masalahnya sekarang data BLT tidak menjangkau semua orang yang kehabisan oksigen tadi. Kan yang kehabisan oksigen itu dengan naiknya harga BBM ini meluas. Jelas sopir-sopir ojek, sopir angkutan, semua jelas langsung akan terkena. Jelas para pedagang kaki lima kelas bawah dan sebagainya yang harga-harga naik semua dia mau menjual ke konsumennya juga susah karena bagaimana mungkin mereka menaikkan harga konsumennya juga sekarang kesulitan hidupnya. Jadi, ini menumpuk dan ini ketemu persoalannya di tengah situasi yang kita lihat sekarang orang betul-betul di media sosial setiap hari pamer kekayaan, terutama yang sekarang disorot polisi. Tapi ini soal anggota DPRD dan yang lain tinggal menunggu waktu saja itu disorot oleh publik. Ini multiplier effect dari pencabutan subsidi pasti ke mana-mana. Kan kita nggak bisa dapat argumen yang sound, yang masuk akal dari pemerintah. Apa argumennya? Kan kita nggak dapat keterangan alasan bahwa subsidi harus dicabut. Jadi itu yang menyebabkan semua orang akhirnya marah dan kemarahan itu ya nggak bisa dicegah lagi kan. Kalau misalnya pemerintah masih berupaya untuk membujuk, mau dibujuk dengan apa? Dan intinya kan hak hidup orang itu diambil lalu dipindahkan. Lo kok subsidi dipindahkan? Apa poin dari memindahkan subsidi itu, dicabut dari BBM dipindahkan melalui BLT. Dua-duanya adalah hak kita sebagai rakyat untuk menikmati hasil minyak bumi, hasil batubara, sawit segala macam. Kan begitu cara melihat public policy. Lain kalau kita betul-betul negara super liberal, ya sudah itu suka-suka saja. Biarkan pasar bekerja. Bahkan, ketika pasar sedang bekerja pun pemerintah ganggu kan. Pasar bekerja dengan memperlihatkan komunitas yang sama dengan harga lebih murah, yang bukan dihasilkan oleh Indonesia, itu swasta yang bikin, Vivo yang bukan disubsidi oleh pemerintah. Nggak disubsidi, kenapa disuruh naikin harga kan? Ini betul-betul bringas pemerintah, nggak bisa lihat orang punya alternatif. Nanti dianggap itu enggak nasionalis kalau beli lebih dari swasta yang non Pertamina. Lo justru swasta yang non-Pertamina yang menjamin keadilan sosial dengan harganya yang rendah. Jadi, bagian-bagian ini yang membuat akhirnya kita anggap bahwa pasal 33 itu akhirnya berubah menjadi etatisme, negaraisme, negara mau ambil semua kekayaan. Padahal kita dijamin oleh keadilan sosial, oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pengetahuan ini tanpa perlu backup data emak-emak ngerti. Emak-emak akan seluruh anak-anaknya itu mahasiswa demo. Kira-kira begitu. Atau nggak disuruh pun mahasiswa merasa ini kesempatan untuk memulihkan kembali hak mahasiswa untuk berdemo. Iya itu. Kok bisa ada satu POM bensin yang kebanjiran konsumen, yaitu Vivo, ketika tahu, harga di tengah pemerintah menaikkan dia malah menurunkan harganya. Kemudian diumumkan bahwa mereka akan menaikkan harga. Tapi orang paham pasti ini ada campur tangan dari pemerintah. Sebenarnya kan nggak boleh dalam soal semacam ini justru ditutup alternatif oleh pemerintah. Itu Dirjen Migas mengatur-ngatur pasar kan. Kalau Jokowi mungkin yang menyampaikan mungkin masih masuk akal. Migas ada urusan apa? Jangan-jangan lama-lama entar semua hal yang kita konsumsi dari luar negeri karena memang lebih murah itu disuruh supaya jangan, nanti naikin dulu harganya, baru dijual. Jadi, kekacauan itu datang dari kepanikan saja. Mungkin dia nggak hitung bahwa nanti ada perusahaan swasta yang justru bisa supply lebih murah. Tapi, sudahlah, itu memang niat jahat itu sebetulnya. Jadi, kalau ada argumen kita masih bisa pahami, tapi kita tahu pemerintah bilang ya kami ada tiga ratus triliun. Dari mana dapat itu? Ya dari ekspor batubara, ekport sawit segala macam. Itu ekspor dari rumah para menteri, para pejabat, para anggota DPR. Enggak, itu kita ambil dari bumi Indonesia. Bumi Indonesia punya siapa? Kan begitu. Rakyat tahu bahwa itu diambil dari bumi dia, yang ongkos produksinya sedikit banget lalu dia dapat winfall segala macam, termasuk produksi minyak dalam negeri yang biaya produksinya sangat rendah tapi kenapa musti dinaikkan harganya. Sebetulnya pemerintah menyimpan cash untuk main politik, karena cash yang diberikan pada rakyat cukup dengan 21 triliun. Kan cuma itu yang diberikan kan? Sementara yang ada di kantong pemerintah yang sebetulnya hak rakyat ada 300 triliun. Buat apa bikin ibukota baru? Itu berguna nggak buat rakyatnya? Apa gunanya ibukota baru kalau semua orang berkantor di handphone. Itu soalnya. Jadi, tetap kita nilai, bukan dari segi politik lagi tapi dari segi hakikat etik dari sebuah kekuasaan yang tidak paham tentang konstitusi itu. Konstitusi memerintahkan negara untuk melindungi rakyatnya, sekarang dicekik. Begitu tercekik orang bilang oke gua kasih BLT. Oke, jadi ini tidak terhindarkan. Saya kira yang mulai hari ini mungkin akan ada unjuk rasa-unjuk rasa yang juga bisa terjadi eskalasi, dalam situasi seperti ini, seperti kita selalu mengingatkan, bukan mengompori. Dalam situasi seperti ini, nanti bisa ketemu tuh, krisis di pemerintahan dan krisis di tengah rakyat, dan terutama tingkat krisis kepercayaan publik yang sangat terhadap pemerintah meskipun ada survei-survei menyatakan bahwa tetap tinggi kepercyaan pemerintah. Saya kira itu hanya placebo effect lah yang disampaikan lembaga survei itu. Itu akibatnya juga. Lembaga survei musti minta maaflah atau nggak usah minta maaf tapi diem-diem saja buat ubah angkanya. Dia malu juga sekarang kan, baru 2 hari lalu disurvei kepercayaan sudah nggak ada. Jadi, sekali lagi, kita hanya ingin lihat bagaimana cara ini ditangani. Itu pemerintah akan lihat kemampuan dia untuk mengerahkan aparat kekuasaan, polisi terutama. Padahal, polisi sudah tidak dipercaya. Ini momentum yang nggak pernah dihitung bahwa kalau terjadi social unrest, kerusuhan, siapa yang akan menangani. Itu polisi diuber-uber sama anak STM sekarang. Dan polisi memang lagi rendah moralnya karena pemimpin-pemimpinnya yang lagi bermasalah kan. Kita ingin ada ketertiban, tapi orang sudah nggak percaya, bagaimana? Lalu presiden bilang, oke kalau gitu kita cabut lagi tuh pernyataan bahwa subsidi dicabut. Jadi kembalikan subsidinya. Tetap orang akan anggap bahwa ini besok dia naikin lagi, di menipu lagi. Jadi, sudahlah itu lempar handuk sajalah karena semua alasan yang akan dibuat oleh Presiden Jokowi itu dianggap sebagai ya penipu ulung yang sebetulnya sudah ketahuan isinya, tapi masih mau ngelak-ngelak. Kira-kira begitu jalan pikiran publik yang nggak diucapkan. (Ida/sws)
Dukung UUD 1945 Naskah Asli, Ichsanuddin Noorsy: UU Jantung Kapitalisme Harus Dihancurkan
Jakarta, FNN – Pengamat politik ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, mendukung Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang, membuat peta jalan kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Agar upaya kembali kepada UUD 1945 naskah asli dapat berjalan mulus, Ichsanuddin mendorong agar Undang-Undang yang merupakan jantung kapitalisme dihancurkan terlebih dahulu. \"UU jantung kapitalisme harus dihancurkan dulu. Kalau ini rontok, maka kapitalisme itu juga rontok,\" kata Ichsanuddin saat menjadi narasumber pada Executive Brief \'Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli, Khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya\', di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senin (5/9/2022). \"UU yang dibuat rezim Reformasi adalah UU yang menyerahkan korporasi kita kepada kaum kapitalisme. UU yang dibuat lebih mengedepankan asas manfaat daripada asas kepemilikan. Ini adalah pemikiran neoliberalisme. Lebih mengedepankan revenue oriented ketimbang mengelola sendiri aset kita,\" papar Ichsanuddin. Kuncinya adalah, lanjutnya, perekonomian disusun atas usaha bersama. Disusun artinya bukan diserahkan kepada mekanisme pasar. Sedangkan usaha bersama harus ada kolaborasi dari tiga pilar yakni BUMN, koperasi dan korporasi. Kita mengakui kompetisi, sekaligus juga mengakui kerja sama. Berangkat dari pemahaman tersebut, Ichsanuddin menyebut sangat tak layak jika pengelolaan hajat hidup orang banyak diserahkan kepada pasar. Dijelaskannya, Ekonomi Pancasila atau ekonomi konstitusi tak bisa berjalan jika penyelenggara negaranya berbasiskan semangat komprador dan pengkhianat. \"Dalam istilah saya rezim cinta tanpa setia,\" katanya. Upaya melakukan restrukturisasi ekonomi nasional harus dengan cara melakukan pemisahan mana public goods dan mana commercial goods dan mana yang quasi. \"Perekonomian itu, narasinya dengan tubuh close-open good economy. Namun yang terjadi sampai saat ini, ekonomi bugil, sehingga tidak terjadi yang namanya perbaikan ekonomi,\" tegas Ichsanuddin. Jika ditinjau dari kiblat ekonomi, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dsn UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kiblat ekonomi Indonesia mengarah kepada konsensus Washington. \"Korporasi swasta (domestik dan asing) adalah pengarah dan pelaksana perekonomian, sedangkan pemerintah adalah regulator,\" tutur Ichsanuddin. Persoalan berikutnya adalah terbatasnya jenis barang dan jasa publik, nilai tukar mengambang bebas, negara lebih penting mengutamakan ketahanan ekonomi daripada kedaulatan ekonomi dan pasar dijadikan pengambilan keputusan. \"Pasar diminta jadi sumber penyelesaian kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Pertanyaannya, apakah pasar yang akan menakar harkat dan martabat manusia? Apakah pasar mampu menjamin kelangsungan hidup dan masa depan?\" tanya Ichsanuddin. Di sisi lain, Ichsanuddin menjabarkan jika total aset lembaga keuangan yang diprediksinya pada tahun 2016 mencapai Rp7.800 triliun. Sedangkan 12 orang terkaya di Indonesia menguasai keuangan sebesar 44,65 persen. \"Sejak tahun 2016 saya sudah prediksi problematika yang sekarang terjadi. Enam tahun berlalu, masalahnya tak berubah, justru bertambah. Data per 22 Agustus, pinjaman asing Indonesia sebesar 68,95 persen,\" jelas Ichsanuddin. \"Saya ragu tahun 2030 dan 2045 perjalanan kita benar. Tidak mungkin Indonesia bisa bertahan kalau model pengelolaannya demikian,\" urai Ichsanuddin. Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, mengatakan gagasan kembali kepada UUD 1945 bermula dari gagasan besar Ketua DPD RI yang membuat peta jalan mengembalikan UUD 1945 naskah asli. \"Gagasan ini tak lahir begitu saja, tapi berproses ketika Ketua DPD RI melakukan perjalanan keliling Indonesia di 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota,\" beber Sefdin. Selama dua tahun melakukan perjalanan keliling Indonesia, Sefdin menyebut LaNyalla menemukan persoalan yang sama yakni ketidakadilan dan kemiskinan struktural. \"Pembenahannya ada di sektor hulu yakni konstitusi kita. Pilihan saat itu banyak. Ada amandemen ke V, kaji ulang. Dan semuanya telah diupayakan melalui perbincangan maupun diskursus. Tapi rupanya itu belum komprehensif dan tak bisa memastikan kedaulatan rakyat kembali dan kesejahteraan rakyat terwujud,\" papar Sefdin. Akhirnya, setelah dilakukan kajian mendalam, pilihan solusinya adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli, khususnya pasal 33 beserta penjelasannya, untuk kemudian disempurnakan dengan cara benar, secara adendum, sehingga tak mengulang kesalahan Orde Lama dan Orde Baru. \"Pasal 33 dan penjelasannya itu sangat rigid dan kuat memisahkan secara tegas antara publik goods dan commercial goods yang tidak boleh orang per orang menguasai public goods. Dalam perubahan (amandemen 1999-2002) penjelasan itu dihapus total,\" jabar Sefdin. Hari ini, kata Sefdin, bangsa ini selalu mengalami defisit APBN dan selalu ditopang utang. \"Lalu, apa yang disiapkan Indonesia untuk menghadapi New Vision 2030 dan 2045. Sementara negara lain sudah menyiapkan dengan baik dalam menyosong perubahan geo-politik dan peta energi. Bahkan Arab Saudi Arab telah menggagas New Vision 2030,\" ulas Sefdin. Acara ini juga digagas untuk menghitung potensi nominal yang dimiliki bangsa ini jika negara kembali menguasai hajat hidup orang banyak. \"Kita juga ingin mengukur peluang menghapus UU pro daulat pasar dan pro oligarki dengan kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Begitu juga dengan perjanjian-perjanjian internasional,\" demikian Sefdin. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Alirman Sori (Sumbar), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin dan Togar M Nero serta Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol. (mth/*)
Pernyataan Paguyuban Pandu Tidar '82
(Disampaikan pada kesempatan setelah selesai rekonstruksi di TKP Lembang) KAMI Paguyuban Pandu Tidar\'82 adalah perkumpulan teman satu Angkatan di AKABRI tahun 1982 bersama alm. Letkol inf. Purn. H. Muhammad Mubin yang meninggal dibunuh secara sadis melalui penikaman berkali-kali, dalam kondisi duduk di mobil oleh Hendri Hernando alias Aseng pada tanggal 16 Agustus 2022. Paguyuban Pandu Tidar\'82, mengamati secara cermat dari awal proses pidana pembunuhan terhadap Letkol.inf.Purn.H.Muhammad Mubin,baik ketika diproses penyidikan dan penyampaian hasil oleh Kapolres menetapkan tersangka dengan pasal ringan, dianggap perkelahian. Terkesan ada rekayasa melindungi tersangka. Jauh berbeda dengan apa yang telah disidik oleh pihak Polda Jabar, dan menetapkan tersangka sebagai Tindakan Pidana Pembunuhan berencana dengan Pasal 340. Untuk hal tersebut kami anggap sudah sangat tepat. Agar kedepan menjadi pelajaran bagi aparat polisi lebih berhati-hati dan jujur mengungkap kasus. Kami ingin agar Polda JABAR melakukan sidang etik, adanya tindakan obstruction of justice di internal polsek dan polres. Paguyuban Pandu Tidar\'82, menyesalkan adanya usaha meringankan tersangka oleh pihak aparat Polsek dan Polres. Serta menyembunyikan/ mengaburkan identitas tersangka. Melalui narasi, yang menurut kami pihak aparat polisi secara sengaja menimbulkan isu RAS, bahwa tersangka adalah asli Sunda dan beragama Islam. Menurut kami pernyataan tersebut malah dapat memojokan bahwa seakan suku Sunda dan Islam berbuat kekerasan dan melakukan pembunuhan. Paguyuban Pandu Tidar\'82, akan terus mengawal penyelesaian kasus pidana pembunuhan Letkol inf. Purn H. Muhammad Mubin tersebut untuk tercapainya keadilan. Karena hal ini menyangkut sisi kemanusiaan, hilangnya nyawa manusia secara semena-mena. Sesuai dengan ajaran Islam membunuh satu orang tanpa alasan sama dengan membunuh semua umat. Bandung, 5 September 2022 Paguyuban Pandu Tidar 82 Letjen TNI Purn. Yayat Sudrajat Nara Hubung: Mayjen TNI Purn. Robby Win Kadir Hp. 0813-9437-4916
Rezim Baru dan BBM Lima Ribu Rupiah
Jika negara kaya raya seperti Indonesia bisa digenggam oleh elit-elit yang cinta rakyat, yang bekerja berdasarkan UUD 45 Asli pasal 33, sila ke-5 Pancasila dan tujuan kemerdekaan seperti pada preambul UUD45, maka persoalan harga BBM tidak menjadi urusan ruwet lagi nantinya. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Alumni ITB PEMERINTAH menaikkan harga Pertalite dan Solar masing-masing sebesar 31% dan 34%. Alasannya adalah harga keekonomian dan subsidi tidak tepat sasaran. Lalu mahasiswa bergerak marah di berbagai penjuru bumi pertiwi. Ketua-ketua partai asyik masyuk kasak kusuk cari pasangan copras capres tak peduli. Kaum buruh menjerit, bayang-bayang PHK muncul, baik jutaan buruh sektor otomotif yang baru akan pulih setelah kenaikan BBM 2014 dan pandemi, maupun buruh berbagai sektor lainnya. Ibu-ibu rumah tangga mulai hitung menghitung tambahan inflasi kebutuhan pokok yang akan sangat besar kali ini. Benarkah harga keekonomian terlalu tinggi? Sehingga subsidi yang diberikan pemerintah naik 3 kali lipat menjadi Rp. 502 Triliun tahun ini. Benarkah pernyataan Jokowi bahwa orang kaya menikmati subsidi BBM itu dalam porsi 70%? Bagaimana dengan 120 juta pemilik sepeda motor, apakah mereka orang-orang yang dituduh Jokowi penikmat subsidi tidak tepat sasaran itu? Tentu saja pemerintah boleh menaikkan harga BBM jika memang hal itu dapat dimengerti oleh Rakyat Indonesia. Namun, jika itu sebuah kebijakan yang salah, ketika ekonomi mulai bangkit setelah dua tahun kehancuran akibat pandemi, maka nasib rakyat bisa terperosok lebih buruk lagi. Bagaimana mengukur kebenaran dari kebijakan pemerintah ini, khususnya masih terngiang berita di bulan Juli, di mana Jokowi menyampaikan pada Forum Pemred, bahwa sepanjang tahun 2022 ini tidak ada kenaikan BBM. Soal Harga Keekonomian Pertama, mari kita lihat definisi harga keekonomian yang dimaksud pemerintah. Airlangga Hartarto, 16/8/22, menyatakan harga keekoniam pertalite adalah Rp 13.150, Menteri ESDM, awal September, mengatakan Rp. 17.000 dan Dirut Pertamina mengatakan Rp. 17.500. Dengan harga Pertalite, sebelum dinaikkan, Rp. 7.650, maka pemerintah memberikan subsidi yang besar. Urutan pernyataan menteri ini seharusnya terbalik atau aneh, karena harga minyak dunia lebih mahal ketika 16/8/22 dibandingkan awal September. Tapi begitulah pemerintah kalau memberi statemen. Entah mana yang benar. Kwik Kian Gie, mantan Menteri Perekonomian Era Gus Dur, alumni Erasmus University Rotterdam, jurusan ekonomi, pernah mengaku tidak paham istilah subsidi BBM ini. Sebab, menurutnya, sebagai produsen minyak, Indonesia tidak perlu memberikan istilah subsidi bagi barang miliknya sendiri. Bahkan, ketika kita menjadi net importir, tetap saja kita punya porsi minyak hasil perut bumi Pertiwi. Pada tahun 2008 Indonesia mendeklarasikan diri sebagai net importir minyak mentah. Kemampuan produksi kita tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus menerus meningkat. Awal tahun 2000an, grafik konsumsi dan produksi telah bersentuhan, grafik konsumsi terus tajam ke atas, sebaliknya grafik produksi tajam menurun ke bawah. Pada Juli 2022 lalu, Indonesia memproduksi minyak mentah 616.000 barrel pernah hari (Bph), namun kebutuhannya mencapai 1,4 juta Bph. Lalu bagaiamana menentukan harga keekonomian BBM kita? Minyak mentah 1,4 juta Bph diolah di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti Singapura, sehingga menjadi BBM. Refenery pada kilang dapat mengkonversi minyak mentah sekitar 50% menjadi bensin dan 20% solar. Sisanya bervariasi dalam bentuk produk lainnya, seperti kondensat, bahan kimia dll. Harga refenery berkisar 10 dollar perbarrel (Rp 890 per liter dengan asumsi $1=14.890) atau 3 dollar perbarrel jika kilang sangat besar/raksasa. Atau jika di Iran sekitar $1, 7 per barrel. Selain harga refenery, diperlukan harga angkut minyak mentah ke kilang dan sebaliknya ke penyimpanan. Lalu tambahkan ongkos distribusi sampai ke SPBU. Voltaoil.com dalam What Determines Retail Prices dor Gasoline and Diesel, 2015, memaparkan harga untuk memproduksi (cost of production) satu barrel minyak mentah bervariasi antara $20/barrel, seperti di Saudi Arabia, hingga $90/barrep di sumur minyak yang dalam. Menurutnya, struktur pembentukan harga sampai ke SPBU, di Amerika, untuk bensin, dibentuk oleh 51% biaya minyak mentah, 21% biaya Refining, 11% biaya distribusi dan marketing serta 16% pajak. Sedangkan untuk Diesel, biaya minyak mentah 49%, Refining 13%, Distribusi dan Marketing 19% dan pajak 18%. Di Indonesia, harga minyak mentah kita ditentukan oleh Menteri ESDM, bukan harga produksi. Menteri merujuk pada harga minyak Brent plus minus Alpha. Alpha, menurut panduan ESDM berkaitan dengan kualitas BBM, harga pasar internasional dan ketahanan energi nasional. Pada saat ini, 4/9/2022, oilprice.com memuat harga minyak mentah kita bervariasi $69, 74/barrel (Cinta), $99, 65/barrel (Duri) dan $87, 24/barrel (Minas). Sedangkan Brent pada harga $93, 02 dan WTI $86, 87. Menurut dataharian.esdm.go.id, harga minyak mentah kita per Juli adalah $106,73, turun dari bulan sebelumnya, Juni, $117, 62. Rerata ICP bulanan, Januari sampai Agustus 2022 adalah $103, 33 perbarrel. Rata-rata sampai tanggal 23 Agustus adalah $94, 65 perbarrel. Sementara asumsi APBN 2022 adalah $63 per barrel. Situs ini juga memuat harga BBM batas atas eceran per 1 Agustus, Bensin/liter Ron 89 Rp 17.078, Ron 90 Rp. 17.196, bensin Ron 92 Rp. 17.315, bensin Ron 95 Rp. 18.311, bensin Ron 98 Rp. 18.682, Solar PSO Rp. 19.652, Solar CN48 Rp. 19.651, Solar CN 51 Rp. 19.982. Pada saat yang sama, Data per 22/8/22, Bensin Ron 95 di Malaysia Rp. 6.801, Vietnam Rp. 16.042, Australia Rp 16.578 dan Indonesia Rp. 17.292. Lalu, Diesel, Malaysia Rp. 7.128, Thailand Rp. 14.509, Vietnam Rp. 15.239, Jepang Rp. 15.566, Australia Rp. 20.581 dan Indonesia Rp. 19.242 Di luar urusan harga, stock ketahanan BBM pada 28 Agustus disebut sebagai berikut, bensin Ron 90 cukup 17,7 hari (1.451.348 KL), Ron 92 cukup untuk 43,9 hari, bensin Ron 95 cukup untuk 92,3 hari, Solar CN 48 cukup untuk 20,9 hari, Solar CN 53 cukup untuk 56,2 hari. Apakah harga keekonomian BBM pertalite (Ron 90) benar-benar berkisar Rp. 17. 000? Seperti kata Menteri ESDM? Bagaimana kalau kita bandingkan dengan merk keluaran SPBU Vivo dengan harga Rp. 8.900 di Indonesia atau di Malaysia harganya Rp. 7.128? Kalau kita mengikuti struktur biaya pada voltaoil. com di atas, maka, dengan harga minyak mentah $100, harga sampai ke SPBU juga sekitar $100 per barrel, dengan asumsi negara memungut pajak sebesar16% kepada rakyat. $100 dollar per barrel artinya $0,63 per literliter atau Rp. 9.366 pada saat dollar di hari Jokowi menaikkan BBM kemarin lalu. Harga itu lebih mahal dari SPBU Vivo, yang menjual bensin Rp 8.900 per liter atau Malaysia menjual Rp. 7.128. Kita sudah mebuktikan bahwa harga keekonomian yang digunakan Airlangga Hartarto, Menteri ESDM maupun Dirut Pertamina tidak jelas asal usulnya. Apakah ada biaya siluman ataukah kita tidak efisein dalam usaha minyak/BBM? Sekarang kita lanjut sedikit tentang pikiran Kwiek Kian Gie, tentang barang kita sendiri. Seandainya komponen pembentukan minyak mentah kita mendekati 50-50 antara impor dan ekspor, lalu kapasitas kilang kita mencapai 1 jutaan PBH, tentu saja harga BBM kita pada akhirnya tergantung pada cara kita menghargai milik kita sendiri. Apakah bebasis ongkos produksi saja, seperti di Saudi Arabia, $ 20 atau katakanlah setengah harga dunia. Kalau kita memilih setengah harga dunia, atau sekitar $50, maka harga di SPBU adalah $75 per barrel untuk bensin. Atau Rp. 7000 per liter, seperti Malaysia. Apakah mungkin harga BBM kita menjadi Rp 5000 per liter? Tentu saja jika komponen pajak dikurangi. Atau basi harga minyak mentah dikurangi. Soal Subsidi Kedua, kita bicara soal subsidi. Apakah kita sedang mensubsidi rakyat soal BBM? Apakah orang-orang pengguna 120 juta motor sedang menerima subsidi negara? Apakah orang-orang ojek sedang menerima subsidi? Apakah mobil-mobil angkutan umum sedang menerima subsidi? Untuk harga BBM sekarang bahkan sampai harga Rp. 5.000 per liter, kita tidak perlu mengatakannya subsidi. Sebab, hal ini hanya terkait cara kita menafsirkan angka-angka dalam APBN kita, sisi pemasukan dan pengeluaran. Di Venezuela harga BBM Rp 330, di Iran Rp. 900 dan Libya Rp 500, begitu murahnya, mungkin karena kotak-katik APBN mereka tidak terjebak mazhab neoliberalisme barat. Apakah subsidi salah? Jika memang diperlukan subsidi, sebenarnya itu bukan sesuatu yang salah. Memang harus tepat sasaran agar mayoritas yang mendapatkan adalah yang berhak. Pertanyaan kenapa dana PEN (Pemilihan Ekonomi Nasional) setiap ekonomi menghadapi krisis, dikeluarkan negara untuk melindungi orang-orang kaya (juga)? Sekali lagi kita belum melihat adanya subsidi dan subsidi salah sasaran sejauh ini. Lalu apa motif pemerintah menaikkan BBM? Pertama tentunya mencari uang mudah dengan berdagang dengan rakyatnya sendiri. Ini penting untuk adanya uang dialokasikan pada projek-projek infrastruktur, seperti IKN dan Kereta Api KCIC. Kedua, takut mengevaluasi efisiensi dalam bisnis minyak ini. Begitu juga takut mengevaluasi berbagai rencana perluasan kilang yang tidak kunjung tiba. Ketiga, \"mindset\" penguasa yang tidak mampu melihat kesulitan rakyat yang datang bertubi-tubi, dari mulai pendemi covid-19, harga-harga kebutuhan pokok melambung akibat perang Rusia-Ukraina dan berbagai hal lainnya. Lalu apa dampaknya pada rakyat? Yang jelas Bank Indonesia sudah memperkirakan akan ada tambahan inflasi 1,3% perkenaikan BBM Rp 1000. Berbagai pengamat mengatakan akan mengakibatkan kenaikan inflasi 7-8% tahun ini. Sejatinya, dilapangan inflasi bisa berkali lipat, khususnya di sektor pangan dan transportasi. Untuk manufaktur sendiri, seperti otomotif, maka kejadian lesunya bisnis otomotif akibat kenaikan BBM 2014, akan terulang. Jutaan buruh dan keluarganya harus siap-siap menghadapi nasib buruk. Pengguna motor dan mobil untuk usaha, juga akan menghadapi nasib buruk. Apalagi kebijakan mewajibkan mobil 1400 Cc beli Pertamax, yang akan diteken dalam waktu dekat, semakin memukul usaha UMKM. Penutup Rakyat terhempas menderita yang dalam dengan BBM dinaikkan Jokowi. Sementara ketua ketua parpol sibuk kunjungan copras capres. Anggota DPR dan politisi diam seribu bahasa. Tinggallah rakyat, kaum buruh, mahasiswa, petani, ulama harus berpikir keras. Bagimana men-setting Indonesia ke depan? Kita sudah perlihatkan soal harga keekonomian dan subsidi salah sasaran, sebagai alasan kenaikan BBM sebuah omong kosong belaka. Jika presiden ke depan pro rakyat, maka harga BBM bisa Rp. 5000 per liter, tanpa istilah subsidi. Ini belum kita mengintegrasikan seluruh sumber energi, seperti batu bara, biofuel (sawit, buah Jarak, dll), energi angin dan Matahari dlsb. Jika negara kaya raya seperti Indonesia bisa digenggam oleh elit-elit yang cinta rakyat, yang bekerja berdasarkan UUD 45 Asli pasal 33, sila ke-5 Pancasila dan tujuan kemerdekaan seperti pada preambul UUD45, maka persoalan harga BBM tidak menjadi urusan ruwet lagi nantinya. Sekali lagi semua itu tergantung Mahasiswa, Buruh, Emak-emak, kaum purnawirawan TNI dan Ulama. (*)
Dukung RUU Kreativitas, LaNyalla Ajak PPI Tata Ulang Indonesia
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung Perkumpulan Pemuda Indonesia (PPI) yang mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kreativitas Pemuda. Menurut LaNyalla, kepedulian pemuda terhadap masa depan patut disyukuri. Sebab, para pemuda memiliki kepedulian yang besar terhadap nasib bangsa. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak para pemuda Indonesia, khususnya PPI, untuk ikut aktif menata ulang Indonesia. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menyampaikan Keynote Speech dalam acara Rapat Kerja Nasional I PPI di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Senin (5/9/2022). Dalam pandangan LaNyalla, sudah sepatutnya negara hadir memberikan dukungan kepada pemuda dalam mengembangkan kreativitas mereka. Dijelaskannya, harus banyak lintas kementerian yang terlibat dalam mendorong pengembangan kreativitas pemuda. \"Sebab, hari ini masih ada gap yang tajam terkait fasilitas dan sarana pendukung kreativitas pemuda di Indonesia, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Juga antara kota dan desa,\" tuturnya. Gap tersebut pada akhirnya menciptakan disparitas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Hal itu bisa terlihat dari infrastruktur teknologi pendukung internet yang belum merata di Tanah Air. Padahal, salah satu basis kreativitas pemuda adalah penggunaan infrastruktur internet. \"Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi. Apalagi, di era dis-ruptif ini, percepatan perubahan menuntut pula percepatan antisipasi dari pemerintah dalam menyiapkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat luas,\" ujar LaNyalla. Senator asal Jawa Timur tak lupa menitip pesan kepada seluruh pemuda di Indonesia, khususnya kepada PPI, agar jangan pernah meninggalkan sejarah. Para pemuda juga jangan sampai kehilangan jati diri dan karakter. \"Kuncinya, jangan tinggalkan budi pekerti luhur bangsa ini. Harus diingat bahwa pemuda tak terlepas dari sejarah lahirnya bangsa ini. Para pemuda di kalangan terdidik adalah mereka yang tercatat dalam sejarah memulai pergerakan kemerdekaan,\" kata LaNyalla. Bahkan, Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu menjelaskan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 juga tidak terlepas dari peran para pemuda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Oleh karena itu, LaNyalla menegaskan sudah seharusnya para pemuda Indonesia kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. \"Pemuda juga harus kritis terhadap sejumlah fenomena paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Baik itu soal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural akibat ketidakadilan tersebut,\" tegas LaNyalla. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga menegaskan, para pemuda Indonesia harus kritis terhadap konsep dan kebijakan pendidikan nasional bangsa ini. Di mana mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai cita-cita negara ini, bukanlah sekedar mencerdaskan otak, tetapi mencerdaskan kehidupan. \"Artinya, mencerdaskan kemanusian secara utuh, termasuk moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme,\" tutur LaNyalla. Sebab, tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme dan tanpa ideologi serta tanpa ilmu agama, kita hanya akan menghasilkan generasi yang akan menjadi lawan kita di masa depan. \"Untuk itu, kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang pikiran-pikiran mereka. Karena semua bangsa yang besar, adalah bangsa yang dibangun dengan landasan peradaban dan watak dasar bangsa mereka,\" tutur LaNyalla. Dalam hal sistem demokrasi bangsa ini, LaNyalla menyebut watak dan DNA asli Indonesia adalah sistem syuro yang menjadi ciri utama demokrasi Pancasila. \"Dalam sistem tersebut, kedaulatan diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Di mana di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari partai politik, tetapi juga ada utusan dari seluruh daerah dan utusan golongan-golongan yang lengkap,\" ujar LaNyalla. Sistem tersebut adalah yang sesuai dengan Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara yang super majemuk ini. Sebab, demokrasi Pancasila bukanlah sistem demokrasi liberal di Barat. Bukan pula sistem komunisme di Timur. Saat ini, LaNyalla mengaku terus berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. \"Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari,\" tegas LaNyalla. LaNyalla mengajak kepada semua elemen bangsa untuk menyatukan tekad untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian disempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli mutlak harus kita sempurnakan, agar kita tidak mengulang praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. \"Oleh karenanya, saya ingin mengajak kalian semua para pemuda Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam gerakan menata ulang Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik, lebih adil, makmur dan sejahtera,\" demikian LaNyalla. Ketua Nasional PPI, MT Natalis Situmorang meminta arahan kepada LaNyalla dalam mengarungi organisasinya. Sebab, kata dia, saat ini banyak permainan dan hobi di daerah-daerah mulai ditinggalkan. \"Oleh karenanya, kami mencetuskan RUU Kreativitas Pemuda, dengan harapan hobi dan permainan di daerah itu dapat dilestarikan. Kami mohon dukungan Pak LaNyalla dan mohon arahannya,\" kata Natalis. Dikatakannya, organisasinya bukan lawan tanding KNPI. Tetapi lebih kepada organisasi yang menghimpun anak-anak muda yang memiliki hobi dan kreativitas untuk dapat mendukung kemajuan bangsa. \"Organisasi kami berdiri sejak 5 tahun lalu. Kami ini adalah perkumpulan anak-anak muda yang punya hobi. Pada kesempatan ini hadir anak-anak muda yang memiliki hobi seperti DJ, tamiya, nasyid, debat dan hobi serta permainan lainnya,\" papar Natalis. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung). Sedangkan dari PPI hadir Ketua Nasional MT Natalis Situmorang dan Sekretaris Eksekutif Angga Busra Lesmana beserta jajaran pengurus dan peserta Rakernas I. (mth/*)
CERI: Harga BBM Vivo89 di Bawah Harga Subsidi Pertalite, Pecat Direksi Pertamina atau Menteri BUMN?
Jakarta, FNN – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, mempertanyakan pernyataan Dirjen Migas Tutuka Ariadji yang dinilai tanpa dasar memaksa Vivo menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) Vivo 89 adalah sikap arogansi dan melanggar hukum. Pasalnya, mendadak publik membanjiri SPBU Vivo di Jabodetabek untuk mencari Vivo 89 yang dijual lebih murah dari Pertalite setelah dinaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/22) siang, jadi perbincangan hangat di media sosial sepanjang hari, kata Yusri. “Jika Vivo89 itu adalah jenis BBM umum. Apa hak pemerintah melalui Dirjen Migas meminta Vivo menaikkan harga Revvo 89? Apakah ini jenis BBM bersubsidi? Kalau bukan, merupakan hak Vivo turunkan harga dengan pertimbangan bisnis. Ada perusahaan ‘obral’, kenapa dilarang? Jika itu katanya stock lama di saat harga minyak dunia di atas USD 100 perbarel, apa malah bukan menegaskan BBM Pertamina bahwa memang tidak efisien?\" tanya Yusri heran, Senin (5/9/2022). Yusri mengutarakan, pemerintah melalui Dirjen Migas Kementerian ESDM jika mengacu pada Perpres 191 tahun 2014 tidak berwenang melarang perusahaan Vivo menjual BBM jenis Revvo 89 hanya Rp 8.900 per liter. “Harga Vivo 89 itu mengkonfirmasi bahwa harga keekonomian BBM sejenis Pertalite hanya berkisar Rp 8.500 per liter, jadi alasan Dirjen Migas bahwa Vivo menjual harga Vivo 89 di bawah harga Pertalite yang sudah disubsidi adalah tak masuk akal sehat, baru pertama sekali saya mendengar alasan seperti ini,” ungkap Yusri. Oleh sebab itu, kata Yusri, sebaiknya Pertamina dilarang berbisnis Pertalite, karena harga keenomiannya Rp 17.100 per liter yang tak masuk akal. “Patut dicurigai harga itu banyak \'pungutan sambo\', harusnya Dirjen Migas bentuk tim audit telisik ketidak efisienan Pertamina dari hulu ke hlir, loh Pak Dirjen juga sebagai Komisaris di Subholding Pertamina gak paham ?” ketus Yusri. Lebih lanjut Yusri mengatakan, jika Vivo harga keekonomian Vivo 89 jauh di bawah keekonomian Pertalite yang katanya Rp 17.100 perliter, supaya tidak menjadi beban pemerintah dan rakyat, sebaiknya Kementerian ESDM menugaskan Vivo untuk menjual BBM sejenis Pertalite di seluruh Indonesia. “Biar Pertamina fokus jual BBM umum seperti Pertamax 92, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertadex, itupun Harga Pertamax 92 masih disubsidi Pertamina Rp 4500 perliter, meskipun sudah dinaikan oleh pemerintah menjadi Rp 14.500 perliter,” kata Yusri. Yusri menegaskan, Vivo jual BBM seharga Rp 8900 sudah pasti untung, sedangkan Pertamina jual Rp 10.000 malah masih disubsidi Pemerintah Rp 7.200, karena harga keekonomiannya katanya Rp 17.100. “Pecat saja Direksi dan Komisaris Pertamina yang gajinya gila-gilaan, Rp 3 miliar hingga Rp 5.6 milyar per bulan atau memang akibat Menteri BUMN yang salah pilih Direksi ?. Oleh sebab perlu dikocok ulang seluruh jajaran Direksi di Holding dan Subholding Pertamina, beber Yusri. Lagipula, lanjut Yusri, Vivo Energy merupakan perusahaan di bawah PT Nusantara Energy Plant Indonesia. “Pemegang sahamnya Vitol ltd, berbasis di negara Swiss termasuk trader besar dunia selain Travigura dan Glencore. Vitol adalah pemasok besar minyak mentah dan BBM serta LPG ke Pertamina,” kata Yusri. Kemudian, pada Juni 2019 CERI mendeteksi ada dugaan hengki pengki juga dalam tender pengadaan kontrak LPG selama 5 tahun di ISC (Intergrated Supply Chain) Pertamina, di mana katanya sejak awal Vitol Singapore dan BGN Turki diduga diatur sebagai pemenang tender, tampaknya dugaan itu belakangan terbukti memang kedua perusahaan itu sebagai pemenangnya\" ungkap Yusri. (mth/*)
Soal Kenaikan Harga BBM, Presiden Jokowi Menjadi “Raja Tega”
Banyak pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh Rezim Jokowi agar rakyat tidak menderita. Kewajiban Pemerintah yang sesuai butir Pancasila dan konstitusi UUD, untuk keadilan sosial dan mensejahterakan rakyat. Oleh: Ir. Tito Rusbandi, MM, Ketua Umum Komite Peduli Indonesia (KPI) KOMITE Peduli Indonesia (KPI) menilai bahwa Presiden Jokowi sangat “ngotot” untuk menaikan harga BBM, dengan prosentse harga tinggi sekali, mencapai lebih 30%. Kenaikan ini akan membuat semua harga akan terkatrol ikut naik secara luar biasa. Walaupun sebelumnya para analis ekonomi dan pengamat kebijakan publik sudah mewanti-wanti bahwa argumentasi Pemerintah tentang angka subsidi Rp 502 Triliun tersebut suatu kebohongan. Tidak sesuai dengan apa yang tercantum dan realisasi APBN. Presiden Joko Widodo telah menjadi “raja tega”, dalam situasi ekonomi rakyat sedang dalam krisis karena dihantam pandemi Covid selama dua tahun lebih. Penambalan APBN yang “katanya bocor” diletakkan di pundak rakyat, yang sudah terbebani kemiskinan karena banyaknya terjadi PHK selama pandemi Covid. Banyak perusahaan/usaha UMKM tutup dan gulung tikar. Ini adalah suatu kekeliruan dari pemerintah Jokowi. Narasi Pemerintah terkait APBN “bocor” karena subsidi BBM terus meningkat, padahal data per Juli 2022 menunjukkan APBN masih surplus cukup besar, lebih dari Rp 100 triliun. Begitu juga tentang argumentasi bahwa pengalihan melalui BLT rakyat miskin akan tertolong juga tidak benar. BLT bersifat sementara dan berjangka waktu (bagaikan memakan gula-gula). Sedangkan harga-harga akan tetap tinggi bisa-bisa akan menjadi permanen. BLT hanya diperuntukan bagi keluarga pra sejahtera yang datanya dari tahun- ke tahun tidak berubah. BLT hanya berfungsi sebagai “suap” pemerintah pada rakyat tak berdaya, supaya tidak melakukan aksi. Padahal akibat pandemi status ekonomi rakyat sudah banyak yang berubah. Karena semua asset sudah mereka jual. Bahkan ada yang sudah bergelimang utang/pinjol untuk mempertahankan hidup. Yang tadinya keluarga ekonomi menengah menjadi miskin. Tadinya keluarga dengan kategori miskin menjadi pra sejahtera. Dipastikan mereka yang sudah berubah satus tersebut, tidak terdatakan sebagai penerima BLT. Ketika usaha rakyat masih tertatih dan berusaha merangkak untuk kembali normal, di siang bolong dihantam palu godam “kenekadan” Jokowi dengan menaikan harga BBM, tanpa peduli kondisi rakyat yang sudah menderita. Termasuk para buruh, pegawai PNS/ASN, TNI/Polri golongan menengah bawah, dengan gaji tidak naik. Semua harga melambung naik tinggi sekali. Juga tidak termasuk mendapat gula-gula, sementara harga BBM sudak naik secara meroket. Banyak pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh Rezim Jokowi agar rakyat tidak menderita. Kewajiban Pemerintah yang sesuai butir Pancasila dan konstitusi UUD, untuk keadilan sosial dan mensejahterakan rakyat. Bukan kebijakan mengorbankan dan memiskinkan rakyat. Pertama, melalui audit investigasi efisiensi dan efektifitas Pertamina meningkatkan keuntungan Pertamina, yang juga menjadi janji Jokowi pada masa kampanye, namun yang terjadi Pertamina inefisiensi kalah jauh dengan Petronas. Kedua, memilih menyetop proyek Infrastuktur yang jor-joran dan banyak yang sudah merugi. Ketiga, menghentikan proyek menara gading seperti Kereta Cepat dan proyek Ibu Kota Negara baru yang membebani APBN. Namun ternyata Jokowi lebih suka memilih membuat rakyat Indonesia menderita. Untuk hal tersebut KPI berpendapat, Negara telah salah urus oleh Presiden Jokowi. Perlu dilakukan perubahan cepat melalui Revolusi Ekonomi & Politik agar Indonesia terhindar menjadi Negara gagal (Failure State). Jakarta, 5 September 2022. (*)
Dr Rizal Ramli: Pemerintah Jokowi Tidak Kreatif
Jakarta, FNN – Pemerintahan Joko Widodo dinilai tidak kreatif. Selalu mencari cara yang gampang yaitu ‘nambah utang’ dan ‘menaikkan harga-harga\' yang bikin susah rakyat! Hal tersebut diungkapkan Dr Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menanggapi kenaikan harga BBM pada Sabtu 3 September 2022. “Pejabat yang ilmunya cuma segitu, ndak usah S3! Negara lain menurunkan harga BBM, Indonesia menaikkan – dasar koplok,” ujar Rizal Ramli setengah emosi. Bagi Rizal yang juga alumni ITB Bandung itu, pemerintah seharus tidak perlu menyengsarakan rakyat dengan menaikkan harga BBM. Bagaimana caranya agar BBM tidak naik? Menurut Rizal, pemerintah harus menghentikan pengeluaran yang tidak perlu, seperti proyek ibukota negara baru di Kalimantan abal-abal itu. “Kurangi pengeluaraan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konsitusi (MK) yang anggarannya malah dinaikan empat kali lipat. Padahal kinerjanya payah!” ungkap Rizal Ramli. Inefisiensi Pertamina Selain itu, Presiden Jokowi bisa perintahkan Komisaris dan Direksi potong ineffesiensi Pertamina dan PLN sebesar 20%. “Itu bukan hal yang sulit asal mereka bersih dan profesional, bukan titipin politik dan hutang budi Jokowi (Ahok). Kalau itu dilakukan, tidak perlu BBM naik!” ujar Rizal Ramli. Cara lain yang bisa ditempuh pemerintah agar tidak menaikkan BBM adalah fokus mengurangi cicilan bunga dan pokok utang, yang tahun ini mencapai Rp 805 triliun. Jumlah tersebut, sepertiga dari APBN. Jika dilakukan debt-swap, lanjut Rizal, termasuk debt-to-nature swap, cicilan bisa berkurang seperempatnya atau sebesar Rp 200 triliun. Saat ini inflasi sebesar 5% tapi inflasi makanan sudah mencapai 11,5%. “Rakyat betul-betul sedang susah. Kok tega-teganya pemerintah naikkan harga BBM,” ucap Rizal Ramli dalam nada kesal. Pasca pandemi Covid-19 ini ekonomi rakyat sebenarnya mulai membaik, tapi sekarang malah dihantam kenaikan BBM. Ini bisa menyebabkan ekonomi rakyat rontok. Kenaikan harga BBM sebenarnya bisa ditunda karena harga minyak mentah dunia sudah mulai turun. Harga minyak mentah dunia memang pernah naik sampai 120 dollar AS per barrel. \"Namun gari ini sudah kembali turun ke 89 dollar AS per barrel. Trend harga turun, ngapain BBM dalam negri naik? Kecuali untuk menutup ineffesiensi Pertamina?\" papar Rizal Ramli. Esensinya sederhana, pemerintahan Jokowi tidak kreatif dan tidak berpihak pada rakyat ! \"Bisanya hanya ‘nambah utang mahal’ dan ‘naikkan harga’ yang bikin susah rakyat. Padahal ada cara lain, tidak perlu naikkan BBM. Ndak kreatif, tapi songong pula. Jokowi wis, cukup sudah,” ujar Rizal. (TG)
Era Minyak Telah Berakhir
Itu tidak mungkin kata pengamat energi di Indonesia, mana mungkin dunia meninggalkan minyak, 100 tahun, 200 tahun dunia tetap akan berlumur minyak. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) DI sini masih ribut subsidi BBM, namun dunia sebagian besar tengah ribut bagaimana meninggalkan minyak. Tentu saja ribut karena sebagian besar dari bangsa kita masih hidup miskin. Sementara lebih dahsyat lagi dunia sedang ribut meninggalkan minyak tidak hanya sebagai bahan bakar, atau sebagai komoditas, tetapi minyak tidak lagi sebagai jangkar mata uang Dolar Amerika Serikat yang merupakan mata uang internasional saat ini. Sebagai isu politik minyak sebenarnya telah berakhir. Minyak tidak lagi dipandang sebagai jangkar mata uang global dolar Amerika Serikat. Rezim petro dolar yang ditopang oleh minyak sejak tahun 1971, sekarang sudah diakhiri oleh jaman digitalisasi dan transparansi. The Federal Reserve (The Fed) tidak lagi legitimate untuk mencetak uang dengan dasar minyak. Antara harga minyak dengan nilai mata uang dolar sudah tidak lagi memiliki korelasi. The Fed di era Obama dan di era Trump tidak lagi menjadikan minyak sebagai dasar dalam mencetak uang dolar. Uang dolar modal kertas dan tinta dicetak begitu saja dan lalu dituangkan ke seluruh dunia tanpa dasar colleteral sama sekali. Pelanggaran motener paling besar yang dilakukan The Fed dan tidak sejalan lagi dengan rezim petro dolar 1971. Lalu apa jangkar ekonomi yang baru? Belum jelas sampai sekarang. The Fed sendiri pusing sudah tujuh keliling menghadapi peningkatan permintaan dan penggunaan uang kripto. Digitalisasi akan melahirkan rezim baru menggantikan petro dolar. The Fed dan bank sentral seluruh dunia berencana menciptakan mata uang digital untuk menandingi uang kripto. Tapi bagaimana menandingi cripto curency, sementara mata uang kertas sendiri sedang tergerus legitimasinya akibat The Fed ugal-ugalan mencetak uang. Bagaimana Subsidi Minyak? Subsidi minyak adalah rezim yang dilahirkan oleh ideologi neoliberal. Subsidi adalah strategi yang dilahirkan oleh politik ekonomi neoliberal. Ideologi yang memisahkan antara negara dengan ekonomi. Negara tidak boleh memainkan peran langsung dalam ekonomi. Negara hanya menjadi “hansip” penjaga malam, pekerjaan negara adalah mengurusi mengatur agar swasta mengambil alih seluruh urusan ekonomi termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan layalanan publik atau bahasa konstitusi indonesia hajat hidup orang banyak. Semuanya tidak boleh lagi dijalankan oleh negara. Bagaimana negara berbuat agar public goods bisa dijangkau oleh daya beli masyarakat? Maka negara mengeluarkan uang yang bersumber dari pajak untuk mengatur harga barang dan jasa. Negara dalam ekonomi neolineral hanya mengurus fiskal. Bagaimana mendapatkan uang untuk membiayai pengeluaran negara, seperti menggaji apatur negara. Kalau sudah dapat uang, lalu uangnya dialokasikan negara untuk mengatur harga barang dan jasa yang dijual swasta dengan mengintervensi harga maka disebut dengan subsidi. Begitu pula dengan subsidi minyak. Minyak diserahkan kepada swasta atau badan usaha komersial, di Indonesia oleh perseroan terbatas. Mereka membeli minyak lalu menjual ke masyarakat. Negara boleh menetapkan harganya dengan jaminan negara memberikan ganti rugi jika terjadi selisih harga antara harta yang ditetapkan negara dengan harga yang sebenarnya. Itulah yang disebut subsidi minyak. Apa sesungguhnya pengertian subsidi menurut rezim internasional? Subsidi adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pengusaha atau pebisnis oleh negara melalui pemerintah untuk mengganti kekurangan pendapatan dari perusahaan komersial akibat menjual barang atau jasa yang harganya di tetapkan oleh pemerintah. Jadi subsidi tetap merupakan pendapatan yang diterima oleh sektor bisnis dan tetap menjadi uang bisnismen. Pada Era 90-an kembali dipertegas melalui konsensus Washington, aturannya melalui liberalisasi pasar, privatisasi BUMN, reformasi pajak, disiplin anggaran negara dan pengetatan fiskal. Jadi anggaran negara tidak boleh dipakai untuk menanggung subsidi yang besar. Karena subsidi semacam itu dalam sistem liberalisasi pasar akan merusak persaingan usaha yang sehat dan menghabisi anggaran negara. Konsensus Washington ini ternyata tidak membuat negara menjadi banyak uang karena disiplin anggaran. Justru negara menetapkan sistem anggaran defisit. Negara meminjam uang sebagai pembiayaan pembangunan. Maka mulailah anggaran negara ditopang oleh utang. Konsesnsus Washington ternyata hanya memperkaya swasta namun membuat negara makin tergantung pada utang. Pada ujungnya negara tidak punya lagi uang dan kemampuan melakukan subsidi BBM. Makanya harga BBM harus diserahkan pada pengusaha dan menjadi urusan mereka. Silakan bisnis dan jual BBM sesuai harganya. Negara tidak punya uang untuk ikut campur. Subsidi Transisi Energi Tapi seiring waktu sektor BBM makin terjepit. Dunia tengah berada bawah ancaman yang serius dengan isue kurasakan lingkungan atau climate change. Bank bank internasional tidak lagi mau menginvestasikan uang mereka dalam sektor minyak. Satu persatu perusahaan minyak tutup dengan tanggungan utang yang besar. Tinggal beberapa perusahaan besar dunia, namun mereka terancam tekanan keuangan yang sangat besar. Kalau dulu ketika perusahan minyak ambruk, maka mereka akan ditolong oleh negara. Mengapa? Sebab negara sangat berkepentingan akan keberadaan mereka, sebagai sumber uang bagi negara penghasil minyak. Apalagi negara Amerika Serikat, minyak adalah alat dominasi mereka secara global melalui petro dolar. Namun sekarang ketika perusahaan minyak colaps, tidak ada lagi yang menolong mereka, perusahan minyak disita oleh pemilik modal atau investornya tanpa ada harapan untuk bangkit lagi seperti tahun 1971 lalu. Mereka lari meninggalkan ladang ladang minyak mereka di negara negara dunia ketiga atau negara berkembang. Lalu kemudian ladang ladang yang telah mengering itu diambil alih oleh perusahaan lokal. Namun perusahan lokal dan nasional tidak dapat leluasa mencapai level keekonomiannya. Bangkrut tapi perlahan lahan. Apakah negara masih bisa menyelamatkan mereka. Tergantung kalau negaranya punya uang. Kalau menerapkan geopolitik internasional sekarang, maka saat ini tidak ada yang lagi yang diperbolehkan untuk mensubsidi minyak. Bisa jadi tak lama minyak akan dipandang sebagai barang ilegal, sumber polusi dsn penyakit, yang malah akan dikenakan cukai oleh negara. Harga minyak pasti naik, minyak lama lama akan langka, bukan karena tidak ada minyak mentah di dalam perut bumi, tapi tak ada satu lembaga keuangan pun yang boleh membiayai eksplorasi dan ekploitasinya. Sementara perdagangan minyak makin tergencet pajak ekspor impor, sehingga konsumsi minyak digencet cukai. Maka minyakpun akan langka. Tak sampai di situ, setelah pertemuan Paris yang dilanjutkan dengan COP 26 Glasgow, minyak yang telah langka tadi akan dikenakan pajak karbon. Tidak main main, pajaknya mencapai 250 dolar per ton karbon yang diproduksinya. Bayangkan 1 liter minyak sama dengan 1,70 kg karbon. Jadi harga jual BBM sekarang harus naik 1,7 kali lagi. Akan mahal sekali. Langka mahal dan bisa jadi bahan bakar tercela dan terlarang. Itu tidak mungkin kata pengamat energi di Indonesia, mana mungkin dunia meninggalkan minyak, 100 tahun, 200 tahun dunia tetap akan berlumur minyak. Kalau minyak ditinggal, dimana orang mau mendapatkan energi kalau minyak telah langka, bagaimana nasib mobil, kapal, pesawat terbang dll. Tidak demikian yang terjadi. Sebaliknya dunia mengalami over supply energi, di Indonesia listrik yang diproduksi PLN melimpah tidak terserap oleh pasar lebih dari 50 %. Dahsyat kapasitas energi sekarang. Jadi hati hatilah dengan subsidi minyak dan bersiaplah untuk move on. (*)
Kudeta Itu Legal
Dalam Revolusi Rakyat itu, masih ada nama tokoh militer yang berperan saat itu. Adalah Gregorio Ballesteros Honasan II, lahir 14 Maret 1948), yang lebih dikenal sebagai Gringo Honasan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “HIDUP yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan” – (Sutan Syahrir). Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukkanmu dalam kebathilan” – (Imam Syafi’i). Kita terus dihadapkan pada sebuah rekayasa politik oligarki yang ugal-ugalan. Negara bukan hanya menjauh dari cita cita dan tujuan negara, tetapi sudah mengarah ke arah kehancurannya. Saat ini tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Indonesia, pintunya hanya People Power – Revolusi atau Kudeta oleh Rakyat. Setiap kudeta bisa bermakna legal, hanya satu kudeta yang legal. Yaitu kudeta dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat. Dalam rangka menggulingkan tirani. Seperti tertulis di dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat: ”….. Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness”. (Pemerintah dilembagakan di antara Manusia, yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dari persetujuan yang diperintah. Bahwa setiap kali Bentuk Pemerintahan apa pun merusak tujuan-tujuan ini, adalah Hak Rakyat untuk mengubah atau menghapusnya, dan untuk membentuk Pemerintah baru, meletakkan fondasinya di atas prinsip-prinsip tersebut dan mengatur kekuatannya dalam bentuk sedemikian rupa, karena bagi mereka tampaknya paling mungkin mempengaruhi Keselamatan dan Kebahagiaan mereka). A Prince whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler. (Seorang Pangeran yang karakternya ditandai oleh setiap tindakan yang dapat mendefinisikan seorang Tiran, dia tidak layak untuk menjadi penguasa). Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. Itulah yang pernah terjadi di Filipina. Revolusi EDSA atau Revolusi Kekuatan Rakyat (People Power) adalah sebuah demonstrasi massal tanpa kekerasan di Filipina yang terjadi pada 1986. Aksi damai selama empat hari yang dilakukan oleh jutaan rakyat Filipina di Metro Manila mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden. EDSA merupakan singkatan dari Epifanio de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila yang merupakan tempat demonstrasi. Pemicunya, pada 21 Agustus 1983, senator dan tokoh oposisi Benigno \"Ninoy\" Aquino Jr. ditembak mati di Manila International Airport (kini dikenal sebagai Ninoy Aquino International Airport) setelah kembali dari pengasingan selama tiga tahun di Amerika Serikat. Pembunuhan Ninoy mengejutkan dan membuat marah rakyat Filipina yang kebanyakan telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Marcos. Hal tersebut juga mengejutkan pemerintahan Marcos yang melemah, karena penyakit Marcos yang terus memburuk. Istri Ninoy, Corazon \"Cory\" Aquino, kemudian menjadi figur populer yang menentang rezim Marcos. Pada 23 November 1985, Marcos secara mendadak, setelah adanya tekanan dari Washington DC, mengumumkan pemilihan presiden lebih cepat setahun dari jadwal. Pemilihan diadakan pada 7 Februari 1986. Konferensi Uskup Katolik Filipina menyatakan pemilihan tersebut terjadi kecurangan, Senat Amerika Serikat juga menyatakan resolusi yang sama. Yang terjadi kemudian: Revolusi. Revolusi ini dimulai ketika dua pemimpin kunci militer mencabut dukungan mereka kepada Marcos. Pada 22 Februari 1986, Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Wakil Ketua Angkatan Bersenjata Fidel Ramos mengumumkan penarikan dukungan dan menuduh Marcos melakukan kecurangan pada pemilihan sebelumnya. Dalam Revolusi Rakyat itu, masih ada nama tokoh militer yang berperan saat itu. Adalah Gregorio Ballesteros Honasan II, lahir 14 Maret 1948), yang lebih dikenal sebagai Gringo Honasan. Ia memainkan peran penting dalam Revolusi EDSA 1986 yang menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos. Gringo Honasan meninggalkan barak, memimpin pasukannya bergabung bersama rakyat Filipina. Dan, masih banyak kudeta rakyat di negara-negara lain, yang tidak mungkin disebutkan satu-satu dalam tulisan ini. Bagaimana dengan Indonesia? Silakan cari sendiri ceritanya daripada dinilai sebagai provokator. (*)
Pengamat Politik: Antara Kenaikan BBM dan Janji Palsu Jokowi
Jakarta, FNN – Hati para pemilih Joko Widodo terluka, bahkan lewat sosmed milik Jokowi diserbu oleh para pemilihnya dengan menyebut mereka menyesal pilih Jokowi. Ini lebih diakibatkan tidak kompetennya kepemimpinan Jokowi dan para menterinya dengan gagahnya menaikan harga BBM. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Dr. Jerry Massie MA, PhD menyebut bukan hanya impor pangan, janji palsu dan kebohongannya terulang lagi. “Pasalnya pada Juli 2022 mantan Wali Kota Solo ini menyebut BBM tak akan naik sampai Desember 2022. Alhasil pada September merangkak naik,” ungkapnya. Ia mengatakan gampang saja menangani BBM tak naik, pembangunan infrastruktur 2023 naik Rp329 triliun kan itu bisa dipangkas, toh masyarakat tak terlalu membutuhkan beton serta dan dana IKN dialokasikan ke subsidi.. “Dana korupsi Surya Darmadi senilai Rp104 triliun bahkan lebih disita negara dan dipakai untuk subsidi serta Rp20 triliun korupsi BPJS sampai dana konsorsium 303. Tapi pemerintah tak menggunakan akal mereka jadi mereka menggunakan rumus ‘short cut’ atau jalan pintas,” tegasnya. Jerry meminta jangan ada lagi kata \"pro rakyat\" serta hilangnya istilah: \"Vox Populi Vox Dei\" sudah tak berguna harga kebutuhan pokok naik di saat rakyat lagi susah dan menderita akibat Covid-19. “Saya heran bukannya mengobati malahan lebih membuat rakyat sengsara. Anehnya, saat kenaikan BBM Jokowi menyalahkan pemilik mobil. Ini gaya politik cuci tangan sang Kepala Negara,” terangnya. Ia juga mengatakan publik kecewa mana capres-capres yang berani berdiri untuk rakyat dan menentang kebijkan ini. “Sebetulnya Mega dan Puan bisa tegur keras Jokowi dia akan dicalonkan PDIP,” katanya. Ia menyindir kalau saat ini tak ada lagi legistator berhaluan moderat semua berpikir masalah Tiga P (3P) yakni partai, perut dan pribadi mereka. “Saya rasa sensivitas bahkan ‘sense of concern’ atau rasa peduli pemimpin kita sudah mokat (bahasa prokem: mati- red). Disaat yang sama, harga minyak mentah dunia turun justru Indonesia menaikan BBM,” ujarnya. Jerry mengungkapkan sampai media terbesar di Inggris Reuters menyindir kenaikan tersebut dan mengangkat berita kenailkan BBM sebagai headline. Menurut mereka akan ada pergolokan politik sampai ekonomi. “Sayangnya, tak ada para legislator yang berhaluan moderat dan konservatif untuk memblokade program \"menyengsarakan\" ini,” pungkasnya. (mth/*)
Faktanya, Presiden Berpotensi Lakukan “Kudeta” Konstitusi!
Jika begitu strategi yang “dimainkan” Jokowi dan koleganya, sudah saatnya TNI sebagai penjaga terakhir konstitusi harus segera turun dan Selamatkan Indonesia dari kehancuran. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) DUKUNGAN Relawan Jokowi yang dikemas dalam format Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Kota Bandung pada Ahad (28/8/2022) yang dilakukan Presiden Joko Widodo, termasuk tindakan “Kudeta Konstitusi”. Mengapa? Meski Jokowi dalam sambutannya menyatakan dia taat konstitusi, namun dia juga tidak melarang wacana presiden menjabat 3 periode bergulir. Hal itu disampaikan merespons dukungan yang dilontarkan pendukungnya dalam forum Musra Jawa Barat tersebut. “Kan ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan,” kata Jokowi di hadapan para pendukungnya, seperti dilansir Kompas.com. Jokowi mengklaim, mengemukanya wacana jabatan 3 periode untuk seorang presiden merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi. Bagi dia, wacana-wacana perpanjangan masa jabatan presiden tidak berbeda dengan desakan publik agar presiden diganti atau mengundurkan diri. “Karena negara ini adalah negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode (lalu) kita sudah ramai,” ungkapnya. “Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong \'ganti presiden\' kan juga boleh, ya enggak? \'Jokowi mundur\' kan juga boleh,” kata Jokowi. Dalam forum Musra ini, Jokowi juga kembali menerima dukungan dari para pendukungnya untuk maju lagi sebagai orang nomor satu di republik lewat Pilpres 2024. Merespons dukungan itu, mantan Wali Kota Solo tersebut mengaku dirinya akan taat kepada kehendak rakyat, selain kepada konstitusi. Mulanya, dia bercerita soal adanya pertanyaan-pertanyaan dari para pendukung soal sosok yang perlu mereka dukung dalam Pilpres 2024. “Ya nanti, ini forumnya, di Musra ini ditanya, siapa?” ujar Jokowi. Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan seruan “Jokowi, Jokowi” dari para pendukung. Jokowi pun merespons. “Jokowi, Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan, ya, sudah jelas itu,” kata dia. “Sekali lagi. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat,” lanjut Jokowi disambut tepuk tangan para pendukung. Kalimat yang sama kemudian ia ulang sama persis sekali lagi. Tapi, justru para pendukungnya semakin kuat mendesaknya maju lagi sebagai capres. “Tiga kali!” seru mereka. “Jokowi! Jokowi! Jokowi!” mereka bersorak sambil bertepuk tangan. Jokowi kemudian mengundang salah satu orang dari kelompok pendukungnya di sana untuk maju menghampirinya. Seorang perempuan mengaku bernama Jeni asal Kota Bandung kemudian dipilih menghadap. Jokowi kemudian bertanya lagi, siapa sosok yang akan didukung oleh Jeni untuk maju capres 2024. “Pak Jokowi, Pak Jokowi lagi,” jawabnya. “Wong sudah diberi tahu, konstitusinya enggak boleh,” sahut Jokowi. “Rakyat mengharapkan Bapak,” jawab Jeni lagi. Jokowi lalu menghadiahinya jaket G20 yang menurutnya tidak dapat dipakai sembarang orang. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, muncul isu ada upaya menjegal Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Jika dilihat dari elektabilitasnya yang selalu berada di tiga besar, menjegal Anies sesungguhnya bukan perkara mudah, tapi karena Anies tidak punya partai, hal itu juga bukan tidak mungkin. Isu adanya upaya penjegalan Anies pertama kali didengungkan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi membangun asumsi tersebut dari pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut, belum tentu sosok yang elektabilitas tinggi bisa maju pada 2024. Apakah ucapan Jokowi itu secara khusus ditujukan kepada Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo yang memang menunjukkan elektabilitasnya tinggi dari beberapa nama tokoh yang berpotensi maju Pilpres 2024? Hanya Jokowi dan Allah SWT yang tahu. Sebab, kewenangan mengajukan capres-cawapres ada di partai politik. Asumsi kemudian dia kuatkan dengan klaim mendengar kabar adanya upaya untuk menjegal koalisi yang akan mencalonkan Anies. Hal itu dilakukan agar Anies tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres. “Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. Anies tidak mendapat koalisi,” ucapnya, seperti dikutip Twitter @Andiarief_, Ahad (28/8/2022). Elektabilitas Anies Baswedan itu adu cepat dengan bakal dikeluarkannya sprindik. Anies berupaya untuk tampil sederhana dan tidak ada partai, tapi popularitas dia itu terletak pada kapasitas intelektualnya, dan prestasi dia yang memang diperlihatkan di DKI Jakarta. Tetapi, dari beberapa kali ucapan yang dilontarkan Jokowi soal “Ojo Kesusu” dan lantunan lagu dan pujian kepada Jokowi, “Ojo Dibandingke”, jawabannya sudah bisa ditebak: Jokowi Ingin Tiga Periode! Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pendukungnya yang tergabung dalam organisasi Pejuang Bravo Lima agar tidak terburu-buru dalam menentukan calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024 mendatang. Pengurus DPP Bravo Lima Ruhut Sitompul menyatakan, hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam acara rapat pimpinan nasional Bravo Lima di Ancol, Jakarta, Jumat (26/8/2022). “Sudah itu masalah politik ojo kesusu, bersabarlah, ya entah siapa calon presidennya yang penting kita kerja, kerja, kerja,” kata Ruhut menirukan ucapan Jokowi saat dihubungi wartawan, Jumat siang. Ucapan serupa juga disampaikan Jokowi saat mengundang Relawan Jokowi ke Istana Bogor. Jokowi sampai mengucapkan ojo kesusu sebanyak 5 kali kepada organisasi relawan yang mendukungnya pada Pilpres 2014 dan 2019 di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/7/2022). Pernyataan itu disampaikan Ketum DPP Forum Relawan Demokrasi (Foreder) Aidil Fitri. Ia mengemukakan, konteks kata-kata Bahasa Jawa tersebut terkait penentuan nama capres dan cawapres) yang akan didukung pada Pemilu 2024 mendatang. “Tadi memberi arahan \'ojo kesusu\', jangan buru-buru menentukan capres-cawapres. Saya dengar langsung dan diucapkan sampai lima kali \'ojo kesusu\',” ujar Aidil saat dihubungi Antara di Jakarta pada Jumat malam. Ia melanjutkan, sikap Presiden Jokowi saat mengucapkan kata-kata tersebut sangat jelas ingin fokus dan tidak ingin diganggu oleh hal-hal lain yang dapat menjerumuskan. “Menurut saya ini sangat jelas, beliau ingin fokus tidak diganggu hal-hal yang dapat menjerumuskan beliau. Itu artinya, beliau memberi komando agar satu napas, satu komando dalam menentukan sikap, tapi tunggu waktunya beliau akan umumkan sendiri,” kata Aidil. Untuk dicatat, organisasi relawan yang hadir dalam pertemuan di Istana Bogor itu, selain DPP Foreder, hadir pula Projo, Pospera, Sahabat Buruh Relawan Jokowi, Seknas Jokowi, Pena 98, KIB, Duta Jokowi, Kornas Jokowi, Bara Jokowi Pribadi Jokowi meminta relawannya tidak terburu-buru memberikan dukungan untuk kontestasi Pilpres 2024. Ia mengingatkan relawannya supaya sabar dan tidak mendesak-desak soal dukungan kepada capres. “Kalau sudah menjawab (setuju untuk bersabar) seperti itu, saya jadi enak. Tapi kalau desak-desak saya, saya nanti keterucut. Sekali lagi, ojo kesusu,” kata Jokowi dikutip dari video YouTube. Ojo kesusu (dalam bahasa Jawa) memiliki arti “jangan terburu-buru”. Dalam joke-joke kasar masyarakat pinggiran, ojo kesusu dapat juga bermakna lain. Dalam konteks politik, kata atau frasa tertentu seringkali bermakna ganda dan bersayap. Dan, benar! Inilah buktinya. Justru frasa bersayap itu ternyata untuk pribadi Jokowi. Jawaban ini bisa dibaca dari Hasil Musyawarah Rakyat (Musra) I di Kota Bandung, Jawa Barat pada Ahad (28/8/2022). Ojo Kesusu yang diucapkan berkali-kali dalam pertemuan dengan relawan dan pendukungnya itu ternyata untuk kepentingan Jokowi Pribadi. Ia masih ingin tanduk untuk jabat presiden periode ketiga, meski konstitusi sudah memberi batasan dua periode saja. Hasil survei peserta Musra sebanyak 5721 orang itu, nama Joko Widodo ada di urutan teratas dengan jumlah 1704 suara (29,79%) sebagai Calon Presiden Harapan Rakyat. Disusul Sandiaga Uno 968 suara (16,92%), Ganjar Pranowo 921 suara (16,10%), Prabowo Subianto 635 suara (11,10%), Anies Baswedan 516 suara (9,02%). Sedangkan untuk Calon Wakil Presiden Harapan Rakyat, nama Ridwan Kamil ada di urutan teratas dengan 2225 suara (38,89%). Disusul Airlangga Hartarto 758 suara (13,25%); Erick Thohir 733 suara (12,81%), Arsjad Rasjid 591 suara (10,33 %), dan Puan Maharani 543 suara (9,49%). Apakah dengan survei terhadap 5721 suara rakyat Jawa Barat itu yang nanti bakal dijadikan pedoman Jokowi untuk meminta agar MPR mengamandemen UUD 1945 (hasil amandemen juga) perihal pasal yang mengatur pembatasan masa jabatan presiden (2 periode saja)? Jika Presiden Jokowi memaksakan hal tersebut, secara yuridis formal Jokowi telah melakukan “Kudeta Konstitusi”, apapun alasannya. Jika begitu strategi yang “dimainkan” Jokowi dan koleganya, sudah saatnya TNI sebagai penjaga terakhir konstitusi harus segera turun dan Selamatkan Indonesia dari kehancuran. Jangan ambil resiko terlalu lama, sehingga rakyat terus-menerus menderita. Apalagi, upaya menipu rakyat sudah ditunjukkan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi dengan beragam alasan. Lengkaplah sudah penderitaan rakyat. Coba saja baca twiter Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), berikut. Bisnis dengan rakyat: harga pertalite naik Rp 2.350 per liter x sisa konsumsi tahun ini anggap 10 juta KL = Rp 23,5 triliun. Harga solar naik Rp 1.650 per liter x sisa konsumsi 5 juta KL = Rp 8,25 triliun. Inikah nilai menyakiti hati masyarakat, nilai keadilan: hanya Rp 31,75 triliun? Di lain sisi, Pendapatan Negara per Juli 2022 naik Rp 519 triliun (50,3%), akibat harga komoditas, yang notabene milik negara, meroket. Bukannya membagi rejeki ‘durian runtuh’ ini kepada masyarakat, sebagai kompensasi kenaikan harga pangan, yang ada malah menaikkan harga BBM: Sehat? Sedangkan ‘durian runtuh’ sektor batubara sangat besar, ekspor 2021 naik $12 miliar, dari $14,5 miliar (2020) menjadi $26,5 miliar. Kenapa Rp 31,75 triliun, sekitar $2 miliar saja, tidak ambil dari batubara ini? “Kenapa harus dari rakyat kecil? Bukankah batubara milik rakyat juga?” tanya Anthony Budiawan. (*)
LaNyalla: Subsidi itu Amanat Pancasila, yang Harus Dihapus itu Korupsi
Jakarta, FNN – Konsistensi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengusung tema kebangsaan dan falsafah bangsa dalam bernegara kembali disuarakan terkait keputusan pemerintah mengurangi subsidi BMM. Dikatakan LaNyalla, yang harus dihapus itu korupsi, bukan subsidi. Karena subsidi adalah amanat Pancasila dan tertulis di pembukaan konstitusi sebagai bagian dari cita-cita dan tujuan nasional negara ini. “Negara ini lahir untuk melindungi tumpah darah, mencerdaskan kehidupan dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Hal itu dilakukan dengan memastikan rakyatnya tidak semakin menderita dan miskin,” tandasnya Minggu (4/9/2022). Ditambahkan, jika kenaikan harga BBM akan membuat rakyat semakin menderita dan menambah jumlah kemiskinan, maka itu tidak boleh ditempuh oleh pemerintah sebagai kebijakan. Apalagi diyakini BLT belum 100 persen menjawab persoalan. “Seolah subsidi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak itu optional (pilihan, red). Bisa dicabut sebagai pilihan. Itu karena kita memahaminya sebagai subsidi. Padahal itu kewajiban negara. Apakah nanti BLT juga akan terus-menerus? Mungkin tidak juga. Jadi perlahan-lahan bisa dihentikan juga,” imbuhnya. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya ini, mengingatkan bahwa kewajiban negara adalah untuk memastikan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan yang sah, dapat mengakses kebutuhan hidupnya dengan layak. Dan semakin hari semakin sejahtera. Bukan semakin susah. Apalagi sampai bunuh diri karena kemiskinan. “Jangan menambah paradoksal yang sekarang semakin banyak. Justru yang wajib dilakukan pemerintah adalah menghilangkan total korupsi yang membebani APBN kita. Jangan kemudian memberi perlindungan rakyat dianggap membebani APBN. Sementara bayar bunga utang sekitar 400 triliun rupiah setahun pemerintah tidak mengeluh,” ungkapnya. Lanjut LaNyalla, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih berkutat di angka 37 hingga 40 dalam beberapa tahun ini. Dan Indonesia masih berkutat di peringkat 96 hingga 102 dari 180 negara di dunia. “Artinya ada kerugian perekonomian negara yang besar. Yang seharusnya sampai ke rakyat sebagai bagian dari kewajiban negara,” sambungnya. Sehingga, tambahnya, sudah seharusnya negara serius terhadap persoalan ini. Termasuk membongkar semua kerugian perekonomian negara akibat perlindungan-perlindungan gelap terhadap kejahatan perjudian, narkoba, pencucian uang, penambangan ilegal dan kejahatan ekonomi lainnya. “Dan yang paling penting, kita harus kembali kepada Pancasila dan sistem bernegara yang telah dirumuskan para pendiri bangsa, agar negara ini kembali berdaulat atas sumber kekayaan Indonesia. Sehingga tidak semakin dinikmati segelintir orang yang berkolaborasi dengan Asing dan Aseng,” pungkasnya. Seperti diketahui, LaNyalla memang menggagas kesadaran bangsa Indonesia untuk kembali ke sistem asli yang dirumuskan para pendiri bangsa, dimana seluruh elemen rakyat ikut menjadi penentu arah perjalanan bangsa, dan kembali fokus kepada Pasal 33 UUD 1945 naskah asli berikut penjelasannya. Sebelumnya, 21 Agustus silam, LaNyalla sudah mengingatkan pemerintah untuk tidak mengambil opsi kenaikan harga BBM. Karena kebijakan itu bisa memiliki efek domino yang serius. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendengarkan suara keberatan dari masyarakat. (mth/*)
Jokowi Butuh Anies
Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, perkawinan kepentingan tidak haram selama demi kebaikan rakyat, negara dan bangsa. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI Bagaimana Joko Widodo pasca menjadi presiden? Hanya Tuhan yang tahu dan sebisanya menunggu reaksi rakyat. Dengan kondite buruk dan terus terpuruk, Jokowi perlu memikirkan bagaimana ia bisa \"soft landing\" usai tidak lagi ada di Istana. Sebaliknya dengan Jokowi, Anies Baswedan justru semakin bertumbuh dielu-elukan rakyat untuk menjadi presiden berikutnya. Sepertinya, Jokowi dan keluarga beserta lingkar kekuasaannya, masih membutuhkan Anies untuk keselamatan dan keamanan politik saat terjadinya transisi kekuasaan. Dibesarkannya oleh kekuatan oligarki, Jokowi bersama kroni kekuasaannya seiring waktu cenderung menjadi \"public enemy\" di ujung pemerintahannya. Praktik-praktik KKN dan pelbagai kejahatan kemanusiaan yang menyelimuti perjalanan pemerintahannya selama dua periode, semakin mengarah dan nyaris membuat Indonesia menjadi negara bangkrut. Kegagalan teknis dan strategis menyeruak dalam setiap kebijakannya dan implementasi pembangunan nasional. Infrastruktur yang tak terukur, uang negara yang terkuras bukan untuk kesejahteraan rakyat dan aparatur rakus dan brutal dalam menjalankan roda pemeruntahan merupakan warisan buruk rezim Jokowi, yang dihiasi perilaku penuh kebohongan dan tak punya sedikit pun integritas. Selain menjadi rezim otoriter dan cenderung dzolim kepada rakyat, Jokowi bersama infrastruktur kekuasaan politiknya, secara subyektif dan tendensius juga giat mereduksi figur Anies sebagai pemimpin potensial masa depan. Sebagian besar politisi-politisi dan birokrasi yang menjadi sub koordinat pemerintahan Jokowi, sangat kentara membenci dan memusuhi Anies. Mulai dari lembaga survey hingga para buzzer, intens membuat opini menyesatkan dan framing jahat, jika perlu \"membunuh\" karir politik Anies. Akan ada perjalanan waktu, layaknya hidup manusia seperti roda yang terus beputar, kadang di bawah kadang di atas. Begitupun posisioning politik Jokowi dan Anies, kedua figur pemimpin beda kutub yang paling berpengaruh dalam konstelasi politik nasional itu, bukan tidak mungkin menjadi dinamis, saling berhadapan atau bisa juga membuka ruang sinergi dan elaborasi. Mendorong terjadinya simbiosis mutual dan berorientasi pada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa. Dengan karakteristik yang sesungguhnya jauh bertolak belakang secara signifikan, membuat relasi politik Jokowi dan Anies menjadi begitu menarik dan ditunggu-tunggu publik. Jokowi sebagai presiden yang disokong penuh oleh kekuatan oligarki, momen menjelang pilpres 2024 memungkinkan akan bertemu dengan Anies sebagai capres fenomenal yang berbasis dukungan rakyat. Akankah keduanya berkonflik ria dan mengambil langkah diametral? Ataukah keduanya bisa menemukan titik kompromis yang melalui transisi kekuasaan kepemimpinan nasional yang perhelatannya tak lama lagi? Oligarki menjadi faktor penentu dari polarisasi figur Jokowi dan Anies terkait usungan parpol dan basis dukungan massa keduanya, dalam menghadapi pemilu dan pilpres yang kental dengan kucuran modal besar dan serba transaksional. Keniscayaan kapitalisme dan pengaruhnya yang kini bermuara pada kekuatan oligarki, pada akhirnya menjadi pemain utama dan paling menentukan dari proses suksesi presiden. Bagaimana ongkos ekonomi, sosial danpolitik pesta demokrasi yang berbiaya tinggi itu dapat melahirkan pemimpin boneka atau yang sejati mengemban amanah rakyat. Menjadi krusial dan menarik untuk diikuti perkembangannya baik oleh rakyat maupun elit politik. Akankah kekuatan oligarki dapat memenangkan kembali pilpres 2024 seperti pilpres sebelumnya. Atau memang akan terjadi proses demokrasi sejati yang menghadirkan pemimpin yang berasal dari rahim rakyat. Bukan pula hal yang mustahil tercipta \"win-win solution\", dari friksi dan fragmentasi dalam pilpres 2024. Jokowi sebagai presiden yang dibayangi stigma kepemimpinan gagal, tentunya menjadikan pertarungan pilpres 2024 sebagai sesuatu yang \"to be or not to be\". Dengan kepercayaan diri tinggi dan dukungan oligarki di belakangnya, Jokowi hanya punya dua pilihan. Memenangkan jabatan presiden tiga perodenya, atau akan menyiapkan sekoci dengan figur siapapun yang nantinya akan terpilih di pilpres 2024. Meskipun dominan pragmatis, oligarki juga tak sekonyong-konyong mengatrol pemimpin yang rendah elektabilitas dan tingat keterpilihannya, terlepas dengan rekayasa sosial maupun secara alami lahir dari dukungan rakyat. Sebagai entitas ekonomi yang memiliki korelasi kuat dengan dunia politik, oligarki juga memiliki kalkulasi dan rasionalisasi politik selain dengan tidak meninggalkan karakter \"safety player\" yang sejauh ini sukses diperankan para pengusaha skala besar. Termasuk menggiring partai politik dan instrumen kelembagaan pemerintahan lainnya seperti KPU, TNI dan Polri. Kehadiran Anies dalam hingar-bingar panggung politik pilpres 2024 yang begitu trengginas, harus diakui sudah mulai mencuri perhatian para sutradara, aktor dan partisipan politik seantero Indonesia dan mencuri perhatian dunia internasional. Pelbagai apresiasi dan reaksi bermunculan mulai dari munculnya \"supporting system\" hingga menjadikannya sebagai ancaman, terasa menggeluti Anies. Lantas, bagaimana dengan Jokowi? Mengambil garis tegas dengan rivalitas terhadap Anies, atau membangun permufakatan politik yang bisa jadi menjadi konsensus transisi kepemimpinan nasional, yang menyelamatkan republik ini. Terutama di tengah situasi dan kondisi kebangsaan yang rapuh dan rentan berbahaya bagi masa depan Indonesia. Tak terbantahkan, dengan performan rezim pemerintahan sekarang yang semakin merosot. Sebaiknya Jokowi bisa pikir-pikir dulu sebelum jauh melangkah dan salah jalan dalam melakukan manuver dalam pilpres 2024. Mampu merangkai hubungan yang harmonis dan selaras, antara kekuatan oligarki bersama lokomotif dan gerbong politik rakyat. Pun, dengan Anies yang kini mengemuka dan tak bisa menghindarkan diri menjadi irisan dari domain pemain politik dan ekonomi. Karena bagaimanapun juga Anies semakin menguat menjadi bagian dari dinamika dan representasi substansi demokrasi kekinian. Terlepas adanya dualisme demokrasi yang mengemuka antara politik realitas dan politik ideal. Jokowi memungkinkan untuk sekali saja bisa menjadi figur pemimpin yang nasionalis dan patriotis. Mendengar suara rakyat dan sebisanya bergaul intim dengan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, perkawinan kepentingan tidak haram selama demi kebaikan rakyat, negara dan bangsa. Demi mengembalikan Indonesia yang sebenarnya, termasuk jangan ragu jika kenyataannya Jokowi membutuhkan eksistensi Anies. Kebutuhan pada estafet kepemimpinan nasional yang kondusif dan terjaga keamanannya, termasuk sosial politik, sosial ekonomi dan sosial hukum. Masih ragu jika Jokowi butuh Anies? Tunggu saja rakyat akan melakukan apa dan sejarah yang akan menjawabnya. Catatan dari pinggiran kesadaran kritis dan perlawanan. (*)
Gaya Hidup Polisi yang Hedon Bikin Netizen Kepo dan Salfok
SEORANG pejabat Polri, Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi, yang dalam beberapa kali tampil tampak kece kita lihat fotonya. Dia pakai baju warna hitam garis-garis dan beda sekali dengan yang lain yang berseragam. Terus waktu dia pakai baju kemeja putih mirip Presiden Jokowi itu, tapi ternyata ada garis hitamnya kecil. Rupanya perhatian netizen itu luar biasa karena ternyata baju itu produk dari Burberry, brand ternama. Pakaian yang dikenakan Brigjen Andi Rian membuat netizen tertarik untuk membahasnya. “Saya kira netizen memang agak iri itu karena mereka cuma bisa melihat brand-nya,” komentar pengamat politik Rocky Gerung. “Yang mungkin dipersoalkan netizen, ngapain polisi itu musti pamer Burberry? Polisi itu harusnya setara dengan kesederhanaan rakyat. Polisi nggak boleh jadi social climber,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Berikut ini petikan dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (3/9/2022). Halo Bung Rocky, ketemu di akhir pekan hari Sabtu. Sekarang ini di di media sosial ramai sekali, bahkan sekarang sudah mulai muncul di media-media mainstream, media konvensional, yang menyoroti ini Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi, yang dalam beberapa kali tampil memang kece kita lihat fotonya. Dia pakai baju warna hitam garis-garis dan beda sekali dengan yang lain yang berseragam. Terus waktu dia pakai baju kemeja putih mirip Jokowi itu, tapi ternyata ada garis hitamnya kecil gitu. Rupanya perhatian netizen itu luar biasa karena ternyata baju itu produk dari Burberry, brand ternama gitu. Memang saya baca perdebatannya apa nih, sampai ini mirror bukan? Miror itu KW. Ini kalau dulu misalnya terkenal ada DKNY (Donna Karan New York), tetapi Donna Karan itu dulu produksi dua layer, layer yang memang mahal dan layer yang rada murah. DKNY itu bagian murahnya sebetulnya. Tapi kan orang Indonesia nggak-ngerti itu. Kalau Donna Karan itu produk mahal mungkin dibikin cuman 30 pcs: 5 ditaruh di Milan, 2 ditaruh di Tokyo, sisanya ditaruh di Perancis. Itu yang disebut sepenuhnya high fashion. Ada bagian yang bisa dibeli di Tanah Abang, DKNY, yang sudah dibuat di Bandung dan orang bisa bikin sendiri. Jadi itu yang disebut sebagai “mau mencitrakan diri dengan mengonsumsi sesuatu”. Saya kira netizen memang agak iri itu karena mereka cuma bisa melihat brand-nya. Kalau kita pelajari misalnya Burberry ini, kan itu persaingan di dalam fashion Eropa mungkin 200 tahun lalu dan berupaya untuk mempertahankan brand itu dan memang berhasil. Dulu kan brand itu industri rumahan, tapi karena diasuh dengan baik lalu Burberry jadi konsumsi bintang film mungkin tahun 1950-an. Dulu saya pernah cerita soal tas mewah Hermes yang dulu dipakai oleh Crace Kelly untuk menutupi kandungan dia kemudian terfoto oleh paparazi, tahun 50-an. Sekarang semua orang ingin beli Hermes itu, padahal Hermes dulu itu dipakai untuk merahasiakan kepribadian. Karena itu disebut dulu Grace Kelly bag. Orang nggak tahu sejarahnya Grace Kelly ketika menikah dengan pangeran dari Monaco. Semua merek itu ada sejarahnya. Di kita sekarang tas Hermes menjadi barang mewah yang sudah dipamer-pamerkan, padahal tas itu di dalamnya ada suatu peristiwa hak asasi manusia. Sekarang ada orang pakai Hugo Boss, padahal Hugo Boss itu sebetulnya yang pakaian militer Jerman. Jadi Hugo Boss ini temennya Hitler, disewa oleh Hitler untuk bikin pakaian tentara Jerman, jadi memang bagus betul. Jadi, kita tahu bahwa Hugo Boss itu mengakumulasi kapitalnya justru dengan memperlihatkan tawanan perang. Mereka yang pakai Hugoboss sebetulnya itu melanggar hak asasi karena Hugoboss itu kapitalisasinya dia manfaatkan tawanan perang Hitler waktu itu. Tapi itu peristiwa masa lalu. Saya cuma mengingatkan bahwa di setiap merek ternama ada jejak dan mungkin Burberry itu produk Inggris dan pasti itu produk bermutu. Burberry bahan yang pertama kali tahan air, karena saya suka naik gunung saya tahu untuk bahan Buberry bahan pertama yang waterproof, tapi dulu dipakai oleh tentara perang itu Burberry. Ya bagus juga Pak Polisi tadi juga mungkin ingin hujan-hujanan, sehingga pakai Burberry. Sekali lagi, yang mungkin dipersoalkan netizen, ngapain sih polisi itu musti pamer Burberry? Ngapain anggota DPR musti pakai Hugoboss yang harganya mungkin 60 juta rupiah yang paling murah. Kan mereka wakil rakyat. Demikian juga polisi. Kan polisi itu harusnya setara dengan kesederhanaan rakyat. Agak aneh mereka pakai baju mahal. Pamer begituan yang buat orang Indonesia akhirnya dicari-cari walaupun ada juga orang yang iri sebetulnya. Kan orang iri pasti nyari. Tapi rasa iri itu memang terhadap pejabat-pejabat yang dianggap berlebihan. Nggak ada orang yang iri kalau ada CEO naik privat jet dan memang dia punya aktivitas kapital yang besar ya biasa saja. Justru bagi pejabat-pejabat yang di bawah itu yang berupaya untuk naik kelas jadi agak aneh, jadi social climber. Dan polisi kan nggak boleh jadi social climber. Ini kan kalau saya baca misalnya harga baju yang garis-garis hitam ini katanya 12 juta sudah diskon, tapi tetap sajalah jauh dari profil seorang polisi, sekalipun dia Jenderal. Dari segi kemampuan mungkin kalau setahun sekali gantinya bolehlah, tapi kalau ganti-ganti fashionnya kelihatan banyak. Ya, hal-hal semacam ini bagi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kolonialisasi, itu kelihatannya berlebihan. Tentu kita nggak akan larang hak orang itu, tetapi kemasukalannya yang dipersoalkan. Ya mungkin polisi bisa jawab bahwa itu hadiah atau istri saya punya bisnis. Itu urusan mereka. Urusan kita adalah kemasukakalan dari penampilan-penampilan ini. Memang agak ramai sih, sebelumnya misalnya Putri Candrawati pun ketika dia sedang menjalani rekonstruksi juga netizen tahu harga tasnya. Disebutkan tasnya guci. Walaupun guci lama tapi harganya juga masih puluhan juta. Kemudian waktu rekonstruksi di rumahnya juga disorot ada satu lemari khusus tas branded gitu. Belum lagi mobil-mobil mewah Ferdy Sambo, mobil mewah Hendra Kurniawan yang sekarang sedang menghadapi sidang kode etik. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa sebenarnya fenomena semacam ini? Karena banyak sekali orang hedon. Iya itu kata hedonisme juga bukan hal yang tepat sebetulnya karena di dalam hedonism ada etiknya juga itu. Tapi bagi muda sekarang kok hedon banget? Kira-kira begitu kan? Kok mau pamer banget. Jadi pamer kemewahan sebetulnya kan? Jadi istilah hedonisme langsung dianggap ini kok mewah yang nggak pantas. Sebab ada orang yang hedon itu ya memang dia pantas karena misalnya musti datang ke jetset society ada gala dinner, musti tahu table manner segala macam. Itu bukan hedonisme. Itu memang aturan peradaban begitu. Tetapi kalau dia dilebih-lebihkan yang nggak penting sebetulnya itu baru disebut oleh anak seorang hedon. Nah, gejala hedon ini yang selalu terkait dengan akumulasi kapital. Jadi pameran kapitalisme itu pasti menimbulkan hedonisme. Padahal sebetulnya milenial dunia sekarang itu berupaya untuk tidak lagi mengonsumsi barang-barang yang diproduksi dengan akibat lingkungan jadi rusak. Sekarang misalnya netizen di British di tempat Burberry ini dibuat, anak mudanya itu akan cari lewat internet siapa anak muda di Brazil yang size-nya sama dia mau kirim bajunya supaya tuker-tukeran gitu. Jadi mereka berupaya supaya nggak usah lagi beli baju. Paling baju yang dibuat untuk dipakai 2 tahun itu paling dalam enam bulan orang sudah bosen. Lalu fashion-nya berubah. Sekaligus saya terangkan bahwa fashion itu artinya yang berubah-ubah. Fashion artinya yang berubah-ubah. (ida)
Ambyar, Ojok Dibandingke!
Kini, tinggal rakyat mau bertindak apa. Apakah akan diam ditindas, atau komitmen dengan ikrar \'BBM Naik, Jokowi Turun\'. Sebab, semua penderitaan rakyat telah diabaikan. Jokowi tetap saja menaikan harga BBM. Oleh: Ferry Is Mirza DM, Wartawan Utama, Sekertaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim RENCANA saya begitu tiba di stasiun Gubeng pukul 18.10 yang dijemput istri, anak, menantu, dan cucu, akan menikmati ice cream Tutifruti di Zangrandi lalu ke TP Mall untuk bermalam mingguan, jadi ambyar, ojok dibandingke. Perasaan mangkel (jengkel) dan gregatan campur jadi satu. Gegara, saat sedang di atas KA Argowilis yang saya tumpangi menuju kota Pahlawan Surabaya, sewaktu akan melintasi stasiun Solo Balapan, kota asal Joko Widodo, nada panggil HP saya berbunyi. Telpon masuk dari sahabat IZ (saya sebut inisialnya) pada pukul 14.35. “Bang FIM (panggilan akrab saya) apa lagi nonton TV?” tanya IZ dan saya jawab, “Tidak, lagi di atas kereta dari Purwokerto via Yogja. Ada berita apa IZ ?” saya balik bertanya. “Ada breaking news. Jokowi pers release menaikkan harga BBM,” ujar IZ sahabat saya ketika mahasiswa di UJ tahun 78 lalu. IZ lalu lewat japri WA merinci kenaikan BBM itu. Dari info itu, saya mengkritisi kebijakan rezim Jokowi menaikkan BBM yang diumumkan pada akhir pekan ini. Berikut tulisan saya silakan dikomentari lewat fimdalimunthe55@gmail.com. Joko Widodo akhirnya mengumumkan sendiri kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 jadi 10.000 per liter. Solar dari Rp 5.150 per liter naik jadi Rp 6.800 per liter. Untuk Pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.000 jadi Rp 14.500 per liter. Kenaikan BBM ini disampaikan Jokowi dalam Konferensi Pers Presiden dan Menteri Terkait, di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022). Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, kenaikan ini efektif berlaku 1 jam sejak diumumkan, pada pukul 14.30 WIB, hari ini Sabtu (3/9/2022). Jokowi mengatakan, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Ada beberapa catatan terhadap pengumuman kenaikan harga BBM ini, yang akhirnya disampaikan langsung oleh Presiden, yaitu: Tekanan rakyat terhadap dampak kenaikan BBM ini begitu besar. Karena itu, kementerian atau Pertamina, tidak berani mengumumkan sendiri. Pengumuman langsung oleh Jokowi mengkonfirmasi Presiden telah siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk menanggung kemarahan rakyat akibat kenaikan ini. Memilih mengumumkan pada hari libur juga didasari pada usaha untuk menghindari dampak langsung berupa demonstrasi dan tekanan dari rakyat. Walau pada akhirnya disadari akan ada protes rakyat, tapi hal itu setidaknya dapat diredakan dengan suasana libur dan ada waktu antisipasi saat demo mulai ramai di hari kerja Senin besok lusa. Jokowi masih mempertahankan data hoax soal subsidi Rp 502 T yang jadi dasar kenaikan harga BBM. Itu artinya, seluruh argumentasi menurut rakyat diabaikan. Meskipun protes data hoax disampaikan, tetap saja akhirnya BBM dinaikkan merujuk data hoax tersebut. Jokowi mengatakan, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Lebih dari 70% subsidi diklaim dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Kini, tinggal rakyat mau bertindak apa. Apakah akan diam ditindas, atau komitmen dengan ikrar \'BBM Naik, Jokowi Turun\'. Sebab, semua penderitaan rakyat telah diabaikan. Jokowi tetap saja menaikan harga BBM. Lagipula, jika model kebijakan yang dzalim seperti ini terus dibiarkan maka selamanya rakyat akan ditindas. Dalam banyak kebijakan rezim ke depan, suara rakyat tidak akan pernah didengarkan. #Serius apakah Jokowi akan diturunkan karena tindakan keras kepalanya yang tetap menaikan harga BBM. #Yaa Allah Tunjukilah Mereka Jalan yang Benar. (*)
Hanya Iblis Bernafsu Tiga Periode
Sembari menyiapkan presiden boneka lainnya yang sejalan dengan rezim sebelumnya dan tentunya menjadi anak haram mafia-mafia yang membajak negara dan tak tersentuh hukum itu, sebagai opsi kedua. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presiden GMNI BUKAN cuma presidennya yang ndablek karena kegagalan kepemimpinannya. Bahkan sebuah ormas kumpulan relawan tak bermutu, berlagak seperti partai politik membuat musyawarah yang mengklaim rakyat menginginkan presiden tiga periode. Rakyat yang mana? Rakyat yang menderita karena utang yang meroket, maraknya korupsi, pajak yang mencekik, rutinnya kenaikan BBM, harga sembako yang melambung, dan pelbagai kebobrokan lainnya penyelenggaraan negara? Selain bertentangan dengan konstitusi dan mengabaikan realitas obyektif kondisi rakyat yang begitu memprihatinkan, itu adalah pemikiran sesat dan upaya kasak-kusuk mengolah perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode. Apalagi sampai mengamandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden yang sudah baku dua periode demi kepentingan sesaat dan sesat. Bukan saja membunuh demokrasi dan melukai hati nurani rakyat. Lebih dari itu, syahwat kekuasaan yang menghalalkan segala cara, terkesan bagai orang kesurupan yang membabi-buta. Keinginan menjadi presiden untuk periode ketiga, saat waktunya belum genap dua periode menimbulkan kesengsaraan rakyat dan nyaris menghancurkan kehidupan bernegara dan berbangsa. Entah keinginan itu dari presidennya sendiri maupun orang di sekelilingnya atau bahkan dari ormas relawan pendukungnya. Hasrat sarat siasat itu hanya menunjukkan rezim ini memang benar-benar dalam kedunguan tingkat akut dan krisis moral yang identik dengan kebiadaban. Tanpa malu karena miskin prestasi, menjadi penguasa yang dzolim karena berorientasi harta dan jabatan serta memisahkan kehidupan rakyat dari kemakmuran dan keadilan. Aspek politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan pertahanan keamanan, cenderung mengalami distorsi yang diikuti kerusakan struktural dan sistemik menahun. Negara secara internal telah begitu tajam mengalami degradasi kemanusiaan, sementara secara eksternal terus tereliminasi dalam pergaulan internasional. Negeri nusantara sudah larut menjadi bangsa kacung yang primitif dan tak bermartabat. Konflik sesama akibat pembelahan sosial untuk berebut kekuasaan dan saling membunuh demi memenuhi kepuasan harta dan jabatan. Menjadi identifikasi paling relevan bagi Indonesia meskipun mengusung Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Dengan tingkat pendapatan perkapita paling rendah dilihat dari ukuran sebagai negara dengan kekayaan alam berlimpah. Kemudian terus-nenerus mengalami penurunan indeks demokrasi dan penegakan hukum. Serta yang paling miris terjadinya kemerosotan budaya yang tercermin dari kemiskinan ahlak seiring kemiskinan ekonomi bangsa. Pantaslah negeri ini dikatakan dipimpin oleh para pejabat yang tidak kompeten, tidak akuntabel dan nihil integritas. Kepemimpinan yang tidak manusiawi, yang tega dan acuh mengorbankan rakyatnya demi kepentingan pribadi dan kelompok. Membuat para pemangku kepentingan publik itu, tak ubahnya seperti gerombolan berwujud manusia yang dominan kerasukan setan. Melalui sokongan oligarki, tampaknya rezim ini terlalu percaya diri sekaligus tak tahu diri. Mengambil ancang-ancang berupaya merekayasa politik demi presiden tiga periode sebagai target utama. Sembari menyiapkan presiden boneka lainnya yang sejalan dengan rezim sebelumnya dan tentunya menjadi anak haram mafia-mafia yang membajak negara dan tak tersentuh hukum itu, sebagai opsi kedua. Ormas relawan bersama sub koordinat lainnya rezim yang ngga jelas peran dan fungsinya buat rakyat, terus menggonggong menyuarakan presiden tiga periode sembari berharap tetap dalam zona nyaman turut menikmati kue kekuasaan. Tanpa disadari menutup mata, telinga, dan batin dari kenyataan pahit yang dialami rakyat dan negara bangsa Indonesia. Tak lagi dapat membedakan mana kebenaran dan kejahatan, mana yang hak dan batil serta mana kejujuran dan kebohongan. Boleh jadi sisi-sisi kemanusiaanya telah raib dari jiwa raganya, dan perlahan namun pasti bertransformasi menjadi iblis kekuasaan. Iblis yang bernafsu tiga periode. (*)
Meminta Klarifikasi Pernyataan Menteri Keuangan Bahwa Kuota BBM Bersubsidi Akan Habis September 2022
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SANGAT disayangkan pernyataan menteri keuangan mengenai kuota BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar, akan habis pada akhir September lalu, jika subsidi dan konsumsi tidak diatur. Pernyataan ini sangat berbahaya, terdengar atau terkesan seperti bernada ancaman. Seolah-olah, kalau harga BBM bersubsidi tidak naik maka kuota BBM bersubsidi akan segera habis, dan sebagai konsekuensi publik tidak bisa mendapat BBM bersubsidi lagi. Jadi harus beralih ke BBM lain, dalam hal ini, Pertamax yang harganya jauh lebih tinggi. Kalau publik tidak mau beralih ke Pertamax, maka mau tidak mau harus setuju dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Kalau harga naik, maka pemerintah bisa menyediakan tambahan stok BBM bersubsidi. Singkatnya, kalau tidak setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, maka dengan konsekuensi tidak bisa lagi mendapatkan BBM bersubsidi (karena kuota habis), dan silakan beralih ke Pertamax. Kalau mau BBM bersubsidi, maka silakan setujui kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Bukankah seperti itu? Kalau ini sampai terjadi, pemerintah patut diduga kuat telah melanggar hak konstitusi rakyat untuk mengkonsumsi produk BBM, dalam hal ini Pertalite dan Solar. Pemerintah tidak bisa membatasi jumlah konsumsi masyarakat, apalagi meniadakan barang yang seharusnya ada, hanya karena perbedaan harga: kalau harga naik, barang ada! Perlu dicatat, bahwa anggaran subsidi BBM di APBN hanya merupakan angka perkiraan, berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Jadi, bukan merupakan sebuah angka yang pasti, di mana realisasinya harus sama dengan anggaran. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi kuota BBM bersubsidi pada kenyataannya sudah sering terlampaui dibandingkan dengan anggaran. Tetapi selama ini tidak menjadi masalah, masyarakat tetap dapat membeli dan konsumsi BBM bersubsidi tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani perlu diingatkan lagi bahwa APBN memberi fleksibilitas, bahwa realisasi dapat berbeda dengan anggaran. Pasal 16 ayat (3) UU APBN mengatur: Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan realisasi subsidi BBM dari anggaran juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat yang sudah diaudit oleh BPK untuk tahun 2021, dikatakan: Realisasi Belanja Subsidi, realisasi mencapai Rp242,08 triliun atau melampaui sebesar Rp45,85 triliun dari Pagu APBN sebesar Rp175,35 triliun. Pelampauan realisasi Belanja Subsidi terutama pada Belanja Subsidi Energi, realisasi mencapai Rp140,0 triliun atau Rp29,9 triliun dari APBN 2021 Rp110.5 triliun. Penyesuaian pagu Belanja Subsidi sesuai dengan Pasal 16 UU APBN 2021 ayat (3), bahwa anggaran subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran subsidi tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan realisasi tahun berjalan, karena dampak dari kenaikan ICP, pagu subsidi jenis bahan bakar tertentu dan subsidi LPG yang ditetapkan dalam APBN 2021 diperlukan penyesuain tambahan sebesar Rp28,1 triliun, untuk bisa memenuhi kebutuhan tahun berjalan. Dengan demikian, Menteri Keuangan tidak sepatutnya mengatakan kepada publik hal yang diduga bertentangan dengan UU APBN, yang terkesan atau terdengar seperti bernada ancaman. Semoga Menteri Keuangan dapat mengklarifikasi Surat Terbuka ini. Tembusan Komisi XI DPR RI. Terima kasih. Dari Seorang Warga. (*)
Tiga Langkah Jegal Anies
Jangan \"paksa\" Anies jadi tersangka jika tidak benar-benar ada bukti layaknya tersangka yang lain. Yang ada bukti, jelas dan kasat mata saja, gak kunjung dijadikan tersangka. Anies yang menurut banyak ahli hukum tidak melanggar mau dijadikan tersangka. Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa ANIES Baswedan gak boleh nyapres. Ini harga mati. Ada pihak yang merasa tidak aman kalau Anies nyapres. Apa yang tidak aman? Bisnisnya tidak aman, kepentingan politiknya tidak aman, bahkan diri mereka juga bisa tidak aman. Anies satu-satunya kandidat yang oleh mereka dianggap tidak bisa mereka kendalikan. Karena itu, Anies harus dihentikan. Sekali lagi, harus dihentikan. Ada upaya sangat serius untuk jegal Anies, kata Andi Arief. Politisi Demokrat yang terkenal tegas ini blak-blakan soal penjegalan terhadap Anies. Publik pun sebenarnya sudah sangat paham. Bagaimana cara menghentikan Anies? Ada tiga langkah. Langkah pertama, jadikan Anies tersangka. Pra pilgub DKI 2017 hingga hampir selesai masa kerja lima tahun sebagai gubernur, kasus demi kasus terus dicari. Kasus DP 0%, gak ketemu. Formula E? Commitment fee, ternyata bukan pelanggaran. Tanggal pembayaran? Di sini dicari celahnya. Meski sudah disetujui banggar, pembayaran Formula E tetap mau diutak atik. Pembayaran sebelum Sidang Paripurna DPRD mau dipermasalahkan. Padahal, tidak ada pelanggaran hukum. Itu hanya soal administrasi belaka. Apalagi, ini dilakukan untuk menghindari denda. Kalau kena denda, harus keluar uang lagi. Anies selamatkan event Formula E dari denda. Kok mau ditersangkakan? Ini bisa memicu gejolak sosial, kata salah seorang ketua umum partai dengan wajah marah. Hal yang sama dikhawatirkan sejumlah orang. Kalau Anies tetap \"dipaksa jadi tersangka\" apakah akan terjadi gejolak sosial, tanya sejumlah anggota Dewan dan aktifis ke saya. Boleh jadi apa yang diungkapkan Ketua Umum Partai itu benar-benar terjadi, jawabku. Jawaban yang aman. Saat ini, Anies boleh dibilang satu-satunya ekspektasi bagi rakyat yang selama ini merasa tidak terakomodir aspirasinya. Jika ekspektasi ini hilang, mereka bisa putus asa. Frustasi! Dan ini bisa menjadi sumber lahirnya gejolak sosial-politik itu. Sebab, tak ada lagi harapan. Ngeri! Jangan \"paksa\" Anies jadi tersangka jika tidak benar-benar ada bukti layaknya tersangka yang lain. Yang ada bukti, jelas dan kasat mata saja, gak kunjung dijadikan tersangka. Anies yang menurut banyak ahli hukum tidak melanggar mau dijadikan tersangka. Hal ini bukan saja akan dicatat sebagai sejarah terburuk bagi demokrasi di Indonesia, tapi juga berpotensi menimbulkan gejolak sosial-politik. Ini juga akan membuat kualitas pemilu pada 2024 menjadi pemilu terburuk di era reformasi. Emang ada yang mikirin kualitas pemilu? Banyak yang justru masa bodoh! Langkah kedua, Anies jangan sampai dapat tiket nyapres. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk oleh PPP, PAN dan Golkar dibaca publik sebagai upaya untuk jegal Anies. Publik tahu bahwa kader dan pemilih PPP-PAN mayoritas mendukung Anies. Terlalu berisiko jika dua partai ini dukung capres lain. Elektoral bisa jeblok. Suka tidak suka, fakta politiknya menunjukkan bahwa kader dan konstituen dua partai ini mayoritas dukung Anies. Partai yang tidak aspiratif terhadap konstituennya, bisa collaps! Kita lihat di pemilu 2024 nanti. Golkar sendiri? Ada Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung. Dua tokoh KAHMI ini masih punya pengaruh besar terhadap Golkar. Keduanya lebih dekat dengan Anies dari pada kandidat-kandidat yang lain. Ada kemungkinan merapat le Anies setelah KIB gak berujung. Kehadiran Partai Komunis China (PKC) ke kantor Golkar baru-baru ini juga dicurigai oleh sejumlah pihak sebagai upaya untuk menjegal Anies. Nah, kecurigaan ini perlu ditelusuri. Benarkah? Setelah KIB terbentuk, munculah Nasdem, PKS dan Demokrat yang semakin intens berkomunikasi. Arahnya akan mengusung Anies. Tiga partai ini hampir solid. Gabungan dari tiga partai ini cukup memenuhi syarat untuk mengusung Anies. Tapi, masih ada satu persoalan. Demokrat bisa pindah tangan jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan Moeldoko. Mungkinkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melemah dan membuka ruang negosiasi untuk menghentikan langkahnya mendukung Anies? Hanya SBY dan Tuhan yang tahu. Teriakan Andi Arief sebagai kader militan Demokrat mungkin bisa dibaca dari sini. Langkah ketiga, jika langkah pertama dan kedua gagal dan Anies tetap bisa maju di pilpres 2024, maka cara terakhir adalah menggunakan infrastruktur kecurangan. Ini akan bisa masif jika kubu Anies tidak mengantisipasinya. Kemungkinan akan ada sejumlah institusi dan lembaga yang dilibatkan untuk mengalahkan Anies di pilpres 2024. Anda ingat pilgub DKI 2017? Ada instruksi kepada sejumlah kepala daerah datang ke Jakarta untuk memenangkan Ahok. Ada sejumlah TPS dimana di putaran pertama Anies-Sandi tidak dapat suara satupun. Baru di putaran kedua, Anies-Sandi bisa menang di beberapa TPS itu. Dahsyat bukan? Jadi, ini semua gak ada urusannya dengan isu kadrun, radikal, intoleransi atau sejenisnya. Itu semua sampah. Anda bodoh kalau percaya isu ini. Orang Arab bilang: \"bahlul murakab\". Yang terjadi adalah pertarungan politik tingkat tinggi, dimana munculnya Anies sebagai kandidat capres 2024 menjadi ancaman bagi kepentingan segelintir orang. Mereka merasa tidak aman. Munculah kemudian isu-isu sampah itu. Dan mereka yang goreng isu itu saat ini sedang bekerja keras untuk jegal dan hentikan Anies, sebagaimana yang Andi Arief bongkar itu. Paham? Akhirnya, apakah Anies akan terjegal dan bisa dihentikan? Atau Anies melenggang dan menjadi Presiden RI ke-8? Mari kita tunggu takdir masa depan bangsa ini. Jakarta, 2 September 2022. (*)
Fenomena Anies dan Gerilya Oligarki
Jusuf Kalla memprediksi ada empat poros kekuatan politik dalam pilpres 2024. Salah satunya, poros Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Tiga partai ini diharapkan mengusung Anies Baswedan- Khofifah Indar Parawangsa. Khofifah adalah kandidat terkuat yang dapat diandalkan meraih suara mayoritas di Jawa Timur dan tidak menutup kemungkinan di Jawa Tengah. Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI/Pejuang PT 0% JIKA saja ada jajak pendapat tentang siapa tokoh politik yang paling banyak dimaki, barangkali Anies Baswedan jawabannya. Kalau jajak pendapat itu diteruskan dengan pertanyaan siapa tokoh politik yang paling dingin menanggapi makian, mungkin jawabannya akan tetap Anies. Ini bukan sanjungan, bukan pula sokongan politik. Ini sekadar mengemukakan fakta, dan kita harus jujur menarasikan fakta. Di tengah buasnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik memangsa rakyat, tak sekali pun Gubernur DKI Jakarta ini memanfaatkan kedigdayaan aturan itu. Padahal, dialah tokoh politik yang banyak mendapat serangan verbal. Siapa sangka, sikap dingin Anies justru menjadi kekuatan yang menyulap cacian banyak orang menjadi pengatrol simpati publik. Semakin diserang, semakin dia berkibar. Semakin sabar, semakin menampakkan kelas kenegarawanannya. Alih-alih menanggapi, Anies memilih tetap fokus membenahi Jakarta meski jabatannya tinggal menghitung hari. Konsep “gagasan-narasi-karya” yang menjadi pijakan kinerjanya, dalam lima tahun ini terasa telah mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Konsep itu boleh dibilang antitesa semboyan “kerja-kerja-kerja” khas Presiden Joko Widodo. Rakyat bisa merasakan perbedaan keduanya. Rakyat juga bisa membandingkan capain keduanya, meski tidak apple to apple. Sebagai gubernur, prestasi Anies memang tidak diragukan. Bayangkan, 53 penghargaan pernah ia raih hanya dalam tempo 1 tahun 4 minggu. Anehnya, lawan politik, terutama oleh buzzer-buzzer itu, sering menyebut dia tidak bisa bekerja. Para buzzer itu juga tak bosan membandingkan kinerja Anies dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Padahal, jauh panggang dari api. Tidak perlu mengulik semua pencapaian untuk membuktikannya. Cukup menyodorkan fakta opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk DKI Jakarta selama 5 tahun berturut-turut, maka kita bisa menarik kesimpulan. Bukankah pemerintahan yang bersih menjadi ukuran paling mendasar? Maka wajar, di antara deretan nama yang disebut-sebut bakal menjadi calon presiden, sosok Anies cukup menonjol. Karena segudang prestasi itu, ia tidak perlu menggandeng nama besar orang tua hingga kakek atau neneknya. Ia juga tidak perlu bergantung pada nama besar presiden, atau berharap dukungan tukang survei. Gaya komunikasi berikut jaringan internasional yang luas adalah kelebihan lain yang ia miliki. Kelebihan ini rasanya cukup menonjol di antara deretan nama-nama capres yang ada. Dan yang harus menjadi catatan tambahan, di antara nama-nama capres itu, hanya Anies yang relasinya relatif berjarak dari penguasa, bahkan cenderung dipersepsikan berseberangan. Dari perspektif itu, tantangan Anies melaju di 2024 menjadi kian besar. Terlebih, mekanisme politik kita agaknya didesain untuk tidak sungguh-sungguh menemukan calon pemimpin terbaik. Itu terlihat dari upaya kuat mempertahankan presidential threshol (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Padahal, PT ini telah puluhan kali digugat ke Mahkamah Konsitusi (MK), termasuk oleh saya dan beberapa rekan dari DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Akan tetapi, semua gugatan ditolak. MK (Mahkamah Konstitusi) berkukuh, partai politiklah yang memiliki legal standing. Lucunya, ketika Partai Bulan Bintang (dan lembaga DPD) mengajukan gugatan, nyatanya tetap ditolak dengan berbagai dalih. Sementara di sisi lain, kolega saya, fraksi-fraksi dari partai besar di DPR terlihat nyaman dengan aturan ini. Kita menemui jalan buntu karena hanya melalui dua lembaga inilah aturan presidential threshold dapat diubah. Oligarki Bergerilya Yang senang tentu oligarki. Ada oligarki politik, ada pula oligarki ekonomi. Pilpres adalah wadah yang tepat menyatukan kekuatan. Oligarki ekonomi menyiapkan cuan, oligarki politik bergerilya ke sana-kemari. Tujuannya, agar capres yang disodorkan ke hadapan rakyat adalah orang-orang mereka juga. Siapa pun yang unggul, pada akhirnya oligarkilah pemenang sejati. Sembari memekikkan demokrasi ala mereka, para oligarki menunggangi presidential threshold untuk mengatur paket boneka sebagai pemenang, dan paket lainnya sebagai lawan yang kalah. Dan kita akan terperangah karena yang kalah pun berpotensi duduk manis di kabinet yang diracik oligarki. Jusuf Kalla memprediksi ada empat poros kekuatan politik dalam pilpres 2024. Salah satunya, poros Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Tiga partai tersebut diharapkan mengusung Anies Baswedan- Khofifah Indar Parawangsa. Khofifah adalah kandidat terkuat yang dapat diandalkan meraih suara mayoritas di Jawa Timur dan tidak menutup kemungkinan di Jawa Tengah. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentu layak diperhitungkan juga. Namun, anak muda cerdas ini barangkali lebih pas bila terlebih dahulu mengasah memimpin kementerian, mengikuti jejak sang ayah, Soesilo Bambang Yudhoyono. Jika AHY siap dengan gagasan itu, maka pasangan Anies Baswedan – Khofifah Indar Parawangsa dapat tampil elegan sebagai kandidat nonparpol. Nasdem telah menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan, selain kepada Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo. PKS belum resmi menyatakan sikap, namun agaknya mengarah kepada Anies. Pun dengan Partai Demokrat, mengingat karakter partainya agaknya sulit bila menyatu dengan PDIP, Gerindra, atau Golkar dalam konteks hari ini. Di banyak kesempatan, tiga partai ini terlihat makin harmonis. Namun, gerilya oligarki bukan tidak mungkin mencari celah. Bila salah satunya dapat “ditarik,” dua partai tersisa kemungkinan tersandung presidential threshold dan harus rela mengobral dukungan kepada capres dari poros lain. Layu sebelum berkembang, sinyalemen keretakan tiga partai itu mulai berdetak menyusul pelukan teletubbies Puan dan Bang Surya yang begitu dinikmati keduanya. Mungkinkah kemesraan ini membuyarkan prediksi terbaru JK terkait pasangan Anies – Khofifah? Kita tunggu saja. Yang jelas, tidak sedikit pengamat politik menduga bahwa oligarki akan bekerja ekstra keras untuk mengganjal Anies. Maka, terhadap kasak-kusuk politik di atas, boleh jadi merupakan bagian dari proyek politik para oligar, meski tidak juga menutup kemungkinan terjadi secara natural. Puan Maharani barangkali merasa semakin popular sehingga target sebagai Capres dalam pemilu 2024 menjadi harga mati. Itu artinya, Ganjar Pranowo yang berkomitmen tidak akan ikut pilpres bila tidak diusung PDIP, ya… akan terganjal pula. Satu hal yang pasti, selama presidential threshold menjadi rahim bagi lahirnya koalisi Parpol dan pasangan capres, selama itu pula pekik demokrasi hanya teriakan omong kosong belaka. (*)
Berbohong Stok BBM Kritis, Pertamina Bisa Digugat “Class Action”
SEBELUM isu kenaikan harga BBM subsidi, PT Pertamina pernya menyatakan bahwa stok BBM bersubsidi menipis. Ditambah lagi, beban APBN berat kalau subsidi tidak dicabut. Setelah rakyat panik dan sempat antri di SPBU jelang 1 September 2022, ternyata Pertamina tidak menaikkan. “Tetap kita (hanya) ingin lihat bahwa ini problem yang tertunda dan memang ada kalkulasi bahwa ini demi menyelamatkan reputasi Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), harus berkorban APBN buat terus-menerus subsidi,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. “Dan keadaan yang sekarang yang kita cukup sebut situasi yang disruptif ini setiap saat justru bisa jadi katastrofi,” lanjut Presiden Akal Sehat itu dalam dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Berikut petikannya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (2/9/2022). Halo apa kabarmu Bung Rocky, ini ketemu di hari Jumat, menjelang akhir pekan. Orang bilang thanks God is Friday. Thanks God, bukan kepada Jokowi. Thanks God karena harga pertalite ternyata tidak jadi naik. Tetapi, tetap kita ingin lihat bahwa ini problem yang tertunda dan memang ada kalkulasi bahwa ini demi menyelamatkan reputasi Pak Jokowi harus berkorban APBN buat terus menerus subsidi. Mungkin sama dengan yang jadi semacam pertaruhan hukum politik sekarang. Demi menyelamatkan Sambo maka skenarionya harus sampai di situ saja. Kira-kira begitu kan. Desas-desus yang kita lihat dari berbagai pembicaraan di DPR atau Komnas HAM mungkin berpikir begitu. Jadi semuanya itu serba tidak pasti. Tetapi, kita bisa bayangkan seandainya terjadi kekacauan ekonomi, lalu terjadi juga guncangan politik, dan semua yang tidak pasti itu akhirnya terbongkar bahwa ini hanyalah upaya untuk menghalangi melebarnya isu politik, melebarnya isu hukum, melebarnya isu asmara segala macem. Jadi kita ada dalam kecemasan sebetulnya. Apalagi soal pertalite yang seolah-olah yang mungkin buat sementara karena harga minyak dunia agak turun maka kesempatan untuk membujuk kembali legitimasi publik. Tapi ini semua nggak pasti. Dan keadaan yang sekarang yang kita cukup sebut situasi yang disruptif ini setiap saat bisa jadi katastrofi itu justru. Iya. Ini kan jadinya kredibilitas pemerintah makin hancur. Realitas sebelumnya kan bagaimana corporate secretary PT Pertamina ini menyatakan bahwa ini stok solar dan pertalite itu akan habis tahun ini. Tiba-tiba kemarin Pertamina umumkan bahwa stok sampai tahun baru aman. Jadi kalau begitu terus ada yang tanya, ini tuyul dari mana yang bawa minyak. Iya, ini Pertamina juga jadi tempatnya jin buang anak. Orang itu menganggap Pertamina tempat angker. Kira-kira begitu kalau bilang perspektif kemarin jin buang anak karena kita nggak tahu siapa yang kendalikan Pertamina. Kenapa Humasnya beda-beda itu. Direksi bisa beda dengan…. Kan musti satu suara antara Humas, Direksi, Komisaris, Menteri Keuangan. Kan itu soalnya. Jadi, dalam keadaan ketiadaan informasi, orang akhirnya kasak-kusuk bahwa ini ada isu politik di situ. Lalu masuk segala macam kecurigaan bahwa ini ada uang yang akan ditahan dulu untuk permainan politik, untuk sementara oke subsidi tidak akan dicabut. Jadi hal-hal semacam itu bikin mereka yang panik sebetulnya karena ketahuan oleh rakyat. Istana itu panik sendiri saja sehingga di antara mereka saling menghumaskan diri. Jadi, setiap orang di Istana jadi humas buat dirinya sendiri. Kalau kita lihat ini kan soal mazhab. Sri Mulyani jelas mazhabnya ingin cabut subsidi. Pak Luhut tadinya juga termasuk yang kenceng menyuarakan. Tetapi, saya kira Pak Luhut ini satu suara dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang sudah ngomong hati-hati itu dan DPR kemarin untuk pertama kalinya kompak ini. Ya ada satu dua fraksi yang sepakat. Yang lain menolak untuk pencabutan dan selalu mereka bilang pro orang cilik. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kita mulai mengendus ini ada semacam itu. Kalau nggak perpecahan ya kita bilang ada perbedaan mazhab. Ujungnya, itu nanti juga persoalan bagaimana mengelola negara ini. Ya, itu selain perbedaan mazhab juga perbedaan raport atau proksi pada presiden. Kan jelas Pak LBP lebih dekat dengan Presiden Jokowi karena reputasi beliau bahkan sebelum Jokowi jadi presiden. Jadi, orang yang paling kenal watak dan sekaligus kecemasan Pak Jokowi adalah Pak Luhut. Jadi mungkin Pak Luhut juga membaca wah itu Presiden Jokowi potensial untuk kehilangan legitimasi maka diubahlah kebijakan-kebijakan itu. Dan itu memang hal yang dari dulu kita tahu selama presiden tidak kasih sinyal yang kuat maka presiden menunggu reaksi publik. Nah, karena reaksi publiknya kencang ya presiden menganggap wah bahaya nih, kalau tiba-tiba ada situasi kritis, satu POM bensin saja dibakar, itu bisa menular ke mana-mana kontinjen efeknya. Ini yang harus diantisipasi memang. Tentu semua orang merasa kok tiba-tiba ada analisis POM bensin dibakar. Loh, ini keadaan rakyat ini, keadaan unthrush sosial ini, apa saja bisa terjadi. Saya kira itu ada temuan dari intelijen berdasarkan bigdata mungkin bahwa potensi kerusuhan itu bisa meledak karena memang daya belinya rendah sekali. Jadi pembuktian hoaks itu sebetulnya juga bukan hoaks ini, karena memang pemerintah mau mendeteksi ambang kemarahan rakyat dengan melihat mengularnya kemarin di hari pertama isu mau dinaikkan. Jadi bara sosial itu tetap ada di situ. Dinaikin atau tidak tetap rakyat masih ingat bisa-bisa besok dinaikin malam-malam. Jadi tetap ketegangan sosial sudah terjadi. Jadi, artinya sebenarnya kita juga mengendus bahwa pemerintah diam-diam menyadari soal itu dan itu bagi kita menunjukkan bahwa ya memang realitas seperti itu yang terjadi pada masyarakat. Suasananya seperti kita sebut dulu seperti ranting yang kering gitu. Yang satu memantik saja itu bisa jadi mudah terbakar. Ya, keadaan ini yang membuat kita menganggap bahwa seluruh informasi dari relawan buzer Istana soal Musra, ada dukungan tentang tiga periode itu dan tokoh-tokohnya ini itu, itu kan jadi absurd juga akhirnya, nggak ada gunanya kan. Misalnya Presiden Jokowi bikin musyawarah rakyat pertama di Bandung, Presiden Jokowi tinggi sekali. Itu artinya bahwa rakyat Jawa Barat itu ingin menghendaki Presiden Jokowi kan? Kan yang dikumpulkan Jawa Barat kemarin. Padahal, faktanya di Jawa Barat justru Presiden Jokowi jeblok suaranya kan? Itu bagaimana saat Pemilu kemarin kan jeblok betul suara Pak Jokowi. Jadi rekayasa itu terjadi. Lalu orang bertanya sekarang hebat betul ya masyarakat Jawa Barat ingin Presiden Jokowi jadi presiden lagi, lalu orang ingatkan, hai tunggu dulu ya, ada data hasil pemilu Presiden Jokowi itu suara di Jawa Barat itu rendah. Demikian juga PDIP sebagai partai pendukung dalam perbandingan dengan partai lain. Jadi kalau di Jawa Tengah masuk akal, masa di Jawa Barat orang Jawa Barat pro Jokowi. Itu agak kacau logika itu. Ya, saya mendapat gambaran bagaimana sebenarnya pemerintah. Dengan cara itu saja kita bisa mengendus bahwa sesuatu sedang terjadi di sana. Iya betul. Something rotten in Denmark, ada yang membusuk di Denmark kalau lakonnya Shakespiare. Nah, sekarang kita mau coba lihat impact-nya apa nanti. Apakah betul-betul akan dihitung ulang anggaran subsidi ini dan para pakar betul-betul sudah pikir ya subsidinya memang kecil kok, kenapa digede-gedein sampai ratusan triliun. Nah, poin-poin ini yang harusnya dikritisi oleh DPR. Nah DPR jangan sekadar menunggang isu bahwa rakyat tidak menghendaki subsidi dicabut tapi dia juga musti breakdown dong karena soal anggaran itu fungsi dari DPR. Supaya jelaslah bagian ini disubsidi buat itu, yang ini buat ini, yang sini ditahan untuk main politik, kan gampang. Jadi, jangan DPR di satu pihak muji-muji Pak Kapolri, di pihak lain sekarang berupaya untuk memuji-muji rakyat itu. Padahal, lembaga itu adalah lembaga yang paling koruptif mentalnya di dalam survei-survei. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan melihat situasi bangsa kita saat ini. Kalau melihat situasi semacam ini kan sebenarnya harusnya pemerintah itu kan kebijakannya tidak hanya sekedar yang tadi permen itu tidak dinaikkan, menjanjikan BLT, dan sebagainya, tetapi kita juga mengendus bahwa ini dampaknya tidak hanya persoalan APBN, tetapi juga berkaitan dengan banyak sekali program hukum legacy Pak Jokowi, salah satunya jelas kita sebut IKN, kemudian infrastruktur- infrastruktur lain yang jadi andalan Pak Jokowi. Itu selalu yang mesti kita ingatkan bahwa trade of itu terjadi dan kekacauan kebijakan bukan tidak soal BBM saja, banyak hal yang memang kacau. Tapi demi legacy tetap dilakukan musra itu seolah ingin memberi keterangan bahwa Presiden Jokowi itu masih disukai rakyat. Jadi informasi yang tidak dikenali dengan positif oleh rakyat itu justru yang dimanipulasi oleh para surveiyor. Kan baru-baru ini kan para surveyor justru mengeluarkan angka baru 79 persen. Itu artinya, ada informasi yang gak sampai di responden. Kan mustinya surveyor itu kasih tahu dulu keadaannya. Baru ditanya apa pendapat kalian. Bukan sekadar asal tanya dan mengandalkan, responden tahu. Padahal buyers pendidikan itu sudah terlihat bahwa responden kita memang tidak mampu untuk mencerna kekacauan kebijakan. Yang kedua, responden kita sudah fatalistis, suka-sukalah Istana. Bagian ini yang tidak dikontrol dalam metodologi. Jadi saya menganggap itu survei-survei yang tiba-tiba memberatkan lagi dukungan kepercayaan publik pada Presiden itu tinggi artinya gagal mendeteksi variabel ignorantia dari respondennya. Ya, saya kira ini sebenernya jangandianggap sepele ya apa yang disampaikan oleh Pertamina kemarin menyatakan bahwa stok solar dan pertalite itu akan habis akhir tahun dan kemudian sekarang ternyata tidak habis, aman sampai tahun 2006, mereka bisa dikenakan hoaks yang luar biasa besar karena ada orang-orang antre. Kemudian yang lebih parah lagi kan harga-harga ini meskipun pertalite dan solar tidak jadi naik, tapi harga-harga sudah naik. Ini sebenarnya bisa dituntut, bisa class action kita terhadap Pertamina. Nah, ini mustinya ada class action. Tapi sebelum ada class action kan DPR bisa panggil direksi dan tanyakan ngapain kalian berbohong. Kami wakil rakyat, rakyat kalian bohongi itu. Ini yang musti kita dorong juga atau nggak kita dorong itu harusnya sudah otomatis kalau DPR punya otak, panggil dong. Ini ada apa? Kenapa menyembunyikan stok? Apa kalian Pertamina juga sudah jadi penyelundup? Kan saya lama-lama jadi berpikir, jangan-jangan yang selama ini terjadi seperti itu gitu. Jadi ini cuman permainan mereka menakut-nakuti rakyat sebagai justifikasi untuk menaikkan harga. Ya memang begitu. Yang diawalnya kan begitu, stok menipis, APBN nggak mampu. Oleh karena itu secara rasional ekonomi, harga harus naik. Kalau itu diterangkan dengan bagus dan dukungan pada Jokowi betul-betul jujur, orang akan oke, sama-sama kita berkorban. Ini dia sudah menipu dua kali rakyat Indonesia. Dan dalam penipuan itu terlihat manipulasi angka, nilai itu untuk menyelamatkan reputasi Jokowi. Kan cuman itu intinya. Dan yang kedua adalah bagaimana lembaga sebesar pertamina itu bermain politik, menunggangi isu publik, lalu main-main di situ. Itu bukan etik korporasi, itu etik manipulatif. Oke jadi kita tunggu ya, karena rakyat jutaan orang berbondong-bondong antre dan yang lebih parah dampaknya harga-harga sudah naik. Itu hanya ulah dari Pertamina yang menyatakan bahwa stok solar dan pertalite menipis, tapi ternyata mereka punya stok sampai akhir tahun tetap aman. Jadi ini silakan kalau ada yang mau melakukan class action. Saya kira ini sudah memenuhi unsur (kalau dalam pidana unsur deliknya sudah ada). (Ida)
Ketua DPD RI Ajak Warga PSHT Kawal Gerakan Mengembalikan UUD 1945 Naskah Asli
Madiun, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga Ketua Dewan Pembina Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), mengajak seluruh warga PSHT untuk mengawal gerakan mengembalikan kedaulatan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan kembali ke UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian disempurnakan melalui adendum. LaNyalla mengatakan, cara tersebut tidak akan menghilangkan Pancasila sebagai staats fundamental norm. \"UUD 1945 naskah asli mutlak kita sempurnakan agar kita tidak mengulang penyimpangan praktik yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru, karena kita harus selalu belajar dari sejarah,\" ujarnya, pada puncak peringatan 1 Abad PSHT di Graha Krida Budaya Padepokan Agung, Madiun, Jawa Timur, Jumat (2/9/2022). Menurut Senator asal Jawa Timur itu, saat ini Pancasila hanya sebatas slogan. Dalam praktiknya, Pancasila tak pernah disertakan dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini. Hal itu terjadi sejak amandemen konstitusi sebanyak empat tahap pada tahun 1999 hingga 2002 silam. \"Setelah konstitusi diamandemen, antara Pancasila dengan isi dan bunyi pasal-pasal dalam UUD hasil perubahan itu sudah idak nyambung lagi,\" tegas LaNyalla. Dijelaskannya, konstitusi baru hasil amandemen 1999-2002 sangat kental dengan ideologi individualisme dan liberalisme. “Maka tak heran jika belakangan ini kapitalisme dan sekulerisme semakin menguat di Indonesia,\" papar LaNyalla. LaNyalla juga membangkitkan kesadaran kritis warga PSHT sebagai penjaga Pancasila. \"PSHT harus menjadi benteng pertahanan ideologi Pancasila dari serangan liberalisme dan kapitalisme yang lahir dari ideologi individualisme dan sekulerisme,\" tegasnya. Sebagai organisasi yang berkontribusi terhadap lahirnya Indonesia, LaNyalla mengajak agar warga PSHT melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. \"Ada banyak pradoksal di tengah-tengah kita, baik dalam hal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural,\" paparnya. Untuk itu, LaNyalla mengajak warga PSHT bersama-sama mengembalikan kedaulatan rakyat kembali di tangan rakyat. Sebab, kata LaNyalla, oligarki ekonomi yang bersekutu dengan oligarki politik telah menyandera penguasa yang pada akhirnya bertindak ugal-ugalan dalam membuat kebijakan nasional. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga menekankan agar warga PSHT membangun kesadaran kritis terhadap konsep kebijakan pendidikan nasional bangsa ini. \"Cita-cita bangsa ini dalam kalimat \'mencerdaskan kehidupan bangsa\' bukan hanya sekadar mencerdaskan otak saja, tetapi juga mencerdaskan kehidupan. Artinya, mencerdaskan kemanusiaan secara utuh, termasuk di dalamnya moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme,\" urainya. Menurut LaNyalla, tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme dan tanpa ideologi serta ilmu agama, generasi yang dihasilkan hanya akan menjadi lawan di masa depan. Ditambahkannya, semua pihak harus membuka sejarah, membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. \"Baca ulang pikiran-pikiran Ki Hadjar Hardjo Utomo saat beliau mendirikan PSHT 100 tahun yang lalu. Kita harus membaca kembali watak dasar dan DNA asli sistem demokrasi bangsa ini, di mana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan sistem syuro yang menjadi ciri utama demokrasi Pancasila,\" ulas LaNyalla. Sistem syuro bermakna kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari partai politik, tetapi juga ada utusan dari seluruh daerah dan utusan golongan yang lengkap. Pada akhir acara, Ketua DPD RI diminta meresmikan Graha Krida Budaya dengan menandatangani prasasti dan memukul gong sebagai peresmian monumen 1 Abad Terate Emas untuk Dunia. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Fachrul Razi (Aceh) dan Muhammad Afnan Hadikusumo (Yogyakarta). Sementara sejumlah tamu undangan yang hadir di antaranya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Komandan Seskoal Laksma TNI Yoos Suryono Hadi, Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro. Hadir pula Ketua Umum PSHT, Raden Moerdjoko Hadi Widjojo beserta jajaran dan Ketua Dewan Pusat PSHT, Issoebiantoro beserta jajaran. (mth/*)
Indonesia Sudah Busuk dari Dalam
Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih Kondisi seperti ini tinggal terpulang pada pemilik kedaulatan negara, yaitu rakyat sendiri. Selamatkan Indonesia, It\'s now or never .. Tomorrow will be to late (sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat). FABEL Aesop mengatakan: “mempersiapkan diri setelah bahaya datang adalah sia-sia”. Indonesia kembali ke alam penjajahan ekonomi dan politik, itu bukan omong kosong. Ini terlihat dengan terang benderang kalau dilihat dari tapak-tapak proses historisnya sampai Indonesia tidak bisa lagi berkutik untuk mandiri di bidang ekonomi dan politik, menyerah kepada Oligarki. Semua sudah jatuh dan lumpuh dalam kendali oligarki. Akibat pemimpin negara ini tidak hati-hati dan semua tenggelam dalam alam hedonis dan kering menjaga Nusantara ini sesuai amanah UUD 1945 asli, khususnya tujuan bernegara sebagaimana ada dalam pembukaan UUD 45. Ancaman kebijakan China yang sejak lama ingin menjadikan imperium yang meliputi ekonomi, budaya dan politik dilihat hanya sebelah mata. Semua pintu dibuka oleh Presiden Joko Widodo, bahkan oligarki diberi karpet merah untuk leluasa mengacak-acak Indonesia. Memang tidak semua kejadian mutlak karena ulah Presiden Jokowi, karena ada peristiwa yang mendahuluinya. Pada masa Presiden Soekarno, ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959, isinya melarang mereka berdagang di daerah-daerah di bawah tingkat kabupaten. Semua pedagang eceran China harus menutup usahanya di pedesaan. Ratusan ribu WNA dipulangkan ke negeri leluhur. Masa Presiden Soeharto, diterapkan kebijakan pokok warga asing dalam proses asimilasi terutama mencegah kemungkinan terjadinya kehidupan China menjadi eksklusif rasial. Masa Presiden BJ Habibie terjadi kejadian fatal dan sangat penyakitkan ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Beruntun pada masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, lahir beberapa kebijakan, oligarki mulai menemukan bentuk dan tempat pijakan untuk mewujudkan Indonesia sebagai imperium jajahannya. Lahirnya Keputusan Presiden Nomor 6/2000, yang memberikan warga China kebebasan melaksanakan ritual keagamaan, tradisi, dan budaya kepadanya. Lahir keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002, hari Imlek menjadi hari libur Nasional dan kebijakan yang isinya “kita tidak boleh menyebut China diganti Tionghoa atau komunitas Tionghoa. Sampai pada era ini oligarki masih tertutup masuk untuk intervensi dalam menentukan kebijakan negara. Bunuh diri atau pembusukan dari dalam benar-benar terjadi di era Presiden Jokowi saat ini. Indonesia masuk dalam skenario taktik dan strategi RRC dalam skema program traktat perdagangan yang dikenal dengan CAFTA (China - ASEAN Free Trade Area), untuk menciptakan Indonesia dalam kendali sesuai kepentingan ekonomi, budaya, dan politik China. Saat ini kita kenal dengan strategi dengan nama One Belt One Road (OBOR). China memberi hutang dan menawarkan investasi kepada Indonesia bukan hanya bermotif ekonomi tapi jelas ada motif politik ketergantungan Indonesia kepada China. Kecelakaan ini sudah masuk pada titik nadzir. Pasal 6 (1) UUD 1945 yang semula berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia Asli, diubah. Selangkah lagi target warga China harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah psl 6 (1) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk China sebagai penguasa di Indonesia. Lengkap sudah instrumen pondasi oligarki (China) untuk mengibarkan bendera sebagai tanda Indonesia sudah jatuh dalam penjajahan baru oleh oligarki (China). Sangat mengejutkan laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia, (berkaca pengalaman di Afrika Selatan, 5 persen penduduk kulit putih menguasai 50 persen tanah, negaranya bubar). Pembusukan dari dalam dan runtuhnya negara Indonesia sudah di depan mata. Terlihat masih normal tetapi sesungguhnya negara ini tinggal menunggu roboh dan kehancurannya. Sun Yat Sen pernah mengatakan; Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebasklan diri dari penindasan ibarat “a sheet of loose sand”. Bagaikan pasir yang meluruk dan rapuh. Tiada keteguhan (sama sekali), sehingga mudah ditiup ke mana-mana. Kondisi seperti ini tinggal terpulang pada pemilik kedaulatan negara, yaitu rakyat sendiri. Selamatkan Indonesia, It\'s now or never .. Tomorrow will be to late (sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat). Anomali ini harus diperbaiki: Aut non tentaris, aut perfice (laksanakan hingga tuntas atau jangan mengupayakan sama sekali). Diam tertindas atau bangkit melawan. (*)
Perjuangan AG Pringgodigdo
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu, dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”. (QS 49:15) Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MAg, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga PROFESOR Mr. Abdoel Gaffar Pringgodigdo adalah mantan Menteri Kehakiman Indonesia. Lahir di Bojonegoro, 21 Agustus 1904, dan meninggal dunia pada 1988. Aktivis Partai Masyumi. Pendidikan terakhir Rijksuniversiteit Leiden. Sejarah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia jelas tidak bisa dipisahkan dari sosok Abdoel Gaffar Pringgodigdo. Dia adalah putra dari RMAA Koesoemohadiningrat dan RA Windrati Notomidjojo. Setelah dua tahun menuntut ilmu di sekolah rakyat, dia belajar di Europeeche Lagore School dari tahun 1911 hingga 1918, lalu di Hogere Burger School Surabaya. Lulus pada tahun 1923, dia berangkat ke Leiden, Belanda, untuk belajar di Universitas Leiden, dan lulus pada 1927 sebagai sarjana hukum. Saat kembali ke Indonesia, Pringgodigdo mendapat pekerjaan sebagai juru tulis, kemudian menjadi Wedana Karang Kobar di bagian timur Kabupaten Purbalingga. Menjelang akhir pendudukan Indonesia oleh Jepang, Pringgodigdo menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sebagai sekretaris Radjiman Wedyodiningrat, pemimpin BPUPKI yang bertugas merumuskan naskah Undang-Undang Dasar 1945. Dia juga menjadi anggota Panitia Lima yang bertanggung jawab atas perumusan Pancasila. Setelah kemerdekaan Indonesia, Pringgodigdo bertugas sebagai Sekretaris Negara di bawah Presiden Soekarno. Dia menjabat pada 19 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945. Pringgodigdo di urutan pertama daftar menteri sekretaris negara Indonesia. Sesuai tugasnya membantu presiden, Pringgodigdo menjalankan tugas sebagai penulis dalam sidang-sidang kabinet, menandatangani berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, serta melaksanakan tugas-tugas protokol. Saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris Negara, dia dibantu Mr. Ratmoko sebagai Wakil Sekretaris I dan Mr. Iskandar Gondowardoyo sebagai Wakil Sekretaris II. Dia pernah menjalankan tugas di Istana Kepresidenan di Yogyakarta atau Istana Yogyakarta - Gedung Agung. Sebab, ketika Belanda melakukan agresi militer pada 3 Januari 1946 untuk menduduki kembali bekas jajahannya, pemerintahan Republik Indonesia terpaksa mengungsi ke Yogyakarta. Sejak Juni hingga September 1948, Pringgodigdo bertugas sebagai komisaris untuk Sumatera. Ketika Agresi Militer Belanda II pada bulan Desember 1948, Pringgodigdo ditangkap dan diasingkan ke Bangka bersama para pemimpin Indonesia lain. Dia dan para pemimpin Indonesia lainnya ditempatkan di salah satu kamar yang dibuat khusus untuk para tokoh yang diasingkan. Selanjutnya, Januari hingga 6 September 1950, dia bertugas sebagai Menteri Kehakiman, mewakili Masyumi. Dia menjadi menteri kehakiman ke-4 sepanjang sejarah Republik Indonesia. Setelah pensiun dari politik, Pringgodigdo menjadi pengajar. Dia mulai sebagai dosen besar luar biasa di Universitas Gadjah Mada, mengajar ilmu hukum. Lalu pindah ke Surabaya dan mengajar di Universitas Airlangga, hingga akhirnya menjadi dekan pertama Fakultas Hukum Airlangga, dari tahun 1953 hingga 1954. Dia lalu menjabat sebagai Rektor Universitas Airlangga dari November 1954 hingga September 1961. Setelah bertugas sebagai Rektor Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang, dia kembali ke Surabaya dan mengajar di IKIP Surabaya. Dia mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum bersama Kho Siok Hie dan Oey Pek. Pada tahun 1971 dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Suami dari Nawang Hindarti Joyo Adiningrat ini meninggal dunia pada tahun 1988. AG Pringgodigdo mencurahkan segala kemampuan untuk kemerdekaan Indonesia. Boleh dikata dia rela mengorbankan bandha, bahu, piker, lek perlu sak nyawane pisan. Bagi AG Pringgodigdo ilmu bukan untuk ilmu, tetapi untuk mengabdi kepada Allah swt dan berbakti pada negeri. AG Pringgodigdo adalah cendekiawan yang peduli. Dalam konteks keindonesiaan, sebagai aktivis Partai Masyumi, Pringgodigdo merepresentasikan sosok nasionalis religius yang mengusung nilai-nilai keindonesiaan dan keislaman sekaligus. Nilai kebangsaan dan keindonesiaan berlandaskan firman Allah swt dalam Al-Quran; “Hai manusia, Kami ciptakan kamu dari satu pasang laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu beberapa bangsa dan suku, supaya kamu kenal-mengenal (bukan saling membenci). Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS 49:13) Adapun nilai keislaman berlandaskan firman Allah SWT dalam Al-Quran; “Sungguh agama pada Allah ialah Islam (tunduk pada kehendak-Nya). Mereka yang telah diberi Kitab tidak akan berselisih kecuali karena dengki satu sama lain, sesudah mereka beroleh ilmu. Siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat dalam perhitungan”. (QS 3:19) Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sepak terjang AG Pringgodigdo adalah pengejawantahan firman-firman Allah SWT dalam Al-Quran, Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai,- lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik”. (QS 9:24) “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu, dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”. (QS 49:15) “Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majlis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah!” maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS 58:11) Selamat Berjuang! (*)
Terkait Vonis 4 Tahun 6 Bulan Alvin Lim, Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum: Oknum Jaksa Diduga Main Kasus
Jakarta, FNN – “Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ungkap Maria, Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum. Pasalnya dirinya membandingkan dimana kejahatan yang merugikan jutaan masyarakat seperti Investasi bodong dan pejabat korup, banyak yg dibebaskan. \"Contoh William Henley, Pelaku/terdakwa investasi bodong merugikan triliunan dibebaskan oleh pengadilan, Pinangki koruptor kejaksaan cuma divonis 2 tahun, dan jaksa penuntut tidak Kasasi padahal dibawah tuntutan jaksa 4 tahun. Dimana letak keadilan, Alvin Lim dituntut 6 tahun dan divonis 4 tahun 6 bulan, lebih dari dua pertiga langsung jaksa ajukan banding. Jelas terlihat Oknum Jaksa bermain dalam hukum di Indonesia,\" ungkapnya. Maria menilai bahwa bukan hanya Kepolisian yang ada mafia, namun kejaksaan dan pengadilan juga sama, banyak oknum mafianya. \"Seperti kata-kata Pak Mahfud (Menko Polhukam-red), mafia hukum ini banyak, dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Masyarakat sulit mencari keadilan. Mengerikan, Indonesia ternyata belum merdeka dari oknum penjajah, sekarang kita dijajah oknum aparat bangsa sendiri, karena sikap koruptif,\" jelasnya. Maria melihat bahwa setiap kali ada tokoh yang berani membela masyarakat selalu dikriminalisasi dengan pidana ecek-ecek. Mantan Ketua KPK dulu juga mau ditangkap polisi dengan dugaan pemalsuan surat, KTP/KK. Sekarang hal yang sama, Alvin Lim dituduhkan memalsukan KTP. Tidak masuk akal sekali kasus itu selain sudah pernah disidangkan, juga Alvin bahkan divonis jauh lebih tinggi dari pelaku utama. Apalagi seharusnya sebagai advokat, Alvin Lim punya imunitas sesuai UU Advokat. Ia mengatakan Alvin malah dikenakan pasal pembantuan dan ikut serta dalam pemalsuan, tanpa saksi dan bukti yang kuat, hanya pertimbangan oknum hakim, yang track record dari majelis hakim Arlandi Triyogo banyak masalah sebelumnya. Maria sedih melihat bagaimana selalu pemerintah gagal dalam melindungi pahlawan dan patriot bangsa yang banyak berkorban demi masyarakat. “Apalagi Alvin Lim adalah satu-satunya advokat yang berani lantang dan melawan oknum raksasa dan oknum mafia hukum,” pungkasnya. (mth/*)
Oligarki Semakin Menguat, Para Tokoh Bangsa Khawatir Indonesia Bisa Bubar
Jakarta, FNN – Oligarki yang semakin menguat mencengkeram ke dalam sistem politik dan negara dikhawatirkan bisa membuat negara Indonesia bubar. Direktur Institute Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang dalam diskusi \"Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia” Kamis, 1 September 2022 di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta menyebut bahwa secara sederhana oligarki dapat diartikan sebagai segelintir orang yang mengatur Negara. Dan istilah oligarki sekarang sudah dipahami oleh masyarakat umum, bahwa ternyata negara Republik Indonesia yang didirikan dengan semangat musyawarah mufakat itu, berujung menjadi diatur oleh segelintir orang. Implementasi dari oligarki, menurut Hatta, secara nyata ada di bidang politik dengan \"mengatur\" Pilpres misalnya, bahkan mereka bisa mengatur siapa yang menang dalam Pilpres atau Pemilu. Dari sisi politik, kata Hatta oligarki bisa mengatur dana partai politik. Dari sisi ekonomi mereka juga menguasai sumber daya alam dan sumber daya finansial. Akibatnya, terjadi perkawinan antara pengusaha dan penguasa. Prof. DR. Hafidz Abbas, akademisi yang juga mantan komisioner Komnas HAM mengutip publikasi Bank Dunia dalam \'Indonesia\'s Rising Divide\' bahwa Indonesia bisa bubar karena empat penyebab: Pertama, adanya diskriminasi yang terjadi pada seluruh warga. Seperti ada yang diberi kesempatan menguasai sumber daya alam namun ada yang tidak. Menurut catatan Hafidz Abbas, orang miskin di Jakarta misalnya pada era Gubernur Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama mengalami 193 kali digusur. Namun di sisi lain hampir 50 juta lahan di Indonesia dikuasai oleh hanya segelintir orang. \"Bayangkan, empat orang, bukan empat perusahaan, menguasai kekayaan hampir setengahnya dari kekayaan seluruh penduduk negeri ini,\" kata Hafidz. Kedua, adanya diskrepansi mutu manusia Indonesia karena kebanyakan berpendidikan rendah. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke sektor ekonomi modern. \"Dia hanya bisa berdoa, tertinggal. Karena yang menikmati kekayaan alam Indonesia itu hanya 3 persen,\" ujarnya. Ketiga, orang-orang Indonesia mayoritas tidak punya tabungan untuk masa depan anaknya juga tidak punya tabungan untuk kesehatannya. Keempat, uang yang beredar hanya kepada sekitar 2000-an perusahaan besar. Sementara 59 juta perusahaan mikro kecil lainnya tidak bankable. \"Jadi, kalau dilihat dari empat faktor ini, Bank Dunia tidak bisa melihat Indonesia bisa selamat,\" ungkap Hafidz. Menurut Hafidz, negara Indonesia sejatinya sudah lapuk dari dalam. \"Dan persoalan oligarki, menurut saya, adalah persoalan selamat atau tidaknya bangsa Indonesia di masa depan,\" ungkapnya. Dr Marwan Batubara juga melihat oligarki di Indonesia sudah kian akut. Marwan menyoroti soal UU Ciptaker yang nyata-nyata dibuat untuk kepentingan oligarkis. Pembentukan UU Korona Nomor 2/2020, UU Minerba 2020, UU Ciptaker Nomor 11/2020, maupun UU IKN Nomor 3/2022, menurut Marwan proses pembentukannya terlihat jelas menunjukkan peran oligarki. \"Negara semakin otoriter, oligarki semakin kuat, Presiden Jokowi makin otoriter, DPR dan partai-partai cenderung di bawah kendali penguasa dan oligarki,\" ujarnya. Menurut Marwan, oligarki telah mengubah secara perlahan Indonesia dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Menanggapi hal ini, aktivis Syahganda Nainggolan menyitir Jeffrey Winters ketika diwawancara. \"Bagaimana menurut Anda mengalahkan oligarki? Dia bilang, mesti ada orang seperti Mahatma Gandhi,\" kata Syahganda. \"Maksudnya, itu kan di India, kalau di Indonesia model Gandhi itu ya Habib Rizieq. Tapi ini personifikasi, maksudnya adalah orang yang tidak bisa dibeli,\" lanjutnya. Mantan Duta Besar DR. Hazairin Pohan melihat, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Menurutnya, setelah kasus Sambo struktur oligarki Indonesia saat ini sedang berantakan. \"Ini kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik karena secara global, China juga sedang menurun pasca Covid-19,\" ungkapnya. Sutoyo Abadi dari Kajian Merah Putih mengungkapkan bahwa diskusi dan seminar tidak akan menyelesaikan masalah menguatnya oligarki di Indonesia. \"Tidak bisa melawan oligarki di Indonesia dengan cara ke MK atau ke lembaga lainnya. Tidak bisa. Satu-satunya harus muncul \'people power dan revolusi\'. Karena situasinya sudah gawat,\" tegas Sutoyo Abadi. Dia juga meyakinkan bahwa Indonesia tidak akan bisa selamat atau bubar jika tidak kembali kepada UUD 1945. Sejumlah tokoh senior dan aktivis menghadiri diskusi \"Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia” Kamis, 1 September 2022 di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, antara lain Suripto Djoko Said, Sri Bintang Pamungkas, MS. Kaban, Jumhur Hidayat, dan sejumlah tokoh lainnya. (mth/*)
Disambut Ribuan Warga Madiun, Ketua DPD RI Hadiri Kirab Budaya 1 Abad Emas PSHT
Madiun, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menghadiri kirab budaya 1 Abad PSHT Madiun, Jawa Timur, Kamis (1/9/2022). Kirab budaya dimulai dari Padepokan Luhur PSHT, tempat makam pendiri PSHT Ki Hajar Harjo Utomo, menuju Padepokan Agung PSHT sejauh delapan kilometer. LaNyalla yang juga Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), beserta para Dewan Pembina dan Pengurus Pusat PSHT lainnya, menunggangi 12 Kereta Kencana. Ribuan warga pun menyambut iring-iringan kirab budaya 1 Abad PSHT di pinggir-pinggir jalan. Mereka mengabadikan momen tersebut. Sesekali mereka juga mendekat Kereta Kencana untuk foto bersama dengan jajaran Dewan Pembina dan Pengurus Pusat PSHT, tak terkecuali LaNyalla. Pada kesempatan itu, LaNyalla didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh) dan Bustami Zainuddin (Lampung). Hadir pula Ketua Umum PSHT, Raden Moerdjoko Hadi Widjojo beserta jajaran dan Ketua Dewan Pusat PSHT, Issoebiantoro beserta jajaran. Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Raden Moerdjoko Hadi Widjojo mengatakan, kirab budaya ini merupakan kelanjutan dari kirab budaya yang sebelumnya diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 2022 lalu. Dalam kirab budaya ini panitia juga membawa tanah dan air dari seluruh Nusantara yang akan dipersatukan dalam monumen peringatan 1 Abad PSHT. \"Harapannya, PSHT ini dapat terus memperkuat persaudaraan dan persatuan di Nusantara ini,\" kata Moerdjoko. Ia mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla atas kesediaannya hadir pada Kirab Budaya 1 Abad PSHT. Moerdjoko berharap kehadiran LaNyalla dapat dijadikan semangat bagi warga PSHT untuk lebih meningkatkan kontribusi terhadap bangsa ini. \"Kami berharap kehadiran beliau (LaNyalla) dapat memacu semangat dan menginspirasi agar kita sebagai warga PSHT terus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat, bangsa dan negara,\" kata Moerdjoko. Sementara LaNyalla mengucapkan selamat kepada PSHT yang merayakan 1 abad kelahirannya. Senator asal Jawa Timur itu berharap PSHT dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dikatakan LaNyalla, PSHT merupakan organisasi massa yang cukup besar, dengan jumlah anggota di seluruh dunia lebih dari 10 juta orang. LaNyalla menilai hal ini merupakan potensi yang luar biasa jika dikelola dengan baik. \"Karena itu, pengurus pengurus PSHT mulai tingkat rayon, ranting, cabang, provinsi hingga pusat harus memiliki pandangan yang visioner tentang arah pengelolaan organisasi di masa mendatang,\" pesan LaNyalla. Dilanjutkannya, PSHT tidak bisa dan tidak boleh dikelola lagi dengan cara-cara yang konvensional dan tradisional. \"Di Era 100 tahun ke-2 nanti, PSHT harus dikelola sebagai organisasi yang modern dan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga menjadi organisasi yang terbuka dan profesional,\" pesan LaNyalla. LaNyalla juga berpesan agar warga PSHT harus menjadi pendukung utama keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadi penjaga ideologi Pancasila. \"Warga PSHT harus menjadi benteng pertahanan dari serangan-serangan terhadap ideologi Pancasila seperti liberalisme dan kapitalisme serta komunisme,” tutur LaNyalla. (*)
Islamofobia
Marilah kita letakkan ego kita masing-masing. Karena kita semua tidak akan abadi hidup di dunia ini. Semua akan meninggalkan dunia ini. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia PekAn lalu saya diundang di Kongres ke-2 Umat Islam Sumatera Utara, untuk menyampaikan pandangan terkait Islamofobia di Indonesia. Saya membuka paparan saya dengan melihat sejarah dan kontribusi Umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Dimana tercatat dalam sejarah; Sangat besar. Bahkan saya katakan, umat Islam sejatinya adalah pemegang saham terbesar republik ini. Pada tahun 1916, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Haji Omar Said Tjokroaminoto, pendiri Syarikat Islam, secara terbuka di ruang publik menyampaikan perlunya Hindia Belanda (sebutan Indonesia saat itu, red) merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Begitu pula para pendiri bangsa kita yang lain. Ada nama-nama ulama besar di dalamnya. Bahkan mereka juga yang terlibat aktif dalam perumusan Norma Hukum Tertinggi negara ini, yaitu Pancasila. Mereka juga terlibat aktif dalam BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, hingga Menyusun Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya. Ada banyak nama. Sebut saja di antaranya; Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Muzakir, KH Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Bahkan, dalam peristiwa mempertahankan Kemerdekaan, sejarah Indonesia tak terlepas dari Resolusi Jihad yang dikeluarkan Rois Akbar PBNU, Hadratus Syeikh Kiai Haji Hasyim Asy’ari di Surabaya pada 22 Oktober 1945. Sehingga meletuslah peristiwa 10 November 1945 yang dikenal sebagai hari Pahlawan di Kota Surabaya. Dimana teriakan atau pekik dari Bung Tomo, yaitu kalimat; Allahu Akbar, menjadi bahan bakar semangat para pejuang saat itu. Sehingga dapat disimpulkan, hampir semua aktor-aktor peristiwa pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan adalah mayoritas beragama Islam. Tentu, tanpa mengurangi peran besar dari tokoh-tokoh non-muslim yang juga tercatat dalam sejarah. Sehingga sangat tidak masuk akal bila belakangan ini Indonesia dilanda gejala terjadinya Islamophobia. Jadi pertanyaannya? Mengapa fenomena Islamophobia ini belakangan malah semakin menguat terjadi di Indonesia? Selain faktor Geopolitik Internasional, saya akan mencoba membedah faktor di dalam negeri. Menurut saya ada tiga persoalan mendasar di dalam negeri yang memicu meningkatnya Islamophobia di Indonesia. Pertama; karena kita sebagai bangsa telah terpolarisasi. Potensi konflik antar kelompok masyarakat sebenarnya terjadi sejak era kontestasi pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung yang disertai dengan Ambang Batas pencalonan. Kita semua pasti mengenal istilah Presidential Threshold. Di sinilah akar masalahnya. Karena akibat aturan ambang batas inilah, pasangan calon yang dihasilkan terbukti sangat terbatas. Celakanya, dari dua kali Pemilihan Presiden, negara ini hanya mampu menghasilkan dua pasang calon, yang head to head. Sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam. Hal itu diperparah dengan semangat antar kelompok untuk selalu melakukan Anti-Thesa. Apakah itu dalam bentuk kalimat verbal, maupun simbol dan aksi. Ditambah lagi dengan pola komunikasi sebagian elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan. Sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat. Hingga puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-à-vis Pancasila dengan Islam. Hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat Anti-Thesa. Padahal tidak satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam. Seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran. Dan semakin menjadi lebih parah, ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi. Baik secara frontal oleh pressure group, maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran pengajian dan lain sebagainya. Sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi. Sehingga tidak heran, bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Lalu muncul istilah kampret, cebong, kadrun, radikal dan lain sebagainya. Sungguh sangat tidak sehat untuk sebuah proses perjalanan politik sebuah bangsa. Faktor kedua adalah semangat membangun kebhinekaan dilakukan dengan kampanye Moderasi Agama yang kurang tepat sasaran. Seolah Agama harus secara massif dan dipaksa untuk dimoderatkan. Tetapi yang menjadi sasaran pembahasan selalu Islam. Islam seolah menjadi tertuduh sebagai penyebab kemunduran dalam hal kemampuan mengelola perbedaan dan keberagaman. Islam menjadi tertuduh dihuni oleh orang-orang yang memahami agama secara tekstual dan ekslusif. Narasi-narasi seperti ini secara tidak langsung justru memicu menguatnya Politik Identitas, sebagai reaksi alami dari bentuk ketidaksetujuan terhadap konsep Moderasi Agama yang dirasakan menyudutkan Islam. Faktor ketiga adalah Perubahan atas Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 silam, yang telah mengubah 95 persen isi Pasal-Pasal di dalamnya, sehingga tidak nyambung lagi dengan Pancasila. Bahkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli dihapus total. Sehingga Pasal-Pasal dalam Konstitusi baru tersebut justru menjabarkan Ideologi lain; yaitu Ideologi Individualisme dan Liberalisme. Karena itu tidak mengherankan jika belakangan ini Kapitalisme dan Sekulerisme semakin menguat di Indonesia. Inilah pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut karena penghilangan Pancasila sebagai Identitas Konstitusi dilakukan secara “malu-malu tapi mau”, atau “malu-malu kucing”. Termasuk perubahan Pasal 6 UUD 1945 naskah asli yang menyebutkan: Presiden ialah Orang Indonesia Asli telah diganti dengan menghapus kata ‘Asli’. Sehingga kita membuka peluang bagi para pendatang asing untuk menguasai tiga sektor strategis; yaitu kuasai perekonomiannya. Kuasai politiknya, dan terakhir, kuasai Presiden atau Wakil Presidennya. Dan Indonesia akan mengulang sejarah yang terjadi di Singapura di masa lalu. Karena itu, saat pertemuan Ketua Lembaga Negara dengan Presiden Joko Widodo pada hari Jumat 12 Agustus lalu, saya minta Presiden, selaku Kepala Negara untuk meratifikasi keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Melawan Islamophobia. Saya minta Indonesia juga secara resmi menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamophobia. Karena jelas, Negara ini berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti tertulis di Pasal 29 Ayat 1 Konstitusi kita. Bahkan di Ayat 2 tertulis dengan sangat jelas; ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’. Makna dari kalimat Ayat 2 itu jelas, bahwa beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dijamin negara. Artinya, kalau ada umat Islam yang menjalankan Sunnah Nabinya dengan memelihara jenggot, itu wajib dijamin oleh negara sebagai kemerdekaan atas pilihannya. Bukan malah distigma Teroris atau belakangan ini malah disebut Kadrun dan Radikal. Ini salah satu dari sekian banyak fenomena Islamofobia di Indonesia. Dan harus diingat, bahwa Pancasila menempatkan kalimat ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ di dalam Sila Pertama, sebagai payung hukum spirit teologis dan kosmologis dalam menjalankan negara ini. Sehingga sudah seharusnya dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara harus berpegang pada spirit Ketuhanan. Sehingga kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama. Sehingga bila ada kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan merugikan kebanyakan rakyat. Apalagi membuat rakyat sengsara dan menderita, maka jelas, kebijakan tersebut telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama. Yang artinya kebijakan tersebut telah melanggar norma hukum tertinggi yaitu Pancasila. Jadi, bila disimpulkan, para pendiri bangsa ini sebenarnya sudah berpikir jauh ke depan. Dengan pikiran luhurnya, untuk menyiapkan negara ini sebagai negara yang berketuhanan. Sehingga mampu menjaga marwah rakyat Indonesia yang juga berketuhanan. Sehingga propaganda Islamofobia sudah seharusnya tidak bisa tumbuh subur di negeri ini. Sebagai umat yang memiliki andil besar lahirnya bangsa dan negara ini, maka sudah seharusnya Umat Islam kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. Untuk itu, Umat Islam harus kritis terhadap sejumlah fenomena paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Baik itu soal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural akibat ketidakadilan tersebut. Pembangunan haruslah menjadi Pembangunan Indonesia. Bukan sekedar Pembangunan “di” Indonesia. Begitu pula Daulat Rakyat, tidak boleh digantikan menjadi Daulat Pasar. Karena Ekonomi harus disusun untuk kepentingan bersama. Bukan dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar. Oligarki Ekonomi yang semakin membesar, pasti menimbulkan ketidakadilan. Dan ketidakadilan menyumbang kemiskinan struktural. Dan ketidakadilan yang melampaui batas, adalah awal dari datangnya musibah dan bencana. Umat Islam juga harus kritis terhadap konsep dan kebijakan Pendidikan Nasional bangsa ini. Di mana mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai cita-cita negara ini, bukanlah sekedar mencerdaskan otak, tetapi mencerdaskan kehidupan. Yang artinya mencerdaskan kemanusiaan secara utuh. Termasuk moral dan akhlak. Jasmani dan rohani. Tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme dan tanpa ideologi serta ilmu agama, kita hanya akan menghasilkan generasi yang akan menjadi lawan kita di masa depan. Untuk itu kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang Pancasila yang hari ini sudah ditinggalkan. Kita harus membaca kembali watak dasar dan DNA Asli Sistem Demokrasi bangsa ini. Dimana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan Sistem Syuro. Sistem yang sebenarnya diadopsi dari sistem yang sudah sangat dikenal dalam ajaran Islam. Yaitu kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seleruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Dimana di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari Partai Politik. Tetapi juga ada Utusan dari seluruh Daerah dan Utusan Golongan-Golongan yang lengkap. Sehingga sistem ini adalah sistem yang berkecukupan. Tanpa ada yang ditinggalkan. Dan sistem yang paling sesuai untuk negara kepulauan dan negara yang super majemuk ini. Oleh karena itu saya sekarang berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila. Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tidak memiliki jati diri dan karakter. Saya mengajak semua elemen bangsa ini untuk berpikir dalam kerangka Negarawan. Marilah kita ingat pengorbanan para pejuang kemerdekaan yang darahnya meresap di bumi ini. Di tanah yang kita injak ini. Marilah kita satukan tekad untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai staats fundamental norm. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli mutlak harus kita sempurnakan. Agar kita tidak mengulang penyimpangan praktek yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Karena kita harus selalu belajar dari sejarah. Marilah kita letakkan ego kita masing-masing. Karena kita semua tidak akan abadi hidup di dunia ini. Semua akan meninggalkan dunia ini. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Marilah kita hentikan kerusakan yang terjadi. Marilah kita hentikan ketidakadilan yang melampaui batas. Karena ketidakadilan yang melampaui batas itu telah nyata-nyata membuat jutaan rakyat, sebagai pemilik sah kedaulatan negara ini menjadi sengsara. Dan Allah SWT tidak suka terhadap hamba-Nya yang melampaui batas. Semoga sifat Rahman dan Rahim Allah SWT menjadikan bangsa ini terhindar dari azab seperti yang ditimpakan kepada bangsa atau kaum terdahulu. (*)
Sri Mulyani Perkirakan Ekonomi RI kuartal III Tumbuh di Atas 5 Persen
Jakarta, FNN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi pada kuartal III 2022 akan mampu tumbuh di atas 5 persen seiring memiliki baseline yang rendah pada kuartal III tahun lalu akibat merebaknya COVID-19 varian Delta.“Kuartal III ini kita perkirakan masih akan tumbuh tinggi karena memang baseline kuartal III tahun lalu akibat Delta cukup rendah, jadi pemerintah memperkirakan masih di atas 5 persen,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.Sri Mulyani menjelaskan sejauh ini ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5 persen sehingga diperkirakan pertumbuhan keseluruhan tahun 2022 akan mencapai 5,2 persen.Untuk mencapai target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,2 persen, Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus menjaga ekonomi agar tetap tumbuh di atas 5 persen, termasuk kuartal IV.“Ini kemudian kt akan coba jaga hingga kuartal IV,” ujar Sri Mulyani.Sementara untuk tahun depan ia mengatakan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat sedikit dari tahun ini yaitu sebesar 5,3 persen, hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga internasional.Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia 2023 akan tumbuh 5,2 persen, Bank Dunia 5,3 persen, Bank Pembangunan Asia (ADB) 5,2 persen dan Bloomberg Consesus Forecast sebesar 5 persen.Ia menuturkan perekonomian tahun depan akan ditopang oleh perbaikan daya beli masyarakat dan akselerasi transformasi ekonomi di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi global.“Meski demikian kita lihat 2023 ada tendensi revisi ke bawah terhadap proyeksi ekonomi,” tegas Sri Mulyani. (mth/Antara)
Presiden Jokowi Dorong UMKM Papua Masuk Platform Ekonomi Digital
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua untuk masuk ke platform ekonomi digital guna mengembangkan pasar mereka di luar Bumi Cendrawasih.Presiden mengaku melihat banyak produk-produk UMKM potensial yang ditinjaunya sebelum menghadiri seremoni penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada usaha mikro kecil (UMK) perorangan di GOR Toware, Kabupaten Jayapura, Rabu.\"Saya senang tadi lihat beberapa produk yang ada di depan, packaging sudah bagus, kemasan bagus, produknya sudah bagus. Kaget betul bahwa di Papua produknya sudah sebagus itu dengan kemasan yang baik,\" kata Presiden saat memberi sambutan dalam acara yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.Menurut Presiden, dengan memanfaatkan platform digital, para pelaku UMKM Papua bisa mengembangkan pasar mereka hingga ke pulau-pulau lain bahkan luar negeri.\"Ada kopi, ada jus nenas, ada abon tuna, macam-macam. Tolong masukkan itu ke platform digital, ke ekosistem digital, gunakan itu, sehingga berjualannya tidak hanya di tanah Papua, tapi bisa melompat ke luar Provinsi Papua, ke Jawa, ke pulau-pulau lain, bahkan ke luar negara,\" katanya.Apabila para pelaku UMKM belum yakin untuk memasuki platform e-commerce besar, Presiden mengingatkan bahwa mereka bisa memulai hal tersebut dengan memanfaatkan kanal media sosial yang ada.\"Kalau mau ini dulu, ya jualan lewat Facebook boleh, jualan lewat IG (Instagram) boleh, tapi kalau bisa masuk ke platform-platform e-commerce. Saya enggak menyebutkan namanya, banyak sekali, saya kira produk-produk seperti yang saya lihat tadi akan cepat penjualannya dan sangat laku,\" ujarnya.Pembagian NIB di GOR Toware, Kabupaten Jayapura, diikuti sedikitnya 2.700 pelaku UMK perorangan penerima.Menurut laporan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, hingga saat ini di Papua baru terdaftar 20 ribu pelaku usaha di sistem Online Single Submission (OSS).Bahlil menyatakan pihaknya menargetkan angka tersebut bisa meningkat setidaknya hingga 200 ribu pelaku usaha terdaftar di OSS.Selain Menteri Investasi/Kepala BKPM, dalam kegiatan tersebut Presiden juga didampingi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (mth/Antara)
Dua Kapal Patroli Cepat Perkuat Alutsista TNI Angkatan Laut
Jakarta, FNN – Dua kapal patroli cepat 60 meter terbaru, yakni KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875 memperkuat jajaran alat utama sistem senjata atau alutsista TNI Angkatan Laut. Peresmian dua kapal patroli cepat itu dilakukan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono di Dermaga Marina Batavia, Jakarta Utara, Rabu. Wakasal mengatakan pengadaan dua kapal cepat buatan galangan kapal dalam negeri PT Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten itu membuktikan komitmen TNI AL menggunakan produk-produk dalam negeri sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk membangun alutsistanya. \"Ini juga bukti langkah dari visi bapak Kasal Laksamana TNI Yudo Margono untuk membangun Angkatan Laut yang modern, profesional dan tangguh,\" kata Laksdya Heri. Dua kapal patroli cepat itu rencananya ditempatkan di Lantamal IX Ambon dan Lantamal XIV Sorong yang masuk dalam jajaran Komando Armada (Koarmada) III. Kedua kapal itu akan bertugas untuk penegakan hukum di laut. Kontrak pengadaan kapal patroli cepat 60 meter itu dilakukan pada tahun 2020-2022 (multiyears) dengan nilai kontrak sebesar Rp400 miliar. KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875 memiliki panjang 60 meter, lebar 8,5 meter, displacement 520 ton (full load), akomodasi 55 personel, kecepatan maksimal 24 knot. Kapal itu dilengkapi dengan senjata 1 pucuk meriam 40 MM Boffors dan 2 pucuk mitraliur 12,7 MM. \"Targetnya memang kecepatannya mencapai 24 knot. Tapi, alhamdulillah karena ini dirancang oleh anak-anak bangsa sehingga mampu tambah 2 knot menjadi 26 knot,\" kata Wakasal. Laksdya Heri menambahkan kapal patroli cepat itu cukup modern dengan teknologi terkini. Kapal juga dilengkapi dengan stabilizer seperti untuk antisipasi kalau ada ombak dan perangkat lainnya. \"Untuk sementara kapal ini berfungsi sebagai kapal patroli. Tapi, mungkin bisa kita kembangkan kalau negara membutuhkan atau situasi memaksa kita untuk mengubah menjadi kapal kombatan. Masih ada kemungkinan nanti diberi rudal terpisah dari sistem di kapal tersebut,\" papar Heri. Selain peresmian dan penyerahan dua kapal dari PT CMS kepada Mabes TNI AL, lalu diserahkan kepada Koarmada III, Wakasal Heri juga mengukuhkan dua komandan kapal patroli cepat tersebut, masing-masing Mayor Laut (P) Ardita Yudha Prawira sebagai Komandan KRI Dorang-874 dan Mayor Laut (P) Ary Mahayasa sebagai Komandan KRI Bawal-875. Kedua perwira menengah itu merupakan alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-50. (mth/Antara)
Sri Mulyani: El Nino Picu Turunnya Target Pertumbuhan Pertanian 2023
Jakarta, FNN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ketidakpastian musim seperti terjadinya El Nino mendorong target pertumbuhan sektor pertanian tahun depan turun ke level 3,7 persen.Pertumbuhan sektor pertanian tahun depan sendiri sebelumnya telah ditargetkan sebesar 4 - 4,2 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.“Kalau pertanian ini karena dua tahun ini sangat exceptional dari sisi musim,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.Sri Mulyani menjelaskan musim sangat sering mengalami perubahan secara tiba-tiba sepanjang dua tahun terakhir, bahkan selama pandemi COVID-19 sehingga memberi pengaruh terhadap sektor pertanian, termasuk tanaman pangan yaitu beras.Sementara untuk tahun depan ia menuturkan sudah mulai muncul perkiraan musimnya yakni adanya El Nino sehingga menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah untuk waspada. Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), El Nino merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah.“El Nino menjadi salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan. Kita juga perlu melihat dari sisi siklus kenaikan produktivitas dari pertanian,” ujar Sri Mulyani.Menurutnya, pemerintah harus waspada terhadap faktor musim mengingat Brasil dan Kanada telah mengalami kekeringan dan gagal panen pada tahun ini akibat hal tersebut.“Ini mereka sudah mulai terkena siklus seperti itu pada akhir 2021 dan pertengahan 2022. Pertanyaannya apakah Indonesia akan terkena pada 2023?” kata Sri Mulyani.Meski demikian ia memastikan saat ini pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menopang ketersediaan pangan termasuk melalui program ketahanan pangan.“Tentu harusnya semoga bisa betul-betul dapat menghindarkan risiko dari uncontrollable seperti weather (cuaca),” kata Sri Mulyani. (mth/Antara)
Jokowi Tinjau Tambang Grasberg Freeport di Ketinggian 3.325-4.285 mdpl
Jakarta, FNN – Presiden RI Joko Widodo meninjau Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, yang terletak di ketinggian 3.325—4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl).Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, Jokowi didampingi Ibu Negara dan rombongan menuju Tambang Grasberg mengendarai kendaraan roda empat sekitar pukul 07.00 WIT.Setelah itu, Presiden akan menuju lokasi tambang bawah tanah di OB 04 untuk meninjau ruang kontrol pengendali alat berat berteknologi 5G.Presiden juga akan menuju DMLZ underground untuk meninjau tempat ibadah yang berada di bawah tanah, yaitu Masjid Jami Baabul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria.Setelah itu, Presiden akan menuju Tera Shop untuk meluncurkan teknologi terbaru di sektor pertambangan, yaitu 5G mining.Teknologi 5G mining sendiri merupakan hasil kerja sama antara Telkom Group dan PTFI.Saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan karyawan PTFI, Rabu (31/8) malam, Jokowi ingin melihat pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi 5G mining.\"Ini yang mau saya lihat seperti apa sih me-manage sebuah tambang dengan 5G system, saya mau lihat besok,\" kata Presiden.Pada Kamis sore, Presiden dan Ibu Negara akan lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85 menuju Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, melalui Bandara Internasional Mozes Kilangin Timika.Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Negara dalam kunjungan kerja ini, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (mth/Antara)
Presiden Apresiasi Teknologi "5G Mining" Freeport Ditangani SDM Lokal
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo mengapresiasi teknologi 5G Smart Mining pada kegiatan pertambangan milik PT Freeport Indonesia, dioperasikan 99 persen oleh tenaga kerja lokal, khususnya warga asal Papua.Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran teknologi 5G Smart Mining di wilayah Tambang Grasberg, Mimika, Papua, Kamis.\"Yang saya senang 99 persen dari total karyawan yang tadi mengendalikan, mengoperasionalkan itu asli Indonesia, khususnya dari tanah Papua,\" kata Presiden Jokowi seperti disaksikan secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden Jakarta, Kamis.Presiden menjelaskan bahwa operasional teknologi 5G Smart Mining milik PT Freeport Indonesia (PTFI) ini merupakan teknologi pertama yang diterapkan di Asia Tenggara.Teknologi 5G Mining sendiri merupakan hasil kerja sama antara Telkom Group dengan PTFI yang bertujuan mendukung otomatisasi dan kendali jarak jauh, serta meningkatkan keselamatan kerja dan produktivitas pertambangan di PTFI.Teknologi ini, kata Presiden, dapat memantau kegiatan pertambangan dengan penggunaan kamera yang terhubung dengan kecerdasan buatan sehingga dapat meminimalisasi risiko keselamatan kerja.Menurut Presiden, teknologi 5G Mining ini akan membuat PTFI semakin diperhitungkan di bidang pertambangan dunia.\"Teknologi ini akan membuat PT Freeport Indonesia semakin diperhitungkan dan menghasilkan semakin banyak SDM-SDM di bidang pertambangan yang berkualitas di dunia dan berkontribusi besar bagi kemajuan industri pertambangan Indonesia,\" kata Presiden.Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengapresiasi kontribusi signifikan Freeport yang mencapai 68 persen bagi perekonomian Kabupaten Mimika. (mth/Antara)
Jutaan Orang Kena Prank Antri BBM, Waspadai Potensi Kerusuhan Sosial!
ANTRIAN masyarakat yang akan membeli BBM bersubsidi sejak petang hingga jelang dini hari, Rabu (31/8/2022) tampak di berbagai SPBU di Jakarta maupun kota-kota lainnya di Indonesia. Mereka rela antri karena kabarnya PT Pertamina pada Kamis (1/9/2022) bakal menaikkan harga BBM bersubsidi. Ternyata, sampai dengan Rabu (1/9/2022) tidak ada kenaikan harga BBM seperti yang sebelumnya dikabarkan berbagai media. “Ini satu psikologi dalam politik yang ingin testing the water,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. “Tetapi, reputasi presiden juga bisa dibatalkan oleh keadaan APBN. Selalu ekspektasi itu mendahului hal yang konkret,” lanjut Rocky Gerung dalam dialognya bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (1/9/2022). “Saya menghitung pasti dinaikkan karena dengan kalkulasi apapun tidak mungkin keadaan itu dipertahankan. Jadi, semua soal kita taruh di atas kertas dan kita tahu ada krisis, ada potensi kerusuhan. Pasti itu akan terjadi,” tegas Rocky Gerung. Bagaimana pandangan Rocky Gerung terkait prank kenaikan harga BBM ini? Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo halo apa kabar Anda semua. Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kelihatannya ini jutaan orang di Indonesia kena prank sejak kemarin dan katanya media-media juga sudah menduga bahwa hari ini, 1 September akan ada kenaikan harga BBM. Jadi orang antre di mana-mana. Kalau Anda lihat foto-foto atau video-videonya di berbagai kota terjadi antrean. Ternyata nggak jadi, kena prank deh. Ya, ini satu psikologi dalam politik yang ingin testing the water. Kira-kira begitu. Ini sangat mungkin nanti kalau memang banyak dibatalkan. Demi apa? Demi reputasi presiden (Joko Widodo). Tetapi, reputasi presiden juga bisa dibatalkan oleh keadaan APBN. Itu saja intinya, urutan-urutannya. Tetapi, selalu ekspektasi itu mendahului hal yang konkret. Harga-harga sudah pasti naik kemarin begitu diumumkan. Jadi satu kebijakan negara yang memang tidak mungkin negara itu terus-menerus berbohong. Satu waktu dia akan terjebak oleh rentetan kebohongan dia sendiri. Jadi sekarang kita lihat apa impaknya nanti kalau ternyata harganya akhirnya naik juga itu. Dua kali orang berebut di POM bensin nantinya. Mungkin juga diam-diam nanti sebetulnya sudah diputuskan di kabinet bahwa memang harus naik. Jadi rasionalitas ekonomi itu pasti yang akan menuntun keresahan ini. Saya (sudah) menghitung pasti dinaikkan karena dengan kalkulasi apapun tidak mungkin keadaan itu dipertahankan. Jadi, siap-siap saja bahwa nanti akan ada kenaikan kedua yang orang mungkin anggap ini prank padahal riil. Lalu mulai terjadi kerusuhan sosial. Kan itu soalnya. Nah, soal ini kan sudah diingatkan juga oleh Mendagri. Saya kira itu Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa kalau ada kenaikan harga BBM ini pasti akan berdampak implikasi pada krisis sosial dan bisa ke krisis politik. Itu sudah warning disampaikan seperti itu. Ya, hitungan itu sudah ada di atas kertas. Yang paling paham pasti Pak Luhut Binsar Pandjaitan. Karena dia punya tim yang bagus, bahkan melampaui semua tim yang lain. Dan, pasti konsultasi pertama dengan Pak LBP. Beliau pasti sudah isyaratkan bahwa harus naik. Tetapi Presiden mungkin setelah ikut atau mendengarkan hasil musyawarah rakyat, dia berpikir wah ini rakyat bahaya ini, bisa elektabilitas dia turun lagi. Padahal barusan dijagokan oleh musyawarah rakyat (Musra). Ini hitungan-hitungan yang nggak masuk akal sebetulnya karena presiden masih ngotot bahwa implikasi dari kenaikan BBM tidak boleh menurunkan legitimasi dia. Padahal itu pasti terjadi. Jadi, di mana-mana kenaikan bahan pokok dan energi pasti menurunkan legitimasi, di seluruh dunia, mau di negara modern, negara ke setengah modern, di Barat atau Timur. Tapi Presiden nggak mau melihat fakta itu. Jadi, dia ingin dua kali menang itu. Menang elektabilitas, juga menang nanti kalau harga dinaikkan. Itu trade of pasti terjadi. Tapi beliau biasa, jadi euforia. Karena jadi nomor 1 di dalam hasil sidang musyawarah rakyat. Oke. Tapi kita tahu bahwa meskipun harga tidak jadi naik, itu sebenarnya kantong rakyat sudah harus lebih dirogoh lebih dalam. Hanya satu faktor saya, yaitu kenaikan BBM faktor pemicu kenaikan barang-barang. Tetapi, angka psikologi di pasar, biasa pedagang, begitu dihubungkan walaupun belum diumumkan, tidak jadi diumumkan, barang tetap naik dulu. Ya, itu problemnya begitu selalu. Ekspektasi mendahului fakta nanti. Dan kita lihat yang ngantre kemarin itu juga bukan mobil rakyat. Itu mobilitas menengah juga antre pertalite. Juga dimungkinkan bahwa mobil-mobil ini sebetulnya hanya menyimpan stok saja. Dan di beberapa tempat kan sudah terlihat ada yang ditangkap karena menyimpan stok pertalite. Jadi memang penyelundupan itu sudah berlangsung dan kebohongan-kebohongan kekuasaan itu akan dijawab oleh kekacauan ekonomi. Kan gampang saja. Semua info dari istana itu akhirnya nggak dipercaya. Mau dinaikin atau tidak dinaikin orang anggap mending berfikir dinaikin, supaya lebih aman. Maka mulai terjadi harga mulai dinaikkan, ditimbun. Nanti ada angkot ngambil berkali-kali buat dijual ke kelas menengah yang nunggu di tikungan. Kan itu semuanya kekacauan itu. Iya. Tetapi, perlu diingat juga ya Bung Rocky, ada satu fenomena yang di Indonesia orang sebutnya near poor, dekat dengan miskin, dan fenomena yang terjadi pada pandemi kemarin mereka punya mobuil, mereka punya rumah, tetapi ini kredit semua. Dan ketika mereka terjadi kehilangan pekerjaan atau tabungannya menipis, sebenarnya mereka memang punya mobil, tadi sebenarnya mereka miskin juga. Makanya wajar kalau kemudian mereka juga ikut antre. Ya, itu poinnya kalau krisis itu bertumpuk-tumpuk dan dalam hitungan kalau dibikin snapshots statistiknya itu yang near poor itu sudah jadi poor sebetulnya. Dan emak-emak yang paling kena pertama. Mungkin sudah 100 juta atau 150 juta sekarang yang disebut di bawah garis kemiskinan kalau hitungan itu konsumsi per hari, daya beli per hari ini. Jadi, semua soal kita taruh di atas kertas dan kita ini tahu ada krisis, ada potensi kerusuhan. Pasti itu akan terjadi. Tapi presiden menganggap bahwa ya masih bisa dipermainkan dengan tiga periode. Jadi berjanji lagi. Karena keadaan ini yang potensi keos ini udah di depan mata. Nah, itu yang mungkin harus kita hitung bagaimana kalau kepolisian sekarang amburadul, lagi berantakan. Apakah Pak Jokowi tunggu kepolisian diberesin dulu baru harga dinaikin. Itu juga faktor yang dihitung dan mungkin 3-4 orang ada di situ lalu mulai ada di sekitar Pak Jokowi lalu kasih sinyal. Jangan dulu Pak, ini bahaya, polisi belum bisa dipegang. Perkelahian antar-geng itu bisa membahayakan pengendalian kerusuhan nanti atau demo BBM. Demikian juga militer. Militer juga memantau dengan cermat perkembangan ini karena tetap tentara juga merasa ada potensi atau ada asap yang tiba-tiba bisa berubah jadi api. Prajurit juga terkena karena keadaan ekonomi pasti masuk ke semua tempat. Nggak bisa misalnya prajurit masuk pasar tradisional lalu tukang daging atau ayam kampung bilang oke Pak, kami kasih diskon. Nggak bisa gitu karena harga itu adalah harga ekonomi. Jadi semua kalangan pasti kena itu dan teman-teman di kepolisian yang di asrama-asrama juga militer TNI yang ada di asrama-asrama itu kena dampak yang pasti signifikan. Kan Pak Jokowi suka blusukan, bahkan malam-malam juga blusukan ke daerah-daerah. Beliau pasti sangat paham gitu. Banyak sekali rumah tangga kita ini sekarang karena berbagai macam faktor, salah satunya karena publik transportasi yang tidak cukup buruk, itu satu rumah dari keluarga miskin bisa ada dua tiga empat sepeda motor. Dan itu semua menjadi konsumsi bahan bakar semua. Dan ini pasti langsung terasa begitu terjadi kenaikan sekecil apapun karena ada skema ini mau dinaikkan seberapa pertalite ini. Tadinya 10.000 disebut angkanya, kemudian mungkin dimainkan secara psikologi saja, mungkin 10.000 kurang dan sebagainya gitu. Tetapi, tetap saja berdampak. Iya. Dua hari lalu saya naik ojek tikungan, bukan ojek online, dia tiba-tiba mampir dulu di yang sudah dijual-jual di botol. Itu uangnya tinggal Rp20.000 di dompetnya, tapi dia cuman minta tolong sisain 5000. Jadi dia beli Rp15.000. Sambil menunggu pelanggan baru, baru bisa beli lagi pertalite. Jadi, kesulitan itu terasa betul. Tetapi, secara makro memang bahwa presiden anggap belum kita dibandingkan dengan yang lain memang baik-baik saja ekonominya. Jadi pengertian-pengertian baik-baik saja itu itu selalu terhubung dengan pamer saja. Nanti kalau nggak baik-baik juga salurkan BLT. Mungkin juga Sri Mulyani kasih info baru bahwa nggak cukup BLT itu untuk nyogok rakyat dalam 3 bulan karena kalau pertalite dinaikin itu pasti terus-menerus. Nggak mungkin satu minggu naik terus diturunin lagi harganya walaupun ekspektasi harga internasional mungkin akan menurun. Jadi, gampangnya kecemasan dalam Istana itu terbaca pada ketidakpastian naik apa tidak harga itu. Ya, coba kita teruskan nanti kalau daripada kita dibilang memprovokasi, pasti akan ada dampak kerusuhan. Mari kita teruskan soal realitasnya ini. Tadi Anda bicara soal ojek pengkolan. Bagaimana dengan ojek online yang sekarang sudah menjadi fenomena, apalagi di kota-kota besar. Itu dampak ikutannya besar sekali. Kan mereka ini sekarang banyak yang hidup dari ojek online, dan kemudian ojek online menghidupkan juga industri makanan-minuman dan sebagainya. Ini besar sekali jumlahnya sehingga begitu terjadi kenaikan saya kira sangat sensitif. Kalau memainkan 20-30 persen saja itu dampaknya juga sangat terasa buat mereka. Ya, itu sudah menjadi pembicaraan di warung-warung Tegal. Kan saya juga sering makan di warung Tegal yang memang enak itu. Dan, ibu itu bilang begini, kadang saya pesan teri kacang itu, ”Bu, tolong sisanya buat beli teri kacang”, lalu ibu itu bilang, “Paling dua sendok ini”. Jadi, harga kacang dan teri itu terimplikasi, terdampak. Sayur asam juga begitu. Jadi, akhirnya keadaan ini masuk secara masif dan membuat yang mau membeli memang nggak ada pemasukan, yang mau menjual juga susah untuk terus-menerus menahan harga. Jadi itu intinya. Nah ini tidak terbaca karena presiden dan kabinet terutama tetap mengandalkan ya nanti kita turunkan BLT. Itu BLT juga bisa habis di jalan karena dikorupsi oleh sistem distribusi BLT yang memang korupti. Poin itu mendasar sekali. (Ida)
LaNyalla Minta Polisi Tangkap Bos Judi Besar, Bukan Kejar Operator Lapangan
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Polri memberantas tuntas kasus perjudian hingga pihak pendukung aktivitas tersebut. Menurutnya, hanya karyawan dari situs judi online yang ditangkap. Padahal dibalik itu, disinyalir ada pengelola besarnya. \"Kita mengapresiasi pemberantasan perjudian oleh aparat kepolisian. Namun sayangnya bos dari judi online belum diberitakan ditangkap. Yang terdengar masyarakat polisi baru menangkap karyawan atau operator lapangan dari situs judi online,\" kata LaNyalla di sela Kunjungan Kerja di Surabaya, Kamis (1/9/2022). Oleh karena itu, dia meminta polisi membongkar secara tuntas dan memprioritaskan pemidanaan kepada bos besarnya. \"Perjudian online sangat merusak mental anak-anak muda. Dua tahun kita dilanda pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan. Ketika muncul perjudian online dengan tawaran-tawaran mudah memperoleh uang, akhirnya hal ini membius anak-anak muda. Mereka terjerumus pada judi online dan sulit menghentikannya,\" papar LaNyalla lagi. Yang lebih parah, lanjutnya, tawaran judi online langsung melalui SMS. Artinya pelaku bukan hanya membuka situs judi online semata tetapi juga membobol data. \"Ini patut menjadi perhatian aparat juga. Sebab menghubungi langsung ke nomer pribadi tentu saja sangat mengganggu privasi. Dan perlu diusut kenapa situs judi ini tahu nomer pribadi orang,\" tuturnya. Mewakili publik, LaNyalla mengaku mendukung Polri agar menangkap pelaku perjudian online dan juga pihak-pihak yang berkait atau pihak lain yang turut melindungi aktivitas perjudian. Dia juga berharap aparat kepolisian dan instansi terkait mengedukasi pengguna internet agar tidak masuk pada situs judi online. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya, mulai dari Mabes hingga Polda, untuk memberantas pelaku aktivitas judi baik online maupun konvensional. (mth/*)
DPO Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun Pada 2015 Tertangkap
Surabaya, FNN – TIM Tabur Kejaksaan Agung bersama Tim Kejari Mataram berhasil mengamankan Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejati Jawa Timur bernama Moh Shonhaji, Tegal, 47 Tahun, Wiraswasta, Laki-laki, Indonesia, Kelurahan/Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur. Moh Shonhaji merupakan Terpidana dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun pada 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,065 miliar. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 147/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Surabaya tanggal 16 Oktober 2017, Terpidana Moh Shonhaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan, oleh karenanya Terpidana dijatuhi pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar seratus lima puluh juta rupiah dengan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan enam bulan penjara serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar tiga ratus dua belas juta seratus sembilan satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah, subsidiair pidana penjara selama tiga tahun penjara. Terpidana Moh Shonhaji diamankan karena ketika dipanggil untuk dieksekusi menjalani putusan, Terpidana tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut dan oleh karenanya Terpidana dimasukkan dalam DPO. Setelah melalui proses pencarian akhirnya terpidana berhasil diamankan di seputaran Jl. Adi sucipto, Nusa Tenggara Barat pada 31 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB, kemudian terpidana dibawa ke Kejati NTB untuk proses lebih lanjut. Melalui program Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap Buronan yang masih berkeliaran untuk dilakukan eksekusi untuk kepastian hukum, danpihaknya menghimbau kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para Buronan. (mth/*)
Serba-Serbi Demokrasi
Atas dasar itu sebagian dari warga negara Indonesia yang peduli konstitusi menyerukan untuk kembali ke UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dengan beberapa catatan. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta DEMOKRASI adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno dēmokratía, “kekuasaan rakyat”, yang terbentuk dari dêmos “rakyat” dan kratos “kekuatan” atau “kekuasaan”. Kata ini merupakan antonim dari aristocratie, “kekuasaan elit”. Secara teoretis, kedua definisi itu saling bertentangan, tapi kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Menurut salah satu sumber, kata demokrasi (democracy) sendiri di Indonesia sudah ada sejak Abad ke-16 sezaman dengan Sultan Banten Abdul Mahasin Muhammad Zainal Abidin. Democracy berasal dari bahasa Prancis pertengahan dan bahasa Latin pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara Abad ke-4 Sebelum Masehi sampai dengan Abad ke-6 SM. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Demokrasi dalam bentuk pemerintahan semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara, inklusivitas dan kesetaraan politik, kewarganegaraan, persetujuan dari yang terperintah, hak suara, kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup, kebebasan, dan kaum minoritas. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara di mulai pada abad ke-19 hingga kini. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki. Konsep yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu, karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi masyarakat untuk mengendalikan para pemimpinnya yang tidak jujur atau tidak dapat dipercaya, dan memberhentikan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Ada beberapa jenis demokrasi dengan dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berperan langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan yang disebut demokrasi tidak langsung. Demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, masyarakat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Termasuk dalam demokrasi ini, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam perwakilan rakyat, namun dewan itu dikontrol oleh pengaruh masyarakat dengan sistem referendum dan inisiatif masyarakat. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap masyarakat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan politik. Dalam sistem ini setiap masyarakat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik jabatan yang terjadi. Sistem demokrasi digunakan pada jaman awal terbentuknya demokrasi di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh masyarakat berkumpul untuk membahasnya. Di jaman modern sistem ini menjadi tidak praktis, karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh masyarakat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari masyarakat, sedangkan masyarakat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik tingkat negara, wilayah, daerah hingga jenjang yang terbawah. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, prinsip ideologi, dan titik perhatian atau tujuan ada delapan macam. Pertama, berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat: (a) Demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya untuk bermusyawarah dalam menentukan kebijakan umum negara; (b) Demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi jenis ini diterapkan atas pertimbangan kenyataan suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan permasalahan yang semakin kompleks. Kedua, berdasarkan Prinsip Ideologi: (a) Demokrasi Konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. Demokrasi ini dicirikan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Dalam hal ini, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi; (b) Demokrasi Rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan salah satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme-Komunisme. Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Contohnya, negara Korea Utara dan bekas negara Uni Soviet; (c) Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial dan budaya dengan berasaskan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi ini juga mengutamakan kepentingan yang berimbang. Ketiga, berdasarkan Tujuan: (a) Demokrasi Formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa adanya pengurangan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal dianut oleh negara-negara liberal; (b) Demokrasi Material. Demokrasi material adalah demokrasi yang fokus pada upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, di mana persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Demokrasi jenis ini dianut oleh negara-negara komunis; (c) Demokrasi Gabungan. Macam-macam demokrasi selanjutnya adalah demokrasi gabungan yang dianut oleh negara-negara non-blok. Demokrasi gabungan berada pada jalur tengah, yakni mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari pelaksanaan demokrasi formal dan material. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kali Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden dengan sistem banyak partai politik dalam dua bentuk. Pertama, Pemilihan Presiden oleh perwakilan rakyat. Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sungguhpun Pemilihan Presiden di era Orde Baru telah dilaksanakan sesuai dengan Pancasila, tetapi di sisi lain telah terjadi penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945 perihal masa jabatannya. Oleh sebab itu Gerakan Reformasi 1998 menuntut amandemen salah satu pasal dari UUD 1945 tentang masa jabatan presiden tersebut dengan batasan boleh dipilih satu kali lagi, alias masa jabatan Presiden maksimal dua periode. Amandemen UUD 1945 juga membuahkan sistem pemilihan presiden secara langsung, yakni presiden dipilih oleh semua rakyat yang berhak bersuara. Menjelang perhelatan Pemilihan Presiden 2024 muncul kembali wacana jabatan Presiden RI tiga periode. Naifnya, Jokowi berkata bahwa ia akan taat konstitusi, tetapi ia berpendapat bahwa adalah hak rakyat untuk mewacanakan Presiden boleh menjabat tiga kali. Pemilihan Presiden secara langsung oleh semua rakyat telah menyimpang dari Sila keempat Pancasila. Di samping itu Pemilihan Presiden secara langsung oleh semua rakyat juga telah menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain terkoyaknya kohesi masyarakat yang berkelanjutan. Atas dasar itu sebagian dari warga negara Indonesia yang peduli konstitusi menyerukan untuk kembali ke UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dengan beberapa catatan. Semoga Demokrasi bangsa Indonesia semakin dewasa, berpihak kepada rakyat dan bermartabat. (*)
Melawan Oligarki
Musnahkan peran oligarki yang sudah merusak negara mengganti UUD ‘45 asli dengan UUD palsu yaitu UUD 2002 dengan segala dampak dan akibat kerusakan yang terjadi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih dan Sekjen KAMI Lintas Provinsi (Disampaikan dalam Forum Seminar Membedah Sikap dan Perilaku Oligaki di Indonesia – Jakarta, 1 September 2022) SEJALAN dengan rencana Khubilai Khan sejak abad ke-13 yang memang RRC sudah lama tanpa henti strategi menguasai Nusantara sudah terjadi, dan saat ini telah bisa kita rasakan bersama. Pertengahan abad ke-19, jumlah imigran Tionghoa masuk sudah mencapai seperempat juta orang. Jumlah ini terus meningkat, tinggal berkelompok di satu wilayah yang berada di bawah kontrol pemerintah Hindia-Belanda. Biasa disebut Pecinan. Kebijakan China perantauan abad 21 meliputi: ekonomi, budaya, dan politik. China sudah masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, mereka butuh tanah baru. Pengamat politik mengendarai bahwa warga China dalam strategi tidak akan kembali ke China setelah masuk di Indonesia. Bahwa etnis China yang tersebar di seluruh dunia dan menjadikannya warga negara di mana mereka bertempat tinggal, tetap diakui dan harus menganggap bahwa dirinya adalah orang China. Kebijakan ini dikunci dengan doktrin One China. Mao Zedong mengatakan bahwa semua orang China di seluruh dunia tersebut, termasuk Indonesia adalah warga negara RRC. Pada masa penjajahan Belanda, China sudah melakukan penyuapan kepada pegawai kompeni sudah dipraktikkan. Dengan minum minuman keras hingga memberikan regognitiegeld (uang-uang dibayar setiap tahun yang dibayarkan sebagai pengakuan atas hak). Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara selama 350 tahun tanpa bantuan opsir China itulah sebenarnya yang melakukan dan melaksanakan order penindasan. Berabad-abad Belanda mewariskan struktur ekonomi yang didominasi ke pedagang China: Menjadi kaki tangan Belanda dalam menjajah Nusantara dan mendzalimi warga pribumi dengan sebutan Inlander dan digolongkan dalam kelas terbawah. Mereka memegang teguh ajaran dan filsafat Sun Tsu, Seni Perang, dipelajari dengan tekun dan sungguh-sungguh. Politik bisnis, bisnis itu perang. Kalau pasar adalah medan perang maka diperlukan strategi dan taktik. Sun Tsu menulis: “Serang mereka di saat mereka tak menduganya, di saat mereka lengah. Haruslah agar kau tak terlihat. Misteriuslah Agar kau tak teraba. Maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Gunakan mata-mata dan pengelabuhan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandaskan pada tipuan”. Satu dari 36 teori Sun Tsu (jie dao sha ren) (“Bunuh dengan pisau pinjaman. Pinjam tangan orang-orang lain untuk membunuh musuhnya”). Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis ini, juga diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Paska tragedi G 30 S PKI/1065 tersebut muncullah Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 berisi antara lain pembatasan dan perayaan China. Disusul Surat Edaran Nomor 06/Preskab/6/67 tentang penggunaan nama China dan istilah Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan. Muncullah Keputusan Presiden Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 tentang nama bagi masyarakat China. Beruntun keputusan Presiden Kabinet Nomor 37/U/IV/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian masalah China. Pada tahun yang sama muncul Surat Edaran Presidium Kabinet RI Nomor SE.06/PresKab/6/1967 tentang kebijakan pokok WNI asing dalam proses asimilasi terutama mencegah kemungkinan terjadinya kehidupan eksklusif rasial. WNI yang masih menggunakan nama China diganti dengan nama Indonesia. Keadaan yang sangat penyakitkan ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Sementara PBB justru melindungi eksistensi warga Pribumi. Melalui Sidang Umum PBB 13 September 2007, mengakui bahwa setiap belahan bumi itu ada penduduk asli (Indigenous People = Pribumi) yang harus dijaga. Pada pendiri bangsa ini sudah berfikir untuk melindungi anak cucu dari kejahatan yang akan memusnahkannya. Di situlah lahir Pancasila dan UUD 1945. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencabut Instruksi Presiden Nomor 14/1967 yang melarang etnis China merayakan pesta agama dan penggunaan huruf China dicabut, dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 6/2000, yang memberikan warga China kebebasan melaksanakan ritual keagamaan, tradisi, dan budaya kepadanya. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002, hari Imlek menjadi hari libur Nasional. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahir Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE - 06/Pred.Kab/6/1967, isinya “kita tidak boleh menyebut CHINA diganti TIONGHOA atau komunitas TIONGHOA. Sebelumnya pada 1991 Lee Kuan Yew kerja sama dengan RRC di Singapura mengumpulkan China perantauan (Overseas Chinese) 800 penguasaan besar dari 30 negara, termasuk penguasaan China dari Indonesia. China berhasil melahirkan budaya kapitalisme sendiri. Dalam perkembangannya, China dengan cerdik menawarkan pada ASEAN satu traktat perdagangan yang dikenal dengan CAFTA (China - ASEAN Free Trade Area), untuk menciptakan Sinosentrismo sesuai kepentingan ekonomi dan politiknya. Ini adalah permainan jangka panjang China yang cerdik berlindung ingin ASEAN secara otomatis memperhitungkan kepentingan dan ketergantungan kepada China, termasuk Indonesia. Dan, saat ini kita kenal dengan strategi dengan nama One Belt One Road (OBOR). China memberi hutang dan menawarkan investasi kepada Indonesia bukan hanya bermotif ekonomi tetapi jelas ada motif politik ketergantungan Indonesia kepada China. Pada masa Presiden Joko Widodo, Oligarki telah sampai ada pintu gerbang kemerdekaannya. Rezim saat ini tak paham sejarah Karpet Merah disediakan oleh Oligarki dan RRC. Tawaran manis Xi Jinping dari China diterima dengan suka cita, tanpa mau menyadari semua resiko yang akan terjadi. Tawaran utang dilahap. China ini sangat mengerti dan paham sekali bahwa Indonesia akan kesulitan saat harus mengembalikan hutang hutangnya, dengan segala resikonya. Tawaran manis Xi Jinping dari China diterima dengan suka cita, tanpa mau menyadari semua resiko yang akan terjadi nanti. Bahkan, di beberapa media Menlu Retno Marsudi meminta rakyat Indonesia bertepuk tangan. Semua nota kesepahaman dari China ada beberapa implikasi strategis dan membahayakan keselamatan anak cucu, khususnya tentang kedatangan jutaan warga China dengan alasan untuk kerja di proyek yang didanainya. Saat ini China di Indonesia sudah sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan menguasai partai politik serta sudah menguasai pada penguasa pengambil kebijakan negara. Selangkah lagi target warga China harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah psl 6 (1) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk China sebagai penguasa di Indonesia. Pasal 6 (1) UUD 1945 yang semula berbunyi: \"Presiden ialah orang Indonesia ASLI .. diganti menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Mereka terus mencoba dan berusaha keras menggeser posisi politik kaum Pribumi Nusantara dan terus bergerak untuk menguasai Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia untuk dikuasai. Bahkan, telah ikut merekayasa pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, langsung atau tidak langsung ada dalam pengaruh dan kendalinya. Geliat Naga Melilit Garuda telah terjadi. Kecepatan China menguasai Indonesia berperan besar karena kelemahan Presiden kita yang minim kapasitas dan minim pemahaman sejarah dan lemah dalam pengetahuan geopolitik yang sedang dimainkan China. Parahnya, indikasi kuat semua kebijakan negara sudah dalam kendali oligarki. Pada awal sambutannya Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang senasib dan sepenanggungan saat bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Beijing, Selasa (26/7). Juga mengatakan bahwa China merupakan mitra komprehensif strategis Indonesia. Saat ini bahwa Indonesia sudah dikuasi RRC Oligarki dan sudah menguasai semua lembaga negara. Menguasai semua sektor ekonomi dan arah politik negara Indonesia. Markus Ghiroth (gembong komunis 1965): Dalam strategi komunis, ada namanya istilah “teori guna tolol”. Yaitu: orang-orang tolol yang berguna. Maksudnya: menempatkan orang-orang “tolol” bodoh, manut, mata duitan, rakus jabatan, di posisi strategis agar kemudian bisa dan mudah diatur dan dikendalikan. Keadaan makin parah akibat The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism (Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah). Dalam kondisi Negara sudah lumpuh dalam kendali Oligargi - Perlawanan yang harus dilakukan terhadap oligarki: 1. Tidak mungkin dilakukan dengan jalur Konstitusi. 2. Oligarki justru sudah memiliki kuasa membuat perangkat konstitusi ( UU ) dan peraturan negara lainnya melalui Pengelengara Negara dan Lembaga Negara yang sudah dalam Remot kendalinya. 3. Tersisa perlawanan rakyat melalui People Power atau Revolusi. 4. Musnahkan peran oligarki yang sudah merusak negara mengganti UUD ‘45 asli dengan UUD palsu yaitu UUD 2002 dengan segala dampak dan akibat kerusakan yang terjadi. 5. Hanya dengan jalan Revolusi untuk menata ulang negara, rakyat harus dicerahkan memilih kepala negara yang memiliki akal sehat, negarawan dan kembali ke UUD 45 asli. (*)
Operasi Politik: Apapun Caranya, Anies Baswedan Tak Boleh Jadi Capres
DALAM beberapa hari ini, muncul isu ada upaya menjegal Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Jika dilihat dari elektabilitasnya yang selalu berada di tiga besar, menjegal Anies sesungguhnya bukan perkara mudah, tapi karena Anies tidak punya partai, hal itu juga bukan tidak mungkin. Isu adanya upaya penjegalan Anies pertama kali didengungkan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi membangun asumsi tersebut dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut, belum tentu sosok yang elektabilitas tinggi bisa maju pada 2024. Sebab, kewenangan mengajukan capres-cawapres ada di partai politik. Asumsi kemudian dia kuatkan dengan klaim mendengar kabar adanya upaya untuk menjegal koalisi yang akan mencalonkan Anies. Hal itu dilakukan agar Anies tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres. “Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. Anies tidak mendapat koalisi,” ucapnya, seperti dikutip Twitter @Andiarief_, Ahad (28/8/2022). Elektabilitas Anies Baswedan itu adu cepat dengan bakal dikeluarkannya sprindik. Anies berupaya untuk tampil sederhana dan tidak ada partai, tapi popularitas dia itu terletak pada kapasitas intelektualnya, dan prestasi dia yang memang diperlihatkan di DKI Jakarta. “Jadi kalau dilihat dari posisi awal kemerdekaan kita, politisi kita sekarang itu betul-betul kacung-kacung neokolonial saja tuh,” tegas pengamat politik Rocky Gerung saat dialog dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (31/8/2022). “Kompetisi itu artinya, biarkan orang bertarung. Bukan dijegal dulu. Itu dijegal oleh petarungnya, bukan oleh kekuasaan. Ganjar Pranowo dan Anies biarkan saja bersaing,” lanjutnya. Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo Bung Rocky, apa kabar? Enak enak... Yang tidak enak adalah menunggu harga BBM. Oke, kita tinggalkan dulu per-Sambo-an karena kemarin sudah rekonstruksi walaupun orang kemudian mencatat ada beberapa kejanggalan kenapa tiba-tiba soal adegan penembakan kepala oleh Ferdy tidak ada. Karena sebelumnya muncul informasi soal itu, bahkan itu disampaikan oleh Kapolri mengutip pernyataan dari Barada Richard. Yes, yaitu skenario yang belum selesai. Polisi tentu berupaya untuk mencari cara supaya win-win solution, kira-kira begitu. Karena bagaimanapun ini menyangkut nama-nama yang akan terlibat kiri-kanan itu. Jadi kelihatannya soal Sambo ini tetap akan diproduksi. Karena diproduksi, itu artinya diperlihatkan proses hukumnya. Tapi, di ujung ada kebimbangan bagaimana jika hakim memutuskan lain. Jadi itu soalnya. Ya, ya. Jadi ada semacam unfinish skenario gitu. Iya, unfinish crime. Atau unfinish political konspirasi. Bisa juga begitu. Kalau itu lebih tepat. Konspirasi politik nggak pernah finish. Kita mau ngomongin juga soal political konspirasi ini yang diteriakkan oleh Demokrat dan kemudian dibenarkan oleh PKS, soal skenario menjegal Anies Baswedan. Saya kira ini tidak kalah menariknya dan saya heran sih kenapa Demokrat dan PKS baru teriak sekarang. Kita juga sudah tahu. Iya sudah pasti itu. Berkali-kali kita bahas soal itu. Dalam setiap saat begitu elektabilitas Anies Baswedan naik, sprindiknya bertambah. Begitu kira-kira. Jadi, elektabilitas Anies itu adu cepat dengan bakal keluarnya sprindiknya. Karena kita bisa bayangkan, Anies berupaya untuk tampil sederhana dan tidak ada partai. Tetapi, popularitas dia itu terletak pada kapasitas intelektualnya dan prestasi dia yang memang diperlihatkan di DKI. Tetapi, justru itu yang membuat Anies makin cepat bolak-balik dipanggil KPK, misalnya. Kan dipanggil bolak-balik KPK menggali kasusnya nggak ada. Itu sudah bikin orang merasa bahwa ini nggak bakal jadi. Karena begitu tadi, konspirasi kekuasaan tidak menginginkan Anies. Itu saja soalnya. Lepas kita suka atau tidak suka, kita kritik Anies atau kita puji, tapi dia berhak untuk menikmati kebebasan dia dalam upaya pengeksplorasi diri dan potensi dia untuk menjadi presiden. Itu yang mustinya kita bayangkan. Kalau di ujung nggak ada soal, tapi jangan dijegal di depan dong. Itu juga ngaco. Kalau mau jegal pakai 20%, sudahlah. Tetapi ini masih menjegal seseorang dengan konsprirasi politik. Memang PKS dan Demokrat membaca itu, makin lama makin jelas arah untuk menjegal Anies. Tapi kita nggak tahu apakah Anies bisa dijegal. Kan tetap popular vote-nya tinggi sekali dan itu orang akan melihat bahwa kalau begitu kekuasaan bisa putuskan saja bahwa hanya boleh ada satu calon, yang lain nggak boleh. Yang menantang akan di-KPK-kan. Kan gampang. Dan sebenarnya sudah bisa kita baca kok. Kelihatannya formula E, dia akan jadi pintu masuk. Nanti kalau dan nggak harus soal terima duit loh, ini soal administratif juga bisa di-KPK-kan. Ya, itu hal yang mungkin pembukuannya kurang rapi atau ada satu unsur yang belum dimasukkan dalam pertanggungjawabannya. Itu semua soal akuntansi teknik saja. Ya betul, tanpa terbukti pun kalau sudah cacat administrasi pasti dibawa ke KPK. Tapi seolah-olah itu soal yang besar. Tetapi, karena Anies itu elektabilitasnya naik terus maka akan dicari dimana akuntansi pemerintah DKI itu cacat. Jadi, cacat administrasi bisa berubah menjadi upaya untuk menjegal jalan politik seseorang. Itu buruknya begitu kekuasaan kita. Iya. Jadi, buat Anda, para pendukung Anies Baswedan, banyaklah berdoa dan tunggu perjalanan takdir. Karena seperti apapun mereka membuat konspirasi, tapi kalau jalan takdirnya jadi, ya akan jadi juga. Betul. Kalau soal sprindik kan semua calon presiden yang diusung itu juga sprindiknya ada sebetulnya. Ganjar tetap ada soal KTP, Erick Thohir pasti kemarin juga sudah dilaporkan potensi untuk dapat sprindik. Jadi, kelihatannya memang diajukan semua. Di awal oke silakan maju semua, presiden bahkan dan siapapun silakan maju. Tapi dia hanya ingin satu, yaitu yang dia setujui. Yang dia setujui, kendati punya masalah tetap diagung-agungkan. Itu soal kita di situ selalu. Jadi ketiadaan semacam penghormatan respek terhadap potensi seseorang. Anies berpotensi, Ganjar berpotensi, semua berpotensi. Itu bagusnya kita mulai, selalu kita katakan biarkan yang berpotensi itu berkelahi dulu dalam kompetisi politik, baru konspirasi bolehlah di colong-colong. Ini belum dimulai, konspirasi politiknya sudah mau menghambat. Dan jangan salah bahwa hambatan yang sama juga bisa berlaku untuk PDIP. Ganjar sudah diagung-agungkan supaya PDIP bikin blunder maka PDIP juga bisa dikendalikan dalam permainan politik itu. Tetapi, kalau PDIP serius misalnya pasang seorang yang kena isu Istana, itu sprindiknya keluar dua hari kemudian, walaupun sprindik pada PDIP masih banyak. Kira-kira begitu jalan pikirannya. Saya kira persoalan bangsa kita sekarang ini yang satu ada satu kelompok yang ingin terus berkuasa dengan berbagai cara; yang kedua politisi kita semua juga secara etika juga punya cacat sehingga mudah disandra oleh kekuatan. Itu komorbidnya kebanyakan memang. Jadi, dari awal memang kehidupan politik kita sudah buruk. Penuh dengan intrik korupsi. Sekarang kita mau bayangkan misalnya ini negeri mau ke mana? Kalau kita bisa call para pendiri bangsa itu mereka akan mengatakan ini sudah berantakan. Bayangkan misalnya, standar berpikir founding person kita dibandingkan dengan sekarang kan jauh betul tuh. Nggak ada kita dengar perkelahian ide, pertarungan nilai. Padahal founding person kita melakukan hal yang bermutu. Jadi kalau dilihat dari posisi awal kemerdekaan kita, politisi kita sekarang itu betul-betul kacung-kacung neokolonial saja tuh. Neokolonialnya sekarang kita sebut oligarki. Jadi nggak ada perubahan mental di situ. Ini tanggung jawab siapa? Ya tentu bukan tanggung jawab lurah, tapi tanggung jawab lurah tertinggi kan. Jadi, kalau Presiden Jokowi nggak pernah kasih public address tentang ideas of democration, yang terjadi beginian, jegal menjegal. Kan itu inti dari politik artinya kompetisi. Kompetisi itu artinya biarkan orang bertarung. Bukan dijegal dulu. Itu dijegal oleh petarungnya, bukan oleh kekuasaan. Ganjar dan Anies biarkan saja bersaing. Tapi Anies tidak punya partai, itu soal belakangan. Yang penting rakyat Indonesia tahu ide versus ide. Idenya Ganjar apa? Idenya Anies apa? Idenya Erick Thohir apa? Supaya rakyat tahu oke ini pemimpin kita itu punya potensi. Bahwa kemudian dia dibatalkan oleh 20% itu urusan teknis. Tetapi, urusan etisnya selesai, urusan intelektualnya selesai. Di panggung semua orang bisa nonton. Jangan orang suruh nonton rekonstruksi Duren Tiga saja, sementara konstruksi tiga periode jalan terus. Nah, menarik soal public address ini. Karena saya baru menyadari itu. Di mana-mana saya lihat sekarang ini banyak lembaga pemerintah, lembaga publik dan sebagainya, termasuk kemarin Ganjar di Unair itu kan langsung menyanyikan lagu yang kemarin dinyanyikan oleh anak-anak yang di Istana, lagu campursari itu. Karena Pak Jokowi mengendorse itu maka kemudian orang kemudian ke bawah semua melakukan itu. Dan yang semacam itu kelihatannya yang lebih ingin disampaikan oleh Kepala Negara, bukan soal democration value. I Itu, kita disulap atau disihir seseorang yang memang nggak punya kapasitas berpikir, lalu semua orang ikut pada sihir itu kan? Semua tiba-tiba nyanyi lagi itu. Ya apa poinnya lagu itu. Biar saja Farel yang menyanyikan itu. Jangan dipakai itu sebagai alat untuk dapat dukungan atau mobilisasi jadikan penting pemimpin itu membedakan dengan anak kecil anak kecil lucu kalau pemimpin makhluk nyanyian begitunya nggak lucu pemimpin diminta untuk menyanyikan lagu house. Hai bisanya lagu hak asasi manusia lagu Green Economy lagu planet dapat dukungan atau mobilisasi. Pemimpin itu mampu membedakan dengan anak kecil. Anak kecil lucu. Kalau pemimpin nyanyi begitu ya nggak lucu. Pepimpin diminta untuk menyanyikan lagu hak asasi manusia, lagu green economy, lagu planet ke depan. Itu yang nggak mereka pahami. Karena itu numpang pada popularitas anak kecil. Padahal itu sebetulnya mengeksploitasi anak kecil juga karena yang bersangkutan nggak paham ini ngapain ya, tiba-tiba semua pejabat tinggi itu pakai lagu gue. Kira-kira begitu kata si Farel kan? Jadi sebetulnya itu yang disebut pendangkalan, bukan sekadar pemburukan. Pendangkalan cara berpolitik, mengeksploitasi sesuatu. Kita nggak ada ide untuk membayangkan ada debat tentang masa depan planet. Bagaimana Indonesia masuk kembali dalam percaturan politik dunia. Nggak ada tuh. Yang ada di panggung dangdut lalu joged-joged. (Ida, sof)
Mendagri: Seluruh Daerah pada PPKM Jawa-Bali Berada di Level 1
Jakarta, FNN – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan seluruh daerah pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali berada pada level 1. \"Seluruh daerah Indonesia seluruh kabupaten kota masuk level 1, artinya terkendali hijau, saya berterima kasih pada bapak ibu sekalian,\" kata Mendagri Tito Karnavian, di Jakarta Selasa. Pemerintah Indonesia memperpanjang PPKM di wilayah Jawa-Bali guna menekan laju COVID-19. PPKM berlaku dari 30 Agustus sampai dengan 5 September 2022. Selama PPKM satu pekan ke depan. Hal itu tertuang dalam Inmendagri Nomor 41 Tahun 2022 yang diteken Mendagri Tito Karnavian pada 29 Agustus 2022. Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA menyebutkan PPKM diperpanjang, agar masyarakat tetap waspada terhadap penularan COVID-19 di Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas dan pemulihan perekonomian nasional. Ia juga mengatakan penetapan level 1 pada seluruh wilayah Jawa-Bali didasari pertimbangan dan masukan dari para pakar dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. “Penentuan level kabupaten/kota tetap berpedoman pada indikator transmisi komunitas pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya Safrizal mengatakan pihaknya terus menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah baik dari pemerintah, forkompimda, TNI/Polri, ataupun para pemangku kepentingan lainnya untuk terus menjalin kerja sama dalam penegakan protokol kesehatan. \"Untuk menjaga kondisi pandemi yang semakin membaik,\" kata Safrizal pula. Safrizal meminta para kepala daerah untuk terus melakukan dukungan percepatan pelaksanaan vaksinasi booster secara proaktif, terfokus, dan terkoordinir sebagai wujud pencegahan terhadap varian baru yang muncul. \"Oleh karena itu vaksinasi booster harus terus dipercepat, begitu pula dengan pemakaian aplikasi PeduliLindungi harus terus dilakukan sebagai salah satu upaya melakukan tracing,\" ujarnya lagi. (mth/Antara)
Sri Mulyani: Subsidi BBM Dapat Capai Rp698 Triliun Akhir 2022
Jakarta, FNN – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat mencapai lebih dari Rp698 triliun sampai akhir 2022.Jumlah tersebut melampaui kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 senilai Rp502,4 triliun yang disebabkan oleh tren kenaikan harga minyak dunia, pelemahan kurs rupiah, dan konsumsi Pertalite dan Solar yang besar.“Jumlah subsidi dan kompensasi ini diperkirakan akan habis dan bahkan terlampaui mencapai di atas Rp698 triliun hingga akhir tahun. Ini akan menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.Adapun kuota subsidi dan kompensasi BBM senilai Rp502,4 triliun telah meningkat tiga kali lipat dari kuota awal 2022 karena harga keekonomian BBM dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah semakin besar,Pemerintah akan terus berupaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan yang memang membutuhkan bantuan.Saat ini rumah tangga miskin dan tidak mampu hanya menikmati 5 persen dari subsidi Solar dan 20 persen subsidi Pertalite yang akan meningkatkan kesenjangan makin tinggi antar masyarakat.“Upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi energi akan dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi secara nasional dan dampaknya terhadap seluruh masyarakat,” katanya.Upaya tersebut dilakukan secara simultan melalui proses kalibrasi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, menjaga proses pemulihan ekonomi, dan melakukan langkah-langkah konsolidasi penyehatan APBN. (mth/Antara)
PBB Tingkatkan Bantuan Bagi Korban Bencana Banjir di Pakistan
New York, FNN – Tim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meningkatkan respons atas hujan lebat dan bencana banjir di seluruh Pakistan yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.000 warga, kata juru bicara PBB pada Senin (29/8).Bersama dengan pemerintah Pakistan, PBB merencanakan bantuan darurat (flash appeal) sebesar 160 juta dolar AS (Rp2,38 triliun) secepatnya untuk memenuhi kebutuhan kelompok paling rentan, kata Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.Bantuan tersebut akan diluncurkan pada Selasa (30/8) secara bersamaan dari Jenewa dan Islamabad, kata Dujarric dalam konferensi pers harian.PBB telah memobilisasi sekitar 7 juta dolar AS (Rp104,18 miliar), termasuk mengarahkan kembali program dan sumber daya yang telah ada guna memenuhi kebutuhan yang paling mendesak, katanya.Pemberian bantuan yang sedang berlangsung meliputi bantuan makanan dan nutrisi, pasokan dan layanan medis, air bersih, dukungan kesehatan ibu, vaksinasi ternak, dan penampungan.Selain itu, Dana Tanggap Darurat Pusat PBB telah mengalokasikan 3 juta dolar AS (Rp44,69 miliar) untuk menyediakan layanan kesehatan, nutrisi, makanan, air, sanitasi, dan kebersihan bagi mereka yang paling membutuhkannya, lanjut Dujarric. (mth/Antara)
Minyak Melonjak 4,0 Persen Didorong Prospek Pengurangan Pasokan OPEC+
New York, FNN – Harga minyak melonjak sekitar empat persen pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), memperpanjang kenaikan pekan lalu karena para pedagang mengamati risiko di sisi pasokan didorong prospek pengurangan produksi OPEC+ dan konflik di Libya.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Oktober bertambah 3,95 dolar AS atau 4,2 persen, menjadi menetap di 97,01 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober terangkat 4,1 dolar atau 4,1 persen, menjadi ditutup pada 105,09 dolar per barel di London ICE Futures Exchange.Reli terjadi karena pelaku minyak mempertimbangkan prospek pengurangan produksi dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+.Menteri energi Arab Saudi mengisyaratkan pekan lalu bahwa ada keterputusan antara harga berjangka dan fundamental, dan bahwa OPEC+ memiliki sarana untuk menghadapi tantangan termasuk memangkas produksi untuk memulihkan keseimbangan pasar.\"Harga minyak lebih tinggi di tengah harapan pengurangan produksi dari OPEC dan sekutunya untuk memulihkan keseimbangan pasar dalam menanggapi kebangkitan kembali kesepakatan nuklir Iran,\" kata Sugandha Sachdeva, wakil presiden penelitian komoditas di Religare Broking.Kenaikan harga minyak dibatasi oleh dolar AS yang kuat, yang mencapai level tertinggi 20 tahun pada Senin (29/8/2022) setelah ketua Federal Reserve mengisyaratkan bahwa suku bunga akan dipertahankan lebih tinggi lebih lama untuk mengekang inflasi.Harga juga mendapat dukungan karena pelaku pasar khawatir bahwa kerusuhan di Libya dapat mengganggu pasokan minyak mentah.Kerusuhan di ibu kota Libya pada akhir pekan yang mengakibatkan 32 kematian, memicu kekhawatiran bahwa negara itu dapat tergelincir ke dalam konflik besar dan mengganggu pasokan minyak dari negara OPEC.Untuk pekan yang berakhir Jumat (26/8/2022), kontrak acuan minyak mentah AS naik 2,9 persen, sementara minyak mentah Brent melonjak 4,4 persen. (mth/Antara)
Dolar Sentuh Tertinggi 20 Tahun Saat Euro Didorong Prospek Suku Bunga
New York, FNN – Dolar menyentuh level tertinggi baru 20 tahun pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), terangkat oleh komentar hawkish oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell, tetapi tetap terkendali karena euro didorong oleh meningkatnya ekspektasi untuk kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa (ECB).Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama lainnya, mencapai 109,48 di awal sesi, level yang tidak terlihat sejak September 2002.Greenback memperpanjang kenaikan dari Jumat (26/8/2022), ketika Powell mengatakan pada konferensi perbankan sentral Jackson Hole di Wyoming bahwa Fed akan menaikkan suku bunga setinggi yang diperlukan untuk membatasi pertumbuhan, dan mempertahankannya \"untuk beberapa waktu\" untuk menurunkan inflasi yang berjalan lebih dari tiga kali lipat target Fed 2,0 persen.\"Ketua The Fed pekan lalu terdengar sangat hawkish, dan itu cukup banyak mendobrak gagasan poros kebijakan awal tahun depan,\" kata Joe Manimbo, analis pasar senior di Convera.Pasar uang meningkatkan taruhan untuk kenaikan suku bunga Fed yang lebih agresif pada September, dengan kemungkinan kenaikan 75 basis poin sekarang terlihat sekitar 70 persen. Imbal hasil obligasi pemerintah AS melonjak, dengan imbal hasil obligasi dua tahun mencapai level tertinggi 15 tahun di sekitar 3,49 persen.Pedagang menantikan 2 September, ketika laporan ketenagakerjaan AS Agustus akan dirilis, memberikan salah satu pandangan penting terakhir tentang kesehatan ekonomi dalam menghadapi kenaikan suku bunga dan inflasi yang sangat tinggi sebelum pertemuan kebijakan Fed berikutnya.Euro bergerak lebih tinggi, dibantu oleh komentar dari pejabat Eropa yang menunjuk kemungkinan kenaikan 75 basis poin pada pertemuan ECB 8 September.Anggota dewan ECB Isabel Schnabel memperingatkan pada Sabtu (27/8/2022) bahwa bank sentral berisiko kehilangan kepercayaan publik dan harus bertindak tegas untuk mengekang inflasi, sekalipun jika langkah itu menyeret ekonomi mereka ke dalam resesi.\"Euro mencuri sebagian dari dolar dan itu dengan pandangan bahwa ECB mungkin menyamai kenaikan suku bunga raksasa Fed dengan salah satu (kenaikan) darinya sendiri bulan depan,\" kata Manimbo.Euro terakhir naik 0,29 persen, tetapi masih tetap di bawah paritas dengan dolar di 0,9993 dolar.\"Bank-bank sentral tidak tertarik untuk menjadi apa pun selain hawkish saat ini mengingat inflasi, sehingga mereka akan menaikkan suku bunga secara agresif,\" kata kepala analis Nordea, Jan von Gerich.Sebuah komentar oleh Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck bahwa dia memperkirakan harga gas akan segera turun, dengan Jerman membuat kemajuan pada target penyimpanannya, juga mungkin telah mendukung euro.Indeks dolar, terutama berdasarkan kenaikan euro, turun 0,348 persen pada 108,8 pada pukul 19.20 GMT.Greenback naik 0,78 persen terhadap yen Jepang di 138,76 yen.Sterling jatuh ke level terendah 2,5 tahun di 1,1649 dolar dalam perdagangan tipis karena hari libur umum Inggris, versus greenback dan terakhir turun 0,23 persen pada 1,1703 dolar.Di pasar uang kripto, bitcoin naik tipis untuk diperdagangkan kembali di atas level 20.000 dolar AS. (mth/Antara)